28112012

KORAN MADURA RABU 28 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

@KoranMadura

RABU

Satu Hati untuk Bangsa

28 NOVEMBER 2012

banyak bupati tak paham otonomi daerah Meneteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menilai banyak Kepala Daerah yang tida Faham betul tentang otonomi daerah >> halaman 02

PAKDE KARWO MENGAKU SIAP “DICERAI” GUS IPUL

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

kantor kpud dilempar telur busuk Sejumlah warga di Kabupaten Pamekasan menggelar unjuk rasa di depan kantor KPU Pamekasan. Unjuk rasa ini mereka gelar karena ketua KPU setempat, M. Ramli, tidak netral dalam memfasilitasi pelaksanaan tahapan pemilukada

Pemilukada Jawa Timur masih akan digelar Agustus tahun depan. Namun “perang” sudah mulai sangat terasa. Terakhir, Soekarwo, Gubernur Jatim menyatakan siap jika harus ditinggal Gus Ipul, wakilnya. >> halaman 03

>> halaman 15

PBNU Minta Demokrat “Hukum” Sutan JAKARTA-Pengurus Be- akan menjadi fitnah di tensar Nahdlatul Ulama (PBNU) gah masyarakat. Gus Dur mendesak Partai Demokrat tidak ada kaitannya dengan agar memberikan sanksi Buloggate dan Bruneigate,” keras kepada kadernya Sutan kata Yenny Wahid, kepada Bhatoegana. Sanksi ini di- wartawan, di Jakarta, Selasa jatuhkan karena Sutan telah (27/11). melakukan fitnah keji terhaMenurut Yenny, ucapan dap KH Abdurrahman Wahid Sutan tidak sesuai fakta se(Gus Dur). “Jika Demokrat jarah. Yang mengherankan ingin merebut simpati war- lagi, mengapa seorang sekaga NU maka Sutan harus liber Sutan tidak mengetadikenai sanksi. hui fakta sejarah Soal apa bentuk dan politik, dan BERITA sanksinya, sepemalah mengaburTERKAIT nuhnya terserah kannya kepada kepada partainya,” masyarakat. “ItuHalaman 2 kata Ketua Umum lah yang menyePBNU, KH Said dihkan karena Aqil Siradj kepada wartawan sebagai anggota DPR tidak di Jakarta, Selasa, (27/11). memahami sejarah politik Sebelumnya, dalam dis- nasional. Kok, anggota DPR kusi tentang BP Migas di bisa tidak tahu soal sejarah,” DPD RI pada Jumat (23/11) tanya Ketua Umum Dewan lalu, Sutan menyatakan bah- Pimpinan Nasional PKBI itu wa Gus Dur diberhentikan Kecaman senada juga dari jabatan presiden karena disampaikan adik Gus Dur, dugaan korupsi Buloggate Lily Khodijah Wahid atau dan Bruneigate. Pernyataan Lily Wahid. Dia menegaskan, ini memicu gelombang ama- tak ada satu keputusan hurah dari pendukung Gus Dur. kum pun yang menyatakan Menurut Kiai Said, pern- Presiden RI keempat itu beryataan Sutan telah menced- salah dalam dua kasus terseerai warga nahdliyin. “Apa but. “Sutan cari perkara saja. yang disampaikan kader Demokrat sendiri sekarang Partai Demokrat itu sudah menghadapi masalah, nggak menyakiti keluarga Gus Dur, usahlah cari-cari perkara. orang-orang yang mencin- Geli saya. Mau diungkit seritai Gus Dur, dan khususnya bu kali pun oleh siapa saja, warga NU,” tandas dia. tidak ada putusan hukum Putri Gus Dur, Zannuba yang menyatakan Gus Dur Arifah Chafshoh atau Yen- bersalah,” jelas dia. ny Wahid meminta Sutan Lily berharap Sutan mencabut fitnahnya yang minta maaf atas pernyatmengaitkan Gus Dur dengan aannya. “Kalau dia seorang kasus Buloggate dan Brunei- negarawan harusnya minta gate. “Kami sekeluarga sedih maaf. Kalau dia negarawan atas pernyataan Sutan. Un- lho.. kalau ternyata politisi tuk itu, kami mendesak Pak kacangan, ya nggak tahu Sutan mencabut dan meralat saya,” kata Lily. (cea/gam) ucapannya. Kalau tidak, itu

Teknologi

Pengenalan Teknologi Kepada Anak Usia Dini SAMPANG- Memperkenalkan dan memberi ilmu pendidikan bidang Teknologi anak, kini telah diterapkan oleh TK Islam Terpadu Nurul Hidayah Sampang di Perpustakaan yang berada di Jalan KH. Wahid Hasyim, Sampang, Selasa (27/11).

Mereka di bina dengan banyak pengetahuan, baik dengan membaca buku, menggambar, hingga mengoperasikan dan memperkenalkan Teknologi komputerisasi. “Tanggapan dari siswa sendiri merasa senang, dia sangat antusias dengan sistem pembelajaran bermain

dengan komputer,” jelas Hasanudin (28), Guru TK Islam Terpadu Nurul Hidayah.

Kegiatan yang dilakukan pada pukul 10.00 Wib tersebut, dengan agenda kunjungan kerumah pintar, untuk mengenalkan anak-anak tentang teknologi komputer guna memupuk daya ingat anak yang masih usia dini.

Hasanudin berharap kreativitas anak-anak akan terus di apresiasikan agar mereka menjadi yang terbaik dan bisa lebih giat untuk belajar. “Belajar lebih giat itu harapan kita semua selaku guru,” pungkasnya. (ryn/msa)

Caca Colo Kantor KPU dilempar telur busuk .

Main lempar aja, emang tempat jumroh?

Sutan tak mau minta maaf Lalu maunya apa?

1

Koran Madura

PAMANGGI

Demokratisasi Rasa Oleh: Nina Anina

Guru SMAN 1 Sidayu, Gresik

K

hana & aven /koranmadura

Launching

- Para model sesaat setelah menyebarkan harian Koran Madura di areal Tugu Pahlawan Surabaya

Demo - Sejumlah mahasiswa menggelar demonstrasi di depan kantor Pengadilan Negeri Pamekasan

Manajemen Pemilukada Harus Dibenahi JAKARTA - Pemerintah harus membenahi sistem manajemen pilkada sehingga bisa lebih efisien.

Pasalnya, mahalnya biaya penyelenggaraan pemilukada tidak sebanding dengan kualitas maupun kinerja pemimpin yang dihasilkan.

“Kita akui memang demokrasi kita saat ini cenderung mahal.

Hasil pemilukada tidak sesuai dengan espektasi masyarakat,” ujar Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus kepada Koran Madura di Jakarta, Rabu (27/11).

Mahalnya biaya pemilukada kata dia memang merupakan konsekwensi dari proses demokrasi.

Karena itu, pembenahan system pemilukada mutlak dilakukan.

Pembenahan ini harus mengarah kepada upaya mengurangi ong-

Namun kata Lucius, mahalnya kos pemilukada saat ini. “Kita jangan latah menbongkar-bang- biaya pilgub tidak bisa dijadikan kir regulasi hanya karena alasan alasan mengembalikan pilkada ke yang pragmatis. Biaya mahal yang DPRD. Sebab, hasilnya nanti akan dikeluarkan tentu tak akan ber- mengurangi tingkat kepercayaan masalah jika saja pilkada melahir- atau legitimasi publik ketimbang kan pemimpin baru yang bekerja pilkada langsung. “Mengembalikan pilkada ke DPRD maksimal untuk melwalau lebih murah tetapi ayani rakyat,” jelas dia.

BERITA Sebelumnya, angakan mengurangi legitiTERKAIT masi pemimpin di mata gota Fraksi PDI Perjuangan Saleh Ismail rakyat. Dan praktek tranHalaman 2 Mukadar mengatakan saksi politik yang selama ini kerap dilakukan oleh pilgub harus dikembalikan ke dewan karena cost DPR/DPRD juga menjadi ‘ancapolitics- nya lebih rendah. “Toh, man’ tak kalah seriusnya saat ini gubernur tidak mempunyai rakyat jika Pilkada Gubernur dikembarill, seperti bupati atau walikota. likan ke DPRD,” jelas dia.

Sementara itu, pengamat poliGubernur juga tidak memiliki wilayah. Selama ini, sifatnya han- tik Universitas Diponegoro Semaya koordinasi dengan kabupaten rang, Moh Yulianto, mengatakan tingginya biaya pemilukada kadan kota,” imbuh dia.

Sehingga kata Saleh, sangat rena perilaku politik saat ini sarat ironis, jika gubernur dipilih lang- dengan materi dan kebendaan. sung dengan anggaran yang men- Segala sesuatu diukur dengan julang. “Jadi daripada uang Rp 1 nominal uang, tanpa adanya uang triliun dihambur-hambur untuk operasional, maka kegiatan tak pemilihan langsung, sebaiknya di- akan berjalan. ”Selama perilaku pakai untuk hal-hal yang berman- politik masih sarat dengan materi faat bagi kesejahteraan rakyat. dan kebendaan, maka tingginya Dan biarkan dewan yang memilih biaya cagub sulit ditekan,” urai gubernur,” tandas Saleh. dia. (gam/abe)

Aparat Amankan 3,59 Gram Sabu SAMPANG-Satuan narkoba (Satkoba) Polres Sampang kembali mendapatkan buruannya.

Dua orang pemakai narkotika jenis shabu berhasil diamankan.

Kedua tersangka yakni Mahrus (45), warga dusun larangan desa gulbung kecamatan pangarengan dan Didik hidayat (30), warga jalan garuda kelurahan karang dalam kabupaten Sampang. Keduanya diringkus petugas Satnarkoba polres Sampang lantaran kedapatan membawa paket shabu dengan berat total 3,59 gram.

Penangkapan kedua pelaku tersebut berawal saat kepolisian resort Sampang mengadakan operasi cipta kondisi jelang pemilu-

kada Sampang mendatang. Tersangka Mahrus berhasil ditangkap dikawasan jembatan timbang desa plakaran kecamatan Torjun. “ Sedangkan tersangka didik berhasil ditangkap dijalan sikatan kelurahan gunung sekar sampang,” ujar Kapolres Sampang AKBP Solehan melalui Kabag Ops Polres Sampang Kompol Alfian Nurrizal, kemarin (27/11).

Dalam pers rilis kemarin Alfian menjelaskan dari tangan tersangka Mahrus, petugas berhasil mengamankan 2 paket Shabu dengan masing-masing seberat 0,57 gram dan 0,6 gram. Selain shabu, polisi juga mengamankan uang sebesar Rp 50 ribu. “ Tersangka berhasil ditangkap berdasarkan

perhatian petugas,” ulasnya.

Sedangkan dari tersangka Didik, petugas mengamankan 3 paket Shabu dengan masing-masing seberat 0,87 gram, 0,59 gram dan 0,23 gram. Dengan uang sebesar Rp 330 ribu. “ Didapatkan juga plastik kosong pembungkus shabu sebanyak 8 biji ukuran kecil dan satu plastic dengan ukuran besar,” ungkapnya.

Alfian menambahkan, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kini keduanya meringkuk disel tahanan Polres Sampang. Keduanya akan dijerat pasal 112 ayat 1 UU Narkotika dengan ancaman kurungan penjara paling lama 12 tahun, paling cepat 4 tahun. (ful/msa)

ahlil Gibran, suatu pagi, menulis surat. Ia menuangkan rasa cinta yang sangat dalam kepada gadis pujaannya, Selma. Tapi Kahlil tidak peduli apakah yang dicintainya itu juga mencintai dirinya. Mencintai bagi Kahlil adalah ruang tersendiri. Sedang dicintai juga ruang tersendiri. Dua ruang bisa saja berada dalam satu rumah atau di luar sama sekali. Tetapi seperti kematian, cinta itu ada dan harus dikomunikasikan dengan baik, sebagai satu bentuk demokratisasi rasa.

Soal Selma dan Gibran yang juga berbingkai cinta pastilah berbeda dengan cinta tanah air. Jika rakyat mencintai wakil rakyat, idealnya wakil rakyat juga cinta pada rakyat yang diwakilinya. Saya sangat mengerti betapa sibuknya wakil rakyat. Tetapi apakah wakil rakyat bisa mengerti yang telah memahaminya? Apakah pejabat juga mengerti masyarakatnya, bila mengerti itu searti dengan sanggup mengamalkannya?

Saya hanya warga negara yang harus mengajar dan mendidik sesuai dengan tupoksi yang diterima. Mengajar itu ternyata tidak mudah. Mendidik itu tidak segampang yang dibayangkan. Itu dulu juga disampaikan para guru. Sebagai siswa saat itu dan yang telah menjadi penguasa saat ini juga mendapatkan pengalaman yang sama.

Tetapi akhirnya, kenyataannya, tidak selalu begitu. Ada saja yang keluar dari garis ibu lalu pada setiap Minggu pergi ke gereja mengaku dosa atau bila hari Jumat bersujud di masjid, istighfar.

Atau juga hadir di kuil, candi, atau di mana pun sebagai pribadi yang menjadi primadona, menjadi sosok dengan primadosa. Itulah ekspresi, sebentuk demokratisasi rasa atas salah. Ekspresi ini sebagai rasa cinta kepada kebenaran dan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Namun keliru itu seharusnya tidak berkali-kali.

Saya rindu kedamaian di negeri ini sekedar menegaskan bahwa persatuan itu nyata, bahwa persahabatan itu setia, bahwa cinta itu ada. Itulah sebabnya saya sangat bangga ketika sempat berkunjung ke Singapura dan teman-teman tidak percaya bahwa saya Indonesia. Mereka memaksa saya Tionghoa karena putih kulit dan sipit mata saya. Ketika sebagian teman ragu keindonesiaan, dengan semangat 45 dan tegas saya sebut Indonesia ada.

Namun ketika teman nanya apakah di Indonesia juga ada cinta sesama, tanah air, dan cinta penegakan hukum, saya sedikit mengernyitkan dahi. Lalu apakah saya harus berbohong untuk kebaikan negeri? Di situlah saya mencoba seperti Selma, menjadi sintesa yang berada diantara ada dan tiada.

Ketika seorang teman di Singapura juga cerita negerinya yang semakin luas dan lautannya menyempit, sakit hati ini rasanya. Dengan bangga teman itu mengatakan bahwa cukong Indonesia cukup membantu pelebaran daratan di Singapura.

Beberapa pulau tak bertuan di perairan Indonesia diambil tanahnya lalu diangkut ke Singapura dan dijadikan urukan. Maka semakin lebarlah Negeri Singa itu.

Praktik itu saya duga dilakukan berkali-kali yang melibatkan sindikasi cukong kedua negara itu untuk alasan yang sama-sama menguntungkan. Tetapi dengan model begini, dan dilakukan secara terus-menerus, maka habislah tanah dan air republik. Bagaimana bisa berbicara soal rasa, demokrasi, dan cinta bila kedaulatan tak punya?

Tetapi saya tetap Indonesia, tetap cinta seberapa pun tak setianya dirimu terhadap yang sebangsa saya, sebangsa rasa ; dan demokrasi itu, kadangkadang bikin saya geli, lucu meski saya tidak harus bilang wow gitu! (*)

Nemuuuuu Beii .....

Free Style : Selalu ada kreativitas remaja dalam mengekspresikan bakatnya. Seperti yang terlihat dalam gambar ini, remaja mengangkat roda depan pada motor yang dinaikinya di areal monumen Arek Lancor. Adegan ini tidak untuk ditiru dan hanya dilakukan oleh yang profesional. Butuh kekompakan dan keseimbangan untuk melakukan atraksi ini. Bila salah posisi, nyawa bisa menjadi taruhannya.

2

NASIONAL

RABU 28 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

SoetanBatugnaDinilaHi i naGusDur Anas Minta Maaf, LBH NU Ajukan Somasi Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU Andi Najmi Fuaidi, juga berencana melayangkan somasi kepada Sutan dan Partai Demokrat.

Selain itu juga Sekretaris Umum Pengurus Pusat Pencak Silat Pagar Nusa, salah satu Badan Otonom di lingkungan NU, Muchammad Nabil Haroen, dengan tegas meminta Bhatoegana mencabut pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada keluarga Gus Dur dan PBNU. Ditempat terpisah, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta menggelar demo di depan kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Dalam demo tersebut kader Ansor juga meminta agar Sutan dipecat dari Partai Demokrat. “Jadi tuntutan kami sebagai Pemuda Ansor, pertama kami meminta Sutan Bhatoegana dipecat,” kata Sekjen GP Ansor DKI Jakarta, Abdul Azis di Jakarta, Selasa (27/11).

Lebih jauh Azis mengaku pihaknya akan tetap mengawal untuk memastikan Sutan Bhatoegana meminta maaf secara langsung. Bahkan permintaan maaf itu harus ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia, karena Gus Dur adalah tokoh milik bangsa.

“Sutan hanya meminta maaf kepada keluarga, tetapi karena Gus Dur merupakan tokoh nasional, maka dia harus meminta maaf secara umum kepada warga Indonesia dan khusus keluarga Ansor di seluruh Indonesia,” ungkapnya Namun Azis menolak permohonan maaf yang telah disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Permintaan maaf Anas belum

cukup. Karena permintaan maaf itu harus disampaikan langsung oleh Sutan Bhatoegana. “Anas sudah minta maaf tidak ada urusan. Ini personal statement Sutan, secara etika tidak pantas dan tidak bermoral karena tidak mengajarkan pendidikan politik yang baik. Selain permintaan maaf Anas tidak cukup, tetapi Anas harus memecatnya karena ini permasalahan moral,” tutur dia.

Anas Minta Maaf Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Anas Ubaningrum sudah meminta maaf. Tak hanya itu, bahkan Wasekjen DPP PD, Saan Mustopa juga ikut-ikutan meminta maaf. “Walaupun apa yang Pak Sutan sampaikan itu secara personal dan tidak terkait dengan partai, atas nama Demokrat kami minta maaf ke almarhum Gus Dur dan keluarga. Walaupun Sutan tidak ada maksud menghina Gus Dur,” ujar Saan.

Yang jelas, kata Saan, Partai Demokrat menghormati para tokoh bangsa yang telah berjasa membangun bangsa ini. “Tentu kita sebagai bagian dari bangsa, memegang etika untuk menghormati pemimpin kita. Karena ini bagian kehormatan kita bagi mereka yang berjasa. Untuk itu kami minta maaf,” paparnya Hanya saja, dia berharap massa Nahdlatul Ulama (NU) tidak demo di kantor DPP Demokrat. Tapi, itu sudah terjadi dan Anas meminta maaf. “Jadi, atas nama Demokrat kami minta maaf ke almarhum Gus Dur dan keluarga walaupun Sutan tidak ada maksud untuk menghina Gus Dur,” pungkasnya. (cea/ gam)

DEMO BURH - Ribuan buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Grahadi Surabaya dalam rangka memperjuangkan hak mereka terkait UMK

hanadiman/koranmadura

Upah Buruh Belum Penuhi Standar Hidup Layak JAKARTA - Kebijakan perusahaan menerapkan upah murah kepada buruh sudah tidak populer dalam upaya menumbuhkan perekonomian di dalam negeri. Rendahnya upah buruh tidak relevan lagi mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,17 persen dan termasuk pertumbuhan yang paling stabil di dunia.

Pernyataan tersebut terkait dengan penolakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang beranggapan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp 2,2 juta terlalu tinggi. “UMP DKI Jakarta Rp 2,2 juta per bulan tidak terlalu besar, bahkan masih kurang. Formula

Komponen Hidup Layak (KHL) saja menyebutkan bahwa yang layak adalah Rp 3,5 juta sebulan,” kata Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning di Jakarta, Senin (26/11).

Pada dasarnya, jelas Tjiptaning, saat ini eksekutif memang telah menilai bahwa upah buruh di Jakarta sudah tidak ideal dengan tingginya tingkat kebutuhan. “Dengan gaji Rp 2,2 juta tidak mungkin untuk menutupi kebutuhan hidup di Jakarta, apalagi bagi buruh yang sudah berkeluarga,” ujar dia.

Dia menggambarkan, bagi buruh lajang saja, UMP yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta tersebut pun tidak memadai untuk hidup lebih layak. “Biaya makan dan transportasi ke tempat bekerja saja sudah tinggi.

Belum lagi sewa kost atau kontrakan yang juga tinggi, untuk di pinggir Jakarta saja paling murah Rp500 ribu per bulan,” ucap dia.

Meski pemerintah menaikkan UMP sampai 44 persen, hal itu tidak serta-merta merupakan kebijakan

pemerintah yang berpihak kepada buruh. “Kenaikan ini tidak sepenuhnya kebaikan dari eksekutif, tetapi karena ada tekanan yang kuat dari buruh agar upah minimum dinaikkan,” ujar Tjiptaning.

Lebih lanjut dia beranggapan, UMP yang sudah diberlakukan pemerintah di masing-masing daerah juga tidak sejalan dengan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pasalnya, jelas dia, saat ini masih sangat kentara jurang ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

“Ekonomi Indonesia yang semakin baik seharusnya bisa dibarengi dengan peningkatan upah yang ideal,” jelas dia.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi mengatakan, produktivitas para pekerja di Indonesia lebih rendah daripada buruh Vietnam. Bahkan, lanjut dia, jam kerja yang diterapkan sejumlah perusahaan di Vietnam lebih panjang. “Jam kerja buruh di Vietnam bisa lebih dari 50 jam, sedangkan di

Indonesia hanya 40 jam,” kata Sofjan di Jakarta, Senin (26/11).

Menurut Sofjan, kendati buruh di Vietnam sudah mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah, namun upah minimum buruhnya masih lebih rendah dari Indonesia. “Walau pun dia (buruh di Vietnam) sudah ada social security, tetapi buruh kita tetap masih mahal,” ucap dia.

Lebih lanjut Sofjan menambahkan, perusahaan di Vietnam pun tidak diwajibkan untuk memberikan tunjangan uang makan maupun tunjangan perayaan pada hari besar keagamaan.

Dia menilai, buruh di Indonesia terlalu manja dibandingkan buruh di Vietnam. Buruh di Tanah Air disebut telah menerima gaji lebih tinggi namun produktivitas masih sangat rendah jika dibandingkan Vietnam.

“Kalau dibandingkan dengan buruh di Vietnam, buruh kita memang terlalu dimanjakan,” ujar Sofjan. (bud/ abe)

Dorong Laporan APBD Tepat Waktu Kemenkeu Siap Beri Dana Insentif ANAS URBANINGRUM

Ketua Umum Partai Demokrat

SUTAN BHATOEGANA

Anggota Fraksi Partai Demokrat

Produk Pemilukada Belum Sesuai Harapan JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus kepada Koran Madura di Jakarta, mengatakan, hasil pemilukada saat ini, baik pilkada langsung maupun pilkada oleh DPRD sama-sama belum memperlihatkan adanya perbedaan kualitas pemimpin yang terpilih.

“Jadi dari sisi kualitas wakil rakyat yang dihasilkan oleh dua sistem pemilu yang kita laksanakan, kita harusnya belum bisa untuk memutuskan agar beralih dari pemilu langsung ke pilkada oleh DPRD,” tutur dia.

Poin yang banyak dijadikan alasan pihak tertentu untuk mengusulkan Pilkada Gubernur oleh DPRD adalah soal anggaran yang dihabiskan untuk pilkada langsung yang terlalu besar jika dibandingkan dengan pilkada oleh DPRD. “Memang tak bisa dipungkiri, salah satu resiko dari sistem demokrasi yang kita anut adalah ongkos penyelenggaraannya yang mahal. Harus ditambah lagi untuk kondisi

yang ada saat ini, sudah ongkosnya mahal, pilkada juga tak menghasilkan perubahan yang signifikan. Pilkada masih menghasilkan pemimpin yang memburu harta ketimbang bekerja untuk kepentingan rakyat,” jelas Lucius.

Karena itu kata dia, mengembalikan proses pilgub ke DPRD tidak serta merta mengurangi biaya pilkada.

“Menjadi lebih murah mungkin saja, tetapi tak ada jaminan hilangnya money politics.

Money politics ini yang melipatgandakan dana yang dihabiskan selama proses pilkada,” jelas dia. Bisa saja money politics menjadi tak terkendali dan hanya beredar di antara anggota DPRD saja jika Gubernur dipilih oleh DPRD. Jadi argumentasi mengembalikan pemilihan gubernur kepada DPRD mungkin memang lebih murah tetapi tak ada jaminan mengikis politik uang, sogok, dll yang dilakukan oleh calon dan anggota DPRD. Dan percis disitulah masalah besar bangsa kita, yaitu masalah politik uang,” pungkas dia. (gam/abe)

JAKARTA-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap memberikan dana insentif daerah (DID) terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) yang berhasil menyelesaikan laporan APBD tepat waktu. “Kita dorong terus karena penyelesaikan APBD tepat waktu itu juga merupakan salah satu persyaratan daerah untuk mendapatkan dana insentif daerah (DID),” kata Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto Hardjowiryono, di Jakarta, Selasa (27/11).

Namun demikian, lanjut Marwanto, hingga kini Kemenkeu masih menunggu keserisuan Pemda untuk menyerahkan laporan APBD-nya.

“Untuk 2013, sekarang masih dalam proses. Batas akhir itu nantinya 31 Desember 2012,” tambahnya Namun Marwanto mengaku tak segan-segan akan memberikan sanksi terhadap Pemda yang “nakal”

dan terlambat menyerahkan laporan APBD-nya. “Jadi ini kita sampaikan dari sekarang dan kita dorong terus,” tegasnya.

Sementara itu, dari hasil penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata menemukan adanya pemda yang lebih memilih membiayai staf dibanding memprioritaskan belanja modal. Akibat langkah ini, penggunaan dana APBD banyak yang tak tepat.

Bahkan anggaran pembiayaaan staf ini membengkak lantaran banyak kepala daerah yang membawa sendiri staf-stafnya setelah menang pilkada.

“Sebagian dari pemda masih ada anggaran biaya staf ketimbang belanja modal. Ketika pemda terpilih bawa kru sehingga menambah biaya staf,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Jakarta, Selasa (27/11).

Lebih jauh kata Pandu, malah ada sebagian pemda yang secara teori

nyaris bangkrut. Karena tak mampu membayar gaji karyawan dan tidak mampu belanja modal. “Saya agak lupa pemda itu, nanti bisa cek ke staf saya. Tapi itu fakta yang tidak bisa diabaikan karena mismanagement,” ujarnya Namun demikain, Pandu mengaku elum meneliti secara mendalam potensi adanya korupsi atas kelakuan pemda tersebut. Namun menurutnya, hal itu hanya mengarah pada alokasi anggaran. “Akan ada rencana aksi setelah ini,” jelasnya Bulan lalu, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan ada sekitar 52 APBD Pemda Tahun Anggaran (TA) 2012 yang belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP). Bahkan ampai dengan batas akhir (cut off) penyampaian LPP APBD TA 2011 yang disepakati Kemenkeu dan Kementerian Dalam Negeri pada 19 Oktober 2012, dari

524 daerah, masih terdapat 52 daerah yang belum menyampaikan LPP APBD TA 2011.

Maka, berdasarkan ketentuan pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah PP. Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), daerah yang terlambat menyampaikan LPP APBD TA 2011 dikenakan sanksi berupa penundaan 25% dari jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) bulanan.

“Sanksi tersebut efektif berlaku mulai November 2012 dan akan dicabut melalui penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) apabila daerah telah menyampaikan LPP APBD TA 2011 berkenaan. DAU yang tertunda akan disalurkan bersamaan dengan penyaluran DAU bulan berikutnya setelah KMK tentang sanksi dicabut,” ungkap kepala Biro Humas Kementerian Keuangan Yudhi Pramadi bulan

Mendagri: Banyak Bupati tak Paham Otoda JAKARTA-Pemerintah mengingatkan para kepala daerah agar memahami secara penuh maksud dan tujuan otonomi daerah di wilayahnya. Otonomi bukan dimaksudkan berdiri sendiri selayaknya negara federal model Barat. “Masih banyak kepala daerah yang belum memahami konsep otonomi dalam konteks NKRI,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi di Jakarta, Senin (26/11).

Padahal, kata Gamawan, konsep otonomi daerah dalam Undang-Un-

dang yangdimaksud adalah dalam konteks Republik Indonesia. “Dimana negara lain berawal dari negaranegara kecil lalu bergabung menjadi satu negara (federal), sedangkan otonomi di Indonesia berbeda,” ujar dia.

Dijelaskannya, jika para kepala daerah telah memahami filosofi konsep otonomi dalam NKRI ini maka dipastikan tidak ada lagi kepala daerah yang menolak undangan atau panggilan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Artinya, sambung mantan Gubernur Sumatera

Barat ini, walaupun bupati/walikota dipilih langsung oleh rakyat namun bukan berarti lepas atau bukan bagian NKRI. Jadi, membangun daerah berarti membangun NKRI. “Ya harus siap bekerjasama, harus menghormati pemerintah pusat. Jangan merasa bukan bagian dari NKRI, dan mau berdiri sendiri,” ucap dia.

Di bagian lain, Mendagri mengungkap banyak kesalahpahaman bahwa otonomi berarti pengisian jabatan publik di daerah harus oleh putera daerah. “Padahal disisi lain

putera daerah yang dimaksud tidak berkompeten sama sekali,” jelasnya.

Mendagri mencontohkan ada suatu daerah yang tambangnya dempet hingga ratusan bahkan ribuan, hingga terjadi saling klaim dan ribut tanpa henti. Setelah diusut, ternyata Kepala Dinas Pertambangannya hanya lulusan IPDN, bahkan ada yang Sarjana Agama, tetapi dia putera daerah asli. “Saya heran sekali. Ini kan malah membawa kemunduran dari cita-cita otonomi daerah,” pungkasnya. (cea/abe)

JAWA TIMUR Kementerian Lembaga Tidak Disiplin J A K A RTA- Ke m a m p u a n daya serap anggaran di beberapa kementerian dan lembaga (K/L) ternyata masih sangat lambat karena tidak disiplin dalam menyerahkan dokumen.

Hal ini menghambat upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi. “Kita hanya bisa menyetujui pencairan anggaran apabila dokumen-dokumen pendukung project itu lengkap,” ujar Menteri Keuangan, Agus Martowardoyo saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (27/11).

Agus berharap penyerapan anggaran hingga akhir tahun bisa mencapai kisaran 90 persen sehingga membantu pertumbuhan di angka 6,3 persen.

“Justru kami ingin kita samasama mencapai minimum 6,3 persen year onyear,” tuturnya.

Selain penyerapan anggaran, lanjutnya, sektor investasi turut membantu mendorong pertumbuhan.

Pengeluaran investasi bangunan menyumbang pertumbuhan 7,9 persen dikarenakan tumbuhnya sektor konstruksi danpenjualan semen serta realisiasi belanja modal pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur.

Sumbangan investasi tertinggi terjadi pada sektor alat angkut luar negeri 28,3 persen berupa pembelian pesawat udara. Peningkatanrealisasi investasi hingga kuartal III yakni PMA 22 persen dan PMDN 32 persen.

“Investasi yang meningkat membuat akses lapangan kerja meningkat. Ini kita bisa akselerasi penurunan pengangguran dan kemiskinan,” jelasnya.

Sebelumnya, per 7 November realisasi belanja negara mencapai 70,8 persen atau Rp 1.095 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat 65,7 persen terhadap APBN-P atau nilainya Rp 703 triliun.

Sementara belanja modal per 7 November 46 persen atau Rp 77,9 triliun. Belanja barang 48 persen atau Rp 89,5 triliun.

Angka ini lebih rendah dari sisi presentasenya dibanding tahun lalu sebesar 53 persen.

Tidak Cermat Secara terpisah, anggota Komisi XI DPR, Dolfie OFP mengatakan rendahnya penyerapan anggaran menunjukkan aparatur pemerintah tidak

3

RABU 28 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

mau memperbaiki kinerjanya.

Hal ini memberikan kontribusi atas tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi, walaupun kontribusinya tidak sebesar penurunan daya beli masyarakat.

“Penyerapan anggaran dipastikan menumpuk pada dua bulan terakhir di tahun 2012 dan tidak akan memenuhi target yang ditetapkan. Ini menunjukan bahwa perencanaan program pemerintah tidak cermat. Dan saya perkirakan, daya serap anggaran tidak akan mencapai 100 persen hingga akhir tahun 2012,” ujar Dolfie yang juga anggota F PDI Perjuangan ini.

Menurut dia, penyerapan anggaran belanja pemerintah yang rendah menghambat daya dorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika kondisi ini tidak dibenahi maka akan memengaruhi angka pertumbuhan pada triwulan IV- 2012.

Bahkan, kalau tidak ada usaha super keras dari pemerintah maka mungkin akan lebih buruk di triwulan IV-2012 nanti. “Akselerasi pertumbuhan ekonomi terhambat kalau penyerapan anggaran belanja pemerintah masih sangat rendah,” tegas dia.

Dia menilai, rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja negara karena pemerintah selalu memelihara siklus kinerja yang sama setiap tahunnya. Pemerintah, belum memiliki political will untuk mengubah pola penyerapan anggaran.”Walau menterinya diganti, tapi kenyataannya tetap saja tidak ada pola yang berubah dari kemampuan daya serap angggaran,” tegas dia.

Secara terpisah, pengemat ekonomi The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mendesak pemerintah serius melakukan perbaikan kinerja agar penyerapan anggaran bisa optimal. Pemerintah kata dia harus menjatuhkan sanksi berat kepada kementerian dan lembaga yang penyerapan anggarannya rendah. “Sanksi bisa dengan memotong anggaran belanja mereka,” ujar dia.

Dia menambahkan, tindakan tersebut penting lantaran kontribusi penyerapan anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi cukup besar, yakni mencapai 8 persen-9 persen. (gam/abe)

Soal Pelaksanaan Pemilukada

KPU Jatim Ingatkan Pemprov SURABAYA - KPU Provinsi Jawa Timur menyambut positif komitmen pemerintah provinsi Jawa Timur yang terus berupaya mencari dana untuk pemilihan gubernur Jawa Timur 2013, yang nilainya mencapai hampir Rp 1 triliun untuk putaran pertama. Namun, KPU berharap langkah tersebut tidak melanggar UU yang berlaku sehingga tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.

“Apapun upaya pemerintah, kami mendukung penuh. Namun jangan sampai melanggar hukum,” kata Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Najib Hamid kepada Koma, Selasa, (27/11) kemarin. Meski demikian Najib mengaku hingga saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti berapa anggaran yang telah disediakan pemprov.

Seperti diberitakan Koma sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur DR Rasiyo menjamin

pemprov mampu menyediakan anggaran pilgub Jawa Timur sesuai yang dibutuhkan. Untuk putaran pertama, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 943 miliar, atau hampir Rp 1 triliun dan yang mampu di - cover oleh APBD 2013 baru sekitar Rp 663 miliar dengan perincian, KPU Provinsi Jawa Timur Rp 500 miliar lebih, Bawaslu Jawa Timur, hampir Rp 100 miliar dan sisanya Kepolisian dan TNI untuk pengamanan.

Menurut Hamid, anggaran yang baru tersedia masih kurang dari yang

dibutuhkan. Pagu yang dibuat oleh KPU, kata Najid sudah sesuai dengan permendagri. Sehingga kalau kemudian ada yang mengusulkan agar dilakukan pengeprasan, itu justru menyalahi UU. “Sebagai contoh, jika honorarium petugas PPK dikepras, misalnya dari Rp 300 ribu yang diatur oleh UU menjadi Rp 200 ribu, apakah itu tidak menyalahi UU, apa orangnya mau? Saya kira ndak ada yang maulah,” tandas pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris PW Muhamaddiyah Jawa Timur ini.

Sejauh ini, banyak pihak yang mengaku prihatin dengan tingginya ongkos pilgub langsung Jawa Timur. Sejumlah politisi di DPRD Jawa Timur-pun mengusulkan agar pilgub dikembalikan lagi ke dewan, untuk menekan biaya. Mengomentari usulan keinginan tersebut, Najib justru tidak sependapat.

Menurutnya, pilgub murah tidak harus dikembalikan ke Indrapura.

Jika ingin murah, yang dirubah

ada UU nya artinya, UU tidak usah mengatur putaran kedua. “ Siapapun peserta yang mendapat suara terbanyak dan berapapun prosentasinya, itulah yang pemenangnya,” ujar Najib.

Namun yang terjadi sekarang, apabila pasangan peserta pilkada belum tidak ada yang mengantongi suara 50 persen plus 1 pada putaran pertama, maka harus dilakukan putaran kedua.

Hal ini kata Najib menyedot banyak anggaran. Kemudian, solusi lain, memakai system e-voting (eletronik voting) pemilih memilih dengan menggunakan e- KTP. Kalau ini dilakukan, logistic pemilu tidak mahal dan anggarannya pasti sedikit. Solusi lain, kata Najib, pemilihan kepala eksekutif, mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati dan walikota dilakukan secara serentak. Itu juga menghemat biaya. “Jadi sebenarnya pilihan untuk ditarik lagi ke dewan, itu hanya untuk mengembalikan power dewan saja,” pungkasnya. (han/abe)

Pakde Siap Dicerai Gus Ipul SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku tidak bisa melarang Wakilnya Saifullah Yusuf untuk maju sebagai calon gubernur dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2013 mendatang. Hal tersebut disampaikan Pakde, sapaan karib gubernur, kepada wartawan di gedung Negara Grahadi, Selasa, (27/11) kemarin.

“Kalau mau maju, nggak apa-apa, itu hak dia,” tandas Pakde. Namun Pakde tetap ingin maju bersama Gus Ipul dan mendulang kemenangan, seperti pada pilgub langsung tahun 2008 lalu . “Kalau saya ditanya, saya ingin bersama Gus Ipul lagi, pastinya iya. Tapi kalau maju, itu haknya,” tambah mantan sekdaprov Jawa Timur ini

Sementara itu, Gus Ipul masih malu-malu untuk mengakui jika dirinya ingin “bercerai” dari pakde pada pilgub mendatang. Menurutnya, ia belum memikirkan apakah maju lagi baik bersama ataupun berpisah dari pakde, karena masih melihat dan mencermati dinamika politik yang berkembang.

“Saya belum tahu dan saya menunggu saja, karena politik itu tidak seperti matematika, yang jika 2+2 = 4, kalau politik, bisa 6, 8. Semua tergantung,” katanya sembari terkekeh.

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai dukungan PKB terhadap dirinya termasuk juga deal-deal khusus dengan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar serta dukungan dari

NU, lagi-lagi mantan menteri Negara pembangunan daerah tertinggal itu menolak memberikan jawaban yang pasti. Ia juga mengaku belum punya niat untuk bergandengan dengan Kofifah Indarparawangsa, calon gubernur yang kalah tipis dari pasangan Karsa pada pilgub 2008 lalu.

Sementara itu, mengomentari pernyataan PW Muhammadiyah Jawa Timur yang bersedia mendukung pakde asal bukan Karsa jilid II (tidak berpasangan dengan Gus, Ipul) , dengan nada canda, mantan Ketua Umum PP Ansor ini menyampaikan ucapan terima kasihnya. Namun buru-buru, ia menambahkan, terima kasih karena tidak mendukung.

Untuk diketahui, proses pemungutan suara pilgub Jawa Timur dijadwalkan akan dilakukan pada 29 Agustus 2013. Nama-nama calon gubernur yang resmi memang belum dirilis KPU. Namun, nama-nama yang muncul bukan wajah baru bagi warga Jawa Timur. Termasuk rival kuat pasangan Karsa – Khofifah Indarpawangsa. Isu pecah kongsi antara Pakde-Gus Ipul yang merebak saat ini kabarnya dihembuskan untuk menjegal Khofifah. Benarkah? Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Partai Demokrat Jawa Timur mengenai siapa yang digandeng Pakde menuju Grahadi untuk kedua kalinya. (han/abe)

Pertamina Jatim janji hari ini BBM subsidi normal SURABAYA – Kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar dan premium yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Timur di pulau Madura, mulai Selasa (27/11) kemarin terjadi juga di Surabaya. Antrian di sejumlah SPBU khususnya di kawasan Perak mengular. Namun banyak yang kecewa karena tidak kebagian akibat BBM subsidinya habis.

Merespon kondisi tersebut, PT Pertamina Unit Pemasaran (UPms) V Jawa Timur langsung mengambil tindakan mencabut Badan Pengatur Hilir (BPH Migas) tertanggal 7 November 2012 tentang Pengendalian Distribusi Sisa Kuota BBM Subsidi sejak Minggu, 25 November 2012.

General Manager PT Pertamina Unit Pemasaran (UPms) V Jatim, Afandi mengatakan kemarin pagi pihaknya menerima perintah langsung dari pertamina pertamina pusat untuk mengisi kembali BBM bersubsidi ke sejumlah daerah yang mengalami krisis tanpa memperhitungkan kuota. “Sore ini diisi sekitar 15 ribu kilo liter lebih premium dan 7 ribu kilo liter solar. Angka pastinya saya kurang hafal. Tapi insya Allah besok akan normal. Pokoknya jangan sampai masyarakat resah,” kata Afandi.

Menurutnya, kelangkaan

BBM bersubsidi yang terjadi belakangan ini bukan karena persediaan habis. Tetapi karena terjadi pengendalian atau pengetatan pembelian BBM bersubsidi oleh pertamina.

Langkah ini dilakukan kuota yang dialokasikan tidak cukup sampai akhir desember mendatang. Berdasarkan data dari Pertamina Pemasaran Region V Jawa Timur, kuota BBM subsidi sesuai APBN-P 2012 untuk wilayah Jawa Timur sebesar 5.781.887 kilo liter dan telah habis dikonsumsi sebesar 4.963.008 kiloliter. Dengan perincian, konsumsi Premium periode Januari-Oktober 2012 sebanyak 3.240.245 kiloliter dan solar 1.722.763 kiloliter.

“Jika tidak dikendalikan, tidak akan cukup hingga akhir desember,” tambah Afandi.

Untuk mengantisipasi gejolak social yang timbul akibat krisis bb mini, Pertamina Jawa Timur sore kemarin langsung mengisi enam depo pengisian BBM di Surabaya, Sampang, Madiun, Tuban, Malang dan Banyuwangi. Karena itu, Afandi mengimbau agar masyarakat agar tetap tenang karena stok cukup banyak. Kalau diperintah untuk disalurkan, ya akan kita salurkan. Sesuai kebutuhan ril masyarakat,” ujar Afandi. (han/abe)

aven /koranmadura

ABADI

- Proklamator RI Soekarno menjadi salah satu nama jalan protokol di Kota Surabaya.

Wawali Surabaya Ajak Kenang Soekarno SURABAYA - Soekarno membantu ekonomi warga Kota Surabaya Warga Kota Surabaya pasti sudah tidak asing lagi yang diabadikan dengan Jalan Soekarno. Jalan yang terbentang sepanjang timur Kota Surabaya ini telah memberikan manfaat langsung bagi warga.

Jalan sepanjang 10.925 meter, didirikan dengan tujuan menghubungkan kawasan jembatan Suramadu hingga kawasan Bandara Juanda. Jalan yang dulu dikenal dengan nama MERR (Middle East Ring Road) lalu berubah nama menjadi Jalan Soekarno dengan Keputusan

Walikota No 188.45/86/436.1.2/2011 yang ditandatangani Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Wakil Walikota Surabaya Bambang DH menjelaskan bahwa Surabaya sebagai ikon Kota Pahlawan telah menjadikan nama Soekarno sebagai nama jalan terpanjang di Surabaya. “Dengan kehadiran Jalan Soekarno, telah mampu mengurai kemacetan panjang yang berada di tengah kota,” jelas Bambang DH, kemarin (26/11/2012).

Mantan Walikota Surabaya tersebut menjelaskan ide dasar dari penamaan Soekarno itu, dilandasi semangat penghormatan kepada Proklamator Bangsa yang lahir di Surabaya. “Perdebatan penamaan tersebut sudah dimulai sejak akhir 2009 lalu lahirlah Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/501/436.1.2/2010 yang saya tanda tangani waktu itu masih bernama Jalan Soekarno-Hatta,” urai Bambang DH.

Kondisi saat ini, jalan yang berawal dari pertigaan Jalan Kenjeran melintasi Jl Kalijudan, Jl Mulyorejo, Jl Dharmahusada Indah, hingga Jl Gunung Anyar Tambak tersebut telah menyebabkan geliat ekonomi baru bagi warga di timur Kota Surabaya. Hasil pantauan Koran Madura, harga tanah telah melonjak hingga 50% dari sebelum adanya jalan tersebut.

Saat ini harga tanah sepanjang MERR sudah mencapai rp 2 juta hingga Rp 2,2 juta per m2. Padahal enam tahun yang lalu sebelum ada MERR harga tanah pada kisaran Rp 1,4 juta hingga Rp 1,7 juta. Lonjakan harga tanah diyakini warga sekitar akan terus berlangsung seiring proses pembangunan jalan pengumpan (fedder-red) yang menghubungkan Jalan Utama dengan beberapa perumahan warga di Kawasan tersebut. “Keberadaan akses jalan lingkar timur ini dipastikan memunculkan tumbuhnya

titik-titik ekonomi perkotaan baru di kawasan Surabaya Timur,” jelas Bambang DH. Bahkan, lanjut Bambang DH, bahwa para investor skala besar mulai melirik potensi yang berada di kawasan timur Surabaya tersebut.

Setelah berjalan selama dua tahun, menurut Bambang DH, beberapa ruko (rumah toko) dan rukan (rumah kantor) telah berdiri di sepanjang jalan tersebut menunjukkan betapa besarnya potensi ekonomi yang bisa digali. Selama ini mobilitas penduduk ke tengah kota cukup tinggi, karena kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung bagi pertumbuhan ekonomi warga di kawasan timur. “Kawasan Soekarno akan menjadi kawasan satelit bagi Surabaya Timur, kawasan yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri khususnya dalam mendukung perekonomian warga,” pungkas Bambang DH. (aven/abe)

4

SUMENEP

RABU 28 NOVEMBER 2012 NO.0003| TAHUN I

BBM di Kepulauan Tembus Rp 20 Ribu Per Liter

david/koran madura

GARAM

- P etani garam sedang mengumpulkan kristal kristal garam ditambak miliknya, sembari berharap harga garam tahun ini bersahabat dengan petani.

Trend Produksi Garam Meningkat Produksi Garam Rakyat Tahun 2012 Diperkirakan Mencapai 90 -100 Ton Per Hektar SUMENEP - Produksi garam rakyat tahun 2012 ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu melakukan impor garam lagi karena dengan hasil produksi tahun ini diperkirakan akan mampu memenuhi kebutuhan garam secara nasional.

Paguyuban Petani Garam Rakyat Sumenep (Perras) memastikan jumlah hasil produksi garam rakyat selama musim kemarau tahun 2012 ini lebih meningkat. Selama satu musim tahun 2012 ini, produksi garam rakyat diperkirakan mencapai 90 -100 ton per hekta. Sedangkan tahun sebelumnya hanya berkisar 60-70 ton per hektar.

Ketua Perras Sumenep, Hasan Basri, mengatakan, hasil produksi garam di tahun 2012 ini lebih meningkat dibanding ahun 2011, peningkatan hasil

produksi ini karena cuaca baik selama musim kemarau ini. “Hasil produksi garam rakyat tahun lebih meningkat dari tahun sebelumnya sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor garam karena hasil produksi garam rakyat di Sumenep sangat banyak dan dipastikan memenuhi kebutuhan nasional,” Hasan Basri menjelaskan, Selasa (27/11).

Sesuai data di Perras, lahan petani garam rakyat yang tersebar di 7 Kecamatan seluas 1.850 hektar. Asumsinya, dengan luas lahan tersebut, setiap lahan produksi garam diperkirakan menghasilkan 90 ton garam. Dengan demikian, maka jumlah produksi secara keseluruhan selama satu musim mencapai 166 .500 ton. “Asumsi tersebut, meyakinkan pemerintah tidak perlu melakukan impor garam sebab hasil produksi garam rakyat (di Sumenep ter-

masuk daerah lain mampu memenuhi kebutuhan nasional),” ungkapnya menambahkan.

Perras menghendaki agar pemerintah menghentikan impor garam selama stok garam petani rakyat belum terserap habis, pasalnya impor garam itu akan merusak tata niaga garam lokal. “Impor garam itu akan merusak tataniaga garam lokal. Bila pemerintah memaksa (impor) sama artinya dengan mencederai hajat hidup rakyatnya,” jelasnya.

Di sisi lain, harga garam rakyat saat ini masih jauh dari ketentuan pemerintah sebagaimana diatur Menperindag.

Dalam ketentuan tersebut, pemerintah menetapkan harga garam Rp 750 ribu/ ton jenis KW 1 dan Rp 550 ribu untuk KW 2.

Sementara di lapangan harga garam

masih berkisar Rp 580 ribu per ton untuk PT Garam, sedangkan perusahaan lainnya hanya membeli Rp 475 ribu per ton. Hal tersebut yang masih menjadi kendala para petani garam rakyat dan pasti memberatkan bagi para petani garam.

Guna menekan harga garam rakyat, para petani garam berunjukrasa didepan kanotr dewan dengan menabur puluhan karung garam. Karena kurang puas dengan tanggapan dewan, mereka berupaya menemui Menko Perekonomian (24/09) meski upaya mereka gagal karena hanya ditemui asisten Menko Perekonomian dengan alasan, Menteri sedang mengikuti kegiatan lain dan tidak bisa menemui petani garam Madura termasuk petani garam dari Sumenep. (sul/abe).

yak 3.065,5 ton, Phonska dari kuota 7.830 ton, terserap 3.041 ton, sedangkan pupuk organik dari kuota 5.060 ton baru terserap 624 ton.

“Untuk persediaan dimusim tanam tahun ini masih cukup dan dipastikan tidak akan ada kelangkaan pupuk, kebutuhannya masihtersedia sesuai kebutuhan petani,” ujarnya.

Dia menambahkan, untuk kuota pupuk tahun 2013, dari asumsi kelompok tani sebanyak 3.735 kelompok dengan jumlah anggota 171.291 dengan luas tanam 173.906,88, pemerintah mengalokasikan pupuk urea sebanyak 46.815 ton, SP36: 16.295,3 ton, ZA: 10.409, 24 ton, NPK: 30.707,4 ton dan pupuk organik: 55.114,57 ton. “Untuk luas lahan dan

jumlah kelompok tani pada tahun 2013 dan 2013 sama, meski ada perbedaan tidak terlalu banyak,”ungkap Bambang.

Berkaitan dengan lahan bebas anorganik, pemerintah memproyeksikan disalah satu lahan didaerah Manding menjadi lahan bebas anorganik. Dilahan tersebut ditanami kacang-kacangan dengan tidak menggunakan pupuk kimia.

“Kami telah memulai dengan menggunakan pupuk non kimia didaerah. kedepan kami akan kembangkan kedaerah-daerah lainnya, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan sehingga masyarakatakan mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia,” jelasnya. (sul/abe)

SUMENEP - Meski bahan bakar minyak (BBM) di daratan (Sumenep) sudah mulai lancar, tapi di sejumlah wilayah kepulauan masih sulit. Akibatnya, harga BBM berjenis premium dan solar mencapai Rp 17-18 ribu per liter. Padahal, harga normalnya hanya Rp 8-9 ribu per liternya.

Warga kepulauan/kecamatan Sapeken, kabupaten Sumenep, Dulsiam mengatakan BBM jenis premium dan solar di sejumlah kecamatan/kepulauan terjadi kelangkaan dan mengakibatkan tingginya harga hingga mencapai Rp 17-18 ribu per liter. “Bahkan sebelumnya sempat terjadi Rp 20 ribu.

Tapi tidak menyebar dikepu lauan, hanya sebagian pulau saja. Sedangkan untuk harga Rp 17-18 ribu itu sudah biasa dialami warga dan itu merata,” kata Dulsiam, Selasa (27/11).

Menurutnya, tingginya harga BBM itu terjadi sejak 2 minggu terahir ini, sebelumnya normal yaitu seharga Rp 8-9 ribu. Selain harganya tinggi, masyarakat kesulitan mencarinya. “Ini sangat memberatkan bagi warga kepulauan. Karena, ketergantungan warga kepulauan terhadap BBM ini sangat tinggi, sebab mayoritas mereka bekerja disektor nelayan dan itu membutuhkan BBM untuk melaut,” jelasnya.

Dia menegaskan, dari tingginya harga dan langkanya BBM itu berdampak negatif pada masyarakat setempat, seperti mereka tidak bisa melaut karena nelayan membutuhkan BBM untuk melaut. Akibat dari nelayan tidak melaut, perekonomian warga menjadi terhambat. “Karena satu-satunya pekerjaan mereka adalah menangkap ikan dilaut. Dan menangkap ikan itu membutuhkan BBM,” imbuhnya.

Dia mengungkapkan, kondisi yang dialami masyarakat kepulauan saat ini sangat delematis, karena jika mereka tidak melaut dipastikan daya beli masyarakat akan menurun, sedangkan jika dipaksakan untuk melaut mereka ditekan harus mengeluarkan dana yang lebih besar. “Ini delematis bagi warga kepulauan, sehingga banyak warga yang bekerja sebagai nelayan, mereka banyak yang diam dirumah saja tanpa bisa berbuat apapun,” urainya.

Sementara itu, kabag Perekonomian Pemkab Sumenep, Saiful Bahri mengaku pihaknya sudah mendapatkan informasi hal itu. Dia menilai kelangkaan dan tinginya harga BBM dikepulauan itu disebabkan oleh pengendalian BBM waktu lalu. “Bisa jadi dengan adanya pengendalian BBM itu dimanfaatkan sejumlah spekulan sehingga stok mengurang dan harga pun naik,” jawabnya.

Ke depan, sambungnya, BBM baik di daratan maupun di kepulauan tidak akan terjadi kelangkaan dan naiknya harga karena pengiriman BBM sudah lancar lagi. “Untuk di daratan kan mulai hari ini sudah tidak ada antrean lagi untuk membeli BBM, termasuk nanti di wilayah kepulauan,” pungkasnya. (sul/abe)

Pupuk Organik Tak Diminati SUMENEP - Petani terhadap pupuk organik terlihat minim. Menjelang musim tanam tahun ini, penyerapan pupuk organik jauh dari harapan. Dari plafon 5.060 ton pupuk organik, baru terserap sebanyak 624 ton.

Kendati demikian, pemerintah tetap menambah kuota pupuk organik pada tahun 2013 menjadi 55.114,57 ton dari kuota tahun 2012 yang berjumlah 5.060 ton. Penambahan ini dimaksudkan untuk menambah minat petani dan mengurangi penggunaan pupuk kimia.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Bambang Heriyanto menyatakan, minat petani terhadap pupuk organik sangat minim. Selain itu, penyerapannya juga rendah. Penekanan pemerintah

terhadap penggunaan pupuk organik itu dimaksudkan untuk memperbaiki struktur tanah dan menumbuhkan unsur mikro dan makro sehingga secara bertahap setiap produksi tani bisa bebas dari kimia.

Dinas sengaja menambah pupuk organik agar para petani menjadikan bahan dasar tani. “Sebab, kami menginginkan semua produk tani besa bebas dari kimia yang notabene bisa membahayakan kesehatan manusia,” kata Bambanga, Selasa (27/11).

Bambang menjelaskan, untuk penyerapan pupuk hingga ahir Oktober 2012 ini, dari 27 kecamatan tercatat, pupuk jenis ureasebanyak 15.326,80 ton dari kuota 31.988 ton, ZA sebanyak 4.396,5 ton dari plafon 6.100 ton. Jenis SP36 dari plafon 10.070 ton baru terserap seban-

obeth/koran madura

BBM - Petugas disalah satu SPBU sedang mengisi bensin salah satu pengendara sepeda motor.

Diduga Terlibat Pengamanan PT EML

Komnas HAM Pertanyakan TNI SUMENEP - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) mempertanyakan keterlibatannya TNI pada pengamanan areal pengeboran minyak dan gas (migas) PT Energi Meneral Langgeng (EML) dikecamatan Saronggi, Sumenep. Pasalnya, areal pengeboran migas itu merupakan kewenangan Polri.

Yang menambah persoalan, dugaan keterlibatannya oknom personel TNI terkait pemukulan warga setempat. Hal itu merupakan laporan warga kepada Komnas HAM, sehingga ditindak lanjuti, Selasa (27/11).

Kedatangan Komnas HAM ke Sumenep ini menindaklanjuti tiga kasus yang dilaporkan warga setempat terkait pengelolaan migas yang menimbulkan konf-

david/koran madura

HUSENDRO

- Komisioner Komnas HAM.

lik. Komisioner Komnas HAM, Husendro mengungkapkan, kedatangannya di Sumenep ini untuk tiga kasus yang dilaporkan oleh warga setempat.

Ketiga kasus itu diduga terjadi ditiga perusahaan migas seperti di PT SPE Petrolium, PT Energi Meneral Langgeng dan PT Husky. “Kami ke sini (Sumenep) untuk megetahui bagaimana pengelolaan migas, karena kami mendapatkan aduan dari masyarakat, makanya kami kesini dalam rangka klarifikasi,” kata Husendro, di Sumenep, Selasa (27/11).

Menurut Husendro, pada prinsipnya pengelolaan migas ini harus menyejahterakan masyarakat setempat. Sebab, keberadaan migas didaerah itu jagan sampai menimbulkan persoalan kepada masyarakat setempat. “Prinsip dasar memang pengelolaan migas itu harus berdampak positif bagi warga sekitar. Jika ada persoalan dengan masyarakat, perusahaan harus ditangani dengan cara yang arif dan berbasis kemanusiaan,” ujarnya.

Dia meneegaskan, pihaknya mempertanyakan keberadaan TNI di wilayah pengeboran milik PT Enegri Meneral Langgeng (EML) di Kecamatan Saronggi, padahal itu merupakan wilayah kewenangan Polri.

Hanya saja, pada pertemuan kali ini Komandan Kodim 0827 Sumenep tidak hadir dengan alasan ada kegiatan diluar sehingga direncanakan akan dibahas di Ko-

dam V Brawijaya Surabaya besok (hari ini, red). “Kami akan pertanyakan kenapa sampai ada personel TNI ti wilayah pengeboran migas PT EML dan ada dugaan terjadi pemukulan warga oleh oknom TNI saat terjadi perselisihan antara perusahaan dengan masyarakat setempat dan ini akan kami bahas besok,” ujarnya.

Selain itu, sambungnya, ada ribuan dinamit dipengeboran PT SPE Petrolium sehingga membuat kekhawatiran masyarakat sekitar. Namun demikian, pihaknya siap berkoordinasi dengan pihak PT SPE Petrolium agar keselamatan masyarakat kedepan dapat terjamin. “Kalau persoalan dinamit yang menjadi kekhawatiran masyarakat, kami akan mengkoordinasikan dengan perusahaan yang bersangkutan, jadi masyarakat tidak perlu khawatir lagi,” paparnya.

Langkah selanjutnya, imbuhnya, pihaknya akan mempertemukan pihak-pihak yang bersangkutan di Jakarta termasuk Forpinda (forum Pimpinan Daerah) Sumenep. Dalam pertemuan nanti akan dibahas bagaimana pengelolaan migas di Sumenep ini benarbenar tidak menuai konflik dan dapat menyejahterakan masyarakat sekitar. “Nanti kami undang pihakpihak yang berkaitan dengan kasus ini. Kami pastikan persoalan itu bisa diselesaikan dengan cara berkomunikasi dengan baik antarpihak,” jelasnya. (sul/abe)

PAMEKASAN

5

RABU 28 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

Paripurna RAPBD Akhirnya Digelar

Polisi Gagalkan Ekspor TKI Ilegal

Sempat Ditunda Pasca Kisruh Penetapan Cabup

PAMEKASAN - Aparat Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan, Madura, Senin (26/11), berhasil menggagalkan upaya pengiriman calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia. Sebanyak 21 orang calon tenaga kerja sedianya akan dikirim secara ilegal ke negeri tetangga tersebut.

Kepala Bagian Humas Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Mariyatun, Selasa (27/11), mengatakan pengiriman para calon tenaga kerja itu berhasil digagalkan saat mereka dalam perjalanan dari Kecamatan Waru menuju Bandara Juanda di Surabaya.

“Sebelumnya kami memperoleh informasi dari masyarakat tentang rencana tersebut. Beruntung kami berhasil menemukan dan menggagalkan rencana pemberangkatan itu,” kata Mariyatun.

Dijelaskan, setelah memperoleh laporan adanya pengiriman tenaga kerja secara ilegal, petugas kepolisian segera melakukan razia di beberapa titik, salah satunya di Jalan Raya Blumbungan.

Mereka memeriksa semua kendaraan yang dicurigai.

Petugas kepolisian akhirnya menemukan kendaraan yang tengah mengangkut para calon TKI itu dan menggiringnya ke Markas Polres Pamekasan untuk dilakukan pemeriksaan. Polisi juga menyita kendaraan yang digunakan berikut sopirnya, Ahmad Firdausi, 35, warga Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan.

Kepada Polisi, para calon tenaga kerja yang terdiri dari 15 orang laiki laki dan enam perempuan itu mengaku akan berangkat ke Malaysia. Di negeri jiran itu, mereka dijanjikan akan bekerja sebagai buruh bangunan dan pembantu rumah tangga.

Dari hasil pendataan, kata Mariyatun, para calon tenaga kerja itu berasal dari beberapa kecamatan. Diantaranya, Pasean, Waru, Pegantenan dan Batumarmar.

“Nampaknya memang ada yang mengkoordinir. Makanya, kami masih akan mengembangkan penyelidikan kasus ini,” katanya. (muj)

KONTAK LANGGANAN S at u H at i u nt u k B ang sa

081703353339 (Iwan)

s. bachri/koran madura

ANTISIPASI - Polisi rela tidak pulang dan tetap berjaga-jaga dari kemungkinan rusuh pemilukada Pamekasan seperti tampak

dalam foto aparat berlatih jika pilkada benar-benar memunculkan amuk. FOTO S. BACHRI/KOMA

Dinilai Kurang Netral Fasilitasi Pemilukada

Massa Lempari KPUD Dengan Telur Busuk PAMEKASAN- Ratusan pengunjukrasa, Selasa (27/11), melempari Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan, Madura, dengan telur busuk. Pengunjukrasa yang terdiri dari gabungan masyarakat dan mahasiswa itu memprotes KPU yang dinilai tidak netral dalam memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) setempat.

Aksi lempar telur busuk itu berawal saat tuntutan agar Komisioner KPU Pamekasan keluar dan menemui para pengunjukrasa untuk berdialog tidak terpenuhi. Mereka mau mempertanyakan sikap para pimpinan penyelenggara pemilu di Pamekasan itu yang telah mencoret pasanggan calon Bupati dan Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) Pamekasan, Ahmad Syafii-Kholil Asyari (ASRI) sebagai peserta pemilukada.

Setelah tidak satupun pimpinan KPU yang keluar untuk menemui pengunjukrasa, mereka melempari

kantor yang bersebelahan dengan bekas kampur Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di Jalan Brawijaya itu dengan telur busuk.

Unjukrasa kelompok yang menamakan diri Koalisi Masyarakat dan Mahasiswa Pamekasan (KOMPAS) itu menuntut agar KPU Pamekasan bersikap netral dalam menfasilitasi Pemilukada setempat.

Mereka juga menuduh komisioner penyelenggara pemilu itu merupakan bagian dari tim sukses salah satu pasangan calon.

Selain itu, mereka menuntut agar semua komisioner KPU Pamekasan diganti dan tahapan Pemilukada dihentikan sampai ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dicoretnya pasangan CabupCawabup ASRI. Sementara itu, di Pamekasan beredar pesan singkat yang seakanakan berasal dari Tim Pemenangan

ASRI. Isi pesan singkat itu meminta agar para pendukung pasangan tersebut tidak kecewa dan tidak melakukan tindakan yang melawan hukum meski PTUN dan DKPP memenangkan KPU Pamekasan.

Ketua Tim Advokasi Pasangan ASRI Heru Budi Prayitno, Selasa (27/11), mengatakan pesan singkat yang beredar luas di Pamekasan itu merupakan pesan sesat dari kelompok tertentu. Sebab, sampai saat ini baik sidang PTUN dan DKPP terhadap gugatan pasangan Ahmad Syafii-Kholil Asyari belum kelar.

“Itu pesan singkat sesat. Tujuannya untuk mempengaruhi masyarakat agar menganggap ASRI benar-benar tidak bisa ikut Pemilukada,” kata Heru.

Ia meminta agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas. Sebab, jika sudah ada keputusan dari PTUN maupun DKPP, akan disampaikan ke masyarakat. (yin/muj)

Buntunt Skorsing Siswa Karena Terlibat Tawuran

Komisi D Panggil Kepala SMA 2 Pamekasan PAMEKASAN – Kasek SMAN 2, Muyanto dipanggil DPRD karena memecat peserta didiknya. Siswa atas nama Fathor Rosi warga Desa Dasok Kecamatan Pademawu Pamekasan diskoising karena diduga terlibat tawuran beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Abd. Rahman (orang tua Fathor Rosi) melaporkan Smada ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena skorsingdianggap tidak berdasar dan karena itu batal demi hukum administratif. Wakil ket-

ua Komisi D DPRD Djuhaini menilai pemecatan atau pemberhentian salah satu siswa SMA 2 tersebut, sangat tidak wajar dilakukan. Karena masih ada proses atau sanksi lain yang lebih bijak seperti skorsing atau sanksi lain.

Sanksi ini dinilai memutus masa depan pendidikan siswa. Karena itu pihaknya meminta agar dinas pendidikan turun tangan dan memberikan pertimbangan ulang terhadap kebijakan pemecatan tersebut. ”Kami akan mengklarifikasi saja dan ikut memberikan masukan,” terangnya.

Untuk diketahui, Fathor Rosi, diduga terlibat dalam tawuran sesama pelajar pada Kamis (4/10/2012) lalu.

Rosi dianggap sudah mencoreng nama baik sekolah dan membuat suasana sekolah sekan-akan tidak kon-

K.JUHAINI

Wakil Ketua Komisi D

dusif akibat perbuatannya.

Di Polres Pamekasan, kasus tawuran tersebut sudah dianggap selesai melalui jalur kekeluargaan. Namun di internal sekolah, perbuatan yang dilakukan siswa akan diselesaikan dengan cara sekolah sendiri. Kasus hukum ini sendiri sebenarnya telah diajukan ke PTUN pada 19 November lalu. Selain pihak sekolah, Disdik juga digugat.

“Kami dirugikan dengan keputusan sekolah yang mengeluarkan Rosi,” kata Rosid, saudara Rosi.

Sementara itu, Kepala SMAN 2 Pamekasan, Muyanto, menilai dikeluarkannya Rosi dari sekolah bukan tanpa alasan. Rosi dan temannya, dianggap menjadi biang kericuhan.

Sehingga, siswa yang duduk di kelas XI terpaksa dikeluarkan. “Soal PTUN

UMK MASIH DINILAI TERLALU TINGGI

Dinsosnakertrans Bersiap Ajukan Penundaan PAMEKASAN - Naiknya Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebagaimana peraturan gubernur (Pergub) Nomor 72 tahun 2012 tertanggal 24 November 2012, membuat sejumlah pengusaha kelimpungan. Bahkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga merasa keberatan.

Bahkan kepala Dinsosnakertrans Moh Zakir berencana ajukan penundaan kepada Gubernur Jatim.

Menurut Zakir, sejak turunnya Pergub Jatim tentang kenaikan UMK, dirinya dihujani protes oleh pengusaha.

Ini karena pengusaha menilai UMK tersebut sangat tinggi dan tidak sesuai dengan hasil produksi perusahaan. “Sejak

ketetapan itu saya berkalikali ditelpon pengusaha,” tuturnya dengan nada mengebu-ngebu.

Lebih lanjut Zakir menjelaskan, jika hal ini tidak direspon secara serius, khawatir pengusaha akan gulung tikar.

Dampaknya, bisa pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh tapi kami carikan solusi,” Zakir menjelaskan.

Dalam waktu dekat, pihaknya mengundang Asosiasi Pengusa Indonesia (APINDO) bersama elemen terkait lainya guna menyikapi ketetapan gubernur tersebut. Selain itu, pihaknya dalam waktu dekat akan melayangkan surat penundaan realisasi UMK di Pamekasan

BURUH - Beberapa orang pekerja di sebuah pabrik rokok di Pamekasan sedang membungkus rokok untuk segera dipasarkan. kepada Gubernur Jawa Timur.

Pihaknya masih menunggu hasil kesepakatan antara

pemerintah, pengusaha dan asosiasi yang menaungi pengusaha.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Djuhaini mendukung rencana Dinsosnakertrasn tersebut jika tujuanya untuk menyelamatkan buruh. Bukan tidak mungkin jika perusahaan tidak kuat bayar, para buruh akan di PHK. ”Kami dukung usulan tersebut, jika tujuanya ingin menyelamatkan buruh,” Djuhaini menjelaskan.

Sebelumnya pada tahun 2011, UMK Kabupaten Pamekasan sebesar Rp.975.000.

Pada tahun 2012 ini, UMK Pamekasan naik Rp.5000 menjadi Rp.980.000,-. Sementara akibat desakan buruh, Gubernur Soekarwo kembali menaikkan UMK Kabupaten Pamekasan sebesar Rp. 1.059.600. (afa/abe)

PAMEKASAN - Setelah 2 kali sempat tertunda, dengan alasan belum kondusif, paripurna APBD akhirnya digeber. Paripurna ini penting karena menyangkut APBD 2013 yang seharusnya sudah selesai.

Dalam pandangan fraksi, F-PKNU meminta agar pemkab bisa memaksimalkan anggaran daerah untuk pemberdayaan masyarakat. Dari F-PBB yang disampaikan Halilullah, meminta agar pemkab meningkatkan kualitas SDM satuan kerja perangkat daerah. Sehingga, diharapkan berdampak terhadap pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sementara versi Plt.Ketua DPRD Halili kepada Koran Madura menuturkan, Sidang paripurna PU Fraksi-Fraksi

PARIPURNA

tentang RABD 2013 diikuti 31 anggota. Ini berbeda demgam sebelumnya anggota dewan tidak masuk dengan alasan tidak kondusif. “Sebelumnya, sidang paripurna hanya dihadiri 19 sampai 20 anggota dewan dan harus ditunda karena tidak qorum,” katanya.

Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan agenda mendengarkan nota penjelasan bupati atas pandangan umum fraksi. Halili menargetkan, pada akhir Desember semua pembahasan di DPRD tuntas. Pihaknya meminta, jika APBD 2013 sudah disahkan, semua SKPD di lingkungan secepatnya pula bisa menjalankan program yang sudah diusulkan sebelumnya. ”Kami tidak ingin anggaran didok, program tidak jalan”. pintanya. (afa/abe)

s. bachri/koran madura

- DPRD Kabupaten Pamekasan akhirnya menggelar rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah sempat tertunda gara-gara suhu politik menjelang Pemilukada setempat sempat memanas.

PENANAMAN NILAI BUDAYA

Paling Efektif Lewat Pendidikan PAMEKASAN – Penyebaran budaya Madura dinilai lebih efektif melalui jalur pendidikan. Sebab, pendidikan dilakukan di semua jenjang mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, budaya bisa lebih menyebar.

Pendapat itu disampaikan peneliti Indecs (Insitute for Education and Cultural Studies) Prama Jaya kemarin. Dia juga merasa prihatin terhadap terkikisnya budaya Madura.

Padahal, pudarnya budaya dapat berakibat tercerabutnya akar sejarah-budaya antara generasi pendahulu dengan pemuda saat ini. Karena itu, mau tidak mau pendidikan harus mengambil peran dalam pelestarian budaya yang mengkhawatirkan ini.

Menurut Prama, paling efektif budaya dilestarikan mulai dari rumah-rumah.

Sebab secara teoritis, rumah merupakan lembaga pendidikan pertama bagi anak. Ketika rumah memberikan pendidikan yang gagal bagi anggota keluarganya, maka pendidikan anak mendatang rawan kegagalan. Sebaliknya, keberhasilan di rumah cendrung membuat keberhasilan berikutnya di tempat yang lain. “Dari sisi pemerhati, budaya ya lebih pas lewat jalur pendidikan,” Prama menjelaskan.

Senada Prama, budayawan muda Pamekasan Khalifaturrahman. Dia berpendapat, banyak media yang dapat digunakan untuk penyebaran budaya kepada anak. Selain rumah dan jalur pendidikan, pria yang akrab disapa Mamang itu menganggap media sangat berperan. Dia mempunyai alasan berdasar riset bahwa media terutama televisi ikut menetukan runtuh dan riuhnya budaya. Pria yang juga penyair ini, televisi selama ini tidak sepenuhnya tersaring dan anak dengan begitu mudah menelan yang dilihatnya di televisi.

“Media juga harus tanggungjawab, ingat itu,” Mamang bercanda.

Mantan Ketua Teater Akura ini ingin terjadi akulturasi budaya. Sebab, sudah tidak mungkin lagi mempertahankan budaya lama ansih bila tidak diadaptasikan dengan budaya kontemporer. Misalnya, batik tidak bisa lagi dibuat dan didesain melulu seperti dulu. Melainkan harus ada motif baru yang dimasukkan tanpa menghilangkan citarasa batik Madura. Cara ini menurut Mamang terbukti.

“Batik yang dikenakan Putri Batik kan anggun, modis, dan excellent,” paparnya. (abe)

hariri/koran madura

JEJAK LELUHUR - Sejumlah siswa sedang memerankan punggawa

dijaman kerajaan tempo dulu.

6

SAMPANG

RABU 28 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

Cabup-Cawabup Sampang Ikuti Debat Kandidat SURABAYA-Tahapan kampanye yang menandai dimulainya masa berkampanye pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) adalah penyampaian visi dan misi serta debat kandidat.

Kali ini KPU Sampang menggelar debat kandidat ke enam pasangan peserta Pemilukada Sampang 2012 yang memperebutkan kursi Sampang satu periode 2013 - 2018 pada hari Senin (26/11) malam, di studio salah satu stasiun televisi lokal Jawa Timur di Surabaya.

Pantauan Koran Madura, Sejak pukul 17.00 wib, para pendukung dan simpatisan kandidat masing-masing calon sudah mamadati gedung graham pena, Surabaya. Semakin mendekati waktu pelaksanaan debat kandidat dimaksud, studio televisi swasta yang menyiarkan secara langsung tersebut seolah di duduki oleh masyarakat Sampang, tepat pada pukul 19.30 wib, sesuai dengan jadwal yang direncanakan acara di mulai.

Sebelum mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pengantar dan perkenalan kepada masing-masing pasangan calon, pemandu acara mempersilahkan masing-masing pendukung kandidat untuk memberikan semangat dengan meneriakkan yel-yel dukunganya secara bergantian sesuai nomor urut pasangan calon.

Selanjutnya, masing-masing pendukung yang berada dalam studio dengan dibatasi sebanyak 12 orang tersebut, pemandu acara memberikan kesempatan kepada masingmasing kandidat secara bergantian memperkanalkan diri dengan menyampaikan pandangan umumnya. Dari penyampaian pandangan umum itu, yang paling mengejutkan disampaikan oleh Cawabup nomor urut satu, yakni Fadhilah Budiono yang mengatakan bahwa perekrutan CPNS di Ka-

DEBAT: Para pasangan Cabup dan Cawabup saat mengikuti debat kandidat yang diselenggarakan KPU Sampang di studio stasiun telesivi gedung graham pena, Surabaya, Senin (26/11) malam.

bupaten Sampang selama ini terjadi transaksional. “Saya lebih menyoroti proses rekrutmen CPNS di Sampang selama ini, yang terkesan adanya traksaksional,” ujar mantan Bupati Sampang dua periode berturut-turut tersebut.

Gelaran debat kandidat juga melibatkan dua panelis berpengalaman dari praktisi dan akademisi, yakni Prof. Danil dari ITS dan Prof. Ariyadi dari UNAIR. Kedua panelis tersebut mampu mengangkat aspirasi masyarakat Sampang dan permasalahan yang ada di masyarakat, bahkan kedua panelis juga mampu menterjemahkan keinginan masyarakat terhadap peran serta para kandidat yang telah menjadi kebiasaan umum hanya sebagai bemper.

Pertanyaan dari panelis yang cukup menarik kepada masingmasing pasangan calon terkait penyelesaian permasalahan pengungsi pengikut Ali Murtado alias Tajul Muluk yang saat ini masih bertahan di GOR Tenis Indoor Sampang, dan salah satu jawaban sekaligus solusi

yang disampaikan Bupati Incumbent Noer Tjahja yakni dengan menyadarkan para pengikut Tajul Muluk dimaksud agar kembali ke ajaran yang benar, dan diyakininya bisa diterima kembali oleh masyarakat di kampong halamannya. “Di Sampang tidak ada aliran Syiah, yang ada aliran sesat, itu bisa dibuktikan dengan jatuhnya vonis kepada Tajul Muluk atas penistaan agama,” tegas mantan pengawas Bank Indonesia tersebut.

Yang cukup menggelitik dari debat kandidat tersebut, saat menjawab pertanyaan panelis maupun pertanyaan dari kandidat yang lain, selalu di soraki oleh para undangan yang hadir, sebab beberapa jawaban kandidat tidak ada korelasinya dengan materi pertanyaan yang diajukan. Debat kandidat dimaksud diakhiri dengan teriakan yel-yel dari pendukung masing-masing pasangan calon secara bergantian.

Sementara itu, saat ditanya terkait jalannya debat kandidat tersebut, Ketua KPU Sampang, KH. Abu Achmad Dhovier Shah men-

gaku cukup lega dengan pelaksanaan acara dimaksud yang berjalan cukup lancar dan sukses. “KPU Sampang selaku panitia penyelenggara Pemilukada Sampang 2012 hanya memfasilitasi saja, yang tujuannya agar masyarakat, khususnya Sampang bisa mengetahui dan mengenal masingmasing kandidat, termasuk visi misi yang diusungnya, selanjutnya diserahkan kepada masyarakat untuk menentukan pasangan yang akan meminpin Sampang lima tahun kedepan,” tandasnya.

Terpisah, salah satu guru SMKN di kota Sampang yang enggan dikorankan namanya mengaku kecewa dengan ke enam kandidat yang ada.

“Menurut saya pribadi, kemampuan kapabelitasnya patut dipertanyakan, terlebih menyangkut integritasnya, itu terlihat dari akurasi bagaimana cara menjelaskan serta menjawab sejumlah pertanyaan yang tidak sinkron dan kurang maksimal, namun ada beberapa kandidat yang masih dirasa layak menjadi pemimpin,” tandasnya. (str-det/msa)

Polisi Sita Ratusan Botol Minuman Keras SAMPANG-Tidak mau kecolongan keamanan, jelang pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Sampang 12 Desember mendatang, pihak keamanan Polres Sampang menggelar operasi dalam rangka keamanan dan ketertiban nasional (Kamtibnas) dengan diberi nama operasi cipta kondisi. Hasilnya, polisi berhasil mengamankan ratusan botol minuman keras (Miras) yang disimpan didalam mobil. Diketahui, sopir bernama nurul amri, warga desa batu rambat kecamatan pademawu kabupaten Pamekasan.

Dalam operasi yang dilaksanakan pada malam hari, polisi berhasil mengamankan ratusan miras tersebut yang diduga akan dikirim ke daerah timur, yakni kota Pamekasan. Dalam penangkapan tersebut, ratusan botol miras tesbut disimpan didalam dos dan diletakkan dibelakang mobil jenis Honda Jazz.

Hal ini disampaikan oleh Kapolres Sampang AKBP Solehan melalui Kabag Ops Polres Sampang Kompol Alfian Nurrizal, kemarin. Dalam rilisnya, Alfian menunjukkan hasil penyitaan tersebut dengan jumlah 170 botol miras. “ Ini merupakan hasil dari operasi cipta kondisi jelang pemilukada mendatang,” ujarnya kepada Koran Madura, kemarin (27/11).

Dijelaskan, ratusan botol miras yang tersimpan dalam dos masingmasing berisi 128 botol bir putih bermerk Bintang, 40 botol bir hitam dan 22 botol dengan ukuran 1 liter arak yang disimpan dalam botol air ke-

Pemuda Cabuli Pelajar

Berulang Hingga 18 Ka

SAMPANG Tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi.

Kali ini menimpa sebut saja Mawar (16), pelajar kelas XI salah satu siswi sekolah menengah atas (SMA) di kota Sampang.

Pelaku bernama Wirahadi Kusuma (25), pemuda asal desa Petarongan Kecamatan Torjun kabupaten Sampang.

Kabag Ops Polres Sampang Kompol Alfian Nurrizal mengatakan kasus pencabulan dengan korban dibawah umur tersebut kembali terjadi lantaran kurangnya pengawasan dari pihak orang tua. Sehingga anak yang masih belum tahu dengan dunia remaja menjadi korban pemuda yang hanya mementingkan kenikmatan sesaat. “ Ini seharusnya para orang tua harus ekstra keras menjaga anak gadis yang sudah mulai beranjak remaja,” ujarnya, kemarin.

Dijelaskan pula, dalam tindak pidanan pencabulan tersebut, korban disetubuhi hingga 18 kali, hal tersebut dilakukan dengan tempo waktu dalam waktu satu bulan. “ Menurut pengakuan tersangka, korban disetubuhi sebanyak 18 kali,” ulasnya.

Hal ini terlihat dimana sepekan sebelumnya, Polres Sampang juga menangkap seorang pelaku pencabulan dengan korban yang masih dibawah umur. Korbannya menimpa Melati (17), warga desa Ragung kecamatan pangarengan. Pelaku yang merupakan pacarnya sendiri Moh. Choirul (17) telah merenggut keperawanannya disebuah tempat di Surabaya. Rencananya, kedua pasangan sejoli ini kabur dari rumah lantaran jalinan asmaranya tidak direstui oleh orang tuanya. Namun dihadapan petugas, pelaku tidak mengakui jika telah melakukan persetubuhan tersebut.

Kejadian itu bermula saat choirul (17), warga desa Ragung kecamatan pangarengan tersebut berpacaran dengan Melati sebulan yang lalu. Namun, hubungan keduanya dikabarkan tidak direstui oleh orang tua korban. Pasalnya, Melati sudah ditunangkan dengan seorang pemuda yang bernama Mahrus, seorang pe-

muda atas pilihan orang tuanya.

Meskipun tidak mendapat restu dari orang tuanya, tersangka dan korban kerap kali bertemu. Dengan bahasa komunikasi melalui teman sekolah korban FR dan DW. Sejak itu, hubungan keduanya berjalan dengan baik. Sehingga akhirnya, keduanya merencanakan untuk melarikan diri ke Surabaya.

Akibat tidak direstuinya pasangan ini, akhirnya keduanya memutuskan untuk kabur bersama keluar kota. Sebagai bekal, korban disuruh menjual perhiasannya yang akan digunakan sebagai bekal ongkos.

Dan tersangka menjanjikan pekerjaan kepada korban sebagai baby sister. “ Hasil dari penjualan perhiasan yang berupa anting yang digunakan sebagai bekal,” ujar Kasatreskrim AKP Roman Smaradhana Elhaj, pada pers rilisnya pecan lalu.

Namun, ditengah perjalanan, sesampai disurabaya tepatnya didaerah Blauran, korban ditinggalkan sendirian begitu saja oleh tersangka. Kepada korban, tersangka mengatakan jika tempat kerja yang dijanjikan sudah terisi oleg orang lain. “ Namun, sebelum pelarian, keduanya sempat melakukan persetubuhan dibelakang sekolah negeri didesanya,” ulasnya.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya tersebut, pelaku kini meringkuk disel tahanan Polres Sampang.

Sementara barang bukti yang disita adalah hasil visum dari rumah sakit. “ Pelaku dikenakan pasal 81 UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman kurungan minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara,” pungkasnya. Sementara itu, dihadapan petugas tersangka persetubuhan tersebut tidak mengakui aksi persetubuhan tersebut. Tersangka mengelak bersetubuh dan mengatakan jika korban sudah bertunangan dengan orang lain. “ Saya tidak melakukan persetubuhan itu. Korban (melati - red) sudah bertunangan dengan orang lain,” ucapnya didepan petugas. (ful/ msa)

Disdik Optimis Biasa Tekan Angka Buta Huruf

GELAR: Ratusan botol miras yang berhasil disita digelar di halaman Polres Sampang, Selasa (27/11). masan. “ Ratusan botol ini nantinya akan dijadikan barang bukti dipengadilan dan akan dikenakan tindak pidana ringan (tipiring),” ulasnya.

Selain itu, Alfian menambahkan kronologis penangkapan pengantar ratusan botol miras tersebut berawal

saat petugas mengadakan operasi pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB. Dan pada saat penggeledahan mobil Honda Jazz dari arah barat didapatkan sejumlah botol miras tersebut dibagian belakang mobil.

“Mobil itu dari Surabaya mau ke

Pamekasan,” imbuhnya.

Dengan hal ini, pelaku akan dikenakan dengan undang –undang tipiring dan peraturan daerah (Perda) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yakni Perda pasal 2 dan 6 nomor 30 tahun 2012 tentang miras. (ful/msa)

SAMPANG - Demi menimalisir dan mengantisipasi angka buta huruf terhadap penduduk kabupaten sampang yang terdiri dari empat belas kecamatan,sangat terus digenjarkan dengan beberapa konsosialidasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kab. Sampang diantaranya melakukan kerjasama dengan Pemerindah Daerah (Pemda) tingkat satu dan dua maupun tingkat pusat.Bahkan akan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dimanfaat kan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilapangan, Selasa (27/11). “Meski ada penurunan angka buta huruf, banyak kendala saat kita terjun ke lapangan” Terang Moh. Bahri Kabid Pendidikan Non Formal Dan Informal (PNFI) Disdik Sampang saat ditemui di ruangannya, Selasa (27/11) kemarin.

Dari data Dinas Pendidikan Kab Sampang angka buta huruf menurun hingga 10 persen dari

data awal buta huruf 102.597 penduduk, namun setelah ada konsosialidasi dari Dinas Pendidikan angka buta huruf akhir bulan November 2012 mengalami penurunan hingga mencapai 92.527 jiwa.

Penuntasan angka buta huruf tidak hanya berlajalan dengan yang diharapakan.

Bahkan ada saja beberapa kendala terkait penduduknya yang masih banyak tidak tahu manfaat penulisan dan pembacaan latin. “Terkadang masyrakat berfikiran lebih memilih bekerja mencari uang, daripada mencari ilmu pengetahuan dalam pendidikan,” ujar Bahri.

Meski dari Disdik Sampang sudah ada sosialisasi kepada masyarakat setiap bulannya melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di setiap kecamatan. “Kami akan dengan berusaha semaksimal mungkin, dan berharap agar Pemerintah daerah dan Pusat mengucurkan dana sebanyak mungkin untuk menuntaskan angka buta huruf di tahun 2013,” pungkasnya. (ryn/msa)

Berita Kehilangan • Telah Hilang STNKB merk Suzuki Type: FW110SCD Nopol M 6686 VZ beserta SIM atas nama Zeinul Ubbadi. Bagi yang menemukan diharap menghubungi 081803156945 • Telah Hilang STNKB merk Suzuki Nopol M 3343 NF VZ atas nama H. Ali Imron. Bagi yang menemukan diharap hubungi Koran Madura.

BANGKALAN

7

RABU 28 NOVEMBER 2012 NO.0003| TAHUN I

BBM Eceran Tembus Rp. 7000 Per Liter Warga Panik Khawatir Tidak Kebagian BBM BANGKALAN - Sudah beberapa hari terakhir, BBM langka di setiap SPBU di. Sampai saat ini belum ada jawaban pasti atas kelangkaan bahan bakar minyak jenis premium tersebut.

Namun, kurangnya pasokan itu diduga karena pengiriman dari depo pertamina tersendat. “Sudah enam hari terakhir pengiriman dari Pertamina tidak lancar,” kata Djumaidin salah satu petugas SPBU Junok.

Dia tidak menjelaskan secara detail, apa yg menjadi kendala utama pengiriman dari depo Sampang tersendat. Hanya jenis pertamax dan solar yang masih normal. Pantauan Koma(Koran Madura), 4 SPBU yang terlihat kehabisan premium yaitu, SPBU Junok, SPBU kota, Socah, dan Kwanyar. Sementara di SPBU Kamal hanya terjadi antrean kendaraan yang memanjang. Sebab, stoknya masih ada.

Dengan kondisi seperti itu, warga pun berbondong-bondong membeli bensin menggunakan jirigen di SPBU yang masih menjual premium. Tak pelak, harga di tingkat pengecer melambung lebih tinggi dari harga normal Rp 4500 per liter hingga sampai Rp 7000 per liter. “Kami kesulitan mendapatkan bensin di SPBU, jika ada itu pun harus mengantre selama berjam-jam. Terpaksa, kami menaikkan harga jualnya,” kata Fauzi, penjual bensin eceran. (rid/mad)

aven/koranmadura

AKRAB - Model Koran Madura sedang memberikan koran kepada polisi lalu lintas di kawasan Surabaya utara.

Perolehan Ekploitasi di Area WMO Tidak Maksimal PP No 27 tahun 2012, Syaratkan Amdal Untuk Mendapatkan Ijin Lingkungan BANGKALAN - Sebanyak 18 blok sumber minyak yang ada di indonesia, salah satunya West Madura offshort (WMO).

Secara wilayah WMO termasuk bagian dari Bangkalan. Namun, hasil dari pengeboran itu, Bangkalan hanya mendapatkan bagian yang sangat kecil terhadap pengekploitasian minyak tersebut.

Penghasilannya 15.000 ribu barel per hari, perbandingannya sama dengan Rp 15 Milyar per hari. Bayangkan jika satu tahun, nilainya sampai Rp. 1,45 Triliun atau setara APBD Bangkalan sendiri. Padahal, dengan pengekploitasian tersebut akan berpengaruh terhadap kondisi alam yang ada di darat maupun di laut. Seharusnya dari

perhitungan. Bangkalan harus mendapatkan lebih dari Rp 135 Milyar.

Sesuai dana bagi hasil, seharusnya dari satu barel yang dihasilkan harus masuk sebesar

penghasil harusnya mendaptkan lebih, sesuai perhitungan bagi hasil,” kata Nizar Zahro.

Namun, sejauh ini pemerintah pusat belum merealisasikan bagi hasil tersebut. Padahal,

Rp 15 Milyar per hari, Bayangkan jika satu tahun, nilainya bisa

Rp. 1,45 Triliun 45 persen ke Bangkalan. Selebihnya 55 persen dibagikan kepada kabupaten yang bukan penghasil. “Sebanyak 583 Kabupaten yang ada di Indonesia mendapatkan bagian tersebut.

Sementara Bangkalan sebagai

pada setiap barel sudah menghasilkan pajak yang langsung masuk ke pemerintah pusat.

Terkait pengekploitasian itu, PT Pertamina hulu energi West Madura Offshore (PHE WMO) menjamin tidak ada

pencemaran laut saat aktifitas pengeboran migas di semua sumur blok West Madura Offshore. Jaminan diungkapkan, Senior Environmental Engineer PHE WMO, Agus Sucahyo.

Pihaknya menerapkan aturan ketat dalam Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), evaluasi secara berkala berupa pengambilan sampling, mulai 1 bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, dan 1 tahun. Dia menjamin tidak ada pencemaran laut.

Sebab, limbah yang dihasilkan tidak dibuang ke laut. “Limbah tersebut diinjeksi ke sumursumur yang kami punya,” jelasnya.

Menurut Agus, pengambilan sampling rutin setiap 3 bulan, yang dikaji adalah kuali-

tas air dan udara. Sedangkan setiap 6 bulan, selain kualitas air dan udara, juga plankton dan bentos. Untuk sampling 1 tahun, kajian yang dilakukan lengkap dengan dampak sosial, ekonomi, kebudayaan, dan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2012, amdal merupakan persyaratan untuk mendapatkan ijin lingkungan, seperti pengekploitasian yang dapat memberikan perubahan terhadap perubahan lingkungan. Dengan dikeluarkan peraturan tersebut, diharapkan pihak yang terlibat secara langsung lebih mengutamakan dampak yang akan ditimbulkan. (rid/abe)

Cama Memburu Dana Pendidikan Saat ini di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) total ada 1.115 mahasiswa penerima Bidik Misi. Pada 2010 UTM mendapat jatah 300 mahasiswa, 2011 juga 300 mahasiswa dan

ASRAMA

2012 meningkat menjadi 460 mahasiswa. ”Kalau memang ada rencana peningkatan jumlah penerima Bidik Misi, diperkirakan usulan penerima juga akan bertambah,”ujar Pembantu Re-

ktor III UTM, Yudi Widagdo Harimurti.

Pria yang akrab disapa Yudi menjelaskan mahasiswa Bidik Misi tak diprioritaskan dari satu daerah tertentu. Sebab, pendaf-

ridwan/koranmadura

- Sebagian mahasiswa beasiswa bidik misi tinggal di asrama yang dibangun UTM dan sebagian lain tersebar di tempat kos sekitar kampus.

BANGKALAN - Memasuki masa kampanye, tiga kandidat mulai cari simpati secara formal. Mereka mempunyai cara tersendiri dalam menggalang dukungan. Itu dilakukan agar publik bersimpati dan memilih pada tanggal 12 Desember mendatang.

Pasangan cabup dan cawabup nomor urut 1 Imam Buchori - Zainal Alim, melakukan kegiatan orasi dan pawai di Kecamatan Kwanyar. Sementara pasangan nomor urut 2 Nizar Zahro - Dzulkifli mengadakan kampanye di Kamal dengan mengadakan hiburan musik. Terakhir pasangan nomor urut 3 Moh Makmun Ibnu Fuad - Mundir Rofi’i mengadakan kampanye di Sepuluh.

Diharapkan dengan pertarungan sehat tersebut, tetap menciptakan kondisi Bangkalan yang damai. ”Dengan ditetapkannya ketiga pasangan calon yang akan bertarung, agar tetap menjaga kondusivitas keamanan dan kelancaran dalam pemilukada mendatang,” kata Ketua KPUD Jatim Andre Dewanto. Seluruh pasangan calon diinginkan berjuang dengan koridor yang benar sesuai peraturan KPU, bukan dengan money politik, bukan dengan tekanan, dan bukan pula intimidasi dan ancaman.

Selain itu, KPUD Jatim menganjurkan masyarakat agar memilih pasangan calon dengan hati nurani, bukan karena iming-iming uang semata. “Pasangan yang sering bersilaturrahmi ke masyarakat bawah diharapkan menjadi pemimpin yang akan terpilih,” ujarnya. (rid/mad)

Kuota Bidik Misi Ditambah

Serba-Serbi Pendidikan

BANGKALAN - Universitas Trunojoyo Madura merupakan satu dari 117 universitas negeri se Indonesia yang menerima mahasiswa dari jalur Beasiswa Pendidikan untuk Mahasiswa Miskin (Bidik Misi). Selama tiga tahun sejak diluncurkan, ada 1.115 mahasiswa penerima beasiswa yang melanjutkan pendidikan tinggi di universitas tersebut.

Informasi terbaru, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh akan menambah kuoata penerima Bidik Misi tersebut. Pada 2010 jumlah penerima beasiswa sebanyak 20 ribu mahasiswa, 2011 sebanyak 30 ribu mahasiswa dan 2012 sebanyak 30 mahasiswa. Total selama tiga tahun berjalan, ada sedikitnya 90 ribu mahasiswa yang kuliahnya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada 2013 mendatang direncanakan jumlah penerima beasiswa itu mencapai 150 ribu mahasiswa. Itu berarti dibuka kesempatan untuk 60 ribu pelajar untuk mendapatkan beasiswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Masing-masing mahasiswa menerima Rp 400.000 untuk biaya kuliah dan Rp 600.000 per bulan untuk biaya hidup.

Kandidat CabupCawabup Mulai Cari Simpati

taran Bidik Misi dilakukan secara on-line. Pihaknya tak bisa membatasi jumlah mahasiswa dari daerah tertentu. ”Itu bebas semua daerah bisa masuk,” tandasnya.

Di UTM penerima Bidik Misi sebagian berasal dari Madura, namun sebagian lainnya dari daerah lain. Pada tahun-tahun sebelumnya mahasiswa Bidik Misi lebih banyak berasal dari Jawa Timur. ”Tahun 2012 ini lebih luas lagi cakupannya,” ungkapnya.

Kendati mendapatkan uang kuliah dan biaya hidup dari pemerintah, UTM tidak mengharuskan mahasiswa Bidik Misi tinggal di asrama mahasiswa.

Dikhawatirkan ada perlakuan yag dirasakan diskriminatif atau bahkan bisa dianggap eksklusif.

Namun, ada sebagian yang memilih tinggal di asrama dan sebagian lainnya tersebar di tempat kos sekitar kampus.

Beberapa di antara mereka yang berprestasi dicatat namanya untuk pertemuan sesama mahasiswa Bidik Misi di seluruh Indonesia. Selain mendapatan ilmu di bangku kuliah, dalam rangka meningkatkan skill dan kemampuan mereka di bidang lain. Berbagai pelatihan tambahan diberikan pada mahasiswa Bidik Misi. (mad)

BANGKALAN - Jumlah penerima Beasiswa Pendidikan untuk Mahasiswa Miskin (Bidik Misi) akan ditingkatkan dari 92.000 mahasiswa penerima menjadi 150.000 mahasiswa pada 2013. Penambahan jumlah penerima beasiswa ini agar semakin banyak mahasiswa miskin yang bisa berkuliah di perguruan tinggi negeri.

“Sasaran lebih jauh, agar jeratan kemiskinan bisa diputus melalui pendidikan,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh saat berdialog dengan mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi di Universitas Negeri Manado, Minahasa, Sulawesi Utara, Sabtu (24/11/2012).

Menurut Mendikbud, saat diluncurkan pada 2010, jumlah penerima beasiswa Bidik Misi baru 20.000 orang. Masing-masing mahasiswa menerima Rp 400.000 untuk biaya kuliah dan Rp 600.000 per bulan untuk biaya hidup.

“Beasiswa Bidik Misi meliputi biaya hidup agar mahasiswa tidak putus pendidikannya di tengah jalan,” kata Nuh. Setelah dievaluasi dan hasilnya bagus, kata Nuh, tahun 2011 jumlah penerima diperbanyak menjadi 30.000 mahasiswa. Saat ini sekitar 90.000 mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi. Tahun 2013 ditargetkan menjadi 150.000 mahasiswa.

Karena khawatir beasiswa untuk mahasiswa miskin ini dihapus, kata Nuh, kewajiban memberi kesempatan bagi calon mahasiswa miskin masuk perguruan tinggi negeri (PTN) diatur dalam peraturan pemerintah. Kini dikuatkan lagi dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, sehingga beasiswa ini bisa terus berlangsung.

“Beasiswa ini tidak bisa dihapus, karena jika ingin dihapus harus berhadapan dengan pemerintah dan DPR,” kata Nuh. Rektor Universitas Negeri Manado Phioteus EA Tuerah mengatakan, sekitar 1.600 penerima beasiswa di PTN yang dipimpinnya, sebagian besar berprestasi bagus, sehingga jumlah penerima diusulkan untuk ditambah. (mad)

8

EKONOMI

RABU 28 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

Premi Bisnis Baru Prudential Tumbuh 28% JAKARTA-PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) mencatat total premi bisnis baru pada kuartal III-2012 sebesar 7,7 triliun rupiah, meningkat 28 persen dibandingkan perolehan premi bisnis baru pada periode yang sama tahun 2011 sebesar 6 triliun rupiah. Pertumbuhan tersebut memperkuat basis nasabah Prudential Indonesia dengan memberikan proteksi kepada 300.000 nasabah baru. “Jumlah pemegang polis saat ini lebih dari 1,6 juta orang, meningkat 26,1 persen dari posisi 2011 yang hanya 1,3 juga orang. Karena itu, kami terus mempertahankan momentum pertumbuhannya sehingga mempertegas posisinya sebagai perusahaan asuransi jiwa terdepan di Indonesia,” ujar Presiden Direktur Prudential Indonesia William Kuan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (27/11).

Secara keseluruhan kata dia, total pendapatan premi Prudential Indonsia pada kuartal III-2012 ini sebesar 13,9 triliun rupiah atau tumbuh 26 persen dibandingkan tahun 2011 sebesar 11 triliun rupiah.

Prudential Indonesia juga sudah membayarkan klaim dan manfaat sebesar 4,4 triliun rupiah kepada nasabah.

Angka ini bertumbuh 41,2 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3,1 triliun rupiah.

Dia menambahkan, Prudential Indonesia juga berhasil mencatat peningkatan dana kelolaan sebesar 34,3 triliun rupiah atau tumbuh 32 persen dari tahun sebelumnya sebesar 26 triliun rupiah.

Peningkatan tersebut mendorong kenaikan total aset Prudential Indonesia sebesar 32, 4 persen, dari 29,3 triilin rupiah 2011 menjadi 38,7 triliun rupiah di 2012 ini. Pertumbuhan aset perusahaan semakin memperkuat kondisi kesehatan keuangan Prudential Indonesia, terlihat dari rasio kecukupan modal yang telah memperhitungkan aspek risiko (risk based capital/RBC) yang mencapai 376 persen untuk portfolio konvensional dan mencapai 75,6 persen untuk dana tabarru’ dari portofolio syariah. Angkaangka tersebut jauh melebihi ketentuan minimum yang dipersyaratkan oleh regulator perasuransian yakni 120 persen untuk portofolio konvensional dan 30 persen untuk portofolio syariah.

Pertumbuhan bisnis di kuartal ketiga 2012 juga mengokohkan posisi Prudential Indonesia sebagai pemimpin dalam bisnis unit link di Indonesia. “Melalui produk unit link kami sangat senang dapat memenuhi permintaan publik atas produk proteksi dan investasi jangka panjang, permintahaan atas produk unit link telah mendorong pertumbuhan baik itu bagi produk konvensional dan Syariah.

“Premi syariah tumbuh 20,6 persen dari angka 1,2 triliun rupiah di 2011 menjadi 1,5 triliun rupiah di 2012,” jelas dia.

Walaupun unit link dengan premi reguler tetap menjadi produk unggulan, Prudential Indonesia akan terus mengembangkan portofolio produk tradisional dan manfaat tambahan (riders) lainnya untuk terus memenuhi permintaan publik yang berkembang. “Kedepannya, kami akan terus memberikan layanan solusi finansial terdepan untuk masyarakat Indonesia,” pungkas dia. (gam/abe)

Diskop Kucurkan Dana Pinjaman SAMPANG- Makin pesatnya pertumuhan para Pedagang Kaki Lima dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Sampang Madura, menggugah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), untuk melakukan penataan dan pembinaan. Agar lebih tertib dan terkordinir dalam suatu kelompok atau paguyuban.

Ada dua bentukan paguyuban, yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi & UKM, yakni Paguyuban PKL / UKM Monumen dan Paguyuban PKL / UKM Sri Mangunan. Menurut Ibu Sri Mada ningsih selaku Kabid UKM, dibentuknya paguyuban di Sri Mangunan.

Tidak lepas adanya faktor semrawutnya lokasi jaulan tersebut.

“Biar lebih bersih dan lebih indah, maka kami membentuk para pedagang disana.

Agar pemandangannya indah dan penataannya tidak amburadul.” Katanya Lebih lanjut ia menuturkan, jika pedagang atau pelaku Usaha Kecil Menengah ini. Sudah berjumlah 20.

Mada Ningsih 500 pedagang, se Kabupaten Kabid UKM Sampang. Bahkan ditingkat kecamatanpun, Dinas Koperasi & UKM Sampang telah, membuat paguyuban. Meski jumlahnya hanya berkisar 5 – 7 orang. Kendati demikian, mereka tetap berkomitmen untuk tetap membantu kucuran dana sebagai modal tambahan. “Kami menggulirkan dana sebesar lima juta kepada paguyuban tersebut,” katanya Selain menggulirkan pinajaman modal ke Paguyuban, Dinas Koperasi juga, menyediakan pinjaman modal dari satu juta sampai lima juta. Dan tanpa jaminan, surat surat penting tertentu. Hanya saja, jaminannya berupa sistem kepercayaan terhadap personal / orang.

Kendati demikian, pinjaman modal diatas lima juta rupiah, maka pihak Koperasi tetap akan memerlakukan jaminan surat surat berhrga. Selain membantu kucuran dana, Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Sampang, juga memberikan bantuan tenda kepada pedagang. Dan rencananya, pada tahun 2013 mendatang Dinas Koperasi & UKM Sampang, akan merelokasi Paguyuban Pedagang Sri Mangunan lebih ke indor. (roy/msa)

KONTAK LANGGANAN S at u H at i u n t uk Ban gsa

081703353339 (Iwan)

MEMBATIK

s. bachari/koranmadura

- Seorang warga pengrajin batik di Madura sedang menyelesaikan pekerjaannya. Membatik menjadi mata pencahariaan sebagian warga madura yang terampil membatik.

UntukHindariPelemahanRupiah

BI Desak Pemerintah Naikkan BBM JAKARTA-Langkah pemerintah menunda menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di 2012 menekan nilai tukar rupiah. Kendati demikian, pelemahan rupiah tidak akan terlalu dalam karena Bank Indonesia (BI) sudah mengantisipasi dengan memperkuat operasi moneter untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

“Yang menjadi penyebab tertekannya kurs rupiah itu karena naiknya defisit transaksi berjalan. Penyebab dari ini (naiknya defisit), karena besarnya impor minyak mentah,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin di Gedung DPR Jakarta, Selasa (27/11).

Menurut Darmin, secara point-topoint rupiah melemah sebesar 0,36 persen (month-to-month) ke level Rp9.605 per dolar Amerika Serikat atau secara rata-rata melemah 0,41 persen (mtm) menjadi Rp9.593 per/dolar AS.

“Tetapi, intensitas tekanan terhadap rupiah menurun sejalan dengan membaiknya defisit transaksi berjalan dan neraca pembayaran yang kembali mencatatkan surplus,” papar Darmin.

Lebih lanjut Darmin mengungkapkan, untuk menghindari pelemahan rupiah yang lebih dalam, langkah yang peling tepat adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Dia mencontohkan, pada periode 2005-2008 rupiah juga mengalami tekanan, karena terjadinya defisit transaksi berjalan.

“Tetapi saat itu pemerintah menyikapinya dengan menaikkan harga BBM,” ujarnya.

Darmin mengatakan, kebijakan tersebut berbeda dengan yang terjadi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah meningkatnya defisit transaksi berjalan. “Tahun ini harga BBM tidak dinaikkan. Ini yang menjadi salah satu penyebab kurs melemah,” imbuh Darmin.

Guna mencegah pelemahan rupiah yang lebih dalam, jelas Darmin, BI akan terus melanjutkan kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah, agar sesuai dengan kondisi fundamentalnya dalam mendukung penyesuaian keseimbangan eksternal. “BI memperkuat operasi mon-

eter untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan melakukan pengendalian likuiditas,” katanya.

Darmin menambahkan, dalam menjaga stabilitas nilai tukar ini BI juga melakukan pengawalan setiap saat. “BI mengendalikan agar fluktuasinya tidak terlalu tajam. Kami pantau dari menit ke menit, tetapi kami tidak akan melawan pasar. Karena, hal ini bukan permainan satu atau dua-2 miliaran dolar saja, tetapi belasan miliar dolar. Kalau kami melawan pasar, tentu bisa amblas semua cadangan devisa yang ada,” katanya.

Devisa Lebih lanjut Darmin mengatakan, hingga Oktober 2012 BI mampu meraup penerimaan dari pengelolaan devisa sebesar Rp20,54 triliun atau 89,87 persen dari yang ditargetkan pada Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) tahun ini. Sampai akhir tahun, BI membuat prognosa penerimaan dari pengelolaan devisa tersebut bisa menjadi Rp22,96 triliun atau 100,46 persen dari target ATBI 2012. “Strategi pengelolaan cadangan devisa dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip keamanan, likuiditas untuk memenuhi kewajiban internasional. Kami juga

mempertimbangkan aspek profitabilitas yang optimal dengan pendekatan risk return yang seimbang,” katanya.

Secara umum, papar Darmin, realisasi anggaran operasional BI hingga Oktober 2012 mencapai Rp26,93 triliun atau sebesar 98,4 persen. Hingga akhir 2012 diprognosakan mencapai 113,16 persen, sedangkan anggaran pengeluaran direalisasikan sebesar Rp3,86 triliun atau mencapai 73,7 persen dan diprognosakan sebesar 87,9 persen.

“Realisasi penerimaan terbesar berasal dari pengelolaan devisa yang mencapai Rp20,5 triliun atau 89,9 persen yang diprognosakan mencapai 100,5 persen,” ujarnya. Penerimaan lainnya, tambah dia, berasal dari surat-surat berharga dalam negeri senilai Rp6 triliun atau sebesar 149,5 persen yang diprognosakan mencapai 187,3 persen.

Sementara itu, lanjut Darmin, realisasi pengeluaran yang terbesar digunakan untuk gaji dan penghasilan lainnya sebesar Rp1,7 triliun atau 80,7 persen yang pada akhir tahun ini diprognosakan mencapai 92,47 persen.

“Ini diikuti pula dengan pengeluaran dan pemeliharaan sumber daya manusia sebesar Rp1,2 triliun atau 78,8 persen dengan prognosa 91,65 persen,” katanya. (bud/abe)

Pasokan BBM Dinormalisasikan

Pemerintah Malu Minta Tambahan BBM ke DPR JAKARTA-Pemerintah merasa malu meminta tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di 2012 ke DPR. Pasalnya, pada September lalu, DPR telah menambah kuota BBM menjadi 44,04 juta kiloliter dari kuota sebelumnya yang ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter.

“Mungkin agak susah (meminta tambahan kuota). Malu juga kami nantinya,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Evita Legowo di Hotel Shangri-La Jakarta, Selasa (27/11).

Dia mengatakan, pemerintah tidak akan meminta tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada DPR. Walaupun kemungkinan kuota 44,04 juta kiloliter terlampaui sebelum akhir tahun. “Pemerintah sangat sulit meminta tambahan kuota BBM pada DPR. Alasannya, pemerintah sudah meminta tambahan sebanyak 40,04

juta kl,” jelas dia.

Sebelumnya, Pertamina memperkirakan konsumsi BBM subsidi tahun 2012 akan melebihi kuota. Hal ini terlihat hingga November, konsumsi BBM subsidi sudah melebihi 90 persen dari kuota, baik premium maupun solar.

Sebagaimana diketahui, pada Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) 2012 sempat ditetapkan kuota BBM bersubsidi sebesar 40 juta kiloliter. Pada APBN Perubahan 2012 terjadi penambahan kuota menjadi 44,04 juta kiloliter. Namun, kuota di APBN-P 2012 diperkirakan terlampaui sebelum akhir Desember tahun ini.

Anggota Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha pun mengungkapkan, pemerintah mesti melaporkan kepada DPR jika kuota BBM bersubsidi diperkirakan tidak mencukupi hingga akhir tahun ini. “Kami minta ini disampaikan ke DPR lagi, karena ini tergantung dari pemerintah,” kata Satya.

Siap Pasok Sementara itu, PT Pertamina (Persero) tidak akan menghentikan pasokan BBM bersubsidi ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). meskipun kuota atau jatah BBM subsidi tahun ini

habis. “Pertamina telah menegaskan, sebagaimana informasi yang sudah disampaikan sebelumnya, pasokan BBM bersubsidi dinormalisasi terhitung sejak 25 November 2012 setelah sebelumnya, berdasarkan amanat BPH Migas, Pertamina melakukan pengkitiran (pembatasan) sejak 19 November hingga 24 November 2012,” kata VP Corporate Communication PT Pertamina, Ali Mundakir di Jakarta, Selasa (27/11).

Mundakir juga membantah adanya sinyalemen dan pernyataan bahwa pasokan BBM subsidi bakal disetop 30 November 2012. “Informasi mengenai penghentian pasokan BBM bersubsidi pada 30 November 2012 tidak benar dan menyesatkan,” tegasnya Pertamina meminta masyarakat tidak panik dan tetap tenang. Sebab, pasokan BBM subsidi tetap dilakukan meskipun kuota atau jatah BBM subsidi tahun ini habis. “Pertamina juga berkomitmen untuk terus mencukupi kebutuhan BBM masyarakat, kendati disadari hal itu dapat berpotensi kuota BBM bersubsidi 2012 terlampaui,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan alasan rencana pen-

erapan pembatasan BBM subsidi dibatalkan. “Karena menimbulkan keresahaan, social cost tinggi. Tapi juga kita harus menemukan solusi dong. Masak kita sudah menetapkan satu kuota, tapi kita sendiri tidak bisa patuh pada kuota itu. Berarti ada yang tidak bener, dan ini yang kita jaga,” ujarnya Besok, kata Hatta, pemerintah akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas masalah BBM subsidi yang sudah overkuota. “Mari, kita cari bagaimana cara terbaik jangan sampai terjadi kasus di Kutai Barat terjadi di mana-mana. Itu saja dulu pandangan saya, tidak boleh ada kelangkaan yang menimbulkan keresahan tapi juga jangan ada rusuh,” paparnya Dia melanjutkan, kondisi perekonomian Indonesia dalam posisi yang baik dan dijaga. Yang jadi persoalan, menurutnya, kuotanya diatur oleh UU tentang APBN. “Masyarakat tidak perlu khawatir. Tadinya beli 10 liter, ya biasabiasa saja tidak usah membeli 100 liter.

Itu yang menimbulkan rush,” terangnya Dikatakan Hatta, pihaknya tidak boleh melanggar UU, maka salah satunya cara dikendalikan seperti itu. Ternyata, kata Hatta, masyarakatnya tidak siap. (gam/bud/cea/abe)

OPINI Salam Songkem

Mengarifi PBNU dan Demokrat

S

eperti kata pepatah lama, semakin tinggi pohon semakin tinggi pula anginnya. Kira-kira inilah yang terjadi pada politisi Demokrat Soetan Bhatoegana. Warga nahdliyyin tidak terima ketika politisi berambut keriting itu menuding Abdurahman Wahid alias Gus Dur terlibat dalam Centurygate dan Bruneigate serta diberhentikan karena itu.

Soetan sebagai politisi sebenarnya bisa mengatakan apa saja yang menguntungkan dirinya sebagai bagian dari pelaku sirkus politik. Hanya kepada siapa dia berbicara ini yang perlu direnungkan. Inilah jadinya ketika hal itu dilupakan. Ada yang marah, tidak terima. Dari soal pribadi mengalir ke lembaga antara NU dan partai politik, Demokrat.

Kres antarpribadi ini akhirnya, seolah-olah memicu perseteruan antara PBNU sebagai ormas dan Demokrat sebagai orpol.

Dalam situasi seperti ini, maaf kadang-kadang tidak cukup. Ini juga beralasan karena setelah minta maaf dan dimaafkan warga republik cendrung mengulanginya kembali dan minta maaf lagi.

Karena itu dipandang perlu elit NU dan Demokrat segera menyelesaikan interes pribadi itu agar tidak melembaga.

Ada perbedaan mendasar antara Soetan Bhatoegana dengan Gus Dur. Keduanya tidak bisa dibandingkan. Soetan populer karena ketergantungannya kepada lembaga politiknya. Sedangkan Gus Dur, dari awal sudah populer karena dirinya yang kompeten dan multitalenta. Di luar itu, Gus Dur memiliki jamaah yang tergabung dalam kelompok Gus Durian disamping dia pernah menjabat sebagai orang pertama di PBNU. Apa yang terjadi pada Soetan saat inifaktor utamanya bukan karena Soetan atau Gus Dur. Tetapi yang lebih penting adalah makna yang terkandung di dalamnya untuk tidak berbicara asal ngomong tanpa tahu di mana, siapa, dan harus bagaimana. Ini memang sederhana tetapi jika tidak dibiasakan, hal-hal yang tidak biasa seolah-olah biasa. Masalahnya biasa bagi siapa dan bermasalah juga bagi siapa.

Sebelum akhirnya merembet ke hal-hal yang lebih urgen dan ditunggangi banyak pihak, Demokrat dan PBN lebih santun bertemu dan mengajarkan kebaikan yang lebih bajik. Sebab jika tidak akan merebet karen Demokrat organ berakar dan NU lebih mengakar. Apalagi, NU lahir sebelum sebelum Demokrat dideklarasikan, bahkan jauh sebelum Seotan Bhatoegana mengenal alam.

Selain itu, harus dipahami juga bahwa Soetan juga manusia.

Sebagai manusia pasti Soetan tidak sempurna sebagaimana tidak sempurna juga Yenni Wahid bahkan Gus Dur sekalipun. Maka atas nama ketidaksempurnaan ini, menjadi sedikit sempurna apabila masing-masing pihak yang berseteru kembali bersatu.

Tidak ada masalah yang tidak menemukan jalan keluar. Apalagi dalam tradisi NU memiliki tradisi tabayyun (klarifikasi) dan islah (berdamai). Semua orang tahu tak ada yang lebih sederhana dari saling memaafkan meski lebaran masih akan muncul di hari yang panjang.

Selain itu, di internal Demokrat juga ada punishment kepada Soetan jika dalam hal berpendapat dan menilai orang lain Soetan mengaku dirinya sebagai kader, sebagai wakil rakyat, atau bahkan sebagai sang demokrat. (*)

Jumroh di KPU

K

ekesalan itu nyata adanya. Seperti sekelompok orang yang menjadikan KPU Pamekasan sebagai tempat jumroh. Padahal kantor KPU dibangun dan niat awalnya bukan sebagai tempat dimana orang bebas berlatih untuk berangkat ke tanah suci untuk melempar jumroh. Suatu ibadah yang berpijak dari cerita Ismail-Ibrahim yang melempar setan.

Maka sangat menyedihkan bila sejumlah pendemo merasa dirinya sedang beribadah dengan melempar kantor KPU dengan telur busuk karena menganggap di dalam ruangan itu sedang bersemayam sekumpulan setan. Karena itu, kekesalan itu ada batasnya agar tidak menimbulkan kekesalan yang lain dari kelompok yang berbeda.

Memang telur yang dilempar tidak membahayakan tetapi bila benar itu busuk, maka busuk pula baunya. Tetapi apa masalahnya, sampai KPU dilempar? Ini penting dirunut mengacu kalimat dokter, beda gejala beda nama penyakit dan lain pula obatnya.

Itu juga disampaikan oangtua terdahulu, lamon sala dhe’ adhe’na maka bekal asalsalan kabudhina. Namun KPU salah apa?

Setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Bahwa yang keluar telur busuk, itukah cara menyelesaikannya? Memang, adakalanya seseorang terjebak pada teori kacamata. KPU bisa jadi tidak salah tetapi yang memandang mengenakan kacamata yang kacanya salah. Maka yang tidak salah pun dengan kacamata itu, akan terlihat salah. Ini teori kacamata yang lazim diamalkan seseorang yang memandang persoalan secara subyektif.

Selain itu, ada teori katak rebus. Seorang pencari katak mendatangi rawa sawah. Lalu ia berhasil menangkap katak dan dimasukkan ke dalam kantong. Di dalam kantong katak merasa aman karena masih bisa hidup serta melompat-lompat pula.

Begitu pencari katak sampai di rumah, ia memasukkan katak ke dalam panci berisi air. Di dalam panci, katak masih merasa bahwa dirinya tidak tertangkap karena di panci berisi air katak tetap hidup. Selanjutnya, panci berisi air dan katak itu ditempatkan di atas kompor yang sedang menyala. Katak tetap saja merasa tidak tertangkap dan hangat itu biasa ketika terik menderanya di rawa air. Baru setelah hangat itu semakin panas, kata tahu dirinya tertangkap dan terperangkap.

Teori katak rebus ini bisa dialami siapa saja. Sekedar contoh, misalnya, KPU dari awal salah (tetapi tidak mungkin). Kesalahan KPU dianggap biasa-biasa saja dan tidak dirasa. Tetapi lama-lama kesalahan itu terdengar banyak orang dan KPU mulai gelisah karena perlahan-lahan orang tahu lalu melemparinya dengan telur busuk. Tapi sekali lagi, salah KPU apa? Sebagai satu institusi yang terbangun dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota, rasanya tidak mungkin KPU bersalah. Karena institusi negara yang mengurusi politik ini memiliki aturan dan regulasi. (*)

A

9

RABU 28 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

Perempuan dan Sengau Orkestrasi Politik Oleh: Imalah Hasanah (Aktivis Perempuan, Alumni Pasca Sarjana Unisma Malang)

D

alam sejarah kepresidenan di Indonesia sejak 1945 merdeka, hanya satu orang perempuan yang pernah memimpin negeri ini. Lainnya, bukan dari golongan perempuan. Satu orang perempuan diantara laki-laki ini apakah menjadi tanda atas dominasi laki-laki di republik ini, tentu alat ukur itu belum proporsional dilihat dari perspektif skala pengukuran statistik. Tetapi bahwa ada dominasi dalam perjalanan bangsa ini, semua orang tahu.

Ini sangat berbeda dengan negara lain di mana perempuan dalam sejarah bangsanya tercatat terdapat perempuan. Mesir misalnya pernah mempopulerkan Benazir Butto, atau Philipina yang mendudukkan Corazon Aquino dan Maccapagal Arroyo, Mireya Moscoco di Panama, Tarja Halonen di Finlandia dan sederet negara lainnya. Perempuan setidaknya harus terwakili di kursi kepemimpinan negara.

Dari sisi teori keseimbangan, dominasi itu mengakibatkan terjadinya inbalancing.

Padahal, dalam kehidupan itu memerlukan keseimbangan. Boleh jadi, ketidakseimbangan ini berefek biliar dan memunculkan ketidakseimbangan yang lain. Fakta yang terjadi hari

ini, ketidakseimbangan itu mewabah ke hampir segala kehidupan.

Diantaranya, APBN dan APBD dialokasikan untuk kegiatan yang berbias gender. Pemanfaatan dana tersebut didominasi laki-laki.

Kuat dugaan, anggaran digodok oleh dominasi patriarkhi yang konstruk berpikirnya dilatari oleh teori ketidakseimbangan itu. Meski begitu, modernitas di republik ini telah memunculkan usaha dengan menerbitkan regulasi politik yang mengharuskan parpol mendudukkan calon wakil rakyat berkuota minimal 30 persen perempuan. Dari sisi pemenuhan aturan, 30 persen kuota itu terpenuhi. Tetapi sampai di sini belum selesai karena fakta berbicara perempuan di situ sebagai pelengkap agar lolos dari jeratan hukum. Akibatnya, pada satu sisi dengan konstruk seperti ini perempuan hanya sampai di calon, bukan lolos benar-benar menjadi wakil rakyat. Meski tidak semuanya seperti itu, setidaknya sebagian besar seperti itu.

Menjelang pemilu atau pilpres, negara bisa menunjukkan bahwa perempuan berhak untuk berada di garis depan. Bila hal itu tidak ada, perempuan berhak pula disandingkan dengan seseorang yang berada di garda depan. Bila hal ini pun tidak bisa dilakukan, perlu ditanya apa alasannya. Apakah perempuan masih dianggap makhluk lemah, dunianya hanya di kasur, sumur, atau dapur? Lalu siapa yang layak dan memiliki kompetensi sebagai pemimpin bangsa perempuan?

Jika tulisan ini menyebut satu atau beberapa nama yang dianggap layak, maka akan menimbulkan dugaan yang beragam. Tetapi poin paling penting di dalam arena politik adalah keseimbangan. Bila diibaratkan, Indonesia ini sebagai rumah besar demokrasi. Sebagai satu keluarga besar, di pucuk pimpi-

nan terdapat kepala dan mitra (ibu) rumah tangga. Sehingga, dalam filosofi Cina, terdapat yin dan yang.

Sebagai warga negara yang sedikit patriarkhis ini, tidak salah menduga positif kepada Cina; jangan-jangan kemajuan Cina yang begitu pesat karena mempertimbangkan kesetaraan tadi, yin dan yang. Sementara, di republik ini belum memiliki filosofi seperti di Cina.

Di Cina, yin dan yang tidak saja sebagai budaya tetapi juga sebagai terapi musik. Selama ribuan tahun orang Tionghoa telah mencari rahasia melodi dan irama alam semesta. Di dalam musik ada keserasian antara satu bunyi dengan bunyi lainnya dan membentuk komposisi.

Bisa dibayangkan bila keserasian tidak muncul di musik, apa yang terjadi; kacau.

Musik, teori yin dan yang serta lima elemen (air, api, tanah, kayu, logam) saling berhubungan. Para leluhur Tiongkok berpendapat esensi musik adalah Tao, yakni perubahan yin dan yang, kekuatan yang mengatur kehidupan, nada dan suasana alam semesta.

Seharusnya, dalam politik juga ada nada dan suasana semesta yang memadu antara irama, warna nada (timbre), energi dan faktor-faktor lainnya mencerminkan Tao dari yin dan yang.

Dalam pengobatan Tiongkok, teori lima nada membentuk dasar holistik terapi musik. Yin dan Yang dari langit dan bumi berhubungan dengan Yin dan Yang tubuh manusia. Penganut Taois selalu mempercayai bahwa tubuh manusia adalah alam semesta kecil, dan harmonisasi di dalam dapat mempengaruhi keharmonisan di luar.

Musik tradisional Tiongkok berdasarkan pada doktrin yang sesungguhnya, dan berusaha untuk mendapatkan keharmonisan dengan langit, bumi dan tubuh manu-

sia melalui musik. Ada perkataan Tiongkok kuno, keharmonisan antara musik dan manusia, keharmonisan antara langit dan manusia.

Hal ini dipercaya menjadi situasi yang ideal. Kesehatan jiwa dan raga berhubungan dengan faktor-faktor sosial. Musik yang baik dapat membimbing orang menjadi baik dan dapat menguntungkan bagi kesehatan mereka.

Kepemimpinan di mana pun adalah orkestrasi politik yang memerlukan keindahan, merdu didengar, dan mendamaikan. Dari sisi ini, republik ini belum menempatkan keharmonisan itu ke dalam politik melalui filosofi yin dan yang.

Ini terbukti ketika Gus Dur masih hidup dan melihat ulah oknum anggota dewan yang terhormat itu mempertontonkan prilaku yang mirip anak-anak, adu jotos di arena sidang. Idealnya, situasi ini juga harus dipahami sebagai orkestrasi yang tidak tersusun dari lima unsur dan tentu saja dari sisi perempuan sangat abai pada kesetaraan. Akibatnya, orkestrasi politik tidak diiringi komposisi musik yang jernih, sendu, dan mengalunkan simponi yang enak didengar.

Tidak berlebihan kiranya bila orkestrasi politik bangsa tidak mengalunkan bunyi yang fals, sengau dan tidak mengalirkan harmonisasi.

Politik yang agak keras bila tidak diimbangi dengan sesuatu yang tidak hanya menjadikannya kasar pasti tonil politik lebih santun dan anggun. Laki-laki di sisi politik adalah satu hal dan perempuan dalam politik yang mayoritas adalah hal lain. Pertemuan antara satu hal dengan hal lain akan menyembulkan harmonisasi, kesetaraan antara maskulinitas-feminitas akan membuat republik ini lebih beraura seperti di Cina, soal yin dan yang itu, bukan hanya yin dan banyak yang bertanya, yang-nya di mana. (*)

Anarkisme Berbahasa dan Kekerasan di Rumah Tangga Oleh: Jauharatul Makniyah (Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Malang asal Sumenep)

Beberapa kali bertamu ke rumah kawan yang memiliki balita, selalu mendapati kekerasan di dalamnya.

Sekedar menyebut contoh, saat balita sedikit nakal dan melukis di tembok, di ruang tamunya, orangtua marah.

Sebab, anak dianggap telah melakukan kesalahan. Dalam contoh yang lain, anak dibentak saat melakukan kekeliruan kecil karena tidak sengaja menjatuhkan gelas dari atas meja, dan tidak disengaja pula.

Sebagai seorang ibu yang memiliki paradigma berbeda sempat berpikir bahwa adegan itu sudah selesai ketika orangtua terdahulu melakukan hal yang sama kepada ibu muda saat ini. Ternyata tidak, kekerasan itu berlangsung terusmenerus. Ini berakibat anak dan generasi bangsa saat ini menjadi takut menunjukkan bakatnya sebab

dibayang-bayangi masa lalunya.

Kekerasan di rumah tangga itu sempat terpikirkan akan berakhir di luar rumah. Tetapi sekali lagi tidak, anak-anak di luar rumah yang mendapatkan pelajaran tidak santun di rumahnya melanjutkan ketidaksantunan yang lain. Anak-anak itu menindas anak lainnya yang lebih kecil di sekolah. Di sini seakan-akan ada balas dendam. Saat di rumah tidak berani melawan orangtua dan keberanian itu ditunjukkan di kelasnya. Anak-anak lain yang terdidik secara santun tidak bisa melawan dan hanya menangis.

Dalam perspektif psikologis, masa depan anak antara lain ditentukan masa lalunya. Dalam usia seterusnya saat anak di masa kecil terkondisikan oleh kekerasan, maka kekerasan lainnya timbul.

Seorang suami yang sedang mendapati masalah di kantornya lalu menghardik anak dan istri. Bila itu dianggap tidak cukup, suami menyakitinya secara fisik. Ini terjadi di hampir semua daerah.

Pada peristiwa yang lain, anak yang baru dimarahi bahkan dicubit orangtuanya di rumah lalu mutung dan keluar dri rumah. Di tengah jalan kakinya menendang kaleng bekas minuman suplemen dan dari bibirnya keluar kata-kata yang tidak jelas. Anak itu sedang membalas dendam pada media yang berbeda.

Begitu banyak ragam kekerasan

dan anarkisme berbahasa orangtua yang tidak didasari akan terekam dan melekat di otak anak. Apalagi, dalam usia balita anak begitu mudah menangkap pesan dan menyimpannya di direktori yang masih fresh di otaknya. Tidak itu saja anak terus mengingat masala lalunya untuk masa depannya. Terbukti, dalam tayangan televisi berapa banyak orangtua yang kasar bukan saja kepada anaknya tetapi juga pada orangtua yang lain.

Bisa dibandingkan anak yang dibesarkan dalam lingkungan militer yang selalu siap menghadapi perintah. Bahkan, seorang serdadu yang ditampar atasannya karena sesuatu dan lain hal sudah bisa dipastikan akan mengatakan siap! Padahal sebagai manusia ditampar orang yang memiliki tenaga pasti terasa sakit.

Tetapi tak ada rasa sakit di lingkungan serdadu kecuali siap (perintah!). Ini berbeda dengan anak yang dikondisikan dalam lingkungan sipilmoderat. Ketika anak ditampar pasti akan mengaduh, mewakili rasa sakit yang dialaminya.

Kekerasan berbahasa ini semakin mengalir saja ke dunia yang lain. Dalam politik, terjadi ketegangan dan kekerasan untuk satu hal; kemenangan. Menang dengan cara apa menjadi tak penting. Etika politik seakan tidak ada gunanya karena yang penting menang. Ketegangan, untuk tidak menyebut kekerasan ini

berawal dari pemilihan kepala desa, bupati/walikota/gubernur/anggota DPR hingga presiden. Untuk memilih seorang pemimpin yang dianggapnya cocok, mengapa harus perang setidaknya urat syaraf?

Kesaksian ini perlu direnungkan bersama agar bangsa yang diwakili anak-anak geografis ini terdidik, cerdas, dan tercerahkan menuju persatuan. Ini tidak bisa dilakukan negara karena negara sudah banyak yang diurus. Sehingga, urusan yang kecil-kecil ini tidak selesai (janganjangan negara juga tidak menyelesaikan urusan yang besar).

Tetapi perlu disimak pembelajaran yang terjadi di Jepang.

Bagaimana anak diperlakukan sama dan guru mengajar tidak berdiri melainkan merunduk. Sehingga, dari sisi postur tidak ada yang kelihatan lebih tinggi. Dari contoh ini dapat ditarik kesimpulan bahwa anak-anak perlu juga dihormati.

Sekedar menguatkan contoh tentang pendidikan TK ala Jepang pada festival sepak bola. Meskipun pertandingan olahraga diikuti oleh anak-anak yang usianya masih sangat dini, namun mereka dapat menunjukkan nilai-nilai positif seperti sportivitas, disiplin, dan semangat juang yang pantang menyerah dalam setiap cabang olahraga yang dipertandingkan. Jepang layak ditiru karena jauh lebih maju dari sisi apapun. (*)

Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah Pimpinan Redaksi Abrari, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Slamet HD, Sekretaris Redaksi Fety Fathiyah, Design Grafis Zeinul Ubbadi, Ahmed David, Hariri M. Noer, Sumenep M. Kamil Akhyari (plt Kepala), Junaidi, Faisal ER, Syah A. Latief, Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Mohammad Fawaid, Ahmad Musayyin AKH, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Abd. Rahiem, Bangkalan R. Aditya (Kepala) N Rahmat, Mohammad Ridwan, Zakaria, Surabaya Hana Diman (Kepala), Avent Januar, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Fotografer S. Bachri, S. Kurniawan Accounting Ekskutif Ahmad Yani, Hepi S Pribadi (Sumenep), Mohammad Muslim, Husnan (Pamekasan) Siti Farida, Ariek Sofiana (Sampang), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Syahidah (Malaysia), A. Faqih Kadafi (Yaman), Penerbit PT. Koran Madura, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, Telepon (0328) 674374, Fax (0328) 661719, Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

10

RABU 28 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

SHUTTER

OPINI

RABU 28 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

11

12

ETALASE

RABU 28 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

HEROIK

- Seorang mahasiswa menggelar aksi teaterikal dengan cara menarik mobil mogok di sepanjang jalan raya Trunojoyo Sumenpe. Aksi ini

10

RABU 28 NOVEMBER 2012 NO.0002| TAHUN I

SHUTTER