e Paper Koran Madura 28 Agustus 2014

KAMIS

J. Kristiadi: s Pansus Pilpre an rja Ke Kurang Berita Utama hal 2

28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

0328-6770024 KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III www.koranmadura.com

Tradisi Baru Transisi Kepemimpinan

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

POLITIKA

Pengamat: Pansus Pilpres Kurang Kerjaan JAKARTA-Upaya melegitimasi hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) 2014 masih terus dilakukan oleh parpol pendukung Koalisi Merah Putih. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan perselisihan hasil penghitungan suara pilpres, kini kubu pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kembali mewacanakan pembentukan panitia khusus (pansus) pertanggungjawaban pilpres di DPR. Menanggapi hal ini pengamat politik dari Centre For Strategic and International Studies (CSIS) J. Kristiadi menilai Pansus kecurangan Pilpres itu sebuah tindakan yang membuang-buang waktu dan tidak bermanfaat.

“Pansus tidak akan hambat apaapa (ke pemerintahan Jokowi), itu kurang kerjaan saja bentuk Pansus,” kata Kristiadi di kantornya, Jakarta, Rabu (27/8).

Seperti diketahui, tim koalisi merah putih pendukung Prabowo-Hatta di Pilpres 2014

lalu berencana membentuk Pansus kecurangan Pilpres guna mengungkapkan dugaan kecurangan di Pilpres.Wacana pembentukan pansus pilpres telah digulirkan sebelum MK membacakan putusan sengketa pilpres. Ketika itu, tim kampanye nasional dan relawan PrabowoHatta menemui pimpinan DPR untuk mendorong parlemen agar membentuk pansus pilpres. Alasan mereka, pelaksanaan Pilpres 2014 sarat dengan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematik, dan masif.

Menurut Kristiadi, sistem presidensial yang benar adalah pemimpin negeri tidak tunduk kepada DPR. Dengan begitu, DPR yang berencana bentuk Pansus tidak dapat menggulingkan presiden terpilih Joko Widodo ke depannya dengan mencari cela keburukannya. “Saya lihat Jokowi itu hebat dan punya ketetampilan hadapi DKI, dia pun mau ditelan-

jangi dompetnya (keuangan dan pajaknya),” cetusnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengaku tidak gentar dengan wacana pembentukan pansus ini. Namun menurutnya, DPR cukup mengawasi jalannya tahapan pemilu, tanpa perlu mengevaluasinya.

“Pansus itu tujuannya apa, DPR kan seharusnya mengawasi bukan mengevaluasi. Mereka seharusnya mengawasi tahapantahapan pemilu. Kalau sudah selesai apa lagi yang diawasi,” ujar Hadar di Kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakpus, Rabu (27/8).

Meski demikian, Hadar mempersilakan anggota Dewan untuk menggodok Pansus Pilpres. Bahkan apabila peraturan tersebut sampai terbentuk, ia tidak akan memusingkannya. “Ya kami tidak masalah, kami akan mengikuti.

Apapun itu keputusan DPR. Biarkan saja itu terjadi,” lanjutnya.

Secara terpisah, peneliti Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta agar para anggota dewan yang tergabung di dalam Koalisi Merah Putih menghentikan ide untuk mendirikan Pansus Pilpres 2014. Jauh lebih konstruktif bila DPR mendirikan Pansus Kecurangan Pileg 2014, yang sampai sekarang masih menjadi misteri.

Lucius menjelaskan, pansus adalah salah satu perangkat DPR dalam melakukan pengawasan.

Namun untuk pilpres 2014, menurutnya, ide itu mengada-ada.

Undang-undang sudah menyatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Dan sejauh ini, lanjutnya, sidang di MK sudah dilakukan secara terbuka dan semua bisa memastikan klaim kubu Prabowo tak terbukti secara valid dan meyakinkan.

“Kalau sekarang Koalisi Merah Putih ngotot berjuang memakai cara apapun untuk sekadar membuktikan ada kecurangan, saya rasa itu hanya membuang waktu untuk sesuatu yang kurang produktif,” pungkasnya. =GAM/ABD

Salut Pertemuan SBY-Jokowi Tradisi Baru Transisi Kepemimpinan NUSA DUA-Pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden terpilih Joko Widodo merupakan lembaran baru dalam sejarah politik nasional yang mendorong budaya transisi kepemimpinan yang baik dan saling menghargai.

“Ini pertemuan yang sudah ditunggu, yang pertama-tama tentu oleh presiden terpilih pak Jokowi setelah adanya penundaan karena adanya proses yang harus dilalui di Mahkamah Konstitusi. Dan yang lebih penting sejak awal telah diingatkan oleh Pak SBY untuk tandai satu tradisi baru dimana setiap presiden yang outgoing atau meninggalkan kantor untuk melakukan komunikasi tentang hal-hal umum dan penyelenggara pemerintahan,” kata Staf Khusus Presiden bidang Komu-

nikasi Politik Daniel Sparingga kepada wartawan di Bali, Rabu.

Ia mengatakan Presiden Yudhoyono menginisiasi hal ini dan mendapat sambutan yang baik dari Joko Widodo berangkat dari pengalaman pada 2004.

“Pak SBY berkaca dari pengalaman sebelumnya ketika terpilih pada 2004 pengalaman yang sangat pribadi beliau utus seorang staf untuk berhubungan dengan istana, sayang niat itu tidak bergayung sambut, jadi beliau mulai memimpin tepat sekali ketika beliau dilantik. Harusnya ada persiapan lebih awal andaikata saja ada komunikasi antar pemerintahan yang tingggalkan dan akan datang kejadian itu saya kira begitu signifikan, memberi warna terhadap darimana prakarsa itu dimiliki. Sekurangkurangnya menawarkan bantuan yang mungkin diperlukan presiden yang akan datang,” katanya.

Daniel mengatakan proses transisi meski pada dasarnya melibatkan sejumlah komponen namun pada awalnya dimulai antar pemimpin.

“Setelah itu dapat tingkat yang lebih operasional mungkin bisa dilanjutkan kementerian tapi semua berpulang pada kesepakatan bersama diantar dua presiden itu. Presiden tentunya sudah punya catatan panjang karena beliau sebetulnya juga buat jurnal harian tentang penyelenggaraan pemerintahan beliau di kantor yang dia pimpin.

Tapi secara umum presiden bisa sampaikan capaian-capaian penting berikut pekerjaan rumah yang belum selesai. Tapi semuanya kalau ada niatan yang baik,” paparnya.

Beberapa pekerjaan rumah yang belum selesai, menurut Daniel antara lain menurunkan angka kemiskinan sambil mendorong pertumbuhan yang relatif tinggi sehingga kesenjangan tidak melebar.

Presiden Yudhoyono dan Presiden terpilih Joko Widodo bertemu pada Rabu (27/8) malam di kawasan Nusa Dua Bali, di sela-sela kunjungan kerja Presiden Yudhoyono di provinsi itu. =ANT/PANCA

ant/yudhi mahatma

TANTANGAN PEMERINTAHAN JOKO WIDODO. Ketua Bidang Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan IPB Arya Hadi Dharmawan (dari kiri-kanan), Anggota DPD Papua Paulus Yohanes Sumino, Ketua Dept.Hubungan Internasional Univ.Bina Nusantara Tirta Nugraha Mursitama, serta Dosen Hukum Pidana FH UI Gandjar Nugraha memaparkan pandangan tentang transisi pemerintahan Joko Widodo, di Jakarta, Selasa (27/8). Dalam dialog kenegaraan tersebut, dibahas juga mengenai tantangan Pemerintahan Joko Widodo dari tingkat lokal pedesaan hingga hubungan internasional antar-negara serta penyelesaian masalah hukum di Indonesia.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III KAMIS 28 AGUSTUS 2014

No. 0429 | TAHUN III

33

ORMAS

Munas NU Diundur Awal November JAKARTA- Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2014 yang sedianya digelar pada 30-31 Agustus diundur pada 1-2 November mendatang.

ant/wahyu putro a

VONIS KASUS VIDEOTRON. Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek videotron Hendra Saputra mengangkat kedua tangan usai menjalani sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (27/8). Majelis hakim memvonis Hendra dengan hukuman penjara satu tahun dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan terkait kasus proyek videotron senilai Rp 23,4 miliar yang melibatkan Riefan Avran, putra Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan.

PDIP Kembali Dijegal Tak Dapat Kursi Pimpinan Pansus Tatib DPR JAKARTA-Keinginan PDI Perjuangan memimpin Pansus Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas mekanisme pembagian kursi pimpinan dewan dijegal.

Alhasil, partai moncong putih ini tidak memperoleh jabatan pimpinan di Pansus Tatib.

“PDI Perjuangan, PKB ingin masuk jadi pimpinan, tapi di luar ingin yang memimpin itu pimpinan Pansus UU MD3 supaya sinkron,” kata Pimpinan Pansus Tatib, Priyo Budi Santoso usai memimpin rapat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/8).

Menurutnya, koalisi Jokowi-JK ingin mengajukan nama sebagai pimpinan. PDI Perjuangan mengajukan nama TB Hasanuddin dan PKB mengusulkan Hanif Dakiri sebagai pimpinan Pansus Tatib. Namun hal itu ditolak melalui musyawarah mufakat dengan berbagai pertimbangan.

Mayoritas fraksi katanya menginginkan agar pimpinan Pansus Tatib sama dengan pimpinan Pansus UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). “Agenda diputuskan lewat mekanisme permusyawaratan, menghindari voting, karena memilih pimpinan pansus tidak lazim voting.

Pimpinan Pansus diputuskan 4 orang, Ketua Benny K Harman, wakil ketua Aziz Syamsuddin, Fahri Hamzah dan Totok Daryanto,” jelas Priyo.

Pimpinan Pansus Tatib tak berbeda jauh dengan Pansus UU MD3. Hanya saja, posisi Ahmad Yani dari PPP digantikan oleh Totok Daryanto dari PAN. “Dengan catatan, mana kala ada perubahan yang dipandang perlu dimungkinkan, bisa dikocok ulang, diubah, dengan diubah kepemimpinan, dengan cara pimpinan pansus menulis ke pimpinan DPR, pimpinan DPR akan memutuskan untuk ditetapkan ulang,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Azis Syamsuddin mengatakan, setiap anggota dewan perwakilan rakyat memiliki hak menjadi Ketua DPR. Untuk

itu ia menilai, Ketua DPR yang sebelumnya jatuh secara otomatis kepada partai pemenang pemilihan umum adalah cara yang salah. “Ketua DPR harus dipilih melalui seluruh kader partai yang duduk di parlemen,” kata Azis di gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/8).

Politisi Golkar itu mengatakan, pada 2009 lalu yang menempatkan Ketua DPR dari partai pemenang pemilu adalah salah. Harusnya, pada saat 2009 Ketua DPR dipilih langsung oleh anggota DPR. “Kenapa di tahun 2009 itu secara otomatis, itu yang salah. Secara otomatis itu baru 2009, sebelumnya itu dipilih,” ujarnya.

Masih kata Azis, dalam rangka membangun demokrasi secara utuh, maka kepemimpinan DPR itu harus dipilih oleh seluruh anggota. Untuk itu pada periode Ketua DPR 2014-2019 harus dipilih para anggota DPR. “Karena setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam memilih dan dipilih secara hak konstitusi,” ucapnya. =GAM/ABD

“Lokasi sementara masih di Al Hikam, Depok. Tapi itu masih akan dikonsultasikan ke Pak Hasyim (pengasuh Pesantren Al Hikam KH Hasyim Muzadi, Red) selaku tuan rumah. Karena ini diundur, apakah masih berkenan apa tidak? Kalau berkenan ya lanjut di Al Hikam,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Rabu.

Keputusan pengunduran Munas dan Konbes diambil dalam rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU yang dilaksanakan di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Menurut Said Aqil. pengunduran Munas dan Konbes NU dimaksudkan agar rekomendasi yang dihasilkan dapat dipersembahkan kepada Presiden dan Wakil Presiden RI yang baru.

“Kalau November kan sudah ada presiden baru. Jadi, yang membuka dan menutup dan yang menerima rekomendasi nanti pemerintahan baru,” katanya.

Munas dan Konbes NU 2014 sudah tiga kali mengalami pengunduran jadwal.

Awalnya, Munas dan Konbes dijadwalkan dilaksanakan pada 13-15 Juni 2014 di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur. Namun, karena persiapan teknis dinilai belum maksimal, maka diundur menjadi tanggal 22-24 Agustus.

Sehubungan dengan ketidaksanggupan Pesantren Al Hamid sebagai tuan rumah karena pada tanggal itu kegiatan belajar mengajar di pesantren itu sudah dimulai, maka diputuskan Munas dan Konbes digelar di Pesantren Al Hikam Depok pada 30-31 Agustus.

Karena alasan teknis pula, Munas dan Konbes NU diputuskan diundur lagi pada 1-2 November. =ANT/SIGIT

KH Said Aqil Siroj Ketua Umum PBNU

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

DPD: 67% Daerah Tak Patuhi Aturan JAKARTA-Tingkat kepatuhan kepala daerah terhadap Undang-Undang (UU) ternyata sangat rendah. Hasil telaah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengungkapkan hanya 33% saja kepala daerah yang taat UU, sedangkan 67% nya tak mentaatinya. Kondisi ini harus menjadi salah satu agenda prioritas Jokowi-JK. ant/noveradika

SYAWALAN ABDI DALEM. Gubernur DIY yang juga Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyalami abdi dalem saat digelar syawalan di Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (27/8). Acara syawalan tersebut selain untuk bersilaturahmi antara Sultan HB X dengan para abdi dalem, juga untuk saling memaafkan.

LARANGAN EKSPOR KONSENTRAT

Pemerintah Belum Terima Surat Pencabutan Gugatan PT Newmont JAKARTA- Pemerintah belum menerima surat resmi pencabutan gugatan PT Newmont Nusa Tenggara di arbitrase internasional terkait pelarangan ekspor konsentrat.

“Baru dengar, tapi saya belum terima suratnya. Tunggu saja,” kata Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik di Jakarta, Rabu.

Namun demikian, lanjutnya, pencabutan tersebut memperlihatkan kedaulatan negara.”Baguslah kalau dicabut, ini memperlihatkan kedaulatan negara,” tambahnya.

PT Newmont Nusa Tenggara memutuskan untuk mencabut gugatan di arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia terkait pelarangan ekspor konsentrat.

Pencabutan gugatan di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) didasari atas komitmen pejabat senior Pemerintah Indonesia yang membuka negosiasi kembali untuk menyelesaikan nota kesepahaman (MOU).

Pada Juli 2014, NNT dan pemegang saham mayoritasnya, Nusa Tenggara Partnership BV, yang berbadan hukum Belanda, mengajukan gugatan ke arbitrase internasional terhadap Pemerintah Indonesia terkait dengan larangan ekspor konsentrat.

Pelarangan ekspor tersebut dinilai telah mengakibatkan penghentian kegiatan produksi di tambang Batu Hijau.

NNT menandatangani Kontrak Karya Generasi IV yang pada 2 Desember 1986.

Sebanyak 56 persen sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership BV yang dikuasai Newmont Mining Corporation dan Nusa Tenggara Mining Corporation of Japan.

Pemegang saham lainnya adalah PT Pukuafu Indah 17,8 persen, PT Multi Daerah Bersaing 24 persen, dan PT Indonesia Masbaga Investama 2,2 persen. =ANT/KELIK

“Hasil penelitian DPD seperti itu, ada 67% daerah yang tak patuh. Jadi Jokowi harus berani membenahi dan memanggil Gubernur dan Bupati yang tak patuh,” kata anggota DPD RI, Paulus Yohanes Sumino dalam diskusi “Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK” di Jakarta, Rabu (27/08).

Namun demikian, kata Sumino, tak hanya propinsi dan kabupaten saja yang tak patuh aturan. Sejumlah departemen yang ternyata juga melakukan hal yang sama. “Kejadian itu, justru departemen-departemen, yang melayani rakyat. Kementerian yang tak mematuhi layanan publik itu, contohnya Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Sosial dan lain-lainnya,” terangnya.

Yang jelas, lanjut Sumino,

DPD ingin membangun dari desa.

Karena itu desa harus diberi kewenangan yang besar. Sehingga bisa mengimplementasikan secara tepat. Oleh karena itu, Sumino berpesan agar Jokowi harus menjaga komitmen. “Kalau tak bisa mempertahankan komitmen, bisa tak bertahan,” Terkait soal diplomasi ekonomi, ujarnya, duta besar seharusnya ditekankan bisa membangun penetrasi ekonomi di luar negeri.

“Para dubes, harus bisa membuka peluang untuk memasuki pasar bebas. Karena tugas utama diplomat untuk membangun pasar, juga memberikan informasi ke Kadin,” paparnya.

Sementara itu, pengamat hukum pidana, Ganjar Laksamana menilai rumah transisi yang menjadi tink-tanknya Jokowi ini

ternyata belum menyuarakan soal hukum. “Saya lihat di sana belum ada ahli hukum di sana. Karena Jokowi harus bisa memanfaatkan momentum yang ada. Masalahnya, orang mau melihat Jokowi ini, bisa apasih soal hukum?,” terangnya.

Menurut Ganjar, tantangan Jokowi ke depan adalah bagaimana membangun sinergi kepolisian, kejaksaan dan KPK. Disinilah Jokowi harus memastikan instrumen bawahannya bekerja dengan benar.

Dikatakan Dosen FHUI ini, langkah penting pemerintahan Jokowi itu, adalah soal penegakkan hukum dan penegaknya.

“Masalahnya ada disitu, terutama soal korupsi. Prioritas utama penegakkan hukum itu adalah polisi.

Seringkali menegakkan UndangUndang, justru hukumnya malah tercabik-cabik,” ucapnya.

Diakui Ganjar, untuk membereskan masalah korupsi justru paling sulit. Karena itu prioritas pembenahan hanya di polisi.

Apalagi criminal justice sistem itu ada di polisi, sebab pintunya ada disitu. Namun masalahnya, tak mudah membenahi kepolisian,” pungkasnya. =GAM/ABD

ant/yudhi mahatma

PENYELAMATAN ASET KASUS CENTURY. Menkumham Amir Syamsuddin (tengah) bersama Jaksa Agung Basrif Arief (kedua kanan) mengikuti rapat kerja dengan Tim Pengawas Kasus Century di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8). Timwas kasus Century DPR meminta agar Tim Pendukung Pengembalian Aset Bank Century menyerahkan daftar potensi aset tunai maupun non-tunai yang masih memungkinkan untuk diperoleh dan dirampas Pemerintah Indonesia, dan dapat diserahkan kepada DPR paling lambat minggu kedua bulan September mendatang.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III No. 0429 | TAHUN III

55

PERBANKAN

Bankir: Pemerintah Harus Dorong Industri yang Sehat JAKARTA-Pemerintah harus berperan aktif dalam meniptakan sektor-sektor industri riil yang tahan goncangan dan mampu mendukung perekonomian Nasional. Peran pemerintah ini perlu ditingkatkan, terutama dalam membentuk sektor industri substitusi impor.

ant/muhammad adimaja

STOK BBM NASIONAL. Petugas menyiapkan pengisian BBM ke truk tangki di Terminal BBM Pertamina Plumpang, Jakarta, Rabu (27/8). PT. Pertamina (Persero) selaku badan usaha penyalur BBM bersubsidi memastikan selain stok BBM nasional yang dikelola Pertamina berada di atas 18 hari, juga memastikan ketersediaan BBM bersubsidi untuk masyarakat dengan melakukan normalisasi pasokan BBM tersebut.

Rekomendasi DPD Tak Memuaskan Parameter Penetapan Calon BPK Dipertanyakan JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyerahkan rekomendasi 25 nama dari 67 calon anggota BPK ke DPR. Namun rekomendasi DPD sangat politis daripada kepentingan negara dengan mengabaikan basis kompetensi calon.

“Rekomendasi itu, ada incumbent, ada juga 2 anggota DPD dan ada 2 anggota DPR Komisi XI, tapi parameternya nggak jelas. Ini sekadar menjaga keseimbangan politik saja,” ujar Anggota Komisi XI DPR, Sadar Subagyo di Jakarta, Rabu (27/8).

Menurutnya, DPD tidak mampu memberikan penilaian yang fair terhadap calon anggota BPK. Padahal banyak juga calon berpotensi yang tidak masuk rekomendasi DPD. “Yang juga cukup menyesakan dada adalah Murmahadi, yang sekarang masih menjabat sebagai anggota BPK ternyata juga tidak masuk dalam daftar 25 tersebut,” kritiknya.

Sadar menilai, rekomendasi

DPD ini bertolak belakang dengan rekomendasi BPK Polandia. Salah satu dari 34 rekomendasi NIK Polandia (BPK Polandia) adalah meminta BPK lebih mencurahkan waktunya untuk audit kinerja (audit bisnis proses), sedangkan audit keuangan dapat di outsourcingkan ke Kantor Akuntan Publik (KAP).

Ini rekomendasi yang sangat mendasar karena dapat dengan drastis meningkatkan kualitas dan kuantitas entitas yang diperiksa.

Konsekuensi logis dari rekomendasi tersebut adalah dibutuhkannya pimpinan (anggota BPK) yang berpengalaman dalam menata dan menangani bisnis proses suatu entitas. “Dan ini kurang dipahami DPD,” tegasnya.

Dia menegaskan, calon anggota BPK yang dibutuhkan harus paham soal audit Business Process Re-engineering (BPR/Rekayasa ulang proses bisnis).

Sayangnya dari 25 nama yang direkomendasikan tidak ada satu pun yang memiliki pengalaman yang memadai dalam melakukan Business Process Re-engineering.

Artinya DPD tidak paham dengan kebutuhan BPK. Pasalnya, ada yang mengerti audit BPR, justru

tidak masuk rekomendasi DPD. “Intinya, ketika melakukan penilaian kandidat, DPD tidak melihat kebutuhan BPK. Tidak melihat rencana strategis BPK dan tidak melihat rekomendari BPK Polandia” urainya.

Lebih lanjut, dia menilai rekomendari DPD ini sekedar menjaga keseimbangan politik dengan mengabaikan kebutuhan mendasar BPK saat ini. Padahal kalau penilaiannya fair, sebenarnya tidak hanya 25 orang yang layak direkomendasi DPD, tetapi lebih dari itu. Apalagi yang mendapat nilai 4 keatas banyak. “Angka 25 ini tidak jelas dasarnya,” tuturnya.

Dia menjelaskan, kriteria penilaian yang ditetapkan, komptetensi (pendidikan dan pengalaman), dan kecocokan (integritas dan kepemimpinan) adalah format penilaian yang sangat komprehensif dan sebaiknya dilakukan oleh para pakar yang profesional di bidang psikologi terapan dengan asesmen yang mendalam, bukan hanya mendasari pada riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan paparan yang hanya 10 menit dan tanya jawab 10 menit. =GAM

Direktur Konsumner PT Bank Central Asia Tbk, Henry Koenaifi menilai ada yang salah dari perekonomian Indonesia.

Bagaimana ketergantungan terhadap barang-barang impor masih sangat besar, bahkan sampai membuat defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan.

“Kita growth (ekonomi tumbuh), impor makin banyak, begitu seterusnya. Makanya pertumbuhan ekonomi kita cuma di kisaran 5-6%,” tukasnya di Griya Perbanas, Jakarta, Rabu, (27/8).

Menurutnya, industri perbankan sendiri bukan tak mau mendukung pengembangan industri di Tanah Air, terlebih untuk industri substitusi impor. Namun, kata Henry, bank semata hanya bertugas menyalurkan kredit dalam mendukung pengembangan sebuah industri.

Kodratnya, fungsi bank sebagai bank pengumpul dana masyarakat memang melepas kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Sementara menjadi tugas pemerintah untuk menyiptakan industri baru agar bisa mendukung ketahanan perekonomian Nasional.

“Jadi bank itu mesin penyalur kredit, tapi kita tidak menyiptakan nasabah-nasabah atau industri yang berkembang menjadi terkembangkan. Itu peran pemerintah makanya harus ada cetak biru. Bank kan bukan pembuat kebijakan,” tukas Henry.

Hal ini, lanjutnya, sangat penting mengingat dalam penyaluran kredit bank harus dapat menjaga rasio kredit bermasalah atau NPL sesuai dengan arah kebijakan regulator yang menginginkan perbankan menjalankan bisnis dengan prinsip kehatihatian. Makanya, Henry menilai, bank yang mampu menjaga NPL tetap rendah bisa memeroleh kepercayaan masyarakat.

“Makanya kerjaan utama bank itu mengurus NPL (agar memeroleh keuntungan dari selisih biaya dana dan biaya operasional, dengan pendapatan kredit). Masyarakat kan tidak mau menaruh deposito tapi tidak dibayar juga. Tapi kalau diajak untuk mendukung bangsa ini, kita mau. Tapi itu tadi harus lihat NPL,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Sigit Pramono berharap agar Presiden terpilih Joko Widodo dapat melanjutkan penyusunan cetak biru (blue print) perbankan nasional yang belum tuntas diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya. Selesai penyusunan, targetnya cetak biru perbankan tersebut bisa menjadi undang-undang.

“Untuk itu cetak biru perbankan harus bisa dilanjutkan ke pemerintah mendatang.

Jangan sampai pemerintah mendatang mengacaukan, ini bahaya sekali,” ujarnya di Jakarta, Rabu (27/8).

Dengan menjadi undangundang, lanjut Sigit, cetak biru bisa menjadi pedoman berkekuatan hukum untuk mengarahkan pembangunan perbankan nasional. Dengan demikian, tidak ada lagi kekuatan luar yang bisa menghalangi implementasi cetak biru tersebut.

“Kami mendorong cetak biru, kami ingin dibicarakan pemangku kepentingan. Secara politik semacam ini tidak populer karena ada sektor tertentu bakal marah, persoalan ini harus selesaikan tetap perbankan betul-betul mana yang jadi prioritas,” jelas dia.

Terkait itu, Sigit mengusulkan agar pemerintah dan DPR terlebih dulu membuat road map industri jasa keuangan Indonesia jangka panjang. “Itu kemudian diselaraskan dengan undang-undang perbankan,” ungkapnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN TAMBANG Dirjen Pajak Fuad Rahmani (kiri), Wakil Ketua KPK Zulkarnain (tengah) dan Buysro Muqoddas menjadi pembicara pada rakor pengelolaan tambang dan batu bara di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/8). Pada rakor yang diikuti perwakilan perusahaan tambang itu KPK menyatakan terdapat potensi penerimaan pajak yang hilang akibat perbedaan data produksi Kementerian ESDM sebesar Rp 28,5 triliun, serta ditemukan potensi kerugian negara berdasarkan verifikasi data ekspor mineral periode 2010-2012 dari198 perusahaan tambang mineral yaitu1,2 juta dolar AS. ant/wahyu putro a

Bank Syariah Belum Memanfaatkan Modal Asing BI: Kinerja Perbankan Syariah Belum Mencerminkan Potensi Sesungguhnya JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kinerja perbankan syariah belum mencerminkan potensi sesungguhnya. Hal itu terlihat jelas dari ekses likuiditas harian bank-bank syariah di instrumen moneter yang baru mencapai Rp 16 triliun. Padahal di saat bersama, kelebihan modal bank konvensional di bank sentral tersedia lebih dari Rp 270 triliun.

“Berarti memang kue-nya masih kecil. Tapi bukan berarti tidak bisa tumbuh,” kata Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara saat ditemui di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (27/8).

Mirza menjelaskan kinerja perbankan syariah sejak 2010 sampai sekarang sangat bagus.

Hanya saja, kebetulan bank kon-

vensional menikmati dana berlebih berkat quantitative easing Amerika Serikat (AS). “Jadi yang konvensional meningkatnya cepat juga ketika teman-teman di syariah pertumbuhan aset sudah cukup cepat,” urainya.

Lantaran momentum booming aliran modal beberapa tahun terakhir lebih banyak dinikmati bank konvensional, BI mengakui

target nilai aset perbankan syariah di atas 5 persen dari total aset nasional belum tercapai.

BI masih optimis bank syariah di Indonesia bisa mencapai potensi sesungguhnya. Caranya, harus ada terobosan produk dari bankir-bankir syariah spesifik untuk pasar Indonesia, sehingga likuiditas mereka meningkat buat menyalurkan kredit ataupun menambah aset. “Pasti bisa dan harus bisa tumbuh, itu tergantung pada bagaimana perbankan syariah bisa menerbitkan instrumeninstrumen funding,” kata Mirza.

Sesuai aturan BI, seluruh bank yang kelebihan likuiditas, wajib menempatkan sebagian dana itu di instrumen moneter. Khusus buat perbankan syariah, BI menyediakan instrumen seperti SBI syariah serta Fasbi syariah. Belum lama, bank sentral juga menerbit-

kan term deposit valas syariah.

Selain itu, perbankan syariah Indonesia menerbitkan funding valas, terapi tidak semuanya bisa disalurkan sebagai kredit.

Sementara itu, PT Bursa Efek Indonesia mengaku akan lebih fokus pada upaya pengingkatan kapasitas keuangan di pasar modal melalui pendekatan berbasis syariah. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan nilai investasi maupun jumlah investor lokal di pasar modal.

“Sekarang ini kami sedang memberi penekanan yang serius pada pasar modal syariah. Bahkan, dalam upaya pengembangan ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan sedang menyiapkan blue print berbasis syariah. Demikian juga yang dilakukan BEI,” kata Direktur PT Bursa Efek Indonesia, Frederica Widyasari Dewi di Jakarta,

Rabu (27/8).

Menurut Frederica, perkembangan industri pasar modal syariah Indonesia dinilai menjadi salah satu instrumen yang mendorong kepercayaan investor asing untuk masuk ke pasar dalam negeri. “Saat ini sudah ada 307 saham syariah yang masuk ke dalam daftar efek syariah. Kapitalisasi saham syariah sudah 60 persen dan volume transaksinya juga 60 persen,” ucapnya.

Dia mengatakan, konsentrasi BEI untuk mengembangkan pasar modal syariah tidak terlepas dari tingginya peningkatan minat investor yang menempatkan modalnya di saham syariah. “Pada 2007 hanya ada 172 saham syariah. Ini karena, ketika kita masuk lewat pendekatan syariah, calon investor lebih bisa menerima,” pungkas Frederica. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Salam Songkem

Pengampunan Pajak ini pengampunan pajak kembali mengemuka. Kali ini diajukan Wakil Ketua Komite Tetap Pajak Kamad Dagang dan Industri (Kadin), Antonius Prijo Handojo Kristanto, dalam diskusi di Jakarta, Rabu (09/10) pekan lalu. Karena dengan pengampunan pajak diyakini dapat mendorong wajib pajak membayar pajak sehingga dipastikan bisa mendongkrak penerimaan pajak negara.

Keyakinan ini bisa terjadi. Akan tetapi, tidak mudah mengimplementasikannya. Sebab pengalaman sebelumnya, berungkali rencana pengampunan pajak ini dimentahkan oleh pemerintah dan DPR, tentu karena masing-masing memiliki argumentasi.

Salah satunya bila ada pengampunan pajak, malah justru membuat wajib pajak akan kembali melakukan kesalahan serupa di masa yang akan datang, dengan berharap akan ada lagi pengampunan pajak berikutnya. Itulah sebabnya, tim ekonomi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, Arif Budiman menyatakan pemberlakuan pengampunan pajak masih perlu pengkajian yang matang.

Apabila pengampunan pajak ini menjadi kewajiban yang harus diberlakukan, ada beberapa persyaratan harus dipenuhi sesuai Keputusan Presiden/26/1984. Pertama, wajib pajak yang belum memiliki NPWP mendaftarkan diri di kantor pajak terdekat.

Kedua, wajib pajak menyertakan pernyataan tertulis mengenai jenis pajak dan tahun pajak yang dimintakan pengampunan. Ketiga, menyampaikan daftar kekayaan yang benar. Keempat, menyampaikan neraca yang benar bagi wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dan bagi wajib pajak badan. Kelima, mengisi surat pemberitahuan pajak dengan benar, baik pajak penghasilan, pajak kekayaan, pemotongan pajak penghasilan dan pajak penjualan serta pajak penjualan atas barang mewah terutang. Keenam, mengisi dengan benar segala jenis pajak untuk periode tahun tertentu.

Persyaratan menjadi penting diperhatikan. Sungguhpun begitu, pengampunan pajak menjadi tidak ada gunanya apabila setelah pengampunan pajak itu masih saja wajib pajak yang tidak membayar pajak dibiarkan tanpa menerima sanksi hukum yang pasti dan tegas.(*)

KORAN MADURA

Opini

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 No. 0429 | TAHUN III

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

77

Kedaulatan Energi dalam Membangun Negeri

Di tengah hingar bingar kekayaan alam Indonesia, ternyata menyimpan beribu cerita yang pahit.

Sebab, Kekayaan alam yang melimpah ruah tersebut tidak serta merta menjadikan Indonesia sebagai negara kaya. Akan tetapi, negara ini tetap saja mengalami kemiskinan yang dapat dibilang cukup parah.

P

adahal, jika dipikir secara rasional, negara yang notabene memiliki kekayaan alam yang melimpah, seharusnya mampu memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya.

Namun, idealitas tidak sejalan dengan realitas. Dan itulah cerita pahit negara ini.

Setidaknya, ada banyak faktor yang melatar belakangi kepahitan cerita tersebut. Mengutip dari pendapat Mahatma Gandi yang menyatakan bahwa alam akan mampu memenuhi segala kebutuhan manusia. Sebaliknya, alam tidak akan mampu memenuhi keserakahan manusia.

Dan itulah realitas yang ada.

Berbagai rentetan kasus korupsi merupakan satu contoh dari beribu kasus keserakahan manusia. Bahkan ironisnya, ironi tersebut, kini justru telah mendarah daging dan menjerembab ke seluruh lini kehidupan. Implikasi yang di dapati pun jelas.

Kini, Indonesia disebut sebagai negara surga para koruptor.

Selain itu, penyebab utama dan bahkan paling utama yang menyebabkan Indonesia berada pada titik kemiskinan adalah kebijakan energi dari pemerintah.

Yang pada hakikatnya, kebijakan tersebut hanya menguntungkan sebelah pihak, yakni investor asing. Inilah yang menyebabkan Indonesia hanya mampu meneguk ludah terkait dengan

pengeksploitasian energi yang dimiliki. Padahal, menurut presiden SP prasada IV pertamina Jateng dan DIY Peri Ananda menyatakan, bahwa negara yang memiliki energi yang melimpah sudah barang tentu akan menguasai dunia. Dan pada hakikatnya, Indonesialah yang berpotensi besar untuk itu.

Akan tetapi, potensi besar tersebut, seolah-olah hilang tergerus kebijakan yang ada. Sejalan dengan realitas yang terjadi, kebijakan itu justru membuat Indonesia semakin degradasi.

Namun, adanya realitas tersebut, tidak serta merta kita harus menyalahkan pemerintah semata. Sebab, untuk memutuskan kebijakan itu, pada dasarnya menimbulkan kedilemaan besar bagi sebagian kalangan. Dan setidaknya, ada tiga teori yang mendorong kebijakan tersebut pro terhadap pihak asing.

Asumsi ini bukan serta merta hanya membenarkan pemerintah. Sebaliknya, pemerintah pun juga salah dalam mengambil kebijakan tersebut. Sebab, secara keseluruhan pemerintah memberikan keuntungan lebih pada pihak asing.

Tiga Teori Pendorong Tidak terlepas dari presiden SP Peri Ananda, beliau juga mengemukakan, bahwa ada tiga teori yang melatar belakangi terkait dengan cara untuk menguasai energi. Teori pertama adalah melakukan invasi energi terhadap negara lain. Teori ini pada hakikatnya juga pernah dilakukan oleh pihak asing kepada Indonesia. Dan setidaknya, penjajahan merupakan satu contoh dari berbagai peristiwa yang ada.

Berawal dari perjalanan bangsa portugis yang diprakarsai oleh Vasco De Gama pada tahun 1512.

Perlabuhan pertamanya di daerah Banten pada dasarnya memiliki misi untuk berdagang dan menyebarluaskan agama kristiani.

Akan tetapi, menilik sosio historis bangsa Indonesia yang berkompeten untuk dilakukan invasi. Maka, secara perlahan namun sistematis, bangsa Por-

tugis pun melakukan hal demikian. Alhasil, usaha tersebut pada akhirnya menggurita dan bahkan menjerembab ke seluruh sektor kehidupan. Lebih dari 350 tahun yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk mengembalikan kemerdekaan yang sesungguhnya.

Dan setidaknya, itu merupakan cerminan yang ideal untuk menggambarkan teori yang pertama.

Kedua, teori ini, pada hakikatnya merupakan lanjutan dari teori yang pertama.

Teori ini tak lain adalah membunuh pemimpinnya.

Sebab, John Gage Alle menyatakan, bahwa pemimpin adalah panutan, petunjuk, pemandu dan komandan. Oleh karena itu, ketika pemimpin tidak bisa dikuasai, maka sudah barang tentu langkah yang harus dilakukan adalah mematikan pemimpinnya. Ironi tersebut tak lain karena pemimpin merupakan alat vital yang mampu memberikan, memerintah, dan bahkan melarang adanya kebijakan yang ada.

Maka dari itu, teori ini merupakan manifestasi dari bentuk pengkudetaan oleh pihak tertentu. Bukti nyata yang dapat ditampilkan dari teori ini adalah kematian presiden Venezuela.

Teori yang ketiga, pada hakikatya juga lanjutan dari teori pertama dan kedua. Ketika kedua teori tersebut belum mampu menguasai energi. Maka, langkah yang ketiga adalah memiskinkan negara tersebut.

Dan pada dasarnya Indonesia pun pernah mendapatkan getah dari teori yang ketiga ini. Sebab, setelah Indonesia merasakan

pahit getirnya invasi yang telah terjadi. Maka, untuk merasakan kedua kali, serasa sulit untuk dilakukan. Sebab, pepatah arab mengatakan, bahwa hanya keledai yang jatuh pada lubang yang sama. Maka dari itu, langkah yang ketiga ini pun dilakukan guna menguasai energi potensial dalam negeri.

Untuk menunjukkan kebenaran teori ini, setidaknya krisis moneter pada tahun 1997 juga merupakan satu realitas dari berbagai realitas yang ada. Bermula dari perubahan ekonomi secara cepat, menyebabkan nilai tukar mata uang dan kebutuhan pokok melonjak. Bahkan, tidak hanya pada Indonesia, negara yang notabene tergolong maju pun menuai implikasi krisis tersebut. Dari ujung itulah, yang menyebabkan Indonesia melakukan peminjaman pada IMF sebesar 23 milyar dollar.

Yang pada dasarnya, dari hutang tersebut menyebabkan pembengkakan dan Indonesia menjadi negara pengekor.

Nah, menilik adanya realitas demikian, demi mewujudkan kedaulatan energi dan kesejahteraan bersama. Maka, Jokowi-JK harus berani mengambil kebijakan yang pro terhadap masyarakat. Dengan kata lain, Jokowi dan kepemerintahannya, harus berani melakukan renegosiasai terhadap pihak asing. Sebab, hanya dengan cara itulah, yang setidaknya mampu menjadikan Indonesia sebagi negara adidaya, yang berdiri sama tegak dan duduk sama rendah dengan negara lainnya.

Wallahu a’lam bi al-sowab.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 No. 0429 | TAHUN III

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

8

NARKOTIKA

Kurir Penjual Sabu-sabu Ditahan KEDIRI - Petugas Kepolisian Resor Kediri Kota, Jawa Timur, menahan seorang kurir yang berjualan sabu-sabu dan menyita barang bukti seberat hampir 10 gram senilai sekitar Rp 18 juta.

Kepala Satuan Reserse dan Narkoba Polres Kediri Kota AKP Ridwan Sahara mengatakan tersangka yang berhasil ditangkap petugas itu adalah CAN (27), warga Dusun Pilang Kenceng, Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.

"Pelaku ditangkap saat akan melakukan transaksi di tepi jalan raya, Kelurahan Dermo, Kota Kediri. Petugas sempat mengintai, dan langsung menahan saat akan transaksi," ungkapnya, Rabu (27/8).

Dari penangkapan pelaku, kata dia, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti, seperti sabu-sabu, timbangan elektrik, telepon seluler, serta uang tunai sebesar Rp 320 ribu.

Polisi juga melakukan pemeriksaan lebih mendalam pada yang bersangkutan. Dari pengakuannya, ia mengaku masih sekitar satu bulan mengedarkan narkotika berupa sabu-sabu tersebut. Dari hasil berjualan barang terlarang itu ia mendapatkan honor sekitar Rp 200 sampai Rp 300 ribu, yang dikirim sekitar tiga hari sekali melalui "transfer".

Selain itu, dari pengakuan tersangka, barang-barang terlarang itu didapat dari GUS, warga Desa Rudu, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Gus sendiri diketahui saat ini masih berada di dalam tahanan dalam kasus yang sama di Madiun.

"Barang itu diterima melalui travel. Sistem pembelian dengan konsumen itu adalah beli putus, dan yang bersangkutan tidak kenal dengan pembeli," jelasnya.

Polisi, lanjut dia, juga terus mengembangkan kasus ini. Yang bersangkutan terus diperiksa oleh penyidik untuk keperluan pengungkapan kasus tersebut, dan tersangka lain yang dimungkinkan terlibat bisa ditangkap. = ANT/DESTYAN HS/DIK

ant/ari bowo sucipto

DEGRADASI TANAH PERTANIAN. Arti menanam tomat di lahan padi miliknya untuk mengembalikan unsur hara di Desa Bokor, Malang, Jawa Timur, Rabu (27/8). Balai Penelitian Tanah (Balittanah) Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat hasil inventarisasi di 8 provinsi, yakni Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DI Yogyakarta, Sulsel, Sumsel, dan Sumbar sebanyak 4,1 juta hektare lahan pertanian mengalami degradasi atau penurunan kualitas akibat hilangnya unsur hara.

Lahan Pertanian di Magetan Rawan Kekeringan MAGETAN - Sebanyak 2.000 dari 25.563 hektare lahan pertanian di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, rawan kekeringan selama musim kemarau berlangsung akibat tidak cukup mendapat pengairan, secara alami maupun teknis.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Magetan, Eddy Suseno mengatakan ribuan lahan pertanian yang rawan kekeringan tersebut terdapat menyebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Magetan, kecuali yang terdapat di lereng Gunung Lawu.

"Wilayah yang kering tersebut memang tidak ada sumber air.

Biasanya terdapat di pegunungan padas seperti Kecamatan Parang," ujar Eddy kepada wartawan.

Lahan-lahan di daerah rawan kekeringan tersebut sengaja tidak ditanami padi oleh para petani.

Hal itu untuk menghindari puso

atau gagal panen karena minimnya pengairan.

Pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada petani untuk tidak memaksakan diri menanam padi saat kemarau. Tujuannya adalah untuk menghindari kerugian akibat gagal panen.

Hasilnya, sebagian besar petani padi memilih menanam tanaman palawija. Meski diakuinya masih ada petani yang nekat menanam padi dengan menggunakan sumur pompa untuk mengairi sawahnya.

Disinggung soal bantuan pembangunan sumur pompa

dalam, Eddy menyatakan tidak semua daerah rawan kering di Magetan layak diberikan bantuan tersebut.

"Tidak semua daerah di Magetan dapat dibangun sistem pengairan teknis ataupun sumur pompa dalam. Hal itu karena berkaitan dengan sumber air yang ada di wilayah setempat," kata dia.

Menurut dia, untuk memberikan bantuan sumur pompa dalam harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah analisis teknis yang berkaitan dengan sumber air dan tingkat kedalaman sumur.

"Kemudian, juga harus diperhatikan anggarannya dan potensi ekonomi hasil pertanian di wilayah setempat. Semua ada hitungannya," tutur dia.

Pihaknya mengakui banyak petani di wilayah rawan kering yang meminta bantuan pembangunan sumur pompa dalam ke Pemkab Magetan. Sayangnya hal itu belum dapat diwujudkan karena pertimbangan teknis tersebut.

Ia mengimbau kepada petani agar bercocok tanam sesuai musim. Hal itu bertujuan untuk menghindari kerugian gagal panen akibat puso, dan serangan hama.

Sementara, secara total luas lahan pertanian di Kabupaten Magetan mencapai 25.563 hektare. Dari luas lahan tersebut, saat ini yang ditanami berbagai tanaman komoditas, seperti padi, palawija, dan hortikultura mencapai 24.000 hektare lebih. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

9

Jalur Satu Arah Kebijakan Gegabah MALANG - Pakar transportasi dari Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Prof Dr Harnen Sulistyo menilai kebijakan jalur satu arah di Kota Malang merupakan kebijakan gegabah pemkot setempat, akibatnya tidak bisa berjalan dengan baik.

"Pemkot Malang tidak pernah melakukan kajian mendalam dan persiapan secara matang dalam menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tidak bisa berjalan dengan sempurna dan justru menimbulkan masalah baru karena banyak terjadi pelanggaran lalu lintas," katanya di Malang, Rabu (27/8).

Ia mencontohkan penerapan jalur satu arah di lingkar Universitas Brawijaya (UB) yang meliputi Jalan Mayjen Haryono, Jalan Gajayana dan Jalan Mayjen Panjaitan, banyak sekali pelanggaran

yang terjadi dan tidak ada tindakan apapun dari aparat, bahkan memindah kemacetan baru di beberapa titik.

Artinya, kata dosen teknik UB itu, penerapan jalur satu arah di lingkar UB itu sama saja dengan jalur sebelumnya, dua arah.

Sebab, selain angkutan umum tetap dua arah (bisa menentang arus), banyak kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat yang melanggar.

Sekarang, lanjut Harnen, Pemkot Malang ingin mengulangi kegagalan penerapan jalur satu

arah di lingkar UB dengan menerapkan jalur satu arah di Jalan Kawi dan Jalan Semeru. Seharusnya Pemkot Malang belajar dari pengalaman penerapan jalur satu arah di lingkar UB yang tidak berjalan semestinya (sempurna).

Seharusnya, kata Harnen, sebelum mengeluarkan kebijakan penerapan satu arah, Pemkot Malang membuat persiapan secara matang. Pemkot harus menyelesaikan permasalah teknis dan nonteknis dampak dari penerapan jalur satu arah hingga akar rumput, khususnya solusi bagi mikrolet yang terdampak langsung dengan adanya perubahan jalur.

Pemkot, tegasnya, harus mencari solusi untuk mikrolet yang trayeknya berubah agar tidak ada masalah. Ketika penerapan satu

arah di lingkar UB, permasalahannya juga di mikrolet, akhirnya pemkot memberi keistimewaan dengan memberi jalur khusus, namun dampaknya sekarang justru banyak pelanggaran, apalagi pemkot tidak tegas dalam menerapkan kebijakan tersebut.

Harnen menyatakan ketidaksetujuannya atas penerapan jalur satu arah tersebut, baik di lingkar UB maupun yang bakal diterapkan di Jalan Kawi dan Jalan Semeru karena belum waktunya.

Kepadatan kendaraan di kawasan itu hanya terjadi di beberapa titik saja dan itu pun hanya pada jamjam tertentu.

"Seharusnya Pemkot Malang hanya melakukan rekayasa di titik-titik tertentu dan menata parkir, sebab kemacetan di kawasan itu hanya berada di Sim-

NARKOBA

Barang Bukti Dibakar JEMBER - Kejaksaan Negeri Kabupaten Jember, Jawa Timur, memusnahkan barang bukti puluhan gram narkotika dan puluhan ribu obat-obatan terlarang dengan cara dibakar di halaman kantor Kejari setempat, Rabu (27/8).

Acara pemusnahan tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember Adi Hernomo Yulianto, Kepala Badan Narkotika Kabupaten Jember Kompol Teduh T.S.W., dan Kapolres Jember yang diwakili Kepala Bagian Operasional Polres Jember Kompol Imam Pauji.

Kepala Kejari Jember Hadi Mulyono mengatakan bahwa pihaknya melaksanakan perintah dari Pengadilan Negeri Jember karena barang bukti narkoba yang dimusnahkan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) sehingga tidak diperlukan lagi.

"Barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 84 gram narkotika dengan perincian jenis sabu-sabu sebanyak 75 gram dan ganja sebanyak 9 gram, serta 32.000 obatobatan yang disalahgunakan seperti pil dextromethorpan, Trihexyphenidril, dan obat tablet berlogo Y," tuturnya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ant/rudi mulya

ARMADA BUS KESULITAN SOLAR. Pekerja memeriksa kondisi armada bus di garasi P.O (Perusahaan Otobus) Kawan Kita di Pesantren, Kota Kediri Jawa Timur, Rabu (27/8). Sejumlah perusahaan angkutan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) terpaksa mengandangkan sebagian bus mereka karena kesulitan mendapatkan BBM jenis Solar.

PEMBATASAN BBM

Sejumlah Bus Tak Beroperasi KEDIRI - Sejumlah bus dari Perusahaan Otobus "Kawan Kita" di Kediri, Jawa Timur, terpaksa tidak beroperasi, akibat adanya pembatasan bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis solar bersubsidi.

Nanik, salah seorang karyawan otobus, mengatakan para sopir tidak bisa bekerja seperti biasanya. Kendaraan mereka

ditempatkan di garasi, sebab kesulitan mencari bahan bakar.

"Biasanya, mereka antre bahan bakar setelah pulang kerja, sehingga bisa jalan keesokan harinya. Namun, sejak kemarin (Selasa, 26/8), mulai kesulitan, sehingga memilih tidak jalan dulu," ungkapnya, ditemui di kantor, Kecamatan Pesantren, Kediri, Rabu (27/8).

Ia mengatakan, di PO Kawan Kita, Kediri ada 84 kendaraan dengan trayek pendek, yaitu Kediri - Nganjuk dan Kediri Blitar. Dari jumlah itu, awalnya hanya 40 bus yang masih beroperasi, tapi karena bahan bakar semakin sulit, akhirnya saat ini yang bisa operasi hanya 25 bus saja.

Pihaknya mengatakan,

pang Raja Bali sampai Bundaran Adipura dan di depan MOG saja, itu pun hanya pada jam-jam tertentu akibat kendaraan yang keluar masuk MOG," tandasnya.

Selain itu, tegas Harnen, pemkot juga harus menambah rambu lalu lintas di kawasan itu serta menyiagakan petugas di titik-titik yang rawan terjadi kemacetan.

"Selama ini, di kawasan itu minim rambu lalu lintas dan tidak pernah ada petugas yang berjaga di lokasi yang rawan macet, akibatnya banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang memicu kemacetan," katanya menegaskan.

Uji coba jalur satu arah di Jalan Kawi dan Semeru akhirnya dibatalkan karena diprotes ratusan sopir mikrolet dari delapan jalur yang terdampak kebijakan tersebut. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

dampak pembatasan bahan bakar itu sangat terasa, sebab seluruh armada bus menggunakan bahan bakar solar. Jika bahan bakar itu sendiri juga sulit didapat, dipastikan akan mengganggu yang lainnya, di antaranya pendapatan para sopir yang berkurang.

Menurut dia, pemerintah harus memberikan ketegasan terkait dengan bahan bakar. Pihaknya mengaku, sebenarnya tidak masalah jika pemerintah menaikkan harga bahan bakar bersubsidi, asalkan bahan bakar juga mudah didapat.

"Kami harapannya bahan bakar bisa normal seperti biasa. Sebenarnya, kenaikan harga tidak masalah, tapi tarif juga naik," ujarnya.

Sementara itu, di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), BBM bersubsidi baik solar ataupun premium masih kosong. Salah satunya di SPBU Jalan Joyoboyo, Kota Kediri. Di tempat ini, solar kosong sejak Selasa (26/8), dan belum diisi sampai sekarang.

Kelangkaan bukan hanya terjadi di Kediri, tapi merata di sejumlah daerah seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan keputusan pemerintah yang memang mengurangi kuota bahan bakar bersubsidi, yang awalnya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 48 juta kilo liter (KL) menjadi 46 juta KL dalam APBN-P 2014.

Pemerintah juga tidak akan berencana menambah kuota BBM bersubsidi, walaupun saat ini dilakukan pengendalian dan pembatasan konsumsi BBM subsidi. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

BBM LANGKA

33 SPBU Diawasi

ant/ari bowo sucipto

ANTISIPASI PENIMBUNAN BBM. Seorang personel polisi menjaga proses pembelian BBM jenis premium di SPBU Jalan Danau Toba, Malang, Jawa Timur, Rabu (27/8). Polda Jatim menginstruksikan jajarannya untuk mengamankan antrean BBM di 835 SPBU untuk mengantisipasi kemungkinan aksi penimbunan atau kelangkaan BBM bersubsidi.

Sejumlah SPBU di Malang Kehabisan BBM MALANG - Sejumlah SPBU di wilayah Malang Raya, Jawa Timur, sejak Selasa (26/8) kehabisan bahan bakar minyak bersubsidi, khususnya jenis premium dan solar, sedangkan pertamax masih cukup banyak.

Pantauan di SPBU di wilayah Malang Raya (Kota dan Kabupaten Malang serta Kota Batu), sejumlah SPBU di wilayah itu memasang tanda "Bensin dan Solar Habis" sejak pagi tadi, bahkan pengendara yang masuk SPBU langsung disapa oleh karyawan dengan sapaan "bensin habis".

"Sejak kemarin (Selasa, 26/8) sudah terjadi antrean panjang, baik kendaraan roda dua maupun empat, sehingga pagi tadi, sekitar pukul 05.00 WIB, bensin dan solar sudah habis," ungkap salah seorang karyawan SPBU di Jalan Lahor Kota Batu, Rabu (27/8).

Sementara Pengawas SPBU Lahor, Sutikno mengatakan hari

ini minta pertamina untuk mengirim premium sebanyak 24.000 liter dan 8.000 pertamax 8. Untuk solar tidak mengajukan pengiriman, meski sudah habis.

Akibat habisnya premium dan solar di SPBU Lahor tersebut, pengendara roda dua dan empat maupun truk yang menggunakan bahan bakar solar mengalihkan pengisian ke Jalan Songgoriti, sehingga terjadi antrean panjang di kawasan itu.

Salah seorang warga Sawojajar, Naina Herwati mengaku dirinya sudah berkeliling ke sejumlah SPBU untuk membeli premium dengan jerigen karena mobilnya kehabisan bensin, namun tidak mendapatkannya.

"Mau tidak mau akhirnya membeli pertamax, padahal harganya hampir dua kali lipat dibanding premium," ucapnya, mengeluh.

Naina berpendapat lebih baik harga premium maupun solar bersubsidi dinaikkan daripada kuotanya dibatasi yang justru meresahkan warga. "Percuma saja bisa membeli BBM, tapi barangnya tidak ada, kan mending harganya mahal, tapi barangnya mudah didapat," ujarnya.

Menanggapi terjadinya kelangkaan premium dan solar bersubsidi tersebut, Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Malang mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas agar kelangkaan BBM tersebut tidak berkepanjangan.

Ketua YLK Malang Raya Soemito, mengatakan BBM merupakan komoditas paling vital bagi masyarakat. Jika ada pem-

batasan BBM justru menyulitkan masyarakat, sehingga pemerintah harus segera mencari solusi yang tepat agar keberadaan BBM itu tidak sampai langka dan harganyapun bisa dijangkau.

Ia mengatakan jika pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi, YLK Malang meminta pemerintah segera menaikkan, sebab pembatasan kuota disertai isu kenaikan harga BBM membuat masyarakat mengalami kepanikan, dan akhirnya berduyunduyun membeli BBM dengan kuota tidak sewajarnya.

"Melihat kondisi seperti sekarang ini, pemerintajh terkesan diam saja. Bisa jadi ada pihak yang memanfaatkan situasi dengan meraih keuntungan yang besar saat harga BBM naik, akibatnya masyarakat yang dirugikan," tandasnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

JEMBER - Aparat Kepolisian Resor (Polres) Jember, Jawa Timur, menyiagakan sejumlah personel untuk melakukan penjagaan di 33 stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) yang tersebar di kabupaten setempat.

"Kami mengambil langkah inisiatif untuk mengamankan SPBU sebagai upaya mengantisipasi munculnya ganguan keamanan dan ketertiban yang diakibatkan banyaknya masyarakat yang antre di sejumlah SPBU," kata Kasubag Humas Polres Jember, AKP Edy Sudarto, Rabu (27/8).

Menurut dia, Polres Jember akan melakukan pengamanan di lokasi SPBU yang berada di kawasan kota, sedangkan pengamanan SPBU yang berada di pinggiran sepenuhnya diserahkan ke kepolisian sektor (Polsek) masing-masing wilayah.

"Kalau ada peningkatan kerawanan di salah satu SPBU yang berada di pinggiran, maka pihak polsek dapat meminta bantuan pengamanan kepada Polres Jember dan kami siap mengirimkan penambahan personel di SPBU setempat," tuturnya.

Ia menjelaskan antrean panjang di sejumlah SPBU di kawasan kota juga menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan, sehingga pihaknya berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) untuk mengatur lalu lintas di sekitar SPBU tersebut.

"Untuk jumlah personel kepolisian yang diterjunkan di tiap-tiap SPBU tidak sama karena tergantung kebutuhan dan tingkat kerawanan yang ada di sana, namun rata-rata personel Satlantas dan Sabhara yang diterjunkan sekitar 3-4 personel di setiap SPBU," paparnya.

Sementara Ketua Hiswana Migas Eks Karesidenan Besuki Benny Satria mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Polres Jember, agar sejumlah personel polisi disiagakan di sejumlah SPBU untuk menjaga keamanan dan kelancaran distribusi BBM bersubdisi di setiap SPBU. "Pengamanan di SPBU untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan karena antrean yang panjang terkadang membuat warga yang sedang antre emosi dan melakukan hal-hal di luar dugaan," katanya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

Biaya Produksi Hambat Pengusaha Hadapi MEA 2015 SURABAYA - Ketua III Forum Daerah Usaha Kecil Menengah (Forda UKM) Jawa Timur, Chilman Suaidi menyatakan meningkatnya biaya produksi menghambat pengusaha di Indonesia terutama UKM guna menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

"Dengan tingginya biaya produksi akibatnya saat ini harga produk UKM menjadi lebih mahal," katanya di Surabaya, Rabu (27/8).

Dampak lain, ungkap dia, selama ini daya saing yang dimiliki pengusaha dari kalangan UKM menjadi kurang kompetitif.

Bahkan, mereka sulit bersaing dengan harga jual produk UKM dari negara lain.

"Sementara, pemicu besarnya biaya produksi di antaranya tingginya suku bunga, bahan baku,

serta naiknya biaya hidup sehingga upah tenaga kerja ikut meningkat," ujarnya.

Saat ini, jelas dia, dari sisi suku bunga komersial yang masih berlaku yakni berada di kisaran 12 persen atau lebih. Padahal di negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand suku bunga komersialnyanya hanya di kisaran dua hingga tiga

persen.

"Akibat rendahnya suku bunga komersial di negara tetangga, harga produk impor bisa lebih murah 20-30 persen dibandingkan produksi lokal," katanya.

Meski begitu, imbau dia, sebagai persiapan menghadapi persaingan atau minimal dengan sesama negara ASEAN maka seharusnya pelaku UKM diberi kemudahan misalnya memberikan suku bunga rendah.

"Suku bunga ideal bagi UKM sekitar empat persen," katanya.

Kalau suku bunga turun, optimistis dia, biaya produksi

lebih rendah. Dengan cara itu maka UKM bisa meningkatkan produksi hingga 20 persen pada masa mendatang.

"Apalagi secara keterampilan, industri kreatif di Jatim tidak memiliki kendala. Bahkan, tentang kualitas dan desain, kami berani bersaing dengan pengusaha asing," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, Forda UKM siap membuat terobosan pemasaran guna memasuki pasar ASEAN. Misalnya setiap produk UKM dari masing-masing daerah di Jatim akan dibuatkan profil dengan konsep satu daerah satu produk. Lalu, hasil produksi mereka dipublikasikan hingga ke pasar asing. = ANT/DIK

PEMBENTUKAN FRAKSI

DPRD Surati 11 Parpol Peserta Pemilu TULUNGAGUNG - Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menyurati 11 partai politik peserta pemilu lalu yang wakilnya terpilih menjadi anggota dewan periode 2014-2019, agar mempersiapkan pembentukan fraksi-fraksi dan alat kelengkapan dewan lainnya.

"Kemarin (Selasa, 25/8) surat edaran itu kami sampaikan ke masing-masing DPC (partai)," kata Sekretaris DPRD Tulungagung, Budi Fatahillah, Rabu (27/8).

Dalam surat itu, jelasnya, pihak sekretariat dewan minta masingmasing parpol memutuskan susunan fraksi dan komisi di DPRD. Fraksi-fraksi yang telah terbentuk dan diterima oleh pihak setwan selanjutnya bertanggung jawab dalam penyusunan tata tertib DPRD serta alat kelengkapan dewan lainnya, seperti penentuan pimpinan, badan legislatif (banleg), badan musyawarah (banmus), serta badan kehormatan (BK).

"Kami minta susunan fraksi dan perwakilan komisi itu sudah diajukan parpol, maksimal 2 September mendatang supaya pembahasan susunan alat kelengkapan dewan, sebagaimana amanah UU nomor 24/2004 segera bisa dilaksanakan," ujarnya.

Mengacu pada komposisi

perolehan kursi legislatif, terang Budi, ada 11 partai politik peserta pemilu yang berhasil menempatkan wakilnya di DPRD Tulungagung, yakni PDIP, Gerindra, PKB, Hanura, Golkar, PAN, Demokrat, PKS, PPP, Nasdem, serta PBB. Dari 11 parpol itu, tujuh partai (PDIP, Gerindra, PKB, Hanura, Golkar, PAN dan Demokrat) dipastikan bisa membentuk fraksi sendiri karena telah memenuhi syarat pagu minimal kursi legislatif, yakni minimal empat orang anggota DPRD. "Empat partai sisanya, yaitu PKS, PBB, PPP dan Nasdem, masing-masing memperoleh dua (PKS) dan satu kursi (PBB, PPP, dan Nasdem) bisa membentuk fraksi gabungan, atau mereka melebur bersama fraksi lain dari parpol yang telah memenuhi syarat pagu minimal," terangnya.

Dengan asumsi tersebut, Budi Fatahillah memperkirakan DPRD Tulungagung bakal memiliki sedikitnya tujuh fraksi atau maksimal delapan fraksi.

"Satu fraksi gabungan bisa terbentuk apabila empat partai politik yang hanya memperoleh dua kursi (PKS) dan satu kursi (PPP, Nasdem, dan PBB) sepakat untuk membentuk kaukus sendiri, dan tidak bergabung dengan partai besar," tambah Budi. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

HARGA TEMBAKAU NAIK

ant/ari bowo sucipto

Dulkarim memanen tembakau yang akan dikirim ke pabrik rokok di Desa Tumpang, Malang, Jawa Timur, Rabu (27/8). Menurut Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), akibat gagal panen tembakau yang terjadi di sejumlah daerah yang disebabkan serangan hama dan peningkatan kelembaban udara membuat harga komoditas tersebut kini meningkat hingga Rp 100 ribu per kilogram atau meningkat 100 persen.

11

DAMPAK BBM

Daerah Harus Antisipasi Angkutan Mogok PACITAN - Dirjen Perhubungan Darat, Suroyo Alimoesa mengingatkan semua kepala daerah, tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar mengantisipasi mogok beroperasinya sejumlah armada angkutan umum dampak pembatasan suplai bahan bakar minyak (BBM).

"Pemerintah daerah harus bisa menyelesaikan masalah tersebut, jika aksi itu benarbenar dilakukan," kata dia usai meresmikan terminal Tipe A, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Rabu (27/8).

Ia menolak mengomentari penurunan aktivitas angkutan umum di sejumlah daerah akibat sulitnya memperoleh BBM bersubsidi jenis solar.

Menurutnya, risiko tersebut seharusnya menjadi beban yang harus dicarikan solusinya oleh masing-masing pemerintah daerah, agar layanan transportasi daerat tetap berjalan normal.

Selain mogok beroperasi, Suroyo mengakui pembatasan BBM bersubsidi telah memicu kenaikan sepihak tarif angkutan umum di beberapa daerah.

"Harus hati-hati membuat kebijakan, karena menyangkut masalah penyelenggaraan transportasi yang tiap hari dipakai masyarakat itu sendiri," ujarnya.

Suroyo menambahkan, dirinya pernah suatu kali mempertanyakan potensi kebocoran BBM bersubsidi ke beberapa pihak terkait, apakah terjadi di sektor angkutan umum atau lainnya.

Namun sampai saat ini, Suroyo mengaku belum mendapat jawaban yang memuaskan.

Menurutnya, perubahan harga pada jenis BBM bersubsidi secara psikologis akan berdampak langsung pada masyarakat.

Ia mencontohkan harga solar bersubsidi yang saat ini masih dipatok Rp5.500 per liter, di mana biaya belanja menjadi lebih murah ketimbang membeli nonsubsidi.

"Pasti akan ada dampak psikologis secara langsung pada masyarakat," kata Suroyo. = ANT/DESTYAN HS/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 No. 0429 | TAHUN III

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

MADURA

12

DIAMBIL SUMPAH. 77 Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemkot Probolinggo dilantik.

Mutasi Perdana

Gerbang Mutasi Mulai Bergerak PROBOLINGGO - Gerbong mutasi perdana mulai bergerak.

Untuk pertama kalinya pasangan Walikota dan Wakil Walikota, Hj.Rukmini –HM. Suhadak melantik sejumlah pejabat. Sebanyak 77 Pejabat Esselon III dan IV dilantik oleh Walikota Hj.Rukmini. Bertempat di Gedung Puri Manggala Bhakti, Kantor Walikota Probolinggo, Rabu (27/8).

Sejumlah pejabat yang mendapat promosi, diantaranya Nuril Anwar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kota Probolinggo dilantik menjadi Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip. Sementara pejabat yang lama Anwar Fanani menjadi Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Kota Probolinggo.

Selanjutnya, drg, Rubiyati yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan, dilantik menjadi Wakil Direk-

tur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Moh. Saleh. Dan pejabat lama dr. Siti Nurul Qomariyah, dilantik sebagai Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB menggantikan Suhari Wasis Ismoyo yang menjabat Sekretaris Diskoperindag.

Tak ketinggalan, tujuh pejabat Lurah baru ikut dilantik. Yakni Sueb yang sebelumnya menjabat sekretaris kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan, dilantik sebagai Lurah Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih, Siswanto yang

menjabat Kasi Penyiaran Bidang Informasi Diskominfo, dilantik menjadi Lurah Triwung Lor Kecamatan Kademangan, Wahyu Harijadi semula menjabat Lurah Kareng Lor Kecamatan Kedopok bergeser sebagai Lurah Mangunharjo Kecamatan Mayangan.

Sedangkan Ali Murtadlo sebagai sekretaris Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan, dilantik sebagai Lurah Kareng Lor Kecamatan Kedopok, Sutarji yang menjabat Lurah Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan digeser menjadi Lurah Jati Kecamatan Mayangan.

Kemudian Heri Koetjono, Kasi. Manajemen & Rekayasa LLAJ pada Bidang Lalu Lintas & Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan, dilantik sebagai Lurah Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan, dan Angga Budi Pramudya, menjabat Kasubbag.

Tata Usaha pada UPT Pasar Gotong Royong Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset, dilantik sebagai Lurah Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Terakhir Nurhadi, yang menjabat Kasubbid. Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Bidang Pelestarian, Pengendalian & Pengembangan Kapasitas Lingkungan BLH, dilantik sebagai Lurah Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

Walikota Hj.Rukmini dalam sambutannya mengatakan mutasi bukan sekadar penempatan figur pejabat pada jenjang jabatan atau kepentingan tertentu. Pengembangan karier pegawai tidak dilakukan semata mata untuk pegawai yang bersangkutan melainkan lebih diutamakan dalm rangka pembenahan dan pemantapan

organisasi guna meningkatkan kinerja aparatur dalam mengemban fungsi pelayanan.

“Saya tekankan kembali posisi sebagai PNS tentu terikat oleh berbagai aturan kepegawaian Salahsatunya tentang disiplin PNS yang diatur dalam PP Nomo 53 2010 tentang disiplin PNS Karena itu saya perintahkan kepada seluruh PNS,”tandasnya.

Pihaknya akan mengambil tindakan tegas dan sanksi berat kepada PNS yang melanggar sesuai dengan ketentuan dalam PP itu.

“Saya berharap kepada pejabat yang baru dilantik agar bekerja lebih keras lagi guna mendukung seluruh program pembangunan yang jadi visi dan misi pemerintah daerah. Kalau pegawai sering dimutasi, itu petanda bermasalah,”ucap Walikota Hj.Rukmini. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

13

ANGKUTAN KOTA

Sub Terminal Angkot Tak Berfungsi PROBOLINGGO – Sub terminal angkutan kota (angkot) Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo dinilai tak berfungsi.

Meski sudah dibangun sub terminal, namun masih banyak angkot yang enggan masuk dan mencari penumpang di luar.

Akibatnya, kondisi sub terminal tersebut terlihat sepi.

Bahkan, seperti tanah lapang yang tak berpenghuni. “Banyak angkot yang tidak masuk ke sub terminal,” ujar seorang warga setempat, Misnali kepada wartawan, Rabu (27/8).

Menurut dia, meskipun sudah ada sub terminal, namun para sopir angkot seolah enggan untuk masuk dan bayar retribusi. Mereka langsung balik kanan di tengah jalan untuk mencari penumpang. “Mereka lebih memilih cari penumpang di luar karena di dalam sub terminal memang sepi,” terang dia.

Salah seorang sopir angkot yang wanti-wanti namanya agar tidak dikorankan mengatakan, selama ini kebanyakan angkot memang sering tolak. Mereka

tak mau singgah di sub terminal karena memang kondisi penumpang sepi. “Penumpang di dalam sub terminal itu sepi. Jadi memang banyak yang langsung ngacir,” katanya.

Selain mereka kebanyakan langsung tolak dan tidak masuk sub terminal karena kondisi sepi, mereka juga dikejar target setoran. Akibatnya, mereka enggan untuk masuk sub terminal.

Sementara itu, pantauan di lapangan, di dalam sub terminal memang terlihat sepi. Bahkan, beberapa warung terlihat tutup.

Sebuah pos retribusi Dishub di sebelah selatan juga terlihat tutup. Tak satupun petugas yang jaga pos itu.

Secara terpisah, Kepala Dishub Kota Probolinggo, Sudiyanto saat dikonfirmasi sedang tidak ada di kantor. Saat dikonfirmasi melalui ponselnya, dia mengaku sedang ada rapat dengan Walikota Probolinggo, Hj. Rukmini. “Maaf ya, saya sedang ada rapat dengan Walikota sekarang,” kilahnya singkat. =Muhammad Sugianto

Mangrove For The Future

MFF Monitoring Pembibitan Mangrove PROBOLINGGO – Tim Mangrove For The Future (MFF) berkunjung ke Kota Probolinggo. Kunjungan mereka itu untuk melakukan diskusi dengan para petani wanita di kawasan pesisir Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.

Salah seorang koordinator tim MFF, Vini menjelaskan kunjungan MFF di Kota Probolinggo untuk mengetahui kegiatan para petani. Terutama soal pembibitan mangrove yang dilakukan oleh para kelompok tani yang ada.

“Kita memang sengaja keliling untuk mengetahui cara pembibitan yang dilakukan oleh para petani disini,” tandasnya kepada wartawan, kemarin.

Dia menjelaskan, MFF tak hanya melakukan keliling biasa,

tetapi poin paling utama adalah melakukan diskusi dan melakukan monitoring dengan para petani wanita. Seperti dengan kelompok tani Sinar Pagi.

“Ini baru pertama kali melakukan monitoring sejak penandatangan kerjasama penerima bantuan sebesar Rp.157, 350 juta,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid P3KLH Kota Probolinggo, Dwi Agustin kepada wartawan mengatakan, diskusi MFF itu memang dilakukan dengan para kelompok tani wanita. “Mereka melakukan diskusi seputar soal pembibitan dan penanaman mangrove,” katanya.

Diskusi itu, imbuh dia, tak hanya soal seputar pembibitan dan penanaman saja, tetapi hingga pengembangan dan pemberdayaan tanaman.

Dalam diskusi tersebut, Dwi mengaku jika pihaknya mewakili pemkot untuk melakukan pendampingan. =Muhammad Sugianto

KESULITAN. Para pengecer di wilayah Kabupaten Probolinggo tak mendapatan jatah pembelian BBM di SPBU.

Tak Ada Jatah BBM untuk Pengecer Imbas Pembatasan Pasokan dari Pertamina PROBOLINGGO - Adanya pembatasan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pertamina di seluruh tanah air beberapa hari, nampaknya masyarakat kesulitan untuk mendapatkannya. Bahkan imbas dari adanya persoalan tersebut, para pengecer di wilayah Kabupaten Probolinggo tak mendapatan jatah pembelian BBM di SPBU. Salah satu pengecer bensin, Robi (29) mengatakan dirinya sudah kesulitan mendapatkan pembelian BBM sejak kemarin.

Lantaran hendak melakukan pembelian SPBU. Namun ternyata terjadi antrean panjang kendaraan di SPBU Kecamatan Leces.Situasi itu juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian.

Menurut keterangan salah satu polisi, Robi, untuk kalangan pengecer SPBU saat ini belum bisa melayani karena keterbatasan BBM.“Saya tidak jadi membeli dan membawa pulang jerigen tempat bensin yang saya bawa,”

katanya, Rabu (27/8).

Dirinya mengaku kaget kalau bensin sekarang kesulitan untuk membelinya. Hari Senin (25/8) kemarin, SPBU masih melayani pembelian BBM.“Nggak tahunya sekarang pengecer sudah tidak boleh membelinya lagi,” jelas Robi.

Robi menambahkan stok bensin yang sudah tekemas dalam botol eceran saat ini memang sudah mulai menipis. Kemungkinan besar dalam hari ini ketersedian bensin di kios sudah habis dibeli masyarakat.“Mau gimana lagi mas, kalau pasokan BBM dibe-

berapa SPBU sudah menipis sedangkan pertamina belum juga melakukan pengiriman,” tegasnya.

Senada disampaikan ,Wage (35) salah satu pengecer kios bensin mengatakan, saat ini pembelian bensin menggunakan jerigen tidak diperbolehkan. Sehingga dirinya melakukan cara agar mendapatkan BBM dari SPBU.“Ya kalau menggunakan jerigen jelas ditolak, tetapi kelau menggunakan motor atau mobil bisa dilayani,” ucapnya.

Selepas dirumah, Wage menyedot menggunakan selang untuk di ecer. Namun, dia tak melakukan penjualan bensin dengan harga yang mahal. Harga jual bensin tetap dijual dengan harga Rp 7000 ribu perbotolnya.“Ini saya lakukan untuk menyediakan kebutuhan warga yang sudah terbiasa membeli bensin eceran,” pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

Mulai Unjuk Gigi

Dewan Pertanyakan Proyek Pelebaran Akses Jalan

PURNA TUGAS. Anggota dewan lama yang akan digantikan oleh wajah baru.

Dewan Terpilih Dituntut Tepati Janji Rakyat Jangan Dijadikan Kepentingan Sesaat PROBOLINGGO - Sebanyak 45 anggota dewan terpilih Kabupaten Probolinggo dalam pemilu 9 April kemarin, beberapa hari lagi akan diambil sumpahnya. Masyarakat meminta agar para wakil rakyat tersebut bisa menepati janjinya saat kampanye.

Bahkan mereka juga berharap agar rakyat tidak dijadikan kepentingan sesaat dalam momentum pemilu legislatif. ”Anggota dewan itu terpilih berdasarkan visi dan misi yang di janjikan saat mencalonkan diri,” ujar Edy Haliyanto, Ketua Pimpinan Anak Cabang GP ANSOR Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, Rabu (27/8).

Menurutnya, janji para caleg yang terpilih bagi pemilih tetap akan dipegang teguh. Karena banyak janji yang telah diucapkan ketika mencalonkan diri. Kalau caleg yang terpilih tersebut menjadi harapan para pemilih untuk mewakilinya di lembaga legislatif.

“Jangan sampai kepercayaan rakyat di khianati oleh dewan terpilih. Janji tersebut bukan hanya kepada rakyat, namun kepada sang pencipta,” jelas Edy Haliyanto.

Kalau rakyat telah dihiyanati oleh caleg yang diyakini, lanjut Edy Haliyanto, secara otomatis kepercayaan akan membudar.

Dipastikan caleg itu diyakini tidak akan terpilih kembali jika mencalonkan.”Saat ini rakyati sudah cerdas, jangan mudah untuk mengkhianati,”ucapnya.

Sementara itu, Sukin (40) salah satu warga desa Balado Kulon Kecamatan Tegalsiwalan, meminta agar dewan yang terpilih bisa menjalankan amanah rakyat. Karena dewan bukan hanya untuk mencari pekerjaan semata.“Lembaga dewan merupakan tempat untuk menentukan nasif rakyat selama lima tahun mendatang,’ jelasnya.

Ia menegaskan dewan yang akan menjalankan pemerintahan di lembaga pembuat aturan daerah dan penentu anggaran, setidaknya men-

jadi penyambung lidah kepentingan raktyat. Bukan hanya mementingkan kepentingan golongan atau kepentingan pribadinya.

“Tugas dan fungsi dewan itu harus mampu memberikan perubahan atas kepentingan semuanya.

Sehingga tugasnya benar-benar bisa dijalankan dan amanah,” tegasnya.

Secara terpisah, Dosen Politik Universitas Panca Marga (UPM) Probolinggo, Imam Sucahyo, mengatakan selain eksekutif dan yudikatif, dewan merupakan bagian dari Trias Political dalam berdemokrasi yang berada dalam bingkai legislatif.

“Mereka akan membuat sebuah aturan dan penentu anggaran. Bahkan dewan merupakan bagian terpenting dalam pemerintahan,”tandasnya.

Dikatakan, dewan yang terpilih harus mampu mengawal aspirasi rakyat di legislatif. Secara umum bisa memberikan kemajuan terhadap daerahnya.”Terkadang dewan yang terpilih tidak bagitu getol dan semangat, jika dibandingkan saat mencalonkan diri,”pungkas Imam Sucahyo. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO – Belum sepekan dilantik, anggota DPRD Kota Probolinggo mulai unjuk gigi. Sebuah proyek pelebaran akses jalan di Kelurahan Jrebeng Kidul, Kecamatan Wonoasih dipertanyakan. Pasalnya, proyek pelebaran jalan aspal menuju pasar hewan tersebut tanah pekuburan yang diwakafkan.

“Itu tanah warga setempat yang diwaqofkan untuk pekuburan umum,” tandas salah seorang anggota DPRD setempat, Abd. Aziz kepada wartawan, Rabu (27/8).

Menurut dia, tanah tersebut atas nama Sutar Wasir, Muhammad jakfar dan Arto Hajar yang sudah disertifikat yang terbit pada tahun 1994 silam. Sedangkan luas keseluruhan tanah tersebut 2.900 m2. Tanah itu kemudian diwaqofkan untuk dijadikan pekuburan Islam.“Kok tiba-tiba kemudian tanah itu dibangun jalan aspal,” terang dia.

Melihat fakta itu, Aziz meminta agar Pemkot tidak sewenang-wenang melakukan penyerobotan. “Itu hak publik, Pemkot seharusnya tidak melakukan itu,” tukasnya.

Ia menilai pihak Pemkot melakukan tindakan sewenangwenang dengan membangun pelebaran akses jalan tersebut, karena kondisi status tanah itu merupakan tanah waqof yang peruntukannya untuk kepentingan orang banyak.

“Tanah pekuburan itu bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi kepentingan orang banyak,” imbuh politisi PKB itu.

Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kota Probolinggo, Yudha Sunantya saat dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan, jika upaya pelebaran akses jalan menuju pasar hewan itu tidak ada masalah.

Bahkan, sebelum pelebaran jalan aspal itu dilakukan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemilik tanah yang mewaqofkan.“Kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak pemilik. Jadi tidak ada persoalan,” kilahnya saat dikonfirmasi wartawan.

Dia menjelaskan, pelebaran akses jalan menuju pasar hewan yang hanya berjarak beberapa ratus meter tersebut, tujuannya agar jalan itu mudah dilalui.

Karena akses jalan sebelumnya terlihat sempit sehingga membutuhkan pelebaran. “Pelebaran itu hanya 2 meter sepanjang 50 meter. Jadi tidak ada persoalan dengan status tanah itu,” terang dia.

Camat Sempat Undang RT Sebelum jalan aspal menuju pasar hewan itu dilakukan pelebaran, pihak RT, RW dan pemilik tanah itu sempat diundang.

Mereka diundang untuk membicarakan rencana pemkot yang hendak melakukan pelebaran jalan aspal menuju pasar hewan tersebut.

Hal ini disampaikan Camat Wonoasih, Maskur saat dimintai komentarnya terkait persoalan tersebut. “Jadi tidak serta merta kemudian jalan aspal itu dilakukan pelebaran,” katanya. =Muhammad Sugianto

UNJUK GIGI. Proyek pelebaran akses jalan di Kelurahan Jrebeng Kidul, Kecamatan Wonoasih yang dipertanyakan dewan.

KORAN MADURA CELTIC-Pelatih Celtic Ronny Deila mau tidak mau harus menerima kegagalan timnya tembus ke fase grup Liga Champions setelah disingkirkan oleh Maribor karena kalah agregat 1-2 menyusul kekalahan 0-1 dari Maribor pada leg kedua di Parkhead, kandang Celtic, Rabu (27/8) dini hari WIB. Kegagalan di Liga Champions memaksa Celtic bermain di Liga Europa, kompetisi kelas dua di Eropa.

Kini, Deila memiliki kesempatan untuk mengulangi kesuksesan para pendahulunya, Neil Lennon, Gordon Strachan, dan Martin O’Neill yang mengibarkan bendera Celtic di Eropa.

Pada laga dini hari kemarin tersebut, Celtic sebenarnya memiliki beberapa peluang mencetak gol, termasuk tendangan Callum McGregor yang masih membentur mistar gawang, sundulan keras Efe Ambrose yang masih melebar dan dua kali upaya Virgin van Dijk dari sudut sempit gagal menghasilkan gol.

Gol tunggal Maribor dilesakkan Marcos Tavares. Tendangan lobnya menaklukkan Craig Gordon di bawah mistar gawang Celtic sekaligus mengantar klub asal Slovenia itu melaju ke fase grup karena lolos agregat 2-1.

“Babak pertama berjalan buruk. Kami lebih agresif di babak kedua dan itu baru namanya pertandingan. Mereka hanya memiliki dua peluang sebelum berhasil mencetak gol dan mereka memang lebih efektif. Pada akhirnya hanya ada satu hal yang bisa dikatakan yaitu bahwa kami tidak cukup bagus dan kami belum layak melaju ke Liga Champions,” kata pelatih Celtic Deila.

Dia melanjutkan, “Tidak ada alasan pemaaf. Sekarang kami bermain di Liga Europa dan kami akan melakukan segala sesuatu

lahraga

KORAN MADURA

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 No. 0429 |2014 TAHUN III KAMIS 28|AGUSTUS

No. 0429 | TAHUN III

Celtic Tersingkir, Porto dan Zenit Lolos ke Fase Grup

Penyerang Lille Nolan Roux (kiri) menyundul bola melewati bek Porto Bruno Martins Indi (tengah) pada laga play-off Liga Champions leg kedua antara Porto kontra Lille di Stadion Dragao, Porto, (26/8). yang kami bisa dalam kompetisi tersebut. Itulah level kami sekarang dan mulai sekarang kami berkaja untuk kompetisi ini. Kami tidak kalah karena bertahan. Kami kalah karena kami tidak menciptakan peluang. Seharusnya kami menaikkan tempo permainan dan lebih banyak bergerak. Inilah yang akan kami genjot ke depan.”

Sementara itu, klub elite Portugal FC Porto dan tim Rusia Zenit St Petersburg melaju ke fase grup Liga Champions setelah mengalahkan lawan-lawan mereka pada leg kedua babak play off yang berlangsung secara terpisah.

FC Porto lolos ke fase grup setelah memetik kemenangan dua gol tanpa balas atas tamunya dari

Prancis Lille pada laga di Estadio do Dragao. Mereka unggul agregat 3-0 setelah pada leg pertama pekan lalu di Prancis juga menang tipis 1-0.

Pada laga leg kedua tersebut, kedua tim bermain tanpa gol selama 45 menit pertama. Tuan rumah baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-49 melalui pemain

TRASNFER PEMAIN

Mehdi Benatia Gabung Bayern Muenchen MUNICH- Bayern Muenchen mengumumkan bahwa mereka sudah mencapai kata sepakat dengan klub Liga Serie A Italia AS Roma untuk mendatangkan bek tengah Medhi Benatia ke Allianz Arena. Muenchen akan mengontrak pemain ini selama lima musim ke depan.

Benatia sendiri belum melakukan tes medis bersama juara Bundesliga tersebut. Hanya saja, pemain 27 tahun ini diperkirakan akan datang ke Allianz Arena dalam beberapa hari mendatang untuk menjalai tes medis. Menghadirkan Benatia semakin mendesak untuk

klub berjulukkan “The Hollywood” ini karena mereka mengalami krisis pemain bertahan setelah Javi Martinez mengalami cedera serius dan harus absen selama enam bulan saat kalah dari Borussia Dortmund pada perebutan Piala Super Jerman.

Untuk menggantikan posisi Benatia di Olimpico, tim berjulukan Srigala Hitam itu sudah mendatangkan pemain Olympiakos Kostas Manolas dan pemain sudah lolos tes medis. Itu sebabnya mereka akhirnya menerima pinangan Muenchen.

Menanggapi langkah klubnya ini, bek tengah Muenchen Jerome

Boateng mengaku sangat senang.

“Ini luar biasa. Sangat bagus bagi Muenchen karena mendatangkan pemain top ke sini. Saya belum mengenalnya dengan baik tetapi saya berharap dia bisa memperkuat kami dan menambah kualitas untuk tim ini,” ucap satu-satunya bek Muenchen yang masih fit.

Perwakilan Muenchen dan AS Roma dilaporkan sudah mencapai kesepakatan pada Senin (25/8) malam waktu setempat. AS Roma sebenarnya melepas Benatia dengan harga 30 juta euro, tetapi Muenchen menawar lebih rendah dan kedua belah pihak sepakat

pada harga 24 juta euro untuk mendatangkan pemain internasional Maroko tersebut.

Benatia menjadi bek terbaik di Liga Serie A Italia musim lalu. Dia baru bermain satu musim untuk AS Roma setelah didatangkan dari Udinese pada musim sebelumnya.

Dia membantu membawa Roma bertengger di posisi kedua Liga Serie A di bawah Juventus sekaligus membawa tim Ibukota Italia itu bermain di Liga Champions musim ini. =SKY SPORTS/CAROL AJI

15 15

yang baru dibeli pada musim panas ini yaitu Yacine Brahmini. Pemain asal Kolombia Jackson Martinez memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-75 dan memastikan langkah juara Liga Champions 2004 itu melanju ke fase grup.

Sedangkan pada laga terpisah di Petrovski Stadium, Rusia, tuan rumah Zenit St Petersburg melumat klub Belgia Standard Liege dengan tiga gol tanpa balas.

Dua dari tiga gol Zenit dilesakkan pemain internasional Brasil Hulk. Sedangkan satu gol lainnya dibuat Jose Rondon.

Rondon membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-30 melalui sundulannya. Keunggulan 1-0 ini bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, ketika pertandingan baru berjalan 10 menit, tuan rumah mendapat hadiah tendangan penalti dari wasit Gianluca Rocchi setelah Igor Smolnikov dijatuhkan Jelle Van Damme di kotak penalti. Hulk yang ditugasi sebagai algojo tidak kesulitan menjalankan tugas tersebut. Empat menit berselang, Hulk lagi-lagi menaklukkan kiper tim tamu Eiji Kawashima setelah melewati beberapa bek lawan.

Kemenangan ini terasa cukup spesial karena sejak menit ke-44, tuan rumah bermain dengan 10 orang setelah Viktor Faitzulin diusir keluar lapangan setelah mendapat dua kali kartu kuning.

Sayang, tim tamu tidak bisa memanfaatkan kelebihan pemain sepanjang 45 menit babak kedua.

Justru Standard Liege kehilangan satu pemain mereka, Ricardo Faty, setelah diganjar kartu merah oleh wasit pada menit ke-89.

Zenit lolos ke fase grup dengan agregat 4-0 setelah pada leg pertama menang tipis 1-0 di kandang Standard Liege pekan lalu. =SKY SPORTS/CAROL AJI

16

KORAN MADURA BACA JUGA

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

Benatia Gabung Bayern Olahraga | 15

lahraga KORAN MADURA

16

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 No. 0429 | TAHUN III

PECAHKAN REKOR TRANSFER DI INGGRIS

Di Maria Senang Bergabung MU MANCHESTER - Usai sudah saga transfer Angel Di Maria pada bursa musim panas ini.

Winger internasional Argentina itu resmi menjadi pemain Manchester United (MU) dengan memecahkan rekor sebagai pemain termahal di Inggris. Di Maria diboyong dari Real Madrid dengan mahar 59.7 juta poundsterling.

P

emain baru Manchester United (MU) Angel Di Maria mengaku senang bisa bergabung dengan klub itu setelah dilepas Real Madrid.

Menurutnya, MU adalah pilihan pertamanya, meski banyak klub lain yang meminati bekas pemain klub Portugal, Benfica itu. Selasa (26/8) lalu, Di Maria menandatangani kontrak berdurasi lima tahun, setelah dinyatakan lolos tes medis di pusat latihan MU di Carrington.

“Saya sangat senang bisa bergabung dengan Manchester United. Saya sudah melewati waktu-waktu indah di Spanyol dan banyak klub meminati saya, tetapi saya hanya ingin bergabung dengan MU setelah meninggalkan Madrid.”

Ujar pemain yang akrab disapa “Fideo” itu.

“Louis van Gaal adalah seorang pelatih yang fantastik dengan sederetan catatan sukses.

Saya pun tertarik dengan visi dan determinasi dari setiap orang yang ada di sini supaya klub ini kembali ke posisi seharusnya dia berada,” imbuh pemain internasional Argentina itu di situs resmi manutd.com.

Van Gaal sendiri mengaku bahagia dengan kehadiran Di Maria. “Angel adalah gelandang kelas dunia dan yang terpenting dia adalah seorang pemain tim. Tidak diragukan lagi bakat alamnya. Dia sangat cepat dengan kaki kiri yang sangat kuat.

Kemampun membawa bola dan kemampuan melumpuhkan lawan juga sangat enak dilihat. Dia menjadi tambahan yang luar biasa untuk tim ini,” kata Van Gaal.

Seperti Robben

Meski tak menampik kualitas Angel Di Maria, namun banyak pihak yang mempertanyakan keputusan Van Gaal mendatangkannya ke Old Trafford. Menurut mereka, MU lebih membutuhkan gelandang jangkar dan pemain belakang daripada pemain bertipe menyerang. Selain itu, mereka juga mempertanyakan posisi yang akan diberikan kepada Di Maria dalam skema permainan MU. Namun, pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa Di Maria adalah pemain yang dibutuhkannya. Bahkan tanpa keraguan, mantan pelatih tim nasional Belanda ini menyebut Di Maria mirip dengan Robben di timnas Belanda.

“Saya mendatangkan Di Maria karena dia bisa bermain di dalam dan melebar,” ujar Louis Van Gaal.

“Jadi mungkin anda ingat ketika saya masih melatih Bayern Munich dan mendatangkan Robben, juga pada akhir Agustus. Dia juga bisa bermain di sayap dan di dalam, jadi saya selalu punya kesempatan untuk mengubah taktik. Tapi itu adalah proses,” imbuhnya.

Di Maria merupakan pemain keempat The Red Devils yang didatangkan di era Louis Van Gaal, setelah Ander Herrera, Luke Shaw dan Marcos Rojo yang juga berasa dari Argentina. =SKY SPORTS/CAROL AJI/DAR

EMPAT FAKTA MENARIK ANGEL DI MARIA Angel Fabian di Maria Hernandez merupakan anak dari Miguel dan Diana yang lahir pada hari Valentine di tahun 1988.

Pengalaman sepakbola profesional pertamanya ia dapat di usia 7 tahun, kala bergabung dengan tim lokal Rosario Central.

Di Maria mendapat nama julukan ‘Fideo’, yang kurang lebih memiliki arti ‘Mie’, lantaran ia memiliki postur yang terbilang kurus.

Kepindahannya ke Benfica di tahun 2007, yang juga sekaligus perjalanan pertamanya ke Eropa sebagai pemain, bisa saja tak terjadi sama sekali. Di sana ia memenangkan satu gelar liga dan dua gelar piala domestik.

TROFI LIGA SAGRES

1

2009-2010 TACA DA LIGA

Di Maria dikenal sebagai pemain dengan tato khas di lengan kirinya.

Sebelum meninggalkan Argentina untuk menuju Benfica, ia dan enam teman masa kecilnya memutuskan untuk membuat tato dengan kalimat yang sama di lengan sebelah kiri: “Lahir di El Pedriel merupakan sesuatu yang akan selalu menjadi hal terbaik yang pernah terjadi di dalam hidup saya.”

2

2008-2009 2009-2010 LA LIGA BBVA

1

2011-2012 COPA DEL REY

2

2010-2011 2013-2014 SUPERCOPA DE ESPANA

1

2012

UEFA SUPERCUP

1

2014

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

1

2013-2014

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 No. 0429 | TAHUN III

KESELAMATAN LALU LINTAS DIUSULKAN MASUK KURIKULUM

pns bisa juga selingkuh PAMEKASAN | I

SAMPANG

J

KORAN RATNA NINGSI PUTRIMADURA M. KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

tak selamanya kaya itu membahagiakan

A

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Koruptor Hanya Diganjar 4 Tahun PAMEKASAN - Dua terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, divonis hanya 4 tahun penjara.

Moh. Riyadi, salah satu terpidana saat dilakukan penahanan di Lapas Narkotika Kelas II-A, beberapa waktu lalu

Kedua terpidana itu Sarwo Edi, salah seorang PNS di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pamekasan, dan Moh Riyadi, warga Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean Pamekasan yang berstatus sebagai makelar tanah.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pamekasan, Samiaji Zakaria mengatakan dalam sidang dengan agenda putusan, kedua terdakwa divonis bersalah dengan hukuman 4 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya.

“Kami dari kemarin (Selasa) siang sudah ada disana (PN tipikor), namun karena semua sidang kasus tipikor di Jawa Timur dilaksanakan secara bersamaan disana, dari Pamekasan baru dapat giliran sekitar pukul 23.30 malam,” katanya.

Menurut Samiaji, terdakwa Sarwo Edy

divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Sedangkan terdakwa Moh Riyadi divonis 4 tahun penjara, wajib membayar uang pengganti Rp 436 juta subsider 3 bulan dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Setelah divonis, kedua terdakwa langsung dibawa kembali ke Pamekasan dan tiba pukul 03.00 WIB. Keduanya langsung dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Pamekasan untuk menjalani masa hukuman.

“Kasus ini belum tuntas, karena masih ada R dan A yang juga telah kami tetapkan sebagai tersangka. Kami tengah mempersiapkan berkas perkaranya agar juga dapat segera disidang. Namun, dari fakta persidangan sebelumnya, R dan A jelas terlibat,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jatim, dalam kasus korupsi pengadaan lahan TPA pada tahun 2011 lalu, negara telah dirugikan sebesar Rp 437 juta.

Dana pembelian lahan sebesar Rp 3 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Pamekasan, diduga digelembungkan atau mark up baik luas lahan beserta harganya. Sampai saat ini, pembangunan TPA yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep wilayah utara ini mangkrak karena tidak difungsikan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KASUS KORUPSI PENGADAAN LAHAN TPA DI DESA BINDANG 1

Kasus korupsi dilaporkan ke Kejari tahun 2009

2

Dana pembelian lahan sebesar Rp 3 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Pamekasan.

3

Berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jatim kerugian negara sebesar Rp 437 juta.

Tersangka Sarwo Edi ditahan Kamis (27/3) Moh Riyadi ditahan Selasa (1/4)

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 No. 0429 | TAHUN III

Kelangkaan BBM Meluas Nelayan di Lobuk dan Masalembu Sudah Sepekan Tak Melaut

PREMIUM KOSONG. Pengendara roda dua mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU yang terletak Keluarahan Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep, Rabu (27/8). Di SPBU tersebut BBM jenis premium kosong.

SUMENEP – Bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Kelurahan Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep, Rabu (27/8) kosong. Sementara untuk solar masih lancar, sekalipun di Kepulauan Masalembu warga mengeluhkan kelangkaan solar.

Pantauan Koran Madura, kemarin, di SPBU di Kelurahan Pamolokan tetap ramai dipadati pengisi solar dan pertamax. Sejumlah mobil pikap yang memuat puluhan drum masuk-keluar mengisi solar. Namun, tidak ada satu pun aparat kepolisian yang melakukan pengamanan untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan BBM. Akibat kosongnya premium, pengguna kendaraan yang menggunakan BBM jenis premium terpaksa harus beli premium eceran.

Harga premium ditingkat pengecer seharga Rp 7500 per botol. Sementara di SPBU Rp 6500 per liter.

“Kami terpaksi beli eceran karena SPBU kosong, namun harga tidak seperti biasanya. Naik menjadi Rp 7500,” ucap Sutrisno, salah satu pengendara disela-sela membeli premium eceran di sekitar SPBU. Sementara nelayan di Desa Lobuk Kecamatan Bluto dan Kecamatan/Kepulauan Masalembu sudah sejak sekitar sepekan terakhir tidak melaut akibat kesulitan mendapatkan bahan bakar perahu. Nelayan di Desa Lobuk mengganti aktivitas melaut dengan memperbaiki jaring dan perahu yang rusak di bibir pantai.

“Kebutuhan bahan bakar nelayan perorangan setiap hari sekitar 20 sampai 30 liter setiap hari.

Sejak sepekan lalu, para nelayan di desa kami sangat kesulitan mencari bahan bakar. Akhirnya, kami terpaksa memilih tidak malaut,” ucap Abdullah, salah satu nelayan.

Abdullah bersama nelayan lain berharap, pemerintah daerah melakukan intervensi dalam mengatasi kelangaan BBM. “Kami tidak punya pilihan lain saat menghadapi kelangkaan BBM, kecuali tetap berharap pemerintah segera memperhatikan nasib kami untuk mempermudah mendapatkan bahan bakar agar kami bisa segera kembali beraktivitas mencari ikan untuk menafkahi keluraga kami,” keluhnya.

Menanggapi kelangkaan solar

di Kecamatan/Kepulauan Masalembu, Kepala Sub Bagian Perekenomian Setkab Sumenep Suhermanto, mengatakan, kelangkaan BBM yang seringkali terjadi disebabkan keberadaan agen penyalur minyak dan solar (APMS) kurang maksimal.

Kata Suhermanto, pihak APMS tidak bisa langsung melakukan droupout (DO) ketika BBM mulai langka.

Sehingga, BBM di Kecamatan/Kepulauan Masalembu sering terjadi kelangkaan. ”Kami yakin, jika petugas APMS sigap, maka kelangkaan BBM tidak akan terjadi,” terangnya.

Kelangkaan BBM diperparah kapasitas tangki milik APMS yang kurang memadai. Sehingga satu tangki tidak bisa memenuhi kebutuhan warga setempat. ”Ditam-

bah lagi, saat melakukan DO masih membutuhkan waktu yang lama. Karena transportasiya masih menggunakan transportasi laut.

Sehingga masih bergantung terhadap keadaan cuaca,” terangnya.

Untuk menutupi sering terjadinya kelangkaan itu, lanjut Herman, pemkab telah melakukan konsultasi dengan pihak Pertamina. Yang menjadi poin penting dari pertemuan itu adalah penambahan APMS atau penambahan kapasitas tangki milik APMS yang ada. ”Alhamdulillah Pertamina sanggup untuk menambah APMS di kepulauan, khusunya yang masih belum ada APMS-nya,” terangnya.

Hanya saja, dirinya belum bisa mengungkapkan target pelaksaan program dimaksud. ”Kalau itu, kami masih akan komunikasikan nanti,” tuturnya. =JUNAEDI/SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

BUNTUT PP NO 61/2014

PENEGAKAN HUKUM

Legalisasi Aborsi Perlu Ditelaah Ulang SUMENEP - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi perlu ditinjau ulang. Pasalnya, PP tersebut dinilai membuka peluang untuk penyalahgunaan aturan, karena melegalkan aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat pemerkosaan.

Ahmad Masuni Kepala BPMP-KB

Kepala BPMP-KB Ahmad Masuni secara tegas menyatakan bahwa aborsi itu melakukan praktik menggugurkan kandungan setelah bayi telah berbentuk janin. Sehingga praktik aborsi tidak dibenarkan, karena sama saja telah membunuh anak.

“Aborsi jelas tidak dibenarkan karena sama saja telah membunuh anak, sebab praktik aborsi itu saat bayi telah berbentuk janin. Dalam agama pun praktik semacam itu tak dibolehkan,” katanya, Rabu (27/8).

Kata mantan Kepala Disdik itu, aborsi ada dua cara. Ada aborsi karena perselingkuhan dan ada aborsi dengan faktor banyak anak. “Namun, apa pun bentuknya, jika segumpal darah telah menjadi janin, maka itu tidak dibole-

hkan,” jelasnya.

Masuni berpendapat, PP tersebut juga membuka peluang bagi suburnya pemerkosaan. Para pemerkosa beranggapan, jika korbannya mengalami hamil masih bisa digugurkan karena sudah ada payung hukumnya.

“Berarti kan malah tambah bahaya,” terangnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Isi PP tersebut di antaranya mengatur soal aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat pemerkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.

Yang dimaksud indikasi kedaruratan medis itu meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu, dan atau kesehatan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, atau pun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Penentuan indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi, yang paling sedikit terdiri dari dua tenaga kesehatan, yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Sedangkan kehamilan akibat pemerkosaan merupakan kehamilan akibat hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter dan keterangan penyidik, psikolog, atau ahli lain mengenai dugaan adanya pemerkosaan. =SYAMSUNI/MK

ANDA MAU BERIKLAN? Pasang di

C

Janji Kejari Belum Terbukti SUMENEP - Janji Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep untuk menyelesaikan beberapa kasus korupsi setelah Lebaran Idul Fitri kemarin belum terbukti. Korp Adhyaksa diminta tak hanya pandai membuat janji tapi tak ditepati.

Badrul Aini, mantan anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Sumenep, meminta agar Kejaksaan Negeri Sumenep benar-benar tegas dalam menegakkan hukum yang sedang ditangani.

Politisi PBB itu menilai, selama ini, Kejari seringkali lamban dalam memproses hukum. Ia mencontohkan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM-PM) di Kecamatan Talango. Kasus tersebut terkesan mandek. Padahal proses hukumnya sudah berjalan satu tahun Padahal, kata anggota DPRD yang kembali terpilih pada periode 2014-2019, di parlemen, pihaknya sering membahas persoalan kasus tindak pidana korupsi bersama Kejaksaan Negeri (Kejari).

“Kami mengharapkan agar Kejari dapat secapatnya menyelesaikan tindak pindana korupsi PNPM

Talango, agar masyarakat mendapatkan kejelasan dari kasus-kasus yang menjadi atensi masyarakat, lebihlebih kasus PNPM Talango.

Sehingga, masyarakat dapat kepastian hukum terhadap tersangka, dan lembaga penegak hukum dipercaya jika dalam menangani kasus ditegakkan dengan seadiladilnya,” jelasnya, Rabu (27/8).

Badrul menambahkan bahwa penegak hukum harus berpihak pada masyarakat agar kinerja Kejaksaan menjadi kebanggaan bersama.

“Selama kasus masuk di Kejaksaan selalu saja mengendap, masyarakat menilai Kejari sudah tak dapat dipercaya. Maka jika menangani kasus hukum berjalan di tempat dan lamban, masyarakat akan sulit percaya pada kejaksaan, seperti kasus PNPM Talango yang hingga kini masih belum dituntaskan,” kritiknya.

Sebagaimana diketahui, kata Badrul, Kejari adalah benteng keadilan. Tentu

Kunjungi dan Unduh versi E-paper

www.koranmadura.com

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

dalam menangani kasus harus betul-betul bertenaga, tidak boleh terkesan lemah di depan publik. “Jika alat kelengkapan sudah lengkap, Ketua Komisi A terpilih nanti harus terlibat di dalamnya untuk mengontrol kinerja Kejaksaan agar kasus korupsi cepat diberantas,” tegasnya.

Semenatara itu, pihak kejaksaan hingga saat ini masih belum bisa dikonfirmasi. Namun, beberapa kali di dikonfirmasi, kasus PNPM Talango seringkali berdalih tersangka selalu mangkir panggilan Kejari.

Diketahui bahwa Kejari Sumenep sudah menetapkan M, dan F, bekas Bendahara PNPM Mandiri Perdesaan Desa Talango sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Penetapan tersangka itu setelah tim penyidik menemukan dua alat bukti yang dianggap cukup.

Dari hasil audit internal PNPM Provinsi Jatim bersama PNPM Sumenep menunjukkan tersangka F diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sekitar Rp 1,05 miliar. Sementara, M diduga terlibat dalam kasus tersebut karena setelah tersangka keluar dari kepengurusan PNPM Talango terjadi kerugian dana SPP (Simpan Pinjam khusus Perempuan) sebesar Rp 500 juta. =SYAMSUNI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

KEPEGAWAIAN

Pendaftaran CPNS Minim Sosialisasi

SISWA DIFABLE BELAJAR PRAMUKA. Siswa Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna yang tergabung dalam Pramuka Gugus Depan 0369-03070 mengikuti kegiatan Perkemahan di Taman Pramuka Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/8). Kegiatan tersebut untuk mendidik para siswa difable agar mandiri dan memiliki rasa nasionalis.

TAK PENUHI ROMBONGAN BELAJAR

SDN Tambaksari III Tidak Layak Dipertahankan SUMENEP – Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) menilai Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tambaksari III, Kecamatan Rabaru, tidak layak dipertahankan. Jumlah siswanya tidak memenuhi rombongan belajar (rombel) minimal 20 siswa.

Informasi yang diterima DPKS dari warga Tambaksari, di sekolah negeri itu jumlah siswanya setiap robel berkisar antara tiga sampai lima siswa dengan jumlah guru PNS sebanyak tujuh orang. Padahal berdasarkan peraturan pemerintah, jumlah siswa setiap robelnya minimal 20 siswa. ”Setelah kami cek ke sekolah itu, memang benar adanya. Dan kami yakin hal itu tidak hanya terjadi di satu sekolah saja, melainkan diberbagai sekolah juga demikan,” kata anggota DPKS

Ach. Novel, Rabu (27/8).

Jam masuk sekolah juga tidak efektif. ”Setelah kami mengumpulkan informasi, sekolah itu tidak pasti setiap hari masuknya.

Bahkan dalam seminggu terkadang hanya masuk empat hari,” ungkapnya.

Lebih aneh lagi, lanjut Novel, setiap ada kegiatan seremonial pemkab, sekolah tersebut selalu diliburkan.

Seperti halnya acara halal bihalal yang dilakukan pada hari Rabu (27/8) di Kecamatan Rubaru. ”Ini yang membuat kami tidak habis

pikir, masak gara-gara acara seremonial harus mengorbankan murid, nah itu kan aneh,” terangnya.

Itu tidak benar, di situ tetap masuk. Apalagi, kegiatan halal bihalal itu dilakukan pukul setengah sebelas (10:30),”

A. Shadik

Kepala Disdik Disdik Sumenep didesak segera mengambil langkah konkret untuk mencari solusinya. ”Hemat kami, itu sudah sangat layak untuk dilakukan regrouping. Apalagi letak

geografis sekolah itu sudah tidak mendukung. Karena selain berdekatan dengan SDN Tambak Sari I, juga jaraknya tidak terlalu jauh dari sekolah swasta,” ujarnya.

Sementara Kepala Disdik Sumenep A. Shadik membantah temuan yang dilakukan oleh DPKS. Bahkan juga membantah jika di sekolah SDN Tambak Sari III pada hari Rabu (27/8) diliburkan karena ada kegitan halal bihalal. ”Itu tidak benar, di situ tetap masuk. Apalagi, kegiatan halal bihalal itu dilakukan pukul setengah sebelas (10:30),” katanya melalui sambungan telepon.

Dirinya tidak bisa menjelaskan lebih rinci soal temuan DPKS tersebut karena masih menghadiri acara. =JUNAEDI/MK

SUMENEP – Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Sumenep dinilai minim sosialisasi. Akibatnya, banyak warga yang berkeinginan mendaftar jadi abdi negara kebingungan.

Imam Ghazali, salah satua warga Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, mengaku hanya mendengar bahwa pada tahun 2014 di Sumenep ada rekrutmen CPNS melalui online. Namun tidak tahu formasi dan waktu pendaftarannya. ”Informasi itu kami dengar dari teman. Sebab untuk daerah kami belum pernah ada sosialisasi.

Sehingga, kami pun kebingungan. Padahal, kami sudah sejak tahun kemarin menanti pendaftaran CPNS itu,” ungkapnya.

Ia juga mengaku kebingungan dengan sistem pendaftaran CPNS via online. Sebab, tidak tahu tata cara dan persyaratan menjadi CPNS. ”Apalagi persyaratannya, waktunya kapan kami masih belum tahu,” terangnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Supandi, warga Desa Rajun Kecamatan Pasongsongan. Dirinya mengaku, sampai saat ini belum mengetahui bahwa pada tahun 2014 di Sumenep membuka pendaftaran CPNS dari kategori umum. ”Maklum, di sini termasuk daerah pedalaman. Sehingga akses informasi selalu terlambat,” katanya.

Supandi mengatakan sudah lama berkeinginan mendaftar CPNS. ”Sebenarnya, kami sudah lama yang berkeinginan, namun kalau kami selalu ketinggalan informasi, kan sama halnya kami bermimpi di siang bolong,” ungkapnya.

Seharusnya, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep sebagai penaggung jawab, sudah sejak lama melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Apalagi, rekrutmen CPNS pada tahun 2014 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. ”Seharusnya sejak ada perubahan sistem, BKPP melakukan sosialisasi. Kalau sudah sekarang mau melakukan sosialisasi, kami kira sudah bukan waktunya lagi,” kata Sutrisno, aktivis Madura Transparance Watch (MTW) Sumenep.

Menurut Sutrisno, selain menyosialisasikan pelaksanaan tes, juga perlu dilakukan sosialisasi mengenai kuota yag akan diambil pada tahun 2014. ”Itu kiranya perlu juga, sebab saat ini di Sumenep jabatan PNS masih menjadi pilihan utama,” ungkapnya Bahkan, lanjut Sutirsno, BKPP juga perlu memperhatikan jaringan internet, khususnya untuk kawasan pedalaman yang jangkauan internet masih sangat minim. Sebab dikhawatirkan akan menjadi penghambat bagi warga Kabupaten Sumenep yang hendak mendaftar. “Itu harus diperhatikan juga, kami sangat tidak menginginkan jika nantinya sampai ada warga yang hendak mendaftar tidak bisa mengakses datanya,” ujarnya.

Sayangnya, Kepala BKPP Sumenep Titik Suryati saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak aktif. Pendaftaran CPNS secara nasional dibuka mulai tanggal 25 Agustus 2014 dan akan berakhir pada tanggal 7 September 2014.

Informasinya, rekrutmen CPNS pada tahun 2014 ini memakai sistem online, baik mulai dari pendaftarannya, sampai pelaksaan tes, yakni sistem Computer Assisted Test (CAT). Sayangnya, banyak warga yang sudah lama bercita-cita menjadi PNS masih kebingungan. =JUNAEDI/MK

KORAN PROBOLINGGO Lintas Jatim

MADURA

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 No. 0429 | TAHUN III

KORAN MADURA

Suramadu

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

PENYERAHAN KAPAL CEPAT RUDAL

EKONOMI

Gubernur: Prospek Investasi Kian Menjanjikan

Seorang pekerja menyaksikan acara penyerahan KRI Tombak-629 di Divisi Kapal Perang PT PAL Indonesia (Persero), Surabaya, Rabu (27/8). KRI Tombak-629 yang merupakan kapal perang jenis KCR-60 Meter kali ke-2 dari tiga kapal yang dipesan TNI AL tersebut, menambah jajaran armada laut dalam mengamankan wilayah NKRI.

SURABAYA- Prospek investasi di Jawa Timur kian menjanjikan pada tahun ini dengan performa penanaman modal mencapai Rp 83,24 triliun selama triwulan II/2014 atau meningkat 22,27 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 68,03 triliun.

Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan dari total realisasi investasi Jatim yang mencapai Rp83,24 triliun tersebut dominasi terbesar disumbang investasi nonfasilitas yang mencapai Rp46,54 triliun.

"Kontribusi berikutnya disumbang realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 29,88 triliun dan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 6,82 triliun," kata Soekarwo, saat memberikan paparan dalam Forum Ekonomi dan Keuangan Regional (FEKR) bertema "Mencari Solusi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur yang Berkelanjutan, Berdaya Saing dan Inklusif", di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jatim, Rabu (27/8).

Dari realisasi investasi PMDN, jelas dia, industri makanan menempati peringkat pertama terhadap sumbangan investasi yakni mencapai Rp 7,56 triliun. Angka tersebut berasal dari penanaman modal 22 perusahaan.

"Berikutnya, bidang usaha perumahan, kawasan industri dan perkantoran dengan nilai investasi mencapai Rp 7,06 triliun dan diperoleh dari lima perusahaan. Kemudian bidang usaha konstruksi dengan investasi Rp 5,55 triliun dari lima perusahaan," katanya.

Di sisi lain, tambah dia, untuk realisasi investasi PMA yang mencapai Rp 6,82 triliun, industri logam, mesin, dan elektronika menempati posisi teratas. Pencapaian nilai investasinya sebesar Rp 1,52 triliun dan didapatkan dari 14 perusahaan.

"Untuk bidang industri makanan mencatatkan nilai investasi sebesar Rp 1,41 triliun dari 20 perusahaan. Sementara, industri kimia dan farmasi dengan nilai investasi mencapai Rp 0,95 triliun dari 13 perusahaan," katanya.

Dari asal negara, kata dia, Jepang menyumbang kontribusi terbesar terhadap PMA atau membukukan nilai investasi mencapai Rp 1,34 triliun. Besaran investasi itu berasal dari 22 perusahaan.

"Kemudian Singapura dengan nilai investasi mencapai Rp 1,19 triliun dari 22 perusahaan dan RRC dengan nilai investasi mencapai Rp 0,94 triliun dari 19 perusahaan," katanya.

Di samping itu, lanjut dia, pada triwulan II/2014 pencapaian kinerja total izin prinsip investasi di Jatim terealisasi Rp 85,74 triliun.

Jumlah tersebut meningkat sebanyak 94,18 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2013.

"Nominal itu terdiri dari PMDN dengan nilai Rp 17,77 triliun dan PMA senilai Rp67,97 triliun," katanya. =ANT/DIK

EE

Pelaku Pembunuhan Mulai Ada Titik Terang Kapolres: Nama-nama yang Terlibat Telah Kami Kantongi BANGKALAN - Kasus pembunuhan yang menimpa Rospandi (21), warga Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan, di jalan kampung Daleman Desa/Kecamatan Geger, Minggu (24/8) sekitar 19.00 WIB malam hari, hingga kini kini masih menyimpan misteri. Peristiwa tragis yang menyita perhatian Polda Jawa Timur ini, pelaku dan motif di balik pembunuhan itu masih belum berhasil diungkap. Meskipun begitu identitas pelaku pembunuhan sudah dikantongi petugas kepolisian.

AKBP Sulistiyono Kapolres Bangkalan

Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono mengaku sudah mengantongi nama pelaku dan dua orang yang melarikan diri saat insiden pembunuhan itu terjadi.

Saat ini pihaknya tengah melakukan pengejaran dibantu Tim Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) di bawah naungan Direktorat Reskrim umum (Dirresmum) Polda Jatim. Dengan mengantongi nama-nama tersebut, diharapkan pelaku bisa segera terungkap.

"Yang jelas nama-nama yang teribat telah kami kantongi. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi sementara, diketahui satu sebagai eksekutor dan satu orang merupakan aktor," paparnya.

Sulistyono menyatakan salah satu teman yang melarikan diri itu menyerahkan diri ke Mapolres Bangkalan, sekitar pukul

08.00 pagi hari. Sebab pihaknya memberikan ultimatum agar yang terlibat dalam kasus ini segera menyerahkan diri kepada petugas.

Jika tidak menyerahkan diri jangan salahkan petugas apabila menangkap secara paksa di lapangan.

"Ya untuk teman yang satunya belum diketahui, namun untuk yang satunya menyerahkan diri, kami sudah memberikan peringatan. Jangan salahkan kami jika petugas bertindak tegas," ungkapnya.

Berbeda dengan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP. Andy Purnomo. Menurutnya, yang meyerahkan diri tersebut bukanlah teman korban yang dimaksud, melainkan saksi luar. "Bukan teman korban, tapi saksi luar," singkatnya. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 NO. 0429 | TAHUN III

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

MADURA

F

PERTANIAN

Antisipasi Masuknya Tembakau Jawa!

PAMEKASAN - Musim kemarau yang normal di tahun 2014 ini membuat tanaman tembakau petani tumbuh dengan baik dengan menghasilkan kualitas yang bagus. Untuk tetap menjaga kualitas tembakau petani,

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mulai mengantispasi masuknya tembakau Jawa ke wilayah itu.

Masuknya tembakau Jawa ke Pamekasan berdapak pada petani setempat, karena men-

gakibakan turunnya harga, sehingga menimbulkan kerugian para petani lokal. Itu pula yang menjadi penyebab terbitnya peraturan daerah (Perda) yang melarang tembakau Jawa masuk Pamekasan, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengendalian Mutu dan Keaslian Tembakau Madura.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Pamekasan, Ajib Abdullah mengatakan kendati tanaman tembakau petani setempat produksinya rendah karena daunnya kecil, namun kualitas tembakau jauh lebih baik dari tahun 2013 lalu.

Dengan kurang besarnya pohon tembakau petani, hasil produksi rata-rata tahun ini lebih rendah. Apabila biasanya dalam 1 hektar lahan menghasilkan 600 sampai 700 kilogram, saat ini diperkirakan hanya 500 hingga 550 kilogram per hektarnya.

“Tim dari pemkab mulai bergerak mengantisipasi temabakau jawa masuk ke sini (Pamekasan), agar tidak mengotori

atau merusak kualitas tembakau petani, yang dapat berdampak pada tidak stabilnya harga,” katanya.

Menurutnya, pada tahun 2014 ini luas lahan di Kabupaten Pamekasan yang ditanami tembakau sekitar 27.000 hektare.

Selama panen tembakau berlangsung, diperkirakan 40 persennya sudah selesai dipanen, tembakau yang ada hanya tersisa 60 persen saja.

Dikatakan, dengan kulitas yang bagus dan rendahnya hasil produksi tembakau petani pada musim panen tahun ini, besar kemungkinan adanya pemilik modal yang memanfaatkan kondisi itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar,

dengan mendatangkan tembakau jawa ke Pamekasan.

Menurutnya, pada tahun 2014 ini luas lahan di Kabupaten Pamekasan yang ditanami tembakau sekitar 27.000 hektar. Selama penan tembakau berlangsung, diperkirakan 40 persennya sudah selesai dipanen, tembakau yang ada hanya tersisa 60 persen saja.

“40 persen tembakau petani sudah dipanen, lokasi lahan yang dipanen itu merata, mulai dari bagian utara hingga selatan sudah banyak tembakau petani yang dipanen. Puncak panen kami perkirakan awal Sepetember hingga pertengahan,” ungkapnya.

Pada tahun 2013 lalu, tim yang mengantisipasi masuknya tembakau jawa itu, terdiri dari unsur Dishutbun, Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan Dishubkominfo. Waktu itu, sedikitnya sudah ada tiga titik lokasi yang dijadikan tempat operasi tersebut, yaitu di Jalan Raya Ambat, Kecamatan Tlanakan, Jalan Raya Panangguan, Kecamatan Proppo, dan Jalan Raya Pamaroh, Kecamatan Kadur. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Semua Fraksi Ditetapkan Hari ini Posisi Empat Pimpinan DPRD Belum Jelas PAMEKASAN - Hari ini penetapan semua fraksi di DPRD Pamekasan akan ditetapkan. Penetapan itu akan dilakukan dalam sidang paripurna yang akan dipimpin oleh dua orang Pimpinan Sementara, yaitu Halili sebagai Ketua dan Moh. Hosnan sebagai Wakil Ketua. Sidang ini merupakan sidang paripurna perdana dari keanggotaan DPRD Pamekasan periode 2014-2019.

Dari keterangan Wakil Ketua Sementara Moh. Hosnan, agenda sidang ini penting. Sebab akan menjadi langkah awal para wakil rakyat yang baru untuk mulai bekerja. Karena penetapan fraksi ini merupakan pijakan awal untuk berpijak kepada langkah berikutnya. Setelah semua fraksi sudah terbentuk, baru dewan bisa membentuk alat kelengkapan lainnya. Seperti komisi-komisi, badan-badan, dan terakhir penetapan pimpinan definitif.

Pada periode kali ini, ada perampingan jumlah fraksi. Jika sebelumnya ada sembilan fraksi, sekarang cuma ada delapan fraksi.

Kedelapan fraksi itu adalah Fraksi PPP (9 orang) dengan calon ketuanya Moh. Sahur, Fraksi PKB (5 orang) dengan calon ketua Faruk Ali, Fraksi Partai Demokrat (5 orang) dengan calon ketua Moh. Ali, Fraksi PBB (5 orang) dengan calon ketua Bahrullah. Selanjutnya, Fraksi Golkar (4 orang) dengan calon ketua Rize Ikwan Muttaqi, Fraksi Partai Nasdem (4 orang) dengan calon ketua Apik.

Kemudian dua fraksi lainnya adalah fraksi partai gabungan. Yaitu antara PAN (4 orang) dan PKS (3 orang) bersatu di Fraksi PAN-Sejahtera dengan calon ketua Zainal Abidin (PAN). Berikutnya antara

Partai Gerindra (3 orang) dan PDIP (2 orang) bersatu di Fraksi Merah Putih dengan calon ketua Taufiqurrahman (Partai Gerindra). Gabungan partai ini dilakukan karena kader yang ada tak sampai pada batas minimal untuk membentuk satu fraksi, yaitu minimal 4 orang.

Sedangkan PAN yang semestinya sudah bisa membentuk satu fraksi, bergabung dengan PKS, karena PKS mengajukan lamaran terhadap PAN untuk bisa bergabung. Selain itu pada periode sebelumnya, PAN dan PKS memang satu fraksi.

“Dalam rapat paripurna besok (hari ini), fraksi dan strukturnya akan ditetapkan dan disahkan.

Sementara itu, akan ada kelebihan satu ruang fraksi. Itu tidak masalah, nanti akan kami fungsikan sesuai kebutuhan dewan,” kata Moh. Hosnan kemarin (27/8).

Selanjutnya, terkait posisi empat pimpinan DPRD, yaitu satu kursi ketua dan tiga kursi wakil ketua, Hosnan selaku pimpinan sementara bersama Halili mengatakan belum mendapatkan usulan dari

masing-masing partai yang mendapat jatah untuk kursi pimpinan itu. Yaitu, PPP untuk jatah Ketua DPRD. PKB, Partai Demokrat, dan PBB, untuk masing-masing jatah Wakil Ketua. Menurut Hosnan, hal ini masih dalam pembahasan di internal masing-masing partai tersebut. Mekanisme pembahasan di masing-masing partai tersebut berbeda. Ada yang cukup dibahas di tingkatan pengurus partai kabupaten, ada yang harus dibahas hingga tingkatan pengurus partai provinsi, bahkan ada yang harus dibahas hingga pengurus partai tingkat pusat (DPP).

“Jadi prosesnya memang agak lama. Tapi tidak sampai lebih dari satu bulan pasca pelantikan,” ucap politisi PAN ini.

Sementara informasi dari pengurus empat partai tersebut, ada yang sudah menetapkan ada pula yang belum. Seperti menurut Sekretaris DPC PPP Pamekasan Wazirul Jihad, PPP sendiri belum menetapkan siapa kadernya yang akan diutus menduduki kursi

Ketua DPRD. Menurutnya pada 30 Agustus besok, DPC PPP Pamekasan masih akan melakukan fit and proper test terhadap sembilan kadernya yang ada di dewan.

Fit and proper test untuk menyeleksi siapa yang layak menjadi orang nomor satu di DPRD. Sementara menurut Wakil Ketua DPC PKB Pamekasan, Faruk Ali, terkait kader yang akan diutus duduk sebagai Wakil Ketua DPRD, masih dalam pembahasan di internal partai. Untuk dari Partai Demokrat, sudah ada keputusan.

Yang akan duduk sebagai Wakil Ketua DPRD, adalah Ketua DPC Partai Demokrat Pamekasan sendiri, yaitu Hermanto. Menurut Hermanto, ini sudah aturan dari DPP Partai Demokrat. Yang mana aturan itu, jika di Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Partai Demokrat mendapat jatah kursi pimpinan DPRD, dan di sana ada Ketua DPD dan Ketua DPC yang duduk maka otomatis kursi pimpinan DPRD diserahkan kepada yang bersangkutan. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

G

TUNJANGAN GURU

Penghapusan Sertifikasi PNS Guru Menguat PAMEKASAN – Dukungan terhadap penghapusan program sertifikasi PNS guru semakin menguat. Kini dukungan datang dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Alasanya, guru PNS sudah mendapat jaminan kesejahteraan dari Negara, baik berbentuk gaji pokok dan beberapa tunjangan lainnya.

Moh. Sahur, calon Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengakau sangat mendukung apabila rencana tersebut diwujudkan, untuk dialihkan kepada guru swasta ataupun honorer yang mengabdi di sejumlah lembaga pendidikan di Pamekasan.

Menurut Sahur, pemerintah seharusnya mengutamakan guru honorer yang mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Karena gaji bulanan guru honorer sangat terbatas, bahkan, Jauh dari kebutuhan hidup.

Apabila tunjangan untuk guru PNS tersebut dihapus, secara otomatis akan memberikan peluang lebih besar terhadap guru honorer. Dan akan memenuhi unsur keadilan terhadap guru honorer Sementara untuk guru PNS, sebaiknya pemerintah memberikan ketentuan khusus dalam pemberian tunjangan. Misalnya guru PNS yang memiliki prestasi baik. Baik prestasi di bidang pengembangan KBM, maupun prestasi membangun inovasi sekolah, serta beberapa prestasi lainya.

Sahur tidak memberikan pernyataan lebih lanjut, apakah wacana penghapusan guru PNS tersebut, akan dibawa dalam pertemuan internal DPRD Pamekasan. Ia hanya menyatakan, menyetujui apabila usulan tersebut dilakukan.

Masih menurut Sahur Abadi, guru honorer di Pamekasan sudah banyak membantu terhadap proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sejumlah sekolah di Pamekasan, khususnya di tingkat sekolah dasar (SD), mengingat banyaknya sekolah yang kekurangan guru PNS di Pamekasan.

Seperti data yang diperoleh dari Disdik, kekurangan guru di Pamekasan sudah sekitar 600 guru. Sementara kuota rekrutmen CPNS guru jauh juga sangat terbatas. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

DAFTAR ONLINE. Salah satu pelamar CPNS yang berusaha untuk membuka akses pendaftaran CPNS di situs resmi panselnas Kemenpan-RB.

Pelamar CPNS Resah Kesulitan Akses Mendaftar Secara Online PAMEKASAN - Sejumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pamekasan resah, karena kesulitan untuk mengakses website pendaftaran CPNS secara online di situs yang sudah disediakan Kemenpan-RB, Republik Indonesia.

Salah satunya kesulitan untuk mendapatkan form pendaftaran yang tersedia dalam website. Belum lagi untuk memasukkan data secara digital sebagai pelengkap untuk memenuhi persyaratan administrasi.

Website tempat tersedianya form pendaftaran CPNS online mulai bermasalah sejak pendaftaran dibuka Rabu (20/8) jam 00.00 WIB. Dua website yang disediakan untuk tempat mendaftar tak terdapat formulir yang harus diisi oleh pendaftar. Dua alamat website yang seharusnya menyediakan formulir pendaftaran CPNS, yakni, http ://panselnas.menpan. go.id dan http://sscn.bkn.go.id itu bermasalah.

Hodairi, salah satu pelamar asal Kecamatan Tlanakan Pame-

kasan, mengaku kesulitan untuk mengakses situs tersebut sejak pengumunan CPNS dibuka hingga saat ini. Awalnya ia mengira kesulitan akses membuka situs disebabkan jaringan internet yang tersedia. Tetapi, setelah ia membuka situs lain, ternyata jaringannya masih baik. Ia menduga sulitnya membuka akses tersebut disebabkan tingginya animo masyarakat Indonesia yang secara bersamaan membuka akses tersebut. Sehingga sistem tidak bisa menampung permintaan pemohon.

Ia sebetulnya mendukung adanya sistem pendaftaran CPNS yang dilakukan secara online.

Tetapi jika masyarakat kesulitan membuka akses laman, karena tingginya pemohon, hal ini juga

merugikan masyarakat. “Aneh ya, katanya daftar hanya bisa melalui website. Tapi websitenya tidak bisa diakses. Tadi bisa dibuka tapi lemot. Sudah begitu tidak ada formulir pendaftaran. Ya saya bingung,� keluh Hudairi Wahyuni, warga Kecamatan Galis, Pamekasan, pelamar lainnya yang sempat mencari informasi CPNS melalui situs resmi Pemkab Pamekasan www.pamekasan. go.id juga mengungkapkan kekecewaannya. Karena situs tersebut sekalipun dipilah melalui situs resmi Pemkab Pamekasan, tetapi tetap satu koneksi dengan situs nasional pendaftaran CPNS. Sehingga juga sulit untuk diakses.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pamekasan, Lukman Hedy Madiya meminta pelamar untuk bersabar, karena untuk formasi yang ada di Kabupaten Pamekasan, hingga saat ini belum ada tindak lanjut, setelah terbit formasi.

Ia hanya menyampaikan jatah

yang diberikan pemerintah pusat untuk Kabupaten Pamekasan berjumlah 34 kursi CPNS. Dari 34 kuota tersebut formasi guru paling tinggi permintaannya dibandingkan formasi lain dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Pamekasan tahun 2014.

Data yang diperoleh dari BKD setempat, formasi guru sebanyak 19 orang, 14 orang formasi tenaga teknis, dan 10 orang formasi tenaga kesehatan. Jumlah tersebut akan diperebutkan ribuan pelamar asal Kabupaten Pamekasan, yang sudah menunggu lama diadakannya rekrutme CPNS di Pamekasan.

Untuk diketahui, pelaksanaan pendaftaran dan ujian CPNS ditangani oleh pemerintah pusat melalui Kemenpan dan BKN. Server pendaftaran dan ujian CPNS online dikendalikan oleh Panselnas. Sedangkan pemerintah daerah hanya menyiapkan tempat pelaksanaan ujian CPNS saja. =FAKIH AMYAL/UZI/TAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

PELANGGARAN PERDA

Mediasi Korban Jukir Nakal-Dishubkominfo Gagal

HARGA TEMBAKAU RAJANGAN. Petani menjemur tembakau yang baru dirajang di Desa Jarin, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Harga tembakau rajangan yang dipatok perwakilan pabrikan rokok di kabupaten itu berkisar Rp 24.000 - Rp 32.000 per Kg, dimana harga tersebut dinilai sangat tidak menguntungkan petani karena biaya produksi tembakau mencapai Rp 32.000 per Kg.

Sidang Tipikor Adhoc Belum Berakhir

PAMEKASAN - Persoalan korban juru parkir (Jukir) nakal dengan Dishubkominfo semakin meruncing. Dua kali melayangkan surat somasi ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pamekasan, namun tidak ada tanggapan. Sehingga mediasi antar kedua belah pihak gagal.

Permasalahan itu berawal dari salah satu konsumen parkir berlangganan, Tabri Syaifullah Munir, warga Desa Potoan Laok, Kecamatan Pelengaan, Pamekasan, yang dipaksa membayar jasa parkir oleh jukir. Tetapi, masih dianggap melanggar Perda nomor 6 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Parkir Berlangganan.

Kuasa Hukum Tabri Syaifullah Munir, Jafarus Shodiq, dari Lembaga Advokasi Aliansi Indonesia, mengatakan pada pekan lalu pihaknya telah melayangkan somasi kedua karena pada somasi pertama tidak ada jawaban dari Dishubkominfo.

Setelah somasi kedua itu dilayangkan, Kepala Dishubkominfo Moh Zakir kepada Jafarus Shodiq melalui sambungan telepon berjanji akan menjawabnya pada Rabu (27/8) kamarin. Respon baik itu dikuatkan dengan undangan kepada Jafarus Shodiq yang berisi permintaan mediasi yang disanggupi oleh pihak pemohon (Jafarus Shodiq). Sayangnya,

ketika pemohon beserta kliennya (Tabri) mendatangi Kantor Dishubkominfo kemarin pada pukul 09.00 pagi justru tidak ditemui.

Hal itu membuat pemohon kecewa dan berniat akan melanjutkan kasus itu secara perdata ke Pengadilan Negeri Pamekasan. Sebab, ancaman dalam somasi itu memang akan dilanjutkan ke Pengadilan jika tidak ditanggapi.

“Kami datang ke Kantor Dishubkominfo karena menghormati undangan, nyatanya, saat datang pengundang tidak ada bahkan penerima tamu hanya menyampaikan bahwa Pak zakir sudah tidak ada sejak pukul 08.00,” katanya.

Terpisah, saat dikonfirmasi, Kepala Dishubkominfo Pamekasan, Moh Zakir mengatakan pihaknya sudah menunggu sejak pukul 08.00 hingga 08.30, namun pemohon belum datang.

Sehingga pihaknya meninggalkan kantor untuk mengikuti rapat di Pendopo Bupati Pamekasan.

Saat ditanya mengenai tuntutan dalam materi somasi, bahwa akan dilanjutkan ke proses perdata jika tidak ditanggapi, Zakir menyatakan belum dapat mengomentarinya karena masih akan berkoordinasi dengan bawahannya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Mantan Kadisdik Datangkan Saksi Ahli PAMEKASAN - Masih ingat kasus dugaan korupsi pengadaan buku (adhoc), dengan terdakwa mantan Kepala Disdik Pamekasan (Kadisdik) Pamekasan Achmad Hidayat? Kasus ini masih belum berakhir. Kasusnya sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Saat ini sudah tahap pemeriksaan saksi-saksi.

Jaksa dari Kejari Pamekasan, Yulistiono menyatakan bahwa dalam kasus ini 45 saksi sudah dihadirkan ke muka persidangan.

Mayoritas memberatkan terdakwa. Sebenarnya dalam kasus ini ada dua terdakwa, selain Ahmad Hidayat, juga turut diseret Salman Alfarisi, yang merupakan dari pihak rekanan.

Dari 45 saksi itu, hanya tiga saksi dari pihak terdakwa. Yaitu, dua yang diajukan oleh Dayat -sapaan akrab Ahmad Hidayat, dan satu lagi diajukan Salman.

Karena para saksi yang mayoritas memberatkan itulah, maka Dayat berusaha mencari pembenaran di depan majelis hakim dengan menghadirkan dua saksi

ahli. Dua saksi yang didatangkan adalah pihak pertanggungjawaban keuangan daerah Imanuel Sujatmoko dan ahli pidana yang merupakan salah satu guru besar di Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang. Keduanya dihadirkan untuk membantah dakwaan JPU di depan majelis hakim.

“Kedua saksi ahli itu hadir kemarin saat persidangan. Mereka hadir setelah terdakwa melakukan pengajuan untuk mendatangkan saksi yang meringankan,” kata Yulistiono kemarin (27/8).

Dalam persidangan kedua saksi ahli itu menyangkal dakwaan JPU. Bahkan membantah pasal yang disangkakan kepada

terdakwa. Dinilai kinerja kedua terdakwa sudah sesuai dengan prosedur. Sehingga dinilai tidak ada pelanggaran dalam kasus adhoc yang tengah disidangkan.

Sebagaimana diberitakan, dalam kasus ini negara sudah dirugikan sebesar Rp 1,9 miliar.

Sidang korupsi ini direncanakan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Ahmad Hidayat dan Salman Alfarisi akan diperiksa secara bergantian. Sementara sejumlah tersangka lainnya masih dalam proses penyidikan. Sedikitnya ada empat tersangka lainnya akan dilanjutkan proses hukumnya.

Dalam dakwaan JPU, Dayat didakwa Pasal 2,3, dan 9 Undang Undang Tipikor junto pasal 55 kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara Salman Alfarisi didakwa melanggar Pasal 2 dan 9 Undang Undang Tipikor.

Keduanya terancam hukuman 1520 tahun penjara. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PEKERJA GARAM. Pekerja memanen garam, di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jatim.

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

I

PNS Bisa Juga Selingkuh Hingga Agustus Ada 7 PNS Bercerai di PA PAMEKASAN - Tak ubahnya manusia lainnya, PNS pun bisa juga berselingkuh. Ini terjadi di Pamekasan pula, setidaknya hingga Agustus di Tahun 2014 ini, telah ada 7 Pegawai Negeri Sipil yang terlibat perceraian di pengadilan Agama Pamekasan.

Jumlah ini diketahui berdasar data di Kantor Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Pamekasan. Jenis gugatannya berupa cerai gugat dan cerai talak, didominasi cerai gugat, atau perceraian yang diusulkan dari pihak istri dan kasusnya rata-rata perselingkuhan.

Wakil Panitera PA Pamekasan, Rofi’ah mengakui proses perceraian yang dilakukan oleh PNS,

tidak sama dengan masyarakat biasa. Karena untuk PNS, Pengadilan Agama harus mendapat persetujuan dari pimpinan PNS tempat dimana bekerja, termasuk jika memungkinkan juga dari kepala daerah.

Apabila persyaratan tersebut sudah dipenuhi, maka PA bisa melakukan penyelidikan terhadap gugatan tersebut, yang dilengkapi

persyaratan administrasi yang menguatkan gugatan kedua belah pihak.

Ketujuh kasus perceraian tersebut hampir 99 persen diputus bercerai. Sementara sisanya tidak timbul cerai. Beberapa yang tidak timbul cerai karena hasil mediasi yang dilakukan oleh tim PA Pamekasan, ataupun belum kuatnya bukti ataupun keterangan saksi selama proses persidangan berlangsung.

Apabila dibutuhkan, PA juga akan memanggil pimpinan dimana PNS tersebut bekerja. Tujuannya, untuk mendalami gugatan dan pendalaman gugatan melalui keterangan saksi dari pimpinannya.

Tetapi sayangnya, Rofi’ah enggan menyebutkan alasan gugatan perceraian terjadi. Apakah disebabkan orang ketiga yang berada dalam satu kantor, ataupun di luar kantor, tetapi sama-sama berstatus PNS. Beberapa waktu lalu, PA Pamekasan merilis jumlah perkara yang masuk dan diadili sejak bulan Januari hingga minggu ketiga bulan Agustus mencapai 900 perkara. Terdiri dari cerai talak, cerai gugat, gugatan harta bersama dan gugatan waris.

Selama tahun 2014 berjalan, gugatan harta hanya 7 kasus dan gugatan waris hanya 2 kasus.

Sementara sisanya merupakan

perkara perceraian baik cerai gugat ataupun talak.

Hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan PA Pamekasan, perselingkuhan disebabkan karena handpone. Baik melalui pesan singkat (SMS) dengan kalimat mesra, ataupun menelepon langsung terhadap teman selingkuhnya.

Apabila jenis permohonan perceraian disebabkan selingkuh, putusannya mayoritas terjadi cerai. Sekalipun di antara kedua pasangan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur, ataupun kasasi ke Mahkamah Agung (MA). =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PENERANGAN JALAN

PLN Kesulitan Menertibkan Pencurian Listrik PAMEKASAN - Salah satu cara agar tidak terus mengalami kerugian yang diderita oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah melakukan penertiban pencurian listrik. Namun, PLN Rayon Pamekasan kesulitan melakukannya, karena kerap mendapat perlawanan dari masyarakat.

Hal itu disampaikan Manajer PLN Rayon Pamekasan, Purnomo.

Menurutnya, penyusutan akibat pencurian arus listrik di Kabupaten Pamekasan mencapai 21 persen. Bahkan di Kecamatan Pegantenan saja, kerugian yang dialami akibat pencurian mencapai Rp 120 juta perbulan.

“Petugas PLN juga tak mampu menangani langsung pencurian arus lirtris itu, karena petugas kami mendapat perlawanan dari warga,” katanya.

Dikatakan Purnomo, tindakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat bukan karena niat melanggar aturan, namun karena ketidak tahuan mereka atas rencana PLN yang ingin menyelamatkan kerugian Negara agar tidak berlanjut.

Untuk itu, pihaknya akan kembali mencoba melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat setempat, untuk memberikan pencerahan tentang perilaku masyarakat yang merugikan PLN. Sehingga masyarakat dapat mengerti dan bisa satu pemikiran dangan PLN. “Kami akan coba mensosialisasikan kepada tokoh

masyarakat, ya sebagai langkah pencerahan agar tahu bahwa perilaku pencurian itu merugikan PLN,” ungkapnya.

Menurut Purnomo, di satu desa di Kecamatan Pegantenan tepatnya di Desa Plakpak, petugas PLN banyak menemukan pencurian arus listrik, satu gardu yang digunakan 265 pelanggan, jumlah penyadapannya diprediksi mencapai 50 persen.

Sayangnya, saat akan dilakukan penertiban, masyarakat menanggapi menolak. Bahkan , petugas PLN yang mencoba menertibkan harus mendapatkan perlawanan dari warga sekampung seperti yang terjadi pada Kamis (21/8) lalu.

Salah seorang Petugas PLN yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan, untuk pencurian arus listirk di KWH meter perumahan, pelanggan PLN menusukkan jarum pada kabel yang menghubungkan ke sambungan listrik. Sehingga, kendati mengambil daya listrik cukup besar, angka yang menunjukkan ukuran daya di KWH meter tetap kecil.

“Biasanya ditusuk jarum ke kabel penghubung listrik lalu jarum tadi disambung kabel yang mengalir kedalam rumah, jadi pemakaian banyak bayarnya tetap kecil,” katanya.

Sementara itu warga Desa Plakpak, Junaidi mengaku tidak tahu menahu mengenai penyadapan itu. Menurutnya warga yang sama sekali tidak paham insta-

lasi listrik tidak akan mampu melakukannya. Sehingga dia memperkirakan, perilaku penyadapan itu dilakukan oleh oknum

petugas PLN. “Kalau warga sepertinya tidak mampu, bisa saja ada oknum yang bermain. Malahan meteran

(KWH meter) yang dipakai warga rata-rata sudah lama,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 No. 0429 | TAHUN III

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

MADURA

J

Kasus Dewan Baru Dihentikan Kapolres: Proses Kasusnya Masih Tetap Lanjut Sampang – Kepolisian Resor Sampang sudah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyedikan (SP3), terhadap kasus pemukulan yang terjadi pada Selasa 14 Januari lalu. Pada waktu itu, Fauzan Adhima, dewan yang baru dilantik, diduga memukul anggota Satpol PP Sampang, Suaidi.

Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Abdullah melalui Kasi Pidana Umum (Pidum) Bagus Wicaksono menerangkan, bilamana kasus Fauzan Adima sudah SP3.

“Kasusnya sudah SP3,” ucapnya, Rabu (27/8).

Terpisah, Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui saluran telepon mengatakan, kasusunya masih berlanjut dan berkas penyidikan sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Sampang. “Pros-

es kasusnya masih tetap lanjut, dan sudah dilimpahkan ke Kejari,” jelasnya.

Ditanya terkait delik aduan, Imran hanya menjawab, “Meski sudah dicabut proses kasusnya lanjut, tergantung nanti kalau permasalahannya sudah terselesaikan dari Kejari juga demikian,” tuturnya.

Diketahui sebelumnya, Fauzan Adima yang merupakan anggota aktif DPRD melakukan pemukulan kepada anggota Satpol PP Sampang bernama Suaidi.

Lantaran, tidak terima alat peraga

kampanyenya diturunkan saat mencalonkan sebagai legislatif dari Dapil II Kabupaten Sampang.

Tak hanya itu, Polres Sampang dalam menangani proses hukum terhadap tersangka Fauzan Adimah sudah menandatangani berkas tahap 1 untuk dilimpahkan ke Kejari Sampang, Jum’at (24/1).

Fauzan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pemukulan terhadap Suadi yang merupakan anggota Satpol PP Sampang bisa terancam dengan pasal berlapis. Pertama yakni den-

gan pasal penganiayaan disertai perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan tersangka kepada korban.

Sementara untuk pasal yang kedua, karena yang bersangkutan menghalangi petugas negara dalam menjalankan tugas, sehingga menurut undang-undang pasal yang akan menjerat Fauzan Adima tersebut berdasarkan pada Pasal 351 tentang penganiayaan, subsider Pasal 212, juncto Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). =RYAN HARIYANTO

KEBUTUHAN BAHAN BAKAR

Warga Keluhkan Kelangkaan BBM SAMPANG- Bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Sampang sudah mulai langka.

BBM jenis premium dan solar di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terlihat habis. Sehingga masyarakat mengeluh karena aktifitasnya bisa terganggu.

Wasik (25) pengendara motor asal Kelurahan Aeng Sareh Kota Sampang menuturkan, pengurangan stok BBM hanya akan menggagu aktivitas masyarakat dalam kesehariannya. Diakuinya, antrian untuk mendapatkan BBM bersubsidi di SPBU yang ada di Jl Jaksa Agung Suprapto sudah terlihat kemarin malam hingga keesokan harinya. “Antrian panjang di stasiun ini mulai tadi malam Mas, hingga saat ini antrian masih ada meskipun sudah mulai terlihat longgar. Saya bersusah payah mengantri karena di stasiun lainnya sudah habis,” ucapnya, Rabu (27/8).

Salah satu petugas SPBU Jl Jaksa Agung Suprapto Putra Andi mengakui jika stasiun pengisian bahan bakar yang dijaganya tengah mengalami antrian panjang.

Bahkan menurutnya jatah yang diberikan pertamina tidak memenuhi serbuan pengguna BBM uktuk setiap harinya.

“Disini hanya dijatah hanya 8000 liter perhari, itu tidak mencukupi. Sebelumnya SPBU disini jika sudah mulai habis langsung minta dikirim pasokan baru, tetapi sekarang tidak bisa,” ujarnya kepada Koran Madura.

Bahkan Andi menuturkan jika pengurangan jatah BBM bisa

MULAI LANGKA. Pengendara saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) di POM Jl Jaksa Agung Suprapto, Rabu (27/8).

membuat bingung pengguna.

Apabila jatah BBM sudah habis, pihaknya terpaksa menutup SPBU yang dijaganya dan hanya melayani BBM jenis pertamax saja. “Jika habis meski hanya dalam hitungan jam setelaah pengiriman terpaksa kami harus menutupnya, sebab tidak ada

lagi stok BBM jenis premium yang akan di jual ke pengguna,” ucapnya.

Sementara, Kasi Pengadaan dan Penyaluran Dinas Pertambangan dan Perdaganggan (Diperindagtam) Kabupaten Sampang Busar Wibisono menjelaskan, penjatahan tersebut

hanya untuk mengantisipasi kekosongan BBM skala nasional.

Sebab menurutnya apabila BBM jenis premium terus-menerus digunakan maka tidak menutup kemungkinan akhir tahun ini akan mengalami kekosongan.

“Masalah BBM saya hanya mengawasi saja manakala ada

permasalahan di semua SPBU Sampang. Dan kami hanya sebagai media penyampai kepada pihak Pertamina. Alasan penjatahan BBM dilakukan oleh pemerintah karena dikhawatirkan kuota BBM di tahun 2014 tidak sampai pada 31 Desember nanti,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

K

Kepala SDN Kebun Sareh 1 Diminta Dipindah SAMPANG - Ratusan wali siswa SDN Kebun Sareh 1 Kecamatan Omben, Rabu (27/8) sekitar pukul 09.00 Wib berkumpul di halaman rumah kepala desa (kades) setempat. Mereka berencana mendatangi SDN Kebun Sareh 1.

Namun, amarah wali siswa untuk mendatangi sekolah bisa dibendung setelah Kepala Desa (Kades) Kebun Sareh, Sudarma Ningsih, memfasilitasi pertemuan wali siswa dengan kepala sekolah di balai pertemuan perangkat desa.

Wali siswa kesal dengan sikap Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Kebun Sareh 1 yang tak kunjung mencairkan dua jenis bantuan bagi siswa, yakni Bantuan Operasioanal Siswa (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Salah satu wali siswa, Syaifudin (40) mengatakan, pihkanya ingin mendatangi sekolah untuk mempertanyakan dua bantuan siswa. Sebab, bantuan tersebut tak pernah diberikan selama dua tahun terakhir. “Sudah dua tahun bantuan untuk siswa tidak diberikan, Mas,” ucapnya.

Syaifudin meminta Kepala SDN Kebun Sareh 1 segera dipindah, karena tebang pilih. “Pemberian bantuan hanya diberikan kepada sejumlah siswa pilihan,

Wali siswa SDN Kebun Sareh 1 Kecamatan Omben saat dimediasi dengan kepala sekolah tersebut oleh kepala desa, Rabu (27/8)

makanya dipindah saja Kepsek seperti itu,” jelasnya.

Kepala Desa (Kades) Kebun Sareh Kecamatan Omben Sudarma Ningsih membenarkan wali siswa yang ingin mendatangi sekolah. Akan tetapi, untuk tidak menggangu proses belajar mengajar, wali siswa dipertemukan di balai desa yang letaknya bersebalahan dengan sekolah tersebut.

Sejauh ini, dirinya hanya mengetahui jika kepala sekolah setempat diduga tidak mencair-

kan dana bantuan kepada siswa.

“Informasi masyarakat memang sepert itu bahwa kepsek tidak mencairkan bantuan siswa, lebih jelas lagi silakan konfirmasi langsung dengan kepsek,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komite Sekolah H Subairi menerangkan, dirinya selama ini tidak pernah dilibatkan oleh kepala sekolah selama proses pencairan bantuan.

Dengan demikian, dirinya menilai kepala sekolah diduga telah

memalsukan tanda tangan saat proses pencairan. “Pencairannya tanpa sepengetahuan dan koordinsi kepada saya,” katanya.

Menggapi hal itu, Kepala Sekolah Kebun Sareh 1 Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Syaiful Bahar mengatakan bahwa wali siswa yang hendak ke sekolah hanya salah paham dalam pencairan bantuan siswa.

Menurutnya, ratusan wali siswa yang mempertanyakan bantuan itu, merupakan sisa dari

siswa yang belum mendapatkan bantuan. “Salah persepsi saja wali muridnya, kami sudah memberikan bantuan siswa, cuma secara bertahap,” dalihnya.

Dirinya memjelaskan bahwa teknis proses pencairan bantuan siswa sudah sesauai petunjuk dari Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang. Pencairan bisa dilakukan setelah keluarga siswa mempunyai Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

“Penyelenggara pendidikan sudah mencairkan tahun lalu, yaitu melalui prosedur, kami sejauh ini sudah mencairkan sebanyak 72 siswa penerima bantuan yang melalui KPS, makanya wali murid yang menanyakan tadi yang mengusulkan bantuan siswa yang melalui SKRTM, karena belum dicairkan dikira kami tidak mengeluarkan bantuan,” terangnya.

Dirinya menambahkan, pihaknya selama ini sudah mengajukan kepada Disdik melalui jalur SKRTM. Sehingga, ia berharap kepada wali siswa untuk bisa bersabar menunggu pencairan bantuan siswa.

“Dari total 270 siswa ini sudah 72 cair dari jalur KPS, jalur SKRTM tunggu saja, karena kami mengikuti prosedur, Mas. Saya harap sabar wali murid ini, jangan khawatir pihak Disdik juga sudah menhimbau untuk tidak boleh terpotong nominal bantuan,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

PEMERINTAHAN

BKD Tak Serius Tangani Polemik Plt SAMPANG- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sampang tampaknya kurang serius menangani polemik pejabat pelaksana tugas (Plt). BKD lebih memilih bungkam ketika ditanya soal polemik Plt di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Smapang.

Sedikitnya ada tiga SKPD yang kepalanya masih berstatus Plt, yaitu Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencanan (BP2KB) dan Dinas Pendidikan (Disdik).

Kepala BKD Sampang Slamet Terbang melalui Kabid Mutasi Edy Subinto mengatakan jika pihaknya tidak bisa

berbuat banyak meski jabatan Plt sebagian di SKPD sudah hampir satu tahun. Selain itu, pihaknya mengaku hanya mampu memfasilitasi sesuai dengan keputusan bupati. ”Persoalan Plt memang kita terlibat di dalamnya, namun semua keputusan tetap ada di tangan Bupati,” ujarnya Kepada Koran Madura, Rabu (27/8).

Selain itu Edi menjelaskan meski sebelumnya tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) sudah melakukan rapat dan menyampaikan terkait hasil keputusan kepada bupati. Namun, sejauh ini keputusan tersebut belum kunjung turun. Bahkan Edi menegaskan untuk tidak ter-

pancing dengan informasi yang semakin santer di berbagai kalangan, bahwa akhir bulan ini terkait mutasi dan penggantian PLt menjadi definitif.

Sebab menurutnya informasi yang beredar saat ini kebenarannya belum bisa dipastikan dan tidak bisa dijadikan sebuah patokan. ”Tinggal menunggu pertimbangan bapak Bupati Sampang A Fannan Hasib, karena hasil dari tim sudah disampaikan kepada beliau. Kalau informasi yang beredar saat ini tentang perombakan di SKPD memang saya juga mendengarnya, namun kenyataannya sampai sekarang belum ada kejelasan,” ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

mohammad muhlis/ koran madura

KUNJUNGI. Seorang warga tampak keluar dari BKD sampang, Rabu (27/8).

L

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

PASCA KEBAKARAN

Relokasi Sementara dalam Sorotan SAMPANG – Ketua Pemuda Bahari Sampang Moh Salim menyoroti rencana Pemerintah Daerah Sampang merelokasi sementara pedagang yang biasa berjualan di blok C Pasar Srimangunan.

Ia mengatakan, rencana Pemkab Sampang merelokasi sementara pedagang dengan biaya hingga Rp 2 miliar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang itu, hanya menghambur-hamburkan anggaran.

“Eman kalau anggaran sebanyak Rp 2 miliar untuk membangun tempat relokasi sementara bagi pedagang, mending untuk rehab saja,” ucapnya, Rabu (27/8). Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat menyatakan hal yang sama (Koran Madura, 27/8).

Salim menuturkan, dibandingkan membangun tempat relokasi sementara, lebih baik pedagang menempati kois dan lapak kosong yang kini belum ditempati. “Di sana kan ada kioskios yang tidak ditempati, mending ditempati pedagang pasca kebakaran saja,” jelasnya.

Selain itu, alasan dirinya memberikan pernyataan tersebut dikarekan, anggaran pembangunan relokasi sementar yang mencapai Rp 2 miliar hanya bersifat sementara.

“Tidak melihat siapa CV-nya saja, tetapi yang terpenting

kalau dibangun relokasi sementara berbentuk triplek hanya berkala bulanan, tidak dipakek seterusnya,” tuturnya.

Dirinya menjelaskan, Pemkab Sampang harus lebih menghemat anggaran. Sebab, dengan demikian tempat relokasi pedagang harus lebih ideal. Artinya, tempat pedagang blok C tidak harus di posisikan di tempat blok A. “Kalau diposisikan di blok A, maka otomatis beberapa pedagang di blok A merasa rugi dan kesal, sehingga timbul konflik antar pedagang nantinya,” katanya.

Terpisah, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sampang, Aulia Rahman mengaku akan tetap terus mengawal kegiatan pelaksanaan proyek pembangunan relokasi pedagang Pasar Srimangunan.

“Kami selaku komisi pembangunanan akan mengawal terus kegiatan proyek nantinya, atas dasar apa rencana pembangunan sementara ini,” tegasnya.

Dirinya menambahkan, diharapkan pengerjaan pembangunan relokasi tersebut lebih maksimal. Sehingga, dirinya terus menindaklanjuti dan mengawasi untuk tidak terjadinya mark up.

“Kalau ada indikasi dana mark up, maka pihak terkait akan saya sentil untuk segera menindaklanjuti,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

ePaper

Terbit Siang! kunjungi dan unduh dari www.koranmadura.com

WAWANCARA. Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar saat diwawancarai di GPU, Rabu (27/8).

Keselamatan Lalu Lintas Diusulkan Masuk Kurikulum SAMPANG- Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya membuat materi keselamatan dan tertib berlalu lintas saat berkendara di jalan raya diusulkan masuk ke dalam kurikulum pendidikan.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar menuturkan jika langkah pengusulan yang direncanakan saat ini diharapkan mampu menekan jumlah kecelakaan karena pemahaman pengguna jalan raya akan semakin baik. Sebab menurutnya pemahaman berlalu lintas masyarakat saat ini terbilang cukup minim.

“Keselamatan nyawa bagi pengguna lalu lintas saat ini menjadi perhatian kami. Oleh sebab itu, pengusulan tertib lalu lintas diprogramkan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. sebenarnya bukan hal yang baru, bahkan di daerah-daerah lain hal itu juga sudah menjadi perhatian, karena polri juga berkometmen untuk bekerjasama dengan Diknas,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (27/8).

Kepatuhan berlalu lintas masih minim. Banyak masyarakat yang belum sadar, tidak pakai helm, naik motor bertiga, belok seenaknya, malas antre, itu jadi kebiasaan.

AKBP Imran Edwin Siregar Kapolres Sampang

Imran menilai tingkat kecelakaan di jalan raya cukup memprihatinkan.

Apalagi menurutnya, kebanyakan penyebabnya adalah perilaku pengguna jalan raya yang jauh dari tertib, yang merupakan aki-

bat ketidak pahaman cara berlalu lintas yang baik “Kepatuhan berlalu lintas masih minim. Banyak masyarakat yang belum sadar, tidak pakai helm, naik motor bertiga, belok seenaknya, malas antre, itu jadi kebiasaan.

Sehingga hal hal seperti itu perlu untuk dihilangkan melalu menanam kesadaran pendidikan berlalu lintas.” Imbuhnya.

Dijelaskan Imran, selama ini, pengguna kendaraan juga cendrung tidak jera meski telah dilakukan tindakan tegas oleh aparat, sebab dirinya juga tidak menampik kalau hal tersebut juga merupakan bagian dari karakter masyarakat, sehingga menurutnya keselamatan lalu lintas sangat penting untuk dijadikan materi di tingkat SD, SMP, dan SMA “Buktinya kan selama ini masyarakat tidak sadar, padahal sebelumnya kecelakaan di camplong taddan juga menewaskan enam orang, tapi masyarakat tetap saja seperti itu,” tuturnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

KORAN Bangkalan MADURA PKB (struktural-kultural) diam-diam seperti sungai.

Ia ibarat air yang tidak tenang meski kelihatannya tidak ada gelombang, di sana. Menjelang pemilukada 2015, PKB semakin terlihat berkubu-kubu. Pertama, pantas diduga terdapat pasukan yang berdiri di belakang ketua umumnya, A Busyro Karim (Bupati Sumenep) menuju 2015.

Kubu berikutnya, kubu Unais Ali Hisyam (anggota DPR RI) yang diam-diam juga dikabarkan akan maju di pemilukada Sumenep 2015. Lainnya, kelompok yang berada di suatu tempat, diantara kubu Busyro dan Unais. Faksi ini digawangi Badrut Tamam (anggota DPRD Provinsi Jatim). Ketiga nama tersebut santer beredar di masyarakat, khususnya di sosial media untuk maju sebagai calon Bupati Sumenep mendatang.

Pada ruang jejaring sosial facebook, saling mendukung terhadap kandidat calon tertentu setiap hari semakin ramai. Diantaranya, kubu Badrut Tamam memasang akun facebook RBT, Relawan Badrut Tamam for Bupati Sumenep. Di halaman akun tertulis banyak narasi yang intinya meresensi sosok Badrut Tamam yang kini terpilih kembali untuk menjadi anggota DPRD Sumenep.

“Menurut saya K. Badrut Tamam merupakan kader muda Partai Kebangkitan Bangsa yg tidak di ragukan kemampuan dan sepak terjangnya, demikian juga loyalitasnya terhadap partai yg telah membesarkannya selama ini, apalagi kepada NU dan konstituennya,” tulis Agus Ansori di akun Relawan Badrut Tamam for Bupati Sumenep.

Di bagian lain, kubu Unais Ali Hisyam juga memberi sanjungan melalui akun facebook Sahabat Unais Ali Hisyam (SUAH). Dari berbagai isi status facaebook SUAH ini, Arif Budiman, pengagum Unais memberi sanjungan alternatif yang memberi kesan Unais sebagai sosok yang memiliki kemampuan di bidangnya, terutama soal politik, agama, dan keparlmentariaan.

“Berawal dari sebuah tawaran dari salah satu tokoh nadhliyin untuk menjadi anggota DPRD, pada tahun 1999, pria yang akrab disapa Unais ini pun akhirnya mendaftarkan diri sebagai anggota DPRD dan tanpa diduga terpilih sekaligus ditunjuk menjadi Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Sumenep yang saat itu menangani bagian agama dan pendidikan di usianya yang cukup muda, 26 tahun. Berlanjut menjadi komisi B yang membawahi bidang perekonomian pada tahun

Laporan Khusus

M Bangkalan M

KORAN MADURA

KAMIS 28 AGUSTUS 2014

KAMIS 28 No. AGUSTUS 2014||TAHUN No. 0429 |IIITAHUN III 0429

Berjibaku Menuju Kursi Bupati?

Agus Ansori Analis Politik

Butuh yang Baru dan Meyakinkan

Unais Ali Hisyam Mantan DPR RI

2004-2009,” tulis Arif Budiman.

Sementara di akun A Busyro Karim, lebih banyak diisi dengan foto-foto kegiatan Busyro sebagai bupati. Dari sisi propaganda, ini berguna untuk membuat ketua DPC PKB Sumenep itu dikenal.

Meskipun, pada saat pemilu, populer belum tentu disukai dan disukai pun, belum tentu dipilih.

Dari sekian banyak komentator di akun bernama A Busyro Karim, ada salah satu komentar yang bernada modus untuk mengajukan A Busyro Karim untuk tampil kembali menjadi Bupati Sume-

A Busyro Karim Bupati Sumenep

Badrut Tamam

nep 2015 -2020. Misalnya, akun bernama Kang Nur. Ia menulis, “Insyaallah, atas izin Allah SWT, kami akan melanjutkan menjadi pelayan rakyat kabupaten Sumenep. 1. KH. A. Busyro Karim….”

Dari sisi politik, Ketua DPC memiliki peluang dimajukan partainya dalam pemilu. Dalam skala nasional, Aburizal Bakri (Ketum Golkar) dicalonkan partai berlambang pohon beringin itu untuk menjadi presiden meski pada akhirnya Golkar mendukung yang lain dalam fakta politik pilpres.

Demikian juga Hatta Radjasa

DPRD Jatim

(Ketum PAN) dijagokan menjadi calon presiden dan kenyataannya dalam pilpres ia menjadi calon wakil presiden.

Begitu juga pada jang politik lokal, DPC bisa jadi mengusung ketuanya untuk menjadi calon bupati mendatang. Tetapi sejarah politik di Indonesia ini bukan satu-satunya pilihan. Sebagai contoh, dalam pemilukada Pamekasan tahun 2003, Kholilurrahman saat itu menjadi ketua dewan syuro PKB dan maju sebagai calon bupati dari PKB. Tetapi, rekomendasi DPP PKB tidak turun kepada

Nama kandidat Bupati menjadi perbincangan banyak orang khususnya dari internal PKB. Sejauh ini, yang muncul incumbent, A Busyro Karim. Ini wajar karena Busyro sebagai ketua DPC PKB Sumenep dan sudah dua kali mencalonkan Bupati. Pertama, pada tahun 2005 (kalah). Kedua, tahun 2010 (menang). Kandidat lainnya, Unais Ali Hisyam (anggota DPR RI). Di luar nama itu, terdapat Badrut Tamam (anggota DPRD Jatim).

Menurut analis politik dari kaum muda, Agus Ansori, tiga nama tersebut sama-sama memiliki kans untuk dicalonkan dan atau tidak dicalonkan oleh PKB dengan alasannya masingmasing. Dari sisi kebutuhan politik masa depan, Agus menyadari publik memerlukan yang baru, memiliki kompetensi, dan integritas. Lulusan UIN Surabaya itu menyadari nama Badrut Tamam belakangan ini santer tersiar sebagai calon bupati 2015 dari PKB. Mantan aktivis ini menduga, nama Badrut muncul karena diyakini mampu dan memiliki komunikasi politik yang bisa ke atas, bawah, kiri dan kanan. “Barangkali karena Badrut berbaur dalam arti tekstual dan kontekstual,” katanya. = OBET

Kholilurrahman (ketua dewan syuro PKB) melainkan jatuh kepada orang lain. Ini artinya, rekom dari PKB bisa jadi untuk PKB sendiri atau orang lain.

Pada akhirnya, untuk pemilukada Sumenep 2015, rekomendasi DPP PKB bisa jadi turun kepada ketua DPC PKB, bukan ketua, atau bisa jadi jatuh kepada orang lain yang secara kepartaian bukan PKB. Sebab politik bisa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dan yang mungkin menjadi tidak mungkin. = TIM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Bangkalan

Bangkalan N

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 No. 0429 | TAHUN III

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

INDUSTRI OLAHAN

Pemasaran Produk Lokal Masih Minim BANGKALAN - Keberadaan produk olahan pangan masih minim di Bangkalan. Padahal keberadaan makanan olahan bisa dijumpai di beberapa kecamatan. Namun hal itu masih belum terfasilitasi dengan baik.

Masyarakat masih belum bisa melakukan distribusi ke pangsa pasar yang ada. Akibatnya, produk olahan Bangkalan masih kalah saing.

"Bahkan, di kawasan Bangkalan sendiri masih jarang ditemukan produk olahan makanan yang dibuat masyarakat. Ini kan aneh sekali," kata Ach Jakfar, Ketua Bidang Advokasi Masyarakat, Lembaga Kajian Sosial Masyarakat (Leksdam), kemarin (27/8).

Pemberdayaan masyarakat seakan kurang difungsikan oleh pemerintah daerah. Padahal, produk olahan makan bisa dijumpai, seperti Kerupuk Kwanyar, Sirup Salak, Dodol Salak dan makanan khas Bangkalan lainnya. Akan tetapi, hal itu tidak bisa berkembang. Potensi itu, seharusnya bisa dikembangkan dengan baik.

"Bagaimana bisa mengembangkan sampai ke daerah lain, kalau di daerahnya sendiri masih belum ada," ungkapnya.

Dia sangat menyayangkan, kalau produk dari luar daerah menguasai daerahnya sendiri.

Apalagi, produk yang sama masih ditemukan di Bangkalan. Semisal, produksi krupuk yang ada di Kwanyar sendiri masih belum dijumpai di kecamatan lain, malah krupuk dari Mojokerto justru menguasai setiap tempat penjualan di Bangkalan.

Hal itu harus menjadi perhatian serius pemerintah Bangkalan, terutama dinas terkait agar bisa memajukan ekonomi masyarakat ke depan. Pemkab harus pandai memfasilitasi kepentingan masyarakat yang sudah mengembangkan produk olahan mereka. Sebab, terkadang masyarakat tidak begitu paham mengenai pola distribusi pangsa pasar, kecuali ada yang memfasilitasi.

Sementara itu, terkait hal itu Bupati Bangkalan, RK Makmun Ibnu Fuad mengaku akan mengupayakan produk olahan tersebut bisa masuk ke sentrasentra penjualan yang ada di Bangkalan. Khususnya, bagi pasar modern harus bisa menerima produk olahan lokal yang dibuat masyarakat. Selain itu, dirinya juga akan menggenjot instansi terkait agar bisa memfasilitasi kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Baik keluhan dan kendalanya saat pemasaran itu dilakukan. = MOH RIDWAN/RAH

HEMAT BBM

PNS Wajib Pakai Sepeda Ontel BANGKALAN - Menyikapi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus-menerus mengalami kelangkaan, pemerintah Bangkalan berpikir untuk melakukan pengadaan sepeda ontel. Bahkan, secara teknis hal itu tengah dibahas dengan tim anggaran, agar ke depan bisa menjadi program daerah.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib memakai sepeda itu menuju kantor.

"Bagi PNS yang rumahnya dekat, wajib memakai sepeda ontel saat pergi ke kantor. Pengadaannya sudah dibahas," kata Bupati Bangkalan, RK Makmun Ibnu Fuad.

Dia menjelaskan saat ini pembahasannya sudah hampir rampung, tinggal diajukan kepada DPRD Bangkalan untuk disetujui.

Menurutnya, memakai sepeda on-

tel ke kantor banyak manfaatnya.

Salah satunya bisa menghindari kemacetan, apalagi dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Selain itu, juga ramah lingkungan dan dapat mengurangi polusi udara. Tak kalah pentingnya, dengan bersepeda bisa menjaga kebugaran tubuh.

Menurutnya, jika pakai sepeda ontel tidak perlu bingung jika BBM sulit didapat, karena tidak memakai bensin seperti halnya sepeda motor dan mobil, yang membutuhkan bensin.

"Tahun depan PNS bakal naik sepeda angin dinas. Tidak hanya PNS yang naik sepeda, nanti saya juga pakai sepeda angin dari pendopo ke kantor Bupati. Bila perlu wartawan juga pakai sepeda angin," jelasnya. = MOH RIDWAN/RAH

KESAL. Salah satu pengecer bensin saat bersitegang dengan pengelola SPBU kota Bangkalan.

tikno for koran madura

Seharusnya Warga Menahan Emosi Bila Tidak Melayani Pembelian BBM Melalui Jeriken Sebaiknya Diumumkan Terbuka BANGKALAN – Surat Edaran (SE) dari pemerintah pusat terkait larangan bagi setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) melayani pembelian bahan bakar minyak (BBM) menggunakan jeriken memancing emosional konsumen. Masyarakat yang ingin membeli BBM tersebut harus menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat sehingga tidak semua konsumen bisa terlayani. Akibatnya ada warga yang gagal mendapatkan bensin merasa tidak puas. Itu sah-sah saja, namun akan lebih baik lagi apabila mereka dapat menahan emosi.

Para pengecer tersebut naik pitam lantaran telah antre selama kurang lebih lima jam. Namun, kenyataannya tidak diperbolehkan oleh petugas SPBU. Padahal, sebelum-sebelumnya tidak ada larangan tersebut.

Meskipun telah dilarang, para pengecer tetap nekat bertahan dengan jeriken yang telah dibawa. Bahkan, antrean semakin panjang, karena jumlah pengecer yang antre berdatangan dan semakin membeludak.

Kondisi demikian membuat para pengecer bersitegang dan adu mulut dengan petugas SPBU. Mereka tetap tidak bersedia pulang dengan tangan hampa.

Situasi pun semakin memanas.

Beberapa kali, petugas mencoba memberikan pemahaman terhadap pengecer. Namun, hal itu sama sekali tidak dihiraukan

oleh pengecer. Untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, akhirnya petugas SPBU memberikan kemudahan mendapatkan BBM tanpa harus menunjukkan surat rekomendasi dari Disperindag.

"Seperti apa bentuk rekomendasinya? Saya berulang kali minta ke Disperindag tidak pernah dikasih. Kok malah sekarang ada larangan seperti ini," ungkap salah satu pengecer, Ahmad Bustami, (30), warga Junok, dengan nada kesal.

Siapa pun pasti merasa jengkel apabila mengantre lama sampai berjam-jam untuk bisa membeli bensin dan BBM jenis lainnya, tapi setelah tiba gilirannya justru tidak dilayani oleh petugas BBM. Kejadian seperti ini seringkali terjadi di sejumlah SPBU, sehingga perlu ditangani

agar tidak terulang lagi. Akan lebih baik, apabila petugas SPBU tidak bisa melayani pembelian BBM bagi konsumennya yang menggunakan jeriken diumumkan secara terbuka, agar para konsumen tidak antre menanti giliran apalagi sampai berjamjam.

Pengelola SPBU kota Bangkalan, Raihan saat ditemui Koran Madura menyatakan pihaknya hanya menjalankan SE terkait larangan melayani pembeli yang menggunakan jeriken. Sebab hal itu memicu antrean panjang dan untuk menghemat BBM bersubsidi yang telah dibatasi oleh pemerintah. Namun, apabila bisa menunjukkan surat rekomenadasi dari dinas terkait, pihaknya tidak akan mempermasalahkan.

"Saya hanya menjalani amanat yang telah diberikan oleh pemerintah. Dan sama sekali tidak ada niat untuk menghalang-halangi pembeli BBM. Kalau bisa menunjukkan surat rekomnedasi pasti kami layani," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Disperindag Bangkalan, Abd Razak tidak bisa dihubungi untuk konfirmasi terkait surat rekomendasi yang dimaksud. Hingga berita ini diterbitkan tidak ada komentar apa pun dari yang bersangkutan. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | TAHUN III

O

Dewan Masih Menyukai Mobdin 15 Mobil Dinas Belum Dikembalikan

moh ridwan/koran madura

SIDAK. Bupati Bangkalan dan Wakil Bupati saat memantau proyek pembangunan kantor PU Bina Marga, Cipta Karya, Dispenda, dan BPKAD.

KUALITAS PEMBANGUNAN

Kontraktor Nakal Akan Ditindak Tegas, Seriuskah?

BANGKALAN – Sanksi tegas terhadap kontraktor nakal sudah sering disabdakan sejak lama.

Akan tetapi dalam realisasinya kadang-kadang tak sebaik yang diucapkan. Sehingga kontraktor nakal makin bertumbuhan dan semakin sulit dikendalikan.

Dampaknya tentu semakin banyak pula kondisi pembangunan yang usianya lebih pendek daripada yang seharusnya.

Kondisi bangunan yang mudah rapuh bisa terlihat melalui bahan bangunannya. Selain faktor alam yang mempengaruhi, proses pembangunan yang tidak sesuai petunjuk teknis juga bisa mempercepat usia bangunan.

Oleh karena itu, pengerjaan proyek yang sesuai aturan harus dipatuhi oleh semua rekanan, guna meminimalisasi terjadinya kesalahan di lapangan.

Pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor harus bisa dipertanggungjawabkan. Baik secara fisik maupun moral terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan. Sebab, dana pembangunan berasal dari rakyat.

Apabila tidak sesuai aturan, ada sanksi tegas yang siap menanti. Oleh karena itu, seluruh pihak juga turut memantau setiap pelaksanaan pembangunan, jangan sampai terjadi keterlambatan atau kualitas yang jelek.

"Perhatian dan pengawasan kita sangat penting, agar para kontraktor tidak berbuat nakal," kata Bupati Bangkalan, RK Makmun Ibnu Fuad, kemarin (27/8).

Bupati mengancam akan memblacklist kontraktor yang tidak mengerjakan proyek sesuai aturan dan ketentuan yang

berlaku, sehingga tidak bisa lagi mengikuti lelang pekerjaan milik pemerintah. Selain itu, akan memberikan sanksi sesuai surat perjanjian kontrak.

"Proyek tahun ini harus dikerjakan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau sampai ada yang mengerjakan asal-asalan, pasti akan kita kenai sanksi," jelasnya, saat memantau pengerjaan kantor PU Bina Marga, Cipta Karya, Dispenda dan BPKAD. Pihaknya tidak menginginkan sejumlah kesalahan pelaksanaan proyek. Sebab, kalau ada bangunan yang belum satu tahun sudah rusak, yang dirugikan pasti pemerintah dan rakyat. Untuk mewujudkan keinginan itu, pihaknya meminta agar semua pihak turut melakukan pengawasan maksimal di setiap item pekerjaan, termasuk tegas dalam menerapkan sanksi yang harus diberikan kepada rekanan atau kontraktor yang melanggar ketentuan.

"Saya akan beri tindakan tegas kepada kontraktor yang nakal. Jadi kerjakan saja sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Semua proyek nantinya akan diperiksa BPK. Hasil pemeriksaan itulah yang nantinya akan dijadikan dasar untuk menentukan apakah proyek tersebut dikerjakan sesuai aturan atau tidak.

Karena itu, agar tidak sampai kena masalah, Bupati kembali mengimbau agar para kontraktor mengerjakan pekerjaan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Kalau dikerjakan dengan tidak benar, jelas merugikan kontraktor itu sendiri.

Sebab selain kena denda, CV-nya pasti juga akan kena black list.

Bupati juga berjanji akan sering melakukan cek lapangan sehingga mengetahui apakah pekerjaan yang ada telah terealisasi dengan baik atau tidak. Hal itu untuk bukan untuk kepentingan pemerintah semata, melainkan demi kepentingan masyarakat yang akan menikmati proyek pembangunan tersebut.

"Jadi saya akan tinjau langsung proyek-proyek itu. Apakah itu proyek yang kecil ataupun yang besar. Maka sebelum saya datang ke lokasi, kerjakan dengan baik. Pembangunan ini kan untuk kita sendiri, dan yang menikmati juga masyarakat kita sendiri. Cuma itu yang saya minta," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan, Mondir Rofi'i mengungkapkan menyangkut pelaksanaan proyek di lapangan hasilnya terbilang bagus.

Namun, pemantauan harus terus dilakukan hingga akhir pengerjaan proyek, baik secara kualitas pekerjaannya atau sesuai petunjuk teknisnya.

"Apakah sudah sesuai RAB, atau ada tindakan nakal dari rekanan. Itu akan terus kita pantau. Mudah-mudahan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor sesuai sampai akhir pekerjaan.

Sebab, kalau pekerjaannya bagus tentu akan diberikan reward. Sebaliknya, kalau memang kondisi bangunan tidak sesuai, jelas ada punisment. Termasuk, sanksi keuangan apabila ada keterlambatan," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN – Masih ada dari wakil rakyat di Bangkalan yang belum siap menyerahkan mobil dinas yang dipinjamnya. Akibatnya dari 16 mobil dinas (mobdin) DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2009-2014, baru satu mobdin yang dikembalikan. Sisanya hingga kini masih belum dikembalikan oleh penggunanya. Padahal, mobil operasional tersebut seharusnya telah dikembalikan pada tanggal 22 Agustus lalu atau lima hari menjelang masa jabatan berakhir.

Hingga saat ini mobil yang digunakan oleh jajaran Pimpinan, Komisi, Fraksi, BK, dan Baleg itu masih belum diserahkan ke sekreraris DPRD setempat. �Sampai saat ini baru 1 yang dikembalikan dari komisi C, yang lain belum,� kata Kasubag Rumah Tangga Sekretaris DPRD Bangkaln, Ismail.

Dia mengaatakan pihaknya telah melayangkan surat edaran terkait penarikan mobil tersebut.

Akan tetapi, masih belum juga menghiraukan imbauan tersebut.

Mereka beralasan mobil pelat merah itu yang belum dikembalikan masih dalam proses normalisasi karena mengalami beberapa kerusakan pada mobil. Namun, jika nantinya fasilitas yang diberikan tak kunjung diserahkan, maka surat penarikan akan kembali dilayangkan.

"Melakukan perwatan terhadap mobil adalah tugas anggota karena itu fasilitas negara.

Namun, jika nanti dalam waktu dekat tetap tidak dikembalikan, maka akan kami jemput paksa," tegasnya.

Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Bangkalan H. Fatkur-

rahman menambahkan agar mobil itu segera diserahkan. Sebab sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku, mobdin tersebut sudah menjadi hak anggota yang baru untuk kepentingan operasional kerja dewan.

"Ya mobil dinas itu harus segera dikembalikan, sudah ada aturannya.

Mobil-mobil itu nanti akan dipakai pejabat dewan yang baru. Kalau tidak segera dikembalikan, pejabat dewan yang baru dan sudah devinitif akan pakai apa? Sekwan harus segera menarik mobil dinas yang belum dikembalikan itu," paparnya.

Sementara itu, mobdin tersebut terdiri dari enam mobil Toyota Avanza yang digunakan enam fraksi, empat unit Suzuki APV yang dipakai empat komisi, satu unit Honda New Civic yang dipakai Ketua DPRD, tiga unit Honda New City yang digunakan tiga wakil ketua, satu Toyota Avanza yang dipakai Ketua Badan Legislasi (Baleg), dan satu unit Suzuki APV yang dipakai Ketua Badan Kehormatan (BK). = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

MOBDIN. Satu-satunya mobil dinas (mobdin) DPRD Bangkalan yang dikembalikan.

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

Lapsus

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0429 | TAHUN III

KAMIS 28 AGUSTUS 2014 | No. 0429 | KAMIS TAHUN III 28 AGUSTUS 2014

MADURA

Wanita berusia 20 ini terlihat sangat sederhana. Namun dia memiliki prinsip yang gigih. Yaitu senantiasa menanamkan jiwa enterpreneur dalam dirinya. Dalam prinsipnya itu dia sangat anti berjiwa buruh.

Karena menurutnya, jiwa buruh itu kurang aktif. Karena kurang aktif, maka akan pasif.

Jika dalam hidup ini sudah pasif, maka akan sulit untuk berkembang.

Karena itu, dia heran dengan masyarakat yang sangat berharap menjadi seorang PNS. Padahal menjadi PNS itu bukan segalanya dalam hidup ini.

SELVI ARISTA APRILIANI

PNS Bukan Segalanya P

ekerjaan itu banyak, asal mau berusaha dan mandiri. Tapi yang ada di benak masyarakat saat ini, seseorang sudah dianggap bekerja jika sudah menjadi PNS. Jika belum menjadi PNS dianggap belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Seolah-olah hanya lewat jalan PNS itulah penghasilan yang diinginkan akan terwujud. Padahal tidak demikian.

Dia berkaca dengan para warga keturunan Cina yang ada di Pamekasan, atau umumnya di Indonesia. Mereka jarang, bahkan sulit ditemui di antara mereka yang menggebu-gebu ingin menjadi PNS. Mereka memilih menjalani usahanya sendiri. Tapi toh para warga keturunan Cina banyak yang sukses dengan usahanya itu dan berkecukupan. Bahkan lebih cukup daripada orang-orang yang menjadi PNS. Menurutnya, mindset inilah yang perlu diubah dari anak-anak muda zaman sekarang.

Dengan belajar dari orang Cina, masih banyak ruang usaha yang bisa dikerjakan. Seperti membuka usaha jual-beli. Misalnya membuka toko baju, membuka toko kelontong, membuka toko elektronik, membuka jasa bengkel kendaraan

bermotor, dan lain sebagainya.

Dengan berbisnis sendiri, menggunakan modal sendiri, dan dikembangkan sendiri, tidak akan tergantung pada orang lain. Kita akan bebas melakukan apa saja untuk mengembangkan bisnis kita itu. Bahkan bisa saja kita men-

: Selvy Arista Apriliani Alamat : Jl. Raya Sumenep, Pademawu, Pamekasan.

Tetala : Sumenep, 14 April 1994 Hobi : Travelling Pendidikan : D3 Kebidanan Universitas Wiraraja Sumenep Cita-cita : Bidan dan menjadi seorang Dosen

Nama

gangkat anak buah, untuk membantu menjalankan bisnis kita, jika bisnis itu terus mengalami perkembangan dan semakin besar.

Hal inilah yang menurut Selvy -panggilan akrabnya- dikatakan berjiwa enterpreneur. Dalam pengertiannya, enterpreneur adalah mandiri menjalankan sebuah

usaha. Bahkan bisa jadi nanti akan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan baru, yang bisa menampung beberapa pengangguran. Inilah yang dia tekankan berjiwalah enterpreneur, jangan berjiwa buruh, termasuk PNS itu juga buruh, katanya.

"Memang jika kita berbisnis atau membuka usaha tidak langsung besar. Semuanya dimulai dari yang kecil dulu. Tidak ada para pengusaha yang langsung sukses dan kaya raya. Semuanya butuh proses. Itulah seni dalam hidup," katanya kemarin (27/8).

Dia menggambarkan jiwa anak muda Indonesia saat ini, yang menurutnya cenderung berjiwa buruh. Seperti banyaknya penggangguran terdidik. Dan lagi, setiap ada lowongan pekerjaan, baik di pemerintahan dan swasta, mereka akan berbondong-bondong mengambil kesempatan itu. Seperti tidak ada kesempatan lain dalam bekerja selain mendaftar jadi PNS. Selvy berusaha merubah kelatahan ini. Dia tidak akan ikut gerbong mereka yang selalu antre pekerjaan. Bahkan dia bertekad akan menciptakan lapangan perkerjaan sendiri. =SUKMA FIRDAUS/RAH

O

RATNA NINGSI PUTRI MARISKA

Tak Selamanya Kaya itu Membahagiakan

B

anyak orang membayangkan hidupnya akan lebih bahagia apabila memiliki uang lebih banyak dari yang dimilikinya sekarang. Mereka telah memiliki sejumlah gambaran, akan digunakan untuk apa saja apabila suatu saat menjadi kaya. Semua gambaran itu tampak indah jika berhasil diwujudkan. Semua dilakukan untuk sebuah predikat sosial menjadi kaya raya.

Namun ketika kondisi yang diharapkan itu benarbenar terjadi, ternyata tidak selalu menambah kebahagiaan. Tidak jarang orang justru jatuh ke dalam kesengsaraan setelah hartanya bertambah banyak dan pangkatnya semakin memuncak. Bukan kebahagiaan yang didapatkan, justru aneka masalah dan kepedihan mendera kehidupan mereka. Pada titik itu, mereka mengatakan ternyata lebih bahagia saat kita berada dalam kondisi sebelum ini, saat masih sederhana. "Buat apa kaya jika kesederhanaan itu mampu melahirkan kebahagiaan," ujar Ratna Ningsi Putri Mariska.

Menurut gadis kelahiran, Bangkalan 2 Mei 1997 ini, bahwa tingkat perselingkuhan dan perceraian dipicu karena telah memiliki banyak uang.

Bebas melakukan apa saja itu dimata mereka.

Tatkala uang

bertambah banyak, muncullah semakin banyak keinginan, yang bertemu dengan godaan. "Saya sering baca dibeberapa media, kekayaan hanya menjadikan orang semakin buta. Semua dipikir dapat dibeli dengan uang," ungkap gadis yang akrab dipanggil Ratna ini.

Namun bukan berarti uang itu tidak dibutuhkan.

Akan tetapi, tidak semua harus diukur dengan keberadaan harta yang berlimpah. Kekyaan hanya akan mengantarkan ke puncak kesombongan apabila tidak disertai dengan kekuatan iman. Apalah arti sebuah kekayaan jika menjerumuskan ke jurang kenistaan. Sungguh, sangat disayang bagi orang yang tidak bisa mengontrol dirinya karena termakan oleh ketamaka. "Ya semoga kita bisa menjadi orang yang arif dan pandai mensykuri pemberian tuhan," tuturnya. =DONI HERIYANTO/RAH