e Paper Koran Madura 08 September 2014

SENIN

8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

WADUK MENGERING Warga mencari Kijing (kerang air tawar) di waduk yang mengering di Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Minggu (7/9). Sejak sebulan terakhir waduk yang digunakan untuk mengairi sawah mulai mengering sehingga petani kesulitan mendapat pasokan air. ant/dedhez anggara

Kekeringan Makin Meluas Kemarau tahun ini membuat sejumlah daerah di Indonesia mengalami kekeringan dan TERKAIT kekurangan air bersih. Di Kabupaten Malang Hal 9 ada dua desa yang mengalami kekeringan.

Dua desa tersebut selalu menjadi langganan kekeringan setiap kemarau datang. PDAM, BPBD, Cipta Karya, dan DCTR bergantian melakukan droping air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dua desa tersebut.

BERITA

1

0328-6770024 SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III www.koranmadura.com

o Agung Lakson Ikut Arus e Aburizal Bakri Nasional hal 3

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

Langsung

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Perdebatan wacana tentang pilihan sistem dalam Pemilukada, yang saat ini RUUnya sedang dibahas di DPR, cukup menggoda masyarakat luas untuk ikut ambil bagian. Terasa ada kegairahan baru yang menyeruak pasca keriuhan pelaksanaan Pilpres. Ini menggambarkan persoalan Pemilukada agaknya cukup seksi sebagai bahasan perbincangan terutama terkait keinginan merobah sistem pemilihan langsung yang dianggap banyak menimbulkan masalah ke pemilihan di DPRD. Secara faktual pelaksanaan Pemilukada di beberapa daerah memang sempat menimbulkan masalah. Konflik horizontal serta korban nyawa mewarnai satu dua pelaksanaan Pemilukada. Namun apakah kemudian berbagai kasus kekerasan dalam Pemilukada tersebut lantas perlu disikapi frontal merobah sistem pemilihan langsung kembali pada sistem lama, dipilih DPRD. Tidak mudah menjawabnya. Bagaimanapun perlu kehati-hatian dalam menyikapi persoalan Pemilukada.

Sebab merobah ke sistem lamapun tidak ada jaminan tak akan ada lagi persoalan Pemilukada. Konflik horizontal yang dijadikan alasan utama, sangat mungkin muncul kembali sekalipun sistem telah dirobah.

Di sinilah diperlukan kearifan semua pihak agar persoalan Pemilukada tidak melingkar-lingkar pada persoalan sistem langsung atau tak langsung semata.

Sementara masalah riil yang muncul kurang mendapat pemikiran bagaimana solusi terbaiknya. Jangan sampai wacana yang berkembang terjebak penyederhanaan masalah sebatas perubahan pilihan sistem lalu mengabaikan kajian kritis berbagai dampak yang muncul termasuk melupakan subtansi dan semangat dari Sulit mengingkari, Pemilukada sebagai ajang kembali pemili- ekspresi politik hakiki rakyat. diurai dan dipetahan melalui DPRD kanPerlu secara gamblang apakah merupakan lang- persoalan yang selama ini kah mundur dalam muncul dalam Pemilukada proses pelaksanaan karena sistem yang katakandemokrasi di ne- lah kurang baik atau terkait kasus-kasus yang biasa megera ini warnai pada setiap hajatan demokrasi. Tudingan pada politik uang dan cost politik tinggi hingga banyak kepala daerah terjerat masalah hukum misalnya, sangat jelas tidak terkait sistem langsung atau tak langsung namun lebih merupakan ekspresi mental para kandidat.

Katakanlah diterapkan sistem pemilihan kepala daerah dan wakilnya oleh DPRD. Lalu, apakah ada jaminan permainan politik uang tidak terjadi?

Sulit mengingkari, kembali pemilihan melalui DPRD merupakan langkah mundur dalam proses pelaksanaan demokrasi di negera ini. Hak-hak rakyat kembali terpasung baik bagi peluang kandidat kepala daerah sendiri, yang praktis peluangnya berkurang jika dilaksanakan DPRD, maupun ekspresi politik rakyat dalam menentukan siapa yang layak memimpin daerahnya.

Semua pihak tentu sepakat bahwa Pemilukada ke depan memang perlu diperbaiki misalnya terkait persyaratan, pengawasan permainan politik uang, sanksi pada praktek-praktek kecurangan serta kenyaman dan ketenangan masyarakat dalam berpartisipasi. Wacana Pemilukada serentak, yang sedang dibahas DPR, layak dipertimbangkan untuk mengurangi cost politik serta mencegah menurunkan kegairahan berdemokrasi masyarakat.

Sebuah sistem betapapun baiknya tidak dijamin bebas masalah. Sebelum beranjak beralih ke sistem lain, ada baiknya terlebih dahulu diupayakan maksimal mengurangi berbagai masalah yang muncul agar bangsa ini tak terjebak pindah dari satu masalah, ke masalah yang lain. =

KORAN MADURA

Berita Utama

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

2

BAHAN BAKAR MINYAK

Ada Politisasi Kenaikan BBM? MEDAN- Seluruh elit politik di Tanah Air diharapkan tidak menjadikan wacana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sebagai komoditi politik untuk menyudutkan pihak tertentu.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Darma Agung Sutarto, Minggu (7/9), mengatakan wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai telah menjadi isu yang terlalu politis.

Apalagi dalam masa transisi dengan adanya kesan menimpa-

kan “dosa” kenaikan harga BBM tersebut kepada pemerintahan yang akan datang.“Meski belum memerintah, tetapi Jokowi seolah-olah sudah disalahkan,” katanya.

Padahal, kata dia, wacana untuk menaikkan harga BBM tersebut telah ada sejak lama meski ditunda dengan berbagai pertimbangan.

Demi kepentingan jangka panjang bangsa, sebaiknya elite politik tersebut memberikan masukan bagi pemerintahan yang akan datang untuk membenahi manajemen pengelolaan enerji.

Sudah menjadi rahasia umum jika problematika energi sering muncul, terutama yang berkaitan dengan BBM karena adanya tata kelola yang kurang tepat.

Karena itu, tidak mengherankan jika selama ini kenaikan harga BBM selalu menjadi solusi terakhir jika muncul masalah dalam pembiayaan

negara.

Selain itu, elite politik di Tanah Air juga perlu mendorong pemerintah untuk melakukan penghematan di semua sektor agar tidak menimbulkan beban berat dalam menetapkan APBN. Pemerintahan yang baru juga diharapkan mampu menerapkan dorongan untuk memperbaiki tata kelola energi dan penghematan tersebut guna menjalankan roda pemerintahan secara efisien.

Jika memang harus menaikkan harga BBM, pemerintah harus dapat menjelaskan secara detail dan transparan agar masyarakat memahami dan tidak terus menjadi isu politik.“Bahkan, termasuk kalau ada permainan mafia, pemerintah harus bernai menjelaskannya supaya isunya tidak menjadi ‘liar’,” ujar Sutarto. =ANT/IRWAN

DISKUSI PANEL NASIONALGOLKAR

Jangan Terjebak Konflik Antargenerasi YOGYAKARTA- Partai Golkar diharapkan tidak terjebak dalam konflik antargenerasi dan antargender yang bersifat taktis dan berjangka pendek, terkait dengan kaderisasi politik partai.

“Golkar akan rugi besar jika terjebak dalam konflik tersebut, yang dapat menutup ruang bagi evolusi menuju budaya kepartaian yang lebih modern, matang, dan terbuka,” kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Yogyakarta, Minggu.

Pada diskusi panel nasional Forum Komunikasi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Seluruh Indonesia, ia mengatakan regenerasi dan peran perempuan harus selalu diberi ruang yang wajar di dalam partai.

“Selain itu juga harus dipastikan tidak ada yang terjebak pada konflik yang tidak produktif antara kaderkader senior dengan mereka yang lebih muda, dan antara laki-laki dengan perempuan,” katanya.

Menurut dia, ke depan Partai Golkar perlu memperjuangkan pemberlakuan sistem pemilu legislatif yang lebih adil bagi kaderkader yang telah menapaki karir

politiknya dari bawah.

Selain itu juga tidak menutup ruang bagi mereka yang secara publik lebih dikenal, yang sangat diuntungkan oleh sistem pemilu legislatif yang didasarkan pada prinsip perolehan suara terbanyak.

Golkar akan rugi besar jika terjebak dalam konflik tersebut, yang dapat menutup ruang bagi evolusi menuju budaya kepartaian yang lebih modern, matang, dan terbuka

Airlangga Hartarto

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar “Pembaruan sistem pemilu semacam itu akan memberikan insentif atau dorongan yang positif bagi kalangan muda untuk dengan sepenuh hati menempuh jenjangjenjang pengkaderan politik yang

lebih sistematis dan terstruktur di dalam partai, serta mendorong peningkatan loyalitas para kader terhadap partai,” katanya.

Berkaitan dengan pemilu kepala daerah dan pemilu legislatif, ia mengatakan Partai Golkar harus memastikan pemetaan yang objektif berbasis data terhadap kondisi dan kesiapan kader dalam pertarungan politik di lapangan.

Selain itu, konsolidasi dan penggalangan dukungan baik di tingkat elit maupun massa juga perlu ditempatkan dalam kerangka yang tepat dan kondusif.

“Dengan demikian, Partai Golkar benar-benar menjadi partai yang solid ke dalam dan memiliki jangkauan serta kekuatan politik yang makin andal baik di level daerah maupun nasional,” katanya.

Menurut dia, Partai Golkar perlu melaksanakan desentralisasi partai untuk mewujudkan rekrutmen yang lebih aspiratif.

“Hal itu dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar bagi kepengurusan partai di daerah (DPD I dan DPD II) dalam penentuan calon untuk pemilu kepala daerah dan pemilu legislatif,” kata Airlangga. =ANT/BAMBANG

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III SENIN 8 SEPTEMBER 2014

No. 0436 | TAHUN III

33

ant/joko sulistyo

KEDATANGAN KRI BUNG TOMO. KRI Bung Tomo (TOM-357) memasuki wilayah perairan Indonesia di sekitar Pulau Rondo, Minggu (7/9). Kedatangan KRI kelas Multirole Light Fregate (MRLF) buatan BAE System Maritime Naval Ship Inggris itu disambut oleh KRI Oswald Siahaan (OWA-354) di ujung paling barat pulau Sumatera, KRI TOM selanjutnya akan masuk ke jajaran Satuan Kapal Eskorta TNI AL bersama kapal fregate kelas Van Speijk.

Agung Laksono Ikut Arus Ical YOGYAKARTA - Perlawanan Agung Laksono terhadap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berakhir sudah. Kini, wakil ketua umum partai beringin itu ikut dalam arus Aburizal yang menginginkan Golkar menjadi oposisi dan berada di luar pemerintahan mendatang.

Dalam bahasa Agung Laksono sendiri, Golkar akan berperan sebagai mitra kritis pemerintah dalam merumuskan kebijakan politik negara. “Mitra kritis pemerintah yang dimaksud adalah Golkar berperan sebagai kawan sekaligus lawan berfikir atau sparring partner pemerintah,” katanya dalam sebuah diskusi di Yogyakarta Minggu (7/9).

Dengan berada di luar pemerintah, Partai Golkar akan lebih banyak berbuat untuk masyarakat serta mampu berperan aktif membentuk dan mewarnai kebijakan negara untuk kepentingan rakyat.

Neskipun berada di luar pemer-

intah, partai tersebut sebaiknya berperan sebagai penyeimbang yang konstruktif tanpa memiliki niat menggulingkan pemerintah.

“Lebih mengarah pada penyeimbang yang konstruktif atau penyeimbang yang berbasis kemitraan dengan tidak mengembangkan sikap kebencian atau permusuhan dengan pemerintah, apalagi ingin menggulingkan (pemerintah), bukan begitu,” kata dia.

Menurut dia, dengan mengembangkan posisi demikian, Partai Golkar akan memiliki fungsi yang lebih fleksibel dalam mengkritisi ataupun mendukung kebijakan

pemerintah. “Kalau keputusannya (pemerintah) bagus, cocok, dan sesuai dengan program prorakyat, dan memperkuat daya saing serta mencerdaskan bangsa ya harus kita dukung,” kata dia.

Sikap kritis terhadap pemerintah, menurut dia, bukan berarti apriori sepenuhnya terhadap keputusan yang diambil pemerintah. Dengan langkah strategis itu, selain sebagai partai modern, Golkar akan tetap menjadi “the parties of ideas” yang dihormati dan disegani oleh pemerintah dan juga dicintai oleh rakyat.

Sebelumnya Agung berbeda sikap dengan partainya, ia menyebut Partai Golkar sebaiknya bisa mendukung pemerintahan baru. Agung menilai sebaiknya jajaran pengurus Partai Golkar mulai kembali memikirkan komitmen tetap bergabung pada koalisi Prabowo-Hatta yang akan berada di luar pemerintahan. Menurut dia, menjadi oposisi, membuat partai akan bersikap apriori. =GAM/ABD/AJI

INOVASI

DKI akan Uji Coba Parkir Meter JAKARTA- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan uji coba sistem parkir meter selama satu minggu di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Agus Salim atau yang biasa dikenal dengan Jalan Sabang.

“Uji coba sistem parkir meter itu akan kita lakukan kira-kira selama satu minggu pada pertengahan September 2014. Setelah itu, baru kita lakukan evaluasi,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sunardi Sinaga di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, tujuan penerapan sistem tersebut adalah mengurangi jumlah kebocoran pendapatan dari parkir di bahu jalan atau on street di beberapa wilayah yang ada di ibukota.

“Alasan kita memilih kawasan Sabang itu juga karena menurut kita, kawasan tersebut termasuk rawan kebocoran,” ujar Sunardi.

Dia menuturkan selama masa uji coba tersebut, pihaknya akan mencari tahu penyebab kebocoran pendapatan parkir

on street di kawasan itu.

“Dari uji coba itu, kita bisa tahu apakah kebocoran itu disebabkan banyaknya kendaraan yang tidak membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan atau karena adanya juru parkir. Nanti kita bisa tahu,” tutur Sunardi.

Dalam uji coba tersebut, dia mengungkapkan pihaknya akan turut melibatkan pihak swasta.

Selanjutnya, setelah melewati masa uji coba, pihaknya akan menerapkan sistem parking meter di sejumlah wilayah DKI Jakarta mulai awal 2015 mendatang.

Sampai saat ini Sunardi mengatakan pihaknya masih melakukan pengkajian terkait besaran tarif dalam sistem parkir tersebut, namun diperkirakan akan berkisar antara Rp4.000 hingga Rp5.000 per jam. =ANT/BETH

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

POLITIKA

PDIP Gelar Silaturahmi Antar Kader

PERTEMUAN FRAKSI PDI PERJUANGAN Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Presiden Terpilih, Joko Widodo (kiri) dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani (tengah) berjalan keluar dari gedung usai melakukan acara tertutup di Jakarta, Minggu (7/9). Pertemuan tersebut merupakan acara Ulang Tahun Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani dan sekaligus silaturahmi partai Fraksi PDI Perjuangan.

JAKARTA- Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan pihaknya menggelar pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Minggu, sebagai wujud silaturahmi antarkader setelah menjalani kontestasi Pilpres 2014.

ant/hardian wicaksono

PARLEMENTARIA

Akbar: Koalisi Merah Putih Tentukan Kebijakan Pemerintah YOGYAKARTA- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung memperkirakan kekuatan Koalisi Merah Putih di parlemen akan mampu menentukan setiap kebijakan pemerintah.

“Kalau kekuatan koalisi bisa kuat dan solid mulai pusat hingga daerah, maka secara politik, kebijakan perpolitikan pemerintah kitalah yang menentukan,” kata Akbar saat menjadi pembicara dalam diskusi panel nasional Forum Komunikasi Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia di Yogyakarta, Minggu.

Menurut dia, kekuatan tersebut sudah dapat diperkirakan saat ini melalui hitungan kuantitatif, di mana jumlah anggota partai Koalisi Merah Putih di parlemen mendominasi mencapai 292 kursi, dibanding partai pendukung pemerintahan dengan jumlah yang lebih sedikit.

“Apalagi kalau nanti ditambah Partai Demokrat juga, maka akan menjadi 353 kursi. Ini

kekuatan kita. Harus kita manfaatkan,” kata dia.

Meski demikian, kata Akbar, kekuatan itu tetap harus dimanfaatkan untuk mengedepankan kepentingan rakyat, dan bukan semata-mata kepentingan partai koalisi.

Melihat kekuatan itu, menurut dia, Partai Golkar harus konsisten mempertahankan sikap memperkuat Koalisi Merah Putih atau berada di luar pemerintahan.

“Saya harap siapapun ketua yang terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar mendatang, tetap dapat mempertahankan sikap itu dan menjadikan ini sebagai masukan,” kata dia.

Menurut Akbar, berbagai pendapat yang mengatakan bahwa Golkar merupakan partai

pengikut pemerintah, dan belum terbiasa beroposisi harus dipatahkan. Memilih posisi di luar pemerintah, menurut dia, akan menjadi pembelajaran dan pendewasaan bagi partai itu.

“Saya kira dengan demikian Golkar akan semakin dewasa dan matang untuk meraih kemenangan pada 2019,” kata dia.

Di DPR Koalisi Merah Putih didukung oleh lima partai politik yaitu Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan PKS dengan jumlah perolehan 292 kursi. Sementara pasangan Jokowi-JK hanya didukung empat parpol, yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura dengan total memiliki 207 kursi.

Adapun Partai Demokrat memperoleh 61 kursi DPR. Demokrat sebelumnya sudah menyatakan akan menjadi penyeimbang setelah pemerintahan SBY-Boediono berakhir. =ANT/LUQMAN

“Pada hari ini dilakukan silaturahmi Fraksi PDI Perjuangan di dalam momen yang sangat baik setelah mereka (kader) ditugaskan dalam pilpres yang lalu untuk memimpin di setiap dapil dan alhamdulillah kemenangan diperoleh dari kerja sama yang baik dengan para relawan dan juga dengan rakyat,” kata Hasto.

Dia mengatakan pertemuan itu dilakukan sekaligus menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP periode 2009-2014, serta merayakan ulang tahun Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani pada tanggal 6 September 2014 kemarin.

“Tadi mbak Puan selaku Ketua Fraksi menyampaikan dalam sambutannya bahwa

tugas-tugas sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan menyampaikan selamat kepada pak Jokowi dan pak Jusuf Kalla atas kemenangan tersebut,” ujar dia.

Hasto mengatakan tidak ada pembahasan mengenai kinerja tim transisi, APBN maupun kenaikan harga BBM bersubsidi dalam pertemuan itu.

“Yang jelas bahwa Fraksi PDIP siap untuk menjadi partai yang berada di dalam pemerintahan. Nanti akan diadakan Rakernas PDIP di semarang tanggal 19-21 September, di situ akan dikonsolidasikan tiga pilar partai, dan semua siap untuk mengawal posisi-posisi PDIP sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan,” ujar dia.=ANT/RANGGA

TENAGA KERJA

APEC Tingkatkan Perlindungan TKI JAKARTA- Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) berupaya meningkatkan perlindungan tenaga kerja, baik dari Indonesia maupun pekerja migran lainnya, dengan mengadopsi usulan Indonesia ke dalam butir deklarasi pertemuan Menteri Tenaga Kerja se-Asia Pasifik ke-6 di Hanoi, Vietnam, 5-6 September 2014.

Dalam siaran pers, Minggu (7/9), juru bicara Delegasi RI pada pertemuan tingkat Menteri APEC itu, Abdul Wahid Maktub, mengatakan perlindungan TKI yang terkandung dalam butir deklarasi pekerja migran itu menjadi kesadaran baru seluruh anggota APEC, setelah diusulkan oleh Delegasi Indonesia, yang kemudian di dukung oleh Filipina dan Vietnam sebagai sesama pengirim tenaga migran di lingkup regional Asia Pasifik.

“Pada intinya, pekerja migran tidak lagi hanya dipandang berkontribusi dari sisi ekonomi anggota APEC, tetapi sebaliknya anggota APEC perlu mening-

katkan perlindungan hak azasi pekerja migran sehingga nyaman bekerja dan produktif. Hal ini, memicu perlunya penegakan hak dan tanggung jawab pekerja migran secara adil dan berimbang, baik di negara pengirim maupun negara penerima,” kata Wahid.

Indonesia, Filipina, Vietnam dan Thailand merupakan pengirim pekerja migran terbesar di lingkup APEC. Sedangkan penerima tenaga kerja migran yang terbanyak di Asia Pasifik antara lain adalah Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Kanada, Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Rusia, dan Singapura.

Usulan Indonesia tersebut tertuang dalam presentasi yang disampaikan Sugiarto Sumas, Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selaku Ketua Delegasi Republik Indonesia. =ANT/ARIEF

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III No. 0436 | TAHUN III

55

ENERGI

Konversi Elpiji Tiga Kilogram Ditunda SUMBAWA-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan belum bisa memastikan kapan realisasi konversi minyak tanah ke elpiji (LPG) di Pulau Sumbawa bisa berjalan seperti di Pulau Lombok, sehingga sampai sekarang masih tertunda.

ant/rudi mulya

PERTUMBUHAN PASAR TRADISIONAL KEDIRI. Pedagang baju menunggu barang dagangannya di pasar pagi di kawasan Jalan Raya Gor Jayabaya, kota Kediri, Jawa Timur, Minggu (7/9). Pasar tumpah yang hanya ada pada minggu pagi tersebut menjual segala kebutuhan mulai sembako, baju, dan perabotan rumah tangga dengan harga murah. Pemerintah Kediri akan menata dan akan menggiatkan pertumbuhan pasar tradisional mengingat pertumbuhan pasar modern di Kediri mulai tumbuh dengan pesat.

Pelaku Usaha Belum Sadar Kerasnya MEA? Ketatnya Persaingan Harus Segera Disosialisasikan YOGYAKARTA- Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta menilai belum banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang menyadari ketatnya persaingan yang akan dihadapi saat Masyarakat Ekonomi ASEAN diberlakukan 2015.

“Kami terus melakukan sosialisasi mengenai pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun depan. Namun, sepertinya masih banyak pelaku usaha yang belum bisa menyadari bagaimana persaingan yang akan mereka hadapi tahun depan,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta Suyana di Yogyakarta, Minggu.

Menurut dia, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta sebenarnya sudah diuji dengan pemberlakuan perdagangan bebas dengan Tiongkok atau “China ASEAN Free Trade Area” (CAFTA).

Dampak dari pemberlakukan CAFTA tersebut, lanjut Suyana, adalah melimpahnya produk-produk dari Tiongkok di pasar tradisional terbesar di Kota Yogyakarta, Beringharjo.

“Salah satu produk yang cukup banyak ditemui adalah tekstil batik yang harganya lebih murah sehingga bisa bersaing dengan produk batik lokal,” katanya.

Di dalam proses sosialisasi mengenai pemberlakuan MEA, kata Suyana, Disperindagkoptan Yogyakarta selalu menyebutkan hal tersebut sebagai contoh agar pelaku usaha menyadari persaingan yang akan dihadapi.

Suyana menyebut, pelaku usaha harus bisa meningkatkan daya saing jika ingin produknya bisa bersaing dengan produk dari luar negeri.

“Peningkatan daya saing tersebut hanya bisa dilakukan oleh pelaku itu sendiri, sedangkan pemerintah hanya sebatas memberikan dorongan dan fasilitasi,” katanya.

Sejumlah kemudahan yang bisa dinikmati pelaku usaha di antaranya adalah pengurusan PIRT secara gratis, percepatan perizinan, perbaikan transportasi,

telekomunikasi hingga stimulan modal dan peralatan.

“Salah satu bantuan yang kami berikan adalah peralatan pemotong kulit sehingga memungkinkan pelaku usaha memotong dengan hasil potongan miring dan dalam jumlah banyak,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah lain untuk penyediaan bahan baku. “Masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan bahan baku, seperti kulit ikan. Kami mulai kerja sama di bidang pengadaan bahan baku,” katanya.

Meskipun persaingan yang dihadapi akan cukup ketat, namun Suyana meyakini masih banyak produk lokal yang bisa bersaing dengan produk asing di antaranya fashion batik yang dibuat secara eksklusif.

“Pemerintah juga sudah berupaya untuk menyaring produk yang boleh masuk agar sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI). Kami pun mendorong pelaku usaha agar bisa menghasilkan produk dengan sesuai standar,” katanya. =ANT/EKA

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTB di Mataram Husni di Mataram, Minggu, mengatakan penundaan realisasi konversi minyak tanah ke elpiji di Pulau Sumbawa karena pemerintah pusat hingga saat ini belum menganggarkan dana konversi untuk warga di daerah itu.

“Kami sendiri belum tahu sampai kapan konversi minyak tanah ke elpiji untuk masyarakat Sumbawa bisa diwujudkan,” kata Husni.

Menurutnya, kepastian tidak adanya dana untuk konversi elpiji di Pulau Sumbawa, diperoleh setelah Pemprov NTB mendapat informasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

Selain itu, kata Husni, pemerintah pusat sampai saat ini masih belum berpikir khusus untuk kawasan Indonesia bagian timur terkait sisi ekonomis memakai minyak tanah daripada elpiji.

“Bisa jadi pemerintah pusat memiliki kajian lain sehingga program konversi minyak tanah di Sumbawa belum bisa berjalan seperti di Pulau Lombok,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah daerah tidak akan menyerah sebelum progam konversi tersebut bisa terwujud.

“Jadi, kita akan tetap mengajukan permintaan itu ke pusat agar program konversi minyak tanah ke elpiji bisa terealisasi,” katanya.

Pelaksanaan konversi minyak tanah bersubsidi ke elpiji ukuran tiga kilogram di wilayah NTB khususnya pada kabupaten/kota di Pulau Lombok telah dimulai sejak akhir 2011.

Konversi itu ditandai peresmian penyerahan paket perdana elpiji tiga kilogram kepada perwakilan masyarakat di kabupaten/kota se-Pulau Lombok oleh Wakil Gubernur NTB di Kantor Kecamatan Mantang pada 23 Desember 2010.

Penerima paket perdana elpiji tiga kilogram itu diberikan tanpa biaya, berupa satu unit kompor, regulator dan selang serta tabung isi elpiji tiga kilogram. Sedangkan, konversi minyak tanah ke elpiji di Pulau Sumbawa direncanakan mulai 2012, namun hingga saat ini terus tertunda karena ketiadaan anggaran di APBN. =ANT/NUR

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

INDUSTRI

Produk Furnitur Kebanjiran Order JAKARTA-Produk furnitur Indonesia sedang menggeliat di pasar Eropa. Jaminan bahan baku yang memperhatikan isu lingkungan membuat produk Indonesia makin dicari di mancanegara. Tak heran, begitu ikut pameran di ajang SPOGA Gafa Jerman beberapa waktu lalu, 10 perusahaan furnitur Indonesia langsung kebanjiran order.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Nus Nuzulia Ishak berbangga hati. “Baru hari pertama pameran dibuka, beberapa perusahaan sudah dapat penglaris pesanan dari sejumlah negara. Ini patut diacungi jempol,” kata Nus Nuzulia Ishak, di Jakarta, Sabtu (6/9) SPOGA 2014, the garden trade fair, memang ajang pameran paling kesohor di Eropa. Pesertanya berjumlah tak kurang dari 2000 perusahaan papan atas di negaranya masing-masing yang berasal dari 50 negara dari berbagai belahan bumi.

Indonesia salah satunya. Apalagi penyelenggara pameran bergengsi ini juga bukan sembarangan, tetapi organisasi kelas wahid dari negeri pemenang sepak bola Piala Dunia 2014, yakni Koelnmesse, Koln, Jerman. Tahun ini mereka merayakan 90 tahun beroperasi.

Pameran ini membetot animo pengunjung dari berbagai negara Eropa dan Amerika. Hingga penutupan, 10 perusahaan Indonesia berhasil mencatat 547 kontak dagang dan rencana kontrak sebesar USD 2,45 juta. “Paviliun Indonesia secara keseluruhan berhasil menaikkan target hingga 6 kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi USD 463.620,” ujarnya.

Kunci keberhasilan ini ternyata sudah ditebak. “Keberhasilan ini berasal dari persiapan yang matang, peserta yang telah mengikuti program pelatihan, serta didukung lokasi strategis di tengah paviliun negara Eropa. Para eksportir juga makin percaya diri karena kualitas produk yang ditampilkan hampir sama dengan para peritel besar,” ujar Nus. Peserta pameran memang sudah disiapkan, dilatih, diajari kiat-kiat dan berbagai tips, bahkan selama pameran juga didampingi. =GAM

ant/eka fitriani

SUNSET GILI TRAWANGAN. Sejumlah wisatawan menikmati sunset atau matahari terbenam di Sunset Point Gili Trawangan Tanjung, Lombok Utara, NTB, Sabtu (6/9). Selain pesona pantainya yang eksotis, pesona matahari tenggelam di Gili Trawangan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke kawasan tersebut.

Pertamina Bukukan Produksi 520 Ribu Bopd JAKARTA- PT Pertamina (Persero) membukukan produksi sebesar 520.360 barel setara minyak per hari (bopd) pada Semester I 2014 naik 11,9% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu.

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan pada akhir Juni 2014 produksi minyak Pertamina meningkat menjadi 254.570 barel per hari (bopd) atau naik 27,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013.

Peningkatan tersebut utamanya dipicu oleh kontribusi produksi dari operasi Pertamina dari luar negeri melalui PT Pertamina International Exploration and Production dan

peningkatan produksi konsolidasi PT Pertamina Hulu Energi.

“Dari operasi di luar negeri, Pertamina mendapatkan tambahan produksi sebesar 57.090 bopd. Ditambah dengan produksi gas yang relatif sama dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu sekitar 1.540 MMscfd secara total produksi migas Pertamina menjadi 520.360 bopd. Dengan peningkatan produksi ini cukup menjanjikan bagi tercapainya target Pertamina untuk dapat memproduksi sebanyak 2,2 juta boepd pada 2025,” ungkap Ali di Jakarta, Minggu (7/9).

Ali mengatakan untuk mencapai target produksi tersebut Pertamina akan bertumpu pada produksi dari lapangan eksisting dan juga ekspansi internasional. Pertamina menargetkan bisa membukukan pertumbuhan produksi sebesar 7% per tahun.

Pertamina memproyeksikan pada 2025

produksi dari lapangan eksisting akan mencapai 900.000 bopd, sedangkan tambahan produksi dari ekspansi internasional ditargetkan mencapai 600.000 bopd. Sisanya, akan diperoleh dari peningkatan hak partisipasi, pengembangan shale gas dan CBM, dan pengelolaan wilayah kerja domestic yang sudah berakhir masa kontraknya.

“Melihat apa yang diperoleh dalam beberapa tahun terakhir, di mana produksi Pertamina terus tumbuh kami optimistik target 2,2 juta boepd pada 2025 dapat diraih.

Saat ini, Pertamina secara korporat telah menjadi produsen migas terbesar di Indonesia. Pada 2018 nanti, kami bahkan optimistis dari produksi Pertamina EP saja sudah bisa meraih posisi sebagai produsen migas terbesar di Indonesia dengan target produksi sebesar 375.000 boepd,” tutupnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

atu per satu koruptor kelas kakap terus disikat. Dimulai dari Nazaruddin, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Ratu Atut, dan banyak lagi lainnya. Baru-baru ini Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan barang, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang di kementerian yang dipimpinnya. Diketahui akibat tindakannya yang melanggar hukum itu, negara mengalami kerugian sekitar Rp 9,9 miliar. Lembaga hukum di bawah kendali Abraham Samad itu pun menjerat Jero dengan pasal 12 huruf e atau pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi junto 421 KUHP. Memang seharusnya komitmen tiada ampun bagi koruptor perlu terus mendapat pengawalan dan dukungan.

Keberanian KPK memereteli para koruptor kelas kakap tidak boleh terhenti oleh tekanan dari siapa pun. Abraham Samad bersama hakim KPK telah menunjukkan keberaniannya yang luar biasa mengagumkan. Meskipun hingga saat ini masih belum siap menyentuh keterlibatan keluarga Cikeas yang disebut-sebut oleh Anas dalam persidangan layak juga diperiksa oleh KPK atas keterlibatannya dalam kasus Hambalang.

Menghadapi keluarga Cikeas ini, sepertinya mulai ada special treatment. Memang sulit dielakkan, kultur penegakan hukum di negara ini, selalu sulit melepaskan diri dari special treatment setiap kali menghadapi dugaan korupsi yang melibatkan keluarga penguasa tertinggi di negara ini. KPK di tangan Abraham Samad belum menunjukkan prestasi super semacam ini.

Meskipun begitu tetap tidak bisa diabaikan, Abraham Samad dan kawankawannya di KPK telah mengukir sejarah baru dalam pemberantasan korupsi di negara ini.

Sejauh ini baru koruptor di Ibu Kota Indonesia dan sekitarnya yang terlacak. Belum menjamah koruptor di Provinsi Jatim misalnya. Abraham Samad hanya pernah menyebutkan ada koruptor kelas wahid di Jawa Timur, namun hingga kini belum ada koruptor kakap di Jawa Timur yang masuk perangkap hukum KPK. Hingga hal ini memperkuat keyakinan bahwa KPK masih setengah hati menumpas koruptor di Indonesia. (*)

Opini

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

77

Menjawab Keluhan Rakyat

Salam Songkem

Sikat Koruptor

KORAN MADURA

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 No. 0436 | TAHUN III

Akhir-akhir ini rakyat mulai gelisah dan cemas karena sedang menunggu pergantian kekuasaan Republik Indonesia, dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober nanti.

D

alam momentum seperti ini, Jokowi pun mulai disibukkan oleh pembuatan rancangan susunan kabinet pemerintahan yang akan membantunya dalam kepemimpinan mendatang. Di tengah momentum yang mencemaskan itu, justru telah beredar isu bahwa Jokowi dan Jusuf Kalla memiliki perselisihan dalam menentukan anggota kabinet pemerintahannya, termasuk soal boleh dan tidaknya bagi pengurus partai yang dalam waktu bersamaan juga menjabat sebagai menteri dalam kepemimpinan Jokowi.

Itulah yang menyebabkan masyarakat semakin gelisah, karena memikirkan nasib Indonesia ke depan. Apakah akan membaik atau justru sebaliknya. Oleh karena itu, kepintaran Jokowi ditunjukkan dengan membuat kantor atau rumah transisi yang diresmikan pasca ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2014 oleh KPU beberapa waktu lalu, tepatnya pada 4 Agustus 2014.

Hal itu tidak aneh, karena Jokowi memiliki tugas besar menjawab kegelisahan rakyat yang kini semakin memuncak. Kantor tersebut dibuat guna mengantarkan transisi kepemimpinan Presiden SBY ke kepemimpinan Jokowi.

Rencananya juga akan digunakan untuk mempersiapkan perencanaan pembentukan kabinet Presiden Jokowi, serta hal-hal yang berkaitan dengan suksesi dan implementasi visi dan misi yang telah tercantum dalam Sembilan Program Nyata Jokowi-JK. Terlepas dari isu perselisihan Jokowi dan JK soal pembentu-

kan kabinet pemerintahannya, yang pasti mereka berdua tetap menjalin hubungan baik, serta bersinergi membangun rumah transisi tersebut—sedangkan isu perselisihan itu hanya merupakan omong kosong—. Di sisi lain, pembicaraan mengenai susunan kabinet dalam kepengurusan mendatang belum tersimpulkan dengan tepat, baik pembicaraan antara Jokowi dan JK, maupun dengan partai politik koalisi yang lain. Sebab, jumlah kementerian yang akan diterjunkan oleh Jokowi dalam kepemimpinannya belum diputuskan, apakah akan menetapkan 20, 30, atau bahkan 34 menteri sekaligus sebagaimana yang tercantum dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentang peraturan Kementerian Negara. Semoga apa pun keputusan Jokowi akan membawa Indonesia ke arah perbaikan.

Optimis Lebih Baik Perjuangan Jokowi tidak ada habisnya. Selain mengurus keperluan terkait pergantian kepemimpinan mendatang, beliau juga menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan Presiden SBY. Hal ini dilakukan guna memperbaiki pemerintahan Indonesia. Terakhir adalah pertemuan mereka di Nusa Dua, Bali pada 27 Agustus 2014 yang lalu. Dalam pertemuan tersebut, Presiden SBY juga selalu siap melakukan konsultasi dengan Presiden terpilih Jokowi, membahas pemerintahan ke depan.

Jika menengok sejarah, baru kali ini ada fenomena menarik dalam pergantian kekuasaan.

Keduanya, baik pengganti maupun presiden sebelumnya bersikap sebagai negarawan. Hal itu ditandai dengan dinamika yang bagus di dalamnya. Sebab, pergantian-pergantian kekuasaan sebelumnya diwarnai dengan kontroversi yang tiada henti, serta dinamika pergantian kekuasaan yang kurang mulus. Sebut saja pada pergantian kekuasaan orde lama ke orde baru, serta dari orde baru ke masa reformasi, semuanya diwarnai dengan pergantian yang

tidak seharusnya sebagaimana yang diinginkan rakyat.

Karena pergantian kekuasaan yang tidak berjalan mulus itulah, kemudian pemegang kekuasaan selanjutnya harus memulai dari nol dalam mengurusi pemerintahan. Berbeda dengan yang terjadi dewasa ini, pergantian kekuasaan yang akan dilangsungkan pada Oktober mendatang, nampak berjalan sangat mulus. Presiden SBY dan Jokowi sama-sama menginginkan agar pemerintahan selanjutnya lebih baik lagi. Sebab, salah satu program pemerintahan Indonesia, yakni pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 telah dirancang sedemikian rupa oleh Presiden SBY, dan mau tidak mau Jokowi harus melaksanakan rencana tersebut.

Dan jikapun ada yang perlu diubah, tentu hanya sedikit saja.

Selain itu, pertemuan Jokowi dengan SBY juga membahas kesinambungan antara program kerja SBY dengan program kerja yang telah dicanangkan Jokowi dalam 9 program prioritas yang dikenal dengan Nawa Cita. Hal ini dilakukan guna menyinambungkan antara program kerja yang telah digalakkan SBY dengan program kerja yang dicanangkan Jokowi, agar program kerja ke depan lebih baik daripada sebelumnya. Dari 9 program prioritas, Jokowi-JK lebih menekankan kepada tiga program utama, diantaranya; Indonesia sehat dan cerdas, pembenahan infrastruktur pada daerah-daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, serta revolusi mental. Semoga hal ini dapat menyembuhkan kegelisahan masyarakat. (Kompas, 27/8/2014) Meskipun Jokowi lebih menekankan pada tiga program prioritas sebagaimana yang disebutkan di atas, sudah barang tentu program-program yang lain juga harus tidak dit-

inggalkan. Perlu diketahui, sebagaimana yang diungkapkan Dr. Mohammad Nasih, Ilmuan Politik sekaligus Dosen Universitas Indonesia, tujuan dan target itu tidak hanya untuk dicapai, namun justru harus dilampaui. Karena itu, program kerja selain tiga pokok yang diprioritaskan tersebut, Jokowi harus merealisasikan dan mengimplementasikan visi misi dengan lebih baik.

Program yang harus dilampaui di antaranya, pertama, menghadirkan kembali rasa aman dalam negeri melalui politik luar negeri yang bebas-aktif.

Kedua, membangun pemerintahan yang demokratis dan terpercaya. Ketiga, melakukan reformasi sistem hukum dalam pemerintahan, sehingga bebas dari praktik korupsi. Keempat, meningkatkan daya saing dan produktivitas dalam dunia internasional. Kelima, mewujudkan negara yang mandiri dalam bidang ekonomi. Dan keenam, memperteguh prinsip ke-Bhineka-an serta memberikan ruang dialog kepada masyarakat.

Hajatan demokrasi yang telah dilaksanakan menggambarkan bahwa semua rakyat Indonesia menginginkan perubahan dalam pemerintahan Indonesia, yang akan mengantarkan rakyat Indonesia menjadi lebih baik; menjadi bangsa yang sejahtera dan aman, berkuasa di bidang ekonomi, berdaya di bidang pendidikan, serta disegani oleh negara-negara lain. Semua tergantung kinerja pemerintahan baru mendatang. Program kerja Presiden SBY telah menjadi awal yang baik, dan selanjutya untuk diteruskan sekaligus direvisi Jokowi agar menjadi lebih baik.

Jokowi adalah ujung tombak bangsa, setidaknya untuk lima tahun ke depan. Semoga kepemimpinan Jokowi dapat mengharumkan Indonesia. Wallahu a’lam bi al-shawab.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 No. 0436 | TAHUN III

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

40 Persen Penduduk Jatim Konsumsi Beras Premium SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf mengatakan sekitar 40 persen penduduk di provinsi itu mengonsumsi beras premium, sehingga peluang pasar komoditas tersebut sangat besar.

"Sebanyak 40 persen penduduk Jatim pengonsumsi beras premium. Sisanya (beras) medium," kata Saifullah Yusuf pada peresmian penggilingan padi dan pengolahan beras terpadu PT Lumbung Padi Indonesia milik pengusaha nasional Rachmat Gobel dan Fara Luwia, di Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (7/9).

Ia mengatakan, kehadiran penggilingan padi dan pengolahan beras terpadu yang mampu

menghasilkan beras berkualitas tinggi sangat diperlukan di Jatim, karena kemungkinan permintaan beras premium semakin besar, seiring dengan pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut.

"Kami perkirakan jumlah penduduk Jatim yang bakal mengonsumsi beras premium bisa mencapai 50 sampai 70 persen," kata Saifullah Yusuf.

Pada 2013 jumlah penduduk Jatim mencapai sekitar 38,5 juta

jiwa dengan tingkat konsumsi beras sekitar 91,3 kg/kapita/tahun.

Selama ini, lanjut dia, Jatim merupakan salah satu lumbung beras nasional dengan produksi gabah kering giling sekitar 12 juta ton atau setara delapan juta ton beras.

Jatim memberi kontribusi sekitar 17 persen dari produksi beras nasional.

"Produksi LPI bisa memenuhi kebutuhan beras premium yang meningkat di Jatim," katanya.

Sementara itu Komisaris Utama LPI Rachmat Gobel mengatakan fasilitas penggilingan padi dan pengolahan beras terpadu tersebut memiliki tingkat kehilangan hasil (susut) panen yang

rendah, atau kurang dari lima persen.

Selain itu, beras yang dihasilkan juga bermutu dan berkualitas tinggi dengan pecahan sangat kecil.

"Teknologi Satake yang kami gunakan mampu menekan tingkat pecahan, memilih beras sesuai ukuran yang ditentukan," katanya.

LPI memiliki fasilitas mulai dari pengeringan hingga penggilingan gabah dan pembersihan untuk menghasilkan beras berkualitas.

Kapasitas penggilingan padi tersebut mencapai 150 ribu ton gabah kering panen/tahun. = ANT/RISBIANI FARDANIAH/DIK

ant/syaiful arif

RASKIN TIDAK LAYAK KONSUMSI. Warga membuang atau menjadikan makanan ayam jatah beras untuk warga miskin (raskin) yang tidak layak konsumsi di Desa Podoroto, Kesamben, Jombang, Jawa Timur. Warga desa yang mendapatkan jatah raskin tidak layak konsumsi itu berharap pihak Bulog dapat menukar dengan yang lebih baik.

MENGANDUNG BAHAN KIMIA

Cairan Pembersih Lantai Mengancam Kesehatan SURABAYA - Sustainable Consumption and Production (SCP) menyatakan cairan pembersih lantai mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.

"Iklan cairan pembersih lantai itu sangat menarik konsumen, padahal bahan kimia yang terkandung di dalamnya berbahaya," kata Koordinator SCP Lokal Surabaya Retno Widiastuti, Minggu (7/9).

Menurut dia, isi iklan yang ada selalu mendaku (klaim) bahwa cairan pembersih lantai dengan kombinasi bahan aktif dapat mengangkat dan menghilangkan kotoran pada lantai.

"Tidak hanya itu, tetapi juga diklaim sebagai pembunuh kuman dan melindungi dari bakteri atau antibakteri. Selain lantai, juga dapat membersihkan kamar mandi, permukaan kompor, meja, dan kursi, ter-

masuk juga untuk kandang binatang dan tempat sampah," katanya.

Dalam hal itu, masyarakat atau konsumen sering awam dan mereka beranggapan segala hal yang berhubungan dengan bahan pembersih selalu bermanfaat bagi kesehatan.

"Mereka lupa kalau ada bahan aktif dalam produk pembersih lantai yang sangat tidak ramah lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan manusia," katanya.

Dari label kemasannya yang beredar diketahui bahwa bahan aktif yang terkandung dalam bahan pembersih lantai dan lantai kamar mandi adalah Cresylic Acid (1,5 persen), Ethoxylated Alcohol (4 persen), Benzalkonium Chloride (2 persen), Natrium Lauril Eter Sulfat (2,5 persen), dan Alcohol Ethoxylate Natrium Lauril Eter Sulfat atau disebut Sodium Laureth Sulfate (SLS). = ANT/EDY M. YA'KUB/DIK

8

SOAL RAPBD

DPRD Konsultasi ke Gubernur SURABAYA - Pimpinan sementara dan perwakilan fraksi-fraksi DPRD Kota Surabaya berencana berkonsultasi ke Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Senin (8/9) terkait pembahasan RAPBD Surabaya 2015 yang molor dari jadwal akibat belum terbentuknya pimpinan dewan definitif.

"Supaya kami diberi arahan harus melakukan apa karena banyak agenda yang sifatnya peting harus diselesaikan," kata perwakilan Fraksi PKB DPRD Surabaya Masduki Toha di Surabaya, Minggu (7/9).

Masduki mengatakan hingga saat ini parpol yang belum mengeluarkan rekomendasi kepada perwakilannya di DPRD Surabaya adalah Demokrat dan Gerindra. Hal ini dikarenakan masih adanya konflik internal di dua parpol tersebut.

Hal sama juga dungkapkan perwakilan Fraksi PDIP Baktiono. Ia mengatakan dengan belum direkomendasi siapa kader Partai Demokrat untuk duduk di kursi wakil ketua DPRD Surabaya tentunya akan menghambat kinerja anggota legislatif.

Baktiono mengatakan dalam waktu dekat anggota dewan harus menyelesaikan beberapa agenda selain prangkat dewan berupa ketua komisi, badan kehormatan (BK), badan legislasi (Banleg) dan ketua fraksi, juga satu agenda yang peting menyangkut kehidupan warga Surabaya yakni pembahasan APBD 2015.

"Jika pembahasan APBD sampai molor tentunya sangat merugikan pembangunan warga Surabaya," katanya.

Sebelum bahas APBD, kata Baktiono, pimpinan definitif harus menyiapkan perlengkapan kedewanan. Jika semua unsur sudah dilengkapi pembahasan APBD bisa dilaksanakan.

"Gimana bisa membahas APBD, ketua definitif dan prangkat belum ada karena ada rekomendasi dari salah satu partai yang belum turun dan satunya lagi dipersoalkan," tegasnya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

9

MUSIM KEMARAU

Dua Desa Langganan Kekeringan MALANG - Dua desa di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, menjadi langganan kekeringan ketika musim kemarau, sehingga secara rutin mendapatkan bantuan distribusi air bersih dari sejumlah instansi secara bergiliran.

Sekretaris Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Malang, Aprilianto mengatakan dua desa yang menjadi langganan kekeringan itu adalah Desa Wonorejo di Kecamatan Singosari dan Desa Putukrejo, Kecamatan Kalipare.

"Dari dua desa yang setiap musim kemarau mengalami kekeringan itu ada sekitar 1.600 kepala keluarga. Ketika musim hujan, kedua desa ini memanfaatkan sumur bor milik desa, namun ketika musim kemarau sumurnya juga kering, sehingga kekurangan air bersih," ujarnya, Minggu (7/9).

Sebab, lanjutnya, kedua desa tersebut tidak memiliki sumber air yang bisa dimanfaatkan warga. Bahkan, ketika musim kemarau tiba, warga di dua desa itu hanya mengandalkan air bersih bantuan dari empat instansi yang secara bergantian mengirim ke daerah itu, yakni PMI, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCTR), PDAM, dan Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Saat ini, lanjutnya, yang mendapat jatah memasok air bersih ke dua desa yang dilanda kekeringan tersebut adalah PMI. Pada awal September, Desa Putukrejo men-

dapat giliran pertama pengiriman air bersih dan Desa Wonorejo, Singosari dari ini (Minggu, 7/9).

Setiap kali pengiriman air bersih ke daerah kekeringan, katanya, rata-rata sebanyak 15.000 liter.

"Distribusi air bersih ke desa yang mengalami kekeringan ini akan terus dilakukan hingga musim kemarau berakhir yang diperkirakan Oktober mendatang," katanya.

Pada pertengahan Agustus 2014, satu desa di Kecamatan Singosari, yakni Desa Blandit juga minta kiriman air bersih karena daerahnya juga mengalami kekeringan. Saat ini BPBD yang mendapat giliran mengirimkan air ke desa tesrebut sebanyak 10 ribu liter per hari.

Tahun lalu, ada tujuh desa di enam kecamatan yang mengalami kekurangan air bersih, yakni Desa Wonorejo (Kecamatan Singosari), Desa Sumbersuko (Kecamatan Tajinan), Desa Gajahrejo dan Desa Sidodadi (Kecamatan Gedangan), Desa Slampahrejo (Kecamatan Jabung) dan Desa Karangkates (Kecamatan Sumberpucung).

Bupati Malang Rendra Kresna belum lama ini mengakui masih banyak kecamatan di daerah itu yang sampai saat ini tak tersentuh layanan sarana air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, seperti di Kecamatan Gedangan, Ampelgading, Tirtoyudo, Sumbermanjing, dan Donomulyo karena daerahnya berkapur. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

ant/rudi mulya

LAHAN PERTANIAN MENGERING. Petani menaburkan pupuk di lahan pertanian jagung yang dilanda kekeringan di Desa Tanjung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sejak dua bulan terakhir petani di kawasan tersebut harus menanam hingga dua kali karena gagal tanam akibat kesulitan air.

Pedagang Desak Pembangunan Pasar Turi Sesuai Target SURABAYA - Pedagang yang tergabung dalam tim pemulihan pascakebakaran Pasar Turi mendesak investor agar segera merealisasikan pembangunan Pasar Turi Baru sesuai target, Oktober 2014.

Wakil Ketua Tim Pemulihan Pasca-Kebakaran Pasar Turi, Kho Ping mengatakan para pedagang sudah terlalu lelah menunggu pembangunan Pasar Turi yang kerap tak sesuai dengan jadwal.

"Jika sekarang ini ada masalah soal pemogokan mandor, itu bukan masalah pedagang, namun urusan pengembang. Yang penting bagaimana caranya, pembangunan tuntas sehingga pedagang bisa berjualan lagi," katanya.

Menurut dia, sesuai dengan jadwal, maka pedagang akan berjualan di Pasar Turi pada Oktober nanti. Maka mulai sekarang, kata dia, pihaknya meminta agar pengembang segera menyerahkan kunci stan pada pedagang yang sudah lunas membayar.

Tujuannya, kata dia, agar pedagang bisa memperbaiki atau merenovasi stan sehingga Oktober bisa langsung buka.

Hanya saja, keinginan pedagang

ini kandas karena PT Gala Bumi Perkasa selaku pengembang belum juga menyerahkan kunci dengan berbagai alasan.

Tentu saja, kata dia, kondisi ini akan merugikan pedagang karena Oktober, pengembang sudah membebani pedagang dengan service charge.

Ia menambahkan, yang perlu diingat, Oktober nanti seluruh infrastruktur di Pasar Turi harus sudah siap. Artinya tidak hanya sebatas gedung dan stan, namun listrik, AC, lift , jalan atau akses keluar masuk, harus sudah komplet dan berfungsi.

"Tujuannya untuk mempermudah pembeli masuk ke pusat

perkulakan terbesar di Indonesia Timur yang terbakar 7 tahun silam," katanya.

Jika kondisinya seperti saat ini, kata dia, pihaknya tidak mau masuk. Sebab, hingga kini listrik, lift, akses jalan, dan beberapa fasilitas lainya belum ada. "Jadi kalau itu semua belum tuntas, percuma masuk ke Pasar Turi karena pembeli tentu enggan masuk dengan fasilitas yang tak memadahi," katanya.

Seperti diketahui sempat terjadi aksi mogok kerja yang dilakukan mandor proyek Pasar Turi. Gara-gara pembayarannya telat dari PT Tata Bumi Raya selaku kontraktor pembangunan.

Sedangkan pembangunan Pasar Turi sendiri, berjalan lambat.

Sekarang baru mencapai 65 persen sehingga diperkirakan tidak akan tuntas Oktober mendatang.

Dirut PT Tata Bumi Raya Jamhadi menyatakan sekarang ini pembangunnan Pasar Turi memasuki tahap penyelesaian akhir sehingga aktivitas pembangunan fisik tidak begitu banyak.

Disinggung upaya mengejar target agar pembangunan Pasar Turi bisa tuntas Oktober, Jamhadi mengatakan tidak ada masalah.

"Kami akan segera menyelesaikan pembangunan Pasar Turi," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

Penuntasan e-KTP Terhambat Warga Pelosok MALANG - Penuntasan perekaman data KTP elektronik (e-KTP) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, terhambat warga pelosok yang kesadarannya untuk memiliki kartu identitas tersebut masih rendah.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang, Purnadi mengakui kesadaran warga, terutama yang tinggal di daerah pelosok atau terpencil untuk mengurus KTP elektroniknya masih sangat rendah, berbeda dengan warga yang tinggal di da-

erah perkotaan.

"Mungkin saja warga di daerah pelosok ini berpikir untuk apa KTP elektronik ini. Padahal, kepemilikan kartu identitas ini sangat penting untuk berbagai keperluan, termasuk untuk mengurus keadministrasian kependudukan, seperti mengurus SIM, akta kela-

hiran hingga untuk keperluan perbaikan," ujarnya, Minggu (7/9).

Untuk mempercepat penuntasan perekaman data KTP elektronik tersebut, katanya, Dispendukcapil melakukan jemput bola melalui program Bina Desa yang digelar Pemkab Malang.

Dispendukcapil membuka loket pelayanan perekaman data KTP elektronik di desa-desa yang dikunjungi bersama Bupati Malang Rendra Kresna beserta seluruh pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Hanya saja, lanjutnya, pembukaan loket layanan KTP elektronik tersebut tidak selalu membuahkan hasil menggembirakan. Ada desa yang menjadikan layanan ini sebagai program favorit, sehingga yang datang mencapai ratusan, tapi tidak sedikit desa yang kesadaran warganya masih rendah, meski yang diundang mencapai 1.000 lebih, yang datang menggunakan kesempatan itu tidak lebih dari 50 orang saja.

Karena kesadaran warga yang tinggal di pelosok dan daerah ter-

pencil itu rendah dalam mengurus KTP elektroniknya, kata Purnadi, berdampak pada capaian penyelesaian perekaman data KTP elektronik secara keseluruhan.

Sebab, dari sekitar 2,1 juta jiwa warga Kabupaten Malang yang wajib KTP, masih menyisakan sekitar 200 ribu jiwaa yang belum terekam datanya.

Padahal, awal tahun depan seluruh pengurusan apapun yang menggunakan identitas diri, terutama KTP harus KTP elektronik, sedangkan KTP lama sudah tidak berlaku.

"Kami akan tetap mengupayakan pada akhir tahun ini seluruh warga sudah terekam data KTP elektroniknya. Dispendukcapil akan menyisir wilayah mana saja yang warganya belum melakukan perekaman data KTP," katanya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

PERTANIAN

MUTASI

MALANG - Potensi tanaman tebu di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang cukup besar dilirik investor yang akan mendirikan pabrik gula di kawasan Sumbermanjing Wetan kabupaten setempat.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto mengemukakan rencana pembangunan pabrik gula oleh PT Duta Plantation itu sudah cukup lama, namun karena terhambat izin produksi, pembangunan pabrik ditunda dan sekarang mulai dibahas kembali.

"Karena kapasitas produksi di atas 1.000 ton per hari, apalagi PT Duta Plantation mengajukan kapasitas produksi sebanyak 17 ribu ton, perizinan harus diurus di pusat dan membutuhkan waktu cukup lama. Namun, akhirnya direvisi menjadi di bawah 1.000 ton, sehingga pengurusan izinnya bisa dilakukan di daerah," katanya, Minggu (7/9).

Ia mengemukakan tim dari PT Duta Plantation dan Pemkab Malang telah melakukan survei lokasi untuk memastikan pendirian bangunan. Dan, calon investor juga diminta segera untuk mengurus Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL).

Lebih lanjut, Tomie mengatakan investor pabrik gula tersebut juga sudah menyiapkan lahan tanaman tebu dan untuk petani binaan bisa merangkul petani yang ada di sekitar

MADIUN - Kepala Polres Madiun Kota, Jawa Timur, yang sebelumnya diemban oleh AKBP Anom Wibowo kini digantikan oleh pejabat baru, yakni AKBP Farman.

Kepala Subbagian Humas Polres Madiun Kota AKP Soedono mengatakan upacara pisah sambut Kapolres Madiun Kota yang lama dengan yang baru telah dilaksanakan pada Sabtu (6/9).

Setelah upacara selesai dilanjutkan dengan acara Pedang Pora pelepasan Kapolres Madiun Kota.

"Acara diikuti seluruh anggota polres, polsek, PNS, Bhayangkari, dan Forpimda," ujar AKP Soedono kepada wartawan, minggu (7/9).

Menurut dia, dalam acara tersebut, mantan Kapolres Madiun Kota AKBP Anom Wibowo mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota Polres Madiun Kota yang telah membantu pelaksanaan tugasnya selama menjabat. Sehingga, ia bisa meraih berbagai prestasi dan inovasi dalam melayani masyarakat Madiun dengan baik.

Selain itu, AKBP Anom juga meminta maaf kepada seluruh anggota Polres Madiun Kota apabila dalam masa kepemimpinannya melakukan kesalahan. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Kapolres Madiun Kota Diganti

Investor Lirik Potensi Tanaman Tebu

ant/ari bowo sucipto

MEMBAKAR LAHAN TEBU. Rahmad (30) membakar lahan tebu habis panen di Desa Mulyorejo, Malang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Petani di kawasan tersebut mulai mengolah lagi lahan tebu usai dipanen untuk ditanami kembali agar bisa mengejar musim panen pada tahun ini.

pabrik.

Potensi area tanaman tebu di Kabupaten Malang mencapai 76 hektare dan 44 hektare di antaranya didistribusikan untuk dua pabrik gula yang sudah di wilayah itu, yakni PG Krebet Baru dan PG Kebonagung, sehingga masih tersisa lahan tebu seluas 22 hektare.

"Nah, potensi 22 hektare inilah yang bisa digarap PT Duta Plantation sebagai petani binaan. Selama ini, kelebihan produksi tebu petani Kabuapten Malang dijual ke sejumlah da-

erah di sekitar Malang, seperti Jombang dan Tulungagung," ujarnya.

Menyinggung sarana dan prasarana, khususnya akses jalan menuju lokasi pabrik, Tomie mengatakan berdasarkan hasil survei dan pengecekan yang dilakukan bersama Dinas Cipta Karya dan Badan pertanahan Nasional (BPN), tidak ada masalah.

Bahkan, untuk akses keluar masuk kendaraan juga tidak ada kendala.

Menurut Tomie, karena kapasitas produksinya masih di

bawah 1.000 TCD, akses jalan tidak ada kendala. "Tapi, kalau kapasitasnya tetap di atas 1.000 TCD, pasti ada skenario lain untuk membuka akses tersebut," tegas Tomie.

Karena kapasitas produksinya kecil, Pemkab Malang berharap PT Duta Plantation juga mendirikan pabrik gula di kawasan lain di wilayah Kabupaten Malang, sehingga hasil panen tebu petani bisa tertampung semua dan mereka tidak perlu menjual ke luar daerah. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

11

ant/maulana surya

PANEN PADI KARANGPANDAN. Petani menggiling padi saat panen di area persawahan, Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah, beberapa hari yang lalu. Menurut para petani, hasil panen padi akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi dan sebagian dijual di pasar-pasar di wilayah Karanganyar, Solo, dan Sragen.

SURABAYA - Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mengemukakan Indonesia membutuhkan penggilingan padi modern dengan teknologi canggih yang lebih banyak untuk mengurangi tingkat kehilangan hasil (susut) panen yang masih tinggi.

"Tingkat kehilangan hasil panen (padi) bisa mencapai 30 persen," katanya pada peresmian penggilingan padi terpadu milik PT Lumbung Padi Indonesia, milik pengusaha nasional Rachmat Gobel dan Fara Luwia, di Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (7/9).

Ia mengatakan salah satu penyebab rendahnya daya saing pangan dan pertanian nasional terutama di kawasan Asia Tenggara adalah tingkat kehilangan hasil panen yang masih tinggi, di samping produktivitas dan kekurangan lahan pertanian.

Oleh karena itulah, kata dia, salah satu program Kementerian Pertanian selama ini adalah melakukan revitalisasi penggilingan padi kecil dan medium. Namun, hal itu, lanjutnya, tidak cukup

Indonesia Membutuhkan Penggilingan Padi Modern tanpa modernisasi dan penggunaan teknologi pasca panen.

Ia menilai Indonesia masih perlu penggilingan padi terpadu dan canggih lebih banyak lagi agar bisa bersaing terutama menghadapi pasar bebas dan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada 31 Desember 2015.

Bahkan di Jawa Timur yang merupakan salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia, seperti yang diakui Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf, hanya memiliki 417 penggilingan padi besar atau 1,5 persen dari total 27.607 penggilingan padi di provinsi tersebut.

"Sebagian besar penggilingan padi tersebut merupakan skala kecil dan menengah," kata Syaifullah.

Total penggilingan padi skala kecil mencapai sekitar 25.525

unit atau 95,5 persen dan skala menengah 1.665 unit atau sekitar enam persen.

Oleh karena itulah ia berharap keberadaan LPI tidak hanya meningkatkan produksi beras di Jawa Timur yang saat ini memberi kontribusi sekitar 17 persen dari produksi nasional, tapi juga meningkatkan pendapatan petani melalui kerja sama yang saling menguntungkan.

"Saya berharap LPI mampu bekerja sama dengan kelompokkelompok tani, membeli gabah mereka, serta bekerja sama dengan heller (penggilingan padi) kecil di Jatim," ujar Syaifullah Yusuf.

Komisaris Utama LPI Rachmat Gobel menjamin pihaknya akan membeli gabah petani dengan harga sesuai pasar. Hal itu, dinilainya juga penting untuk menjamin kesinambungan pasokan padi pada

penggilingan berkapasitas 30 ton/ jam atau 150 ribu ton gabah kering panen/tahun itu.

Pada sambutannya, Rachmat juga menegaskan sebagai swasta ia memiliki kewajiban bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk membantu peningkatan kesejahteraan petani.

Apalagi, kata dia, almarhum kakeknya juga seorang petani.

"Kami ingin menjadi pejuang (kesejahteraan) petani," katanya.

Ia melihat potensi pertanian di Indonesia, khususnya padi, masih sangat besar, bila dikelola dengan baik dari mulai penyediaan bibit, kesediaann pupuk, alat pertanian, dan pascapanen.

Oleh karena itulah Rachmat bersama mitranya Fara Luwia untuk mendirikan penggilingan padi terpadu, dengan menggandeng

perusahaan alat pertanian terkemuka Jepang, Satake, guna membantu peningkatan kesejahteraan petani melalui tingkat kehilangan hasil panen yang rendah.

"Tingkat kehilangan hasil di penggilingan padi ini sangat rendah, dibawah lima persen," kata Dirut LPI Fara Luwia.

LPI, kata dia, melakukan "contract farming" dengan kelompokkelompok tani tidak hanya untuk menjamin pasokan gabah ke LPI, tapi LPI juga membantu memberi bimbingan agar hasil panen petani bermutu tinggi.

Apalagi, kata dia, beras yang dihasilkan LPI merupakan beras premium. Ke depan, LPI akan dikembangkan menjadi industri beras terpadu yang "zero waste, dan menghasilkan produk turunan beras, seperti minyak dan bihun. = ANT/RISBIANI FARDANIAH/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 No. 0436 | TAHUN III

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

MADURA

12

SEPAKAT. Enam Ketua Partai Politik membentuk koalisi permanen Kebangsaan.

Lima Fraksi Berkoalisi Parlemen Dikuasai Kekuatan yang Tak Utuh PROBOLINGGO - Guna memperkuat pemerintahan yang ada, lima fraksi di DPRD Kota Probolinggo mendeklarasikan terbentuknya koalisi permanen fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo periode 2014-2019 .

Kelima fraksi yang membentuk Koalisi Kebangsaan adalah Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra dan Demokrat (Gede), Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Pembentukan Koalisi Permanen tersebut ditandatangani masing-masing ketua Partai dan ketua fraksi.

“Hari ini, 7 September 2014, kami lima fraksi dari enam partai politik masing-masing mendeklarasikan terbentuknya koalisi permanen DPRD Kota Probolinggo periode 2014-2019,”

kata Habib Hadi Zainal Abidin, Ketua DPC. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada wartawan, Minggu (7/9).

Habib Hadi Zainal Abidin mengatakan, koalisi ini dibentuk untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenang anggota DPRD Kota Probolinggo secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka membangun kehidupan politik yang lebih baik ke depan.

“Tanda tangan kami ini mewakili parpol masing-masing

dalam mendeklarasikan terbentuknya koalisi permanen DPRD periode 2014-2019,”terangnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang duduk menjadi anggota DPR RI ini juga menegaskan akan setia dalam Koalisi Permanen. Mitra koalisi partai politik peserta pemilu yang terbangun ini tidak ada syarat tertentu.

“Koalisi ini terbentuk, hanya ingin meningkatkan derajat lembaga legislatif (DPRD) Kota Probolinggo yang berkualitas, bermartabat, dan mengawal jalannya pemerintahan Kota Probolinggo. Sehingga terlaksananya pembangunan yang bersih, transparan, akuntabel, adil yang membawa kemakmuran masyarakat Kota Probolinggo,”tegas Habib Hadi Zainal Abidin.

Sementara itu, Ketua Partai

Nasdem, Zulfikar Himawan, mengatakan fraksi sebagai kepanjangan tangan partai politik, wajib menjalankan kebijakan partai politik sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing.

“Prinsip dasar mitra koalisi adalah wadah berhimpunnya partai politik peserta pemilu dalam menyikapi secara kritis situasi dan kondisi yang berkembang di Kota Probolinggo,”ucapnya.

Menurutnya, komunikasi antar pimpinan parpol perlu dibangun sebagai bentuk kebersamaan dalam rangka peningkatan hubungan sesama mitra koalisi, khususnya yang berkaitan pada kepentingan masyarakat dengan maksud ingin memberikan nilai manfaat bagi pening-

katan kesejahteraan rakyat Kota Probolinggo.

“Kami melihat komitmen besar itu, dan Partai Nasdem melihat dinamika politik di Kota Probolinggo. Yang jelas visi dan misi kita sama, untuk kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo,”tegas Zulfikar Imawan.

Turut hadir dalam deklarasi itu adalah Ketua Partai Demokrat, Hj. Sri Wahyuningsih, Ketua Partai Gerindra, Abdul Aziz, Ketua Partai Golkar, H. Zulkifli Chalik, Ketua PPP, Ahmad Soleh. Dan sejumlah Ketua Fraksi di DPRD Kota Probolinggo, diantaranya Fraksi Golkar Rano Cahyono, Fraksi Nasdem Roi Amran, Fraksi PKB H.Ali Muhtar, dan Ketua Fraksi Gerindra dan Demokrat (GEDE) Hamid Rusdi. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436| TAHUN III

13

JCH

Pemberangkatan Dipisah Dua Kloter

ANTUSIAS. Warga memberikan hak pilihnya untuk menentukan masa depan empat tahun kedepan di wilayah kerukunan tetangga.

Pemilu Ala Warga Kebonsari Wetan Empat Calon Ketua RT Dipilih Langsung PROBOLINGGO – Ada yang menarik dalam pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang berlokasi di wilayah rukun warga (RW ) 04 Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Mereka menggelar pemilihan empat Ketua RT layaknya pemilihan anggota legislatif (pileg), Minggu (7/9).

Pemilihan Ketua RT serempak ini dilakukan sesuai jadwal.

Seperti kampanye masing-masing kandidat, pemaparan visi dan misi, dan pemilihan. Panitia pemilihan Ketua RT membuat bilik-bilik suara dengan Tempat pemungutan Suara (TPS), kertas suara, seperti dalam Pemilu legislatif (pileg) atau pemilihan kepala daerah (pilkada).

Setelah proses pemungutan suara selesai, digelar rapat terbuka dengan agenda penghitungan suara. Warga antusias untuk melihat secara langsung penghitungan suara untuk menentukan ketua RT yang bakal menjabat empat tahun kedepan tersebut yaitu periode 2014-2018.

Pihak Kelurahan Kebonsari Wetan yang dihadiri langsung oleh Lurah Sanyoto, menaruh perhatian kepada proses Pemilihan empat Katua RT tersebut.

“Saya sangat menaruh apresiasi terhadap warga RW 04. Selain itu kegiatan ini merupakan pendidikan politik agar kita siap dalam menghadapi perhelatan demokrasi melalui pemilu,”ujarnya.

Pihaknya mengaku senang dengan prosesi Pemilihan RT yang dibuat layaknya Pileg. “Ini merupakan cara belajar secara langsung untuk membuka ingatan kita bagaimana proses Pemilihan umum, karena kita ada pemilihan Legislatif, pemilihan gubernur, pemilihan presiden dan Pemilihan Walikota,”tandas Sanyoto.

Terpisah, Ketua panitia pemilihan, Achmad Junaidi menyatakan, sembilan orang bakal calon dari empat RT turut meramaikan pemilihan yaitu M. Soleh (40) dan Slamet Riyadi calon Ketua RT 03, Suhud (38) Abdul Wasis calon Ketua RT 04, Abdul Halim (43)

dan Usman Zaini (48) calon Ketua RT 05.

Pelaksanaan pencoblosan dilakukan sejak pukul 08.00 15.00 WIB mengundang 450 pemilih.”Dana pemilu RT ini juga tidak sedikit mencapai jutaan rupiah diantaranya untuk cetak surat suara, undangan dan konsumsi. Jago yang mendapat suara terbanyak akan ditetapkan sebagai ketua RT,” ucap Achmad Junaidi.

Achmad Junaidi mengapreasisasi positif kreatifitas warga yang sudah berusaha mewujudkan pemilu secara demokratis kendati hanya di level RT. “Pemilihan ketua RT ini memang baru pertama kali dilakukan di lingkungan Rukun Warga (RW) 04. Intinya kegiatan ini bertujuan memberi pendidikan politik sekaligus menyadarkan warga tentang betapa pentingnya demokrasi,”tuturnya.

Seorang tokoh masyarakat, Kiai Hadir, mengatakan pemilihan yang sebelumnya biasanya dilakukan secara aklamasi, saat ini lebih demokrasi dengan disiapkan dengan baik. Menurutnya, pemilihan seperti ini membuat dan mengajarkan warga masyarakat akan demokrasi dan hak-haknya

sebagai warga negara Indonesia yang baik.

“Masing-masing calon secara transparan dan berani menyampaikan program-programnya yang akan dilakukan selama tiga tahun. Ini membuat warga selektif dan benar- benar memilih calon yang berkualitas dan kompeten,” katanya.

Diketahui, persaingan dalam proses penghitungan suara pemilihan empat Ketua RT berjalan ketat. Akhirnya Rudi Hartono berhak menduduki posisi calon Ketua RT 02 memperoleh 64 suara. Dia menyisihkan tiga jago lain, yakni Indah 8 suara, Yuniatin 13 suara, dan Irul 24 suara.

Selanjutnya Slamet Riyadi berhak menduduki calon Ketua RT 03 yang memperoleh 64 suara mengalahkan M.Soleh yang memperoleh 9 suara. Posisi calon Ketua RT 04 diraih Ahmad Wasis dengan perolehan 67 suara, mengalahkan Suhud dengan 61 suara.Terakhir calon kandidat Ketua RT 05, yakni Abdul Halim memperoleh 61 suara mengalahkan calon kandidat incumbent Usman Zaini dengan perolehan 31 suara. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO - Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Probolinggo, sebentar lagi akan menuju tanah suci Makkah. Keberangkatan para JCH terbagi menjadi dua kelompok terbang (kloter) yang di dalamnya terdapat kloter gabungan.

Kepala Kemenag Kabupaten Probolinggo, Bustami, mengatakan setelah JCH melangkapi semua persyaratan baik berupa paspor maupun pelunasan pembayaran Ongkos Naik Haji (ONH). Mereka juga diberikan pembekalan, baik manasik maupun pemeriksaan kesehatan. “ JCH yang akan berangkat semuanya sudah dipersiapkan sebelumnya.

Sebanyak 570 orang akan berangkat ketanah suci,” terangnya kepada wartawan, Minggu (6/9).

Menurut Bustami, jamaah haji terbagi menjadi dua kloter. Diantaranya kolter penuh dan kloter gabungan.

Syarat pemberangkatan dalam kloter penuh, jumlah JCH berjumlah 450 orang. Sementara dari sisanya akan bergabung dengan JCH dari daerah lainnya.“Untuk JCH yang masuk kloter gabungan yang keberangkatannya lebih awal,” terangnya.

Pihaknya juga menjelaskan, untuk kolter gabungan masuk kloter 46. JCH akan diberangkatkan pada 19 September 2014. Sedangkan kloter satunya masuk kolter urutan 47 yang akan diberangkatkan pada 20 September 2014 keesokan harinya.

“Mereka juga akan di damping oleh Tim Pendamping Haji Daerah (TPD) yang terdiri dari tenaga medis.

Jadi keselamatanm JCH benar-benar diperhatikan ketika di tanah suci,”tandas Bustomi.

Terpisah, salah satu TPHD Kabupaten Probolinggo, Habibullah Maskum, mengaku dirinya akan mendampingi JCH masuk di kloter 47. JCH yang ada Di Kabupaten Probolinggo semuanya sudah dipersiapkan, termasuk tatacara menjalankan ibadah haji nantinya.“Mereka diberikan pembekalan berupa manasik dan yang lainnya,” jelasnya. =Mahfud Hidayatullah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

Sungai Rata Dengan Tanah

Banjir Mengancam

TAK LAYAK. Kondisi tambak milik Pemkab Probolinggo tergolong dangkal dengan kedalaman 2-3 meter.

Tambak Milik Pemkab Memprihatinkan Kondisi Kedalaman Hanya Satu Meter PROBOLINGGO - Usaha untuk menaikkan pendapatan daerah dari tambak - tambak milik pemkab Probolinggo nampaknya sulit terwujud. Sebab kondisi tambak saat ini sangat memprihatinkan dan tergolong dangkal. Idealnya, kedalaman tambak sedalam 2-3 meter.

Tambak milik Pemkab yang berada di Desa Pesisir Kecamatan Gending dengan luas 8 hektare itu hanya memiliki kedalaman satu meter. Selain faktor kedalaman, infrastruktur juga sudah rusak. Begitu juga, plengsengan penahan tanggul dan akses jalan menuju tambak sudah mulai mengelupas.

Rusaknya tambak milik pemkab menurut, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo, Dedy Isfandi, mengatakan perbaikan terakhir kali pada tahun 2004 lalu untuk pintu masuk menyerap alokasi anggaran Rp 60 juta. “Kala itu memang pernah dialokasikan. Tapi setelah itu tidak ada lagi,” katanya kepada wartawan, Minggu (6/9).

Apalagi kerusakan di perparah

sejak penyerahan pihak ketiga kepada Pemkab. Menurutnya, selama kurun waktu 5 tahun terakhir sebelum tahun 2007, pengelolaan tambak di pihak ketigakan. Setelah kontrak selesai dan lahan dikembalikan ke Pemkab, kondisi tambak rusak. “Mau bagaimana lagi. Setelah dikembalikan kondisinya memang parah,” jelas Dedy Isfandi.

Karena sudah menjadi tanggungjawab pemkab, lanjut Dedy Isfandi, tahun 2009 pemkab melakukan pembudidayaan udang. Saat itu dialokasikan anggaran sebesar Rp 30 juta. Sayangnya, jelang panen udang yang dikembangbiakan hilang akibat dicuri pihak yang tidak bertanggungjawab. “Otomatis kami merugi. Mau bagaimana lagi. Kare-

na memang kondisinya demikian,” jelasnya.

Karena itu, sejak tahun lalu Pemkab Probolinggo kemudian memutuskan menyewakan lahan tambak kepada warga sekitar dengan biaya sewa sebesar Rp 950 ribu per tahun untuk satu petak berukuran 450 meter persegi.

Dari sewa itu, Pemkab setiap tahun mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 20 juta. Sebenarnya kurang sreg cara meyewakan kepada pihak ketiga tersebut. Sebab, usaha tambak adalah potensi yang sangat besar untuk meraup hasil daerah. dengan cara mengelola sendiri.

Tapi, pengelolaan sendiri itu dibutuhkan perbaikan infrstruktur meliputi pengerukan tambak, perbaikan pelengsengan, penyediaan mesin kuras tambak dan perbaikan jalan menuju tambak.

“Setidaknya butuh Rp 20 miliar.

Kalau ada anggran segitu, kita bisa maksimal mengelolanya,” tegas Dedy Isfandi. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO – Kondisi sungai di Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, semakin memprihatinkan. Bahkan, sungai tersebut semakin tidak terlihat, karena kondisinya semakin rata dengan tanah.

Belakangan sungai yang sejatinya menjadi salah satu pembuangan air itu, kini menjadi tanah lapang yang ditanami pepohonan oleh warga.

“Sekarang sungai itu menjadi sungai “mati”,” tutur seorang warga setempat, Misbahul Munir kepada wartawan, Minggu (7/9).

Melihat kondisi sungai tersebut, kata dia, sewaktuwaktu warga setempat terancam banjir jika musim penghujan. Karena aliran sungai sudah tertimbun dan rata dengan tanah.

“Sepanjang sungai itu sudah hampir rata dengan tanah,” katanya.

Selain rata dengan tanah, ada sebagian warga yang sengaja menanaminya dengan pohon pisang dan

tanaman lainnya. “Wong itu sungai kok masih ditanami pohon pisang,” tegasnya.

Hal serupa juga dikatakan warga lainnya, Bambang. Menurut dia, agar keberadaan sungai itu tidak semakin rata dengan tanah, pihak Kelurahan setempat sebaiknya melarang warga agar tidak menamaminya dengan pohon pisang dan tanaman lainnya.

“Kalau musim hujan air sungai itu pasti akan meluap.

Karena salurannya sudah rata dengan tanah,” katanya.

Untuk mengantisipasi terjadinya banjir yang datang setiap saat, sungai itu memerlukan rehabilitasi, seperti pengerukan terhadap saluran. Tak hanya itu, namun juga larangan agar warga tidak membuang sampah dan bercocok tanam dengan memanfaatkan saluran sungai yang sudah tertimbun tanah.

“Kalau itu tidak dilakukan warga akan dihantui banjir di saat musim penghujan nanti,” ungkapnya. =Muhammad Sugianto

Konfercab NU

Belum Ada Kandidat PROBOLINGGO – Konfercab NU Kabupaten Probolinggo tinggal satu bulan lagi. Rencananya, konfercab itu bakal digelar 23 Oktober 2014 mendatang. Meski konfercab sudah tinggal satu bulan lagi, namun hingga saat ini belum satupun kandidat yang muncul ke permukaan.

Ketua PCNU Kabupaten Probolinggo, KH. Syaiful Hadi saat dikonfirmasi menjelaskan, konfercab itu rencananya akan digelar pada 23 Oktober mendatang. “Semoga saja nanti tidak ada hambatan,” tandasnya kepada wartawan, Minggu (7/9).

Dia menjelaskan, sebelum konfercab itu dilaksanakan, panitia konfercab akan dibentuk. Pembetukan panitia tersebut akan dilakukan pada 13 Oktober 2014. “Jadi sejak tanggal 13 Oktober sampai pelaksanaan konfercab akan dilakukan penggodokan. Mulai pertanggungjawaban ketua NU yang lama sampai pembahasan tata tertib (Tatib) dan pembentukan panitia konfercab,” terang dia.

Dalam pelaksanaan konfercab nanti, siapapun pengurus boleh mencalonkan diri sebagai Ketua Tanfidz NU Kabupaten Probolinggo. “Silahkan saja. Siapapun boleh menjadi kandidat,” ungkapnya.

Hanya saja, untuk menjadi Ketua NU itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena NU tidak hanya berbicara soal internal organisasi, melainkan NU harus bisa mengayomi umat.

Saat ditanya apakah dirinya akan kembali berlaga dalam konfercab mendatang, KH Syaiful Hadi secara terangterangan mengaku kalau dirinya akan kembali mencalonkan diri.

“Tidak ada larangan di ADRT soal berapa periode menjabat sebagai Ketua NU,” tukasnya.

Memang, di kalangan NU, KH. Syaiful Hadi sudah tidak asing lagi. Pria berkaca mata yang tinggal di Desa Curah Dringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo itu sudah dua periode menjabat sebagai Ketua Tanfidz NU Kabupaten Probolinggo. =Muhammad Sugianto

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SENIN 8 SEPTEMBER | No. 0436 |2014 TAHUN III SENIN2014 8 SEPTEMBER

No. 0436 | TAHUN III

15 15

Final Ideal AS Terbuka Gagal Djokovic dan Federer Tersingkir di Semifinal NEW YORK - Dua petenis terbaik dunia yang menjadi unggulan pertama dan kedua pada turnamen tenis Grand Slam, Amerika Serikat Terbuka, Novak Djokovic dan Rogerd Federer harus mengakui keunggulan lawan-lawannya pada semifinal Sabtu (6/9) malam waktu setempat atau Minggu (7/9) dini hari WIB di Flushing Meadwos, New York.

Keduanya tersingkir oleh dua petenis non unggulan masingmasing dari Jepang Kei Nishikori dan petenis Kroasia Marin Cilic.

Dengan demikian, Nishikori dan Cilic saling berhadapan di final.

Padahal, sebelum laga semifinal ini, banyak pihak menilai bahwa Djokovic dan Federer akan mengulangi final Grand Slam Wimbledon yang akhirnya dimenangkan Djokovic. Tetapi apa mau dikata. Keduanya tersingkir dari petenis non unggulan.

Nishikora mengukir sejarah sebagai petenis pria pertama dari Asia yang tembus ke final Grand Slam Amerika Serikat Terbuka setelah mengalahkan Djokovic di semifinal. Sebelumnya petenis ini menciptakan sejarah baru bagi Jepang sebagai petenis pertama negeri Sakura itu yang sukses tembus ke semifinal Amerika Serikat Terbuka dalam 96 tahun terakhir.

Kei Nishikori menumbangkan Djokovic dengan 6-4, 1-6, 7-6 (7/4), dan 6-3. Perlawanan keras Nishikori mengejutkan Djokovic.

Meski tidak diunggulkan, Nishikori tidak mau menyerah begitu saja dari Djokovic. Perjuangan kerasnya pun akhirnya membuahkan hasil dengan tembus ke final sekaligus menobatkannya sebagai pria Asia pertama yang tembus ke final Amerika Serikat Terbuka.

Nishikori sangat gembira dengan hasil ini. Saking gembiranya sampai-sampai dia tidak tahu apa yang terjadi dalam pertandingan tersebut. “Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya masih sedikit terkejut terutama dengan pengalaman pertama saya bermain di semifinal Grand Slam. Ini sebuah perasaan yang menakjubkan bahwa saya bisa mengalahkan petenis nomor satu dunia dan bermain lebih banyak pertandingan daripada turnamenturnamen sebelumnya,” kata Nishikori seusai laga.

Dia melanjutkan, “Saya sangat bahagia, ini kondisi yang berat tetapi saya sangat senang bermain pada pertandingan yang panjang.

Saya berharap bisa segera pulih agar tampil baik di final.”

Meski ini semifinal pertama

Dari kiri ke kanan, Marin Cilic meluapkan kegembiraannya usai menaklukkan Roger Federer, seperti halnya kegembiraan Kei Nishikori yang mengalahkan Novak Djokovic pada semifinal Amerika Serikat Terbuka, Minggu (7/9) dini hari WIB. Nishikori, dia sama sekali tidak gugup melawan Djokovic. Bahkan dia berhasil mendikte mantan petenis nomor satu dunia itu dan berhasil menang pada game pertama. Pada game kedua dia kalah telak dari Djokovic tetapi berhasil merebut poin di game ketiga dan keempat.

Sementara itu Marin Cilic juga mengalahkan Roger Federer dengan mudah hanya dalam tiga set, juga dengan skor mencolok 6-3, 6-4, 6-4 dalam tempo dua jam.

Dengan keberhasilan ini, Cilic

harus berhadapan dengan petenis Jepang Kei Nishikori di final. Dengan tersingkirnya Federer maka inilah untuk pertama kalinya sejak Asutralia Terbuka Januari 2014, empat petenis teratas dunia yaitu Djokovic, Federer, Rafael Nadal, dan Andy Murray tidak berhasil tembus ke final Grand Slam.

Bagi Cilic sukses tembus ke final Grand Slam Amerika Serikat adalah sebuah prestasi besar dan patut dibanggakan. Pasalnya, tahun lalu dia dilarang mengikuti

turnamen ini karena kasus doping pada 2013. Dia dilarang tidak bermain tenis selama empat bulan dari sanksi larangan bermain tenis selama 10 bulan.

Selama absen, dia tidak putus asa. Sebaliknya dia justru berlatih lebih keras dan mengembalikan kebugaran fisiknya. Semua kerja kerasnya itu akhirnya terbayar lunas dengan tembus hingga final turnamen tenis Amerika Serikat Terbuka 2014 ini. =SKY SPORTS/CAROL AJI

MANCHESTER UNITED

Sergio Romero Bantah Tolak Tawaran MU SAMPDORIA - Penjaga gawang Sampdoria yang juga kiper Timnas Argentina Sergio Romero membantah bahwa dia telah menolak tawaran Manchester United (MU) untuk membela klub itu pada jendela transfer musim panas lalu. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Romero menolak tawaran MU yang hendak menggaetnya guna bersaing dengan kiper nomor satu Setan Merah, David De Gea di Old Trafford.

Romero mengakui bahwa selama jendela transfer musim panas lalu, dia memiliki sejumlah pilihan untuk meninggalkan Sampdoria. Tetapi dia menekankan bahwa dia sama sekali tidak me-

nolak tawaran MU. “Saya punya dua satau tiga kesempatan untuk pindah tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang berakhir positif.

Saya tidak menuntut banyak uang agar pindah ke Benfica dan saya membaca bahwa saya menolak tawaran MU. Menurut Anda apakah ada orang yang mampu menolak tawaran dari klub elite dunia,” tanyanya retoris.

Hingga jendela transfer musim panas ditutup, Romero tidak jadi meninggalkan Sampdoria. Kini dia harus berjuang untuk tetap tampil bagus bersama klub Liga Serie A Italia tersebut. “Saya harus memperlihatkan nilai saya di sini, karena itu saya harus men-

Kiper Argentina, Sergio Romero

dapatkan tempat saya di klub ini,” kata Romero.

Dia menambahkan, “Saya sudah berbicara dengan presiden klub, direktur olahraga, dan pelatih Sinisa Mihajlovic yang memberitahu bahwa saya harus melakukan hal-hal yang baik. Dia akan memberikan saya kesempatan.”

Sementara itu, pemain MU Wayne Rooney menilai, kepindahan Danny Welbeck ke Arsenal cukup positif dan menguntungkan Timnas Inggris. Welbeck dibeli Arsenal dari Manchester United dengan harga 16 juta poundsterling pada hari terakhir bursa transfer musim panas. Kesempatan main yang lebih banyak

disebut-sebut jadi alasan Welbeck menerima tawaran “The Gunners”.

Di United sendiri, Welbeck masih harus bersaing dengan Rooney dan Robin van Persie.

Kini, dengan cederanya Olivier Giroud selama empat bulan, ada kemungkinan dia akan dijadikan penyerang di starting XI. “Danny adalah pemain yang begitu hidup dan bisa memberikan dampak.

Dia cepat, bisa mencetak banyak gol. Saya yakin dengan kepindahan dia ke Arsenal, di mana dia bisa bermain sebagai penyerang murni, ini akan menguntungkan Inggris,” kata Rooney. =SKY SPORTS/ESPN/CAROL AJI

KORAN MADURA

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

BACA JUGA

Manajer anyar Swiss Vladimir Petkovic belum menentukan komposisi pemain utamanya sejauh ini.

Bek tengah Fabian Schär yang sedang cedera kemungkinan digantikan Johan Djourou.

Roy Hodgson kemungkinan akan mempertahankan starting XI sebagaimana saat mengalahkan Norwegia 1-0 di Wembley Sturridge kemungkinan tidak bermain karena cedera pada sesi latihan. Posisinya bisa diisi oleh pemain baru Arsenal Danny Welbeck.

WAYNE ROONEY

KABAR TIM

Djokovic dan Federer Gagal Bertemu di Final AS Terbuka Olahraga | 15

lahraga KORAN MADURA

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 No. 0436 | TAHUN III

Inggris Tak Mudah Kalahkan Swiss BASEL - Tim Nasional (Timnas) Inggris memulai perjalanannya menuju putaran final Piala Eropa 2016 dengan melawan tuan rumah Swiss di St JakobPart, Basel, Swiss, Senin (8/9) malam waktu setempat atau Selasa (9/9) dini hari WIB nanti.

aga ini bukan sesuatu yang mudah bagi “The Three Lions”. Selain karena kualitas Swiss yang tidak bisa dianggap enteng, juga karena tim tiga singa tidak akan diperkuat oleh sejumlah pemain kuncinya pada laga nanti.

Inggris tidak akan diperkuat oleh striker andalan mereka Daniel Sturridge. Penyerang Liverpool ini absen akibat cedera pada sesi latihan menjelang laga dini hari nanti tersebut.

Pelatih Inggris Roy Hodgson akan menduetkan Wayne Rooney yang juga kapten tim dengan Danny Welbeck yang baru saja pindah ke Arsenal dari Manchester United (MU).

Belum lagi, Inggris lebih banyak diperkuat oleh para pemain muda yang minim pengalaman di pentas Eropa. Dan, penampilan mereka pada laga persahabatan melawan Norwegia pertengahan pekan lalu belum terlalu meyakinkan. Mereka hanya menang tipis 1-0 pada laga di Stadion Wembley berkat gol dari titik putih Wayne Rooney. Karena itulah Rooney melihat laga ini tidak mudah.

“Itu akan menjadi pertandingan berat, kami tahu itu, tapi kami harus fokus dan bekerja pada hal-hal yang kami pikir bisa mengekspose mereka. Kami harus bermain lebih baik dibandingkan saat melawan Norwegia untuk meraih hasil yang lebi bagus. Dan saya yakin kami akan

belajar dari laga itu,” kata pemain MU tersebut.

Rooney sendiri memiliki beban lebih berat pada laga ini. Selain menjadi tumpuan untuk mencetak gol ke gawang lawan, dia masih memikul tanggung jawab yang lain yaitu kapten “The St George Cross”.

Dia memulai debutnya menggantikan Steven Gerrard yang pensiun sesuai Piala Dunia 2024 pada laga melawan Norwegia pekan lalu.

Mantan kapten Inggris David Beckham menilai, Rooney akan sukses mengemban tanggung jawab tersebut. Pasalnya, pemain 28 tahun ini adalah yang paling berpengalaman di skuat Hodgson.

Dia sudah 96 kali membela Inggris dan mencetak 41 gol. Empat pertandingan lagi, Rooney akan masuk dalam ‘Klub 100’ yang berisi orang-orang yang sudah tampil 100 kali bersama Inggris. Sembilan gol lagi, Rooney akan melampaui catatan Sir Bobby Charlton sebagai pencetak gol terbanyak untuk negerinya.

“Dia adalah salah satu pemain paling berpengalaman dan dihormati di tim saat ini. Para pemain muda juga akan memandang Rooney untuk mencari inspirasi. Dia punya talenta besar, pemain hebat, dan orang-orang menyukainya. Sungguh menyenangkan melihatnya mengenakan ban kapten. Saya tahu, dia akan menyambut tanggung jawab ini dengan gembira,” ujar Beckham.

Meski demikian, Rooney tetap harus waspada melawan Swiss.

Sebab skuat Swiss bukanlah seperti beberapa tahun silam yang tidak terlalu dianggap di Eropa. Kini mereka menjadi salah satu kekuatan sepakbola Eropa. Paling tidak salah satu tolok ukurnya adalah Piala Dunia 2014. Sebelum Piala Dunia 2014, peringkat mereka jauh lebih baik dari Inggris karena itu Swiss masuk dalam tim unggulan bersama Spanyol, Belgia, Uruguay, Brasil, Jerman, dan Argentina.

16

Selama Piala Dunia 2014, prestasi mereka juga jauh lebih baik dari Inggris. Anak-anak asuh Roy Hodgson itu tersingkir di fase grup, sedangkan Swiss tembus hingga babak 16 besar sebelum dihentikan oleh Argentina. Itu sebabnya, Rooney dan kawankawan harus ekstra hati-hati pada laga ini.=CAROL AJI

XHERDAN SHAQIRI

16

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 No. 0436 | TAHUN III

PANITIA PILKADES KEBINGUNGAN SUMENEP | B

KORAN MADURA

POL PP INTAI PASAR MALAM SEDANDANG

ALFIAH SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

A

JALANI HIDUP PANTANG MENYERAH

PAMEKASAN | N

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

PASCA KEBAKARAN. Salah satu pedagang membersihkan puing-puing sisa kebakaran di Pasar Kedungdung Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, Minggu (7/9). Pasar tersebut terbakar pada Sabtu dini hari.

“Buktinya dulu waktu kebakaran saja belum ada bantuan sampai sekarang untuk direhab, makanya kami tidak berharap dan tidak percaya lagi kalau pemerintah mau membantu kami,” Zainuddin | Pedagang Pasar

dengan jumlah kerugian material mencapai Rp 17 miliar.

Pasar Sengaja Dibakar?

Pedagang Mulai Tak Percaya pada Pemerintah SAMPANG – Terbakarnya puluhan kios Pasar Kedungdung di Sentol, Kedungdungan, Sampang, pada Sabtu dini hari diduga disengaja.

Informasinya, polisi telah mengamankan seorang pelaku.

emikian disampaikan salah satu pedagang di Pasar Kedungdung, Minggu (7/9). Pembakaran ditengarai dilakukan oleh dua orang, sementara yang tertangkap hanya satu orang. Namun, Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar belum bisa dikonfirmasi terkait kebenaran informasi tersebut.

Pada Minggu, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang masih mendata jumlah kerugian material akibat kebakaran Pasar Kedungdung itu.

Sehingga, belum bisa dipastikan besarnya kerugian akibat kebakaran.

“Kami belum mengetahui jumlah pasti kerugian material yang terjadi di pasar itu, karena hingga saat ini pendataan belum selesai,” kata Kepala BPBD Pemkab Sampang Wisnu Hartono, kemarin. Jumlah kios yang terbakar di pasar itu sebanyak 24 unit.

Ia menjelaskan, kemungkinan pendataan jumlah kerugian material akibat musibah itu baru bisa diketahui dua hari lagi, sebab petugas membutuhkan data detail dari masing-masing pemilik

kios yang terbakar itu. “Yang jelas puluhan juta, bahkan bisa ratusan,” katanya menjelaskan.

Wisnu juga menjelaskan, telah melaporkan kasus kebakaran pasar yang menghanguskan sebanyak 24 kios yang terjadi pada Sabtu (6/9) dini hari itu kepada Bupati Sampang dan Pemprov Jatim agar mendapatkan perhatian.

Menurut Wisnu kasus kebakaran pasar di Sampang kali ini bukan yang pertama kali. Pada 11 Agustus 2014, kebakaran juga terjadi di Pasar Srimangunan Sampang dan ratusan kios milik pedagang juga ludes terbakar

Apatis Sejumlah pedagang di Pasar Kecamatan Kedungdung bersikap apatis terhadap bantuan Pemerintah Daerah. Pasalnya, selama ini pemerintah dinilai hanya mengobral janji belaka kepada para pedagang.

Zainudin (47), salah satu pemilik kios, mengatakan, mengacu pada peritiwa kebakaran pasar di tahun 2011 lalu, pemerintah berjanji akan melakukan rehabilitasi lokasi kebakaran untuk memberikan bantuan kepada pedagang, namun nyatanya hanya dijadikan wacana oleh pemerintah.

“Buktinya dulu waktu kebakaran saja belum ada bantuan sampai sekarang untuk direhab, makanya kami tidak berharap dan tidak percaya lagi kalau pemerintah mau membantu kami, karena janjinya hanya sekadar wacana bukan terealisasi,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan, akibatnya sejumlah pedagang yang menjadi korban kebakaran, melakukan pembangunan kios dan lapak dengan mengeluarkan biaya sendiri. “Dari pada pedagang terlalu lama menunggu bantuan yang tidak kunjung cair, akhirnya memutuskan membangun kios hasil uangnya sendiri,” jelasnya. =RYAN HARIYANTO/ANT

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

MADURA

Panitia Pilkades Kebingungan

TAHAP PERTAMA Kamis, 9 Oktober 2014 1. Kecamatan Guluk-Guluk = Desa Guluk-Guluk = Desa Tambuko = Desa Payudan Daleman = Desa Batu Ampar 2. Kecamatan Ganding = Desa Bataal Barat = Desa Rombiya Barat = Desa Rombiya Timur = Desa Gadu Timur = Desa Ketawang Larangan = Desa Ketawang Perebaan = Desa Ketawang Karay 3. Kecamatan Pragaan = Desa Ropesen = Desa Larangan Perreng = Desa Karduluk 4. Kecamatan Saronggi 1 = Desa Tanjung = Desa Saroka 3 = Desa Nambakor

= Desa Saronggi = Desa Juluk = Desa Talang 5. Kecamatan Bluto = Desa Pakandangan Tengah = Desa Guluk Manjung = Desa Sera Barat = Desa Sera Tengah = Desa Gingging 6. Kecamatan Lenteng = Desa Moncek Barat = Desa Moncek Tengah = Desa Lembung Timur = Desa Kambingan Barat = Desa Poreh = Desa Sendir = Desa Jambu = Desa Ellak Daya

TAHAP KETIGA

Sumenep

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 No. 0436 | TAHUN III

22 7

10

11

8 12

9 6 2

13 15

16

18

26

17 5

14

23

4

27 25

24

19

20

S

21

PILK ADE

2014

Kamis, 23 Oktober 2014 19. Kecamatan Arjasa = Desa Bilis-Bilis = Desa Angon-Angon = Desa Pajenangger = Desa Kalikatak = Desa Angkatan 20. Kecamatan Kangayan = Desa Saobi = Desa Cangkramaan 21. Kecamatan Sapeken = Desa Sapeken 22. Kecamatan Masalembu = Desa Masalima = Desa Masakambing 23. Kecamatan Talango = Desa Talango = Desa Cabbiya = Desa Poteran 24. Kecamatan Giligenting = Desa Gedungan = Desa Bringsang = Desa Aenganyar = Desa Lombang 25. Kecamatan Gayam = Desa Jambuir 26. Kecamatan Nunggunong = Desa Sokaramme Timur 27. Kecamatan Ra'as = Desa Karang Nangka = Desa Poteran = Desa Brakas = Desa Tonduk = Desa Guwa-Guwa

TAHAP KEDUA Selasa, 14 Oktober 2014 7. Kecamatan Ambunten =Desa Campor Barat 8. Kecamatan Pasongsongan =Desa Prancak =Desa Lebeng Timur =Desa Soddara 9. Kecamatan Rubaru =Desa Rubaru 10. Kecamatan Dasuk =Desa Slopeng =Desa Beringin 11. Kecamatan Batuputih =Desa Batuputih Kenek =Desa Badur =Desa Juruan Daya =Desa Aeng Merah =Desa Bantelan =Desa Batuputih Daya 12. Kecamatan Manding =Desa Giring =Desa Lanjuk =Desa Jaba’an 13. Kecamatan Batang-Batang =Desa Tamidung =Desa Nyapekan Timur 14. Kecamatan Dungkek =Desa Jetung =Desa Romben Rana =Desa Dungkek =Desa Lapa Taman 15. Kecamatan Gapura =Desa Longos =Desa Gapura Tengah =Desa Gapura Barat =Desa Karang Budi =Desa Poja 16. Kecamatan Kota Sumenep =Desa Marengan Daya =Desa Parsanga =Desa Kebunan 17. Kecamatan Kalianget =Desa Kertasada =Desa Marengan Laok 18. Kecamatan Batuan =Desa Batuan

Pemdes Belum Keluarkan Petunjuk Teknis SUMENEP - Sejumlah panitia pemilihan kepala desa (pilkades) yang sudah terbentuk mengaku kebingungan.

Pasalnya, hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep belum mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan pilkades serentak yang dijadwalkan akan digelar Oktober mendatang.

"Karena sampai saat ini masih belum ada kejelasan dari Pemkab (tentang teknis pelaksanan pilkades), maka terpaksa panitia menghentikan sebagian program yang telah dilaksanakan," keluh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Payudan Daleman, Kecamatan Guluk-Guluk, Sandy Tyas Mulyadi, kepada Koran Madura.

Pihaknya sebagai pimpinan BPD mengaku sering mendapat keluhan dari panitia pilkades di desanya. Sebab, kinerja panitia masih belum mempunyai pijakan yang jelas. “Sebagian panitia mengaku sudah capek, karena di-

rinya takut kinerja yang dilakukan tidak sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh pemkab nantinya, sehingga kinerjanya menjadi sia-sia," terangnya.

Oleh sebab itu, dirinya mendesak agar Pemkab Sumenep melalui Kepala Bidang Pemerintah Desa (Pemdes) Setkab Sumenep untuk segera mengeluarkan juknis pelaksanaan pilkades serentak tahap dua.

"Itu harus segera dilakukan, karena juknis tersebut yang menjadi bahan acuan panitia untuk menyusun tahapan demi tahapan pelaksanaan pilkades nantinya.

Kalau tidak ada juknisnya, jelas

Moh. Ramli

Kepala Bagian Pemdes panita hanya dibikin kebingungan," desaknya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemdes Setkab Sumenep Moh. Ramli mengaku belum bisa mengeluarkan juknis tersebut sampai peraturan daerah (perda) tentang

pelaksanaan pilkades serentak selesai. "Perdanya masih belum selesai, dan masih dilakukan evaluasi oleh Gubernur Jatim," katanya.

Namun demikian, pihaknya optimis pelaksanaan pilkades serentak tahap dua akan digelar sesuai surat edaran yang telah disebar, yaitu bulan Oktober.

"Kami (pemkab) tetap akan mengacu terhadap jadwal yang ada.

Salah satu bukti, kami masih belum mencabut surat edaran tersebut," terangnya.

Untuk diketahui, Pemkab Sumenep akan menggelar pilkades serentak tahap dua pada Oktober mendatang di 90 desa. Hari pelaksanaan pencoblosan dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pada Kamis (9/10) di 33 desa di enam kecamatan daratan, Selasa (14/10) di 33 desa di 12 kecamatan daratan, dan Kamis (23/10) di 24 desa di sembilan kecamatan kepulauan. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

C

Tersangka Berjumlah Enam Orang Brimob Polda Jatim Ditarik dari Pulau Kangean SUMENEP- Kepolisian Resor (Polres) Sumenep sudah menetapkan enam tersangka dalam kasus perusakan rumah dinas Kapolsek dan Mapolsek Arjasa, Pulau Kangean.

"Ada tambahan tiga tersangka lagi dalam kasus perusakan rumah dinas Kapolsek dan Mapolsek Arjasa. Sehingga, secara keseluruhan ada enam tersangka," kata Kabag Operasional Polres Sumenep, Kompol Edy Purwanto di Sumenep, Jumat (5/9) petang.

Enam tersangka tersebut berinisial Sr, H, N, P, S, dan T, semuanya warga Kecamatan Arjasa, dan dijerat dengan pasal perusakan barang, yakni pasal 170 KUHP. Tersangka yang berinisial Sr, H, dan N, tiba di Sumenep daratan (Pelabuhan Kalianget) pada Jumat petang dengan menggunakan kapal cepat.

"Ketiga tersangka yang baru datang dari Pulau Kangean langsung dibawa ke Mapolres Sumenep untuk menjalani pemeriksaan. Semua tersangka ditahan selama proses penyidikan," ujarnya.

Sementara tiga tersangka lainnya, yakni P, S, dan T telah

diamankan di Mapolres Sumenep sejak akhir Agustus 2014.

"Kami terus mengembangkan kasus ini. Hingga sekarang sudah ada 12 saksi yang kami mintai keterangan. Penyidikan masih berjalan," kata Edy, menerangkan.

Kasus perusakan rumah dinas Kapolsek dan Mapolsek Arjasa oleh massa terjadi pada 27 Agustus 2014. Massa melempari rumah dinas Kapolsek dan Mapolsek Arjasa dengan batu, diduga karena kecewa akibat tindakan polisi setempat yang membubarkan kegiatan "gellu" (semacam gulat).

Dalam kondisi cuaca kondusif, perjalanan laut dari Pelabuhan Kalianget ke Pelabuhan Batu Guluk, Arjasa, Pulau Kangean, membutuhkan waktu sekitar 4,5 jam dengan kapal cepat (berbahan dasar "fiberglass") dan sembilan jam dengan kapal berbahan dasar besi/baja.

Pada Jumat kemarin, satu

kompi Satuan Brimob Polda Jawa Timur ditarik dari Pulau Kangean setelah diperbantukan untuk menjaga keamanan pascaperusakan rumah dinas Kapolsek dan Mapolsek Arjasa."Alhamdulillah, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Pulau Kangean sudah kondusif, dan selanjutnya Brimob Polda Jatim dikembalikan ke kesatuannya terhitung Jumat ini," katanya.

Ratusan personel Brimob Polda Jatim dan Polres Sumenep yang diberangkatkan ke Pulau Kangean itu, tiba di Pelabuhan Kalianget pada Jumat petang dengan menggunakan kapal cepat.

Personel Brimob Polda Jatim berada di Pulau Kangean sejak 28 Agustus 2014 pascaperusakan rumah dinas Kapolsek dan Mapolsek Arjasa oleh massa pada 27 Agustus. Massa melempari rumah dinas Kapolsek dan Mapolsek Arjasa dengan batu, diduga karena kecewa akibat tindakan polisi setempat yang membubarkan kegiatan "gellu" (semacam gulat). =ABD AZIZ/ANT

SEREMONIAL

S

Moh. Sahnan Mendapat Restu dari Gurunya

UMENEP – Moh. Sahnan memperoleh restu untuk maju sebagai calon Bupati Sumenep periode 2015-2020 dari gurunya semasa belajar di PGAN Sumenep dulu. Ketua Gerakan Masyarakat Sumenep Sejahtera itu didoakan agar menjadi pemimpin nomor satu di Kota Sumekar.

Dukungan itu disampaikan Ahmad Mondir, pada Acara Haul Akbar Almarhum dan Almarhumah Guru-Guru PGAN Sumenep yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Alumni PGAN Sumenep angkatan 90, Minggu (7/9), di Graha Adi Poday.

“Sebagai guru, saya mendukung dia (jadi calon bupati) jika memang hal itu menjadi kebaikan bagi masyarakat Sumenep. Mudah-mudahan beliau bisa menjaga amanah dan betul-betul mengabdi kepada masyarakat jika nantinya amanah rakyat berada di pundaknya,” doanya.

H. Moh. Sahnan, Ketua Gerakan Masyarakat Sumenep Sejahtera (kiri) foto bersama alumni PGAN Sumenep pada acara Haul Akbar Almarhum dan Almarhumah Guru-guru PGAN Sumenep, Minggu (7/9) di Graha Adi Poday.

Dalam acara yang dimulai sekitar pukul 10.10 WIB itu, Moh. Sahnan berkesempatan memberikan sambutan. Ia mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak. Kata Sahnan, momentum haul dan temu alumni dapat mempererat tali silaturrahim.

Siti Maimuna (42), warga Dasuk, Kecamatan Dasuk, Sumenep mengaku senang atas terselenggaranya kegiatan temu alumni yang dikoordinir langsung oleh Moh. Sahnan. Kegiatan tersebut merupakan temu kangen. =ADV/FATHOL ALIF/SYM

Kondisi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (UPT Puskesmas) Desa Moncek Tengah Kecamatan Lenteng, Minggu (7/9).

PELAYANAN KESEHATAN

Fasilitas Puskesmas Dikeluhkan Pasien SUMENEP – Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Desa Moncek Tengah, Kecamatan Lenteng, dikeluhkan pasien. Fasilitas yang ada tidak memadai dan gedungnya hampir rusak karena termakan usia.

Ruangan di UPT Puskesmas tersebut berjumlah tiga ruang, yaitu satu ruangan sebagai tempat Unit Gawat Darurat (UGD), satu ruangan sebagai tempat rawat inap dengan jumlah tempat tidur sebanyak tiga unit, dan satu ruangan lainnya menjadi tempat administrasi, tempat perawat, dan ruang kepala UPT. Kepala Dusun Tengah Desa Moncek Tengah, Husien, mengatakan, dirinya sering mendapat keluhan dari sejumlah pasien, sebab keberadan gedung UPT Puskesmas itu dinilai kurang memadai. ”Siapa yang betah berobat di sana, jika kondisinya seperti itu. Makanya banyak pasien yang mengeluh,” katanya.

Dirinya merasa iba saat melihat pasien tidak kebagian tempat tidur. ”Kalau dilihat dari jumlah pasien setiap harinya, kami kira lumayan dibandingkan puskesmas lainnya. Bahkan terkadang ada sebagian pasien yang sampai tidak kebagian tempat tidur, utamanya bagi pasien yang rawat inap,” terangnya.

Hal senada juga dikatakan Abu Yasit, tokoh masyarakat setempat. Tempat tidur yang ada sudah layu dan hanya memiliki tiga tabung oksigen, itu pun yang kecil. Oleh sebab itu, dirinya meminta agar pemerintah tidak tutup mata atas keberadaan gedung puskesmas tersebut. ”Kami kira pelayanan di puskesmas itu tidak akan maksimal, jika tidak ditopang dengan fasilitas yang memadai.

Makanya besar harapan, ada uluran tangan dari pemerintah,” pintanya kepada Koran Madura.

Sayangnya, Kepala UPT Puskesmas Muncek Tengah Hanifa belum bisa dikonfirmasi.

Saat dihubungi melalui telepon selulernya tidak merespons walaupun nada deringnya terdengar aktif.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep A. Fatoni membenarkan kondisi UPT Puskesmas Desa Moncek Tengah, Kecamatan Lenteng, sudah lama tidak mendapatkan bantuan.

Bahkan, untuk anggaran tahun 2014, UPT Puskesmas Desa Muncek Tengah tidak dianggarkan. ”Tidak hanya di Puskesmas Muncek Tengah yang kondisinya kurang baik, bahkan di sejumlah daerah lain juga ada yang lebih parah,” katanya.

Menurut Fatoni, belum dilakukan perbaikannya puskesmas itu, karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sumenep. ”Itu karena keterbatasan anggaran yang kami punya, sehingga harus giliran untuk dilakukan perbaikan,” terangnya.

Kendati demikian, mantan Sekretaris Dinkes itu mengaku akan terus melakukan pembenahan ke depannya, baik soal pelayanan maupun perbaikan infrastruktur dan pengadaan alat kesehatan. ”Untuk Muncek Tengah, mungkin kalau tidak ada halangan, baru bisa dianggar kan pada tahun 2015 mendatang,” ujarnya. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

Penetapan Fraksi Bisa Molor Tiga Partai Bentuk Fraksi Nusantara SUMENEP – Pelaksanaan rapat paripurna penetapan ketua dan anggota fraksi yang dijadwalkan hari ini kemungkinan gagal digelar. Pasalnya, hingga Minggu (7/9) sekitar pukul 9.00, satu partai politik belum menyetorkan nama ketua dan anggota fraksi ke ketua sementara DPRD Sumenep. Sesuai kesepakatan, penyetoran akhir pemberkasan paling lambat tanggal 5 September 2014. ”Sampai saat ini satu parpol masih belum mengajukan nama ketua dan anggota fraksi. Sehingga, kalau sampai besok pagi masih belum menyetorkan, maka agenda paripurna terpaksa akan ditunda,” kata ketua sementara DPRD Sumenep Abrori Mannan kepada Koran Madura, kemarin.

Informasinya, parpol yang telah menyetorkan nama ketua dan angggota fraksi yaitu, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembanguan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sedangkan yang belum menyetorkan adalah Partai Kebangikatan Bangsa (PKB).

Menurut politisi PKB itu, partainya belum menyetorkan data ketua dan anggota fraksi karena proses pemberkasan di internal partai belum selesai. Salah satunya, surat rekomendasai kelayakan yang akan direkomendasikan untuk menjadi ketua DPRD dan ketua fraksi masih belum turun dari DPP PKB. ”Nah, informasinya sampai

saat ini masih belum turun dari DPP, mungkin itu yang menjadi penghambat,” terangnya. PKB memang kembali mempunyai porsi untuk menjadi ketua DPRD periode 2014-2019. Sedangkan rekomendasi menjadi ketua, harus melalui rekomendasi dari DPP PKB di Jakarta.

Kendati demikian, pihaknya selaku ketua sementara mengaku akan terus berkoordinasi dengan petinggi partai, termasuk PKB itu sendiri. ”Kami terus proaktif menjalin komunikasi dengan petinggi partai, bahkan kami membujuk agar besok semua pemberkasan diselesaikan.

Sehingga paripurna tetap dilaksanakan, karena kalau gagal, itu dapat mengganggu terhadap agenda ketua sementara,” ujarnya.

Hanya saja, walaupun dirinya merupakan kader PKB, tidak bisa mendesak para petinggi PKB. ”Karena itu kewenangan parpol, jadi saya tidak bisa mengintervensi meski saya dari PKB,” ungkap politisi asal Kecamatan Pragaan itu.

Sesuai mekanisme, pembentukan fraksi minimal memiliki empat kursi di DPRD. Di DPRD

Sumenep terdapat tujuh parpol yang memperoleh kursi lebih dari empat, yakni Partai Demokrat (PD) (7 kursi), PAN (7), PKB (7), PPP (7), PDI-P (6), Partai Gerindra (5), Partai Golkar (4).

Fraksi Nusantara Sementara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat membentuk fraksi dengan Partai Gerindra, dengan nama Fraksi Nurani, Sejahtera, dan Indonesia Raya (Nusantara).

"Dalam pembentukan fraksi di DPRD Sumenep sudah ada kesepakatan bersama antara pimpinan Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PKS, untuk berkoalisi.

Ini sudah final. Begitu juga dengan nama fraksinya, yakni Fraksi Nusantara," kata anggota DPRD Sumenep dari Partai Gerindra, Nurus Salam di Sumenep, Jumat (5/9).

Ia menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan surat tentang nama dan komposisi fraksinya kepada pimpinan sementara DPRD Sumenep. "Secara keseluruhan, fraksi yang kami bentuk akan beranggotakan sembilan orang, dengan rincian dari Partai Gerindra sebanyak lima orang, Partai Hanura sebanyak dua orang, dan PKS sebanyak dua orang," ujarnya.

Sesuai kesepakatan di antara pimpinan tiga partai politik (parpol), kata dia, komposisi struktural di Fraksi Nusantara DPRD

7 Kursi

Perolehan Kursi DPRD Sumenep

2 Kursi 6 Kursi 4 Kursi 5 Kursi 7 Kursi 7 Kursi

7 Kursi 2 Kursi 0 Kursi

1 Kursi

Periode 2014-2019

Sumenep diformat layaknya sebuah koalisi sebagai bentuk nyata kebersamaan.

"Posisi ketua fraksi dijabat oleh kader Partai Gerindra, wakil ketua fraksi dari Partai Hanura, dan sekretaris fraksi dari PKS," ucapnya.

Nurus Salam yang dipercaya sebagai Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumenep itu juga menge-

mukakan, saat ini, pihaknya tinggal menunggu penetapan nama dan komposisi fraksi oleh pimpinan sementara DPRD. Kabarnya, PBB berkoalisi dengan PPP dan Nasdem kemungkinan berkoalisi dengan PKB. “Nasdem sedang penjajakan dengan PKB,” kata Ketua DPD Partai Nasdem Sumenep Sufyan Absi. =JUNAEDI/ANT/MK

Secara terpisah, Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kapolsek Lenteng AKP Syakhrani mengaku telah berhasil menangkap tersangka. "Alhamdulillah berkat bantuan warga, pelaku sudah kami amankan di Mapolsek Lenteng," katanya.

Sebagai bahan penyelidikan, pihak kepolisan berhasil mengamankan barang bukti berupa sepeda motor jenis Beijing nopol M 6737 WG serta kunci T yang diduga digunakan pelaku saat beraksi.

Untuk mengantisipasi ter-

jadinya tindak pidana kriminal, termasuk tindak pidana pencurian, pihaknya akan mengoptimalkan patroli, utamanya di titik rawan terjadi aksi tindak pidana pencurian. ”Makanya kami harap, masyarakat juga lebih hati-hati dalam memarkir kendaraannya.

Kalau bisa pakai kunci ganda agar kendaraannya lebih aman,” ungkapnya.

Jika masih terjadi pencurian, pihaknya mengimbau agar segera mungkin melaporkan ke pihak berwajib. =JUNAEDI/MK

KRIMINALITAS

Waspadai Pencurian Motor SUMENEP – Sepeda motor jenis Beijing nopol M 6737 WG milik Sri Eka Wahyu Ningsih (31), warga Dusun Angsana, Desa Lenteng Barat, diambil pencuri di Pasar Jumatan Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Jumat (5/9).

Untungnya, aksi pencurian itu bisa dihalau oleh massa, sehingga pencurinya yang diketahui bernama Feri Mailasturi (25), warga Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, tak berhasil membawa motor tersebut, dan nyaris tewas di jalan perkambungan Dusun Jambu Monyet, Desa Lenteng Barat.

"Alahamdulillah berkat bantuan warga, motor kami tidak jadi dibawa (pencuri). Hanya , kami tetap was-was saat akan berbelanja di pasar," kata Eka. Di pasar tersebut memang tidak ada tempat penitipan kendaraan.

Zainullah, warga setempat, menambahkan, pasca insiden itu, warga di daerahnya merasa

was-was, apalagi pencuri tidak hanya beraksi pada malam hari, melainkan juga siang hari. ”Nah, kami juga tak mengerti.

Kami selalu was-was, karena saat ini pencuri semakin lihai, walaupun di tempat keramaian pencuri bisa melancarkan aksinya,” katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta aparat keamanan lebih intens melakukan patroli. ”Ya harus begitu kira-kira, sebab kami yakin jika pengamanan sudah intens pencuri tak akan berani melawan petugas,” harapnya.

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

E

PENEGAKAN HUKUM

Penyidik Perlu Lakukan Revolusi Moral SUMENEP - Advokat Sumenep Azam Khan mengatakan, penyidik perlu melakukan revolusi moral dalam memerangi korupsi. Penyidik tidak cukup hanya bermodal saksi dan beberapa bukti dokumen lain, tetapi sangat dibutuhkan kredibilitas penyidik.

“Jadi penyidik dalam kasus korupsi itu godaannya kuat, jika para penyidik tidak memiliki

moral yang kuat, maka ia pun bisa digoda oleh suap, sehingga proses hukum menjadi tersumbat. Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Sumenep perlu membangun mental para penydidik, sehingga beberapa kasus korupsi bisa dituntaskan dengan cepat dan akurat,” katanya, Sabtu (6/9).

Terkait dengan jalan buktu yang selalu dihadapi Kejari, kata Direktur LSM Kontra SM terse-

but, yang perlu dilakukan adalah sistem dan manajemen yang kuat.

Sebab penegakan hukum itu bisa ditegakkan oleh siapa pun.

“Maka harus bersinergi antar penegak hukum yang lain seperti kepolisian, advokat, TNI, dan lain-lainnya. Jangan sampai kasus perkara yang masuk tidak bisa dilanjutkna. Seperti raskin misalnya yang berhubungan langsung dengan rakyat. Jangan

melakukan permainan dengan pidana khusus, jika tidak ditegakkan maka itu maka itu kejahatan yang luar biasa,” paparnya.

Ditanya soal kelemahan penegakan hukum. “Selain mental dan moral para penyidik yang diperlukan, maka Kejari perlu terus melakukan manajemen di internalnya sendiri. Sebab Kejari dan penegakan hukum yang lain

itu adalah sistem, tidak seperti advokat yang sifatnya person.

Sebab jika kasus perkara yang seharusnya wajib diangkat tetapi mengendap, maka bukan Tuhan saja yang akan menghukum, tetapi masyarakat juga akan menghukum,” tegasnya usai acara Hari Perdamaian Dunia di RRI Sumenep bersama para Veteran Sumenep. =SYAMSUNI/MK

KEMISKINAN

Bertahan Hidup di Kadang Sapi SUMENEP - Tempat itu berukuran kurang lebih 3x5 meter. Dindingnya dibuat dari anyaman bambu yang sudah terlihat lusuh. Di dalamnya, ada tempat tidur tanpa kasur. Bantal dan selimut kusut “menghias” di atasnya. Di sebagian lainnya dari tempat tidur itu, ada ember berisi air dan tumpukan nasi yang sudah basi. Jika dilihat dari luar tampak tempat itu adalah kandang sapi.

Di dalam tempat itu, hidup sepasang kakek-nenek yang rambutnya sudah sama-sama putih.

Kakek itu bernama Liyamin (110).

Bajunya sudah lusuh. Begitu juga dengan sarungnya, terlihat kusam.Kuku dari salah satu jarinya terlihat panjang berwarna kekuning-kuningan. Meski melek, namun nyatanya Liyamin tidak bisa melihat. Mafhum, rupanya ia sudah terbawa usia yang satu abad lebih. Sama halnya dengan Marjani (105), ia hanya bisa berbicara, tangan dan kakinya seolah berat melangkah. Iya, Marjani lumpuh.

Saat Koran Madura menemuai mereka di gubuk reot sisa kandang sapi tersebut, di Desa Tamidung, Batang-batang, Sumenep, Minggu (7/9) pagi, Liyamin terlihat baru bangun tidur, sebab matanya yang lembab menunjukkan bahwa ia sedang baru tertidur pulas. Tak seperti orang umumnya, Liyamin tak langsung menuju ke kamar mandi. Selain memang tak terlihat kamar mandi, usia Liyamin yang sudah renta membatasi gerak dirinya.

Hanya oleng kanan dan kiri, bahkan sesekali duduk menatap pagi yang cerah.

Tak ada aktivitas yang bisa Liyamin. Konon, sekitar satu tahun yang lalu, Liyamin hanya menghabiskan hari-harinya di tempat tidur. Mereka tak lagi

dapat berdiri, apalagi berjalan.

Ah, mereka ternyata sudah lumpuh.

Ia seolah bergumam dalam lisan yang tak lagi sehat, hidup yang paling sial adalah saat sudah tua renta. Kata itu yang mungkin hanya bisa diucapkan dua pasutri yang hanya tinggal berdua itu. Di usia rentanya, Liyamin hanya ditemani istrinya bernama Marjani. Kondisi Marjani tidak jauh beda dengan Liyamin. Saat itu, Marjani terlihat masih tidur berselimut warna merah penuh debu. Tubuhnya kurus. Kulitnya sudah keriput.

Rupanya, usianya juga sudah lebih seratus tahun.

Sekitar delapan puluh tahun lalu, Liyamin dan Marjani merajut hubungan suami istri. Namun, nasib memang tak bisa ditebak.

Meski sudah lama menjadi suami istri, keduanya tak dikaruniai seorang anak hingga usia keduanya sudah senja dan melebihi angka seratus tahun.

Di usianya yang sudah senja itu, Liyamin dan Marjani hanya ditemani sepi. Tak ada anak yang merawatnya. Di saat kedinginan, ia hanya bisa berharap ada sesosok malaikat yang datang, tak ada orang yang menyelimutinya, sebab ia hanya hidup berdua.

Menurut penuturan salah seorang tetangganya, Ahmad Fauzi,

LANJUT USIA. Liyamin (110) dan istrinya (105) di tempat tinggalnya yang merupakan bekas kandang, Minggu (7/9).

Liyamin dan Marjani hanya makan seadanya.Bahkan hanya mie instan dicampur air mentah yang ia makan tiap hari. Mungkin hasil uluran tangan dari para tetangga.

“Jika tidak ada tetangganya yang datang memberi nasi, Liyamin dan Marjani terkadang berteriak-teriak bilang lapar.

Hati saya teriris melihat kondisi beliau berdua. Saya pun kadang tak kuasa menahan tangis,” kisah Fauzi.

Ia terus bercerita tentang Liyamin dan Marjani. Dulu, saat rumah kecilnya ambruk, ia pun bertempat tinggal di surau (langgar) yang terbuat dari anyaman bambu. Namun tak bertahan lama, karena termakan

oleh masa. “Akhirnya langgar itu lekang oleh hujan dan waktu.

Ambruk juga mas,” akunya.

Setelah itu, kata Fauzi, karena tak punya apa-apa lagi, sang kakek-nenek itu pindah ke sisa kandang sapi. Di sanalah dua pasutri yang tidak punya anak itu bertahan hidup selama puluhan tahun. Tak ada perhatian dari dari banyak kalangan, termasuk tak pernah dapat bantuan dari pemerintah. “Tidak pernah, Mas. Sebab kami telah menjadi saksinya, kalau hujan mereka hanya bergumul dengan selimut lusuh, saat panas ia pun hanya bisa menghindar dari terik matahari,” tuturnya sembari tak tega melihatnya.

Kini, tetangga sebelah, Mastoyu (40), tak tega melihat sepasang kakek-nenek yang tak punya keturunan itu. Ia pun rajin mengirim nasi untuk mereka.

“Hanya itu yang kami lakukan, sebab kadang Pak Layamin dan Marjani hanya makan mie instan campur air mentah,” aku Mastoyu.

Fauzi dan Mastoyu berharap, ada uluran tangan dari pemerintah tentang kondisi kakeknenek tersebut. “Mungkin mas bisa membantu Pak Liyamin dan Marjani, paling tidak bantu komunikasi agar ada bantuan dari pemerintah. Kasihan kami melihatnya, sebab kami tidak 24 jam ada untuk mereka,” tuturnya. =FATHOL ALIF/SYM

KORAN MADURA KORAN Bangkalan F MADURA Bangkalan

Bangkalan F

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 No. 0436 | TAHUN III

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

Hingga Kini AKD Belum Terbentuk Legislator Masih Menganggur di DPRD BANGKALAN – Hingga saat ini alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD masih belum terbentuk. Padahal para wakil rakyat terpilih periode 2014-2019 sudah dilantik sejak tanggal 24 Agustus, bulan lalu. Konsekuensinya para legislator itu belum bisa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Mereka dibayar mahal, akan tetapi hingga kini justru masih menganggur di DPRD. AKD memang merupakan struktur kelembagaan sebagai acuan dalam menjalankan setiap program selama lima tahun mendatang. Sehingga keberadaannya seharusnya dipercepat. "Sampai saat ini memang alat kelengkapan dewan belum terbentuk. Kami berupaya secapat mungkin dapat segera terselesaikan," ujar Wakil Ketua Sementara DPRD Bangkalan, H Fatkurrahman.

Menurut politisi PDIP ini, secara aturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur terkait limit waktu pembentukan AKD tersebut. Akan tetapi, pihaknya berusaha dalam waktu dekat sudah bisa terpenuhi. Saat ini telah membentuk panitia khusus (pansus) tata tertib (tatib) yang ber-

doni heriyanto/koran madura

BERI KETERANGAN. Wakil Ketua Sementara DPRD Bangkalan, H. Fatkurrahman saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media, Minggu (7/9).

tugas menyusun teknis pembentukan alat kelengkapan dewan.

Dalam hal ini diawali dengan kunjungan kerja ke Bali beberapa waktu lalu.

"Tidak ada ketentuan yang mengatur pembentukan AKD harus cepat. Tapi kami ingin secepatnya biar anggota segera bisa bekerja. Dalam kepanitiaan ada 25 orang anggota," paparnya.

Alat kelengkapan yang dimaksud, kata Fatkurrahman, adalah Komisi, Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Kehormatan (BK) serta Badan Musyawarah (Bamus). Semua alat kelengkapan baru dapat diketahui setelah penetapan ketua DPRD secara definitif. Pihaknya menargetkan dalam bulan ini, semua yang menjadi kebutuhan dalam menjalankan tugas

sebagai perwakilan rakyat sudah rampung.

"Kami optimis, karena saya kira upaya kita sudah maksimal dan bisa dibilang tergolong cepat dalam melaksanakan tahapan demi tahapan," jelasnya.

Disinggung terkait anggota kepanitiaan hanya 25 orang, sedangkan anggota legislatif sebanyak 50 orang, dirinya berpendapat meski ada sebagian

anggota dewan masih 'menganggur', namun setiap anggota terus bekerja dalam mengawasi jalannya pemerintahan setempat. Salah satunya mengawasi pemerintahan lewat media. Jika ada yang perlu dikritisi, tentu akan disampaikan melalui mekanisme yang tepat. "Ya tetaplah harus memantau jalannya pemerintahan," tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

Jamkesmas Masuk PAD BANGKALAN - Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas) mulai tahun anggaran 2014 masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD). Dana jamkesmas tersebut didapatkan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Oleh karena itu, secara administratif dana tersebut masuk kedalam kas daerah (kasda). Sekalipun dana jamkesmas itu harus dikeluarkan lagi. Dana APBN ke Kas Daerah itu tercatat sebagai pendapatan.

"Logikanya memang demikian. Secara administratif

tergolong sebagai pendapatan, karena masuk ke Kas Daerah," ungkap Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bangkalan, Drs. Setijabudhi, MM. Meskipun kemudian dana jamkesmas tersebut harus dikeluarkan kembali untuk mengganti klaim pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin. Menurut Budhi masuknya dana APBN ke Kas Daerah harus tercatat terlebih dahulu sebagai sebuah pemasukan atau pendapatan. Dengan demikian, antara neraca rugi atau laba nantinya akan menjadi

Logikanya memang demikian. Secara administratif tergolong sebagai pendapatan, karena masuk ke Kas Daerah,�

Drs. Setijabudhi, MM.

Kepala Dispenda Bangkalan

seimbang. "Dengan dicatatnya sebagai PAD, akan menjadi seimbang," tuturnya.

Besaran Jamkesmas tahun ini, kata Budhi, masih belum diketahui. Sebab masih dalam tahun anggaran berjalan. Pemerintah Pusat berjanji akan mengganti seluruh pengajuan atau klaim biaya kesehatan yang diajukan masyarakat miskin ini.

"Akhir tahun baru bisa diketahui total besaran klaim jamkesmas berdasarkan laporan dan koordinasi dengan Dinas terkait, yaitu Dinas Kesehatan setempat,"

papar Budhi.

Budhi mengingatkan pejabat terkait pendistribusian dana Jamkesmas ini untuk lebih berhatihati dalam mengelola maupun menyalurkan dana yang bersumber dari APBN ini. Apalagi pengawasannya langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jadi harus dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas yang baik, terukur, dan logis. "Kita benarbenar dituntut transparan dalam pendistribusian dana jamkesmas," tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

G

KRIMINAL

Penadah Motor Masih Bisa Bernapas Lega BANGKALAN – Hingga saat ini aparat kepolisian belum berhasil mengendus penadah dari sindikat pencurian yang ada di Bangkalan. Polres Bangkalan mengaku masih lebih memfokuskan diri kepada pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) yang marak terjadi. Hal itu untuk mengurangi kecemasan masyarakat terhadap gangguan keamanan. ”Untuk penadah motor masih dalam pengembangan anggota.

Mengingat JSL, warga Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah sudah ditangkap beberapa waktu lalu. Kami belum berhasil menangkap penadah kelompok ini, karena tersangka masih menjalani pemeriksaan,” kata Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono.

Dia berpendapat, kelompok dari JSL (31), si Raja Tega ini diyakini masih banyak. Pihaknya masih fokus terhadap pelaku pencurian motor yang ada di Bangkalan. Meskipun begitu, dirinya berjanji akan menangkap semua orang yang terlibat sampai ke penadahnya.

“Satu teman JSL berhasil ditangkap di Sukolilo. Jadi dua orang sudah ditangkap oleh anggota,” ungkapnya.

Menurutnya, pengembangan kasus pencurian ini akan terus dilakukan, mengingat teman-teman JSL sering melakukan aksi curas di beberapa tempat meliputi kawasan Kota, Kwanyar, Sukolilo, dan Kamal. ”Kelompok ini yang banyak melakukan aksi kejahatan curas. Kami akan terus berupaya menangkap semua pelakunya.

Untuk penadahnya, kita juga akan memburunya,” terangnya. =MOH RIDWAN/RAH

DIRAWAT. Petugas kesehatan sedang berupaya melakukan perawatan untuk menyelamatkan pasiennya.

moh ridwan/koran madura

4.917 Balita Terserang Diare Penderita Dewasa Mencapai 15.853 dalam 6 Bulan Terakhir BANGKALAN - Diare yang jadi penyebab feses berubah lebih cair dan biasanya terjadi paling sedikit tiga kali dalam 24 jam itu, kini menyerang ribuan balita di Bangkalan.

Penyakit ini dapat menjadi penyebab kematian bagi balita dan juga membunuh lebih dari 2,6 juta orang setiap tahunnya.

Di Bangkalan diare masih banyak menghantui masyarakat.

Setidaknya, 4.917 balita menderita diare dalam 6 bulan terakhir.

Sedangkan untuk jumlah penderita dewasa mencapai 15.853 penderita.

Untungnya, tidak ada korban jiwa meninggal dalam penanganan kasus diare di Bangkalan, karena cepat tertangani. Ratarata penderita diare di Bangkalan mencapai 500 balita dan 2.500 orang dewasa yang tersebar di 18 kecamatan. Penanganannya pun dilakukan di Puskesmas setempat.

Faktor penyebab penyakit ini bisa terjadi lataran gejala dari luka, penyakit, alergi (fructose, lactose), kelebihan vitamin C, dan mengonsumsi buah-buahan

tertentu. Biasanya disertai sakit perut dan seringkali mual dan muntah. Secara definisi resmi medis, diare adalah defekasi yang melebihi 200 gram per hari.

“Memakan makanan yang asam, pedas, atau bersantan sekaligus secara berlebihan dapat menyebabkan diare, karena membuat usus kaget,” kata Kabid P2PL Dinas Kesehatan Bangkalan, Abdul Walid Yusufi.

Hal ini terjadi ketika cairan yang tidak mencukupi diserap oleh usus besar. Sebagian dari proses digestasi, atau karena masukan cairan, makanan tercampur dengan sejumlah besar air. Oleh karena itu, makanan yang dicerna terdiri dari cairan sebelum mencapai usus besar.

Usus besar menyerap air, meninggalkan material yang lain sebagai kotoran yang setengah padat. Bila usus besar radang, penyerapan

tidak terjadi, dan hasilnya adalah kotoran yang berair.

Selain itu, diare kebanyakan disebabkan oleh beberapa infeksi virus, tetapi juga seringkali akibat dari racun bakteria. Dalam kondisi hidup yang bersih dan dengan makanan mencukupi dan air tersedia, pasien yang sehat biasanya sembuh dari infeksi virus umum dalam beberapa hari dan paling lama satu minggu. Namun untuk individu yang sakit atau kurang gizi, diare dapat menyebabkan dehidrasi yang parah dan dapat mengancam jiwa bila tanpa perawatan. ”Diare dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius, seperti disentri, kolera atau botulisme. diare juga menjadi gejala umum radang usus buntu,” terangnya.

Selain faktor di atas, kondisi cuaca yang tidak stabil, sanitasi tempat pengungsian yang buruk serta kondisi rumah yang masih kotor terkena genangan air, juga sulitnya mendapat air bersih menyebabkan mudahnya terjadi wabah diare setelah banjir. Penyakit diare yang terlihat ringan justru

bisa membahayakan jiwa, karena saat tubuh kekurangan cairan, maka semua organ akan mengalami gangguan. Diare akan semakin berbahaya jika terjadi pada anakanak, terlebih pada usia balita. ”Gejala yang biasanya ditemukan adalah buang air besar terus menerus disertai dengan rasa mulas yang berkepanjangan, dehidrasi, mual, dan muntah.

Tetapi gejala lainnya yang dapat timbul antara lain pegal pada punggung,dan perut sering berbunyi,” paparnya.

Perawatan untuk diare, pasien bisa mengonsumsi sejumlah air yang mencukupi untuk menggantikan yang hilang, lebih baik bila dicampur dengan elektrolit untuk menyediakan garam yang dibutuhkan dan sejumlah nutrisi.

Oralit dan tablet zinc adalah pengobatan pilihan utama yang banyak menyelamatkan jiwa. ”Jika tidak tersedia oralit bubuk, oralit dapat dibuat dengan bahanbahan 200 ml atau segelas air matang, 2 sendok teh gula pasir, 1/2 sendok teh garam halus,” jelasnya. =MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA KORAN H Bangkalan MADURA Laporan Khusus SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

Bangkalan H

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 No. 0436 | TAHUN III

Penerapan Kurikulum Dinilai Hanya Kejar Tayang BANGKALAN - Penerapan kurikulum 2013 di sekolahsekolah masih belum maksimal. Penyebabnya buku materi pelajaran yang harusnya diterima oleh sekolah tak kunjung datang. Sehingga sebagian kalangan menilai penerapan kurikulum ini hanya kejar tayang atau dipaksakan, karena kepemimpinan Menteri Pendidikan hampir selesai.

Bidang Advokasi Masyarakat Lembaga Kajian Sosial Demokrasi (Leksdam), Ach Jakfar menilai sampai saat ini fasilitas pendukung belajar-mengajar di sekolah belum terpenuhi, seperti buku pelajaran siswa. Terlambatnya materi buku pelajaran ini merupakan satu bukti bahwa pemerintah lewat Kementerian Pendidikan sebenarnya belum siap dan terlalu dipaksakan dalam penerapannya. Padahal, bukubuku pelajaran merupakan bahan ajar yang urgen sebagai pegangan guru. Terlebih, bagi siswa yang ada di sekolah.

"Kalau terlambat seperti ini berarti siswa dan guru sangat dirugikan, meskipun sudah disediakan soft copy dan CD di sekolah. Namun, itu kurang efektif, karena kelengkapan belajarnya belum maksimal," ungkapnya.

Jumlah hari efektif dalam semester ganjil sebanyak 122 hari dan untuk semester genap sebanyak 140 hari. Sedangkan, sekolah mulai masuk pelajaran 2014-2015 sejak pertengahan bulan Juli, sehingga ada keterlambatan belajar mengajar lebih dari 30 hari.

Cukup merugikan siswa.

Apalagi belum semua guru mengikuti pelatihan kurikulum ini. Karena yang dilatih hanya perwakilan saja. Pasti hal itu menimbulkan kebingungan di antara guru dan siswa. Menurut kajiannya, kurikulum 2013 sangat tidak relevan dengan kondisi sekolah yang ada di pelosok desa, khususnya di Madura dan Indonesia bagian timur. Sebab, sampel yang digunakan oleh pemerintah saat itu adalah sekolah-sekolah unggulan, sehingga penerapannya tidak mungkin menyeluruh.

"Kurikulum 2013 ini sudah diujicobakan pada ajaran 2013/2014. Tetapi di beberapa sekolah masih saja terdapat persoalan sampai sekarang," ucapnya.

Penerapan kurikulum 2013

moh ridwan/koran madura

SERIUS. Sejumlah siswa saat mengikuti Ujian Nasional dengan serius di salah salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Bangkalan beberapa waktu lalu.

(K-13) di Kabupaten Bangkalan dipastikan amburadul. Hampir semua guru SMP swasta tidak diikutkan dalam diklat. Mereka merasa sangat bingung karena untuk menerapkan K-13 hanya bermodalkan soft copy. Semestinya, untuk penerapan kurikulum yang baru, seluruh tenaga memahami dan mengerti tata cara penerapan tersebut.

Seperti SMP swasta di Kecamatan Tanah Merah, Modung, dan Galis. Para guru hanya mendapatkan petunjuk teknis K-13 dalam bentuk soft copy berupa CD atau flashdisk. Akibatnya, proses belajar mengajar belum berjalan maksimal. Tidak menutup kemungkinan, keberhasilan mencapai tujuan kurikulum baru itu, sangat minim.

"Saya belum paham betul penerapan yang benar. Harusnya guru-guru SMP di desa juga diberikan bekal yang sama. Tanpa adanya diklat bagi guru SMP terkait penerapan K-13 tentu saja akan sulit untuk diterapkan," keluh guru SMP swasta di Kecama-

tan Tanah Merah, Anwar (54).

Dinas Pendidikan Bangkalan melalui Kabid SMP/SMA, Abdullah Muad menilai pelaksanaan sangat disayangkan lantaran fasilitas penunjang pelajaran tak kunjung terealisasi ke setiap sekolah. Padahal, seluruh perencanaan menyangkut penerapan kurikulum baru ini dihandle seluruhnya oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan.

"Memang pelaksanaan kurikulum ini terkesan dipaksakan, sehingga kurang terencana dan tidak profesional. Ada kesan buru-buru dan singkat dalam penerapannya," jelas Abdullah Muad.

Menurutnya, pelaksanaan kurikulum ini belum terencana dengan baik, karena keterlambatan buku pelajaran sudah terlalu lama, itu pun terjadi hampir di semua daerah di Indonesia. Siswa hanya bisa belajar dengan instrumen seadanya. Selain itu, guruguru di sekolah masih belum beradaptasi dengan baik terhadap kurikulum ini. Pasalnya, tidak

semua guru menguasai terkait kurikulum, meski ada pelatihan belum jaminan secara keseluruhan bisa menguasai. Sebab, mengubah pola kebiasaan cukup sulit, apalagi perangkat pendukungnya belum terealisasi.

Keterlambatan buku sangat fatal, karena jelas memakan waktu dan biaya. Apalagi, itu terjadi secara nasional. Kalau hanya sifatnya kedaerahan masih bisa dimaklumi. Untuk itu, kebijakan pusat harus terlaksana dengan baik. Sebab, pengaruhnya bisa menyerang beban psikologis pengajar dan murid.

Sedangkan Kepala MKKS SMPN se Bangkalan Edy Hariadi menyatakan meski buku pelajaran kurikulum 2013 masih belum terealisasi ke setiap sekolah di Bangkalan, namun tidak ada alasan bagi guru untuk tidak merealisasikan kurikulum yang baru ini. "Seluruh sekolah sudah wajib melaksanakan kurikulum 2013, meski buku pembelajarannya belum terealisasi," kata Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah

(MKKS) SMPN Bangkalan, Edy Hariadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Mohni membenarkan belum terealisasinya buku pelajaran di sekolah.

Penyebabnya masih belum diketahui, karena pemerintah pusat yang menangani langsung. Untuk sebagian SMP swasta yang ada 18 kecamatan secara keseluruhan belum dilibatkan dalam diklat K-13. Namun, secara prioritas akan tetap dilakukan secara bertahap. Sebab perlu pemahaman yang mendalam.

Pihaknya mengaku juga telah membentuk cluster untuk memberikan diklat kepada para kepala sekolah dan pengawas. Dalam satu cluster terdiri dari 15-20 sekolah. Setiap pengawas yang ada di wailayah masing-masing, nantinya akan memberikan pendampingan terhadap guru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan K-13.

Sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar. = MOH RIDWAN/RAH

Sumenep KORAN Sampang

MADURA

KORAN MADURA

Sampang

SENIN 82014 SPETEMBER 2014 SENIN 8 SEPTEMBER | No. 0436 | TAHUN III No. 0436 | TAHUN III

II

DAMPAK KELANGKAAN BBM

Aktivitas Pelabuhan Terganggu SAMPANG - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak hanya berdampak pada transportasi darat, melainkan juga berdampak pada transportasi. Aktivitas Pelabuhan Tanglok tersendat, Minggu (7/9).

Jadwal pemberangkatan perahu tertunda.

Ma’iyeh (47), salah satu penumpang perahu yang hendak ke Pulau Mandangin mengeluhkan pemberangkatan perahu di Pelabuhan Tanglok. Pihaknya merasa terganggu, karena pemberangkatan perahu ditunda akibat kelangkaan bahan bakar.

“Penundaan jadwal ini akibat dari kelangkaan BBM. Padahal ketika BBM lancar, jadwal pemberangkatan perahu yang ada di Tanglok ini bisa setiap hari, tanpa harus menunggu-nunggu seperti ini. Ini kan aktivitas saya jadi telat semua,” tuturnya kepada Koran Madura, kemarin.

Aris, pemilik perahu transportasi yang ada di Tanglok mengakui, kelangkaan BBM g sangat berpengaruh terhadap jadwal pemberangkatan perahunya.

Dirinya sudah beberapa hari tidak berlayar akibat kelangkaan solar. ”Selama ini kami memang sangat kesulitan untuk mendapatkan BBM jenis solar. Kadang untuk mendapatkannya kami harus mencari ke daerah Tanjung. Bahkan, kami juga untuk mendapatkan

solar yaitu mengakali dengan cara membeli solar para nelayan yang ada di daerah sekitar,” terangnya.

Pihaknya sudah sekitar setengah bulan mengalami kesulitan memperoleh solar. Oleh sebab

itu, pihaknya berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk secepatnya mengatasi persoalan ini., karena perekonomian dirinya bergantung pada laut ”Jika tidak dapat solar, kadang

kami terpaksa tidak beraktivitas (berlayar). Kami berharap kepada Pemkab untuk mencarikan solusi supaya kami bisa terus menyambung hidup,” ungkapnya. =MOHAMMAD MUHLIS

SEMPAT TERTUNDA. Para penumpang yang hendak berangkat ke Pulau Mandangin, Minggu (7/9)

PARLEMEN

Kinerja Dewan Dikhawatirkan SAMPANG - Sejumlah aktivis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Sampang, menyoroti kinerja anggota dewan baru periode 2014-2019. Mereka khawatir kinerja wakil rakyat yang baru tak jauh beda dengan periode sebelumnya.

Sementara wakil rakyat periode 2009-2014 menyisakan beberapa pekerjaan rumah (PR). Di antaranya, tidak bisa menyelesaikan sejumlah pimpinan SKPD yang dijabat pejabat sementara, tidak tegas terhadap carut marutnya pengelolaan BUMD, dan penga-

wasan terhadap kinerja SKPD yang kurang koordinasi.

Sekretaris Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (Ikmas) Moh Jalil mengatakan, pihaknya akan menyoroti kinerja wakil rakyat yang baru. “Masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan oleh dewan, makanya sekarang ini kedudukan dewan baru akan kami soroti demi kemajuan Sampang,” ujarnya.

Dirinya menilai, anggota dewan setengah hati dalam bekerja. Anggota dewan lama cenderung hanya sebatas pemanggilan terhadap SKPD dalam melakukan pengawasan. Namun, tidak

memberikan solusi.

“Nah, ini yang banyak tidak mengalami perubahan dan terkesan seremonial saja, karena kontrolnya anggota dewan sebatas formalitas, ketika ada persoalan lebih menekankan kepada kasusnya namun bukan pada solusinya,” jelasnya.

LSM Pemuda Bahari Nusantara Moh. Salim menambahkan, kontribusi DPRD sebagai wakil rakyat tidak jelas. “Padahal harapan besar masyarakat kepada dewan agar lebih tegas serta tidak main-main mengontrol kinerja SKPD,” tuturnya.

Maka dari itu, bilamana kin-

erja dewan baru tetap tidak ada perubahan, pihaknya akan melakukan aksi untuk menagih janji sebelum mereka terpilih.

Sementara itu, anggota DPRD Sampang Aulia Rahman, menegaskan bilamana dirinya tidak akan main-main dalam mengontrol kinerja SKPD. “Kami sudah maksimal menegur SPKD terkait semua permasalahan,” katanya.

Anggota dewan petahana itu menerangkan, selama ini pihaknya sudah menyampaikan kepada Bupati agar segera mendefinitifkan banyaknya SKPD yang dijabat oleh Plt. Pasalnya,

hal itu mengakibatkan kepada jalannya kinerja pemerintahan yang masih dipegang pelaksana tugas tersebut.

“Sudah ditegasnya masalah Plt, apalagi masalah pengawasan carut marutnya BUMD, dan lemahnya koordinasi antar SKPD,” terangnya.

Dirinya membantahkan, bilamana dewan lama tidak tegas sebagai kotrol kinerja SKPD. “Tetapi tidak masalah kalau ada masukan seperti itu, kami akan siap dan tegas ke depan bilamana dalam mengontrol kinerja SKPD,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

J

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

Tiga CJH Terancam Gagal Berangkat SAMPANG- Sebanyak tiga peserta Calon Jemaah Haji (CJH) dengan kriteria lanjut usia (lansia) terancam gagal berangkat ke tanah suci Mekkah. Informasinya, tiga CJH lansia tersebut masih belum melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk pemberangkatan tanggal 25 September mendatang.

Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kankemenag Sampang H Holil membenarkan, saat ini setidaknya ada tiga peserta CJH kriteria lansia yang masih belum melakukan pelunasan BPIH. Menurutnya, belum ada laporan perdata yang menjelaskan alasan keterlambatan pembayaran pelunasan itu.

“Yang jelas, sekarang ini ada 322 CJH sudah melaksanakan kewajiban administrasi terkait

pelunasan BPIH. Sedangkan sebanyak tiga peserta CJH lansia lainnya dimungkinkan hari Senin ini ada laporan kejelasannya,” ujarnya kepada Koran Madura, Minggu (7/9).

Holil juga menyampaikan jika tahap pertama pelunasan BPIH tersebut sudah berakhir hari Jumat kemarin (5/9), namun menurutnya, kejelasan pelunasan BPIH akan diketahui kejelasannya pada hari senin ini (8/8).

“Terakhir pelunasan hari jumat, namun hari Sabtu dan Minggu kan libur, maka Senin ini akan diketahui kejelasannya,” jelasnya.

Selain itu Holil juga menjelaskan bahwa rombongan pemberangkatan peserta CJH Kabupaten Sampang yaitu dengan nomor urut kloter 60. Bahkan Holil menegaskan jika semua peserta CJH dalam keadaan sehat yang nantinya pelepasan rombongan CJH tersebut pada tanggal 25 September mendatang pada pukul 11.00 WIB. “Yang mempunyai hak dalam menjawab kesehatan itu dari Dinas Kesehatan, tapi yang saya tahu semua peserta dalam keadaan sehat semua. Dan untuk persiapan pemberangkatan kami sudah menempelkan nomor kloternya,” terangnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

SEKOLAH DASAR

mohammad muhlis/ koran madura

Seorang guru sedang menunjukkan bangunan SDN 1 Madulang, Kecamatan Torjun, yang retak. Di sekolah tersebut, beberapa kelas digabung karena kondisi bangunan kelas sudah tidak memungkinkan untuk ditempati

Seorang guru ngaji ketika memberikan bimbingan mengaji kepada sejumlah anak. Pemerintah Kabupaten Sampang menganggarkan dana sebesar Rp. 3 miliar untuk membantu kesejahteraan para guru ngaji yang berjulah 6.000 orang dan tersebar di 14 kecamatan Sampang.

KESEJAHTERAAN GURU

Rp 3 M untuk Guru Ngaji Sampang - Pemerintah Kabupaten Sampang mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar pada APBD 2014 untuk membantu kesejahteraan guru ngaji.

“Anggaran sebesar Rp3 miliar ini untuk 6.000 guru ngaji yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Sampang,” kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemkab Sampang Malik Amrullah, Jumat (5/9).

Malik mengatakan bantuan itu sengaja dialokasikan Pemkab Sampang untuk membantu kesejahteraan mereka mengingat selama ini guru ngaji tidak mendapatkan perhatian.

Padahal di satu sisi, guru ngaji itu sangat berjasa dalam mendidik pemahaman keagamaan kepada warga Sampang, termasuk mengajri anak-anak mengaji, sehingga mereka bisa membaca Al Qur’an.

“Guru yang selama ini mendapatkan perhatian kan hanya guru sekolah, baik di lingkungan Dinas Pendidikan maupun di lingkungan Kantor Kementerian Agama Sampang,” katanya.

Di Sampang, katanya, kegiatan belajat membaca Alquran lebih banyak dilakukan oleh guru ngaji di musala dan masjid.

Mereka, terang Malik, mengajar anak-anak tanpa memungut biaya sedikitpun alias gratis, dan para guru ngaji ikhlas dalam memberikan pendidikan.

“Atas dasar itulah, pemkab kemudian berinisitif untuk mengalokasikan anggaran

Jumlah guru ngaji sebanyak 6.000 calon penerima bantuan itu berdasarkan proposal yang masuk dan masih akan melakukan penelitian lebih lanjut

Malik Amrullah

Kepada Dinsosnakertrans Kabupaten Sampang

khusus untuk membantu guru ngaji ini. Tentunya atas persetujuan DPRD Sampang,” kata Malik.

Meski pemkab telah menganggarkan bantuan untuk guru ngaji tersebut, akan tetapi menurut Malik, hingga saat ini bantuan belum dicairkan, karena Disosnakertrans masih melakukan verifikasi dana penerima bantuan.

“Jumlah guru ngaji sebanyak 6.000 calon penerima bantuan itu berdasarkan proposal yang masuk dan masih akan melakukan penelitian lebih lanjut,” katanya menjelaskan.

Sesuai dengan ketentuan, tidak semua guru ngaji akan mendapatkan bantuan mengingat pemkab telah menentukan kriteria khusus, antara lain nguru ngaji itu bukan PNS, dan memiliki murid binaan minimal 10 orang. =ABD AZIZ/ANT

Lintas Madura

KORAN MADURA

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

K

PELECEHAN SEKSUAL

Perkuat Pendidikan Keluarga SUMENEP – Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), M. Kamalil Ersyad meminta orangtua untuk memperkuat pendidikan keluarga. Pasalnya, sekolah pertama adalah di rumah dan guru pertama adalah orangtua.

Hal itu menyikapi kasus pelecehan seksual yang dilakukan AN (14) warga Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep terhadap delapan anak TK dan SD, beberapa hari lalu.

Dalam kasus tersebut, kata Esyad, pihak yang paling bertanggung jawab adalah pihak informal, yakni keluarga yang bersangkutan.

Karena, menurutnya, pendidikan yang pertama dan utama seharusnya dari keluarga.

“Harus diakui secara jujur, bahwa keluarganya tidak sukses dalam mendidik anaknya. Orangtuanya gagal,” tandas Kamalil Irsyad saat dihubungi melalui telepon seluler, Minggu (7/9).

Selain pihak informal, pihak lain yang menurutnya juga harus bertanggung jawab adalah pihak formal, yakni sekolah. Karena bagaimana pun, lanjutnya, guru harus bisa menyeimbangkan antara pembelajaran dan pendidikan.

“Guru tidak boleh menganggap selesai hanya karena sudah mentransfer pendidikan kepada anak didiknya, melainkan juga harus memberi teladan. Selain itu, guru juga harus senantiasa mendoakan anak didiknya agar menjadi anak yang saleh dan salehah,” ujarnya.

Selain kedua pihak di atas, ketua DPKS tersebut juga menyebut pihak non formal. Kamalil Irsyad mengatakan bahwa lingkungan juga menjadi penentu terbentuknya karakter seorang anak.

Saat ditanya faktor semakin maraknya kasus amoral yang dilakukan oleh anak-anak, seperti pelecehan seksual yang dilakukan oleh AN, Kamalil Irsyad menyebut tiga hal. Pertama, menurutnya, adalah perkembangan IT yang sangat pesat. Dia menjelaskan, pesatnya perkembangan IT tidak lantas mengangkat martabat kemanusiaan. “Justru sebaliknya, merusak nilai-nilai kemanusiaan,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Kamalil Irsyad mendorong orangtua, guru, dan masyarakat melakukan pengawasan ekstra kepada anak-anaknya agar tidak selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat.

Selain pesatnya perkembangan IT, Kamalil Irsyad juga menyebut pasar bebas sebagai faktor kedua yang dapat merusak moral anak bangsa. Dengan adanya pasar bebas, anak-anak, bisa memakan apa saja meskipun tidak memenuhi standar kualitas agama dan kesehatan.

Faktor ketiga yang disebut oleh Kamalil Irsyad adalah hancurnya ideologi bangsa Indonesia. “Sekarang banyak orang yang hanya lahir di Indonesia, tapi tidak tahu falsafah moral bangsa Indonesia,” tandasnya. =FATHOL ALIF /MK

HARI PERDAMAIAN DUNIA BERSAMA VETERAN

Azam Khan, Direktur Kontra SM, didampingi Dandim saat mengundang para veteran dalam acara Hari Perdamaian Dunia, Sabtu Malam. Azam minta kepada pemrintah agar tidak melupakan jasa parah veteran

Sapi milik H. Abdul Mughni, warga Desa Gingging, Kecamatan Bluto, tergeletak mati, Minggu (7/9). Hingga saat ini belum diketahui penyebab kematian sapi yang dagingnya ditaksir mencapai 300 kilogram itu.

Harga Tembakau Tembus Rp 41.000 PAMEKASAN - Harga jual tembakau Madura di Pamekasan, Jawa Timur, kini tembus Rp 41.000 per kilogram pada musim panen tembakau kali ini.

“Jenis tembakau yang tembus Rp41.000 per kilogram ini adalah tembakau pegunungan yang aroma dan kualitasnya memang lebih bagus dibanding tembakau sawah dan tegal,” kata petani tembakau di Dusun Daporah, Desa Gagah, Kecamatan Kadur, Pamekasan, Syafii, Minggu.

Sedangkan harga jual tembakau tegal rata-rata antara Rp30.000 hingga Rp35.000 perkilogram, lebih murah dibanding harga tembakau pegunungan.

Syafii menjelaskan, harga tembakau tegal dan sawah lebih murah, karena aromanya kurang sedap. Namun demikian, meski harganya lebih murah, secara umum harga jual tembakau Madura pada musim panen tembakau kali ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Pada musim panen tembakau tahun lalu, harga tem-

bakau Madura hanya dalam kisaran antara Rp22 ribu hingga Rp25 ribu/Kg,” ujarnya.

Syafii menuturkan rendahnya harga jual tembakau Madura pada musim panen tahun lalu disebabkan cuaca yang tidak bersahabat. Saat hendak memasuki musim panen, sering turun hujan, sehingga tembakau yang sudah siap panen menjadi rusak.

Saat ini cuaca sangat mendukung dan kemarau berlangsung dengan baik, atau tidak sering turun hujan. “Tanaman tembakau ini kan merupakan jenis tanaman yang antihujan.

Kalau hujan turun maka aromanya akan rusak, dan daunnya membusuk,” katanya.

Selain faktor kualitas, katanya, yang juga menyebabkan harga jual tembakau tinggi, karena petani yang menanam tembakau pada musin tembakau kali ini sedikit.

“Di kampung ini saja, hanya beberapa orang yang menanam tembakau, termasuk saya. Tetangga jarang yang menanam tembakau, mungkin trauma tahun lalu tembakaunya kehujanan,” tutur Syafii.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Pamekasan Bambang Edy Suprapto, saat ini realisasi tanam tembakau di Pamekasan sekitar 60 persen dari total luas tahan tembakau yang mencapai 32 ribu hektare lebih. “Dengan perkiraan hasil produksi sekitar 22 ribun ton lebih,” katanya.

Sedangkan rencana pembelian oleh pihak pabrikan pada musim panen tembakau kali ini sekitar 24 ribu hektare. “Kalau melihat rencana pembelian dengan perkiraan hasil produksi, maka bisa dipastikan semua tembakau petani akan terbeli hingga habis,” kata Bambang.

Sementara harga yang ditetapkan pihak pabrikan pada musim panen tembakau tahun ini berdasarkan hasil serap informasi yang dilakukan pemkab antara Rp22 ribu hingga Rp47 ribu per kilogram. =ANT/ABD AZIZ/RAH

KORAN MADURA KORAN L BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 NO. 0436 | TAHUN III

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

MADURA

L

Eksekutif Tarik Dua Usulan Raperda BPRS Tidak Boleh Dibawahi PT AUMM PAMEKASAN - Dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yang sudah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2014 batal dibahas setelah ditarik lagi oleh eksekutif.

Dua raperda tersebut, yaitu penambahan penyertaan modal pada PT Aneka Usaha Mekkasan Makmur (PT AUMM) dan perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan PT AUMM. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Pamekasan sekaligus Komisaris PT AUMM, Taufikurahman mengatakan penarikan raperda itu karena pendirian Bank Perkredi-

tan Rakyat Syariah (BPRS) tidak boleh ada di bawah naungan PT AUMM, namun harus berdiri sendiri.

“Raperdanya memang harus ditarik kembali, karena

Bank Indonesia (BI) tidak bisa keluarkan izin tanpa dikuatkan dengan perda khusus yang terpisah dari PT AUMM. Jadi nanti Pamekasan akan punya tiga BUMD, yaitu PDAM, PT AUMM, dan BPRS,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Taufik, untuk saat ini raperda untuk pendirian BPRS tengah digodok kembali di tingkat eksekutif yang kemudian akan dikirim lagi ke legislatif untuk disahkan. Namun pengesahan itu diperkirakan baru dilakukan pada tahun 2015 mendatang yang disesuaikan

dengan agenda prolegda di DPRD Pamekasan.

“Mengenai penggunaan keuangannya nanti ada laporan keuangan, dan untuk perda barunya sekarang sudah dalam tahap penggodokan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Plt. Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan ada beberapa raperda yang tidak bisa diselesaikan.

Salah satunya adalah Raperda BUMD Pamekasan, PT AUMM . Sebab untuk membahas raperda itu membutuhkan waktu yang sangat panjang dan

naskah raperdanya juga membutuhkan evaluasi di tingkat eksekutif.

Lanjut Halili, untuk sekelas BUMD sebenarnya membutuhkan modal yang cukup besar. Untuk penyertaan modal sebesar Rp 2 miliar dari APBD Pamekasan, belum cukup untuk bisa beroperasi.

Penyertaan itu, pihaknya berkaca pada sejumlah BUMD di daerah lain, yang sudah dikucurkan modal besar namun belum juga mampu beroperasi. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

tanaman bibit yang ditanam di hutan itu kering bahkan banyak yang mati.

Salah seorang pemuda di Kelurahan, H. Hamid mengatakan sejak ada hutan kota di wilayahnya, dirinya tidak pernah melihat aktivitas petugas Dishutbun melakukan pemeliharaan dan per-

awatan yang rutin di lokasi itu.

“Selama ini saya tidak pernah melihat atau bahkan menjumpai Dishutbun melakukan kroscek ke hutan itu (Kelurahan Kowel), hutan kota itu dibiarkan begitu saja.

Buktinya, saat ini pohon banyak yang mati bahkan hutannya bisa dikatakan gundul,” katanya.

Lanjut H. Hamid, dengan tidak dipeliharanya hutan kota dengan baik, hal itu jelas menunjukkan tidak adanya kepedulian pemkab terhadap lingkungan. Mengingat salah satu penyebab bencana kekeringan di saat datang musim kemarau karena kurangnya pohon yang ada di wilayah itu.

Tidak hanya itu, di katakan H. Hamid, kondisi yang terjadi saat ini, jelas memperlihatkan ketidaksigapan pemkab dalam melakukan pencegahan bencana kekeringan dengan menggalakkan penghijauan dan memaksimalkan hutan kota yang sudah ada.

“Menurut saya, dengan memaksimalkan semua hutan kota, bencana kekeringan dapat dilakukan pencegahan untuk masa-masa mendatang, ini solusi terbaik yang dapat diambil pemerintah saat ini. Setidaknya korban bencana kekeringan dapat dikurangi,” ungkapnya.

Sementara itu, saat akan dikonfirmasi terkait pemeliharaan hutan kota di Pamekasan, melalui telepon selulernya, Kepala Dishutbun Pamekasan, Ajib Abdullah tidak ada jawaban, pesan singkat dan telepon tidak direspon. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PROGRAM DISHUTBUN

Hutan Kota Tak Terawat PAMEKASAN - Hutan kota di Kelurahan Kowel, Kecamatan Kota Pamekasan, yang berada di sebelah selatan Kelurahan Kowel atau depan Lapangan Kowel dibiarkan gundul. Terkesan hutan kota itu ditelantarkan tanpa adanya perawatan.

Padahal, hutan kota merupa-

kan program Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Pamekasan yang telah diprogramkan sejak 2011 lalu.

Dengan tujuan penghijauan agar mengurangi panas bumi sesuai dengan isu pemanasan global (global warming), yang harus dikurangi dengan pananaman po-

hon.

Di Kabupaten Pamekasan ada tiga hutan kota, yaitu di Kelurahan Kowel, di Desa Panglegur yang berada di belakang Kampus Universitas Madura (Unira), dan di Desa Nyalaran. Pantauan Koran Madura pada hutan kota di Kelurahan Kowel, sejumlah pohon dan

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436| TAHUN III

M

SOSIAL KEAGAMAAN

Bantuan Masjid-Musala Tertahan

MENGGAMBAR BATIK. Siswa menggambar pagar sekolah dengan motif batik, di SMA Negeri Galis, Pamekasan, Jatim.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemkab setempat menginstruksikan seluruh instansi untuk menggambar pagar perkantoran dan sekolah dengan motif batik guna menegaskan kabupaten tersebut sebagai salah satu kota batik di Indonesia.

Mengapa Disdik Tak Urus SK Kadaluwarsa?

Kasek Berprestasi Bisa Menjabat Tiga Periode PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan terkesan membiarkan puluhan kepala sekolah dasar (SD) yang SK pengangkatannya sebagai guru dan tugas tambahan sebagai kepala sekolah telah kadaluwarsa. Alasannya, calon kepala sekolah yang akan menggantikan belum mengikuti seleksi Calon Kepala (cakep) dan belum mengantongi sertifikat kepala sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Pamekasan, Yusuf Suhartono melalui Kepala Bidang (Kabid) Ketenagaan, Suryanto mengatakan yang berhak memberikan pendidikan dan latihan serta mengeluarkan sertifikat kepala sekolah ialah Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang berkedudukan di Surabaya. Sehingga Disdik tidak berani melaksanakan seleksi calon kepala sekolah.

Menurutnya, Disdik sudah memiliki data guru yang dinilai layak untuk mendapat tambahan menjadi calon kepala sekolah.

Tetapi karena LPMP masih disibukkan mendiklat guru tentang pelaksanaan kurikulum 2013, sehingga masih menunggu.

Rencananya, kata Suryanto, LPMP yang akan dihadirkan ke Pamekasan, mengingat jumlah

guru yang akan didiklat cakep cukup banyak dan akan menghemat anggaran yang ada.

Suryanto belum memberikan kepastian kapan diklat cakep tersebut akan dilaksanakan. Hanya saja ia mengaku sudah menemukan informasi baik dari LPMP, dalam waktu dekat ini diklat akan digelar.

Semula diketahui sebanyak 100 SK pengangkatan kasek di wilayah tersebut yang sudah kadaluwarsa. Rinciannya 90 SK kasek tingkat SD dan 10 SK kasek tingkat SMP -SMA yang tersebar di 13 kecamatan se Pamekasan.

SK kasek dinyatakan kadaluwarsa karena sudah melebihi ketentuan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010.

Dari angka tersebut, kini mulai berkurang seiring keseriusan Bupati Pamekasan dalam melaku-

kan penataan. Untuk tingkat SD, saat ini sudah berkurang seiring pengukuhan 33 kasek baru-baru ini. Sehingga tersisa 57 kasek yang SK-nya kadaluwarsa. Sedangkan tingkat SMP 5 orang diangkat sebagai kasek dan tingkat SMA baru 1 orang diangkat sebagai Kasek.

Sehingga SK kasek tingkat SMP dan SMA yang dinyatakan kadaluwarsa saat ini tersisa 4 Kasek.

Dalam ketentuan Permendiknas itu disebutkan bahwa jabatan guru yang mendapat tugas tambahan menjadi kepala sekolah hanya diberi satu kali masa tugas, yakni selama 4 tahun dan masa tugas itu dapat diperpanjang 1 kali menjadi 8 tahun. Apabila kepala sekolah memiliki kinerja yang baik dan berprestasi mengatur lembaga dan sistem pendidikan yang dipimpinnya, dapat diperpanjang lagi menjadi tiga periode, yakni 12 tahun. Perpanjangan tiga periode khusus bagi kasek yang memiliki prestasi istimewa di tingkat kabupaten/ kota, provinsi hingga ke tingkat nasional. Juga memiliki penilaian kinerja amat baik selama memimpin berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Disdik setempat. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Bantuan dari Pemkab Pamekasan sebesar Rp 1,5 miliar untuk MasjidMusala 2014, hingga saat ini masih belum bisa dicairkan.

Padahal tahun lalu, pertengahan Agustus sudah beres semuanya. Kabarnya, bantuan yang bersumber dari APBD itu terkendala perubahan Anggota DPRD Pamekasan.

Menurut Kabag Kesra Pemkab Pamekasan Amirus Saleh, guna pencairan dana itu harus mendapat persetujuan DPRD. Sehingga hal ini terkendala dengan pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2014 dari DPRD tersebut. Perubahan formasi di DPRD, dengan keanggotaan yang baru ini, hingga kemarin belum juga membahas PAK tersebut. Akibatnya, sebanyak 300 proposal pengajuan perbaikan masjid dan musala itu masih menumpuk di Bagian Kesra dan belum diotak-atik.

“Kami belum bisa memastikan kapan bantuan itu bisa dicairkan.

Itu tergantung DPRD. Hingga sekarang belum didok,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga masih belum melakukan verifikasi. Sehingga belum diketahui lokasi masjid atau musala mana saja yang layak dibantu.

Pihaknya menegaskan akan segera melakukan verifikasi jika anggaran sudah disahkan DPRD. Sehingga bisa disinkronkan antara anggaran yang ada dengan jumlah penerima bantuan.

Meski begitu, Amir -sapaan akrabnya- menegaskan akan merealisasikan besaran bantuan sesuai ketentuan.

Dana sebesar Rp 1,5 miliar itu sepenuhnya akan dibagi untuk bantuan masjid dan musala.

Bantuan ini tidak termasuk bantuan dari sharing anggota dewan. Menurutnya, untuk masjid mendapatkan bantuan masing-masing sebesar Rp 10 juta. Sementara untuk dana perbaikan musala bervariatif, disesuaikan dengan kondisinya.

Dikatakan pula, setelah dana disahkan pihaknya akan langsung melakukan verifikasi.

Sementara Wakil Ketua DPRD Pamekasan sementara, Moh. Hosnan berjanji akan segera melakukan pengesahan dalam bulan ini. Pembahasan PAK yang sudah dibahas oleh anggota DPRD yang lama akan segera disahkan oleh anggota DPRD yang baru.

Hosnan mengatakan sebenarnya tidak ada kendala yang rumit. Hanya saja terjadi keterlambatan akibat adanya perubahan anggota di DPRD. “Karena pengesahannya bersamaan dengan digantinya anggota DPRD. Maka menunggu anggota yang baru ini dilantik dulu. Sekarang anggota baru sudah bisa bekerja. Maksimal dua minggu ke depan, ini sudah fix. Sehingga bantuan itu bisa segera didistribusikan,” ungkap mantan Ketua Komisi B itu. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

BURUH GULUNG TEMBAKAU. Buruh menata daun tembakau sebelum dilipat, di Desa Galis, Galis, Pamekasan, Jatim. Para buruh tersebut mendapat upah Rp 20.000 dalam setengah hari.

N

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 | TAHUN III

Pol PP Intai Pasar Malam Sedandang Bau Perempuan Penghibur Mulai Terendus PAMEKASAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mulai mengintai pasar malam Sedandang, Pamekasan.

Sebab satuan penegak perda itu mendapat laporan di pasar yang biasanya dijadikan tempat penyewaan mainan setiap musim tembakau itu mulai dikotori oleh adanya perempuan penghibur.

Kepala Satpol PP Pemkab Pamekasan, Didik Haryadi mengaku setelah mendengar laporan dugaan adanya PSK yang mangkal di lokasi tersebut, pihaknya siap memerintahkan anggotanya untuk menelusuri laporan tersebut.

Adanya warung kopi yang tersedia di Pasar Sedandang, menambah kecurigaan dirinya, untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di pasar malam tersebut. Itu sangat penting untuk mengantisipasi merebaknya penyakit masyarakat di Kabupaten “Gerbang Salam” itu.

“Saya akan turunkan anggota berpakaian sipil, untuk melakukan penelusuran di lokasi

Tujuannya agar Pamekasan bersih dari penyakit masyarakat.

Tidak hanya itu, pengintaian terhadap PSK juga akan dilakukan di sejumlah warung kopi yang ditengara menjadi mangkalnya dan

transaksi PSK. Seperti di Pasar 17 Agustus dan beberapa warkop lainnya.

Pemerintah sudah memanggil seluruh pemilik

tersebut, guna memastikan apakah warung kopi yang tersedia di Pasar Sedangdang itu, juga menyediakan pemuas pria hidung belang,” ungkap Didik.

Lebih lanjut Didik menegaskan, apabila terbukti menyediakan PSK, maka dirinya akan melakukan penertiban terhadap pemilik warung sebagai penyedia dan PSK yang memberikan layanan. Sebagaimana amanat perda tentang larangan pelacuran di Pamekasan.

Keterlibatan masyarakat untuk aktif memberikan informasi kepada aparat penegak perda, sangat diharapkan. Sehingga aparat bisa melakukan tindakan yang terarah, tepat pada sasaran.

warkop di Pamekasan, aga tidak menyediakan PSK. Pemerintah juga menyampaikan sanksi kepada pemilik warung apabila terbukti menyediakan PSK. Pol PP juga berencana akan memberikan pembinaan secara rutin kepada pemilik warkop.

Selama ini Pol PP lebih sering memberikan peringatan kepada pemilik warung kopi, yang menyediakan PSK. Sehingga pemilik warung tidak jera melakukan tindakan yang sama.

Pol PP belum memberi sanksi lebih tegas, misalnya penutupan terhadap warkop yang terbukti memberikan pelayanan kopi plus-plus.

Warkop yang paling sering dijadikan target Pol PP, yakni Warkop yang berada di Pasar 17 Agustus. Tetapi sayangnya, Pol PP hanya memberikan peringatan dan sanksi pengembalian PSK ke rumah asal. Sementara pemilik warkop hampir tidak tersentuh. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

REVISI PERDA TEMBAKAU

Pemkab-DPRD Masih Belum Sejalan PAMEKASAN - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan (sementara), Hosnan Ahmadi memastikan pembahasan revisi Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Niaga Tembakau sudah tuntas. Akan tetapi, masih menunggu sinkronisasi antara pemerintah dan DPRD Pamekasan. Keadaan ini mempertebal keyakinan bahwa PemkabDPRD masih belum sejalan.

Masih dibutuhkan sinkronisasi agar pemerintah dan DPRD Pamekasan memiliki sikap dan persepsi yang sama akan keberadaan Perda itu. Sementara Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan, terus mendesak agar perda itu secepatnya direvisi, karena merugikan petani tembakau.

Menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, salah satu yang direvisi di antaranya mengenai ketentuan penarikan retribusi atau partisipasi pengusaha dan pihak pabrikan kepada pemerintah daerah, sebesar Rp 100 per kilogram dari setiap pembelian tembakau kepada pihak petani.

Selain itu, kata Hosnan, isi lainya yang direvisi yakni pelarangan masuknya tembakau Jawa ke Madura. Sebab pelarangan ini hanya berlaku di Pame-

kasan, sementara di tiga kabupaten lain di Madura, seperti Sampang, Bangkalan, dan Kabupaten Sumenep belum diatur tentang larangan masuknya tembakau Jawa ke Madura.

Mengenai pengambilan sampel yang mencapai 1 kg, Hosnan belum memberikan jawaban pasti. Ia mengaku seluruh pembahasan dalam revisi perda tersebut, semua atas usulan masyarakat. Sehingga DPRD Pamekasan akan menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat.

Setelah pembahasan revisi perda dan singkronisasi antara pemerintah dan DPRD dinyatakan tuntas, selanjutnya revisi perda itu masih akan diusulkan ke Pemrov Jawa Timur, untuk kembali dikaji dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Tumur, Soekarwo.

Perda ini ditetapkan oleh Bupati Pamekasan Kholilurrahman kala itu, pada 23 Juni 2008 dan mulai diundangkan di Pamekasan pada 23 September 2008. Dalam perkembangannya, perda ini mendapat evaluasi dari beberapa pihak sehingga diusulkan untuk direvisi. Salah satunya dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Drs. Khalil Asy’ari

Drs. H. Achmad Syafii, M. Si

Wakil Bupati Pamekasan

Bupati Pamekasan

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN BESERTA JAJARANNYA Mengucapkan

SELAMAT DAN SUKSES ATAS PRESTASI YANG DIRAIH BIDAN NURUS SYAMSIYAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT TELADAN PUSKESMAS TINGKAT NASIONAL YANG DIBERIKAN MENTERI KESEHATAN RI Dr. NAFSIAH MBOI

Dr. ALWI, M. Hum Sekda Pamekasan

Iklan ini Dipersembahkan oleh Humas dan Protokol Setdakab Pamekasan

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436| TAHUN III

O

HARGA HEWAN KURBAN. Pedagang menggelar kambing dagangannya di Pasar 17 Agustus, Kabupaten, Pamekasan, Jatim, Minggu (7/9). Menjelang Hari Raya Idul Adha 1435 H, harga kambing naik sekitar 30 hingga 40 persen.

Anggaran Rehabilitasi Orgil Dihapus Awasi Penyaluran Program PMKS PAMEKASAN - Anggaran pananganan atau rehabilitasi untuk orang gila (orgil) di Pamekasan mulai tahun ini dihapus. Dengan demikian, usaha dalam rangka mengentaskan orgil yang dilakukan sejak 2012 lalu itu, dianggap sudah selesai. Dapat dikatakan pula, selama dua tahun terakhir (2012, 2013), Pamekasan dianggap telah menyembuhkan para orgil yang ada. Sehingga anggaran rehabilitasi itu tidak perlu diadakan lagi.

Akan tetapi, dari penuturan masyarakat, sebenarnya masih banyak orgil di Pamekasan.

Menurut mereka, untuk wilayah perkotaan, memang tidak nampak adanya orgil yang berkeliaran, mungkin ada satu atau dua orang saja. Tapi di wilayah pedesaan, masih banyak orgil. Baik yang berkeliaran di sekitar desanya,

atau yang sengaja disembunyikan keluarganya. Bahkan ada yang dipasung di dalam rumahnya, agar tidak keluar rumah, agar tidak mengganggu tetangga, atau malu karena punya anggota keluarga yang gila.

Menurut Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan,

melalui Kepala Bidang (Kabid) Sosial Ach. Subaidi, selaku dinas yang menjadi penanggung jawab program ini, alasan penghapusan anggaran penanganan orgil ini karena terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan kepada Dinsosnakertrans. Karena terbatas maka dinas ini melakukan pengiritan, mengutamakan yang mendesak, dan mengurangi yang kurang mendesak.

Sehingga salah satunya, dengan terpaksa, diambillah keputusan untuk menghapus anggaran khusus orgil ini.

Sekadar diketahui, anggaran rehabitilasi orgil ini pada 2013 lalu sebesar kurang lebih Rp 120 juta. Begitupun pada 2012, anggarannya juga sekitar itu. Meski demikian, Subaidi mengungkapkan pada prinsipnya anggaran

khusus orgil ini memang dibutuhkan setiap tahun. Meskipun saat ini hanya ditemui satu ata dua orgil saja, namun pihaknya tetap menginginkan penanganan orgil di Pamekasan ini bisa intensif.

Harapannya, Pamekasan ini, yang bergelar Kota Pendidikan di Madura ini, bebas dari orgil.

Setiap ditemukan orgil, agar dididik dan diobati, agar bisa menjadi manusia sehat dan normal seperti yang lainnya. Namun mau bagaimana lagi, karena anggarannya memang sedikit, dan tidak mampu lagi untuk kembali menganggarkannya. “Tapi, dengan kebijakan ini, tidak berarti penanganan terhadap orgil di Pamekasan akan terhenti. Dan jika ditemukan orgil akan dibiarkan begitu saja. Akan tetap kami tangani,� tukas Sub-

aidi kemarin (7/9).

Pada tahun ini, anggaran untuk rehabilitasi orgil itu digabung dengan anggaran penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang jumlahnya mencapai Rp 2 miliar. Meski diakui, dalam realisasinya untuk penanganan orgil ini bukanlah masalah prioritas yang harus ditangani.

Sebab PMKS ini penanganannya lebih fokus pada pengentasan kemiskinan. Yang sasarannya para pengemis dan pemulung, juga penanganan untuk orang terlantar.

Untuk anggaran ini sebesar Rp 1 miliar. Rp 1 miliar sisanya, khusus untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masyarakat. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0436 | TAHUN III

SENIN 8 SEPTEMBER 2014 | No. 0436 |SENIN TAHUN III8 SEPTEMBER 2014

MADURA ALFIAH

Jalani Hidup, PANTANG MENYERAH Meski sudah berkali-kali mengalami kegagalan. Namun tidak boleh ada perkataan putus asa. Karena hidup di dunia ini penuh dengan tantangan, patut kiranya kita pantang menyerah dalam setiap persoalan.

P

erempuan yang memiliki nama Alfiah ini, mengaku kalau dirinya memilki prinsip hidup yang kuat, dan tidak mudah putus asa meski kegagalan kerap kali dijumpainya. Menurutnya orang yang mudah putus asa merupakan pilihan hidup yang dinilai kurang baik.“Janganlah putus asa meski kita sering gagal alam setiap langkah,” ucapnya.

Untuk mennghadapi kegagalan hidup tentunya perlu sebuah evaluasi diri. Karena setiap langkah yang belum mulus kita jalani mestinya ada sebuah kekurangan.

“Kalau kita pahami letak kesalahan dalam langkah hidup sebelumnya tentu akan bisa diperbaiki kehidupan sesudahnya,” kata Alfiah.

Alfiah mengatakan, setiap kegagalan hidup perlu ada penyikapan yang dewasa.

Setiap langkah untuk mencapai sukses memang banyak rintangan yang akan mengujinya. Yang penting kita jangan mudah menyerah dalam hidup ini.“Paling penting, niatan dan semangat dalam berusaha tetap berkobar,” terangnya.

Ia menjelaskan, perjalanan hdiup memang tidak sempurna yang kita bayangkan.

Ada kalanya kita berada di atas, ada pula berada di bawah. Roda kehidupan meski akan berputar. “Untuk itu setiap usaha perlu adanya niatan yang baik. Kunci kesuksesan janganlan menyerah meski kita sering terjatuh dalam langkah . Bersungguh-sungguh dalam usaha pasti hidp ini akan mencapai kesuksesan nantinya,”ucap Alfiah. =Mahfud Hidayatullah

Nama Tetala Alamat

Motto

Hobi

: Alfiah : Probolinggo, 15 Maret 1988 : Desa Tulupari –BanyuaanyarProbolinggo : Tak Adak kata tidak Bisa Ketika Kita Mau Mencoba : Travelling

Lapsus

O