e Paper Koran Madura 21 Oktober 2014

SELASA

21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

Harapan Baru

Indonesia Jokowi-Jusuf Kalla akhirnya dilantik sebagai Presiden dan TERKAIT Wakil Presiden Republik Indonesia Hal 2 ketujuh. Berbagai peristiwa menarik mewarnai pelantikan mereka berdua. Di lain sisi ekspektasi rakyat Indonesia begitu besar terhadap mereka berdua.

Kerja keras mereka berdua ditunggu untuk memenuhi harapan semua elemen bangsa.

BERITA

1

SELASA 21 OKTOBER 2014 |0328-6770024 No. 0467 | TAHUN III www.koranmadura.com

ri Prabowo Berdii Saat Jokow ya Sebut Naman Nasional hal 3

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III

Manusiawi

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Sebagian masyarakat Indonesia mungkin akan tersenyum menyaksikan Presiden Jokowi menunduk dan bukan membalas bersikap hormat, ketika Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto memberikan hormat secara militer saat keduanya bertemu, Jumat, pekan lalu. “Pak Prabowo hormat, saya kaget. Saya bungkuk saja, saya bungkuk aja,” kata Jokowi di acara peluncuran buku ‘Revolusi Mental’ di Jakarta, disambut tawa hadirin.

Kejadian soal hormat menghormat juga terjadi ketika gladi bersih pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MPR. Mungkin belajar dari pengalaman mendapat hormat secara militer sebelumnya, Presiden Jokowi sempat akan memberikan hormat secara militer kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan. Untung niat memberikan hormat bergaya militer itu sempat dicegah.

“Tidak usah pak,” jelas Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Kejadian-kejadian unik yang dialami Presiden Jokowi itu sebenarnya normal saja ketika seorang pejabat baru, memiliki latar belakang kehidupan berbeda dengan lingkungan pemerintahan. Tak hanya terkait pemahaman; soal kebiasaanpun kadang susah dihilangkan.

Jokowi yang berlatar belakang pengusaha walau sudah pernah menduduki jabatan sebagai Walikota dan Gubernur DKI Jakarta, secara jam terbang pengalaman pemerintahn memang relatif memadai. Namun ada faktor lain yang barangkali melekat Gaya Jokowi mau- pada sosok Jokowi yaitu kebipun Jusuf Kalla, asaannya yang blusukan, ke yang juga berlatar tengah masyarakat, membuat belakang pengusa- memori protokoler kurang ha mengisyaratkan diperhatikan. Yang lebih suasana kepem- dinikmati suasana kebersaimpinan yang lebih maan dengan rakyat dalam cair, jauh dari ke- gaya keseharian agaknya yang selalu secara reflek san kaku muncul seperti pada kejadian membungkuk saat bertemu Prabowo. Ia lebih fasih berada dalam suasana informal ketimbang keruwetan protokoler, yang terkadang sangat kaku.

Saat gladi bersih di Gedung MPR, Jokowi sempat meminta kepada para petugas pengawal Presiden agar tak terlalu dekat. Maksudnya, biar tidak terlalu kaku ketika bertemu komunitas rakyat. Ini bisa dipahami walau tetap untuk kepentingan keamanan Jokowi perlu juga mengikuti standar protokoler. Bagaimanapun Presiden adalah simbol negara, yang memiliki aturan protokoler, yang tak hanya terkait tata cara sosialisasi, tetapi yang lebih serius lagi menyangkut keamanan dan keselamatan.

Lepas perlunya ada titik temu antar kebiasaan Jokowi yang ingin selalu berada dalam suasana informal dengan konsistensi petugas menerapkan aturan protokoler, kepemimpinan di Indonesia agak kembali lebih bernuansa kerakyatan. Gaya Jokowi maupun Jusuf Kalla, yang juga berlatar belakang pengusaha mengisyaratkan suasana kepemimpinan yang lebih cair, jauh dari kesan kaku. Komunikasi antara pemimpin dengan rakyat tidak akan lagi kehilangan keceriaan, spontanitas dan ekspresi manusiawi.

Jawaban-jawaban berbahasa rakyat yang mudah dipahami serta jauh dari kesan menambah ketegangan agaknya akan lebih mewarnai kepemimpinan nasional lima tahun mendatang. Ekspresi dan gaya duet pemimpin Indonesia itu, melihat rekam jejak keduanya, akan lebih manusiawi; lebih humanis; alami.

Tentu, suasana yang alami, seperti air mengalir ini diharapkan benar-benar mengisyaratkan kejujuran; keadaan apa adanya. Bukan pencitraan atau sekedar untuk sebuah kepentingan instan. Semua berangkat atas dasar niat baik, terbuka, apa adanya, tanpa bumbubumbu pemanis. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III

2

Menuju Indonesia Raya yang Berwibawa Jokowi: Laut, Samudera, dan Teluk adalah Masa Depan Kita JAKARTA - Tepat pukul 10.26 WIB, Joko Widodo mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia. Di hadapan 672 anggota MPR dan ratusan undangan lainnya, Jokowi dengan khidmat mengucapkan sumpah itu. Selepas pengucapan sumpah presiden, selanjutnya disusul dengan pengucapan sumpah oleh Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Usai dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Presiden, Jokowi menyampaikan pidato perdananya selama 7 menit, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (20/10).

Di hadapan sekitar 1500 tamu undangan, Jokowi menyatakan bahwa pengucapan sumpah jabatan sebagai Presiden memiliki makna yang amat dalam, sekaligus menegaskan komitmennya untuk bekerja keras mencapai cita-cita bersama.

“Kini saatnya kita menyatukan hati dan tangan ini, saatnya kita bersama sama memanjatkan ujian sejarah berikutnya, yakni mencapai dan mewujudkan indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” ujarnya.

Presiden RI ke-7 menambahkan, tugas berat bangsa ini dapat dipikul bersama dengan persatuan, gotong royong serta kerja keras.

“Persatuan dan gotong royong adalah syarat bagi kita untuk menjadi bangsa yang besar. Kita tidak akan pernah besar jika terjebak dalam keperpihakan dan perpecahan, dan kita tidak pernah betul-betul merdeka tanpa kerja keras,” timpalnya.

Pemerintahan yang bakal dipimpinnya, lanjutnya, adalah bekerja untuk memastikan bahwa setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan.

“Saya juga mengajak lembaga negara untuk bekerja dengan semangat yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing masing. Saya yakin negara ini akan semakin kuat dan berwibawa, jika semua lembaga negara bekerja memanggul mandat telah diberikan oleh konstitusi kita,” serunya.

Kepada para nelayan, para buruh, para petani, para pedagang bakso, para pedagang asongan, sopir, akademisi, TNI-Polri pengusaha dan kalangan profesional, Jokowi menyerukan untuk bekerja keras dan bergotong royong. Ker-

ena inilah momen sejarah, untuk bergerak bersama, untuk bekerja, bekerja dan bekerja.

Indonesia juga ingin hadir di antara bangsa- bangsa dan kehormatan dan martabat dengan harga diri. Indonesia mesti menjadi bangsa yang bisa menyusun perlengkapan sendiri, bangsa pasar yang kreatif yang bisa ikut mengembangkan bagi peradaban global.

“Kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara

maritim, sebab samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama membiarkan laut, samudera, selat dan teluk. Kini saatnya kita kembalikan semuanya, sehingga Jalesveva Jayamahe sebagai semboyan nenek moyang kita yang berjaya di laut pada masa lalu bisa kembali membahana,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa Presiden dan Wapres tidak bisa membangun bangsa ini dengan sendiri atau pun jajaran pemerintahan saja. Tetapi membutuhkan topangan kekuatan ber-

sama, kekuatan politik yang merupakan kesatuan seluruh bangsa.

“Lima tahun ke depan menjadi momentum pertarungan kita sebagai bangsa yang merdeka. Oleh sebab itu, bekerja, bekerja dan bekerja adalah yang utama. Saya yakin dan percaya dengan kekuatan bersama, kita akan mampu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia,” katanya.

Jokowi kemudian menegaskan, di bawah pemerintahannya Indonesia sebagai negara terbesar ketiga dengan penduduk muslim terbesar di dunia sebagai negara kepulauan dan sebagai negara terbesar di Asia Tenggara akan terus menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.

Hal ini diabdikan untuk kepentingan nasional yang ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

“Pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya atas nama pribadi, Wakil Presiden Mohammad Jusuf Kalla, dan atas nama Bangsa Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada Bapak Profesor Doktor Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Profesor Doktor Boediono yang telah memimpin penyelenggaraan pemerintahan selama 5 tahun terakhir ini,” ucapnya.

Terakhir, Jokowi mengajak seluruh elemen sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden Indonesia Bung Karno, bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, kuat, makmur dan damai harus memiliki jiwa Cakrawati Samudra.

“Artinya, jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung. Sebagai kepala nahkoda yang dipercayakan, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar dan kita hadapi semua badai dan gelombang samudra, dengan kekuatan kita sendiri. Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa merestui kita bersama,” pungkasnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III SELASA 21 OKTOBER 2014 No. 0467 | TAHUN III

33

KISRUH PPP

Wasekjen: Muktamar Surabaya Sah Jakarta- Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP periode 2011-2015 Isa Muchsin menegaskan pelaksanaan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Surabaya pada 15-17 Oktober 2014 adalah sah karena sesuai dengan keputusan Majelis Syariah yang diketuai KH Maemun Zubair.

ant/rosa panggabean

KMP HADIRI PELANTIKAN PRESIDEN. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto (kedua kanan) memberi salam bersama Hatta Rajasa (kedua kiri), Aburizal Bakrie (ketiga kiri), Fadli Zon (keempat kiri), Akbar Tandjung (kanan) sebelum sidang paripurna pelantikan presiden RI ke-7 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/10).

Jokowi Sebut Prabowo sebagai Sahabat Prabowo Berdiri Memberi Hormat ala Militer JAKARTA- Joko Widodo dan Jusuf Kalla resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019. Usai membacakan sumpah dan menandatangani berita acara, Jokowi bertukar tempat duduk dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Proses bertukar tempat duduk juga dilakukan Jusuf Kalla dengan Boediono.

Jokowi dan SBY duduk bersebelahan di bagian kanan podium Ruang Paripurna I Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, tempat pelantikan itu berlangsung. SBY duduk di sebelah kanan dan Jokowi di sebelah kiri. Begitu pula Boediono dan Jusuf Kalla. Jusuf Kalla duduk di samping kiri panggung, Boediono duduk di kanan.

Tepat pukul 10.20 WIB, Jokowi membacakan sumpah presiden dan disusul pembacaan sumpah oleh JK. Setelah itu, Jokowi-JK menandatangani berita acara pelantikan presiden-wakil presiden.

Selanjutnya, Jokowi dan JK kembali ke kursi utama. SBY yang saat itu sudah tidak menjabat presiden berdiri dan pindah posisi duduk di sebelah kiri sambil menyila-

kan Jokowi duduk di kursi di sebelahnya.

Begitu pula Boediono bergantian duduk di sebelah kiri.

Prosesi itu mendapat sambutan meriah dari hadirin yang datang ke acara tersebut. Ketika SBY dan Jokowi berpelukan, hadirin bertepuk tangan selama beberapa detik. Sambutan itu terus berlanjut hingga keduanya berdiri cukup lama.

Usai dilantik, Jokowi langsung menyampaikan pidato kenegaraan perdananya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi tidak lupa menyapa rivalnya saat Pilpres 2014 lalu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. “Rekan dan sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto,” ujar Jokowi dalam sambutannya, Senin (20/10).

Prabowo spontan berdiri mendengar pernyataan Jokowi dan langsung memberi hormat. Seluruh hadirin yang hadir pun langsung memberikan tepuk tangan yang meriah mendengar Jokowi menyebut Prabowo sebagai sahabat.

Tak lupa, Jokowi juga menyebut nama calon wakil presiden pendamping Prabowo, Hatta Rajasa. “Dan Bapak Hatta Rajasa,” imbuhnya. Hatta yang namanya disebut juga berdiri. Tepuk tangan juga diberikan kepada Hatta.

Politikus PDI Perjuangan Aria Bima menilai kehadiran Ketua Umum Partai

Gerindra Prabowo Subianto, memberi kesejukan politik dan masyarakat. “Kehadiran Pak Prabowo memberikan kesejukan, suasana yang tergambar berbeda dengan waktu sebelum pelantikan,” kata Aria di Gedung MPR-DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/10).

Namun demikian, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyayangkan pidato politik Presiden Jokowi yang tak menyinggung pencapaian SBY. Menurut dia, banyak pencapaian yang telah dilakukan oleh SBY hanya tinggal dilanjutkan saja. “Sayang pidato Pak Jokowi tidak menyinggung sedikitpun capaian prestasi di pemerintahan SBY, yang dapat dilanjutkan karena sudah baik dan menyempurnakannya,” ujar Herman saat dimintai komentarnya soal pidato Jokowi, Senin (20/10).

Herman mengatakan, capaian baik yang dilakukan SBY akan membantu kerja Jokowi nantinya. Karena itu, dia kecewa jika Jokowi tak singgung capaian SBY dalam pidato pertamanya sebagai presiden. “Kemudian capaian-capaian yang baik tentunya akan dijadikan dasar menuju Indonesia lebih baik lagi. Hal ini pula yang selalu saya yakini bahwa pasti ada capaian presiden sebelumnya yang dapat dilanjutkan dan bermanfaat bagi presiden selanjutnya,” pungkasnya. =GAM/ABD

“Jika mengacu pada putusan Majelis Syariah yang ditandatangani ketua KH Maimoen Zubair dan Sekretaris H Anas Tahir, maka muktamar VIII PPP di Surabaya sah,” kata Isa Muchsin melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Menurut Isa Muchsin, keputusan Majelis Syariah tersebut telah dilaksanakan oleh DPP PPP dengan menyelenggarakan Muktamar VIII di Surabaya.

Putusan rapat Pimpinan Majelis Syariah tanggal 15 Oktober 2014, pada point keenam menyebutkan, Muktamar VIII PPP sebaiknya diselenggarakan sebelum tanggal 20 Oktober 2014.

“Sesuai putusan Majelis Syariah point keenam maka hanya ada satu muktamar, yakni Muktamar VIII di Surabaya yang digelar 15-17 Oktober 2014,” ucapnya.

Muktamar VIII PPP di Surabaya, menurut dia, sudah memenuhi qorum karena dihadiri sebanyak 866 peserta dari 1.244 pemilik suara. Dengan jumlah peserta tersebut, kata dia maka muktamar VIII PPP di Surabaya sah karena memenuhi ketentuan ART pasal 22 yang mensyaratkan muktamar dihadiri lebih dari 1/2 utusan DPW dan lebih 1/2 utusan DPC. Selain itu, kehadiran peserta sesuai dengan pasal 25 UU 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang mensyaratkan keabsahan forum tertinggi partai harus disetujui oleh dua per tiga peserta.

Dengan demikian, kata mantan Sekjen PB PMII ini, tidak ada lagi muktamar selain di Surabaya.

Pihaknya juga mengingatkan bahwa Majelis Syariah bukanlah eksekutif di PPP. “Eksekutifnya adalah Pengurus Harian DPP PPP yang sudah menggelar Muktamar VIII di Surabaya,” urainya.

Mengenai kabar akan diselenggarakannya muktamar PPP di Jakarta pada 30 Oktober 2014, Isa menegaskan bahwa kegiatan tersebut hanya silaturahim politik antarkader PPP yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Isa juga mengingatkan bahwa telah terjadi perubahan nomenkelatur struktur PPP di tingkat kabupaten dan kota.

“Untuk struktur kepengurusan di tingkat kabupaten/kota menggunakan istilah Dewan Pimpinan Daerah (DPD), sedangkan untuk tingkat kecamatan menggunakan istilah Dewan Pimpinan Cabang (DPC),” tukasnya.=ANT/RAZI

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III

MPR Puji Keberhasilan Ekonomi di Masa SBY JAKARTA- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan memuji sejumlah kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama memimpin Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Presiden ke-6 itu dinilai berhasil membawa sejumlah perubahan dan perbaikan bagi kesejahteraan publik. Salah satu torehan prestasi SBY adalah menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil.

“Banyak perbaikan yang kita alami dan rasakan selama sepuluh tahun ini,” ujar Zulkifli dalam pidato pembukaan pelantikan Presiden Jokow Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, (20/10).

Menurut Zulkifli, perbaikan yang berhasil dilakukan Yudhoyono terlihat pada berbagai bidang. DI bidang ekonomi misalnya, di

bawah kepemimpinan Pak SBY, selama satu dekade terakhir, Indonesia mencatat bersama beberapa perkembangan positif dalam pembangunan Indonesia. Indonesia naik menjadi middle-income country dengan capaian pembangunan ekonomi yang cukup membanggakan,” ujar Zulkifli.

Dalam soal hubungan internasional, kata Zulkifli, Yudhoyono juga berhasil membawa Indonesia ke tingkat yang lebih baik. Indonesia, misalnya, masuk dalam komunitas G-20.

“Kami menyampaikan penghargaan setinggitingginya,” jelasnya.

Sejumlah kemajuan telah dicapai, sambung Politisi PAN ini, berkat kerja keras komponen bangsa di bawah kepemimpinan SBY selama satu dekade terakhir. Bahkan, Indonesia telah naik peringkat di kawasan Asia.

SBY juga berhasil meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015, menjadi Rp 2.039 triliun. APBN tertinggi dalam sejarah. Bahkan dalam sepuluh tahun terakhir, pendapatan rakyat naik tiga setengah kali lipat, menjadi 3475 dollar AS. Kemudian, Indonesia juga tercatat sebagai anggota G-20. Ini menjadi pengakuan dunia bahwa kekuatan ekonomi Indonesia setara dengan kekuatan ekonomi global dan duduk setara dengan negara maju. “Kita berdiri sejajar dan duduk setara dengan ne-

PEMERINTAHAN BARU

gara maju ekonomi lainnya,” tambahnya.

Dari sisi demokrasi, sambung Zulkifli, kematangan demokrasi semakin baik. Begitu juga dengan bidang diplomatik melalui politik luar negeri aktif yang menambah sejumlah kawan, bukan lawan. “Berbagai kemajuan yang telah dicapai berkat para pemimpin bangsa sebelumnya, semestinya dapat dilanjutkan dan terus ditingkatkan oleh pemerintahan mendatang, demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa ini,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, selama 10 tahun kepemimpinan SBY, Indonesia telah mengalami kemajuan pesat. “Dengan mengalah, terbayar ongkosnya dengan 10 tahun kestabilan di bidang politik, keamanan, ekonomi dan tumbuhnya demokratisasi,” ucap CT. Pujian untuk SBY pun sempat terlontar dari Menteri Perindustrian M.S Hidayat.

Menurut dia, SBY telah berhasil menciptakan iklim usaha yang baik. Hal itu tercermin dari semakin tertariknya investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. “Selama 10 tahun kepemimpinan SBY, banyak orang yang mengakui pencapaian di bidang ekonomi,” pungkasnya. =GAM

ant/yudhi mahatma

PARIPURNA MPR PELANTIKAN PRESIDEN. Ketua MPR Zulkifli Hasan (tengah) bersama Wakil Ketua MPR (kiri-kanan) Hidayat Nur Wahid, Mahyuddin, EE Mangindaan, serta Oesman Sapta memimpin Rapat Paripurna MPR dengan agenda tunggal Pelantikan Presiden di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/10). Joko Widodo - Jusuf Kalla resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2014 - 2019 usai mengucapkan sumpah jabatan dan pelantikan di hadapan anggota MPR RI.

Boediono Yakin JK Bisa

JAKARTA-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan mantan Wakil Presiden Boediono melakukan serah terima memori jabatan 2014-2019.

Acara tersebut berlangsung di istana Wakil Presiden (wapres) Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat.

Mantan Wapres Boediono menyatakan jika lima tahun lalu dia melaksanakan agenda penyerahan memori jabatan dengan Jusuf Kalla. Dia menilai hari ini adalah waktunya mengembalikan jabatan itu kembali ke tangan Jusuf Kalla. “Lima tahun lalu hari ini, saya juga melaksanakan hal seperti ini bersama Pak JK. Jadi ini nampaknya acara mengembalikan apa yang saya pinjam 5 tahun lalu,” kata Boediono di istana Wakil Presiden (wapres) Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Menurutnya, saat penyerahan jabatan wapres ke dirinya, JK berpesan agar posisi wakil tak hanya sekadar jadi peran pengganti. Namun, kenyataannya jadi wapres terkadang menjadi pengganti saja saat presiden berhalangan. “Pak JK, saya masih ingat dipikiran dan telinga saya, pesan bapak, Pak Boed sebagai wapres jangan hanya ban serep.

Tapi kadang kita hanya ban serep kalau presiden tak bisa hadiri acara tertentu, itulah saya kira nasib wapres harus jadi ban serep,” terang dia.

Lanjut dia, dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih banyak kekurangan dan ketertinggalan yang dilakukan. Namun, Boediono yakin JK mampu untuk mengejar ketertinggalan tersebut. “Pak JK, 5 tahun ini berjalan cepat, antara yang kita ingin dan yang bisa kita laksanakan begitu besar jurangnya. Dalam proses mengejar, waktu berlalu begitu cepatnya, ke depan tantangan masih ada dan saya yakin Pak JK dengan segala kemampuan bisa mengejar Indonesia makin maju dan sejahtera,” pungkas dia.

Sementara itu, JK senang dapat kembali ke Istana Wapres Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dia mengenang peristiwa serah terima jabatan kepada Boediono lima tahun lalu. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 21 OKTOBER 2014 SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III No. 0467 | TAHUN III

55

ant/maulana surya

SAMBUT PELANTIKAN JOKOWI. Sejumlah pedagang dan pengunjung mengenakan topeng bergambar Jokowi saat menonton bersama melalui TV acara pelantikan Presiden, Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla di Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah, Senin (20/10).

Jokowi Dilantik, Rupiah Melejit Harga Saham Gabungan (IHSG) Melonjak 54,05 Poin JAKARTA- Pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla disambut positif pelaku pasar uang maupun saham.

Pasar saham dan pasar uang bergairah. Nilai tukar mata uang Rupiah menguat ke level Rp 11.980 terhadap Dolar Amerika Serikat (AS).

Sisi lain, pasar modal juga merespon positif kehadiran pemimpin baru Indonesia ini. Hal tersebut terlihat dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak 54,05 poin atau 1,07 persen ke level 5.083 poin.

Kepala Riset PT Woorindo Securities Indonesia Reza Priyambada mengatakan mata uang Rupiah melesat 65 poin atau

0,55 persen ke kisaran Rp 12.040 per dolar AS. Rupiah sempat menyentuh level Rp 11.980 per dolar AS. “Rupiah memang perkasa. Namun penguatan Rupiah belum mampu mengkonfirmasi penguatan lanjutan seiring masih variatifnya sentimen yang ada dan masih menyimpan potensi pelemahan,” ujar Reza dalam riset hariannya, Senin (20/10).

Penguatan Rupiah memang masih sangat terbatas lantaran dolar AS juga alami penguatan. Penguatan dolar AS tidak lepas dari rencana The Fed melanjutkan pembelian obligasi pemerintah.

Namun, pelaku pasar di Indonesia masih terbawa euforia pelantikan JokowiJK sehingga penguatan dolar AS belum terlalu pengaruh kepada mata uang Rupiah.

Lebih lanjut dia menjelaskan, IHSG bertahan di zona hijau usai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Aksi beli investor asing memberi sentimen positif ke bursa saham.

IHSG naik 52,37 poin (1,04 persen) menjadi 5.082,03 pukul 13.37 WIB. Indeks

saham LQ45 menguat 1,38 persen menjadi 865,76. Seluruh indeks saham acuan menguat pada hari ini. IHSG berada di level tertinggi 5.101,21 dan terendah 5.067,87.

Penguatan indeks saham ditopang dari 184 saham berada di zona hijau. Sedangkan 86 saham melemah. “IHSG dibuka gap up di level 5.068 didukung oleh penguatan bursa global yang cukup signifikan dan kebetulan seiring pelantikan Jokowi-JK,” katanya.

Transaksi perdagangan saham cukup ramai pada hari ini. Total transaksi perdagangan saham mencapai Rp 4,4 triliun. Padahal hari biasanya transaksi perdagangan saham hanya sekitar Rp 5 triliun.

Investor asing pun kembali melakukan aksi beli di pasar modal. Dua pekan ini investor asing melakukan aksi jual sekitar Rp 3 triliun. Hari ini, investor asing melakukan aksi beli sekitar Rp 600 miliar.

Sementara itu, pemodal lokal melepas saham sekitar Rp 600 miliar. Aksi beli investor asing mendorong rupiah menguat ke level 12.019 berdasarkan data RTI. Hingga 17 Oktober 2014, dana asing masuk pasar

modal Indonesia mencapai Rp 42,35 triliun.

Meski dana investor asing masih masuk ke bursa saham Indonesia, ada sejumlah faktor yang jadi fokus pelaku pasar. Dalam riset PT Sucorinvest Gani, kini fokus pelaku pasar menanti pengumuman kabinet Jokowi-JK. Sedangkan sentimen global yang akan pengaruhi persepsi investor yaitu rilis data ekonomi Amerika Serikat.

Sementara itu, Analis PT Mega Capital Securities, Fadillah Qudsi menilai pelantikan Jokowi –JK tidak membuat pergerakan saham meningkat secara signifikan.

Jokowi-JK hanya menyumbang satu persen pada indeks harga saham gabungan (IHSG).

“Pelantikan Jokowi hanya menyumbang dikit ke IHSG, melainkan sentimen global lah yang membuat IHSG pada saat pembukaan indeks tadi pagi,” ujar Fadillah di Jakarta, Senin (20/10).

Pelantikan Jokowi-JK hanya jadi dorongan sesaat untuk IHSG. “Kalau globalnya minus, indeks bakal naik di bawah 1 persen.

Tidak terlalu tinggi di saat pembukaan Senin pagi yang mencapai 1 persen,” ujarnya.=GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III

PELAJAR SAMBUT JOKOWI Pelajar berikat kepala dengan tulisan ‘Jokowi Presiden’ menunggu iring-iringan Presiden di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (20/10). Para pelajar tersebut ingin melihat presiden masa bakti 2014-2019 itu setelah dilantik di Gedung DPR-MPR RI.

ant/hafidz mubarak

Dunia Usaha Makin Optimis Hatta Rajasa: Penting Menjaga Fiskal agar Tetap Stabil dan Berkelanjutan JAKARTA-Mantan Menko Perekonomian, Hatta Rajasa meminta presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjaga fiskal agar memiliki ruang yang cukup untuk pembangunan.

Hal ini sangat penting untuk menunjang program pemerintah yang lainnya.

“Ada banyak program ekonomi yang kita dukung. Tapi yang terutama adalah menjaga fiskal kita,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (20/10).

Menurutnya, ada dua pokok yang harus dilihat agar ruang fiskal selalu seimbang.

Pertama adalah kredibility fickal dan sustainability fiscal. “Kita melihat ada ancaman defisit pengeluaran maupun defisit

penerimaan. Itu prioritas yang harus dibahas bersama dengan dewan,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, adalah penting untuk menjaga fiskal agar tetap sustain dan kredibel. Kalau Jokowi mengeluarkan subsidi yang berlebih hingga membengkak, kata Hatta, kebijakan fiskal seperti itu tidak kredibel sehingga pasar bisa bereaksi. Untuk itu, dalam menjalankan kebijakannya nanti, parlemen akan menjalankan fungsi check and balances.

Dalam pidato kenegaraan pertamanya, Presiden Jokowi menyampaikan, dalam memimpin pemerintahannya lima tahun ke depan, dia akan menjalankan apa yang telah didengungkan oleh presiden pertama RI Soekarno mengenai berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya, atau apa yang sering disebut sebagai Trisakti Bung Karno.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, pelantikan ini akan memberikan efek bagi positif bagi dunia bisnis. “Dengan berlang-

sungnya pelantikan saya rasa bagus, berarti ada kepastian. Ke depannya lebih baik, Pak Jokowi sudah bertemu dengan Pak Prabowo, jadi mudah-mudahan ada kesejukan dalam politik. Karena ini dampaknya sangat berpengaruh terhadap dunia bisnis,” ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/10).

Menurut dia, perlantikan ini akan memberikan kepastian politik bagi negara sehingga juga akan memberikan pengaruh bagi sektor ekonomi. “Saya yakin akan positif, karena sudah ada komunikasi politik, sudah ada kejelasan, itu memberikan kesan sudah stabil,” lanjutnya.

Suryo mengungkapkan, adanya kestabilan politik ini membuat investor semakin percaya kepada Indonesia sehingga pembangunan industri juga diharapkan berjalan lebih baik.

“Untuk dunia usaha stabilitas itu penting, jadi mudah-mudahan dengan begitu tidak ada lagi modal lari ke luar negeri, arus investasi bisa lancar masuk, itu harapan kita,” tandasnya.

Secara terpisah, pengusaha Erwin Aksa

menilai kehadiran Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa beserta politikus Koalisi Merah Putih (KMP) dalam acara Pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin menunjukkan kedewasaan berpolitik para pemimpin tersebut. Hal ini memberi sinyal kepada seluruh masyarakat Indonesia dan dunia terhadap proses demokrasi di Tanah Air. “Menunjukkan kita punya demokrasi yang sangat terbuka dan saling menghormati. Yang kalah menghormati yang menang dan begitu sebaliknya. Demokrasi kita punya intelektualitas tinggi dan telah matang,” tegas Aksa di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (20/10).

Kata Erwin, demokrasi terbuka dan matang ini seharusnya menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Proses demokrasi tersebut, sambungnya, jarang terjadi di negaranegara lain. “Hal itu jarang terjadi di negara-negara yang baru memiliki demokrasi.

Jadi saya kira kita harus bangga melihat pemimpin-pemimpin sangat dewasa,” tukasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

alam acara pelantikan Presiden-Wakil Presiden kemarin Senin (20/10) di di Gedung MPR, Joko Widodo mengatakan pentingnya mewujudkan agenda trisakti, yaitu berdikari di bidang politik, ekonomi, dan berkpribadian dalam budaya. Trisakti Bung Karno ini mendapat pujian dari mantan caprescawapres Prabowo Subianto-Hatta, yang menjadi rival terberat Joko Widodo-JK. Pujian Prabowo dan Hatta itu menampakkan keduanya mendukung konsep perjuangan pemerintahan baru dalam kendali Presiden Joko Widodo.

Agenda trisakti itu menampakkan kemaritiman dan kelautan akan mendapat porsi lebih besar yang akan dikembangkan oleh pemerintahan baru. Sebagai negara kepulauan (archipelago state), Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang sangat besar, termasuk dengan kekayaan lautnya. Bila potensi ini digarap dengan maksimal, tentu akan membawa perubahan yang lebih pesat bagi kemajuan negara dan percepatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sungguh pun begitu, selama ini, konflik perbatasan tapal batas laut seringkali menimbulkan ketegangan antara Indonesia dengan negaranegara tetangga, karena saling klaim kepemilikan. Bila konflik perbatasan ini tidak ditangani secara tepat dan cepat oleh Presiden Joko Widodo, bukan mustahil akan membawa ketegangan berlanjut yang akan sangat mendatangkan kerugian. Prinsip mengedepankan penanganan kemaritiman dan kelautan Indonesia yang diusung pemerintahan Joko Widodo-JK sangat tepat dan butuh perjuangan yang sangat kuat, termasuk di sektor penguatan alutsista militer untuk menjaga tapal batal wilayah Indonesia.

Tapal batas Indonesia berpotensi menimbulkan konflik dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Papua Nugini, Timorn Leste, Australia, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Tiongkok. Penguatan alutsista bukan berarti negara RI menyiapkan diri untuk menggempur atau menyambut gempuran negara-negara sebelah tersebut, karena perang tetap harus dihindari, karena perang bukanlah budaya Indonesia. (*)

Opini

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467| TAHUN III

77

Ketika Buku Tak Lagi Bermutu

Salam Songkem

Agenda Trisakti

KORAN MADURA

SELASA 21 OKTOBER 2014 No. 0467 | TAHUN III

Beberapa tahun lalu, saat menerbitkan buku masih sangat sulit maka buku menjadi simbol atas kualitas keilmuan seseorang. Karena itu, proses menembus ketatnya persaingan sampai pada akhirnya naskah dinyatakan lolos dan layak diterbitkan adalah kabar terindah yang senantiasa dinantikan kehadirannya oleh para penulis. Ada semacam buncahan perasaan bahagia dikala hasil jerih payah merajut kata diputuskan pantas untuk disebarkan ke ruang publik oleh penerbit. Terlebih penerbit tersebut telah memiliki reputasi bagus dalam dunia penerbitan buku.

T

api, kini anggapan itu sudah mulai sirna. Asumsi orang yang menulis buku sebagai “orang hebat” tidak lagi berlaku. Buku tidak lagi dimaknai sebagai produk intelektual unggulan dimana proses menerbitkannya harus menembus ketatnya sistem seleksi naskah.

Seiring dengan mudahnya menerbitkan buku maka anggapan tentang buku sebagai simbol kualitas keilmuan seseorang tidak lagi benar adanya. Buktinya, telah banyak beredar buku-buku yang isinya sekedar kumpulan pendapat tokoh alias gabungan dari katanya dan katanya.

Dilema Industri Penerbitan Hidup di jaman yang dikepung oleh kecanggihan

teknologi informasi membuat kehidupan manusia semakin mudah untuk dijalani termasuk dalam menerbitkan buku. Saat ini, untuk memiliki karya tulis tidak perlu harus berjuang mati-matian menghasilkan karya berkualitas tinggi agar mendapatkan standart layak terbit oleh penerbit.

Tidak perlu melakukan riset sungguhan agar bobot intelektualitas dalam karya anda begitu kental terasa. Jika sekedar hanya ingin punya buku maka semua itu sudah tidak perlu lagi anda lakukan. Yang penting anda cukup punya uang maka anda sudah bisa menerbitkan tulisan anda jadi buku (self publishing).

Kemudahan dalam menerbitkan buku menjadi pintu masuk utama hadirnya bukubuku baru dengan kualitas rendah. Silakan saja anda datang ke toko buku dan anda akan begitu mudah menemui banyak bukubuku baru yang bisa anda nilai sendiri kualitasnya. Bagi orang yang baru belajar menulis seperti saya, mudahnya menerbitkan buku memang bisa menjadi motivasi untuk terus menulis karena tidak perlu takut naskah akan ditolak penerbit. Karena begitu mudahnya menerbitkan buku maka banyak kawankawan saya semasa kuliah dulu menulis buku secara rombongan atau berjamaah.

Misalnya, tugas kuliah (makalah) tertentu dikumpulkan untuk dijadikan sebagai buku dengan dibumbuhi kata pengantar dari dosen pengampu mata kuliah. Setelah melakukan negosiasi dengan penerbit maka kemudian bisa ditentukan besaran iuran masing-masing penulis. Akumulasi dana dari penulis inilah yang menjadi bahan bakar produksi untuk menyulap kumpulan tugas-tugas kuliah menjadi buku. Jadi, ukuran kelayakan terbit suatu naskah bukan lagi ditentukan oleh kualitas isinya tapi pada tersedianya ongkos percetakan. Sungguh, menulis itu mudah dan menerbitkan buku jauh lebih mudah.

Petaka Intelektual Kemudahan menerbitkan buku memang sangat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan iklim produktifitas karya tulis di negeri ini. Timbunan buku dengan beragam tema, bentuk penulisan dan sederet nama penulis baru adalah dampak positif dari kemudahan yang dimaksud.

Bahkan kemudahan menerbitkan buku sebenarnya dapat menjadi “pupuk buatan” guna menyemai tumbuhnya generasi penulis baru.

Tapi sadarkah kita semua dengan ancaman nyata dibalik kemudahan menerbitkan buku? Buku yang ditulis hanya dengan mengumpulkan pendapat tokoh kemudian dirajut menjadi kumpulan paragrap sebenarnya belum layak untuk dikonsumsi publik. Kalau buku model ini sekedar dijadikan sebagai koleksi pribadi penulis tanpa ada maksud mengeruk keuntungan financial sebenarnya tidak menjadi masalah. Tapi jika untuk disebarkan sebagai bagian dari upaya menabur wacana keilmuan maka buku seperti ini sebaiknya harap disimpan dulu.

Idealnya, sebuah buku berisi paparan gagasan penulis yang disusun dalam rangkaian sistematis. Pendapat tokoh hanya dijadikan sebagai sandaran ilmiah atas originalitas pemikirannya bukan menjadi pokok pikiran itu sendiri. Dengan cara demikian, ide dasar penulis begitu kuat akar pijakannya. Lantas, bagaimana dengan tumpukan buku-buku baru saat ini?

Tanpa bermaksud meremehkan maupun merendahkan,

karya-karya yang ada saya pikir masih jauh dari kata cukup layak. Tidak sedikit gagasan utama penulis tenggelam bahkan sirna tiada bekasnya. Sajian rajutan kalimat hanyalah tumpukan dari sekian banyak pendapat orang dari beberapa buku. Pendek kata, buku macam ini hanyalah rangkuman “katanya-katanya” yang kemudian di kumpulkan dalam satu buku.

Saya tidak bermaksud memberi label negatif kepada teman-teman penulis pemula.

Saya hanya sekedar memberikan pertimbangan bagi kawankawan penulis pemula yang hendak menerbitkan karya agar benar-benar diperhatikan kualitas isinya, bukan sekedar punya buku saja. Jangan sampai susunan rajutan kalimat menjelma sebagai dosa sejarah intelektual dan terwarisi dari generasi ke generasi. Silahkan saja anda menerbitkan karya tulis karena itu adalah hak dasar anda untuk berkarya. Tapi ingat, buku anda tidak hanya akan dibaca oleh anda sendiri tapi juga oleh khalayak ramai=

Kemudahan dalam menerbitkan buku menjadi pintu masuk utama hadirnya buku-buku baru dengan kualitas rendah.”

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

SELASA 21 OKTOBER 2014 No. 0467 | TAHUN III

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III

8

ant/basri marzuki

MAHASISWA DUDUKI KANTOR DPRD. Ratusan mahasiwa Universitas Tadulako (Untad) menduduki Kantor DPRD Sulawesi Tengah di Palu, beberapa hari kemarin. Aksi pendudukan itu dilakukan karena tidak semua anggota DPRD mau menyepakati tuntutan mereka untuk menolak UU Pilkada yang baru disahkan.

Sistem Paket Tak Dipersoalkan SURABAYA - Ketua DPRD Surabaya Armuji menyatakan pihaknya tidak mempersoalkan adanya sistem paket pemilihan pimpinan komisi masuk dalam tata tertib DPRD. "Kalau tatib bunyinya seperti itu ya kita laksanakan," kata Armuji kepada wartawan di Surabaya, Senin (20/10).

Menurut dia, pihaknya tidak mau berpolemik soal adanya pro kontra di kalangan anggota pansus soal pasal tambahan dalam tatib berupa sistem paket pemilihan pimpinan komisi, komposisi anggota banmus dan bangar serta mekanisme pembahasan RAPBD.

"Pansus tatib katanya sudah selesai. Kita segera mengelar rapat pimpinan dan fraksi untuk mengagendakan paripurna tatib," katanya.

Soal pembahasan RAPBD Surabaya 2015 yang sempat dihawatirkan molor akibat belum disahkannya tatib dewan, Armuji mengaku optimistis RAPBD akan disahkan pada November mendatang.

"Mudah-mudahan pada saat

peringatan Hari Pahlawan 10 November selesai," katanya.

Begitu juga saat ditanya, ada yang mengganjal atau tidak mengenai pembahsan RAPBD, Armuji mengatakan selama ini masih berjalan lancar. "Tidak adda masalah, semua berjalan dengan lancar," katanya.

Ketua Pansus Tatib DPRD Surabaya Adi Sutarwijono sebelumnya mengatakan sejauh ini pembahasan tatib berjalan lancar dan saat ini masih menunggu hasil revisi dari Gubernur Jatim.

Soal adanya polemik bahwa kinerja tatib sia-sia karena terganjal belum terbitnya PP yang

baru sebagai implementasi UU MD3, ia menjelaskan setiap pembuatan produk hukum di tingkat yang lebih bawah selalu mengacu kepada produk hukum yang lebih tinggi yang berlaku.

"Maka muncul konsideran menurut perundang-undangan yang berlaku, tidak ada menurut perundangan-undangan yang akan berlaku," katanya.

Jadi yang akan berlaku nantinya baru disesuaikan. Sekarang SE Mendagri 22 Agustus 2014 disebutkan pembahasan tatib mengacu pada UU 16 Tahun 2010, sejauh tidak bertentangan UU MD3.

UU 16/2010 menegaskan ha-

nya dipilih anggota, itu yang kemudian digrasi dalam sistem paket. "Sistem paket kalau dibiarkan itu akan menyulitkan pemilihan sehingga dibuat mekanisme itu.

Hak represi, ada di Pemprov Jatim," katanya.

Ia optimistis jika tatib DPRD tidak akan ada revisi sejauh itu mengacu pada PP 16/2010, UU MD3 serta tidak ada perintah revisi dari Gubernr Jatim. "Sepanjang itu terpenuhi, maka tidak akan ada revisi.

Revisi baru akan dilakukan dalam rapat paripurna, jika rapat menghendaki revisi, jika tidak itu yang akan diterima," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim PENDIDIKAN

Pendidikan Karakter Harus Ditanamkan SURABAYA - Wakil Gubernur Saifulah Yusuf meminta para guru menanamkan pendidikan karakter kepada siswanya dengan memadukan metode pembelajaran sekaligus memasukkan budi pekerti.

"Pendidikan karakter atau budi pekerti, bisa diajarkan pada pelajaran umum, seperti matematika, ilmu pengetahuan sosial dan semua mata pelajaran yang ada," katanya saat kegiatan penganugerahan Widya Pakerti Nugraha Tahun 2014 di Surabaya, Senin (20/10).

Ia mengatakan, pendidikan karakter adalah menekankan budi pekerti, perilaku, sopan santun, saling menghargai dan menghormati antarsesama.

"Setidaknya, harus ditanamkan oleh guru dalam memberikan bekal pada anak usia dini agar memiliki karakter yang kuat dan berkualitas," katanya.

Ia mengatakan, pendidikan karakter menjadi modal penting menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. Oleh sebab itu, Pemprov Jatim gencar menyosialisasikan pentingnya pendidikan karakter. "MEA 2015 menuntut semua yang berkecimpung di dalamnya agar mempunyai mental luar biasa, karena berhadapan dengan masyarakat dari luar Indonesia. Di dalam pendidikan karakter, diajarkan untuk menjadi manusia yang cerdas, jujur, tangguh, dan peduli," katanya.

Ia mengatakan, keempat hal tersebut, menjadi kunci sukses masyarakat Jatim bisa memasuki MEA 2015 dan ambil bagian di dalamnya.

"Keempat hal tersebut beralasan untuk menjadi kunci sukses. Apabila mempunyai kecerdasan maka akan bisa memilah mana yang baik dan salah," katanya.

Ia mencontohkan, di negara maju banyak yang meninggal bunuh diri lantaran tidak memiliki pendidikan yang berkarakter.

"Di Jepang dan Amerika banyak orang pinter tetapi angka bunuh diri tinggi. Ini bukti pentingnya pendidikan karakter," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

KORAN MADURA

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III

9

PDIP Lakukan Penjaringan Bakal Cawali November SURABAYA - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya akan melakukan penjaringan bakal calon Wali Kota Surabaya pada November mendatang.

"Untuk menjaring bakal calon, kami akan bentuk tim yang khusus untuk menyeleksi siapa saja yang mendaftar. Siapa saja bisa mendaftar. Entah itu kader PDIP maupun masyarakat umum," kata Ketua DPC PDIP Surabaya Wisnu Sakti Buana kepada wartawan di Surabaya, Senin (20/10).

Menurut dia, penjaringan itu menyusul turunnya petunjuk teknis (juknis) terkait penjaringan balon dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk Pilkada Surabaya.

Wisnu Sakti Buana

Wakil Wali Kota Surabaya Ia mengatakan tidak ada yang baru dalam juknis penjaringan ini. Poin-poin yang ada masih sama seperti penjaringan-penjaringan sebelumnya, salah satunya, delapan bulan sebelum pelaksaan pilkada. Surabaya sendiri akan

menggelar Pilkada sekitar bulan Juni 2014.

Wakil Wali Kota Surabaya ini menambahkan salah satu syarat untuk dapat dicalonkan PDIP adalah, yang bersangkutan harus memiliki elektabilitas yang tinggi dan juga memang dikehendaki oleh partai dan masyarakat.

Selain itu, lanjut dia, di internal PDIP sendiri juga akan melakukan survei untuk mengukur tingkat popularitas dan elektabilitas calon. Hasil dari survei ini juga akan menentukan yang bersangkutan layak untuk dicalonkan sebagai wali kota.

"Nama-nama yang masuk dan sudah kami seleksi, nantinya akan kami kirim ke DPP. Nantinya DPP yang akan menentukan siapa yang layak untuk maju. Untuk calon, semua ditentukan oleh DPP, itu sudah ketentuan di partai kami," katanya.

Mantan Wakil Ketua DPRD

Kota Surabaya ini menandaskan, terkait dengan rencana Pilkada akan dipilih oleh anggota DPRD, pihaknya mengaku tidak risau dengan hal itu. Hal ini dikarenakan dalam juknis juga sudah ditentukan, langkah apa saja yang akan diambil ketika Pilkada dipilih wakil rakyat.

Ketika dipilih oleh DPRD, PDIP tetap akan mengusung calon yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Dia menegaskan, calon yang maju tidak harus kader karena ketika sudah diusung oleh partai, maka yang bersangkutan sudah merupakan kader partai dan akan dididik sesuai garis partai.

"Saya sebagai kader partai tulen, akan manut apapun perintah DPP. Kalau diminta maju di Pilkada ya saya akan maju. Kalau diminta mendampingi bu Risma (wali kota Surabaya saat ini, Tri Rismaharini) saya juga siap," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

10 TAHUN PEMERINTAHAN SBY

Relawan Ibas Menggelar Doa Bersama PONOROGO - Puluhan relawan anggota DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menggelar doa bersama dengan majelis taklim Desa Bancar, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Jatim guna memperingati berakhirnya 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (20/10).

Koordinator tim relawan Ibas atau EBY tingkat kabupaten di Ponorogo, Didik Suwito mengatakan doa bersama diikuti oleh seribu lebih warga yang menjadi peserta majelis taklim.

“Ini merupakan bentuk rasa terima kasih dan rasa syukur kami atas kepemimpinan Presiden SBY yang hari ini resmi berakhir,” kata Didik.

Ia mengklaim pengajian sejenis juga diselenggarakan di sejumlah desa lain dengan tema yang sama, yakni memberi penghormatan atas 10 tahun pengabdian SBY dan mendoakan pemerintahan Indonesia yang baru di bawah kepemimpinan Jokowi-JK. “Selain doa bersama, kami juga memasang puluhan banner atau spanduk di beberapa sudut kota ataupun di desa berisi ucapan terima kasih kepada Pak

SBY,” papar Didik.

Pengurus majelis taklim Desa Bancar, Suparlan mengatakan kegiatan doa bersama secara khusus mereka lakukan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih

Dengan tulus, aku mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas 10 tahun pengabdian dan pengorbanan Pepo memimpin Indonesia. Aku sangat memahami betapa berat amanat yang Pepo emban, tapi aku juga tahu persis bahwa Pepo selalu berpikir dan berbuat yang terbaik, siang dan malam,”

Agus Harimurti Yudhoyono

Putra Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia beralasan sudah banyak program kerja prorakyat di bawah

kepemimpinan SBY yang dirasakan masyarakat Ponorogo maupun daerah-daerah lain.

“Program raskin, jamkesmas, PKH, PNPM, BOS, Bidikmisi, dan program lainnya sangat dirasakan betul oleh masyarakat dan ini mudah-mudahan dapat dilanjutkan oleh presiden dan wapres yang baru, Pak JokowiJK,” cetusnya.

Hal yang sama juga juga diungkapkan oleh Ketua Kelompok Tani Desa Bancar, Syaiun. Ia mengaku telah menerima sejumlah program bantuan pertanian selama pemerintahan SBY. “Pak SBY selain telah berhasil membangun pondasi demokrasi, memberantas korupsi juga sangat memperhatikan kaum petani, khususnya yang ada di Ponorogo selama ini,” ujar Syaiun.

Dalam surat elektronik tim SBY yang diterima, Ibas dan kakaknya Agus Harimurti Yudhoyono secara khusus menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas 10 tahun pengabdian ayahanda mereka, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam memimpin Indonesia sejak 2004-2014.

“Terima kasih dan penghar-

gaan setinggi-tingginya untuk Bapak SBY (Pepo) dan Ibu Ani Yudhoyono (Memo), Pemimpinku (orang tuaku) yang telah memberikan kemajuan, dedikasi, kerja keras, bimbingan dan kesabarannya untuk kami semua (Rakyat Indonesia dan keluarga tercinta) dalam mewujudkan negeri ini menjadi lebih aman, adil, sejahtera, demokratis dan terus dihargai dunia internasional,” tulisnya.

Senada dengan Ibas, Agus Harimurti yang kini menimba ilmu di Amerika Serikat juga menyampaikan rasa kagumnya atas dedikasi SBY dan Ibu Ani Yudhoyono yang telah sungguhsungguh menjalankan amanah rakyat Indonesia sebagai pemimpin.

“Dengan tulus, aku mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas 10 tahun pengabdian dan pengorbanan Pepo memimpin Indonesia. Aku sangat memahami betapa berat amanah yang Pepo emban, tapi aku juga tahu persis bahwa Pepo selalu berpikir dan berbuat yang terbaik, siang dan malam,” tulis Agus Harimurti Yudhoyono. = ANT/DESTYAN SUJARWOKO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III

Relawan Jokowi-JK Keluarkan Manifesto Politik JEMBER - Forum Komunikasi Relawan Jokowi - Jusuf Kalla di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengeluarkan manifesto politik atau pernyataan terbuka bersamaan dengan dilantiknya pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI itu.

Koordinator relawan Jokowi - JK di Jember Sapto Raharjanto membacakan manifesto yang berisi lima hal tersebut setelah acara syukuran dan doa bersama atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Masjid Sunan

Kalijogo di kompleks kediaman tokoh sepuh NU KH Muchid Muzadi.

"Poin pertama menifesto itu adalah kami para relawan bersama seluruh rakyat Indonesia lainnya akan bersama-sama

melakukan pengawalan terhadap pemerintahan Jokowi - JK sampai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu berakhir pada tahun 2019," katanya, Senin (20/10).

Kedua, kata dia, para relawan dan bersama seluruh rakyat Indonesia lainnya akan terus mendoakan keselamatan para pemimpin yang bekerja dengan tulus dan ikhlas untuk kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

"Kami para relawan bersama rakyat Indonesia lainnya selalu berdoa agar bangsa dan negara Indonesia diberikan keselamatan dan bisa menjadi bangsa dan negara yang mampu melindungi rakyatnya sesuai dengan cita-cita Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945," katanya.

Poin ketiga, para relawan dengan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia akan selalu siap menghadapi segala bentuk gang-

GANTI FOTO

TERMINAL ARJOSARI

SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menunggu kiriman foto Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk dipasang di lingkungan pemerintah provinsi setempat.

Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur Riang Sudarmanto mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu kiriman foto dari pusat untuk dipasang di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami masih menunggu kiriman dari pusat supaya foto-foto yang dipasang tersebut sama dengan yang ada di pusat,” katanya, Senin (20/10).

Ia mengatakan pihaknya saat ini sudah menurunkan foto mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Mantan Wakil Presiden Budiono di seluruh kantor di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur “Untuk foto terbaru masih belum ada, masih kami usahakan untuk mendapat kiriman dari Istana,” katanya.

Ia mengatakan sejumlah staf rumah tangga Gedung Negara Grahadi sudah menurunkan foto keduanya kemudian disimpan sambil menunggu kiriman foto terbaru Presiden Joko Widodo da Wapres Jusuf Kalla.

“Sesuai aturan untuk foto

MALANG - Dinas Perhubungan Kota Malang, Jawa Timur, memastikan pembangunan Terminal Arjosari tuntas tahun 2015 karena Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal mengucurkan anggaran sebesar Rp 30 miliar dalam APBN tahun depan.

"Pada saat Rakornas di Yogyakarta awal Oktober lalu, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub menjamin jika pembangunan Terminal Arjosari bakal tuntas tahun depan dan anggaran yang dialokasikan dalam APBN 2015 sebesar Rp 30 miliar, sedangkan Pemkot Malang menganggarkan dana pendamping sebesar Rp2 miliar," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Wahyu Setianto di Malang, Senin.

Wahyu meyakini target penyelesaian pembangunan Terminal Arjosari tersebut bakal terealisasi, sebab setelah adanya perubahan desain, tahun depan hanya membangun gedung utama, gapura dan lahan parkir.

Dalam desain yang baru tersebut, rencana pembangunan mal dan hotel dihapus.

Pada awalnya, pembangunan Terminal Arjosari yang dilengkapi berbagai fasilitas, termasuk pusat perbelanjaan modern (mal) dan penginapan (hotel) itu diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp 101 miliar, namun setelah didesain ulang dan menghapus hotel serta mal, anggaran dipangkas menjadi Rp 43 miliar.

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan pengerjaan terminal tersebut saat ini pada tahap penggarapan landasan dan gorong-gorong dan ditargetkan selesai akhir tahun

Pemprov Tunggu Kiriman Foto Presiden

guan, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang akan mengganggu jalannya pemerintahan dan program-program kerakyatan yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi dengan Jusuf Kalla.

Keempat, para relawan siap meluruskan dan mengawal jalannya kepemimpinan nasional agar senantiasa menjadi kepemimpinan yang "rahmatan lil alamin" atau menjadi rahmat bagi seluruh alam serta mampu memberikan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kelima, kami siap menjadi garda revolusi terdepan dalam pelaksanaan revolusi mental dan program NawaCita dari pasangan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," kata Sapto. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

Pembangunan Akan Tuntas 2015

ant/herry murdy hermawan

GANTI FOTO PRESIDEN. Kepala SDN Antasan Kecil Timur 1 Sukirman memasang foto Presiden RI Joko Widodo di salah satu ruang kelas, Senin (20/10). Joko Widodo dan Jusuf Kalla dilantik Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presdien RI periode 2014-2019 Senin (20/10) menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono berdasarkan hasil pemilu Presiden lalu.

Presiden dan Wakil Presiden harus didatangkan dari Istana agar seluruh foto sama. Tidak diperkenankan mencetak foto sendiri,” katanya.

Ia mengatakan jika mencetak foto sendiri dikhawatirkan akan memunculkan kekeliruan seperti ukurannya berbeda.

“Karena itu hingga sekarang kami masih menunggu kedatangan foto yang baru, be-

gitu datang langsung dipasang diseluruh ruangan kerja dilingkungan kerja Pemprov Jatim,” katanya.

Selama menunggu foto baru, maka untuk sementara foto di ruang pertemuan Grahadi atau di tempat lain di lingkungan Pemprov Jatim dibiarkan kosong. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

2014. Setelah itu baru dilanjutkan dengan pembangunan shelter bus antarkota antarprovinsi (AKAP).

Pembangunan Terminal Arjoasari, katanya, dilakukan dalam empat tahap, yakni pembangunan shelter, jembatan penghubung dari shelter lantai satu menuju lantai dua yang dilanjutkan dengan pembangunan atap, pengecoran landasan bus serta goronggorong.

Pengerjaan tahap satu dan sebagian tahap empat sudah digarap, sehingga tahun depan diharapkan bisa tuntas."Dengan kucuran anggaran sebesar Rp 30 miliar dan desain ulang ini, pembangunan Terminal Arjosari segera selesai agar calon penumpang bisa nyaman, sebab saat ini kondisi terminal kurang representatif, selain banyak jalan yang berlubang, ruang tunggu terminal juga kurang nyaman," ujarnya.

Pembangunan Terminal Arjosari dimulai tahun 2011, namun pada tahun 2012 dan 2013 tidak ada kegiatan pembangunan (pengerjaan), sehingga menjadi mangkrak. Karena mangkrak, para wakil rakyat pun mendesak Pemkot Malang segera mengambil alih pembangunannya agar segera selesai.

Untuk menuntaskan pembangunan terminal tersebut, Dishub Kota Malang dan DLLAJ Provinsi Jatim menemui Kemenhub. Dalam pertemuan itu, desain terminal harus diubah dengan menghapus pembangunan hotel dan mal dengan tujuan bisa mengurangi beban anggaran. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III

11

PELANTIKAN PRESIDEN

Polisi-TNI Menggelar Operasi Gabungan

ant/eric ireng

LOMBA DAYUNG PERAHU CINTA SUNGAI. Sejumlah peserta mengikuti Lomba Dayung Perahu di Sungai Jojoran, Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya, kemarin. Kegiatan yang diikuti sejumlah warga kelurahan se Surabaya tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap kebersihan sungai yang ada di Surabaya.

Bojonegoro Terancam Gagal Bayar Sejumlah Proyek BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, terancam gagal membayar sejumlah proyek pembangunan 2014 senilai Rp 24,4 miliar, karena penerimaan pajak rokok yang ditarget sebesar Rp 29 miliar baru diterima Rp 5 miliar.

"Ada 11 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengerjakan sejumlah proyek pembangunan yang nilainya mencapai Rp 24,4 miliar, yang alokasi anggarannya memanfaatkan penerimaan pajak rokok," kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo di Bojonegoro, Senin (20/10).

Lebih lanjut ia menjelaskan sesuai surat yang diterima dari Pemprov Jatim, semula daerahnya akan menerima pajak rokok 2014 sebesar Rp 29 miliar.

"Tetapi belakangan Pemprov Jatim menurunkan penerimaan pajak rokok dari Rp29 miliar menjadi Rp24 miliar," jelasnya.

Mengenai pajak rokok itu, katanya, berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diberlakukan sejak 1 Januari 2014.

Sesuai UU itu, lanjutnya, hasil penerimaan pajak rokok secara nasional, yang kemudian dibagikan kepada provinsi sebesar 10 persen. Perolehan provinsi terse-

but kemudian dibagikan kepada daerah dengan komposisi 30 persen provinsi dan 70 persen daerah.

Sesuai ketentuan, menurut dia, separuhnya dimanfaatkan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat, dengan syarat proyek tersebut belum masuk dalam pendanaan APBN, APBD, DAK, DAU, dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Selain itu, katanya, proyek juga belum masuk dalam dana bantuan operasional kesehatan dan sumber pembiayaan kesehatan lainnya di masing-masing daerah.

"Perolehan pajak rokok lainnya alokasinya untuk penegakan hukum," ucapnya.

Di daerahnya, ia menyebut-

kan alokasi perolehan pajak rokok tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan di 11 SKPD, dengan jumlah terbanyak paa Dinas Kesehatan (Dinkes) hingga mencapai Rp 10 miliar lebih.

Lainnya di Bagian Humas dan Protokol, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Bakesbangpol Linmas, Bagian Hukum, Satpol PP, Bagian Perlengkapan, Dinas Pendapatan Daerah, RSUD Padangan, RSUD Sumberrejo dan Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

"Kami masih berusaha mencari pemecahan dengan mencari sumber pendapatan lain, agar sejumlah proyek di 11 SKPD tidak gagal bayar," ujarnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

TULUNGAGUNG - Kepolisian Resor bersama Kodim 0807 Tulungagung, Jawa Timur, menggelar operasi gabungan di sejumlah jalur perbatasan wilayah itu demi mengantisipasi gangguan keamanan menjelang maupun pasca prosesi pelantikan Presiden RI ke-7, Joko WidodoJusuf Kalla.

"Kami fokuskan pengamanan sejak tadi (Minggu, 19/10) malam dan hari ini masih siaga," kata Kaur Bin Ops Polres Tulungagung, Kompol Sumaji, Senin (20/10).

Ia menyebut, ada tiga jalur perbatasan dengan daerah lain yang menjadi fokus patroli gabungan Polri-TNI, yakni jalan raya TulungagungKediri di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru; jalan raya Ngunut-Rejotangan yang mengarah ke Kabupaten Blitar, serta jalan raya TulungagungTrenggalek di Kecamatan Gondang.

Sasaran operasi adalah kendaraan roda dua dan empat atau lebih. Selain memeriksa kelengkapan surat, petugas gabungan juga memeriksa isi kendaraan, termasuk bagian bagasi.

"Sejauh ini belum ada temuan kasus yang menonjol.

Semoga kondisi kamtibmas tetap aman, karena ini menjadi komitmen Polri dan TNI untuk memastikan prosesi pelantikan maupun rangkaian kegiatan yang mengirinya berjalan tertib, aman dan tidak ada gangguan," ujarnya.

Selain wilayah perbatasan, razia juga sempat terlihat di beberapa jalur protokol Kota Tulungagung.

Sementara, detik-detik pelantikan Joko WidodoJusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta menyedot perhatian masyarakat Tulungagung di perkotaan hingga pedesaan.

Dalam pantauan, beberapa kerumunan warga di sejumlah warung bahkan terlihat asyik menikmati kopi sembari melihat prosesi pelantikan presiden terpilih yang diusung PDI Perjuangan bersama beberapa partai lain tersebut. = ANT/DESTYAN HS/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SELASA 21 OKTOBER 2014 No. 0467 | TAHUN III

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III

MADURA

12

Pelayanan Obat

Monitoring Pelayanan Obat

ANTISIPASI DINI. Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo akan memeriksa kesehatan para jemaah haji yang kembali dari Mekkah.

Jemaah Haji Akan Diperiksa Kesehatan Cegah Virus Mers dan Ebola PROBOLINGGO - Untuk memastikan kesehatan jemaah haji datang dari tanah suci Mekkah ke Kabupaten Probolinggo dari virus Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Ebola. Pemkab Probolinggo melalui Dinas Kesehatan akan melakukan pemeriksaan kepada jemaah haji.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Shodiq Tjahjono melalui Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan penyehatana Lingkungan (P2PL) Dyah Kuncarawati mengatakan untuk jemaah haji setelah tiba dari tanah suci, akan dilakukan pengecekan kesehatan fisiknya dari serangan virus Mers dan Ebola.“Virus tersebut bisa menular dan bisa mematikan penderitanya,” terangnya kepada warta-

wan, Senin (20/10).

Menurutnya, virus tersebut memang banyak menular di luar negeri. Sebab jemaah haji yang berada di kota Makkah berasal dari berbagai negara di seluruh negara di belahan dunia. Oleh karena itu penyebaran virus tersebut bisa terdeteksi.

“Kalau memang nantinya ada yang positif terjangkit virus, maka akan dilakukan upaya penanganan yang lebih. Sehingga ke-

bedaraan virus tidak bisa menyebar,” kata Dyah Kuncarawati.

Dyah Kuncarawati mengaku, pihaknya akan melakukan upaya pemeriksaan kepada para jemaah haji yang datang dari tanah suci.

Petugas kesehatan yang ada di Kecamatan akan mendatangi rumah jemaah haji yang ada di daerahnya.“Petugas yang akan mendatangi kerumah-rumah jemaah haji untuk melakukan pemeriksaan,” ucapnya.

Kalau dalam pemeriksaan kesehatannya, lanjut dia, pihaknya akan melakukan pemeriksaan, seperti melihat tekanan darah dari jemaah haji.“Sehingga kesehatannya akan dapat diketahui, apakah mereka sehat atau terjangkit virus,” jelas Dyah Kuncarawati.

Dyah Kuncarawati menambahkan, sebelum pemberangkatan Dinkes juga telah memberikan vaksin minigitis untuk menjaga kekebalan tubuh jemaah haji saat berada di Makkah.

Sementara itu, Kepala Kemenang Kabupaten Probolinggo, Busthami, mengaku kalau jemaah haji akan dipulangkan pada tanggal 29 Oktober Besok. Sedangkan jumlah jemaah haji yang akan kembali dari tanah suci sebanyak 563 orang.

Dari jumlah tersebut tergabung dalam kloter 46 dan 47.

“Karena ada 2 jemaah haji yang meninggal dunia di kota Makkah setelah menjalankan ibadah haji,” katanya singkat. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo menggelar monitoring terhadap pelayanan obat. Monitoring itu dikemas dalam giat sosialisasi.

Kabid Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, Sri Wahjuini mengatakan menjaga kebersihan terhadap sarana dan prasarana itu sangat penting dilakukan.

“Apalagi menjaga kebertsihan terhadap prasarana kesehatan,” tandasnya kepada wartawan, kemarin.

Menurut dia, sarana dan prasarana kesehatan itu tidak hanya dijaga soal kebersihan, namun juga harus mendapatkan perawatan yang baik.

Karena sarana dan prasarana itu peruntukannya untuk kesehatan masyarakat Kabupaten Probolinggo.

“Kedua-duanya itu sangat penting, sehingga harus menjadi perhatian bagi para tenaga kesehatan,” ungkapnya.

Melakukan pembinaan agar sarana dan prasarana kesehatan itu tetap terjaga, imbuh dia, secara tidak langsung juga merupakan bagian dari perawatan terhadap alat-alat kesehatan itu sendiri.

Apalagi untuk mendapatkan pengadaan berupa alat-alat kesehatan untuk masyakakat tidak semudah apa yang dibayangkan.

Sri mengatakan, monitoring itu dilakukan karena banyaknya temuan peralatan kesehatan yang kurang perawatannya. Seperti temuan peralatan kesehatan yang terlihat berdebu dan kotor.

“Makanya sosialiasi monitoring ini sangat penting kita lakukan,” timpalnya.

Sementara itu, giat sosialisasi dan monitoring itu tidak hanya dihadiri oleh Kabid Pelayan Dinkes Kabupaten Probolinggo, Sri Wahjuni, namun juga dihadiri oleh sejumlah petugas kesehatan lainnya.

Seperti Kasi farmasi Makanan dan Minuman, Hajar Setyo Palupi, Kepala Instalasi Farmasi Kabupaten Probolinggo, Elly Yunita serta dihadiri oleh sejumlah pustu, polindes, ponkesdes dan sejumlah petugas puskesmas. =Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467| TAHUN III

13

Menuai Sorotan

Akhirnya Proyek RTH Pasang Papan Nama

MENGELUH. Warga merasakan udara panas musim kemarau di wilayah Kabupaten Probolinggo mencapai 35 derajat celcius.

Warga Mulai Terusik Kemarau

PROBOLINGGO – Setelah gencar menuai sorotan dari sejumlah kalangan, akhirnya pelaksanaan proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, dilakukan pemasangan papan nama. Papan nama tersebut dipasang di depan lahan proyek yang kini sedang dalam proses pengerjaan.

Berdasarkan papan nama tersebut, besarnya anggaran dana untuk pembangunan RTH itu senilai Rp.829.109.000,00.

Dana itu berasal dari dana APBN. Sedangkan pengerjaannya di mulai sejak 2 September 2014 hingga waktu penyerahan terhitung sejak tanggal 1 Desember 2014 mendatang.

Sementara pihak pelaksana yang mengerjakan proyek tersebut CV Faradis Mulia. Namun hingga berita ini ditulis pihak CV belum berhasil dikonfirmasi karena alamat tidak tertera dalam papan nama proyek.

Salah seorang pekerja saat dikonfirmasi mengaku tidak tahu alamat CV Faradis Mulia yang telah mengerjakan proyek ratusan juta tersebut. “Saya tidak tahu dimana alamat kantornya,” ujarnya wanti-wanti agar namanya tidak dikorankan, Senin (20/10).

Menurut dia, pembangunan RTH itu kini sedang dalam proses pengerjaan. Namun masih banyak bagian-bagian bangunan yang masih belum

rampung. “Karena masih baru dimulai,” katanya.

Bahkan, seorang pekerja itu juga mengaku tidak tahu sampai kapan pengerjaan proyek RTH itu bakal selesai. “Kita itu hanya pekerja kuli saja. Jadi tidak tahu kapan selesainya,” terang dia.

Sebelum dilakukan pemasangan papan nama, pelaksanaan proyek itu memang sempat menjadi sorotan warga sekitar.

Warga menyoroti pelaksanaan proyek itu karena dinilai tidak jelas. Seperti berapa besarnya anggaran dan CV yang mengerjakannya.

Dengan tanpa adanya papan nama proyek tersebut, warga mengaku kesulitan untuk melakukan pengawasan secara langsung. Apalagi peruntukan pembangunan RTH itu sudah jelas bagi masyarakat sekitar.

Sikap sorotan itu, ternyata tidak hanya berasal dari warga sekitar. Namun juga sejumlah kalangan anggota DPRD Kota Probolinggo. Bahkan, sampaisampai Ketua Komisi C, Agus Riyanto berjanji akan menanyakannya kepada Dinas PU terkait persoalan itu.

Menurut Agus Riyanto, pemasangan papan nama proyek itu memang sebuah keharusan yang harus dipasang oleh pihak CV. “Karena dengan pemasangan papan nama itu, warga akan tahu proyek itu anggarannya berasal dari mana. Dan kapan selesainya,” tandasnya. =Muhammad Sugianto

Suhu Mencapai 35 Derajat Celcius PROBOLINGGO - Udara panas musim kemarau di wilayah Kabupaten Probolinggo, mencapai 35 derajat celcius.

Dengan kondisi tersebut, banyak warga mulai merasa terusik oleh suasana lingkungannya yang dinilai panas.

Bahkan kondisi itu juga dirasakan para pembudidaya ikan karena tingginya angka kematian.

Menurut salah satu warga Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, Joko Waras, memang untuk saat ini suhunya mulai panas, yang paling dirasakan ketika sudah menjelang siang hari.“Suasana panas banyak dirasakan ketika angin tidak begitu kencang berhembus,” terangnya kepada wartawan, Senin (20/10).

Menurutnya, situasi panas banyak kalangan masyarakat di waktu siang hari tidak ada didalam rumah. Mereka cender-

ung memilih duduk santai diteras rumahnya. Karena di dalam rumah udaranya sangat menyengat.

“Suasana itu mulai terasa jika sudah memasuki Pukul 11.0014.00 WIB, hawanya terasa panas sekali,” jelas Joko Waras.

Bahkan dengan adanya suasa panas tersebut, sangat diresahkan oleh pembudidaya lele. Karena banyak ikan yang dipeliharanya mengalami kematian.”Memang udara panas ini yang saya nilai kematian ikan sangat tinggi,” kata salah satu pembudidaya ikan lele,

Haidy.

Haidi mengatakan, suhu panas kondisi air kolam cendrung panas. Sehingga kehidupan ikan dalam kolam sedikt terganggu.

Bahkan setiap harinya kematian ikan tergolong banyak.“Kalau setiap harinya 20-30 ekor yang mati. Kalau ada yang mati saya langsung membuangnya,” jelasnya.

Dia berharap, agar situasi panas ini akan segera berkahir.

Karena suhu seperti ini dinilai sangat tidak cocok untuk budidaya ikan. Cuaca normal untuk perikanan berkisar 30 derajat celcius.

“Dengan suhu yang tergolong panas ini suasana dillingkungan kita juga kurang enak. Apalagi bagi ikan dengan kondisi air yang panas,” tegas Haidi. =Mahfud Hidayatullah

TERPASANG. Papan nama Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo setelah banyak menuai sorotan.

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III

Avanza Terjebak di Rel Kereta Api Penumpang Selamat, Arus Lalin Macet PROBOLINGGO – Diduga pengemudi mengantuk, sebuah mobil Avanza sarat penumpang terjebak di dalam rel kereta api, di sekitar perlintasan kerata api Desa Curah Tulis Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, Senin (20/10) dini hari.

Akibatnya sesaat kemudian mobil tersebut dihantam Kereta Api Mutiara Timur jurusan Surabaya - Banyuwangi. Beruntung meski mobil sempat terseret hingga seratus meter, namun semua penumpang berhasil keluar dari mobil. Peristiwa kecelakaan tersebut menyebabkan arus lalu lintas mengalami kemacetan hingga enam kilometer.

Secara gotong royong warga langsung meminggirkan bangkai mobil yang sempat terseret Kerata Api sejauh 100 meter. Kondisi mobil sendiri hancur pada bagian depannya. Beruntung dalam kecelakaan tersebut semua pe-

numpang yang berjumlah enam orang berhasil keluar dari mobil.

Peristiwa kecelakaan terjadi saat korban melintas di perlintasan Kereta Api. Tiba-tiba roda sebelah kiri terjebak ke dalam rel. Hingga akhirnya mobil tak bisa bergerak maju maupun mundur. “Warga yang sudah berusaha mengangkat mobil, akhirnya menyerah dan meyuruh semua penumpang agar turun dari mobil,”ujar Ainur Rifa’i salah satu korban.

Menurutnya, ketika turun dari mobil sesaat kemudian Kereta Apai Mutiara Timur melintas. “Kemudian menghantam mobil terse-

BANDEL

Peristiwa kecelakaan terjadi saat korban melintas di perlintasan Kereta Api. Tiba-tiba roda sebelah kiri terjebak ke dalam rel.

Hingga akhirnya mobil tak bisa bergerak maju maupun mundur.

Anggota Satlantas Polres Probolinggo Kota yang datang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Dugaan sementara, korban mengantuk saat mengemudi,”jelas Kasatlantas Polres Probolinggo Kota, AKP. Mellysa Amalia. =M.Hisbullah Huda

RINGSEK. Mobil Avansa yang terseret Kereta Api Mutiara Timur Jurusan Surabaya- Banyuwangi akibat terjebak di dalam rel.

Pencatutan Nama

Bentor Dilarang, Tapi Masih Marak Beroperasi PROBOLINGGO - Becak motor (bentor) meski dilarang untuk dioperasikan bagi masyarakat. Namun larangan tersebut sepertinya kurang manjur. Karena masih banyak ditemukan bentor berlalu lalang di jalan raya Probolinggo. Padahal langkah yang dilakukannya tersebut justru membahayakannya.

Seperti yang terlihat di daerah Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Sunardi (45) salah satu pemilik bentor mengaku kalau dirinya sudah mengerti jika bentor dilarang oleh pihak kepolisian.

Namun bentor ini merupakan salah satu mata pencaharian keluarganya.“Kalau tidak pakai bentor, dari mana keluarga bisa memperoleh uang,” terangnya kepada wartawan, Senin (20/10).

Menurutnya, dengan situasi tersebut, dia mengaku melakukan pekerjaan dengan kendaraan yang dinilai melanggar itu tetap dilakukan. Karena dengan kendaraan bentor, bisa bekerja lebih santai.“Kalau pakai becak mudah capek, karena banyak menguras

but, dan akhirnya menyeretnya sejauh 100 meter,”tandasnya.

tenaga,” jelas Sunardi.

Sementara itu, Mad (34) mengatakan bentor lebih cepat dalam bisnis jasa yang diberikan kepada masyarakat.

Karena tinggal tancap gas, penumpang bisa diantarkan ketempat tujuan. “Kebanyakan yang menjadi langganan, yakni warga yang berdekatan dengan pelabuhan tanjung tembaga seperti warga pulau Gili Ketapang,” ujarnya.

Warga pulau Gili Ketapang yang hendak berbelanja ke kota, biasanya banyak yang menggunakan bentor karena kendaraan sulit di dapatkan jika dari pelabuhan.“Pulang pergi biasanya bentor dipesan untuk mengantarkan belanja,” kata Mad. Menyikapi larangan bentor untuk beroperasi dinilai melanggar undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

“Kendaraan bentor sangat membahayakan bagi penumpang dan pengemudinya,” Kata Kasatlantas Polres Probolingo, AKP Ridho Triputranto. =Mahfud Hidayatullah

Kapolsek Janji Tangkap Pelakunya PROBOLINGGO – Kapolsek Bantara, Kabupaten Probolinggo, AKP Musofah sedikit berang. Sikap berang itu lantaran namanya dicatut oleh sejumlah oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Masalah pencatutan itu, berawal ketika di wilayahnya ada kasus dugaan penganiayaan.

“Masalah itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan.

Bahkan, sudah disaksikan oleh muspika setempat,” tandasnya kepada wartawan, Senin (20/10).

Namun, penyelesaian masalah itu ternyata masih berujung. Pihak pelaku bernama TT (45) asal warga Desa Keramat Agung, Kecamatan Bantaran dimintai uang oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggungjawab. “Besarnya uang itu Rp.10 juta yang katanya untuk pengamanan di Polsek,” terang AKP Musofah.

Mendengar kabar tersebut, mantan Kasat Reskrim Polres Kota Probolinggo itu jadi berang.

“Siapa yang tidak berang. Nanti akan kita tangkap pelakunya,” tegasnya.

AKP. Musofah menjelaskan, pihaknya berharap korban yang telah dimintai uang oleh sejulah oknum itu melapor ke kantor Polsek. Apalagi oknum yang tidak bertanggungjawab itu mengantasnamakan pengamanan untuk Polsek. “Itu sudah tidak benar,” tukasnya.

Informasi di lapangan menyebutkan, dua orang warga Desa Keramat Agung, TT dan SY terlibat pertengkaran. Pertengkaran itu kemudian berujung

pada penganiyaan. Sehingga masalah itu ditangani oleh petugas dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Salah seorang warga setempat, Munir menjelaskan, TT dimintai sejumlah uang oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Kedua orang itu meminta uang agar masalahnya tidak berlanjut.

Salah seorang warga setempat, Munir menjelaskan, TT dimintai sejumlah uang oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Kedua orang itu meminta uang agar masalahnya tidak berlanjut.

Karena merasa takut, TT terpaksa memberikan uang tersebut. “Ya mungkin karena takut, sehingga terpaksa memberikan uang itu. Apalagi untuk pengamanan di Polsek,” tandasnya. =Muhammad Sugianto

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 21 OKTOBER 201421|OKTOBER No. 0467 |2014 TAHUN III SELASA

No. 0467 | TAHUN III

15 15

Atleti Menang, Simeone Senang MADRID - Atletico Madrid kembali ke jalur kemenangan dengan menumbangkan Espanyol tadi malam. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan hasil positif itu sebagai buah dari kesabaran. Hasil positif ini juga menambah kepercayaan tim dalam upaya mempertahankan gelar jawara La Liga musim ini.

Tampil di Stadion Vicente Calderon pada Minggu (19/10) malam WIB, Atletico unggul dua gol tanpa balas. Thiago yang membuka kemenangan Los Colchoneros di menit ke-43 dan Mario Suarez menggandakan pada menit ke-72.

Simeone benar-benar puas dengan perolehan tiga poin itu. Pria Argentina itu menilai pertandingan berjalan sesuai skenario yang dibuatnya. “Saya rasa tim ini menampilkan permainan yang memang seharusnya kami mainkan. Kami mengatur ritme pertandingan dan menguasai separuh bidang lawan,” kata Simeone.

Dia melanjutkan, “Kami membiarkan Raul Garcia dan Mandzukic untuk mencapai area itu dan mendukung Juanfran dan Arda Turan menciptakan peluang.

Kami menunjukkan kesabaran dan gol datang kepada kami. Memasuki babak kedua kendati kami tak menyelesaikan pergerakan, kami bisa mengatur jalannya pertandingan dan konsekuensinya kami menjadi lebih tangguh.”

Sepanjang pertandingan Aletico memang tampil dominan dengan penguasaan bola 59 persen. Mereka juga membuat percobaan lebih banyak hingga 20 kali dengan sembilan yang shots on goal. Adapun Espanyol hanya bikin tujuh percobaan dengan satu yang mengarah ke gawang.

Dengan kemenangan itu, Atletico mengantongi 17 poin dari delapan laga yang dilakoni.

Koleksi poin itu membuat Atleti kokoh di urutan kelima.

Sementara itu, Deportivo La Coruna mengemas poin penuh

Thiago (kiri) melakukan selebrasi bersama rekan-rekannya usai mencetak gol ke gawang Espanyol pada laga yang berlangsung di Stadion Vicente Calderon, Minggu (19/10) malam. setelah menumbangkan Valencia dengan skor telak 3-0 dalam lanjutan La Liga Spanyol. Berlaga Estadio Municipal de Riazor, Minggu (19/10) malam WIB, Deportivo yang bertindak sebagai tuan rumah memperoleh keunggulannya melalui gol bunuh diri Skohdran Mustafri pada menit ke-36.

Super Depor sukses menggandakan keunggulan pada dua jelang turun minum melalui aksi Lucas Perez. Deportivo menutup pesta gol gol mereka saat Jose Rodriguez memberikan umpan matang kepada Toche yang dilanjutkanya melalui sontekan dari jarak dekat.

Meski meraih tiga poin, Deportivo masih tertahan di posisi ke-15 dengan koleksi tujuh angka. Sementara, kekalahan itu membuat Valencia turun satu peringkat ke posisi keempat dengan torehan 17 angka berkat delapan kemenangan, dua seri, dan sekali kalah. =SKY SPORTS/CAROL AJI

SERIE A

Nyaris Kalah, Mazzari Semakin Tertekan MILAN - Gol telat Hernanes menyelamatkan Inter Milan dari kekalahan seusai bermain imbang 2-2 atas Napoli dalam lanjutan Liga Serie A Italia di Giuseppe Meazza, Minggu (19/10) waktu setempat atau Senin (20/10) dini hari WIB. Ini merupakan kali ketiga bagi “Nerazzurri” gagal meraih kemenangan setelah menelan dua kekalahan pada laga sebelumnya dari Cagliari (1-4) dan Fiorentina (0-3).

Hasil buruk yang diraih Inter dari tiga laga terakhir dipercaya semakin memberikan tekanan kepada pelatih Walter Mazzarri. Sang arsitek bahkan tidak menghadiri konferensi pers pascapertandingan yang akhirnya diwakili Direktur Olahraga Piero

Ausilio.

“Pelatih sangat lelah dan marah, ia akan bicara tentang pertandingan pada Rabu (22/10).

Ia minta maaf tapi begitulah keadaannya saat ini,” ucap Ausilio.

Presiden klub Erick Thohir pun ikut angkat bicara mengenai spekulasi masa depan Mazzarri bersama Inter. Ia menyatakan pihaknya akan melihat dua pertandingan berikutnya untuk menentukan nasib Mazzarri.

Inter akan menjamu klub asal Prancis Saint-Etienne di ajang Liga Europa pada tengah pekan ini, sebelum bertandang ke markas klub promosi Cessena dalam lanjutan laga Serie A akhir pekan.

“Setelah itu, selalu ada momen untuk mengevaluasi hasil seluruhnya. Saya percaya dengan projek saat ini dan pada akhir musim kami harus meraih hasil bagus,” kata Erick.

Jika menilik dari data statistik, Inter sejatinya mampu menguasai jalannya laga dengan

penguasaan bola sebesar 57:37 persen. Tuan rumah juga menghasilkan peluang lebih banyak dengan melepaskan 22 tembakan dan lima diantaranya mengarah tepat ke gawang. Sedangkan, Napoli mencatatkan 12 tendangan dengan empat diantaranya tepat sasaran.

Meski demikian, Napoli tampil lebih efektif yang ditandai dengan mampu mengambil keunggulan lebih dulu pada menit ke-79. Bermula dari lemparan ke dalam, bola coba dihalau dengan sundulan bek Nemanja Vidic. Akan tetapi, bola justru menghampiri Jose Callejon yang langsung disambut mantan gelandang Real Madrid ini dengan hantaman keras dari jarak dekat.

Tersentak dengan gol Callejon, Inter langsung meningkatkan intensitas serangan.

Hasilnya terlihat nyata ketika Guarin mampu menyamakan kedudukan hanya selang tiga menit. Berawal dari sepak pojok, Mauro Icardi mencoba menyam-

butnya dengan tandukan tetapi masih melenceng. Bola liar pun dimaksimalkan Guarin lewat sontekannya.

Kedudukan imbang membuat laga semakin seru. Drama pun terjadi pada menit-menit akhir pertandingan. Napoli kembali meraih keunggulan mereka pada menit ke-90. Lagi-lagi Callejon mencatatkan namanya di papan skor setelah memaksimalkan umpan manis David Lopez.

Tiga poin sepertinya sudah menjadi miliki “I Partenopei” mengingat waktu yang hampir habis. Namun, determinasi yang ditunjukan penggawa Inter membuahkan hasil manis setelah Hernanes menyamakan kedudukan hanya selang semenit. Dodo melakukan penetrasi dari sisi sayap kiri yang diakhiri dengan umpan silang ke dalam kotak penalti. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Hernanes dengan melepaskan tandukan keras yang gagal dibendung kiper Rafael. =ESPN/CAROL AJI

16 BACA

KORAN MADURA

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III

KORAN MADURA

JUGA

Nyaris Kalah, Mazzari Semakin Tertekan Olahraga | 15

16

SELASA 21 OKTOBER 2014 No. 0467 | TAHUN III

Penjaga gawang Liverpool Simon Mignolet gagal menepis bola tembakan Eduardo Vargas yang berujung gol untuk QPR pada laga yang berlangsung di Loftus Road.

Magis Sterling LIVERPOOL - Pelatih Liverpool Brendan Rondgers memuji pemain mudanya, Raheem Sterling atas semangat dan kecederdasannya saat “The Reds” menang tipis 3-2 atas tuan rumah Queens Park Rangers (QPR).

Pada laga yang berlangsung di Loftus Road, Minggu (19/10) malam WIB, lima gol yang dihasilkan kedua tim lahir di babak kedua.

Tiga gol klub Merseyside itu dicetak oleh gol bunuh diri Richard Dunne, Philippe Coutinho dan gol bunuh diri Steven Caulker. Sedangkan dua gol QPR diborong Eduardo Vargas.

Rodgers patut memuji Sterling.

Pasalnya, dua gol bunuh diri pemain QPR, terutama gol bunuh diri Caulker empat menit menjelang akhir pertandingan adalah hasil tekanan Sterling. “Saya kira, kecederasan dan kecemerlangannya melahirkan gol pertama,” kata Rodgers.

Dia melanjutkan, “Para pemain terbaik muncul ketika pertandingan mandek. Mereka inilah yang mengorganisasi per-

mainan. Sterling sangat cemerlang. Berawal dari aksi lari cepat Glen Johnson yang meminta bola cepat dari Sterling dan kemudian melepas umpan silang yang cantik dan membuat panik pemain bertahan lawan sehingga menghasilkan gol bunuh diri.”

Soal Sterling ini, sempat menjadi isu yang potensial menciptakan ketegangan antara Brendan Rodgers dan pelatih timnas Inggris Roy Hodgson. Pasalnya, muncul khabar yang menyebutkan bahwa Rodgers meminta Hodgson untuk tidak memainkan Sterling pada laga terakhir Timnas Inggris pada kualifikasi Piala Eropa 2016.

Hodgson memang akhirnya tidak memasang Sterling sebagai starter pada laga terakhir melawan Estonia, tetapi masuk sebagai pemain pengganti. Tetapi Rodgers membantah keputusan Hodgson ini karena intervensinya.

Pada laga Minggu (19/10)

malam WIB, Hodgson juga menonton aksi Sterling di Loftus Road.

Hanya saja, mantan pelatih Liverpool ini pulang 10 menit sebelum pertandingan berakhir sehingga tidak bisa menyaksikan aksi pemain 19 tahun itu yang menentukan gol kemenangan Liverpool. Dan, Rodgers mengaku tidak perlu bertemu Hodgson seusai pertandingan ini.

“Saya tidak pikir banyak soal itu karena media sudah menulis berlebihan soal isu ini. Kami harus bergerak maju dari situ. Hari ini saya terlampau sibuk sehingga saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Hodgson. Anak-anak bermain dan dia disajikan sebuah pertunjukan,” ujar Rodgers.

Dia meneruskan, “Kami selalu berbicara, tidak ada masalah.

Tidak ada batasan untuk Inggris.

Saya pendukung berat timnas negara saya dan setiap negara.

Saya ingin mengembangkan para pemain dengan harapan mereka juga mampu meningkatkan timnas mereka masing-masing.”

Rodgers pun mengaku, komunikasinya dengan Hodgson sangat bagus. “Kami selalu mencari waktu untuk bertemu. Dia orang yang baik. Saya akan selalu berada di sini untuk mendukung dan membantu mereka,” tutup Rodgers. =ESPN/CAROL AJI

KORAN MADURA

Taneyan Lanjang

INTRIK POLITIK SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III

KORAN MADURA

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III

MUTASI GURU DINILAI TIDAK PROSEDURAL

G SAMPAN | L N A HALAM

IKUTI OTO LOMBA FSTIK I L JURNA YA SELENGKAPN K | N HALAMA

www.koranmadura.com

PILIHAN HIDUP ERNI WIJAYANTI Hidup itu pilihan. Apa pun yang menjadi pilihan sudah pasti memiliki risiko. Namun, jangan takut untuk memilih. HALAMAN | P

Pimpinan DPRD Dilantik SUMENEP - Empat orang pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep periode 2014-2019 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan dalam rapat paripurna istimewa di Pendopo Kraton Sumenep, Senin (20/10).

Rapat paripurna istimewa pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep dimulai sekitar pukul 09.20 WIB. Sebelum pengambilan sumpah, terlebih dahulu diawali sambutan pembukaan yang dibacakan oleh Ketua sementara DPRD, Abrori Mannan. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pengambilan sumpah para pimpinan.

Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Herman Dali Kusuma, beserta tiga wakilnya, masing-masing Mohammad Hanafi, Faisal Mukhlis, dan Achmad Salim, langsung menuju ke depan untuk mengucapkan sumpah. Pengambilan sumpah dipandu Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Sumenep, Eni Sri Rahayu, serta didampingi oleh seorang rohaniawan.

Usai pengambilan sumpah, acara dilanjutkan dengan prosesi penyerahan palu pimpinan, yang diserahkan dari Abrori Mannan kepada Herman Dali Kusuma.

Setelah itu, Herman beserta ketiga wakilnya langsung menuju ke kursi pimpinan guna menyampaikan sambutan.

Dalam sambutannya, Herman menyampaikan bahwa ke depan ia akan berusaha untuk membuat kinerja DPRD Sumenep semakin baik. “Namun untuk itu, kami berharap nantinya antara pimpinan dan anggota juga pemerintah kabupaten Sumenep dapat berusaha semaksimal mungkin menjalin hubungan yang baik, harmonis dan selalu berkoordinasi, bekerja sama dan sama bekerja menjalankan tugas, fuingsi dan kewenangannya dengan baik,” pungkasnya.

Selain itu, Herman juga mengatakan akan segera membentuk alat kelengkapan dewan. Hal itu ia nilai sesuatu yang mendesak untuk segera dibentuk.

Pasalnya, dalam waktu dekat, DPRD

Sumenep harus melakukan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk tahun 2015.

Pantauan Koran Madura, acara pelantikan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD; Bupati Sumenep A. Busyro Karim beserta wakilnya, Soengkono Sidik; jajaran kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep; mantan ketua DPRD Sumenep, Imam Hasyim; serta para tamu undangan lainnya.

Acara rapat paripurna istimewa pelantikan pimpinan DPRD Sumenep itu diakhiri sekitar pukul 10.30. Namun sebelum para undangan beranjak dari tempat pelantikan, pembawa acara mempersilakan kepada para anggota dewan dan beberapa undangan yang hadir dalam kesempatan tersebut untuk memberi ucapan selamat. Pantauan Koran Madura, ucapan selamat pertama kali disampaikan oleh Bupati Sumenep, A. Busyro Karim.=ADV/FATHOL ALIF

A

PPP Berkelamin Dua Tak Memihak SDA, Tak Juga Romy PAMEKASAN – DPC Partai Persatuan Pembangunan Pamekasan tak ubahnya berjenis kelamin dua. Pada tanggal 1516 Oktober lalu menghadiri Muktamar PPP yang digelar di Surabaya (Muktamar PPP versi Romahurmuziy) dan juga berencana akan menghadiri Muktamar PPP versi SDA yang bila tidak ada perubahan direncanakan digelar pada tanggal 2326 Oktober mendatang di Jakarta.

Ketua Fraksi PPP Moh. Sahur mengatakan sampai detik ini DPC PPP Pamekasan masih mangakui Ketua Umum PPP adalah SDA dan Sekjen PPP adalah Romahurmuziy. Untuk Pamekasan tidak akan terpancing, apakah ikut kubu SDA atau kubu Romahurmuziy. DPC PPP Pamekasan masih mengakui keduanya adalah masih pengurus sah DPP PPP. Akan tetapi, pada Rabu (15/10) lalu, tampak para anggota DPRD Pamekasan dari PPP, bersama sejumlah petinggi PPP Pamekasan ke Surabaya untuk menghadiri Muktamar versi Romahurmuziy.

Namun, mereka tidak mau dikatakan PPP Pamekasan pro pada kubu tersebut.

Sebab saat Muktamar versi SDA pada 2326 Oktober mendatang di Jakarta, DPC PPP Pamekasan juga akan hadir ke sana.

Jadi PPP Pamekasan akan menghadiri dua versi muktamar ini.

Publik, terutama konsittuen PPP tentu dibuat bingung dengan sikap partainya ini. Pihak DPC berkali-kali mengatakan tidak memihak kubu mana pun.

PPP Pamekasan hanya patuh pada garis besar partai, yaitu masih mengakui SDA sebagai Ketua Umum dan Romahurmuziy sebagai Sekjen.

“Tapi perlu dicatat. Kami hadir di dua muktamar itu, hanya hadir saat pembukaannya saja. Setelah itu pulang,” tukas Sahur kemarin (16/10).

Sebelumnya, sejak DPP PPP mulai pecah, sejak awal DPC PPP Pamekasan memang menyatakan tidak akan terbawa dan terpengaruh oleh konflik internal tersebut. Sekretaris DPC PPP Pamekasan Wazirul Jihad berkali-kali dia menegaskan pihaknya atau DPC PPP Pamekasan tidak terlibat sama sekali dalam konflik di partainya itu. Pihaknya tetap fokus dalam pengabdiannya kepada masyarakat Pamekasan, seperti yang telah diamanatkan dalam AD/ART partai.

Selain itu, Wazir menambahkan DPC PPP Pamekasan saat ini juga tengah fokus mempersiapkan kader-kader terbaiknya di Parlemen dalam proses penetapan alat kelengkapan dewan. Juga melaksanakan komunikasi di tingkat bawah (grass root) pasca Pemilu Legislatif (Pileg) April lalu. Karena itu yang menjadi kewajiban dan keharusan lebih pokok yang perlu dilakukan DPC PPP Pamekasan di Pamekasan, selaku partai pemenang di Pamekasan.=SUKMA FIRDAUS/RAH

KORAN MADURA KORAN B BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 21 OKTOBER 2014 No. 0467 | TAHUN III

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III

MADURA

B

PRESIDEN BARU

Harapan Baru bagi Pelaku UKM

PENGENDALI BANJIR. Pengendali banjir di Kali Jombang, Jalan Trunojoyo, Pamekasan.

Anggaran Normalisasi Sungai dari APBN Gagal Program Direksi Presiden Jilid 2 Ditiadakan PAMEKASAN - Kabupaten Pamekasan gagal mendapat bantuan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum RI untuk kegiatan normalisasi aliran Kali Samajid, yang merupakan kali terbesar di kabupaten ini.

Awalnya Pamekasan mendapat jatah Rp 25 miliar untuk normalisasi dan pembangunan pengendali banjir Kali Samajid dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014. Namun karena APBN divisit sehingga harus ada pengurangan anggaran sebesar Rp 20 triliun sampai 30 triliun di tingkat nasional, yang berdampak pula terhadap rencana pembangunan dan normalisasi Kali Samajid.

Pada tahun sebelumnya kabupaten ini mendapat sokongan anggaran dari APBN untuk nor-

malisasi Kali Samajid sebesar Rp 7 miliar, Kali Jombang sebesar Rp 8 miliar, dan pengendali banjir sebesar Rp 28 miliar. Sehingga total anggaran untuk normalisasi sungai dan pengendali banjir mencapai Rp 43 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Pemkab Pamekasan, Achmad Syafiuddin menyatakan anggaran tersebut tidak batal, maka anggaran itu akan dikucurkan untuk rehabilitasi dan normalisasi sungai Kali Samajid. Namun karena APBN divisit, maka program direksi presiden jilid 2

tersebut ditiadakan.

Akibat gagalnya program itu, beberapa perencanaan harus dikonsep ulang. PU Pengairan Pamekasan harus mendesain ulang program perbaikan dan normalisasi Kali Jombang, melalui perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Pamekasan 2014.

Anggaran tersebut hanya terfokus perbaikan tebing sungai untuk menghindari longsor, serta normalisasi sungai seadanya.

Jumlah anggarannya sekitar Rp 400 juta.

Namun demikian, pemerintah daerah akan terus melakukan upaya untuk mendapatkan jatah anggaran dari pemerintah pusat ataupun Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur, bersamaan dengan program anggaran Kali Brantas. Tujuannya untuk men-

gendalikan banjir.

Kendala lainnya, akses jalur yang menuju perbaikan dan normalisasi sungai. Dimana banyak warga yang berada di dekat bantaran sungai, masih minta ganti rugi. Termasuk penebangan pohon di sekitar bantaran sungai, untuk mempermudah perbaikan dan normalisasi, juga sering diprotes warga. Sementara anggarannya terbatas.

Pihaknya harus mengerahkan alat berat, untuk perbaikan dan normalisasi sungai. Tetapi, sering kali warga di sekitar bantaran sungai minta ganti rugi. Sehingga pekerjaan harus tertunda. Padahal perbaikan sungai tersebut demi kenyamanan warga, agar terhindar banjir. Khususnya yang berada di sekitar bantaran sungai. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Masyarakat Pamekasan antusias menyambut pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden ketujuh Republik Indonesia.

Setelah dilantik Senin (20/10) kemarin, Jokowi bukan hanya milik orang Solo dan DKI Jakarta, melainkan milik warga Indonesia termasuk warga Pamekasan, yang menginginkan pemerintahan Indonesia lebih baik dan lebih hebat, seperti jargon JokowiJK, yakni menuju Indonesia hebat.

Tidak banyak yang diminta oleh sejumlah warga Pamekasan terhadap Pemerintahan Jokowi-JK. Mereka hanya menginginkan perubahan yang lebih baik diatas kepemimpinan Jokowi-JK. Muhdari salah satu perajin batik Asal Dusun Toronan, Kelurahan Kowel, Kecamatan Pamekasan berharap agar pemerintahan Jokowi-JK dapat meningkatkan promosi potensi daerah yang ada di Madura. khususnya batik madura.

Ia berharap tidak ada diskriminasi promosi batik di Indonesia. Sekalipun Jokowi merupakan putra Solo, yang terkenal sebagai sentra batik, namun batik madura juga perlu dipromosikan. Karena batik merupakan kekayaan Indonesia yang kini sudah diakui dunia.

Ia juga meminta agar Presiden Jokowi membentuk kementerian yang mengayomi pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis daerah dan langsung menyentuh terhadap perajinya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Paguyuban Jamu Putri Madura, Imam Suhairi juga meminta pemerintahan Jokowi-JK lebih meningkatkan promosi Jamu Madura, sebagai salah satu kekayaan daerah yang dimiliki masyarakat Madura.

Sebab selama ini kata Imam Suhairi, promosi Jamu Madura masih sangat minim.

Sehingga, kekayaan daerah itu belum dikenal di daerah lain, karena kurangnya promosi. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467| TAHUN III

Program Pembangunan Fisik Tertunda Sahur : Sanksi Perlu Menjatuhkan Sanksi Tegas PAMEKASAN - Sejumlah proyek pembangunan fisik di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan gagal dilaksanakan tahun ini.

Pekerjaan yang seharusnya dituntaskan tahun 2014 harus bergeser pada tahun 2015.

Padahal sebelumnya, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii sudah mewanti-wanti kepada seluruh pembantunya, untuk melakukan perencanaan dengan baik, sehingga seluruh program yang direncanakan bisa tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat mutu.

Setidaknya ada beberapa pekerjaan proyek yang harus dijadwal ulang. Alasanya keterbatasan waktu yang sudah memasuki akhir tahun.

Dari beberapa program itu, dua diantaranya program relokasi Pedagang Kaki Lima

(PKL) Sedandang, sekaligus proyek pembangunan bekas Pasar Gurem lama. Untuk lokasi PKL yang baru pada Dinas PU Cipta Karya dan Program Biogas dengan memanfaatkan kotoran ternak sapi, pada bagian Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Pamekasan.

Program itu merupakan program kerakyatan yang seharusnya tidak tertunda pelaksanaanya. Hanya menyangkut pemberdayaan masyarakat dan pemanfatan potensi daerah.

Komite Nasional Pemuda In-

donesia (KNPI) Pamekasan, Nur Faisal mendesak bupati untuk kembali mengevaluasi pembantunya. Ia menginginkan agar bupati bertindak tegas terhadap pimpinan SKPD yang lelet melaksanakan tugasnya. Dengan cara melakukan mutasi dan diganti pejabat yang sekiranya mampu mengemban amanat dengan baik.

Ia khawatir program pemerintahan yang tertunda itu, menjadi kebiasaan setiap SKPD. Akibatnya, masyarakat tidak bisa menikmati program yang sudah dijanjikan sebelumnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan mengingatkan Bupati Pamekasan, Achmad Syafii agar memberikan sanksi kepada masing-masing SKPD yang malas menjalankan program pemerin-

MASA PENGAWAS PEMILU

Jabatan Komisioner Panwaslu Berakhir Desember PAMEKASAN - Setelah segala proses Pilpres berakhir, dengan ditandai pelantikan Presiden terpilih kemarin (20/10), rentetan tahapan Pilpres berkahir. Salah satu yang berdampak adalah bagi Panwaslu, khususnya Panwaslu Pamekasan. Sebab seiring dengan ini maka pada Desember besok, tiga orang komisioner Panwaslu Pamekasan akan meletakkan jabatannya, karena memang sudah berakhir.

Sebab fungsi Panwaslu ini hanya ad hoc.

Sebagaimana ketentuan, Panwaslu yang bersifat adhoc ini akan selesai tugasnya ketika Presiden terpilih sudah dilantik. Namun tidak berhenti begitu saja saat itu. Ada jeda beberapa bulan untuk menyelesaikan segala laporan dan tugas-tugas administrasi lainnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Panwaslu kepada negara. Hal ini sebagaimana dijelaskan Anggota Panwaslu Devisi Hukum Sapto Wahyono. selama periode Panwaslu kepengurusannya itu, tidak ada hal-hal yang sangat serius terkait sengketa Pemilu.

Memang ada sengketa yang ditangani, baik saat Pileg, dan Pilpres, kemarin.

Semuanya dapat ditangani dengan seksama. Bahkan pihak Panwaslu juga sempat dipanggil hingga ke Jakarta, baik sebagai saksi di Bawaslu, DKPP, juga ke MK. Dan semuanya dapat berjalan lancar dan mendapatkan pencerahan kepada semua pihak yang bersengketa.

Dan semuanya dapat menerima dengan kepala dingin.

Disinggung terkait kapan Panwaslu periode berikutnya akan kembali dibentuk. Pihaknya mengatakan nanti menjelang Pileg lima tahun lagi. Sebenarnya pada 2018 besok akan diadakan Pilkada, biasanya sebelum itu Panwaslu sudah dibentuk. Namun, karena Pilkada sudah akan dipilih oleh DPRD maka Panwaslu tak dibutuhkan lagi. Sebab pengawasan Pilkada itu bukan jadi wewenang Panwaslu lagi. Karena itu, wewenangnya sekarang hanya cukup mengawasi Pileg dan Pilpres saja.

“Dengan adanya aturan baru Pilkada ini, otomatis mengurangi tugas Panwaslu, dan mengurangi masa kerja Panwaslu. Karena hanya cukup mengawasi Pileg dan Pilres saja. Pileg dan Pilpres itu waktunya bersamaan,” tukas Sapto. =SUKMA FIRDAUS/RAH

tahan untuk pembangunan Kabupaten Pamekasan, yang berakibat pada rendahnya penyerapan APBD. Sanksi itu perlu dilakukan oleh kepala daerah, agar pembantunya tidak menganggap remeh program yang sudah direncanakan dalam setiap tahun. Penghargaan juga perlu diberikan kepada SKPD yang dinilai berhasil menjalankan program pemerintahan dengan baik, tujuanya untuk memacu SKPD lebih bersemangat di dalam menjalankan program.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Moh. Sahur mengatakan sanksi dan penghargaan itu perlu dilakukan pimpinan daerah, dalam rangka mendorong program pemerintahan berjalan dengan baik, terencana, terarah, tepat

C

waktu serta penyerapan anggaran berjalan dengan maksimal, sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan.

Sementara itu, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Pemkab Pamekasan, Salah Syamlan mengaku program itu memang sengaja dilelang akhir tahun ini dan dijadwal ulang untuk dikerjakan pada awal tahun 2015 mendatang.

Kepala Dinas PU Cipta Karya Pemkab Pamekasan, Muharram mengatakan pengerjaan pembangunan bekas Pasar Gurem dan relokasi PKL Sedandang, sengaja ditunda karena terbatasnya waktu pengerjaan hingga akhir tahun ini.

“Jangka waktu pelaksanaan ini kan diperkirakan 3 sampai 4 bulan, kalau pelaksanaannya sekarang tentunya ini kan tidak akan selesai, sehingga pelelangannya kami laksanakan antara akhir November atau awal Desember,” katanya.

Diharapkan, pengerjaan program maupun proyek tersebut hasilnya lebih maksimal dan benar-benar bisa dimanfaatkan, tanpa adanya kekurangan yang berlebihan sehingga bisa mengganggu dan mengurangi kualitas hasil yang didapatkan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

DEWAN DEWAN PENGURUS PENGURUS CABANG CABANG (DPC) (DPC) PARTAI PARTAI DEMOKRAT DEMOKRAT KABUPATEN KABUPATEN PAMEKASAN PAMEKASAN

Mengucapkan TERIMA KASIH YANG TAK TERHINGGA KEPADA DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY) ATAS PRESTASI YANG DITOREHKAN DALAM PEMBANGUNAN DI SEGALA BIDANG SELAMA SEPULUH TAHUN MEMIMPIN UNTUK KEMAJUAN BANGSA INDONESIA

KHAIRUL KHALAM, S.Sos Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pamekasan (Loyalis SBY)

D

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III

Pilkades Serentak Terkendala Perda Teknis Penghitungan Suara Harus Disesuaikan dengan UU Desa yang Baru PAMEKASAN - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Pamekasan, yang sebelumnya diperkirakan digelar awal tahun 2015 mendatang, terancam molor.

Pasalnya sampai saat ini pembahasan Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di tingkat eksekutif belum selesai.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas-Pemdes), Masrukin mengatakan pembahasan draf raperda baru tentang desa, yang tengah dilakukan sedang membongkar beberapa poin, salah satunya tentang pembiayaan pilkades.

Melihat kondisi saat ini,

terang Masrukin, pelaksanaan pilkades diperkirakan sulit untuk terlaksana di awal tahun 2015 mendatang. Sebab, pembahasan draft raperda tentang desa yang dilakukan Bapemas-Pemdes diperkirakan baru selesai pada Desember mendatang. Kemudian, raperda tersebut masih harus dibahas dalam Program Legislasi

Daerah (Prolegda) DPRD tahun 2015.

“Sepertinya kalau tahun ini belum bisa dilaksanakan, karena Raperdanya masih dimasukkan ke prolegda pada awal tahun depan. Setelah itu harus melewati uji publik dan rekomendasi Gubernur Jawa Timur. Seandainya tanpa itu, Desember itu sudah bisa dilakukan pembentukan panitia pilkades,” katanya.

Selain tentang biaya pilkades, yang juga tengah dibahas saat ini adalah tentang teknis penghitungan suara, sebab hal itu juga harus menyesuaikan dengan Undang-Undang (UU) desa yang baru.

“Perda lama harus disesuaikan dengan Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2013 dan PP nomor 43 tahun 2014 tentang desa, termasuk soal pembiayaan, teknis pemungutan suara dan lainnya harus disesuaikan dengan aturan yang baru itu,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BapemasPemdes mengenai rencana pilkades serentak yang akan digelar di Pamekasan. Namun, jika aturan baru itu wajib menjadi landasan dan harus diselesaikan lebih awal, pihaknya akan menjadikan hal itu skala prioritas.

“Kami akan koordinasikan dengan teman-teman komisi agar pembahasan raperdanya bisa jadi skala prioritas, sebab ini jadi landasan dalam pelaksanaan pilkades yang sudah setahun ini tertunda,” katanya.

Sebelumnya, terdapat 11 desa yang habis masa jabatan kepala desanya di tahun 2013 dan pertengahan tahun 2014. Namun, pada awal tahun 2015 mendatang sudah ada 32 desa yang juga habis masa jabatan kadesnya.

Diperkirakan, akan ada 64 desa di 13 kecamatan di Pamekasan yang akan menggelar pilkades di tahun 2015 nanti. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PEMBANGUNAN GUDANG ASET

Yang Gagal Lelang Terus Bertambah PAMEKASAN - Sejauh ini belum ada data terperinci berapa

jumlah kegiatan pembangunan fisik yang gagal lelang. Namun

satu per satu jumlah kegiatan yang gagal lelang terus bertam-

bah. Kali ini pembangunan gudang aset yang diketahui juga gagal dalam proses lelang, sehingga harus dijadwal ulang tahun depan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat, untuk membangun gudang aset pemerintah setempat.

Namun rencana itu harus tertunda karena paket pekerjaan itu belum dilelang.

Gudang tersebut direncanakan untuk menampung aset-aset yang sudah tidak digunakan di kantor-kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat.

Sehingga aset yang saat ini berceceran itu bisa disatukan dalam satu tempat.

Gudang tersebut direncanakan untuk menampung aset-aset yang sudah tidak digunakan di kantor-kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat.

Sehingga aset yang saat ini berceceran itu bisa disatukan dalam satu tempat.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Pamekasan, Taufikurahman menga-

takan rencana pembangunan gudang aset tahun ini belum bisa dilaksanakan, karena masih belum selesai lelang. Sehingga harus dijadwal ulang pada tahun 2015 mendatang.

Sebab, terangnya, pembangunan gudang tersebut akan memakan waktu sekitar 4 sampai 5 bulan, sehingga tidak cukup waktu untuk dituntaskan dalam masa anggaran tahun ini. Untuk itu, agar tidak melanggar aturan apabila kegiatan tersebut ditunda tahun depan.

“Rp 1,9 miliar kegiatan pembangunan gudang BPKA harus ditunda tahun depan dengan dijadwal ulang, karena sampai saat ini belum selesai lelang. Rp 1,6 untuk pembangunan gudangnya dan 300 juta untuk pembangunan pagar,” katanya.

Dijelaskan Taufik, gudang milik BPKA yang akan dibangun di jalan Raya Nyalaran itu, nantinya akan ditempat seluruh aset-aset yang saat ini sudah tidak dapat digunakan lagi oleh SKPD. Taufik mencontohkan, seperti mobil dan motor dinas yang saat ini terkesan terbengkalai karena sudah tidak difungsikan.

Dengan gudang itu, lanjutnya, apabila aset yang dimaksud akan dilakukan penghapusan bisa lebih mudah. Sebab, aset-aset itu sudah ditata dalam satu tempat, sehingga lebih mudah diketahui aset-aset yang sudah selayaknya dilakukan penghapusan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467| TAHUN III

E

MUSIM TANAM KEMARAU. Petani menabur pupuk di lahan tanaman padi yang kekurangan air di lahan persawahan kawasan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur, Senin (20/10). Pada musim tanam kemarau seperti saat ini petani di kawasan tersebut harus mengeluarkan biaya ekstra hingga 50 persen untuk penambahan pemberian pupuk dan penyewaan mesin penyedot air untuk mengairi lahan persawahan yang mulai mengering.

Mengapa Mantan Kadisdik Belum Disanksi?

Hanya Tunjangan Jabatan Terdakwa yang Dicabut PAMEKASAN - Kendati sudah berstatus sebagai terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan buku sekolah menengah senilai Rp 1,9 miliar, Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Ahmad Hidayat, yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), hingga kini masih belum mendapat sanksi administratif. Terbukti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat belum menindaklanjuti hal itu sehingga belum ada sanksi terhadap PNS tersebut.

Hingga bulan ini Ahmad Hidayat masih menerima gaji.

Hanya tunjangan jabatan saja yang sudah dicabut, karena yang bersangkutan sudah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai staf ahli Bupati Pamekasan, Achmad Syafii.

Kepala BKD Pamekasan, Lukman Hedi Mahdia mengatakan pihaknya belum menerima hasil putusan majelis hakim pengadilan negeri (PN) tindak pidana korupsi (Tipikor) Surabaya, atas Ahmad Hidayat. Dengan alasan tersebut, pihaknya belum bisa

melakukan tindakan.

Sejauh ini, terang Lukman, tindakan yang dikeluarkan terhadap Ahmad Hidayat berupa pencabutan tunjangan jabatan, setelah yang bersangkutan tidak lagi aktif dalam jabatannya. Sedang untuk gaji PNS-nya masih tetap bisa diterima karena belum ada putusan lebih lanjut. ”Selain itu, kami juga menunggu keputusan dari inspektorat. Sebab, kami hanya bertugas membuat surat jika sudah ada keputusan. Apalagi saya belum tahu kalau Ahmad Hidayat sudah divonis bersalah,” katanya.

Terpisah Jaksa fungsional Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Yulistiono mengatakan selain terpidana, tidak ada pihak

lain yang mendapatkan salinan putusan hasil persidangan. Terkecuali, ada permohonan kepada pengadilan dengan tujuan yang rasional.

“Pengadilan tidak mempunyai hak memberikan hasil putusan terkecuali ada permohonan, karena hasil putusan vonis persidangan hanya diberikan pada terpidana. Ajukan surat kepada pengadilan, bahwa butuh salinan putusan vonis dengan alasan yang jelas,” kata Yulistiono.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam kasus perkara tipikor yang bersumber dari APBN (adhoc) ini, ada dua orang yang terbukti melakukan korupsi, yaitu Ahmad Hidayat, dan Salman Al Farisi dari pihak rekanan. Ahmad

Hidayat dihukum 1 tahun 4 bulan penjara, denda 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Kemudian, Salman Al Farisi, dihukum 1 tahun penjara, denda 50 juta subsider 1 bulan kurungan.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), negara mengalami kerugian mencapai Rp 1,9 miliar atau total lost dari anggaran yang ada sebesar Rp 1,9 miliar. Karena buku yang dicetak oleh rekanan semuanya tidak sesuai dengan pedoman pengadaan buku. Buku yang ada ternyata tidak sesuai dengan materi pelajaran untuk siswa menengah, sebab di dalamnya berisi mata pelajaran untuk anak SD. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO F F

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 21 OKTOBER 2014 No. 0467 | TAHUN III

PENDIDIKAN

Penerapan K13 Perlu Pendampingan

Pengendara melintas di jalan utama yang menghubungkan Desa Brakas dan Desa Ketupat, Raas, Senin (20/10). Kondisi infrastruktur jalan tersebut rusak parah.

Jalan Utama Kecamatan Raas Rusak PU Bina Marga Berdalih Kekurangan Anggaran SUMENEP – Sepanjang jalan utama, mulai dari Desa Brakas yang ada di ujung paling timur Pulau Raas, menuju Desa Ketupat, ujung paling barat, yang biasa dilalui oleh masyarakat banyak yang rusak, terutama di Dusun Remrem, Desa Kropo. Padahal, dalam kesehariannya jalan tersebut merupakan satu-satunya akses yang bisa dilalui masyarakat ketika beraktivitas.

Darus Salam (24), warga Desa Ketupat, Kecamatan Raas, mengatakan jalan di sana sangat membahayakan. Menurutnya, kondisi jalan yang ada saat ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari warga. “Terutama jika ada warga sini (Desa Ketupat, red.) yang sakit dan harus dibawa ke puskesmas di kecamatan. Selain jaraknya sudah jauh, masih ditambah lagi jalannya yang rusak. Jadinya sangat lama,” katanya, Senin (20/10).

Selain itu, Darus menambahkan, kondisi jalan di sana juga sangat membahayakan.

Pasalnya, pengguna jalan tidak hanya orang dewasa, melainkan juga anak-anak yang biasa menggunakan motor saat hendak pergi sekolah. Dikhawatirkan olehnya, mereka yang masih kurang paham mengendarai motor terjatuh saat melalui jalan berlubang.

Oleh sebab itu, Darus menagih janji pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur, terutama di kepualauan. Karena menurutnya, meski bukan daratan, selama masih menjadi bagian dari Sumenep, kepulauan juga berhak mendapatkan per-

Edi Rasiadi

Kadis PU Bina Marga lakuan yang serupa dengan di daratan.

“Seandainya kemarin (waktu memberi bantuan kepada korban kapal tenggelam, red.)

Pak Bupati menyempatkan diri meninjau langsung kondisi Raas secara menyeluruh, tidak hanya tinggal di kecamatan, mungkin

Pak Bupati bisa melihat sendiri kondisi jalan di sini, dan ada keinginan untuk memperbaikinya,” sesalnya.

Darus juga berharap, jika nantinya ada perbaikan jalan, pemerintah harus lebih ketat melakukan pengawasan terhadap para kontraktor yang melaksanakan proyek. Sehingga perbaikannya tidak asal-asalan. Agar, imbuhnya, jalan yang diperbaiki tidak gampang rusak lagi.

Secara terpisah, Kepala Dinas PU Bina Marga Sumenep, Edi Rasiadi mengatakan untuk perbaikan jalan di Kepulauan Raas pihaknya kekurangan anggaran. Pasalnya, dalam anggaran untuk kecamatan Raas relatif kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya. “Namun secara bertahap, perbaikan jalan di sana akan kami lakukan perbaikan sesuai dengan kemampuan dana yang ada,” tutupnya. =FATHOL ALIF

SUMENEP – Penerapan Kurikulum 2013 (K-13) di Sumenep belum berjalan mulus. Buktinya, sejumlah guru baik swasta maupun negeri masih merasa kebingungan, utamnya guru yang berada di daerah kepuluan Sumenep.

Keluhan itu disampaikan guru sekolah dasar di Kecamatan/Kepulauan Sapeken. Menurutnya, banyak guru yang kebingungan, karena belum paham, utamanya dalam penerapan di dalam kelas maupun cara penilaian dan pengisian rapor nantinya.

Keluhan serupa juga diutarakan salah satu guru swasta asal Kecamatan Ganding, Nasiruddin. Bahkan, saat ini, dirinya mengaku belum mengetahui pola dasar penerapan K-13. ”Kami tetap masih menggunakan pola lama (KTSP) dalam mengajar,” ungkapnya.

Menanggapi keluhan tersebut, anggota DPRD Sumenep Indra Wahyudi meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) mengadakan pendampingan terhadap guru dan kepala sekolah. ”Itu memang perlu dilakukan, agar penerapan K-13 di Sumenep berjalan dengan profesional. Sehingga ketika ada persolan tentang penerapan K-13 nantinya, secepatnya bisa terselesaikan,” katanya.

Apalagi sampai saat ini, belum maksimalnya implementasi tematik serta Standar Ketuntasan Lulusan (SKL), juga menjadi latar belakang diselenggarakannya hal ini. "Kepsek masih perlu diberikan pencerahan agar tidak bingung lagi,” katanya.

Pasalnya, penerapan K-13 menuntut perubahan paradigma pembelajaran, dari yang monoton menjadi inovatif, dari yang bersifat lokal menjadi global. "Jika menginginkan Kurikulum 2013 berjalan efektif, harus ada pendampingan," tegasnya Selain itu, lanjut Indra, Disdik sebagai bagian dari penanggungjawab penerapan K-13 itu, juga perlu melakukan kerjasama dengan sejumlah pihak. Salah satunya dengan Kepala UPT (Unit Pelaksana Tekhnis) dan semua pengawas yang berada di setiap kecamatan di Kabupaten Sumenep ini. ”Jangan biarkan guru kebingunagn terus. Jika itu terjadi, maka bisa dikatakan jika Diknas gagal menjalankan amanat penerapan K-13 ini,” ujarnya.

Sementara Kepada Dinas Pendidikan Sumenep A. Shadik belum bisa dikonfirmasi. =JUNAEDI

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467| TAHUN III

G

INFRASTRUKTUR

Pelabuhan Tonduk Memprihatinkan SUMENEP - Kondisi jembatan pelabuhan Pulau Tonduk Kecamatan Raas sangat memprihatinkan. Jembatan yang sering digunakan untuk menambatkan perahu tambangan dan perahu nelayan setempat itu sudah rusak berantakan akibat termakan usia.

"Kami sudah berulang kali memberitahukan kondisi pelabuhan Pulau Tonduk kepada pemerintah Sumenep. Namun, hingga saat ini masih belum ada respons," kata Sekretaris Desa (Sekdes) Pulau Tonduk, Abd. Mu'is, Senin (20/10) Dikatakan, kondisi jembatan pelabuhan Pulau Tonduk bertambah hari makin rusak akibat diterjang ombak, sehingga material jembatan tersebut kocar kacir

seakan tidak pernah mendapat rehab dari pemerintah setempat.

Padahal, sekitar lima tahun silam, kondisi jembatan tersebut sudah diperbaiki oleh pemerintah. Hanya saja, perbaikan tersebut tidak tahan lama. Sehingga saat ini kondisi jembatan tersebut hanya bisa dilalui pejalan kaki saja.

"Ya beginilah kondisi jemabatan saat ini. Jika sampai dua tahun mendatang tidak diperbaiki,

maka jembatan ini bisa dipastikan tidak bisa dipakai lagi," terang Mu'is.

Padahal, kata Mu'is, keberadaan jembatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Itu mengingat hampir separuh dari jumlah penduduk sekitar lima ribu, berprofesi sebagai nelayan.

Sehingga, demi kenyamanan warga setempat saat menjalankan aktivitas rutinnya setiap hari, pihaknya mengimbau agar pemerintah setempat segera melakukan perbaikan terhadap jembatan tersebut.

"Pulau Tonduk kan bagian dari ratusan pulau yang ada di Sumenep. Jadi, kami kira warga

di sini juga punya hak yang sama dengan sejumlah pulau yanga lain, termasuk yang ada di daerah daratan Sumenep. Makanya, jangan sampai warga di sini menilai pemerintah telah menganaktirikan warga Pulau Tonduk," harapnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Mohammad Fadilah membenarkan kondisi pelabuhan Pulau Tonduk sangat parah. ”Itu sudah menjadi prioritas utama untuk segera dilakukan perbaikan.

Kalau tidak ada halangan akhir tahun ini sudah selesai,” akunya.

Bahkan, lanjut mantan Kepala Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) itu, untuk perbaikan jem-

batan tersebut, pihaknya telah menyediakan anggaran sebesar Rp 180 juta. ”Itu diambilkan dari dana APBD Sumenep,” ungkapnya.

Pihaknya mengimbau agar masyarakat setempat juga ikut berperan aktif dalam mengawasi pekerjaan proyek tersebut.

Sehingga, hasilnya nanti sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat. ”Kalau memang ada temuan dalam pekerjaan itu, silakan laporakan pada kami. Kami pasti akan segera malakukan tindakan tegas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” tukasnya. =JUNAEDI

PEMIMPIN BARU

Pelantikan JokowiJK Tantangan Berat

RUSAK PARAH. Warga berjalan di Pulau Tonduk Jembatan Pelabuhan Kecamatan Raas, Senin (20/10). Kondisi pelabuhan tersebut rusak parah.

SUMENEP - Pengurus PDI Perjuangan Sumenep menilai pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden-Wakil Presiden 2014-2019 adalah tantangan berat bagi kader pada masa mendatang.

"Hasil Pemilu PresidenWakil Presiden (Pilpres) 2014 yang mengantarkan JokowiJK sebagai pemimpin nasional merupakan tantangan sekaligus kebanggaan bagi seluruh kader PDI Perjuangan. Kami minta kader jangan terlena lagi," ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep, Hunain Santoso di Sumenep, Senin (20/10).

Pada Pemilu Legislatif 1999, kata dia, PDI Perjuangan menjadi pemenang dengan memperoleh suara terbanyak secara nasional. "Namun, pada Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilu Legislatif 2009 ternyata perolehan suara PDI Perjuangan, turun lagi. Ini jangan terjadi lagi pada masa mendatang," ucapnya.

Ia menjelaskan, pelantikan Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan sebagai Presiden 2014-2019 akan membuat PDI Perjuangan lebih disorot oleh publik dibanding partai politik lainnya.

"Dalam konteks ini, kami minta seluruh jajaran PDIP Perjuangan tidak terlena. Jan-

gan sampai 'besar kepala', sombong, dan sebagainya. Hasil Pilpres 2014 memang membanggakan bagi seluruh kader PDI Perjuangan. Namun, itu sekaligus tantangan bagi PDI Perjuangan," ucapnya.

Pada Senin siang, pengurus cabang dan anak cabang PDI Perjuangan di Sumenep menggelar syukuran atas pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden-Wakil Presiden 20142019, dengan makan bersama.

"Sebenarnya ada beberapa usulan kegiatan dari kawankawan pengurus cabang maupun anak cabang untuk merayakan pelantikan Jokowi-JK pada Senin ini. Namun, kami sepakat hanya menggelar kegiatan sederhana, yakni makan bersama," paparnya.

Dalam kegiatan tersebut, Hunain juga mengingatkan seluruh jajarannya supaya tetap menjaga sikap supaya tidak berlebihan dalam merayakan pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden-Wakil Presiden 2014-2019.

"Pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden-Wakil Presiden 2014-2019 harus menjadi momentum bagi seluruh kader untuk tetap konsisten bekerja keras menjaga dan mengayomi kepentingan rakyat," ujarnya, menegaskan. =ABD AZIZ/ANT

H

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III

PENUMPANG KAPAL SELAMAT

Perlu Dilakukan Pemeriksaan Kejiwaan SUMENEP – Tokoh pemuda Desa Brakas, Kecamatan Raas, Busyanto, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep tidak hanya melakukan pengobatan secara medis kepada penumpang PLM Mutiara Indah (versi lain Jabal Nur) yang selamat, tapi juga memeriksa kejiwaannya. ”Walaupun pemerintah sudah melakukan tindakan pengobatan secara fisik. Namun, itu saja tidak cukup, sebab masih perlu dilakukan pemeriksaan psikologis,” katanya kepada Koran Madura, Senin (20/10).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep A Fatoni mengatakan, pihaknya terus melakukan monitoring kesehatan korban selamat.

Sebab, akibat kejadian itu, besar kemungkinan psikologis korban sedikit terbebani. ”Informasi yang kami terima, hingga saat ini kondisi psikologis para korban normalnormal saja,” tuturnya.

Jika nanti ada indikasi yang sampai mengganggu terhadap kejiwaannya, dirinya akan segera mengambil tindakan medis lainnya. ”Kalau itu terjadi, kami juga akan mengirimkan dokter kejiwaan un-

tuk mengembalikannya,” janjinya.

Dari delapan penumpang yang selamat, hingga kemarin, lima orang masih dirawat dirawat di puskesmas setempat. Tiga orang yang telah dibawa pulang, yaitu Hamdan (35), Lutfiah (25), dan Maskiyah (35).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep Koesman Hadie mengatakan, semua korban baik yang selamat maupun yang meninggal sudah mendapatkan santunan dari pemerintah. ”Tidak hanya dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi juga telah memberikan bantuan,” ungkapnya.

Menurut mantan Kepala Dinas Sosial itu, bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemprov Jatim bervariasi. Dari pemprov masing-masing korban mendapatkan

santunan uang sebesar Rp 5 juta.

Sedangkan bantuan dari pemerintah daerah dibagi dua. Untuk korban meninggal mendapatkan Rp 1,5 juta.

Sementara untuk korban selamat lebih kecil yakni Rp 1 juta.

Untuk diketahui, PLM Mutiara Indah tenggelam saat membawa rombongan manten dari Pulau Raas menuju Pulau Bali, Senin (6/10).

Pada Senin, Ahmad (22), calon mempelai laki-laki hendak melangsungkan akad nikah dengan Saimah di Pemuteran, Buleleng, Bali.

Rombongan pengantar pengantin mengendarai PLM Mutiara Indah.

Hanya saja, sebelum rombongan tersebut sampai tujuan, mesin perahu mati.

Kontak terakhir salah seorang penumpang perahu via telepon dengan keluarganya di Raas sekitar pukul 15.00 Wib. Beberapa saat kemudian, tidak dapat dihubungi lagi. Pompa air milik perahu juga rusak, sehingga air yang masuk ke dalam perahu sulit diatasi. Dari 51 penumpang, 21 penumpang belum ditemukan. =JUNAEDI/MK

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

Turut Berbela Sungkawa atas Wafatnya

Almarhum KH. ABDUL BASITH BAHAR Pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Karang Jati

SEREMONIAL

Camat Batuputih Gelar Pameran Pembangunan

“Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Swt dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan”

TINJAU. Bupati Sumenep A. Busyro Karim saat meninjau stand pameran dalam acara Pameran Pembangunan Tahun 2014, Minggu (19/10) malam sekitar pukul 19.30.

SUMENEP – Pemerintah Kecamatan Batuputih menggelar Pameran Pembangunan Tahun 2014.

Acara tersebut serangkaian dari beberapa acara untuk memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Sumenep yang ke-745. Acara yang dihelat di lapangan Renteng, Desa Batuputih Laok, Kecamatan Batuputih itu, dibuka oleh Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, Minggu (19/10) malam.

Camat Batuputih R.A. Baihaki mengatakan, digelarnya acara tersebut, salah satunya sebagai media untuk menyampaikan hasil pembangunan kepada publik, khusunya yang berada di Kecamatan Batuputih. ”Selain itu juga, sebagai upaya penyatuan komitmen dari segenap lapisan masyarakat untuk senantiasa proaktif dalam menjaga serta memelihara agar Sumenep ke depannya tetap sejuk, aman, damai, tentram, dan selalu kondusif,” terannya. =ADV/JUNAEDI

Drs. KH. A. Busyro Karim, M.Si

Dr. H. Ir. Soengkono Sidik, M.Si

Bupati

FINAL PIALA PRESIDEN. Joki memacu sapi kerapan dalam grand final kerapan sapi memperebutkan Piala Presiden, di Stadion R. Soenarto Hadiwidjojo, Pamekasan, Jatim, Senin (20/10). Piala Presiden tahun 2014, menjadi milik H.Syamsuddin, Bangkalan setelah sapi kerapannya mengalahkan pasangan sapi kerapan siliwagi (Pamekasan) dan pasangan sapi Roket Terbang asal Sumenep.

Hadi Soetarto Sekretaris Daerah

Wakil Bupati

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467| TAHUN III

I

Sub Terminal Tak Difungsikan Kepala Dishub: MPU Tidak Ada yang Mau Masuk ke Sana SUMENEP - Meskipun Sumenep memiliki banyak sub terminal untuk mobil penumpang umum (MPU), namun keberadaannya tidak ada yang digunakan sesuai dengan fungsinya. Akibatnya, setiap hari MPU bebas menaikkan dan menurunkan penumpang di sejumlah ruas jalan protokol.

Padahal, beberapa sub terminal yang ada masih layak untuk ditempati MPU. Namun, karena tidak ada tindakan apa pun dari Dinas Perhubungan (Dishub) ataupun Satlantas Polres Sumenep, akhirnya sub terminal yang ada tidak dihiraukan oleh para sopir MPU.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dishub Kabupaten Sumenep, Muhammad Fadillah mengelak jika semua sub terminal dibiarkan tidak difungsikan. Menurutnya, Dishub sudah berupaya meminta MPU untuk tidak menaikkan atau menurunkan penumpang di ruas jalan

protolol. Melainkan harus ke sub terminal yang ada. ”Tapi memang sampai saat ini beberapa MPU masih tidak ada yang mau masuk ke sana," dalihnya, Sening (20/10).

Oleh karena itu, pihaknya mengaku akan mengambil langkah koordinatif dengan aparat kepolisian untuk menggiring MPU ke sub terminal yang ada. Tujuannya, agar bangunan yang menghabiskan dana tidak sedikit itu dapat difungsikan secara maksimal.

Saat disinggung apakah sudah melakukan sosialisasi kepada para sopir MPU, Fadillah mengaku telah melakukannya. Hanya saja, tambahnya, meski begitu para MPU tetap tidak ngetem di

Sebenarnya kami akui itu sangat sulit. Apalagi saat ini penumpang sudah berkurang,"

Muhammad Fadillah Kepala Dishub

sub terminal yang telah disediakan. Ia mengaku ke depan akan menata kembali MPU yang ada di Sumenep. “Hanya saja, yang selalu menjadi kendalanya para sopir MPU menganggap meski tidak

masuk terminal tetap bisa dapat penumpang," akunya.

Oleh karena itu pula, ke depan pihanknya juga mengaku akan memberikan tindakan terhadap MPU yang tetap menaikkan penumpang di rua-ruas jalan protokol. Ia menambahkan, yang akan memberikan tindakan nantinya adalah dari aparat kepolisian.

"Sebenarnya kami akui itu sangat sulit. Apalagi saat ini penumpang sudah berkurang, karena masyarakat banyak bepergian dengan menggunakan sepeda motor. Sehingga penumpang mau naik mobil yang dekat lokasinya, seperti di pasar," tutupnya. =FATHOL ALIF

SEGENAP PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (skpd) PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

Turut Berbela Sungkawa atas Wafatnya

ALMARHUM KH. ABDUL BASITH BAHAR Pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Karang Jati

Drs. Yayak Nurwahyudi, M.Si Kepala Diskominfo

“Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Swt dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan”

Titik Suryati, SH., MH Kepala BKPP

Drs. Koesman Hadie

Imam Trisnohadi, SH., M.Si

Ir. Eri Susanto, M.Si

dr. Fitril Akbar

Ir. Bambang Heriyanto

dr. A. Fatoni

Kepala BPBD

Kepala Diskop dan UKM

Kepala DPU Pengairan

Direktur RSUD

Kepala Disperta

Kepala Dinkes

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

SELASA 21 OKTOBER 2014 No. 0467 | TAHUN III

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III

MADURA

J

Penasihat Terdakwa Ajukan Nota Pembelaan Sampang – Penasihat hukum terdakwa kasus kericuhan Pilkades Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Mansyur, mengajukan nota pembelaan pada persidangan di Pengadilan Negeri Sampang, Senin (20/10) sekitar pukul 12.30 Wib. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Akhmad Misjoto awalnya menuntut dua pasal, yakni Pasal 335 Ayat 1 KUHP dan Pasal 152 KUHP kepada Alan Kaisan dan Abdul Ghofur, sebagai terdakwa kasus kericuhan Pilkades Sawah Tengah, Kecamatan Robatal. Akan tetapi, jaksa hanya menggunakan pasal 152 dengan ancaman hukuman 5 bulan penjara.

Pada Pasal 152 KUHP disebutkan, barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau mengadakan tipuan muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

Mansyur menilai, penerapan Pasal 152 KUHP kepada terdakwa tidak objektif. Pasalnya, terdakwa tidak pernah melakukan sebagaimana tudingan JPU. “Tidak semua pembatalan pemungutan suara perbuatan menipu diancam dalam pasal ini. Yang diancam dalam pasal ini adalah bilamana perbuatan terdakwa

terbukti melakukan perbuatan materil yang menyebabkan putusan pungutan suara menjadi berlainan daripada suara yang harus diperoleh,” ucapnya saat membacakan nota pembelaan di hadapan Ketua Majelis Hakim, Saifudin Zuhri.

Dijelaskan, dalam tudingan itu terdapat frasa tentang membatalkan pemungutan suara yang telah selesai, perbuatan materilnya adalah merobek atau merusak kartu suara yang telah masuk kotak suara. Sehingga, menjadi tidak sah atau tidak dapat dibaca, mencuri, membuka, atau merusak kotak suara, membongkar segelnya, tidak menyegel kotak suara atau kuncinya.

Sedangkan menurutnya, frasa perbuatan menipu, perbuatan materilnya adalah kecurangankecurangan misalnya memasukkan kartu pemilih yang masih kosong dan kemudian membongkar kartu itu dengan kartu yang berisi suara orang lain atau mengambil kartu-kartu suara dalam kotak pemungutan suara dan diganti dengan kartu-kartu suara dengan nama-nama atau gambar lain.

“Nah uraian perbuatan meteril dari unsur frasa tentang membatalkan pemungutan suara yang telah selesai dan frasa perbuatan menipu sudah dijelaskan, artinya terdakwa

bilamana ditemui adanya pelanggaran dalam tahapan pilkades bisa melaporkan ke tim pengawas,” tegasnya.

Menanggapi pembacaan nota pembelaan dari penasihat hukum, JPU Akhmad Misjoto menerangkan pihaknya langsung menanggapi secara lisan. Artinya, dirinya bersikukuh tetap dalam tuntutannya. Hal ini disebabkan, tuntutan hukum sudah disampaikan pada dua minggu lalu.

“Kami sebagai jaksa tetap sebagaimana tuntutan hukum, kami berkeyakinan terdakwa memang terbukti, makanya kami menanggapi nota pembelaannya secara lisan bukan tertulis, penyampian

tuntutan sudah disampaikan,” singkatnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhri, menyampaikan, pihaknya setelah mendengarkan nota pembelaan terdakwa masih akan dimusyawarahkan untuk menentukan putusan hukum. Sehingga, persidangan ditunda pada Sanin (03/11) mendatang. “Kami akan bermusyawarah dulu untuk menetukan putusan dan akan kembali digelar sidang dua minggu lagi,” tutupnya.

Diketahui sebelumnya, proses persidangan yang menimpa terhadap kedua terdakwa lantaran diduga pemicu kericuhan saat berlangsungnya pelaksanaan pilkades pada Senin (30/12/2013) sekitar pukul 15.00 Wib lalu, di area Pilkades di Dusun Benrokem Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.

Kedua terdakwa memberikan saran kepada P2KD saat berlangsungnya pencobloasan dan penghitungan surat suara. Saran itu agar panitia pilkada sebelum melanjutkan penghitungan agar melakukan rekapitulasi jumlah DPT, undangan yang hadir, jumlah surat suara yang digunakan dan tidak digunakan.

Namun, meski terdakwa sudah melayangkan saran ke dua kalinya, panitia tidak menggubris saran terdakwa. Sehingga memicu kericuhan karena masyarakat sekitar sedang menyaksikan pelaksanaan pilkades. Akibatnya, proses penghitungan surat suara dihentikan dan dilanjutkan di halaman Pemkab Sampang. =RYAN HARIYANTO

atau pemantauan dari dinas. ”Tentu kami sangat mengapresiasi jika Pemkab bisa bekerja dengan baik, namun sayangnya pembangunan di Jalan Agung Suprapto diketahui tidak berizin setelah masyarakat melapor. Jadi kami berharap agar ke depannya jangan sampai menunggu laporan masyarakat, karena data bangunan yang tidak berizin maupun berizin di KP3M sudah terdata,” terangnya.

Bahkan dengan tegas pihaknya meminta agar pihak

Satpol PP untuk bertindak tegas karena pembangunan yang ada di Jl Jaksa Agung Suprapto dinilai telah meresahkan warga sekitar dan melanggar hinder ordonantie (HO). ”Kami meminta agar pihak Satpol PP terus mengawal proyek pembangunan yang ada di Jalan Jaksa Agung, jangan sampai pembangunan dilanjutkan sebelumnya izinnya lengkap serta pihak penanggung jawabnya diketahui,” tegasnya. = MOHAMMAD MUHLIS

Penasihat hukum terdakwa kasus kericuhan Pilkades Sawah Tengah Kecamatan Robatal, Mansyur, saat memberikan surat nota pembelaan kepada Ketua Majelis Hakim, Saifudin Zuhri, di Pengadilan Negeri Sampang, Senin (20/10) sekitar pukul 12.30 Wib. benar bahwa tidak melakukan perbuatan materil pada saat proses penghitungan suara,” katanya.

Mansyur menuturkan, apalagi tindakan terdakwa saat proses penghitungan suara pilkades mengajukan usul kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) dilandasi posisinya sebagai tim sukses (timses) dari pasangan calon kepala desa bernama Mohammad Rois.

“Surat kuasa sebagai timses yang diberikan terdakwa sudah ada, dan pengajuan usul terdakwa ke P2KD sebagai perwujudan Pasal 32 ayat 1 Perda No 5 Tahun 2006 pada pokoknya mengatur tentang peran serta masyarakat

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Awasi Proyek Pembangunan SAMPANG- Santernya informasi proyek pembangunan di Jl Jaksa Agung Suprapto yang diduga bodong, membuat kalangan dewan jajaran Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang angkat bicara.

Wakil rakyat meminta dinas terkait untuk selalu mengawasi proyek pembangunan yang ada di Kabupaten Sampang. Selain itu, dewan meminta agar pihak perizinan lebih jeli dalam menangani persoalan izin mendirikan bangunan (IMB).

Anggota Komisi I DPRD Sampang Agus Husnul Yakin menyampaikan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) terkait kejelasan izin pembangunan tersebut. Juga akan meminta data secara umum pembangunan di Sampang yang belum mengantongi IMB. ”Kami akan memanggil KP3M terkait kejelasan izin pembangunan yang ada di jalan Jaksa Agung Suprapto, serta pihak teknis yaitu

Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang, karena persoalan ini sebagai pintu awal untuk mengungkap bangunan-bangunan yang belum berizin,” tuturnya kepada Koran Madura, Senin (20/10).

Selain itu, Agus juga menegaskan jika nantinya memang terbukti pembangunan tersebut ilegal, maka secara tidak langsung peran dan pengawasan dari dinas terkait masih terbilang lemah. Karena persoalan ini mencuat setelah adanya laporan masyarakat, bukan murni kerja

Sampang SAMPANG - Banyaknya peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Sampang memaksa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat melaksanakan tes penerimaan abdi negara ini hingga 10 hari. Namun dalam pelaksanaannya, peserta juga ditemukan tidak bisa menghadiri ujian tersebut dikarenakan peserta yang mengikuti tes tersebut bukan hanya dari Kabupaten Sampang, melainkan juga dari luar Kabupaten Sampang.

Kepala BKD Kabupaten Sampang Slamet Terbang mengatakan ketidakhadiran peserta tes CPNS bukan karena faktor teknis dari pelaksanaan yang diterapkan oleh panitia seleksi nasional (Panselnas). Sebab menurutnya, ketidakhadiran peserta tes CPNS juga dimungkinkan dari faktor pribadi dari masing-masing

KORAN MADURA

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III

K

TES CPNS

5 Peserta Tidak Hadir peserta CPNS. Sebab saat ini setidaknya ada 30 persen peserta tes CPNS berasal dari luar Kabupaten Sampang.

“Untuk hari pertama kami belum mengetahui pasti jumlah peserta yang tidak hadir mengikuti tes CPNS karena pelaksanaannya sampai empat sesi. Tapi yang jelas, Sampai sesi kedua, memang ada lima peserta tes CPNS tidak datang ke lokasi pelaksanaan tes CPNS. Dan kami tidak mengetahui pasti alasan ketidakhadiran mereka. Akibatnya, peserta yang tidak hadir otomatis dianggap gugur. Bahkan peserta yang telat masuk ke ruangan berlangsungnya pelaksanaan tes CPNS juga dianggap gugur,” terangnya kepada wartawan di lokasi, Senin (20/10).

Selain itu, Slamet juga menjelaskan bahwa pelaksanaan tes CPNS saat ini aman dari joki-joki yang tidak bertanggung jawab.

Sebab sistem pelaksaan tes CPNS

LIHAT. Puluhan peserta CPNS ketika melihat data hasil tes ujianya di gedung SMKN 1 Sampang, Senin (20/10). saat ini semuanya menerapkan teKnologi yaitu menggunakan sistem CAT (Computer Assisted

Test). Bahkan menurutnya, untuk diterimanya peserta tes CPNS juga harus memenuhi standar

kriteria dari Permenpan No 29 th 2014, yaitu nilai ambang batas seleksi CPNS 2014 sepeti Tes Karakteristik Pripadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Panitia (BKD) Sampang masih menerapkan verifikasi kecocokan yaitu kedatangan para peserta yang hendak mengikuti tes CPNS dengan meminta kartu tes peserta beserta kartu tanda penduduk (KTP) dengan memastikan kecocokan wajah peserta yang hadir. Kemudian peserta di stampel pada bagian tanganya sebagai tanda peserta sah. Dan untuk dinyatakan lolos dalam tes ini juga harus memenuhi karakteristik penilaian yaitu TWK bernilai 70 poin, TIU bernilai 75 poin, TKP bernilai 126 poin, dengan total 271 poin. Dan bila poinnya ada yang sama, maka yang menentukan itu dari pusat melalui sistem grade (terbaik),” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS

L

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III

PEMBANGUNAN TPS

Tidak Sesuai Harapan Pedagang Sampang - Pembangunan 416 Tempat Penjualan Sementara (TPS) bagi pedagang yang menjadi korban kebakaran Pasar Srimangunan Sampang, kembali dipertanyakan. Kini giliran pedagang memprotes pengerjaan pembangunan TPS senilai Rp 2.015.000.000.

Setelah diketahui proses pengerjaan pembangunan TPS selesai selama 1 bulan, ternyata muncul protes dari kalangan pedagang, lantaran pembangunan TPS dinilai tidak sesuai dengan harapan pedagang.

Alasan itu bukan tanpa sebab, karena desain atau bentuk model pembangunan TPS tidak cocok digunakan sebagai tempat berdagang. Akibatnya, para pedagang kembali membongkar bangunan untuk merenovasi TPS dengan mengeluarkan biaya pribadi.

Muzaki (42), salah satu pedagang yang menjadi korban kebakaran pasar, mengatakan, bentuk pembangunan kios tersebut sangat tidak sesuai bagi para pedagang. Sebab, desain dari pemerintah pintu kios hanya dibuatkan satu pintu.

“Seharusnya ada dua pintu depan sama belakang, masak semua pembangunan TPS satu pintu saja, berarti kalau semacam ini kan sama kayak kamar mandi, apalagi tempatnya tidak cocok bagi pedagang,” ucapnya.

Dijelaskan, adanya ketidaksesuaian dengan harapan pedagang, rata-rata pedagang kembali merenovasi dengan memberikan tambahan pintu menggunakan rolling door. Sehingga, para pedagang harus mengeluarkan biaya sendiri yang mencapai sekitar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta.

“Supaya barang dagangan lebih aman saja kalau diberi pintu rolling door, Mas, meski

kami harus mengeluarkan biaya sendiri, dan kenapa pemerintah bangun TPS seperti ini,” tututrnya, Senin (20/10).

Kepala Dinas PU Cipta Karya Sampang Wahyu Prihartono saat dikonfirmasi melalui saluran telepon, tidak mau berkomentar banyak. Sebab, selama ini pihaknya dalam pembangunan TPS sebagai platform atau perencana bangunan.

“Kami sudah tidak ada hubungannya lagi dengan pembangunan TPS, kami awal pembangunan sebagai platform, silahkan saja ke BPBD, dan mohon BPBD jangan melempar ke kami terus,” singkatnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Wisnu Hartono, justru melempar tanggung jawab. Dirinya menyampaikan terpenting pihaknya

sudah melakukan proses pengerjaan pembangunan TPS sesuai Rancangan Anggaran Belanja (RAB).

“Yang penting pengerjaannya sudah dilaksanakan sesuai gambar dan RAB, kalau ditempati pedagang dengan diberi rolling door silakan terserah pedagang mau membongkar lagi, siapa yang mau menghalangi, karena sudah modelnya seperti itu,” kelitnya.

Ditanya anggapan pedagang bila pemerintah dalam pembangunan dinilai tidak efisien ? Wisnu menambahkan, jika hal itu sudah dipikirkan sejak awal bila dibandingkan tidak dilakukan pembangunan. “Kalau tidak dibangun TPS, pedagang rugi karena tidak buka sehari kerugiannya mencapai Rp 500 juta perhari,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO

RENOVASI Lagi: sejumlah pedagang di Pasar Srimangunan Sampang kembali merenovasi Tempat Penjualan Sementara (TPS) dengan memberikan pintu dan/ atau rolling door.

Mutasi Guru Dinilai Tak Prosedural SAMPANG - Mutasi tenaga pendidik olahraga ke SMAN 1 Sampang ditengarai tidak prosedural, sebab mutasi yang dilakukan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada pihak SMAN 1 Sampang.

Kepala Sekolah SMAN 1 Sampang Asmaun Saleh ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya membenarkan bahwa lembaganya saat ini ditambah satu guru olahraga.

Guston Arif dimutasi dari SMK Robatal ke SMAN 1 Sampang tanpa ada koordinasi dengan pihak sekolah.

Menurutnya, di SMAN 1 Sampang sebenarnya sudah ada 4 guru olahraga yang terdiri dari 2 guru PNS dan 2 guru tidak tetap (GTT) yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Sehingga menurutnya jumlah guru olahraga di lembaganya sudah cukup.

“Mutasi Guston Arif itu non prosedural, sebab tidak ada koordinasi sebelumnya. Namun tibatiba langsung terbit SK penempatan ke sekolah kami satu minggu yang lalu. Kan semestinya usulan kebutuhan guru berdasarkan dari pihak sekolah kami bukan tibatiba seperti itu. Karena sudah terjadi, mau tidak mau kami harus mengamankan kebijakan tersebut. Dan apabila berbicara soal jumlah guru olahraga, guru olahraga di SMAN 1 Sampang sudah cukup,” terangnya kepada awak media, Senin (20/10).

Ketika ditanya Guston Arif pernah terjerat kasus, Asmaun mengakui tahun 2008 lalu sempat terjadi kasus yang menyebabkan Guston Arif menjalani sanksi dengan dipindah ke Kecamatan

Kepala sekolah SMAN 1 Sampang Asmaun Saleh Ketapang dan terakhir di Kecamatan Robatal Sampang dan saat ini kembali ke SMAN 1 Sampang.

Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sampang Edi Subinto saat dikonfirmasi membenarkan bahwa guru olahraga yang bernama Guston Arif dipindah dari SMK Robatal menuju SMAN 1 Sampang. Hal tersebut sesuai prosedural dari usulan Dinas Pendidikan Sampang.

“Mutasi Guston Arif itu sudah prosedural atas usulan Dinas Pendidikan. Dan kami tidak tahu bahwa kepindahan Guston Arif menuai konflik internal,” singkatnya.

Terpisah, Kabid Tendik Dinas Pendidikan Sampang Anwari ketika hendak dikonfirmasi tidak ada di ruangannya karena masih ada rapat di luar kantor. =MOHAMMAD MUHLIS

POLITIK

Pelapor Siapkan Bukti Keterlibatan Pengurus Partai Politik SAMPANG - Puji Raharjo, pelapor atas kasus dugaan keterlibatan Abdul Aziz Agus Priyanto selaku Komisioner KPU Sampang dalam kepengurusan partai politik, terus mempersiapkan buktibukti untuk mengikuti proses persidangan di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur.

Ia mengatakan, pihaknya sejauh ini sudah melampirkan

bukti-bukti ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bukti bahwa Abdul Aziz Agus Priyanto diduga kuat masuk dalam kepengurusan DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Sampang tahun 2012, yakni adanya SK pengangkatan Abdul Aziz Agur Priyanto sebagai pengurus parpol, serta foto yang bersangkutan berjabat tangan dengan pemimpin tertinggi di PKPI.

“Makanya saya mendapatkan surat panggilan untuk menghadiri sidang etik di Bawaslu Jatim pada Rabu (22/10) mendatang,” ucapnya.

Dijelaskan, bilamana proses persidangan ditemukan ada pelanggaran bahwa Abdul Aziz Agus Priyanto benar menjadi pengurus parpol, maka diharapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) bisa dilakukan sesuai prosedur yang ada.

“Kalau nantinya memang benar, ya sebagaimana tuntutan kami agar di PAW, sesuai tuntutan kami,” jelasnya.

Dirinya menjelaskan, pada sidang pertama dengan agenda kode etik tersebut akan dihadiri oleh pihak terkait, di antaranya KPU, pemohon, dan termohon. “Yang akan diundang ada pihak terkait pasti hadir pada sidang pernana besok (22/10) ini,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Komisioner KPU Sampang Abdul Aziz Agus Priyanto diduga pernah aktif di partai politik PKPI di tahun 2012. Sayangnya, yang bersangkutan membantah tudingan tersebut.

Alasannya, ia pernah menjadi anggota Panwaslu Kec/Kota Sampang dan kemudian terpilih menjadi Komisioner KPU Sampang. =Ryan Hariyanto

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SELASA 21 OKTOBER 2014 SELASA 21No. OKTOBER 2014| |TAHUN No. 0467 |IIITAHUN III 0467

Dewan Akan Panggil Kontraktor Pembangunan Gedung PU Cipta Karya Janggal BANGKALAN - Komisi C DPRD Bangkalan berencana melakukan pemanggilan terhadap PT Daman Variakarya selaku pemegang mega proyek pembangunan Gedung PU Cipta Karya di kabupaten setempat, karena dalam pembangunan gedung bernilai miliaran rupiah ini ditemukan banyak kejanggalan. Salah satunya kualitas pondasi bangunan ditengarai tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB).

"Ini salah satu tindak lanjut dari hasil temuan pada saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) bebera-

doni heriyanto/koran madura

SIDAK. Anggota Komisi C DPRD Bangkalan saat meninjau pembangunan gedung PU Cipta Karya beberapa waktu lalu.

pa waktu lalu. Maka perlu dilakukan pengawasan agar pembangunan sesuai dengan apa yang telah ditentukan," ujar Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, Suyitno, SE. Menurut politisi PDIP itu, pemanggilan terhadap pihak yang bersangkutan untuk mengetahui secara pasti terkait proses

pengerjaan dari gedung tersebut.

Sebab, di lapangan banyak kejanggalan yang ditemukan. Sebut saja, pengerjaan yang seharusnya sudah rampung 60 persen, namun masih 40 persen. Kemudian, bahan yang digunakan seperti besi cor tidak sesuai dengan spesifikasi. Terutama, batu putih yang se-

PELANTIKAN JOKOWI-JK

Anggota Dewan Nonton Bareng BANGKALAN - Meski tidak ada perintah untuk kegiatan nonton bareng (nobar), para anggota dewan dan staf pegawai lembaga tersebut antusias menonton pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, kemarin (20/10). Bertempat di aula kantor DPRD Bangkalan, para anggota legislatif mengikuti kegiatan pengambilan sumpah presiden dengan menampilkan layar proyektor. Hal itu dilakukan agar bisa berpartisipasi atas terpilihnya Joko Widodo menjadi Presiden ke-7 melanjutkan estafeta kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Tidak ada perintah untuk nobar, cuma ingin tahu bagaimana khusuk dan meriahnya pengambilan sumpah dan pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wapres RI ke-7," ujar Mahmudi dari Fraksi Hanura, Senin, (20/10).

Selain itu, Ketua DPC PDIP Bangkalan, H Fatkurrahman merasa bahagia dan bersyukur atas dilantiknya presiden Joko Widodo-JK sebagai pemimpin pilihan rakyat tersebut. Dirinya

PAKAI PROYEKTOR. Kegiatan nonton bareng pelantikan presiden-wakil presiden JokowiJK di aula DPRD Bangkalan, kemarin (20/10).

moh ridwan/koran madura

sengaja menyempatkan diri untuk nobar sesama anggota dewan, meski pada saat bersamaan ada rapat banggar dengan tim banggar.

"Saya minta izin agar rapat diundur sampai pukul 13.00 WIB. Sebab, momen pengambilan sumpah presiden hanya 5 tahun sekali. Selain itu, DPC PDIP Bangkalan berencana akan menggelar syukuran bersama dengan warga dan simpatisan PDIP se Kabupaten Bangkalan di desa Kombangan Kecamatan Geger. Termasuk wartawan juga saya undang semua," jelas pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Sementara itu, atas pelantikan presiden dan wakil presiden

terpilih Jokowi-JK, Polres Bangkalan juga turut mengamankan kegiatan masyarakat yang ada di Bangkalan dengan mengerahkan 140 personil untuk mengamankan situasi. Sebab, tidak hanya di Jakarta warga antusias untuk menggelar kegiatan, melainkan di Bangkalan juga terjadi euforia masyarakat dalam menyambut presiden terpilih.

"Polres Bangkalan terjunkan 140 personil, untuk amankan pelantikan presiden Jokowi-JK di Bangkalan," ujar Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono melalui Kasatreskrim Polres Bangkalan, AKP Andi Purnomo, saat lakukan pengamanan nonton bareng (nobar) di gedung DPRD Bangkalan. =MOH RIDWAN/RAH

harusnya dijadikan sebagai urukan, malah difungsikan menjadi bahan pondasi.

"Jadi kita ingin klarifikasi dari kontraktor mengenai bahan-bahan yang digunakan. Buruknya bahan yang digunakan secara otomatis berpengaruh terhadap kekekuatan bangunan. Ini men-

jadi tanggung jawab kontraktor," ujarnya.

Saat ditanya terkait jadwal pemanggilan tersebut, Suyitno tidak bisa memberikan kepastian.

Hanya saja, menyebutkan dalam beberapa waktu kedepan. Yang jelas pemanggilan terhadap kontraktor sebagi bentuk perwujudan dari fungsi legislatif yakni pengawasan. Dengan pengawasan itu, setiap proyek pembangunan tidak lagi dikerjakan asal-asalan.

Terlebih, dana yang dialokasikan berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

"Anggarannya dari dana alokasi umum (DAU) sebesar 10 miliar lebih. Perlu kiranya pengawasan itu dilakukan," jelasnya.

Perlu diketahui, proyek pembangunan Gedung PU Cipta Karya Kabupaten Bangkalan, dikerjakan oleh PT. Daman Variakarya. Dengan nomor kontrak 640/1058/433.103/2014, proyek ini harus diselesaikan dalam jangka waktu pengerjaan 190 hari ditambah 180 hari waktu pemeliharaan atau sampai 16 Desember 2014. Total anggaran biaya sebesar Rp 10.812.618.000. =DONI HERIYANTO/RAH

DUKUNGAN MORAL

Ratusan Relawan Doakan Jokowi-JK BANGKALAN - Setelah pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla resmi dilantik sebagai presiden RI yang ke-7, ratusan relawan yang berasal dari Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Kabupaten Bangkalan menggelar doa bersama. Mereka melakukan ziarah ke makam Sultan Abdul Kadirun yang berlokasi di lingkungan masjid Agung Bangkalan, sebagai wujud tawassul agar keduanya bisa membawa Indonesia sebagai negara yang sejahtera.

Di makam tersebut mereka berdoa dan berharap nantinya pasangan Jokowi-JK mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Sebab Jokowi naik menjadi Presiden berkat dukungan yang cukup besar dari rakyat, sehingga masyarakat berharap banyak kepada presiden terpilih.

"Sebelum ziarah ke makam Sultan Abdul Kadirun di komplek masjid Agung Bangkalan. Telah kami awali dengan berziarah ke makam Syaichona Cholil selaku ulama karismatik di Indonesia," ujar Ketua Presidium Seknas Jokowi Kabupaten Bangkalan, KH Ahmad Ali Rido,

kemarin (20/10).

Pihaknya menggelar doa bersama itu dimaksudkan sebagai wujud rasa syukur dan tawasul kepada orang -orang yang telah berjasa terhadap lahirnya NKRI. Sebab, beliau semasa hidupnya telah mengabdikan diri kepada bangsa ini.

Termasuk, Syaichona Cholil yang berjasa atas lahirnya Nahdlatul Ulama sekaligus guru para pemimpin bangsa republik ini.

"Sultan Cakra Adiningrat II atau R Abd Kadirun bin R Abd Rohman ini mempunyai jasa dalam membangun peradaban di Kabupaten Bangkalan.

Semoga mendapat berkah dari beliau. Sehingga kepemimpinan Jokowi - JK dituntun bisa memakmurkan rakyat," paparnya.

Selain itu, para simpatisan Jokowi-JK juga turut mendoakan atas dilantiknya presiden dan wakil presiden dengan menggelar syukuran bersama di kawasan kaki Jembatan Suramadu. Mereka melakukan potong tumpeng sebagai bentuk rasa syukur agar presiden terpilih bisa membawa Indonesia ke arah lebih baik. =MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III

PENERTIBAN

Pasar Sorjen Mengganggu Fasilitas

doni heriyanto/koran madura

TERTUNDUK. Para pelajar yang terjaring razia saat mengisi surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan.

4 Pasangan Pelajar Terjaring Razia Bermesraan di Stadion Gelora Bangkalan BANGKALAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangkalan menggelar razia terhadap pelajar yang berkeliaran saat jam aktif sekolah. Dalam razia kali ini, sebanyak empat pasangan pelajar terpaksa diamankan di kantor aparat penegak peraturan daerah (Perda) tersebut. Mereka yang masih lengkap menggunakan seragam putih abu-abu itu ditemukan sedang bermesraan di sekitar Stadion Gelora Bangkalan (SGB).

"Razia yang kami lakukan merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terutama para orang tua yang mengeluhkan banyaknya pelajar yang berkeliaran pada saat jam sekolah berlangsung," ungkap Kastpol PP Bangkalan, Moh Fachri.

Menurut mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Dispertamben) itu, laporan yang masuk ke meja Satpol PP memang banyak yang menyoroti prilaku para siswa. Diakui belakangan ini, prilaku mereka cenderung meresahkan. Sebut saja, seringkali ditemukan siswa merokok di sekitar alun-alun kota setempat

dan di area stadion kebanggaan masyarakat Bangkalan.

"Makanya 10 personel kami langsung melakukan penertiban terhadap pelajar yang bolos sekolah. Minimal dengan razia ini para pelajar tidak lagi berkeliaran dan tetap masuk sekolah seperti biasanya," terangnya.

Bagi yang terjaring razia, untuk sementara hanya diberikan pembinaan dengan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Kemudian, dilaporkan kepada masing-masing sekolah yang bersangkutan. Tujuannya agar pihak sekolah lebih intens memberikan

pengawasan dan pendidikan terhadap para siswa. Jangan sampai, prilaku siswa mencoreng nama baik lembaga pendidikan.

"Kita sudah berkordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait razia ini. Bagi siswa setelah dibina dan membuat surat perjanjian langsung kami pulangkan," tandasnya.

Sementara itu, para pelajar yang terjaring razia tersebut berasal dari salah satu SMKN di kabupaten setempat. Mereka itu, Sofiana (15) berpasangan dengan Nafi Mubarak (17), pasangan Muslimah (20) dan Abd. Karim (21). Kemudian, Ida Royani (17) dan Saiful Ulum (17), selanjutnya, Sumiati (17) dan Yoga Pratama Agusti (17). Para pasangan tersebut, membuat surat perjanjian yang isinya, tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan. Apabila, mengulangi lagi, mereka mengaku siap menerima sanksi yang diberikan Satpol PP. =DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN – Pasar Sorjen tersebut. Sebelum penertiban yang berlokasi di gang Jalan dilakukan, para pedagang Panglima Sudirman Bangkasudah diberikan pemahaman lan telah ditertibkan Satuan terlebih dahulu.

Polisi Pamong Praja (Satpol "Ya berlangsung lancar, PP) setempat, Senin (20/10). tanpa ada konflik saat penertiMasalahnya, para pedagang ban berlangsung. Mereka sudah yang berjualan di pasar tersediberi pemahaman, jadi 20 but menggunakan fasilitas pedagang yang dari luar dengan umum yang berakibat pada suka rela mereka pindah," terganggunya arus lalu lintas. jelasnya.

Tak ada perBagi pedalawanan dalam gang yang penertiban ini, dipindah akan para pedagang diberi kebebadengan suka rela san memilih meninggalkan tempat baru. tempat tersebut.

Diantaranya, Ya berlangsung lancar, Pasar Ki Lemah ”Para tanpa ada konflik saat Duwur (KLD) pedagang tidak penertiban berlangperlu dieksekusi Bangkalan, sung. Mereka sudah di- pasar Seninan paksa, kami kesana hanya beri pemahaman, jadi Bangkalan, dan untuk penerti20 pedagang yang dari pasar Bancaran. ban biasa saja,” luar dengan suka rela Sedangkan, 44 kata Kasatpol PP pedagang tidak mereka pindah,” Bangkalan, Moh direlokasi kaFachri. rena menempati Moh Fachri Menurut rumah masingFachri, jumlah masing. Dengan Kasatpol PP Bangkalan pedagang secara catatan jangan keseluruhan sampai mengyang menggelar gunakan fasiltas dagangannya umum seperti di Pasar Sorjan mencapai 64 yang terjadi sebelumnya. "Pedapedagang. Rinciannya, pedagang yang dipindah terserah gang rumahan sebanyak 44 mau milih. Yang penting di orang, dan sisanya sebanyak tiga pasar yang ditentukan," 20 orang merupakan pedagang tandasnya. luar yang berjualan di pasar =DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

DITERTIBKAN. Petugas Satpol PP saat menertibkan pedagang pasar Sorjen.

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SELASA 21 OKTOBER 2014 SELASA 21No. OKTOBER 2014| |TAHUN No. 0467 |IIITAHUN III 0467

MONUMEN. Suasana Arek Lancor kebanggaan masyarakat Pamekasan penuh dengan sampah yang berserakan beberapa hari kemarin. foto: ali syahroni/koran madura

Benarkah Pamekasan Tak Lagi Daerah Tertinggal?

PAMEKASAN – Terentas sebagai daerah tertinggal merupakan kabar yang menggembirakan bagi seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Namun melihat kenyataan di lapangan memunculkan sebuah pertanyaan: ’Benarkan Pamekasan terlepas sebagai daerah tertinggal?’

Pada saat Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini berkunjung ke Pamekasan pada tanggal 11 Agutus 2014, Pamekasan masih sebagai daerah tertinggal. Penyataan itu disampaikan saat politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendatangi Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Bustanul Mubtadi'in, Dusun Tacempah, Desa Plakpak, Kecamatan Pagantenan, Pamekasan.

Namun, kemudian tanggal 29 September 2014, Pamekasan, sudah terbebas dengan mengacu pada penerbitan SK Nomor: 141/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Daerah Tertinggal yang Terentaskan kepada Pamekasan dari Kementerian PDT. Melihat waktu pernyataan menteri PDT dan terbitnya SK, Pamekasan terentas sebagai daerah tertinggal, yang tidak sampai dari 2 bulan itu, tentu akan mem-

buat hati bertanya-tanya, karena predikat yang telah disematkan pada Kabupaten Pamekasan itu, terkesan cepat.

Penetapan Daerah dengan kategori tertinggal dan tidak tertinggal, didasarkan pada perhitungan 6 kriteria yang meliputi perekonomian masyarakat, Sumber Daya Manusia setempat, ketersediaan Infrastruktur (prasarana), Kapasitas yang dimiliki Daerah / kemampuan keuangan daerah, Aksesibilitas, dan Karakteristik Daerah.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah tertinggal kementerian PDT bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) pusat untuk mendapatkan data-data yang akurat, terperinci, aktual, dan mudah diakses.

Sehingga, dengan kemajuan teknologi informasi, penyajian data statistik mengenai daerah

tertinggal dikemas dalam suatu Sistem Informasi Statistik Pembangunan Daerah Tertinggal (SISPDT) yang terpadu, mudah, dan komprehensif. Untuk itu, dapat dipastikan Penerbitan SK tersebut diatas mengacu pada data-data yang dihasilkan BPS Pamekasan.

Namun, dengan kondisi Pamekasan saat ini, data-data yang dihasilkan BPS setempat, menimbulkan pertanyaan besar, seperti yang disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Munaji.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan kenyataan di masyarakat yang masih terlihat sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan perubahan status Kabupaten Pamekasan dari kategori tertinggal ke tidak tertinggal, yang menjadi pernyataan adalah sistem penilaian untuk Pamekasan itu. “saya cukup terkejut, tiba-tiba Pamekasan naik status seperti itu, dari mana sumber penilaiannya, sebab saya perhatikan sepertinya IPM (indek pembangunan manusia) masih sama saja seperti sebelumnya, ini kabar

yang membahagiakan sekaligus mengagetkan,” katanya.

Dikatakannya, semua pihak pastinya bangga dengan status Kabupaten Pamekasan saat ini, yang terlepas dari kabupaten tertinggal, namun dengan status tersebut jangan sampai membuat pemerintah setempat terbuai.

Sebab, dengan perningakatan status itu, tentu akan ada dampak yang harus diperhatikan oleh pemeritah setempat. Salah satunya adalah bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat yang bisa sedikit akan dikurangi. “bansos ini yang rawan memicu persoalan, jadi mulai sekarang, pemkab harus mulai mensosialisaiakn penigkatan status itu ke para kepala desa, sehingga nanti kalau ada pengurangan data penerima raskin, tidak ada desa yang menolak, karena sudah tahu dasar pengurangannya,” ungkapnya.

Dalam konfrensi pers beberapa waktu lalu, BUpati Pamekasan , Ach Syafii mengatakan dari 256 kabupaten/kota di Indonesia, yang dinyatakan masih tertinggal, sebanyak 70 kabupaten sudah dinyatakan bebas termasuk Kabupaten Pamekasan

yang menjadi satu-satunya wakil dari Jawa Timur.

Lanjut BUpati Syafii, dengan status tersebut, tidak lantas Pamekasan sudah tidak didera persoalan dan keterperukan di berbagai bidang. Karena itu, kekurangan dan masalah yang saat ini dihadapi Pamekasan akan dicarikan jalan keluar dan dibenahi bersama. Utamanya di bidang infrastruktur, pendidikan, ekonomi, kesehatan.

Untuk itu, langkah awal yang akan dilakukannya adalah menciptakan sistem birokrasi yang semakin solid, dengan mengadakan pertemuan rutin dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), untuk membahas tentang isu-isu penting yang perlu segera ditangani atau diperbaiki.

Cara lainnya,tambah Bupati Syafii adalah memangkas anggaran yang sifatnya seremoni belaka atau tidak pro rakyat. ” Buat apa menghabiskan anggaran kalau tidak berdampak positif bagi rakyat. Saya mengajak semua jajaran birokrasi untuk terus bekerja lebih maksimal,” kata mantan anggota DPR RI ini. = ALI SYAHRONI/RAH

KORAN MADURA

SELASA 21 OKTOBER 2014 No. 0467 | TAHUN III

SELASA 21 OKTOBER 2014 | No. 0467 | TAHUN III

P

Hidup Penuh dengan Pilihan

KORAN MADURA

R

Hidup itu pilihan. Apa pun yang menjadi pilihan sudah pasti ada risiko yang akan dihadapi. Memilih atau tidak, itu juga pilihan. kuncinya cuma satu, yaitu jangan takut untuk memilih. Semua pilihan itu pasti dan yang pasti bersyukurlah atas pilihan itu, yakinlah itu yang terbaik. Maka saat sudah menentukan pilihan jangan pernah raguragu dalam menjalaninya.

"S

Nama : Erni Wijayanti Tetala : Bangkalan, 20 April 1987 : Menjadi Penyanyi Terkenal Obsesi Tokoh Idola : Agnes Monica

iapa yang hidupnya tidak pernah ada masalah? Semuanya pasti punya masalah,bedanyaďżź setiap orang punya masalah masing-masing.

Tingkatan masalah bergantung bagaimana cara kita menyelesaikannyďżź a. Jika anggap mudah, maka mudahlah semuanya," ujar Erni Wijayanti Menurut wanita berparas cantik ini kehidupan ini dianggap sulit maka konsekuensinya akan menjadi sulit. Tapi ingat satu hal, jangan pernah menggampangkan masalah, menyepelekan masalah, karena resikonya akan jauh lebih berat. Jadi tinggal menjalaninya dengan penuh kayakinan dan disertai dengan do'a kepada Yang Maha

Kuasa.

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup ini. Semua sudah ada yang mengatur. So hadapailah dan jalanilah. Jangan pernah menawar," tuturnya.

Bagi wanita yang akrab disapa Erni itu, seringkali manusia merasa takut menghadapi resiko.

Sehingga hal itu berakibat pada keyakinan dalam diri. Tak jarang hanya menjalani hidup biasa-biasa saja tanpa berbuat lebih yang mengarah pada kehidupan yang lebih baik. Jangan pernah merasa kecil hati jika menghadapi pilihan yang mempunyai resiko. Sebab, segala resiko itu yang membuat lebih matang.

"Hidup ini anugerah yang harus disyukuri. Jangan sia-siakan kesempatan sebelum kita tidak bisa berbuat apa-apa," ucapnya. =Doni Heriyanto/rah

WULAN SUCI

Serukan Persatuan, Sambut Presiden Baru Indonesia

I Benarkah Pamekasan tak lagi daerah Tertinggal?

Pada saat Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini berkunjung ke Pamekasan pada tanggal 11 Agustus 2014, Pamekasan masih sebagai daerah tertinggal.

Selengkapnya LIPSUS| Hal. O

ndonesia kini tengah berbangga karena baru saja memiliki presiden dan wakil presiden yang baru, yakni Joko Widodo dan Juyuf Kalla. Wulan Suci sebagai salah satu warga Negara Indonesia, turut berbangga dengan kehadiran presiden dan wakil presiden yang baru.

Perempuan desa ini menyerukan masyarakat Indonesia untuk kembali bersatu menyambut presiden baru Indonesia. Sebab bersatu mempunyai makna yang cukup indah sehingga founding father kita memilih kata tersebut untuk memperkuat dan mempererat salah satu pondasi negeri ini.

Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat tidak terpecah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut nasionalisme. Nasionalisme adalah

perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat. Oleh karena rasa satu yang begitu kuatnya, maka dari padanya timbul rasa cinta bangsa dan Tanah Air. Kecintaan tersebut kata wulan suci dapat ditumbuhkan karena masyarakat Indonesia mempunyai tujuan dan goal yang sama yakni menjadi negara yang aman damai makmur dan sejahtera atau sesuai dengan pembukaan UUD 1945.

Memaknai kecintaan tersebut dalam bingkai demokrasi dapat diartikan dengan bersatunya seluruh rakyat untuk mendukung pemerintahan. menjadi waktu yang sangat tepat untuk menyepakati komitmen bahwa masyarakat Indonesia akan bersatu untuk mendukung pemerintahan baru.

Namun demikian kata wulan,

mengkritik kebijakan pemerintah yang melenceng dari kepentingan rakyat harus tetap dilakukan. Tentu dengan Kritik konstruktif, disertai solusi, bukan asal kritik segala kebijakan pemerintah.

Ia mengakui, Tidak ada pemerintahan yang sempurna sehingga kritik menjadi suatu keniscayaan, suatu kemestian. Sebaliknya, kritik yang bersifat membangun dengan usulan langkah penyempurnaan bagi program atau kebijakan yang belum sempurna. Kritik konstruktif juga melapangkan jalan keluar agar kebijakan yang melenceng kembali ke jalan yang benar.Mendukung bisa juga menyokong segala kebijakan negara bila itu maslahat bagi rakyat. Dukungan rakyat akan melempengkan eksekusi berbagai kebijakan negara. =Fakih Amyal/rah