e Paper Koran Madura 17 Mei 2014

KAMIS

KORAN MADURA

Palu Hakim Diketuk, Budi Mulya Terpuruk VONIS BUDI MULYA Budi Mulya adalah mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Hukuman 17 tahun penjara Denda Rp 800 juta subsider 8 bulan kurungan Membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 1 miliar.

1

vonis hakim tipikor (Rabu, 16 Juli 2014)

Menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara Denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan penjara

DALIL HUKUM Budi Mulya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Olah data dari pemberitaan Koran Madura Grafik: Ach. Sunandar

1

0328-6770024 KAMIS 17 JULI 2014 | No. 0404 | TAHUN III www.koranmadura.com

17 JULI 2014 | No. 0404 | TAHUN III ECERAN Rp. 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

VONIS BUDI MULYA. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya (kanan) bersama Istrinya Anne Mulya saling berpelukan usai sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (16/7). Budi Mulya divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

KORAN MADURA Sumenep 2KORAN

Berita Utama

KAMIS 17 JULI 2014 No. 0404 | TAHUN III

KAMIS 17 JULI 2014 | No. 0404 | TAHUN III

MADURA

J

10 Tahun Penjara untuk Budi Mulya Vonis Hakim Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum JAKARTA-Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhi hukuman pidana 10 tahun penjara kepada terdakwa kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya.

Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Tak cuma itu, majelis juga menjatuhkan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan kepada Mantan Deputi Gubernur bidang 4 atau bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa BI tersebut. “Menyatakan terdakwa, secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ujar Ketua Majelis Hakim Afiantara saat membacakan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (16/7).

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut Budi Mulya dengan hukuman 17 tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsider 8 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut Budi Mulya untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1 miliar.

Budi Mulya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Majelis Hakim menilai, Budi Mulya terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom elaku Deputi Gubernur BI, Siti Chalimah Fadjrijah selaku Deputi Gubernur bidang VI Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, (Alm) S Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur bidang VII Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang BPR dan Perkreditan, Muliaman Darmansyah Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang 5 BI, Hartadi A Sarwono selaku mantan Deputi Gubernur Bidang 3 BI, Ardhayadi M selaku mantan Deputi Gubernur Bidang 8 BI, serta Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK), dan Hermanus Hasan Muslim dan Robert Tantular selaku pemilik Bank Century.

“Perbuatan itu adalah kelalaian dalam penetapan bank gagal berdampak sistemik dan pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebesar Rp 689 miliar dan Penyertaan Modal Sementara sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century,” ujar Afiantara.

Majelis hakim mempertimbangkan sejumlah hal dalam

VONIS BUDI MULYA. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya (tengah) bersama Istrinya Anne Mulya (kiri) dan Anaknya Nadya Mulya (kanan) saling berpelukan usai sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (16/7). Budi Mulya divonis 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan.

vonis ini. Pertimbangan yang memberatkan adalah perbuatan Budi Mulya kontraproduktif dalam upaya pemberantasan korupsi, merusak citra Bank Indonesia, tidak menjadi teladan, tidak mengakui perbuatan, dan kerugian negara sangat besar.

Sedangkan berlaku sopan selama persidangan dan memiliki tanggungan keluarga menjadi pertimbangan yang meringankan bagi Budi Mulya.

Sempat terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) seorang

anggota majelis hakimterkait vonis tersebut. Yakni hakim anggota 2, Anas M. Pada intinya, Anas berpendapat bahwa Budi Mulya harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa KPK. “Dakwaan yang kabur dan batal demi hukum, sehingga harus dibebaskan dari semua hukuman,” kata hakim Anas.

Merespon vonis tersebut, Budi Mulya yang tampil mengenakan batik coklat menyatakan banding.

Sementara itu, Jaksa KPK menyatakan pikir-pikir. “Terima kasih yang mulia majelis hakm. Saya

Budi Mulya menyatakan banding atas keputusan yang mulia majelis hakim,” katanya.

Budi mengklaim jika dirinya hanya menjadi korban atas kebijakan yang berujung masalah ini.

Sebab itu, KPK harus menelusuri dan membongkar lebih jauh jika ada pihak memanfaatkan kebijakan century. “Kalau ada penumpang gelap dalam kebijakan, itu yang harus dikejar, jangan saya, saya mengabdi di bidang moneter.

Kita harus cari kebenaran yang sebenarnya,” tegasnya. =GAM/ABD

KEPEMIMPINAN RI

Capres Terpilih Harus Jalankan Amanat Konstitusi JAKARTA-Ketua Kajian Sistem Ketatanegaraan MPR RI Ja’far Hafsjah berharap caprescawapres terpilih harus menjalankan program pembangunan lima tahunnya sesuai dengan amanat konstitusi, UUD NRI 1945. Sebab, visi dan misi yang disampaikan ke KPU maupun dalam debat capres beberapa waktu lalu itu sebagai awal program untuk membangun Indonesia ke depan. “Caprescawapres sudah menyampaikan visi dan misi ke KPU dan dalam debat capres beberapa waktu lalu itu tentu harus sejalan dengan amanat konstitusi, UUD NRI

1945. Hanya saja saya kecewa karena dalam debat capres itu tidak ada materi konstitusi negara,” tegasnya dalam membuka acara ‘Reformasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional-Perspektif Otonomi daerah dan Pembangunan Pedesaan’ di Gedung PBNU Jakarta, Rabu (16/7).

Hadir sebagai pembicara antara Ketua FPG MPR RI Rully Chairul Azwar, dan Abdul Malik Haramain dari FPKB DPR RI. Padahal lanjut Ja’far, konstitusi itu harus terlebih dahulu dipahami oleh capres-cawapres.

Dulu memang ada Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN.

“Tapi pasca reformasi ada amandemen yang menginginkan prubahan di mana MPR RI bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, maka GBHN tak digunakan lagi. Tapi, ada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Menengah (RPJM),” ujarnya.

Karena itu kata Ja’far presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan bukan lagi oleh MPR RI, sehingga presiden tidak lagi menjadi mandataris MPR RI, agar terwujud check and balances. “Untuk saling mengontrol, mengawasi, tak ada lagi yang menjadi super power, Untuk itu,

tugas MPR RI berubah hanya mengamandemen dan menetapkan UUD 1945, melantik presiden dan wapres terpilih, dan tak lagi menyusun GBHN,” tambah politisi Demokrat itu.

Demikian pula anggota DPR RI yang dipilih langsung oleh rakyat dengan 77 daerah pemilihan (Dapil) yang menghasilkan 560 anggota DPR RI, ditambah dengan anggota DPD RI dari 34 provinsi daerah pemilihan atau 136 anggota DPD RI, yang semuanya merupakan anggota MPR RI. “Mereka itulah yang menyusun arah pedoman pembangunan negara melalui UU

RPJP 25 tahunan,” katanya.

Ja’far menyontohkan negeri Tiongkok yang sudah menjalankan 12 tahun Repelita-nya.

Dengan penduduk 1,35 miliar jiwa, membuka lapangan kerja sampai 9 persen. Namun rakyat yang tergolong miskin masih 12 persen atau sekitar 300 juta jiwa.

“Nah, Indonesia kalau mau menjadi negara maju, cerdas, adil, makmur dan sejahtera dengan tingkat kemiskinan yang kecil, maka tetap program pembangunannya tetap harus berpijak pada konstitusi, Pancasila, mengawal NKRI dan Kebhinnekaan,” pungkasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 170404 JULI 2014 KAMIS 17 JULI 2014 | No. | TAHUN III No. 0404 | TAHUN III

KPK Diminta Selidiki Fuad Amin PPATK Mestinya Melacak Transaksi Keuangan Mantan Bupati dan KPUD Bangkalan JAKARTA-Capres Jokowi-JK tidak memperoleh satu suara pun di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Tim sukses calon presiden nomor urut dua ini menduga ada intimidasi yang sistematis di kabupaten tersebut hingga perolehan suara nol.

Mereka juga mengendus keterlibatan Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Ja’far dan mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin.

“Hingga saat ini ada 181 kepala desa yang belum dilantik, padahal sudah bertahun-tahun menjabat. Sehingga mereka sangat bergantung dan takluk kepada Bupati,“ jelas Satgas Relawan Anti Pilpres Curang, Viktor Sirait, di Markas Timkamnas Jokowi-JK, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (16/7).

Menurut dia, meski sudah tidak menjabat bupati, Fuad Amin masih punya pengaruh di Bangkalan sehingga mampu mengendalikan dan mengatrol suara lawan Jokowi. Begitu juga Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan, yang dinilai punya peran besar untuk mengatur perolehan suara tersebut. Fauzan Jafar diduga merupakan orang dekat Fuad Amin. Kini tahta Fuad diteruskan sang anak, Makmun Ibnu Fuad.

“Banyak kecurangan dalam Pilpres yang perlu disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelanggaran yang paling kampungan terjadi di Bangkalan. Kasus ini hendaknya segera ditangani

KPK. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tidak boleh tinggal diam,” katanya.

Atas temuan mereka, Timses Jokowi mendesak agar Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan (KPK) menelusuri apakah ada dana mencurigakan yang masuk pada keduanya. Dengan begitu dapat diketahui ke mana keduanya berafiliasi. “KPK juga hendaknya menelusuri dan menyidik ketiganya Fuad Amin dan anaknya serta Fauzan Jafar karena sikap Bawaslu tidak tegas bahkan menutup-nutupi,”tegasnya.

Senada dengan Sirait, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menemukan adanya ancaman kepada ratusan kepala desa di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Isi ancaman, mereka tidak akan dilantik jika tak memilih caprescawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. “Kami mendapat rekaman yang serius,

33

Kasus Korupsi Haji

Komisi Antirasuah Periksa Istri Mantan Menteri Agama

bahwa ada pergerakan secara massif pada sejumlah kepada desa, lebih dari 100 kepala desa untuk pilih pasangan nomor urut satu (Prabowo-Hatta),” kata Direktur Eksekutif LPI Boni Hargens di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (16/7).

Indikasi Kecurangan Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Girindra Sandino, menduga ada kecurangan masif, terstruktur, dan sistematis, dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 di 17 tempat pemungutan suara (TPS) di Kelurahan Ketapang Barat, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, 9 Juli lalu. Karenanya, dia menuntut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), cermat menyelidiki kasus hasil perhitungan suara 17 TPS dalam lembar C1 yang terunggah di situs KPU. Dalam formulir C1 hasil perolehan di 17 TPS itu terlihat kejanggalan. Pasalnya, tak ada satu pun dari seluruh pemilih di Keluruhan Ketapang Barat yang memilih Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Walhasil, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 100 persen suara.

“Jika masalah itu hanya ditanggapi permisif dan hanya kekeliruan human error, Pilpres ternoda, bahkan legitimasi politiknya terancam,” katanya. =GAM/ABD

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Haris Azhar memberi keterangan pada wartawan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (15/7).

Mereka melapor dan memberi dukungan pada KPK untuk pengusutan dugaan politik uang dan kecurangan dalam Pilpres 2014 yang melibatkan kepala daerah dan birokrat.

WARDATUL ASRIAH, istri mantan Menteri Agama Suryadharma Ali diperiksa KPK terkait kasus korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013 di Kementerian Agama.

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013 di Kementerian Agama. Kali ini lembaga antirasuah itu memeriksa istri mantan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali (SDA), Wardatul Asriah. “Ya ditanya soal haji,” kata wanita yang akrab disapa Asri itu di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/7).

Selain Wardatul, sejumlah saksi lain juga diperiksa yakni menantu SDA, Rendhika Deniardy Harsono dan Ketua Angkatan Muda Kabah PPP Joko Purwanto berikut istrinya, Deasy Aryani Larasati. Selain itu, ajudan menteri yang berasal dari Polri, Ivan Adhitira juga bakal ikut diperiksa KPK. Sejumlah saksi yang diperiksa KPK ini diduga merupakan rombongan haji gratis. Rombongan yang diberangkatkan oleh Kementerian Agama mayoritas merupakan kerabat dan kolega sang menteri kala itu.

Dalam kasus dugaan korupsi ini, KPK telah menetapkan SDA sebagai tersangka. Dia diduga telah menyalahgunakan wewenang dan melakukan perbuatan melawan hukum selaku Menteri Agama.

Asri mengaku ditanyai 10 pertanyaan terkait kasus yang menjerat kementerian yang pernah dipimpin suaminya itu. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah soal fasilitas haji gratis bersama Suryadharma ke Mekkah pada 2012 lalu. “Tadi sudah dikonfirmasi ke penyidik,” kata Asri.

Asri yang diperiksa kurang lebih 5 jam itu lebih banyak tersenyum ketimbang komentar.

Dalam kasus dugaan korupsi ini,

KPK telah menetapkan SDA sebagai tersangka. Dia diduga telah menyalahgunakan wewenang dan melakukan perbuatan melawan hukum selaku Menteri Agama.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 KUHPidana.

SDA ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 22 Mei 2014 lalu saat masih menjabat Menteri Agama. Dia kemudian mundur dari jabatannya di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa hari kemudian.

Saat ini posisi Menteri Agama digantikan oleh Lukman Hakim Saifuddin yang merupakan Wakil Ketua Umum DPP PPP. Tak Rela Sementara itu, terkait dengan rencana KPK yang akan menahan SDA sebelum Hari Raya Idul Fitri atau lebaran tahun 2014 ini, Asriah mengaku tak rela. Bahkan Asriah sempat terkejut saat awak media mengkonfirmasi hal itu kepadanya. Dia lantas berharap hal itu tak menimpa suaminya. “Yah jangan dong,” ucap Asriah.

Asriah tak menampik merasakan kesedihan pasca Suryadharma ditetapkan tersangka. Sebab itu, dia berharap supaya suaminya tak ditahan jelang lebaran ini. “Ya sedih lah, namanya istri masak ngga sedih,” imbuhnya. =GAM/ABD

4

Nasional

KORAN MADURA

KAMIS 17 JULI 2014 | No. 0404 | TAHUN III

Tolak Diaudit Dewan Etik Puskaptis dan JSI Dikeluarkan dari Persepi JAKARTA-Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) memberhentikan dua lembaga survei yakni Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dan Jaringan Survei Indonesia (JSI) setelah keduanya tidak bersedia diaudit proses perhitungan cepat pada pemilu presiden 2014.

Penolakan kedua lembaga ini membuktikan mereka tidak memliki iktikad baik untuk mempertanggungjawabkan kegiatan ilmiah yang sudah menimbulkan kontroversi di masyarakat.

“Ini menunjukkan dua lembaga survei tersebut, tidak transparan dan tidak profesional. Dewan etik memutuskan JSI dan Puskaptis melanggar kode etik dan dikeluarkan dari keanggotaan Persepi,” ujar Ketua Dewan Etik Persepi, Hari Wijayanto di Jakarta, Rabu (16/7).

Tim Audit Independen yang dibentuk Dewan Etik Puskaptis beranggotakan Dr Hari Wijayanto (Ketua Dewan Etik Persepi), Prof Dr Hamdi Muluk (Anggota Dewan Etik Persepi), Rustam Ibrahim (Ketua Badan Pengawas LP3ES), Dr Jahja Umar (Pakar Psikometri), dan Prof Dr Komaruddin Hidayat (mantan Ketua Panwaslu RI).

Menurut Hari, Dewan Etik Persepi melakukan audit terhadap tujuh lembaga survei anggotanya menyusul adanya perbedaan hasil hitung cepat yang signifikan pada pemilu presiden 2014.

Dari tujuh lembaga survei tersebut, kata dia, lima lembaga survei memiliki kesimpulan yang sama serta dua lembaga survei

lainnya memiliki kesimpulan berbeda, pada hitung cepat pemilu presiden 2014.

Kelima lembaga survei yang kesimpulannya sama adalah, CSIS dan Cyrus Network, SMRC dan Lembaga Survei Indonesia, Indikator Politik Indonesia, Populi Center, dan Pol Tracking Institute.

Menurut Hari, kelima lembaga survei tersebut hadir memenuhi undangan dan mempresentasikan proses penetapan sampel, pengambilan data, hitung cepat, dan manajemen hitung cepat. “Karena itu, terhadap kelima lembaga survei dilakukan audit,” katanya.

Kemudian, dua lembaga survei lainnya yang kesimpulannya berbeda adalah, Puskaptis dan JSI, tidak diaudit, karena utusan JSI hanya menyampaikan surat serta Puskaptis tidak hadir. “Karena JSI hanya menyampaikan surat dan Puskaptis tidak hadir, sehingga tidak bisa diaudit,” katanya.

Anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk menegaskan, lembaga survei yang bekerja secara profesional dan netral dengan melakukan pengambilan sampel, data, dan melakukan hitung cepat didasarkan kaidah ilmiah, maka kesimpulannya akan sama. “Kalaupun ada

Ketua Dewan Etik Persepi, Hary Wijayanto (kanan), bersama anggota dewan etik Persepi, Hamdi Muluk (tengah), dan tim independen yang juga pakar psikometri, Jahja Umar (kiri), memberi keterangan pers seusai sidang dewan etik Persepi mengenai audit lembaga-lembaga survei anggota Persepi atas hasil hitung cepat Pilpres 2014 di Jakarta, Rabu (16/7). perbedaan, hanya perbedaan lokasi sampelnya, sehingga hasilnya hanya berbeda sangat tipis,” jelasnya.

Secara terpisah, pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Armando melihat ada keanehan yang sulit dibayangkan ketika melihat quick count oleh empat lembaga survei yang hasilnya berbeda dengan quick count delapan lembaga yang selama ini sudah dikenal kredibilitas dan presisinya.

Dia mencontohkan dua dari empat lembaga survei yang hasil hitungan cepatnya berbeda yakni

Puskaptis dan Indonesia Research Centre (IRC). “IRC, dia adalah lembaga yang dimiliki oleh MNC, dia enggak masuk di asosiasi manapun. Kemudian, kantor Puskaptis ini engak ada. Kan enggak bisa dibayangkan itu kan,” ungkap Ade di Jakarta, Rabu (16/7).

Ade kemudian menyoroti bagaimana dinamika terakhir sebagaimana diberitakan pasca Poltracking mengungkap alasan pembatalan kontrak penayangan quick count dengan TV One. Ade mengaku tidak bisa membayangkan bagaimana pada saat

pelaksanaan pilpres yakni tanggal 9 Juli saja kontrak antara TV One dengan Puskaptis belum jelas, bagaimana itu bisa melakukan quick count. “Bagaimana melakukan quick count, kalau di hari terakhir saja kontraknya enggak ada.

Itu kan sudah sulit dibayangkan bagaimana persiapannya,” ujarnya.

Menurut Ade, kalau quick count dilakukan dengan benar, maka hasilnya prediksi mengenai hasil akhir penghitungan KPU dan pada umumnya tidak ada perbedaan signifikan jika metodologinya sama dan benar. =GAM/ABD

TUNJANGAN HARI RAYA

H-7 Tidak Bayar THR, Perusahaan Kena Sanksi JAKARTA- Pemerintah meminta kepada seluruh perusahaan memberikan tunjangan hari raya (THR) sepekan sebelum lebaran.

Jika tidak, maka perusahaan tersebut dimungkinkan dapat sanksi pidana lima tahun. Karena itu, perusahaan jangan bermain-main dengan tidak memberikan THR kepada para pekerjanya, mengingat pemberian THR sudah menjadi kewajiban perusahaan setiap tahun.

“Sebaiknya segera dilaporkan ke Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas-dinas Tenaga Kerja. Pengusaha bisa dikenakan sanksi hukum karena melanggar Undang-undang 13 tahun 2003,” kata Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (MPO KSBSI), Rekson Silaban di Jakarta, Rabu (16/7).

Dia meminta perusahaan untuk tidak bermain-main dengan tidak memberikan THR kepada para pekerjanya. “Jika dilaporkan kepada Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker, perusahaan bisa dikenakan sanksi pidana,” terangnya.

Rekson mengimbau kepada para buruh untuk melaporkan jika perusahaan tidak memenuhi kewajibannya membayarkan THR. “KSBSI, siap melakukan mediasi antara pekerja dengan perusahaan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat menyatakan, pemberian THR kepada setiap pekerjanya merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan. “Artinya, seluruh pekerja berhak mendapatkan THR. Besaran THR yang

diberikan kepada pekerja sebanyak satu bulan gaji,” kata Ade. Menurutnya, pemberian THR tidak menjadi kendala bagi API dan merupakan hal yang wajar lantaran besaran THR yang diberikan hanya satu bulan gaji.

“Sekarang sudah banyak yang membagikan THR. Kan, pabriknya mau tutup H-7 Lebaran. THR sudah menjadi peraturan, jadi THR itu harus dikasih tidak ada yang tidak dapat,” ujarnya.

Ade mengatakan, API selalu melakukan pengawasan terhadap anggotanya dalam pemberian THR. “Ini dilakukan agar setiap perusahaan yang tergabung dalam API dipastikan memberikan THR kepada setiap pekerjanya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kementerian

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menerjunkan 2.384 personil pengawas ketenagakerhaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memantau pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya (THR) di perusahaan. “THR keagamaan merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada para pekerjanya.

Oleh karena itu, pelaksanaannya harus diawasi dengan ketat dengan melibatkan pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenakertrans, Suhartono di Jakarta, Rabu (16/7).

Suhartono menambahkan, jumlah personil tersebut nantinya akan menangani sekitar 216.547 perusahaan. Pengawas ketenagak-

erjaan yang saat ini tengah bertugas terdiri dari pengawas umum 1.460 orang, pengawas spesialis 361 orang, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 563 orang.

Lebih jauh dia menuturkan, pengerahan pengawas ketenagakerjaan ini dilaksanakan agar pembayaran THR berlangsung lancar, konsisten dan tepat waktu oleh semua perusahaan. Sehingga, tercipta suasana hubungan kerja yang harmonis dan kondusif.

“Kepastian pembayaran THR tepat waktu, yaitu paling lambat H-7 sebelum Hari Raya Lebaran akan membuat pekerja/buruh dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik sehingga diharapakan memacu peningkatan produktivitas perusahaan,” ungkapnya.=GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 17 KAMIS JULI 2014|NO. 17 0404|TAHUN JULI 2014III

NO. 0404 | TAHUN III

55

BANK INDONESIA

BI Sudah Cetak Uang NKRI Puluhan Juta Lembar

MENDAPAT INSENTIF PAJAK. Managing Director Sinar Mas Gandi Sulistiyanto (empat kiri) berbincang bersama Direktur PT. OKI Pulp and Paper Mills Suhendra Wiriadinata (kiri), Direktur PT. Energy Semesta Mas Grace Kirdhana (dua kiri), Direktur APP Gitary Firgia (tiga kiri), Direktur Energy Semesta Mas Tan Itjhang (dua kanan) dan Direktur PT. OKI Pulp and Paper Mills (kanan) sebelum menghadiri jumpa pers di Jakarta, Rabu (16/7). Sinar Mas melalui PT Energi Sejahtera Mas yang bergerak di bidang industri oleokimia terbarukan mendapatkan insentif pajak dari pemerintah melalui keputusan Menteri Keuangan No. 271/KMK.011/2014 pada tanggal 27 Juni.

Bank Singapura Diduga Bentuk Kartel Valas BI: Semua Potensi Kartel Masih Bisa Dihindari JAKARTA-Bank Indonesia (BI) belum mau merespon terkait dugaan bank-bank Singapura membentuk kartel penentuan nilai tukar Dolar Singapura lebih mahal terhadap mata uang lain. Bank sentral mengaku praktik yang berpotensi merugikan kurs Rupiah itu bisa dicegah seandainya masyarakat menukarkan uang di bank lokal.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menjelaskan Indonesia menganut rezim kurs mengambang. Selain itu, sudah ada undang-undang mengamanatkan agar transaksi melibatkan Rupiah dilakukan di wilayah NKRI. Artinya, pilihan menukarkan Rupiah ke Dolar Singapura sebetulnya paling ideal dilakukan masyarakat di bank atau penyedia jasa keuangan dalam negeri.

“Itu masalah tukar menukar saja kan, di bank-bank lainnya juga menyediakan penukaran juga.

Kalau menukar Rupiah dengan valuta asing adanya di Indonesia, jadi kalau di luar, Rupiah tidak ditransaksikan, kata Tirta di Jakarta, Rabu (16/7).

Dugaan kartel itu dimunculkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Rekan di Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) pada Senin (14/7), memberitahukan indikasi cabang bank-bank besar Singapura di pelbagai pelosok dunia bersepakat menetapkan nilai tukar Dolar Singapura dengan harga mahal dari harga pasar.

Kasus serupa, dalam temuan awal ACCC, turut menimpa Ringgit Malaysia, Dong Vietnam, dan Baht Thailand.

KPPU langsung bergerak cepat untuk memeriksa perilaku penetapan harga beli kurs Dolar Singapura di Tanah Air. “Ini sedang diperiksa di Australia, kemudian Australia menanyakan pada kita,

apakah KPPU akan masuk ke sini, karena bisa jadi terjadi di Indonesia. Saya bilang kita sedang pelajari, kata Ketua KPPU Nawir Messi.

Bila terbukti, kebijakan bankbank Singapura itu bisa merugikan WNI hendak ke Singapura atau belanja dalam mata uang Singapura. Sebab mereka harus membeli mata uang itu dengan sangat mahal. Pengusaha Tanah Air juga akan terbebani, lantaran nilai ekspor kita ke Negeri Singa itu menjadi lemah.

Tirta mengingatkan, semua potensi kartel ini seandainya memang benar, masih bisa dihindari.

Caranya, jangan menukarkan Rupiah ke bank asal Singapura.

“Kalau begitu kan pilihannya ada di masyarakat. Kenapa harus beli di Bank Singapura, kan bank lain juga menyediakan jasa penukaran uang, bukan hanya bank, pedagang valuta asing juga sama.

Tinggal masyarakat pilih saja mana kursnya yang lebih menguntungkan,” pungkasnya. =GAM

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mengaku sudah menyiapkan semuanya terkait penerbitan uang baru Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang akan diluncurkan pada 17 Agustus 2014 bertepatan dengan hari peringatan Kemerdekaan Indonesia. Untuk tahap awal, jumlah uang NKRI yang akan dicetak bank sentral mencapai puluhan juta lembar.

Namun BI tidak bisa secara detail menyebutkan berapa angka pasti yang akan dicetak di tahap awal dan tahap berikutnya. “Nyetaknya juga sudah banyak, kan nggak cuma 1000 dan 2000 lembar saja yang dicetak, tapi kita cetak puluhan juta lembar,” jelas Deputi Gubernur BI a Ronald Waas, saat mengunjungi lokasi layanan penukaran uang tunai di lapangan IRTI Monas, Jakarta, Rabu, 16 Juli 2014.

Dia memastikan, uang NKRI tunggu tanggal 17 Agustus, persiapannya sudah semua dan tinggal terbit. “Tinggal dicetak saja,” urainya.

Lebih lanjut dia menambahkan, uang baru NKRI ini sudah dipesan ke Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) dan menurutnya, uang NKRI ini, dicetak dalam bentuk uang kertas semuanya. “Bentuknya uang kertas semua, untuk semua nominal akan dikeluarkan. Dari mulai pecahan Rp1000 sampai dengan Rp100 ribu,” papar Ronald.

Oleh sebab itu, dalam penerbitan uang NKRI ini Bank Indo-

nesia akan mengeluarkan aturan terkait dengan uang baru NKRI yang akan diterbitkan pada 17 Agustus 2014. “Saya rasa kan semua uang yang diterbitkan oleh BI harus ada peraturannya. Nah, BI akan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) untuk uang NKRI ini,” tutupnya.

Upal Lebih lanjut dia mengimbau masyarakat untuk tidak membeli uang di tepi-tepi jalan, karena dikhawatirkan akan memperoleh pecahan uang palsu (upal).

Terlebih lagi, data bank sentral menunjukkan bahwa setiap satu juta lembar uang terdapat lima lembar uang palsu. “Kami imbau masyarakat untuk menukarkan uang pecahan yang lebih kecil ke tempat-tempat resmi.

Selain terjamin keasliannya, juga gratis,” kata Ronald.

Dia mengatakan, sejak 30 Juni-25 Juli 2014 BI telah memfasilitasi jasa penukaran uang secara gratis di lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta yang bekerjasama dengan 14 bank. Selain itu, kata dia, sejumlah kantor bank juga melayani penukaran uang secara gratis.

Ronald memperkirakan, kebutuhan uang di saat Ramadan dan Lebaran mencapai Rp118 triliun, namun BI menyiapkan dana hingga mencapai Rp190 triliun. “Setiap tahun (kebutuhan uang) naik 15 persen, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” imbuh Ronald. =GAM

BURUH ROKOK TERIMA THR. Buruh linting rokok menunjukkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) di pabrik rokok PT. Dajrum, Kudus, Jateng (15/7).

Pembagian THR kepada 56961 buruh itu guna meringankan beban para buruh dalam memenuhi kebutuhan saat Idul Fitri.

6

Ekonomi

KORAN MADURA

KAMIS 17 JULI 2014|NO. 0404|TAHUN III

OJK Gandeng KPPU

Awasi Praktik Monopoli

TUKAR UANG BARU. Nasabah menukarkan uang rupiah pecahan kecil di lapangan IRTI Monas, Jakarta, Rabu (16/7). Bank Indonesia (BI) menyediakan 14 mobil penukaran uang yang melayani warga hingga 25 Juli mendatang.

Perbankan Indonesia Terlalu Gemuk dengan Ukuran Kecil JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menilai langkah merger yang dilakukan dunia perbankan adalah sebuah tren yang dapat menciptakan perbankan yang sehat, kuat, dan besar. Langkah merger ini bahkan sudah menjadi tren dan menglobal dilakukan oleh Amerika, Eropa, dan Asia.

“Apa yang dilakukan Malaysia dengan CIMB nya dan dua finance institusion yang lain memang mengarah kepada sebuah arsitektur perbankan yang besar dan tren itu sebenarnya global bukan hanya dilakukan di Malaysia tetapi Amerika, Eropa, dan sekarang Asia,”ujar Menko Perekonomian di Kementerian Perekonomian, di Jakarta, Rabu (16/7).

Karena itu, dia berharap kedepan perbankan Indonesia dapat mengarah pada tren menciptkan perbankan yang besar dan kuat, sehingga bisa bersaing bukan hanya dengan bank-bank di dalam negeri tetapi juga bankbank asing.

Saat ini, sambung dia, perbankan di Indonesia terlalu gemuk dengan ukuran kecil, bahkan bank terbesar di Indonesia tidak masuk jajaran top 10 di kawasan Asean. Bank Mandiri yang merupakan bank terbesar di Indonesia hanya menempati posisi 11 di Asean.

Namun,sambung dia, pemerintah tidak bisa memaksakan perbankan untuk melakukan merger, lantaran perlu persetujuan dari pemegang saham.Tetapi harusnya pemegang saham tidak perlu takut persentase sahamnya kecil pada sebuah bank hasil merger karena secara nilai akan lebih besar, sehingga dengan merger ini

akan menimbulkan efisiensi dan peningkatan produktivitas.

Pemerintah, tuturnya, akan tetap mendorong iklim agar pemilik bank di Indonesia melakukan konsolidasi seperti melalui merger, sehingga bisa dihasilkan bank yang kuat di dalam negeri. Diharapkan sebelum Asean Economic Community untuk perbankan pada tahun 2020 perbankan di Indonesia bisa lebih kuat. “Indonesia tidak perlu khawatir, tidak terlalu (ketinggalan) karena bank di Malaysia tidak berpengaruh di Indonesia.

Justru bank Malaysia menganggap Bank di Indonesia adalah bank yang atraktif, sehingga bank-bank besar masuk ke Indonesia dengan pangsa pasar yang cukup besar,”imbuhnya.

Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo berharap agar industri perbankan nasional dapat mencontoh Malaysia dalam memperbesar perbankannya, dengan melakukan

konsolidasi untuk membentuk satu bank yang kuat dan sehat untuk ekspansi bahkan ke negaranegara anggota Asean.

Ia mengatakan konsolidasi merupakan hal yang penting untuk memperkuat perbankan nasional. Apalagi, saat ini menyambut dilangsungkannya Masyarakat Ekonomi Asean. “Memang Indonesia sejak krisis saat itu, terus membangun kesiapan dari sektor perbankan. Diharapkan nanti saat Asean Economic Community dengan melakukan itu (konsolidasi) dapat membuat perbankan nasional hadir di tengah negara-negara Asean lainnya,”jelasnya.

Sebelumnya, bank terbesar kedua di Malaysia CIMB Group tengah merencanakan merger dengan RHB Capital dan Malaysia Building Society. Langkah ini diambil pemerintah setempat untuk membentuk bank terbesar di negara tersebut. =GAM

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sepakat melakukan kerjasama mengenai Pengaturan dan Pengawasan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Sektor Jasa Keuangan. Nota Kesepahaman ini berawal dari sejumlah hal yang menjadi concern bersama KPPU dan OJK, antara lain mengenai permasalahan/ potensi permasalahan yang terjadi akibat pengembangan kegiatan usaha dan penjualan produk jasa keuangan oleh lembaga jasa keuangan yang dapat menimbulkan perbedaan tindakan yang dilakukan oleh OJK dan KPPU dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. “Kami menyadari adanya kebutuhan untuk memiliki tingkat pemahaman yang setara terhadap ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan di sektor jasa keuangan, dan melakukan harmonisasi peraturan yang terkait dengan hal tersebut,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad di Jakarta, Rabu (16/7).

Secara umum, jelasnya tujuan Nota Kesepahaman ini, bertujuan untukmelakukan kerjasama dan koordinasi secara proporsional sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dalam rangka pengaturan dan pengawasan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat di Sektor Jasa Keuangan.

Selain itu, MoU ini juga dibuat gar keseluruhan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. “Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK dan KPPU sepakat untuk melakukan harmonisasi peraturan, penyusunan kajian dan penelitian bersama, pertukaran informasi dan data, saling membantu dalam menyediakan narasumber dan ahli, dan saling berkoordinasi dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan,” urainya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Salam Songkem

Dosa Manipulasi ilpres 2014 menyisakan banyak masalah. Berbagai dugaan kecurangan terjadi nyaris menyebar di semua daerah. Termasuk salah satunya di Madura, terutama di Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Di Bangkalan tercium kejanggalan di 20 TPS yang menyebar di beberapa desa dari sejumlah kecamatan. Juga di Sampang terdapat 17 TPS, dan di Pamekasan ada 18 TPS yang perlu ditelusuri lebih seksama. Barangkali juga di kabupaten lain di Madura, kecurangan itu bukan mustahil terjadi, meski tetap perlu dibuktikan.

Manipulasi data perolehan suara pasangan Jokowi-JK terasa sangat kuat, sebab pasangan nomor urut 2 tidak memperoleh suara sama sekali di beberapa TPS tersebut. Perolehan suara merata mengalir utuh ke pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo-Hatta. Dosa politik dengan adanya manipulasi data semakin kuat dengan adanya angka partisipasi warga pemilih yang mencapai seratus persen di sejumlah TPS tersebut.

Bila benar, kecurangan yang terjadi dapat dipastikan ada dalang yang mengendalikan secara rapi. Karena memang tidak mungkin merebak tanpa ada yang mengendalikan. Tentu saja, siapa otak intelektual di balik terjadinya dosa politik yang terjadi secara terstruktur di sejumlah penyelenggara pemilu mulai dari tingkat hilir hingga hulu sangat perlu ditelusuri. Setidaktidaknya untuk menimbulkan efek jera dan menekan terjadinya kecurangan di setiap pemilu yang akan datang.

Manipulasi data yang terjadi secara masif di sejumlah daerah menjadi cikal bakal terjadinya dosa politik lainnya, bahkan awal dari bobroknya tata kelola negara dan pemerintahan Indonesia.

Bila dosa politik melalui proses pemilu ini masih terjadi, jangan pernah berharap negara dan pemerintahan Indonesia terbebas dari masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN akan terus berakar kuat di negeri ini, siapa pun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Republik ini apabila diantarkan ke Istana melalui manipulasi data, kampanye hitam, dan politik uang, meskipun biasanya sulit dibuktikan.

Meskipun tidak semuanya, panwas dan saksi, juga independensi penyelenggara pemilu tampaknya perlu diberdayakan. (*)

KORAN MADURA

Opini

KAMIS 17 JULI 2014 No. 0404 | TAHUN III

KAMIS 17 JULI 2014 | No. 0404 | TAHUN III

77

Melihat Tradisi Kecurangan Pemilu di Sampang ----- Bagian II Habis----Pada saat pelaksanaan Pemilihan Legislatif di tahun 2014 yang barusa saja digelar, ada dua peristiwa yang semakin menambah daftar kecurangan pelaksanaan pemilu di Sampang.

P

ertama, pemungutan suara ulang untuk 19 TPS di dua kecamatan yakni Kecamatan Robatal dan Ketapang.

Rekomendasi Bawaslu soal pemungutan suara ulang dikeluarkan setelah menemukan sejumlah kejanggalan dalam Pemilu legislatif 9 April 2014 lalu. Dari hasil investigasinya, Bawaslu mendapati TPS yang tidak layak di Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang dan Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal. Selain itu, 100 persen pemilih di hampir 17 TPS memberikan suara untuk satu calon tertentu. Padahal, di sana terdapat pemilih yang buta huruf.

Mengetahui hal itu, Bawaslu memutuskan terjadinya pelanggaran substansial sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang. Walaupun semapt ditunda beberapa kali karena mendapatkan penolakan, akhirnya KPU berhasil melaksanakannya pada tanggal 28 April 2014.

Kedua, penghitungan surat suara ulang 9 (sembilan) desa di Kecamatan Kedungdung pada tanggal 06 Juli 2014. Perintah hitung ulang itu sesuai hasil Keputusan MK dalam sidang kasus perselisihan hasil pemilihan umum yang dilayangkan oleh Partai Nasdem Sampang.

Ada sembilan desa di Kecamatan

Kedungdung yang diperintahkan MK untuk dilakukan proses penghitungan surat suara ulang, karena diduga terjadi pencurian dan penggelembungan suara. Perolehan Partai Nasdem di beberapa desa kosong padahal versi partai nomor urut 1 tersebut, perolehan suara partai tidak kosong. Hasilnya, ketika dilakukan hitung ulang banyak ditemukan surat suara yang tidak tercoblos dan tidak sah sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran suara yang cukup signifikan. Dua caleg yang sebelumnya masuk dalam daftar pemilik jatah kursi akhirnya tergusur.

Melihat catatan peristiwa di atas, maka tidak salah jika kemudian dikatakan bahwa praktik-praktik kecurangan telah menjelma dari perilaku penyimpangan menjadi perilaku tradisi.

Layaknya posisi sebuah konstruksi tradisi dalam masyarakat, maka praktek-praktek tersebut amat sulit dihilangkan. Praktek kecurangan telah menjadi bagian yang melekat dari oknumoknum penyelenggara maupun kelompok masyarakat lainnya.

Praktek kecurangan telah terdengar sebagai kabar biasa bukan lagi kabar yang memalukan.

Praktek kecurangan telah menjadi titik temu antara kelompok kepentingan, kelompok modal dan kelompok penyelenggara yang sulit untuk dilawan. Bahkan perlawanan pada kecurangan hanya dianggap sebagai teriakan di hutan belantara.

Kondisi ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa selama ini pelaku-pelaku curang belum pernah tersentuh oleh hukum. Walaupun beberapa catatan peristiwa pemilu ulang di atas menampakkan dengan jelas telah terjadi kecurangan, namun tidak pernah ada seorangpun yang mendapatkan hukuman. Akhirnya, oknumoknum pelaku curang merasa kebal hukum dan tak pernah akan jera. Tidak hanya itu, bahkan dalam pengamatan penulis di lapangan, oknum-oknum

pelaku curang yang berada di dalam sistem masih tetap saja dipakai dan difungsikan sebagai penyelenggara pemilu. Meskipun di momentum-momentum pemilu sebelumnya sangat jelas bahwa oknum-oknum tersebutlah pelakunya.

Oleh karena itu, guna melakukan amputasi terhadap tradisi curang dalam setiap pemilu di Kabupaten Sampang maka sangat diperlukan komitmen dan tindakan tegas dari aparatur penegak hukum, pengawas dan penyelenggara pemilu. Ketiga elemen ini menjadi wajib menjadi pioner dan penggerak utama dalam upaya melakukan amputasi kecurangan pemilu di Sampang.

Bagi,aparatur penegak hukum hendaknya dapat melakukan investigasi secara mendalam dan melakukan penindakan hukum secara tegas tatkala melihat terjadinya kecurangan yang subtansial semisal pencurian dan penggelembungan suara baik di TPS,PPS maupun PPK. Hal ini dimaksudkan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku apalagi saat ini sudah ada aturan tindak pidana pemilu yang menguatkannya.

Bagi aparatur pengawas pemilu juga harus bertindak lebih cepat dan proaktif dalam melakukan identifikasi dan investigasi pelanggaran maupun penyimpangan pelaksanaan pemilu. Apabila dalam pemantauan mendapatkan praktekpraktek kecurangan yang mengarah pada pidana pemilu maka Panitia Pengawas Pemilu (Pan-

waslu) mesti sesegara mungkin memberikan rekomendasi pada aparat penegak hukum untuk menindaklajuti temuan tersebut. Dan yang terakhir, bagi Aparatur penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) wajib memperketat sistem rekrutmen panitia di bawahnya dengan jalan melakukan “pembersihan� terhadap oknum-oknum penyelenggara terbukti bermasalah mulai dari tingkat PPK sampai KPPS. KPUD harus berani menghilangkan prasyarat bahwa untuk menjadi PPS di tingkat desa harus mendapatkan rekomendasi dari kepala desa. Kesemuanya ini hanya langkah awal dari sekian banyak langkah yang harus ditempuh untuk menjaga kualitas demokrasi di Sampang. Wallahu alam bis showab=

Kondisi ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa selama ini pelaku-pelaku curang belum pernah tersentuh oleh hukum. Walaupun beberapa catatan peristiwa pemilu ulang di atas menampakkan dengan jelas telah terjadi kecurangan.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail. com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

KAMIS 17 JULI 2014 No. 0404 | TAHUN III

KAMIS 17 JULI 2014 | No. 0404 | TAHUN III

OPINI 8

REKAPITULASI SUARA

Ada Interupsi Saksi

ant/rudi mulya

REKAPITULASI SUARA KABUPATEN KEDIRI. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri mencatat hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 tingkat Kabupaten di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu (16/7).

Jokowi-JK Kembali Menang Mutlak Saat Coblos Ulang KEDIRI - Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut dua, Joko Widodo - Jusuf Kalla kembali menang mutlak saat pencoblosan ulang di TPS 9, Desa Pandantoyo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) TPS 9, Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Pitoyo menyebut pasangan itu mendapatkan suara mutlak dengan perolehan suara 159 suara, mengalahkan suara calon nomor urut satu, Prabowo-Hatta dengan hanya mendapatkan suara sebanyak 45 suara dalam pencoblosan ulang.

"Hari ini rekap selesai, dan langsung diserahkan ke KPU," katanya.

Di TPS 9, Desa Pandantoyo tersebut, jumlah daftar pemilih tetap yang terdata sebanyak 298 pemilih. Dari jumlah keseluruhan, suara sah dari dua pasangan calon diketahui sebanyak 204, ditambah delapan lainnya suara yang tidak sah.

Kemenangan dalam pen-

coblosan, sebelum dilakukan pencoblosan ulang di TPS itu juga diraih oleh pasangan Jokowi-JK. Perolehan suara pasangan nomor urut dua itu mencapai 162 suara, sementara pasangan nomor urut satu, Prabowo-Hatta hanya 57 suara. Saat itu, juga diketahui suara tidak sah mencapai enam suara.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri Sapta Andaruisworo mengatakan sudah meminta kepada panitia segera mengirimkan hasil rekapitulasi itu ke KPU. Nantinya, hasil rekapitulasi itu akan direkap ulang saat proses rekap di tingkat KPU. "Nanti langsung rekap total di KPU, dan akan dibuatkan berita acara," katanya.

Proses pelaksanaan pencoblosan ulang di TPS 9, Desa

Pandantoyo itu berlangsung dengan lancar. Tingkat partisipasi warga yang memberikan hak suara juga cukup tinggi.

Dari 298 DPT, diketahui 212 warga yang memberikan hak suaranya.

Nanti langsung rekap total di KPU, dan akan dibuatkan berita acara,�

Sapta Andaruisworo Ketua KPU Kabupaten Kediri

Pelaksanaan pencoblosan ulang itu juga mendapatkan kawalan yang ketat dari polisi. Selain itu, pemantau "independen", dari perwakilan tim sukses calon Presiden calon Wakil Presiden, juga turut hadir. Mereka mengawal

mulai dari awal sampai proses penghitungan selesai.

Pencoblosan ulang itu dilakukan atas rekomendasi dari Panwas Kabupaten Kediri, pascaditemukannya warga yang mencoblos dua kali. Warga yang bernama Anis Tri Pujiana itu mencoblos di TPS 8, Desa Jagul, serta TPS 9, Desa Pandantoyo.

Panwas hanya merekomendasikan untuk pencoblosan ulang, sebab kasus itu karena adanya kesalahan administrasi. Ia mendapatkan surat undangan dobel, dan yang dilakukannya tidak termasuk perbuatan melawan hukum.

Perbuatannya telah dikaji dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu Presiden 2014 di Kabupaten Kediri diikuti sebanyak 1.182.255 pemilih yang tersebar di 344 desa yang ada di 26 kecamatan. Aspirasi mereka disalurkan di 4.170 tempat pemungutan suara (TPS). = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

SURABAYA - Rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2014 di Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (16/7), diwarnai interupsi dari saksi pasangan capres/cawapres nomor satu Prabowo-Hatta.

"Kami mempermasalahkan kejanggalan surat edaran KPU Surabaya berupa Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DKPTb)," kata saksi Pasangan Capres/ Cawapres Nomor 1 Arief Indrianto dalam rapat pleno Rekapitulasi suara Pilpres di KPU Surabaya.

Menurut dia, warga Surabaya harus mengetahui dan mendapatkan kejelasan dulu terkait pemilih ganda yang masuk dalam DKPTb. Dijelaskan Arif, kejanggalan tersebut dalam pilpres sangat mempengaruhi perolehan suara.

Ia mengatakan jika tidak ada perbaikan dan kejelasan, akan mencederai demokrasi di Kota Surabaya. "Ini yang tidak boleh terjadi, makanya KPU harus memberi penjelasan sebelum melanjutkan rekapitulasi suara pilpres," katanya.

Arief mengatakan jika terbukti terdapat pelanggaran, pihaknya mengusulkan pencoblosan ulang di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Diketahui ada sekitar 136 pemilih DKPTb di 136 TPS di 24 kecamatan.

"Tentunya di 136 TPS itu harus diulang," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin mengatakan pemberian kesempatan pemilih memberikan hak suara dalam Pilpres dengan KTP atau keterangan domisili sudah sesuai dengan aturan KPU untuk memberikan kesempatan dan melayani warga untuk menyampaikan hak suaranya.

Robiyan mengatakan tidak ada aturan yang ditabrak KPU Surabaya dalam menjalankan pilpres. "Itu yang kami jalankan, tidak ada tabrakan aturan yang dikeluarkan KPU Surabaya," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 17 JULI 2014 | No. 0404 | TAHUN III

Sebaiknya Bangunan TOW Dibongkar SURABAYA - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya mendesak bangunan terbengkalai di depan Terminal Tambak Osowilangun (TOW) yang dikelola PT Bintang Osowilangun (PT Maspion Grup) segera dibongkar.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim mengatakan sebaiknya bangunan terbengkalai sejak 1995 itu dibongkar dan aset tanahnya ditarik Pemkot secepatnya.

"Ini karena pemiliknya PT Maspion Grup belum melanjutkannya. Bangunan itu tidak hanya membuat pemandangan di kawasan TOW tidak sedap dipandang mata, tapi juga menutupi bagian depan terminal bus dan

angkutan kota (angkot) TOW," katanya Rabu (16/7).

Menurut dia, pihaknya mempertanyakan masalah ini sebab ini merugikan masyarakat, sekaligus Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Seharusnya, kata dia, Pemkot sudah memngambil kebijakan atas kondisi itu. Apalagi, lahan yang didirikan bangunan oleh PT Maspion adalah lahan milik Pemkot yang disewakan kepada PT Maspion. Se-

hingga Pemkot tinggal menarik lagi lahannya tersebut.

Pada 2012 lalu, lanjutnya, dewan juga sudah menggelar rapat dengar pendapat masalah ini. Namun, kendalanya waktu itu sewa lahan milik Pemkot yang disewa PT Masipon itu belum berakhir atau berakhir pada akhir 2012.

Namun, kata dia, faktanya hingga saat ini lahan milik Pemkot Surabaya belum dikembalikan PT Maspion. Atas kondisi itu, komisi C akan mempertanyakan kembali tentang keseriusan Pemkot dan PT Maspion untuk mengembalikan lahan Pemkot tersebut.

Sebab, bila masalah ini dibiarkan persoalannya bisa menjadi

PILPRES

PEREBUTAN SUARA

SURABAYA - Panitia Pengawas Pemilu Kota Surabaya tidak merekomendasikan coblos ulang di 136 tempat pemungutan suara yang terdapat daftar pemilih khusus tambahan sebagai mana usulan saksi dari pasangan capres-cawapres nomor satu Prabowo-Hatta.

Ketua Panwaslu Surabaya Wahyu Hariyadi mengatakan Panwaslu telah melakukan penelitian atas temuan di lapangan dari kejanggalan pelaksanaan Pilpres 2014 yang digelar 9 Juli lalu.

"Temuan-temuan tersebut telah dimasukkan dalam rekomendasi Panwaslu kepada KPU Surabaya. Jadi, Panwaslu sudah menindaklanjuti temuan yang disampaikan oleh tim sukses Capres/Cawapres," katanya, Rabu (16/7).

Menurut dia, dari hasil penelitian ditemukan 136 pemilih di 136 TPS yang tersebar di 24 Kecamatan yang direkomendasi untuk dilakukan penelitian oleh KPU Surabaya.

Dengan demikian KPU Surabaya bisa menindaklanjuti rekomendasi temuan Panwaslu tanpa mengganggu jalanya rekapitulasi hasil suara Pilpres.

"Silahkan Rekapitulasi dilanjutkan, semua laporan temuan dari saksi yang disampaikan sudah ditindaklanjuti," katanya.

TRENGGALEK - Tim pemenangan Prabowo-Hatta di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, mengakui kemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam perebutan suara pemilihan presiden (Pilpres) di daerah tersebut, 9 Juli 2014.

"Kalau di sini (Trenggalek) kami akui kalah, tapi tidak untuk suara secara nasional," kata Ketua DPC Gerindra Kabupaten Trenggalek, Nurhadi, Rabu (16/7).

Pernyataan itu dia sampaikan di sela kegiatan rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang digelar KPU Trenggalek di Hotel Jaas, Trenggalek.

Menurut Nurhadi, selisih suara antara capres yang ia dukung (Prabowo SubiantoHatta Rajasa) dengan kubu pasangan Jokowi-JK terpaut cukup jauh.

Hasil laporan saksi-saksi yang disebar di 1.500 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 157 desa/kelurahan 14 kecamatan, kata dia, tak satupun yang melaporkan adanya permasalahan atau kejanggalan dalam proses rekapitulasi di tingkat KPPS, PPS, maupun PPK. Kesan legowo juga ditunjukkan Agus Wahyudi, saksi dari kubu tim pemenangan PrabowoHatta saat mengikuti proses

Tak Ada Rekomendasi Coblos Ulang

Wahyu Hariyadi

Ketua Panwaslu Surabaya Saat ini, rekapitulasi hasil suara Pilpres KPU Surabaya sedang berlangsung. Untuk TPS yang terdapat DKPTb dilakukan buka kotak suara.

Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifan mengatakan Panwaslu tidak merekomendasikan adanya coblos ulang, cuma diminta untuk mencermati TPS yang terdapat DKPTb. "Tidak ada coblos ulang. Kita diminta mencermati saja," katanya.

Ia berharap rekapitulasi yang digelar KPU Surabaya kali ini berjalan lancar. "Jika perlu hari ini selesai," ujarnya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

masalah hukum dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) bisa menanganinya. "Itu sama saja menelantarkan aset negara. Kalau menelatarkan aset negara pelanggarannya apa saja, ya, saya kira ada unsur pidana dan perdatanya.

Jadi, aset negera tetap aset negara dan tidak bisa dibua main-main," ujarnya.

Aset tanah tersebut disewa selama 20 tahun oleh PT Maspion rencana semula untuk bangunan Plaza. Akan tetapi semenjak disewa hingga jangka waktu sewa habis tahun 2012 lalu hingga sekarang PT Maspion tidak bertindak apa-apa terhadap bangunan tersebut.

9

"Sudah setahun masa sewa habis lahan belum juga dikembalikan, itu yang akan kami tanyakan ke bos PT Maspion," katanya.

Kabag Humas Pemkot Surabaya Moch Fikser mengatakan dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan aset tersebut prosesnya harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Apabila Menteri Dalam Negeri tidak bisa memberikan persetujuan kerja sama pemanfaatan aset maka aset tanah harus dikembalikan ke Pemkot Surabaya dalam kondisi kosong.

Namun PT Bintang Osowilangun tidak bersedia membatalkan perjanjiannya sehingga Pemkot Surabaya menempuh jalur hukum.

Fikser mengatakan wali kota berencana akan memanfaatkan aset tanah di depan terminal TOW untuk perluasan TOW. Ini dikarenakan kebutuhan bangunan dan fasilitas di terminal TOW masih cukup banyak yang perlu dibangun. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Tim Prabowo-Hatta Mengakui Kemenangan Jokowi-JK rekapitulasi suara dari 19 PPK untuk dirangkum menjadi suara kabupaten.

Dengan nada berseloroh, saksi dari PKS Trenggalek ini berkata kepada saksi Jokow-JK, Guswanto, bahwa kemenangan mutlak perolehan suara pasangan capres/cawapres nomor urut 2 tersebut tidak mungkin diganggu gugat.

Kalau di sini (Trenggalek) kami akui kalah, tapi tidak untuk suara secara nasional,�

Nurhadi

Ketua DPC Gerindra Kabupaten Trenggalek "Sudahlah, mau dibagaimanapun juga (di sini) tetap Jokowi yang menang," selorohnya disambut gelak-tawa para tamu undangan yang lain.

Kendati sempat muncul interupsi dilayangkan oleh kubu saksi tim Prabowo-Hatta maupun Jokowi-JK, proses rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten yang digelar KPU Trenggalek berlangsung

lancar.

Kedua kubu pada akhirnya menyetujui keseluruhan hasil rekapitulasi setelah beberapa perbedaan perhitungan diselesaikan dengan melakukan kroscek dokumen perhitungan suara.

Sesuai hasil akhir rekapitulasi, pasangan nomor urut 1 Prabowo-Hatta memperoleh 140.980 suara, sementara kubu pasangan nomor urut 2 memperoleh 267.772 suara.

Total daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana data KPU Trenggalek tercatat sebanyak 565.643 suara.

Dari jumlah itu, kata Ketua KPU Trenggalek, Suripto, angka partisipasi pemilih angka kehadiran atau partisipasi pemilih tercatat mencapai 408.752 orang, dengan suara tidak sah tercatat sebanyak 3.276 suara.

Berdasar rekapitulasi yang sama, Pasangan Jokowi-JK tercatat menang di seluruh kecamatan di Trenggalek dengan margis selisih suara cukup besar.

"Alhamdulillah proses rekapitulasi secara keseluruhan berjalan lancar tanpa ada masalah. Tidak ada keberatan dari kedua kubu saksi," kata Suripto. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 17 JULI 2014 | No. 0404 | TAHUN III

Prabowo Minta Pendukungnya Menahan Diri SURABAYA - Calon Presiden Prabowo Subianto meminta kepada para pendukungnya untuk menahan diri jika terjadi intimidasi menyusul belum selesainya proses penghitungan suara pada pemilihan Presiden 9 Juli 2014.

ant/rudi mulya

PENYEBAB KEMACETAN ARUS MUDIK LEBARAN. Sejumlah kendaraan melintas di jalan yang rusak dan pembangunan jembatan yang amblas di Jalan utama Provinsi Jatim yang melintas di kawasan Papar, Kediri, Jawa Timur, Rabu (16/7). Perbaikan jalan utama arus mudik lebaran yang menghubungkan wilayah Kabupaten Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, dan Kabupaten Trengalek tersebut di targetkan selesai pada 6 bulan kedepan. Akibat perbaikan jalan itu dapat di pastikan jalan tersebut penyebab kemacetan pada arus mudik lebaran mendatang mengingat jalan tersebut hanya bisa di lewati satu jalur saja.

"Kami meminta kepada para pendukung untuk senantiasa menahan diri jika mendapatkan intimidasi. Tetapi, jangan sekali-kali gentar atau takut," katanya saat melakukan pertemuan dengan pendukung di Rumah Nusantara, Surabaya, Rabu (16/7).

Ia mengatakan, dirinya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya yang ada di Surabaya karena berdasarkan penghitungan masih menang untuk wilayah Jawa Timur dan juga pusat.

INFRASTRUKTUR

Jalur Kereta Api Ditinjau JEMBER - Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono meninjau jalur kereta api dari Kabupaten Jember menuju Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, untuk memastikan kelayakan sarana dan prasarana transportasi itu dalam rangka angkutan Lebaran 2014.

"Kami melihat kondisi terowongan di sepanjang jalur kereta api Jember-Banyuwangi untuk apakah bangunannya masih aman atau tidak untuk dilintasi," tutur Wamenhub usai menyaksikan penerbangan perdana Garuda Indonesia di Bandara Notohadinegoro, Kabupaten Jember.

Bambang bersama rombongan dari Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan juga memantau titik-titik jalur rel kereta api yang rawan terkena longsor dan banjir di sepanjang jalur tersebut.

Pengecekan itu juga dilakukan untuk mengetahui apakah ada jalur yang berbahaya dan belum teratasi atau tidak untuk dilintasi.

"Ini sekaligus untuk mengecek kesiapan kereta api menjelang masa mudik dan balik Lebaran 2014. Sebenarnya tidak hanya kereta api, namun semua

Ini sekaligus untuk mengecek kesiapan kereta api menjelang masa mudik dan balik Lebaran 2014. Sebenarnya tidak hanya kereta api, namun semua moda transportasi lain akan dilakukan pengecekan secara bertahap mulai bus, pesawat, angkutan laut dan kereta api,�

Bambang Susantono Wamenhub

moda transportasi lain akan dilakukan pengecekan secara bertahap mulai bus, pesawat, angkutan laut dan kereta api," katanya.

Untuk angkutan bus, lanjut dia, dilakukan pengecekan kendaraan dan tes urine kepada sopir. Petugas juga akan mengecek kelaikan angkutan laut, begitu juga pesawat dan untuk kereta api.

Kemenhub juga memantau jalur kereta api yang akan digunakan sebagai jalur mudik dan balik.

"Seperti di sepanjang jalur Jember-Banyuwangi, ada beberapa titik rawan longsor yang harus diwaspadai. Titik yang rawan longsor itu antara lain ada di sekitar Garahan dan Gunung Gumitir di Kecamatan Silo Kabupaten Jember," katanya.

Kemenhub, kata dia, ingin memastikan seluruh moda transportasi pada saat memasuki masa angkutan lebaran siap untuk melayani penumpang dengan maksimal dan tidak ada kendala dalam arus mudik dan balik lebaran nanti.

Bambang memprediksi terjadi peningkatan jumlah penumpang pada angkutan mudik Lebaran 2014 dengan estimasi tertinggi akan terjadi pada transportasi udara yakni sebesar 3,5 persen.

Sedangkan kenaikan jumlah penumpang untuk transportasi darat, kereta api dan angkutan laut sebesar 3,0 persen, serta bus sebanyak satu persen.

Informasi yang dihimpun di lapangan, Wamenhub juga akan melanjutkan pemantauan terhadap angkutan laut dan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi dan Pelabuhan Gilimanuk di Bali. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Saya berjuang dalam pemilihan presiden secara gigih demi memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran dan memperjauangkan masa depan Indonesia supaya aman bagi anak-anak dan cucu,�

Prabowo Subianto Calon Presiden

"Saya berjuang dalam pemilihan presiden secara gigih

demi memperjuangkan nilainilai kebenaran, keadilan, kejujuran dan memperjauangkan masa depan Indonesia supaya aman bagi anak-anak dan cucu," katanya.

Ia mengatakan negara Indonesia memang kaya tetapi sangat ironi kekayaannya selalu diambil oleh bangsa lain.

Dan kalau ada yang memperjuangkan dan membela bangsa selalu mendapatkan intimidasi.

"Saya ingin bangsa Indonesia ini bisa berdiri di atas kaki sendiri. Baik kepada bangsa lain itu bagus, tetapi tidak menjadi pembantu dari bangsa lain," katanya.

Pemilihan Presiden ini juga seperti halnya pertandingan sepak bola ada wasit, ada penjaga gawang dan juga ada pemain yang ikut dalam pertandingan.

"Jangan sampai pertandingan sepak bola tersebut wasitnya oleh diri sendiri, gol nya dibuat sendiri. Itu yang tidak baik," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, dirinya tidak ingin gembargembor untuk mengklaim kemenangan pada pemilihan Presiden ini dan harus menghormati Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan hasil penghitungan suara.

"Sekali lagi saya meminta kepada seluruh elemen untuk bersabar karena bersabar itu bukan berarti lemah dan bukan berarti bisa dipermainkan dengan sembarangan," katanya.

Sebelum datang ke Rumah Nusantara, rombongan Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sempat mengunjungi kiai di Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur.

Pada pemilihan Presiden ini diikuti oleh dua pasang calon masing-masing Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 17 JULI 2014 | No. 0404 | TAHUN III

11

SAAT LEBARAN

Waspadai Dua Titik Kemacetan SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mewaspadai dua titik lokasi kemacetan, masing-masing di Simpang Mengkreng, Nganjuk, dan Duduk Sampeyan, Gresik, pada saat Lebaran 1435 Hijriah.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Surabaya mengatakan Simpang Mengkreng menjadi titik macet terparah di Jatim, dikarenakan merupakan pertemuan jalur Jombang, Kediri, dan Nganjuk.

"Selain itu ada dua palang pintu kereta api yang tiap satu jam sekali ditutup juga menambah potensi kemacetan yang terjadi di wilayah tersebut," katanya Rabu (16/7).

Ia mengemukakan, untuk Duduk Sampeyan, merupakan satu-satunya jalur akses menuju Tuban, Lamongan, Bojonegoro dan menuju Jawa Tengah.

"Untuk mengatasi kemacetan tersebut, nantinya akan diberlakukan perlakuan khusus agar kemacetan bisa terurai di titik tersebut," katanya.

Ia mengatakan, persiapan infrastruktur jalan yang dilakukan Pemprov Jatim untuk digunakan jalur mudik juga sudah siap dan lokasi yang dianggap sebagai jalur rawan juga sudah disiapkan kameran pengintai.

"Hal tersebut dilakukan supaya pemudik bisa merasa aman ketika perjalan menuju ke kampung halaman masing-masing," katanya.

Ia mengatakan, untuk beberapa titik yang berpotensi mengalmai kemacetan, seperti di beberapa jembatan timbang, maka antrian di jembatan timbang akan diteruskan supaya lalu lintas bisa lancar.

"Pemprov juga menjamin akan tersedianya pasokan daging di Jatim menjelang lebaran mengingat adanya pasokan yang cukup banyak," katanya.

Ia mengatakan, jika hari biasa ada sekitar 1.200 ekor sapi yang disembelih, maka untuk menghadapi lebaran ditingkatakn menjadi 1.300-1.400 ekor sapi perharinya.

"Hal tersebut dilakukan supaya stabiltias harga kebutuhan pokok, khususnya daging sapi bisa terkendali menjelang lebaran," katanya.

Ia mengatakan, pada lebaran tahun inin dirinya juga melarang pegawai negeri sipil untuk menerima bingkisan dan juga menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

ant/seno

PENERBANGAN PERDANA GARUDA. Peserta Jember Fashion Carnaval (JFC) menyambut pesawat ATR 72-600 Garuda Indonesia di Bandara Notohadinegoro Jember, Jawa Timur, Rabu (16/7). Pesawat berkapasitas 70 orang itu melakukan penerbangan perdana rute Surabaya - Jember, sekaligus menandai beroperasinya Bandara Notohadinegoro Jember.

Saat Garuda Mendarat Mulus di Bandara JEMBER - Pesawat Garuda Indonesia bernomor GA 4303 mendarat mulus dan disambut oleh atraksi Jember Fashion Carnaval (JFC) di Bandara Notohadinegoro Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (16/7) pukul 10.05 WIB. Rombongan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Direktur Pemasaran dan Penjualan PT Garuda Indonesia (Persero) Erik Meijer dan Vice President Domestic Region 3 Jatim, Bali, Nusa Tenggara Garuda Indonesia Ari Suryanta yang turun dari pesawat disambut meriah oleh Bupati Jember MZA Djalal.

"Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Garuda Indonesia dan hari ini merupakan hari yang bersejarah karena pesawat komersial Garuda mendarat di Bandara Notohadinegoro Jem-

ber," kata MZA Djalal.

Ia berharap operasional bandara yang berada di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, tersebut bisa menjadi jembatan dengan kabupaten lain dan memangkas waktu perjalanan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember.

"Semoga penerbangan ini bisa lancar ke depannya. Saya mengajak masyarakat untuk memelihara dan memanfaatkan jalur penerbangan yang baru dibuka oleh Garuda dengan rute Jember-Surabaya," tutur Bupati

Jember dua periode itu.

Sementara Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan Bandara Notohadinegoro Jember merupakan bandara yang mendapat kehormatan dari pihak maskapai Garuda Indonesia, karena biasanya maskapai berpelat merah itu jarang menjadi maskapai pertama yang membuka rute di bandara perintis.

"Biasanya Garuda ini membuka rute jika sudah tahu pasar dari maskapai lain, namun untuk Jember sepertinya Garuda menangkap lebih dahulu pasar itu dan paling tidak mereka sudah mengetahui potensi pasar yang dimiliki oleh Jember," tuturnya.

Dengan beroperasionalnya Bandara Notohadinegoro, lanjut dia, bandara di Jember akan men-

jadi salah satu dari 230 bandara di Indonesia yang terhubung melalui jembatan udara.

"Ini terhubung tidak hanya dengan Surabaya, tapi juga berbagai mancanegara karena Garuda tidak hanya melayani domestik, tapi juga mancanegara," ucapnya.

Ia berharap beroperasinya Bandara Notohadinegoro Jember dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di daerah setempat untuk membangun relasi di luar, sehingga dapat mendongkrak perekonomian Jember.

Kedatangan Wamenhub sekaligus menandai peresmian operasional Bandara Notohadinegoro Jember dengan penerbangan perdana komersial oleh pesawat jenis ATR-72 600 yang berkapasitas 70 penumpang tersebut. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 KAMIS 17 JULI 2014|NO. 0404|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

TEMPAT WISATA

Pengunjung Wisata Bromo Sepi PROBOLINGGO – Beberapa pekan terakhir, pengunjung wisatawan objek wisata gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo terlihat sepi.

Salah satu faktor sepinya wisatawan tersebut, karena masih bulan puasa Ramadan.

Diperkirakan wisatawan Bromo baru terlihat normal setelah pasca lebaran nanti. “Sekarang kan masih bulan puasa. Jadi banyak masyarakat yang enggan keluar kemana-mana,” tutur seorang warga Desa Sukapura, Hari Purnomo kepada wartawan, Rabu (16/7).

Dia menjelaskan, sepinya wisatawan Bromo itu hanya wisatawan lokal. Sementara wisatawan mancanegara masih seperti biasanya.

“Kalau wisatawan dari luar masih seperti biasa. Jadi tidak ada pengaruh walaupun sekarang itu masih bulan puasa,” terang dia.

Biasanya, kata dia, pasca lembaran mendatang, pengunjung wisatawan lokal baru membludak. Karena banyak masyarakat yang hendak liburan setelah merayakan hari raya Idul Fitri.

Hal senada juga diakui warga lainnya, Yumar. Menurut dia,

bulan puasa wisatawan lokal obyek wisata gunung Bromo memang selalu sepi. Baru setelah pasca lebaran nanti, pengunjung akan membludak.

Bahkan, pengunjung yang hendak liburan tersebut, tidak hanya menaiki mobil. Tetapi banyak yang menaiki roda dua.

“Biasanya banyak yang dari luar Probolinggo yang liburan ke Bromo,” terang dia.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto saat dikonfirmasi sedang tidak ada di kantornya. Saat dikonfirmasi melalui ponselnya, hanya terdengar nada sambung dan tidak diangkat.

Sementara itu, wisatawan mancanegara yang hendak ke gunung Bromo banyak terlihat di terminal Bayuangga, Kota Probolinggo. Para turis yang hendak ke Bromo itu dengan mencalter mobil sewa yang sudah disediakan oleh pemilik rental.

Salah seorang pemilik rental, Yanto mengatakan, meski sekarang masih bulan puasa, namun para turis yang datang ke Bromo masih seperti biasanya. “Kalau turis yang ke Bromo masih normal. Mereka kan kebanyakan non muslim.

Jadi tidak berpengaruh meskipun sekarang masih bulan puasa,” tandasnya. =Muhammad Sugianto

KAMIS 17 JULI 2014 NO. 0404 | TAHUN III

REKAPITULASI

Berjaga di Tingkat Kota

PROBOLINGGO – Polres Probolinggo Kota mengawal ketat perjalanan suara hasil pemilu presiden dan wakil sejak dari tempat pemungutan suara hingga rapat pleno penghitungan tingkat kabupaten.

“Kita terus mengawal semua tahapan pilpres ini sampai selesai. Hingga rekapitulasi tingkat KPU, 16 Juli 2014 kita tetap menyiagakan personel di tempat penyimpanan sementara surat suara Pilpres 2014 untuk mengawal penghitungan di tingkat kota,”kata Kabag Ops Polres Probolinggo Kota, Kompol Muhamad Nasir, kepada wartawan, Rabu (16/7).

Menurutnya, jumlah personel pengawalan tidak tetap karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu. Khusus pada proses penghitungan dan perekapan hingga pengesahan suara tingkat kota, Polres Probolinggo Kota mengerahkan 126 personel, dan 1 peleton yang berjumlah 30 personel dari Kodim 0820 Probolinggo.

Mereka terdiri dari berbagai satuan seperti reserse, intelkam, satuan lalu lintas dan melibatkan anjing pelacak. Pengawalan juga telah dilakukan kepolisian setempat di semua tahapan pilpres yakni pendistribusian logistik, penghitungan suara di semua tingkatan hingga pengangkutan su-

rat suara dan logistik pilpres ke gudang KPU di Kota Probolinggo.

Pengawalan dimaksudkan untuk mengantisipasi kecurangan serta ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga pilpres 2014 berjalan lancar, aman dan sukses di semua tahapan.

Sementara Ketua KPU Kota Probolinggo H.Ahmad Hudri, mengatakan penghitungan suara di tingkat PPK sudah berakhir sejak tiga hari sebelumnya. Sebagai lanjutan dari proses tersebut sesuai jadwal Pilpres 2014, penghitungan suara di tingkat kota berlangsung pada 16 Juli 2014 di KPU. “Penghitungan suara di tingkat kota, kita lakukan sesuai jadwal penghitungan akan berlangsung selama tiga hari mulai Rabu (16/7).

Meski demikian kita akan mengupayakan secepatnya atau satu hari itu sudah selesai dilaksanakan,” katanya.

Menjelang rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat kota, KPU Kota Probolinggo mendapatkan bantuan pengamanan dan pengawalan ketat oleh aparat polri dan TNI. “Kita berharap pengawalan ini juga terus dilakukan oleh aparat tersebut hingga semua proses selesai dilaksanakan,”kata Ahmad Hudri. =M.Hisbullah Huda

Ada Klaim Tak Ada Laporan Pelanggaran Jika Ada Aduan Bakal Diarahkan ke Bawaslu Jawa Timur PROBOLINGGO - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Probolinggo, mengklaim pihaknya tidak mendapatkan laporan apapun yang masuk. Namun, jika selepas rekapitulasi suara pilpres ditingkat Kabupaten atau KPU selesai, ada laporan pelanggaran masuk kepada pihaknya maka akan diarahkan ke pihak Bawaslu Jawa Timur.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Probolinggo, Wiwit Agus Pribadi. Menurutnya sepanjang pelaksanaan pilpres baik sebelumnya maupun sesudahnya, tidak ada laporan yang masuk kepadanya bersifat laporan

pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu.“Tidak ada laporan, baik laporan dari timsukses pasangan capres nomor urut satu PrabowoHatta maupun laporan pelanggaran dari kubu pasangan Jokowi-JK,” terangnya kepada

wartawan, Rabu (16/7).

Menurutnya, laporan yang diajukan kepada pihak panwas tidak sebanyak pada pemilu legislatif pada 9 April lalu, jika dibandingkan dengan pilpres pada 9 Juli kemarin. Kalau dalam pileg kemarin sebelum hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, panwas dihujani laporan pelanggaran pemilu, baik yang sifatnya laporan administrasi maupun pidana.“Sepanjang pelaksanaan pilpres pihaknya tidak sama sekali memperoleh laporan,”papar Wiwit Agus

Pribadi.

Selanjutnya kalau ada laporan, kata Wiwit Agus Pribadi, pihaknya akan menerimanya dan diperoses setelah pelaksanaan Pilpres pada Rabu 9 Juli sampai dengan H+3 setelahnya. Namun jika melebih batas waktu yang di atur dalam aturan pemilu tersebut, panwas tak memiliki peran memprosesnya di kabupaten.“Kalau lebih dari hari itu, pihaknya akan melimpahkan laporan kebawaslu Provinsi,”pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 17 JULI 2014|NO. 0404|TAHUN III

13

MINUMAN KERAS

Peredaran Miras Masih Marak

SELESAI. Rekapiltulasi suara Pilpres 2014 tingkat Kabupaten Probolinggo, pasangan Jokowi JK berhasil memenangkan dari pasangan Prabowo-Hatta.

Jokowi Unggul di Probolinggo Perolehan Selisih 9.591 Suara PROBOLINGGO - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo telah selesai melakukan rekapitulasi suara pemilu Presiden (Pilpres). Dalam penghitungan pilpres di tingkat kecamatan, tampaknya suara pasangan nomor urut dua Jokowi-JK mengungguli perolehan suara dari pasangan nomor urut satu Prabowo-Hatta.

Pelaksanaan rekapitulasi suara itu, berlangsung di pendopo KPU Kabupaten Probolinggo sejak pukul 09.30 WIB dan selesai pada pukul 11.00WIB. Acara itu, dihadiri oleh komisioner KPU, Panwas, Pimpinan Daerah, Pimpinan partai politik, dan Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) sebanyak 24 kecamatan.

Perolehan pasangan nomor urut dua Jokowi-JK mendapatkan dukungan dari pemilih sebanyak 289.694 suara.

Sementara perolehan suara dari pasangan nomor urut satu Prabowo-Hatta mendapatkan dukungan sebanyak 280.103 suara. Kekalahan Prabowo

-Hatta dengan Jokowi –JK memang terbilang sedikit hanya selisih 9.591 suara dukungan pemilih.

Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, M. Zubaidi, men-

gatakan rekapitulasi Pilpres memang sudah selesai dilaksanakan mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), di tingkat Pantia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di desa dan kelurahan .

Bahkan pada Minggu (13/7) kemarin, rekapitulasi suara pilpres juga selesai ditingkat kecamatan se Kabupaten Probolinggo.“Untuk hari ini memang rekapitulsi untukm tingkat Kabupaten atau tingkat KPU,”paparnya.

Menurutnya, selepas dari rekapitulasi pihaknya akan segera mengirimkan data perolehan rekapitulasi itu ke KPU propinsi. Karena pikak KPU propinsi dalam waktu dekat akan melakukan rekap di tingkat Jawa Timur.“Sepanjang pelakasanaan rekap suara pilpres beralangsung aman dan kondusif. Tidak ada kendala apapun, bahkan prosenya bisa dibilang lancar dan aman,”ucap M.Zubaidi. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Peredaran minuman keras (miras) di bulan suci Ramadan marak beredar di sejumlah wilayah di Kota Probolinggo masih marak beredar. Hal ini terbukti setelah Operasi Cipta Kondisi untuk menciptakan situasi aman dan kondusif menjelang lebaran yang digelar jajaran Polres Probolinggo Kota berhasil menyita dan mengamankan ribuan miras dari berbagai tempat.

Kapolres Probolinggo Kota, AKBP. Iwan Setyawan, kepada wartawan, Rabu (16/7) menjelaskan ribuan miras yang berhasil disita itu dilakukan setelah adanya laporan masyarakat jika masih yang dijual bebas menjelang ramadan.

“Setelah laporannya kita terima, langsung kita mengambil tindakan mendatangi lokasi yang dimaksud, ternyata memang benar ribuan miras kita sita diberbagai lokasi,”jelas AKPB.Iwan Setyawan.

Dirincikan hasil Operasi Cipta Kondisi selama satu bulan, Polres Probolinggo Kota berhasil menangani 99 kasus, dan mengamankan 160 orang.

Sedangkan minuman keras (miras) yang berhasil disita sebanyak 1.750 botol miras impor dan tradisional jenis cukrik yang dikemas dalam botol minuman.

Selain itu, ada juga miras kemasan berbagai merek diantaranya Bir Putih (Anker Stout), Angker Bir Putih, jenis Dayak Dos dan Lavormix.

“Miras itu disita di daerah yang masuk wilayah hukum Polres Probolinggo Kota, yang diambil dari sejumlah warung yang ada, melalui operasi yang dilakukan beberapa Polsek”papar AKBP. Iwan Setyawan.

Ribuan liter dan botol Miras itu, kata AKBP.Iwan Setyawan, selanjutnya akan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar dan ditumpahkan ke tanah dengan turut disaksikan sejumlah terkait dan tokoh masyarakat setempat. “Hal ini dilakukan guna meminimalisir gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat khususnya pada bulan suci ramadhan dan Pemilihan Presiden,”paparnya.

Untuk itu, kedepannya pihak aparat Polri akan mengintensifkan razia dengan menyasar daerah-daerah yang dianggap ada peredaran miras.

“Ini untuk menjaga kesucian ramadhan dan menjelang lebaran dengan melakukan operasi khususnya terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota,”ujar AKBP. Iwan Setyawan. =M.Hisbullah Huda

DISITA. Ribuan miras yang berhasil diamankan jajaran Polres Probolinggo Kota dari hasil Operasi Cipta Kondisi menjelang puasa dan lebaran.

KORAN MADURA 14KORAN

KAMIS 17 JULI 2014 | No. 0404 | TAHUN III

MADURA

lahraga

Muenchen Akan Lepas Toni Koos MUENCHEN-Bayern Muenchen membenarkan bahwa Toni Kroos akan dilepas pada jendela transfer musim panas ini dengan harga yang pas, setelah pemain itu tampil gemilang bersama Timnas Jerman di Piala Dunia 2014 dan mempersembahkan gelar juara dunia.

S

ejauh ini Real Madrid berminat pada pemain ini.

Kedua klub pun sedang dalam proses pembicaraan untuk mentransfer pemain yang tidak mendapat tempat di skuat utama Pep Guardiola itu pada musim lalu.

Meski demikian, banyak pihak yang meyakini bahwa Muenchen dan Madrid sudah sepakat untuk memboyong pemain ini ke Santiago Bernabeu sesaat setelah final Piala Dunia Minggu (13/7) lalu. Tetapi Bayern menegaskan bahwa hingga saat ini mereka belum mencapai kesepakatan dengan klub berjulukkan “Los Blancos” itu. Dan, selama belum ada kesepakatan, Kroos masih menjadi pemain Muenchen. “Belum ada kesepakatan, tetapi dia akan dijual dengan harga yang pantas. Yang bisa saya konfrimasi adalah bahwa Toni dan kami sedang berbicara dengan Real Madrid,” kata Chief Executive Bayern Muenchenn Karl-Heinze Rummenigge.

Bayern akhirnya setuju berbicara tentang penjualan pemain ini karena kontrak Kroos di Allianz Arena sudah hampir berakhir dan Kroos sendiri tidak ingin memperpanjang kontraknya dengan tim berjulukkan “The Hollywood” itu. “Jelas bahwa kami tidak ingin kehilangan seorang pemain dengan status bebas transfer tahun depan. Kami memiliki tanggung jawab terhadap masa depan keuangan klub kami. Saya bergerak pada koridor itu. Kami tidak bisa mencapai kesepakatan baru dan kita tidak bisa melakukan transfer langsung setelah Piala Dunia.

Tetapi ini pasti akan terjadi,” ucapnya lagi.

Costa Bergabung Chelsea Dari Inggris dilaporkan, Chelsea akhirnya mengikat

striker Atletico Madrid Diego Costa dengan durasi kontrak selama lima tahun. Penandatanganan Kontrak dilakukan Selasa (15/7) setelah merampungkan seluruh proses transfer senilai 38 juta euro dengan pemain tersebut.

Costa adalah bomber andalan Atletico Madrid musim lalu.

Dia mencetak 35 gol bersama klub Ibukota Spanyol itu dan mempersembahkan gelar juara La Liga serta tembus hingga final Liga

Champions. Dia juga sangat berperan saat menyingkirkan Chelsea di semifinal Liga Champions musim 2013-2014. “Setelah bermain melawan Chelsea musim lalu, saya tahu bahwa tim ini sangat berkualitas,” ucapnya pemain Tim Nasional Spanyol kelahiran Brasil itu.

Meski bersinar di Atletico, Costa gagal memperlihatkan penampilan impresifnya saat berseragam Spanyol pada Piala Dunia 2014. “La Furia Roja” harus angkat koper lebih awal setelah tersingkir di fase grup seusai dikalahkan Belanda 5-0 dan Cile 2-0. Mereka hanya menang pada laga terakhir yang tidak menentukan lagi melawan Australia. =SKY SPORTS/CAROL AJI

BINTANG JERMAN. Gelandang internasional Jerman yang bermain untuk Bayern Muenchen Toni Kroos dikabarkan akan bergabung Real Madrid pada pekan ini. Hari ini, Kroos dikabarkan telah berada di Spanyol untuk membicarakan detail transfernya.

KAMIS 17 JULI 2014 No. 0404 | TAHUN III

14

TRANSFER PEMAIN

M’Vila Resmi ke Inter ROMA - Pemain tengah Prancis Yann M’Vila secara resmi dikontrak Inter Milan dari Rubin Kazan, demikian diumumkan klub Serie A itu, Selasa.

“Kini sudah resmi, Yann M’Vila menjadi pemain Inter. Ia akan diperkenalkan pada media Sabtu depan,” kata Inter melalui akun Twitter resmi mereka.

Klub belum mengumumkan secara rinci tentang ikatan kontrak pemain berusia 24 tahun ini, tapi sepertinya M’Vila akan menjalani musim perdananya di Giuseppe Meazza sebagai pemain pinjaman dengan opsi pembelian permanen di akhir musim. =ANT/DAR

FC Porto Datangkan Indi dan Tello

FC Porto resmi mendapatkan dua pemain muda potensial untuk memperkuat sektor penyerangan dan pertahanan mereka musim depan. Penyerang muda Barcelona Cristian Tello datang dengan status pinjaman selama dua tahun, sementara bek internasional Belanda Brumo Martins Indi didapat dengan status permanen.

“Barcelona dan Porto telah mencapai kesepakatan untuk peminjaman Cristian Tello untuk dua musim mendatang dengan opsi pembelian bagi klub Portugal.

FC Barcelona dapat membatalkan opsi pembelian di perjanjian setelah musim pertama,” demikian pernyataan resmi Barcelona yang dilansir di laman klub.

Perihal kedatangan Tello ke FC Porto sudah beredar beberapa hari terakhir. Namun, berbeda dengan kabar sebelumnya, Tello didapat dengan status pinjaman selama dua musim dengan opsi permanen di musim berikutnya. Meski demikian, Barcelona memiliki klausul

untuk membatalkan kesepakatan peminjaman setelah satu musim.

Sementara itu, bek internasional Belanda Bruno Martins Indi mengumumkan sendiri kepindahannya dari Feyenoord Rotterdam ke FC Porto, yang disampaikannya melalui situs resmi klub, Selasa.

Indi akan berada di Estadio O Dragao selama empat musim.

Tidak ada rincian tentang kepindahan pemain berusia 22 tahun itu, yang membantu tim nasional Belanda berada di urutan ketiga Piala Dunia Brazil lalu.

“Rasanya sudah waktunya untuk pindah klub,” katanya.

“Saya sudah bermain lebih dari 100 kali bagi Feyenoord dan kini sudah berpengalaman dalam laga Piala Dunia. Saya selalu mengatakan, bila saya kelak pindah harus menemukan hal bagus dalam karir saya dan juga bagi klub. Kepergian saya bernilai baik dari sisi finansial bagi Feyenoord dan saya menemukan tantangan baru di Portugal,” katanya.=ANT/DAR

KORAN MADURA

lahraga

A

MSTERDAM Legenda sepakbola Belanda yang juga pemain dan pelatih legendaris Barcelona, Johan Cruyff, tidak yakin Lionel Messi, Neymar Jr, dan Luis Suarez akan menjadi trio maut klub La Liga tersebut musim depan. Pasalnya, ketiga pemain ini terlalu individualistik. Cruyff yang juga pernah membela Barcelona sebagai pemain melihat, kehadiran Suarez di Camp Nou justru akan mengubah gaya permainan “El Barca”.

Liverpool menjual Luis Suarez ke Barcelona menyusul aksi memalukan pemian Uruguay itu pada Piala Dunia 2014 lalu. Pada laga terakhir Grup D melawan Italia, dia menggigit bek “Gli Azzuri” Giorgio Chiellini. Pascakejadian tersebut, Suarez dijatuhi hukuman oleh Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA dengan tidak bermain pada 9 pertandingan FIFA dan tidak boleh aktif dalam dunia sepakbola

KORAN MADURA

KAMIS 17 JULI 2014 | No.170404 TAHUN III KAMIS JULI |2014

No. 0404 | TAHUN III

15 15

Suarez Akan Matikan Gaya Bermain El Barca selama empat bulan. Selain itu, Suarez langsung diusir dari Brasil.

Tanpa Suarez, Uruguay pun kalah dari Kolombia di babak 16 besar.

Meski terlibat kasus tersebut, Barcelona tetap berani membelinya dengan harga yang sangat fantastis yaitu 75 juta pound. Menanggapi kehadiran Suarez, Cruyff berujar, “Saya tidak bisa melihat bagaimana Barca akan terus mempertahankan gaya permainan yang sama dengan fokus pada permainan tim bila Messi, Neymar, dan Luis Suarez berada di dalam tim.”

“Ketiga pemain ini sangat individual. Dengan menandatangkan Suarez, klub memperlihatkan keinginan mereka untuk menampilkan pemain-pemain yang jenius secara individu tetapi pada saat bersamaan mengabaikan permainan sepakbola sebagai sebuah tim,” lanjutnya.

Di mata Cruyff, kehadiran Suarez akan menggetarkan lawan dengan tampilnya tiga ujung tombak di lini depan. Hanya saja, keberadaan ketiga pemain ini, bila dimainkan secara bersamaan, tidak akan bagus untuk tim secara keseluruhan.

Pada bagian lain, mantan pelatih sukses Barcelona itu berbicara tentang tim-tim Piala Dunia yang menerapkan sepakbola negatif. Dia kecewa dengan Argentina, Brasil, dan Belanda yang tidak memperlihatkan sepakbola indah.

Padahal mereka memiliki pemain-

pemain hebat untuk memperagakan gaya bermain seperti itu. Dia pun hanya memuji Jerman yang bermain atraktif hingga akhirnya keluar sebagai juara. “Negara-negara seperti Argentina, Brasil dan Belanda memiliki cukup pemain untuk melakukan seesuatu yang berbeda. Sejujurnya bila melihat cara bermain, saya sangat senang dengan Jerman,” tutupnya.

Sementara itu, bek kanan Barcelona Daniel Alves akan membicarakan tentang masa depannya dengan pelatih anyar El Barca, Luis Enrique. Alves mengaku akan segera bertemu Enrique dan akan memutuskan apakah akan bertahan di Camp Nou atau segera hengkang. “Saya ingin untuk

memperpanjang kontrak, tetapi harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak,” kata bek kanan Timnas Brasil itu.

Kabar yang beredar luas menyebutkan bahwa pemain 31 tahun ini akan segera pergi bersama Carles Puyol, Cesc Fabregas, dan Alexis Sanchez. Alves disebutsebut bakal pindah ke Paris SaintGermain. Posisinya akan digantikan oleh pemain sayap Kolombia Juan Cuardado. “Saya sangat bahagia di Barca. Saya sudah melewati tahun-tahun yang indah di sini, meski beberapa tahun terakhir tidak terlalu bagus. Tetapi sekaranglah waktunya untuk kembali ke klub untuk kembali gembira” ucapnya. =SKY SPORTS/ESPN/CAROL AJI

TRANSFER FELIPE LUIS

Chelsea Kembali Dapatkan Bintang Atletico Madrid LONDON- Chelsea telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Filipe Luis dari Atletico Madrid setelah sang pemain bertahan menyetujui detail-detail pribadi dengan klub Liga Utama Inggris tersebut. Kesepakatan transfer ini didapat tak kurang dari 24 jam setelah sebelumnya klub asal London ini meresmikan transfer Diego Costa.

“Chelsea Football Club dapat mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah tercapai dengan Atletico Madrid untuk transfer

Filipe Luis,” demikian pernyataan yang dicantumkan dalam laman resmi klub.

Belum ada keterangan resmi dari klub yang dilatih Jose Mourinho ini terkait nilai transfer Filipe Luis. Namun, media meyakini Chelsea harus merogoh kocek sebesar 21 juta pounds (setara Rp 420 mliar) untuk menebus klausul buy-outnya.

Luis membuat 49 penampilan di seluruh kompetisi dan mengemas enam gol bersama Atletico Madrid. Luis membantu klub

Filipe Luis (kanan) mengikuti jejak Diego Costa (kiri) bergabung dengan Chelsea

ibukota Spanyol itu memenangi gelar La Liga Spanyol dan mencapai final Liga Champions musim lalu. Kedatangan bek kiri Brazil itu kemungkinan akan mengisi posisi kosong di sisi kiri yang ditinggalkan Ashley Cole yang pindah ke AS Roma.

Di Chelsea, Luis akan bereuni dengan dua rekannya di Atletico Madrid, yakni Diego Costa dan kiper Thibaut Courtois yang pulang usai masa peminjamannya berakhir. =ANT/DAR

16

KORAN MADURA

KAMIS 17 JULI 2014 | No. 0404 | TAHUN III

lahraga KORAN MADURA

16

KAMIS 17 JULI 2014 No. 0404 | TAHUN III

Arrivederci, Conte

Juventus Tunjuk Allegri Sebagai Pelatih Baru

K

Antonio Conte Secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Pelatih Juventus, Selasa (15/7) atau Rabu (16/7) dini hari WIB.

abar mengejutkan datang dari peraih scudetto Serie A tiga musim terakhir, Juventus. Pelatih mereka, Antonio Conte, secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya dari klub berjuluk Bianconeri itu pada Selasa (15/7) atau Rabu (16/7) dini hari WIB. Perihal ini disampaikan Juventus melalui akun Twitter-nya dan juga melalui video yang diunggah situs resmi klub.

Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Conte tidak setuju dengan campur tangan petinggi Juventus dalam strategi transfer klub. Beberapa hari ini, dua bintang Juventus Arturo Vidal dan Paul Pogba memang diincar oleh klub-klub elit Eropa.

Namun, dalam video pengumumannya, pelatih berusia 44 tahun itu mengatakan, “Saya ingin mengumumkan sebuah keputusan bersama untuk mengakhiri kontrak kerja dengan Juventus.”

“Saya telah berpikir secara matang dan perasaan saya menuntun saya untuk membuat pilihan ini. Tak dapat dihindari, betapa di klub prestisius dan bersejarah seperti Juventus, anda dituntut selalu menang. Jadi hal itu akan menjadi lebih sulit di masa depan,” tambahnya.

“Terima kasih yang sebesarbesarnya atas apa yang telah anda berikan kepada saya, baik sebagai pemain maupun pelatih di sini.

Saya akan selalu dekat dengan klub ini. Saya ingin mengatakan bahwa perjalanan kita dalam beberapa tahun terakhir akanlah bernilai sejarah,” ujar Conte.

Menanggapi hal ini, Chairman Juventus Andrea Agnelli menulis di laman klub, “Yang terhormat Antonio, Anda adalah pemimpin hebat bagi pemain kami dan berita ini membuat saya sangat sedih.”

“Kita telah menghabiskan tiga tahun bersama-sama. Tiga tahun yang bersejarah, di mana anda telah menuliskan sejarah hebat dengan tiga scudetto beruntun dan dua trofi Piala Super Italia. Anda telah membentuk sekelompok pemain professional yang sangat ber-

NAHKODA ANYAR. Massimiliano Allegri berjabat tangan dengan Direktur Olahraga Juventus Giuseppe Marotta pada sesi jumpa pers perkenalan resmi Pelatih Kepala Baru Juventus.

Data dan Fakta Conte g Conte memimpin Juve dengan 49

laga tak terkalahkan dan berakhir dengan kekalahan 1-3 atas Inter Milan pada November 2012. g Juventus menjadi tim pertama Italia yang memecah rekor 100 poin ketika Juventus mengumpulkan 102 poin dan meraih gelar juara beruntun ketiga kalinya. bakat yang akan diteruskan oleh pelatih baru untuk terus menorehkan sejarah di masa kini dan pada masa depan.” Ujar Agnelli memuji capaian Antonio Conte selama menangani Juve.

“Anda berkontribusi bagi sejarah warna Juve. Apapun keputusan yang anda buat, kemenangan demi kemenangan Juventus di masa depan akan selalu membuat anda tersenyum. Antonio, terima kasih untuk semuanya. Dari awal hingga akhir,” kata Agnelli mengakhiri pernyataan resmi klub.

Sejak menangani Juventus pada 22 Mei 2011, Conte telah menunjukkan talenta hebatnya sebagai seorang pelatih. Menangani tim yang ketika itu sedang limbung diterpa kasus Calciopoli (pengaturan skor), Conte membawa timnya tampil tidak terkalahkan sepanjang musim yang dipungkasi dengan raihan scudetto. Di bawah kepemimpinannya, Juventus menjadi tim

pertama Italia yang memecah rekor pengumpulan poin terbanyak 100 poin ketika Juventus mengumpulkan 102 poin dan meraih gelar juara berurutan tiga kali dan ke-30 secara total.

Conte disebut-sebut akan menggantikan posisi Cesar Preandelli sebagai pelatih tim nasional Italia.

Allegri Gantikan Posisi Conte Tak butuh waktu lama pasca lengsernya Antonio Conte, Andrea Agnelli menunjuk mantan pelatih AC Milan Massimiliano Allegri untuk menggantikan posisi Conte di klub Turin itu. Allegri diperkenalkan secara resmi pada pukul 20.00 WIB. Hadir dalam sesi jumpa pers tersebut Direktur Olahraga Giuseppe Marotta.

“Sebuah kehormatan bagi saya (melatih Juventus), saya sangat senang dan saya tahu tantangan apa yang telah menanti. Saat ini saya berada di sebuah tim yang telah memenangkan Serie A selama tiga musim terakhir. Saya akan mencoba berkontribusi dan melanjutkan prestasi klub,” tutur Allegri.

Meskipun belum ada pernyataan resmi dari klub, Allegri disebut sudah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan bayaran 2 juta euro atau setara Rp 31.701 miliar permusim. =SKYSPORTS.COM/GUARDIAN.COM/DAR

KAMIS 17 JULI 2014 No. 0404 | TAHUN III

KORAN MADURA

KUOTA HAJI DITAMBAH 80 KURSI

17 JULI 2014 | No. 0404 | TAHUN III 24 kECAMATAN KAMIS BELUM TEBUS RASKIN

PAMEKASAN | H

SUMENEP | C

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Perolehan Suara Jokowi-JK Janggal di 20 TPS di Bangkalan Madura* Kecamatan

Desa

TPS

DPT

Pengguna Hak Pilih

Suara Sah

Suara Tidak Sah

Prabowo-Hatta

Jokowi-JK

Tanah Merah

Tanah Merah Laok

11

428

400

400

0

400

0

Burneh

Kranggan Barat

Langkap

Alas Kembang Galis Konang

Pekadan Durin Timur

4

458

458

458

0

458

0

3

409

409

409

0

409

0

5

414

414

414

0

414

0

6

352

352

351

1

351

0

8

319

319

319

0

319

0

10

344

344

344

0

344

0

11

198

198

198

0

198

0

13

322

322

322

0

322

0

4

257

253

253

0

253

0

5

497

462

458

4

458

0

8

482

465

463

2

463

0

9

452

403

401

2

401

0

1

502

495

495

0

495

0

*) 6 TPS belum terlacak

Mengapa Bisa Suara Jokowi-JK Nol di 20 TPS? BANGKALAN - Pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) sudah dilaksanakan di Bangkalan, 9 Juli 2014 kemarin. Namun pelaksanaannya disinyalir ada pelanggaran.

Hal itu memicu Ketua Tim Sukses Nasional Pasangan Jokowi-JK turun gunung dan memantau langsung ke Bangkalan. Tjahjo menghadiri proses rekapitulasi suara yang dilaksanakan KPU Bangkalan di gedung PKPN setempat, Rabu (16/7).

Ia terus memantau proses rekapitulasi. Saat melakukan pemantauan, Tjahyo ditemani sejumlah pengurus teras PDI Perjuangan, baik dari DPD Provinsi maupun DPC Bangkalan. Ketua DPC PDI Bangkalan, Fatkurrahman juga mendampingi Tjahjo.

Tjahjo datang ke Bangkalan untuk mengamankan perolehan suara Jokowi-JK. Sebab berembus kabar ada beberapa TPS pasangan Jokowi-JK tidak memperoleh suara satu pun, sehingga terasa sangat janggal.

Karenanya butuh pengawalan khusus, supaya perolehan suara Jokowi-JK tidak hilang.

Sebab di Bangkalan banyak juga masyarakat yang mendukung pencalonan Jokowi-JK. “Saya mampir ke sini mau

Siapa Dalang Manipulasi di Bangkalan?

Bangkalan hal M

Tjahjo Kumolo

Turun Tangan

melihat secara langsung proses penghitungan suara dan saksi -saksi dari capres dan cawapres nomor dua, ada atau tidak. Ternyata ada semua saksinya,” ujar Sekjen DPP PDIP tersebut saat dikonfirmasi para awak media di lokasi, Rabu (16/7).

Ia menjelaskan kehadiran-

nya ke kabupaten Bangkalan ini hanya sebentar. Kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Ketapang, Sampang. Ingin membuktikan laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran penggunaan model C.1 pada saat dilakukan penghitungan suara.

“Namun saya perhatikan par-

tisipasi warga di Kabupaten Bangkalan cukup baik. Termasuk saat digelar penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPUD Bangkalan juga berjalan damai, boleh dikatakan secara keseluruhan pelaksanaan penghitungan suara di Jatim berjalan bagus,” paparnya.

Tjahjo mengatakan pihaknya

akan meminta data pada panwaslu terkait pelaksanaan pilpres di Bangkalan. Perlu dibuka secara bersama-sama, supaya partisipasi masyarakat yang sangat bagus ini tidak sia-sia.

"Ada beberapa TPS tidak ada saksinya, nanti kita tanya kenapa saksi itu tidak ada. Apa sakit atau halangan. Kita tidak bisa kalau tidak ada saksi, percuma berteriakteriak, tapi saksi tidak ada. Kita akan menghimpun data, ketika data sudah lengkap akan menentukan arah selanjutnya," urainya.

Fatkhurrahman menyebut ada 20 TPS di Bangkalan yang satu pun suara Jokowi-JK tidak ada.

Memicu terjadinya dugaan pelanggaran dan manipulasi pemilih.

Sebab saksi pun seharusnya juga memilih. =SYAIFUL ISLAM/DONI/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 17 JULI 2014 | No. 0404 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 17JULI 2014 No. 0404 | TAHUN III

Probowo-Hatta Kuasai Sumenep Syafrudin: Ada Dugaan Pelanggaran di Desa Karamian

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep A. Warits (kanan) menyaksikan penandatangan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara hasil pilpres, Rabu (16/7). Dari hasil rekapitulasi, pasangan Prabowo-Hatta lebih unggul dari Jokowi-JK.

SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep menggelar rekaputulasi pemilihan presiden-wakil presiden, Rabu (16/7). Dari daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 396.525, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 332.956 suara dan pasangan Joko WidodoJusuf Kalla memperoleh suara 245.410 suara.

Pada pemilu presiden yang digelar 9 Juli kemarin, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput 314.523 orang. Jumlah suara sah sebanyak 578.366 dan suara tidak sah 5.857.

Atas hasil rekapitulasi tersebut, saksi Jokowi-JK, Darul Hasyim menandatangani sertifikat rekapitulasi penghitungan suara hasil Pilpres 2014 tingkat kabupaten dan tidak menyatakan keberatan.

“Kami memang kalah, apa harus jingkrak sana dan jingkrak sini gara-gara kita kalah. Sebab ini adalah demokrasi, yang milih adalah rakyat, maka saya katakan, kami tidak keberatan,” kata Darul Hasyim Fath, Rabu (16/7).

Sementara saksi dari pasangan Prabowo-Hatta mengajukan keberatan dalam rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu

Presiden 2014 tingkat kabupaten yang dilaksanakan KPU Sumenep.

"Ada dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pilpres 2014 di Desa Karamian, Kecamatan Masalembu. Kami akan memasukkan persoalan tersebut sebagai materi keberatan dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten ini," kata saksi dari Prabowo-Hatta, Syafrudin Budiman.

Menurutnya, hal itu berdasarkan saksi Prabowo-Hatta di tingkat bawah. "Laporan dari saksi kami di bawah, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karamian melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara hasil Pilpres 2014 tingkat desa, tidak sesuai aturan main dari KPU RI," ujarnya.

Syafrudin menjelaskan, sesuai laporan dari saksinya, PPS Desa

Karamian menggelar rekapitulasi tingkat desa pada 9 Juli. "Mereka menggelar rekapitulasi tingkat desa pada Rabu (9/7) sore. Padahal, sesuai jadwal tahapan dari KPU RI, rekapitulasi penghitungan suara hasil Pilpres 2014 tingkat desa dilakukan pada 10-12 Juli," ucapnya.

Saya tegaskan, kalau panwaslu belum menerima laporan terkait dengan permasalahan yang Masalima,”

Zamrud Khan Ketua Panwaslu

PPS Karamian, kata dia, menggelar rekapitulasi tingkat desa tidak sesuai jadwal atau mendahului dari waktu yang diatur KPU RI. "Sudah sangat jelas ada tahapan yang dilanggar oleh PPS Karamian. Oleh karena itu, kami tidak mau bicara soal angka

Perolehan Suara Capres di 27 Kecamatan* Kecamatan

DPT

PrabowoHatta

Jokowi-JK

Giligenting

20796

5.115

5.188

Batang-Batang

43596

13.332

14.372

Batuputih

36461

11.238

10.733

Talango

34227

7.983

11.287

Dungkek

31345

9.106

9.155

Ambunten

32423

11.912

10.781

Dasuk

24503

9241

6717

Rubaru

31419

11.981

8.830

Bluto

37268

15.715

11.357

Kota Sumenep

56822

25.784

14.635

Manding

22830

8.478

6.652

Kalianget

30926

10.848

10.623

Saronggi

29360

10.329

10.601

Lenteng

48838

15.212

18.664

Ganding

30439

9872

8476

Guluk-Guluk

43605

21914

7727

Pragaan

50672

27194

15251

Pasongsongan

41688

14923

11451

Gapura

30142

8009

12136

Batuan

9584

3578

2861

Gayam

28423

12430

5260

Nonggunong

11699

4252

3166

Kangayan

18905

8215

2822

Sapeken

34942

15691

5899

Arjasa

61363

27270

10303

Masalembu

22779

3849

5462

Raas

31470

9285

5001

*) Data diolah dari hasil rekapitulasi tingkat kabupaten

perolehan suara atau hasil Pilpres 2014 di Desa Karamian, karena secara formal sudah ada pelanggaran," paparnya, menambahkan.

Syafrudin menjelaskan, pihaknya sebenarnya memiliki banyak catatan tentang penyelenggaraan Pilpres 2014 di Sumenep. "Namun, materi yang kami jadikan sebagai keberatan dalam rekapitulasi tingkat kabupaten ini memang hanya kasus di Desa Karamian. Kami juga tidak bersedia menandatangani sertifikat rekapitulasi tingkat kabupaten yang dibuat oleh KPU Sumenep," katanya.

Selain itu, ada indikasi form D untuk saksi Prabowo-Hatta tida diberikan. “Selain itu kami mengindikasikan terjadinya partisipasi pemilih yang sangat tinggi hingga 70 persen,” jelasnya kepada wartawan.

Terkait dengan keberan saksi dari Prabowo-Hatta, KPU maupun Panwaslu belum menerima laporan. “Sampai saat ini, KPU secara tertulis belum menerima, baru tahu sekarang kalau di Masalima itu bermasalah,” kata Ketua KPU Sumenep A. Warits.

Soal kata Warits, hanya masalah komunikasi. Seolah-seolah ada mis komunikasi antara saksi di Masalembu dengan saksi di Kabupaten. “Sebab berdasarkan laporan PPK, form D itu sudah diterima, akan tetapi menurut saksi tidak menerima, padahal tanda terimanya ada kok. Makanya saya katakan ada kesalahan komunikasi saja,” jelasnya.

Ketua Panwaslu juga mengatakan yang sama. Dirinya sampai saat ini belum menerima adanya laporan tentang penghitungan PPS yang jadwalnya maju. “Saya tegaskan, kalau panwaslu belum menerima laporan terkait dengan permasalahan yang Masalima,” jelas Ketua Panwaslu Zamrud Khan.

Kata Zamrud, siapa pun berhak mengajukan keberatan. “Sebab saat disaksikan oleh masyarakat, saksi, dan timses-timses calon, tidak ada keberatan, yang ada saat penghitungan di tingkat kabupaten. Tetapi itu hak mereka, sebab di KPU memang menyediakan form keberakatan terhadap hasil rekapitulasi,” jelasnya. =SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 17 JULI 2014 | No. 0404 | TAHUN III

C

24 Kecamatan Belum Tebus Raskin Ketua Komisi A: Siapa pun Boleh Menebus Raskin SUMENEP – Sebanyak 24 kecamatan dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep, hingga Rabu (16/7) belum menebus beras untuk keluarga miskin (raskin) pada bulan Juli 2014. Sementara tiga kecamatan yang sudah menebus, yaitu Kecamatan Dasuk, Kecamatan Pragaan, dan Kecamatan Ra’as. Sisa raskin yang masih mengendap di gudang Bulog Sumenep sebanyak 1,548,150 ton.

“Pagu raskin tiga kecamatan itu di antaranya, 68,640 ton untuk Kecamatan Dasuk, Kecamatan Pragaan sebanyak 125,805 ton, dan sebanyak 70,050 untuk Kecamatan Ra’as. Kecamatan Dasuk dan Kecamatan Ra’as sudah ditebus semua, sementara untuk Kecamatan Pragaan masih tertebus sebanyak 58,830 ton. “Untuk kecamatan Pragaan, masih ada desa yang tidak menebus raskin.

Makanya masih ada sisa,” kata Kepala Gudang Bulog Sumenep Aminullah.

Bahkan, kata Aminullah, bukan hanya raskin untuk bulan ini saja yang tidak ditebus. Untuk bulan Mei dan Juni masih ada yang belum menebus. Pada bulan Mei ada tiga kecamatan yang tidak menebus raskin. Masing-masing di antaranya Kecamatan Ganding dengan pagu sebanyak 74,280 ton, Kecamatan Guluk-guluk sebanyak 82,305 ton, dan Kecamatan Sapeken sebanyak 68,985 ton.

Sedangkan untuk bulan Juni sebanyak 14 kecamatan yang belum menebus raskin. Di antaranya Kecamatan Bluto dengan pagu raskin sebanyak 79,650 ton, Kecamatan Dungkek sebanyak

46,635 ton, Kecamatan Ganding 74,280 ton, Kecamatan Gapura sebanyak 56,790 ton, Kecamatan Gayam sebanyak 96,435 ton, Kecamatan Guluk-guluk 82,305 ton, Kecamatan Kalianget 21,540 ton, Kecamatan Kangayan sebanyak 41,130 ton, Kecamatan Manding sebanyak 33,105 ton, Kecamatan Masalembu sebanyak 12,690 ton, Kecamatan Nonggunong sebanyak 39,450 ton, Kecamatan Pasongsongan sebanyak 69,825 ton, Kecamatan Sapeken sebanyak 68,985 ton, dan Kecamatan Kota sebanyak 21,825 ton.

Minul, panggilan akrabnya, berharap kepada semua kecamatan yang belum menebus raskin untuk segera melakukan penebusan. “Jadi kami harap agar raskin itu segera ditebus, agar tidak menumpuk di gudang, karena semakin lama menumpuk di gudang, khawatir akan berpengaruh terhadap kualitasnya," terangnya.

Disinggung masalah sering susutnya raskin, ia mengaku tidak tahu, yang jelas ketika berada di gudang kualitas maupun berat sesuai dengan aturan yang ada.

"Susutnya itu mungkin karena faktor ketidaksengajaan, makanya

jika itu terjadi silakan kembalikan pada kami, kami pasti akan segeta menggantinya," dalihnya.

Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrori Mannan menyayangkan belum ditebusnya ribuan ton raskin (beras untuk keluarga miskin) yang menumpuk di gudang Bulog setempat. Sebab, raskin sebagai program pemerintah pusat untuk mengurangi beban warga miskin semestinya sampai kepada penerima tiap bulan.

Menurut Abrori, tertundanya penebusan raskin tersebut karena persoalan teknis di tingkat bawah.

Dan seringkali dijumpai bahwa perangkat desa beralasan tidak memiliki dana untuk menebus raskin tersebut.

Seandainya perangkat desa mau melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan penerima manfaat soal penebusan itu, Abrori yakin penebusan raskin tersebut tidak akan pernah mengalami kendala. “Sering mengalami kendala itu karena penebusan raskin dimonopoli oleh satu kekuatan (perangkat desa, red),” terangnya.

Selain itu, disebabkan penebusan hanya dimonopoli oleh perangkat desa, maka penebusan raskin tersebut cenderung menjadi beban berat tiap bulan. “Mau tidak mau harus mengeluarkan anggaran besar tiap bulan,” ungkapnya.

Seandainya beban dana penebusan itu mau dibagi dengan penerima manfaat, maka tidak akan kendala dalam penebusan raskin. "Sebab, penerima manfaat mau dengan kesepakatan yang

Kecamatan Belum Tebus Raskin

dibangun perangkat desa tersebut, yakni uang tebusan diminta duluan sebelum raskin diterima," tuturnya.

Lebih lanjut Abrori mengatakan, dulu pernah ada pembahasan tentang dana penebusan tersebut antara eksekutif dengan legislatif dalam APBD 2014. Bentuknya, Pemkab Sumenep akan menalangi dana penebusan raskin itu, tentu nominalnya cukup banyak. Tapi pihak legislatif tidak menyetujui hal itu. “Karena memang kami pikir penalangan dana penebusan itu tidak efektif,” ujar politisi PKB itu.

Oleh sebab itu, yang paling

dimungkinkan dilakukan agar penebusan raskin itu berjalan lancar, alangkah lebih baik jika biaya penebusan itu dibebankan kepada penerima manfaat.

Apalagi di dalam petunjuk teknis (juknis), kata Abrori, penebusan raskin tidak harus dilakukan oleh perangkat desa.

“Pihak mana pun boleh melakukan penebusan, seperti LSM, warung desa, dan lainnya. Yang penting adalah raskin itu sampai kepada masyarakat, di daerah lain sudah ada penebusan raskin dilakukan oleh kelompok masyarakat (pokmas),” terangnya. =JUNAEDI/MK

PENAGIH UTANG CICILAN MACET

Warga Boleh Tangkap “Debt Collector” SUMENEP – Kepala Kepolisian Resor Sumenep AKBP Marjoko mengungkapkan, debt collector banyak yang mengaku polisi ketika melakukan eksekusi.

Sehingga, mereka dengan mudah merampas kendaraan atas dalih amanat undang-undang.

“Kebanyakan dari mereka ada yang mengaku polisi. Oleh karena itu, jika ada debt collector sedang melakukan eksekusi, tanyakan izinnya, jika tidak ada, maka jelas profesinya melanggar aturan,” terangnya.

Marjoko mempersilakan warga untuk menangkap debt collector jika sedang melakukan eksekusi terhadap barang-barang yang bukan haknya. Sebab,

Kepala Kepolisian Resor Sumenep AKBP Marjoko memberikan keterangan pers kepada wartawan. Ia memperbolehkan warga menangkap debt collector.

kata Marjoko, keberadaan debt collector tersebut tidak resmi, karena tidak ada undang-undang

yang mengatur tentang kebolehan profesi untuk bertindak yang sewenang-wenang kepada

masyarakat.

"Karena tak ada undang-undang yang melegalkan tentang keberadaan debt collector, maka secara otomatis, pekerjaannya telah menabrak aturan, sehingga apa pun yang mereka lakukan pantas untuk dihukum," jelasnya.

Kata Marjoko, soal mengambil barang orang lain dengan cara paksa, siapa pun orangnya maka jelas telah melanggar hukum.

"Gak usah debt collector, siapa

pun dia, dan merampas hak dan barang orang lain dengan paksa, maka sudah jelas telah melanggar hukum. Apalagi dengan cara-cara yang keras,” tegasnya.

Lebih jauh soal debt collector beberapa perusahaan, apakah pernah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, Marjoko menegaskan bahwa sejauh ini belum ada koordinasi dengan pihak kepolisian.

"Tak pernah ada koordinasi kepada kami. Jika memang ada yang kenal dengan pihak kepolisian, maka harus koordinasi dengan kami. Oleh karena itu, kami bantu kawal, biar kepolisian tidak bekerja sendiri,” jelasnya. =SYAMSUNI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 17 JULI 2014 | No. 0404 | TAHUN III

Warga Kepulauan Minta Tambahan Kapal Jelang Lebaran, Khawatir Telantar di Pelabuhan

SUMENEP – Minimnya transportasi laut untuk sejumlah kecamatan di kepulauan, membuat warganya mulai was-was. Bahkan, sejumlah warga asal kepulauan sudah was-was telantar pada saat musim mudik lebaran Idul Fitri mendatang. Apalagi, warga yang pulang kampung cukup banyak, lantaran warga kepulauan banyak dirantau.

Memang, transportasi laut yang tersedia saat ini hanya Dharma Bahari Sumekar (DBS) dan Kapal Cepat Ekpress Bahari Sumekar 3 C. Dalam keadaan normal keadaan ini dipastikan bisa mengangkut warga kepulauan. Namun, menjelang lebaran dua armada tidak akan mencukupi, sehingga banyak warga was-was tidak bisa pulang kampung sebelum lebaran.

Warga asal kepulauan, Dul Siam menjelaskan, banyak warga pulau yang merantau sudah mulai khawatir untuk pulang kampung. Itu lantaran armada yang tersedia cukup terbatas. ”Armadanya hanya itu saja.

Makanya, tidak mungkin bisa mengangkut warga kepulauan secara total,” katanya kepada Koran Madura.

Dia mengungkapkan, setiap tahunnya hampir dipastikan

ada beberapa warga yang tidak bisa pulang, karena armada yang serba terbatas. Makanya, untuk tahun ini hendaknya pemkab menyediakan armada tambahan. ”Pemkab hendaknya menambah armada lagi, supaya warga kepulauan bisa tenang pulang kampung,” ungkapnya.

Bahkan, terang dia, biasanya kapal yang ada itu pun memuat melebihi kuota yang ditentukan (overload). Sehingga, dipastikan mengancam keselamatan penumpang. ”Ya, setiap tahunnya selalu sesak penumpangnya. Bahkan, untuk kencing saja tidak bisa. Ini harus diantispasi sejak dini oleh pemkab. Dengan cara menambah kapal,” ungkap anggota DPRD Sumenep ini.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Mohammad Fadilah menjelaskan, pihaknya optimis warga kepulauan

Jadi, di kapal mudik gratis tidak boleh ada yang membawa kendaraan. Karena barang yang boleh dibawa itu tidak boleh lebih dari 20 kilogram. Itupun harus mendaftar terlebih dahulu. Karena kami sudah membuk sejak 3 Juli lalu.

Kapalnya lebih besar daripada DBS,”

Mohammad Fadilah Kepala Dishub

terangkut semua. Itu lantaran pemkab sudah menyediakan kapal untuk sejumlah warga kepulauan tersebut. ”KM Nadlin siap mengangkut warga ke kepu-

lauan. Itupun gratis. Karena memang program pemerintah dalam mudik gratis,” katanya.

Dia mengungkapkan, hanya saja kapasitas kapal itu hanya untuk 260 penumpang. Itupun warga tidak boleh membawa kendaraan. ”Jadi, di kapal mudik gratis tidak boleh ada yang membawa kendaraan. Karena barang yang boleh dibawa itu tidak boleh lebih dari 20 kilogram. Itupun harus mendaftar terlebih dahulu.

Karena kami sudah membuk sejak 3 Juli lalu. Kapalnya lebih besar daripada DBS,” ungkapnya.

Apalagi, menurut mantan Ketua Pelaksana BPBD ini, arus mudik diperkirakan akan berjalan normal. Apalagi, arus mudik tidak hanya dilakukan lewat Pelabuhan Kalianget saja, melainkan juga dari Surabaya dan Banyuwangi. ”Jadi, tidak terpusat. Ada tiga titik, maka sudah pasti akan terangkut jangan khawatir,” ungkapnya.

Sementara Direktur Sumekar Line Rasul Junaidi memastikan DBS siap melayani warga kepulauan untuk arus mudik ini. ”Kami hanya regular saja. Untuk masalah kapal yang lain, bukan menjadi tupoksi kami. Yang jelas, DBS siap mengantar warga kepulauan untuk mudik,” kata mantan Jurnalis ini. =MOH. HAYAT

PENYIDIKAN KASUS SMAN 1 BATUAN DIHENTIKAN

JCW Berencana Lapor ke Polda SUMENEP – Jatim Corruption Watch (JCW) berencana melaporkan kasus dugaan penggelembungan harga (mark up) mengadaan lahan SMAN 1 Batuan ke Polisi Daerah (Polda) Jawa Timur. Kasus tersebut dinilai telah memenuhi unsur melawan hukum.

Hal itu menanggapi terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Kajari Sumenep Roch. Adi Wibowo bernomor: 01/0.5.34/FD.1/07/2014 pada 03 Juli 2014. Kejari menghentikan kasus yang dilaporkan JCW tersebut karena dinilai tak ada kerugian negara sebagaimana hasil gelar perkara (ekspose)

BKPP. JCW menilai mengadaan lahan SMAN 1 Batuan melanggar undang-undang pengadaan tanah, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pembuat komitmen (PPK), dan pemerintah tidak menggunakan tim sembilan.

Pengiat JCW, Moh. Siddik yakin, dalam tiga unsur tersebut ada kerugian negara. Oleh karena itu, pihaknya dalam waktu dekat akan melaporkan kasus tersebut ke Polda Jatim. “”Kami sangat kecewa sekali dengan apa yang dilakukan pihak penyidik Kejaksaan Sumenep karena telah mengeluarkan surat perintah

penghentian penyidikan (SP3),” tuturnya.

Dikatakan, kriteria pengadaan tanah harus melalui taksasi, yakni mulai dari pengembang kemudian melakukan penawaran dengan jumlah tertentu. Sementara penawaran lahan SMAN 1 Batuan melalui perorangan pemerintah. ”Harganya sekian dan sekian, baru diusulkan ke DPRD. Jika tidak sesuai baru diusulkan lagi. Tidak serta merta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menganggap uang tersebut uang pribadi jika tanpa mekanisme tim sembilan,” katanya,

Rabu (16/7).

Siddik tidak yakin hanya dengan alasan tidak menemukan perbuatan yang melanggar hukum, penyidikan kasus tersebut dihentikan. Kasus itu, ibarat mencuri tapi dikembalikan lagi.

“Jelas melawan hukum, tapi apakah tidak bisa dijerat dengan pidana,” urainya.

Ia mempertanyakan penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Penunjukan itu dinilai koordinasinya tidak jelas. ”KJPP dipanggil koordinasi dengan siapa? Kenapa tidak dibentuk tim independen dan tim sembilan,” sergahnya. =ALI RIDHO/MK

KESEHATAN

Penyakit Typus dan Infeksi Lambung Dominan SUMENEP – Penyakit typus dan infeksi lambung atau biasa dikenal maag cukup dominan menjangkit masyarakat di bulan puasa ini. Data di Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep menunjukkan dua penyakit ini berada di urutan teratas. Itu sesuai dari hasil pendataan yang dilakukan oleh pusat kesehatan masyarakat (puskemas) yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Dua penyakit itu menyerang karena daya tahan tubuh masyarakat menurun akibat melakukan ritual puasa, juga pola makan yang berubah. Sehingga, dengan mudah dua penyakit ini menjangkiti tubuh masyarakat. ”Dua penyakit ini memang yang paling dominan saat ini menyerang warga. Yang jelas dengan puasa, daya tahan tubuhnya berkurang,” kata kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep dr. Fatoni.

Sebenarnya, sambung dia, ada penyakit lain yang juga masih menyerang warga di bulan ini. Yakni, mealgia (nyeri otot), termasuk sakit kepala. ”Mealgia itu karena cairan tubuh masyarakat berkurang. Tidak mungkin dipagi hari minum, karena lagi puasa. Sedangkan untuk sakit kepala biasanya akibat dari infeksi lambung atau maag, tidak teratur makan,” ungkapnya.

Menurut Fatoni, penyakit tersebut tidak begitu berbahaya. Kendati demikian, pihaknya tetap meminta warga untuk melakukan pemeriksaan di pusat kesehatan atau kepada dokter yang ahali. ”Penyakit tentunya jangan dibiarkan begitu saja, melainkan diagnosa. Sehingga, bisa diketahui dan langsung bisa dilakukan pencegahan,” ungkapnya.

Ditanya soal angka pasti, Fatoni tidak bisa menyebutkan secara rinci.

Hanya saja, dia mengungkapkan, penyakit tersebut memang sudah dominan dibandingkan dengan yang lainnya. ”Itu memang yang menyerang, hanya diagnosa angka pasti tidak bisa kami sebutkan,” tuturnya datar.

Fatoni menganjurkan, masyarakat hendaknya mencegah terjadinya dua penyakit tersebut.

Yakni, dengan cara makan sesuai dengan kebutuhan, hindari makanan lemak jenuh, seperti daging. Selain itu, perbanyak istrirahat, serta pikiran juga harus sehat. ”Intinya, membiasakan untuk berprilaku hidup sehat,” ungkapnya datar. =MOH. HAYAT

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 17 JULI 2014 | No. 0404 | TAHUN III

E

KEPULAUAN

Honor Bidan Desa Bertambah SUMENEP – Usulan Dinas Kesehatan Sumenep untuk menambah honor bidan desa khusus yang bertugas di kepulauan dikabulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Sementara untuk dokter tak dilabulkan. ”Dengan tambahan honor Rp 2,5 juta, bidan desa yang bertugas di pulau terpencil menerima Rp 4,5 juta per bulan, bersihnya,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep A Fatoni, Rabu (16/7).

Dinkes sebenarnya juga mengusulkan menambah honor untuk dokter, tapi tak dikabulkan dewan. “Pada dasarnya, Dinkes tidak hanya mengajukan tambahan honor untuk bidan desa saja.

Dokter yang bertugas di pulau terpencil pun diajukan untuk mendapatkan tambahan honor dari pemerintah. Tapi, untuk dokter tidak direstui dewan,” terangnya.

Sekretaris Komisi D DPRD Sumenep Abdurrahman berharap, Dinkes serius mengawasi kinerka bidan desa khususnya yang ditugaskan di daerah kepulauan.

Sekarang sudah tak ada alasan lagi bidan mengeluhkan honor.

Kontrak dokter diminta jangan hanya sebagai ajang penerimaan honor atau gaji.

“Jadi sebelum dilakukan kontrak kerja, Dinas Kesehatan harus lebih tegas lagi dalam membuat kontrak. Seperti dokter yang siap menjalankan kontrak dengan bertugas di kepulauan harus manjalani masa uji coba sebelum kontrak itu diteken. Sehingga tidak terkesan kontrak itu hanya dijadikan ajang penerimaan honor saja,” katanya.

Menurut politisi asal Pulau Sapudi itu, terkadang bidan baru saja teken kontrak, namun setelah dijalani ternyata tidak bisa menjalankan tugas profesinya. Seperti mengaku tidak kerasan dengan alasan sarana prasarananya termasuk atmosfer cuaca kepulauan yang tidak sama dengan di daratan.

“Nah, bagi yang mangkir tugas atau mundur dari tugasnya di kepulaun juga harus diberikan sanksi yang tegas. Sebab tidak bisa seenaknya kontrak diteken setelah itu dia mundur dengan alasan tidak betah atau tidak kerasan. Ini yang masih harus dipertanyakan ke Dinkes,” katanya. =ALI RIDHO/MK

AUDENSI. Aliansi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemuda Kecamatan Giligenting di lobi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Rabu (16/7) usai melakukan audensi dengan Komisi B DPRD.

Eksekutif-Legislatif Jangan Selalu Berselisih Aliansi BPD Minta Serius Mengurus PLTD Gili Raja SUMENEP – Aliansi BPD dan Pemuda Kecamatan Giligenting meminta eksekutif dan legislatif serius mengurus PLTD di pulaunya itu. Sebab, warga menilai, PLTD Gili Raja terancam tak cepat teralisasi jika legislatif dan eksekutif selalu beda pandangan.

“Oleh karena itu, kami datang ke Komisi B untuk menanyakan langsung perihal tentang realisasi PLTD Gili Raja, sebab kami hanya ingin terang benderang, tidak mau seumur hidup gelap gulita,” kata juru bicara audiensi, Panji Agira, Rabu (16/7).

Ia berharap legislatif dan eksekutif tidak saling tuding.

“Sebab kami kedatangan kami ke sini tak lain untuk menagih janji kami saat melakukan demo dulu.

Jika masih tetap, maka kami akan datang lagi, bahkan jangan salahkan kami jika kembali melakukan demo,” tegasnya.

Soal penambahan anggaran Rp 200 juta, kata Panji, harapan warga, penambahan anggaran itu bisa lebih banyak. “Agar PLTD Gili

Raja segera terealiasi,” ujarnya di gedung dewan usai audiensi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor ESDM Abd. Kahir mengatakan, pertemuannya dengan Komisi B dan masyarakat Gili Raja sebagai bentuk klarifikasi terkait peruntukan dan kelanjutkan PLTD. “Pertemuannya itu sebenarnya forum klarifikasi terkait realisasi PLTD Gili Raja. Mereka minta agar kami memperjelas soal realisasi PLTD. Kami jelaskan tadi bahwa belum juga teralisasi karena kami masih mengajukan penambahan anggaran.

Sebab kebutuhan anggaran untuk PLTD Gili Raja itu Rp 16 miliar. Makanya, kami belum juga merealisasikan,” jelasnya.

Kata Kahir, dari usulan Rp 7,4 miliar, dewan hanya menyetujui anggaran penambahan sebanyak Rp 1,6 miliar dari anggara sebelumnya Rp 1,4 miliar. “Dari itu, kami akan maksimalkan dengan baik. Anggaran Rp 1,6 miliar penambahan anggaran itu, kami konsentrasikan kepada pembangunan tiang. Insya Allah akan dibagi perdesa dengan hitunghitungan Rp 400 juta,” urainya.

Soal target realisasi dari pembangunan tiang tersebut, Kahir menargetkan akhir November.

Sebab pihaknya masih menunggu persetujuan APBD Perubahan dari Gubernur. “Sementara dari yang persetujuan itu turun baru bulan Agusutus, sehingga kami targetkan pada akhir bulan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Sumenep mengatakan bahwa kedatangan mereka ke Komisi B untuk menanyakan tentang realisasi Rp 1,4 miliar yang belum berbentuk.

“Sehingga mereka layak tabayun (klarifikasi) ke Komisi B untuk menanyakan peruntukan dana Rp 1,4 miliar. Sebab selama ini anggaran yang kami setujui dulu itu belum jelas peruntukannya,” katanya.

Ketika ditanyakan soal peruntukan dana RP 1,4 miliar itu, kata Bambang, oleh ESDM digunakan untuk pembangunan jaringan, rumah mesin, dan tanah.

“Nah, sekarang kembali ada penambahan anggaran sebanyak RP 200 juta, sehingga bertambah menjadi Rp 1,6 miliar. Dana itu akan digunakan untuk pembangunan tiang listrik di sejumlah desa,” terangnya.

Pihaknya berharap ESDM tidak lemot dalam bekerja. “Oleh karena itu, kami berharap ESDM bekerja cepat, tidak lagi lamban, termasuk kami juga harus tahu laporan peruntukan dana itu agar tidak seperti dana Rp 1,4 miliar,” tegasnya. =SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA

F KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

KAMIS 17 JULI 2014 NO. 0404 | TAHUN III

KAMIS 17 JULI 2014|NO. 0404|TAHUN III

MADURA

F

Rekapitulasi Ulang Memanas Saksi Prabowo-Hatta Usir Saksi Jokowi-JK PAMEKASAN - Proses rekapitulasi ulang untuk 16 TPS, yang tersebar di sembilan desa di Kecamatan Proppo, kemarin (16/7) sempat molor tiga jam. Hal ini terjadi karena permasalahan pada dua saksi pasangan calon (paslon) yang berlaga dalam Pilpres 9 Juli kemarin. Baik saksi dari paslon nomor 1 maupun dari saksi dari paslon nomor 2. Saksi paslon nomor 2 diusir oleh saksi paslon nomor 1. Setelah itu giliran saksi paslon nomor 1 yang pergi meninggalkan ruang rapat, di Gedung PKPRI, Jalan Kemuning, dan tak kembali.

KPU menjalankan pelaksanaan rekapitulasi ulang berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Pamekasaan, yang diterima KPU Selasa malam (15/7). Dalam rekomendasi itu, Panwaslu memerintahkan KPU Pamekasan untuk melakukan rekapitulasi ulang terhadap 16 TPS dari 18 TPS yang diadukan oleh Tim Jokowi-JK Pamekasan (Paslon Nomor 2). Menurut Panwaslu, dua TPS memang tidak direkomendasikan untuk rekapitulasi ulang. Sebab Panwaslu tidak menemukan unsur untuk dilaksanakannya rekapitulasi ulang pada dua TPS tersebut, setelah dilakukan kajian.

Malam menerima rekomendasi, paginya KPU langsung melakukannya. Pada pukul 10.00 WIB sebenarnya rapat akan segera dimulai. Semua pihak sudah ada di dalam ruang rapat, seperti KPU, Panwaslu, Panwascam, PPK, PPS dari sembilan desa bersangkutan, termasuk dua saksi paslon juga ada, serta beberapa peserta rapat lainnya. Namun, tiba-tiba saksi dari paslon 1, Sayu tidak menerima kehadiran saksi dari paslon 2.

Alasan Sayu karena saksi paslon 2 yang hadir kemarin, yaitu Hendra Ardiansyah, bukan saksi paslon 2 saat rekapitulasi di PPK Proppo. Sayu memang saksi paslon 1 saat rekapitulasi di PPK Proppo.

Dalam forum itu, Sayu meminta Hendra keluar, dan menggantinya dengan saksi saat rekapitulasi di PPK. Merasa diusir, Hendra pun langsung keluar forum. Tanggapan Hendra saat itu kepada wartawan, dia hanya menerima mandat dari Ketua Tim Sukses Jokowi-JK untuk hadir sebagai saksi saat rekapitulasi ulang tersebut. Sementara menurut Anggota Devisi Advokasi Jokowi-JK Abdul Fatah, yang mendampingi Hendra, undangan KPU yang diterima Tim Jokowi-JK Selasa malam, hanya meminta Tim Jokowi-JK mengirimkan saksi untuk menghadiri

rekapitulasi ulang tersebut. Tanpa menjelaskan khusus untuk menghadirkan saksi kecamatan, yang hadir saat rekapitulasi PPK lalu.

“Jadi kan yang penting kami mengirm saksi. Kami sudah mengirim saksi itu. Kok malah seperti ini. Kami ke luar saja dari forum,” kata Fatah.

Lucunya, setelah saksi paslon 2 keluar, selang beberapa lama saksi paslon 1 Sayu juga ke luar dari forum. Bahkan dia sempat membuat surat pernyataan bermaterai yang ditandatanganinya sendiri, jika KPU Pamekasan tetap malakukan rekapitulasi ulang, pihaknya akan menuntutnya.

Setelah sayu menyerahkan surat pernyataan itu kepada KPU, dia langsung meninggalkan lokasi rapat.

Sebelum meninggalkan lokasi rapat, Sayu mengatakan dasar dasar dibuatnya pernyataan itu karena segala tahapan Pilpres di Kecamatan Proppo, mulai dari tingkatan KPPS, PPS, hingga PPK, tidak ada persoalan. Semuanya berjalan sebagaimana prosedur yang ada dan tidak kecurangan.

“Buat apa rekapitulasi ulang ini dilakukan. Pilpres di Proppo tidak ada persoalan,” papar Sayu.

Setelah kedua saksi ini tidak ada di dalam forum, karena telah meninggalkan lokasi. Setelah Sayu meninggalkan lokasi, tak lama kemudian Hendra juga meninggalkan lokasi. Melihat kedua saksi pergi, para undangan pun juga banyak yang pergi. Sempat tidak ada kejelasan dari rencana rekapitulasi ulang tersebut. Akan tetapi pukul 13.00, Hendra tampak hadir kembali ke lokasi dan masuk ke dalam forum. Tak berapa lama, rapat tersebut dimulai, meski tanpa dihadiri saksi paslon 1, Sayu. Lima komisioner KPU langsung memimpin rapat rekapitulasi ulang tersebut.

Panwaslu tak tampak di dalam forum, hanya dua anggota Pan-

wascam Proppo yang ada. Rapat pleno itu berlangsung lancar, hingga usai pukul 15.30 WIB. Hasil rekapitulasi ulang itu memang tak merubah perolehan suara. Hanya saja data di lembaran form C yang diterima saksi paslon 2 di masing-masing TPS di atas, banyak kesalahan. Hal ini setelah dicocokkan dengan form C plano. Padahal form C itu diisi sendiri oleh KPPS. Hal yang tidak sesuai dengan form C plano antara lain, penulisan data dan angka disana, penjumlahan yang salah, banyak coretan di form C1 saksi, dan kejanggalan lainnya. Akhirnya diputuskan segala hal itu yang dipakai adalah data di form C plano. Setelah mengikuti form C plano, hasil perolehan suara dua paslon tetap, tidak ada perubahan.

Menyikapi ini, saksi paslon 2 meminta KPU untuk labih giat lagi memberikan pencerdasan kepada para KPPS. Jika tidak layak jangan dipakai lagi, ganti saja dengan yang baru. Hendra juga meminta kepada Panwascam untuk lebih giat lagi melakukan pengawasan saat pelaksanaan Pemilu, jangan sampai kesalahan seperti ini terjadi lagi. “Terkait pemalsuan tanda tangan itu, adalah kasus lain. Bukan wewenang Panwaslu.

Itu kasus pidana. Besok (hari ini) kami akan melaporkan hal itu ke polisi,” tukas Hendra.

Ketua KPU Moh. Hamzah, usai menutup rapat tersebut menyatakan lega. Sebab sudah tidak ada lagi permasalahan di Pamekasan terkait Pilpres ini. Sehingga pihaknya bisa konsentrasi untuk melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten pada hari ini. “Semoga rekapitulasi tingkat kabupaten besok (hari ini) berjalan lancar.

Kami mohon doanya,” katanya.

Sebagaimana diberitakan, kasus ini muncul setelah pada Minggu (13/7), Devisi Advokasi Tim Pemenangan Jokowi-JK Pamekasan, melaporkan adanya dugaan kecurangan di 18 TPS, yang tersebar di sembilan desa di Kecamatan Proppo. Dugaan itu terkait manipulasi data yang dilakukan KPPS-KPPS, yang mana karena manipulasi data itu sangat merugikan Pasangan CapresCawapres Jokowi-JK. Manipulasi data itu antara lain, tingkat kehadiran pemilih ke TPS yang sampai 100 persen dari DPT. Hal ini menurut Tim Jokowi-JK tidak masuk akal. Sebab beberapa masyarakat di wilayah tersebut

ada yang bekerja ke luar kota, bahkan ke luar negeri menjadi TKI. Selain itu juga ada warga yang meninggal dunia, yang masih terdaftar dalam DPT dimaksud. Celakanya lagi, dari semua pemilih mayoritas memilih nomer 1, yang memilih nomer 2 hanya 2-3 orang saja. Hal ini sangat janggal, sebab pemilih Jokowi di daerah-daerah

tersebut juga banyak, berjumlah puluhan hingga ratusan orang.

Juga ada dugaan pemalsuan tanda-tanda tangan, baik tanda tangan saksi maupun tanda tangan KPPS, di dalam form C1. Serta sejumlah manipulasi data lainnya, dan kejanggalan-kejanggalan lainnya. =SUKMA FIRDAUS/RAH

NO

TPS

DESA

1

TPS 2

Desa Rangperang Laok

2

TPS 2

Desa Lenteng

3

TPS 4

Desa Jambringin

4

TPS 5

Desa Pangtonggal

5

TPS 1

Desa Panagguan

6

TPS 2

2 Desa Panagguan

7

TPS 3

2 Desa Panagguan

8

TPS 2

Desa Srambah

9

TPS 3

Desa Srambah

10

TPS 4

Desa Srambah

11

TPS 3

Desa Campor

12

TPS 8

Desa Campor

13

TPS 12

Desa Campor

14

TPS 13

Desa Campor

15

TPS 4

Desa Klampar

16

TPS 7

Desa Mapper

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 17 JULI 2014|NO. 0404|TAHUN III

G

LAPORAN TIM JOKOWI-JK

Panwaslu Hilangkan BB PAMEKASAN - Divisi Advokasi Tim Pemenangan Jokowi-JK Pamekasan mendatangi Kantor Panwaslu Pamekasan di Jalan Trunojoyo, Selasa sore (15/7), pukul 17.00 WIB. Mereka datang setelah dihubungi pihak Panwaslu jika satu bendel barang bukti (BB), dari 18 BB yang sudah diserahkan ke Panwaslu, tidak terlihat di Kantor Panwaslu. Dalam membahas ini, antara pihak Jokowi-JK yang diwakili Devisi Advokasi, dengan tiga komisioner Panwaslu, mengadakan pertemuan tertutup hingga pukul 22.00 WIB. Pertemuan tersebut alot, sebab pihak Jokowi-JK meminta Panwaslu bertanggung jawab atas hilangnya dokumen yang dijadikan salah satu BB tersebut.

Menurut Koordinator Divisi Advokasi Agus Sugiardi, usai mengakhiri pertemuan tersebut, BB yang dihilangkan oleh Panwaslu itu adalah form C dari TPS 2 Desa Lenteng, Kecamatan Proppo. Padahal di TPS tersebut kasusnya lumayan berat, yaitu jumlah hasil pemungutan suara Pilpres yang tidak jelas.

Padahal saat dicek bersamaan, antara dirinya dengan Anggota Panwaslu Divisi Hukum Sapto Wahyono, bersama satu orang stafnya, saat dirinya diperiksa Senin (14/7) lalu, BB yang berupa form C dari 18 TPS yang dilaporkan itu, semuanya lengkap. Namun tiba-tiba sore itu dikabarkan 18 form C yang ada di Panwaslu berkurang satu.

Dia kaget dan langsung merapat ke kantor Panwaslu bersama beberapa rekannya.

“Alasan Panwaslu jika satu berkas yang tidak ada itu karena tercecer. Tercecer gimana, kan di atas meja tidak ada berkas lain, hanya berkas itu. Sudah dicari-cari di sekitarnya tidak ada,” tukas Agus.

Akan tetapi, tim Jokowi-JK tidak mau memperpanjang ini. Sebenarnya bisa saja dia menuntut Panwaslu ke yang berwajib. Sebab sebagai lembaga negara dia telah lalai, tidak bisa menyimpan berkas penting dengan baik, apalagi berkas tersebut adalah BB dalam sebuah kasus yang ditanganinya. Namun mereka tak mau meperpanjang masalah, akhirnya mereka memberikan fotokopinya yang baru. Karena yang diserahkan ke Panwaslu kemarin memang fotokopiannya. Berkas yang asli masih disimpan Devisi Advokasi Jokowi-JK. Agus tak habis pikir jika kemarin yang

diserahkan untuk barang bukti adalah berkas form C yang asli.

Sementara pihak Panwaslu tidak mau dikatakan jika telah menghilangkan berkas BB tersebut. Sebagaimana diucapkan Sapto, hal yang terjadi dalam masalah tersebut hanya miskomunikasi saja, atara Paswaslu dan pihak Devisi Advokasi Jokowi-JK. Setelah keduanya bertemu dan berkomunikasi di Kantor Panwaslu, akhirnya hal tersebut fix, dapat diselesaikan, dan tidak ada persoalan lagi.

Disinggung kenapa pertemuan itu hingga memakan waktu lama, hingga lebih dari tiga jam? Sapto menjawab singkat, karena di dalam memang banyak hal sedang dibahas, khususnya terkait laporan dari tim Jokowi-JK ini.

“Yang jelas sekarang sudah tidak ada masalah. Form C untuk TPS 2 Desa Lenteng sudah ada. Dan sudah kami lampirkan, bersama form C lainnya, dalam surat rekomendasi kami ke KPU, untuk segera melaksanakan rekapitulasi ulang,” papar Sapto.

Sebagaimana diberitakan, kasus ini muncul setelah pada Minggu (13/7), Divisi Advokasi Tim Pemenangan JokowiJK Pamekasan, melaporkan adanya dugaan kecurangan di 18 TPS, yang tersebar di sembilan desa di Kecamatan Proppo. Dugaan itu terkait manipulasi data yang dilakukan KPPS-KPPS, yang mana karena manipulasi data itu sangat merugikan Pasangan Capres-Cawapres Jokowi-JK. Manipulasi data itu antara lain, tingkat kehadiran pemilih ke TPS yang sampai 100 persen dari DPT. Hal ini menurut Tim Jokowi-JK tidak masuk akal. Sebab beberapa masyarakat di wilayah tersebut ada yang bekerja ke luar kota, bahkan ke luar negeri menjadi TKI. Selain itu juga ada warga yang meninggal dunia, yang masih terdaftar dalam DPT dimaksud.

Dari semua pemilih mayoritas memilih nomer 1, yang memilih nomer 2 hanya 2-3 orang saja. Hal ini sangat janggal, sebab pemilih Jokowi di daerah-daerah tersebut juga banyak, berjumlah puluhan hingga ratusan orang. Juga ada dugaan pemalsuan tandatanda tangan, baik tanda tangan saksi maupun tanda tangan KPPS, di dalam form C1. Serta sejumlah manipulasi data lainnya, dan kejanggalankejanggalan lainnya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

RAMAI. Sejumlah CJH sedang berkonsultasi perihal pelunasan BPIH, di Kantor Kemenag, Pamekasan, beberapa waktu lalu.

Kuota Haji Ditambah 80 Kursi 1 CJH Dianggap Mengundurkan Diri karena Meninggal PAMEKASAN – Waktu pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) telah selesai untuk tahap pertama.

Setelah diketahui banyak kursi kosong pemerintah menambah kuota haji. Untuk Pamekasan diberikan tambahan kuota sebanyak 80 calon jemaah haji (CJH).

Ke-80 orang yang terdaftar dalam penambahan kuota itu diberikan waktu melunasi BPIH selama tiga hari, mulai dari hari Senin (14/7) hingga Kamis (17/7) hari ini. Dari 80 orang yang masuk dalam penambahan kuota ditemukan 1 CJH yang telah meninggal dunia.

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Juhedi, melalui Kasi Haji dan Umrah, Abdul Wafi mengatakan pihaknya telah menginformasikan penambahan tersebut kepada CJH yang bersangkutan, mengingat batas waktu yang sangat singkat.

“Kami sampaikan malalui KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) yang bersangkutan, kalau dekat kami datangi ke rumahnya. Juga kami sampaikan persyaratan lainnya untuk pembuatan paspor,” katanya.

Menurut Wafi, penambahan ini ditentukan menggunakan nomor porsi secara nasional, bukan karena petimbangan usia. Ini dilakukan setelah terjadi banyak kursi tidak terisi, yang disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti meninggal dunia dan belum sanggup melunasi BPIH. Dari semua CJH penambahan masih belum bisa dipastikan apakah seluruhnya dapat melunasi untuk bisa berangkat tahun ini, namun sudah ada sejumlah CJH yang sudah melaporkan ke kantor Kemenag dengan membawa bukti lunas dari Bank yang bersangkutan.

“Saat kami kabari semuanya masih bersedia untuk melunasi walaupun kondisinya sangat mepet. Tapi memang ada yang masih akan menjual barang-barang berharga mereka agar bisa

melunasi dan bisa berangkat haji tahun ini,” ungkapnya.

Berdasasrkan surat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama pusat, awalnya CJH Pamekasan yang diharuskan melunasi BPIH berjumlah 568 orang.

Namun, setelah selesai waktu pelunasan diketahui hanya 488 CJH yang melunasi atau berkurang 80 orang dari ketentuan.

Dengan adanya penambahan 80 kursi untuk CJH Pamekasan, maka jumlah kursi awal bagi CJH Pamekasan tidak akan berubah, yaitu 568 CJH. Tetapi masih ada satu kursi kosong, sebab dari 80 CJH tambahan 1 CJH sudah mengundurkan diri karena meninggal dunia.

“Kalau 79 orang yang tambahan ini melunasi semua hanya satu kursi yang kosong dari Pamekasan. Yang meninggal adalah orang Desa Ponteh, tapi kami lupa namanya siapa. Pastinya jumlah jemaah yang akan berangkat, kami masih menunggu jumlah yang lunas di tahap dua,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 17 JULI 2014|NO. 0404|TAHUN III

BUS ANGKUTAN MUDIK

Yang Cacat Akan Dikandangkan PAMEKASAN - Tinggal beberapa hari lagi akan memasuki pelaksanaan arus mudik lebaran tahun 2014. Dinas Perhubungan Komonikasi dan Informatika Pemkab (Dishubkominfo) Pamekasan akan melakukan uji kelayakan terhadap Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) ataupun Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Setiap bus akan dilakukan pengecekan, di antaranya ketebalan ban, rem, lampu, masa berlaku buku Kir termasuk fasilitas pemecah kaca yang digunakan apabila terjadi kecelakaan. Jika ditemukan bus angkutan mudik lebaran ada yang cacat, maka Dishubkominfo akan melarang bus tersebut melayani penumpang dan harus diparkir di Terminal Ronggosukowati, Pamekasan.

Kadishubkominfo Pemkab Pamekasan, Moh Zakir mengaku sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh Kadishub se-Jawa Timur, yang diselenggarakan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati apabila ditemukan bus cacat, maka bus tersebut tidak boleh diberangkatkan dan harus menjalani rehabilitasi di terminal setempat. Dengan cara berkoordinasi dengan pemilik perusahaan bus tersebut.

Dishubkominfo diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi kepada sopir bus dan kondektur yang tetap memaksa mengoperasiokan bus dalam keadaan cacat tersebut.

Karena apabila dibiarkan, akan mengancam terhadap keselamatan penumpang bus yang akan menjalani mudik ke kampung halamanya.

Menurut Zakir, dalam arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2014 ini, pihaknya sudah menyiapkan 100 armada AKAP dan AKDP yang disiapkan untuk melayani penumpang arus mudik dan balik. Adapun pemeriksaan kelayakanya akan dilakukan H-7 lebaran yang akan bekerja sama pula dengan Kepolisian Resort (Polres) Pamekasan.

Selain pengecekan terhadap armada bus, pihaknya berencana akan mengumpulkan seluruh sopir bus dan kondektur bus, untuk diberikan pembinaan dan bimbingan. Khususnya lebih menitikberatkan agar mematuhi aturan lalu lintas dan tidak ugal-ugalan selama di jalan raya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

TIDAK BERPUASA. Pol PP memergoki sejumlah warga yang tengah asyik sarapan pagi di warung pojok Jl Agus Salim.

Pol PP-Tuan Warung Main Mata?

SE Bupati Jadi Alasan Penyebab Lemahnya Penindakan PAMEKASAN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Pamekasan tak berani menindak tegas pemilik warung makan yang tetap melayani pembeli pada siang hari selama Bulan Ramadan. Satpol PP hanya memberi peringatan, agar tidak membuka lagi di siang hari, sesuai SE Bupati Pamekasan yang melarang warung makan buka siang hari, kecuali di terminal.

Pol PP belum berani menutup paksa warung makan itu, karena SE Bupati belum memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga penegak Perda itu tidak bisa mengeksekusi. Kecuali ada peraturan daerah (Perda) tentang Ramadan, yang isinya mengamanatkan agar setiap warung makan ditutup siang hari, berikut sanksi yang dijatuhkan.

Dalam razia yang dilakukan Pol PP pada Rabu, (16/7), terdapat 4 warung makan yang diketahui melayani kaum pria sarapan pagi dan makan siang. Salah satunya,

warung pojok di Jl Agus Salim.

Ketika itu masih pukul 09.30. Sejumlah porsonel Pol PP langsung masuk ke warung yang berdampingan dengan salah satu bank.

Di bagian luar, warung ini terlihat tertutup, tetapi ketika aparat masuk di sisi samping, setidaknya ada sejumlah pengunjung yang sedang sarapan pagi dan menghisap rokok.

Pol PP tidak berwewenang mengingatkan pengunjung, hanya berwenang mengingatkan pemilik warung, agar tidak lagi buka siang hari. Selanjutnya, Pol

PP bergerak ke Jl Nugroho, aparat kembali memergoki warung makan yang juga melayani pembeli pada siang hari. Kembali Pol PP hanya memperingati pemiliknya, dan membiarkan pengunjungnya sebagaimana amanat SE Bupati, tentang Ramadan.

Temuan lainnya yaitu di warung bakso di Jl Raya Tlanakan Indah, berdampingan dengan kampus STAIN Pamekasan.

Aparat melihat warung bakso ini berada di pinggir jalan dan terlihat terbuka. Sehingga, apabila ada pembeli makan di warung tersebut, sangat terlihat.

Aparat melanjutkan perjalanan ke sejumlah warung makan yang berada di Jl Raya Ambat, Kecamatan Tlanakan. Aparat hanya menemukan warung kecil yang berada berhadapan dengan salah satu perusahaan garam. Sementara rumah makan besar yang berjejeran di Jl Raya Ambat, justru tak

melayani pelanggan sebagaimana SE Bupati.

Kepala Seksi Penyidikan Dan Penyelidikan Pol PP Pemkab Pamekasan, Yusuf Wibisono mengakui beberapa warung makan yang kepergok siang hari itu, sudah berkali-kali diingatkan. Tetapi, ada sebagian yang mematuhi, sebagian pula mengabaikan.

Pol PP terang Yusuf membutuhkan Perda yang mengatur tentang Ramadan yang salah satu isinya larangan warung ataupun restoran melayani pembeli pada siang hari, kecuali warungwarung di Terminal. Sehingga, dalam setiap razia Satpol PP tidak berhak memberikan sanksi kepada pemilik warung, hanya berhak memberikan peringatan. �Kami hanya memberikan peringatan kepada pemilik warungnya, sementara untuk pengunjungnya kami tidak berhak,� ungkapnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 17 JULI 2014|NO. 0404|TAHUN III

I

Petugas Adira Rampas Motor BPKB Digadaikan ke Adira Sumenep Tak Terbayar Dua Bulan PAMEKASAN – Muchlis Arif (42), warga Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Sumenep, memprotes tindakan Adira Finance, Cabang Pamekasan. Sebab dua petugas bagian penagihan, yang pura-pura minta tolong, justru merampas sepeda motor Yamaha Vixion M 2423 WC yang dikendarainya, saat parkir di salah satu toko busana, di Jl Kesehatan, Pamekasan, Rabu (16/7).

Saat ditemui di Kantor Adira Finance, Muchlis menceritakan saat itu ia bersama istri dan anaknya pergi belanja ke Pamekasan mengendarai sepeda Yamaha Vixion, yang dipinjam pada tetangganya di Prenduan, karena sepeda motor miliknya diperbaiki di bengkel. Ketika memarkir sepeda motornya di depan toko busana Jl Kesehatan, didatangi dua orang yang mengaku dari petugas Adira. Salah satu dari mereka minta tolong kepada Muchlis, ingin menitipkan surat-surat penting kepada pemilik sepeda motor. Alasannya mereka tidak bisa ke Prenduan,

karena jauh.

Petugas minta Muchlis ikut ke kantornya sendirian saja, sebab surat-suratnya ada di kantor Adira. “Sudah Pak, istri dan anak bapak tunggu di sini saja. Ya paling lama 5 menit selesai dan bapak langsung kembali,” kata Muchlis, menirukan bujuk rayu petugas Adira.

Tanpa curiga, Muchlis ikut ke kantor Adira meninggalkan istri dan anaknya di area parkir toko busana Jl Kesehatan. Lalu Muchlis masuk ruangan menunggu kedua petugas, sepeda motornya diparkir di halaman kantor Adira. Begitu Muchlis

hendak keluar, ia kaget karena sepeda motor Yamaha Vixion itu sudah tidak ada. Dari petu-

Kemudian Muchlis menghubungi Haris, pemilik sepeda motor memberitahu jika sepeda motornya dirampas Adira Pamekasan, dengan alasan menunggak pengajuan kredit. Pemilik sepeda motor mengakui, jika BPKB sepeda motor itu dipinjam Hodaifah, yang ternyata digadaikan ke Adira Sumenep. gas Adira, Muchlis mendapat penjelasan, jika sepeda motornya dimasukkan ke gudang disita Adira, lantaran Buku Pemilik Kendaraan Bermotoor (BPKB) sepeda motor itu digadaikan

Pemilik sepeda motor mengakui, jika BPKB sepeda motor itu dipinjam Hodaifah, yang ternyata digadaikan ke Adira Sumenep.

Saat dikonfirmasi, Bagian Koleksi atau Aset Adira Finance Pamekasan, Agus mengatakan pada Januari 2013 lalu, BPKB sepeda motor ini dijadikan jaminan oleh Hodaifah kepada Adira Sumenep. Besarnya cicilannya sebesar Rp 1.168.000 per bulan.

Menurut Agus, seharusnya Desember 2013 lalu, sudah lunas, ternyata hingga Juli 2014 ini Hodaifah menunggak selama dua bulan Rp 2.336.000. Diakui, selama ini petugas penagihan Adira sudah sering mendatangi peminjam uang (Hodaifah) ke rumahnya di Prenduan, namun sisa cicilan uang dua bulan itu belum juga dibayar. “Begini saja, pemilik sepeda motor itu suruh datang ke kantor untuk melunasi pinjamannya,” kata Agus. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

SEREMONIAL

KASUS BILIK SUARA

Sejumlah Mantan Pejabat KPU Jadi Saksi PAMEKASAN – Kasus hilangnya 4. 713 bilik suara di Gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan pada tahun 2011 telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan.

Perkara dengan terdakwa M Sueb itu sudah masuk sidang kedua dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. Sejumlah mantan pejabat KPU dihadirkan dalam sidang yang digelar, Rabu (16/7) kemarin.

Ada tiga orang saksi dari pejabat KPU Pamekasan waktu itu, yaitu mantan ketua KPU Pamekasan, Moh Ramli, mantan Sekretaris KPU Pamekasan, Akhmad Zaini, dan sekretaris KPU Pamekasan, Ach Hermanto, yang pada saat hilanganya bilik suara itu menjabat sebagai Kasubag umum KPU setempat.

Saat memberikan keterangan dalam sidang, salah satu saksi, Akhmad Zaini mengatakan saat akan dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) oleh pihak kepolisian, pintu gudang penyimpanan bilik dan kotak suara dengan sangat mu-

ke Adira dan menunggak dua bulan.

Muchlis merasa dipermalukan dan menuding pihak Adira bertindak curang. Sebab selama dua jam istri dan anaknya dibiarkan terlantar di pinggir jalan depan toko busana Jl Kesehatan.

Sedang dirinya tertahan di kantor Adira Finance, Jl Pintu Gerbang, Kelurahan Bugih, Pamekasan, menunggu penjelasan pihak Adira.

“Saya dengan ikhlas datang ke kantor Adira untuk membantu, ternyata saya dibohongi, sepeda dirampas. Kalau memang seperti ini, kenapa tidak bicara jujur dari awal, sehingga istri dan anak saya tidak keleleran di pinggir jalan. Cara-cara yang dilakukan petugas Adira ini kotor dan licik,” kata Muchlis dengan kesal.

Kemudian Muchlis menghubungi Haris, pemilik sepeda motor memberitahu jika sepeda motornya dirampas Adira Pamekasan, dengan alasan menunggak pengajuan kredit.

dah terbuka.

“Saya tidak tahu pasti apakah pintu sedang terkunci atau tidak.

Pastinya saat saya dengan polisi datang ke gudang, saat pintu didorong langsung terbuka. Seingat saya waktu itu, saya tidak melihat bekas-bekas yang janggal pada pintu, seperi bekas congkelan,” katanya di hadapan majelis hakim.

Jaksa penuntut umum (JPU), Arif Yuli Haryanto mengatakan dalam pembacaan dakwaan pada sidang pertama pekan lalu, JPU mendakwa yang bersangkutan dengan dakwaan alternatif yakni pasal 362 junto pasal 52 KUPH tentang pencurian atau pasal 374 KUPH tentang penggelapan dalam jabatan, atau pasal 23 ayat 3 KUHP atau pasal 6 ayat 1 junto pasal 52 tentang menghilangan suatu barang.

“Dari pasal dakwaan yang telah dibacakan itu, tidak sumua pasal akan dikenakan terhadap terdakwa, namun hanya satu atau dua pasal, ancaman hukuman maksiamal lima tahun penjara,” katanya.

Sebelumnya, Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarus-

man mengatakan lambatnya pengungkapan kasus pencurian bilik suara itu karena penyidik kesulitan menemukan barang bukti. Petugas yang menemukan bilik suara di salah satu pedagang barang rongsokan, juga sempat menemui jalan buntu karena pedagangnya mengaku tidak mengenal siapa yang menjual barang tersebut.

Diberitakan sebelumnya, awalnya jumlah logistik berupa kotak dan bilik suara pemilu yang dilaporkan oleh KPU Pamekasan ke Mapolres setempat, hilang hanya 1.000 unit. Namun, setelah pihak KPU melakukan pengecekan ulang bersama tim penyidik Polres Pamekasan terkait jumlah bilik suara yang tersimpan di gudang penyimpanan logistik KPU Pamekasan, ternyata jumlah barang yang hilang mencapai 4.713 unit. Logistik bilik suara di gudang KPU Pamekasan ini diketahui hilang setelah staf KPU melakukan pemeriksaan gudang tempat penyimpanannya pada pertengahan Oktober 2011. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Belajar Hargai Perbedaan di SMA Negeri 2 Pamekasan

PAMEKASAN – Pelaksanaan Masa Orientasi Siswa Baru (MOS) di SMA Negeri 2 Pamekasan sedikit berbeda dengan sejumlah sekolah lainnya di Pamekasan. Di sejumlah sekolah terfokus pada bimbingan di dalam kelas, di SMAN 2 lebih banyak diarahkan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekolah.

Pembina MOS menggalakkan kegiatan yang bernuansa mengasah potensi siswa, seperti menggambar, menciptakan game, menampil-

kan pergelaran seni, yang semuanya bermuara terhadap ketangkasan siswa baru, guna melatih pendidikan karakter, kemampuan intelektualnya, beretika, dan belajar menghargai perbedaan untuk merajut kebersamaan yang hakiki.

Wakasek Bidang Kesiswaan SMA Negeri 2 Pamekasan, Imanuna menyatakan MOS di sekolahnya tahun ini mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika. Targetnya memberikan pelajaran kepada siswa baru untuk menghargai antar sesama, sekalipun ada perbedaan baik agama, adat istiadat, warna kulit, kemapanan ekonomi antara yang mampu ataupun tidak mampu, dan perbedaan dalam memberikan pandangan untuk tetap sama-sama dihargai serta bergerak bersama menuju ke arah yang lebih baik.

Ketua OSIS SMA Negeri 2 Pamekasan, Rahmat Harawan menyampaikan ada 324 peserta MOS tahun ini. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN MADURA

KAMIS 17 JULI 2014|NO. 0404|TAHUN III PROBOLINGGO J KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 17 JULI 2014 NO. 0404 | TAHUN III

J

BERSITEGANG. Hasil rapat pleno Sampang tampaknya terlihat ada yang bersitegang, Rabu (16/7).

Suara Jokowi-JK Menyusut di Ketapang SAMPANG - Rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2014 tingkat kabupaten yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang terindikasi ada yang tidak beres, Rabu (16/7).

Pasalnya, penjumlah total suara yang dilaksanakan sejak pukul 08.30 WIB hingga pukul 13.00 WIB di Gedung Karta itu menunjukkan adanya penyusutan sebanyak 200 suara milik pasangan Jokowi-JK di Kecamatan Ketapang.

Sebelumnya, rekapitulasi suara Pilpres 2014 tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menunjukkan perolehan suara pasangan nomor urut 2 Jokowi-JK sebesar 7.277 di Kecamatan Ketapang, sedangkan pasangan nomor urut 1 Parbowo-Hatta mendapat 53.731 suara.

Setelah melalui Rapat Pleno Terbuka di KPU Kabupaten Sampang, suara Jokowi-JK kemudian menyusut menjadi hanya 7.077 suara di Kecamatan Ketapang sementara untuk pasangan Prabowo-Hatta tidak ada perubahan. Dengan demikian suara Jokowi-JK berkurang 200 suara dari hasil rekapitulasi tingkat kecamatan.

Sayangnya, Komisioner KPU Kabupaten Sampang Addy Irmasyah mengaku belum mengetahui pasti jika ada penyusutan suara untuk Jokowi-JK saat direkapitulasi oleh KPU Kabupaten Sampang. Sebab, proses

rekapitulasi dari tingkat KPPS, PPK hingga tingkat kabupaten, menurutnya, sudah sesuai dengan prosedur. Diakuinya bahwa dalam rekapitulasi rapat pleno sudah menyalin dari model Da dan tentunya model Da juga sudah menyalin dari model P. Kemudian hasil rekapitulasi dari model P juga menyalin dari P1.

“Dalam proses rekapitulasi berjenjang itu mulai tingkat desa teman-teman TPS menyandingkan model P1 dan model P-nya. Sedangkan untuk tingkat Kecamatan juga menyandingkan model Pa dengan model D. Begitu juga di rapat pleno, kami juga menyandingkan model Db denagn Pa,” ujarnya.

Karena itu, Addy bersikukuh bahwa prosedur yang dilakukannya sudah sesuai dengan ketentuan. “Kami

NO 1

KECAMATAN SOKOBANAH

PRBOWO-HATTA 46.062

JOKOWI-JK 12.529

Suara Tidak Sah 494

2

KETAPANG

53.731

7.077

644

3

BANYUATES

36.588

22.630

469

4

ROBATAL

31.627

7.634

270 1.443

5

KEDUNGDUNG

50.170

28.136

6

OMBEN

51.442

8.021

681

7

KARANGPENANG

42.450

13.503

353

8

SAMPANG

45.558

17.617

735

9

JRENGIK

19.271

6.422

254

10

SRESEH

6.008

8.355

140

11

TORJUN

20.874

6.954

198

12

CAMPLONG

37.291

12.887

371

13

PANGARENGAN

7.562

3.783

82

14

TAMBELANGAN

26.118

7.237

314

sudah menekan kepada temanteman yang bertugas dibawah untuk sangat cermat dalam

penulisan data rekapitulasi,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 17 JULI 2014 | No. 0404 | TAHUN III

Saksi Tak Tanda Tangani Hasil Rekapitulasi SAMPANG - Proses rekapitulasi suara tingkat kabupaten dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di gedung Karta Jalan Jamaludini Kec/Kota Sampang, Rabu (16/7) sekitar pukul 10.00 WIb, diwarnai aksi protes dari salah satu saksi. Sebab, hasil rekapitulasi ditengarai banyak kecurangan dan manipulasi data.

Saksi Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara di dua tingkatan yakni tingkat kecamatan dan kabupaten. Saksi pasangan capres nomor dua itu meminta KPU Sampang untuk melakukan penghitungan suara ulang (PSU).

Subaidi (40), saksi pasangan Jokowi-Kalla, mengaku kaget saat berlangsugnya rekapitulasi tingkat kabupaten. Sebab, pihaknya dituding telah menandatangani hasil rekapitulasi suara pada tingkat kecamatan di Ketapang. Padahal, menurutnya, pihaknya tidak pernah menandatangani sebagaimana tudingan tersebut.

Alasan itu bukan tanpa sebab, karena hasil rekapitulasi suara di tingkat PPK ditengarai banyak penyimpangan, seperti terdapat di 17

TPS Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

“Kami tidak pernah menandatangani hasil rekapitulasi karena banyak kecurangan dan manipulasi data, kenapa saat usai dibacakan hasil rekapitulasi untuk Kecamatan Ketapang bahwa pihak kami sudah mendatangani,” ucapnya.

Dijelaskannya, pernyataan timses Jokowi-JK bahwa di 17 TPS banyak kecurangan, terbukti berdasarkan kajian dan analisa investigasi yang menemukan adanya indikasi pelanggaran dan kecurangan selama pelaksanaan Pilpres. Seperti, DPT di 17 TPS banyak didapati data ganda serta beberapa nama pemilih telah meninggal dan pindah ke tempat lain, namun masih terdaftar di DPT. “Kami menginvestigasi di lapangan dari perhitun-

Subaidi, saksi pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla saat memberikan data laporan kepada Panwaslu Kabupaten Sampang. gan PPS, ternyata data DPT di 17 TPS ditemukan bahwa DPT banyak nama ganda,” tegasnya.

Dirinya berharap, KPU Sampang menindak tegas pelaku curang yang melibatkan penyelenggara pemilu mulai tingkat PPK, PPS, dan KPPS. Sehingga, dalam hal ini Panwaslu segera merekomendasikan

PENEGAKAN PERDA

Kasatpol PP Diminta Diganti SAMPANG – sejumlah aktivis Sampang mendesak Kepala Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Sampang Hamdani diganti. Hamdani dinilai tidak cakap dalam menegakkan peraturan daerah (perda).

Aktivis Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Sampang Nur Hasan menuturkan, Kepala Satpol PP kurang sigap dalam mengatasi segala persoalan pelanggaran, seperti adanya teguran dari pihak legislatif terkait banyak pelanggaran perda tentang reklame tanpa izin.

“Banyak perda di lapangan belum ditindak tegas dan tidak ditanggapi secara positif dari Satpol PP, terkadang pihak legislatif juga menginstruksikan, serta Kepala Satpol PP tidak pernah turun langsung ke lapangan,” ucapnya.

Tak hanya itu, dirinya menilai Satpol PP tidak transparan tentang penggunaan anggaran terkait uang trantib. Begitu pun, permasalahan soal penindakan terhadap pasar modern di wilayah Kota Bahari. Sehingga, dengan demikian Satpol PP terlihat tebang pilih.

“Yang menjadi sasaran saat razia hanya cenderung kepada PKL dan gelandangan pengemis (gepeng), kenapa penindakan terhadap pasar modern belum dilakukan,” jelasnya, Rabu (16/7).

Hal senada dikatakan aktivis Ik-

mas Moh Jalil. Dirinya menyayangkan kinerja Satpol PP yang hanya obral janji.

Pasalnya, sejauh ini pelanggaran pasar modern seperti minimarket tak kunjung ditanggapinya.

“Sama saja Satpol PP obral janji dan gertak sambal saja, kenapa pindahkan pasar modern banyak bermasalah tak pernah dilakukan penertiban,” katanya.

Dijelaskannya, pihak Satpol PP nampaknya tidak mau untuk dikritisi terkait kinerjanya oleh kalangan aktivis.

Itu dibuktikan dengan adanya sejumlah mahasiswa yang melakukan audensi, namun rupanya tidak pernah ditemui oleh Kasatpol PP Sampang.

“Kepemimpinan Hamdani sebagai Kepala Satpol PP semakin melemah, makanya kami minta Bupati selaku pemangku jabatan segera mencopot,” imbuhnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Sampang Hamdani belum bisa memberikan keterangan.

Lantaran yang bersangkutan saat ditemui mengaku sedang rapat. Sejurus kemudian, saat dikonfirmasi melalui saluran telepone juga demikian.

“Bapak sedang rapat, Mas, mohon maaf tidak bisa ditemui,” tutur Kabag Ops Satpol PP Sampang, Moh Sadiq. =RYAN HARIYANTO/MK

kepada KPUD agar melakukan PSU di 17 TPS di Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang.

“Makanya kami meminta agar dilakukan PSU di TPS 1,2 Desa Bringin Kecamatan Tambelangan, TPS 2,4,5 Desa Rongdalem Kecamatan Omben, TPS 1 Desa Jrengoan Kec Omben, dan TPS 1

K

sampai 11 Desa Torjun Kec Torjun,” katanya.

Menanggapi saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara, Ketua KPU Sampang Samsul Mu’arif tidak mempermasalahkan.

Sebab, dalam aturannya hal itu tetap menjadi sah bilamana hasil rekapitulasi suara tidak ditandatangani saksi.

“Tidak ada masalah karena tidak ada kewajibannya saksi parpol untuk menandatangani hasil rekapitulasi, dan ini tetap menjadi dokumen sah. Jadi secara formal mereka (saksi parpol) tidak menyampaikan keberatan di administrasi kita,” tuturnya.

Samsul menerangkan, apa pun kejadian selama proses rekapitulasi suara tingkat kabupaten akan disampaikan dalam berita acara kepada KPU Jatim bahwa saksi parpol yang dimaksud telah hadir di rekapitulasi suara, namun tidak melakukan penandatanganan hasil rekapitulasi.

Terpisah, anggota Panwaslu Sampang Ach Ripto meminta kepada saksi parpol untuk bisa membuktikan indikasi pelanggaran dan kecurangan atas tudingan yang bersangkutan.

“Ini perlu pembuktian dan kami perlu alat bukti untuk memberikan suatu kajian kepada Banwaslu Jatim, apakah hal ini direkomendasikan supaya di PSU atau tidak tergantung laporannya,” singkatnya. =RYAN HARIYANTO/MK

PENGHITUNGAN SUARA

Bawaslu Kirim Tim Selidiki Kasus TPS Sampang JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu RI mengirimkan tim untuk menyelidiki kasus penghitungan suara di sejumlah tempat pemungutan suara di Kabupaten Sampang yang diduga terjadi kecurangan atau intervensi, kata anggota Bawaslu Nasrullah.

“Kami mengirimkan tim langsung ke Sampang, termasuk ke Sampang bagian utara, apakah di sana ada semacam intimidasi atau mungkin terjadi hal yang tidak kita inginkan,” kata Nasrullah usai jumpa pers di Gedung Bawaslu RI Jakarta, Rabu (16/7).

Dia mengatakan pihaknya tidak ingin mengintervensi terkait rincian jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon peserta Pilpres, melainkan Bawaslu ingin memastikan bahwa pelaksaan demokrasi di daerah tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Kami tidak dalam hal ingin melihat angka perolehan suaranya, tetapi apakah di sana terjadi tindakan intimidasi terhadap pemilih atau tidak, atau ada dugaan pelanggaran-pelanggaran lain yang harus diinvestigasi di lapangan,” jelas Nasrullah.

Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, ter-

catat ada 17 TPS di Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, yang diduga bermasalah pada pemungutan suara 9 Juli lalu.

Berdasarkan Formulir C1 di 17 TPS tersebut ditemukan adanya perolehan suara yang merujuk ke pasangan calon Nomor Urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, sedangkan untuk pasangan Nomor Urut 2, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sama sekali tidak mendapatkan suara.

Total perolehan suara pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di 17 TPS ini adalah 7.134 suara, sedangkan perolehan suara pasangan Jokowi-Jusuf Kalla nol.

Sementara itu jumlah suara tidak sah sebanyak 34 suara, minimal 1 suara per TPS dan maksimal 6 suara seperti yang terjadi di TPS 17 di Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Sampang, itu.

Kecamatan Ketapang, merupakan satu dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang yang tercatat sering bermasalah setiap pelaksanaan pemilu.

Pada Pemilu Legislatif 9 April 2014, sebanyak 17 TPS di Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, juga ditemukan bermasalah, yakni dengan adanya TPS fiktif. =ANT/MK

L

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 17 JULI 2014 | No. 0404 | TAHUN III

Sampang - Inspektorat Kabupaten Sampang, hingga kini belum memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Pertanian (Kadispertan) Agus Santoso, tersangka kasus korupsi pengadaan bibit bantul dan ubi kayu serta pupuk organik dan urganik Tahun Anggaran (TA) 2013 senilai Rp 800 juta.

Sementara tersangka lain dalam kasus serupa, Abdul Wahed (Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian) dan Abdurrahman (Kasi Produksi Tanaman Disperta) telah mendapatkan sanksi berupa kedisiplinan, yakni penurunan pangkat jabatan dan tunjangan kepegawaian.

Kepala Inspektorat Kabupaten

Tersangka Kadispertan Belum Dapat Sanksi Sampang Nuruh Hadi mengatakan, pihaknya hingga kini belum memberikan sanksi kepada tersangka Agus Santoso, karena pihaknya belum menerima secara resmi surat pemberitahuan dari Kejaksaan Negeri Sampang bilamana Kadispertan tersebut ditetapkan sebagai tersangka.

“Kami tidak memberikan sanksi karena belum menerima kalau Kadispertan ditetapkan sebagai tersangka, makanya belum bisa memberikan tindakan apa

PERTANIAN

pun,” ucapnya, Rabu (16/7).

Terpisah, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sampang Wahyu Triantono menjelaskan, pihak Inspektorat dalam memberikan sanksi tidak perlu menunggu surat resmi dari Kejaksaan. Hal itu, semestinya sudah menjadi wewenang dalam pemberian sanksi pejabat negara.

“Seharusnya Inspektorat untuk memberikan sanksi yang merupakan kewenangannya jangan menunggu surat resmi dari kami,” jelasnya.

Dirinya menuturkan, ditetapkannya tersangka Agus Santoso merupakan hasil pengembangan dari tersangka Abdul Wahed dan Abdurrahman. Mereka merupakan tersangka atas dugaan kasus korupsi pengadaan bibit tani. “Ini hasil pengembangan tersangka AB dan AW atas kasus bibit tani,” katanya.

Tak hanya itu, mantan Kasi Pidsus Kejari Gresik itu menambahkan, hingga kini dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit

tani tersebut telah menyeret empat PNS sebagai tersangka di Dinas Pertanian Sampang.

Adapun ke empat tersangka itu, meliputi Kepala Dinas Pertanian (Kadispertan) Agus Santoso, Abd Wahed Chairullah (AW) Kepala Bidang (Kabid) Tanaman Pangan, serta Abdurrahman (AB) Kasi Produksi Tanaman Pangan, dan Rosuli Muhlis Kasi Pascapanen Pengelohan dan Pemasaran Tanaman Holtikultura di Dinas Pertanian Sampang. =RYAN HARIYANTO/MK

PROYEK PNPM

SAMPANG - Kelangkaan pupuk besubsidi bagi petani Sampang terus dibayangi, sebab saat ini kelangkaan pupuk menjadi keluhan masyarakat Sampang. Hal tersebut membuat gerah kalangan legislator terutama oleh kalangan Komisi B DPRD Sampang.

Anggota komisi B DPRD Sampang Ach. Zahri menilai bahwa harga Eceran Tertinggi (HET) jangan sampai mengakibatkan semakin rendahnya daya saing para petani. Apalagi, menurutnya, selama ini hasil pertanian para petani tergolong minim, sementara untuk harga jual pupuk saat ini sangat mahal.

“Kalau kenaikan pupuk tidak sejalan dengan Hasil Produksi Pertanian (HPP),dikhawatirkan akan menurunkan kesejahteraan petani.

Jadi kita akan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan selama pemerintah mampu membiayai untuk memberikan subsidi saya kira inilah yang terbaik untuk

rakyat,” ujarnya, Rabu (16/7).

Selain itu, menurutnya, Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan kepentingan rakyat.

Sehingga bisa menemukan opsi baru jika terjadi kelangkaan pupuk seperti sekarang ini. Bahkan, saat ini badan legislasi sudah melakukan Pengajuan Anggaran Kegiatan (PAK) kepada Sekretaris Dewan terkait perda inisiatif untuk pendistribusian pupuk di Kabupaten Sampang untuk menindaklanjuti peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2011. Sehingga, menurutnya, pemerintah juga harus mengalokasikan dana untuk penyesuaian kebutuhan pupuk sesuai kebutuhan wilayah.

“Memang sejauh ini sudah ada Menperindag Nomor 17 Tahun 2011, tapi kita juga butuh perda inisiatif untuk menjangkau kebutuhan pupuk petani sesuai dengan kebutuhan wilayah pertanian di seluruh kecamatan,” ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS

TUTUP. Salah satu distributor pupuk di Jl Rajawali II kota Sampang tutup, Rabu (16/7). mohammad muhlis/ koran madura

mohammad muhlis/ koran madura

Kelangkaan Pupuk Terus Dewan Bakal Lakukan Membayangi Sampang Pemantaun Berkala

PANTAU. Anggota Komisi C DPRD Sampang saat memantau hasil pengerjaan proyek PNPM di Kecamatan Pengarengan beberapa waktu lalu (8/7).

SAMPANG- Pengerjaan proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri terus menjadi sorotan serta membuat geram kalangan Komisi C DPRD Sampang. Setelah melakukan sidak beberapa waktu lalu (8/7) banyak sekali kejanggalan yang dimungkinkan ditemukan di daerah lain yang juga melakukan penggarapan proyek PNPM. Sekretaris Komisi C DPRD Sampang Aulia Rahman menegaskan kembali, jika pihaknya akan kembali melalakukan tindak lanjut ke berbagai daerah di seluruh Kabupaten Sampang yang juga tengah melakukan

penggarapan proyek PNPM. Sebab, menurutnya, pengerjaan proyek PNPM diyakininya banyak ditemukan ketidaksesuian yang tidak bisa ditoleransi. Diakuinya bahwa ketidaksesuaian pengerjaan proyek yang hasil akhirnya menjadi terlihat asal-asalan.

Selain itu juga menurutnya karena lemahnya pengawasan terhadap pengerjaan proyek tersebut.

“Kami akan terus pantau pengerjaan proyek PNPM di seluruh Kabupaten Sampang, jadi siap-siap bagi kecamatan lainnya untuk dilakukan peninjauan ke lokasi dan pemanggilan kepada dinas terkait untuk mem-

pertanggung jawabkan daei hasil yang mereka lakukan,” tegasnya, Rabu (16/7).

Selain itu, diakui Aulia bahwa dalam penggarapan pengerjaan proyek PNPM terdapat dana bergulir yang relatif rawan kejanggalan. Maka dari itu kami akan melakukan pemanggilan kepada dinas Bapemas untuk klarifikasi data dan lokasi dan lainnya untuk memastikan progres pengerjaan PNPM. “Nanti kami akan panggi Bapemas untuk dimintai data keterangan terkait pengerjaan PNPM di seluruh Kabupaten Sampang,” janjinya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

KORAN Bangkalan MADURA SODOMI

Pelaku Pencabulan Diringkus BANGKALAN - Jajaran polres Bangkalan menangkap pelaku pencabulan saat bersembunyi di rumahnya, Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya. Kini tersangka meringkuk di balik jeruji besi mapolres Bangkalan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Identitas pelaku diketahui bernama Taufikurrahman alias Rohman (19). Sebelumnya, pelaku sempat kabur usai dilaporkan oleh para orang tua korban. Bahkan polisi pernah melakukan penggerebekan ke rumah pelaku, tapi pelaku berhasil lolos saat itu.

Pelaku melakukan pencabulan tidak hanya pada satu korban.

Melainkan pada dua bocah yang masih duduk di bangku SD. Pertama pelaku melakukan pencabulan pada korban yang berinisial AS (9), yang masih tetangganya.

Saat itu korban diajak mancing ke sungai oleh pelaku.

Akan tetapi, saat berada di tepi sungai korban dipaksa untuk membuka celananya. Kemudian pelaku mensodomi korban. Lalu korban menceritakan yang baru dialami pada orang tuanya. Selanjutnya ibu korban melaporkan pada polisi.

Sedangkan korban yang satunya berinisial MAP (12), disodomi di tengah sawah. Saat itu korban diajak bermain layangan.

Karena masih anak-anak, korban mau saja. Tapi, ketika sampai di sawah, pelaku menyuruh korban buka celana lalu menyodomi.

Beruntung, aksinya diketahui warga sekitar, sehingga korban dilepas dan diselamatkan oleh orang yang menemukan itu.

Kasus ini sendiri sudah dilaporkan pada bulan Juni kemarin.

Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Andi Purnomo menyatakan pihaknya memang sejak lama mengincar pelaku. Sebab, pelaku dikenal licin karena sempat dilakukan penggerebekan beberapa kali. Namun, pelaku selalu berhasil lolos.

"Nah, ketika kita tahu pelaku sedang pulang ke rumahnya. Maka, kami langsung melakukan penggerebekan. Hasilnya, pelaku bisa ditangkap," terang Andi pada wartawan saat dikonfirmasi, Rabu (16/7) Kemudian pelaku langsung digelandang ke mapolres Bangkalan untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Dihadapan penyidik, pelaku nekat melakukan pencabulan karena tergiur film porno. = SYAIFUL ISLAM/RAH

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA KAMIS 17 JULI 2014

KAMIS 17 JULI 2014||TAHUN No. 0404 |IIITAHUN III No. 0404

Siapa Dalang Manipulasi di Bangkalan?

Fauzan Jakfar: Setelah Dikroscek Perolehan Nol Suara di TPS, Bukan PPS, PPK, dan KPU BANGKALAN - Adanya perolehan suara Jokowi-JK yang nol persen di 20 TPS di kabupaten Bangkalan membuat timses kecewa. Suara nol tidak mungkin terjadi, jika tidak ada manipulasi. Hal itu disampaikan Ketua DPC PDIP Bangkalan, Fatkhurrahman dalam proses rekapitulasi tingkat KPUD, kemarin (16/7).

"Suara Jokowi-JK banyak yang kosong di Burneh dan Galis," kata Ketua DPC PDIP Bangkalan.

Hal itu membuat aneh seluruh pendukung pasangan nomor urut dua ini. Sebab di situ ada saksi, karena perolehannya nol. Selain itu, pihaknya tidak percaya dengan tingkat kehadiran pemilih yang mencapai 95 persen. Sebab berdasarkan pantauannya, tingkat kehadiran di TPS hanya berkisar 70 persen pemilih.

Apalagi bulan puasa para pemilih enggan untuk hadir. Itu pun dibuktikan dengan beberapa sampel desa yang menjadi pantauan.

Dirinya datang langsung untuk memastikan, jangan sampai

ada penggelembungan suara dari pihak mana pun. "Saya pantau langsung ke lapangan, di desa sepuluh itu tingkat kehadirannya hanya 70 persen. Padahal di sana penduduk padat. Itu pun saya datangi satu persatu ke TPS. Itu pun suara Jokowi-JK menang," ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar menyatakan setelah di kroscek memang benar perolehan nol suara pada pasangan Jokowi-JK terjadi di TPS, bukan di desa, kecamatan atau pun kabupaten. Ada sekitar 20 TPS yang suaranya nol. Itupun ada saksinya dari masing-masing pasangan.

"Kami sudah interogasi ke KPPS, di TPS yang bersangku-

Fauzan Jakfar

Ketua KPUD Bangkalan tan ada saksinya. Dan saksi tidak mencoblos di TPS itu. Sebab, tidak terdaftar di TPS itu," jelasnya.

Saksi terdaftar di TPS yang lain, tapi masih di desa itu. Keberadaan TPS nol itu ada di kecamatan Tanah Merah, Burneh,

Galis, Klampis, dan Konang. Akan tetapi, tidak semua TPS mendapatkan nol suara, melainkan beberapa TPS, antara satu sampai dua TPS. Menurutnya, jika kondisi yang demikian ada anggapan kecurangan dari salah satu tim sukses, pihaknya menilai itu sah-sah saja. Sebab, yang berhak mengatakan itu pelanggaran bukan timses. Namanya timses kalau ada sesuatu hal yang merugikan bagi pihaknya menyebut ada pelanggaran. Ada mekanisme yang perlu dilakukan kalau disebut pelanggaran, salah satunya laporan kepada panwaslu. Sejauh ini, tidak ada laporan ke panwaslu.

"Sebenarnya, gambaran yang terjadi di TPS merupakan pilihan masyarakat. Misalnya, seluruh masyarakat memilih pasangan nomor urut satu semua disebut pelanggaran. Atau pun memilih nomor urut dua semua," terangnya. = MOH RIDWAN/DONI/RAH

Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres Versi KPU Kabupaten Bangkalan Kec. Bangkalan Paslon 1 Paslon 2 Suara sah Suara tidak sah

35.749 13.650 49.399 1.009

Geger Paslon 1 Paslon 2 Suara sah Suara tidak sah

39.657 14.196 53.853 607

Kwanyar Paslon 1 Paslon 2 Suara sah Suara tidak sah

40.229 3.440 43.669 569

Modung Paslon 1 Paslon 2 Suara sah Suara tidak sah

27.013 7.302 34.315 452

Socah Paslon 1 Paslon 2 Suara sah Suara tidak sah

27.195 11.804 38.999 385

Klampis Paslon 1 Paslon 2 Suara sah Suara tidak sah

35.071 5.322 40.393 544

Labang Paslon 1 Paslon 2 Suara sah Suara tidak sah

21.837 8.576 30.413 520

Konang Paslon 1 Paslon 2 Suara sah Suara tidak sah

40.085 7.976 48.061 685

Burneh Paslon 1 Paslon 2 Suara sah Suara tidak sah

49.663 7.161 56.824 409

Sepulu Paslon 1 Paslon 2 Suara sah Suara tidak sah

25.947 10.760 36.707 403

Tanah Merah Paslon 1 Paslon 2 Suara sah Suara tidak sah

59.266 7.564 66.830 563

Galis Paslon 1 Paslon 2 Suara sah Suara tidak sah

63.938 7.037 70.975 739

Kamal Paslon 1 Paslon 2 Suara sah Suara tidak sah

15.740 10.840 26.580 262

Tanjung Bumi Paslon 1 Paslon 2 Suara sah Suara tidak sah

32.684 5.178 37.862 396

Trageh Paslon 1 Paslon 2 Suara sah Suara tidak sah

26.527 2.508 29.035 284

Arosbaya Paslon 1 Paslon 2 Suara sah Suara tidak sah

23.969 7.952 31.921 348

Kokop Paslon 1 Paslon 2 Suara sah Suara tidak sah

40.785 8.605 49.390 987

Blega Paslon 1 Paslon 2 Suara sah Suara tidak sah

39.253 9.387 48.640 571

Total Paslon 1 644.608 Paslon 2 149.258 Suara sah 793.866 Suara tidak sah 9.733 Jml. Suara sah+tidak 803.599 DPT Pilpres 963.633 Yang ke TPS 803.599

N

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 17 JULI 2014 | No. 0404 | TAHUN III

Saksi Jokowi-JK Ajukan Keberatan Ada Penghapusan dengan Tipe-x di Berkas C1 BANGKALAN - Dalam rekapitulasi hasil suara yang digelar KPUD Bangkalan, Pasangan Prabowo-Hatta berhasil memperoleh 644.608 suara atau 81,19 persen. Sedangkan JokowiJK mendapatkan 149.258 suara atau 18,81 persen.

Ditetapkan pasangan nomor urut satu sebagai pemenang dalam Pilpres kali ini. Akan tetapi, saksi dari pasangan nomor urut dua mengajukan keberatan terkait tahapan pelaksanaan Pilpres 9 Juli lalu.

Dalam keberatan yang diajukan saksi Jokowi- JK menyebutkan pada saat rekapitulasi yang dilakukan KPPS dan PPS berkas C1 diketahui ada penghapusan dengan Tipe-x sehingga menyebabkan ketidaksesuaian jumlah suara di beberapa kecamatan.

Hal itu mengindikasikan adanya

doni heriyanto/koran madura

KEBERATAN. Saksi pasangan Capres Jokowi-JK mengajukan keberatan terkait pelaksanaan Pilpres yang terindikasi kecurangan.

praktik perubahan suara terhadap pasangan Jokowi-JK. Tentunya, perubahan tersebut mengurangi hasil perolehan suara pasangan nomor urut dua.

"Perubahan suara dengan cara mentep-ex berkas C1 di salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Galis, Konang, Burneh, dan Kecamatan lainnya.

Kami mohon form keberatan yaitu form DB 2. Sebab, kami menemukan adanya ketidaksesuaian perolehan suara di sejumlah TPS,” kata saksi Jokowi-Jk, Suyitno.

Ketua PDI Perjuangan H. Fatkurrahman menambahkan pihaknya sangat heran ketika menemukan 20 TPS di Kabupaten Bangkalan, suara Jokowi-JK nol persen. Padahal saksi dari pesangan itu juga memiliki hak suara di TPS tersebut. Hal itu menjadi bukti indikasi terjadinya kecurangan saat pemilihan. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat di masing-masing TPS Kecamatan Sepulu sangat minim, sehingga patut dipertanyakan. "Suara Jokowi nol persen itu sangat aneh.

Apalagi saksi yang di TPS itu juga memilih," ucapnya.

Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar mengatakan untuk pengajuan keberatan pihaknya telah menyediakan form DB 2. Keberatan yang diajukan saksi terkait proses pelaksanaan pemilu bukan pada hasil rekapitulasi. Semestinya, keberatan itu sudah selesai pada tingkat PPS atau PPK. ”Kami tetapkan hasil rekapitulasi ini. Terkait keberatan saksi nanti mengisi form DB 2,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Bangkalan Siti Zahra Ira mengaku berdasarkan pantauannya maka pihaknya mengatakan tidak ada temuan pelanggaran apapun dalam pelaksanaan Pilpres. Pihaknya mengaku siap mengkaji jika ada laporan yang ditemukan masyarakat.

“Kami belum menerima laporan pelanggaran pemilu dari siapa pun. Kalau ada silakan laporkan kepada kami,” pintanya. = DONI HERIYANTO/RAH

FORMAT TINDAKAN

Dewan Nilai Satpol PP Tidak Tegas BANGKALAN - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bangkalan menilai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat tidak tegas dalam menyikapi maraknya warung yang tetap buka di siang hari. Apalagi beberapa waktu lalu, aparat penegak perda tersebut telah melakukan razia terhadap sejumlah warung tersebut. Namun hingga kini, warung itu masih saja nekat berjualan meski telah diberi teguran.

"Kami masih menerima laporan dari masyarakat, bahwa di sejumlah tempat masih ada warung yang buka. Padahal Satpol PP sudah melakukan razia," ujar Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan, Fatonah Rachmaniyah.

Jika demikian, kata Fatonah, kinerja Satpol PP tidak maksimal.

Terbukti, meski dilakukan razia warung masih saja tetap melayani pengunjung. Seharusnya Satpol PP bersikap tegas pada

saat razia waktu lalu, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pemilik warung dan bisa menghargai bagi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

"Ditakutkan kalau masih buka ada tindakan dari pihak lain. Tentunya, ini yang perlu diantisipasi.

Minimal, warung itu tidak secara terang-terangan membuka saat siang hari," ujar srikandi dewan ini.

Menurut politisi Hanura itu, tindakan tegas tidak harus keras. Akan tetapi, bagaimana warung itu bisa mentaati peringatan yang telah diberikan sebelumnya. Jangan sampai, razia yang dilakukan itu hanya dianggap formalitas belaka.

Tentunya, hal itu membuat lembaga Satpol PP tidak lagi dihargai. Oleh sebab itu saatnya mencari format tindakan yang tepat bagi pemilik warung agar benar-benar bisa tutup.

"Kalau memang tidak bisa ditutup minimal dikasih tirai jangan sampai Vulgar. Ini sama halnya tidak menghargai bulan ramadahan terlebih bagi yang menjalankan puasa," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Bangkalan, Bambang Setiawan tidak memungkiri jika pasca dilakuka razia masih terdapat warung yang buka disiang hari. Pihaknya, telah berulang kali memberikan imbauan sebelum bulan puasa dan pada saat puasa berlangsung. Akan tetapi, para pemilik warung masih saja membuka dan melayani pengunjung.

"Untuk memberikan tindakan kami masih belum memiliki landasan hukum yang tepat. Apalagi, beradasarkan SE Bupati hanya bersifat teguran dan peringatan saja," jelasnya.

Dengan alasan itulah kata Bambang, pihaknya memberikan toleransi dan tidak melakukan

doni heriyanto/koran madura

HEARING. Komisi A DPRD Bangkalan saat memaparkan laporan maraknya warung buka siang hari di hadapan Kepala Satpol PP.

penertiban terhadap warung tersebut. Namun yang jelas, segala upaya tetap dilakukan yakni memberikan peringatan yang sifatnya menekan tapi tidak terkesan arogan. Dengan tujuan agar pemilik warung bisa mengerti dan memahami maksud

dari peringatan tersebut.

"Kami akui jika kurang maksimal, maka perlu peran serta dari masyarakat juga untuk memberi teguran kepada pemilik warung yang nekat buka siang hari," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Industri Lokal

Bangkalan OO

KORAN MADURA KAMIS 17 JULI 2014

KAMIS 17 JULI 2014||TAHUN No. 0404 |IIITAHUN III No. 0404

SIBUK. Septi Yuliana sedang menjahit baju di rumahnya di Desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

ali syahroni/koran madura

Berkah Bulan Suci bagi Penjahit PAMEKASAN – Berkah bulan suci Ramadan tidak hanya dirasakan oleh para penjual jajanan, buah-buahan atau makan khas yang hanya ada di bulan puasa, seperti takjil. Namun, pelaku usaha jahit pun bisa mengambil berkah bulan Ramadan.

Hal itu terjadi seiring perkembangan pada model baju muslim dan muslimah. Kemudian didorong oleh kebiasaan masyarakat untuk menggunakan baju baru di hari lebaran. Sehingga apabila sudah menjelang hari lebaran seperti saat ini, para penjahit kebanjiran pesanan (orderan).

Usaha menjahit pakaian atau baju bisa dijadikan sebagai peluang bisnis rumahan yang cukup menjanjikan untuk kalangan ibuibu atau karyawan sebagai usaha sampingan di rumah. Memiliki hobi dan terampil dalam menjahit, banyak peluang usaha yang bisa dikerjakan di rumah.

Salah satunya adalah membuat pakaian, jenis usaha modal kecil ini merupakan kesempatan berharga untuk para penjahit terampil, kreatif dan inovatif yang ingin mencari peluang di bisnis rumahan.

Mungkin bagi sebagian orang, membeli baju di mall atau di pu-

sat perbelanjaan adalah sebuah pilihan yang praktis dan memberikan kesan tersendiri kepada pemakainya. Namun, ada kalanya konsumen merasa ukuran pakaian yang mereka beli kurang pas di badan.

Dengan adanya persoalan yang dihadapi pembeli saat membeli pakaian jadi yang diproduksi secara massal akan menjadikan sebuah peluang bisnis rumahan menjahit pakaian. Tidak hanya itu, bagi pemilik ukuran badan yang tidak biasa, sehingga diharuskan membuat pakai dengan ukuran sendiri kepada penjahit.

Salah seoranag pelaku usaha penjahit, Septi Yuliana mengatakan pada setiap datang bulan ramadhan menjadi kesengan sendiri bagi para penjahit, karena orderan jahitan bertambhan dari hari biasasnya, bahknya bisa mencapai dua kali lipat atau 100 persen orang yang akan menjahit baju.

Menurut warga desa Branta

tinggi ini, sebagai penjahit yang hanya bekerja dirumahnya, diakuinya tidak orderan tidak seramai yang serius menggeluti usaha jahit hingga membuka tailor.

Namun, usaha sampingannya itu tetap apabila menjlang lebaran banyak orang yang akan menjahit pakaian.

“Kebanyakan mereka yang menjahit kepada saya itu adaln keluarag yang ingin pakaian lebarang seragam dalam satu keluarga. Tapi ada sebagaian yang memang menjati satu-satu. hampir semua bahan yang sudah dan masih akan dijahit kain batik,” katanya.

Untuk usaha jahit itu, biasanya yang mejadi target utama Anda adalah anak-anak, remaja putri, para wanita pekerja, mahasiswa, hingga ibu-ibu muda yang selalu ingin tampil modis dan trendi.

Namun, untuk menerima pesanan harus disusuakan dengan keahlian agar konsumen tidak kecewan dengan hasil jahitannya.

Sebab, lanjutnya, apabila seorang konsumen merasa puas dengan hasil jahita atausesuia dengan apa yang diharapankan, biasa pada lebaran berikutnya akan kembali kembali untuk menjahit pakaian lebaran untuk angota kelurgannya.

“Mengunakan baju baru saat lebaran masih menjadi tradisi, sehingga usaha jahit rumahan itu bisa memfaatkan untuk menambah pnhasial. Tapi jika mempunyai kretivitas yang tinggi, bisa mendesain sendiri dan menjual bajunya ke pasaran,” ungkapnya.

Tidak hanya sampai disitu, wanita ini juga mau berbagi pengalama awal ia merintis usaha rumahan menjahit tersebut. Jika pada awal masihmerasa belum percaya diri menjahit baju untuk orang lain, mulailah dengan menjahit potongan-potongan kain dengan pola sederhana.

Namun, akan lebih baik mencari teman yang telah mahir dan berpengalaman dalam hal men-

jahit. Dengan demikian, dapat belajar banyak dari orang yang lebih ahli tersebut. Setelah itu, yakin sudah bisa mulailah menjahit untuk keluarga-keluarga terdekat.

“Misalnya mencoba membuat pakaian anak, yang tidak banyak menghabiskan bahan sehingga jika terjadi kesalahan tidak terlalu banyak uang terbuang. Dengan sering mencoba akan mengasah kemampuan menjahit,” katanya.

Kemudian yang paling penting ada promosi, agar orang bisa tahu bahwa ada usaha menjahit dirumah yang ditempati. Tapi biasanya, tambahnya, promosi jahit rumahan itu paling efektik dari mulut ke mulut.

Hal itu bisa dimulai dari keluarga terdekat, teman dekat, hingga tetangga di lingkungan sekitar. “Apabila hasilnya jahitan bisa ditermia, mereka bisa akan membawa teman, atau kerabat mereka,” ungkapnya. = ALI SYAHRONI/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO P MADURA

Neter Kolenang

KAMIS 17 JULI 2014

KAMIS 17 JULI 2014 | No. 0404No. | TAHUN III | TAHUN III 0404

P

ANA ROSYANA

Ramadan Penuh Kesabaran Bulan Ramadan adalah bulan melatih diri untuk bersabar. Pada bulan yang penuh berkah itu, segala sisi kehidupan manusia sedang diuji, baik dalam bersikap, bertindak, berbuat, dan berprilaku dengan sabar. leh karena itu, menurut Ana Rosyana bulan Ramadan disebut juga bulan melatih kesabaran dari berbagai sisi kehidupan seorang muslim.

Bersabar bukan saja ketika berhadapan dengan kekurangan dan keprihatinan, tetapi kesabaran juga diperlukan untuk menghadapi kemewahan dan kemakmuran, dan kita diajak untuk bersabar agar harta yang ada tidak digunakan pada hal-hal yang tidak perlu dan mubazir.

Yana panggilan akrab Ana Rosyana, menuturkan kunci suskes dalam kehidupan manusia adalah kesabaran, dan kesabaran itu berlaku pada semua

lini kehidupan.

"Contohnya bahwa seseorang yang mampu membeli kebutuhan sehari - hari dengan barang mewah dan mahal, namun ia tidak membeli barang-barang mewah tersebut,"ucapnya.

Dengan kata lain, lanjutnya ia telah bersabar untuk tidak hidup bermewah - mewahan atau glamour. Namun mencoba hidup sederhana, sebagian hartanya digunakan untuk membantu fakir-miskin.

"Ini merupakan sebuah tamsilan bahwa sabar bukan saja ketika seseorang menghadapi kemiskinan dan kemelaratan, tetapi juga dibutuhkan saat meng-

hadapi kekayaan yang berlimpah,"katanya.

Begitupun, ditambahkan perempuan yang duduk dibangku kelas III tersebut, menafsirkan bahwa r amadhan juga disebut bulan pendidikan, karena dalam bulan Ramadan, umat Islam dididik untuk menjaga amalanya agar lebih baik dari hari-hari lain, menjaga sikap dan perbuatan, dan menjaga prilaku-prilaku sesuai dengan Syariat Islam.

"Kesabaran tidak memiliki batasan, meskipun seseorang mampu melakukan perlawanan atau mampu membalasnya, karena sabar maka seseorang tidak melakukannya,"singkatnya. = RYN

BIODATA Nama

Tetala

: Ana Rosyana : Sampang, 23 Juli 1997

Hobi

: Membaca, Refresing, Hunting, Cari Hal Baru

Motto

: Belajar Menabung Demi Masa Depan

Perjuangkan Cita-cita

ZILVIATUL MUNAWAROH | Pamekasan

Saat gadis seusianya memilih pekerjaan kantoran, Zilviatul Munawaroh yang akrab disapa Zilvi memilih jalan menjadi seorang polisi wanita (polwan). Dara cantik yang saat ini berusaha meraih cita-citanya ini mengaku bangga menjadi seorang pengayom masyarakat jika dirinya nanti diterima kelak.

"Ini karena cita-cita saya semenjak SMA, habis dari dulu seneng aja lihat polwan," kata zilvi saat berbincang dengan Koran Madura, Rabu (16/7).

Bagi cewek kelahiran Pamekasan 24 Januari 1994 ini, polwan merupakan pekerjaan yang mulia. Perempuan yang saat ini

menjalani tes polwan ini juga tak segan membagi tips bagi gadis yang ingin mengikuti tes-tesan polisi.

"Susah loh masuk polwan, kita harus pinter-pinter jaga diri sebelum masuk polwan, karena banyak tes yang harus dilalui," ujar anak sulung dari tiga bersudara ini sembari mengangkatkan alisnya pertanda ujian yang dia ikuti memang tidak segampang membalikkan telapak tangan.

Perempuan berkawat gigi ini mengungkapkan banyak belia yang tak lolos menjadi polwan karena gagal di tes kesehatan."Ada kesehatan satu dan dua, termasuk periksa keperawanan. Maaf ya

kalau ngomongin itu. Jadi semua yang mau daftar polwan harus virgin. Makanya saya bilang susah masuk polwan," kata perempuan yang mengaku masih single ini.

Dia juga mengenang saat dirinya tidak lolos tesan terakhir tahun lalu. Seperti ada penyesalan di raut wajahnya, namun semangatnya untuk ikut kembali di tesan tahun ini terlihat jelas ketika dia tersenyum. Selama dia mengikuti tes, Zelvi mengaku banyak mengenal teman-teman dari seluruh Indonesia. "Bisa lebih banyak mengenal dunia baru dan banyak saudara," ujarnya. = SUKMA FIRDAUS/RAH