e Paper Koran Madura 30 Mei 2014 by koran madura

JUMAT

KORAN MADURA

30 MEI 2014 | No. 0370 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

0328-6770024 JUMAT 30 MEI 2014 | No. 0370 | TAHUN III www.koranmadura.com

i Hasyim Muzad s ita or ay M n ki Ya Warga NU Pilih Jokowi-JK Berita Utama hal 2

Lapindo Kalahkan Negara 8 Tahun Urus Lapindo, Negara Keluarkan Biaya Rp 32,9 Triliun SIDOARJO - Negara setidaknya sudah menggelontorkan dana hingga Rp 6,5 miliar atau dua kali ganti rugi yang harus dibayarkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya. 30 pabrik tutup, hampir 2000 buruh terancam menganggur, ratusan hektare sawah dan ribuan ternak musnah. Setidaknya menjadi data tertulis yang menjadi dampak ekonomi warga sekitar akibat semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melansir laporan total biaya ekonomi selama 8 tahun terakhir (2006-2014) mencapai Rp 32,9 Triliun. Nilai ini terbilah jauh hampir tiga kali lipat dibandingkan ganti rugi yang diberikan baik pemerintah maupun

PT Minarak Lapindo Jaya. Pembagian ganti rugi yang lebih besar ditanggung oleh APBN pemerintah ketimbang Minarak Lapindo akibat persetujuan DPR bahwa semburan lumpur adalah bencana bukan kecelakaan kerja yang harus ditanggung Lapindo. Dari dana APBN hingga 2012, pemerintah setidaknya telah menggelontorkan dana Rp 6,5 Triliun untuk biaya ganti rugi. Di tahun 2013, pemerintah harus menggolontorkan lagi Rp 2,5 Triliun. Maka total dana APBN yang dikucurkan tiga kali lipat dibandingkan uang yang wajib dibayarkan oleh PT Minarak Lapindo. Direktur Walhi Jatim Ony Mahardika mengatakan, permasalahan lumpur Lapindo yang tidak kunjung selesai merupakan tidak adanya kesungguhan dari pemer-

intah maupun PT Minarak Lapindo Jaya untuk menyelesaikan yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. “Pemerintah dan Lapindo yang tidak serius dan sungguh-sungguh selesaikan kasus ini. Artinya, negara ini betul-betul dikungkung oleh Lapindo,” ujarnya. Pada prinsipnya, lanjut Ony, penyelesaian ganti seharusnya diselesaikan segera. Mengingat masih banyak warga yang terdampak semburan lumpur Lapindo belum mendapatkan kepastian sejak 8 tahun terakhir. “Urusan-urusan ganti rugi, negara harusnya segera menyelesaikan ganti rugi. Supaya korban Lapindo mendapatkan kehidupan baru,” jelasnya. Menurut dia, kompensasi ganti rugi merupakan penentu awal dari kerugian yang dialami oleh korban lumpur Lapindo.

LUMPUR LAPINDO Capres Joko Widodo (kanan) menunjukkan tangannya usai menerima lumpur dari korban lumpur saat menghadiri peringatan 8 tahun semburan lumpur lapindo yang digelar di atas tanggul penahan lumpur lapindo Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (29/5). Dalam kunjungan tersebut Capres Joko Widodo berjanji jika ia terpilih akan memberikan dana talangan dari Anggaran Belanja dan Penerimaan Negara (APBN) guna menyelesaikan permasalahan ganti rugi bagi korban lumpur lapindo. ant/suryanto

Disebut penentu awal, kata Ony, karena masih banyak permasalahan yang dialami warga setiap tahunnya. “Soal jaminan kesehatan, namanya korban Lapindo tidak pernah ada pendataan BPJS. Kedua, jaminan pendidikan anak yang susah mendapatkan pendidikan yang layak. Dan ketiga, selama 2009-2014 warga korban Lumpur tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu. Ini yang harus ditagihkan lagi kepada Lapindo,” ungkapnya. =G. ARMADIANTO SEMERU

KORAN MADURA

PAMANGGI

JUMAT 30 MEI 2014 | No. 0370 | TAHUN III

Sangkakala

Oleh : Abrari Alzael

Budayawan Muda Madura

Tomino, sebuah kisah urban legend dari Jepang. Ia puisi yang dapat membunuh siapa pun yang membacanya dengan keras. Di semesta ini, ada peraturan yang tidak boleh mengucapkan sesuatu dengan keras dan lantang. Di Jepang soal kelantangan terlarang ini terdapat dalam puisi yang berjudul Tomino. Menurut legenda, jika puisi ini dibaca dengan suara nyaring, bencana akan datang. Pembacanya akan merasa sakit, tersiksa, bahkan dapat melukai diri sendiri dan yang terburuk bisa berujung dengan kematian. Dalam puisi Tomino, membacanya dengan suara nyaring terlarang dalam legenda Jepang. Jika konstruk ini diselinapkan ke negeri ini, masih memiliki garis sinergitas terutama dalam politik. Bila membaca karya sastra saja tidak boleh Lantang dalam kasus Tomino, bagaimana dengan politik menjelang pemilihan presiden? Terutama ketika seorang politisi-budayawan membuat syair politik yang mengarah ke salah satu f igur dan tersekasan menyudutkan. Banyak memang, budayawan yang terjun ke jagat politik, tetapi jauh lebih banyak budayawan yang tidak melacurkan politik ke dalam atmosfer politik. Maka, katakan saja sayonara kepada kekerasan dalam bentuk apapun, puisi atau bukan puisi. Sebab kekerasan akan memuntahkan darah dimana orang lain akan meludahkan api, dari bibirnya. Menjelang pemilihan presiden Juli mendatang, situasi politik kembali meradang dari seharusnya santai-santai saja. Calon presiden yang melibatkan Joko Widodo dan Prabowo Subianto menampilkan sosok yang sama sekali berbeda. Tanpa bermaksud mengapresiasi dua figur kandidat dari sisi fisik, tetapi wajahnya menyiratkan aura yang berbeda. Jokowi, Sayonara terhadap menampilkan tekstur yang sederkekerasan dan se- hana. Sehingga, dari sisi fisik ketika lamat datang pem- melihat Jokowi, pasti akan merasa haru. Tidak perlu kekerasan untuk bangunan mengalahkannya dari sisi fisik. Tetapi dari aspek politik, kekalahan dalam satu hal justru bisa menang karena hal yang lain. Pada publik Indonesia mayoritas, seseorang saat memandang Jokowi merasa sedang melihat dirinya sendiri yang begitu adanya, sederhana. Tetapi bagi pemilih politik hari ini, sederhana saja kadang-kadang tidak cukup. Ia memerlukan sesuatu yang lain, di luar kesederhanaan itu; untuk menang tanpa harus mengalahkan kandidat lainnya, Prabowo. Sementara, ketika publik memandang Prabowo, sebagai kandidat juga memiliki dampak yang tidak sama. Prabowo dari sisi fisik, sepintas memiliki jarak dengan audiennya. Namun tidak berarti Prabowo tidak layak dipilih karena siapapun memiliki penggemarnya sendiri, Prabowo atau bukan Prabowo. Bahwa Prabowo dengan aura yang begitu adanya saat ini, tentu dipengaruhi masa lalunya. Masa lalu ini yang tidak jarang membentuk masa depan seseorang sebagaimana salah satu teori psikologi. Oleh karena itu, Jokowi atau bukan Jokowi, Prabowo atau bukan Prabowo, penting mengatakan sayonara kepada kekerasan dalam bentuk apaun termasuk kampanye hitam. Bahwa seseorang mendapat perlakuan atau berlaku keras di jaman sebelumnya, teori psikologi dalam politik masa silam tidak selalu mewariskan kisah perih-pedih untuk generasi hari ini dan masa depan. Pemilihan presiden, tentu saja bukan cerita Naruto. Serial manga karya Masashi Kishimoto ini bercerita seputar kehidupan tokoh utamanya, Naruto Uzumaki, seorang ninja remaja yang berisik, hiperaktif, dan ambisius. Ia ingin mewujudkan keinginannya untuk mendapatkan gelar Hokage, pemimpin dan ninja terkuat di desanya. Prabowo maupun Jokowi, duaduanya semua tahu, bukan ninja. Ada baiknya siapa saja, mengadaptasi Ramos Horta setelah Timor Timur memperingati 10 tahun referendum. Horta mengatakan sayonara terhadap kekerasan dan berucap selamat datang pembangunan, serta meletakkan kelam masa lalu yang kelam sejauh-jauhnya di belakang untuk menapak masa depan yang lebih cerah, menang tanpa ngasorake menuju Indonesia yang lebih berkualitas. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SENIN 26 MEI 2014 | No. 0368 | TAHUN III

Berebut Suara Warga NU Hasyim Muzadi Yakin Nahdliyin Pilih Jokowi-JK JAKARTA- Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi memprediksi mayoritas warga NU akan memilih pasangan calon presiden dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla dibanding Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. “Saya pikir akan lebih banyak warga NU pilih Jokowi,” kata Hasyim Muzadi usai acara Rakernas Muslimat NU di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Kamis. Hal itu, kata dia, warga NU semakin mantab memilih Jokowi setelah ada klarifikasi soal keislaman Jokowi melalui upload saat menjadi imam saat sholat berjamaah. “Kan sebelumnya umat (NU) kaget karena dibilang beginibegini (soal keislaman Jokowi). Tapi setelah ada klarifikasi dari Jusuf Kalla (JK), umat jadi lumayan mengerti,” kata Hasyim Muzadi. Ia menilai, JK yang mengapload Jokowi sedang menjadi Imam sholat maghrib, bukan bagian dari politisasi agama. Tapi, untuk melakukan klarifikasi soal Jokowi yang selama ini diragukan ke islamannya. “Kan (Jokowi) dicurigai gak sholat. Jadi itu bagian dari klarifikasi saja,” ujarnya. Oleh karena itu, Hasyim meminta kepada pihak-pihak yang selama ini melontarkan isu yang tidak benar soal keislaman Jokowi agar berhenti melakukan kampanye hitam. “Kan sudah tidak terbukti.

Simulasi Pengamanan Pilpres Tim Pengamanan Pilpres Polda Banten membuat barikade untuk membendung tindakan anarki para pengujukrasa pada simulasi pengaman Pilpres di Panancangan, Serang, Banten, Rabu (29/5). Polda Banten menyiagakan 3000 personel pilihan untuk mengamankan Pemilihan Presiden pada 9 Juli 2014. ant/asep fathulrahman

Ngapain diteruskan lagi,” katanya. Soal Ketua PBNU Said Aqil Siradj dan tokoh NU Mahfud MD yang lebih mendukung Prabowo, Hasyim menilai dukungan keduanya tentu berpengaruh ke warga NU, namun tak terlalu signifikan. Ia pun memuji pendamping Jokowi, Jusuf Kalla sebagai kader NU tulen dan sudah tidak diragukan lagi integritasnya dalam memimpin pemerintahan. “Jusuf Kalla merupakan figur NU tulen. Caranya bernegara sangat NU. Dia tukang menghilangkan konflik,” puji Hasyim Muzadi Namun, Hasyim menyerahkan sepenuhnya pilihan warga Muslimat NU untuk memilih capres dan cawapres sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. “(JK) itu pilihan saya. Kalau ibu-ibu mau milih caprescawapres yang mana, ya monggo saja,” kata Hasyim Muzadi. Ia menyebutkan, dari dua pasangan capres yang bertarung dalam Pilpres 2014 tidak ada satupun tokoh NU yang bertarung. “Adanya calon Wakil Presiden, JK itu NU betulan,” puji Hasyim kembali. Dengan adanya perbedaan

pilihan diantara warga NU tidak menjadikan organisasi ini terbelah karena NU secara institusi tidak bisa digunakan untuk mendukung salah satu calon tetapi hanya komunitasnya saja. Hasyim menambahkan, sebenarnya dirinya punya harapan banyak pada figur Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali yang diprediksinya bisa jadi pendamping Prabowo, namun ternyata Suryadharma tak mau menjadi pendamping Prabowo. “Sebetulnya saya maunya ada kader NU di dua kubu itu. Saya berharap di Pak Prabowo, ada Suryadharma Ali tapi ternyata Beliau belakangan dapat musibah,” tuturnya. Namun demikian, Hasyim berpesan kepada anggota Muslimat NU untuk memilih caprescawapres sesuai dengan hati nurani dan bukan karena dibayar. “Kalau milih yang bayar bahaya. Uangnya habis sehari. Tapi susahnya lima tahun setelah itu,” kata Hasyim. Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti oleh pasang kandidat Presiden dan Wakil Presiden yaitu Jokowi-Jusuf Kalla yang didukung oleh lima partai yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI sedangkan Prabowo-Hatta didukung oleh enam partai yaitu Gerindra, PAN, PPP, Golkar, PKS dan PBB. =ANT/SYAIFUL HAKIM

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 30 MEI 2014 No. 0370 | TAHUN III JUMAT 30|MEI 2014

No. 0370 | TAHUN III

JELANG PILPRES 2014

Putut: Tak Perlu Pertentangkan Militer-Sipil JAKARTA- Konsultan Komunikasi Politik, AM Putut Prabantoro meminta para pendukung calon presiden (Capres), Prabowo Subianto dan Jowo Widodo agar tidak perlu mempertentangkan antara aura militer versus aura sipil dalam berkampanye mengingat keduanya mendapat dukungan dari purnawirawan, yang setelah pilpres tetap akan menjadi satu korsa.

ant/rivan awal lingga

PARTAI DEMOKRAT NETRAL. Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan memberikan keterangan kepada wartawan di Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta, Rabu (28/5). Syarief menyatakan dalam pelaksanaan Pilpres 2014 Partai Demokrat tetap berada di dalam posisi yang netral dan tidak memihak tetapi bukan golput.

Surat Jokowi kepada Kejagung itu Palsu JAKARTA-Pengacara Todung Mulya Lubis menegaskan surat yang mengatasnamakan Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi kepada Jaksa Agung adalah palsu. “Jokowi tidak pernah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung agar tidak diperiksa terkait dugaan korupsi dalam pengadaan Bus Transjakarta,” kata Tim Hukum Jokowi Presiden 2014 Todung Mulya Lubis melalui keterangan tertulis di Jakarta Kamis. Todung mengungkapkan saat ini beredar surat palsu melalui berbagai media sosial yang mengatasnamakan Jokowi kepada Jaksa Agung. Surat itu berisi Jokowi meminta Jaksa Agung tidak memeriksa dalam

kasus dugaan korupsi pengadaan Bus Transjakarta. Todung menambahkan Calon Presiden Jokowi tidak pernah menerima surat panggilan dari penyidik Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Todung menyebutkan Jaksa Agung Basrief Arief telah menegaskan kasus korupsi pengadaan Bus Transjakarta tidak terkait dengan Jokowi. “Jaksa Agung juga telah menghimbau agar kasus ini tidak dipolitisir,” ujar

pengacara kawakan itu. Todung menyayangkan adanya upaya pihak tertentu mengaitkan kasus Bus Transjakarta dengan Jokowi. Padahal faktanya membuktikan Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam dugaan penggelembungan harga dalam pengadaan Bus Transjakarta tersebut, ujar Todung. Todung mengimbau semua pihak menghormati proses hukum kasus Transjakarta yang ditangani Kejaksaan Agung. “Tidak memanfaatkan proses hukum tersebut untuk melakukan kampanye hitam dengan menyebarkan kabar bohong dan manipulatif,” tutur Todung. =ANT/TAUFIQ

Meski demikian, strategi militer para purnawirawan ini akan dijadikan masukan kedua tim pemenangan pilpres dan akan diimplementasikan dengan kekuatan non militer (sipil). Istilahnya adalah “Sun Tzu Dengan Rasa Sipil”. Demikian diungkapkan Konsultan Komunikasi Politik, AM Putut Prabantoro, Jakarta, Kamis (29/5). Dijelaskan, dalam strategi perang China, Sun Tzu, ada dua hal yang tidak boleh dilupakan yakni ada dua kutub yang masing-masing saling berlawanan. Namun pada intinya kedua kutub itu akan menjadi kekuatan ataupun kelemahan bagi masing-masing pihak. Kekuatan dan kelemahan akan saling bertukar tempat pada saatnya. Kejelian serta kewaspadaan berdasarkan informasi dalam akan menjadi kekuatan tetap menjadi poin penting yang harus dilihat oleh masing-masing pihak. “Perang ini hanya berusia 40 hari dan setelah itu semua kembali normal. Yang tadinya seakan bermusuhan, bersebrangan akan kembali pada situasi semula. Namun dalam perang 40 hari ini, kita bisa melihat betapa seluruh kekuatan dikerahkan, seakan-akan inilah perang yang sesungguhnya terjadi di Indonesia, antara si baik dan si jahat atau antara angel and demon. Yang dulu lawan tiba-tiba menjadi kawan yang sangat akrab atau sebaliknya dan bahkan ini terjadi untuk urusan ideologi,” ujar Putut Prabantoro, yang juga Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada (Semangat Satu Bangsa) – dari wartawan, oleh wartawan dan untuk Indonesia. Menurutnya, yang terjadi sesungguhnya, ini merupakan “Perang Pandora”, di mana keburukan, kejahatan, kejelekan masa lalu para pemimpin bangsa dibuka. Tanpa disadari oleh semua pihak yang saling mendukung, seluruh watak bangsa Indonesia yang ada dalam Kotak Pandora dibuka. Alam hanya menggunakan baik Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai sarana memperbaiki bangsa Indonesia. Itu akan terjadi sebelum presiden yang sebenarnya terpilih pada Juli nanti. Hal ini dimungkinkan, karena kekuatan teknologi komunikasi dan informasi digunakan secara maksimal. Ini juga pertempuran para pemilik media dengan latarbelakang masing-masing dalam berpihak pada masing-masing Capres. Sehingga, secara kebetulan atau tidak, rakyat Indonesia sedang menyaksikan “layar lebar” kisah hidup para pemimpin bangsa di masa lalu. Para wartawan juga ikut serta dalam membuka Kotak Pandora Pembukaan sejarah masa bangsa dan pemimpinnya di masa lalu. “Banyak orang mengatakan ini perang Barathayudha. Namun saya katakana ini perang perebutan Kotak Pandora. =GAM

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 30 MEI 2014 | No. 0370 | TAHUN III

JELANG PILPRES 2014

Ratusan Perempuan Dukung Prabowo-Hatta JAKARTA - Dukungan terhadap pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres), Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terus mengalir. Kamis siang (29/05), ratusan perempuan yang tergabung dalam Perempuan Pendukung Prabowo-Hatta mendeklarasikan dukungannya secara nasional terhadap duet Prabowo-Hatta.

ant/dok jk

SEPATU KOLEKSI JK. Cawapres Jusuf Kalla didampingi Ibu Mufidah memakai sepatu merk JK Collection yang baru dibelinya di Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/05). Cawapres Jusuf Kalla mewajibkan semua meneteri untuk mengenakan sepatu buatan Cibaduyut jika Jokowi dan dirinya memenangi Pemilihan Presiden pada 9 Juli mendatang.

JK: Banyak Masalah Kalau Tak Ada Istri BANDUNG-Calon Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengaku bahagia karena memiliki seorang istri yang sangat menyayangi dan mencintainya hingga saat ini. JK, demikian sapaan akrab Jusuf Kalla, justru akan menemui banyak masalah jika tidak ada istri yang mendampinginya selama ini. Meski demikian pernyataan JK, mantan Wakil Presiden SBY itu enggan jika pernyataannya itu disebut menyindir Prabowo Subianto yang gagal merajut keharmonisan rumah tangga. “Saya bahagia karena punya istri yang memelihara saya. Jadi saya masalah kalau tidak ada istri saya. Itu kan saya,” ucap JK sambil tersenyum saat ditemui di Cibaduyut, Kota Bandung, Kamis (29/5). JK menambahkan, istrinya, Mufidah Mi’ad Saad, adalah orang yang selalu memerhatikan kesehatannya selama ini. “Saya sehat karena istri saya. Kalau tidak ada istri, saya harus bagaimana?” tambah dia. Setelah dari Bandung, JK bertolak ke Makasar, Sulawesi Selatan untuk menyambangi

pendukung di kampung halamannya. Diakui JK kesempatan itu dimanfaatkan untuk sekalian mengajak istrinya pulang kampung. “Oh iya dong, selalu ajak istri. Sekalian pulang kampung,” pungkasnya. Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina, yang pernah menjadi peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan, mengimbau partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu memberikan dukungan kepada orang baik. Hal itu dikatakan Anies saat ditanya pendapatnya tentang arah dukungan Demokrat yang condong ke pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. “Pilihlah orang baik, jangan pilih orang bermasalah,” kata Anies, di Bandung, Jawa Barat, Kamis

(29/5). Anies sendiri mengaku tak mendapatkan informasi ke mana Demokrat akan melabuhkan dukungannya. “Saya bukan bagian dari partai, saya orang independen, maka saya tidak tahu apa yang diputuskan mereka,” kata dia. Anies sendiri telah secara terbuka menyatakan dukungannya kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hari ini, ia bersama Jokowi-JK menghadiri Deklarasi Dukungan Untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko WidodoJusuf Kalla di Gor C-Tra Arena, Kota Bandung, yang digagas oleh mantan pejuang 45, Solihin GP. Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat terlihat condong mengarahkan dukungannya kepada pasangan PrabowoHatta. Pada tanggal 1 Juni mendatang, Prabowo-Hatta akan menyampaikan visi misinya jika terpilih menjadi presiden di hadapan kader Demokrat. =GAM/ABD

Dalam pernyataan politiknya, Ketua Perempuan Pendukung Prabowo-Hatta, Okke Hatta Rajasa menegaskan peran perempuan sangat penting dalam era globalisasi ini karena perempuan juga terlibat aktif dalam memperjuangkan perubahan demi menyelamatkan masa depan bangsa. Ini sangat beralasan mengingat jumlah kaum perempuan mayoritas di Indonesia sehingga peran politik perempuan tidak bisa dikesampingkan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi yang diusung pasangan Prabowo-Hatta yang sejalan dengan perjuangan perempuan di Indonesia. Untuk itu, Perempuan Pendukung Prabowo-Hatta secara bulat menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Hatta ini dan berkomitmen mendukung pasangan yang diusung enam parpol itu untuk memenangkannya pada Pilpres 9 Juli mendatang. “Komunitas yang kami bentuk ini bukan underbow parpol. Tetapi ini wadah bagi perempuan Indonesia yang memiliki visi kebangsaan,” ujar Okke Hatta Rajasa disela-sela acara Deklarasi Nasional di markas pemenangan Prabowo-Hatta, Rumah Polonia, Jakarta Timur, Kamis (29/5) . Karena itu, Perempuan Pendukung Prabowo-Hatta ini tidak membawa baju partai. Tetapi semua perempuan yang bergabung diikat dalam sebuah pemahaman yang sama bahwa Indonesia harus menjadi lebih baik lagi kedepan. “Semua baju maupun bendera partai ditanggalkan. Ini wadah untuk menggalang suara perempuan dan terbuka bagi semua perempuan. Siapapun perempuan, boleh bergabung,” jelasnya. Selain dihadiri oleh cawapres Hatta Rajasa, acara deklarasi ini juga dihadiri organisasi perempuan perwakilan partai politik koalisi pengusung pasangan Prabowo-Hatta, yaitu Gerindra, PAN, Golkar, PKS, PPP dan PBB. Hadir juga sejumlah tokoh perempuan dari Badan Kontak Majelis Taklim, BKMT, Salimah, Wanita Islam, Wanita PUI, Muslimah Al-Irsyad, Mathlaul Anwar, Guppi, Persistri, Musumah Al-Ittihadiyah, Wanita Syarikai

Islam, Al-Washliyah, PJTKI, Perempuan Mandiri, Al – Hidayah, KOSGORO, HWK, MKGR, SOKSI, serta sejumlah tokoh aktifis perempuan lainnya. Okke Hatta Rajasa mengatakan, “Dalam kiprahnya turut serta membangun bangsa, perempuan Indonesia mampu mengendalikan tiga hal yaitu di bidang keluarga, masyarakat dan politik membangun ketahanan dan pendidikan dalam keluarga, terutama moral sebagai fondasi utama. Dalam bermasyarakat, turut melakukan pemberdayaan kesejahteraan ekonomi dalam keluarga dan lingkungan. Dalam bidang politik, turut berperan serta dalam mengambil kebijakkan yang dibutuhkan untuk membangun bangsa, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya.” Dalam arahannya, cawapres Hatta Rajasa mengatakan dukungan perempuan kepada PrabowoHatta diharapkan turut membantu perempuan koalisi ‘Merah Putih’ menang pada pemilu presiden nanti. “Saya mohon doa dan dukungan keluarga besar agar proses berjalan dalam suasana yang aman dan nyaman. Saya juga berharap kepada simpatisan dan pendukung Prabowo-Hatta agar tidak terpancing dengan black campaign,” pintanya. Lebih lanjut, Hatta menegaskan kita membutuhkan pemimpin yang akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dan tidak tergantung asing. “Komitmen politik kami sangat jelas, tegas dan konsisten sehingga akan mengembalikan kejayaan Indonesia di segala bidang. Kita akan menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa lain.” Sementara itu, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Tuty Alawiyah, mendorong perempuan Indonesia menyalakan semangat baru dan lebih berani tampil dalam persaingan di berbagai sektor. “Perempuan Indonesia harus mampu memberi semangat baru di berbagai sektor. Perempuan Indonesia harus lebih banyak tampil dalam berbagai persaingan saat ini,” ujar Tuty yang juga Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan ini. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 30|MEI 2014 JUMAT 30 MEI 2014 No. 0370 | TAHUN III No. 0370 | TAHUN III

ant/oky lukmansyah

TANGKAPAN IKAN BERKURANG. Sejumlah nelayan memilih ikan untuk proses pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Tegal, Jateng, Kamis (29/5). Menurut nelayan hasil tangkapan ikan saat ini berkurang, akibat musim angin timur dari biasa 5 ton menjadi 2 ton, membuat harga ikan naik seperti ikan tongkol dari Rp 12 ribu menjadi Rp 13 ribu per kilo dan ikan layang dari Rp 16 ribu menjadi Rp 19 ribu per kilo.

Peran Banggar Menciut, Potensi Korupsi Eksekutif Melebar JAKARTA-Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengurangi wewenang Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), justru akan memperbesar peran eksekutif dalam melakukan korupsi. Meski keputusan MK tersebut bisa mengurangi celah korupsi di DPR, namun potensi terjadinya korupsi belum tentu berkurang. “Bahkan bisa jadi lebih besar, sejalan dengan semakin besarnya peran eksekutif. Apabila peran lembaga pengawas keuangan, seperti Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan serta badan Pengawas Keuangan Pemerintah tidak diperkuat,” papar Lembaga kajian ekonomi, Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Hendri Saparini di Jakarta, Kamis (29/5).

Hendri mengungkapkan, ada dua implikasi utama dari keputusan MK itu, yakni peran pemerintah sebagai lembaga eksekutif dalam penyusunan APBN menjadi lebih besar. Seharusnya, kata dia, hal ini bisa berdampak positif, karena ada fleksibilitas eksekutif dalam memilih kebijakan dan program untuk mencapai target. “Kedua, ada kelemahan. Yakni, pemerintahan terpilih periode 2014-2019

akan mengalami kesulitan untuk melakukan penyesuaian perogram pembangunan pada tahun pertama (2015),” ujar Hendri. Kesulitan tersebut, jelas dia, disebabkan oleh dipersempitnya ruang untuk mengubah APBN. Padahal, kata Hendri, kelonggaran dalam pengalokasian anggaran di tahun pertama sangat diperlukan untuk mencapai sejumlah prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi presiden terpilih di 2014. Lebih lanjut dia meminta pemerintah untuk memberikan kewenangan lebih kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam menyusun rencana APBN yang terintegrasi. “Core menilai perlu ada penguatan kewenangan terhadap Bappenas dalam mengintegrasikan kebijakan dan

program pembangunan,” kata Hendri. Dengan demikian, jelas Hendri, perencanaan pembangunan yang tertuang di dalam APBN tidak lagi bersifat sektoral seperti yang diterapkan selama ini. Dia menyebutkan, Bappenas perlu memiliki model perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi antarsektor maupun antara pemerintah pusat dan daerah. Hendri berharap agar presiden terpilih di 2014 bisa menerapkan pola penyusunan rencana pembangunan nasional yang terintegrasi. “Kita memang perlu Bappenas itu lebih dikuatkan, karena sekarang ini Bappenas lebih bertanggung jawab pada perencanaan awal, tetapi setelah itu diserahkan kepada K/L (kementerian

dan lembaga),” tuturnya. Selama ini, jelas dia peran Bappenas dalam merencanakan arah pembangunan nasional hampir tidak ada. “Untuk program pengentasan, seharusnya Bappenas bisa mengikatnya lebih dalam. Sehingga, perlu disejalankan dengan program mengurangi pengangguran dan sekaligus mengurangi ketergantungan pangan,” papar Hendri. Selanjutnya, jelas Hendri, program prioritas tersebut bisa diarahkan oleh Bappenas dalam bentuk program kerja di masingmasing K/L yang saling terintegrasi. “Jadi, Bappenas harus diberi kewenangan yang lebih besar lagi. Dan, bisa memberi guidance yang lebih jelas, sehingga sifatnya tidak sektoral,” tegasnya. =GAM

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 30 MEI 2014 | No. 0370 | TAHUN III

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Solusi UKM Hadapi Invasi Bank Asing JAKARTA- Badan usaha berbentuk koperasi dinilai mampu menjadi solusi bagi kegiatan ekonomi kerakyatan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan di sektor usaha kecil dan menengah (UKM), pertanian serta perikanan.

ant/fikri yusuf

WISATA SEJARAH. Sejumlah orang mengunjungi monumen keganasan PKI di Desa Kresek, Wungu, Madiun, Jatim, Kamis (29/5). Libur Hari Kenaikan Isa Almasih dimanfaatkan sejumlah warga untuk melakukan wisata sejarah di Monumen yang menggambarkan keganasan PKI pada peristiwa Madiun tahun 1948.

Energi, Tantangan Terberat Presiden Baru JAKARTA-Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memastikan, presiden terpilih akan memaksa masyarakat untuk menerima kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), meski ada sejumlah pilihan untuk dapat mengurangi besaran anggaran subsidi energi. Menurut Direktur Eksekutif Core, Hendri Saparini, kebijakan di bidang energi menjadi tantangan terberat bagi presiden terpilih pada masa kerja di tahun pertama. “Kalau presiden yang sekarang rasanya akan sulit untuk menaikkan harga BBM, karena nanti tidak khusnul khotimah,” ujar Hendri. Hendri menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menganggap bahwa saat ini merupakan detikdetik terakhir bagi dirinya untuk tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi senilai Rp6.500 per liter. Sehingga, lanjut dia, kebijakan menaikkan harga BBM akan menjadi agenda terberat bagi pemerintahan baru di

awal masa tugasnya dalam mengelola anggaran negara. “Karena pemerintah tidak bisa menaikkan harga tanpa adanya upaya meningkatkan realisasi anggaran. Selain itu, ongkos untuk menaikkan harga BBM juga perlu ongkos yang sangat mahal,” ujar Hendri. Dia menyebutkan, kebijakan menaikkan harga BBM harus pula diikuti oleh kebijakan fiskal dan moneter yang membutuhkan biaya tinggi. “Kita melihat bahwa impact dari kenaikan harga BBM pada Juni (2013) menciptakan inflasi yang tinggi (8,38 persen). Bahkan hingga kuartal pertama 2014, laju inflasi belum pulih,” tuturnya. Jika kondisi tersebut tidak segera disikapi Bank Indonesia (BI) dengan me-

naikkan suku bunga acuan, jelas Hendri, inflasi pasca kenaikan harga BBM bisa menembus angka 9 persen. “Artinya, perlu ongkos yang mahal dari kebijakan menaikkan harga BBM,” ucapnya. Terlebih lagi, kata Hendri, sejauh ini pemerintahan SBY tidak berupaya secara optimal untuk menurunkan tingkat konsumsi BBM bersubsidi dan mendorong lifting minyak. “Upaya untuk mengurangi impornya juga tidak dilakukan. Ini menjadi tantangan presiden yang akan datang,” ujar Hendri. Dengan demikian, kata Hendri, pemerintahan baru menjadi tidak mempunyai pilihan dalam memutuskan kebijakan pengurangan subsidi BBM dalam upaya pengelolaan belanja APBN. “Jadi, seolah-olah masyarakat pun menjadi tidak punya pilihan, kecuali menerima kenaikan harga BBM. Padahal kalau dipahami, kebijakan itu merupakan salah satu pilihan di antara banyak pilihan,” paparnya. =GAM

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Riza Damanik, selama ini koperasi menjadi jalan keluar bagi pelaku UKM, petani dan nelayan dalam memenuhi kebutuhan permodalan dan penyaluran hasil produksi. Sehingga, lanjut dia, IGJ mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan UU No. 17/2012 tentang Perkoperasian pada 28 Mei 2014. “Berdasarkan penelitian IGJ pada 2012 tentang invasi bank asing di Indonesia, koperasi menjadi jalan keluar terbaik terhadap liberalisasi perbankan selama ini, termasuk di antaranya dalam memperkuat usaha kerakyatan nelayan, petani dan UMKM,” kata Riza dalam siaran persnya yang dikirim melalui surat elekronik, Kamis (29/5). Dia menegaskan, putusan MK tersebut dinilai sebagai langkah positif yang dilakukan lembaga peradilan dengan mengembalikan definisi koperasi yang didasari pada asas kekeluargaan dan usaha bersama. Riza mengatakan, frasa penyertaan modal pada UU Perkoperasian telah menjadikan koperasi seperti layaknya perusahaan. “Tentunya apabila UU ini masih berlaku, koperasi tidak bisa lagi digunakan sebagai institusi yang dapat melawan praktik perdagangan bebas di Indonesia,” tegas Riza. Riza mengungkapkan, publik telah menunggu hasil keputusan MK itu selama lebih dari satu tahun terkait dengan Pengujian Perkara No. 28/ PUU-XI/2013 tentang Bentuk Usaha, Kepengurusan serta Modal Penyertaan Koperasi. Akhirnya, MK mengabulkan permohonan pihak pemohon seluruhnya dan menyatakan UU No.17/2012 telah bertentangan dengan UUD 1945. Dia menerangkan, pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 ayat (1) tentang definisi koperasi, semua anggota koalisi tidak setuju dengan adanya pemisahan kekayaan para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha. Karena, lanjut Riza, hal ini telah meghilangkan nilai dan prinsip koperasi yang didasari pada asas kekeluargaan. Dengan dibatalkannya UU Perkoperasian tersebut, tegas Riza, maka saat ini UU No. 25/1992 tentang Koperasi kembali diberlakukan. Sebagaimana diketahui, pihak penggugat dalam perkara ini adalah Koalisi Demokratisasi Ekonomi yang terdiri dari, LBH Jakarta, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPek) dan Koperasi Karya Insani. Selain itu, kata Riza, pengguggat lainnya adalah Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASSPUK), Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKA), Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW), Bina Swadaya, Kapal Perempuan dan IGJ. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

dan organisasi. Aku sudah rindu duduk di depan komputer dengan tangan menari-nari di atas keyboard, dengan mata nyalang dan imajinasi terbang kemana-mana. Aku memiliki cerita manis yang perlu aku tulis dan selesai dalam waktu secepat mungkin. Cerita itu tentang perempuan yang lama mendiami hatiku, menemani imajinasiku untuk selalu melahirkan cerita-cerita menakjubkan. “Dia telah menikah sebulan yang lalu, denagn laki-laki pilihan ibunya. Katanya laki-laki itu sangat terpandang di desanya, maklumlah keturunan Pak Haji”. Kata temanku tadi sore seusai main bola di lapangan. Bahasa itu terus melekat di kepalaku, seakan menusuk dan membanting-bantingkan imajinasiku. Dan cerita ini harus selesai malam ini, pokoknya harus. Cerita tentang perempuanku, biar dia tahu bahwa sejak kecil aku sedah mencintainya, sampai saat ini aku di jogja tetap menyimpan rindu dan hasrat buatnya. Dulu, kami memiliki kenangan yang sangat mengharukan, saat kami masih satu kampung dan satu sekolah. Bila pagi-pagi sekali, saat kami mau berangkat sekolah. Kami selalu saling tunggu, tepatnya di bawah pohon kersen simpang jalan yang menghubungkan antara rumahku

Budaya

dan rumahnya. Kami berangkat bersama setiap hari dan pulang juga bersama. Kami kelihatan begitu akrab, sampai suatu ketika tanpa disadari aku merasa ada yang aneh ketika harus berpisah dengannya. Ya, kami terpaksa harus berpisah saat lulus SMP, kami harus mondok kesebuah pesantren. Karena orang-orang kampung termasuk orang tua kami memahami pendidikan yang baik untuk tingkat SMA yaitu di pondok pesantren. Jelasnya, di pondok ditekankan pendidikan agama dan nilai-nilai etika yang tinggi. Kami pun mondok. Dan semenjak itu kami kehilangan kabar. Entahlah!!! *** Liuburan menjelang. Aku sudah tidak sabar ingin cepat pulang, rindu orang tua, rindu teman-teman di rumah, dan yang paling tidak sabar ingin berjumpa, yaitu kepada perempuanku, Siti. Sampailah hari itu. Aku pulang kerumah, dan dia tentunya juga pulang. Orang-orang rumah sudah aku temui beserta temanteman. Tinggal dia satu-satunya orang yang masih belum aku jumpai, dengan keinginan yang sangat untuk menemuinya. Aku cari alasan untuk pergi kerumahnya. Oya, tepat. Aku pura-

KORAN MADURA JUMAT 30 MEI 2014

JUMAT 30 0370 MEI 2014| |TAHUN No. 0370 |IIITAHUN III No.

pura bawa buku dan beberapa kitab, nanti kalau ditanya sama orang tuanya, jawabnya gampang. “Ingin belajar bersama, seperti tahun-tahun sebelumnya” fikirku. “Assalamu’alaikum” “Wa’alaikumsalam.. Eh, Nak Farid, masuk nak” Ibu Siti menyambutku dengan baik. “Iya Ibu, Sitinya ada?” tanpa banyak obrolan lagi aku langsung tanya, dia ada atau tidak. “Ow Siti, katanya dia tidak mau pulang untuk liburan ini nak” “Kenapa Bu?” “Mau ikut kursus di pondoknya” “Em, yaudah kalau gitu, aku langsung pulang Bu” “Tidak duduk dulu, Nak Farid?” “Tidak usah Bu, makasih” Aku langsung pulang dengan raut wajah kusam, sambil menendang-nendang kerikil sepanjang jalan pulang. Seluruhnya tiba-tiba senyap dalam hayalku, impian-impian yang disusun untuk bertemu dia, sirna begitu saja. Sampai aku kembali lagi kepondok dan pulang lagi, kembali lagi dan pulang lagi. Aku tak pernah bertemu dia lagi. Entah, dia tidak pernah pulang dari pondoknya atau memang dia tidak keluar rumah saat ada

di rumahnya? aku sudah hilang kabar mengenai dirinya. Tiga tahun berlalu, aku sudah lulus SMA. Ya, aku punya mimpi untuk kuliah keluar kampung, yaitu ke jogja. Untuk mengejar cita-cita sebagai penulis. Kata seneorku, di jogja memang tepat untuk para anak muda yang mau belajar menulis. Ya, aku sudah ikat keyakinan ini untuk melanjutkan pendidikanku ke jogja. Ternyata semuanya berjalan lurus, orang tuaku mengizinkanku untuk kuliyah di jogja. Tentang Siti, tetap aku simpan di lubuk terdalam hatiku. Dia tetap menjadi motivasiku untuk belajar dan inspirasiku untuk menulis. Walau aku tak tahu, bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia juga akan melanjutkan pendidikanya keluar kampung atau tetap mondok dan kuliyah di pondok dan yang terpenting apakah dia memikirkanku? Aku pun berangkat ke Jogja. *** Itulah sedikit ceritaku tetang Siti, perempuanku, yang selama ini telah menjadi bagian dari semangat berkaryaku. Malam ini aku harus menulis cerita tentangnya, tentang kita. Aku berdiam sejenak. Menenangkan pikiran agar dapat menulis cerita tentangnya dengan baik.

OPINI 77

Seperti malam-malam sebelumnya, aku mulai menjalankan jari-jariku di atas keyboard. Mencoba memulai cerita ini. tapi seperti tidak percaya bahwa cerita ini akan menarik bila dibaca orang-orang, aku mulai resah, gugup, dan berbagai macam pikiran timbul tenggelam. Hingga imajinasiku kabur, melayang-layang tanapa terkontrol, sedangkan cerita yang mulai terbentuk dalam kepalaku tiba-tiba hilang dan buyar. Ahh.. Aku hanya bisa mengusutngusut kepala, menatap hurufhuruf di keyboard yang samakin memberatkan pikiranku. Sampai malam larut dan dingin terasa ganjil menyentuh kulitku. Di depan rumah anjing mulai menggong-gong, dingin semakin nyata dan tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 02: 30 wib, dini hari tiba. Tapi cerita pun belum kelar. Sementara dia adalah tetap cerita yang tak pernah selesai aku tulis dalam hidup ini = * Lahir di Sumenep, Madura 19 Februari 1993. Bergiat di Lesehan Sastra Kutub Yogyakarta (LSKY) dan nyantri di Pondok Pesantren mahasiswa Hasyim Asy’ari, Yogyakarta. Jln, Parangtritis KM 7,5. No 44 Cabeyan, Sewon Bantul, Yogyakarta.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Budaya

KORAN MADURA JUMAT 30 MEI 2014

JUMAT 30 0370 MEI 2014| |TAHUN No. 0370 |IIITAHUN III No.

OPINI 77

bur,

uh kegiatan li

r Malam ini selu

engaja. Tak a

dan itu aku s

jadwal keluar

rumah bahka

k jalan-jalan sekedar untu

cari gorengan

m kosong tan

skan ini mala Aku memfoku

enyelesai

in m n. Ya, aku ing u p a p a n ta ia keg

ah ga bulan sud ti ir p m a h g n ya kan ceritaku, ukan kampus ib s e k h le o i la terbengka * r Noeris a w n A : Cerpen dan organisasi. Aku sudah rindu duduk di depan komputer dengan tangan menari-nari di atas keyboard, dengan mata nyalang dan imajinasi terbang kemana-mana. Aku memiliki cerita manis yang perlu aku tulis dan selesai dalam waktu secepat mungkin. Cerita itu tentang perempuan yang lama mendiami hatiku, menemani imajinasiku untuk selalu melahirkan cerita-cerita menakjubkan. “Dia telah menikah sebulan yang lalu, denagn laki-laki pilihan ibunya. Katanya laki-laki itu sangat terpandang di desanya, maklumlah keturunan Pak Haji”. Kata temanku tadi sore seusai main bola di lapangan. Bahasa itu terus melekat di kepalaku, seakan menusuk dan membanting-bantingkan imajinasiku. Dan cerita ini harus selesai malam ini, pokoknya harus. Cerita tentang perempuanku, biar dia tahu bahwa sejak kecil aku sedah mencintainya, sampai saat ini aku di jogja tetap menyimpan rindu dan hasrat buatnya. Dulu, kami memiliki kenangan yang sangat mengharukan, saat kami masih satu kampung dan satu sekolah. Bila pagi-pagi sekali, saat kami mau berangkat sekolah. Kami selalu saling tunggu, tepatnya di bawah pohon kersen simpang jalan yang menghubungkan antara rumahku

KORAN MADURA Lintas Jatim KORAN 8 PROBOLINGGO Oleh: M 8 Abd. Rahman

JUMAT 30 MEI 2014 | No. 0370 | TAHUN III

MADURA

Darah dan Jalan

Puisi

Darah-darah segar bercucuran dari tubuh yang berserak di jalanan padahal jalanan ini bukan lagi sekasar lalu ada yang aneh saat jalanan belum semulus wajahmu darah-darah enggan menampakkan pedih 2014

Nasib Kaum Terbelakang Jangan dewakan hidup di kota penuh cita bisa jadi keringatmu tiada berbayar bisa pula keringatmu tergadai sia sia terlahir penuh cita boleh saja asal tahu medan ini medan pertempuran

2014

Harga Sebongkah Keringat Keringatku membentuk bongkahan berupa gundukan gundukan menyerupai es ya, keringat es kunamai berapa harga yang bisa kuambil dari sebongkah keringat aku tak mau menggadaikan pada lintah nanti bisa mencair aku terkena batu

2014

Kau Lelah menanti hadirmu satu jam berlalu tak apalah asal kau datang menemani gundahku lelah menanti senyum tak kunjung datang kuramu cara kau diam lelah jiwa paras cantik nan ayu menjelma iblis lalu aku tak tahu kau bukan yang aku tahu

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014 No. 0275 | TAHUN III

Tubuh Tubuh ini sudah semakin menua bukan berarti renta karena masih bisa menyulam kau tak perlu tahu sulam apa yang bisa dirakit tubuh ini masih tetap seperti dahulu saat mata kita beradu pandang ada yang hilang dariku tidak lagi sekeras lalu tubuh oh tubuh merongrong kisah kita di bawah bulir hujan 2014

ABD. RAHMAN M

Lahir di Prapat Janji, Sumatera Utara 29 Juni 1989. Mahasiswa Sastra Indonesia di Universitas Negeri Medan.

ResensiJATIM Buku 8 LINTASLINTAS JATIM

Orde Baru Bertopeng Reformasi Oleh: Ahmad Riyadi* 32 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi sebuah bangsadi bawah tekanan penguasa otoriter. Indonesia mengalami masa itu, dimana kondisi sosial-politik sangat tidak menggairahkan. Keadaan sosial-politik yang tidak memberikan ruang sedikitpun bagi individu untuk berpendapat, penuh dengan kecamuk kekerasan dan etalase kekuasaan yang megah. Bagi sebagian orang, sebuah keadaan sosial-politik yang demikian sangat begitu menakutkan, tapi di sisi yang lain, justeru dengan ketakutanketakutan yang mencekam itulah, gagasan-gagasan radikal yang bertentangan hadir. Kemudian digoreskan dalam bentuk tulisan di media. Setidaknya itulah yang dialami oleh Bur Rasuanto.

B 2014

JUMAT 30 MEI 2014 No. 0370 | TAHUN III

ur Rasuanto menuliskan gagasan radikal itu dalam media koran. Dari sekian tulisan yang terkumpul, Bur Rasuanto mengejek rezim dari segi politik dan sosial yang terjadi di masa itu. Berlatar seorang wartawan, Bur Rasuanto mampu menuliskan kekejian rezim penguasa tanpa tebang-pilih. Tidak mengenakkan memang,karena pada masa itu kekuatan militer dengan mengatasnamakan kestabilan sosial memperoleh legitimasi untuk menculik, menahan, bahkan membunuh. Tapi dengan keberanian dan penuh tanggung jawab serta pula tidak luput dari humor, Bur Rasuanto tampil menonjol, menjadi garda terdepan untuk menempeleng para penguasa di masa Soeharto. Lalu, apa fungsi dari kumpulan tulisan Bur Rasuanto di era sekarang? Peran signifikan buku karangan Bur Rasuanto yang berjudul Saya Berambisi Menjadi Presiden ini adalah untuk menghidupkan imajinasi sosial

bangsa Indonesia. Karena hanya dengan menghidupkan imajinasi sosial masa lampaulah, perjalanan Indonesia ke depan tidak akan mengalami kepincangan. Jas Merah kata Bung Karno. Dalam perspektif imajinasi sosiologi (C. Wright Mills, 1959) mengatakan, sangat memungkinkan untuk menangkap hubungan sejarah dan biografi terhadap suatu realitas masa kini. Ada sebuah relasi antara yang terjadi masa lampau dengan masa kini. Kekuatan para penguasa seperti militer, pengusaha dan elit politik untuk menekan warga Indonesia sangat menonjol di masa Orde Baru. Dan sekarang, mungkin hanya lebih halus saja dibalutnya, rakyat tetap saja melarat. Sedangkan mereka merangkak penuh syahwat untuk tetap memegang kuasa. Dalam tulisan Bur Rasuanto yang berjudul Saya Berambisi Menjadi Presiden (hal 1-6) telah menujukkan hal itu. Selama 32 tahun, masa kepemimpin selalu berada di bawah tangan Soeharto. Menjadi pemimpin dan hidup penuh dengan kemuliaan! Tidak salah jika Bur Rasuanto berambisi menjadi Presiden. Dalam tulisannya, “Semalam saya tidak tidur memikirkan hal itu. Dan pada pukul 3 lewat 7 menit pagi saya sampai pada tekad: saya akan mencalonkan diri! Mengapa

tidak? Saya warga negara, seingat saya asli dari udik, sudah dewasa, punya anak bini kalau syarat ini perlu, sehat rohani dan jasmani, tidak ada perkara dengan polisi, bisa baca tulis” (hal, 2). Saya Berambisi Menjadi Presiden disambung dengan tulisan selanjutnya yang berjudul Ideologi Terbuka, Ideologi Tertutup (hal 7-14) dan Rakyat (hal 44-49). Ideologi Terbuka, Ideologi Tertutup mengarah pada Soeharto yang menjadika Pancasila sebagai payung keotoriterannya. Siapa yang melawan berarti anti-Pancasila dan harus dimusnahkan. Posisi rakyat pada masa ini masuk dalam kategori unitaris, sebagaimana dituliskan dalam tulisannya denga judul Rakyat. Dalam kehidupan sosial Orde Baru, terdapat Lembaga Humor. Bur Rasuanto menulis keadaan ini dengan judul Tertawa di Indonesia (hal 153-158). Dalam tulisannya ini, tertawa justeru menjadi salah satu akrobat yang tidak normal. Mereka yang berlaga dalam perlombaan ini sebenarnya tidak amat memiliki bakat dan kemampuan untuk berlawak (hal, 153). Dengan sinis Bur Rasuanti juga menulis tentang Prof. Dr. Soebroto yang mengeluarkan gelak tawanya ketika menaikkan harga minyak pada bulan April 1979. Di Indonesia—tulisnya—bangsa Indonesia adalah bangsa yang selalu tertawa. Senang mereka tertawa, susah mereka tertawa, beruntung tertawa, melarat tertawa, ditindas mereka tertawa, korupsi mereka tertawa, harga dinaikkan mereka tertawa, hak-hak asasinya dirampas mereka tertawa juga (hal 157). Tak jauh berbeda, tertawa di era reformasi juga dalam keadaan yang sama—sama-sama tidak normal. Tontonan televisi diisi dengan gelak tawa yang bakat dan kemampuannya diragukan. Mereka tertawa karena mengejek temannya, mengguyur temannya dengan tepung dan kecatatan fisik temannya dijadikan bahan tertawaan. Koruptorpun demikian, setelah diseret dengan mobil KPK, baju dinas berganti baju KPK, mereka juga tertawa.= *) Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail. com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim

KORAN MADURA JUMAT 30 MEI 2014

No. JUMAT 30 0370 MEI 2014| |TAHUN No. 0370 |IIITAHUN III

OPINI 99

PROGRAM JOKOWI-JK

Berkah Tanpa Fitnah

ant/wahyu putro a

LAPINDO. Aktivis dari berbagai elemen yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melakukan teaterikal ketika melakukan aksi di Kawasan Rasuna Epicentrum Jakarta, Kamis (29/5).

Lapindo Belum Berlalu Jokowi Tanda Tangani Kontrak Politik SIDOARJO - Korban lumpur Lapindo melakukan istigasah di atas tanggul penahan lumpur di titik 21 untuk memperingati delapan tahun semburan lumpur Lapindo yang menenggelamkan sekitar 360 hektare kawasan tersebut. Juru bicara Sekretariat Gabungan korban lumpur Khoirul Huda mengatakan sampai saat ini sudah ada sekitar sepuluh ribu berkas yang sudah diselesaikan proses pembayarannya oleh Minarak Lapindo Jaya selaku juru bayar Lapindo Brantas Inc. "Sementara sisanya sebanyak tiga ribu berkas saat ini masih dalam proses dan harapan kami bisa segera diselesaikan," katanya. Ia mengemukakan, pemerintah seharusnya segera turun tangan untuk membantu Minarak Lapindo Jaya untuk segera menyelesaikan masalah pelunasan kepada korban lumpur. "Jika pada tahun 2009 lalu Minarak mendapatkan pinjaman dana sebanyak Rp 1,2 Triliun dari bank BRI, tapi kenapa sekarang ini tidak bisa mendapatkan pinjaman tersebut," katanya. Ia mengatakan, harusnya pemerintah bisa mengambil sikap terkait dengan pembayaran ini supaya pembayaran terhadap korban lumpur bisa segera diselesaikan.

Jokowi Tanda Tangani Kontrak Politik Sementara calon Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menandatangani kontrak politik kepada korban lumpur Lapindo pada puncak peringatan delapan tahun semburan lumpur Lapindo di titik 21 tanggul penahan lumpur, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (29/5). Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan, kalau untuk mengatasi masalah semburan lumpur Lapindo dan juga untuk mengatasi masalah sosial ini tidak bisa dilepaskan dari peran serta pemerintah. "Saya sudah melihat sendiri seperti apa semburan lumpur Lapindo itu dari dekat dan saya juga sudah mendengar serta sudah mengerti apa yang menjadi permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kasus seperti ini negara harus hadir," katanya. Ia mengatakan, negara harus hadir sebagai representasi kedaulatan rakyat karena kalau ne-

ant/suryanto

KONTRAK POLITIK. Capres Joko Widodo (kiri) menunjukkan kontrak politik sebelum penandatanganan saat peringatan 8 tahun semburan lumpur lapindo.

gara absen berarti negara telah melupakan rakyat. "Oleh sebab itu saya akan menandatangani kontrak politik dengan korban lumpur ini dan saya tidak bisa berlama-lama berada di Kabupaten Sidoarjo," katanya. Di antara kontrak politik yang ditandatangani tersebut berisi tentang Indonesia sehat, Indonesia pintar, tidak gusur pemukiman miskin, dan juga memberikan dana talangan untuk korban lumpur Lapindo. Dengan mengenakan pakaian kotak-kotak, Jokowi hadir sekitar pukul 16.00 WIB langsung disambut histeris ribuan korban lumpur yang sudah menunggunya sejak pukul 08.00 WIB.

Jokowi yang datang bersama rombongan dari keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan sejumlah simpatisan serta relawan yang datang dari sekitar Sidoarjo dan Surabaya. Begitu turun dari mobil, Jokowi langsung diarahkan untuk melihat dari dekat semburan lumpur melalui titik 21 yang ada di sebelah barat pusat semburan. Pada saat itu, Jokowi menerima segenggam lumpur dari empat orang yang berlumuran lumpur Lapindo sebagai pengingat kalau masalah lumpur ini akan terus digenggam Jokowi jika dirinya terpilih menjadi Presiden. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

SURABAYA - Program Jamaah Produksi (JP) untuk Desa Berdikari yang dicanangkan bakal calon presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni per desa Rp 2 miliar per tahun diyakini bisa mengentaskan kemiskinan di republik ini. "Gerakan ini akan menghabisi kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dana sepenuhnya digunakan untuk berproduksi, bukan untuk program karitatif," ungkap Serikat Paguyuban Petani Indonesia Bahruddin, dihubungi Koran Madura, Kamis (29/5). Sumber pendanaan JP akan diambilkan dari Alokasi Dana Desa yang oleh Jokowi akan dinaikkan secara bertahap dari Rp 104,6 Triliun menjadi sekurangkurangnya Rp 146 Triliun untuk 73.000 desa se-Indonesia (per desa Rp 2 Miliar/tahun). "Selama 5 tahun ditargetkan ada 1 juta JP (200.000 JP/tahun). Jika masing-masing JP butuh modal Rp 100 juta, maka hanya butuh Rp 20 Triliun/tahun," paparnya. Menurutnya, gerakan ini juga akan mencerdaskan karena wajib menyelenggarakan 'Rembugan' rutin yang terintegrasi dengan tradisi yang sudah ada. Seperti rembugan Rukun Tetangga (RT), PKK RT, yasinan RT dan lain-lain yang melibatkan seluruh anggota. "Rembugan rutin ini juga akan menjadi media pendidikan kritis, termasuk kritis atas kesewenang-wenangan dan penyimpangan penguasa," jelasnya. JP adalah kelompok usaha produksi berbadan hukum koperasi yang berbasis di RT yang harus melibatkan 100% keluarga miskin dan memprioritaskan pemuda dan perempuan di RT setempat (satu RT satu JP). "Amat sangat mungkin kalau presidennya pro poor seperti Jokowi," tegasnya. Bahruddin menambahkan, bolehlah membayangkan jika program tersebut berjalan 5 tahun ke depan, maka Indonesia tidak hanya menjadi negeri yang paling makmur di dunia dengan sumberdaya alam yang melimpah. "Bahkan kita harus mengimpor tenaga kerja dari Tiongkok, India bahkan Amerika Serikat dan lain-lain," imbuhnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 30 MEI 2014 | No. 0370 | TAHUN III

Sosmed Efektif untuk Kampanye SURABAYA - Kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2014 di media sosial menjadi penting bagi pasangan capres-cawapres. Karena pengguna sosial media (sosmed) di Indonesia di dominasi anak muda. Alasan lain dipilihnya media sosial karena kampanye di sosmed itu gratis. "Karena itu saya pikir kampanye di media sosial jauh lebih berpengaruh, karena lebih bermakna. Apalagi atas sebuah informasi maupun berita, tidak jarang para pengguna saling caci maki dan saling serang dengan katakata. Dan itu keluar dari hati,â&#x20AC;? ujar Pengamat Politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Toto Sugiarto kepada Koran Madura,

Kamis (29/5). Meski putaran kampanye pilpres 2014 belum juga dimulai, namun berbagai kampanye hitam sudah mulai marak disebarkan dan media sosial menjadi pilihan. "Media sosial menjadi primadona untuk melancarkan serangan kampanye hitam karena pengguna internet di Indonesia meningkat," paparnya. Berdasarkan data, pada tahun 2013 diperkirakan 80 juta penduduk Indonesia terkoneksi dengan internet. Sekitar 70 persen diantaranya adalah pengguna media sosial. "Mereka menyadari bahwa

pengsosmed

guna Indonesia di

dominasi anak muda, sehingga sangat efektif sekali menjaring anak muda melalui kampanye di media sosial," ujarnya. Beberapa kampanye hitam yang marak di media sosial antara lain, menyebarkan informasi fitnah, buat akun palsu, hingga menulis informasi-informasi hoax di sosmed masingmasing. Namun meskipun begitu, lanjut Toto, ia tidak mengkhawatirkan maraknya kampanye di media sosial yang seakan tak terbendung. "Pengguna media sosial itu cenderung dari kalangan terdidik sehingga mereka bisa men-

yaring apakah kampanye yang ada di media sosial termasuk kampanye yang benar atau yang menjurus pada black campaign," imbuhnya. Seperti diketahui, pasangan capres-cawapres Jokowi-JK yang seringkali mendapatkan serangan kampanye hitam di media sosial. Namun, tim pemenangan pasangan capres-cawapres yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura ini, justru mengubah kampanye hitam menjadi sebuah isu positif yang dapat menguntungkan bagi kemenangan di Pilpres 2014. Tim Jokowi-JK menilai dengan melakukan kampanye hitam justru menunjukkan ketidakmampuan seseorang dalam memimpin bangsa. = G. ARMADIANTO SEMERU

JELANG PUASA

Kebutuhan Pokok Melonjak

HARGA BERAS NAIK. Seorang pekerja memasukkan beras ke dalam karung usai proses penggilingan.

anta/oky lukmansyah

PANGAN

Harga Beras Tak Terkendalai BOJONEGORO - Harga beras kualitas premium di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sejak sepekan terakhir naik Rp 200/kilogram, dari Rp 7.000/kilogram menjadi Rp 7.200/kilogram, karena panen di daerah setempat habis. "Meskipun panen tanaman padi di Bojonegoro dan Tuban sudah habis, tetapi dalam waktu dekat ini akan ada lagi panen tanaman padi di sepanjang daerah irigasi Waduk Pacal Bojonegoro," kata seorang pedagang beras di Pasar Banjarjo, di Desa Banjarjo, Kecamatan Kota, Bojonegoro, Waris, Kamis (29/5). Namun, ia memperkirakan panen tanaman padi di sepanjang irigasi Waduk Pacal tidak akan mengakibatkan harga beras turun, karena luas tanaman padi

terpanen tidak seluas panen tanaman padi musim hujan lalu. Apalagi, katanya, setelah panen di daerah irigasi Wacuk Pacal, baik di Bojonegoro maupun di Tuban untuk jarak waktu panen tanaman padi lagi terlalu panjang, karena musim kemarau. Ia menjelaskan harga beras kualitas poles produksi lokal dan Tuban tidak ada perubahan, tetap stabil Rp 8.000-Rp 9.400/ kilogram, begitu pula harga beras jatah warga miskin juga stabil Rp 6.500/kilogram. "Stabilnya harga beras kualitas poles disebabkan stoknya masih banyak," ucapnya. Mengantisipasi kenaikan harga beras, katanya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di daerahnya memesan sebanyak 15

ton beras yang akan dimanfaatkan untuk operasi pasar. Sesuai pesanan, katanya, beras dikemas sebanyak 5 kilogram, yang akan dijual dengan harga dibawah pasaran di sejumlah kecamatan menjelang puasa Ramadhan. "Disperindag akan membuka pasar murah, selain beras juga minyak goreng curah dan gula, dengan harga dibawah pasaran karena ada subsidi," jelasnya. Seorang pedagang pracangan di Desa Sukorejo, Kecamatan Kota, Bojonegoro Ny. Yayuk menjelaskan kenaikan harga bahan pokok tidak hanya beras, tetapi juga komoditas lainnya, seperti telur, bawang merah, bawang putih, juga komoditas yang lainnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

SURABAYA - Menjelang puasa dan lebaran harga sejumlah komoditas di Jawa Timur mengalami kenaikan. Diantaranya bawang putih, bawang merah, minyak goreng curah naik Rp 338, daging ayam broiller naik Rp 1.400 dan telur ayam naik Rp 1.080. "Harga beras cenderung stabil, cabe cenderung turun karena musim panen, daging sapi turun menjadi Rp 93 ribuan," ujar Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Jatim Budi Setiawan, Kamis (29/5). Kenaikan harga komoditas, lanjut Budi, biasanya akan menjelang bulan puasa, turun pada pertengahan puasa, dan naik lagi menjelang lebaran. "Yang kami lakukan untuk menjaga kestabilan harga dengan menggelar operasi pasar untuk beras, mie goreng dan tepung terigu. Sehingga nantinya masyarakat akan mendapatkan harga sesuai pabrikannya," ujar dia. Sementara itu untuk subsidi ongkos angkut, kata Budi,

diterapkan mulai H-7 sampai hari raya. Pasalnya, gejolak harga bisa mempengaruhi semua komoditas dan bisa menekan inflasi di Jatim. "Sedangkan untuk faktor cuaca semoga tidak begitu terpengaruh karena beberapa waktu terakhir intensitas hujan rendah. Bahkan pasokan Jawa Timur surplus dan menyumbang ke daerah lain juga," imbuh dia. Menyoal ketersediaan sembako untuk persiapan bulan puasa dan lebaran, kata Budi, tidak ada masalah, bahkan lebih dari cukup. Jatim menyiapkan kebutuhan puasa dan lebaran sejak dini sesuai dengan kebutuhan. "Sehingga di saat kebutuhan masyarakat meningkat tidak terjadi kelangkaan, harga dan inflasi bisa dikendalikan dengan baik," jelasnya. Ia menambahkan, Jatim juga memperketat masuknya buah dan daging impor untuk memperkuat produk dalam negeri."Kalau di Jatim melimpah untuk apa harus impor," pungkasnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 30 MEI 2014 | No. 0370 | TAHUN III

PELAYANAN HAJI

Korupsi Kemenag Tak Berpengaruh JEMBER - Pelayanan ibadah haji di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak terpengaruh dengan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama dengan tersangka mantan Menteri Agama Suryadharma Ali. "Tahapan pelaksanaan haji tetap berjalan sesuai dengan jadwal dan pelayanan haji di Kantor Kemenag Jember berjalan normal," kata Kepala Seksi Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Jember, Misbahul Munir, Kamis (29/5). Kuota calon haji tahun 2014 di Kabupaten Jember sebanyak 1.611 orang dan jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2013 sebanyak 2.092 orang karena kebijakan pemangkasan kuota haji secara nasional. Menurut dia, pihaknya sudah mengundang seluruh kepala kantor urusan agama (KUA), kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH), ikatan persaudaraan haji Indonesia (IPHI), dan sejumlah perwakilan pondok pesantren pada Rabu (28/5) untuk memberikan penyuluhan ibadah haji tahun 2014. "Proses hukum yang tengah bergulir terkait dugaan korupsi penyelenggaran haji tidak mengganggu pelayanan haji dan kinerja Kemenag di daerah dalam musim haji tahun ini terutama di Kabupaten Jember," tuturnya. Saat ini, lanjut dia, tahapan haji sudah mulai memasuki proses administrasi untuk pengisian

paspor calon haji dan sesuai mekanismenya seluruh kepala KUA di Jember harus membantu calon haji dalam mengisi paspor tersebut. "Belum ada calon haji yang khawatir dengan pelayanan ibadah haji tahun ini terkait dengan kasus dugaan korupsi penyelengaraan haji yang ditangani KPK, namun saya berharap proses hukum tersebut tidak berimbas pada proses pelaksanaan haji tahun ini secara keseluruhan," paparnya. Misbahul menjelaskan pencairan anggaran paspor haji belum turun di daerah, namun pihaknya tetap melakukan proses pemberkasan paspor untuk seluruh calon haji Jember dan pembayaran kepada Kantor Imigrasi setempat akan menunggu pencairan dana dari pusat. "Mudah-mudahan belum cairnya anggaran paspor calon haji tahun ini bukan karena kasus korupsi penyelenggaraan haji di Kemenag, namun kendala teknis dan administrasi saja," harapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012/2013 di Kementerian Agama dengan pasal yang disangkakan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Penyelenggara Negara Perlu Diatur SURABAYA - Penyelenggara Negara memerlukan rambu-rambu yang jelas terhadap setiap langkah yang dilakukan. Salah satu rambu-rambu yang bisa diterapkan yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Etika Penyelenggaraan Negara (EPN). "RUU ini diharapkan bisa memberikan batasan yang jelas bagi penyelenggara negara. Adanya RUU ini penting dan menarik karena bagi penyelenggara negara bisa diberikan batasan yang jelas mengenai tugas-tugas yang dilakukan," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Kamis (29/5). Ia mengatakan, sekarang ini UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah disahkan, dan setiap instansi negara punya kode etik lewat peraturan pemerintah maupun peraturan lainnya. Tentu saja, peraturanperaturan tersebut bisa dijadikan dasar untuk pembahasan RUU Etika Penyelenggaraan Negara. “Ini UU baru inisiatif dari DPR. RUU ini dibuat karena banyak pejabat publik yang tidak beretika tapi bisa menjadi

“RUU itu bertujuan untuk mendorong perubahan mind set dan cultural set guna terwujudnya sosok penyelenggara negara yang beretika tinggi, mengembangkan jati diri yang berintegritas baik, amanah, berakhlak mulia serta mencegah niat, sikap perbuatan menyimpang dari norma dan aturan,”

Saifullah Yusuf Wakil Gubernur Jawa Timur

pejabat. Makin meningkat penyelenggara negara baik pemerintah daerah sampai pusat yang

terlibat kasus hukum karena penyelenggaraan dan pelanggaran norma.” ujarnya. Saifullah Yusuf menjelaskan, RUU EPN berperan sebagai instrumen hukum dan bertindak, berperilaku dan berucap sebagai alat kontrol dalam bersikap bagi aparat penyelenggara Negara dalam menjalankan tugasnya sehari-hari serta dalam berhubungan dengan masyarakat. "RUU itu bertujuan untuk mendorong perubahan mind set dan cultural set guna terwujudnya sosok penyelenggara negara yang beretika tinggi, mengembangkan jati diri yang berintegritas baik, amanah, berakhlak mulia serta mencegah niat, sikap perbuatan menyimpang dari norma dan aturan," paparnya. Ia mengungkapkan, penyusunan RUU EPN ini masih terdapat persoalan yang belum mendapat perhatian yakni norma-norma penyelenggara negara yang menjadi pegangan seperti jujur, taat hukum, kehati-hatian, dan tanggung jawab. "Dalam konteks penyelenggara negara, pelaksanaan nilai etika tersebut masih jauh dari kenyataan secara kuantitatif," ungkapnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

LURAH BICARA

Pertahankan Lahan Pertanian! SURABAYA - Pertanian merupakan sumber penghasilan sebagian besar warga Indonesia. Sumber daya alam hayati di sektor pertanian membantu pendapatan masyarakat Indonesia dalam kelangsungan hidupnya. Ladang dan sawah di Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep Surabaya tidak pernah berhenti menghasilkan panen, karena didukung oleh tanah yang subur dan baik. “Ladang dan sawah masih berhamparan di sekitar pemukiman penduduk dan sebagian besar masyarakatnya hidup dari sektor pertanian,” ungkap Lurah Made Gatot Soewito, Kamis (29/5). Ia mengatakan, kegiatan

bercocok tanam yang dilakukan warga sangat variatif. Ada yang menanam palawija, buah-buahan seperti tomat dan melon, sayur-sayuran serta padi. Proses penanamannya tergantung dari musim, permintaan pasar maupun status kepemilikan tanah. “Disini lebih banyak warga yang bekerja di bidang pertanian. Mereka menggantungkan hidupnya dengan bercocok tanam. Ada yang menanam kacang ijo, lombok besar, melon, dan ada juga yang menanam padi,” jelasnya. Petani di kawasan kelurahan Made, lanjut Gatot, lebih banyak bekerja diladang mereka sendiri karena masih banyak lahan kosong yang bisa dipakai untuk

aryani/koran madura

PANEN. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama-sama petani dan masyarakat di Kelurahan Made saat melakukan panen buah melon beberapa waktu lalu.

kegiatan bercocok tanam. “Dalam setahun mereka dua sampai tiga kali panen. Hasil

panen seperti padi, ubi-ubian, buah melon, jagung atau kacangkacangan,” ujarnya.

Gatot menambahkan, hasil panen tersebut dijual ke pasar induk. Bahkan, pembeli rela membeli saat tanaman belum siap panen. Namun, petani tidak banyak memberikan hasil panen tersebut kepada pembeli untuk tanaman yang belum siap panen. “Hasil panen ada yang disumbangkan ke UMK kelurahan untuk kegiatan PKK, dan seluruhnya menjadi milik para petani,” imbuhnya. Kegiatan “Panen Bersama” di Kelurahan Made rutin dilakukan setiap tahun bersama sama dengan UMK. Dalam acara tersebut biasanya mereka mengundang Walikota, Camat, Lurah, dan masyarakat. = ARYANI/G. ARMADIANTO SEMERU

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 JUMAT 30 MEI 2014|NO. 0370|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

JUMAT 30 MEI 2014 NO. 0370 | TAHUN III

LENGANG, Salah seorang pengunjung yang datang untuk melihat Museum Probolinggo

Minim Koleksi

Mengapa Museum Kurang Diminati? PROBOLINGGO – Museum Probolinggo di Jalan Soeroyo sering nampak lengang. Tidak terlihat satu pun pengunjung yang ingin melihat koleksi yang tersimpan dalam museum itu. Rendahnya minat masyarakat untuk berkunjung ke museum dipengaruhi banyak hal. Yakni, kurang pedulinya masyarakat terhadap sejarah dan ilmu pengetahuan.

Selain itu, dipengaruhi semakin pragmatisnya gaya hidup sebagian besar masyarakat. “Pengunjungnya sepi. Mungkin mereka lebih senang mengajak anak-anaknya ke mal atau pusat perbelanjaan, ketimbang ke museum,”ujar Musliha, salah satu pengunjung, Kamis (29/5). Musliha mengatakan peran museum selalu mengemuka dari masyarakat. Apakah hanya tempat penyimpanan benda bersejarah dan kenangan masa lalu ?. Apakah merupakan bagian dari pembelajaran,

tempat bermain, atau suatu institusi dengan peranan penting guna mentransfer nilai budaya kepada masyarakat, terutama generasi muda. “Realitasnya, saat ini banyak orang, termasuk dari kalangan masyarakat yang berkunjung, memandang museum hanya sebagai tempat menyimpan dan merawat benda peninggalan sejarah, atau menjadi monumen penghias kota,”tandasnya. Senyatanya, kata Musliha, museum memiliki peran penting bagi masyarakat, terutama

generasi muda, dalam konteks untuk membina dan mengembangkan nilai budaya bangsa. Ada peran strategis, yakni guna memperkuat kepribadian dan jati diri bangsa, serta meningkatkan rasa harga diri sekaligus kebanggaan nasional. “Banyak orang, terutama generasi muda, kurang tertarik mengunjungi tempat itu karena dianggapnya kurang prestisius, tidak menarik, dan tak sesuai dengan tuntutan zaman. Apalagi kalau sore hari selalu tutup,”tandasnya. Senada disampaikan Majid, salah satu pengunjung museum Probolinggo mengatakan, memang setiap harinya sepi. “Disini jarang yang datang, kadang ada juga anak SD dan SMA itu juga kalau ada tugas dari sekolahnya saja. Ramai kalau ada kegiatan saja”, katanya Namun, saat ini ada dua pen-

gunjung yang datang untuk melihat peninggalan sejarah. Menurut Warga Wiroborang, menyesalkan karena museum Probolinggo yang sepi pengunjung.”Ini kan salah satu sejarah, jadi kita harus tahu Museum Probolinggo itu gimana. Jangan cuma lewat jalannya aja”, kata Majid. Lebih lanjut Majid, menambahkan masyarakat harus tahu sejarah, apalagi untuk anak sekolah itu wajib tahu. “Kebanyakan anak sekolah sekarang, hanya tahu tempat nongkrong, mall, karoke. Tapi ke tempat sejarah, ngga,” sesalnya. Sementara itu, seniman tari dari sanggar Bayu Kencana Peni Priyono justru mendorong agar pemkot proaktif untuk menambah koleksi isi Museum Probolinggo. “Untuk sisi kebudayaan kota Probolinggo, museum sangat diperlukan. Kalau tidak ingin ketinggalan, ya kita

harus punya,” jawabnya. Menurutnya, sekecil apapun kota ini, tetap harus punya tempat pusat kebudayaan. Jangan hanya dilihat dari segi ekonominya saja. Tetapi lebih menguntungkan dari segi wisata, penelitian dan pembelajaran. “Perlu diingat juga, museum tidak sekedar untuk menyimpan tetapi juga sebagai tempat melestarikan budaya yang pernah ada di kota Probolinggo dan sekitarnya. Atau bahkan budaya milik bangsa Indonesia,”ucap Peni Priyono. Satu catatan, Museum Probolinggo memang masih seumur jagung. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk berbenah. Namun, keberadaannya di tengah masyarakat dan turut menjadi bagian dalam dunia pariwisata patut kita apresiasi. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 30 MEI 2014 NO. 0370| TAHUN III

Profesionalisme Dewan Layak Dipertanyakan Dua Raperda Disahkan, Lima Lainnya Terbengkalai PROBOLINGGO – Nampaknya DPRD Kabupaten Probolinggo masih memiliki tanggungan untuk menyelesaikan Rancanan Peraturan Daerah (Perda) yang belum disahkan. Rabu (28/5) kemarin, pihak dewan telah mengesahkan dua reperda dari tujuh raperda yang masuk skala prioritas tahun ini.

Dua raperda yang resmi disahkan menjadi perda, yakni perda tentang pengawasan, pengendalian dan peredaran miras beralkohol dan perda tentang Tanggung Jawab Sosial CSR oleh pihak Perseroan Terbatas (PT) yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Sementara 5 Reperda yang masih ngendon dan belum disahkan menjadi perda, yakni Raperda Perubahan atas perda nomor 3 tahun 2010 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan atau Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa. Raperda tentang sistem pe-

nyelenggaraan pendidikan, Raperda tentang penegelolaan pelabuhan di Kabupaten Probolinggo, Raperda tentang Restribusi Pengelolaan Limbah Bahan Beracun (B3) Di Kabupaten Probolinggo, Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS. Menurut Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Proboinggo, Dedy Suyanto, mengatakan, pihaknya memang telah mengesahkan dua raperda tentang pengawasan, pengendalian dan peredaran miras beralkohol dan perda tentang Tanggung Jawab Sosial CSR oleh pihak Perseroan Terbatas (PT) yang ada di Kabupaten

Probolinggo. “Kedua raperda tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari pihak eksekutif dan legislatif. Dan tidak mengalami kendala apapun baik masalah kajian akademiknya maupun tanggapan masyarakat,” terangnya kepada wartawan. Kamis (29/5). Dedy Suyanto menyebut, dari ketujuh raperda tersebut masih ada lima raperda yang belum disahkan. Diantarnya Raperda Perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang tata cara Pencalonan, Pemilihan atau Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. “Karena ini masih terkendala

dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang belum dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait dengan Undang-Undang Desa Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa,”tandas Politisi PKNU ini. Melihat hal itu, pihak dewan masih akan menunggu PP itu segara dibuatkan. Pihaknya juga mengaku kalau, sisa raperda itu akan dilanjutkan pada pengesahan tahap kedua.“Ya kalau tidak memungkinkan untuk diselesaikan dalam waktu dekat. Maka dewan yang akan melanjutkannya yakni dewan periode yang baru,”pungkas Dedy Suyanto. =Mahfud Hidayatullah

PENUMPANG TIDAK TERPENGARUH

Libur Harpitnas Tak Pengaruhi Lonjakan Penumpang PROBOLINGGO – Hari libur kejepit nasional (Harpitnas), nampaknya tak mempengaruhi terhadap dampak lonjakan penumpang di terminal Bayuangga Kota Probolinggo. Hal ini terlihat dari kondisi penumpang yang landai-landai saja. Sejumlah sopir bis saat ditemui wartawan menjelaskan, sejak liburan harpitnas situasi penumpang terlihat biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan yang siknifikan. “Libur harpitnas tahun ini biasa-biasa saja. Tidak ada pengaruh terhadap lonjakan penumpang,” terang seorang sopir bis jurusan Surabaya – Probolinggo, Misnadi, Kamis (29/5). Dia menjelaskan, libur harpitnas tidak seperti hari liburan hari raya. Jika liburan hari raya, lonjakan penumpang hingga mencapai 100 persen. “Kalau liburan seperti ini biasa saja,” katanya lagi. Salah satu faktor tidak berpengaruhnya terhadap lonjakan penumpang pada saat libur harpitnas, karena mayoritas masyarakat enggan mau ke luar kota. Atau jika seorang karyawan di luar kota, mereka kebanyakan malas mau pulang kampung. “Namanya juga libur kejepit. Jadi mereka malas mau pulang kampung,” tandas sopir bis lainnya, Samsul Arif. Pria yang mengaku asal warga Banyuwangi itu mengatakan, justru yang banyak diuntungkan dengan libur harpitnas nasib

sopir angkutan kota. Karena banyak masyarakat yang hendak ke perkotaan.“Kalau penumpang bis biasa-biasa saja. Tidak ada perubahan siknifikan,” ungkap dia. Kepala UPTD Terminal Bayuangga Kota Probolinggo, Budihadrjo saat dikonfirmasi mengatakan, libur harpitnas kali ini tidak berpengaruh terhadap kondisi penumpang di

terminal.“Kondisi penumpang biasa saja. Tidak ada pengaruh,” tandasnya. Dia mengatakan, dampak penumpang memang tidak seperti hari besar lainnya. Misalnya, hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Meski tidak ada pengaruh terhadap lonjakan penumpang, namun pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap keberadaan

penumpang yang ada di terminal Bayuangga Kota Probolinggo. Sementara itu, pantauan di lapangan, situasi penumpang angkutan kota (angkot) memang terlihat sedikit terjadi lonjakan penumpang. Namun demikian, lonjakan penumpang angkot tidak seberapa. Hal itu diakui salah seorang sopir angkot bernama Mus.

“Pengaruhnya ada, cuma sedikit,” kata dia. Kebanyakan, imbuh dia, penumpang yang naik angkot masyarakat yang hendak ke perkotaan. Selebihnya, mereka lebih cenderung naik kendaraan pribadi ketimbang naik angkot walaupun ongkosnya terbilang lebih murah meriah. =Muhammad Sugianto

KORAN MADURA

Probolinggo

JUMAT 30 MEI 2014|NO. 0370|TAHUN III

Sering Dikritik

Truk Liar Kian Merajalela PROBOLINGGO – Meski sudah seringkali dikritik, namun keberadaan truk liar di kawasan terminal Bayuangga Kota Probolinggo masih terlihat bandel. Mereka seolah tak menggubris kendati sudah ada rambu larangan yang dipasang oleh Dishub. Bahkan, ulah para sopir truk itu semakin merajalela dengan seenaknya memarkir kendaraannya di tepi jalan raya. Sehingga mengganggu arus lalulintas. Melihat kondisi itu, kalangan anggota DPRD setempat sudah muak. Tak heran, jika Komisi A seringkali menggelar hearing terkait persoalan itu. Tapi fakta di lapangan, keberadaan truk liar tersebut masih banyak ditemukan. “Itu tugas Dishub untuk melakukan penertiban,” ujar salah seorang anggota Komisi A DPRD Kota Probolinggo, Abdul Aziz kepada wartawan, Kamis (29/5). Melihat masih banyaknya kendaraan truk liar yang parkir sembarangan di kawasan terminal Bayuangga, warga setempat menilai petugas dianggap tak punya nyali untuk melakukan

penertiban. Terbukti, hampir setiap hari banyak truk yang berjejer di lokasi itu. “Padahal di lokasi itu sudah ada rambu-rambu larangan,”ujar seorang warga Kelurahan Triwung Lor, Untung. Menurut dia, selain petugas dianggap tidak bernyali, keberadaan truk liar tersebut terkesan memang dibiarkan. “Buktinya, setiap hari jumlah truk yang parkir di lokasi itu semakin tambah banyak,” katanya. Agar ulah para sopir itu tidak semakin merajalela memarkir kendaraannya sembarangan, pemkot diminta lebih serius melakukan penertiban. Apalagi, keberadaan truk tersebut sudah jelas sangat mengganggu arus lalulintas dan pengguna jalan lainnya. Sekedar diketahui, persoalan truk liar itu memang sudah persoalan klasik. Bahkan, persoalan tersebut seringkali menjadi menu pemberitaan di sejumlah media. Namun kenyataannya, hingga saat ini, keberadaan truk liar itu belum juga ditertibkan. Sementara itu, Kepala Dishub Kota Probolinggo, Sudianto saat dikonfirmasi terkesan sulit ditemui wartawan terkait persoalan ini. Bahkan, saat ditemui di kantornya, Sudianto seringkali ada giat di luar. =Muhammad Sugianto

GP Ansor Merapat ke Jokowi – JK Dinilai Bisa Memberikan Perubahan PROBOLINGGO - Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Probolinggo dan Kota Kraksaan menentukan sikap dukungannya kepada calon presiden dalam pilpres 9 Juli mendatang. Figur yang dipilih yakni pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Pasangan Jokowi-JK merupakan capres yang diusung dari 4 partai politik yakni PDI Perjuangan Partai Nasdem, Parati Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hanura. Ketua GP Ansor Kabupaten Probolinggo, Habibullah Maksum, mengatakan sikap dukungan kepada Jokowi-JK sebagai capres karena dinilai kedua sosok tersebut bisa memberikan perubahan untuk bangsa. “Keduanya antara Jokowi-JK sama-sama memiliki pengalaman serta memiliki tekad untuk membangun bangsa Indonesia,” terangnya kepada wartawan, Kamis (29/5). Habibullah Maksum menambahkan, GP Ansor merupakan organisasi kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) dengan bidikan massa para generasi muda kaum nahdliyyin. Menurutnya, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan kon-

solidasi internal pengurus mulai dari jajaran Pimpinan Cabang (PC ) sampai dengan Pimpinan Anak Cabang (PAC), serta Pengurus Ranting GP Ansor yang ada di desa-desa. “Upaya tersebut setidaknya mereka bisa memberikan dukungan serta magnet tersendiri bagi pemuda untuk dapat memenang Jokowi-JK sebagi presiden Indonesia mendatang,” tandas pria yang juga mantan KPU ini. Sementara itu, Ketua GP Ansor Kota Kraksaan, Nuriz Zamzami membenarkan kalau pihaknya telah sepakat untuk mendukung Jokowi-JK dalam pilpres mendatang. Untuk dapat memenangkan pasangan ini di Kabupaten Probolinggo, dia mengaku telah melakukan konsolidasi kepengurusan serta melakukan upaya sosialisasi kepada publik. “Banner dukungan ansor telah kami pasang di Jalan Pantura yang ada di Kabupaten Probolinggo. Sehingga dengan mediua

tersebut masyarakat bisa memilih figur capres yang didukung GP Ansor,”ucapnya.

Selain itu, dia menyebut pasangan Jokowi-JK adalah sosok fiqur yang dinilai pantas memimpin negeri ini. Karena sosok keduanya sama memiliki visi dan misi yang jelas untuk melakukan pembenahaan di dalam negeri ini.“GP Ansor siap memanangkan capres Jokowi-JK dalam pilpres untuk duduk di RI satu,” pungkas Nuriz Zamzani. =Mahfud Hidayatullah

TIAP TAHUN

Lahan Pertanian Kian Tergerus

BANDEL, Keberadaan truk liar di kawasan terminal Bayuangga Kota Probolinggo masih terlihat seolah tak menggubris kendati sudah ada rambu larangan yang dipasang oleh Dishub.

PROBOLINGGO - Pertanian yang menjadi unggulan di Kota Probolinggo telah terancam. Terbukti alih fungsi lahan setiap tahun mengalami peningkatan. Sementara APBD untuk sektor pertanian juga masih sangat kecil. Ini menandakan kepedulian pemerintah daerah menghidupkan sektor ini masih sangat rendah. Padahal, sebagian besar masyarakat Kota Probolinggo masih menggantungkan hidup pada sektor petaniam. “Dari tahun ke tahun makin terhimpit dan di dera berbagai tantangan mulai dari alih fungsi lahan, kesulitan sarana produksi hingga kesulitan dalam pascapanen dan pemasaran,” ujar Edi Daru, salah satu petani Kareng Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, Kamis (29/5). Edi Daru mengatakan permasalahan pertanian dinilai sangat kompleks dan seperti benang kusut. “Sayangnya di tengah cobaan berat yang dihadapi para petani, program-program pemerintah belum mampu mengangkat kehidupan petani,”tandasnya. Senada disampaikan, Asep Hidayat, salah satu petani di Kelurahan Mangunharjo. Ia mengatakan selama ini nilai tambah yang dinikmati petani masih kurang, sehingga petani enggan menggarap lahan-

nya. “Permasalahan terparah kerap muncul ketika pasca panen dan pemasaran. ”Ambil saja contoh saat ini panen jagung sedang panen tetapi harganya terjun bebas. Hal itu yang kerap membuat petani ngekoh,” tuturnya. Pihaknya berharap, peran penyuluh pertanian agar lebih dioptimalkan. ”Pemerintah perlu menjembatani permasalahan pemasaran ini sehingga petani mendapat kepastian harga. Kalau diserahkan ke mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah, petani kita bisa celaka,” tandas Asep Hidayat. Terkait anggaran untuk pengembangan pertanian, dikatakannya, selama ini masih minim sehingga pihaknya berharap ada perda yang bisa mendorong agar ada kepastian standar anggaran pertanian. Anggaran pertanian harus ditingkatkan dan diimbangi dengan SDM yang berkualitas, manajemen yang bagus serta tenaga penyuluh yang terampil dan bisa memecahkan permasalahan di lapangan. “Kalau dulu mas, lahan pertanian disini sangat luas. Tapi sekarang sudah berubah menjadi lahan permukiman. Ya mau kemana lagi, wong petani pemilik lahan sudah menjualnya ,”terang Asep Hidayat. =M.Hisbullah Huda

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

JUMAT 30 MEI 2014 No. 0370 | TAHUN III

LIGA PRIMER INGGRIS

Ditinggal Glazer, MU Berduka MANCHESTER - Klub kaya Inggris Manchester United (MU) berduka setelah pemilik mereka Malcolm Glazer meninggal dunia karena terserang stroke dalam usia 85 tahun. Glazer menderita penyakit ini sejak 2006. “Perhatian semua orang di Manchester United tertuju untuk keluarga Glazer malam ini menyusul kabar bahwa Malcom Glazer telah meninggal. Staf di Manchester United menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga Glazer atas saat-saat yang sulit ini,” tulis pernyataan resmi MU di situs klub. Kabar mengenai meninggalnya Glazer diketahui setelah situs resmi klub NFL Tampa Bay Buccaneer, klub american football yang juga dimiliki keluarga Glazer melansir beritanya. Glazer membeli MU pada bulan Mei 2005 senilai 790 juta poundsterling. Sebanyak 90 persen saham dikuasai oleh keluarga Glazer yang dibagi untuk enam anaknya dan 10 persen lainnya dijual di bursa saham. Sejak dibeli Glazer, MU sudah mengoleksi lima trofi Liga Inggris, tiga gelar juara Piala Liga Inggris, lima titel Community Shields, dan masing-masing satu gelar juara Liga Champions dan trofi Piala Dunia Antarklub.=SKY SPORTS/AJI

LAGA UJI COBA

Tim Eksperimen Nigeria Ditahan Seri Skotlandia LONDON - Tim percobaan Nigeria ke Piala Dunia yang sebagian besar terdiri dari bukan pemain utama, mengawali harapan besar mereka dengan bermain imbang 2-2 melawan Skotlandia dalam laga pemanasan Piala Dunia Rabu (28/5) yang menjadi pertandingan sangat menghibur di Craven Cottage, markas Fulham. Walaupun juara Afrika itu hanya bermain imbang, namun mereka menampilkan permainan yang sangat bagus dengan memperlihatkan ambisi, pertahanan dan serangan gencar kepada lawan. Pada Piala Dunia di Brasil nanti, Timnas Nigeria yang diasuh Stephen Keshi akan menghadapi Iran, Bosnia dan Argentina pada Grup F Piala Dunia di Brazil bulan depan. Skotlandia unggul terlebih dahulu melalui tembakan Charlie Mulgrew setelah pertandingan berlangsung 10 menit sebelum Michael Uchebo menyamakan kedudukan bagi Nigeria empat menit menjelang waktu turun minum. Namun Skotlandia kemudian kembali unggul ketika Azubuike Egwuekwe menggetarkan gawangnya sendiri saat pertandingan berlangsung 52 menit sebelum Nwofor menyarangkan gol ke gawang Skotlandia menjelang menit akhir. Nigeria akan terus meningkatkan performa timnya itu di Piala Dunia dengan harus memainkan dua laga pemanasan lagi di Amerika Serikat pada awal bulan depan melawan Yunani dan AS.=ANT/DAR

JUMAT 30 MEI 2014 | No. 0370 | TAHUN III

Khedira Yakin Pulih, Arjen Robben Puas BONN - Gelandang bertahan Tim Nasional (Timnas) Jerman yang merumput di Real Madrid Sami Khedira yakin dirinya akan pulih 100 persen pada Piala Dunia 2014 yang dibuka 12 Juni mendatang di Sao Paulo, Brasil. Kini, pemain 27 tahun itu, sedang fokus mengembalikan kekuatan fisiknya setelah lama absen merumput bersama klubnya akibat cedera panjang. Sementara itu penyerang Timnas Belanda Arjen Robben puas dengan sistem baru yang diterapkan pelatih Louis van Gaal. Khedira sempat terancam tidak ikut

Piala Dunia karena mengalami cedera Anterior Cruciate Ligament (ACL) pada pertengahan November 2013. Namun pemulihannya berlangsung cepat dan kini ia tinggal berupaya mencapai level kebugaran maksimal. Dia bahkan sudah dipercaya bermain sejak menit pertama saat Real Madrid memenangi gelar Liga Champions kesepuluh alias La Decima akhir pekan lalu melawan Atletico Madrid di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal. Ini adalah penampilan ketiganya sejak pulih dari cedera. Khedira sudah kembali menjalani latihan penuh sejak bulan April dan dipanggil masuk dalam skuat bayangan Jerman untuk Piala Dunia. Pemain berdarah Turki tersebut pun optimistis akan pulih total pada pentas turnamen

empat tahunan ini. “Saya sudah fit. Ada detail-detail kecil yang perlu saya usahakan. Saya menjalaninya selangkah demi selangkah. Saya akan menambahkan porsi latihan pada kekuatan dan ketahanan dan juga ambil bagian di latihan tim,” kata Khedira. Eks pemain VfB Stuttgart ini merasa beruntung bisa sembuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Biasanya cedera ligamen membutuhkan 6 hingga 9 bulan dalam proses penyembuhannya. “Saya merasa beruntung bisa menjalani pemulihan lebih cepat. Saya akan berada di puncak kekuatan saya pada 16 Juni,” ungkap Khedira. Dari Belanda dilaporkan, pemain Timnas Belanda Arjen Robben mengaku nyaman dengan formasi yang diusung oleh pelatih “Die Oranje” Louis van Gaal. Timnas Belanda saat ini sedang melakukan pemusatan latihan di Portugal sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2014. Latihan membangun serangan dengan pola empat lawan empat sudah diberikan Van Gaal untuk meniru pressing ketat dan agresivitas seperti yang ditunjukkan Atletico Madrid. Soal formasi yang bakal dipakai oleh timnas Belanda, beredar kabar bahwa De Oranje bakal mengusung pola 5-3-2 saat berlaga di Brasil bulan depan. Dalam formasi itu, Robben bakal diplot sebagai “second striker” sebagai pendamping Robin van Persie. Robben yang merumput di Bayern Muenchen itu pun tak mempermasalahkan formasi tersebut karena sudah beberapa kali memainkan posisi yang sama saat memperkuat Bayern Munich. “Cara bermain kami di tim nasional bukanlah hal yang baru untuk saya. Di Bayern, saya sudah bermain di sistem ini dalam beberapa kali. Musim lalu saya sudah bermain sebagai second striker, atau bermain di belakang striker. Dan saat saya bermain di sayap, saya bisa menusuk ke dalam tentu saja. Pada akhirnya, itu tergantung pada situasi yang terjadi di lapangan,” kata mantan pemain Chelsea dan Real Madrid itu. =ESPN/AJI Penyerang Belanda ARJEN ROBBEN (kiri) dan Gelandang SAMI KHEDIRA (kanan) diharapkan akan menjadi andalan tim masing-masing pada Piala Dunia 2014 di Brazil nanti.

KORAN MADURA

JUMAT 30 MEI 2014 | No. 0370 | TAHUN III

lahraga KORAN MADURA

Minimal Sampai Perempat Final

ROMA - Kapten Tim Nasional (Timnas) Italia Gianluigi Buffon menegaskan bahwa target minimal “Gli Azzurui” pada Piala Dunia 2014 ini adalah tembus ke perempat final. Target ini dirasakan sesuai dengan apa yang dilakukan pelatih Cesare Prandelli selama membesut tim biru putih tersebut. “Jika kami mencapai babak semifinal itu bakal sangat bagus. Bisa tampil di babak perempat final, itu yang diharapkan. Yang lainnya bakal menjadi pengalaman yang negatif. Saya juga mengatakan ini karena kami bisa bertemu Spanyol di babak perempat final dan tak bakal mempermalukan jika tersingkir usai melawan mereka,” kata Buffon yang adalah kiper Juventus. Buffon cukup percaya diri melaju sejauh itu karena tim ini mengalami perkembangan pesat dalam empat tahun terakhir sejak ditangani Prandelli pasca kegagalan total saat berlaga di Piala Dunia empat tahun silam di Afrika Selatan. Ketika itu, Italia angkat koper lebih awal karena tersingkir di fase grup. Padahal mereka datang sebagai juara bertahan tetapi kalah bersaing dengan Paraguay, Slovakia, dan Selandia Baru, tim ‘Negeri Pizza’ bahkan menjadi juru kunci klasemen dengan raihan dua angka. Kegagalan itu ditebus oleh Prandelli dengan tembus ke final Piala Eropa 2012 di Polandia dan Ukraina tetapi kalah 0-4 dari Spanyol di final. Italia kembali meraih hasil yang lumayan bagus ketika berlaga di ajang Piala Konfederasi. Mereka berhasil mengakhiri turnamen dengan menempati posisi ketiga. Hasil-hasil ini diharapkan bisa terulang pada Piala Dunia 2014 ini. Sementara itu, Timnas Inggris tidak akan mengubah gaya bermainnya meskipun akan menghadapi cuaca yang panas di

HARI LAGI

Brasil. Mereka mengantisipasi cuaca panas itu sejak dini, misalnya, memilih berlatih di Portugal yang cuacanya lebih panas dan mengenakan pakaian yang berlapis. Tujuannya agar pasukan Roy Hodgson itu tetap bermain prima dengan kondisi suhu 30 derajat celcius ketika melakoni laga-laga di Grup D melawan Italia, Uruguay, dan juga Kosta Rika, agar bisa melaju ke babak selanjutnya. “Kami sudah menggunakan empat lapis pakaian saat latihan, semua orang sudah berkeringat lebih banyak dan tampaknya itu sudah berfungsi -semua bisa membuat kami lebih siap, akan kami lakukan. Tapi, saya pikir setiap negara -dan terutama kamiakan memainkan gaya bermain yang normal,” ucap Chris Smalling. Dia melanjutkan, “Kekuatan serangan kami di kecepatan serta kemampuan berlari seorang pemain, dan di skuat ini ada dalam jumlah berlimpah. Kami takkan mengubah gaya permainan untuk kondisi itu. Kami hanya ingin memastikan kami siap memainkan laga kami.” = ESPN/AJI

JUMAT 30 MEI 2014 No. 0370 | TAHUN III

BIODATA BUFFON Nama: GIANLUIGI BUFFON Usia : 36 Tahun (28-01-1978) Klub: JUVENTUS Nomor Kostum: 1 Posisi: PENJAGA GAWANG

KEKUATAN BUFFON Umpan Panjang Penyelamatan Refleks Konsentrasi

Kuat Kuat Kuat Kuat

KELEMAHAN BUFFON Menghadapi Lemah Umpan Silang Disiplin Lemah

Khedira Yakin Pulih, Arjen Robben Puas

Tim Eksperimen Nigeria Ditahan Imbang Skotlandia

OLAHRAGA | 15

UNIRA BAGAI MENYIMPAN BARA DALAM SEKAM

JUMAT 30 MEI 2014 No. 0370 | TAHUN III

PAMEKASAN | F

KORAN MADURA

JOKOWI-JK JUMAT 30 MEI 2014 | No. 0370 | TAHUN III

LEBIH UNGGUL DI ATAS KERTAS

BANGKALAN | M

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

HARI TANPA TEMBAKAU SEDUNIA

Sampang, Kota Transit Narkotika SAMPANG- Memperingati Hari Tembakau Sedunia pada 31 Mei, sedikitnya 30 remaja di bawah naungan Komite Anak (KA) Sampang lebih awal memberi peringatan kepada masyarakat dan menyerukan kepeduliannya terhadap kesehatan generasi pemuda-pemudi, Kamis (29/5). Arak-arakan yang disertai orasi tentang seruan bahayanya rokok dan narkoba tersebut diteriakkan mengelilingi Kota Sampang, dimulai dari Jl Jamaludin, Jl A Suprapto, Jl Halim Perdana Kusuma, hingga Jl Wahid Hasyim. Ketika berada di Jalan Wahid Hasyim, kemudian mampir ke Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) guna untuk mengajak dan menyerukan kepeduliaannya terhadap remaja Sampang. Mereka hanya sebatas orasi seruan saja karena Kantor Dinkes sedang libur. Untung Rifai, Pembina Komite Anak (KA) Sampang yang mengomandoi aksi tersebut menjelaskan bahwa aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap anak dan remaja agar keluarga menghindarkan pengaruh bahaya narkotika dan asap rokok. Menurutnya keselamatan anak-anak Indonesia khususnya anak dan remaja di Kabupaten Sampang tidak hanya terjadi pada kekerasan seksual melainkan juga terhadap bahaya pengaruh narkotika dan asap rokok. “Rokok merupakan pintu masuk narkotika dan saat ini

kondisi di Kabupaten Sampang sangat memperihatinkan, sebab Sampang merupakan kota transit terbesar peredaran narkotika di Pulau Madura,” jelasnya. Rifai juga menjelaskan maksud dari aksinya yang digelar di depan kantor Dinas Kesehatan yaitu untuk mengajak dinkes supaya peduli kepada keselamatan anak dan remaja. Menurutnya, peran dinkes selama ini sudah masih kurang optimal dalam menaungi keselamatan anak-anak dan remaja. “Peran Dinkes selama ini lumayan, akan tetapi perlu lebih ditingkatkan supaya lebih peduli lagi, termasuk memberikan pendidikan psiko-edukasi anak-anak dan remaja saat ini,” ujarnya. Setelah selesai melakukan orasi dan sesi dokumentasi, aksi arak-arakan tersebut menuju Pasar Srimangunan, Monumen di Jalan Trunojoyo, dan kemudian berkumpul di base camp yang terletak di Jl Samsul Arifin. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

ATAN. PERING ak saat n A e Komit r aksi di la e g g n e s m ntor Dina depan ka Sampang, n Kesehata /5). 9 Kamis (2

mohammad muhlis/koran madura

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

JUMAT 30 MEI 2014 | No. 0370 | TAHUN III

MADURA

KEPEGAWAIAN

Tenaga Guru Masih Kurang 1.244

Sumenep

JUMAT 30 MEI 2014 No. 0370 | TAHUN III

Urusan Ijazah Palsu Belum Berujung Panwaslu: Bila Ada yang Tidak Puas, Silakan Uji Materi di PTUN

SUMENEP – Meskipun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia (Kemenpan) telah menetapkan sebanyak 261 orang dinyatakan lulus menjadi PNS, namun untuk tenaga pengajar di Kabupaten Sumenep masih kurang 1.244 orang. Pasalnya, Kemenpan telah menyatakan sebanyak 261 orang yang sebelumnya masih berstatus tenaga honorer kategori dua (K-2), namun saat ini sudah resmi mejadi PNS. Rinciannya sebanyak 206 tenaga guru, Kesehatan sebanyak 47 orang, dan 28 lainnya sebagai tenaga adminitrasi. Walaupun formasi K-2 tahun 2013 itu sudah didominasi tenaga guru, masih belum mencukupinya, sebab tenga pendidik di Kabupten

Sebagai solusinya, kami tetap memaksimalkan guru PNS yang ada dan yang baru diangkat ditambah hononer yang ada,”

A. Shadik

Kadisdik Sumenep sumenep sampai saat ini masih kurang sebanyak 1.450 orang. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, A. Shadik kepada wartawan mengakui, dari penerimaan PNS tahun ini di Kabupaten Sumenep, berarti masih kekurangan PNS sebanyak 1.244 guru. “Sebagai solusinya, kami tetap memaksimalkan guru PNS yang ada dan yang baru diangkat ditambah hononer yang ada,”ungkapnya. Ditanya mengenai komposisi penempatan guru PNS yang ada, Shadik mengakui tidak memiliki kewenangan soal penempatannya. Yang jelas pihaknya berupaya untuk mengajak para guru, agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dimana saja mereka di tempatkan. Untuk diketahui dari 2000 lebih tenaga Honorer K-2 di Kabupaten Sumenep, hanya sekitar 1.685 yang masuk K-2. Sementara yang sudah menjabat sebagai PNS, hanya berkisar 2006 orang. =JUNAEDI/MK

Anggota Panwaslu menunjukkan kaca yang dipecahkan warga saat hearing, Kamis (29/5) Siang.

SUMENEP - Sejumlah warga dari Kecamatan Bluto mendatangi kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumenep, Kamis (29/5) siang. Saat dengar pendapat dengan anggota panwas, warga merusak beberapa properti di kantor tersebut, seperti memecahkan kaca dan meja kerja. Hearing itu terkait dugaan ijazah palsu calon anggota legislatif terpilih di daerah pemilihan dua (Lenteng, Bluto, Saronggi, Giligenting). Pantauan Koran Madura, forum sempat memanas dan terjadi adu argumen yang rupanya menimbulkan ketidakpuasan.

Warga menuding panwaslu tidak mau menindaklanjuti laporan mereka soal ijazah palsu tersebut. “Sejak kasus ini menggelinding di sejumlah media, Panwaslu tidak bergeming dan tidak menindaklanjuti pengusutan kasus yang melibatkan caleg jadi

itu. Ini ada apa? Padahal dua alat bukti sudah cukup untuk menjerta oknum caleg itu ke jalur hukum. Kenapa kok mash diam?” Tanya Kamarullah, kuasa hukum pelapor. Seperti diberitakan sebelumnya, pada 5 Mei lalu, mereka melaporkan dugaan ijazah palsu calon anggota legislatif berinisial UH (PDI Perjuangan) ke panwaslu. Ijazah UH yang digunakan sebagai persyaratan mendaftar sebagai calon anggota legisatif terdapat beberapa kejanggalan.

Antara lain, tidak tercantum tanggal, bulan, dan tahun pada legalisir ijazah tersebut. Terkait dugaan tersebut, panwaslu menepis tudingan bahwa pihaknya tidak merespons dan tidak menindaklanjuti laporan warga. Zamrud Khan, Ketua Panwaslu mengatakan sudah melakukan kroscek ke TMI Al-Amien Prenduan, lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut. “Kami sudah melakukan kroscek dan itu sudah kita anggap selesai, sebab pihak lembaga sudah menyatakan ijazah itu asli dan mampu menunjukkan bukti-bukti bahwa UH memang mengenyam pendidikan di TMI Al-Amien Prenduan. Jika ada pihak-pihak yang tidak puas silahkan saja melakukan uji materil di PTUN atau di peradilan umum, jangan memaksa panwaslu untuk seperti apa yang mereka inginkan” katanya. Ditanya apakah Panwaslu akan melaporkan tindakan anarkistis warga ke pihak kepolisian, Zamrud mengatakan masih akan melakukan rapat pleno bersama anggota panwaslu yang lain. “Ini akan bukan persoalan pribadi, ini persolan panwaslu sebagai lembaga,” ujarnya. Sayangnya, Zamrud belum bisa memastikan kapan rapat pleno tersebut akan dilakukan, sebab panwaslu sedang memiliki agenda ke Bawaslu terkait pengawasan pemilu presiden. =ALI RIDHO/BETH

DANA KEMANUSIAAN

Perjelas Peruntukan Dana CSR PT Garam SUMENEP - Komisi B DPRD Sumenep meminta pemerintah memperjelas peruntukan dana CSR PT Garam. Selam ini, CSR PT Garam dinilai tidak jelas peruntukannya. “Oleh karena itu, tahun ini pemkab harus memperjelas peruntakan dana CSR PT Garam, agar dana yang khusus bagi masyarakat sekitar itu benarbenar dirasakan dan dinikmati secara menyeluruh,” kata Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi, Minggu (29/5).

Ia mencontohkan dana CSR migas. Menurut hasil koordinasi dengan pemkab, dana CSR migas akan diperuntukkan untuk kebutuhan listrik. “CSR PT Garam juga harus jelas peruntukannya, apa untuk maksimalisasi infrastruktur jalan atau untuk pengembangan pegaraman,” jelasnya. Pemkab Sumenep berencana membentuk forum khusus yang bakal menjadi jembatan dalam realisasi dana corporate social responsibility (CSR).

“Sebab, selama ini kami lihat realisasi dana CSR PT Garam belum singkron dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya forum itu, maka akan menjadi jembatan realisasi dana CSR agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Kabag Perekonomian Pemkab Sumenep, Moh Hanafi. Forum itu terdiri dari beberapa pihak, baik pemkab sendiri, aktivis dan masyarakat. Secara khusus, forum itu akan mengawal dan mengakomudasi aspirasi

masyarakat. Hanafi menyatakan dana CSR PT Garam pada tahun ini Rp 88 juta. Namun, selama ini realisasinya belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi perusahaan PT Garam dengan pemerintah. “Kalau sudah ada forum tersendiri, pasti realisasi dana CSR bisa dikelola dengan maksimal sesuai program yang telah diinginkan masyarakat,” terangnya. =SYAMSUNI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

JUMAT 30 MEI 2014 | No. 0370 | TAHUN III

Kantor Pemkab Tak Bersertifikat Busyro: Itu yang Bangun Bupati Dulu SUMENEP - Kepemilikan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep masih belum jelas, sebab sampai saat ini tanah kantor orang nomor satu itu masih belum bersertifikat. Pemkab sendiri masih belum menginventarisasi aset miliknya. Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep Dwita Andriyani mengatakan, inventarisasi aset pemkab amburadul. “Kita ketahui semua, jika saat ini masih banyak aset pemkab yang belum besertifikat, termasuk kantor pemkab sendiri,” katanya. Belum tertatanya aset pemkab dengan baik, menjadi salah satu penghambat kemajuan kota keris ini. Hal itu terbukti dari hasil audit BPK tahun 2014, Sumenep masih berteduh di peringkat WDP atau sama dengan hasil audit BPK pada tahun 2013 lalu. “Itu sudah jelas bisa menghambat, karena juga masuk penilaian. Jika keberadaannya masih semrawut dan dapat nilai bagus, kan itu perlu dipertanyakan juga keab-

sahannya. Maka sebab itu, setalah kami kaji bersama kiranya perlu ke depan untuk membentuk pansus (panitia khusus) untuk melakukan inventarisir terhadap aset pemkab itu,” terang politisi PAN itu. Dalam pembentukan pansus, kata Dwita, akan dilakukan oleh semua fraksi yang ada di lingkungan DPRD Sumenep. “Jadi, setiap fraksi nantinya mempunyai tugas masing-masing untuk melakukan pembahasan tersendiri. Apalagi, usulan itu memang muncul dari fraksi,” terangnya. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep Bambang Proyogi mengaku sangat mendukung terbentuknya pansus, sebab adanya pansus itu dapat menata kembali semua aset

milik pemkab. Sehingga jika ada yang masih belum resmi atau amburadul, lebih mudah untuk mencarikan solusi alternatifnya. Sebab saat ini, kata Ketua Komisi B DPRD itu, aset milik pemkab masih banyak yang amburadul. Salah satunya, belum tertatanya dengan baik mengenai aset pemerintah, bahkan penyertaan modal yang diberikan oleh pemkab terhadap sejumlah BUMD (badan usaha milik daerah) yang dinilai setengah hati. Bahkan menurutnya, pemkab saat ini dinilai masih setengah hati dalam menyertakan modal terhadap BUMD yang ada. Buktinya, penyertaan modal bagi BPRS yang awalnya sekitar Rp 96 miliar, namun saat ini yang masuk masih sekitar Rp 60 M, selain itu juga terjadi di PT WUS, dimana penyertaan modal awal Rp 15 M saat ini yang masuk hanya sekitar Rp 6,5 M. Belum lagi BUMD lainnya. “Makanya, sebelum itu tertata dengan baik, jangan berharap

SEREMONIAL

Pemberkasan K-2 Tahun 2013 Tuntas

TEKEN. Bupati Sumenep A. Busyro Karim menandatangani pemberkasan pegawai negeri sipil kategori dua (K-2) formasi 2013-2014, Rabu (38/5). Penandatanganan tersebut disaksikan Forpimda dan seluruh kepala SKPD.

SUMENEP – Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep telah menyelesaikan pemberkasan pegawai negeri sipil kategori dua (K-2) formasi 2013-2014. Bupati A. Busyro Karim menandatangani pemberkasan di Pendopo Agung, Rabu (38/5). Pada tahun 2013, sebanyak 261 tenaga honorer dinyatakan lulus jadi PNS. Sementara dari 261 orang tersebut, sampai akhir proses usulan data pemberkasan K-2 hanya sebayak

260 yang telah memenuhi persyaratan. Sementara satu orang peserta K-2 itu tidak memenuhi persyaratan. Rinciannya sebanyak 206 tenaga guru, kesehatan sebanyak 47 orang, dan 28 lainnya sebagai tenaga adminitrasi. Kepala BKPP Sumenep Titik Suryati menjelaskan, satu orang yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan itu, disebabkan sampai batas waktu yang ditentukan tidak bisa melampirkan SK (surat keterangan) kontrak terakhir. Padahal, SK kontrak

terakhir itu menjadi salah satu persyaratan wajib dalam pemberkasan tersebut. ”Jadi pada dasarnya pemberkasan K-2 yang telah lulus itu sudah lengkap, dan semua berkas itu harus diterima oleh BKN (Badan Kepegewaian Negara) paling lambat tanggal 31 Mei 2014 ini,” katanya Menurut Titik, jika berkas K-2 yang telah dinyatakan lengkap itu dikemudian hari ditemukan adaya ketidakbenaran/kesalahan, pihaknya akan menindak sebagaimana peraturan yang berlaku. ”Kami sudah bekerja professional sesuai atruan yang ada, jika itu terjadi kami juga tidak akan tinggal diam. Bahkan akan memprosesnya sesuai dengan peraturan yang ada,” tukasnya. Bupati dalam sambutannya meminta PNS yang baru dinyatakan lulus untuk bekerja profesional. ”Jadi kalau dulunya masih status tenga honorer, dan saat ini sudah menjadi PNS, tentunya itu harus ada perubahan, bahkan harus lebih kreatif daripada sebelumnya,” katanya. =ADV/JUNAEDI

Makanya, sebelum itu tertata dengan baik. Jangan berharap sumenep ke depannya semakin baik, apalagi mengaharap nilai WPP.”

Bambang Proyogi

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Sumenep ke depannya semakin baik, apalagi mengharap nilai WPP. Ya cukup jauhlah, walaupun itu merupakan harapan kita dan juga daerah lainnya. Sebab itu juga menjadi hambatan bagi kita semua,” terangnya. Semantara Anggota Fraksi PKB DPRD Sumenep Dulsiam mengaku jika adanya rencana pembentukan pansus masalah aset milik pemkab setempat, hanya isu belaka. Sebab, tidak semua penyelesaian per-

masalahan harus dibentuk pansus. “Sampai saat ini di internal Fraksi PKB masih belum ada rencana yang jelas mengenai pembentukan pansus, kami kira itu hanya wacana saja. Karena untuk melakukan inventarisir aset tidak perlu harus membentuk pansus. Nah kalau sudah demikian, ngapain harus membentuk pansus, itu kan buangbuang waktu saja,” katanya. Sebab, sambung anggota Komisi D DPRD itu, untuk mengetahui kepemilikan aset milik pemkab banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya dengan cara melakukan pengkajian mendalam terhadap LKPJ Bupati tahun 2013 yang sudah diparipurnakan. “Kami kira banyak pintu untuk mengetahui persoalan itu,” terangnya. Sementara Bupati Sumenep A. Busro Karim terkesan lepas tangan ketika dikonfirmasi belum bersertifikatnya kantor yang sedang ditempati itu. “Itu yang bangun bupati yang dulu,” katanya singkat. =JUNAEDI/MK

KILAS AKTIVITAS

Nurul Jadid Gelar Perkemahan SIGAP. Kwarcab Pramuka Sumenep Wagiman dan Ketua Panitia Kemah Bersatu Nurul Jadid Ahmad Jazuli pada pembukaan “Kemah Bersatu” di Madrasan Nurul Jadid Desa Batang-batang Daya Kecamatan Batangbatang, Rabu (28/5).

SUMENEP – Madrasah Nurul Jadid Desa Batang-batang Daya Kecamatan Batangbatang menggelar perkemahan selama tiga hari, Rabu-Jumat (28/30/5). Perkemehan itu diikuti sebanyak 230 orang dengan pembina dan pendamping 20 orang. Perkemahan bertemakan “Kemah Bersatu” dihadiri perwakilan Kwarcab Pramuka Sumenep, Wagiman dan Subaryanta bersama rombongan. Juga dihadiri perwakilan dari Disdik Sumenep dan Kepala UPT Disdik Batang-Batang. Ketua Panitia Kemah Bersatu Nurul Jadid Ahmad Jazuli mengatakan, kegiatan kemah

itu untuk mencetak generasi yang berakhlak mulia. ”Selain itu, juga untuk mencetak generasi bangsa yang berpendidikan, berkemampuan dan terampil,” katanya. Pengasuh sekaligus sebagai pendiri Yayasan Bani Aszar, Darwies Maszar menyambut baik dengan adanya acara perkemahan itu. Bahkan, pihaknya akan terus mendukung acara perekemahan itu. ”Kiranya kegiatan ini cukup baik, oleh sebab itu, kami harap tahun depan perkemahan ini bisa diperluas sampai diluar kecamatan Batang-Batang,” tukasnya. =*/JUNAEDI

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 30 MEI 2014 | No. 0370 | TAHUN III

Cagar Budaya Perlu Regulasi Khusus Dewan Menginginkan Ada Kabid Khusus Kebudayaan SUMENEP – Untuk melindungi cagar budaya yang mulai terlihat kusam, seperti rumah tua peninggalan Belanda di Kecamatan Kalianget, perlu ada regulasi khusus tentang hal itu. Jika Sumenep ke depan tidak memiliki regulasi khusus untuk melindungi situssitus budaya dan cagar budaya, keberadaan khazanah kebudayaan itu hanya akan tinggal riwayat. LAYANG-LAYANG. Anak-anak menghabiskan sore hari dengan bermain layang-layang di Desa Gilang Kecamatan Bluto, Kamis (29/5). Mainan tradisional tersebut mulai tergerus mainan Online.

PASAR ANOM

Perusahaan Kontraktor Bakal Disidak SUMENEP - Komisi B DPRD Sumenep melakukan pertemuan dengan eksekutif yang diwakili DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) dan PU Cipta Karya di gedung DPRD, Selasa (27/5). Komisi B akan melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke perusahaan kontraktor di Surabaya dan melakukan pembahasan soal pemberian subsidi. Menurut Ketua Komisi B Bambang Prayogi, sidak atau peninjauan langsung ke lokasi perusahaan itu untuk memastikan kejelasan proyek pembanguanan pasar. Pasalnya pihaknya tidak ingin hanya dapat info sumir lantaran sebagai wakil rakyat, pihaknya harus mempertanggungjawabkan kepada publik. Sehingga peninjauan langung itu sebuah keharusan. “Tidak kunjung selesainya pembangunan proyek Pasar Anom itu hingga tujuh tahun lamanya itu jelas menimbulkan keresahan luar bisa terutama bagi kalangan pedaganga pasar. Target dari investor pemenang tender sesuai dengan MoU akan mulai digarap pada tanggal 24 Maret 2014 lalu dan akan selesai pada Oktober nanti. Dan itu sudah dilakukan oleh investor atau kontrakator” katanya. Hanya saja, kata dia, sepinya aktivitas Pasar Anom membuat kekhawatiran kalangan pedagang pasar. Berdasarkan info dari eksekutif, pasar tersebut tetap digarap. Soal tidak ada aktivitas proyek di pasar, itu karena sedang

dirampungkan bahan materialnya di perusahaan kontraktor di Surabaya. Seperti pembuatan tiang pancang yang terbuat dari baja. Sebab di Pasar Anom tidak ada alat yang untuk menggarap tiang pancang tersebut. Sehingga menurut Bambang, karena perusahaan di Surabaya, makanya komisi B akan melakukan peninjauan langsung ke Surabaya. “Ini dilakukan karena komisi B ingin ada laporan dan ingin tahu pasti perkembangan tiap bulannya sejauh apa? Sehingga tidak akan kedodoran. Pengawasan akan kita intenskan tiap bulan. Bukan komisi B tidak percaya, akan tetapi agar ada kejelasan dari perkembangan penggarapan mega-proyek tersebut untuk bisa disosialisasikan pada masyarakat,” ujarnya pada Koran Madura. Selain itu, pemkab dan dewan sepakat untuk memberikan subsidi. Sehingga para pedagang pasar tidak terlalu terbebani dengan tarif yang ditawarkan oleh investor. “Ini kan masuk bencana karena butuh penanganan secara serius (post major). Hanya memang keinginan komisi B yang ingin berniat baik tidak terjebak dengan persoalan hukum. Subsidi itu ayo kita sepakati cuma cantolannya hukumnya itu harus ada. Kan ada bantuan hibah, bansos dan yang terakhir subsidi. Ini sedang kita upayakan,” pungkasnya. =ALI RIDHO/MK

“Dengan kekayaan budaya yang besar seharusnya sebuah daerah memiliki aturan khusus dan perlindungan hukum. Apalagi dengan semakin pesatnya pembangunan dan pengembangan kota terkadang tidak memperhitungkan situs budaya yang ada, bahkan mulai tergantingan oleh bangunan-bangunan ala Eropa,” jelas pemerhati kebudayaan A. Dardiri Zubairi. Perlindungan hukum tersebut sangat mendesak, agar generasi masa depan tahu. “Dengan adanya perlindungan hukum setidaknya pemerintah atau instansi terkait memiliki kekuatan tersendiri untuk menyelamatkannya. Sehingga para generasi tahu bahwa Sumenep memiliki warisan yang luar biasa beruapa banguan cagar budaya,” imbuhnya. Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Sumenep Nur Asyur mengungkapkan seharusnya memang harus ada campur tangan pemerintah dalam hal membuat regulasi khusus terkait dengan pelestarian cagar budaya, pula khazanah kebudayaan lain. “Kemarin di Kompas ada berita, tokoh, peneliti dan budayawan mendesak agar ada kementerian khusus soal kebudayaan. Saya sepakat itu, sebab jika kita memang punya niat dan iktikad baik, maka semua orang harus ikut urun rembuk, terutama pemerintah. Jika memang ada kementerian khusus kebudayaan, maka konsentrasinya tidak terbelah menjadi dua,” katanya, Minggu (29/5). Khusus Sumenep, kata Nur Asyur, penting ada kabid khusus yang menangani soal pelestarian cagar budaya, situs sejarah maupun khazanah kebudayaan lain. Karena bangunan cagar budaya di Sumenep itu sungguh sangat luar biasa, bahkan menjadi wisata kota tua. “Namun, karena belum ada

kebijakan khusus, maka banyak cagar budaya menjadi tak terawat, bahkan rusak. Oleh karena itu, harus ada kabid khusus yang betul-betul konsen menangani hal itu,” jelasnya. Ditanya perihal perkembangan Perda Cagar Budaya, kata Nur Asyur, pihaknya sudah menggunakan langkah-langkah, termasuk draf telah tersusun rapi. “Kini, pembahasan itu sudah mulai dibahas di Baleg. Tetap masalahnya, kapan itu

Padahal tidak ada yang tidak bisa dilakukan jika punya niat untuk mengawal dan mengelola cagar budaya hingga terawat dan lestari. Oleh karena itu, harus ada dukungan dari pemerintah. Karena saya khawatir jika cargar budaya masih dikelola oleh swasta. Keberlangungan dan masa depannya tak jelas,”

Nur Asyur

Anggota Komisi D akan selesai. Yang jelas kami sudah sampaikan agar Perda Cagar Budaya didahulukan mengingat ada banyak potensi-potensi budaya yang harus dipastikan status dan kedudukannya, termasuk pengelolaannya,” tegasnya. Disinggung soal gerakan bersama untuk melindungan bangunan cagar budaya, kata anggota DPRD asal Kepulauan Sapeken ini, antar satu sama lain masih terjadi diskomunikasi, baik antara pengelola dengan pemerintah. “Padahal tidak ada yang

tidak bisa dilakukan jika punya niat untuk mengawal dan mengelola cagar budaya hingga terawat dan lestari. Oleh karena itu, harus ada dukungan dari pemerintah. Karena saya khawatir jika cargar budaya masih dikelola oleh swasta. Keberlangungan dan masa depannya tak jelas,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), Febrianto mengaku belum punya konsep untuk melastarikan khazanah kebudayaan. Apalagi soal cagar budaya. Tetapi pihaknya mengaku telah melakukan langkahlangkah. Seperti yang di Asta Tinggi dan bangunan benteng di Kalianget. “Asta tinggi sudah selesai saya mempertemukan Yayasan (Asta Tinggi) dan kades. Soal pengelola dan perawatannya kami serahkan kepada mereka. Namun, untuk yang benteng, kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu berada dalam kuasa Dinas Peternakan Jawa Timur,” jelasnya. Tak Bertaji Sementara itu, Budayawan Sumenep Ibnu Hajar mengungkapkan bahwa melihat realitas demikian, UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya benarbenar hanya formalitas dalam kertas, tak bertaji “Padahal undang-undang itu sudah digulirkan 2011 silam, tetapi kok masih sampai saat ini hanya dijadikan macan kertas. Padahal jika UU itu bukan untuk dilihat, tetapi untuk dijadikan rujukan agar khazanah kebudayaan itu tidak punah,” jelasnya. Ia dengan tegas mendukung jika pemerintah benar-benar punya ikhtiar untuk menyelamatkan segara jenis cagar budaya. “Kami sebagai orang yang merasa memiliki terhadap khazanah kebudayaan masa lalu mendukung jika ada regulasi terkait perlindungan cagar budaya, khususnya cagar budaya bangunan tua dan peninggalan lain. Karena tujuannya bukan hanya sekadar melindungi cagar budaya, akan tetapi jika dikembangkan juga mampu mendorong perekonomian,” katanya. =SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 30 MEI 2014 | No. 0370 | TAHUN III

PENELITIAN

Warga Belanda Terpikat Kepulauan

POSE BERSAMA. Peneliti dari Belanda Egbert Enserlink (pegang koran) foto bersama dengan Khoiril Anwar (Desain Grafis), Benazir Nafilah (Sekretaris), Fety Fathiyah (Direktur Keuangan), Abdur Rahem (Redaktur Pelaksana), dan Didik Fatlurrahman (Desain Grafis) usai diskusi, Kamis (29/5) di Kantor Redaksi Jl. Adirasa 7 Kolor Sumenep.

BLOK MALEO

Kenapa DBH Belum Mengalir ke Daerah? SUMENEP – Hingga saat ini, Pemkab Sumenep sebagai penghasil belum bisa mencicipi dana bagi hasil (DBH) sumur gas di Blok Maleo, Giligenting. Padahal, hasil yudisial review pada 18 September 2008 telah memenangkan pemkab. Kenapa DBH Blok Maleo belum mengalir ke daerah? Dana tersebut tetap mengalir ke kas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemkab Sumenep pun sudah berkirim surat ke pemerintah pusat, namun belum juga mengalir ke pemkab. “Kita tunggu-tunggu sejak tahun 2008 hingga sekarang belum ada,” ujar Carto, Kadis Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asert (DPPKA). Pada 2013, Sumenep mendapatkan DBH Rp 13 miliar. Namun, DBH itu dari sumur gas di Pulau Kangean yang dikelola PT Kangean Energi Indonesia (PT KEI). Sedangkan untuk sumur gas di Blok Maleo yang dikelola PT Santos masih belum ada masukan sama sekali. “Memang pernah ada perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahwa Sumenep akan mendapatkan dana 50% dari dana yang diterima Pemprov. Kontrak kita akan mendapatkan sekitar Rp 9 miliar namun hingga tahun 2014 ini realisasinya masih nihil,” imbuhnya. Direktur Dana Perimbangan

Kementerian Keuangan Hadijanto mengaku sudah menerima surat dari Bupati Sumenep yang meminta agar Sumenep diberi jatah sebagai daerah penghasil. Kementerian Keuangan belum merealisasikan pembayaran itu, karena putusan MA tidak bisa serta merta dilaksanakan. Menurut Hadijanto, sebelum menetapkan daerah penghasil maka harus ada koordinasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) dengan Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada penetapan maka Kementerian Keuangan akan melaksanakan putusan tersebut. “Saya tidak tahu apakah surat penetapan itu sudah dalam proses atau tidak. Tapi yang jelas kami belum terima sehingga kami tidak bisa melakukan pembayaran.Kementerian Keuangan tidak mempunyai kekuatan ekstra power yang bisa melaksanakan semua pengaduan dan keputusan tanpa melalui proses yang dilakukan oleh kementerian teknis terkait,”

tegasnya. Blok Maleo sendiri terletak di perairan Pulau Giligenting dengan produksi gas sekitar 100 juta kaki kubik per hari. Pada tahun 2007 terbit Permendagri Nomor 08 Tahun 2007 tentang Provinsi Jawa Timur sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang mengakibatkan Sumenep tidak bisa menikmati hasil migas yang sejatinya berada di wilayah perairan Kabupaten Sumenep. DPRD setempat saat itu menolak mengajukan yudicial review ke Mahkamah Agung (MA) dengan alasan Permendagri 8/2007 sangat bertentangan UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk sumber daya di wilayah laut tersebut. Dalam yudisial review ke MA, Sumenep menang yang keputusannya dikeluarkan pada tanggal 18 September 2008. Akan tetapi putusan itu baru diterima Pemkab Sumenep pada bulan Mei 2010. Namun yang lebih disayangkan lagi hingga saat ini belum mendapatkan haknya sebagai daerah penghasil seperti yang diamanatkan oleh putusan MA. =ALI RIDHO/MK

SUMENEP - Egbert Enserink, asal Belanda terpikat kepulauan Sumenep, Madura. Untuk yang kedelapan kalinya, pria berkacamata itu kembali mengunjungi kepulauan. Setelah kembali menginjakkan kakinya di daratan Sumenep, dia pun langsung bergegas mencari kantor pusat Koran Madura. “Saya tahu kepulauan dari media, salah satunya dari Koran Madura. Setelah saya membaca Koran Madura di internet, saya tertarik ingin mengetahui dari dekat keadaan aktivitas di kantor pusat Koran Madura, yang saya baca di internet beberapa tahun ini,” ucapnya ketika men-

gunjungi Kantor Redaksi Koran Madura, Kamis (29/5). Enserink didampingi seorang guide asal Burneh Bangkalan ke Kantor Pusat Koran Madura sekitar jam16.15 wib. Kedatangannya ditemui jajaran redaksi Koran Madura, di antaranya Fety Fathiyah (Direktur Keuangan), Benazir Nafilah (Sekretaris Redaksi), Abdur Rahem (Redaktur Pelaksana), Khoiril Anwar, dan Didik Fatlurrahman (Desain Grafis). Selain melihat-lihat cara kerja Koran Madura, foto-foto bareng, juga berbincang banyak hal tentang kepulauan di Sumenep. =ABDUR RAHEM

MENJELANG LIBUR PANJANG

Infrastruktur Akses Wisata Dibenahi SUMENEP – Menjelang hari libur panjang, jalan menuju Asta Tinggi di Desa Kebonagung Sumenep diperbaiki. Perbaikan jalan sepanjang 100 meter itu menelan biaya Rp 20 juta yang diambilkan dari dana darurat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga, Edi Rasiyadi menjelaskan, warga sempat menolak untuk diperbaiki, sebelum drainase diperbaiki. Pihaknya terpaksa segera memperbaiki mendahului drainase yang ditengarai menjadi penyebab banjir dan merusak jalan, karena kondisi jalan menuju asta raja-raja Sumenep itu rusak parah. "Setelah kami tinjau ke lokasi, kondisinya sangat parah, dan kami tidak bisa membiarkan jalan ini rusak terlalu lama. Kami pun berinisiatif

mengambilkan dana darurat, karena pelaksanaannya harus dipercepat,” katanya. Sebelumnya, kerusakan jalan tersebut mendapat protes dari warga setempat. Sejumlah warga sempat melakukan blokade dengan cara menanam pohon pisang dan meletakkan keranda mayat di tengah jalan. Ketika jalan menuju akses wisata religi hendak diperbaiki oleh PU Bina Marga beberapa hari yang lalu, sejumlah warga menolak. Sebab ketika perbaikan jalan itu tetap dilakukan, diprediksi tidak akan tahan lama. Menurut Edi, perbaikan jalan tersebut dilakukan dengan cara khusus. Artinya, perbaikan jalan menuju wisata religi itu berbeda dengan perbaikan jalan pada umumnya. =JUNAEDI/MK

BENAHI. Sejumlah pekerja sedang memperbaiki jalan menuju objek wisata religi Asta Tinggi.

KORAN MADURA

JUMAT 30 MEI 2014|NO. 0370|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

JUMAT 30 MEI 2014 NO. 0370 | TAHUN III

Unira Bagai Menyimpan Bara dalam Sekam Dipicu Harga KTM Seharga SIM A PAMEKASAN - Mahasiswa Universitas Madura (Unira) mulai hilang kesabarannya, karena pihak akademik dinilai tidak memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa. Salah satunya mematok harga Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dinilai terlalu mahal. Menurut mahasiswa, harga KTM mencapai Rp 125 ribu, atau setara biaya pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) kendaraan roda empat. Bedanya dari sisi manfaat, kalau KTM hanya sebatas identitas mahasiswa, sedangkan SIM selain untuk mengemudi kendaraan, bisa sebagai pengganti identitas diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk keperluan pembayaran pajak kendaraan dan lain-lain. Data yang dimiliki Aliansi Mahasiswa Unira (Al-Maun) pada tahun angkatan 2013, jumlah mahasiswa kurang lebih mencapai 900 mahasiswa. Jika seluruh mahasiswa tersebut membayar biaya KTM Rp 125 ribu, maka uang yang masuk ke Unira kurang lebih Rp 112 juta lebih. Itu belum biaya sertifikat ordik yang dikenai Rp 75 ribu setiap mahasiswa, atau sekitar Rp 45 juta, karena yang mengikuti ordik hanya sekitar 600 mahasiswa. Ketua AL-Maun, Abdul Bari Qodir menilai biaya KTM itu tidak sebanding dengan kualitas KTM yang diterima mahasiswa. Apalagi para mahasiswa baru, banyak yang belum menerima

KTM tersebut sehingga layak dicurigai. Menurut Abdul Bari, dirinya siap melakukan pengadaan KTM, dengan harga Rp 3500 dangan jaminan kualitas dan waktu tidak terlalu lama. “Masak kalau hanya KTM ini, seharga Rp 125 ribu, dikira KTM ini terbuat dari emas atau tembaga, harganya melejit,” katanya saat berorasi. Abd Bari menilai rektorat Unira tidak serius dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Buktinya, KTM dengan biaya mahal itu belum terbit hingga setahun. Hanya ada beberapa Fakultas yang sudah menerima KTM. Rektor Unira, Abd Rozik membantah jika harga KTM, seperti yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, nilai Rp 125 ribu tersebut merupakan biaya administrasi mahasiswa, yang penggunaannya tidak hanya untuk KTM, melainkan untuk biaya administrasi lain, seperti pengadaan kalender pendidikan dan KRS. Sehingga jika dikalkulasi dengan anggaran tersebut, sudah sesuai dengan kebutuhan. Sementara pengadaannya dilakukan setiap tahun. Rozik juga menaruh curiga atas keterlambatan pengadaan KTM tersebut. Karena biasanya, KTM selesai di pertengahan semester. Dirinya akan melakukan investigasi atas keterlambatan pengadaan KTM tersebut dengan meminta keterangan dengan beberapa pihak akademik yang

mengurus KTM tersebut. Rozik mengapresiasi mahasiswanya

yang tetap aktif memberikan saran kepada akademik demi kema-

juan kampus Unira ke depan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

IBADAH HAJI

Kemenag Belum Menjadwal Pemotretan untuk Paspor PAMEKASAN - Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Pamekasan mulai gelisah, karena Kementerian Agama (Kemenag) setempat belum memberikan kepastian pemotretan paspor haji, sebagai salah satu syarat bagi warga Indonesia yang akan bepergian keluar negeri termasuk menunaikan ibadah haji. Menurut Ach Muhlis, salah satu JCH asal Desa Lancar, Kecamatan Larangan, Pamekasa, JCH di sejumlah daerah sudah melengkapi beberapa persyaratan lain, yang harus dipenuhi dalam pemberangkatan haji. Sedangkan pemotretan paspor di Pamekasan belum ada kejelasan. “Sekalipun kami masuk dalam kuota

pemberangkatan tahun ini, kami belum tenang, karena hingga saat ini paspor tak kunjung selesai. Sehingga kami khawatir pada saatnya nanti paspor tidak bisa dibuat,” katanya. Menurutnya, berkas paspor haji sudah masuk jauh hari sebelumnya. Tetapi hingga saat ini belum ada panggilan dari Kemenag Pamekasan sebagai penyelenggara haji di Kabupaten Pamekasan. Muhlis juga belum menerima informasi resmi, apakah pembuatan paspor tersebut cukup dilakukan di Kantor Imigrasi Klas 2 Pamekasan, atau seperti yang tahun lalu, yakni melalui kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya, yang dilaksanakan secara kolektif

di kantor Bakorwil IV Madura. Ia hanya menerima informasi, terhambatnya pemotretan paspor haji tersebut, dikarenakan ada 75 JCH yang belum melengkapi berkas, sehingga menghambat kepada JCH lainnya. Ia menyarankan agar Kemenag setempat melakukan pemotretan terlebih dahulu kepada JCH yang sudah melengkapi berkas, sehingga para jemaah tidak menunggu lama. Hal serupa juga diakui, Junainatul Hasanah, warga Dusun Sumber Desa Lancar, Kecamatan Larangan, yang mengaku sangat resah dengan belum adanya kepastian pemotretan. Ia mendapat informasi,

bahwa di Kabupaten Sumenep sudah dilakukan pemotretan paspor. Ia berharap pihak Kemenag secepatnya memberikan kepastian tentang pemotretan paspor haji tersebut. Sehingga para calon haji tidak was-was dalam mempersiapkan pemberangkatan ibadah haji. “Kami khawatir saja, sesudah tasyakkuran tiba-tiba kami dinyatakan gagal berangkat gara-gara paspor haji belum jadi,” katanya. Sementara itu, Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenag Pamekasan, Abd Wafi juga belum memberikan kepastian jadwal pemotretan paspor haji tersebut. Karena pihaknya masih men-

unggu jadwal resmi dari Kantor Imigrasi klas II A Pamekasan. Dia belum mengetahui alasan belum dilakukan pemotretan paspor haji tersebut. Apakah karena pengaruh dari belum lengkapnya berkas paspor jemaah haji yang berjumlah 75 orang, atau karena faktor lain. Karena dari jumlah 560 JCH yang dipastikan berangkat haji, 110 merupakan JCH sisa tahun kemaren yang gagal berangkat, akibat pemangkasan kuota. Abd Wafi memastikan pemotretan paspor haji akan dilakukan di Pamekasan dan tidak lagi bekerja sama dengan kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 30 MEI 2014 NO. 0370| TAHUN III

TABLOID PROVOKATIF

Siapa yang Terlibat di Balik “Obor Rakyat”? PAMEKASAN - Panwaslu Pamekasan menyayangkan beredarnya Tabloid Obor Rakyat di sejumlah masjid di Pamekasan. Akan tetapi pihaknya tidak bisa melakukan apa-apa, karena saat ini belum masuk masa kampanye Pilpres. Jika beredarnya tabloid itu di masa kampanye, Panwaslu bisa melakukan tindakan, kerena seluruh isinya sudah mendiskreditkan salah satu Capres (Jokowi), tanpa satu pun klarifikasi dari pihak Capres bersangkutan. Akan tetapi secara moral, meski belum masuk masa kampanye, Panwaslu sangat menyayangkan hal tersebut. Karena isinya menjelek-jelekan seseorang, atau hanya mengupas sisi negatifnya saja. Apalagi beberapa isinya ada yang mengandung SARA. Hal ini menjadi kurang fair dan kurang etis. Karena apa yang dihasilkan dari hal-hal negatif, juga hal negatif pula. Anggota Panwaslu Devisi Hukum Sapto Wahyono mengungkapkan, selain itu, siapa pengirim tabloid ini ke Pamekasan juga tidak jelas. Maka dia meminta masyarakat jangan menghiraukan itu. Karena itu dikirim oleh orang yang tidak bertanggungjawab. “Pamekasan sudah kondusif, jangan sampai dibuat riak-riak sehingga menyulut emosi masyarakat, jadi tidak kondusif nanti. Kami minta kepada siapapun, tolong jangan merecoki atau menjadi provokator, di Pamekasan yang sudah kondusif ini,” ucap Sapto kemarin (29/5). Sementara Ketua DPC Partai Gerindra Pamekasan Agus Sujarwadi, selaku partai utama yang mengusung Capres Prabowo (lawan Jokowi), mengaku tidak tahu-menahu terkait tabloid itu. Bentuknya saja belum tahu. Pihaknya baru tahu saat sudah muncul di media massa. Menurutnya, saat pertemuan nasional seluruh pengurus Partai Gerindra se-Indonesia di Hambalang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, DPP Partai Gerindra memerintahkan seluruh jajaran untuk melakukan hal-hal yang positif, jangan melakukan hal-hal yang negatif. “Hal ini, penyebaran Tabloid Obor Rakyat tersebut, sangat merugikan kami. Karena padangan masyarakat pasti mengarah ke kami, selaku lawan dari Jokowi. Padahal kami tidak pernah melakukan itu,” tutur Agus. Sebagaimana diketahui, se-

jak Jumat pekan lalu telah beredar tabloid di masjid-masjid di Pamekasan, yang isi semua berita dalam tabloid itu menjelek-jelekkan Jokowi. Dalam berita negatif tersebut tak ada satu pun konfirmasi atau klarifikasi dari pihak Jokowi. Bahkan tidak hanya menjelekkan Jokowi, berita di tabloid itu juga ada yang menjelekkan PDIP. Yang parah dalam berita di sana telah mengangkat isu SARA. Seperti berita dengan judul “Jokowi Anak Tionghoa”, “Dari Solo Sampai Jakarta, DeIslamisasi Ala Jokowi”, “Partai Salib Pengusung Jokowi”, “184 Caleg Non Muslim Untuk Kursi DPR”, dan lain sebagainya. Tabloid itu bernama Obor Rakyat, yang tidak jelas siapa penerbitnya. Kolom redaksi juga tidak jelas. Alamat redaksi tertulis, Jalan Pisangan Timur Raya IX Jakarta Timur. Juga tidak jelas siapa yang mengirim puluhan tabloid itu ke masjid-masjid. Tiba-tiba masyarakat telah membawanya. Ketika ditanya mereka menjawab membawa dari masjid. Salah satu masjid yang mendapat kiriman itu adalah Masjid Nurul Iman di Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu. Menurut Takmir Masjid KH Muhellis, pada Jumat (23/5) pukul 10.30, ada Bapak Pos yang datang membawa paket. Tertulis alamat yang dituju adalah alamat masjid itu, tapi tidak ada nama pengirimnya. Setelah dibuka ternyata ada 30 eksemplar tabloid itu. Kemudian langsung dibagikan ke jamaah. “Setelah kami baca, memang semua beritanya mengupas sisi negatif Jokowi,” ungkap KH Muhellis. Koran ini berjumlah 16 halaman. Dari halaman 1 hingga halaman 16 memang mengupas sisi negatif Jokowi dan PDIP. Janggalnya, dari semua berita itu tak ada satupun konfirmasi ke pihak bersangkutan (Jokowi dan PDIP). Dihalaman depan sebagai lead tertulis “Capres Boneka” dengan gambar Jokowi mencium tangan Megawati. Beberapa judul di halaman dalam, “Perpecahan di Kandang Banteng”, “Ramai-ramai Menolak Jokowi”, “Jokowi, Juru Selamat yang Gagal”. Dan dihalaman belakang hanya ada gambar Jokowi dengan hidung yang panjang (mirip tokoh kartun Pinokio) dengan tulisan dibawahnya “Sang Pendusta”. =SUKMA FIRDAUS/RAH

PRODUKSI TIMBA TEMBAKAU. Perajin menyelesaikan pembuatan timba, di sentra perajin timba Desa Larangan Badung, Pamekasan, Jatim. Memasuki musim tembakau, produksi timba yang dijual Rp 25.000 - Rp 50.000 tergantung ukuran dan bentuk, terus meningkat hingga 500 persen dibanding bulan-bulan sebelumnya dengan omzet berkisar Rp 3.5 juta hingga Rp 7.5 juta per hari.

Telusuri Dewan dalam Kasus TPA Pihak Notaris dan Rekanan Menunggu Giliran PAMEKASAN - Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat untuk menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan mark up pengadaan lahan tempat pebuangan akhir (TPA) di Desa Bidang, Kecamatan Pasean, Pamekasan. Kepala Kejari Pamekasan, Sudiharto, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Samiaji Zakaria mengatakan sidang kasus TPA digelar setiap hari Selasa di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. “Sidang TPA sudah sampai pada pemanggilan saksi-saksi. Pada sidang berikutnya hari Selasa 3 Juni nanti, ada enam orang saksi yang akan kami hadirkan. Ada dari pihak notaris, rekanan, dan salah satunya anggota dewan,” katanya. Pemanggilan anggota dewan itu berdasar dari sejumlah keterangan yang menyatakan oknum yang bersangkutan mengetahui proses pengadaan lahan tersebut. Sehingga pihaknya perlu dihadirkan dalam sidang sebagai saksi. Menurut Samiaji, kehadiran yang bersangkutan dalam sidang

nanti, juga untuk mengetahui sejauh mana yang bersangkutan tahu proses pengadaan lahan untuk TPA tersebut. Pihaknya berharap keterangan saksi dapat memberikan titik terang penuntasan kasus tersebut. “Kami telah melayangkan surat permohonan ke DPRD untuk mendapatkan izin agar yang bersangkutan bisa hadir dalam sidang nanti,” ungkapnya. Di tempat terpisah, ketua DPRD Pamekasan, Halili membenarkan bahwa dirinya telah menerima permohonan izin untuk anggotnya, bernama Faruk Ali untuk menjadi saksi kasus pengadaan lahan TPA. Pihaknya telah mendisposisikan agar surat tersebut diantar kepada yang bersangkutan. “Ya benar, saat saya datang ada surat di meja dari Kejari untuk Saudara Haji Faruk. Saya telah

tanda tangani dan juga saya disposisikan, agar sekwan (sekteratis dewan) mengatar surat tersebut ke rumah yang bersangkutan,” katanya. Untuk diketahui, dalam kasus pengadaan TPA ini ada dua terdakwa yang disidang di PN Tipikor Surabaya. Yaitu Sarwo Edi dari unsur PNS Pemkab Pamekasan dengan Moh Riyadi, warga Desa Batu Kerbui, Kecamatan Pasean. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jatim kasus tersebut telah merugikan negara sebesar Rp 437 juta, karena perbuatan kedua terdakwa. Dugaan tipikor ini terjadi pada proses pembebasan lahannya, bukan pada pekerjaan proyeknya. Sebab dalam proses pembebasan senilai Rp 3 miliar tersebut, luas, dan harga lahan diduga terjadi mark-up. Dalam perbuatannya itu, kedua terdakwa dijerat pasal 2, 3, dan 9 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sub UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 30 MEI 2014|NO. 0370|TAHUN III

Mengapa Ada Desakan BUMD Dibubarkan? PT Aneka Usaha Mekasan Makmur Tidak Menyumbang PAD PAMEKASAN - Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pamekasan menyoal keberadaan PT Aneka Usaha Mekasan Makmur yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten setempat. Mereka menilai keberadaan BUMD itu tidak memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat, meski sudah dua tahun berdiri. Mereka meminta agar BUMD tersebut dibubarkan. Koordinator forum LSM Pamekasan, Heru Budi Prayitno mengatakan PT Aneka Usaha Mekasan Makmur telah mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 2 miliar sejak tahun 2012 lalu, namun hingga saat ini belum terlihat hasilnya. “Kalau sekiranya BUMD itu hanya akan menjadi beban bagi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) sebaiknya dibubarkan saja. Saya kira dengan modal awal sebesar itu bisa menghasilkan, tapi sampai sekarang ternyata masih jalan di tempat,” katanya. BUMD tersebut berencana akan membuat anak perusahaan berupa Bank Pekreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun pihaknya menilai rencana itu tidak mem-

pertimbangkan modal yang ada, mengingat modal untuk usaha terebut perlu dana sangat besar. Padahal, lanjut Heru, sesuai dengan namanya “Aneka Usaha” badan itu jangan hanya fokus pada satu bidang, melainkan juga harus bisa melakukan dalam usaha di bidang lainnya sehingga modal yang ada bisa berkembangkan. Heru yang gagal menjadi Direktur di BUMD menyarankan agar BUMD milik Pemkab Pamekasan ini dapat memasarkan produk air minum kemasan hasil asli Pamekasan yang dikelola oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) setempat, mengingat pemasarannya mulai menurun. “Air kemasan itu adalah produk sendiri, kenapa tidak

dikembangkan pemasarannya oleh PT Aneka Usaha Mekasan Makmur ini. PT tersebut bisa membeli ke PDAM terus dipasarkan, sehingga tidak kalah saing dengan produk air kemasan lainnya,” ungkapnya. Untuk itu pihaknya mendesak kepada tim audit Pemkab Pamekasan untuk segera mengevaluasi BUMD tersebut. Sehingga dapat dikatahui penyebab BUMD itu belum menghasilkan dan dengan cepat bisa dicarikan solusinya. Kondisi BUMD itu tidak hanya menjadi pertanyaan bagi forum LMS saja, tetapi juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Untuk itu, dalam waktu dekat DPRD setempat akan memanggil para direksi PT. Aneka Usaha Mekasan Makmur. Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan rencana pembuatan BPRS tidak diketahui perkembangannya. Hingga saat ini belum ada usulan draf dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyertaan modal tambahan BUMD tersebut dari eksekutif. “Saya dengar BUMD ini juga

MEGAH. Kantor PT Aneka Usaha Mekasan Makmur, salah satu BUMD milik Pemkab Pamekasan, di Jl Jokotole.

ada usaha lainnya, tapi hingga saat ini kami di DPRD belum mendapat laporan usaha apa yang dikerjakan. Sehingga pada awal bulan mendatang (Juni), kami akan memanggil direkturnya,” katanya. Pembentukan anak perusahaan berupa BPRS ini, sudah melampaui target, yakni pada akhir 2013 lalu. Selain pembentukan BPRS, sektor usaha lain yang akan digarap yaitu di sektor minyak dan gas (Migas) yang menjadi target jangka panjang. Dua anak perusahaan akan dibentuk agar betul-betul menjadi induk perusahaan (Holding Company). Direktur BUMD PT Aneka Usaha Mekasan Makmur, Suhartono dalam sebuah kesempatan menyatakan, dalam jangka pendek, pihaknya sudah menjalankan beberapa usaha dengan skala kecil. Seperti penyediaan jasa freon AC dengan produk pertamina, yang bisa menghemat listrik antara 3640 persen. Selain bisa menghemat listrik, pergantian freon dengan produk tersebut juga ramah lingkungan sekaligus mendukung dalam menekan pemanasan global (global warming). Dalam waktu dekat, pihaknya juga membidik

bisnis jasa periklanan yang selama ini masih didominasi pengusaha luar daerah. Usaha lainnya yang sedang dibidik BUMD ini berupa trading atau perdagangan hasil laut, seperti perikanan atau perdagangan garam. Semua bidang usaha maupun jasa perbankan yang saat ini masih dalam taraf perencanaan, nantinya bisa berjalan maksimal dan menghasilkan untuk menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Sebab keberadaan BUMD ini memang berorientasi pada keuntungan atau profit oriented, sehingga bisa menopang pembangunan di Pamekasan. Sementara itu, modal dasar yang harus dimiliki BPRS minimal Rp 8 miliar. Ia optimis kebutuhan dana ini dapat terpenuhi melalui penyertaan modal dari pemerintah kabupaten setempat serta dari pihak ketiga. Sementara itu, penyertaan modal yang disediakan Pemkab Pamekasan pada 2012 lalu sebesar Rp. 2 miliar, atau masih jauh dari kebutuhan minimal. Sedangkan tambahan penyertaan modal tahun ini belum jelas. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 30 MEI 2014 NO. 0370| TAHUN III

Avanza Terpelanting karena Sopir Mengantuk Dua TKI dan Bayi Berumur 10 Hari Selamat PAMEKASAN - Toyota Avanza hitam nopol L 1675 VB tercebur ke sawah kemarin (29/5) sekitar pukul 03.00, di sisi utara Jalan Pamekasan-Sampang, tepatnya di Desa Branta, Kecamatan Tlanakan. Penyebabnya diduga sopir mengantuk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal itu. Namun kondisi depan Avanza itu rusak parah. Kendaraan nahas yang memuat enam orang dan satu bayi laki-laki berumur 10 hari ini, melaju kencang dari arah Surabaya, dengan tujuan Pulau Kangean, Sumenep. Namun sampai di wilayah Desa Branta, sopir kehilangan kendali karena mengantuk. Mobil melaju kencang dengan kecepatan antara 80-100 kilometer per jam. Sopir dan penumpang kaget setelah mendengar benturan keras. Rupanya mobil telah menabrak pembatas jalan sebelum menyeberangi jembatan Sungai Branta. Lima pion pembatas jalan ambruk. Mobil lantas terpelanting 90 derajad, menghadap ke utara, dan nyungsep ke sawah. Beruntung saat kejadian di jalur utama Sumenep-Surabaya ini sedang sepi. Dari keterangan sopir Sunaryo, 27, warga Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Sumenep, setelah kejadian semua penumpang

ga terjadilah kecelakaan tersebut. Beruntung TKP hanya berjarak 100 meter dari Kantor

Koramil Tlanakan. Aparat Koramil yang sedang piket langsung ke luar menuju sumber

suara, yang memang terdengar sangat keras itu. Beberapa warga sekitar juga bangun. Paska kejadian, para penumpang beristirahat di kantor Koramil itu. Setelah tenang, empat penumpang dan bayi itu melanjutkan perjalanan ke Sumenep menggunakan bus umum. Sunaryo dan satu kerabatnya masih tinggal di TKP untuk mengurus mobilnya. Aparat Koramil langsung berkoordinasi dengan Polsek setempat. Akhirnya, Avanza dievakuasi dengan menggunakan mobil derek dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pamekasan, pukul 07.00. Mobil itu langsung dibawa ke bengkel setempat. Menurut Kapolsek Tlanakan AKP Agus Sutanto, segala kerusakan ditanggung sendiri oleh pengemudi selaku pemilik mobil, karena kecelakaan tunggal dan tidak ada korban jiwa. Pihaknya hanya bertugas mengamankan saja. “Kami sarankan jika tidak benar-benar fit untuk mengemudi, tidak usah dipaksa. Mending istirahat dulu hingga benar-benar fit. Yang penting utamakan keselamatan,” tutur AKP Agus. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

masyarakat. Pihaknya juga akan menyampaikan sejumlah desakan kepada KP3, seperti mengantipasi terjadinya kelangkaan pupuk dengan menyiapkan stok pupuk yang cukup untuk kebutuhan petani tembakau. “Lahan tembakau di Pamekasan tidak bertambah dan tidak berkurang, tentunya KP3 sudah dapat memperkirakan kebutuhan pupuk dalam setiap musimnya, sehingga sebelum permintaan semakin meningkat stok pupuk sudah dapat disiapkan,” ungkpanya. Hosnan berharap kepada KP3 untuk terus melakukan koordinasi dengan perwakilan pabrik, yaitu gudang penyangga dan pemilik kios-kios yang

ada di Pamekasan. Sehingga apabila terjadi kelangkaan pupuk bisa dengan cepat dikatahui dimana letak yang bermasalah. Ia menambahkan untuk mengantisipasi penyelundupan pupuk lagi, KP3 harus mengambil peran dalam alur pendistribusian pupuk, utamanya saat permintaan pupuk meningkat. “Ini yang kami wanti-wanti agar alur pengalokasian pupuk bisa disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, sehingga apabila ada kelompok tani atau kios meminta pupuk pada waktu yang tidak wajar perlu diawasi penggunaannya itu,” katanya. =ALI SYAHRONI/RAH

segera ke luar dari mobil. Mereka takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasca kecelakaan tersebut. Semua penumpang bisa ke luar dengan selamat tanpa luka sedikit pun, dan tidak terjadi apaapa, seperti ledakan, dari mobil itu. “Yang kami khawatirkan tadi takut ada apa-apa dengan bayi itu. Tapi rupanya kondisi bayi itu baik-baik saja,” kata Sunaryo. Dari cerita Sunaryo, rombongan berangkat dari Bandara Juanda pukul 00.00 dia bersama tiga kerabatnya dari Kangean, menjemput saudaranya yang pulang bekerja sebagai TKI Malaysia. Dua saudaranya ini, laki-laki dan perempuan, pulang karena saudara perempuannya baru saja melahirkan. Sebenarnya rombongan sempat istirahat di Sampang, karena Sunaryo mengantuk, selama sekitar satu jam. Setelah perjalanan dilanjutkan, lelah dan kantuk kembali dialami Sunaryo, sehing-

PUPUK

Dewan Berencana Panggil KP3 PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan berencana akan memanggil Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) setempat. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk di wilayah tersebut. Rencana itu menyusul penangkapan sopir dan kenek truk bermuat pupuk jenis urea yang rencananya akan diselundupkan keluar daerah oleh polisi Polres Pamekasan beberapa waktu lalu. Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan pemanggilan itu bertujuan untuk meminta klarifikasi perihal kuota pupuk untuk Kabupaten Pamekasan. Sebab sebagai wakil

rakyat ada kekhawatiran jumlah tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk dalam satu tahun. “Pemerintah mematok kuota pupuk dalam satu tahun. Tentunya dengan adanya kabar penyelundupan pupuk kami jadi khawatir pada tahun 2014 akan ada kelangkaan. Sehingga kami perlu memastikan pupuk aman hingga akhir tahun nanti,” katanya. Menurut Hosnan, pada musim tanam tembakau ini mungkin tidak terjadi kelangkaan pupuk karena stok pupuk masih cukup. Tetapi yang menjadi kekhawatirannya adalah pada musim hujan di akhir tahun nanti. Sementara tidak

dapat dipungkiri stok pupuk Pamekasan berkurang, karena diselundupkan ke luar daerah, kendati tidak dikatahui jumlah total yang telah diselundupkan. Di wilayah Pamekasan ada 110 lahan yang dulu tidur tidak tergarap, saat ini sudah menjadi lahan produktif dengan ditanami tebu, sehingga hal itu tentunya juga akan mempengaruhi terhadap kebutuhan pupuk yang meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, rencana pemanggilan KP3 Pamekasan itu, juga untuk melakukan koordinasi. Menjelang musim tanam tembakau kerap terjadi kelangkaan seiringan dengan tingginya permintaan kebutuhan pupuk oleh

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

JUMAT 30 MEI 2014 No. 0370 | TAHUN III

JUMAT 30 MEI 2014 | No. 0370 | TAHUN III

MADURA

Laporan Gerindra Salah Alamat SAMPANG - Laporan dugaan kecurangan pemilu legislatif masih berlanjut. Rabu (28/5) sekitar pukul 09.30 Wib, Kuasa Hukum Partai Gerindra Martinus Sianipar melaporkan dugaan kecurangan di Kecamatan Sreseh ke Polres Sampang. Saat penghitungan di tingkat kecamatan, perolehan suara milik Gerindra ditengarai banyak beralih ke partai lain. Dugaan itu dikuatkan data C1. “Banyak ada pemindahan hasil suara Partai Gerindra ke partai lain, yaitu sekitar 500 suara di Kecamatan Sreseh,” ucapnya. Pihaknya sebelumnya pernah melaporkan kepada Panwascam dan Panwaslu Kabupaten Sampang terkait pengalihan suara yang dialami oleh kliennya tersebut. Namun, pihak panwas dinilai kurang tanggap dalam menyikapinya. “Saya sangat menyayangkan sikap panwas karena ini sengaja membiarkan dan tidak menentukan status laporan kami, padahal sudah jelas telah melakukan tindak pidana pemilu,” imbuhnya. Martinus Sianipar meminta kepada panwaslu agar memberikan surat rekomendasi guna

diproses pidana dengan melaporkan kepada penegak hukum. Namun, menurutnya, pihak panwaslu hanya memberikan surat kronologis tentang perkembangan laporan. Sayangnya, dalam laporan gugatan Martinus Sianipar ditolak Polres Sampang. Alasanya, pihak kepolisian Sampang masih akan melakukan kajian. “Pihak kepolisian masih akan melakukan penelitian, sehingga laporan kami belum diterima, tetapi kan seharusnya polisi berdasarkan Pasal 309 dan Pasal 320 UU No 8 Tahun 2012 bahwa polisi harus menerima semua laporan masyarakat,” katanya. Melihat laporannya ditolak oleh pihak polisi, Martinus nampaknya mengancam akan melaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan kecuran-

Kuasa Hukum Partai Gerindra Martinus Sianipar memberikan keterangan pers ke sejumlah wartawan usai melaporkan dugaan hilangnya suara ke Kepolisian Resor Sampang, Rabu (28/5) sekitar pukul 09.30 Wib. gan tersebut. Sementara itu, Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui Kasatreskrim Polres Sampang AKP Jeni Al Jauza membenarkan adanya penolakan laporan. Sebab, dalam laporan tentang pemilu sudah ada ranah tersendiri yakni melalui Panwaslu atau DKPP. “Kita menolak laporannya karena permasalahan pemilu sudah ada jalannya sendiri, melalui panwaslu atau DKPP, apalagi memproses masalah pemilu harus ada rekomendasi tapi yang dibawa surat kronologis tentang perkembangan laporan,” tuturnya.

Terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang Addy Imansyah mengaku belum bisa memberikan surat rekomendasi tersebut karena sudah dilakukan penetapan ditingkat nasional, serta adanya pertimbangan bahwa kasus yang dialami Gerindra menyebutkan tidak memenuhi unsur formil. Sehingga, pihaknya hanya memberikan surat kronologi. “Kami tidak bisa memberikan rekomendasi karena sudah lewat waktu, dan secara materi kami belum bisa menemukan bukti kuat adanya perselihan hasil su-

ara antara model C1 dan D1 seperti yang dipermasalahkan parpol Gerindra,” jelaslnya. Ditambahkan Addy, pada prinsipnya pihak Panwaslu menghargai upaya atau langkah hukum yang dilakukan Martinus Sianipar dalam menjari keadilan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan Panwaslu akan jika nanti secara materi ditemukan adanya perselihan angka, Panwaslu menyikapi permasalahan tersebut. “Kalau nanti secara meteri dibuktikan ada perselisihan angka maka kami juga melihat itu karena sudah menjadi kewenangan MK,”imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

Polisi Butuh Keterangan Kadis BLH SAMPANG - Kepolisian Resor Sampang bakal memanggil Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat Suhrowardi. Pemanggilan itu, terkait pengelolaan limbah medis yang diduga tidak memenuhi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang. Sejauh ini, seluruh kegiatan RSUD Sampang yang mengandung bahan-bahan organik, anorganik serta bahan kimia beracun dibuang sembarangan. Sehingga, pengelolaan limbah medis selain mengakibatkan

bahan berbahaya dan beracun (B3), berdampak terhadap pencemaran lingkungan hidup sekitar. Belakangan diketahui pengelolaan limbah medis cair maupun padat ternyata dikelola tanpa melalui proses standar IPAL. Terbukti, pengelolaan limbah medis cair RSUD meski mempunyai alat IPAL dan mempunyai Izin Pengelolaan Limbah Cair (IPLC), namun alat IPAL tidak digunakan. Sedangkan pada pengelolaan limbah medis padat tidak digunakan secara maksimal. Seharusnya, pengelolaan limbah

padat diproses melalui Tempat Pembuangan Sementara (TPS), namun alat tersebut tidak difungsikan serta tanpa mengantongi izin. Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui Kasatreskrim Polres Sampang AKP Jeni Al Jauza mengatakan, pihaknya dalam menyoroti permasalahan pengelolaan limbah RSUD bakal memanggil Suhrowardi, Kepala Dinas BLH. Hal itu, untuk memintai pertanggungjawaban selaku leading sektor lingkungan. “Kita dalam menindaklanjuti permasalahan pengelolaan

limbah medis RSUD akan memanggil Kepala Dinas BLH pada Senin (02/6), karena selama ini kan yang mestinya tahu masalah lingkungan pihak BLH,” ucapnya. Lanjut Jeni, setelah pemanggilan Kadis BLH, pihaknya juga bakal memanggil pentolan rumah sakit pelat merah tersebut, yakni Direktur RSUD Sampang Titin Hamidah. Alasan itu, lantaran pengelolaan dan pembungangan limbah rumah sakit diduga melanggar Undang - Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan

Lingkungan Hidup. Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui saluran telepon Dirut RSUD Sampang Titin Hamidah belum bisa memberikan jawaban terkait pemanggilannya. Terpisah, Kepala Dinas BLH Sampang Suhrowardi mengaku belum mengetahui dan menerima surat pemanggilan dari pihak kepolisian. “Belum tahu saya dalam pemanggilan, masih belum menerima surat pemanggilan dari polres mungkin ada di Kabid, Mas,” singkat mantan Sekretaris DPRD. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

JUMAT 30 MEI 2014 | No. 0370 | TAHUN III

KP3M DAN SATPOL PP HANYA LEYEH-LEYEH

Minimarket Masih Beroperasi di Luar Ketentuan Perda SAMPANG- Sampai saat ini jam operasi minimarket di luar ketentuan tetap marak dilakukan. Padahal sebelumnya Wakil Bupati (Wabub) Sampang Fadhilah Budiono sudah menghubungi pihak terkait untuk segera mengevaluasi dan menertibkan minimarket yang masih mengacuhkan ketetapan Perda saat ini. Bahkan Fadhilah tidak segan-segan untuk turun langsung memberikan peringatan kepada minimarket yang masih mokong beroperasi sampai 24 jam. Sementara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal (KP3M) sampai saat ini enggan melakukan penertiban kepada minimarket yang beroperasi 24 jam. Selain itu, ditenggarai adanya tebang pilih dalam melakukan penegakan Perda. Kepala Satpol PP Sampang Hamdani melalui Kabag Ops M Sadik berdalih jika pihaknya

tidak bisa berbuat banyak karena penanganan minimarket bukan hanya tanggungan Satpol PP saja, namun dari tim yang dibentuk oleh Pemkab. Sehingga semua tindakan harus disesuaikan dengan hasil rekomendasi tim. ”Sampai saat ini pihak KP3M belum mengundang kami untuk membicarakan terkait minimarket yang mokong, sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa. kita memang ditegur sebelumnya oleh wabub, namun ingin bagaimana lagi karena rekomendasi dari tim belum kunjung keluar, karena Satpol PP hati-hati dalam melakukan

penetiban,” kelitnya. Rabu (28). Sementara Kepala KP3M Abd Syakur berulang kali tidak bisa dikonfirmasi serta dilayangkan pesan singkat tidak mendapat tanggapan apapun. Namun seperti diberitakan, Wabub Fadhilah Budiono memberikan teguran langsung kepada KP3M dan Satpol PP agar segera melakukan razia dan peringatan kepada minimkarket yang mokong. Pada saat itu, Fadhilah meminta kepada kedua instansi itu segera bertindak sesuai perda. Bahkan dia menegaskan agar keduanya langsung mendatangi pengelola minimarket untuk memberitahukan adanya aturan tersebut. Menurutnya, dengan diterapkannnya Perda itu bisa memberikan kesempatan kepada pedagang pedagang kecil yang biasa berjualan pada malam hari, sehingga pertumbuhan ekonomi di sampang bisa seimbang. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

SAPI BERWAJAH MANUSIA

ryan hariyanto/koran madura

Seorang bocah menyentuh anak sapi berkepala mirip manusia di Dusun Embul Desa Kanjer Kecamatan Torjun, Rabu (28/5). Sapi milik Slamet (53) itu sempat bertahan hidup selamat sekitar lima jam, Senin (26/5). Namun demikian, hingga saat ini belum dikuburkan karena masih banyak warga yang mengunjungi.

DUKUNGAN UNTUK JOKOWI-JK

Tokoh Lima Partai dan Relawan Rapatkan Barisan

SOLID: Sejumlah tokoh dari lima parpol dan relawan Projo Sampang foto bersama usai mengadakan pertemuan di sebuah rumah makan di Sampang, Kamis (28/5). SAMPANG- Tokoh beserta pimpinan lima partai politik (parpol) dan relawan Projo Sampang mengadakan pertemuan konsolidasi di sebuah rumah makan di Sampang, Kamis (28/5). Pertemuan tersebut merupakan upaya merapatkan barisan hingga ke akar rumput untuk memenangkan Capres-Cawapres Jokowi-JK (Joko Widodo- Jusuf Kalla) dalam Pilpres 2014. Lima partai yang datang dalam pertemuan tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Parpol-parpol tersebut diwakili oleh tokoh dan pimpinannya. PDIP diwakili oleh Sekretaris DPC Sampang Norrahmad. PKB diwakili oleh Ketua DPC Sampang KH Abdullah Mansur, Hanura diwakili oleh Sekretaris DPC Sampang Alwi, Nasdem diwakili oleh Sekretaris DPC Sampang Subaidi dan juga turut hadir Ketua DPC PKPI Sampang Suharso. Selain itu, hadir juga Relawan Projo Sampang Moh Hasan Jailani, Rosidi, Iwan Efendi, dan Moh Anwar. Para tokoh tersebut kemudian bersepakat untuk Koalisi Rakyat Sampang untuk menggalang dukungan dari masyarakat Sampang dalam rangka memenangkan duet Jokowi-JK di Pilpres mendatang. ”Pertemuan awal ini kami gagas untuk menyatukan pandangan

Pertemuan awal ini kami gagas untuk menyatukan pandangan terkait pemenangan Jokowi-JK di Sampang. Dan Alhamdulilah semua yang hadir sepakat untuk merapat dalam satu barisan.

Moh. Anwar

Jubir Koalisi Rakyat Sampang terkait pemenangan Jokowi-JK di Sampang. Dan Alhamdulilah semua yang hadir sepakat untuk merapat dalam satu barisan. Tujuannya demi meraih suara maksimal di Pilpres nanti,” kata Juru Bicara Koalisi Rakyat Sampang Moh Anwar. Menurutnya, komposisi tersebut merupakan komposisi ideal untuk mendulang suara di Sampang. Sebab, parpol yang tergabung di dalamnya mempunyai hirarki yang jelas hingga ke akar rumput. Apalagi, kata dia, PKB merupakan partai pemenang dalam Pileg DPRD Sampang 2014. ”Selanjutnya kami siap bergerak dan bersosialisasi hingga ke akar rumput. Kami hanya menunggu instruksi dari DPP masingmasing parpol yang tergabung. Dengan menyatunya kekuatan parpol dan relawan Projo, kami optimis bisa mencapai 75 persen di Sampang,” ungkapnya. =MIFTAHUL ULUM

Sampang

KORAN MADURA

JUMAT 30 MEI 2014 | No. 0370 | TAHUN III

PEMILU PRESIDEN

Panwaslu Tingkatkan Pengawasan Tahapan Pilpres Sampang - Panitia Pengawas Pemilu Sampang, Jawa Timur, meningkatkan pengawasan tahapan pemilu presiden sebagai upaya untuk menekan berbagai bentuk pelanggaran di wilayah itu. Ketua Panwaslu Sampang Addy Imansyah mengatakan pihaknya telah menyampaikan arahan kepada semua pengawas di Kabupaten Sampang agar mulai saat ini lebih memperketat pengawasan sehingga berbagai upaya pelanggaran bisa ditekan. “Kami tidak ingin ada pel-

anggaran pemilu yang luput dari pengawasan pihak Panwaslu, apalagi jenis pelanggaran itu berpotensi fatal, semisal harus terjadi pemungutan suara ulang,” katanya, Rabu (29/5). Selain meningkatkan koordinasi, sambung Addy Imansyah, Panwaslu nantinya juga akan memberikan bimbingan teknis kepada para penyelenggara pemilu di Kabupaten Sampang, berupa pola pengawasan efektif dan pengawasan partisipatif. Yang dimaksud dengan pola pengawasan efektif, adalah pola

pengawasan yang apabila diterapkan memberikan dampak positif dan mencegah terjadi pelanggaran. “Pola pengawasan efektif ini bentuknya bisa berupa pencehan, semisal dengan mensosialisasi kepada tim sukses partai politik akan hal-hal yang dilarang,” terang Addy Imansyah. Sedangkan, sambung dia, yang dimaksud dengan pola pengawasan partisipatif, yakni dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk ikut menjadi pengawas dari berbagai tahapan

pemilu presiden. Sehingga, dengan adanya peran aktif masyarakat, maka berbagai upaya pelanggaran akan bisa ditekan dan kalaupun ada, maka tidak akan ada pelanggaran pemilu yang tidak terdeteksi oleh panitia pengawas pemilu. Pemilu Presiden 9 Juli 2014 ini diikuti oleh dua pasangan Capres dan Cawapres, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Di Kabupaten Sampang,

jumlah calon pemilih pada pilpres 9 Juli 2014 sebanyak 795.820 orang berdasarkan hasil pendataan sementara calon pemilih yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Jumlah calon pemilih ini bertambah sebanyak 6.089 orang dibanding Pemilu Legislatif 9 April 2014. Sebab jumlah pemilih pada pemilu legislatif berdasarkan daftar calon tetap (DCT) di Kabupaten Sampang pada pileg 9 April 2014 sebanyak 789.731 orang.=ANT/MK

ASTA RATU EBU

Disbudparpora Lempar ke Trowulan Mojokerto SAMPANG- Keinginan masyarakat Sampang agar pasarean Ratu Ebu dilengkapi dengan congkop sepertinya sulit terealisasi. Sampai saat ini pengadaan congkop Ratu Ebu tak ada yang memperhatikan. Ghoni (20) warga asal Kelurahan Polagan mengungkapkan dengan tidak adanya congkop di pesarean Ratu Ebu merupakan ketidakpedulian pemerintah setempat terhadap situs-situs sejarah yang ada di Sampang. Padahal, menurutnya, dengan adanya congkop di pasarean Ratu Ebu dapat menarik wisatawan dari luar daerah Sampang. “Justru makam yang ada congkopnya saat ini bukan di makam Ratu Ebu, padahal makam ratu Ebu-lah yang merupakan situs bersejarah. Banyak orang yang menyangka makam yang bercongkop merupakan makam Ratu Ebu. Itu kan lucu mas,” ujarnya sambil bercanda, Kamis (29/5). Sementara Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Sampang mengklaim hal itu bukan menjadi tanggung jawabnya. Bahkan pihaknya menuding pembuatan congkop tersebut merupakan tanggungjawab Trowulan Mojekerto. Kabid Kebudayaan Disbudparpora Sampang, Abd Wadud menjelaskan makam Ratu Ebu dimiliki Trowulan Mojekerto, karena termasuk cagar budaya. Atas dasar tersebut diakuinya pemerintah tidak mempunyai hak untuk mengembangkan makam Ratu Ebu. “Jika itu men-

jadi tanggungjawab kami, maka kalau hanya sekadar pembangunan congkop sudah beres mas,” ujarnya. Sebelumnya, Wadud mengungkapkan bahwa pembangunan congkop telah direncanakan. Namun sampai saat ini rencana tersebut

tidak terealisasi sebab hingga saat ini antara pemerintah dengan Trowulan belum ada kesepakatan. Terutama megenai anggaran biaya pembangunan congop tersebut. Diakuinya hingga saat ini belum ada kelanjutan mengenai rencana pembangunan tersebut.

”Jadi kami hanya mempunyai peran untuk menjaga kebersihan makam tersebut. Bahkan ketika mau lokasi makam ratu ebu mau dipakai untuk kegiatan hari jadi, kami harus izin dulu ke Trowulan,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

PERLU. Situs bersejarah yang tidak diperhatikan oleh pemerintah setempat, Kamis (29/5).

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA JUMAT 30 MEI 2014

JUMAT 30 0370 MEI 2014| |TAHUN No. 0370 |IIITAHUN III No.

Jokowi-JK Lebih Unggul di Atas Kertas Prabowo-Hatta Berpotensi Merebut Kemenangan BANGKALAN - Pasangan calon Presiden (capres)- calon Wakil Presiden (cawapres), Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diunggulkan dibandingkan pasangan caprescawapres, Prabowo Subianto-Hatta Radjasa (PrabowoHatta) dalam pertarungan Pilpres di Pulau Madura. Pasalnya, pasangan Jokowi-JK salah satu partai pengusung adalah PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang notabene suara kaum nahdliyin. Sedangkan masyarakat Madura mayoritas nahdliyin. Belum lagi ditambah suara PDI P, yang dinilai mempunyai massa riil di Madura untuk mendukung Jokowi-JK. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Syafi'. Pria asal Sumenep ini menjelaskan dari sisi kultural pasangan Jokowi-JK lebih dekat dengan masyarakat Madura dibandingkan PrabowoHatta. "Karena salah satu partai pendukung Jokowi-JK adalah PKB, yang basis massanya merupakan kaum nahdliyin. Nah, di Madura sebagian besar kaum Nahdliyin," ucap Direktur Madura Survey dan Policy Studies (M-SPOSE) tersebut. Menurut Syafi', dilihat dari atas kertas pasangan Jokowi-JK lebih unggul di Pulau Madura. Sebab secara kelembagaan PKB mendukung pasangan JokowiJK. Apalagi, kultur masyarakat dalam memilih capres masih berpatokan pada figur tertentu. "Masyarakat dalam menentukan pilihan mayoritas masih tergantung figur. Artinya, dalam memilih mengikuti tokoh yang jadi panutan. Itu kultur masyarakat Madura yang sulit dihindari," ungkapnya. Namun, sambung Syafi', pasangan Prabowo-Hatta juga mempunyai peluang besar dalam merebut suara di Madura. Pasalnya, mereka mempunyai Mahfud MD dan Said Aqil (Ketua Umum PBNU). Kemudian bisa menutupi kekurangan pasangan yang diusung partai diantaranya Gerindra, Golkar, PAN, dan PKS itu.

Tetapi, mereka mendukung Prabowo-Hatta secara personal, bukan kelembagaan. Berbeda dengan dukungan yang diberikan PKB yakni secara kelembagaan. Selain faktor kultur, suara masyarakat dapat direbut dengan dua cara lain. Pertama dengan pendekatan program. Dimana program caprescawapres yang ditawarkan harus betul-betul berpihak kepada rakyat, sehingga masyarakat bersimpati dan memilihnya. Sedangkan cara yang kedua melalui pendekatan sosial. "Capres-cawapres harus komunikasi langsung dengan masyarakat Madura agar dipilih. Jangan hanya para pimpinan parpol yang lakukan komunikasi dengan masyarakat. Proses silaturahmi sangat penting," paparnya. Disinggung lebih tinggi mana tingkat popularitas dan elektabilitas antara pasangan Jokowi-JK dengan PrabowoHatta di masyarakat Madura, ia mengaku tidak tahu secara pasti. Sebab, dirinya belum melakukan survei pada masyarakat. "Terkait soal elektabilitas dan popularitas, saya tidak tahu karena belum lakukan survei. Saya tidak bisa bicara, jika tidak pegang data. Sebab, fakta di lapangan belum diketahui kalau tidak ada survei. Tapi, menurut pengamatan saya, Jokowi-JK lebih unggul dilihat diatas kertas," ujarnya. = SYAIFUL ISLAM/RAH

KOTOR. Keberadaan Taman Paseban terlihat kumuh dengan sampah yang berserakan.

doni heriyanto/koran madura

KEBERSIHAN

Taman Paseban Seperti Rumah Hewan BANGKALAN - Taman Paseban yang terletak di jantung kota Bangkalan di bangun pada 2013 lalu. keberadaan taman yang diharapkan menjadi rujukan warga sebagai tempat bermain itu, semakin tak terawat. Sampah berserakan, kondisi air kolam juga keruh, membuat taman itu nampak semakin kumuh. Taman Paseban itu laksana rumah hewan saja dari saking kotornya. Salah satu pengunjung, Herman Hidayat, (32), warga Burneh, mengaku sangat prihatin dengan kondisi taman itu. Sebab, sampah dedaunan yang berserakan membuatnya tidak nyaman

untuk hanya sekedar bermain sejenak. Tidak dapat dipungkiri pada awal dibangun, taman tersebut terlihat sangat indah dan asri. Namun, pemandangan itu tidak berlangsung lama karena kurangnya perawatan taman itu. ”Coba lihat sendiri bagaimana kondisinya saat ini. Taman ini sebenarnya masih bagus hanya saja kebersihannya kurang dijaga. Semoga taman ini bisa terawat dan kian bagus, sehingga masyarakat nyaman saat mengunjungi taman ini,” ujarnya. Semenatar itu, Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

KEPENDUDUKAN

Ratusan E-KTP Rusak BANGKALAN - Pemberlakukan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) tidak sepenuhnya bisa diterapkan tahun ini, kendati penerarapan tersebut telah ditetapkan sejak 1 Januari 2014 waktu lalu. Apalagi sebanyak 300 E-KTP di Kabupaten Bangkalan rusak lantaran tidak bisa divalidasi. Hal ini memancing reaksi negatif dari sejumlah warga pemilik E-KTP, M Husen Al-Katiri (39), warga Desa Keleyan Kecamatan Socah. Ia mengaku sangat kecewa karena hingga saat ini belum menerima E-KTP yang baru. Pasalnya,

Jayus Sayuti

Kabid Administrasi Kependudukan E-KTP miliknya terpaksa dikembalikan ke pihak kecamatan lantaran saat dilakukan validasi, tidak terekam di komputer. "Sudah satu tahun belum selesai. Dulu sudah selesai tapi saya kembalikan karena rusak. Kata petugas mau dikembalikan ke pusat," sesal Husen. Sementara itu, Kepala Bidang

kabupaten Bangkalan, Ishak Sudibyo mengaku keindahan taman tetap dalam pengawasannya. Masalah banyaknya sampah itu disebabkan oleh daun kering yang berjatuhan. Namun tetap ada petugas yang membersihkan taman. ”Kalau masalah kebersihan, kami tidak bekerja sendiri. Masyarakat juga harus ikut serta menjaga kebersihan taman. Jangan membuang sampah sembarang utamanya di sekitar taman. Yang jelas kami merawat taman paseban itu,” ucapnya. = DONI HERIYANTO/RAH Administrasi Kependudukan Dispendukcapil Bangkalan, Jayus Sayuti mengatakan belum tuntasnya permasalahan E-KTP disebabkan terdapat 300 E-KTP milik warga yang tersebar di 18 kecamatan mengalami kerusakan. "E-KTP yang rusak atau tidak terbaca di komputer akan disimpan di masing-masing kecamatan," katanya. Untuk sementara, lanjutnya, pemilik e-KTP rusak dianjurkan membuat KTP reguler karena pemerintah pusat tidak mencetak ulang e-KTP yang rusak. Atau bisa juga menyimpannya untuk menunggu saat pelimpahan pembuatan e-KTP ke pemerintah daerah. Hingga saat ini, pihak Dispenduk Capil Bangkalan masih menunggu form pembuatan e-KTP dari pusat. "Begitu juga pengadaan alat pembuat e-KTP telah disalurkan ke sejumlah pemerintah daerah," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

JUMAT 30 MEI 2014 | No. 0370 | TAHUN III

PAD Sektor Pasar Ditarget Naik Lokasi Sejumlah Pasar Masih Terlihat Kumuh BANGKALAN - Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemkab Bangkalan terus menggenjot potensi-potensi yang bisa meningkatkan pendapatan, tidak terkecuali di sektor pasar tradisional. Tahun ini, pemkab menargetkan setoran dari pasar naik. Pemkab telah mematok pemasukan dari sektor pasar sebesar Rp 4,6 miliar per tahun. Angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan target sebelum yang lebih rendah Rp 126 juta. Di Kabupaten Bangkalan sendiri terdiri dari 29 pasar tradisional yang tersebar pada 18 kecamatan.

RAMAI. Pasar Tradisional Ki Lemah Duwur Bangkalan menjadi salah satu pasar penyumbang PAD terbesar pada pemkab Bangkalan.

"Kami optimis target yang telah ditetapkan pemkab bisa terpenuhi pada tahun ini, meskipun targetnya meningkat dibandingkan sebelumnya," ucapkan Kepala Kantor Pengelola Pasar Bangkalan Sutrisno, melalui Kepala TU M. Mustofa, saat dikonfirmasi kemarin. Ia menjelaskan target pendapatan dari setiap lini memang selalu mengalami peningkatan per tahun. Begitu juga dengan pendapatan dari pasar, targetnya mengalami pening-

katan. Namun setiap target yang dipatok selalu tercapai. "Alhamdulillah, setiap target yang dibebankan pada kami selalu terpenuhi. Dalam memenuhi target tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi ada kerja keras dari para pegawai pasar," ungkapnya. Menurut Mustofa, dampak dari target yang naik, para pegawai pasar dipacu untuk lebih giat dan disiplin dalam menarik pendapatan. Jika tidak demikian, bisa dipastikan

target yang dipatok bisa tidak memenuhi. Kondisi tersebut juga tidak terlepas dari para pedagang pasar. Mereka sadar akan kewajibannya untuk membayar retrisbusi kepada petugas ketika diminta. Sehingga pendapatan dari sektor pasar selalu sesuai target. "Disisni ada 29 pasar tradisional yang tersebar pada 18 kecamatan. Ini semua tidak lepas dari semangat kerja pegawai dan partisipasi dari masyarakat," paparnya. Mustofa menambahkan kondisi

pendapatan yang selalu mencapai target, berbanding terbalik dengan keadaan pasar tradisional yang ada. Sebagian besar kondisi pasar tradisional perlu direvitalisasi karena sudah kurang layak. "Tahun ini, kami melakukan revitalisasi pada beberapa pasar tradisional. Sebab, jika direvitalisasi semua sekaligus, maka anggarannya tidak mampu. Jadi, revitalisasinya bertahap sesuai dengan kemampuan dana," ucapnya. Salah satu pasar tradisional yang direvitalisasi melÍputi pasar Tanjung Bumi karena kebakaran. Disusul pasar Durjan Kecamatan Kokop. Terakhir pasar Modung. Semuanya sudah persiapan lelang. Anggarannya bersumber dari DAK pusat. "Kami berharap revitalisasi pasar tersebut berjalan lancar, sesuai dengan rencana," paparnya. Sementara itu, salah satu pedagang di pasar Ki Lemah Duwur Bangkalan, Hoiriyah mengaku khawatir atas apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah. Sebab, dirinya merasa dampak kebijakan itu akan berpengaruh terhadap ongkos retribusi yang akan ditarik oleh petugas. = SYAIFUL ISLAM/RAH

SEREMONIAL

Empat Kali Bertutut-Turut, Pemkab Bangkalan Raih Opini WTP LKPD BANGKALAN – Di bawah kepemimpinan Bupati RK. Muh Makmun Ibnu Fuad SE, Pemerintah Kabupaten Bangkalan kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi itu diberikan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013. Opini WTP diraih setelah BPK melakukan pemeriksaan secara rinci terhadap LKPD Kabupaten Bangkalan tahun 2013. Dengan demikian, Pemkab Bangkalan kembali meraih Opini WTP empat kali berturut-turut. Bupati Bangkalan, Muh Makmun mengatakan prestasi tersebut diraih berkat doa dan dukungan semua pihak. Mulai DPRD, ulama, tokoh masyarakat, para stakeholder, dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bangkalan. “Alhamdulillah, kita (Pemkab Bangkalan) mampu mendapat opini WTP empat kali bertuturturut. Ini merupakan penilaian tertinggi dari BPK-RI atas

ist/ koran madura

PENYERAHAN. RK Muh Makmun Ibnu Fuad, SE menerima opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2013 dengan predikat WTP.

kinerja pengelolaan keuangan daerah,” kata Makmun ketika dikonfirmasi usai menerima LHP LKPD Kabupaten Bangkalan di Kantor BPKRI Perwakilan Jawa Timur, Rabu (28/5).

Dengan demikian, lanjut mantan anggota DPRD Bangkalan ini, pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Bangkalan semakin tahun terus meningkat kinerjanya. Karena

itu, Makmun memberi apresiasi kepada jajaran eksekutif. Mulai Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD. Termasuk Kepala Bagian, Camat, dan Pejabat Pengelolaan Keuan-

gan di semua tingkatan SKPD. “Ke depan, saya mempunyai tanggung jawab dan tantangan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan. Karena itu diperlukan kerja lebih keras, lebih gigih, dan tetap konsisten terhadap norma-norma yang ada,” tandas orang pertama di Pemkab Bangkalan ini. Apa yang sudah dirintis pendahulunya (RKH. Fuad Amin SPd) dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Semua itu bertujuan untuk kemakmuran masyarakat Bangkalan. Disinggung mengenai kiatkiat pemkab hingga mampu mendapat opini WTP hingga empat kali bertutur-turut, Makmun mengatakan prestasi itu bisa diraih karena laporan keuangan daerah Kabupaten Bangkalan dinilai baik. Mulai pengungkapan, penilaian, pengukuran, dan pengakuan terhadap semua AKUN pelaporan dinyatakan memenuhi yang disyaratkan dalam standar akuntansi pemerintahan. = SYAIFUL ISLAM/RAH

KORAN Bangkalan MADURA BANGKALAN - Kasus korupsi rupanya bukan menjadi hal yang baru di Indonesia. Banyaknya kasus korupsi tak lagi bisa dihitung dengan jari. Korupsi sudah banyak melibatkan pelaku mulai dari tataran pemerintah pusat sampai di daerah. Padahal korupsi sendiri merupakan tindakan yang dapat merugikan banyak pihak. Akibatnya, korupsi sendiri menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan fisik dan mental. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan. Selain itu, korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. Sementara itu, efek korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah. Baru-baru ini saja, yang sa-

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA JUMAT 30 MEI 2014

JUMAT 30 0370 MEI 2014| |TAHUN No. 0370 |IIITAHUN III No.

Korupsi Harus Terus Dilawan

DEMONSTRASI. Mahasiswa saat menggelar aksi demonstrasi untuk melawan korupsi yang ditengarai tengah terjadi di kampus mereka.

ngat mencengankan adanya kasus korupsi yang melibatkan menteri Agama RI Surya Dama Ali yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu akan menjadi insiden buruk bagi citra bangsa yang notabene sebagai tokoh agama. Belum lagi, di tingkat kedaerahan dugaan korupsi belum ditangani secara baik. Pasalnya, kasus korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh oknum berdasi, yang mempunyai kemampuan intelektual yang lebih. Sehingga, apa yang dilakukannya sangat massif dan rapi. “Korupsi sudah menjadi budaya buruk bagi perkembangan bangsa. Meski tak mudah dalam menguak kasus korupsi, setidaknya kita mempunyai tekad untuk memerangi korupsi itu,” kata Direktur Madura Coruption Watch (MCW) Syukur. Dia menyebut, virus korupsi sudah menyebar keseluruh tingkatan dan elemen masyarakat. Di Madura banyak dugaan korupsi yang hanya mandeg di penyidik. Khususnya di Bangkalan, laporan dugaan korupsi sepertinya jalan di tempat. Sementara itu, Dari berbagai pengalaman dan studi kasus, pengadaan barang dan jasa sering menjadi areal penyimpangan. Dari sepuluh hal yang menjadi sorotan pemerintah pusat, salah satunya mengenai pengadaan barang dan jasa yang menjadi hal paling rawan penyimpangan, sehingga dituangkan dalam Perpres nomor 54 tahun 2010. ”Penanganan kasus yang banyak ditangani KPK, umumnya mengenai peng-

adaan barang dan jasa. Bisa dari sisi pemenangnya, suap-menyuap dalam tendernya, ataupun lainnya,” kata Asisten Intelejen Kejati Jawa Timur, Andi Herman. Penyuluhan pada instansi sebagai upaya preventif untuk meminimalkan perbuatan kolusi dan korupsi pada lembaga pemerintah. Pengadaan barang dan jasa menjadi penting, karena peran strategis belanja menjadi besar. Besarnya nilai belanja dalam bentuk modal, barang, dan jasa hampir 30-40 persen yang diambil dari APBN. Slogan Kenali Hukum, jauhi hukuman, sangat penting artinya untuk menghindari dari perbuatan yang melanggar. Menurut Andi, problematika pengadaan barang dan jasa pada pasar tidak terbuka, dapat menciptakan kolusi vertikal (PA/ KPA,PPK, Pengadaan-Penyedia), kolusi horisontal, dan arisan antar penyedia. Selain itu, bisa tercipta monopoli dengan sistem premanisme. Belum lagi, masalah kurangnya akses publik ke pasar pengadaan barang dan jasa. Dia menambahkan problema dalam pengadaan barang dan jasa juga bisa terjadi pada tindakan pidana korupsi seperti suap-menyuap, kick back, menyalahi prosedur, mark up harga, juga pengaturan tender yang dapat membuat kerugian negara. “Itu jenis kasus yang pernah terjadi dan ditangani kejaksaan,” imbuhnya. Mahasiswa Gelar Aksi Terbaru, puluhan massa yang menamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Peduli Kampus (GMPK)

getol melakukan perlawanan terhadap korupsi. Mereka menggelar aksi unjuk rasa (unras) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, Rabu (28/5) lalu. Puluhan massa itu mendesak agar Kejari Bangkalan membongkar dan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Universitas Trunojoyo (Unijoyo) Madura. “Kami minta agar Kejari Bangkalan membongkar dan mengusut tuntas indikasi dugaan bancakan praktik korupsi pembangunan gedung Unijoyo itu,” ujar korlap aksi GMPK, Dony Julian Syah, saat berorasi. Selain berorasi dan membawa poster kecaman disertai selebaran yang sengaja dibagi – bagikan kepada para pengguna roda empat dan dua dipinggir jalan, pengunjuk rasa juga menyerahkan temuan dugaan kasus korupsi di kampus UTM Bangkalan itu kepada Kejari Bangkalan agar secepatnya bisa ditindaklanjuti. Kepala Kejaksaan Negeri (kajari) Bangkalan Joeli Soelistyanto mengatakan bahwa pihaknya menerima baik laporan dari GMPK dan secepatnya akan ditindak lanjuti dan membongkar dugaan kasus penyelewengan keuangan negara di UTM Bangkalan. “Kami berjanji akan secepatnya menindaklanjuti kasus dugaan korupsi di UTM Bangkalan yang merugikan keuangan negara tersebut,” pungkas Kajari Bangkalan, Joeli Soelistyanto. Tak luput pula, Polres Bangkalan juga menyatakan perang dalam memberantas tindak pidana korupsi (tipikor) yang terjadi di wilayah hukumnya. Polisi

doni heriyanto/koranmadura

membidik kasus dugaan tipikor kembali yang dilakukan oknumoknum yang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya, polres Bangkalan telah mengirimkan tiga tersangka kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) dalam dugaan kasus penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) UPPO tahun 2011 silam, senilai Rp 340 juta. ”Selain kasus ini, kami membidik kasus dugaan tipikor lainnya. Kami sudah melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti-bukti,” terang Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Andi Purnomo. Namun, sambung Andi, pihaknya belum bisa menyebut sekarang kasus apa yang sedang diincar. Dia berpendapat, bila kasus yang sedang dibidik dipublikasikan sekarang, dikawatirkan bakal kabur para pelaku. Atau bisa saja menghilangkan barang bukti. Sehingga pihaknya masih belum bisa memberikan keterangan secara gamblang terkait kasus tipikor kedua yang ditangani. “Kasus UPPO yang sudah dilimpahkan pada Kejari merupakan pengungkapan kasus dugaan tipikor yang pertama pada tahun 2014. Untuk yang kedua, sedang dibidik,” paparnya. Menurut Andi, dalam mengungkapkan sebuah kasus di Bangkalan, terutama menyangkut tipikor, pihaknya tidak akan pandang bulu dalam melakukan penegakan. Siapa yang terlibat dalam penyelewengan dan menyebabkan kerugian uang negara, maka bakal ditindak. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

30 MEI 2014 JUMAT 30 MEI 2014 | No. 0370 | TAHUNJUMAT III

MADURA

No. 0370 | TAHUN III

ULFATUN HASANAH

Cintai Negeri ini Sepenuh Hati MUHAMMAD KOSIM

Belajar Kepemimpinan Bermula dari Aktifis alan hidup setiap manusia tentunya sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Ada pula yang senang hidup menyendiri, dan ada pula senang belajar hidup berkelompok yakni dengan jalan menjadi seorang aktifis. Lelaki yang mengaku namanya, Muhammad Kosim ini, keinginan untuk menjadi seorang aktifis tumbuh sejak masih usia kecil. Belajar menjadi aktifis dalam sebuah organisasi untuk hidup berkelompok memang sengaja dijalani.“Dengan menjadi seorang aktifis secara tidak langsung kita juga tidak hanya memikirkan pribadi sendiri. Namun aktifis juga tidak lepas memikirkan kehidupan masyarakat atau sosial,”ucapnya. Tumbuh berkembangnya menjadi seorang aktifis, bermula pada waktu duduk dibangku Madrasah Tsanawiyah. Waktu itu kerap mengikuti kegiatan ekstra kurikuler sekolah dan kegiatan Osis. “Kegiatan organisasi di luar sekolah juga di ikutinya, termasuk aktif manjadi anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU,” tutur Muhammad Kosim. Aktif di IPNU, Muhamad Kosim, dimulai sejak berada di pengurusan komisariat atau di lembaga-lembaga pendidikan. Bahkan dia juga aktif sampai kepengurusan Ranting, PAC dan Pengrus Cabang (PC) IPNU Kabupaten Probolinggo.“Memang saya senang dengan beroganisasi. Selain banyak teman oraganisasi juga mengasah kemampuan kita untuk menjadi seorang pemimpin atau leadership,”tandasnya. Menurutnya, menjalani menjadi seorang aktifis dalam organisasi tidak pernah merasa lelah. Karena dalam organisasi ini banyak ilmu yang tidak di dapatkan di bangku sekolah. Yang paling banyak ditemukan adalah pengalaman dan dan ilmu tentang tata cara menjadi seorang figur pemimpin. =Mahfud Hidayatullah

Semua orang di dunia ini memiliki cita-cita dan tujuan dalam menjalani hidup. Ada yang ingin menjadi sukses, pula ada yang ingin berguna bagi orang lain. Bahkan ingin sekali ikut rembuk tentang kondisi negeri yang mulai tak menentu. Dia adalah Ulfatul Hasanah.

ara kelahiran Sumenep, 07 September 1994 itu punya obsesi besar untuk menjadi perempuan muda yang berbakat. Ia mulai merajut asa demi sebuah masa. Gadis yang hobi membaca dan berbisnis itu ingin sekali menghiasi hidup dengan beragam prestasi. Tentu demi Indonesia tercinta. Melihat semangatnya berproses, seolah mengingatkan kita pada para perempuan-perempuan hebat di negeri ini. Iya, kata perempuan yang akrab di sapa Ulfa itu, negeri ini telah melewati masa-masa kelamnya. Dari nadir reformasi, selapis demi selapis wajah negeri mulai ayu, namun kembali tercoreng. Saat ini, kita seolah telah dipaksa untuk terus berbenah atas nama diktum sejarah yang telah ditorehkan oleh para pejuang dulu. Satu demi satu kembali ditata dalam upaya pemenuhan keadilan dan pemerataan kemakmuran bagi publik bangsa. “Kita sedang berjuang menakar waktu untuk menciptakan sejarah baru bagi bangsa. Tentu melalui semangat perubahan kaum muda. Apapun negeri ini, kita harus tetap mencintai Indonesia sepenuh hati,” ucapnya Kini, dalam hemat alumnus SMA Ibarahimy Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo itu, kaum muda sebagai bagian dari arus utama kobaran reformasi memiliki tugas sejarah yang mesti ditunaikan. Pilihan itupun mengarah kepada langkah dalam sebuah proyek jangka panjang dengan karakter khas kaum muda, menempa pribadi menjadi kaum muda berkarakter agar mampu bergerak karena tang-

gung jawab yang diemban dengan menggengam erat semangat kontribusi. “Salah satu contoh nyata, berbagai masalah yang melilit negeri ini sejatinya telah memperlihatkan isyarat bahwa negeri kita membutuhkan kehadiran kita sebagai kaum muda. “Kesadaran untuk hadir dalam berbagai permasalahan publik di negeri ini itulah obsesi yang mesti terus diinternalisasi dalam jiwa dan pikiran kaum muda bangsa. Ia dengan lantang berkata bahwa apapun kondisi yang melilit bangsa ini, dirinya mengaku tetap kagum dan cinta pada tanah air tercinta, Indonesia. “Saya tetap bangga walaupun negeri ini dirongrong oleh para koruptor. Saya kira tidak ada jalan lain selain mengambil peran terbaik bagi kaum muda untuk ikut urun rembuk. Dalam arti bahwa menghadirkan perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik dan maju, maka kaum muda tak pantas hanya berdiam diri, apalagi hanya mencaci maki. Kaum muda harus hadir dan turut terjun menyelesaikan berbagai masalah bangsanya. Itulah cara kita mencintai negeri ini,” tegasnya. Namun demikian, kata perempuan yang mulai menekuni dunia bisnis baju online itu, kaum muda hadir bukan dengan tangan hampa dan pikiran kosong, kaum muda hadir dengan gagasan yang mencerahkan sekaligus optimisme dan semangat yang terus membara. =SYAMSUNI

Nama : Ulfatun Hasanah Alama : Dungkek Tetala : Sumenep, 07 September 1994 Pekerjaan : Mahasiswi Hobi : Membaca, berorganisasi dan berbisnis Cita-cita : Wirausaha Riwayat Pendidikan 1. MI Mahwil Ummiyah Lapa Daya Dungkek 2. MTs Mahwil Ummiayah Lapa Daya Dungkek 3. SMA Ibrahimy Sukorejo Prestasi Juara 1 Lomba Kitab SeKabupaten Sitobondo, Juara Fashion Islami di Pondok Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo