27112012

KORAN MADURA SELASA27 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

@KoranMadura

SELASA

Satu Hati untuk Bangsa

27 NOVEMBER 2012

sejumlah spbu di madura terus diwarnai antrean

DI JATIM 5 JUTA NAMA HILANG Komisi IX DPR RI akan memanggil Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi terkait dengan hilangnya 5 juta nama penerima jaminan kesehatan di Provinsi Jawa Timur. >> halaman 03

Sekalipun pengendalian penyaluran BBM bersubsidi telah distop sejak hari minggu lalu, namun antrean di sejulah SPBU di Madura masih saja terus terjadi. >> halaman 05

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

Nelayan harus mendapat perhatian Pemerintah diminta sungguh-sungguh berusaha menyejaterakan masyaraka nelayan. Baik dengan regulasi maupun dengan upaya-upaya lain. Sebab tidak bisa dipungkiri negera kita adalah negera maritim, dan tentu tidak sedikit warga kita yang berprofesi sebagai nelayan. >> halaman 10

PAMANGGI

Jalur Gaza

DPR Bertolak ke Palestina JAKARTA - Rombongan Komisi I DPR RI akan menjalani misi kemanusiaan ke Palestina. Mereka berharap agar ditemukan solusi damai untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di jalur Gaza. “Insya Allah sekitar pukul 00.00 nanti akan menuju Gaza. Misi kunjungan ini adalah untuk memberikan dukungan moral dan politik kepada bangsa Palestina, khususnya di Gaza yang terus-menerus menghadapi tekanan militer dari Israel, sekaligus berbicara dengan sejumlah pihak untuk mendorong solusi damai,” ujar Mahfudz di Jakarta, Senin (26/11).

Rombongan DPR RI dengan misi kemanusiaan ini akan dipimpin langsung Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, didampingi Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang Kartasasmita dan 10 anggota Dewan lainya.

Selain itu kata dia, rombongan Komisi I juga berkunjung ke Amman, Yordania guna bertemu dengan Dubes RI di Amman yang juga membawahi Palestina untuk mengkonfirmasi rencana pemerintah membuka kantor perwakilan RI di Palestina. Di Amman, delegasi juga akan bertemu dengan parlemen Yordania dan pejabat pemerintah Yordania. “Kemudian rombongan akan masuk ke Ramallah untuk bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas dan parlemen Palestina,” tegas dia.

Mahfudz menjelaskan, kunjungan ke Ramallah sangat penting untuk mendorong rekonsiliasi antara dua aktor politik utama Palestina, yaitu Fatah dan Hamas.

“Tapi ini tergantung dari Israel, apakah izinkan tidak. Kalau tidak izinkan, maka semakin membuktikan bahwa Ramallah di Tepi Barat, oleh Israel sengaja di isolir.

Karena itu ini pertaruhan juga buat kita.

Karena Menlu RI sebelumnya pernah ditolak masuk ke wilayah ini. Kemudian sampai Menlu RI menyatakan perlunya memboikot Israel. Dan kini kita akan masuk ke sana juga. Ini akan menjadi batu ujian buat kita semua,” tutup dia. (gam/abe)

Ongkos Haji

Pemerintah Janji BPIH Tak Naik JAKARTA - Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2013 tidak akan naik meski kemungkinan harga sewa pemondokan jemaah haji naik tahun depan.

Hal ini karena Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kementrian Agama meningkatkan optimalisasi dana setoran awal para calon jemaah haji. Untuk mengantisipasi kenaikan ada beberapa cara yang akan kita lakukan agar beban jemaah haji tidak ikutan naik. Salah satunya dengan mengoptimalkan dana optimalisasi haji.

“Value setoran haji harus naik, sehingga manfaat yang bisa didapatkan para calon jemaah haji bisa bertambah,” ujar Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kementrian Agama, Anggito Abimanyu di sela-sela mengunjungi para jemaah haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi, (26/11).

Selain itu kata dia, kementrian agama juga akan mengoptimalkan direct cost dari penyelenggaraan haji. Selama ini, komponen terbesar dircet cost adalah biaya penerbangan sebesar 60 persen, biaya pemondokan sebesar 15 persen an pengembalian uang living cost bagi para jemaah selama di Mekah sebesar 11 persen. “Biaya penerbangan yang 60 persen dari direct cost itu 40 persen digunakan untuk bahan bakar pesawat dan 40 persen untuk sewa pesawat karena Garuda misalnya tidak menggunakan pesawat sendiri tapi juga leasing. (gam/abe)

Caca colo’ Sapi lokal jadi isu penting di Negeri ini.

Hebat dong gak usah kampanye!

Sekdaprov Jatim janji tak ngutang biaya Pilkada Lagi banyak duit ya pak?

1

Koran Madura

Multikulturalisme Oleh: MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI dari Dapil Madura

M

Launching - Para model sesaat setelah menyebarkan harian Koran Madura di areal Tugu Pahlawan Surabaya

hana & aven /koranmadura

Pedagang Sapi Demo Kantor Gubernur Menolak Pengiriman Sapi Keluar Daerah SURABAYA - Lebih dari 500 orang massa dari Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS) Jawa Timur melakukan aksi demonstrasi di depan kantor gubernur Jawa Timur, di Jalan Pahlawan No 110 Surabaya, Senin (26/11).

Mereka menuntut agar Gubernur Soekarwo menghentikan pengiriman sapi ke luar Jawa Timur. Massa yang berasal Kota Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Malang dan kota Batu.

Mereka memaksa gubernur untuk membatalkan kebijakan sapi impor,

sebab menurut mereka, kebijakan tersebut telah mengakibatkan rendahnya jumlah sapi yang dipotong di sejumlah Rumah Potong Hewan (RPH) yang tersebar di seluruh propinsi ini.

Menurut Ketua PPSDS Jawa Timur, Muthowif penurunan jumlah sapi potong ini hampir mencapai 50 persen.

“Sebagai contoh, di RPH Pegirian Surabaya, biasanya 300 ekor sapi yang dipotong per hari, sekarang hanya 120-130 ekor. Ini harus dihentikan,” ungkap Muthowif.

Dalam aksinya, para pengunjuk rasa sempat merusak sebagian kawat berduri yang dipasang mulai dari viaduk Pahlawan hingga dekat pintu masuk kantor Bappeprov Jawa Timur. Mereka juga sempat melempari petugas kepolisian yang menjaga ketat kantor tersebut.

Tampaknya massa kecewa karena gubernur tidak menemui mereka. Massa

juga sempat menutup jalan pahlawan, sehingga menimbulkan kemacetan.

Agar tidak menimbulkan situasi yang tidak kondusif, beberapa perwakilan pengunjukarasa diterima oleh Kepala Dinas Peternakan, Maskur di ruang Binaloka kantor Pemprov Jawa Timur.

Namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan para pengunjukrasa, sehingga mereka melakukan aksi lanjutan di Gedung Negara Grahadi di Jl Gubernur Suryo.

Mereka konvoi dengan menggunakan sepeda motor dan truk terbuka sehingga mengakibatkan lalu lintas mulai dari Jalan Pahlawan- Kramat GantungGemblongan-Tunjungan hingga kantor Gubernur padat cenderung macet.

Apalagi sesekali para pengunjukrasa ini melakukan atraksi-atraksi di jalan yang dilalui. (han/abe)

Daging Sapi Langka,

Data Pemerintah Dinilai Tidak Akurat JAKARTA - Pemerintah transparan memberikan informasi ketersediaan stok daging sapi di daerah. Keterbukaan informasi sangat penting demi menjaga kestabilan harga daging sapi di pasar.

Sebab, kondisi di lapang menunjukkan pasokan daging di pasar terus turun dan bahkan langka di beberapa pasar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Langka dan tinginya harga daging sapi disebabkan ketidaksamaannya data pemerintah dan pedagang daging sapi. Kita masih besar ketergantungan impor, sehingga diperlukan kesamaan data pedagang dan pemerintah. Kalau tidak sama akan sulit,” ujar Managing Director Econit Advisory Group, Hendri Saparini, di Jakarta, Senin (26/11).

Menurutnya, data pemerintah saat ini menunjukkan konsumsi daging sapi oleh masyarakat sebanyak 1,8 kilo gram perkapita pertahun. Sementara data pedagang menunjukkan konsumsi daging sapi 4,8 perkapita pertahun. “Ini harus disamakan terlebih dahulu, agar kebutuhan daging (sapi) terpenuhi,” dia memberi saran.

Harga daging sapi yang tinggi saat ini, kata Hendri, harus segera diselesaikan. Pemerintah harus melakukan pemetaan daerah-daerah peternak sapi dalam negeri, konsumsinya berapa, pro-

ultikulturalisme dewasa ini mengemuka terutama ketika sistem otoriter-militeristik tumbang. Pasca itu, republik ini memiliki permasalahan sosial yang tak sederhana ; disintegrasi sosial pendidikan, ekonomi, dan politik.

Inilah antara lain yang menyebabkan Indonesia lebih tertinggal meski lebih awal merdeka dibanding Malaysia dan Singapura.

Selain itu, ancaman disintegrasi ini merasuk ke semua pelosok, termasuk Madura. Fenomena disintegrasi semakin lama mengesankan keberlangsungan serupa sistemik-massif. Itulah antara lain mengapa saya harus menulis. Sebab, potret sosial ini jika terus berlangsung akan mengaburkan hakikat demokrasi dan kebersatuan yang tercermin dalam empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI).

Tiadanya multikulturalisme pada saatnya (untuk tidak menyebut telah tiba waktunya) pada situasi yang mengerikan. Salah satu yang horor dalam republik ini antara lain lantaran ekonomi Indonesia menderita krisis berkepanjangan. Bila dalam skala makro memunculkan wajah ngeri negri ini, saya ingin memulai dari ruangan kecil, Madura. Multikulturalisme bagi saya sesungguhnya suatu wacana lintas batas, terkait masalah keadilan sosial, demokrasi dan hak asasi manusia.

Atau, multikulturalisme sebagai tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan demi secara keseluruhan. Bahwa pembangunan di mana pun sebagai harga mati, saya ingin kosmologi Indonesia termasuk Madura tak kehilangan identitasnya oleh rezim pembangunanisme.

Multikulturalisme sebagai proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Tetapi, multikulturalisme, pembangunanisme, dan masa depan peradaban Madura tidak akan berjalan datar bila situasi yang serba hedon-kapitalistik mengabaikan gotong royong. Sebab, kebersamaan sesungguhnya sangat Indoensiawi dan Madurawi. Maka saat gotong royong dan kebersamaan ini raib, identitas bangsa dan Madura hilang pada saat yang sama. Itu sebabnya, siapapun dituntut memiliki kohesivitas, kolektivitas sebagai modal sosial.

Modal sosial ini merupakan energi kolektif masyarakat yang berupa kebersamaan, solidaritas, kerjasama, toleransi, kepercayaan, dan tanggung jawab setiap anggota masyarakat dalam memainkan peran. Bila energi kolektif retak, hancur pulalah keharmonisan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Inilah sesungguhnya pembangunanisme ala Indonesia khususnya Madura. Aroma gotong-royong sebagai identitas ini mulai gersang dan menipis, tak lagi beraura, tak bermadura.

Perkembangan masyarakat yang sangat dinamis serta masalah sosial terus berkembang, membutuhkan perhatian dan kepekaan dari seluruh elemen bangsa tidak hanya dari para pakar dan pemerhati masalah sosial. Di sini, pendidikan punya peran sangat strategis sebagai agen perubahan bagi masyarakat.

Untuk itu perlu kiranya memberikan porsi pendidikan multikultural dalam pendidikan di Indonesia baik melalui substansi maupun model pembelajaran. Termasuk pendidikan bermadura yang mengedepankan moral publik, meminjam istilah Sirmadji Tjondropranolo. Hal ini dipandang penting untuk memberikan pembekalan dan membantu wawasan pemikiran, kepribadian dan melatih kepekaan peserta didik dalam menghadapi masalah sosial dilingkungan masyarakatnya. (*)

Nemuuuuu Beii .....

Seekor ayam di Kecamatan Manding Sumenep tetap hidup sekalipun sudah disembelih dua kali selama lima hari. Ayam ini semula disembelih oleh Asip, sang pemilik untuk dijadikan lauk pauk dalam acara selamatan bulan Asyura di rumahnya. Namun karena hingga lima hari kemudian ayamnya tak kunjung mati, akhirnya Asip harus mencari ayam lain untuk disembelih.

Sapi - Sejumlah sapi lokal saat dijual belikan di Pasar Hewan Sumenep dusennya dimana dan produksinya berapa. “Dan jika pemerintah harus impor, maka sifatnya hanya impor sementara untuk kesetabilan harga serta pasokan daging sapi,” tutur Hendri.

Pemerintah sendiri memastikan akan membuka kembali keran impor daging untuk menutupi kelangkaan daging sapi dan menstabilisasi pasar.

Namun, impor itu dilakukan pada 2013, tidak untuk tahun ini. “Menko Pere-

s.bachri/koranmadura

konomian Hatta Rajasa sudah mengeluarkan pernyataan bahwa impor akan kita buka lagi untuk daging. Mudah mudahan bisa. Ini tidak untuk 2013. Tapi kalau perlu diakselerasi kita akan akselerasi,” tegas Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di Kantor Kepresidenan, Senin (26/11).

Menurut dia, pemerintah akan berupaya apapun untuk menstabilkan harga daging. (gam/abe)

2

NASIONAL

SELASA 27 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

Perlu Sosialisasi Sejarah Uang Indonesia JAKARTA - Bank Danamon Indonesia menjalin kerja sama dengan Museum Bank Indonesia (“Museum BI”) dalam mendukung sosialisasi sejarah mata uang Indonesia. Kerjasama ini merupakan wujud apresiasi Danamon sebagai salah satu institusi keuangan terkemuka di Indonesia, terhadap sejarah dan nilai seni mata uang Indonesia.

Meski uang merupakan benda yang selalu digunakan setiap orang, tidak banyak yang mengenal sejarah mata uang itu sendiri. Masyarakat masih memahami uang berdasarkan fungsinya saja. Padahal penerbitan uang memiliki spektrum kesejarahan yang lebih luas, serta memiliki unsur estetika yang penuh makna dan menerapkan berbagai inovasi teknologi percetakan sebagai sarana pengamanan terhadap upaya pemalsuan. “Penting bagi pelaku industri keuangan untuk mendukung sosialisasi

UANG :

sejarah uang melalui Museum Bank Indonesia. “,” kata Direktur Danamon Joseph Bataona di Jakarta, Kamis (22/11).

Dalam acara ini, Danamon juga meluncurkan Agenda dan Kalender tahun 2013 yang bertema ‘Jelajah Seri Uang Indonesia’. Agenda dan Kalender tersebut menampilkan desaindesain dari uang Indonesia sepanjang sejarah untuk menunjukkan apresiasi terhadap keindahan rangkaian huruf, gambar, warna, serta teknik cetak yang khas pada mata uang Indonesia. Selain nilai seni mata uang Indonesia, Agenda dan Kalender ini juga memberi penjelasan sejarah penerbitan uang Indonesia serta makna simbolik dibalik desain mata uang Indonesia.

“Kami mengajak masyarakat untuk mengenal lebih dalam sejarah uang Indonesia dengan mengunjungi Museum Bank Indonesia,” tutup Joseph. (gam/abe)

abe/koranmadura

- Banyak kalangan yang perduli terhadap uang namun justru mereka tidak pernah perduli akan sejarah uang .

APTRI Dukung Pendirian Pabrik Gula di Madura JAKARTA - Rencana pendirian Pabrik Gula (PG) di Madura mendapat dukungan dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). Langkah ini diyakini bisa memenuhi kebutuhan gula dalam negeri, sehingga ketergantungan pada pasokan gula impor berkurang.

“Kita apresiasi rencana pendirian pabrik tersebut, karena setidaknya bisa ikut mengurangi impor gula sekitar 150.000 ton per tahun,” kata Ketua APTRI, Arum Sabil ketika dihubungi Koran Madura di Jakarta, Senin (26/11).

Dia memperkirakan rencana pendirian pabrik senilai Rp1 triliun diperkirakan memiliki kapasitas giling 10.000 ton tebu/hari. Dengan kebutuhan lahan mencapai sekitar 20.000 hektare. “Namun untuk memperoleh lahan tanah sekitar itu sangat sulit, apalagi kualitas tanah di Madura masih perlu perlakuan khusus,” tambah dia.

Saat ditanya apakah banyak kendala yang akan dihadapi dalam rencana tersebut, Arum tak membantah. “Mendirikan pabrik sebesar itu di Madura, bukan seperti membalikan telapak tangan,” tegasnya.

Yang jelas, sambung Arum lagi, tantangannya cukup besar, terutama dari struktur tanah yang sebagian besar tandus.

Ditambah lagi dengan tingkat curah hujan yang kecil. Jadi PTPN X harus bekerja keras untuk mewujudkan hal itu,” ujarnya.

Tantangan lainnya, kata Arum lagi adalah masalah infrastruktur. Karena masalah infrastruktur ini sampai sekarang belum terjawab.

Sehingga,kalaupun bisa diwujudkan pendirian pabrik tersebut, maka ongkos produksinya cukup besar.

Sebelumnya, Dirut PTPN X, Subiyono mengakui pihaknya sedang mematangkan kajian bisnis terkait rencana pembangunan pabrik gula terintegrasi di Pulau Madura, Jawa Timur.

Kebutuhan dana investasinya sekitar Rp1 triliun. “Lahan di Pulau Madura cukup layak untuk ditanami tebu. Sinar matahari yang cukup bisa mem-

bantu peningkatan kualitas tebu, yang nantinya bisa dicapai tingkat rendemen (kadar gula dalam tebu) yang tinggi,” paparnya.

Dikatakab Subiyono, secara teknis pengembangan lahan tebu di Madura cukup prospektif. Dua tahun terakhir, dia melanjutkan, PTPN X sudah mengembangkan sekitar 1.300 hektare lahan tebu di Madura, yaitu 975 hektare di Bangkalan dan 340 hektare di Sampang.

“Rendemen tebu dari Madura cukup bagus, minimal 7,5%.

Ke depan, dengan pendekatan best agricultural practices, rendemen bisa mencapai minimal 8% seperti di lahan petani yang bekerja sama dengan PTPN X di daerah lain,” jelasnya Di Madura, pengembangan lahan tebu dilakukan di lahan tidur yang selama ini kurang produktif. Pengembangan lahan tebu diyakini bisa meningkatkan kesejahteraan petani setempat dibandingkan jika petani menanam komoditas lain.

Di tengah sulitnya melakukan ekstensifikasi lahan tebu di Pulau Jawa, menurut Subiyono, ekspansi lahan di Madura harus dioptimalkan. PTPN X menargetkan pengembangan lahan tebu di Madura bisa mencapai 3.500 hektare pada 2014. “Saat lahan sudah mencapai 3.500 hektare, kami akan memulai pembangunan pabrik. Pembangunan pabrik butuh waktu dua tahun, sejalan dengan itu lahan tebu sudah mencapai 6 ribu hektare. Dengan kapasitas minimal 6 ribu ton tebu per hari,” imbuhnya Terkait pendanaan pembangunan pabrik gula yang mencapai Rp1 triliun, salah satu sumber pendanaannya dari pasar modal. Dengan kondisi keuangan yang sehat, PTPN X siap mencari dana ke pasar modal pada 2014. Perseroan tengah mengkaji mekanismenya, apakah melalui initial public offering (IPO) atau penerbitan obligasi. Tahun ini, PTPN X mengincar laba sebelum pajak Rp250 miliar, naik dari tahun lalu di kisaran Rp210 miliar. (cea/abe)

hanadiman/koranmadura

CUACA BURUK

- Kendararaan berlalu di tengah hujan deras yang disertai angin di musim hujan saat ini

Asing Semakin Kuasai Aset Perbankan JAKARTA - Peta perbankan nasional dalam satu dasawarsa terakhir telah mengalami pergeseran signifikan.

Penguasaan aset perbankan nasional oleh bank-bank milik negara dan swasta nasional kian susut. Sementara, porsi penguasaan aset oleh bank-bank milik asing meningkat tajam.

“Dalam menghadapi persaingan antar-bank yang kian sengit, khususnya menghadapi era integrasi ekonomi Asean, fenomena ini harus diwaspadai,” ujar Senior banking analyst dan founder lembaga riset independen KATADATA, Lin Che Wei,di Jakarta, Senin (26/11).

Apalagi saat ini, modal bank-bank BUMN terbesar masih kalah jauh dibanding para pesaingnya di kawasan regional. Modal Bank Mandiri,

bank terbesar di Indonesia, hanya US$ 6,7 miliar. Sementara dua bank asal Singapura, yaitu OCBC (Singapura) sebesar US$ 20,2 miliar dan DBS (yang akan mengakuisisi Danamon) mencapai US$ 26,3 miliar.

Pangsa aset bank swasta nasional tergerus sekitar 13 persen dari 35 persen pada 1998 menjadi 22 persen pada 2011. Begitu pun pangsa aset bank negara yang merosot 14 persen dari 49 persen menjadi tinggal 35 persen pada periode yang sama. Sebaliknya, pangsa bank swasta milik asing telah melonjak tajam dari hampir nol persen menjadi 21 persen. Bila ditotal dengan kantor cabang bank asing dan bank campuran, maka total pangsa bank milik asing di Indonesia sudah mencapai 34 persen.

Hasil riset KATADATA juga menunjukkan, peta perbankan nasional dalam satu dasawarsa terakhir telah mengalami pergeseran signifikan.

Penguasaan aset perbankan nasional oleh bank-bank milik negara dan swasta nasional kian susut. Sementara, porsi penguasaan aset oleh bankbank milik asing meningkat tajam.

Karena itu, strategi baru perbankan

nasional yang lebih mengutamakan keberpihakan pada bank-bank nasional amat diperlukan. Penerapan sistem multiple-license dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk menciptakan industri perbankan nasional yang lebih sehat.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kebijakan Bank Indonesia (BI) menerbitkan aturan izin berjenjang (multiple-license) terhadap bank-bank nasional dan bank asing memberi sinyal bank sentral akan lebih konservatif dalam menata industri perbankan nasional. Kebijakan ini pun akan memacu bank-bank nasional untuk lebih kompetitif, khususnya dalam menghadapi persaingan bank di level regional. “Ini menunjukkan adanya usaha BI untuk lebih konservatif,” ujar dia.

Menurut dia, kebijakan ini secara tidak langsung sedikit menutup pintu perbankan nasional, yang selama ini terlalu liberal dan sangat terbuka terhadap masuknya bank-bank atau lembaga finansial asing, dengan langkah yang tidak terlalu ekstrem.

Berdasarkan aturan baru ini, BI nantinya tidak akan secara otomatis

memberikan izin usaha bank umum, baik lokal maupun asing untuk semua kegiatan usaha. BI akan mengklasifikasikan bank dalam empat kelompok berdasarkan modal intinya. Kelompok pertama, yaitu 100 miliar rupiah hingga kurang dari 1 triliun rupiah.

Kelompok kedua, yaitu 1 triliun rupiah hingga kurang dari 5 triliun rupiah. Kelompok ketiga, yaitu 5 triliun rupiah hingga kurang dari 30 triliun rupiah. Kelompok keempat, yaitu 30 triliun rupiah ke atas.

Pengklasifikasian ini kata dia akan berdampak pada aktivitas bisnis yang bisa dilakukan oleh setiap bank.

Semakin tinggi modal inti yang dimiliki sebuah bank maka semakin luas cakupan produk dan aktivitas yang dapat dilakukannya. Namun, porsi kredit produktifnya pun harus semakin tinggi. “Pengelompokkan ini, akan berdampak positif bagi industri perbankan nasional karena meningkatkan kompetisi. Kompetisi akan lebih meningkatkan kualitas bank dan akan jauh lebih bagus hasilnya jika dilakukan di kelompok yang sejenis,” urai dia. (gam/bud/abe)

Desember, Kelangkaan BBM akan Makin Parah JAKARTA - Masyarakat diminta mewaspadai kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di sejumlah daerah. Apalagi kalangan pengusaha memperkirakan stok BBM bersubsidi takkan cukup hingga akhir Desember 2012. “Karena kuota BBM subsidi takkan cukup sampai akhir tahun, kalau tidak cukup seluruh warga di Indonesia hanya bisa membeli BBM non subsidi (pertamax cs) karena premium dan solarnya sudah habis,” kata Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Eri Purnomohadi di Jakarta, Senin (26/11).

Berdasarkan catatan, kuota BBM subsidi yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2012 sekitar 44,04 juta KL. Dari jumlah itu sebesar 43,9 juta KL menjadi tanggung jawab PT Pertamina dengan rincian 27,8 juta KL untuk Premium, 14,9 juta KL untuk Solar dan 1,2 juta KL untuk kerosene (minyak tanah). Hingga 20 November 2012 realisasi penyaluran BBM subsidi untuk Premium sudah 24,9 juta

Kl, Solar sudah 13,7 juta KL dan Kerosene sudah 1,1 juta KL. Diakui Eri, ada kampanye yang dilakukan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas berencana akan menetapkan 2 Desember 2012 sebagai hari tanpa BBM Subsidi. Langkah ini akan berdampak pada kerugian pengusaha SPBU. Namun pengusaha SPBU siap menerimanya. Karena sadar BBM bersubsidi takkan cukup sampai akhir tahun.”Kita pengusaha dalam posisi standby saja, tergantung BPH sebagai regulator di hilir,” tambah dia.

Lebih jauh kata Eri, mengenai kepastian pelaksanaan satu hari tanpa BBM bersubsidi itu belum ada kepastian. Apalagi kampanye itu hanya bersifat himbaun saja dan tak ada sanksi apa-apa. “Belum ada kepastian benar diterapkan atau tidak, itu-pun sifatnya ajakan atau himbauan bukan paksaan baik bagi pengusaha SPBU maupun masyarakat,”ungkap Eri. Menurut Eri, Hiswana Migas menyadari sepenuhnya kampanye BPH ini semata-mata untuk menyadar-

kan masyarakat Indonesia agar lebih hemat dalam mengonsumsi BBM subsidi. “Sifatnya soft saja semacam campaign,” tegas dia.

Sebelumnya diberitakan, BPH Migas berencana akan menetapkan tanggal 2 Desember sebagai satu hari tanpa BBM subsidi, dimana nantinya seluruh SPBU di Jawa-Bali dan 5 kota besar di Indonesia seperti Medan, Batam, Palembang, Balikpapan dan Makasar dari pukul 06.00-18.00 tidak melayani penjualan BBM subsidi, hanya menjual pertamax dan premium.

Dari pantauan Koran Madura di Surabaya, terlihat sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kawasan Surabaya mulai sulit diperoleh. Bahkan sejumlah pengendara motor mengaku kecewa sulit mendapatkan premium.

Alhasil, akibat kelangkaan premium tersebut pengendara terpaksa harus membeli pertamax yang harganya dua kali lipat di banding harga premium. Meski lebih mahal, peng-

endara harus membeli karena kendaraan sudah tidak ada bahan bakar.

Di sisi lain, sejumlah pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat terpaksa harus kecewa, dan balik arah karena premium habis.

SPBU yang yang kehabisan premium siang ini berada di kawasan Surabaya bagian timur. Diantaranya, SPBU Jalan Rungkut Mapan, SPBU Pandugo, dan SPBU Jalan Gunung Anyar Surabaya.

Ditempat terpisah, anggota DPR F-Partai Golkar, Satya W Yudha mengatakan menipisnya stok BBM subsidi diduga karena BBM jenis ini lebih banyak hilang dicuri ketimbang dikonsumsi. “Jebolnya kuota bukan karena deman saja, tapi lebih banyak yang dimalingin,” ujar dia.

Dikatakan Satya, bukti dari BBM subsidi banyak dimalingi sudah jelas, banyak di media massa diberitakan tangkapan penyelundupan atau pencurian BBM subsidi. “Itu baru yang ketangkap, yang tidak?,” pungkas Satya. (cea/abe)

BUMD Diusulkan Bisa Kelola Migas JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diusulkan bisa ikut dan terlibat mengelola minyak dan gas bumi.

Sehingga keberpihakan kepada daerah menjadi lebih nyata.

“BUMN dan BUMD bisa bermitra untuk menarik keterlibatan daerah dalam pengelolaan sebuah blok mi-

gas,” kata Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto di Jakarta, Jumat (23/11).

Keterlibatan daerah melalui BUMN, kata Pri Agung lagi, bisa dengan menggandeng BUMN Migas. Dengan demikian sebuah BUMD akan mendapat jaminan saat mengajukan pinjaman untuk terlibat dalam pengelolaan sebuah blok migas. BUMN itulah yang menjamin pinjaman untuk BUMD. Disinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembubaran BP Migas, hal itu secara gamblang mengisyaratkan BUMN

sebagai kepanjangan tangan negara dalam menguasai migas. Dengan BUMN, ada harapan migas dikelola dengan pendekatan bisnis. Sementara pemerintah, pemilik sumber daya alam ini bisa mengontrol pengelolanya. “Pemerintah hanya mengawasi BUMN yang mengelola migas,” dia menjelaskan.

Mantan Anggota Panitia Khusus Pertambangan DPD Nurmawati Dewi Bantilan mendukung bila pengelolaan migas melibatkan daerah dan BUMD. Dengan begitu akan ada pembagian hasil dan alih teknologi yang

jelas bagi daerah dalam pengelolaan migas. Menurut dia, selama ini terjadi ketimpangan dalam pengelolaan migas karena kondisi masyarakat di daerah tambang justru berbanding terbalik dengan kekayaan daerahnya.

Karena itu, dia mendukung keterlibatan daerah dan BUMD dalam mengelola migas.

Nurmawati mendorong adanya perbankan khusus di bidang pertambangan yang bisa memberikan pinjaman kepada BUMD yang bermitra dengan BUMN dalam pengelolaan blok migas di daerah. (cea/abe)

JAWA TIMUR

3

SELASA27 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

Di Jatim Lima Juta Nama Hilang JAKARTA - Komisi IX DPR RI akan memanggil Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi terkait dengan hilangnya 5 juta nama penerima jaminan kesehatan di Provinsi Jawa Timur. Padahal, kuota penerima jaminan kesehatan di 2012 belum berubah pada angka 76,4 juta.

“Ada surat dari Gubernur Jawa Timur (Soekarwo) yang masuk ke Komisi IX DPR bahwa ada data penerima jaminan kesehatan yang hilang sebanyak 5 juta orang. Maka, kami akan memanggil Menkes untuk melakukan cross check,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Soepriyatno di Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (22/11).

Selain itu, kata Soepriyatno, laporan dari Jawa Timur tersebut juga menyebutkan bahwa telah terjadi penambahan nama baru sebanyak 7 juta orang sebagai penerima jaminan kesehatan. “Angka ini artinya menunjukkan bahwa adanya tambahan orang miskin di Jawa Timur. Mengenai hal ini, kami akan cek lagi di

setiap provinsi,” paparnya.

Menurut Soepriyatno, pada 2013 pemerintah telah sepakat menetapkan jumlah penerima jaminan kesehatan sebanyak 96,4 juta jiwa. “Angka ini belum termasuk gelandangan dan orang terlantar yang angkanya lebih dari 3 juta orang,” kata Soepriyatno sembari menambahkan bahwa penerima jaminan kesehatan di 2012 sebanyak 76,4 juta jiwa.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Husni Situmorang menilai, hilangnya sejumlah nama penerima jaminan kesehatan di Jawa Timur tersebut dimungkinkan akibat perubahan status ekonomi di masyarat. “Data-data kemiskinan itu sifatnya keluar-masuk, ada kelompok miskin yang berubah status menjadi kelompok mampu,” katanya di Jakarta, Kamis (22/11).

Sementara itu, kata Chazali, saat ini DJSN mengusulkan besaran premi untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan senilai Rp 22.200 per orang setiap bulan di 2014. Secara keekonomian, angka ini dinilai akan mampu mengundang minat rumah sakit swasta untuk masuk ke dalam sistem Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan (BPJS). “Besaran iuran PBI di 2014 sebesar Rp 22.200 per orang.

Tetapi, nilai ini masih harus menda-

patkan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Keuangan,” terang Chazali.

Chazali mengatakan, besaran premi tersebut dianggap sangat rasional bagi penerapan program Jaminan Kesehatan setelah beroperasinya BPJS mulai 1 Januari 2014. “Besaran ini sudah memperhitungkan kecukupan layanan secara komprehensif dan sudah diperhitungkan kenaikan demand terhadap pelayanan kesehatan akibat dari efek asuransi, sosialisasi, dan infrastruktur,” tuturnya.

Selama ini, menurut dia, kendala yang masih dihadapi terkait progres Rancangan Peraturan Pemerintah PBI Jaminan Kesehatan, antara lain, belum ditetapkannya besaran iuran PBI oleh pemerintah dan adanya penolakan dari buruh untuk membayar iuran. “Jadi, setiap pekerja itu harus memberikan iuran, kalau para pekerja tidak membayar, maka hal ini tidak adil,” ucapnya.

Dengan nilai premi sebesar Rp 22.200, Chazali meyakini bahwa rumah sakit swasta akan berminat masuk ke dalam sistem Jaminan Kesehatan. “Selama ini, angka Rp 6.500 tidak masuk dalam perhitungan keekonomian rumah sakit swasta. Padahal, program ini sangat membutuhkan peran swasta. Tetapi, swasta memang

tidak wajib untuk masuk ke dalam sistem BPJS,” katanya.

Hingga saat ini, menurut dia, jumlah Puskesmas sebanyak 9.419 unit dan klinik swasta 30.000 unit. Sementara itu, dari total jumlah rumah sakit, rumah sakit pemerintah ada 812 unit dan swasta 1.263 unit. “Dari jumlah ini, tentu swasta perlu banyak dilibatkan. Jaminan Kesehatan menjadi prioritas SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) melalui BPJS,” imbuhnya.

Namun demikian, Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati mengungkapkan, angka Rp. 22.200 masih kurang ideal. Pernyataan Okky ini terkait dengan usulan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa premi tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendukung program Jaminan Kesehatan. “IDI mengusulkan Rp40.000Rp. 60.000 per orang untuk setiap bulan,” ucapnya.

Dengan nilai iuran tersebut, kata Okky, maka dibutuhkan anggaran tidak kurang dari Rp. 40 triliun. “IDI mengatakan, seharusnya pemerintah mau memberikan subsidi untuk memenuhi anggaran ini. Mengingat subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dianggap salah sasaran, justru diberikan subsidi sangat besar,” katanya. (bud/abe)

BACA DULU AH : Seorang warga sedang membaca Koran Madura saat melepas lelah di salah satu oulet di Surabaya.

Aktivis Refleksi Pelanggaran HAM SURABAYA - Aktivis Surabaya Peringati Hari HAM Internasional 10 Desember 2012 meski peringatan hari tersebut masih berlangsung dua pekan lalu. Tetapi sejumlah aktivis HAM di Surabaya melakukan refleksi terkait banyaknya praktek kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Aksi refleksi ini dilakukan Solidaritas Masyarakat untuk Perjuangan HAM yang terdiri dari Kontras, IKOHI Jatim, SAKPPD, Walhi Jatim, Pusham Ubaya, dsan Pusham Unair.

Selain itu, dalam solidaritas ini terdapat Cerah Institute, JASS Indonesia, D’Buku, Komunitas Kretek Surabaya, Sapulidi dan beberapa kelompok dan organisasi lain. Mereka bersepakat menggelar untuk memperingati Hari HAM Internasional selama satu bulan penuh.

Koordinator Kegiatan Peringatan Hari HAM, Fatkhul Khoir, di Surabaya, (26/11/2012), mengatakan, jenis kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemutaran film, pameran foto, diskusi dan aksi bersama. “Rangkaian kegiatan akan dilaksanakan sejak November hingga 21 Desember 201,” katanya.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dimaksudkan untuk tetap mengingatkan bahwa penegakan HAM harus dilaksanakan dan menuntut pemerintah agar pelaku pelanggaran HAM ditindak. Sebab, Indonesia sebagai negara yang telah menyepakatkan nilai-nilai hak asasi manusia. Karena itu, Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen yang menjamin hak asasi warga negaranya melalui UUD 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Walaupun sudah ada seper-

angkat instrument HAM tersebut, tidak serta merta menjamin Hak Asasi warga negaranya. Ini terbukti berbagai pelanggaran HAM yang terjadi, terutama di wilayah Jawa Timur, kerap terjadi tanpa penyelesaian,” tegasnya Juir, sapaan Fatkhul Khoir.

Menurutnya, pelaku kekerasan non negara seringkali tidak ditindak bila dilakukan kelompok mayoritas.

Apalagi bila kekerasan tersebut dilakukan negara, penegakannya makin kabur dan mengambang. Contoh kasus HAM yang belum terselesaikan dengan tuntas, antara lain kasus yang terjadi pada komunitas Syiah di Sampang. Pada kasus Sampang, Juir menjelaskan bahwa Pemerintah terlihat lepas tangan dan malah menyederhanakan kasus tersebut, bahkan sampai saat ini, para warga kaum Syiah masih berada di penampungan tanpa mendapatkan fasilitas dan penanganannya yang manusiawi.

Pada sisi lain, Solidaritas Masyarakat untuk Perjuangan HAM melalui rangkaian peringatan HAM Internasional ini, juga dimaksudkan mengajak masyarakat untuk mengkritisi peran negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM melalui Refleksi film dokumenter dan diskusi publik. Masyarakat, tambah Juir, selama ini hanya menjadi obyek pelanggaran HAM, dan tidak memiliki kemampuan ataupun akses dalam membela dirinya sendiri. Melalui kegiatan tersebut, seluruh masyarakat diinginkan memiliki kesadaran dan siap memperjuangkan nasibnya sendiri. “Jika pemerintah hanya mendiamkan berbagai pelanggaran HAM tersebut,” pungkas Juir. (avent/abe)

PEKERJA - Sepasang suami istri saat menjalankan pekerjaannya sebagai pedagang kelontong di Surabaya.

Pro Kontra UMK Jatim

APINDO Minta Turun, Buruh Tuntut Naik SURABAYA - Gubernur Jawa Timur DR H Soekarwo SH, MHum, akhirnya menuai masalah hukum akibat menerbitkan Peraturan Gubernur Jatim No 72 Tahun 2012 tentang UMK Jawa Timur 2013. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim mengajukan gugatan uji materil ke Mahkamah Agung karena menilai gubernur mengabaikan hasil rapat dan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur atas usulan dari walikota dan bupati mengenai besaran UMK untuk Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik yang nilainya sebesar Rp 1.567.000. Sementara dalam pergub yang telah ditandatangani pada 24 November lalu, besaran UMK untuk kedua daerah tersebut Rp 1.740.000.

Wakil Ketua Bidang Pengupahan Apindo JAwa Timur Jonson Simanjuntak mengatakan keputusan gubernur sudah melenceng dari jalurnya. Apabila diterapkan per 1 Januari 2012, maka tidak menutup kemungkinan banyak perusahaan yang gulung tikar dan akan terjadi PHK besar-besaran.

Apindo sendiri tidak memahami acuan yang dipakai gubernur dalam menetapkan besaran UMK. Sebab nominal

yang ditetapkan berbeda dengan rekomendasi dewan pengupahan propinsi. “ Ini melanggar UU No 13 Tahun 2003 yang dengan jelas mengatur mekanisme penetapan UMK harus melalui dewan pengupahan,” tegas Jonson. Namun besaran UMK mengacu pada imbauan Menakertrans mengenai kenaikan KHL hingga 150 persen, seharus undangundangnya dicabut terlebih dahulu.

Berbeda dengan Apindo yang meminta agar UMK diturunkan, para buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Jawa Timur justru meminta MA untuk menaikkan UMK 2013 menjadi Rp 2,2 juta.

Untuk menekan MA, pekan depan, mereka akan melakukan aksi unjukrasa di kantor MA di Jakarta. Jurubicara MPBI Jawa Timur, Jamaludin, yang dihubungi melalui ponselnya mengungkapkan, mereka terus merapatkan barisan untuk mem-fix-kan rencana tersebut. “ Sore ini (kemarin sore, Red), para perwakilan dari 20 serikat pekerja di Jawa Timur melakukan rapat supaya aksi ini segera terealisasi. Pokoknya minggu depan kami akan mengepung MA,” kata Jamal. (han/abe

Pemprov Jatim Tak Akan Utang Sekdaprov Akui Masih Sanggup Biayai Pilgub SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin mampu menyediakan anggaran untuk pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur langsung periode 2013-2018, yang untuk putaran pertama saja nilainya mencapai hampir Rp 1 triliun.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Dr Rasiyo kepada Koran Madura, usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura nomor 1 Surabaya, Senin (26/11) kemarin.

Rasiyo menjelaskan, sebenarnya anggaran pilgub sudah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-

rah (APBD) Jawa Timur 2013, yang beberapa waktu lalu telah disahkan. Namun sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada, dana yang tersedia dari total seluruh anggaran pilgub putaran pertama, baru sekitar Rp 663 miliar. Perinciannya, untuk KPU Provinsi Jawa Timur Rp 500 miliar lebih, Bawaslu Jawa Timur, hampir Rp 100 miliar dan sisanya Kepolisian dan TNI untuk pengamanan. Itupun, kesepakatan mengenai anggaran ini dilakukan setelah pemprov, KPU, Bawaslu, Polri dan TNI melakukan rapat selama 6 kali. “Kami sudah bertemu 6 kali, mungkin karena meng-

hitungnya tergesa-gesa, maka dananya ketemunya segitu (hampir Rp 1 triliun),” katanya.

Tapi setelah dihitung lagi, Rp 663 miliar. Tidak menutup kemungkinan, kalau nanti ada temuan-temuan atau kekurangan dana, masingmasing pihak akan duduk bersama KPU dan bawaslu. Karena itu, Rasiyo meminta agar KPU dan Bawaslu tidak usah mempermasalahkan dana, karena pemerintah akan mencari cara untuk mencukupnya dengan jalan mendahului perubahan anggaran keuangan (PAK) 2013. “Pasti dan insya allah pemerintah akan mencukupi kesemuanya. Karena program priritas kita ya pilgub itu. Kalau pilgubnya tidak sukses yang ndak bagus,” tambah Rasiyo.

Rasiyo enggan membo-

Dr. Rasiyo

Sekdaprov Jatim corkan strategi lain yang diupayakan pemprov untuk memenuhi anggaran pilgub yang biayanya selangit. Padahal menurut penjelasan Gubernur sebelumnya, bahwa dirinya ditunjuk sebagai pimpro untuk pencarian dan penggalan-

gan dana menutup ongkos pilgub yang nilainya paling tinggi dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia. Apalagi kekurangannya mencapai Rp 345 miliar lebih.

Lalu bagaimana dengan anggaran untuk putaran kedua?

Rasiyo menjelaskan, pihaknya belum berpikir tentang anggaran putaran kedua karena dalam harapannya pemilihan gubernur 2013 hanya dilakukan dalam 1 putaran.

Sedangkan APBN tidak bisa membantu menalangi kekurangan dana pilkada karena menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 112 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi, biaya pemilihan umum kepala daerah (pilkada) tetap bersumber dari APBD. (han/abe)

Kepala BLH Jawa Timur : Usut BPN Gresik !

SURABAYA - Teka-teki seputar motif dibalik terbitnya sertifikat Pulau Galang di Desa Karangkiring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik hingga kini masih belum terjawab.

Malah diatas pulau konservasi yang pernah menjadi rebutan antara Surabaya dan Gresik tersebut telah berdiri bangunan-bangunan yang mengancam kehidupan biota dan ekosistim laut.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur Indra Wiragana, SH, kepada Koma, Senin (26/11)

siang mengatakan, pemerintah provinsi Jawa Timur harus segera mengusut siapa oknum di Badan Pertanahan Negara (BPN) Gresik yang telah melakukan kejahatan tersebut. “ Bagaimana mungkin pulau konservasi yang dilindung oleh negara memiliki bersertifikat dan diterbitkan oleh BPN Gresik.

Ini harus segera diluruskan,” tandas pria berbadan besar ini dengan nada geram.

Menurutnya, adalah tugas Biro Pemerintahan untuk melakukan penelusuran sehingga kita mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut.

Dari penelusuran itu, kita akan mengetahui apa dasar dari diterbitkannya sertifikat, apakah karena pemalsuan data, suatu paksaan, ancaman, alpa atau lupa. Faktor mana yang terpenuhi, kata Indra harus segera diluruskan dan diselesaikan melalui jalur hukum.

Untuk diketahui, pulau

galang terbentuk dari endapan lumpur dan kemudian menjadi pulau konservasi dengan luasnya sekitar 10 hektar.

Dalam perkembanganya pulau yang berada ditengah Teluk Lamong itu, menjadi rebutan antara pemkot Surabaya dan Pemkab Gresik. Karena belum ada kesepakatan, kemudian pada jaman pemerintahan GUbernur Imam Utomo, pulau galang status quo dan oleh pemerintah pusat hak pengelolaan diserahkan kepada pemprov. Artinya pulau itu berada dalam kekuasaan negara.

Namun sejak bersertifikat, pulau galang dimanfaatkan

untuk kepentingan bisnis.

Indra Wiragana mengatakan, itulah salah penyebab banjir di sebagian wilayah Gresik dan Surabaya bagian barat.

Jika tidak segera dikembalikan fungsinya, maka persoalan banjir yang disebabkan karena perubahan peruntukkan pulau ini tidak akan terselesaikan. Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Tugas Husni Sarwanto yang dihubungi via ponselnya menolak untuk berkomentar.

Ia malah ‘pura-pura’ tidak mengetahui keberadaan pulau galang.(han/abe)

4

SUMENEP

SELASA 27 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

abrari/koran madura

MUSIM HUJAN - Petani diuntungkan karena tambaknya menjadi sarana transportasi laut

Pemerintah Siagakan Genangan Air

david/koran madura

PARADE BUDAYA

- Seorang siswa saat memeragakan sosok ratu pada parade budaya dalam rangka hari jadi Kabupaten Sumenep yang ke-743..

Sejumlah Kelompok Tani Diduga Hanya “Papan Nama” Sebanyak 3.330 Kelompok Tani Dinilai Memenuhi Persyaratan SUMENEP – Sejumlah kelompok tani di Kabupaten Sumenep diduga hanya tinggal “papan nama” atau tidak memiliki aktivitas layaknya sebuah kelompok petani.

Hal itu diketahui setelah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumenep melakukan verifikasi terhadap kelompok tani yang berada di 18 kecamatan di wilayah daratan dan sembilan kecamatan kepulauan.

“Hingga sekarang kami masih melakukan verifikasi terhadap 5.258 kelompok tani. Selama masa verifikasi itu, kami memang menemukan sejumlah kelompok tani yang ternyata sudah tidak memiliki aktivitas alias tinggal “papan nama”,” kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumenep Bambang Heriyanto, Senin (26/11), tanpa

menyebut secara pasti jumlah kelompok tani yang tinggal papan nama itu.

Hasil sementara verifikasi, sebanyak 3.330 kelompok tani dinilai memenuhi persyaratan, dan selanjutnya layak untuk menerima sertifikat kelompok tani.

Kriteria kelompok tani yang dinilai memenuhi syarat adalah mempunyai pengurus yang lengkap, aktivitasnya jelas, dan diakui keberadannya oleh kepala desa setempat.

“Pengakuan dan rekomendasi kepala desa terhadap kelompok tani itu merupakan hal yang perlu, karena kades merupakan pembina semua kelompok tani di wilayahnya. Sementara untuk kelompok tani yang belum memenuhi persyaratan, termasuk yang tinggal “papan nama”, akan

kami pelajari dulu persoalannya. Kalau memungkinan untuk aktif, akan kami bina secara intensif,” ujarnya.

Ia mengatakan, pihaknya menargetkan bisa menyelesaikan verifikasi terhadap 5.258 kelompok tani yang terdata di Disperta Sumenep itu, hingga 31 Desember 2012.

“Hingga saat ini, verifikasi yang kami lakukan sudah mencapai 83,3 persen, dan hasil sementaranya adalah 3.330 kelompok tani dinilai memenuhi syarat dan sejumlah kelompok tani tinggal “papan nama” ,” tukasnya.

Sertifikat, kata dia, merupakan hal yang penting dimiliki kelompok tani untuk memperoleh bantuan dari Pemerintah, baik Pemkab Sumenep, Pemrov Jatim, maupun

Pemerintah Pusat.

“Kami tidak boleh memberikan bantuan kepada perorangan, akan tetapi harus melalui kelompok tani. Tanpa sertifikat yang dikeluarkan pemerintah daerah, kelompok tani dipastikan tidak akan menerima bantuan,” ujarnya, memaparkan.

Bambang berharap para pengurus kelompok tani yang dinilai belum memenuhi syarat, termasuk yang tinggal “papan nama” itu bisa melakukan perbaikan-perbaikan secara internal supaya pada tahun berikutnya mengantongi sertifikat dan bisa mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Semoga apa yang menjadi harapan banyak orang ini mampu diwujuddkan dalam waktu dekat. (rif/abe)

Peternak Itik Terancam Rugi SUMENEP – Salah satu peternak itik di Desa Sera Timur Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep terancam gagal panin dimusim ini.

Ilyasi merupakan salah satu peternak itik yang berasal dari desa Sera Timur musim ini terandcam gagal panin, kegagalan tersebut dipicu oleh pangsa pasar yang kurang memadai dan juga dipicu oleh harga pakan itik yang melambung tinggi.

Harga itik daging saat ini berkisar mulai dari Rp. 18.000 hingga Rp. 20.000 perekorn-

ya dengan umur 50 hari panin, sedangkan dimusim yang lalu harga itik berkisar dari Rp. 20.000 sampai Rp. 23.000 perekornya dengan umur 40 hari bisa panen.

Disisi lain juga yang mengakibatkan kerugian besar, adalah melambungnya harga pakan itik yang biasanya Rp. 1.000 sampai Rp. 1.500 Sedangkan harga pakan itik sekarang mulai dari 2.000 sampai 3.000 perkilonya, hal ini sangat tidak sebanding dengan harga itik saat ini, sehingga para peternak itik mengalami kerugian yang sangat

besar, “sekarang saya kalau dihitung-hitung ruginya Rp. 60.000/hari dalam 100 ekor itik” ujarnya ilyasi ketika ditemui Koran Madura (22/11).

Mahalnya pakan itik ini disebabkan karena sulitnnya untuk mendapatkannya, sehingga para pedagang pakan itik bisa menentukan harga sesuai dengan khendaknya sendiri dan tidak melihat bagaimana keberadaan konsumen dibawah, sehingga mengakibatkan para peternak mengalami kerugian yang sangat besar. (idi/kam)

SUMENEP – Masalah banjir dan genangan yang biasanya banyak menelan korban harta dan membuat trauma bukan hanya musibah atau peristiwa alam semata. Tetapi banjir terjadi karena kelalaian manusia.

Sehingga hampir tidak ada satu instansi yang harus dimintai pertanggungjawaban publik.

Kasi Pembangunan SDA Dinas PU Air Riyono, mengatakan lamanya musim kemarau tahun ini dikhawatirkan berakibat kepada singkatnya musim penghujan.

Akibatnya, intensitas air hujan semakin tinggi dengan waktu yang relatif pendek. Bila hal tersebut terjadi tanah maupun tanaman tak sanggup menyerap air. Sehingga bahaya banjir dan genangan yang ditimbulkan akan meresahkan masyarakat .

Menurutnya antisipasi terhadap banjir sebagian sudah dilakukan. Misalnya dengan menormalisasi tiga titik daerah aliran sungai, yaitu kali Patean, Marengan dan kali Saroka. Selain itu, ditegaskan pihaknya sudah memperbaiki 9 titik spot genangan yang mengganggu arus lalu-lintas di dalam kota.

Dia menyesalkan, anggaran untuk pembangunan drainase untuk tahun ini hanya Rp 300 juta, untuk 5 titik. Itu tersebar di kecamatan Kalianget, dua di Batuan dan lainnya di Kecamatan Kota. Itu pun sudah termasuk dengan perencanaan dan pengawasan. “Solusi rencana induk drainase butuh master plan, selama ini memang parsial” katanya kepada Koran Madura. (sal/ hink)

Guru Bahasa Inggris Kacau SUMENEP - Dinas Pendidikan bekerjasama menyelenggarakan training Bahasa Inggris yang bertajuk 100 Hours Intensive In-Service Training Quantum English For Elementary School (QEES).

Program ini hanya diikuti utusan dari guru TK dan SD se-Kabupaten ini berjumlah 172 orang dari 25 Kecamatan, daratan dan kepulauan. Ini dilakukan berdasar hasil survei yang menjelaskan bahwa 94,35 persen guru TK maupun SD bukan ahlinya karena bukan sarjana lulusan bahasa Inggris. Selain itu, 71 persen, metodologi yang diajarkannya kacau dan 65,3 persen rata-rata nilai mereka dalam bahasa Inggris 60 persen.

Muhammad Taufiq, doktor sosiolinguistik UIN Malik Ibrahim Malang yang juga pendiri Lembaga Bravo Viec sekaligus trainer dalam pelaksanaan ini menjelaskan, tak pernah ada kendala dengan metode-metode yang diajarkannya. Untuk mengajar anak TK maupun SD, berbeda pembelajarannya dengan orang yang sudah tua. “Mereka harus diajari, misalnya buah-buahan dan apapun yang akrab dengan dunia mereka (anakanak),” katanya.

david/koran madura

UNGGAS

- Pakan ternak itik akhirnya naik

Sementara Benny Wardiman, peserta dari SD Pasongsongan dirinya merasa senang dan bisa menanmbah pengetahuannya. Sebab, semua biaya mengikuti training ini dibayari sekolah tempatnya mengajar, “Masing-masing UPT, mencatut dari dana BOS,” katanya menutup pembicaraan. (sal/think)

Verifikasi Faktual Tahap Pertama

Satu Parpol Tak Penuhi Semua Persyaratan SUMENEP – KPU Sumenep secara resmi merekomendasikan pimpinan delapan partai politik (parpol) setempat untuk melengkapi persyaratan yang tidak lengkap, ketika diverifikasi faktual tahap pertama pada 1-24 November 2012.

“Kami telah mengundang pimpinan 16 parpol untuk memberitahukan hasil verifikasi faktual tahap pertama. Delapan dari 16 parpol itu tidak memenuhi syarat, ketika diverifikasi faktual,” kata anggota KPU Sumenep M Ali Fikri, Senin (26/11).

Dari delapan parpol itu, Partai Persatuan Nasional (PPN) menjadi satu-satunya parpol yang tidak memenuhi semua persyaratan yang menjadi objek verifikasi faktual, yakni kepengurusan, domisili sekretariat, dan keanggotaan.

“Ketika diverifikasi faktual beberapa waktu lalu, kami tidak berhasil menemukan alamat Sekretariat PPN Sumenep, dan tentunya keabsahan domisili sekretariat dan kepengurusannya tidak bisa dicek. Selain itu, persyaratan pada poin keanggotaannya pun tidak lengkap,” ujarnya.

Secara keseluruhan, delapan parpol yang diwajibkan melakukan perbaikan persyaratan adalah Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) dan Partai Demokrasi Pembangunan (PDP).

“Kami minta pimpinan delapan parpol itu secepatnya memperbaiki persyaratan yang kurang itu. Perbaikan hanya dilakukan para poin persyaratan yang kurang,” kata Fikri.

Masa perbaikan persyaratan itu selama sepekan, yakni pada 27 November-3 Desember 2012.

“Pimpinan delapan parpol tersebut harus menyerahkan berkas persyaratan yang kurang itu pada Senin (3/12) pekan depan pukul 16.00

WIB. Selanjutnya, berkas persyaratan yang diserahkan pimpinan parpol tersebut akan diverifikasi faktual oleh kami,” ujarnya, menerangkan.

Bagi parpol yang dinilai kurang memenuhi syarat dalam keterwakilan pengurus perempuan sebanyak 30 persen, kata dia, ada dua opsi untuk melengkapinya, yakni menyusun kepengurusan baru atau membuat surat pernyataan yang berisi alasan tidak terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan dan langkah yang sempat dilakukan untuk memenuhinya.

“Surat pernyataan itu memang bisa menggugurkan poin persyaratan keterwakilan perempuan secara administrasi. Namun, secara substansi, parpol yang membuat surat pernyataan itu tetap dicatat tidak memenuhi syarat keterwakilan pengurus perempuan sebanyak 30 persen,” tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC PKB Sumenep, AM Bahrul Ulum menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan DPW PKB Jatim guna membicarakan poin persyaratan keterwakilan pengurus perempuan yang dinilai kurang. “Kami siap memenuhi kekurangan itu.

Namun, teknisnya menunggu hasil koordinasi dengan DPW PKB Jatim,” katanya. (rif/abe)

foto/istimewa grafis by hariri/koran madura

PAMEKASAN

5

SELASA 27 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

Santri Minta Pemerintah Tidak Akui Israel

s. bachri/koran madura

ANTRE - Puluhan sepeda motor dan mobil nampak antre untuk menunggu giliran mendapatkan BBM.

Pertamina Jamin Pasokan BBM Normal

Keputusan Untuk Menerapkan Pengetatan Penebusan BBM Bersubsidi Ditunda PAMEKASAN- Pertamina Surabaya menjamin pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh kabupaten di Madura akan kembali lancar. Pelaksanaan kebijakan pengetatan penebusan untuk menjaga ketersediaan kuota BBM bersubsidi hingga akhir tahun, ditunda.

Humas Pertamina Surabaya, Evy Rofraida, yang dihubungi Koran Madura, Minggu (25/11), mengatakan keputusan untuk menerapkan pengetatan penebusan BBM bersubsidi ditunda setelah melihat dampak berupa kelangkaan premium di sejumlah daerah di Jawa Timur.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan Dirjen Migas dan BPH Migas untuk melakukan pendundaan kebijakan ini dan disetujui. Penundaan itu berlaku sejak hari ini (Minggu, 25/11),” kata Evi. Dengan penundaan itu, maka pasokan bahan bakar bersubsidi ke seluruh

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) akan dilakukan seperti sebelum dilakukan pengetatan.

Hanya saja, menurut Evi, dengan penundaan itu dimungkinkan akan terjadi over kuota. Sebab, pasokan ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar itu akan dilakukan sesuai dengan order yang disepakati.

Sebelumnya, sejak pertengahan November lalu, pemerintah memberlakukan pengetatan penebusan BBM bersubidi. Kebijakan itu untuk menjamin ketersediaan kuota bahan bakar bersubsidi hingga akhir tahun.

Akibat kebijakan itu, terjadi kelangkaan BBM, khususnya premium di sejumlah daerah di Jawa Timur. Di Pamekasan, Madura, kelangkaan premium menyebabkan terjadinya antrean kendaraan bermotor hampir di seluruh SPBU sejak beberapa hari terakhir.

Antrean kendaraan itu tidak hanya terjadi di stan pengisian premium, namun juga di stan pengisian BBM non subsidi. Di SPBU Talang, Kecamatan Larangan, stok premium dan pertamax juga habis.

Bahkan, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar melakukan pembatasan pembelian bagi kendaraan bermotor dan masyarakat umum untuk menjamin ketersediaan stok. Mereka menerapkan larangan pembelian dalam jumlah besar.

“Penjatahan kami lakukan untuk menjamin ketersediaan stok. Sebab, dari Pertamina ada pengurangan jatah distribusi,” kata Habibullah, salah seorang petugas di SPBU Kangenan, Minggu (25/11).

Larangan pembelian premium menggunakan cerigen itu menyebabkan sulitnya mencari bensin eceran di Pamekasan. Meskipun ada, harganya

naik cukup mahal, Rp. 6 ribu perbotol isi ¾ liter.

Para pedagang menyatakan, mereka terpaksa menaikkan harga jual bensin eceran karena sulitnya mendapakan bensin. Mereka harus membeli menggunakan sepeda motor dan antre di SPBU. “Kami juga harus antre untuk mendapatkan bensin. Itupun paling banyak kami hanya dapat tiga liter sekali antre dan harus kembali antre lagi untuk mendapatkan tambahan stok,” kata Naimah, seorang pedagang bensin eceran di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Pamekasan.

Sejumlah pengendara mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar. Sebagian dari mereka sudah antre di SPBU selama beberapa jam untuk mendapatkan jatah pembelian.

“Untuk mendapatkan pertamax saja, kami masih harus antre beberapa jam. Apalagi premium,” kata Sukandar, salah seorang pengendara. (aid/geem)

PAMEKASAN - Forum Komunikasi Santri Pamekasan meminta agar pemerintah Indonesia tetap tidak menjalin hubungan kerjasama dengan Israel. Sebab, negara Yahudi bentukan Amerika dan Ingris itu, merupakan negara kejam yang sering melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Koordinator Forum Komunikasi Santri Pamekasan, Suryadi, mengatakan keputusan untuk tidak menjalin segala bentuk hubungan kerjasama dengan Israel telah diambil sejak masa pemerintahan Presiden RI pertama, Soekarno.

Sebisa mungkin, kata Suryadi, kebijakan itu terus dipertahankan sampai negara zionis itu mau menghormati hak asasi manusia warga Palestina dan tidak lagi melakukan perluasan permukiman Yahudi yang menjadi salah satu sumber konflik. “Indonesia adalah negara yang cinta perdamaian. Kami meminta agar pemerintah bertahan untuk tidak membangun kerjasama dengan Israel,” kata Suryadi.

Kerjasama yang ia maksudkan adalah kerjasama di segala bidang, baik kerjasama diplomatik, hukum maupun ekonomi. Bahkan, dia mengingatkan jika pemerintah memaksakan diri membangun kerjasama dengan Israel merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang Dasar. Sebab, asas politik luar negeri Indonesia yang ingin turut menciptakan perdamaian dunia merupakan pengejawantahan dari pembukaan undang-undang tersebut.

Sebelumnya, ratusan santri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa dan Santri Banyuanyar (FKMSB), Komunitas Peradaban dan Kesatuan Santri Almujtama melakukan aksi solidaritas untuk warga Palestina. Aksi solidaritas itu dilaksanakan di pelataran Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Madura, Sabtu (24/11).

Saat aksi, ratusan santri yang datang menggunakan puluhan kendaraan bak terbuka itu melakukan doa sholat ghaib untuk korban penyerbuan Israel ke Jalur Gaza dilanjutkan dengan doa bersama. Mereka juga melakukan penyebaran selebaran dan orasi yang berisi kecaman terhadap Israel.

Mereka menilai, negara itu telah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan melakukan penyerangan terhadap wilayah Gaza yang menyebabkan ratusan warga wilayah itu, meninggal. Diantara korban meninggal merupakan kaum perempuan, anak-anak dan warga lanjut usia.

Selain itu, mereka juga melakukan penggalangan dana kemanusiaan yang akan dikirim ke Palestina melalui Pemerintah RI. Dana itu diharapkan dapat digunakan untuk memberikan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dan makanan bagi warga di Gaza, Palestina. Penggalangan dana dilakukan di beberapa titik, antara lain di sekitar Monumen Arek Lancor, perempatan Pegadaian dan sejumlah ruas jalan lainnya. (aid/ geem)

s. bachri/koran madura

DEMO - Seorang orator sedang memotivasi para pendemo untuk tetap satu suara menolak aksi kekerasan Israel terhadap warga Palestina.

Pembahasan RAPBD 2013 Tersendat

IKON

hariri/koran madura

- Masjid Asy-Syuhada’ salah satu kebanggan warga Pabupaten Pamekasan.

PAMEKASAN - Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2013 Kabupaten Pamekasan yang tersendat, mengancam pelaksanaan program pembangunan.

Sejumlah rencana pembangunan yang seharusnya dilaksanakan di tahun 2013, terancam molor akibat tidak adanya payung hukum.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) Pamekasan, Taufikurrahman menjelaskan, pembahasan RAPBD 2013 seharusnya sudah selesai pada akhir Desember 2012.

“Kalau pembahasan RAPBD 2013 belum tuntas hingga akhir Desember 2012, sudah pasti akan menyebabkan tertundanya pelaksanaan pembangunan di Pamekasan. Bukan hanya pembangunan prasarana dan sarana, namun juga kegiatan pembanunan lain,” katanya, Senin (26/11).

Namun, untuk belanja rutin seperti gaji pegawai dan belanja rutin lainnya tetap akan dibayarkan, karena mengacu pada APBD tahun sebelumnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Halili Yasin, mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan lobi-lobi dengan pimpinan fraksi untuk kelancaran pembahasan RAPBD 2013 yang masih dalam tahap Pandangan Umum Fraksi tersebut.

“Kami akan tetap mengupayakan pembahasan ini berjalan. Sebab, ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat.” kata Halili.

Pembahasan RPBD Pamekasan sempat tersendat akibat belum adanya kesepakatan di tingkat pimpinan fraksi di DPRD setempat. Bahkan, dalam Sidang Pandangan Umum Fraksi beberapa waktu lalu, sejumlah anggota DPRD Pamekasan absen. (yin/aid/muj)

BBM Eceran Masih Tinggi PAMEKASAN- Meski Pertamina memutuskan penundaan pengetatan penebusan BBM bersubsidi, harga bensin eceran di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, hingga Senin (26/11), masih tinggi. Sejumlah pedagang menjual bahan bakar tersebut Rp. 6 ribu perbotol isi ¾ liter.

Masih tingginya harga bensin eceran itu, karena belum sampainya informasi penundaan ke masyarakat, sehingga masih terjadi antrean di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pamekasan. Akibatnya sejumlah SPBU masih kehabisan stok premium.

Nursiyah, seorang penjual bensin eceran di Desa Ponteh, Kecamatan Galis, Pamekasan, mengatakan para pedagang bensin eceran masih kesulitan untuk mendapatkan bahan dagangan mereka karena masih diberlakukannya batasan pembelian oleh pihak SPBU.

“Mereka masih melarang pembelian menggunakan cerigen. Sehingga kami harus menggunakan sepeda motor dan antre,” kata Nursiyah.

Sebelumnya, pada Minggu (25/11), Pertamina telah mengumumkan pencabutan kebijakan pengetatan penebusan BBM bersubsidi. Pencabutan itu dilakukan setelah melihat dampak berupa kelangkaan bahan bakar bersubsidi di sejumlah daerah. Sejumlah media memberitakan bahwa kelangkaan BBM ini akan berlangsung hingga Desember.

Tetapi ada juga berita yang menghibur kelangkaan BBM akan selesai karena desakan warga menguat agar pemerintah segera mengatasi kelangkaan BBM. Bila kelangkaan ini tidak segera diatasi akan berdampak buruk pada kinerja pemerintah yang tidak akan dipercaya. (yin/aid/ muj)

s. bachri/koran madura

BBM

- Sejumlah pedagang eceran antre disalah satu SPBU

fawaid/koran madura

OPERASI

- Petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pamekasan sedang memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor.

Dishub Tertibkan MPU yang Tak Berdokumen PAMEKASAN - Aparat gabungan dari Dinas Perhubungan Komonikasi dan Informatikan (Dishubkominfo), Polantas Polres dan Polisi Militer, melakukan operasi gabungan. Ini untuk menertibkan MPU yang tidak berijin.

Kadishubkominfo pamekasan Bahrun menuturkan, kegiatan operasi tersebut merupakan kegiatan rutin, untuk menekan adanya MPU liar dan MPU resmi yang iji trayeknya habis”, terangnya.

Tidak hanya terhadap MPU liar tegas Bahrun, pihaknya bersama aparat lalu lintas juga menilang sejumlah pengemudi yang tidak melengkapi surat-surat berkendaraan seperti STNK ataupun SIM. ”Jika diketahui ada pengendara tidak membawa surat-surat mengemudi, polantas

akan menilang,” tegasnya.

Usai melakukan operasi di jalan Kabupaten maupun dilokasi parkir terlarang, petugas kembali melakukan operasi di sub terminal Lawangan Daya. Petugas mengecek kondisi kendaraan MPU baik jurusan PamekasanSumenep maupun PamekasanKamal Bangkalan.

Sebelumnya, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam barisan mahasiswa merdeka (BMM) menggelar audiensi dengan jajaran dishubkominfo. Mereka mendesak agar dishub menindak tegas prilaku sopir yang menurunkan dan menaikkan penumpang di luar terminal. Para mahasiswa menilai, jika itu dibiarkan akan merugikan terhadap abang becak dan tukang ojek. (afa/abe)

6

SAMPANG

SELASA 27 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

Pedagang Premium Eceran Santai SAMPANG Dampak berkurangnya pasokan BBM (bahan bakar minyak) jenis premium dan pertamax di SPBU Kota Sampang, ternyata tidak terlalu berdampak terhadap pedagang eceran.

Rahman, salah seorang pedagang eceran di Kota Sampang mengatakan, kekurangan pasokan premium di SPBU tidak membuat dagangannya sangat laku.

“Biasa saja kok. Meskipun kabarnya terjadi kelangkaan BBM di beberapa SPBU, dagangan saya ini habisnya ya normalnormal saja seperti biasanya,” ungkapnya Selaku penjual eceran, setiap kali membeli bensin ke SPBU, dirinya memang seringkali membeli dalam jumlah yang cukup

ANTRE

banyak, yakni tiga jerigen besar, masing-masing berkapasitas 25 liter, dan dijual sesuai dengan harga rata-rata penjual eceran, Rp. 5.000 per botol.

“Meskipun katanya terjadi kelangkaan BBM, saya tetap menjualnya sebagaimana harga biasanya, Rp 5.000 per botol.” katanya. Namun demikian, meski dijual Rp. 5000, namun takaran sudah tidak seperti saat pengecer membeli dari SPBU. Kepada pembeli, pengecer mengatakan tidak menjual per liter tetapi dijual secara botolan.

Bahwa satu botol tidak sampai satu liter, semua pembeli sudah tahu bahwa pengecer juga cari untung. Apalagi saat mendapatkannya antri bahkan berjamjam. Pembeli pun maklum yang penting BBM ada. (roy/msa/abe)

ryan/koranmadura

- Pengendara sepeda motor dan mobil rela antre demi mendapatkan bahan bakar untuk kendaraannya di SPBU Kota Sampang, Minggu (25/11) malam.

BBM Langka Di Sampang SAMPANG - Langkanya bahan bakar minyak (BBM) di empat kabupaten di Madura membuat aktivitas warga terganggu, karena mereka kesulitan mengisi BBM untuk kendaraannya.

“Saya terlambat ke kantor, garadara ikut antre beli bensin ini. Mau bagaimana lagi,” ujar Icha (24) warga Kelurahan Tanggumung Sampang, Senin (26/11).

Pantauan Koran Madura di SPBU Kota Sampang, banyak kendaraan yang mengantre hingga ke jalan raya. Bahkan, sebagian kendaraan yang ingin mengisi BBM jenis premium dan pertamax, tidak kebagian.

Sejumlah kendaraan roda empat terlihat mogok akibat kehabisan BBM di areal SPBU dan harus rela menunggu jatah pengisian kembali.

“Saya sudah berusaha mengantre lama dan ternyata tetap tidak kebagian. Akhirnya hanya bisa mendapatkan premium dari pedagang eceran, dan itu pun hanya cukup untuk perjalanan pulang ke rumah,” Ujar Mudohri, warga Desa Bancelok Kecamatan Jrengik, Sampang, dengan nada kecewa.

Sementara itu, salah seorang karyawan SPBU di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota Sampang Putra Adi mengatakan, biasanya habisnya jatah bahan

bakar jenis premium maupun pertamax tidak secepat seperti saat ini.

“Dalam kondisi normal, pengisian sebanyak satu tangki biasanya habis selama 24 jam. Namun, sejak langka, habisnya dalam hitungan jam seperti yang terjadi saat ini, termasuk pertamax,” katanya.

Operational Head Terminal Pengisian Bahan Bakar Minyak (TPBBM) Region III Camplong, Safruddin Puasawa menegaskan, stok BBM untuk wilayah Madura masih cukup.

“Jika dilihat dari truk tangki yang ada di sini, masih dibilang cukup untuk mengisi dan beroperasi di wilayah Ma-

dura,” tegasnya.

Hal tersebut berbeda dengan hasil rapat di Disperindagtam Sampang terkait langkanya BBM bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Menurut salah satu Staf Disperindagtam Sampang Safi’i mengatakan, program pembatasan penebusan BBM oleh pengelola SPBU itu diatur oleh Pemerintah Pusat supaya bisa mencukupi hingga akhir tahun, karena kuota BBM bersubsidi secara nasional pada tahun ini hampir habis, makanya program ini tidak boleh tidak harus dijalankan. (ryn/msa/abe).

rohiem/koranmadura

SANTAI - Seorang pedagang bensin eceran tengah santai menata dagangannya.

BANGKALAN

7

SELASA 27 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

Debat Kandidat Gagal Dua Pasang Calon Tak Setuju BANGKALAN - Rencana untuk menggelar debat kandidat antara pasangan calon bupati rupanya tak dapat terlaksana. Pasalnya, KPUD Bangkalan menilai tidak ditemui kesepakatan antara pasangan calon. Dua pasangan calon menolak diadakannya kegiatan tersebut.

“Salah satu bentuk kampanye salah satunya adalah debat kandidat tersebut” kata Ketua KPUD Fauzan Jakfar.

Meskipun KPUD memang menginginkan untuk digelar debat kandidat, tetapi, dalam pleno tertutup tidak disepakati diadakannya debat kandidat. Tugas dan fungsi KPU sebagai fasilitator terhadap perencanaan debat kandidat. Namun, terlebih dahulu harus disepakati oleh setiap pasangan calon mengenai format, jadwal dan materi yang akan ditentukan. Kenyataannya, perencanaan itu tak disetujui dua pasangan kandidat.

“Dua pasangan calon nomor urut 2 dan 3 tidak menyetujui diadakannya debat kandidat,” jelasnya.

Dari pasangan calon bupati dan calon wakil bupati nomor urut pertama adalah pasangan KH Imam Buchori dengan R Imam Zain. Dilanjutkan, Nizar Zahro berpasangan dengan Zulkifli, terakhir R Moh Makmun Ibnu Fuad berpasangan dengan KH Mondzir Rofii. (rid/abe)

Kualitas SDM Harus Sebanding PE abrari/koranmadura

SURAMADU - Keindahan Jembatan Suramadu terlihat begitu eksotis ketika senja.

Cabup - Cawabup Abaikan Kampanye Murah BANGKALAN - Lumrah jika dalam gawe Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) debat kandidat merupakan salah satu kegiatan kampanye yang paling ditunggu.

Seluruh pasangan calon dihadirkan dalam satu screen untuk memaparkan visi-misinya. Umumnya, debat kandidat dilengkapi moderator dan panelis dan para pendukung calon. Ketiganya membuat suasana debat kandidat berbeda dengan penyampaian visi- misi dalam paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Debat kandidat diatur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 69/ 2009 sebagai salah satu bentuk kampanye. Pola kampanye yang satu ini berbeda dengan yang lain yang diatur dalam Peraturan KPU itu. Debat kandidat adalah bentuk kampanye yang dananya disediakan oleh KPU. Dalam hal Pilkada Bangkalan, yang menyediakan

dananya adalah KPUD Bangkalan.

Sayangnya, kesempatan kampanye gratis itu dilewatkan. Padahal, KPUD Bangkalan sudah jauh hari menyediakan anggaran untuk melaksanakan debat kandidat

kampanye. Kampanye dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk. Pertemuan terbatas, tertutup, rapat umum, penyebaran alat peraga, debat kandidat dan kegiatan lainnya. ”Debat kandi-

Debat kandidat diatur berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

No. 69/ 2009 itu. Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar menyatakan pihaknya hanya fasilitator dan tak berhak membatalkan kampanye gratis itu jika semua pasangan sepakat menggelarnya. ”Kami hanya fasilitator,”ujarnya saat dikonfirmasi.

Dijelaskan, Peraturan KPU 69/2009 secara gamblang menjelaskan pedoman pelaksanaan

dat merupakan salah satu bentuk kampanye”tegas Fauzan. Artinya, bisa dimanfaatkan atau dilewatkan begitu saja.

Jika semua pasangan calon mau memanfaatkan kesempatan kampanye gratis itu, KPUD Bangkalan wajib memfasilitasinya.

Namun, sebagai fasilitator KPUD Bangkalan tidak boleh memutuskan sendiri pelaksanaan debat

kandidat itu. KPUD harus mengantongi kesepakatan dari seluruh pasangan calon pilkada tentang waktu, pelaksanaan, format, materi dan siapa panelis serta modertor kegiatan itu.

Untuk mengantongi kesepakatan itu, 23 November 2012 lalu KPUD Bangkalan mengundang tiga pasangan calon pilkada Bangkalan duduk bersama. Hanya pasangan calon KH. Imam Buchori dan R. Imam Zain yang menghadiri undangan itu. Di hari itu juga, KPUD kembali mengirimkan undangan padacalon lain yang tidak hadir untuk membicarakan debat kandidat pada 24 November 2012.

Di undangan kedua, pasangan calon Nizar Zahro- Zulkifli dan R. Moh. Makmun Ibnu Fuad-KH. Mondir Rofii tetap tidak hadir. Pasangan calon KH. Imam BuchoriR. Imam Zain yang kepalang hadir dua kali kecewa. Bayangan debat kandidat tak bakal digelar tak bisa

dihindari.

Ketua KUD Bangkalan akhirnya menyatakan debat kandidat tak dapat digelar karena hanya satu pasangan calon yang menginginkan kesempatan gratis itu tak terlewatkan. ”Untuk capai kesepakatan menggelar debat kandidat kami sudah mengundang para pasangan calon. Tidak semua pasangan calon datang,”jelasnya saat ditanya sejumlah wartawan usai paparan visi-misi kandidat di DPRD Bangkalan.

Sebelum keputusan itu disampaikan ke media, KPUD Bangkalan sempat mendapat desakan agar menggelar debat kandidat.

Aktivis yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa CintaBangkalan (Mantab) mendemo KPUD Bangkalan. Padahal, debat kandidat bisa dilaksanakan elemen masyarakat lainnya untuk mengetahui visi-misi pasangan calon pilkada Bangkalan. (rid/mad/abe)

BANGKALAN - Besarnya pertumbuhan ekonomi (PE) suatu daerah, tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstannya. Dari hasil perhitungan PDRB tersebut, Bangkalan diketahui total nilainya terus meningkat.

Perbandingan tersebut meningkat mulai tahun 2008 sebesar Rp 3.115.331,21 sampai tahun 2012 dan diperkirakan terus meningkat menjadi Rp 3.891.566,85.

Pertumbuhan ekonominya pun pada presentasenya mengalami kenaikan, pada tahun 2008 sebesar 4,92 % yang selanjutnya pada tahun 2010 meningkat 4,96%.

Walau tak begitu mengalami kenaikan signifikan, namun pada tahun 2010 naik menjadi 5,44%. Kemudian berturut-turut meningkat menjadi 6,25% tahun 2011.

Terakhir, pada tahun 2012 kenaikannya sebesar 6,37%.

Sementara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB Bangkalan juga mengalami peningkatan sebesar Rp 6.076.986,69 pada tahun 2008. Berlanjut di tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp 9.502.950,28. Tetapi, perlu diketahui pada nilai ADHB ini masih ada muatan kenaikan harga. Disamping kenaikan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan produksinya.

Sehingga, PDRB Atas Dasar Konstanlah yang dipakai untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, jika dikaitkan dengan laju pertumbuhan tiap tahun perlu dipacu lebih cepat. “Diperlukan upaya lanjutan untuk menggeser dominasi struktur ekonomi Bangkalan,” kata Makmun Ibnu Fuad saat penyampain Visi dan misi.

Sementara itu, dari peningkatan kualitas sumber daya manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih di bawah level menengah ke bawah. Perlu dilakukan upaya lanjutan agar peningkatannya di atas level menengah keatas.

Dari data statistik, skor IPM Kabupaten Bangkalan pada tahun 2008 sebesar 63,40 sedangkan tahun 2009 naik menjadi 64. Adapun pada tahun 2010 menjadi sebesar 64,51 dan terus meningkat sebesar 65,36 tahun 2011. (rid/mad/adit)

Serba-Serbi Pemilukada

Tiga Pasang Cabup-cawabup Tampil All Out Penyampaian visi dan misi masing-masing pasangan calon bupati Bangkalan periode 2013 – 2018 memang sudah digelar hari Minggu kemarin (25/11). Namun banyak yang tersisa dari pemaparan masing-masing calon dan menarik untuk disimak.

Masing-masing pasangan mengambil angle berbeda-beda dalam prioritas pembangunan yang akan mereka jalankan seandainya terpilih menjadi cabup/cawabup.

Visi Misi Pasangan Imam-Zein (1) Berikut visi dan misi serta program kerja pasangan nomor urut (1) Imam Buchori – Zainal Alim (ImamZain) yang di sampaikan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Bangkalan. ”Visi kami, memajukan Desa, Menata Kota, dengan berlandaskan pada nilai-nilai, Keagamaan dan budaya, Kebersamaan, Ilmu pengetahuan dan teknologi dan Manusiawi, harapannya visi tersebut menjadikan Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur maju pesat pembangunan sosial-ekonominya,” ujar Imam Buchori dengan di dampingi calon wakil bupati, Zainal Alim.

Dijelaskan Imam, untuk misinya adalah mengembangakan perbagai sektor penyanggah, potensi, dan keunggulan Daerah Kabupaten Bangkalan, meliputi bidang moral: pendidikan (formal, informal, dan non-formal) berbasis moralitas, bidang hukum dan pemerintahan: law enforcement dan clean governance.

“Dan juga di bidang pembangunan: anggaran berbasis desa, bidang sosialekonomi: peningkatan kesejahteran rakyat berbasis potensi wilayah untuk pengentasan kemiskinan dan pen-

gangguran dan peningkatan pendaNizar menjelaskan, rumusan visi patan masyarakat melalui pembukaan tersebut terdiri dari 3 unsur frasa kalapangan pekerjaan diberbagai sek- limat sebagai antara lain, yang pertor,” ungkapnya. tama terwujudnya masyarakat kabuDitambahkan Imam, untuk pro- paten bangkalan yang sejahtera dan gram kerja yang dicanangkan akan diarahkan pada peningkatan kualitas kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, pendapatan ekonomi dengan perbaikan infrastruktur dan modal. ”Untuk melakabrari/koranmadura sanakan pro- Contoh Surat Suara Pemilukada Bangkalan. gram kerja di berbagai bidang mengingat adanya yang kedua terwujudnya masyarakat keterbatasan sumberdaya manusia kabupaten bangkalan yang bermartadan pendanaan dan waktu, maka per- bat. ”Serta yang ketiga kearifan lokal lu dilakukan pemilihan skala prioritas sebagai basis tercapainya masyarakat program kerja pembangunan yang pro sejahtera dan bermartabat,” ujarnya. rakyat,” pungkasnya.

Pengertian dari masing-masing Visi Misi Pasangan Nikmat : Nizar unsur frasa visi tersebut menu– Zulkifli (2) rut Nizar diantarnaya, terwujudnya Berikut visi dan misi serta program masyarakat kabupaten bangkalan kerja pasangan nomor urut (2) Moh. yang sejahtera, yang dimaksud adaNizar Zahro – Zulkifli (Nikmat) yang lah kondisi masyarakat kabupaten di sampaikan dalam rapat paripurna Bangkalan yang mampu bekerja dan istimewa DPRD Bangkalan, Minggu memperoleh pendapatan layak un(25/11/2012) apabila terpilih menjadi tuk memenuhi kebutuhan dasarnya, bupati dan wakil bupati periode 2013- meliputi sandang, pangan, papan, dan 2018 mendatang. “Yang menjadi visi memperoleh pelayanan dasar penkami adalah terwujudnya masyarakat didikan dan kesehatan secara layak. kabupaten bangkalan yang sejahtera ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten dan bermartabat berbasis kearifan Bangkalan yang Bermartabat, yang lokal,” terang Nizar di hadapan para dimaksud adalah kondisi Kabupaten undangan dan pendukungnya.

Bangkalan yang masyarakatnya be-

SURAT SUARA

rakhlak mulia, aparatnya bersih dan berwibawa, serta diperhitungkan, dihargai dan dihormati dalam pergaulan di lingkungan Kabupaten/Kota di Jawa Timur,” ungkapnya.

Ditambahkan Nizar, Kearifan lokal sebagai Basis Tercapainya Masyarakat Sejahtera dan Bermartabat, yang dimaksud adalah Kabupaten Bangkalan memiliki potensi sumberdaya lokal yang bisa dikembangkan dengan optimal, menjadi modal dalam mecapai Kabupaten Bangkalan yang sejahtera dan bermartabat. ”Sumberdaya lokal dimaksud antara lain adalah potensi industri kerajinan batik, tenun dan produk tekstil lainnya, potensi sumberdaya alam serta potensi sistem sosial budaya masyarakat dengan ciri religiusitas yang menonjol,” kata Nizar.

Sementara lanjut Nizar, Misinya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan, memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal, fasilitasi terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian dan peternakan. “Serta mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi dan budaya daerah, mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan,” pungkasnya.

Pidato yang disampaikan Nizar Zahro tanpa teks ini mengundang decak kagum seluruh undangan yang hadir di Aula Gedung DPRD Kabupaten Bangkalan ini. Bahkan aplaus panjang-pun datang dari kubu para pesaing mereka.

Visi Misi Pasangan Makmur : Mak-

abrari/koranmadura

BATIK - Salah satu produk unggulan Madura.

mun Ibnu Fuad – Mondir Rofi’i Berikut visi dan misi serta program kerja pasangan nomor urut (3) Makmun Ibnu Fuad – Mondir a Rofi’i (Makmur) yang disampaikan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Bangkalan. Yang menjadi visi kami terwujudnya Bangkalan yang makmur, mandiri dan agamis,” ujar Makmun Ibnu Fuad, saat menyampaikan visi misinya dihadapan para undangan dengan didampingi calon wakil bupati Mondir a Rofi’i.

Dijelaskan Ra Momon sapaan akrabnya calon bupati nomor urut tiga, makna dari Bangkalan makmur, mewujudkan masyarakat makmur merupakan amanah UUD 1945, yang harus dipegang teguh dan diupayakan oleh seorang pemimpin daerah. Makmur adalah masyarakat yang sejahtera lahir batin, berkeadilan, bermartabat, serta bebas dari belenggu diskriminasi.

“Sementara Mandiri adalah kondisi masyarakat usia produktif yang mampu mengakses lapangan kerja secara sosial ekonomi, sehingga mampu menopang dependency ratio (rasio ketergantungan) usia non produktif dan Agamis adalah kondisi kehidupan masyarakat yang menjaga kelestarian nilai-nilai agama. Budaya Madura yang dikenal agamis perlu ditingkatkan yang tercermin dalam peningkataan ketaatan beragama dan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah,” ungkapnya.

Ra Momon menerangkan, sementara misinya mewujudkan sumber daya manusia Bangkalan yang agamis, produktif, berkualitas dan berdaya saing, Mempercepat peningkatan perekonomian berbasis po-

tensi lokal, mengembangkan peran dunia usaha dan investasi, mengelola sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.“Serta mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi, mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik,” tandasnya.

Menurut Ra Momon, untuk program dan agenda prioritas, meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat, dalam mewujudkan program tersebut, diantaranya akan dilakukan pengalokasian Belanja Langsung APBD yang diprioritaskan pada urusan pendidikan dan urusan kesehatan dengan ditunjang oleh urusan pemerintahan lainnya.

“Guna membangun semangat kebersamaan semua pihak, maka dalam 100 hari pertama setelah pelantikan akan dilakukan Pencanangan Gerakan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat Bangkalan,” paparnya.

Lanjut Ra Momon, dalam 100 hari Kedua setelah pelantikan akan dilaksanakan Pencanangan Gerakan Mandiri membangun sarana infrastruktur ekonomi, dalam 100 hari ketiga setelah pelantikan akan dilaksanakan Pencanangan Gerakan Pelestarian Budaya, 100 hari keempat setelah pelantikan akan dilaksanakan Pencanangan Gerakan Pemantapan Reformasi Birokrasi. “Dan dalam 100 hari kelima setelah pelantikan akan dilaksanakan Pencanangan Gerakan Mandiri Membangun Desa serta dalam 100 hari keenam setelah pelantikan akan dilaksanakan Pencanangan Gerakan Mandiri Pertanian,” pungkasnya. (dit)

8

SELASA 27 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

Kubu Ical “Resah” Hadapi Duet Mega-JK JAKARTA-Terus menggelindingnya wacana duet, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati SoekarnoputriJusuf Kalla dalam menghadapi Pemilu Presiden 2014 jelas membuat kalangan pendukung Aburizal Bakrie (Ical) menjadi tak nyaman, alias resah. Alasanya wacana ini dinilai tak produktif untuk mendongkrak elektabilitas Ical sebagai calon presiden Partai Golkar. “Pak JK masih populer dan pasti akan pengaruh terhadap pencapresan,” kata Wakil Ketua umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/11).

Namun tampaknya Agung merasa pesimis dengan dengan wacana duet Mega-JK. Karena hingga kini belum ada kepastian mengenai duet tersebut. “Belum ada konfirmasi, tapi tidak juga ditolak. Makanya kita belum tahu (besar pengaruhnya terhadap pencapresan Ical -red),” ucapnya Tak beda jauh dengan Waketum DPP Partai Golkar lainnya, yakni Fadel Muhammad, yang menilai gerilya Jusuf Kalla memang tak bisa dibendung. “Iya Pak JK bergerak terus saya lihat. Tentunya ini kan kita tidak bisa menyetop hak politik orang,”tuturnya Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini hanya meminta kepada JK agar manuvernya tak memberikan dampak negatif terhadap Ical. “Makanya, kita hanya minta pengertian beliau saja,” tegasnya Diakui mantan Gubernur Gorontalo ini, majunya JK ke Pilpres 2014 bisa menganggu pencapresan Ical. Masalahnya, hal ini membuat kasder Golkar dibawah bisa terpecah dan nantinya banyak kader Golkar yang mendukung JK. “Kalau beliau bergerak begini kasihan Pak Ical. Suara pasti pecah. Bagaimanapun beliau masih punya pengaruh,” katanya.

Karena itu Fadel mengharapkan JK memikirkan kembali niatnya. “Nanti pencapresan Pak Ical tidak maksimal, karena itu kita mengharapkan pengertian beliau. Kita tidak memaksakan kehendak,” tegasnya.

Fadel lantas menegaskan saat ini cawapres pendamping Ical belum diputuskan. Meski tak memungkiri Mahfud MD adalah salah satu cawapres potensial Ical. “Kita masih menunggu sampai hasil Pileg. Lebih baik kita tunggu hasil pemilu,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan PDIP membuka peluang majunya Mega-JK berpasangan ke Pilpre 2014. Hubungan Mega dan JK diisukan semakin intens menjelang Pilpres 2014. Sejumlah sumber menyebut pembicaraan menyangkut pencapresan keduanya semakin serius, JK dikabarkan hanya mau menjadi cawapres jika berpasangan dengan Mega. (cea/abe)

Bank Indonesia Sempurnakan Ketentuan KPMM JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyempurnakan pedoman penghitungan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) dengan memperhitungkan risiko pasar.

Penyempurnaan ini dibuat untuk mengantisipasi dampak permasalahan perekonomian global yang dapat menganggu stabilitas sistem keuangan melalui perhitungan risiko yang lebih komprehensif pada modal bank.

Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan, penyempurnaan ini akan mewajibkan bank untuk menyediakan modal minimum sesuai profil risiko dengan kisaran 8-14 persen. Jumlah ini dapat ditetapkan lebih besar jika berdasarkan penilaian BI. “Modal minimum yang ada belum cukup untuk mengantisipasi risiko yang dihadapi,” ujar Darmin Nasution, dalam acara Bankers Dinner di Gedung BI, Jakarta, (23/11).

Demikian pula untuk kantor cabang bank asing (KCBA) yang beroperasi di Indonesia diwajibkan memelihara capital equivalency maintained assets ( CEMA) minimun. CEMA ini merupakan alokasi belanja modal berupa dana usaha yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah tertentu dan yang memenuhi persyaratan tertentu.

Dengan adanya CEMA kata Darmin, risiko yang dihadapi KCBA di Indonesia dapat segera diantisipasi dan dapat

dimitigasi dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan domestik. “Dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan, BI telah mengembangkan protokol manajemen krisis nilai tukar dan perbankan serta menyempurnakan fasilitas pendanaan jangka pendek,” ujar Darmin.

Dia mengatakan, BI terus mendorong efisiensi perbankan. Sejak tahun lalu, BI menerbitkan kebijakan yang mewajibkan bank-bank mempublikasi suku bunga dasar kredit (SBDK).

Hasilnya, sudah tampak pada penurunan suku bunga bertahap meskipun masih belum optimal. “Lapisan masyarakat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) misalnya masih harus menanggung beban suku bunga pinjaman kredit mikro sekitar 30 persen,” jelas dia.

Karena itu, optimal penguatan efisiensi harus dilakukan secara menyeluruh. Ini karena berbagai kendala mikro sangat memengaruhi efisiensi dan efektifitas bank dalam mengelola sumber dan penyaluran dana. “Sekitar 91 persen sumber pendanaan perbankan mengandalkan dana pihak ketiga (DPK) yang terkosentrasi pada danadana jangka pendek,” kata dia.

Dari jumlah DPK tersebut, 44 persen dalam bentuk deposito berjangka dimana 50 persen di luar skim penjaminan.

Besarnya DPK diluar skim penjaminan dibentuk oleh struktur pasar dana yang tidak sehat karena harga suku bunga terlalu banyak dipengaruhi oleh kekuatan oligopolistik sejumlah deposan besar.

Kendala mikro ini lanjut mengakibatkan suku bunga dana di sektor per-

bankan menjadi kurang lentur dalam merespon penurunan suku bunga acuan atau BI Rate. Dari sisi pengelolaan dana, hanya sekitar 4 persen dari portofolio aset bank ditempatkan di pasar uang antar bank (PUAB). Dengan jumlah bank saat ini yang mencapai 120 bank, kecilnya penempatan dana di pasar PUAB memperlihatkan bangunan industri perbankan sangat tersegmentasi. “Ekses likuiditas hanya terkosentrasi pada sekelompok kecil bank, sementara sebagian besar lainnya harus berkompetisi secara tidak sehat yang berujung pada tingginya suku bunga dana,” jelas dia. (gam/abe) Minimal Bank Punya Modal Rp 1 Triliun Darmin mengtakan BI akan mendorong bank-bank dengan modal inti di atas 5 triliun rupiah untuk menjadi qualified ASEAN bank, sehingga dengan bebas beroperasi menembus batas negara di 10 negara ASEAN. Berdasarkan data BI, masih banyak bank yang kegiatan operasionalnya tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, bahkan beroperasi di bawah skala ekonomis, sehingga tidak efisien. “Untuk bisa mulai beroperasi dalam skala ekonomis, suatu bank setidaknya harus memiliki modal inti 1 triliun rupiah. Kebutuhan modal inti ini akan meningkat menjadi minimum 5 triliun rupiah agar bank berada dalam kondisi skala ekonomis yang optimal,” ujar dia.

Untuk memperkuat ketahanan dan daya saing perbankan, BI kata dia segera menerbitkan kebijakan pengaturan kegiatan usaha dan perluasan

jaringan kantor bank berdasarkan modal. Berdasarkan ketentuan ini, terdapat empat kelompok usaha bank umum yang didasarkan pada besaran modal inti. “Kelompok satu bermodal inti 100 miliar rupiah- 1 triliun rupiah, kelompok dua, dengan modal inti 1 triliun rupiah- 5 triliun rupiah, kelompok usaha tiga modal inti 5 triliun rupiah-30 triliun rupiah, dan kelompok usaha empat dengan modal inti mulai dari 30 triliun rupiah,” jelas dia.

Dia mengatakan, peningkatan modal inti ini bertujuan agar operasional perbankan efisien. Sebab saat ini kata dia tingkat efisiensi perbankan Indonesia masih sangat rendah, terlihat dari beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang masih tinggi. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) masih banyak bank yang rasio efisiensinya masih di atas 90 persen bahkan beberapa bank diatas 100 persen. “Memang, ada penurunan rasio efisiensi yang dicerminkan pada BOPO secara industri hingga mencapai 74,26 persen pada September 2012,” ujar dia.

Dia mengaku, BI telah membuat regulasi untuk mendorong efisiensi perbankan. Misalnya, dengan menerbitkan kebijakan yang mewajibkan bank-bank mempublikasikan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Hasilnya sudah tampak pada penurunan suku bunga kredit secara bertahap, meskipun masih belum optimal. “Lapisan masyarakat pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) misalnya masih harus menanggung beban suku bunga pinjaman kredit mikro sekitar 30 persen,” kata dia. (gam/abe)

Masyarakat Diminta Pakai Pertamax Jakarta - Kementerian ESDM berharap masyarakat pengguna kendaraan bermotor beralih menggunakan BBM non-subsidi mengingat semakin menipisnya kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsid. “Kalau masyarakat mau berkontribusi, kalau sudah tahu (stok Premium) mepet begini, berpindahlah ke BBM non-subsidi. Jadi, BBM bersubsidi untuk masyarakat yang susah, sehingga negara menjadi aman,” kata Menteri ESDM Jero Wacik di Gedung DPR Jakarta, Senin (26/11).

Sejauh ini kata dia, pemerintah mengaku tengah berupaya untuk menambal kekurangan stok Premium di salah satu daerah dari daerah lain yang masih berlebih. Namun demikian, jelas Jero, ketersediaan BBM bersubsidi saat ini tidak terlalu mengkhawatirkan, mengingat kekurangannya sangat tipis jika dibandingkan dengan setahun sebelumnya. “Kekurangannya bedanya tipis (dengan kuota BBM subsidi 2011), kalau hanya beda seminggu, bisa diutak-atik sedikit,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai sisa BBM bersubsidi di 2012, Jero mengaku, tidak mengetahui jumlah persis kekurangan Premium di 2012. “Tanyakan ke BPH Migas angkanya berapa. Logikanya, kalau budget satu tahun kuotanya 44 juta kiloliter, maka pada Desember tinggal sedikit. Makanya tahun depan kami dikasih kuota 46 juta kiloliter,” jelasnya.

Penjatahan BBM bersubsidi ke 33 provinsi, kata Jero, tidak seluruh provinsi mengalami kekurangan Premium.

“Mereka ada yang lebih dan ada yang kurang sedikit, tetapi rata-rata masih berlebih. Ini bisa diutak-atik,” imbuhnya.

Menurut Jero, pemerintah justru akan lebih dipusingkan soal ketersediaan BBM bersubsidi pada 2016. Hal ini terkait dengan laporan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang merilis bahwa jumlah pasokan mobil akan mencapai 2 juta unit. “Kalau membaca laporan Gaikindo, nanti 2016 mobil akan ada 2 juta unit. Sudah cenat-cenut saya kalau 2 juta unit itu laku terjual semua,” ucapnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Anggota Komisi VII DPR, Bambang Wuryanto justru mempertanyakan kapasitas Menteri ESDM, Jero Wacik sebagai Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas). Pertanyaan yang diutarakan politisi PDI Perjuangan ini terkait dengan tidak adanya dokumen yang memerintahkan Menteri ESDM menjadi Kepala SK Migas. “Sebagai Kepala SK Migas, Bapak (Jero Wacik) tidak mempunyai standing position di setiap dokumen yang ada,” kata Bambang. (bud/abe)

Berita Kehilangan • Telah Hilang STNKB merk Suzuki Type: FW110SCD Nopol M 6686 VZ beserta SIM atas nama Zeinul Ubbadi. Bagi yang menemukan diharap menghubungi 081803156945 • Telah Hilang STNKB merk Suzuki Nopol M 3343 NF VZ atas nama H. Ali Imron. Bagi yang menemukan diharap menghubungi Koran Madura.

ahmad tatang for koran madura

SIAP MELAUT

- Seorang nelayan sedang mempersiapkan peralatan-peralatannya saat hendak akan melaut.

Pemerintah Harus Mensejahterakan Nelayan Butuh Regulasi yang Lebih Tegas

JAKARTA – Pemerintah harus membuat regulasi yang melindungi dan memberdayakan masyarakat pesisir dan nelayan agar mendapatkan hak-haknya secara memadai.

Perlindungan ini penting karena perhatian pemerintah terhadap sangat nelayan sangat minim. Padahal kontribusi mereka terhadap negara sangat besar. “Indonesia negara maritim karena 70% wilayahnya berupa lautan, karena luasnya lebih dari 200 juta kilometer persegi,” ujar Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR, Marwan Djafar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta (25/11).

Menurut dia, jumlah masyarakat pesisir dan nelayan sangat besar. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2006 menyebutkan, jumlah desa pesisir tercatat 8.090 desa yang tersebar di seluruh desa besar maupun kecil.

Pada desa pesisir tersebut berdomisili 16 juta jiwa penduduk dan sekitar 4

juta jiwa berprofesi sebagai nelayan, 2,6 juta pembudidaya ikan,serta berprofesi lain-lainnya sebanyak 9,7 juta.

Diantara 16 juta jiwa tersebut terdapat sekitar 5,2 juta jiwa tergolong miskin.

“Diperkirakan saat ini ada 50 juta lebih penduduk yang tinggal di kawasan bibir pantai,” tutur dia.

Sebagai gambaran, pada 2010, penduduk Indonesia sebesar 237 juta dan diperkirakan pada 2020 mencapai 255 juta. Potensi ekonomi laut Indonesia diperkirakan sekitar 1,2 triliun dollar AS per tahun. Atau, dapat dikatakan setara dengan 10 kali APBN negara pada 2012, dimana pada 2010 angka kemiskinan mencapai 7,8 juta jiwa yang tersebar di 10.640 desa pesisir.

“Selama empat tahun ada kenaikan jumlah sebesar 2.550 desa di pesisir pantai dan ada 2,6 juta jumlah orang miskin yang tinggal di pesisir pantai,” tutur Marwan.

Merujuk data, nelayan Indonesia belum sejahtera, kendati sumber daya alam laut dan pesisir sangat melimpah. “Sumber daya alam yang ada belum dapat dikelola dengan baik dan maksimal,” jelas dia. Penyebabnya, masih lemahnya sumber daya manu-

sia, minimnya infrastruktur penunjang dan belum maksimalnya perhatian pemerintah,baik pusat maupun daerah.

Akibatnya, hasil tangkapan nelayan seringkali tidak bisa menutupi modal yang sudah dikeluarkan. Jika hal itu terus berlangsung, kesejahteraan nelayan hanya akan menjadi impian.

Dengan kata lain, impian mewujudkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir masih jauh panggang dari api.

Untuk menyejahterakan nelayan dan masyarakat pesisir, diperlukan kredit murah dan mudah untuk nelayan. Hal ini bertujuan agar nelayan bisa mendapatkan modal usaha dengan mudah dan terjangkau dengan kemampuan para nelayan,dan bukan seperti rentenir yang memberatkan. Misalnya, pemerintah memberikan pinjaman dengan syarat-syarat yang mudah dan bunga yang tidak memberatkan nelayan.

Langkah ini dibarengi dengan pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan untuk peningkatan kapasitas SDM nelayan agar bisa memanfaatkan potensi SDA secara maksimal. Mengingat sebagian besar nelayan mengenyam

pendidikan yang relatif rendah. “Nelayan tidak hanya sekedar bisa mencari ikan, tetapi juga tahu bagaimana memasarkan hasil tangkapannya dengan harga yang memadai,” jelas dia.

Selain itu, sarana dan prasarana infrastruktur di daerah pesisir harus menunjang keberlangsungan usaha nelayan.

Diantaranya, tersedianya tempat pelelangan ikan yang memadai, infrastruktur nelayan yang layak dan bagus, tersedianya pelabuhan yang memadai untuk menambatkan perahu nelayan agar aman dan nyaman “Memberikan pemahaman kepada masyarakat pesisir agar tidak mengandalkan hasil laut, seperti cangkang kerang, dan lain sebagainya, sebagai sumber ekonomi alternatif,” dia menambahkan.

Disamping itu, perlu perhatian maksimal dan serius pemerintah,baik pusat maupun daerah. Yakni, dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk melakukan pembinaan,pendampingan, dan sekaligus merealisasikan berbagai program yang bisa menyejahterakan nelayan dan masyarakat pesisir. (gam/ abe)

OPINI Salam Songkem

Menanti Nasib Sapi

S

api akhir-akhir ini menjadi isu nasional, bahkan internasional. Di dalam negeri. Banyak pihak yang meminta sapi lokal tidak diangkut ke luar daerah bahkan luar negeri. Begitu juga, pemerintah di luar negeri tidak ingin sapinya dibawa ke Indonesia. Pertanyaan sederhananya, apa sih pentingnya sapi?

Di Australia, seperti ditulis Daily Telegraph, Kamis 7 Juli 2011, Menteri Pertanian Australia Joe Ludwig mengecek pergerakan dan pengiriman hewan-hewan ternak dari Australia, bahkan mengaudit dan memonitornya secara ketat. Australia juga pernah melarang sapi lokalnya diekspor je Indonesia.

Alasannya Cuma satu, tukang jagal di Indonesi terlalu kasar memperlakukan sapi, melanggar prikehewanan.

Belum lama ini juga, di Madura sempat heboh soal sapi karapan apakah tetap dicakar dengan paku atau cukup digelitik saja untuk membuatnya cepat berlari. Bahkan karapan merebut piala Presiden sempat diwarnai diskusi, tentang sapi. Dalam konteks kredo sapi, binatang ternak itu berhasil dipopulerkan meski dia sendiri tidak kampanye.

Kira-kira, arti dari semua kredo sapai adalah tidak adanya rasa untuk mencintai terhadap yang dimiliki. Jika seseorang punya sapi, maka ia sepatutnya memperlakukan sapi sebagaimana mestinya. Fakta yang terjadi, sebagian orang justru kejam terhadap sesuatu yang dimiliknya. Sapi adalah contoh, yang diperlakukannya secara kejam baik di arena pacu maupun di dekat pisau tukang jagal.

Bila merujuk yang dikatakan Menteri Pertanian Joe Ludwig, keluar-masuk sapi dari dan ke Australia saja sudah dimonitor, dan diaudit secara ketat. Sedikit dibandingkan dengan republik ini, betapa sesuatu yang dimiliki tidak sepenuhnya dicintai. Sapi yang dimiliki diperlakukan melampaui ambang batas kewajaran.

Tetapi kadang-kadang, pada kesempatan yang lain warga republiken lebih suka binatang ternak bahkan dibanding anaknya sendiri. Suatu senja, pada saat burung kembali ke sarang, ketika anak seharusnya berada di surau, ada orangtua yang mencari ayam dan kambing yang tidak ada di kandang, dibanding anaknya yang bermain dan belum pulang.

Memang bemacam-macam gaya dan perlakuan antara pemilik dengan yang dimilikinya, termasuk sapi itu yang memantik persoalan panjang. Semua bermula dari ketiadaan kecintaan dan nasionalisme berbasis peternakan dalam kasus sapi yang wacananya diperjuangkan ke kantor gubernur.

Di luar sapi, kadangkala kita lupa terhadap dirinya dan tidak ingat bahwa binatang juga punya rasa sakit, perih, dan pedih yang amat sangat. Sapi juga makhluk hidup yang punya rasa sakit, butuh sehat dan tidak mau dieksploitasi. Itu sapi, apalagi yang bukan sapi, sebangsa kita. (*)

Nasionalisme Madura Dari sekitar 4 juta penduduk Madura, hanya beberapa nama yang dianggap memiliki komitmen tentang Madura masa depan. Madura mau apa, hendak dibawa ke mana, sudah sampai di mana, apa yang dituju, dan bagaimana pada akhirnya. Bila hingga kini tidak jelas, maka Madura berada dalam galau mood on.

Sempat terpikirkan, dulu Madura bakal jadi provinsi lalu wacana ini melenyap. Pertanyaan tentang Madura lebih banyak ditanyakan kalangan luar dibanding warga Madura bertanya tentang jati dirinya sebagai Madura.

Puluhan tahun lalu, Madura menjadi negara dengan ibukota Pamekasan. Sebagai sebuah negara tentu Madura berdaulat dilihat dari perspektif manapun termasuk budaya.

Namun kini, budaya Madura itu yang mana atau ke mana?

Butuh penegasan agar negara serikat yang kemudian menjadi NKRI memiliki identitas.

Madura yang memanjang dari Bangkalan ke Sumenep ini memerlukan kejelasan geografis yang berkembang tidak saja pada konteks pengetahuan. Tetapi dalam pembangunan, peradaban, pemaknaan, dan pemahaman tentang Madura bisa berpijak pada nasionalisme Madura yang santun dalam prilaku.

Dalam kasus mutakhir di mana Madura mudah terprovokasi untuk kepentingan pribadi dengan mengaburkan kepentingan publik, maka lahirlah amuk Sampang ; seekdar menyebut contoh. Begitu pula dengan pemilukada yang akan digeber dalam waktu dekat ini, seharusnya hanya bertarung di gelanggang. Lepas dari gelanggang, siapapun harus kembali ke rumah besar Madura. Pemilukada hanya satu hal dan Madura secara umum adalah hal lain.

Pertandingan yang baik adalah pertarungan secara jantanproporsional. Tetapi politik seringkali menenggelamkan aura kasih sayang dan persaudaraan. Pemilukada pada akhirnya menjadi situasi dimana dendam memerah dan melupakan bahwa kita Madura yang satu dengan taneyan lanjeng itu.

Di sisi kiri kanan taneyan lanjeng itu terdapat rumah-rumah yang berbeda cat temboknya tetapi itu semua berada dalam lingkup yang sama. Tetapi ternyata tidak selalu seperti itu. Tokoh besar atau kecil seakan-akan menciptakan demarkasi yang jelas pijakannya seperti Korea Utara dan Korea Selatan. Padahal sekali lagi, tak ada pagar dalam Madura meski dibatasi garis geografis yang mendedah antara Sumenep hingga Bangkalan.

Madura adalah kesatuan organik, sebuah keluarga besar yang harus dipikirkan dan direncanakan untuk masa depan yang lebih bermartabat. Madura tidak hanya lahan untuk dikerjakan secara alami karena tanah ini bukan selokan. Benar kata Hamka, kalau hanya kerja, kera juga bekerja. Tetapi untuk apa dan siapa serta bagaimana, ini pekerjaan rumah bersama agar rumah besar Madura ini tidak dibiarkan berjalan apa adanya, bukan berlalu seperti yang diinginkan terjadi. (*)

A

9

SELASA27 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

Menumbuhkan Kreativitas pada Peserta Didik Oleh: Retno Widayanti (Guru SMPN 1 Pamekasan)

A

da kecendrungan massif dimana budaya belajar peserta didik mengalami penurunan dibanding kegiatan belajar mengajar beberapa tahun lalu. Ini terjadi diduga karena adanya digitalisasi sarana penunjang sekolah yang mengakibatkan peserat didik memiliki kecendrungan instan. Ini misalnya peserta didik ingin belajar sebentar tetapi ingin mendapatkan pengetahuan seluas-luasnya.

Pola pikir ini sinergis dengan kosmopolitanisme hidup dimana generasi bangsa memiliki kecendrungan untuk menjalani rutinitas secara hedonis dan kapitalistik. Ini jelas berdampak kepada kegiatan belajar mengajar di mana peserta didik menerapkan prinsip ekonomi, modal kecil hasil besar yang diadaptasi menjadi belajar sebentar hasil besar.

Di luar itu, peserta didik dihadapkan kepada banyak bidang studi yang bisa dibagi menjadi dua, eksakta dan non eksakta. Dalam kehidupan modern, pelajaran eksak difavoritkan karena out putnya diyakini lebih mudah meloloskan lulusannya ke bursa kerja. Padahal faktanya, tidak selalu seperti itu.

Selain itu, ada kecendrungan peserta didik untuk (lebih) belajar non eksakta. Ini pun dipilah-pilah kepada materi yang diunaskan. Bidang studi non eksakta yang tidak diunaskan, justru agak luput dari perhatian peserta didik dan seolaholah dianggap tidak menarik karena tidak diunaskan.

Pola pikir parsial inilah yang menuntut SDM pembelajaran seperti guru untuk berinovasi, termasuk guru pengampu bidang studi keterampilan. Sebab, bidang studi keterampilan berbeda cara menyajikannya dengan mata pelajaran lainnya. Sesuai dengan nama, keterampilan seseorang dituntut tidak hanya pada wilayah teroritis tetapi pada aspek praktik keterampilan diutamakan.

Perpaduan antara teori dan praktek ini yang dapat membuat peserta didik berminat belajar keterampilan. Tetapi, berminat saja

tidak cukup sebelum akhirnya peserta didik mengaplikasikan daya minatnya ke dalam dunia nyata yang terus membuat peserta didik mengerti keterampilan. Di dalam pembelajaran, menegrti saja tidak cukup sebelum akhirnya bisa mengaplikasikannya.

Menurut The Liang Gie (1994:28), minat merupakan salah satu faktor pokok untuk meraih sukses dalam pendidikan. Penelitian di Amerika Serikat mengenai salah satu sebab utama dari kegagalan studi para peserta didik karena kekurangan minat belajar. Secara lebih terinci arti penting minat dalam kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan adalah minat memunculkan perhatian, minat memudahkan terciptanya konsentrasi, minat mencegah gangguan perhatian dari luar, minat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan, dan minat memperkecil kebosanan studi.

Suatu kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan minat akan menghasilkan prestasi yang kurang menyenangkan. Dapat dikatakan, bahwa dengan terpenuhinya minat seseorang akan mendapatkan kesenangan dan kepuasan batin yang dapat menimbulkan motivasi. S.C. Utami Munandar (1985:11) menyatakan bahwa minat dapat juga menjadi kekuatan motivasi. Prestasi seseorang selalu dipengaruhi macam dan intensitas minatnya. Selain itu, minat menimbulkan dapat menimbulkan kepuasan peserta didik.

Seorang peserta didik cenderung mengulang-ulang tindakan yang didasari oleh minat. Minat ini dapat bertahan selama hidupnya, atau setidaknya sepanjang pembelajaran berlangsung.

Dengan demikian, minat belajar merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan belajar peserta didik. Disamping itu minat belajar juga dapat mendukung dan mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah. Namun dalam prakteknya tidak sedikit guru keterampilan menemukan kendala di dalam kelas. Ini terjadi, karena kurangnya minat peserta didik dalam pembelajaran keterampilan.

Jika hal ini terjadi, maka proses belajar mengajar pun mengalami hambatan dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Berdasarkan pengalaman, pada saat pembelajaran berlangsung siswa kurang bergairah dalam mengikuti pelajaran. Hanya sebagian kecil saja peserta didik yang bisa memahami dan mengerjakan tugas dengan semangat. Sebagian besar siswa mengerjakan tugas yang diberikan dengan perasaan terpaksa.

Hal ini menyebabkan tugas yang diberikan hasilnya kurang memuas-

kan sehingga terkesan asal jadi.

Jika mereka ditanya apa alasannya tidak memperhatikan KBM (kegiatan belajar-mengajar) keterampilan, dijelaskan tidak mempunyai bakat, bahasa lain dari tidak berminat. Dengan kondisi seperti ini, guru perlu mencari upaya bagaimana menumbuhkan minat belajar siswa terutama dalam pembelajaran keterampilan.

Pengertian Minat Minat sering dihubungkan dengan keinginan atau ketertarikan terhadap sesuatu yang datang dari dalam diri seseorang tanpa ada paksaan dari luar. The Liang Gie (1994:28) mengungkapkan bahwa minat berarti sibuk, tertarik, atau terlibat sepenuhnya dengan suatu kegiatan karena menyadari pentingnya kegiatan itu. Menurut Slameto (dalam Djaali 2006:121) minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.

Sedangkan menurut Crow and Crow (dalam Djaali 2006:121) mengatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa minat merupakan rasa suka atau tertarik terhadap suatu hal atau aktivitas seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Minat dapat juga dikatakan sebagai suatu keinginan atau kemauan yang merupakan dorongan seseorang untuk melakukan suatu hal atau aktivitas tanpa adanya paksaan dari luar dirinya. Minat bisa juga diartikan sebagai kecenderungan jiwa yang relatif menetap kepada diri seseorang dan biasanya disertai dengan perasaan senang.

Jadi minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa seseorang lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Minat tidak dibawa sejak lahir seperti bakat, melainkan diperoleh kemudian.

Pengertian Belajar Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang belajar, pada umumnya mereka memberikan penekanan pada unsur perubahan dan pengalaman. Menurut Witherington (dalam Sukmadinata 2007:155) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan dalam kepribadian, yang dimanifestasikan sebagai pola respon yang baru yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan

kecakapan. Crow and Crow (dalam Sukmadinata 2007:155) mengemukakan bahwa belajar adalah diperolehnya kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan dan sikap baru.

Sedangkan menurut Hilgar (1962:252) menjelaskan bahwa belajar adalah suatu proses di mana suatu perilaku muncul atau berubah karena adanya respon terhadap sesuatu situasi. Berdasarkan penekanan unsur pengalaman tentang definisi belajar dikemukakan para ahli, antara lain menurut Di Vesta and Thompson (1970:112) menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman.

Gage and Berliner (1970:256) mengemukakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang muncul karena pengalaman. Sedangkan menurut Hilgard (1983:630), mengemukakan bahwa belajar dapat dirumuskan sebagai perubahan perilaku yang brelatif permanen yang terjadi karena pengalaman.

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan mengenai pengertian minat dan pengertian belajar, dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah aspek psikologi seseorang yang menampakkan diri dalam beberapa gejala,seperti : gairah, keinginan, perasaan suka untuk melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman.

Dengan kata lain, minat belajar itu adalah perhatian, rasa suka, ketertarikan seseorang (siswa) terhadap aktivitas belajar yang ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi, dan keaktifan dalam belajar serta menyadari pentingnya kegiatan itu. Selanjutnya terjadi perubahan dalam diri siswa yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman belajar.

Minat siswa untuk belajar mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan belajar, karena minat siswa merupakan faktor utama yang menentukan derajat keaktifan siswa, bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, sebab tidak ada daya tarik baginya.

Oleh karena itu, untuk mengatasi siswa yang kurang berminat dalam belajar, guru hendaknya berusaha bagaimana menciptakan kondisi tertentu agar siswa itu selalu butuh dan ingin terus belajar. Minat belajar sangat mendukung dan mempengaruhi pelaksanan proses belajar mengajar di sekolah yang akhirnya bermuara pada pencapaian tujuan pembelajaran. (*)

Resensi

Jejak Sehimpun Puisi dan Opus 154 Oleh : Muhlis Al-Firmany

S

ebagai bentuk usaha kontrol budaya adalah hal tidak mungkin para pelaku kebudayaan (penyair khususnya) tidak ikut serta menetralisir keluar-masuknya sistem serangkaian aktivitas masyarakat. Situasi dan kondisi ini akan melahirkan setiap penyair merumuskan hidup dan rancangan kedepan, tidak hanya sekadar berupa harapan imaji, tapi usaha mengkongkretkan gejala dan dampak realitas, maka dengan ini puisi ada.

Muara filsafat bermula. Pada akhirnya berbagai perspektif terjadi.

Komunikatif. Tahun ke tahun menyetubuhi tubuh diri sendiri.

Pernyataan Afrizal Malna, bahwa, Yang mungkin dilakukan penyair adalah masuk lebih jauh lagi

ke dalam dunia personal mereka.

Mencari mata air paling jernih dari yang bisa ia dengar dalam tubuhnya sendiri. Atau melakukan kegilaan baru melalui berbagai elemen yang dikandung media puisi itu sendiri.

Inilah yang terjadi di dalam antologi Opus 154 karya Timur Budi Raja. Sesegera mungkin kita akan dihadapkan pada potongan kenang.

Sederetan judul dengan penceritaan lugas, sederhana. Identitas kota pun tergambar dengan perangai mencekam, buram, dan kegagalan sebagai tempat rekontruksi ragam bangunan pertarungan hidup, cinta, dan sebagainya. Sumenep, lidah wetan, lombang, sepudi, dan pelabuhan Kamal telah membuat dirinya hening di tengah kerama-

ian: di bibirmu yang tak sepi itu/ orang-orang membuka riwayat tentang garis nasib yang keras (hal 46).

Bangkalan, tanah kelahiran Timur juga tidak terlepas menjadi sorotan mengerikan. Seperti ada rahasia tersembunyi. Politik tidak sehat. Penyalah-gunaan kekuasaan. Semua terekam. Kekuasaan seolah-olah dijadikan sisir untuk

merapikan rambut gimbal, kotor, dan membahayakan kelangsungan tirani aristokrasi: Ia menyeka kegusarannya kepada tanah yang membuatnya menderita/Ia biarkan gerimis semakin melaksa lagunya/ tapi sekali lagi, halilintar kembali melingkar-lingkar di dadanya/ mengeraskan nyeri/pahit-pahit ditelannya (hal 92).

Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah Pimpinan Redaksi Abrari, Redaktur Pelaksana Slamet HD, Sekretaris Redaksi Fety Fathiyah, Design Grafis Zeinul Ubbadi, Ahmed David, Hariri M. Noer, Sumenep M. Kamil Akhyari (plt Kepala), Junaidi, Faisal ER, Syah A. Latief, Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Mohammad Fawaid, Ahmad Musayyin AKH, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Abd. Rahiem, Bangkalan R. Aditya (Kepala) N Rahmat, Mohammad Ridwan, Zakaria, Surabaya Hana Diman (Kepala), Avent Januar, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Migdad, Cahyono, Willy Fotografer S. Bachri, S. Kurniawan Accounting Ekskutif Ahmad Yani, Hepi S Pribadi (Sumenep), Mohammad Muslim, Husnan (Pamekasan) Siti Farida, Ariek Sofiana (Sampang), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Syahidah (Malaysia), A. Faqih Kadafi (Yaman), Penerbit PT. Koran Madura, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, Telepon (0328) 674374, Fax (0328) 661719, Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

10

SHUTTER

SELASA 27 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

KARNAFAL HARI JADI KABUPATEN SUMENEP 743

foto-foto ahmed david/koranmadura

Hari jadi Kabupaten Sumenpe yang ke 743 dirayakan dengan sangat meriah beberapa waktu lalu. Salah satunya dengan parade kolosal. Tampak seorang gadis asli Sumenep sedang berperan sebagai selir Arya Wiraraja, Raja peratama di Sumenep. Selain itu Hari Jadi Kabupaten Sumenep juga dimerihakn dengan tari topeng dan penampilan Drumband. Acara ini digelar di depan Masjid Jami’ dan disaksikan oleh ribuah warga.

OPINI

SELASA27 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

11

12

ETALASE

SELASA 27 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

HEROIK

- Seorang mahasiswa menggelar aksi teaterikal dengan cara menarik mobil mogok di sepanjang jalan raya Trunojoyo Sumenpe. Aksi ini