e Paper Koran Madura 19 Agustus 2014

SELASA

KORAN MADURA

19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

Dirut Pertamina Segera Mengundurkan Diri Dahlan: Tidak Ada Direktur Baru Hingga Pemerintahan Baru JAKARTA-Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan secara resmi mengundurkan diri dari jabatan sebagai orang nomor 1 di Pertamina terhitung 1 Oktober 2014 mendatang. Surat pengunduran diri Karen sudah diterima Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan. Namun Kementerian BUMN tidak akan menunjuk penggantinya, sampai pemerintahan baru terbentuk.

Dahlan mengaku menyetujui pengunduran diri Karen. Karena, Karen ingin melanjutkan kariernya di dunia pendidikan. “Dan beliau sudah diterima mengajar di Harvard, Boston. Beliau disurati terus Harvard kapan bisa melaksanakan mengajarnya itu,” ujar Dahlan di Jakarta, Senin (18/8).

Sebagai pemegang saham, pemerintah tidak bisa lagi menahan Karen untuk tetap memimpin Pertamina. Apalagi, keinginan untuk mundur dari Pertamina sudah disampaikan sejak lama. Namun karena sumbangsihnya masih dibutuhkan maka selalu ditolak. “Selama di Pertamina, Karen mencurahkan seluruh kemampuann-

1

0328-6770024 SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III www.koranmadura.com

ya. Karen mampu menyelesaikan banyak persoalan. Dan surat pengunduran diri Ibu Karen sudah kami terima, dan memenuhi permintaan tersebut,” katanya.

Dahlan mengapresiasi perempuan lulusan Sarjana Teknik Fisika ITB tersebut, yang sukses membawa Pertamina masuk jajaran perusahaan terkemuka di dunia dalam 500 Global Fortune. Meski begitu Dahlan menampik isu bahwa kemunduran Karen terkait dengan persoalan rencana kenaikan BBM. “Tidak. Ini murni karena Ibu Karen mau mengajar,” ujar dia menegaskan.

Dahlan juga tidak menyebutkan sia-

pa sosok pengganti perempuan kelahiran Bandung, 19 Oktober 1958 itu di Pertamina. “Diserahkan kepada Komisaris Pertamina untuk menentukan pejabat sementara Dirut Pertamina. Soal nama biarkan komisaris yang menentukan,” ujarnya.

Dahlan mengatakan bahwa masa tugasnya sebagai Menteri BUMN segera berakhir dalam dua bulan ke depan, sehingga dia tidak dapat mengambil keputusan terkait posisi yang ditinggalkan Karen. “Harus diputuskan pada pemerintahan baru,” pungkasnya Sementara itu, Juru Bicara PT Pertamina Ali Mudakir memastikan mundurnya Karen, tidak terkait isu tawaran menjadi menteri di pemerintah mendatang. “Beliau ingin slow down, memang ada tawaran tidak terkait politik. Namun beliau tegaskan setelah dirut mundur ingin urusi keluarga,” ujar Ali Mudakir di Kantor Pertamina, Jakarta, Senin (18/8).

Dia memastikan, mundurnya Karen lantaran memilih karir di pendidikan dan korporasi internasional. “Beliau masih mempertimbangkan jalur, ada pendidikan dan korporasi internasional masih dipertimbangkan.” =GAM

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III

Garansi

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Presiden terpilih Joko Widodo mewacanakan para menteri melepaskan jabatan sebagai pengurus Partai Politik (Parpol). Alasannya bisa jadi sangat sederhana dan praktis yaitu agar kader Parpol dapat berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai menteri. Fokus menyelesaikan tugas melayani kepentingan rakyat tanpa perlu direcoki tugas kepartaian.

Semua Parpol pendukung Jokowi kecuali beberapa pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan respon positif. Mereka setuju dan menganggap gagasan Jokowi cukup masuk akal agar tugas berat menteri diharapkan tak terganggu. Dengan tanpa merangkap jabatan saja, menjadi menteri memiliki tugas sangat berat dalam menyelesaikan pelbagai persoalan bangsa dan negara.

Apalagi jika konsentrasi kerja harus terpecah mengurus partai tempat berasal.

Gagasan Jokowi ini sebenarnya jika dicermati disamping akan membuat seorang menteri bisa fokus dengan tugasnya, secara personal dapat melepaskan beban kader partai bersangkutan dari gangguan kepentingan partai. Ia tak lagi perlu khawatir diganduli partai terkait mengurus dan membantu amunisi partai. Sebuah ruang kemungkinan terjadinya praktek korupsi dengan sendirinya sebagian ditutup.

Lantas apa sebenarnya yang melatar belakangi keberatan melepas jabatan di Parpol itu? Sulit mungkin dipahami. Namun agaknya DPR dari Parpol yang kadernya duduk jawaban yang paling masuk akal kemungkinan kekhawatmenjabat menteri kader tersebut kehilangan seharusnya memberi- iran kekuatan mengendalikan kan dukungan pada partainya. Itu artinya ketika kebijakan Presiden tak memiliki kekuasaan di in(Pemerintah) ternal partai sangat mungkin muncul katakanlah kebijakan baru dari partai bersangkutan untuk menariknya dari jabatan menteri. Jadi jabatan di partai dianggap penting menjadi semacam jaring pengaman jabatan menteri.

Kekhawatiran itu tentu perlu mendapat garansi dari Presiden terpilih bahwa jabatan menteri sepenuhnya memang merupakan hak prerogratif Presiden. Jadi seorang menteri yang berlatar belakang dari Parpol kecuali karena memang kinerjanya buruk, tak akan diganti atas dasar permintaan dari Parpol.

Lalu bagaimana Presiden terpilih dapat memperlancar dan memperkuat dukungan DPR jika para menterinya sama sekali tak memiliki kekuatan pengendali di Parpol?

Bukankah DPR merupakan kepanjangan tangan Parpol sehingga diperlukan untuk mendukung kebijakan Presiden?

Presiden memang memerlukan dukungan DPR, yang merupakan kepanjangan tangan Parpol. Ini artinya Presiden memerlukan kekuatan komunikasi dengan Parpol untuk dapat mengamankan kebijakannya di DPR. Secara fatsun politik anggota DPR dari Parpol yang kadernya duduk menjabat menteri seharusnya memberikan dukungan pada kebijakan Presiden (Pemerintah). Bagaimanapun ada ikatan dukungan terpilihnya seorang Presiden dari Parpol tersebut. Di sinilah perlu dibangun tradisi dan fatsun politik sehat sehingga tidak merebak dualisme sikap politik sebagaimana terjadi pada periode kepemimpinan SBY; ada partai yang kadernya duduk dalam kabinet namun mengambil sikap berbeda dengan pemerintah.

Intinya, ide Jokowi lebih pada upaya mengefektivkan kinerja seorang menteri; agar konsentrasi kerja menteri tak terganggu. Tentu semuanya dapat berkembang baik bila ada konsistensi sikap dari Presiden serta terbangunnya fatsun dan kultur politik dari Parpol. Jika memang mendukung dan kader partai menempati posisi sebagai menteri, walaupun sudah melepaskan jabatan sebagai pengurus partai, bagaiamanapun sang menteri tetaplah kader partai, representasi partai yang berkontribusi untuk bangsa ini. =

KORAN MADURA

Berita Utama

SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III

Angie Bantah Bagikan Uang DPC Pilih Anas karena Cocok JAKARTA-Mantan Wakil Sekretaris Jenderal (Waekjen) Partai Demokrat Angelina Patricia Pingkan Sondakh atau Angelina Sondakh mengaku tidak pernah memberikan uang kepada pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk memilih Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum pada Kongres Partai Demokrat yang digelar di Bandung pada 2010.

Sikap DPC yang akhirnya memilih Anas saat itu lantaran merasa cocok. Bukan karena mendapat fasilitas seperti yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saya tak pernah berikan uang kepada DPC dalam rangka mendukung Pak Anas.

Sebenarnya mereka dari awal katanya memilih Pak Anas bukan karena uang. Tapi karena mereka merasa cocok,” ujar Angie saat bersaksi untuk terdakwa Anas Urbaningrum terkait perkara penerimaan gratifikasi proyek Hambalang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/8).

Mantan Putri Indonesia ini juga mengatakan, saat kongres Demokrat yang diikuti Ketua DPR Marzuki Alie dan mantan Menpora Andi Mallarangeng, ia hanya mengonsolidasikan 5 Ketua DPC Partai Demokrat Jawa Tengah. “Tapi hanya 4 dari 5 DPC memberi dukungan untuk Anas,” ucap Angie yang juga terpidana kasus korupsi pembahasan anggaran Kemendiknas ini.

Kesaksian Angie untuk perkara penerimaan gratifikasi dengan terdakwa Anas Urbaningrum ini senada dengan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten

Pekalongan, Jawa Tengah, Bintoro.

Bintoro yang juga bersaksi untuk Anas pada 11 Agustus lalu, juga menyebut sejumlah pimpinan cabang di Jawa Tengah memberikan dukungan sepenuhnya kepada Anas, saat maju sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat.

Menurut Bintoro, ada 22 DPC dari 36 DPC di Jawa Tengah yang mendukung pencalonan Anas. Bahkan, 22 DPC itu tergabung dalam Forum Komunikasi DPC Jawa Tengah yang mendeklarasikan dukungan terhadap Anas.

Sementara itu, kesaksian Neneng Sri Wahyuni, istri Nazaruddin, dalam sidang Anas Urbaningrum saling bantah dengan bekas tiga anak buah suaminya.

Neneng berbeda pendapat dengan Mindo Rosalina Manulang, Oktarina Furi, dan Yulianis soal sumber uang pembelian mobil Toyota Harrier buat Anas dan kewenangan pengeluaran uang di Grup Permai milik Nazaruddin.

Yulianis sebagai mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai mengakui ada catatan pembelian mobil Toyota Harrier itu pada 12 September 2009. Tetapi, dia menga-

2

takan justru tidak menerima laporan pembelian mobil itu. Dia hanya tahu atasannya, Neneng, membayarkan pembelian mobil.

“Bu Neneng keluarin untuk bayar mobil Harrier tidak konfirmasi lagi ke saya maupun Oktarina Furi.

Yang saya lihat di laporan keuangan tanggal 15 September. Catatan pembelian aset Harrier, PIC (person in charge)-nya Hasyim (adik Nazaruddin),” kata Yulianis saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/8).

Yulianis mengatakan, pembayaran mobil Toyota Harrier dilakukan dua tahap. Yakni tunai sebesar Rp 150 juta sebagai uang muka dan menggunakan cek Pacific Metropolitan sebesar Rp 520 juta. “Dulu saya pikir itu mobil Pak Hasyim,” ujar Yulianis.

Yulianis mengakui dia pernah diperintah Nazaruddin membelikan mobil buat Anas. Tetapi bukan Toyota Harrier melainkan Nissan X-Trail bekas seharga Rp 320 juta.

“Pak Nazar minta warna hitam. Saya sudah beli, saya kirim ke rumah Pak Rachmat (bekas staf ahli Anas). Terus sama Pak Rachmat dikembalikan setelah dua minggu ke Grup Permai,” lanjut Yulianis.

Namun, kesaksian itu disangkal oleh Neneng. Dia mengaku yakin melihat nota pembelian Toyota Harrier buat Anas. “Karena dia melihatkan pesanan order (PO), ada kertasnya. Seingat saya PO pak, tapi memang ada nama Anas,” kata Neneng.

Neneng mengatakan, dia membayarkan pembelian mobil itu menggunakan uang perusahaan berada di tangan Direktur Administrasi Grup Permai Marisi Matondang, sebesar Rp 700 juta. Dia mengaku baru tahu sumber uang itu dari proyek Hambalang dan dicairkan atas persetujuan Anas. “Uangnya saya baru tahu dari proyek Hambalang. Yang menyetujui Pak Anas,” ucap Neneng. =GAM/ABD

ant/fanny octavianus

SIDANG ANAS URBANINGRUM. Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Anas Urbaningrum menjalani sidang lanjutan pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (18/8). Sidang itu melanjutkan sidang sebelumnya dengan menghadirkan delapan saksi yang sama, diantaranya mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Grup Yulianis, mantan pegawai PT Permai Grup Oktarina Furi juga Mindo Rosalina Manulang serta Angelina Sondakh.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III SELASA 19 AGUSTUS 2014

No. 0422 | TAHUN III

33

SENGKETA PILPRES

KPU Berharap Putusan MK Adil JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres 2014 dengan agenda memberikan bukti dari pihak pemohon, termohon, dan terkait.

Selaku pihak termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap hakim konstitusi memutus perkara sengketa yang telah berlangsung selama 8 persidangan ini dengan baik.

“Dalam persidangan, kami percaya sepenuhnya kepada mahkamah dengan integritasnya, independensinya mampu memberikan putusan terbaik untuk tegakkan demokrasi dan keadilan,” kata Komisioner KPU, Idha Budianti, usai sidang PHPU di MK , Jakarta, Senin (18/8).

Ida mengatakan, dalam sidang pembuktian kali ini, KPU telah memberikan keterangan yang telah disampaikan oleh saksi, saksi ahli, dan fakta persidangan. “Ya KPU sudah memberikan klarifikasi keterangan yang telah disampaikan seperti alat bukti yang dihadirkan saksi, fakta dan ahli,” kata Idha.

Menurut Idha, proses persidangan perkara pilpres merupakan proses hukum untuk menuju demokrasi dan praktik pemilu yang lebih baik. Sehingga, dia meyakini apa yang diputuskan oleh KPU merupakan yang terbaik. “Dalam perspektif KPU ini bukan soal menang atau kalah. Ini adalah proses penegakan hukum pemilu. Khususnya dalam perselisihan hasil pemilu. Ini ruang bagi KPU pertanggungjawabkan seluruh proses pemilu,” ujar Idha.

Idha mengklaim selama Pilpres 9 Juli lalu, sudah menjalankan proses pemilu dengan baik. Sehingga apapun keputusan MK, siap untuk dipertanggungjawabkan. “Kayaknya apa yang sudah kami laksanakan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. =GAM/ABD

ant/yudhi mahatma

AKSI PENDUKUNG PRABOWO. Massa pendukung Prabowo berunjuk rasa menolak hasil Pilpres 2014 di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (18/8). Mereka menolak hasil penetapan Pilpres oleh KPU yang memenangkan pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla serta mendesak MK untuk bertindak adil atas keputusan sengketa hasil Pemilihan Presiden secara langsung itu.

KPU Kirim Bukti 21 Truk Bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Tidak Lengkap JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melengkapi alat bukti daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb). Bukti fisik tersebut sangat penting untuk dicocokkan dengan rekap DKPTb yang telah diserahkan KPU. “Terhadap bukti DPKTb yang masuk terakhir yang banyak sekali ini diperlukan Mahkamah yang paling utama adakah rekap DPKTb kemudian ketika Mahkamah ingin mencocokkkan apakah cocok dengan fisik itu lah kami memerlukan fisiknya,” ujar Ketua Majelis Hakim, Hamdan Zoelva di Jakarta, Senin (18/8).

Hamdan mengaku belum melakukan verifikasi seluruhnya terhadap alat bukti yang telah diserahkan KPU. Namun, kata dia, panitera MK telah mengidentifikasi ba-

gian mana saja yang harus dilengkapi alat bukti fisiknya.

“Bukti fisik DPKTb ini belum seluruhnya diverifikasi tapi keperluan Mahkamah adalah ketika melihat apakah benar rekap DPKTB cocok dengan fisiknya yang ada,” kata Hamdan.

Hamdan mengatakan, bukti fisik yang diajukan pihak pemohon, termohon dan terkait tidak lengkap. Karena itu, MK memberi masing-masing pihak melengkapi semua bukti hari ini, Selasa (19/8) pukul 10.00 WIB. Tim Hukum Prabowo-Hatta Didi Supriyanto membantah perihal bukti yang diserahkan pihaknya tak lengkap. Didi meyakini bukti yang mereka berikan sudah lengkap.

“Daftar buktinya ada, bukti fisiknya tidak ada, itu tidak mungkin. Karena kita membuat daftar bukti itu berdasarkan fisik.

Cuma, pasti ini terselip. Nah ini yang harus kita cari, apakah terselipnya dalam perjalanan, atau setelah di Mahkamah Konstitusi

pada saat verifikasi,” ujarnya.

Didi mengaku, terselipnya data memang mejadi masalah sendiri. Untuk memverifikasi, tim bahkan harus bermalam di MK. “Terselip satu saja menjadi masalah kadang, padahal verifikasi itu diperlukan ketekunan dan juga waktu yang cukup panjang, dan bahkan teman-teman sampai nginap disini waktu melakukan verifikasi itu,” terang Didi.

Sementara itu, anggota tim kuasa hukum KPU, Ali Nurdin, KPU menegaskan telah menyerahkan bukti-bukti ke MK. KPU menyerahkan 21 truk Fuso barang bukti yang telah dihimpun ke MK. “Hampir 21 truk Fuso lebih kami sampaikan ke Mahkamah,” ujar anggota tim kuasa hukum KPU, Ali Nurdin, di gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (18/8).

Ali menjelaskan, jumlah barang bukti yang disampaikan KPU memang amat banyak. Ini karena KPU diminta menghimpun bukti dari ratusan ribu kotak suara yang

tersebar di Indonesia oleh MK. Ali menambahkan dalam waktu singkat pihak mereka akan mendata dan mengklasifikasi data-data yang dianggap kurang.

“Perintah Mahkamah untuk membuka kotak suara di seluruh Indonesia ada 478 ribu.

Ini sudah kami usahakan dan proses ini berjalan,” kata Ali. Sementara itu, Kuasa Hukum JokowiJK, Alexander Lay, menilai kubu PrabowoHatta, akan kesulitan membuktikan kesalahan pada perhitungan KPU. “Saya pikir pihak Prabowo-Hatta akan kesulitan membuktikan perhitungan KPU itu salah. Karena keberatan tidak pernah dilakukan soal angka,” ujar Alexander di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (18/8).

Karena pihak Prabowo-Hatta tidak menjadikan angka-angka yang dihitung oleh KPU di tingkat TPS, PPS di tingkat kecamatan sebagai pemasalasahan. Yang jadi fokus utama permasalahan tim PrabowoHatta adalah DPKTb. Padahal, kata Lay, MK sudah mengatakan seseorang tidak dapat mengetahui pemilih DPKTb ini memilih pasangan mana.

“Permasalahan dari DPKTb ini kita merujuk pada MK yang mengatakan kita tidak bisa tahu pemilih DPKTb ini memilih siapa,” ujar Lay. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III

SUSUNAN KEMENTERIAN JOKOWI-JK

Kemungkinan Lebih Ramping JAKARTA-Tim Transisi Jokowi-JK sedang menggodok konsep perampingan jumlah kementerian di kabinet yang akan dibentuk lima tahun mendatang. Salah satu opsi yang mencuat adalah memangkas jumlah kementerian dari 34 kementerian menjadi 27 kementerian.

Deputi Rumah Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto mengaku, ada lima opsi yang akan disodorkan tim kepada pasangan JokowiJK. Pertama, opsi status quo. Artinya, jumlah dan komposisi kabinet yang akan dibentuk tidak jauh berbeda dengan model Kabinet Indonesia Bersatu jilid II bentukan pemerintah sebelumnya.

“Opsi dua, 27 kementerian dengan menyisakan cuma satu wakil menteri, yakni wamenlu,” ujar Andi di Kantor Transisi Joko-

wi-JK, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/7).

Saat ini, jelas Andi, mulai dirancang opsi ketiga dengan menggunakan pendekatan fungsional. Jumlah kementerian belum diketahui persis. Namun, fungsional itu berbasis fungsifungsi. Misalnya mengidentifikasi program-program kerja utama yang diinginkan Jokowi-JK. “Dari situ kemudian mengidentifikasi fungsi-fungsi yang harus ada di pemerintahan. Baru kemudian disusun kementerian-

nya. Yang paling utama adalah mengidentifikasi fungsi-fungsi yang selama ini tersebar di kementerian-kementerian.

Dari fungsi yang sama tapi disebar dan akhirnya menghasilkan anggaran yang sifatnya kecil-kecil,” terang Andi.

Opsi keempat, jelas Andi, opsi ideologis berbasis Trisakti yaitu kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kebudayaan. Diharapkan Sabtu mendatang ada rekomendasi dari pokja bersangkutan.

“Minggu depan finalisasi dengan membuat opsi kelima. Itu opsi kompleks sistem, ketika empat pendekatan itu digabungkan untuk menghasilkan satu bangunan struktur kementerian 20142019,” ujar Andi.

Kelima opsi yang sedang dibahas dan dirampungkan itu akan diserahkan kepada Jokowi-JK. Keputusan akhir ada

di tangan Jokowi-JK, selaku pelaksana pemerintahan lima tahun mendatang. Lima opsi ditargetkan selesai Rabu minggu depan dan segera diserahkan ke Jokowi-JK. Sementara itu, Deputi Rumah Transisi Jokowi-JK, Akbar Faizal, menjelaskan akan menampung semua aspirasi yang masuk termasuk dari relawan pendukung Jokowi-JK. Dengan demikian, pemerintahan Jokowi-JK ke depan dapat mulai mewujudkan semua visi, misi dan janji-janji kampanye yang sempat disampaikan beberapa waktu lalu.

“Semua masukan kita tampung dan kita pertimbangkan.

Intinya pemerintahan baru bisa langsung bekerja dan efektif dan efeknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” kata Akbar.

Sementara itu, Presiden terpilih Jokowi masih enggan membeberkan nama-nama yang

akan masuk dalam kabinetnya.

Langkah menyusun kabinet baru akan dimulai pada pertengahan September. “Wong semua masih proses nanti kira-kira pertengahan September baru akan kami proses,” kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/8).

Dia menegaskan, keputusan mengenai berapa jumlah menteri dalam kabinetnya berada pada dirinya. Sedangkan Tim Transisi hanya memberikan pilihan kepadanya. Bahkan dia membantah adanya kabar bahwa susunan kabinetnya 27 atau 34 menteri.

“Yang mutusin siapa? Kan tim hanya menggodok. Kan sekarang misalnya 34, nanti bisa saja jadi 40 atau 20. Yang jelas Tim Transisi tidak memberikan saya satu pilihan. Yang diberikan ke saya adalah opsi-opsi, harus lebih dari satu, bisa dua atau tiga atau lebih,” pungkasnya. =GAM/ABD

ant/rivan awal lingga

PENJUALAN BUKU JOKOWI. Pengunjung membaca buku tentang Jokowi di salah satu toko buku di Tangerang, Banten, Selasa (18/8). Pasca terpilihnya pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi Presiden terpilih berdampak kepada meningkatnya penjualan buku yang mengisahkan tentang biografi Joko Widodo sebesar 70 persen.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 19 AGUSTUS 2014 SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III No. 0422 | TAHUN III

55

ant/puspa perwitasari

PRODUKSI MINERAL FREEPORT. Sejumlah haul truck beroperasi di area Grasberg open pit PT Freeport Indonesia, Tembagapura, Papua, Senin (18/8). PT Freeport Indonesia kembali mengekspor 50 ribu ton konsentrat tembaga dan emas ke Spanyol, setelah pada 8 Agustus 2014 mengekspor produk serupa sebanyak 10 ribu ton ke Tiongkok.

Ekonom: RAPBN 2015 Paling Buruk Asumsi Inflasi Mencapai 4,4 Persen Dianggap Imposibel JAKARTA-Kritik terhadap postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2015 terus bermunculan. Pengamat Ekonomi Faisal Basri menilai RAPBN 2015 ini paling buruk selama 10 tahun selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, dilihat dari postur dan asumsi anggaran yang ada dalam rancangan tersebut, sangat tidak mungkin mencapai inflasi 4,4 persen.

“APBN paling buruk selama 10 tahun SBY. Lihat aja posturnya. Kalau enggak lihat asumsinya dulu, inflasi 4,4 persen kan

omong kosong,” ujar Faisal di Hotel Ritz Carlton Pasific Place ,Jakarta, Senin (18/8).

Buruknya, asumsi makro, lanjutnya, diperparah dengan besarnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Dana yang besar untuk subsidi melebihi Rp 300 triliun, bakal mengorbankan program yang sifatnya produktif. “Itu membawa neraka,” kata dia.

Dia menegaskan pemerintah SBY melakukan kesalahan karena menahan harga BBM, sementara anggaran negara terus membengkak. Harga BBM yang sekarang ini tidak berubah sejak tahun 2008. SBY harus berani memangkas subsidi dan menaikkan harga BBM. Dengan itu, pemerintahan SBY akan dikenang baik dengan kebijakan pemangkasan ini. “SBY akan terus dikenang, legacy luar biasa kalau dia berbagi beban,” katanya.

Dalam nota keuangan RAPBN 2015 disebutkan bahwa subsidi energi sebesar Rp

363,5 triliun terbagi menjadi dua. Untuk subsidi BBM, Bahan Bakar Nabati (BBN), elpiji 3 kilogram, dan bahan bakar gas untuk kendaraan (LGV) sebesar Rp 291,111 triliun. Kemudian, subsidi listrik sebesar Rp 72.422,7 miliar.

Lalu, subsidi non energi Rp 69,9 triliun, meliputi: subsidi pangan sebesar Rp18,939 triliun, subsidi pupuk sebesar Rp 35,703 triliun. Subsidi benih sebesar Rp 939,4 miliar, subsidi PSO sebesar Rp 3,261 triliun, subsidi bunga kredit program sebesar Rp 2,484 triliun, dan subsidi pajak sebesar Rp 8,650 triliun.

Sebelumnya, , Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto, menilai RAPBN 2015 tidak realistis dan tidak mengungkapkan fakta terhadap besarnya persoalan perekonomian nasional di tahun mendatang.

Hasto menunjuk contoh rendahnya

rasio perpajakan sekitar 12.3 persen, dan utang pemerintah sebesar Rp 48 triliun akibat beban subsidi BBM tahun lalu yang belum diselesaikan hingga saat ini.

Namun tudingan tersebut dibantah Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam.

Bahkan Dipo menduga mereka memegang data yang salah.

Dipo meminta Tim Transisi Jokowi-JK membuka catatan tahun 2004, saat utang pemerintah ke Pertamina Rp 7,8 triliun, namun saat itu APBN 2004 hanya Rp 400 triliun. Sementara saat ini, utang pemerintah Rp 28,7 triliun namun APBN lebih besar lebih 4 kali dari APBN tahun 2004.”Sedangkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada 2004, adalah Rp 9.290, jauh di bawa kurs tengah BI per 15 Agustus sebesar Rp 11.693. “Jadi, proporsi utang pemerintah ke Pertamina jauh lebih kecil dibanding 2004,” urainya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III

PAJAK USAHA TAMBANG

DJP-Polisi Lakukan Investigasi

JAKARTA-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerjasama dengan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) untuk mengejar dan mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak.

ant/wahyu putro a

PELUNCURAN EDC LINK. (kiri ke kanan) Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Sistem Pembayaran BI Yura Djalin, Direktur Consumer Retail BNI Darmadi Susanto, Direktur Consumer Banking BRI A. Toni Soetirto dan Direktur Micro dan Retail Banking Bank Mandiri Hery Gunardi menunjukkan alat pembayaran non tunai Electronic Data Center (EDC) Link ketika peluncurannya di Jakarta, Senin (18/8). Penggunaan single EDC Link oleh tiga bank pemerintah tersebut untuk meningkatkan efisiensi bagi penjual dalam melayani transaksi non tunai konsumen, penggunaan EDC oleh Bank BNI, Mandiri dan BRI sebanyak 324 unit pada tahun lalu telah menguasai hampir 50 persen market share secara nasional.

Tiga Bank BUMN Sinergi Bentuk EDC Link JAKARTA-Tiga bank BUMN, yakni PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Mandiri Tbk sepakat untuk menjalankan inisiatif EDC Link, yaitu penggunaan single EDC untuk 3 bank acquiring. Sinergi 3 bank plat merah ini untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan merchant dalam melakukan transaksi pembayaran.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Direktur Consumer and Retail BNI Darmadi Sutanto, Direktur Consumer Banking BRI A. Toni Soetirto, dan Direktur Micro and Retail Banking Bank Mandiri Hery Gunardi, di Gandaria City, Jakarta, Senin, (18/8).

Dalam kerjasama ini, BNI, BRI, dan Bank Mandiri akan bekerja sama dalam pengembangan aplikasi EDC, back office dan complaint handling, juga pelaksanaan joint program loyalty dari kartu kredit dan debit.

Pada tahap awal, EDC Link akan ditawarkan kepada beberapa merchant yang masuk ke dalam pipeline kerja sama. Namun, solusi EDC Link dapat dinikmati oleh banyak merchant dalam waktu dekat.

Direktur Consumer and Retail BNI Darmadi Sutanto mengatakan, selain memicu bisnis BNI dalam segmen electronic banking, EDC Link merupakan jalan bagi BNI untuk menjadi mitra masyarakat yang terpercaya melalui produk, layanan, jaringan cabang, dan akses elektronik dalam jangka panjang.

“EDC Link merupakan sebuah wujud nyata dari sinergi bank-bank BUMN. Sinergi ini akan membawa pelayanan kepada nasabah menjadi semakin mudah, cepat, nyaman, dan handal,” ujar Darmadi.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI) pada 2013, jumlah EDC BNI, BRI, dan Bank Mandiri yang terpasang memberikan kontribusi sebesar 48% market share acquiring business di Indonesia. Dari total EDC terpasang sejumlah 614 ribu unit, BNI memiliki

64.839 EDC, 35 ribu merupakan EDC BRI, 210 ribu EDC adalah milik Bank Mandiri.

Pada periode yang sama, jumlah kartu BNI, BRI, dan Bank Mandiri yang beredar menguasai 49% market share issuing business di Indonesia. Dari total 94 juta kartu yang beredar, BNI memiliki 12 juta kartu debit dan kredit juga prepaid, BRI dengan 20 juta kartu, sementara 18 juta kartu merupakan milik Bank Mandiri.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Consumer Banking BRI A. Toni Soetirto mengungkapkan, bahwa kerj asama tiga bank BUMN ini diharapkan dapat menjadi cikal bakal terwujudnya “Gerbang Pembayaran Nasional” yang digaungkan oleh Bank Indonesia beberapa tahun terakhir ini.

“Share tiga Bank BUMN ini setidaknya mencapai 50% dari total transaksi merchant di Indonesia, begitu pula dari sisi infrastruktur mesin EDC di merchant, sehingga sinergi ini akan berdampak positif untuk mencapai efisiensi di industri sekaligus sebagai perwujudan semangat nasionalisme kami mendukung terbentuknya Gerbang Pembayaran Nasional di Indonesia,” ungkap Toni. =GAM

Hal ini menyusul target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 yang dipatok Rp 1.072,38 triliun.

Salah satu potensi pajak yang akan ditelusuri lebih dalam adalah Wajib Pajak (WP) di sektor pertambangan. Pasalnya sebagian besar pelaku usaha di sektor pertambangan belum menyetor pajak yang menjadi kewajibannya.

Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany mengungkapkan, akan memfokuskan penggalian pajak di sektor pertambangan karena mempertimbangkan banyak hal.

“Dari awal banyak usaha pertambangan yang nggak benar, mulai dari proses perizinan, ketidakjelasan lokasi sampai mangkirnya WP dari setoran pajak. Jadi ketika didatangin pegawai pajak, usaha sudah diperjualbelikan, nggak ada orangnya, dan sebagainya,” tutur dia di kantornya, Jakarta, Senin (18/8).

Kata Fuad, Ditjen Pajak masih belum maksimal menggenjot penerimaan pajak dari sektor pertambangan. Penyebabnya, banyak WP kurang tertib atau taat melaksanakan kewajibannya. “Kita banyak tax losses di sektor ini, padahal potensinya besar. Makanya kita harus segera menertibkannya, sebab kalau tidak, kita nggak bisa mengejar mereka,” tegasnya.

Menurut Fuad, kerjasama dengan Kepolisian ini bertujuan terciptanya kolaborasi sejalan agar upaya yang dilakukan tak berbenturan dengan WP. “Dengan kerjasama ini, negara makin kuat berhadapan dengan WP. Karena kerjasama tersebut bukan hanya di bidang hukum pidana, tapi masuk ke area administrasi. Pidana adalah langkah terakhir, tapi intinya kita mengutamakan penerimaan negara,” jelasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Salam Songkem

KKN ISIS elompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) tak ubahnya kolusi, korupsi, dan nepotisme, menjadi musuh negara dan rakyat Indonesia, yang harus dienyahkan dari wilayah NKRI. Karena itulah genderang perang ditabuh oleh segenap komponen bangsa, baik oleh negara yang terwakili oleh pernyataan sejumlah pimpinan kepala daerah dari pusat hingga daerah sejumlah organisasi masyarakat, dan mayoritas rakyat, bahwa ISIS jangan pernah diberi ruang sesempit apa pun di atas bumi Indonesia.

Sebagaimana perang terhadap KKN sudah dimulai sejak dahulu kala, namun hingga kini KKN masih terus tumbuh subur di Indonesia. Kiranya seperti itu juga dengan ISIS, betapa pun sudah diperangi dari pelosok terpencil hingga Jakarta, dipastikan tidak akan pernah punah. KKN dan ISIS sepertinya akan tetap eksis di bumi ini, meskipun tak terungkap secara terang-terangan, kecuali perang terhadap kedua musuh berbahaya itu tidak sebatas publikasi semu.

KK N bisa menghilang dari Indonesia, jika segenap bangsa di Indonesia mampu menginggalkannya. Begitu pun ISIS bisa lenyap dari atas bumi ini apabila tidak ada rakyat pribumi yang bersedia masuk ISIS. Namun itu tampaknya bagaikan berharap menulis di atas air, bisa dilakukan meskipun tak berbekas, untuk tidak mengatakan mustahil.

Itulah sebabnya, perang terhadap KKN dan ISIS, barangkali juga sejenisnya, harus benar-benar menjadi komitmen nasional. Hanya permasalahannya tidak ada yang menjamin tidak ada pecundang di antara kita. Pengkhianat itu selalu ada dalam setiap sejarah, sehingga sejarah itu tetap berlaku hingga hari ini, bukan ilusi.

Ada yang perlu dilakukan untuk menumpas ISIS. Pertama, doktrinasi pemahaman dan keyakinan secara terus menerus bahwa ISIS merupakan suatu wujud organisasi radikal yang mengatasnamakan Islam namun sebetulnya hendak merusak citra Islam.

Kedua, keseriusan penegak hukum dan kebersamaan semua komponen rakyat dalam mendukung tegaknya UU yang berlaku di Indonesia untuk menjaga dan melindungi negara dan rakyat Indonesia dari segala bentuk yang membahayakan.(*)

KORAN MADURA

Opini

SELASA 19 AGUSTUS 2014 No. 0422 | TAHUN III

SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III

77

Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Bagi sebagian orang, seks pranikah atau seks bebas merupakan hal tabu yang harus dihindari. Namun, bagi sebagian orang lainnya seks pranikah merupakan hal yang menarik dan penuh fantasi. Dari kedua pandangan tersebut, kita bisa melihat dua perbedaan yang sangat signifikan.

N

amun, jika kita mau berpikir lebih positif, seharusnya kita mampu memberikan pandangan yang lebih mendidik; seks pranikah atau seks bebas merupakan hal tabu dan berbahaya yang harus dihindari, sedangkan seks paska nikah merupakan hal yang sangat menarik dan penuh fantasi.

Dengan begitu, dapat kita bandingkan kedua pernyataan tersebut yang akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa seks paska nikah dapat memberikan kedamaian yang lebih menjanjikan.

Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar 2010 menunjukkan, bahwa umur pertama kali berhubungan seksual sebelum menikah sudah ada di rentang 10-14 tahun. Adapun angka usia menikah pertama di kelompok umur 10-14 tahun sebesar 4,8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku seks pranikah hampir dialami semua usia.

Bahkan yang lebih parah, anak yang masih TK saja ada yang

sudah terlibat kasus pencabulan dan perilaku asusila lainnya. Dari banyaknya kasus pencabulan, perilaku asusila, dan seks pranikah sehingga berita kehamilan di luar nikah sudah menjadi hal lumrah (Kompas, 11 Agustus 2014).

Selain itu, hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa angka kelahiran menurut umur (ASFR) remaja berusia 15-19 tahun di desa naik, dari 27 per 1.000 perempuan pada 2007, menjadi 69 per 1.000 perempuan pada tahun 2012. Sedangkan di perkotaan, ASFR kelompok berusia 15-19 tahun naik dari 26 per 1.000 perempuan pada tahun 2007, menjadi 32 per 1.000 perempuan pada 2012. Padahal, hamil diusia muda beresiko terhadap kesehatan, baik ibu maupun janin yang dikandung (Kompas, 11 Agustus 2014).

Menurut Proporsi Riset Kesehatan Dasar 2013, bahwa proporsi perempuan usia subur beresiko kurang energi kronis 38,5 persen pada ibu hamil kelompok umur 15-19 tahun.

Gangguan gizi tersebut berdampak pada perkembangan kognitif bayi, anak jadi pendek, dan muncul penyakit tak menular.

Seks sepertinya menjadi hal yang sangat menarik bagi anak sekolahan. Pasalnya, aktivitas seksual pranikah banyak dilakukan anak sekolah yang merupakan penerus bangsa. Maka dari itu, pendidikan kesehatan reproduksi dianggap perlu untuk diberikan di sekolah-sekolah agar peserta didik memperoleh pengetahuan yang benar terkait perkembangan seksual.Mereka diharapkan mampu menata perilaku seksual agar lebih sehat dan bertanggung jawab (Kompas, 11 Agustus 2014).

Sekolah menjadi tempat yang strategis untuk memberi didikanterhadap anak didik. Namun sekolah tidak bisa hanya berperan sendiri, melainkan juga harus didukung oleh lingkungan masyarakat serta juga lingkungan keluarga. Guru, ke-

luarga dan masyarakat menjadi sangat penting dalam pembentukan kepribadian remaja masa kini,yang pergaulannya hampir tidak bisa lagi dikontrol karena kemajuan teknologi yang semakin pesat.

Membicarakan tentang seks; fungsi alat kelamin, akibat-akibat yang akan timbul, dan bahaya melakukan seks di bawah umur, bagi sebagian orang merupakan percakapan yang tidak pantas. Namun pada kenyataannya, mereka (remaja) harus memahami dengan baik semua itu.

Jika tidak, seks pranikah akan semakin marak dan akhirnya tidak akan mampu diatasi lagi.

Peraturan negara dan agama sama-sama melarang hubungan intim di luar nikah. Tidak ada satupun peraturan yang menghalalkan seks pranikah, selain karena hal tersebut adalah larangan dari yang Maha Esa, seks pranikah juga banyak madzaratnya. Terutama pada kesehatan pelaku.

Pendidikan kesehatan reproduksi yang direncanakan akan segera diterapkan di sekolah-sekolah, misalnya berupa seminar-seminar kesehatan yang diadakan seminggu sekali.

Karena, jika pendidikan tersebut hanya diselip-selipkan pada mata pelajaran tertentu yang ada hubungannya dengan hal tersebut, maka pesan atau hal yang akan disampaikan mengenai segala dampak buruk seks pranikah tidak akan dapat diterima oleh anak didik dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak semua mata pelajaran disukai oleh anak didik, sehingga bisa

saja ketika pendidikan kesehatan reproduksi disampaikan ada beberapa anak yang tidak memperhatikannya. Maka dari itu, akan lebih baik jika pendidikan tersebut diajarkan lebih khusus.

Dengan begitu, anak didik pun akan lebih fokus dan mudah menerima semua hal yang ingin disampaikan.

Memang, tak semua orang dapat menerima pengetahuan yang baru diterimanya. Apalagi remaja yang masih labil.

Tentu mereka menginginkan hal-hal baru yang menyenangkan dan menarik, sekalipun itu merupakan hal negatif. Maka dari itu jika orang tua, guru dan masyarakat tidak mampu mengatur keinginan tersebut, pelenggaran-pelanggaran tak akan terelakkan lagi.

Tak lupa pula untuk menjaga lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat dari pergaulan bebas. Pergaulan yang akan merusak masa depan penerus bangsa ini. Memang harus ada kerjasama untuk mengubah kebiasaan buruk yang kadung terjadi dilingkungan kita. Ini, tidak hanya tugas guru di sekolah, tapi juga orang tua di rumah dan masyarakat di lingkungan sekitar.

Melalui pendidikan kesehatan reproduksi inilah remaja akan mulai memilih mana yang terbaik untuk dirinya. Paling tidak dampak buruk dari seks pranikah akan terus membayangi mereka sehingga untuk melakukannya lagi mereka harus benar-benar berpikir ulang,bahkan berkali-kali.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, Moh. Hayat, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail. com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SELASA 19 AGUSTUS 2014 No. 0422 | TAHUN III

SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III

DPRD Desak Pemkab Lakukan RUPSLB Kigumas MALANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, Jawa Timur, mendesak pemkab setempat segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terkait Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat yang mangkrak lebih dari 10 tahun.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (ranperda) terhadap perubahan atas Perda No 16 tahun 2003 tentang PT Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat (Kigumas) Suaeb Hadi mengatakan bahwa hal itu sudah tuntas dibahas, bahkan uji publik dan penyelarasan.

"RUPSLB ini sangat mendesak karena merupakan amanah setelah pembahasan Perda selesai dan diundangkan. Rencananya akhir Agustus ini ranperda tersebut disahkan menjadi perda," ujarnya.

Ia mengatakan RUPSLB terse-

but perlu dilakukan karena ada beberapa perubahan yang cukup signifikan, di antaranya komposisi pemegang saham Pemkab Malang di PT Kigumas sudah tidak mayoritas lagi. Dan, memberikan peluang pada pihak ketiga untuk masuk dalam PT Kigumas.

Selama ini, pemegang saham di PT Kigumas adalah Pemkab Malang dan KUD Gondanglegi selaku pemilik lahan dimana di atasnya berdiri pabrik gula mini.

Lokasi pabrik gula mini yang mulai dibangun tahun 2001 itu berada di Desa Ganjaran, Kecamatan

Gondanglegi.

Selain itu, kata Sueab, manajemen PT Kigumas juga sudah lama vakum, sehingga dalam RUPSLB nanti perlu menunjuk manajemen baru, memperbaiki AD/ART di PT Kigumas, memperbaiki izin serta melakukan pendataan aset (pemutakhiran data aset).

Lebih lanjut, Suaeb mengatakan jika nanti ada pihak ketiga yang masuk dalam pengelolaan PT Kigumas, maka ada perhitungan lagi soal komposisi saham pemkab dan KUD serta biaya operasionalnya. Pihak ketiga itu nanti bisa menjadi pemegang saham mayoritas, bahkan lebih dari 50 persen.

"Saya berharap dengan adanya perubahan perda ini bisa memotivasi para calon investor untuk menanamkan sahamnya dan men-

gelola Kigumas agar lebih baik dan beroperasi secara kontinyu, yang pada akhirnya bisa mendatangkan keuntungan," ujarnya.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Kabuapten Malang Nur Muhlas mengatakan setelah diundangkan nanti, harus dilakukan lagi penilaian terhadap aset PT Kigumas, sebab tidak menutup kemungkinan nilainya merosot lagi dari sebelumnya. "Sangat mungkin sekali nilai aset Kigumas susut lagi, setelah beberapa tahun tidak beroperasi," kata Muhlas.

Berdasarkan penghitungan aset pada dua tahun terakhir ini, nilai aset PT Kigumas yang pada awal pendiriannya (2001-2004) sebesar Rp27, 2 miliar periode 2001-2004, susut menjadi Rp 13,56 miliar, termasuk lahan tanah milik KUD. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

BERI VAKSIN HAJI

Kediri Libatkan Sembilan Puskesmas KEDIRI - Dinas Kesehatan Kota Kediri, Jawa Timur, melibatkan sembilan puskesmas yang ada di daerah itu untuk memberikan vaksin, baik meningitis maupun influenza kepada calon haji 2014.

"Sembilan puskesmas kami libatkan semua untuk pemberian vaksin. Para calon haji dites kesehatannya mulai cek darah, tes gula darah, hingga tes lainnya," kata Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan (P2MK) Dinas Kesehatan Kota Kediri Anita Sulistyorini di Kediri, Senin (18/8).

Ia mengatakan seluruh calon haji disebar merata untuk puskesma pemberi vaksin yang ada. Ada 185 calon haji, termasuk di antaranya dua petugas pendamping haji yang harus diberi suntikan vaksin meningitis.

Pihaknya menyebut pemberian vaksin meningitis wajib diberikan kepada calon haji secara gratis. Selain vaksin itu, calon haji juga diberi vaksin influenza, namun harus mengganti biaya sebesar Rp 150 ribu untuk sekali vaksin influenza.

Ia juga mengatakan pemberian vaksin itu dilakukan mulai Jumat (15/8) sampai Senin (18/8) di puskesmas. Kegiatan pemberian vaksin itu merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan kesehatan.

Sebelumnya, para calon haji

juga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan, namun hal itu dilakukan lagi, sebelum mereka berangkat menunaikan ibadah haji.

Pihaknya mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, seperti melemahnya kondisi calon haji sebelum berangkat, ataupun diketahuinya ada calon haji putri yang hamil, mengingat pengalaman sebelumnya sempat diketahui ada calon haji yang keguguran di Tanah Suci, sementara saat pemeriksaan di awal diketahui tidak hamil.

Ia juga meminta seluruh calon haji berhati-hati terhadap berbagai serangan virus maupun kondisi cuaca di tempat tersebut, apalagi banyak berkembang virus mematikan seperti Mers dan Ebola. Virus itu telah mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia, dan penyebarannya pun sangat cepat.

Untuk itu, ia menganjurkan agar calon haji selalu menjaga kebersihan diri, mencuci tangan dengan air dan sabun ataupun dengan cairan antiseptik, serta mengonsumsi makanan yang sehat.

Sementara itu, sejumlah puskusmas juga telah selesai melakukan tes kesehatan, seperti Puskesmas Pesantren. Di tempat ini, ada 18 calon haji yang diperiksa tes kesehatannya. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

ant/rudi mulya

PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON HAJI. Seorang Calon Jemaah Haji (CJH) menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Ngronggo, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (18/8). Calon Jemaah Haji dari wilayah Kediri mulai mengikuti tahap rangkaian pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemberian suntikan Vaksin Meningitis, suntikan anti Influenza dan Pheumonia serta Tes Urine.

8

PILPRES

Siaga Satu Jelang Putusan MK SURABAYA - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol Unggung Cahyono meningkatkan status siaga menjadi siaga satu mulai Selasa terkait rencana Mahkamah Konstitusi pada Kamis pekan ini memutuskan perkara sengketa hasil pilpres 2014.

"Agar situasi kamtibmas kondusif saat putusan sidang MK, status siaga satu akan diterapkan di Polda Jatim beserta jajaran. Untuk pengamanannya, kami bersinergi dengan instansi terkait seperti TNI," katanya di Surabaya, Senin (18/8).

Dalam kaitan itu, personel Brimob dan Sabhara akan ditempatkan secara berlapis di beberapa daerah rawan.'

Pihaknya berharap masyarakat Jawa Timur tetap beraktivitas seperti biasa, tidak panik.

Selain meningkatkan status menjadi siaga satu, Polda Jatim juga akan meningkatkan pengamanan di lima wilayah Surabaya, karena menjadi salah satu prioritas pengamanan.

"Pengamanan di lima lokasi akan diperketat dengan penempatan personel Polri dan TNI," kata mantan Kakor Brimob Mabes Polri itu.

Lima lokasi dimaksud adalah kawasan Bundaran Waru, Jalan Diponegoro (depan KBS), Jalan Raya Darmo (depan Taman Bungkul), Jalan Gubernur Suryo (depan Gedung Negara Grahadi), dan Kantor Gubernuran di kawasan Tugu Pahlawan.

"Kita harapkan semua penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan tertib dan tidak melanggar undangundang," ujarnya.

Selain Surabaya, sepuluh zona di Jawa Timur juga diperketat pengamanannya dengan jumlah total 11 SSK Brimob yang "dilapis" personel Sabhara.

"Kita perkuat 10 zona wilayah Jawa Timur untuk antisipasi pengamanan, di antaranya Pasuruan, Probolinggo, Madura, Malang, Bojonegoro, Banyuwangi, Bondowoso, dan beberapa daerah lainnya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim SURABAYA - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan SK Lembaga Konservasi untuk Kebun Binatang Surabaya yang diterima Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengharuskan pengelolaan KBS tidak boleh melanggar Undang-Undang 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

"SK Lembaga Konservasi untuk KBS sudah saya serahkan ke Wali Kota Surabaya (18/8), saya sudah tidak punya utang lagi kepada Surabaya. Dengan SK itu, KBS akan menjadi pusat edukasi, tempat wisata, dan pusat pelestarian satwa, karena itu pengelolaan KBS tidak boleh seperti dulu lagi," katanya saat berbicara dalam seminar tentang konservasi di Kampus C Unair Surabaya, Senin (18/8).

Oleh karena itu, kandang untuk harimau, gajah, dan satwa lainnya harus seperti habitat asalnya, makanan yang diberikan juga harus bagus, dan aturan-aturan lain sesuai UU 5/1990. "Kalau melanggar UU itu, apalagi sampai ada satwa yang mati, maka pengurus bisa dipenjara 5-10 tahun," katanya.

Di hadapan para mahasiswa dan jajaran birokrasi di jajaran kehutanan dalam seminar itu, menteri mengaku dirinya sering "dimarahi" warga Surabaya lewat twitter bila ada binatang yang mati.

"Saya nggak enak rasanya jadi Menhut, tapi saya juga bangga bahwa warga Surabaya mempunyai kepedulian kepada KBS," katanya disambut tepuk tangan peserta seminar.

Dalam kesempatan itu, Menhut juga mengaku bangga dengan Wali Kota Surabaya yang "menyulap" 10 persen lingkungan Kota Surabaya sudah menjadi taman.

"Informasinya taman kota sudah mencapai 10 persen dan bahkan akan diusahakan pula ada

PENERTIBAN

Warga Tutup Paksa Tempat Karaoke

KORAN MADURA

SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III

9

KBS Tidak Boleh Langgar UU Konservasi

ant/eric ireng

KBS IKON WISATA SURABAYA. Sejumlah pengunjung naik seekor gajah tunggang, di Kebun Binatang Surabaya (KBS), Sabtu (9/8). KBS yang merupakan ikon wisata Surabaya dengan kekhasan gajah tunggang dan panggung satwa.

ruang terbuka hijau hingga 20 persen. Kalau semua kepala daerah begitu, menteri-nya bisa santai," katanya.

Menhut juga mengaku dirinya sudah mengecek kondisi terakhir dari KBS menjelang ke Unair.

"Kondisinya sudah jauh lebih baik, baik prasarana, kesejahteraan satwa, maupun sumber air, sudah ada perbaikan. Tentu, ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Prinsipnya, kesejahteraan satwa dan hak asasi satwa

harus jadi prioritas," katanya.

Terkait seminar itu, Menhut memuji kerja sama Unair dengan PT Intiland Development (Tbk) untuk membangun "Taman Husada" di Perumahan Graha Family, Surabaya Barat, karena masyarakat Indonesia sudah lama memiliki tradisi membangun taman di halaman rumah, baik untuk tanaman obatobatan keluarga (toga) maupun untuk taman.

Dalam kesempatan itu, pengelola "Taman Husada" dari Unair

dan PT Intiland memaparkan taman yang ditinjau langsung Menhut itu memiliki luas 0,8 hektare atau 8.000 meterpersegi dengan koleksi tanaman obat-obatan hingga 276 jenis dengan target hingga 3.000-an jenis tanaman 0bat-obatan.

Selain menjadi lahan konservasi, Taman Husada juga berfungsi sebagai wahana belajar untuk kepentingan edukasi/pendidikan dan penelitian, wahana untuk wisata flora sebagai pendamping objek wisata fauna di

KBS, wahana olahraga, dan juga dapat menjadi "paru-paru" Kota Surabaya.

"Saya berharap Taman Husada bisa menjadi contoh untuk kita semua, karena kita mempunyai modal hutan, tanah, dan air, tapi kita masih kalah dari negara-negara yang tidak mempunyai modal itu, karena kita suka menebang tanpa suka menanam, sedangkan negara lain itu menebang satu pohon dengan diikuti menanam seribu pohon," kata Menhut. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

BOJONEGORO - Puluhan warga Desa Ngroworejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Minggu (17/8), sekitar pukul 22.00 WIB, menutup paksa sejumlah rumah makan yang juga menyediakan fasilitas karaoke, dengan alasan keberadaannya mengganggu lingkungan.

"Warga melalui rukun tetangga (RT) sudah memperingatkan melalui surat edaran kepada sejumlah rumah makan dan warung agar menghentikan kegiatan karaoke, tetapi tidak pernah diindahkan," kata Ketua RT 20

Desa Ngroworejo, Kecamatan Kota, Bojonegoro, Budiono, Senin (18/8).

Karena tidak dihitaukan, katanya, puluhan warga mendatangi langsung ke rumah makan dan warung yang juga menyediakan fasilitas karaoke di desa setempat, agar menghentikan kegiatannya.

"Rumah makan dan warung di desa kami itu ada sejak 2003. Saat ini jumlahnya ada delapan unit yang menyediakan karaoke," jelasnya.

Lebih lanjut Budiono menjelaskan bahwa warga melakukan penutupan paksa sejumlah rumah

makan itu dengan pertimbangan sudah menganggu lingkungan, dan dikhawatirkan digunakan untuk lokasi prostitusi.

Kehadiran puluhan warga di rumah makan itu, menarik perhatian warga lainnya termasuk sejumlah petugas kepolisian resor (polres), juga Kepala Kantor Satpol PP Pemkab Kusbiyanto, dengan jajarannya melakukan pengamanan jalannya aksi warga. "Warga juga memasang dua spanduk yang isinya menolak kehadiran warung dengan karaoke di desa kami," katanya, menegaskan.

Di Rumah Makan Centro, warga yang datang berombongan juga meminta keluar sejumlah tamu dan pelayan, dan membuat tulisan "ditutup", dengan cat di beberapa tembok ruangan.

Camat Kecamatan Kota Bojonegoro Bagus Kumoro menjelaskan pihaknya akan menjembatani pertemuan antara warga dengan pemilik rumah makan, untuk mencari pemecahan agar kegiatan rumah makan tetap berjalan, tetapi warga tetap menolak. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III

Uang Pesangon DPRD Rp 460 Juta TULUNGAGUNG - Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengalokasikan anggaran sekitar Rp 460 juta untuk pesangon atau tali asih atas jasa pengabdian 50 anggota DPRD setempat selama periode 2009-2014.

Ketua DPRD Tulungagung, Supriono mengatakan pesangon atau uang jasa pengabdian itu telah dianggarkan dalam rekening kesekretariatan dewan tahun anggaran 2014.

"Tidak besar, prinsipnya sebagai penghargaan atas jasa pengabdian teman-teman anggota DPRD selama lima tahun

terakhir," katanya dikonfirmasi wartawan usai rapat paripurna penetapan enam rancangan peraturan daerah (ranperda) di aula utama gedung DPRD Tulungagung.

Ia mengisyaratkan, besaran penerimaan uang jasa pengabdian antara unsur pimpinan dan anggota DPRD tidak sama.

Sebagaimana kemudian dijelaskan oleh Sekretariat DPRD Tulungagung, Budi Fatahillah, sesuai peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan, masing-masing anggota dewan yang akan purnabakti berhak mendapat uang jasa pengabdian sebesar enam kali tunjangan representatif atau kehadiran.

"Itu berlaku bagi anggota dewan yang telah mengabdi selama lima tahun. Untuk yang masa pengabdian di bawahnya, karena

alasan sesuatu dan lain hal, maka besaran dana jasa pengabdian menyesuaikan," terang Budi.

Besaran uang pesangon atau jasa pengabdian juga tidak berlaku sama antara unsur pimpinan dan anggota biasa.

Seorang Ketua DPRD menerima hak uang jasa pengabdian paling besar, karena ia setiap bulannya menerima tunjangan representatif lebih tinggi dibanding wakil ketua maupun anggota biasa, yakni Rp 2,1 juta.

Sementara tiga wakil ketua DPRD dan anggota biasa masing-

masing sesuai kedudukannya hanya menerima tunjangan representatif sebesar Rp 1,68 juta per bulan dan Rp 1,575 juta.

"Rata-rata per anggota dewan dengan demikian menerima uang jasa pengabdian sekitar Rp 9 juta, tapi itu nanti masih akan dipotong pajak, PPN-PPh sebesar 15 persen," urainya.

Seluruh uang pesangon sedianya akan diberikan pada masa akhir jabatan atau saat pelantikan anggota DPRD baru, periode 2014-2019, pada Minggu (24/8). = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

KEBAKARAN HUTAN

Dipicu Api Unggun PERTUMBUHAN EKSPOR KOPI. Warsini memetik kopi Arabica di Desa Sumbersekar, Dau, Malang, Jawa Timur, Senin (18/8). Kementerian Perdagangan mencatat, ekspor kopi Indonesia tumbuh sekitar 10,97 persen dengan nilai ekspor lebih dari Rp 15 triliun per tahun.

ant/ari bowo sucipto

PERLUASAN

Lahan Pertanian Gresik Capai 61.000 Hektare GRESIK - Lahan pertanian di Kabupaten Gresik saat ini mencapai 61.000 hektare, meningkat dari sebelumnya sekitar 37.000 hektare menyusul suksesnya pemanfaatan lahan tidur di kabupaten Gresik.

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto mengatakan lahan tidur yang selama ini bukan areal pertanian, saat ini telah disulap menjadi lahan pertanian.

"Saat ini banyak lahan tidur yang kini menjadi lahan pertanian dan perbukitan juga menjadi lahan pertanian," katanya saat memberikan presentasi di hadapan tim penilai Adhikarya Pangan Nusantara Provinsi Jawa Timur di Gresik, Senin (18/8).

Ia mengatakan, saat ini di Kabupaten Gresik terdapat waduk seluas 50 hektare di wilayah kecamatan Panceng. Pihaknya masih terus membangun dan mengeruk embung-embung baru dan juga mengeruk perbukitan menjadi lahan pertanian.

"Aktivasi lahan tidur tersebut kami manfaatkan untuk pembangunan kebun inti plasma seluas 2000 hektare. Saya juga sudah rencanakan ke depan akan menanam padi jenis gogo rancah pada beberapa lahan yang cocok untuk komoditas tersebut. Kami sudah rencanakan dengan Kepala Dinas Pertanian," katanya.

Ia menyebutkan, saat ini

produksi padi Gresik mencapai 382.000 ton gabah kering panen (gkp) atau sekitar 279.000 beras per musim tanam.

"Tak hanya padi, Kantor Ketahanan Pangan Gresik, juga mencatat jumlah produksi jagung pada 2013 juga terus meningkat," katanya.

Sementara itu, ketua tim penilai Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Provinsi Jawa Timur Darminto mengatakan, Bupati Gresik dinobatkan sebagai nominator dari Jawa Timur sebagai pembina ketahanan pangan tingkat Nasional.

"Ada 4 (empat) kepala daerah se Jawa Timur masing-masing Bupati Blitar, Bupati Malang,

Bupati Ngawi dan Bupati Gresik yang menjadi nominator dalam kegiatan ini," katanya.

Ia mengatakan, pemilihan ini berdasarkan usulan yang kemudian diseleksi kelayakannya oleh tim dan nantinya akan ditentukan siapa pemenangnya.

"Tujuan program ini adalah untuk mendukung program Nasioanal yaitu produksi padi 10 juta ton yang dicanangkan oleh Presiden pada 2013. Tujuan utama dalam program ini tak sekedar swasembada pangan, tapi harus swasembada pangan yang cukup dan berkelanjutan," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

MAGETAN - Kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah sejak beberapa hari terakhir, diduga dipicu oleh aktivitas pembuatan api unggun yang ditinggalkan oleh pendaki.

"Api unggun tersebut belum padam sempurna, akhirnya api menjalar ke semak-semak dan meluas kemana-mana," ujar Asper BKPH Lawu selatan, KPH Lawu Ds Marwoto, kepada wartawan, Senin (18/8).

Menurut dia, titik kebakaran terdapat di petak 73, RPH Sarangan, BKPH Lawu Selatan, KPH Lawu Ds. Atau tepatnya di Pos 5 dari lima pos jalur pendakian melalui Cemoro Sewu di Plaosan, Kabupaten Magetan.

Kondisi cuaca yang kering dan panas membuat api dengan cepat menjalar. Hingga kini upaya pemadaman masih dilakukan Perhutani setempat dengan pihak terkait lainnya.

Ia menilai terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab kebakaran hutan di lereng Gunung Lawu. Di antaranya adalah, aktivitas pendakian.

Karena keteledoran pendaki seperti membuang puntung rokok sembarangan atau bekas perapian yang tidak dimatikan sempurna, dapat memicu kebakaran.

Hal ini yang menjadi penyebab kebakaran adalah faktor alam seperti akibat gesekan ranting kering yang bisa mengakibatkan titik api dan terjadi kebakaran. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III

11

DPRD PURNA TUGAS

Kendaraan Dinas Harus Dikembalikan TULUNGAGUNG - Seluruh anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur diimbau untuk segera mengembalikan seluruh alat kelengkapan dewan, terutama fasilitas kendaraan dinas, maksimal Selasa (19/8) atau lima hari sebelum masa jabatan mereka dinyatakan berakhir pada 24 Agustus.

"Surat edaran mengenai hal ini sudah kami layangkan sejak sepekan lalu ke seluruh anggota maupun unsur pimpinan (DPRD)," kata Sekretaris DPRD Tulungagung, Budi Fatahillah, Senin (18/8).

Surat edaran mengenai hal ini sudah kami layangkan sejak sepekan lalu ke seluruh anggota maupun unsur pimpinan (DPRD),�

Budi Fatahillah Sekretaris DPRD Tulungagung

Toleransi waktu sengaja diberikan pihak setwan hingga 19 Agustus karena alat kelengkapan DPRD tersebut masih dipergunakan para wakil rakyat untuk menghadiri kegiatan dalam rangka hari ulang tahun ke-69 Kemerdekaan RI. Namun, kata Budi, mekanisme sanksi tidak menutup kemungkinan akan diberlakukan apabila ada oknum anggota yang "membandel" dan tidak

kunjung mengembalikan kendaraan dan fasilitas lain aset pemkab, hingga batas waktu yang ditentukan.

"Kami berharap semua kooperatif, sehingga proses serah terima jabatan anggota DPRD dan pelantikan anggota baru periode 2014-2019 pada 24 Agustus besok bisa berjalan lancar," ujarnya.

Total kendaraan dinas yang digunakan 50 anggota DPRD Tulungagung ada sebanyak 69 unit, terdiri dari empat unit mobil untuk unsur pimpinan, tujuh unit untuk operasional tujuh fraksi DPRD, 12 unit mobil operasional komisi, serta 46 unit sepeda motor Honda Tiger untuk anggota.

Seluruh kendaraan dinas tersebut sedianya akan diserahterimakan kepada 50 anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019, saat pelantikan 24 Agustus 2014.

"Anggota yang tidak segera mengembalikan alat kelengkapan dewan maka hak uang jasa pengabdian juga akan kami tunda. Kami berharap temanteman kooperatif," kata Ketua DPRD Trenggalek, Supriono.

Baik Budi Fatahillah maupun Supriono tidak mengkonfirmasi jumlah kendaraan dinas yang telah diserahkan ke Kesekretariatan DPRD. Mereka hanya mengisyaratkan pendataan aset kelengkapan dewan yang telah dikembalikan pada akhir batas waktu yang telah ditentukan, Selasa (19/8). = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

ant/suryanto

ASIAN FASHION WEEK 2014. Sejumlah model berjalan di atas catwalk ketika memperagakan busana rancangan desainer asal Nepal, Madan Paudel pada Asian Fashion Week 2014 di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (17/8) malam. Rancangan Madan Paudel lebih menonjolkan ciri khas busana Nepal yang didominasi warna cerah dan aksesoris kepala.

KI Diminta Tidak Pandang Bulu SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta komisioner Komisi Informasi (KI) Jatim untuk tidak pandang bulu dalam memberikan kritik terkait informasi yang harus diketahui oleh publik.

"Keterbukaan informasi publik (KIP) tidak hanya diterapkan pada instansi pemerintah, tapi seluruh badan publik. Oleh sebab itu, KI harus berani untuk memberikan kritik dan saran yang membangun kepada mereka tanpa pandang bulu," katanya di Surabaya, Senin (18/8).

Saat mengukuhkan komisioner KI Jatim tahun 2014-2019 itu

Pakde Karwo, panggilan akrabnya, meminta lembaga tersebut juga berani mengubah pola pikir terkait dengan keterbukaan informasi yang ada sesuai dengan kultur khas provinsi setempat.

"Mari ubah pola pikir keterbukaan informasi menjadi hal yang positif mengingat perubahan itu tidak bisa radikal, tetapi harus dilakukan dengan kultur khas Jatim.

Mari sampaikan informasi dengan baik karena demokrasi memberikan kekuatan untuk keterbukaan," katanya.

Para komisioner KI yang dikukuhkan adalah Isrowi Farida, Zulaikha, Wahyu Kuncoro, Mahbub Junaidi dan Ketty Tri Setyorini berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor: 188/463/ KPTS/013/2014 tentang Komisi Informasi Provinsi Jatim Tahun 2014-2018.

Gubernur juga meminta kepada komisioner KI yang sudah dikukuhkan mampu mewujudkan keterbukaan informasi publik

yang adil dan konstruktif.

"Di era demokrasi sekarang, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik yang adil dan konstruktif merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik," katanya Oleh sebab itu, kata dia, KI selaku lembaga yang berwenang membentuk peraturan tentang keterbukaan informasi publik diharapkan mampu berlaku adil serta konstruktif.

"Adil artinya, jika ada instansi yang memang belum menerapkan KIP dengan baik, maka harus di-

berikan peringatan dan ditindak dengan tegas," katanya.

Sedangkan konstruktif, lanjut dia, artinya peraturan yang dikeluarkan oleh KI harus selaras dengan kultur Jatim, yakni membangun budaya sehat melalui pendekatan persuasif kepada badan publik yang dinilai masih belum bisa menerapkan KIP dengan baik.

Pengukuhan pengurus KI dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Pemprov Jatim, DPRD Jatim, Ketua PWI Jawa Timur dan juga perwakilan media massa. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SELASA 19 AGUSTUS 2014|NO. 0422|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SELASA 19 AGUSTUS 2014 NO. 0422 | TAHUN III

Diduga KoRsleting Listrik

Toko Hangus Terbakar PROBOLINGGO - Sebuah toko yang berada di area pasar Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, hangus terbakar. Penyabab kebakaran tersebut diduga adanya konsleting listrik. Terbakarnya sebuah toko yang terjadi Minggu (17/8) malam, sekitar pukul 20.15 WIB. Menurut salah satu perangkat Desa Condong, Firman (38) mengatakan awal mulanya api yang melalap sebuah toko tersebut ditemukan oleh tukang ojek yang nongkrong di pertigaan pasar condong.“Tukang ojek yang mengetahui pertama kali kejadian itu,” katanya kepada wartawan.

Menurutnya, barang dagangan yang tersimpan di toko tersebut, nampaknya tidak bisa diselamatkan.”Kobaran api ter-

us membesar akibat kencangnya hembusan angin. Wargapun takut untuk masuk kadalam toko,” ucap Firman.

Firman mengaku, kebakaran itu tidak sampai menjalar kepertokoan lainnya. Toko yang hangus terbakar itu milik H Suharto, salah satu warga Desa Gerongan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.“Dia penjual makanan ringan,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolsek Gading, AKP Suharsono, saat dikonfirmasi wartawan membenarkan kejadian ini. Dikatakan, hasil penyelidikan sementara api diduga akibat konsleting listrik pada kabel yang ada di pohon dekat toko.“Pihak kepolisan akan mendalami kejadian kebakaran ini,” ucapnya. =Mahfud Hidayatullah

ABORSI

Ketua Dewan : Aborsi Tetap Saja Bertentangan SEMILOKA. Pemkot Probolinggo saat mendeklarasikan Kota Layak Anak.

Gagas Kartu Insentif Anak PROBOLINGGO – Untuk mempercepat Kota Layak Anak pada 2015 mendatang, Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dispendukcapil akan menggagas penerbitan Kartu Insentif Anak (KIA). Kartu Insentif Anak di Kota Probolinggo ditujukan untuk anak usia 0 hingga 18 tahun.

Ungkapan itu disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Probolinggo, Sofwan Thohari, kepada wartawan, Senin (18/8).

Sofwan Thohari mengatakan, Kartu Insentif Anak (KIA) merupakan sebuah kartu yang diberikan kepada anak-anak untuk mendapatkan fasilitas keringanan pembelian pada sejumlah retail, toko buku, sektor jasa, kegiatan olahraga, tempat wisata, dan aktivitas lain yang akan bekerjasama dengan Pemkot.

“Dengan menggunakan kartu KIA, anak-anak akan menda-

pat potongan harga pada saat membeli produk-produk tertentu. Dengan potongan harga tersebut, dinilai bisa membantu keuangan keluarga yang bersangkutan,”tandasnya.

Dikatakan, gagasan program tersebut dilaksanakan untuk memberikan kesejahteraan anak dan memenuhi hak hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan menuju Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Anak.

Selain itu KIA juga sebagai kartu identitas, dan kartu yang

memberikan fasilitas diskon.

“Saya optimistis penerbitan Kartu Insentif Anak bisa mempercepat pencapaian target Kota Layak Anak di Kota Probolinggo pada 2015 mendatang,”ucap Sofwan Thohari.

Sofwan Thohari menambahkan, Kartu Insentif Anak juga diluncurkan untuk mendorong masyarakat agar mencatatkan akte kelahiran anak, baik yang baru lahir maupun yang sudah lama. Pembuatan Kartu Insentif Anak harus menyertakan salinan akta kelahiran.

Kartu Insentif Anak KIA merupakan salah satu program inovasi Dispendukcapil untuk Pelayanan Publik.”Proses awal kita akan menggandeng mitra layanan. Perdana, kuota yang akan pada jenjang pendidikan tingkat SMA/SMK/MA sederajat, baik negeri dan swasta di Kota Probolinggo,”katanya. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO – Kontroversinya pelegalan aborsi yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 61 tahun 2014 terus mendapat tentangan di daerah. Salah satunya Ketua DPRD Kota Probolinggo, H. Sulaiman. Dia menilai aborsi tetap saja bertentangan dengan agama.

“Apapun alasannya, aborsi itu tetap bertentangan dengan agama. Karena itu masalah nyawa seorang janin,” tandasnya kepada wartawan, Senin (18/8).

Meski H. Sulaiman mengaku masih belum tahu banyak tentang isi dari PP tersebut, namun ia menilai perbuatan aborsi tersebut tetap tidak diperbolehkan oleh agama. “Apapun itu jenis aborsinya tetap bertentangan.

Karena itu berusasan dengan janin yang sudah bernyawa,” katanya.

PP 61 Tahun 2014 itu, tak hanya memunculkan kontroversi di sejumlah kalangan elit di daerah. Namun juga tokoh masyarakat dan agama. Salah seorang tokoh masyarakat asal Kecamatan Kademangan, Ustad Yusup mengatakan, jika persoalan aborsi itu tetap dilarang oleh agama. “Namanya aborsi itu tetap dilarang oleh agama,”

katanya.

Menurut dia, dalam PP itu dijelaskan, kalau aborsi itu dilegalkan bagi korban perkosaan. Namun, dalih itu bisa saja dijadikan alasan untuk melakukan aborsi.

“Itu sangat rawan. Bisa jadi orang akan mengaku jadi korban pemerkosaan, sehingga dengan mudah untuk melakukan aborsi. Padahal faktanya tidak demikian,” katanya.

Itulah sebabnya, ustad Yusup mengaku lebih cenderung kalau PP tersebut dilakukan pengkajian ulang. Karena hal itu akan memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat.

Sekedar diketahui, sejak disahkannya PP tersebut oleh pemerintah, muncul beragam pro kontra di tengah public. salah satu pengamat social Beduq Institute Kota Probolinggo, Mushafi Miftah mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang melegalkan aborsi itu dianggap telah bertentangan dengan KUHP Bab XIX pasal 229, 346 s/d 349. “Itu sudah jelas sangat bertentangan,” katanya saat dimintai komentarnya. =Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 19 AGUSTUS 2014|NO. 0422|TAHUN III

13

KESEHATAN

Puluhan Pelajar Gelar Donor Darah

TRADISI. Giat pawai budaya untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun.

Diknas Ancam Beri Sanksi Ratusan Sekolah Bakal Ikuti Pawai Budaya PROBOLINGGO – Ratusan sekolah SD dan SMP se- Kota Probolinggo bakal mengikuti pawai budaya untuk memeriahkan peringatan HUT RI ke-69. Giat pawai budaya itu rencananya akan gelar pada 22 Agustus 2014 mendatang.

“Semua sekolah SD dan SMP diwajibkan mengeluarkan arakarakan pawai budaya itu,” ujar Kepala Diknas Kota Probolinggo, Hendro Suroso saat dikonfirmasi melalui Kabid Pendidikan Dasar (pendas), Asin kepada wartawan, Senin (18/8).

Menurut dia, semua sekolah diwajibkan untuk mengeluarkan arak-arakan pawai budaya tersebut. Jika ada sekolah yang tidak ikut, pihaknya akan memberikan sanksi tegas. Sanksi itu berupa sanksi teguran yang akan dilakukan kepada sekolah yang

bersangkutan.“Tapi saya yakin semua sekolah akan ikut. Karena ini even HUT Kemerdekaan RI,” tandasnya.

Asin mengatakan, jumlah SD Negeri di Kota Probolinggo itu sebanyak 166, sedangkan untuk SMP hanya 10. “Itu sekolah yang statusnya negeri saja. Kalau dengan sekolah swasta mencapai ratusan sekolah,” terang dia.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, giat pawai budaya yang diadakan oleh Pemkot Probolinggo untuk memeriahkan

peringatan HUT Kemerdekaan RI itu terlihat meriah. Karena pesertanya tidak hanya kalangan siswa, namun juga para instansi dan perusahaan yang ada di Kota Probolinggo.

Biasanya, giat pawai budaya itu akan memacetkan arus lalulintas. Seperti adanya penutupan jalan di sepanjang jalan Panglima Sudirman. Kendaraan yang dari jalan Soekarno Hatta akan dialihkan ke jalan Panjaitan. Sedangkan Jalan A.Yani akan dialihkan ke jalan lingkar utara (JLU). =Muhammad Sugianto

PROBOLINGGO - Memperingati HUT kemerdekaan RI ke-69, puluhan siswa merayakan dengan melakukan pendonoran darah. Kegiatan itu dilakukan di ruang UKS (Unit Kesehatan Sekolah) SMKN 1 Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Sebelum dilakukan pendonoran, puluhan siswa tersebut di cek kondisi kesehatannya baik fisik dan psikisnya, terutama HB normal maksimal 12,5, berat badan cukup. Setelah itu , donor dipersilahkan untuk diperiksa kesehatannya oleh anggota teknisi transfusi darah. Mereka di cek HB dan tensi darahnya.

Hal itu disampaikan teknisi transfusi darah, unit donor darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Probolinggo, Eko Priosantoso, kepada wartawan, Senin (18/8).

Eko Prisantoso mengaku, untuk stok darah di Kabupaten Probolinggo dua minggu setelah Hari Raya Idul Fitri 1435 H hingga 17 Agustus 2014 ini stoknya masih mencukupi, sebab, dari pihak PMI telah melakukan donor darah keliling di setiap instansi dan sekolah-sekolah.

“Alhamdulillah stok darah dari PMI masih memadai, yaitu masih mempunyai stok darah standart yaitu 300 sampai 400 kantong darah per bulan.

Ini sesuai dengan standartnya permintaan,” jelasnya.

Puluhan siswa sangat antusias menyumbangkan darahnya. Selain untuk merayakan HUT RI, mereka mempunyai prinsip membantu memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Probolinggo. ”Saya dan teman-teman di sini sangat bangga menyumbangkan darah untuk kebutuhan stok darah di Kabupaten Probolinggo,”ucap Hilda Fionita.

Sementara itu, Kepala SMKN 1 Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Hariyadi, menyebutkan aksi sosial tersebut melibatkan para siswa-siswi di SMKN 1 Kraksaan.

“Dengan aksi ini , saya yakin para siswa akan tergerak untuk ikut mendonorkan darahnya, karena itu adalah aksi kemanusiaan yang patut mendapatkan dukungan dan dilakukan oleh banyak orang,”katanya. =M.Hisbullah Huda

14

KORAN MADURA

Probolinggo

SELASA 19 AGUSTUS 2014|NO. 0422|TAHUN III

TERNAK

Peternak Kesulitan Peroleh Rumput Hijau PROBOLINGGO - Peternak sapi dan kambing di wilayah Kabupaten Probolinggo, mengalami keresahan. Karena di musim kemarau mereka kesulitan mendapatkan rumput hijau untuk pakan ternaknya.

DIPAKAI, Gedung eks pemkab yang akan dijadikan tempat perkuliahan Akademi Komunitas, saat ini masih digunakan oleh Universitas Terbuka (UT).

UT Masih Bertahan di Eks Pemkab

Hal itu dikatakan Murasi (45) salah satu Warga Dusun Sumanbito Desa Pesawahan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Kalau sudah kemarau orang yang memelihara ternak seperti sapi dan kambing mulai kebingungan mencari rumput.“Persediaan rumput saat ini sangat sulit di dapatkan karena kemarau sudah mulai datang,” jelasnya kepada wartawan, Senin (18/8).

Menurutnya., dengan jarangnya turun hujan membuat rumput yang biasanya hijau, nampaknya mulai menguning dan mengering. Melihat kondisi tersebut, para peternak tetap mengambil rumput yang sudah kering.“Walaupun kondisi rumputnya sudah kering, tetap

saja saya ambil. Daripada ternak kami tidak makan,” ucap Murasi.

Murasi mengaku situasi ini memaksa ternak peliharaannya diberi makan rumput dalam kondisi kering, Meski vitamin dan proteinnya dinilai sudah mulai berkurang dibandingkan dengan rumput yang hijau.“Karena sudah tidak ada rumput yang hijau . Ternak tetap memakan rumput meski sudah kering,”tandasnya.

Senada disampaikan Budi (35). Saat ini banyak rumput yang kering, dikarenakan hujan sudah jarang turun. Untuk tidak mengurangi perkembangan sapi yang dipeliharanya, dia menambahkan pakan tambahan.“Saya berikan tembahan pakan berupa daun jagung yang masih muda.

Sehingga ternak tidak bosan untuk memakan rumput yang kering,” jelasnya.

Dikatakan, kalau rumput hijau akan mudah diperoleh petani, sekitar dua bulan mendatang. Kalau sudah memasuki bulan Nopember rumput sudah mulai tumbuh kembali.“Pada bulan tersebut hujan mulai turun kembali,”pugkas Budi. =Mahfud Hidayatullah

Terkait Izin Akademi Komunitas Belum Turun PROBOLINGGO - Rencana pemkab dalam membuka akademi komunitas tampaknya masih juga belum terwujud dalam tahun ini, Gedung eks pemkab yang akan dijadikan tempat perkuliahan, saat ini masih digunakan oleh Universitas Terbuka (UT) Cabang Jember.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina mengatakan gedung sekretariat pemkab lama yang ada di jalan raya Dringu, nantinya direncanakan untuk dijadikan tempat perkuliahan bagi para mahasiswa yang belajar di Akademi Komunitas.

“Pemkab sudah merancang dan mengajukan kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk membuka akademi komunitas. Sedangkan eks gedung pemkab lama akan dijadikan tempat belajarnya,” terangnya kepada wartawan, Senin (18/8).

Menurutnya, dipilihnya gedung eks pemkab sebagai kampus

akademi komunitas karena dinilai masih layak pakai dan sangat representatif utuk dijadikan tempat perkuliahan. Saat ini gedung tersebut masih belum digunakan untuk kegiatan belajar akademi komunitas.

Untuk saat ini gedung yang berukuran besar itu, kata dia, masih digunakan oleh Universitas Terbuka (UT) Cabang Jember .Karena mahasiswa yang belajar di UT banyak dari wilayah Probolinggo.

Dan gedung itu masih belum ditempati oleh akademi komunitas. Secara otomatis tidak masalah untuk dimanfaatkan untuk kegiatan lain.“Jika ijin sudah keluar, maka secara langsung

akan digunakan oleh mahasiswa yang masuk ke akademi komunitas,” jelas Dewi Korina.

Sementara itu, Kabid Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Faturrosi, mengaku kalau proposal pengajuan akademi komunitas memang sudah diajukan kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini terkait ijinnya, masih belum juga turun.“Semoga dalam waktu dekat ijin itu segera diterima pemkab Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.

Dikatakan, Akademi Komunitas secara resmi belum dibuka.

Akan tetapi menurut Fathurrosi para pengajar atau dosen yang berminat mengajar di kampus yang dirintis pemkab itu sudah banyak yang mendaftarkan diri.

“Secara tidak langsung minat masyarakat untuk masuk ke kampus akademi komunitas sangatlah besar,” ucap Faturrosi. =Mahfud Hidayatullah

RESAH, Musim kemarau peternak di wilayah Kabupaten Probolinggo kesulitan mendapatkan rumput hijau untuk pakan ternaknya.

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 19 AGUSTUS 201419|AGUSTUS No. 0422 |2014 TAHUN III SELASA

No. 0422 | TAHUN III

15 15

Wenger Optimistis Arsenal Mampu Atasi Besiktas LONDON - Pelatih Arsenal Arsene Wenger optimistis bisa mengatasi klub Turki Besiktas pada laga kualifikasi Liga Champions di Istambul Selasa (19/8) malam waktu setempat atau Rabu (20/8) dini hari WIB.

O

ptimisme Wenger cukup beralasan terutama karena hasil positif yang didapat timnya pada laga perdana Liga Utama Inggris akhir pekan lalu. “The Gunners” menang 2-1 atas Crystal Palace di laga tersebut.

Meski demikian, pelatih asal Brasil ini tetap harus waspada

akan kekuatan Besiktas terutama setelah mereka membungkam tim Belanda, Feyenoord, dengan agregat poin 5-2 pada putaran ketiga. Pada laga leg kedua putaran ketiga itu, Besiktas mengumburkan mimpi Feyenoord dengan tiga gol yang lahir dari kaki mantan striker Chelsea, Demba Ba.

Tetapi Wenger sangat yakin akan kemampuan anak-anak asuhnya untuk bisa tembus ke fase grup Liga Champions musim ini.

Apalagi mereka menjadi langganan Liga Champions selama 16 tahun terakhir. Ini adalah keikutsertaan ke-16 mereka secara beruntun di kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa tersebut.

“Kami sangat termotivasi untuk melakukan itu karena kami ingin bermain di Liga Champions dan kami tahu betapa besar pertandingan ini. Kami sangat ingin lolos ke fase berikutnya karena itu kami tidak peduli harga yang akan kami bayarkan. Kami selalu mengalami kesulitan pada undian fase grup.

Tahun lalu kami menghadapi Fenerbahce dan tahun ini kami harus menghadapi Besiktas.

Itulah yang membuat tahun ini juga sulit,” kata Wenger.

Dia melanjutkan, “Persiapan kami untuk laga ini adalah pertandingan perdana Liga Utama Inggris dan kami sukses memenangkannya. Ini adalah persiapan terbaik kami, terutama untuk kepercayaan diri. Sekarang persiapan berikutnya adalah pemulihan dan mempelajari Besiktas.”

Optimisme Wenger juga karena pada musim ini dia memiliki materi pemain yang lebih komplit dibanding musim sebelumnya.

Dia melakukan belanja pemain yang cukup berkualitas pada musim panas ini seperti mendatangkan striker Barcelona asal Cile, Alexis Sanchez. Selain itu, penampilan para pemain muda klub itu seperti Yaya Sanogo juga cukup menjanjikan selama uji coba pramusim. =SKY SPORTS/CAROL AJI

SERIE A

Penampilan Milan Belum Meyakinkan VALENCIA - Klub raksasa Italia, AC Milan, belum siap mengarungi musim baru Liga Serie A Italia.

Setelah menelan sejumlah kekalahan dalam tur ke Amerika Serikat awal bulan ini, Senin (18/8) dini hari WIB kemarin, anak-anak asuh Filipo Inzaghi itu kembali menelan kekalahan 1-2 dari tuan rumah Valencia pada laga persahabatan di Estadio Mestalla.

Pada laga tersebut, Valencia membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-18 melalui Paco Alcacer memanfaatkan kesalahan Cristian Zapata dalam melakukan umpan ke belakang untuk kemudian melepaskan tembakan melewati kiper anyar Milan Diego Lopez. Beruntung, Milan mampu menyamakan kedudukan 10 menit berselang.

Tendangan bebas Keisuke Honda melewati pagar betis Valencia dan meluncur ke dalam gawang Valencia yang dikawal oleh Diego Alves.

Valencia nyaris kembali unggul seusai memanfaatkan kesalahan Lopez yang terpeleset. Namun Zapata dengan sigap menghalau bola untuk mencegah gawangnya dari

kebobolan. Valencia akhirnya unggul di menit ke-28. Rodrigo sukses melewati dua pemain belakang Milan dan kemudian melepaskan tembakan ke arah tiang dekat. Gol itu menjadi gol terakhir yang tercipta di pertandingan tersebut.

Di pertandingan ini, pelatih Milan Inzaghi, menurunkan kiper baru mereka yang didatangkan dari Real Madrid pada jendela transfer musim panas ini, Diego Lopez. Sedangkan pemainpemain seperti Mario Balotelli, Nigel de Jong, dan M’Baye Niang tidak dipasang mantan striker Milan dan Timnas Italia tersebut.

Ini adalah kekalahan keempat Milan selama pramusim ini masing-masing dari Olympiakos, Manchester City, Liverpool, dan Valencia. Dari tujuh laga persahabatan pramusim, mereka mampu memetik tiga kemenangan.

Tetapi kemenangan ini diraih atas tim-tim medioker.

Masih ada dua laga ujicoba lainnya dalam turnamen segitiga bertajuk TIM Cup melawan Juventus dan Sassuolo. Diharapkan

Stephann El Shaarawy dan kawankawan bisa memetik hasil positif pada turnamen ini menjelang bergulirnya Liga Serie A Italia.

Meski kalah, Inzaghi masih sangat yakin bahwa anak-anak asuhnya siap menjalani musim baru. Bahkan, menurutnya, pasukannya secara khusus disiapkan

untuk menjalani Serie A musim ini. “Itu penampilan yang bagus dan saya tak bisa menghitung berapa banyak tendangan sudut yang kami miliki. Kami melakukan hal-hal yang bagus. Sayangnya, setiap saat lawan melepaskan shot on goal kami punya kecenderungan selalu kemasukan saat

Penampilan AC Milan pada laga persabahan melawan Valencia belum terlalu meyakinkan. Bahkan, anak asuh Filippo Inzaghi ini harus pulang dengan membawa kekalahan 1-2 dari tuan rumah.

ini,” ungkap Inzaghi.

Meski dapat serangkaian hasil buruk, Inzagi menilai Milan sudah siap untuk mengarungi Serie A musim ini. Diavolo Rosso akan langsung menghadapi lawan berat di pekan pertama karena harus menghadapi Lazio.

“Saat ini, saya harus fokus pada performa keseluruhan dari tim ini. Kami kemasukan dua gol yang seharusnya bisa dihindari, tapi saya pikir kami berada di jalur yang tepat untuk bisa siap menghadapi Lazio di 31 Agustus. Kami mempertahankan permainan kami dengan baik selama 90 menit dan bermain seperti tim besar. Masih ada 15 hari lagi tersisa dan kami harus bersiap untuk Lazio,” kata mantan striker Juventus tersebut.

Dia melanjutkan, “Kami harus menerima kekalahan ini, tapi ini menjadi tim yang berbeda dibanding tiga pekan lalu. Kami harus tetap tenang menganalisa hal-hal benar yang sudah kami lalukan, dan juga mengembangkan apa yang belum kami lakukan dengan tepat.” =SKY SPORTS/CAROL AJI

KORAN MADURA 16 BACA JUGA

SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III

g Wenger Optimistis Mampu

Atasi Besiktas | Halaman 15

g Penampilan Milan Belum

Meyakinkan | Halaman 15

lahraga KORAN MADURA

16

SELASA 19 AGUSTUS 2014 No. 0422 | TAHUN III

Derby Madrid

Kembali Membara A

Gareth Bale (kiri) akan berhadapan dengan Arda Turan pada laga Piala Super Spanyol dini hari nanti.

SIARAN LANGSUNG

SUPERCOPA DE ESPANA

Rabu, 20 Agustus 2014 real madrid vs atletico madrid 04.00 WIB di RCTI

jang Piala Super Spanyol yang akan berlangsung Rabu (20/8) dini hari nanti WIB bisa dianggap sebagai partai ulangan final Liga Champions Mei lalu. Dua tim yang akan bertarung adalah seteru sekota Real Madrid kontra Atletico Madrid. Pada leg pertama, Real Madrid akan menjamu sang lawan di Stadion Santiago Bernabeu.

Musim lalu, dari total lima kali pertemuan di semua kompetisi, Real Madrid mendominasi dengan torehan tiga kali kemenangan dan satu kali kalah. Real menghentikan laju rival sekotanya itu pada babak semifinal Copa del Rey (agregat 5-0) sebelum menghabisi Barcelona di partai puncak. Puncaknya, ketika kedua tim bentrok di partai final Liga Champions, Los Blancos tampil sebagai pemenang dengan skor 4-1. Namun, Atletico berhasil merengkuh trofi La Liga dengan keunggulan empat poin dari Real Madrid.

Kepercayaan diri El Real juga semakin membubung usai memenangi Piala Super Eropa dengan mengandaskan perlawanan Sevilla, pekan lalu.

Namun, gelandang Atletico Madrid Mario Suarez menyatakan timnya tidak silau dengan performa gemilang calon lawannya.

“Kami selalu mengganggap setiap pertandingan seperti final. Semua laga penting untuk dimenangkan. Kami bermain apik dan strategi tim berjalan lancar pada pertandingan melawan Sampdoria,” ujar Suarez.

“Kami akan bertarung melawan Real sebagaimana biasanya. Kami akan masuk ke lapangan dengan tujuan untuk meraih kemenangan, semua orang tahu ini,” imbuhnya.

Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti pun tak mau main-main. Dia mengisyaratkan akan memainkan semua pemain bintangnya, termasuk Cristiano Ronaldo, Gareth Bale dan Pepe yang beberapa hari terakhir dikabarkan mengalami persoalan kebugaran.

“Ronaldo sudah siap di Piala Super Spanyol, tanpa isu apapun,” tegas pelatih asal Italia itu.

Kedua tim pastinya akan berambisi besar meraih kemenangan. Raihan positif pada ajang ini akan memberikan suntikan moral ideal untuk menapaki musim baru di La Liga.=DAR

SELASA

19 AGUSTUS 2014 No. 0422 | TAHUN III

WARGA TOLAK PROYEK PNPM NYASAR SAMPANG

PUNGUTAN KARCIS DISPENDUKCAPIL MERESAHKAN BANGKALAN

K

M

KORAN MADURA INAYATUL MAULA SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III KESEMPURNAAN HANYA MILIK YANG MAHA KUASA NETER KOLENANG

A

P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Imam Hasyim Ketua DPRD

MOH. HANIF Wakil Ketua

Faisal Mukhlis Wakil Ketua

HUNAIN SANTOSO Wakil Ketua

Dewan Tinggalkan Pekerjaan Rumah

Delapan Raperda Belum Tuntas Dibahas SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep periode 20092014 akan meninggalkan pekerjaan rumah untuk wakil rakyat yang baru. Delapan rancangan peraturan daerah (raperda) belum tuntas dibahas hingga Senin (18/8). Sementara masa kerjanya tinggal dua hari lagi.

Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Sumenep Imam Mawardi menjelaskan, belum selesainya pembahasan delapan raperda itu, karena terbentur agenda lain di interal DPRD selama lima tahun. ”Sebenarnya, jadwal penyelesaian 27 raperda itu sudah kami lakukan sejak awal tahun menjabat (tahun 2009). Hanya saja, jadwal itu seringkali terbentur dengan agenda lain di internal DPRD. Sehingga 27 raperda tersebut tidak bisa terselesaikan semua,” katanya.

Kendati demikian, anggota Komisi C DPRD Sumenep itu tetap optimis delapan raperda yang masih tersisa bisa tuntas. ”Kami yakin jika Bamus (Badan Musyawarah) masih memberikan waktu pada kami (Balegda) yang cukup, delapan raperda itu pasti kami selesaikan. Kalau tidak secara keseluruhan, minimlnya raperda yang ber-

sifat krusial saja,” ujarnya.

Dari delapan raperda itu, lanjut Mawardi, ada dua rapeda yang bersifat mendesak untuk diselesikan. Yakni, raperda tentang pembangunan gedung dan raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPRD). ”Dua raperda memang menjadi yang sangat krusial untuk diselesaikan.

Sedangkan enam di antaranya tidak terlalu penting untuk diselesaikan. Karena enam raperda sifatnya hanya pendukung saja,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, dia berharap, ke depannya agar kegitan internal dewan yang tidak krusial agar diperkecil, seperti kegiatan konsultasi dan kunjungan kerja (kungker).

Sebab, kegiatan seperti itu menjadi hambatan untuk menyelesaikan agenda wajib DPRD seperti penyelesaian raperda. ”Kami sangat tidak setuju jika agenda kunker tidak ada hubungannya dengan penyelesaian raperda. Kalau itu terjadi, kami kira kegiatan itu tidak usah dijadwalkan saja. Karena kegiatan itu menghambat kenerja wajib anggota DPRD,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 19 AGUSTUS 2014 No. 0422 | TAHUN III

Raperda Pilkades Tinggal Disahkan Komisi A: Minimal Dua dan Maksimal Lima Calon SUMENEP – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahap II sudah tuntas dibahas oleh Komisi A DPRD Sumenep. Menurut rencana, raperda tersebut akan disahkan pada hari ini (19/8).

Demikian disampaikan anggota Komisi Hukum dan Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Badrul Aini. “Sudah selesai. Selasa besok akan diparipurnakan,” katanya, Senin (18/8).

Namun demikian, teknis pelaksanaan pilkades masih belum semuanya diatur. Raperda yang akan disahkan itu hanya mengatur secara umum pelaksanaan pilkades. “Usai paripurna, masih ada mekanisme lain (yang) perlu diatur, dan kita akan start (mulai) kembali jika perda itu sudah meluncur,” jelasnya.

Soal isi perda, kata politis PBB tersebut, secara operasional akan menjadi dasar hukum pelaksanaan pilkades, termasuk dalam perda itu ada kebijakan khusus terkait dengan mekanisme calon kepala desa yang hendak mendaftar.

Badrul menjelaskan, pembahasan perda itu beberapa waktu lalu sempat molor, sebab pihaknya masih melakukan konsultasi ke pusat soal adanya kebijakan khusus diteknis. “Nah, ternyata dari hasil konsultasi itu, perda boleh mengatur secara global saja, hal

PENJUALAN BUKU JOKOWI Pengunjung membaca buku tentang Jokowi di salah satu toko buku di Tangerang, Banten, Selasa (18/8). Pasca terpilihnya pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi Presiden terpilih berdampak kepada meningkatnya penjualan buku yang mengisahkan tentang biografi Joko Widodo sebesar 70 persen.

teknis bisa diatur kemudian, bisa dengan mekanisme perbup (peraturan bupati). Tetapi jika perbup keluar dari permen, maka kita bisa ubah dan sesuaikan,” urainya.

Isi perda juga mengatur tentang mekanisme pencalonan.

Perda tidak menginginkan calon lebih dari 5 orang. “Jadi, walaupun nanti membengkak sebab biaya ditanggung oleh APBD, tetapi perda membuat aturan sekurang-kurangnya dua calon dan maksimal lima orang calon,” tambahnya.

Jika terpaksa masih lebih dari lima, maka akan menggunakan surat dukungan atau KTP. “Nah, untuk menghindari beberapa kemungkinan, surat dukungan itu kami estimasi memakai sistem perengkingan terhadap calon yang lebih dari lima orang. Sehingga jika tujuh maka harus ada perengkingan, yaitu dari satu hingga lima.

Siapa yang paling banyak dukungan, maka ia akan lolos menjadi cakades,” jelas Badrul.

Untuk menjaga kompetisi yang solid dan objektif, maka dukungan akan berbentuk form, jelas harus bersumber dari DPT.

“Selanjutnya, juga harus ada tanda tangan atau cap jempol dari DPT bersangkutan. Jika dukungan ganda, maka akan dianggap tidak sah,” terangnya.

Sebagai antisipasi kalau calon hanya satu orang, maka ada penundaan dulu. “Jika ketika penundaan tetap saja hanya satu orang, maka pilkades ditunda kurang lima hingga enam tahun,” tegas Badrul.

Sementara itu, Kabag Pemdes Sumenep Moh Ramli, mengaku pelaksanaan pilkades serentak sudah mempunyai payung hukum yang jelas yakni peraturan bupati (perbub) dan peraturan pemerintah (PP). ”Jika adanya perda masih belum bisa memberikan solusi, maka pilkades akan tetap dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang, sebab sudah ada perbup dan PP,” jelas Moh Ramli.

Menurut Moh. Ramli, pilkades serentak tidak akan ada perubahan selama regulasi masih aman dan tetap konsisten terhadap jadwal yang sudah ditentukan walaupun raperda belum menjadi perda.

“Selama masih belum sampai pada pelaksanaan pilkades, kami belum mempunyai rencana lain, tetapi kami tetap akan melaksakan dengan dasar regulasi yang ada," imbuhnya. =SYAMSUNI/MK

Petani sedang panen garam. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumenep menyarankan petani membuat posko garam, sehingga bisa ditangguhkan saat harga sedang anjlok.

BUDIDAYA GARAM

Dewan Sarankan Bentuk Posko Garam SUMENEP – Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi menyarankan petani membuat posko garam. Tempat itu untuk menampung hasil garam, sehingga saat harga garam sedang anjlok ditangguhkan dulu penjualannya. ”Kami kira, adanya posko itu akan mempermudah akses informasi penyerapan garam.

Sebab, akan diketahui daerah mana saja yang sudah menjual garam atau belum,” terangnya, Senin (18/8).

Anggota DPRD dua periode itu meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Sumenep sebagai penanggung jawab, agar turun tangan mencari solusi dan memastikan penyebab anjloknya harga. ”Makanya satker terkait harus mengambil sikap tegas. Sehingga petani tidak selalu menjadi korban,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Disperindag Sumenep Saiful Bahri mengaku tidak bisa mempengaruhi harga garam. Pasalnya,

harga garam bergantung pada kualitas garam itu sendiri.

Sedangkan sortir kualitas garam merupakan kewenangan produsen yang membeli garam. ”Kami tidak bisa ikut campur soal menentukan kualitas garam tersebut," paparnya, kemarin.

Yang bisa dilakukan Disperindag adalah memperbaiki kualitas garam dengan memberikan bantuan. "Semoga upaya kami untuk meningkatkan kualitas garam terjadi, sehingga harga garam sesuai peraturan yang ada dan sesuai harapan petani,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/5/2011 tertanggal 5 Mei 2011, untuk garam KW1 (kualitas 1) harga per kilogram Rp 750. Sedangkan untuk KW2, Rp 550/kg. Namun kenyataan di lapangan, garam milik petani hanya dihargai kurang dari Rp 300/kg, baik garam jenis KW1 maupun jenis KW2. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III

C

Rp 227 Juta untuk Paskibraka?

Dewan Pendidikan: Disdik Telah Membuat Blunder SUMENEP – Anggaran untuk pembinaan Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) pada peringatan Hari Uang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-69, Minggu (17/8) kabarnya mencapai Rp 227.281.000.

Informasinya, anggaran ratusan juta itu oleh Dinas Pendidikan Sumenep diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat untuk 74 peserta Paskibraka.

Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep menilai anggaran itu terlalu besar.

Anggota DPKS Muhammad Suhaidi mengatakan, jika berkaca pada tahun lalu, honor peserta Paskibraka hanya Rp 500 ribu. “Jika dikalikan, maka hanya berkisar Rp 37.000.000.

Bahkan jika pada tahun ini dibayar Rp 1.000.000, maka hanya Rp 74 juta. Lantas, ke mana sisa

anggaran itu?,” tanyanya, Senin (18/8).

Disdik dinilai terlalu berani menganggarkan ratusan juta untuk seremonial, sementara untuk beberapa fasilitas pendidikan yang butuh segera dibantu sangat minim. “Anggaran selangit tersebut terlalu besar hanya untuk pembinaan Paskibraka. Bagi saya, Disdik telah membuat blunder, sebab anggara itu terlalu gendut,” ujarnya.

Dosen STKIP PGRI Sumenep itu menilai, masih ada pos pendidikan lain yang lebih membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut dinilai tidak wajar. “Paskibraka yang kegiatannya tidak lebih dari

dua jam itu kenapa sampai dianggarkan lebih dari Rp 200 juta. Untuk apa itu?" tanyanya.

Dinas Pendidikan diminta transparan dalam penggunaan anggaran itu. Secara logika, anggaran untuk pelaksanaan pembinaan Paskibraka tidak mungkin mencapai jumlah nominal ratusan juta.

"Memang peserta Paskibraka butuh seragam baik ketika latihan dan ketika upacara. Tapi kenapa sampai ratusan juta. Pesertanya kan hanya 74 orang," imbuhnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep A. Shadik saat dikonfirmasi besaran anggaran tersebut enggan berkomentar terlalu banyak. Bahkan terkesan

tertutup ketika disinggung soal nominal anggaran.

“Untuk angaran kami lupa, tetapi sudah ada, dan itu memang sudah saya anggaran setiap tahun,” katanya, kemarin, tanpa menyebutkan secara detail besaran anggaran kepada Koran Madura.

Kembali ditanyakan, Shadik tetap enggan menyebutkan. Ia malah melempar kepada kepala seksinya. Padahal, soal pengajuan anggaran itu ada di bawah wewenang kepala Dinas Pendidikan. “Silakan datangi kasi saya,” ucapnya singkat kemudian berjalan dan pulang. =SYAMSUNI/MK

ADAT MADURA

Instansi Pemerintah Harus Berkarakter Madura SUMENEP – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (PU Cikatarung) Kabupaten Sumenep Bambang Iriyanto mengatakan, dalam Perda Bangunan Gedung yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengharuskan kantor instansi pemerintah berkarakter Madura.

"Sekarang hanya tinggal proses sosialisasi. Kemudian ketika perda (peraturan daerah) itu sudah melalui proses persetujuan Gubernur, maka sudah sepantasnya harus dijalankan," katanya, Senin (18/8).

Pihaknya mengaku, setelah mendapat persetujuan Gubernur Jawa Timur, maka otomatis terbaca dan terlaksana. "Dan nuansa kembali kepada nilai-nilai tradisional, gedung-gedung yang ada bisa berpedoman pada perda yang sudah ditetapkan, dan itu sudah didukung oleh perda yang lain, seperti Rencana Tata Ruang bagian dari RTRW," imbuhnya.

Mantan Kepala Disbudparpora tersebut menjelaskan, beberapa perda itu akan menjadi pijakan dan pedoman dalam realisasi di lapangan. Sementara soal konsep bangunannya, pihaknya mengaku sudah mulai proses pematangan

konsep. Karena setelah konsep selesai, maka pasti ada aturan lain di bawahnya.

"Tahun ini akan terealisasi, ada imbauan dan aturan main selanjutnya. Coraknya berdasarkan budaya tradisional, ada ketentuanketentuan khusus nantinya. Tapi secara detail ada di perda itu. Saya kurang hafal," selorohnya.

Selain itu, terkait rencana pemindahan rumah dinas Bupati Sumenep, karena bangunannya dinilai sebagai cagar budaya yang harus dilestarikan, pihaknya mengaku, sebetulnya itu berada dalam proses di Disbudparpora.

"Karena disitu ada dalam pedoman undang-undang cagar budaya. Pada aplikasinya berdasarkan perda. Setelah itu ada nuansa kerjasama dengan kami untuk menentukan dimana letak bangunan yang masuk cagar budaya itu," paparnya.

Namun, dalam hemat Bambang, undang-undang cagar budaya mengacu pada bangunan yang dibangun pada tahun 1970 ke bawah. Sementara, beberapa bagian depan dari rumdis bupati, dibangun pada sekitar tahun 1975.

Sehingga bisa tidak termasuk bangunan cagar budaya.

"Ada pedoman khusus, bangunan itu nantinya akan dilestarikan sesuai nilai-nilai budaya yang ada.

Dan berdasarkan undang-undang cagar budaya," urainya. =SYAMSUNI/MK

MERCUSUAR PELABUHAN BEBAS SABANG. Pekerja memperbaiki lampu mercusuar di pelabuhan Balohan, Sabang, Aceh, Senin (18/8). Pemerintah Provinsi Aceh dan Sabang terus berupaya memperbaiki berbagai sarana untuk mewujudkan Kota Sabang menjadi salah satu pelabuhan bebas di Indonesia.

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III

BANDARA TRUNOJOYO SUMENEP

PEMBELIAH TEMBAKAU

Dishub Jatim Tunggu Operator SURABAYA - Dinas Perhubungan Jawa Timur masih menunggu operator pesawat yang akan digunakan terkait dengan pengoperasian Bandara Trunojoyo, Sumenep.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Wakhid Wahyudi saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin, mengatakan rencana penerbangan perdana memang akan dilakukan pada hari Senin ini, tetapi dibatalkan karena ada masalah pengoperasian.

"Kami mendapatkan laporan dari operator bahwa pesawat yang rencananya akan digunakan untuk rute tersebut masih turun mesin sehingga masih belum bisa digunakan untuk melintasi rute penerbangan di lokasi tersebut," katanya.

Ia mengemukakan, rencananya di lokasi tersebut akan digunakan pesawat dengan kapasitas penumpang sebanyak 45 orang.

"Tetapi, karena panjang landasan pacu yang hanya 1.050

meter maka pesawat kemungkinan akan mampu membawa penumpang sebanyak 30 orang saja," katanya.

Saat ini segala persiapan sudah dilakukan sampai dengan seratus persen, tetapi karena pesawat yang digunakan belum ada, terpaksa semua acara ditunda,"

Wakhid Wahyudi

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Menurutnya, untuk bisa didarati jenis pesawat berpenumpang sampai dengan 45 orang, dibutuhkan landasan pacu hingga 1.200 meter.

"Saat ini segala persiapan

sudah dilakukan sampai dengan seratus persen, tetapi karena pesawat yang digunakan belum ada, terpaksa semua acara ditunda," katanya.

Ia mengatakan, dirinya mendapatkan informasi dari pihak operator penerbangan dalam hal ini Trigana Air, bahwa perbaikan pesawat tersebut selesai dilakukan sampai dengan akhir bulan ini.

"Tetapi, estimasi waktu tersebut masih belum pasti dan kemungkinan akan berubah sampai dengan waktu yang belum ditentukan," katanya.

Ia menyebutkan, pesawat tersebut rencananya akan menempuh rute Surabaya-Pamekasan-Banjarmasin dengan jumlah penerbangan sekali dalam sehari.

"Kami juga memiliki masukan supaya rute pesawat jarak pendek bisa berkeliling di Jawa Timur seperti Surabaya-Jember, Surabaya-Banyuwangi dan juga Surabaya-Pamekasan," katanya. =INDRA SETIAWAN/ANT

Dishutbun Belum Lapor ke Dewan Harga Tembakau* Kecamatan Batuputih

Rp 30.000 sampai Rp 37.000

Kecamatan Pasongsongan

Rp 25.000 hingga Rp 30.000

Kecamatan Ganding

Rp 20.000 sampai Rp 35.000

SUMENEP – Komisi B DPRD Sumenep masih belum menerima laporan apa pun tentang pembelian tembakau dari Dishutbun, baik soal harga maupun kuota pembelian yang akan dilakukan pihak gudang pada tahun ini.

TOMAT KEKURANGAN AIR. Sumarni memanen tomat yang kualitas produksinya menurun di Desa Karangasem, Malang, Jawa Timur, Senin (18/8). Akibat kurangnya air irigasi, kualitas dan kuantitas produksi tomat di kawasan tersebut menurun.

"Walaupun sudah masuk panen raya, masih belum ada laporan yang masuk pada kami, baik tentang harga, kuota, maupun jadwal buka dan tutupnya gudang," kata Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi kepada wartawan, Senin (18/8).

Seharusnya, sambung politisi PDI-P, Dishutbun selaku satker yang menanganinya, segera mengkoordinasikan hal itu semua ke Komisi B selaku patnernya. ”Memang kami sadari itu tidak wajib dilakukan, namun kami sebagai bagian dari kontrol wajib tahu persoalan itu,” terangnya.

Akibat belum adanya laporan itu, kata Bambang, membuat pihak legislatif kelimpungan.

Sebab tidak bisa menyusun strategi apa pun untuk menstabilkan harga tembakau di kalangan petani. Sehingga, harga tembakau dengan mudah dipermainkan oleh pihak pengusaha. ”Kami tidak ingin harga tembakau selalu dipermainkan oleh para pengusaha. Karena itu dapat merugikan bagi petani,”

ungkapnya.

Informasinya, di kabupaten ujung timur Pulau Madura hanya ada dua gudang yang akan membeli tembakau, yakni Gudang Garam dan Wismilak. Namun, yang sudah melakukan pembelian hanya satu gudang, yakni Cabang Gudang Garam yang berada di Kecamatan Guluk-Guluk.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bidang Pekebunan Dishutbun Sumenep Nasah Bandi. ”Benar, saat ini hanya satu gudang yang sudah melakukan pembelian,” saat dihubungi melalui saluran telepon, kemarin.

Sedangkan harga tembakau dikalangan petani berfariasi sesuai kualitas dan letak geografis tembakau itu sendiri. Di daerah Kecamatan Batuputih harga tembakau berkisar antara Rp 30.000 sampai Rp 37.000 per kilogram. Di Kecamatan Pasongsongan berkisar Rp 25.000 hingga berkisar Rp 30.000. Di Kecamatan Ganding berkisar Rp 20.000 sampai Rp 35.000.

Sayangnya, Nasah Bandi sampai saat ini masih belum bisa memberikan kejelasan soal kuota dan juga harga yang telah dipatok oleh Gudang Garam itu. Sebab pihaknya mengaku masih belum pegang data yang valid. ”Kalau mau tahu rinciannya ke kantor, dan hubungi kasi kami.

Sebab dia (kasi) yang pegang datanya. Apalagi dia hari ini (kemarin) sudah turun ke lapangan,” tutupnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III

E

PAMERAN FOTO PINGGIR JALAN. Pengunjung mengamati foto karya para Komunitas Fotografer Blitar (KFB) saat pameran foto bertajuk Indahnya Alam indonesia di Jalan A. Yani, Blitar, Jawa Timur, Senin (18/8). Pameran foto di pinggir jalan itu dalam rangka memeriahkan HUT ke-69 RI.

Penambangan Pasir Masih Marak Kepala Satpol PP: Capek Juga Melakukan Razia SUMENEP – Penambangan pasir ilegal di pantai utara Sumenep masih marak, sekalipun penegak perda sering melakukan razia. Aksi penambangan pasir ilegal tidak hanya dilakukan penambang asal Sumenep, melainkan juga penambang dari luar Sumenep.

Pantauan Koran Madura, Senin (18/8) kondisi lokasi penambangan memprihatinkan.

Beberapa lokasi yang kerap dijadikan penambangan kondisinya sudah parah. Jarak kubangan penambangan pasir dengan jalan raya hanya tersisa sekitar lima meter, sehingga ketika kondisi air laut pasang, airnya tumpah dan menggenangi jalan raya. ”Ini tidak boleh dibiarkan, dan harus ada tindakan maupun sanksi tegas dari pemerintah, karena bila tidak, persediaan pasir akan semakin menipis dan air laut akan masuk ke perkampungan, dan ini

sangat berbahaya,” kata Syaiful Barri, tokoh masyarakat Ambunten dan anggota DPRD Sumenep.

Menurutnya, pemerintah setengah hati dalam memberi sanksi kepada penambang ilegal. Selama ini, sanksi yang diberikan pemerintah terhadap penambang hanya gertak sambal belaka. Penambang yang ditangkap oleh petugas saat beroperasi dilepas begitu saja usai menjalani pemeriksaan dan menyelesaikan semua administrasi.

Sehingga, penambang yang tertangkap dan dilepas oleh petugas akan semakin gencar melaku-

kan aksinya bila sudah sampai di rumahnya. Para penambang tidak akan jenuh melakukan penambangan, karena sanksi yang akan diterima bila kena tangkap petugas tidak terlalu menakutkan.

Akibatnya, penambang pasir ilegal semakin berani melakukan penambangan, bahkan penambang pasir melakukan penambangan pada siang hari. Tidak hanya itu, penambang diduga bekerja sama dengan petugas kepolisian, sehingga aksi penambangannya aman dari petugas kepolisian maupun petugas Satpol PP yang melakukan razia. ”Dalam melakukan penambangan, penambang pasir terindikasi bekerja sama dengan petugas, karena pernah saya melihat dengan mata kepala sendiri ada mobil pengangkut pasir yang berhenti terlebih dahulu di depan kantor salah satu mapolsek di pantai utara, sedangkan sopirnya turun untuk menemui salah satu petugas di mapolsek itu,” tandasnya.

Tidak jelas apa yang mereka bicarakan di kantor mapolsek, tapi paling tidak truk pengangkut pasir yang diparkir terang-terangan di depan kantor mapolsek tidak ditangkap oleh petugas.

Sementara kuli yang ditinggal di mobil, turun sejenak untuk sekadar menghilangkan penat atau membeli kopi di warung. ”Enak sekali mereka, si sopir masuk kekantor polsek sedangkan pekerjanya minum kopi di warung, dan mereka tidak merasa takut akan ditangkap oleh petugas, dan setelah ditanya pada pekerjanya, ternyata si sopir sedang menyetor uang upeti pada petugas, karena saat itu hari bebas bagi penambang untuk melakukan aksinya,” bebernya.

Barri berharap, Pemerintah Kabupaten Sumenep bisa memberikan sanksi tegas terhadap pelaku penambang pasir, sehingga para penambang menjadi jera dan tidak melakukan aksinya kembali.

Sementara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Sumenep, yang sebelumnya gencar melakukan razia, saat ini semangatnya mulai memudar. Hal itu dikarenakan dari beberapa kali operasi dan menangkap penambang pasir, tidak membuatnya jera bahkan mereka semakin terang-terangan melakukan aksinya.

Bahkan, petugas Satpol PP bentrok dengan penambangan saat akan melakukan penangkapan di Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Sumenep, beberapa waktu lalu. Penambang menghancur mobilnya sendiri karena tidak mau mobilnya yang dijadikan alat pengangkut pasir dibawa petugas. ”Capek juga melakukan razia penambang pasir, setelah kami tangkap bukannya jera malah semakin terangan melakukan aksinya, berarti pekerjaan kami kan tidak berguna,”pungkas Abd. Madjid, Kasatpol PP Sumenep. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

F KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 19 AGUSTUS 2014 NO. 0422 | TAHUN III

SELASA 19 AGUSTUS 2014|NO. 0422|TAHUN III

MADURA

F

DRPD Kurang Inisiatif Raperda Didominasi atas Usulan Eksekutif PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, periode 2009-2014 kurang inisiatif. Meskipun banyak menghasilkan Peraturan Daerah (Perda), bahkan lebih banyak daripada periode sebelumnya, namun dari perda-perda yang dihasilkannya itu ternyata didominasi oleh usulan pemerintah kabupaten (eksekutif), bukan hasil inisiatif DPRD setempat.

Terbukti, data di kesekretariatan DPRD Pamekasan menunjukkan dari 74 perda yang telah disahkan oleh DPRD periode 2009-2014, 47 perda merupakan usulan dari eksekutif, sedangkan perda hasil inisiatif DPRD yang disahkan hanya 27 perda.

74 perda yang dihasilkan selama 5 tahun dengan rincian 1 perda di tahun 2009, 9 perda di tahun 2010, 5 perda di tahun 2011, 18 perda di tahun 2012, dan 23 perda di tahun 2013. Di tahun 2014 ini, DPRD Pamekasan periode 2009-2014 menghasilkan 18 perda yang disahkan beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan DPRD periode 2019-2014 merupakan penghasil perda yang baik, karena lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan tugas DPRD setempat dalam legislasi hampir menyamai perolehan DPRD Provinsi Jawa Timur, yang selama 5 tahun menghasilkan sebanyak 75 perda. Sayang, Halili tidak bisa menyebutnya jumlah perda hasil periode sebelumnya.

“Periode sekarang ini sudah menetapkan 74 perda dan ini pencapaian yang bagus, karena periode-periode sebelumnya tidak sampai sebenyak itu. Dan

sisa raperda (Rancangan Peraturan Daerah) pembahasannya akan

No

Tahun

Jml Hasil Perda

1

2009

1

2

2010

9

3

2011

5

4

2012

18

5

2013

23

6

2014

18

Total

74

Sisa

11

dilanjutkan keanggotaan yang baru nanti,” kata Halili, Senin (18/8) kemarin.

REKRUTMEN CPNS

Pengumuman CPNS Belum Terbit PAMEKASAN - Pengumuman formasi CPNS untuk Pamekasan hingga kemarin masih belum terbit. Padahal sesuai informasi di website Menpan-RB RI, pengumuman formasi CPNS akan diumumkan mulai kemarin (18/8).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pamekasann Lukman Heidi Mahdiya mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk dari Kemenpan-RB untuk mengumumkan formasi CPNS yang dibutuhkan, berikut syarat-syarat pendaftarannya. Namun hingga kemarin, petunjuk tersebut belum datang juga dari kementerian tersebut.

Setelah dicek di website KemenpanRB, www.menpan.go.id, pengumuman itu juga belum muncul. Menurut Lukman, pengumuman sudah ada atau sudah terbit, pasti ada di website tersebut.

Termasuk pengumuman dan persyaratan mendaftar CPNS untuk Pamekasan, juga akan ada di website Kemenpan-RB itu.

Selain itu, BKD Pamekasan juga akan menerbitkan pengumuman tertulis di papan pengumuman Kantor BKD, Jalan Bonorogo. Juga menerbitkan pengumuman di media lokal Pamekasan.

“Sampai sekarang kami masih menunggu petunjuk dari Kemenpan-RB,” ungkap Lukman kemarin (18/8).

Menjelang digelarnya tes CPNS ini, Pemkab Pamekasan mengimbau para pe-

lamar untuk mengikuti sepenuhnya sistem rekrutmen 2014 dan tidak mempercayai para calo yang mengiming-imingi kelulusan. Sekkab Alwi Beiq mengatakan seluruh pendaftar CPNS harus berhatihati dalam mengikuti setiap tahapan tes dan mengikuti seluruh mekanisme yang telah ada.

Sistem rekrutmen CPNS kali ini telah menggunakan sistem komputerisasi untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecurangan, percaloan, dan lain sebagainya.

Sistem komputerisasi pada rekrutmen sangatlah berat. Sehingga tidak mudah untuk lulus tanpa upaya yang keras. Karena itu tidak mungkin ada orang yang bisa menjamin kelulusan dengan mudah.

Proses penilaian tes langsung dilakukan oleh komputer, jadi tidak bakal terjadi tawar menawar. Jawaban yang benar langsung mendapat nilai, yang salah tidak mendapat nilai, oleh komputer.

Setelah itu langsung diakumulasikan jumlah benar dan salahnya. Kemudian dirangking atas semua peserta tes.

“Peserta yang banyak benarnya ada diperingkat atas, yang banyak salahnya di peringkat bawah. Lantas yang dinyatakan lulus, tinggal diambil peringkat teratas, dari jumlah formasi yang dibutuhkan,” katanya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Menurut Halili, 29 raperda dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2014 ini, yang tidak bisa dituntaskan sebanyak 11 raperda. Pembahasannya akan dilanjutkan setelah pelatikan anggota DPRD periode 2014-2019.

Kelanjuntan pembahasan raperda, lanjut Halili, baru akan dimulai kembali setelah semua alat kelengkapan DPRD setempat dibentuk. Pihaknya memperkirakan waktu yang dibutuhkan dalam pembentukan alat kelengkapan DPRD sekitar 2 bulan.

“Setelah pelantikan, sisa raperada itu tidak bisa langsung diakukan pembahasan, karena masih menunggu organisasi DPRD dan tebentuknya semua alat kelengkapan. Minim dua bulan setelah pelantikan baru dapat dilanjukan pembahasan,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris DPRD Pamekasan, Bambang Proyogi, melalui Kabag Persidangan, Fathor Rahman mengatakan dari 11 raperda yang belum disahkan itu

ada dua raperda yang sudah dibahas, namun belum disahkan.

Bahkan tugas DPRD setempat dalam legislasi hampir menyamai perolehan DPRD Provinsi Jawa Timur, yang selama 5 tahun menghasilkan sebanyak 75 perda.

Sayang, Halili tidak bisa menyebutnya jumlah perda hasil periode sebelumnya.

“Jadi, 9 raperda dalam prolegda tahun ini yang akan dibahas anggota yang baru nanti, karena 2 raperda lagi menunggu hasil evaluasi Gubernur (Soekarwo). Karena waktu yang sudah mendekati pergantian, sehingga tidak bisa ditetapkan oleh dewan yang lama,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAMEKASAN BESERTA JAJARANNYA

Mengucapkan DIRGAHAYU KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-69 Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945.

Kita Dukung Suksesi Kepemimpinan Nasional Hasil Pemilu 2014 Demi Kelanjutan Pembangunan Menuju Indonesia yang Makin Maju dan Sejahtera

Drs. Muhammad Yusuf Suhartono, M.si Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan

Kabid. TK Dan SD Kabid. Pendidikan Menengah

Kabid. Pengawasan & Pendidikan Luar Sekolah Kabid. Ketenagaaan

: Drs. Prama Jaya : Drs. Moh. Tarsun : Drs. Suyud, M.Si : Drs. Suryanto

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 19 AGUSTUS 2014|NO. 0422|TAHUN III

G

BB. KPU Pamekasan saat menjalankan instruksi MK, untuk membongkar kotak suara pekan lalu.

KPU Baru Mulai Diuji Tim Jokowi-JK dan Tim Prabowo-Hatta Sama Tak Puas PAMEKASAN – KPU Pamekasan yang baru benar-benar teruji. Diterpa gugatan dari berbagai pihak. Tim dari dua kontestan capres, baik dari kubu Prabowo-Hatta ataupun Jokowi-JK sama-sama menggugat KPU Pamekasan, yang baru beberapa bulan menjabat itu.

Pertama, KPU Pamekasan mendapatkan gugatan dari Tim Pemenangan Jokowi-JK Pamekasan. Gugatan itu terjadi sebelum rekapitulasi Pilpres tingkat kabupaten. Tepatnya pasca rekapitulasi tingkat kecamatan.

Tim Jokowi-JK menggugat KPU, dengan cara melapor ke Panwaslu Pamekasan, terkait temuan kejanggalan rekapitulasi tingkat TPS yang terjadi di 18 TPS di Kecamatan Proppo. Kejanggalan itu terkait pendataan hasil rekap TPS-TPS tersebut.

Tim Jokowi-JK menemukan manipulasi data-data yang tak masuk akal dan dugaan pemalsuan data, yang dilakukan pihak KPPS di TPS-TPS tersebut. Atas laporan atau gugatan ini, akhirnya setelah ditelusuri Panwaslu, Panwaslu merekomendasikan KPU untuk melakukan

rekapitulasi ulang atas TPS-TPS yang dilaporkan Tim Jokowi-JK. Namun rekomendasi itu hanya untuk 16 TPS saja. Yang 2 TPS, menurut Panwaslu, tidak ada masalah, sehingga tidak perlu dilakukan rekapitulasi ulang.

KPU pun melakukan rekapitulasi ulang atas rekomendasi Panwaslu itu, yang dilakukan sehari sebelum pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten (16/7).

Akan tetapi, setelah rekapitulasi ulang tersebut, tidak ditemukan perubahan data atau suara dari 16 TPS tersebut. Yang ditemukan hanya salah tulis angka dan jumlah, serta salah menempatkan angka-angka pada kolom yang semestinya, yang dilakukan pihak KPPS. Setelah data, angka, dan jumlah itu, dibenarkan dan ditempatkan di tempat semestinya, ke-

mudian dijumlah kembali, tidak ada perubahan perolehan suara.

Perolehan suara pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 tetap di 16 TPS itu, yang semuanya dimenangkan pasangan nomor 1.

Dalam pelaksanaan rekapitulasi ulang ini, dapat diterima oleh kedua belah pihak, yaitu Tim Jokowi-JK Pamekasan maupun Tim Prabowo-Hatta Pamekasan.

Akhirnya rekapitulasi tingkat kabupaten pun dilakukan keesokan harinya. Dalam rekapitulasi tingkat kabupaten itu, pasangan nomor 1 unggul telak atas pasangan nomor 2. KPU mengesahkan jika Pasangan Prabowo-Hatta menang di Pamekasan.

Bersamaan dengan gugatan Tim Prabowo-Hatta nasional ke MK, terkait hasil rekapitulasi KPU tingkat nasional. Tim PrabowoHatta Pamekasan juga turut serta menggugat KPU Pamekasan ke MK. Yang mereka gugat adalah terkait data Daftar Pemilih Khusus. Tambahan (DPKTb) Pamekasan.

Tim Prabowo-Hatta Pamekasan menggugat, karena DPKTb KPU Pamekasan jumlahnya lebih

sedikit dari data yang dimiliki Tim Prabowo-Hatta. Data DPKTb versi Tim Prabowo, tidak sama dengan data yang dimiliki KPU Pamekasan.

Dari perbedaan data itu sendiri, KPU Pamekasan memiliki DPKTb berdasar hasil rekapitulasi yang telah digelar yakni sebanyak 1.699 suara. Sedangkan data versi Timses Prabowo-Hatta sebanyak 2.246 suara. Dasar inilah yang dipakai tim pasangan yang memenangi Pilpres di Pamekasan ini, untuk melayangkan gugatannya ke MK. Hingga kini sidang terkait gugatan ini sedang berproses di MK. Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah menyatakan sidang MK untuk masalah di Pamekasan ini dijadwalkan dilakukan kemarin (18/7). Hanya saja, hingga berita ini ditulis, kemarin sore, pihak KPU belum bisa dihubungi, karena masih menjalani sidang, dan sidang belum selesai. Sebelum sidang dimulai, Hamzah mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan segalanya untuk ditunjukkan ke majelis hakim MK. Yaitu berupa dua kwintal berkas yang dibawa dari Pamekasan, sebagai alat bukti yang akan dibawa

ke muka persidangan. Bukti-bukti itu berupa hasil rekapitulasi DPKTb saat Pilpres 9 Juli lalu.

“Kami akan tunjukkan datadata itu semua kepada majelis hakim MK. Data kami sudah valid dan tepat. Biarkan majelis hakim yang menilai. Data manakah yang benar,” ucap Hamzah sebelum sidang.

Sementara salah satu anggota Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Pamekasan, Esa Arif mengungkapkan terkait gugatan ini pihaknya sudah menyerahkan semuanya ke Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Jatim. Tim dari Pamekasan sudah menguasakan sepenuhnya ke Tim Jatim, dalam menjalani sidang di MK. Pihaknya juga telah menyuplai data ke Tim Jatim, terkait data DPKTb Pamekasan versi tim ini.

Dia mengungkapkan data DPKTb Pamekasan, hasil penelusuran Tim Prabowo-Hatta Pamekasan, akan ditunjukkan pula ke hadapan majelis hakim MK. “Kami serahkan semuanya kepada majelis hakim MK. Yang jelas data kami juga valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Esa. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 19 AGUSTUS 2014|NO. 0422|TAHUN III

HMI

Deklarasi Penolakan ISIS

HARGA IKAN MELAMBUNG. Pedagang menggelar ikan dagangannya di Pasar Kolpajung, Pamekasan, Jatim. Dalam beberapa hari terakhir harga ikan naik 50 hingga100 persen dari harga normal, akibat minimnya tangkapan nelayan menyusul musim ombak besar dan angin kencang.

Ada yang Tidak Mau Lepas Kepemimpinan di DPRD Anggaran Pelantikan Mencapai Rp 100 Juta, Layakkah?

PAMEKASAN - Adik kandung Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Halili kembali menjadi nakhoda di legislatif Pamekasan. Hal ini setelah dia ditunjuk menjabat Plt Ketua DPRD Pamekasan, pada masa periode yang baru nanti.

Pelantikan DPRD yang baru sendiri, yang juga bersamaan dengan berakhirnya masa kerja periode yang lama, akan dilakukan 21 Agustus mendatang. Halili yang saat ini menjabat Ketua DPRD, akan langsung menjabat Plt Ketua nantinya. Mengingat dia lolos kembali ke parlemen, dan berasal dari partai yang memperoleh kursi terbanyak, yaitu PPP. Sebagaimana disampaikan

salah satu fungsionaris partai berlambang Kakbah itu, penetapan Halili sebagai Plt ini atas keputusan DPC PPP Pamekasan.

Halili dianggap sebagai kader terbaik untuk mengisi jabatan tersebut. Musyawarah penetapan ini telah dilakukan pada Kamis (14/8) pekan lalu, di Pondok Pesantren Asyahidul Kabir, Sumber Batu, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan.

“Benar, PPP telah tetapkan

Halili sebagai Plt ketua Dewan,” kata salah satu fungsionaris PPP tersebut kepada Koran Madura kemarin (18/8).

Dengan demikian, Pamekasan ini akan kembali dipimpin oleh kakak-beradik. Achmad Syafii sebagai Bupati, Halili sebagai Plt Ketua DPRD. Menurut informasi yang dapat dipercaya, alokasi anggaran untuk Pelantikan Anggota DPRD Pamekasan periode 2014-2019, yang akan dilakukan 21 Agustus besok, sebesar Rp 100 juta. Anggaran ini dibilang fantastis untuk sebuah kegiatan pelantikan. Namun, dengan banyaknya undangan yang bakal hadir dalam acara tersebut menjadi lumrah. Mulai

dari jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan lain sebagainya.

Menurut Kepala Bagian Persidangan DPRD Pamekasan Fathorrahman, total undangan yang hadir sebanyak 400 orang.

Dari kalangan Forpimda, SKPD, partai politik (Parpol), dan anggota dewan yang baru berikut istri. Pelantikan tersebut akan digelar di Pendopo Agung Ronggosukowati. Sebab jika ditempatkan di Kantor DPRD tidak muat untuk menampung undangan sebanyak itu. “Semoga pelantikan besok berjalan lancar,” tukas Fathorrahman. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PAMEKASAN - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan memanfaatkan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-69 dengan menggelar deklarasi penolakan Islamic State of Iraq And Syiria (ISIS), Senin (18/8) kemarin.

Kegiatan yang digelar di Arek Lancor Pamekasan dihadiri oleh kader HMI komisariat se Pamekasan, Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi), dan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) setempat, yang sengaja diundang untuk ikut mendeklarasikan penolakan paham ISIS masuk di Pamekasan.

Forpimda setempat diberikan kesempatan melakukan orasi mengenai maraknya paham ISIS yang sudah mulai masuk di Indonesia. Para pimpinan itu diantaranya Bupati Pamekasan, Ach Syafii, Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman dan Komandan Kodim 0826 Letkol Arm Mawardi.

Ketua Umum (Ketum) HMI Cabang Pamekasan, Khafifi mengatakan ISIS merupakan gerakan yang tidak bisa dibenarkan dalam konteks kebangsaan maupun keagamaan. Bahkan, dia meyakini jika gerakan ISIS dapat mengancam keutuhan Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, HMI mengambil bagian untuk berperan aktif melawan berbagai upaya yang dapat mengancam keutuhan NKRI. “Kami mengajak forpimda dan ormas islam dalam deklarasi ini, karena HMI secara sadar meyakini jika gerakan ISIS harus dibendung oleh sejumlah elemen sebelum masuk dan tumbuh di kabupaten ini (Pamekasan),” katanya.

Sementara itu, Bupati Pamekasan Achmad Syafii sangat mengapresiasi kegiatan deklarasi tersebut. Menurutnya, ISIS lahir atas dasar kepentingan besar untuk memecah belah persatuan umat islam. Sehingga pihaknya berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu gerakan ISIS tersebut. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 19 AGUSTUS 2014|NO. 0422|TAHUN III

Perceraian karena HP Mendominasi

I

KENAKALAN REMAJA

Pelajar yang Bolos Digaruk Pol PP

Januari-Agustus Tercatat Ada 900 Perkara di PA PAMEKASAN - Tingginya angka perceraian di Kabupaten Pamekasan didominasi akibat perselingkuhan. Paling banyak perselingkuhan melalui Handphone (HP), baik dilakukan oleh suami ataupun istri.

Data yang diperoleh dari Pengadian Agama (PA) Pamekasan, jumlah perkara yang masuk mulai sejak bulan Januari hingga minggu ketiga bulan Agustus mencapai 900 perkara. Terdiri dari cerai talak, cerai gugat, gugatan harta bersama, dan gugatan waris.

Selama tahun 2014 berjalan, gugatan harta hanya 7 kasus dan gugatan waris hanya 2 kasus.

Sementara sisanya merupakan perkara perceraian baik cerai gugat ataupun talak.

Rofi’ah, Wakil Panitra PA Pamekasan, mengakui angka perceraian disebabkan perselingkuhan. Sekalipun ada perceraian disebabkan ekonomi ataupun suami tidak bisa menafkahi secara batin, karena sakit, jumlahn-

ya sangat sedikit.

Menurutnya, hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan PA Pamekasan, perselingkuhan karena Handphone, baik melalui pesan singkat (SMS) dengan kalimat mesra, ataupun menelepon langsung terhadap teman selingkuhnya.

Akibat dari perbuatan tersebut, pasangan suami-istri mengajukan perceraian. Apabila yang mengajukan perceraian pihak suami, maka masuk katagori cerai talak, sebaliknya jika pemohon dari pihak istri, maka masuk katagori cerai gugat.

Rofi’ah menambahkan, apabila jenis permohonan perceraian karena selingkuh, putusannya mayoritas terjadi cerai. Sekalipun

di antara kedua pasangan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur, ataupun kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Pihak PA Pamekasan sudah berusaha untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak.

Minimal dua kali mediasi. Namun biasanya di antara kedua pasangan tersebut, sama-sama ngotot ingin melakukan cerai. Sehingga sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi, maka hakim PA akan memberikan kesimpulan untuk memutuskan sesuai dengan pertimbangan hakim PA. Rofi’ah menegaskan, PA Pamekasan tetap mengedepankan pendekatan secara personal terhadap kedua belah pihak.

Mengaharapkan terjadi islah antara keduanya. Apalagi kedua pasangan sudah memiliki anak.

Sehingga pertimbangan untuk kebaikan keluarga tersebut dikedepankan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

DAFTAR CERAI. Salah satu warga Pamekasan yang sedang mendaftar sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Pamekasan.

INTEROGASI. Pol PP Pamekasan saat meminta keterangan para siswa yang membolos.

PAMEKASAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Pamekasan merazia pelajar yang bolos saat jam efektif Senin (18/8) kemarin. Razia dilakukan di sejumlah tempat, di antaranya objek wisata, warnet, dan game station.

Razia kali ini dilakukan berdasar laporan masyarakat bahwa ada siswa yang bolos di Dam dan Game Station Samiran. Dari laporan itu, Pol PP berpakaian preman melakukan pengintaian di lokasi laporan warga.

Setelah memastikan betul-betul ada siswa membolos, sejumlah personel Pol PP dikomandani Syamsul Ridjal Arifin, Kepala Bidang Penegakan Perda Pol PP, bergerak ke lokasi. Ternyata benar, petugas menemukan setidaknya ada 9 siswa yang bolos di lokasi.

Dari 9 siswa yang diketahui membolos tersebut, 2 di antaranya berhasil lepas dari sergapan aparat penegak perda. Sementara sisanya yakni 7 siswa berhasil terjaring razia dan dibawa ke Kantor Pol PP di Jl Pamong Praja nomor 2 Pamekasan. Data yang dihimpun koran ini, ke-7 siswa tersebut berasal dua SMK Negeri di wilayah itu.

Usai melakukan pendataan dan memastikan sekolah. Petugas Pol PP melakukan pemanggilan terhadap pihak sekolah serta memberikan pembinaan kepada siswa yang tertangkap membolos tersebut.

Syamsul Ridjal mengatakan

sering mendapat laporan dari warga, bahwa lokasi tersebut dijadikan tempat membolosnya siswa saat jam efektif sekolah.

Tetapi, saat dilakukan razia, petugas sering kali kewalahan dan tidak berhasil menangkap siswa yang membolos.

Sehingga, satuanya sering pulang dengan tangan hampa dan diperlukan strategi khusus untuk melakukan pengintaian siswa membolos.

Razia terhadap pelajar membolos tersebut kata Samsul Ridjal rutin dilaksanakan mulai pukul 09.00 hingga pukul 11.00.

Sasaranya tempat wisata, warnet dan game station. Lembaganya, sudah mengingatkan kepada pemilik warnet ataupun play station untuk tidak melayani pelanggan dari siswa, pada jam efektif sekolah.

Sementara itu, Latifah salah satu wakil kepala sekolah SMK Negeri di Pamekasan mengatakan sangat terkejut melihat siswa binaanya terjaring razia Pol PP karena kedapatan membolos pada jam efektif. Padahal pihaknya sudah mewanti-wanti agar anak asuhnya tidak membolos.

Ia memastikan, akan memberikan sanksi kepada siswa yang membolos tersebut, serta akan memanggil orang tuanya, untuk dilakukan pembinaan. ”Untuk sanksinya akan kami bicarakan dengan kepala sekolah,” ungkapnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

SELASA 19 AGUSTUS 2014 No. 0422 | TAHUN III

SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III

MADURA

J

Mahasiswa Datangi Kantor Disdik Ingin Tanya Mekanisme BOS dan PMU SAMPANG- Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (Ikmas) kembali ngelurug kantor Dinas Pendidikan (Disidik) Sampang.

Mereka mengaku ingin menanyakan mekanisme pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Namun, mereka tidak ditemui oleh perwakilan Disdik Sampang.

Sekjen Ikmas Moh. Jalil menyampaikan tujuan audensi ke Disdik tidak lain hanya ingin mempertanyakan kejelasan mekanisme pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Menurutnya mekanisme tersebut ditengarai banyak terjadi kejanggalan. ”Saya punya data dan temuan, dan data ini berdasarkan tahun 2013 lalu yaitu berasal dari siswa lembaga sekolah SMAN 1 Torjun. Disana itu tetap ditarik uang pembangunan sebesar Rp 1.400.000 dan penarikan SPP bagi siswa kelas X, XI, XII yang nominalnya sebesar Rp 110 ribu berturut-turut selama enam bulan. Dan hanya dikembalikan sebesar Rp 70 ribu bagi kelas X dan XI, sedangkan untuk kelas XII tetap diambil. Padahal tahun 2013 lalu sekolah sudah ada dana BOS. Kami hanya mau mempertanyakan itu,”

BERSILA. Lampiasan kekecewaan mahasiswa karena tidak ditemui pejabat dinas pendidikan (Disdik) di halaman kantor disdik Sampang, Senin (18/8).

ucapnya dengan nada kesal, Senin (18/8).

Jalil juga mengatakan pada APBD 2013 untuk pembangunan gedung sekolah, penambahan ruang kelas, biaya perbaikan ruang kelas sekolah mencapai Rp 1,7 miliar. Selain itu, dia juga mempertanyakan mekanisme penyaluran dana BOS pendidikan dasar

sembilan tahun. ”Kenapa guru masih membebani wali murid untuk membeli buku pedoman siswa seperti buku tuntunan sholat lengkap, Atlas. ini kan sama halnya mensiasati atau bisa jadi ada indikasi korupsi,” tegasnya.

Bahkan jalil dengan nada lantang akan melakukan aksi. Sebab

menurutnya pihak disdik tampak seperti menutup-nutupi dan menghindar atas kejanggalan yang ditemukannya, selain itu dirinya juga menemukan program makanan tambahan pada anak pendidikan dasar dengan dana APBD sebesar Rp 937.860.5000 yang diduga tidak tersalurkan ke lembaga-lembaga sekolah yang

ada di Kabupaten Sampang. ”Dengan rasa kekecewaan kami yanng kedua kalinya, kami dengan tegas akan melakukan aksi besar-besaran untuk pejabat dinas pendidikan lantaran pihak disdik terus menghindar dan tidak mau transparansi terkait mekanisme bos dan program PMU,” tegasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

KEPEGAWAIAN

6 CPNS K2 Dipastikan Tak Dapat SK SAMPANG- Enam orang dari 316 peserta yang lolos tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari katagori dua (K-2) dipastikan tidak akan menerima surat keputusan (SK) dari Menteri Aparatur Negara (Menpan) RI. Pasalnya, persyaratan administrasi yang diajukan oleh enam peserta tersebut tidak lengkap.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sampang Slamet Terbang menuturkan, dari peserta K-2 yang dinyatakan lulus menjadi CPNS terdapat

6 peserta yang bakal tidak mendapat SK. Hal itu terjadi karena yang bersangkutan persyaratannya tidak lengkap. ”Dari 316 yang lolos CPNS hanya 310 yang akan mendapat SK, sisanya masih terkendala oleh administrasi,” ujarnya kepada Koran Madura, Senin (18/8).

Dikatakannya, bahwa dari 6 CPNS tersebut terdapat 3 orang yang murni karena persyaratan administrasinya tidak lengkap dan 3 orang lainnya masih dalam proses. Dari 3 CPNS yang masuk

K-2 tidak memenuhi persyaratan yaitu satu berasal dari tenaga pendidik dan duanya dari kantor pemerintahan.

Selain itu, Slamet menegaskan jika 3 CPNS yang persayaratannya tidak lengkap sudah pasti tidak bisa menerima SK, dan 3 CPNS lainnya saat ini statusnya masih proses dan dimungkinkan akan menerima namun tidak akan bersamaan pada pemberian SK yang diagendakan secara serentak. ”Sebagian tidak memenuhi

syarat dan selebihnya masih proses, jadi yang bersangkutan pada saat pembagian SK tidak akan mendapat SK. Ada 3 CPNS dipastikan tidak bisa menerima SK karena syarat seperti rekomendasi maupun tanda tangan dari dinas yang bersangkutan tidak ada dan juga tidak ditemukan adanya keterangan pertanggung jawab baik dari yang bersangkutan maupun tanda tangan kepala SKPDnya,” jelasnya.

Lanjut Slamet, diakuinya jika pembagian SK kepada CPNS di

jadwalkan hari Selasa (19/8) yang bertempat di Pendapa Bupati. ”Besok (Selasa, 19/8) sudah dipastikan 310 CPNS akan mendapat SK, dan untuk yang bermasalah tadi saya masih belum bisa menjelaskan,” terangnya.

Sesuai data dari BKD yang dirangkum Koran Madura, dari 316 peserta yang lolos tes CPNS tersebut rinciannya 242 tenaga guru, serta 10 tenaga kesehatan dan 64 teknik adminitrasi. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III

KASUS PENGANIAYAAN

Tersangka Ajukan Praperadilan Sampang – Tersangka kasus penganiayaan, H Muhyi (43) warga Dusun Jurgen Timur Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, mengajukan praperadilan atas penangkapannya kepada Pengadilan Negeri (PN) Sampang.

Kepolisian Resor Sampang yang dipraperadilkan oleh tersangka. Sebab, penangkapan dan penahanan tersangka pada Rabu (16/7) sekitar pukul 17.00 Wib dinilai tak sesuai prosedur.

Pantauan Koran Madura, proses persidangan praperadilan yang digelar (18/8) sekitar pukul 11.00 Wib dipimpin Ketua Majelis Hakim Syihabuddin dengan agenda permohonan praperadilan di PN Sampang.

Dalam persidangan keduanya sama-sama hadir.

Muhammad Sholeh, kuasa hukum H Muhyi, mengatakan, pihaknya melakukan praperadilan dikarenakan saat penangkapan kliennya tersebut oleh Polres Sampang dinilai tidak sesuai prosedur.

Setelah penggugat (H Muhyi) dilakukan penahanan oleh tergugat, mencantumkan dua pasal yakni Pasal 351 junto Pasal 335 KUHP. “Pasal inikan sudah dibatalkan oleh MK, satu satunya kepolosian hanya di sini memakai pasal itu,” tegasnya.

Dijelaskannya, padahal sesuai kronologis kejadian kasus penganiayaan, status pemohon sebagai korban. Lantaran, saat kejadian pemohon dikeroyok hingga tangannya mengalami luka robek. “Ketika

meronta inilah terkena kaki anak yang dilaporkan,” jelasnya.

Terpisah, Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui Kasat Reskrim AKP Jeni Al-Jauza menuturkan bilamana tersangka melakukan permohonan praperadilan sudah menjadi haknya.

“Sudah menjadi haknya tersangka mengajukan praperadilan, itu kan sudah berdasarkan KUHP,” ucapnya, kemarin.

Ditanya terkait tudingan kuasa hukum bilaman pihaknya dinilai tidak sesuai prosedur dalam penahanan tersangka?

Jeni menerangkan, penanganan kasus yang berlangsung diproses tersebut sudah sesuai prosedur.

Jeni menegaskan, untuk menentukan sah atau tidak penahanan tersangka dalam permasalahan di permohonan praperadilan tersebut, menurutnya, menunggu keputusan dari majelis hakim.

“Itukan hanya asumsi tersangka saja, kita menerima laporan tetap kita proses, kita tunggu saja keputusan ketua majelis hakim,” katanya.

Sejauh ini, dirinya menambahkan, bilamana Polres Sampang juga telah melakukan penahanan kepada kedua tersangka yakni H Muhyi dengan Muhammad. Sebab, H. Muhyi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polres Sampang atas laporan anak Muhammad warga setempat. Sementara, Muhammad juga ditahan atas laporan penganiayaan H. Muhyi. =RYAN HARIYANTO/MK

ePaper

Terbit Siang! kunjungi dan unduh dari www.koranmadura.com

K

PROYEK IRIGASI

Warga Tolak Proyek PNPM Nyasar S a m pa ng - Sejumlah warga di Jalan Semeru Kelurahan Karang Dalem Kec/ Kota Sampang, menolak pembangunan proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Senin (18/8). Pasalnya, pembangunan proyek berupa saluran air tersebut dinilai nyasar.

Semestinya, pembangunan proyek untuk di Jalan Pemuda Bahari, namun tanpa ada pemberitahuan dan informasi terlebih dahulu langsung dialihkan kepada warga di Jalan Semeru. Proyek drainase langsung dikerjakan di Jalan Semeru dengan menggali tanah.

Moh Salli (40) warga Jalan Semeru Kelurahan Karang Dalem Kec/Kota Sampang mengatakan, penolakan tersebut bukan tanpa alasan, karena tanpa ada izin tertentu kepada pemilik tanah. Akibatnya, pembangunan drainase yang telah digali ditutup paksa oleh warga.

“Masak mau bangun drainase dari proyek PNPM tanpa melibatkan warga, apalagi belum ada izin kepada pemilik tanah, makanya ditutup kembali,” ucapnya, kemarin saat menutup galian untuk pembuatan saluran air.

Tidak hanya itu saja, pembangunan drainase di Jalan Semeru mendapatkan penolakan dari warga kampung sebelah, tepatnya di Jalan Pemuda Bahari.

Alasannya, warga sekitar tidak ingin dibangunkan drainase dengan ukuran kecil, melainkan ukuran besar.

“Kalau di Jalan Pemuda Bahari percuma dikasih drainase kecil, di sana tempat saluran air, warga menolak karena kalau dibangun drainase kecil percuma dan akan menimbulkan timbunan air besar sehingga timbul banjir,” jelasnya.

Dirinya menegaskan, alasan kuat pihak pemborong selaku pekerja proyek menggali tanah tersebut karena telah men-

Warga menutup galian untuk pembuatan saluran air di Jalan Semeru Kelurahan Karang Dalem Kec/Kota Sampang, Senin (18/8). Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk pembangunan drainase dinilai nyasar. dapatkan perintah dari pihak kelurahan setempat. “Begitupun pengakuan pihak kelurahan, mendapatkan izin menggali setelah koordinasi dengan tokoh masyarakat, tetapi saya selaku pemilik tanah tidak pernah ada pemberitahuan,” tegasnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bappemas) Kabupaten Sampang Amirudin mengaku belum mengetahui hal tersebut. Sehingga, pihaknya berencana akan menindaklanjuti kepada pihak Kecamatan Kota Sampang.

“Baru tahu dari sampean, Mas, tidak tahu nanti saya tindak lanjuti dulu,” singkatnya kepada Koran Madura. =RYAN HARIYANTO/MK

Masak mau bangun drainase dari proyek PNPM tanpa melibatkan warga, apalagi belum ada izin kepada pemilik tanah, makanya ditutup kembali.

Moh. Salli

Warga Karang Dalem

L

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III

Dana Kube Dinilai Menyimpang Dinsosnakertrans: Memang Banyak Penerima Tak Sukses Sampang – Aktivis Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Nur Hasan menyoroti bantuan dana Kelompok Usaha Bersama (Kube) di Kabupaten Sampang. Ia mengatakan, dana kube dinilai syarat dengan penyimpangan. mohammad muhlis/ koran madura

DARI JAUH. Gedung Dewan DPRD Kabupaten Sampang tampak sepi, Senin (18/8).

EKONOMI RAKYAT

Pemkab Diminta Seriusi Industri Lokal SAMPANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang untuk menseriusi peningkatan industri lokal.

Sebab, hal itu diyakini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sampang.

Anggota Komisi B DPRD Sampang Nor Edy Hosnan menyampaikan bahwa sumber daya yang ada di Kabupaten Sampang sangatlah kaya.

Menurutnya, sumber kekayaan yang ada di Sampang tidak pernah dikembangkan oleh Pemkab Sampang. Padahal, apabila kekayaan yang ada di Sampang dikembangkan seperti yang ada di Jawa Timur lainnya akan sangat berguna terutama untuk mendongkrak taraf hidup masyarakat Sampang.

“Coba Pemerintah Kabupaten Sampang mengembangkan sumber daya alam yang berfokus pada pengembangan produk lokal, pastinya masyarakat akan sejahtera.

Selain itu akan meminimalkan tingkat pengangguran,” ujarnya kepada Koran Madura di kantor dewan, Senin (18/8).

Selain itu, Hosnan menyampaikan, sejauh ini pemanfaatan dan dukungan dari Pemkab masih setengah hati. Keberadaan industri lokal masih belum mampu bersaing, sehingga kondisi itu membuat produk yang dihasilkan kurang bersaing di

pasaran. ”Terbukti dari berbagai program seperti pertanian, lokasi bantuannya kocar-kacir, tentu bantuan itu akan lebih bermafaat jika Pemkab fokus untuk satu daerah, sehingga ketika daerah tersebut sudah maju maka tinggal mengalihkan ke daerah lainnya. Coba Pemkab lebih serius memperhatikan dan mengembangkan sumber daya alam yang berfokus pada pengembangan produk lokal, pastinya masyarakat akan sejahtera” ujarnya.

Untuk diketahui, Rekapitulasi Data Industri (RDI) di Kabupaten Sampang untuk tahun 2009 industri kecil menengah formal yaitu berjumlah 5.815 unit industri dengan rincian yaitu 559 unit industri formal dan 5.256 unit industri non formal.

Sedangkan di akhir tahun 2013 perindustrian di Kabupaten Sampang meningkat menjadi 6.067 unit industri dengan rincian 658 untuk industri formal sedangkan untuk industri non formal yaitu 5.409. Namun peningkatan perindustrian tersebut tak kunjung berkembang dan tak mampu bersaing dengan industri luar Madura yang produknya telah banyak masuk di pasar Kabupaten Sampang. Sehingga kondisi tersebut dapat mengancam kemakmuran industri-industri lokal yang ada di Kabupaten Sampang. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

Peruntukan dana kube dinilai hanya formalitas belaka. Itu bisa dibuktikan dengan banyaknya bantuan dana kube yang tidak jelas. “Selama ini kan hasil nyata di lapangan penerima dana kube banyak tidak jelas karena hanya formalitas, apalagi tidak ada sosialisasi kepada warga,” ucapnya.

Dirinya menantang Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrsi dan Ketenagakerjaan (Dinsosnkaretrans) Sampang untuk membeberkan fakta di lapangan. “Mari kita monitoring bersama untuk membuktikan kebenaran realisasi bantuan kube,” tegasnya.

Dirinya berencana melaporkan realisasi bantuan dana kube tahun 2011 kepada Kejaksaan

Negeri (Kejari). Sebab, pada tahun itu disinyalir syarat penyimpangan dan banyak terjadi pemotongan serta kejanggalan.

Menaggapi itu, Kepala Dinsosnakertrans Sampang Malik Amrullah mengaku, penerima bantuan dana kube pada tahun itu banyak yang tidak sukses dalam merintis usaha, tetapi ada sebagian penerima dana kube yang sukses.

“Jujur tahun lalu (2011) memang kebanyakan penerima dana kube tidak sukses, tetapi ada juga yang sukses,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/8).

Malik menuturkan, anggaran bantuan dana kube tahun 2014 senilai Rp 1.015.000.000.

Jatah penerima kube sebanyak

145 kelompok. Rp 7.000.000 untuk masing-masing penerima kube.

Menurutnya, pada Bulan Agustus tahun ini tercatat sudah ada 86 penerima kube yang telah dicairkan. “Jatahnya ada 145 penerima kube, untuk masing-masing kelompok mendapatkan Rp 7.000.000,” tuturnya.

Dirinya menjelaskan, persyaratan mendapatkan dana kube prosesnya cukup mudah, yakni dengan memiliki kelompok usaha meski tidak memiliki badan hukum. Proses pencairan bantuan dana kube sendiri, langsung melalui rekening bank, tanpa campur tangan dari Dinsosnakertrans.

“Tidak memakai badan hukum karena bantuan ini sangat mudah yang diperuntukan kepada kelompok usaha yang masih baru akan merintis usaha, pencairannya juga langsung ke rekening supaya tidak ada campur tangan apalagi dari kami,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

Sengketa Pilpres 2014

KPU Tunggu Putusan MK SAMPANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang belum bisa mengambil langkah terkait sengketa suara Pilpres 2014 di Kecamatan Ketapang dan Banyuates, Kabupaten Sampang. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) masih akan memutuskan sengketa suara yang diduga bermasalah itu, pada 21 Agustus mendatang.

Ketua KPU Sampang Syamsul Muarif mengatakan, pihaknya telah melakukan semua tahapan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Bahkan selama ini, KPU Sampang juga telah melakukan pembukaan kotak suara seperti apa yang diperintahkan oleh MK, serta menyerahakan semua dokumen yang juga dibutuhkan oleh MK. Selain itu, Syamsul Muarif

menyampaikan bahwa hasil gugatan di MK akan diketahui pada tanggal 21 Agustus nanti.

Sebab, menurutnya, hingga sejauh ini MK masih memutuskan hasil pilpres di daerah lainnya. “Semua permintaan dan petunjuk telah kita sampaikan kepada MK. Kami juga diminta untuk menyiapkan dokumen sebagai pembelaan dalam persidangan di MK. Dan untuk hasilnya akan diketahui nanti karena saat ini MK masih repot menangani persidangan untuk daerah bermasalah lainnya,” ujarnya, Minggu (17/8).

Muarif mengaku optimis jika persoalan sengketa Pilpres 2014 di Sampang tidak akan berlarut-larut. Sebab, KPU Sampang hanya diminta menyiapkan form C-7 sebagai bahan pelengkap untuk mejawab tuntutan Prabowo-Hatta selaku

pemohon.

“Kasus yang terjadi di Sampang tidak akan lama karena itu semua berbeda kasusnya dengan kasus yang terjadi di Provinsi Papua yang saat ini menjadi perhatian serius di MK,” terangnya.

Untuk diketahui, hari Rabu (13/8) lalu, KPU Sampang melakukan pembongkaran 3.766 kotak suara yang tersebar di 14 kecamatan di Sampang, sesuai dengan Surat Edaran KPU RI nomor 1468, atas perintah Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena selama ini, pihak Prabowo-Hatta menggugat lantaran pasangan PrabowoHatta tidak mendapatkan satu suarapun di tiga TPS yaitu TPS 4 di Desa Tlageh, Kecamatan Banyuates dan TPS 8 dan 9 di Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang. =MOHAMMAD MULIS/LUM

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SELASA 19 AGUSTUS 2014

SELASA 19No. AGUSTUS 2014||TAHUN No. 0422 |IIITAHUN III 0422

MUTU PENDIDIKAN

Anggaran Rp 103,5 M, Masih Minim?

BANGKALAN – Anggaran untuk pendidikan masih dianggap sangat minim. Padahal sudah dialokasikan sebesar Rp 103,5 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014. Anggaran ratusan miliar itu dinilai masih belum mencukupi kebutuhan pendidikan. Itu juga apabila ingin membangun kualitas pendidikan menjadi lebih baik.

"Kalau dilihat memang masih kurang untuk memenuhi segala kebutuhan. Tapi berhubung dalam anggaran yang dialokasikan hanya Rp 103,5 M, maka kami harus bisa memaksimalkan anggaran tersebut," jelas Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Moh Kamil.

Kendati demikian, kata Kamil, alokasi anggaran sebesar itu nantinya diharapkan mampu menunjang upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui program dan kegiatan yang ada. Seper-

ti halnya program peningkatan sarana dan prasarana. Sebab ketersediaan sarana yang memadai sebagai salah satu cara bagaimana menciptakan kualitas yang baik. "Ya kita tetaplah berupaya agar kualitas pendidikan sesuai dengan yang diharapkan," jelasnya.

Menurutnya, dalam pelaksanaan kurikulum yang baru masih masuk pada anggaran APBD 2014. Sehingga untuk saat ini tidak ada perubahan anggaran meskipun ada ketentuan pemberlakukan kurikulum 2013 yang diterapkan mulai tahun ini. Penetapan anggaran selanjutnya pada tahun 2015 nanti, oleh karena itu meski terkendala anggaran, wajib bagi Dinas Pendidikan untuk memaksimalkannya.

"Penetapan anggaran dengan tahun ajaran baru kan tidak sama, jadi tetap menggunakan yang 2014," tuturnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BUAH

2.154 Pohon Sawo Siap Panen BANGKALAN - Bagi para petani sawo, musim kemarau merupakan waktu yang tepat untuk memanen tanaman mereka. Khususnya lima kecamatan yang menjadi sentra tanaman sawo. Para petani sudah mulai memetik hasil tanaman mereka yang memang ditanam sejak belasan, bahkan puluhan tahun lalu.

Sebanyak 2.154 kwintal sawo yang ada di Bangkalan sudah siap dipanen.

"Musim kemarau memang merupakan waktu tepat dalam memanen sawo. Para petani bisa menikmati hasil panen tahunan ini," kata Kabid Produksi dan Holtikultura Dispertanak Bangkalan, Heri Susianto, kemarin (18/8).

Ada lima kecamatan penghasil buah Sawo yakni kecamatan Socah, Modung, Kota Bangkalan, Galis, dan Klampis.

Disebut sentra karena jumlah pohon yang ada di atas seribu ribu pohon, meski di kecamatan lain tanaman sawo ini juga ada tapi hanya segelintir saja.

Berdasarkan data Triwulan kedua jumlah pohon sawo se-

banyak 16.338 pohon. Dengan total produksi mencapai 10.293 kwintal. Untuk sawo yang siap panen sebanyak 2.154 pohon.

Sedangkan yang masih belum panen 2.478 pohon. Sisanya sebanyak 11.706 masih belum berbuah.

Adanya tanaman ini, dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sebab, masyarakat bisa menikmati langsung dan menjual hasilnya. Saat musim kemarau yang justru membutuhkan kadar air lebih bagi tanaman lainnya, sawo merupakan tanaman yang bisa dipanen buahnya. Tanaman ini, mudah ditanam di daerah tanah berpasir. Artinya, kandungan tanahnya lebih banyak pasirnya dari pada kandungan tanah liatnya.

"Panen sawo terjadi hanya satu tahun sekali. Yaitu pada bulan Agustus-Oktober.

Kalau di kabupaten Bangkalan, kalau ingin dibudidayakan bisa hidup. Karena rata-rata tanahnya cocok semua," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

doni heriyanto/koran madura

DIPUNGUT UANG. Setiap warga yang masuk ke Dispendukcapil diharuskan membayar uang karcis sebesar seribu rupiah.

Pungutan Karcis Dispendukcapil Meresahkan Komisi A Hanya Bisa Menyayangkan Pelanggaran itu BANGKALAN - Retribusi parkir di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bangkalan dikeluhkan warga setempat. Sebab pungutan tersebut dinilai sangat membebani bagi setiap warga yang hendak mengurus administrasi kependudukan. Terlebih sebelumnya DPRD menyatakan dan menyepakati tidak ada pungutan karcis di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pantauan Koran Madura, setiap warga yang memasuki area halaman Dispendukcapil mendapatkan karcis yang disertai dengan membayar uang sebesar seribu rupiah. Sekalipun dengan nominal yang tidak begitu tinggi, jika terus diberlakukan retribusi bakal menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Apalagi, dikaitkan dengan intensitas keluar masuknya warga ke dinas tersebut.

"Disini ternyata masih diminta uang untuk membeyar karcis, seingat saya dulu pernah ditiadakan. Tapi kenapa kok sekarang diberlakukan lagi, terus terang saya sangat keberatan," keluh Baida'i (35) warga Kelurahan Kemayoran.

Ia menduga pungutan ini termasuk sebagai pungutan liar.

Sebab, di SKPD lainnya tidak ada penarikan uang karcis. Sehingga, hal itu menimbulkan pertanyaan besar, atas dasar apa dilakukan penarikan tersebut. Bisa saja, kondisi semacam ini dijadikan sebuah kesempatan untuk mendulang keuntungan sepihak. Tentunya, jika tidak ada landasan secara ketentuan perundangundangan, sangat berpotensi terjadinya praktik-praktik yang menjurus pada tindakan korupsi.

"Pertanyaannya kan sederhana Mas, kenapa kok disini ditarik uang karcis, sedangkan di dinas yang lain tidak ada," tanyanya.

Pemandangan baru di Dispendukcapil ini, sangat disayangkan

oleh DPRD setempat. Sebab, pungutan karcis yang pernah berlaku di setiap SKPD telah ditiadakan sejak tanggal 2 Januari 2013 tahun lalu. Ironisnya saat ini masih saja dilakukan pemungutan uang karcis tersebut dan tentunya hal itu melanggar aturan.

"Kami sangat menyayangkan jika itu terjadi lagi. Bukankah telah disepakati tidak ada pemberlakuan retribusi karcis di SKPD," sesal Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan, Siti Fatonah Rachmaniyah.

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Bangkalan, Moh Musleh saat dikonfirmasi menyatakan tidak ada ketentuan yang diperkenankan memberlakukan retribusi karcis parkir. Akan tetapi, yang diperkenankan adalah berupa penataan parkir agar lebih rapi dan aman. Namun, tidak dijelaskan terkait maksud dari penataan parkir tersebut.

"Sesuai ketentuan, tidak ada retribusi parkir di kantor. Yang diperkenankan berupa penataan parkir agar lebih rapi dan aman," ucapnya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 | TAHUN III

BANGKALAN - Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Garansi) menuntut tegas agar kasus korupsi di Bangkalan segera diusut tuntas.

Itu sebagai buntut dari tertangkapnya staf Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) atas kasus suap-menyuap yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Senin (11/8) lalu. Mereka mendatangi kantor KPPT untuk menyampaikan aspirasi. Namun tidak ada perwakilan yang menemui, karena kepala kantor tidak berada di tempat.

Hal itu membuat kecewa para demonstran lantaran tidak berhasil menemui Kepala kantor perizinan. Kemudian aksi berlanjut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan, sebagai bentuk dorongan agar setiap kasus yang dilaporkan masyarakat tidak mangkrak.

Mereka menilai kinerja Kejari setengah hati dalam memberantas kasus korupsi. Hal itu terlihat dengan banyaknya laporan kasus yang belum ditindaklanjuti. Penggelapan beras miskin (raskin) di desa Banyoneng Laok, Kec Geger dianggap masih belum ada titik terang. Selain itu, mereka menyebut kasus pengemplang kredit di Dinas Koperasi dan Disperindag juga tak kunjung ada kejelasan.

"Penggelapan sapi Tahun 2011 hanya disidang satu orang di pengadilan Tipikor Surabaya, serta kasus-kasus lainnya yang masih belum tertangani dengan baik," ujar Koordinator aksi Helmi Fuad, kemarin (18/8).

Usut Suap Perizinan hingga Tuntas

AKSI. Demonstrasi yang dilakukan Garansi di depan kantor Kejari Bangkalan.

Baru-baru ini, tindakan korupsi ditemukan atas kasus suapmenyuap yang melibatkan oknum kantor perijinan. Hal itu menunjukkan betapa parahnya tindakan korupsi di Bangkalan. Bahkan dikategorikan penyakit akut yang dapat merusak tatanan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat Bangkalan.

Mereka menuduh tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut dikendalikan oleh mantan penguasa yang mengalami post power sindrome. Tak pelak, su-

litnya mengurus perizinan dengan banyak pos membuat wabah pungli menjalar. Mulai dari makelar hingga oknum di Kantor perizinan juga tak kalah ambil peran. Selain itu, lamanya pengurusan perizinan membuat pungli semakin berkembang. Kondisi yang demikian jelas melanggar perda yang dibuat oleh pemkab sendiri.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Kejati itu merupakan langkah yang perlu mendapatkan apresiasi.

moh ridwan/koran madura

Sayangnya, penggerebekan itu bukan dilakukan Kejari Bangkalan. Kejari dinilai tak bertaring dalam menangani setiap laporan kasus. Oleh karenanya, Garansi meminta agar Kejati terus mengembangkan kasus penggerebekan tersebut karena disinyalir ada pimpinan yang lebih tinggi juga terlibat.

"Kami menuntut agar kasus ini tidak dilimpahkan ke Kejari Bangkalan, karena kami meyakini akan berjalan di tempat. Perlu penanganan langsung dari Kejati

Jatim, bila perlu Kejaksaan Agung turun langsung membongkar jeratan gurita korupsi akut di Bangkalan," serunya.

Pihaknya menyebut Bangkalan harus steril dari penjahat berdasi dan para tikus koruptor yang hanya menyengsarakan rakyat. Untuk para pelaku usaha yang sudah tertipu agar segera melapor agar bobroknya iklim investasi segera terkuak, demi kesejahteraan masyarakat Bangkalan.

Hal itu dibantah langsung oleh Kepala Kejari saat menemui para demonstran. Pasalnya, OTT yang dilakukan oleh Kejati merupakan laporan yang diberikan oleh pihak Kejari. Sehingga penggerebekan yang dilakukan merupakan kerjasama dengan kedua pihak.

"Tidak benar kalau Kejari tidak bekerja dalam kasus suap-menyuap itu. Karena laporannya dari kami," kata Kepala Kejari Bangkalan, Joeli Soelistijono.

Selain itu, kasus yang dilaporkan oleh masyarakat sudah ditangani dengan baik, mulai kasus KUT sudah memeriksa tersangka.

Termasuk korupsi bantuan sapi sudah menyeret tersangka, kasuskasus yang lain sudah dituntaskan. Ada juga yang masih dalam proses.

Demonstrasi yang dilakukan di depan kantor Kejari rupanya sempat bersitegang. Sempat terlintas ucapan "Kurang Ajar" dari mulut Kajari karena aksi saling tuduh yang dilakukan mahasiswa.

Sehingga memicu aksi saling menyudutkan satu sama lain.

Sampai-sampai para demonstran saling tunjuk dengan Kajari Bangkalan. Untungnya hal itu tidak berlangsung lama, karena ada pihak-pihak yang menenangkan massa. = MOH RIDWAN/RAH

PERDA PERLINDUNGAN LAHAN

Seharusnya Sosialisasi itu Dilakukan Secepatnya BANGKALAN - Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Tanaman Pangan Berkelanjutan telah disahkan oleh DPRD Bangkalan, pada akhir 2013 lalu, namun hingga kini belum disosialisasikan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) setempat. Dispertanak berdalih saat ini masih dalam upaya pemetaan wilayah yang membutuhkan waktu yang cukup panjang dan anggaran yang besar.

"Saat ini kami masih mengajukan anggaran untuk mela-

kukan pemetaan. Kami telah mencoba melakukan pemetaan di wilayah kecamatan kota, ternyata memakan waktu lebih dari 3 bulan, jadi prosesnya sangat panjang," kata Kepala Dispertanak Bangkalan Puguh Santoso melalui Kasubag Program Moh. Ridhwan.

Ridwhan mengaku pihaknya masih dalam tahap mengajukan anggaran untuk pemetaan lahan.

Akan tetapi, terkait besaran jumlah anggran yang akan dihabiskan untuk pemetaan wilayah tersebut belum diketahui, yang

pasti, untuk menjaga lahan produktif ini pemerintah juga telah bersenergi dengan Badan Pertanahan Nasional (NPN) untuk ikut berpartisipasi memetakan wilayah lahan produktif tersebut.

"Jumlah anggaran yang dibutuh saya tidak tahu. Yang jelas sudah mengajukan anggaran pemetaan lahan," kelitnya.

Menurutnya, lahan produktif yang harus dilindungi di Bangkalan ini luasnya 30.002 hektar yang tersebar di 18 kecamatan, sesuai dengan Perda Nomor 5 Ta-

hun 2013 yang berbunyi seluruh lahan irigasi di Bangkalan harus dilindungi. Secara teknis, akan diatur melalui peraturan Bupati (Perbup), karena saat ini yang diatur dalam perda hanya ketentuan lahan irigasinya saja.

"Lahan irigasi di Kecamatan kota yang telah dilindungi perda adalah di jalan Halim Perdana Kusuma, desa Mlajah, Kelurahan Bancaran, desa Ujung Piring, dan desa Sembilangan. Lahan irigasi pertanian di wilayah tersebut tidak boleh dialih fungsikan," tandasnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Bangkalan, Imron Rosyadi sangat menyesalkan terkait belum disosialisasikannya perda perlindungan lahan. Apalagi, perda itu sudah disahkan, kemudian kewajiban pemerintah yakni mensosialisakan dan menjalankan aturan yang tercantum dalam perda tersebut.

"Sangat disayangkan jika pemerintah tidak mau mensosialisakan, ini kan sifatnya sangat penting," sesal politisi Gerindra ini. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Industri Lokal

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SELASA 19 AGUSTUS 2014

SELASA 19No. AGUSTUS 2014||TAHUN No. 0422 |IIITAHUN III 0422

BUDIDAYA LELE. Deddy Setiawan saat menunjukkan kolam lele yang masih sangat sederhana, tapi mendatangkan keuntungan berlimpah.

BANGKALAN - Tingginya harga dan meningkatnya permintaan lele membuat budidaya ikan itu potensial dikembangkan. Saat ini rata-rata harga lele Rp 18.000 per kilo gram.

Waktu untuk budidaya pembesaran lele pun membutuhkan waktu yang lebih sedikit dibandingkan budidaya hewan ternak. Selama kurang lebih 2 bulan hasil budidaya lele sudah dapat memenuhi permintaan pedagang olahan ikan lele, pemilik warung makan, dan pedagang lele di beberapa pasar tradisional.

Cara budidaya lele sangat sederhana. Bibit ini ditempatkan dalam kolam antara tiga sam-

Peluang Pasar Lele Menjanjikan pai empat minggu. Setelah itu dipindah ke kolam pembesaran dari bak semen maupun kolam tanah. Sekitar 70 hari kemudian, lele sudah dapat dipanen.

Dari cara yang mudah, membuat Deddy Setiawan (29), warga Kelurahan Demangan menekuni usaha budidaya lele tersebut.

Tidak hanya mudah, keuntungan yang berlipat juga menjadi alasan utama dalam mengembangkan usaha itu.

"Yang pertama saya lihat adalah cara budidaya lele, ternyata tidak sulit dilakukan. Kemudian, prospek pasar yang menjanjikan itu juga yang mendorong untuk menjalankan usaha ini,'' ujar pria lajang ini.

Usaha ini sudah dijalani sejak tahun 2012 atau dua tahun yang

lalu dan selalu mendapat keuntungan berlipat ganda. Hasil dari beternak lele ini mampu mendatangkan rupiah untuk menambah penghasilan sehari-hari, bahkan bisa melebihi penghasilan menjadi guru di sebuah madrasah ternama di Bangkalan. Menurutnya, dalam berwirausaha terasa lebih bebas dalam melakukan apapun dibanding menekuni profesi lainnya.

"Ya, kalau memang itu bisa menambah penghasilan, saya kira perlu untuk terus ditekuni. Saya sempat berpikir mau berhenti jadi guru, karena penghasilan sudah lebih dari cukup hanya dengan 4 kolam yang memanjang. Tapi jiwa saya sebagai pendidik tidak bisa saya tinggalkan," paparnya sambil menunjukkan kolam lele yang

dibuat dari modal hasil pinjaman tersebut.

Deddy mengaku dengan kolam yang masih dibilang kecil sering kewalahan memenuhi besarnya permintaan pasar.

Ia berusaha menambah kolam, agar dapat menampung lele dengan kapasitas yang lebih besar. Apalagi, saat ini sudah memiliki 5.000 bibit lele. Sekali panen langsung disalurkan kepada pemesan di pasar maupun kepada pemilik warung penjual makanan di pinggir jalan.

"Sistemnya kadang saya antar, ada juga yang datang langsung kesini. Saya lakukan ini sendiri karena kolamnya masih minim.

Jika nanti saya membuat yang lebih besar, kamungkinan akan merekrut pekerja untuk budidaya

doni heriyanto/koran madura

lele ini," ungkapnya.

Bagi Deddy, kesuksesan dalam menekuni sebuah usaha bukanlah keajaiban, juga tidak didasari faktor keberuntungan.

Ini hanyalah hukum sebab akibat yang sedang bekerja. Jika memulai sebabnya, maka akan mendapatkan akibatnya. Dengan demikian, perlu adanya keungguhan dan tidak pernah menyerah salam kondisi apa pun.

Sebab dengan itu semua semakin memudahkan untuk mewujudkan tujuan dari menekuni usaha tersebut.

"Saya pertama kali merintis usaha budidaya lele bukan langsung untung, tapi kerugian yang dialami. Contohnya, banyak bibit yang mati karena minimnya pengetehuan terkait tata cara budidaya yang baik dan benar. Tapi dari sini tidak membuat saya berhenti, justru semakin tertantang sejauh mana saya mampu bertahan," kenangnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

SELASA 19 AGUSTUS 2014 | No. 0422 |SELASA TAHUN III 19 AGUSTUS 2014

MADURA

No. 0422 | TAHUN III

O

SIYANATUL MILLAH

Mengimpikan Profesi Dokter Spesialis Anak INAYATUL MAULA

Kesempurnaan Hanya Milik yang Maha Kuasa etika seseorang sedang tertimpa kesulitan, hanya ada dua pilihan yang bisa dilakukan. Bangkit dengan cepat atau malah dilumpuhkan oleh rasa putus asa. Namun, kebanyakan dengan segala keterbatasan yang dimiliki kecenderungan merasa putus asa lebih dominan dibanding bangkit dan berusaha. Berpikir positif dan bermental baja, bukanlah hal yang dapat otomatis dilakukan semua orang kala menghadapi masalah.

Menurut Inayatul Maula persoalan dalam hidup memang harus dihadapi. Rasa pesimis dan putus asa merupakan suatu tanda telah membatasi kemampuan diri sendari. Semestinya, keterbatasan yang dimiliki dijadikan suatu kelebihan yang mampu membangkitkan semangat saat dirundung suatu permasalahan. Kadang, kebanyakan orang lebih memilih menyerah dan mengatakan itulah nasib yang harus diterima.

"Kesempurnaan Hanya Milik Yang Maha Kuasa. Namun apa salahnya jika kita berusaha bangkit.

Sebab, kita memiliki kemampuan yang tidak disadari," ujar gadis yang akrab dipanggil Ina. Bagi gadis kelahiran Bangkalan, 28 1996 itu, masalah adalah bagian dari proses kehidupan yang harus dihadapi. Jangan pernah menyalahkan suatu permasalahan yang terjadi. Karena semua sudah menjadi garis Yang Maha Kuasa.

Dengan itu manusia diuji sampai mana batas kemampuan untuk bangkit dalam mengahadapi permasalah itu. Yang terpenting dari proses ini adalah berubah, dari rasa putus asa menjadi semangat pantang menyerah. =DONI HERIYANTO/RAH

Hidup sebagai orang desa, tidak membendung Siyanatul Millah untuk memiliki impian tinggi, yang setara dengan anak-anak yang berada di Kota.

Impian itu menjadi dokter spesialis anak dan kandungan.

M

ila, sapaan sehari-hari Siyanatul Millah, memiliki karakter yang tak banyak berbicara. Baik saat berkumpul bersama rekan-rekan sebayanya ataupun saat berada dalam kelas. Namun anak ini dikenal cerdas dan ulet dalam memahami setiap mata pelajaran.

Dari usahanya itu, pada tahun 2014 ini setidaknya tiga penghargaan yang diraihnya, di antaranya menjadi santri terbaik dengan predikat nilai sempurna dalam membaca dan memahami kitab Kuning di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Dusun Malangan Barat Desa Pademawu Timur.

Pada tahun yang sama Siyanatul Millah mendapat penghargaan sebagai santri terbaik dalam Bidang Tarik Suara Salawat Nabi dari Yayasan Pendidikan Al-Ghufron. Mendapat kesempatan masuk katagori siswi unggulan di MTsN Pademawu dalam penerimaan siswa peserta didik baru tahun pelajaran 20142015.

Dari penghargaan yang telah diterima, impiannya belum dicapai yakni menjadi Dokter Spesialis Anak dan Kandungan, karena masih harus menjalani pendidikan hingga ke pendidikan tinggi kedokteran.

Impian menjadi Dokter Spesialis Anak dan Kandungan, semata-mata bukan karena mengejar materi berupa harta.

Melainkan karena ia selalu teringat ibunya dengan sekuat tenaga melahirkannya ke dunia dengan sempurna. Sehingga dengan kenangan itu, ia mengimpikan menjadi orang yang bisa menyelamatkan anak dan ibu saat detik-detik melahirkan.

Impian tersebut tentu masih lama untuk ia dijalani. Apalagi menjadi mahasiswa kedokteran dengan spesialis tertentu sangat sulit. Membutuhkan biaya besar.

Sementara ayah dan ibunya berprofesi sebagai petani dan buruh tani.

Nama : Siyanatul Millah Alamat : Pademawu Timur, PademawuPamekasan Tetala : Pamekasan, 22 Agustus 2001 Sekolah : MTs Negeri Pademawu Kelas VII (Tujuh)

Mila memiliki keyakinan, apabila ia berusaha, berdoa dan bertawakkal, maka Allah Swt akan memberikan jalan yang mudah baginya. Misalnya, melalui jalur beasiswa. �Saya masih ingat, saat menerima pelajaran dari ustaz yang isinya, apabila kami semua berusaha, berdoa, dan bertawakal dalam setiap impian yang diinginkan, maka Allah Swt pasti kan memberikan jalan terbaik,� tuturnya.

Saat ini, kata Mila, ia harus gigih belajar dan berdoa setiap waktu, agar impiannya tercapai.

Sehingga suatu saat ini ia bisa menjawab impian tersebut, juga memberikan kegembiraan terhadap kedua orang tuanya dengan kesuksesan. =FAKIH AMYAL/RAH