JUMAT
KORAN MADURA
19 SEPTEMBER 2014 | No. 0445 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000
1
0328-6770024 JUMAT 19 SEPTEMBER 2014 | No. 0445 | TAHUN III www.koranmadura.com
ant/fanny octavianus
DEMOKRAT DUKUNG PILKADA LANGSUNG. Petinggi Partai Demokrat (dari kiri) Direktur Eksekutif Toto Riyanto, Ketua Harian Syarief Hasan, Bendahara Umum Indrawati Sukadis dan Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Andi Timo Pangerang berfoto usai jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (18/9). Dalam jumpa pers itu Syarief memberi pernyataan resmi bahwa Partai Demokrat mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung.
Demokrat Dukung Pilkada Langsung JAKARTA-Teka-teki seputar sikap politik Partai Demokrat terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada akhirnya terjawab sudah. Partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini secara tegas menolak pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara tidak langsung atau melalui DPRD. Sikap Demokrat ini bertentangan dengan Koalisi Merah Putih yang menginginkan agar pilkada dilakukan melalui DPRD. “PD secara tegas menyatakan bahwa pilihan PD adalah pilkada langsung (oleh rakyat) dengan cata-
tan ada 10 perbaikan yang harus dilakukan dan dimasukkan dalam RUU Pilkada,” kata Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan, dalam keterangan persnya di Kantor DPP Partai Demokrat, di Jakarta , Kamis (18/9). Sikap Demokrat ini menegas-
kan sikap yang telah disampaikan lebih dulu oleh Ketua Umum Demokrat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Melalui Youtube, dua hari lalu Presiden SBY mengatakan proses demokrasi yang sudah dilakukan 10 tahun (selama masa pemerintahannya), patut dipelihara dan dilanjutkan dengan beberapa perubahan yang diakibatkan oleh pilkada secara langsung selama ini. Syarif mengatakan, pertumbuhan demokrasi di Indonesia yang telah dikawal oleh Presiden SBY harus tetap dilanjutkan. Ada
beberapa kelemahan dalam pilkada langsung, namun menurutnya ada kelemahan dalam pilkada langsung, namun kelemahan itu bisa diperbaiki. “Banyak ekses yang berdampak negatif pada masyarakat di sisi ekonomi, sosial dan budaya, begitu juga di keutuhan. Semua ekses-ekses negatif tersebut pada dasarnya PD menginginkan agar dilakukan perbaikan, penyempurnaan,” katanya. Dia berharap dengan beberapa penyempurnaan, proses pemilukada bisa berjalan lebih sempurna lagi. Syarif menambahkan, dukungan PD juga merupakan perwujudan implementasi UUD 1945. Selain itu, PD juga ingin mempertahankan semangat reformasi, dan tak kembali ke masa lalu. “PD sangat berkeinginan bahwa pemilu yang sudah demokratis dilakukan, pada prinsipnya itu adalah pemilu yang betul-betul diinginkan rakyat karena sifatnya
demokratis,” katanya. Dia membantah ada kesepakatan politik antara presiden terpilih Joko Widodo dan partainya. Isu tentang adanya kesepakatan itu muncul setelah Demokrat mendukung pemilihan kepala daerah langsung. “Kan saya sudah bilang, sikap kita di luar pemerintahan. Kalau di luar pemerintahan berarti kita tidak menginginkan menteri,” katanya. =GAM/ABD