10122012

KORAN MADURA SENIN 10 DESEMBER 2012 NO.0011 | TAHUN I

@KoranMadura

SENIN

Satu Hati untuk Bangsa

10 DESEMBER 2012

ANDI PINTU MASUK KASUS HAMBALANG

SIRMADJI TOLAK PENAMBAHAN KUOTA IMPOR DAGING

Penetapan Andi Alfian Mallarangeng sebagai tersangka bukan akhir dari cerita kasus korupsi pembagungan sports center Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Drs H Sirmadji Tj mendesak pemerintah RI tentang usulan kementrian perdagangan untuk kenaikan kuota impor daging sapi tahun 2013.

>> halaman 02

>> halaman 03

Harga Eceran Rp 2500,- Langganan Rp 50.000,-

PERINGATAN HARI ANTI KORUPSI DI MADURA DIWARNAI AKSI TURUN JALAN Memperingati Hari Anti Korupsi, dua kabupaten di Madura, Pamekasan dan Sumenep, di warnai aksi turun jalan oleh mahasiswa. Mereka menyesalkan tidak korupsi yang masih terus berlangsung di negeri ini. >> halaman 05

rif/koranmadura

Vonis DKPP Warning Bagi KPUD JAKARTA - Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat KPUD Pamekasan harus menjadi pelajaran berharga bagi KPUD lainnya agar bertindak adil dan jujur dalam mengawal proses pemilukada. Langkah berani DKPP ini patut diapresiasi karena membuat penyelenggara pemilu bisa lebih teliti dan independen dalam menjalankan tugasnya sehingga kualitas pemilukada yang dihasilkan semakin baik. “ Sejauh keputusan DKPP dilandasi oleh bukti yang kuat, kita pantas mengapresiasinya. Kita berharap, kualitas dari pemilukada yang dihasilkan semakin baik,” jelas peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus kepada Koran Madura di Jakarta, Minggu (9/12).

Lucius menjelaskan, pemecatan terhadap 5 anggota KPUD Pamekasan menambah deretan komisoner daerah yang diputus melanggar kode etik oleh DKPP. Karena itu kata dia putusan ini harus menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara pemilukada didaerah lain. “KPUD lain bisa belajar dari kasus-kasus ini agar tidak bernasib sama,” jelas dia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, mengambil alih tugas KPU Pamekasan, setelah semuanya dipecat. Keputusan mengambil alih tugas KPU Pamekasan itu, sesuai dengan hasil keputusan DKPP. ”Yang akan mengganti tugas KPU Pamekasan seharusnya bukan KPU Jatim akan tetapi lima orang yang tidak lolos pada seleksi rekrutmen anggota KPU 2009,” jelas Ketua KPUD Jawa Timur Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewantoro Ahmad. (gam/abe)

DKPP Lampaui Batas?

JAKARTA - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini membantah lembaganya telah melampaui kewenangan saat mengadili laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Keputusan yang dikeluarkan DKPP tak ada yang salah, apalagi keluar dari apa yang diatur dalam undang-undang (UU). “Saya kira tak ada yang salah dengan putusan DKPP,” kata dia.

Menurutnya, perspektif yang tak sama diantara yang memandang keputusan DKPP dapat saja terjadi, dan itu biasa dalam alam demokrasi dewasa ini. “Bagi DKPP, hal itu merupakan hal yang wajar karena tentu setiap pikiran berangkat dari perspektif masing-masing diantara kita,” imbuh dia.

Nur menegaskan, mekanisme peradilan kode etik penyelenggara pemilu merupakan konstruksi dengan pilar-pilar ketentuan dari UU Nomor 15 Tahun 2011. Hukum materilnya adalah Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. “Serta hukum formilnya pada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Acara Kode Etik Penyelenggara Pemilu,” terang dia.

Sementara itu, Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jeiry Sumampaouw, menilai, keputusan DKPP itu sangat tepat. Dengan demikian, suka atau tidak, putusan DKPP harus diterima dan tak bisa ditolak. Karena putusan DKPP itu bersifat final dan mengikat. “Jadi memang putusannya DKPP ini seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), mau tak mau harus dijalankan. Anggota Komisioner KPUD Pamekasan yang dipecat, harus menerima secara legowo, asas hukumnya memang seperti itu,” jelas dia. (gam/abe)

LA BHEDE BHEI Suatu saat adu kehebatan pedang diikuti oleh 3 orang yg masing-masing berasal dari Aceh, Makassar dan Madura. Orang dari Aceh berhasil membelah lalat menjadi dua, Orang Makassar Berhasil membuat lalat menempel di ujung pedang. Tapi orang Madura hanya membuat lalatnya terbang menjauh dan berkata ”Saya sengaja tidak membunuh lalat tersebut, hanya menyunatnya saja” Cak Munali

1

Koran Madura

PAMANGGI Pilar Bangsa Oleh : MH. Said Abdullah Anggota DPR RI Asal Dapil Madura

M

yuyung/koranmadura

DEMO KPU

- Pendukung dan simpatisan pasangan Imam-Zain, salah satu calon dalam pemilukada Bangkalan, mengepung kantor Setempat sejak Kamis lalu. Mereka merusak pagar dan papan nama di kantor KPU. Pemilukada Bangkalan dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu 12 Desember mendatang.

Pendukung Imam-Zain Terus Bertahan di KPU Bangkalan - Hingga kemarin (9/12) sudah tiga hari massa pendukung pasangan calon KH Imam Bukhori Cholil-Zainal Alim bertahan atau menduduki Kantor KPU Bangkalan.

Tindakan tersebut merupakan reaksi setelah KPU Bangkalan menyatakan menerima putusan PTUN Surabaya yang membatalkan penetapan pasangan calon Imam-Zain sebagai kandidat pemilukada pada 12 Desember mendatang.

Juru bicara pasangan Imam-Zain, Nasich Aschal meminta pendukung dan simpatisan pasangan calon nomor urut 1 itu tetap tenang dan bersabar.

“Kami minta pendukung dan simpatisan tidak tersulut emosinya, karena ada isu akan ada pembubaran aksi di Kantor KPU Bangkalan. Kami juga minta mereka untuk optimistis akan ada hasil (dari aksi di KPU),” ujarnya.

Selain melaporkan ke Dewan Kehor-

matan Penyelenggara Pemilu dan Badan guna mencegah masuknya para pendemo Pengawas Pemilu, kata dia, pihaknya masuk ke dalam. juga sedang melakukan upaya politik dan Sementara itu, Wakapolres Bangkalan hukum lainya guna melawan sikap KPU Kompol Cecep Susatya mengatakan, seluBangkalan yang menerima begitu saja ruh logistik pemilukada masih berada di putusan PTUN Surabaya. kantor KPU setempat.

“Mulai dari percetakan suara suara Nasich juga mengaku tidak tahu hingga kapan pendukung dan simpa- hingga pelipatan, sudah kami jaga detisan Imam-Zain bertahan di Kantor ngan ketat sekali, dan di surat suara KPU Bangkalan, karena mereka masih berisi gambar tiga kanbergerak sendiri untuk menyamdidat pemilukada,” katanya di BERITA hadapan pendukung dan simpaikan aspirasi.

Mereka yang bertahan di patisan pasangan Imam-Zain TERKAIT di depan Kantor KPU BangkaKantor KPU Bangkalan menyaHalaman 7 takan tidak akan ada pemilukada lan. tanpa pasangan Imam-Zain.

Massa tambah percaya, “Namun, kami tidak memiliki target setelah seorang staf KPU Bangkalan yang mengundur pelaksanaan pemilukada memberikan bukti berupa foto atas keyang dijadwalkan pada Rabu (12/12). beradaan surat suara di kantor KPU. Kami bertahan di kantor KPU untuk menUntuk menghindari hal tak diinginjaga logistik tidak didistribusikan sebe- kan, Polres Bangkalan mendapat tamlum pasangan Imam-Zain dipastikan bisa bahan personel dari Brimob Polda Jawa ikut pemilukada,” kata Nasich menam- Timur untuk melakukan pengamanan bahkan. aksi yang dilakukan pendukung dan simSaat ini, polisi telah memang kawat patisan pasangan Imam-Zain. (mad/ori/ berduri di depan Kantor KPU Bangkalan abe)

PDI Perjuangan Gelar Baksos dan Sunatan Gratis GANDING – DPC PDI Perjuangan Sumenep menyelenggarakan bakti sosial dan sunatan masal (gratis) di Kecamatan Ganding Sabtu (8/12) lalu. PAC PDI Perjuangan Ganding yang menjadi tuan rumah acara ini, memusatkan baksos dan sunatan masal gratis ini di kediaman Ketua DPD PDI Perjuangan Sumenep, Hunain Santoso, di Jalan Raya Ganding.

Anggota DPR RI MH Said Abdullah, hadir dalam acara ini dan membarikan dukungan daya dan dana.

Lebih dari 150 anak didampingi orangtuanya masing-masing, hadir dalam baksos dan sunatan gratis ini. Anak-anak yang berasal dari 14 desa di kecamatan Ganding dan Guluk-guluk ini mendapat layanan dari dokter dan perawat dari Puskesmas Ganding. Anak-anak itu menyiratkan wajah gemes, meringis, tetapi ada pula yang tegar dan senang karena peserta sunatan sebagian sudah saling kenal, termasuk para orangtua yang mendampingi mereka.

Sunatan dan baksos ini tidak hanya kali ini saja. Di tahun-tahun sebelumnya, sunatan masal terlaksana dengan baik, di Ganding maupun di kecamatan lain. Bahkan, Ketua Umum PDI Perjuangan, berkesempatan hadir pada acara baksos dansunatan masal gratis yang dipusatkan di Sumenep, tahun lalu. Gelar acara ini memang diharapkan masyarakat untuk mengurangi bebannya, di tengah kebutuhan lainnya yang diperlukan sehari-hari.

iris rasanya, begitu melihat sekitar 43 ribu Warga Negara Indonesia (WNI) di yang tersebar di kepulauan Mindanao Selatan, Philipina ternyata tak bisa berbahasa Indonesia. Pencaharian mereka sebagai buruh tani, perkebunan nanas, pemetik kelapa, nelayan dan bekerja di pengalengan.

Apalagi 80% WNI tersebut buta aksara. Yang lebih menyakitkan lagi, anak-anak Indonesia di tempat ini lebih fasih menyanyikan “Lupang Hinirang” lagu kebangsaan Filipina ketimbang Indonesia Raya. Tak hanya itu, malah lebih mengenal Presiden Filipina daripada Presiden Indonesia.

Dalam kesehariannya berkomunikasi menggunakan tiga bahasa yaitu Visaya, Tagalog, dan Inggris. Hanya beberapa anak saja yang paham bahasa Indonesia, itupun campuran dengan bahasa yang lazim dipergunakan penduduk Mindanao.

Padahal bahasa itu menunjukkan menunjukan identitas bangsa, juga sekaligus menunjukkan bangsa yang maju dan beradab. Semakin terbiasa berbahasa dengan baik, semakin menolong untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa.

Bahasa Indonesia pula-lah yang mempersatukan dan sekaligus memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) menjadi sedemikian rupa. Dengan kekuatan bahasa Indonesia-lah, maka 4 pilar bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi lebih kokoh menjaga keutuhan nusantara.

Namun sayangnya, bahasa tak masuk dalam empat pilar. Padahal sejarahwan FIB UI, JJ Rizal menganggap empat pilar belum lengkap tanpa Bahasa Indonesia. Ibarat menu makanan, penambahan Bahasa Indonesia ke dalam empat pilar adalah empat sehat lima sempurna. Mengingat, bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu pertiwi sejak Indonesia merdeka. Dimana ruhnya, adalah Pancasila, darahnya UUD 1945, Badannya itu NKRI, Pakaiannya adalah Bhineka Tunggal Ika dan Identitasnya adalah bahasa.

Yang tak boleh dilupakan, bahasa Indonesia itu erat kaitannya dengan nasionalisme. Perlu diingat, Bung Karno bahkan menolak Bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa persatuan. Saat itu, Bahasa Jawa dianggap identik dengan feodalisme.

Sehingga bisa menghambat persatuan yang sedang dibangun.

Memperkokoh Empat Pilar, maka cita-cita Indonesia ke depan akan lebih baik dan terwujud.

Namun demikian tantangan terhadap Empat Pilar berbangsa dan bernegara terus menghadang.

Meski sampai hari ini bangsa Indonesia tetap kokoh bersatu sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Empat Pilar telah mampu membuktikan semangat kebangsaan, kebersamaan, dalam perbedaan yang meneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar itulah pemasyarakatan Empat Pilar harus didukung oleh seluruh komponen bangsa Dalam upaya memperkokoh pilar-pilar negara, maka sudah seharusnyalah didukung aktif seluruh komponen bangsa terutama keteladanan dari para penyelenggara negara dengan memahami dan melaksanakan nilai-nilai luhur bangsa yang terangkum dalam Empat Pilar dalam segala aspek.

Saat ini yang paling penting sosialisasi Empat pilar adalah mengarahkan bagaimana implementasinya bisa membawa kesejahteraan rakyat, terutama pada pengentasan kemiskinan serta pengangguran. Setidaknya Empat Pilar tersebut bisa disandingkan dengan program 8 tujuan percepatan pencapaian MDGs pada 2015 dan proyek Master Plan Percepatan Pembangunan (MP3EI).

Delapan target pencapaian MDGs yang dimaksud adalah penanggulangan kemiskinan dan kelaparan, kedua mencapai pendidikan dasar untuk semua, ketiga mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, keempat menurunkan angka kematian anak, kelima meningkatkan kesehatan ibu, keenam memerangi HIV, AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, ketujuh memastikan kelestarian lingkungan hidup, kedelepan membangun kemitraan global untuk pembangunan. Target pencapaian MDGs 2015 agar bisa tercapai, paling tidak mendekati pencapaian kesejahteraan yang dipersyaratkan dunia.

Semoga. (*)

Caca Colo Salah satu orangtua yang mendampingin anaknya di sunatan masal ini, Mukmin, mengaku senang karena masih ada yang peduli dengan kebutuhan masyarakat bawah. Dia merasa wajib bersyukur dan berterima kasih kepada PDI Perjuangan dan MH Said Abdullah yang telah berbagi dan berjuang terusmenerus untuk kesejahteraan rakyat.

Mukmin menyadari kepedulian PDI Perjuangan dan MH Said Abdullah selama

ini benar-benar membantu. Sebab, beban biaya yang seharusnya menjadi tanggungan orangtuanya, sudah ada pihak yang peduli. Apalagi, masyarakat masih mendapatkan bingkisan, sebagai tanda pangesto (kepedulian) dari pihak yang mampu terhadap warga yang kurang mampu.

“Kami bersyukur, berterima kasih kepada PDI Perjuangan dan khususan (terutama) Pak Said (MH said Abdullah), dia menjelaskan. (*)

Andi pintu utama kasus Hambalang Trus pintu kedua, ketiga, siapa Bro! Pemilukada, Bangkalan Memanas Doakan hujan saja kale...

Ramai-ramai kutuk koruptor Ya ngutuk doang, anak kecil juga bisa..

2 JELANG PEMILU 2014

DKPP Minta Parpol Berkompetisi Secara Sehat

JAKARTA-Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memerintahkan verifikasi faktual atas 18 partai politik yang gagal verifikasi administrasi sangat tepat karena memberi peluang bagi parpol untuk berkontribusi bagi perkembangan demokrasi di Indononesia. Dengan demikian, suka atau tidak, putusan DKPP harus diterima dan tidak bisa ditolak. “Partai SRI sangat senang dengan keputusan DKPP. Ini memang hasil dari kerja keras partai SRI sejak didirikan. Kami yakin partai SRI akan Lolos verifikasi faktual, “ ujar fungsionaris Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen (DPN SRI), Ronsi B Daur dalam diskusi “Ancaman Pemilu 2014 setelah keputusan DKPP” di Jakarta, Jumat (7/12).

Menurut dia, KPU harus melaksanakan putusan DKPP ini karena putusan itu bersifat final dan mengikat. Artinya tidak ada lagi mekanisme hukum yang bisa menggugat putusan DKPP tersebut. “Jadi memang putusannya DKPP ini memiliki kekuatan seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), mau tidak mau harus dijalankan. Dan KPU harus menerimanya secara legowo. Asas hukumnya memang seperti itu,” jelas dia.

Dia menjamin, putusan DKPP ini tidak akan menganggu proses tahapan verifikasi yang kini tengah berjalan. “Bagi kami, putusan DKPP ini justru menjamin proses pemilukada yang jujur, adil dan fairness sehingga parpol bisa berkompetisi secara sehat,” imbuh dia.

Keputusan DKPP ini kata dia berdampak positif bagi partai SRI. Saat ini, banyak kader didaerah yang ingin bergabung dengan partai SRI. “Partai kami telah diverifikasi faktual oleh KPU dan dinyatakan lengkap. Intinya partai SRI melakukan apa yang di perintahkan DKPP terhadap KPU. Sebagian besar DPW (Propinsi), dan DPC sudah diverifikasi dan semua data sudah lengkap,” jelas dia.

Karena itu, Ronsi optimis, partai SRI akan lolos verifikasi faktual yang nanti akan di umumkan tanggal 9 Januari. Optimisme ini sangat beralasan, karena hampir semua DPC se Indonesia sudah siap untuk di verifikasi. Bahkan sampai dengan hari ini sudah puluhan DPC yang telah di verifikasi oleh KPUD dan dinyatakan lengkap, baik surat keterangan domisili, kuota perempuan, serta, dan alamat kantor. “Keputusan DKPP buat partai SRI bagaikan second Wind, yang menambah tenaga baru,” imbuh dia.

Ronsi menilai, keputusan DKPP No. 23-25/DKPP-PKE-I/2012 memberi pesan positif bagi penyelenggara pemilu di Indonesia.

KPU diingatkan agar dapat bekerja lebih profesional, transparan, jujur, adil dan akuntabel untuk seluruh tahapan pemilu berikutnya. “Selama ini, KPU memang terkesan tertutup,” tutur dia.

Lebih lanjut, Ronsi mengatakan kualitas pemilu tidak akan berkurang dengan banyaknya parpol peserta pemilu 2014 nanti. “sebab makin banyak parpol peserta pemilu pertanda kualitas demokrasi semakin baik. Jadi, jangan membunuh partipasi masyarakat dengan bungkusan aturan yang justru menghambat perkembangan demokrasi,” pungkas Ronsi.

Sementara terpisah, Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan KPU tetap mematuhi keputusan DKPP tersebut.

“Untuk putusan DKPP, KPU tidak dalam posisi untuk menilai putusan tersebut, namun menjalankannya sesuai perintah undangundang,” jelas Ferry dalam diskusi yang digelar Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu, di Gedung KPU Jakarta, Jumat (7/12).

Dia menegaskan bahwa KPU tidak akan melakukan kompromi apalagi negosiasi dengan siapa pun dalam penyelenggaraan setiap tahapan pemilu. “Yang memenuhi syarat tentunya lolos, yang tidak memenuhi syarat otomatis gugur,” tegas Ferry. (gam/ abe)

PEMINDAHAN IBUKOTA

MPR Dukung Pemerintah PALANGKARAYA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menilai Jakarta tidak lagi representatif sebagai pusat pemerintahan. Karena itu sebaiknya pusat pemerintahan segera dipindahan. Kerugian akibat kemacetan Jakarta diperkirakan sekitar Rp45 triliun/tahun. “Dana ini cukup untuk membangun sebuah ibukota pemerintahan, karena itu sebaiknya ibukota dipindahkan ke tempat lain,” kata Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD RI Ahmad Farhan Hamid pada diskusi yang digelar dalam rangkaian Press Gathering yang diselenggarakan MPR RI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, (8/12).

Menurut Farhan, Jakarta sudah kelebihan beban. Langkah Pemprov DKI Jakarta yang akan memberlakukan pembatasan kendaraan melalui penerapan plat nomor genap dan ganjil, menunjukkan Jakarta sudah overload. “Jakarta dengan segala persoalan dan permasalahanya saat ini sudah tidak pantas lagi sebagai pusat pemerintahan. Alasannya banyak sekali,” tambahnya Farhan mengingatkan, salah satu alasan dan dasar bahwa Jakarta saat ini tidak lagi layak sebagai daerah pusat pemerintahan, secara geografi, 40 % wilayah di Jakarta berada di permukaan laut. “Jadi kalau jakarta utara itu tenggelam, 40 % Jakarta akan tenggelam. Itu masalah besar itu,” ujarnya.

Lebih lanjut Farhan tak menampik Palangkaraya sangat cocok untuk menjadi ibukota pemerintahan. “Selain Bung Karno sudah mewacanakan sejak dulu. Disisi lain, geografisnya Palangkaraya ini bagus, karena sangat jarang gempa, sehingga tak perlu khawatir,”tuturnya. Dikatakan Farhan, dana kerugian akibat kemacetan Jakarta yang mencapai Rp45 triliun itu sebenarnya bisa untuk membangun ibukota pemerintahan di luar Jawa.

Ditambah lagi, parahnya polusi udara, bencana banjir setiap tahun, dan over populasi. “Waktu siang penduduknya 12 juta, dan pada malam hari hanya 9 juta,” kata mantan anggota DPR ini.

Kemudian, Jakarta tidak tertata karena menjadi pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, pusat industri, dan macammacam. “Saya kira sudah waktunya pusat pemerintahan nasional di Jakarta, segera dipindahkan. Jadi kesimpulan saya adalah, Jakarta tidak pantas lagi menjadi pusat pemerintahan,” ujarnya.

Alternatif daerah yang bisa menjadi lokasi baru pusat pemerintahan, kata Farhan, banyak. Misalnya, Makassar, Banyuwangi, Bandung, dan Bogor. “Mari belajar dari negara sahabat di kawasan Asia, misalnya, seperti yang dilakukan Malaysia dan Myanmar Sesungguhnya, masih kata Farhan, ratusan negara yang telah memindahkan ibukotanya dan pusat pemerintahannya, tergantung dengan keadaan. Artinya, hal ini bukan sebuah hal yang aneh. Apalagi secara imajinasi non-scintiefic, Jakarta adalah ibukotanya VOC waktu zaman penjajahan oleh Belanda. Sehingga sampai sekarang aura penjajahannya masih ada. “Jadi siapa pun yang memerintah yang berpusat di Jakarta, aura menjajah di daerah itu ada. Sehingga hal itu mesti diangkat. Coba, Kementerian Kehutanan berkantor di Jakarta. Padahal di sana tidak ada hutan. Jadi urus apa di Jakarta. Itu kan pikiran-pikiran penjajahan namanya,” pungkasnya. (cea/abe)

NASIONAL

SENIN 10 DESEMBER 2012 NO.0011 | TAHUN I

Andi Pintu Utama Ungkap Kasus Hambalang JAKARTA - Penetapan Andi Alfian Mallarangeng sebagai tersangka bukan akhir dari cerita kasus korupsi pembagungan sports center Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Pengungkapan kasus ini justru menjadi pintu utama untuk membongkar keterlibatan beberapa kader teras Partai Demokrat yang lain dalam kasus Hambalang.

Pengamat politik Indobarometer, M Qodari berharap, penetapan Andi bisa menjadi tangga pertama untuk menyeret para koruptor lainnya yang terlibat dalam proyek tersebut. Apalagi, proyek tersebut sejak awal sudah menimbulkan masalah.”Penetapan Andi, hanya tangga pertama dan bukan tangga terakhir kasus Hambalang.

Pastinya nanti masih banyak tokoh lain yang juga akan terungkap terlibat kasus itu,” ujar Qodari usai diskusi Po-

lemik Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, (8/12).

Sementara kata dia, dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sewaktu menjabat sebagai Ketua Fraksi PD di DPR, terus ditunggu oleh masyarakat tentang kepastian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Soal Anas masyarakat menunggu. Karena beberapa kali KPK akan mengumpulkan bahan dan keterangan. Tapi kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kita juga kaget Andi Mallarangeng jadi tersangka.

Ini bisa menjadi tangga pertama untuk menuju ke lantai selanjutnya,” jelas dia.

Lanjut Qodari, bila Anas menjadi tersangka maka persoalaan besar akan menghantam Demokrat. Bahkan, Anas juga akan mundur bila jadi tersangka karena sudah ada preseden yang dicontohkan oleh Andi Mallarangeng. “Tapi kalau nanti Anas tersangka, ini akan menjadi masalah besar untuk Demokrat. Karena preseden yang udah ada, Ketum kalau tersangka itu mundur, kalau mundur, apa mekanisme di Demoktat untuk mengangkat Ketum Baru. Nah kalau ini terjadi nanti akan menjadikan

pertarungan baru,” ucap dia.

Dia juga mengakui bahwa badai masalah PD belum selesai. Bahkan kata dia, persoalaan Anas yang masih digantungkan oleh KPK terus menjadi polemik oleh masyarakat dan internal PD. “Kedua, kalau Anas gak mau mundur akan menimbulkan polemik di masyarakat.

Memang badai di PD belum selesai.

Kalau KPK mengatakan Anas tidak bermasalah, mungkin tekanan kepada Demokrat akan turun. Kalau memang Anas masih digantungkan, ini akan menyandera PD. Saya kira problem PD bukan soal penurunan elektoral, tapi juga problem keorganisasian,” tandasnya.

2014 Demokrat Anjlok Qodari juga memperkirakan Partai Demokrat akan keluar dari tiga besar pemenang pemilu 2014 mendatang.

Pasalnya, kasus korupsi telah menyeret beberapa kader teras PD itu akan berdampak signifikan terhadap anjloknya suara partai. “Suara Demokrat akan turun. Salah-salah bisa keluar dari tiga besar. Ini karena banyak kader yang kena korupsi. Angelina Sondakh, Nazaruddin, Hartati Murdaya, Andi Alfian Mallarangeng,” tambah dia.

Menurut dia, PD hanya bertahan pada nama besar SBY. Namun, pasca SBY lengser dari kursi Presiden suara Demokrat pasti akan anjlok drastis.

Hal serupa kata dia, juga pernah dialami oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengalami penurunan suara pasca lengsernya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. “Ketika disebut PD no 1 itu masih SBY. Tapi no dua udah korupsi. Misal, partai lain seperti PKB itu partainya Gus Dur, dua itu NU. Jadi gak muncul. Jadi yang muncul partai korupsi itu partai Demokrat,” jelas dia.

Dia juga mengkritisi perkataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam yang mengatakan bahwa partai paling korupsi adalah Partai Golkar.

Namun, menurut dia, pernyataan tersebut sangatlah bias karena tidak ada pemilahan tentang periodesasi parpol terkorup.

“Dipo ngomong yang paling banyak korupsi itu Partai Golkar. Ini menjadi menarik. Kalau mau kritis, kita harus balik tanya ke Dipo Alam.

Data itu 2004-2012. Menurut saya bias. Harusnya dipilah, 2004-2009, 2009-2012. Demokrat betul-betul alami musibah karena elektabilitas turun,” simpulnya. (mun/abe)

SETELAH ANDI TERSANGKA

DPR Apresisi Pengunduran Diri Andi Malaranggeng JAKARTA-Langkah berani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malaranggeng sebagai tersangka dugaan korupsi proyek Pembangunan Pusat Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON), Kabupaten Bogor, Jawa Barat atau yang lebih dikenal dengan Proyek Hambalang mendapat apresiasi positif dari DPR. “Kita berikan apresiasi yang tinggi atas langkah maju KPK,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Teknologi (Ekuintek) Sohibul Iman di Jakarta, Jumat (7/12).

KPK kata dia telah menunjukkan petinggi partai dan menteri aktif pun bisa diproses. Ini menjadi sejarah baru dalam catatan pemberantasan korupsi di Indonesia. “Kita berharap ini akan dapat memberikan efek jera bagi pejabat publik yang merasa memiliki tameng kekuasaan, untuk tidak bermain-main dengan korupsi”, jelas dia.

Selain itu, Sohibul juga mengapresiasi langkah Andi Malaranggeng yang bersedia mundur begitu menjadi tersangka. “Ini positif bagi penumbuhan demokrasi kita dimana kekuasaan selalu menuntut tanggung jawab. Dan pengunduran diri di saat menjadi tersangka merupakan bentuk tanggung jawab yang sangat tinggi. Saya berharap langkah mundur seperti Andi Malaranggeng ini bisa ditiru oleh pejabat negara yang lain”, imbuhnya.

Sohibul menilai langkah maju KPK ini diharapkan dapat menuntaskan kasus-kasus besar yang telah menjadi perhatian publik. “Untuk kasus Bailout Century dan Simulator SIM juga telah diberikan titik terang.

Kita harapkan beberapa kasus besar ini bisa dituntaskan. Sehingga publik bisa lebih optimis dalam melihat

pemberantasan korupsi dan masa depan kita sebagai sebuah bangsa”, tambahnya.

Kesungguhan KPK dalam pemberantasan korupsi, menurutnya sangat penting karena indeks korupsi Indonesia semakin memburuk. Dalam penilaian Transaparansi Internasional Indonesia (TII), indeks persepsi korupsi (IPK) pada tahun 2012, peringkat Indonesia merosot menjadi ke urutan 118 dari 176 negara yang diniali. Pada tahun lalu, Indonesia menduduki peringkat 100. Rentang indeks 0-100 dengan 0 dipersepsikan paling korup dan 100 amat bersih, skor Indonesia adalah 32.

Peringkat Indonesia sejajar dengan Republik Dominika, Ekuador, Mesir, dan Madagskar. Sedangkan dikawasan Asean, Indonesia dibawah Singapura dengan skor IPK 87 (peringkat 5), Brunei Darussalam dengan skor 55 (peringkat 46), Malaysia dengan skor 49 (peringkat 54), dan Thailand dengan skor 37 (peringkat 88). Indonesia juga masih berada dibawah Filipina dengan skor 34 (peringkat 108). “Maraknya korupsi telah merusak daya saing ekonomi kita.

Dan KPK selama ini merupakan bagian lembaga terpenting untuk mewujudkan harapan pemberantasan korupsi itu. Kita akan terus support KPK”, tegasnya.

SBY Berusaha Arif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima pengunduran diri Andi Alfian Mallarangeng dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Andi memutuskan mundur karena tidak ingin membebani kinerja Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (KIB). “Setelah mendengarkan dengan seksama serta membaca permohonan diri secara

tertulis yang disampaikan Menpora, maka saya menerima dan menyetujui pengunduran diri itu. Saya simak betul alasan yang disampaikan Menpora,” kata Presiden SBY di Jakarta, Jumat (7/12).

Diakui Presiden, dalam pertemuannya dengan Andi juga menyinggung masalah pelaksanaan tugas

Andi, khawatir tidak efektif dalam mengemban tugas sebagai Menpora tentu akan mengganggu pelaksanaan tugas di kabinet dan memberikan beban pada presiden maupun kabinet.

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Presiden RI

menteri. “Andi, khawatir tidak efektif dalam mengemban tugas sebagai Menpora tentu akan mengganggu pelaksanaan tugas di kabinet dan memberikan beban pada presiden maupun kabinet,” ungkapnya Namun Presiden juga tak menyangkal terkait status Andi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Alasan pengunduran dirinya adalah dengan dikenakannya status cegah dan tangkal, Saudara Andi Mallarangeng merasa tidak bisa menjalankan tugas secara efektif lagi,” tambahnya.

Lebih lanjut Presiden menghargai sikap Andi yang ingin berkonsentrasi menghadapi masalah hukum. “Saudara Andi ingin berkonsentrasi untuk hadapi permasalahan hukum pada yang bersangkutan,”jelasnya.

Saat itu Presiden SBY didampingi Wakil Presiden, Mensesneg, dan Seskab. “Dan pertemuan itu Saudara Andi secara resmi baik lisan maupun tertulis mengajukan pengunduran dirinya terhitung mulai hari ini tanggal 7 Desember tahun 2012,” ucapnya.

Sementara itu, Andi menyatakan secara resmi mengundurkan diri dari KIB. “Bagi saya, pencekalan itu sediri sudah cukup untuk membuat keputusan,” tegasnya yang mengenakan baju batik warna cokelat lengan panjang.

Mantan Jubir Presiden ini mengaku, dirinya sudah menghadap Presiden SBY dan mengajukan pengunduran diri. “Saya telah menghadap Bapak Presiden RI dan mengajukan surat pengunduran diri saya sebagai Menpora yang mulai berlaku hari ini.

Beliau memahami penjelasan saya serta menerima pengunduran diri tersebut,” tambahnya.

Lebih jauh Andi menghormati keputusan aparat hukum dan siap bekerjasama. “Saya menghormati keputusan KPK dan serta akan mengikuti apa pun proses hukum yang diperlukan nantinya. Sejak awal, saya selalu menekankan bahwa saya dan seluruh jajaran Kemenpora siap bekerja sama penuh dalam proses hukum untuk menentukan kasus Hambalang ini,” paparnya Bahkan Andi, siap menghadapi proses hukum dengan segala resikonya “Saya akan berkonsentrasi mempersiapkan diri mengikuti proses hukum, kalau perlu sampai ke pengadilan. Saya masih percaya pengadilan tempat mencari keadilan dan kebenaran,” imbuhnya. (cea/gam/abe)

SETELAH ANDI TERSANGKA

Demokrat Hormati Proses Hukum JAKARTA - Partai Demokrat menghormati penetapan Menteri Pemuda Olah Raga (Menpora) yang sekaligus Sekretaris Dewan Pembina PD, Andi Mallarangeng oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Proyek Pembangunan Pusat Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menurut Ketua DPP PD, Gede Pasek Suardika pencegahan serta penetapan sebagai tersangka itu merupakan bagian proses hukum yang harus dijunjung tinggi.

“Terkait sikap KPK yang menempatkan mantan Menpora Andi Mallarangeng sebagai tersangka dan dicekal harus dihormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum,” ungkap Pasek, di Jakarta, Jumat (7/12).

Politikus asal pulau Dewata itu berharap penetapan Andi sebagai tersangka tidaklah dikembangkan dengan opini-opini tertentu. Sehingga porses hukum nantinya bisa berjalan dengan cepat. “Mari hormati itu sebagai bagian tahapan penegakan hukum sehingga tidak perlu diramaikan dengan berbagai opini yang tidak perlu,” kata dia.

Langkah mantan juru bicara Presiden SBY itu patut diacungi jempol karena langsung mengundurkan diri dari jabatan strategis, baik dari Menpora, Sekretaris Dewan Pembina serta Sekretaris Majelis Tinggi partai. Oleh sebab itu kata dia, langkah Andi patut diteladani oleh tokoh yang lain.

“Kami juga mengapresiasi senior kami yang memberikan teladan dan contoh yang baik dengan mengundurkan diri sebagai

Menpora dan jabatan strategis di Demokrat,” kata dia.

Andi kata dia, berjiwa besar dengan sikap pengunduran dirinya.

Dia juga berharap kasus tersebut bisa selesai dengan baik. “Ini bukti jiwa besar Andi Mallarangeng dalam menghormati etika dan fatsun politik yang jarang ditemui di pejabatpejabat negara sebelumnya. Kami sebagai sesama kader berdoa semoga semua masalah yang menimpa beliau bisa segera dituntaskan sebaik-baiknya,” tandas Ketua Komisi III bidang hukum DPR itu.

Hal senada diungkap oleh anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat. Menurut dia, penetapan Andi Mallarangeng sebagai tersangka kasus Hambalang mengagetkan banyak pihak.

Penetapan menteri aktif oleh KPK terhadap Andi Mallarangeng

merupakan sebuah rekor muri yang harus diapresiasi. Pasalnya, kerja KPK selama ini yang banyak diragukan oleh banyak pihak mulai menampakkan keberaniannya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

“Ini memang mengagetkan sebab KPK sudah lama mengumukan ada tersangka baru seorang menteri dan ini orang tidak percaya. Sekarang Menpora aktif menjadi tersangka dan kita hargai KPK ini menjadi rekor muri karena menteri aktif jadi tersangka,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, kata dia selain memberikan apresiasia terhadap keberanian KPK, anggota Dewan Pembina Gerindra itu mengacungi jempol dengan sikap kesatria Andi dengan kemunduran dirinya sebagai Menpora. (mun/abe)

JAWA TIMUR

3

SENIN 10 DESEMBER 2012 NO.0011 | TAHUN I

Aktivis Serukan Aksi Hari HAM Internasional SURABAYA - Komite Aksi yang menamakan dirinya Komite Bersama Rakyat (KOBAR) Jatim berniat menggelar aksi bersama pada hari HAM Internasional yang jatuh tepat 10 Desember 2012 mendatang. KOBAR yang terdiri dari beberapa elemen se-Surabaya antara lain, SMI, GMNI, LAMRI, SEBUMI, IKOHI, KONTRAS, WALHI, KSN, KASBI, FSBK, FSPBI, SPCI, FSBM, LPBP, FMPS, PPRM,

KOMTEK, SBMI dan KOPI. Dalam siaran persnya, Koordinator Aksi, Catur Wibowo menyatakan bahwa ketika pada tanggal 10 Desember 1948, para anggota PBB telah menyepakati sebuah piagam bersama yang dinamakan Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Di dalam piagam tersebut, lanjut Catur, bahwa semua manusia diakui setara, memiliki kesempatan dan penikmatan optimal atas kualitas hidupnya serta mendapatkan hak yang sama atas pengungkapan kebenaran dan keadilan. Akan tetapi KOBAR melihat cita-cita tersebut saat ini makin jauh dari harapan.

Menurut KOBAR, kekayaan alam dan tambang Indonesia telah dikuasai oleh segelintir pemilik modal dan mendorong proses kemiskinan struktural yang akut pada rakyat Indonesia.

Terjadinya proses perbudakan mod-

ern melalui sistem kerja kontrak dan politik upah murah. Serta yang terbaru adalah upaya rezim untuk membungkam rakyat dan mengembalikan roh militerisme massa orde baru melalui rancangan undang-undang keamanan nasional atau yang umum dikenal sebagai RUU KAMNAS. Koordinator aksi, Catur Wibowo, menegaskan bahwa kesemuanya diatas adalah bentuk pelanggaran HAM yang mana Rezim SBY – Boediono wajib bertanggungjawab dihadapan rakyat Indonesia. Hal ini mengingat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang telah menyepakatkan nilai-nilai hak asasi manusia, maka Indonesia telah me-

HARGA BBM

miliki sejumlah instrument yang menjamin hak asasi warga negaranya melalui UUD 1945, ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusi dan UU No 39 tahun 1999. Maka dari itu, lanjut Catur Wibowo, Kobar tidak sekedar melakukan aksi moral semata akan tetapi juga akan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Surabaya, bahwa telah terjadi Pelanggaran HAM di sekitar kita tanpa kita sadari bersama. “Kobar akan melakukan aksi bersama masyarakat Surabaya pada hari Senin (10/12/2012) dimulai pukul 10.00, dengan rute Monumen Kapal Selam menuju Gedung Negara Grahadi,” urai Catur Wibowo di akhir pernyataannya. (aven/abe)

GO GREEN

Pemkot Siap Sukseskan GN 1 Miliar Pohon SURABAYA - Pemkot Surabaya bertekad untuk mensukseskan Gerakan Nasional (GN) 1 Miliar Pohon 2012. Wujud nyata dari tekad tersebut, adalah secara intensif melakukan penghijauan dan rehabilitasi hutan. “Saya berharap semua pihak dan peran serta aktif masyarakat Surabaya dalam mewujudkan Surabaya yang indah dan hijau dapat terwujud,” kata Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Minggu (09/12/2012).

Menurutnya, program ini merupakan bentuk komitmen Surabaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta dalam rangka mitigasi perubahan iklim global. “Saat ini sudah dimulai dengan 1.000 batang

pohon jenis cemara udang dan pohon kelapa yang menghiasi sepanjang pesisir pantai utara dan timur Surabaya,” urai Tri Rismaharini.

Upaya yang lain, lanjutnya, pihak pemkot Surabaya merangkul dunia usaha, kalangan akademisi, TNI-Polri, LSM serta kelompok masyarakat agar terlibat aktif dalam gerakan nasional tersebut. “Pihak Pemkot pada 2011 lalu telah menanam kurang lebih 432.600 batang pohon dan mendapat penghargaan dari pemerintah pusat tentang upaya tersebut,” jelas Tri Rismaharini.

Penghargaan yang dimaksudkan Walikota Surabaya tersebut adalah melalui SK Menteri Kehutanan RI

Nomor: 38/Menhut-V/2012 tertanggal 7 November 2012, menetapkan Kota Surabaya sebagai Juara I Tingkat Nasional pada kegiatan OBIT (One Billion Indonesian Trees) 2011.

Penghargaan diserahkan oleh Presiden RI kepada Asisten III M.Taswin didampingi Kepala Dinas Pertanian (Distan) Pemkot Samsul Arifin, Rabu (28/11) lalu.

Tri Rismaharini, menyatakan pihaknya menjadikan penghargaan tersebut untuk menjadi pelecut untuk berbuat lebih baik lagi. “Banyak hal yang diuntungkan dalam program penghijauan tersebut, antara lain mencegah banjir dan longsor serta konservasi keanekaragaman

hayati, selain itu untuk antisipasi dampak perubahan iklim,” urai Tri Rismaharini.

Jika para pendatang, lanjut Tri Rismaharini, dapat merasakan hijau dan indahnya Kota Surabaya. Beberapa ecowisata yang telah berdiri di Surabaya seperti ecowisata Mangrove menurut Tri Rismaharini telah menjadi rujukan wisata penting di Surabaya. “Melalui Mangrove, Surabaya telah dipercaya menjadi tuan rumah konferensi mangrove se-Asia Tenggara yang telah berjalan beberapa waktu yang lalu, Surabaya harus berbenah terus untuk persoalan penghijauan ini,” pungkas Tri Rismaharini. (aven/abe)

KUOTA IMPOR DAGING SAPI

Sirmadji Tolak Penambahan Kuota Impor Daging Sapi SURABAYA – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Drs H Sirmadji Tj mendesak pemerintah RI tentang usulan kementrian perdagangan untuk kenaikan kuota impor daging sapi tahun 2013. “Seharusnya pemerintah RI lebih menjunjung tinggi proses kedaulatan pangan dengan peningkatan jumlah produksi daging sapi dalam negeri,” tegas Sirmadji, Minggu (09/12/2012).

Pernyataan ini disampaikan Sirmadji terkait usulan rencana kementrian perdagangan yang menaikkan kuota daging sapi impor yang pada tahun 2012 ini sebesar 80.000 ton menjadi 100.000 ton pada tahun

2013 mendatang. “Dengan dalih ketersediaan stok dan kestabilan harga, pemerintah RI mencari jalan pintas dengan impor, seharusnya kan bisa diperbaiki dulu sistemnya,” tegas Sirmadji.

Menurut data yang dilansir Dinas Peternakan Jatim, jelas Sirmadji, jumlah sapi pedaging di Jawa Timur hingga juli 2012 mencapai 4.872.124 ekor dan itu meningkat tajam dari populasinya pada tahun 2009 lalu yang hanya 3.558.902 ekor saja. “Dari data tersebut, seharusnya Kementrian Perdagangan melihat potensi yang besar dari berkembangnya populasi sapi pedaging dan

bukan mementingkan para importir daging,” jelas Wakil Ketua DPRD Jawa Timur tersebut.

Kegaduhan pasar daging bulan lalu, Sirmadji menduga adanya permainan busuk para importir daging sapi yang bekerjasama dengan kroni-kroninya di kekuasaan dan bukan karena ketidakmampuan bangsa Indonesia memenuhi kebutuhan daging sapinya. “Pemerintah RI melalui banyak kementrian baik itu kementrian perdagangan maupun pertanian serta peternakan bekerjasama untuk meningkatkan jumlah populasi sapi pedaging,” urai Sirmadji.

Ada tiga hal utama, lanjut Sirmadji, yang bisa dikerjakan yaitu yang pertama pemberdayaan peternak dengan perbaikan kualitas maupun kuantitas produksi sapi pedaging. Lalu yang kedua, perbaikan sistem perdagangan daging sapi, atau distribusi daging sapi impor. “Bisa saja untuk perbaikan distribusi, bisa menggunakan sistem seperti Bulog di pasar beras,” urai Sirmadji. “Yang terakhir adalah pemahaman bersama serta mengembangkan niat baik pemerintah untuk tetap menjunjung tinggi kedaulatan pangan nasional,” pungkas Sirmadji. (aven/abe)

Teralu Beresiko, 2013 Diprediksi Tidak Naik JAKARTA- Pemerintah diperkirakan tidak berani menaikkan harga BBM bersubsidi pada 2013 nanti. Pasalnya, tahun depan merupakan “Tahun Politik” menjelang diselenggarakannya Pemilihan Umum di 2014. “Sangat besar risiko politik yang akan diterima pemerintah, jika menaikkan harga BBm di tahun depan, karena menjelang Pemilu. Tahun ini saja pemerintah tidak berani untuk menaikkan BBM bersubsidi,” kata pengamat ekonomi The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati di Jakarta, Sabtu (8/12).

Menurut Enny, apabila pemerintah berani menaikkan harga BBM, maka defisit anggaran di 2013 bisa ditekan. Sehingga, lanjut dia, pengelolaan negara tidak melulu tergantung pada utang.

“Penghematan subsidi BBM itu, nantinya bisa digunakan untuk pemberian subsidi ke sektor lain yang lebih membutuhkan,” paparnya.

Enny menyarankan, jika harga BBM bersubsidi akan dinaikkan, maka pemerintah harus mampu memberikan alasan yang kuat kepada masyarakat mengenai manfaat dari penghematan subsidi tersebut. “Ini maksudnya, sekaligus untuk menghindari dampak inflasi dari kenaikan harga BBM,” ucapnya.

Lebih lanjut Enny menjelaskan, pada dasarnya kenaikan harga BBM bersubsidi tidak akan menyebabkan tingginya angka inflasi, kalau pemerintah mampu meyakinkan pasar. “Pemerintah harus bisa memberikan penjelasan tentang manfaat positif dari kenaikan harga BBM itu,” tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah menegaskan, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan akan tejadinya kenaiPemerintah tidak kan harga BBM bersubakan membuat sidi di 2013. Mengingat pada “Tahun Politik” ini kebijakan yang diharapkan tidak ter- mengkhawatirkan. Kita cipta gangguan kinerja Jaga inflasi, sehingga tidak konsumsi rumah tangga sebagai kontributur per- mengganggu daya beli tumbuhan, terlebih lagi masyarakat. Itu sangat kinerja ekspor tengah penting, mengalami penurunan.

“Pemerintah tidak akan membuat kebijakan Enny Sri Hartati yang mengkhawatirkan. Pengamat ekonomi INDEF Kita Jaga inflasi, sehingga tidak mengganggu daya beli masyarakat. Itu sangat penting,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa saat ditemui dalam Acara Forbes Awards di The Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta, Kamis (6/12) Menurut Hatta, pada tahun depan pemerintah masih akan terus terkonsentrasi menjaga stabilitas inflasi untuk menghindari gejolak ekonomi di Tanah Air. Dia mengatakan, penghematan subsidi di 2013 hanya akan tertuju pada sektor kelistrikan dengan menaikkan tarif tenaga listrik (TTL) secara bertahap.

Sebagaimana diketahui, pada asumsi makro ekonomi yang tertuang di dalam APBN 2013, pemerintah menetapkan angka inflasi sebesar 4,8 persen. Target ini telah memasukkan dampak dari kenaikan harga TTL di sepanjang tahun depan. “Iya TTL naik. tetapi kami harus memikirkan yang lain (BBM), karena harus menjaga inflasi, daya beli masyarakat dan juga menjaga stabilitas yang lain,” tutur Hatta.

Sebelumnya, saat ditemui di Gedung DPR Jakarta beberapa saat lalu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution mengatakan, salah satu faktor penyebab melemahnya nilai tukar rupiah karena tertundanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi di 2012.

Seharusnya, kata Darmin, kenaikan defisit transaksi berjalan yang terjadi saat ini perlu segera disikapi pemerintah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. “Yang menjadi penyebab tertekannya kurs rupiah itu karena naiknya defisit transaksi berjalan.

Penyebab dari ini (naiknya defisit), karena besarnya impor minyak mentah,” terang Darmin.

Darmin merincikan, secara point-to-point rupiah melemah sebesar 0,36 persen (month-to-month) ke level Rp9.605 per USD atau secara rata-rata melemah 0,41 persen (m-t-m) menjadi Rp9.593 per/USD. “Tetapi, intensitas tekanan terhadap rupiah menurun sejalan dengan membaiknya defisit transaksi berjalan dan neraca pembayaran yang kembali mencatatkan surplus,” papar Darmin.(bud/abe)

RUU Redenominasi Bukan Prioritas

Pembangunan Gedung Adhyaksaloka Rampung

PALANGKARAYA- Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menolak pemerintah melakukan redenominasi mata uang rupiah. Pasalnya redenominasi yang dilakukan ditengah kondisi ekonomi dunia yang belum stabil justru akan kontraproduktif. “Kami akan menolak wacana dan usulan dari bank sentral dan pemerintah untuk melakukan redenominasi rupiah.

Kewibawaan suatu negara bukan diukur oleh nilai tukar mata uangnya dibandingkan dengan mata uang negara lain,”,” ujar anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Arif Budimanta di Palangkaraya, Sabtu (8/12).

Arif menilai, rencana pemerintah melakukan redenominasi rupiah dinilai sebagai program yang tidak fokus mengurusi perekonomian. Langkah redenominasi ini belum saat yang tepat karena situasi ekonomi dunia masih mengalami ketidakpastian. “Itu menunjukkan pemerintah itu tidak fokus, sebenarnya mau ngerjain apa. Dan sebenarnya pemerintah itu ngerti tidak saat proses redenominasi itu dilakukan akan mengubah struktur kehidupan ekonomi secara keseluruhan karena menyangkut nilai tukar,” tegas dia.

Sebenanya kata dia saat pembahasan RAPBN 2013 di Komisi XI beberapa waktu lalu, PDIP me-

JAKARTA - Pembangunan fisik Pusat Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Terpadu Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan yang bernama “Adhyaksaloka” telah selesai.

Sebagai ungkapan syukur atas selesainya proyek tersebut, telah dilangsungkan soft launching dengan nuansa sederhana yang diselenggarakan oleh gabungan tim pelaksana pembangunan proyek Adhyaksaloka di auditorium Puri Adhyaksaloka, Ceger, Jakarta Timur, Jumat (7/12).

Hadir pada kesempatan itu Jaksa Agung Basrief Arief, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hendarman Supandji, Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen, sejumlah Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung, sejumlah stah ahli Kejaksaan Agung dan sejumlah pejabat eselon II Kejaksaan Agung, Kajati DKI Jakarta, perwakilan dari Kedutaan Besar Belanda, perwakilan dari Pemda DKI Jakarta dan sejumlah tamu yang mewakili sejumlah lembaga. Hadir juga Direksi PT PP (Persero) Tbk., direksi PT Nusa Konstruksi Enjinering, Direksi PT Bina Karya dan Direksi PT Adhika Karsa Pratama yang merupakan tim pembangunan Adhyaksaloka.

Direktur PT PT PP, Bambang Triwibowo, menjelaskan, proyek yang berada di Ceger, Jakarta Timur ini, mulai dikerjakan pada 13 Desember 2010, dikerjakan selama 23 bulan

nolak dimasukkannya anggaran untuk program redenominasi ini.

“Karena menurut kami itu tidak perlu. Hal itu hanya akan mengaburkan prioritas dan fokus daripada kerja-kerja ekonomi,” jelas dia.

Arif mengaku, rakyat tidak mengerti dan tidak paham atas apa yang akan dilakukan pemerintah dengan melakukan redenominasi rupiah. “Saat ini banyak masyarakat yang kebingungan atas wacana redenominasi ini,” terangnya Namun demikian, Arif mengakui sah-sah saja pemerintah mengajukan RUU Redenominasi rupiah ke DPR. Karena pemerintah mempunyai hak mengusulkan sebuah RUU ke DPR. Akan tetapi, Arif mengingatkan pemerintah terhadap efek negative bagi ekonomi nasional jika tetap memaksakan redenominasi. Misalnya jelas dia, akan terjadi kepanikan sosial. “Lalu, akan terjadi inflasi dan pemborosan yaitu biaya mencetak uang baru, biaya penarikan uang lama, biaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Semuanya itu membutuhkan biaya. Alangkah baiknya, alokasi anggaran untuk itu digunakan saja untuk rakyat daripada untuk halhal begini. Kecuali memang kalau ada pihak yang menginginkan kondisi bangsa ini menjadi lebih

buruk, maka redenominasi ini tetap dipaksakan untuk dilaksanakan,” tutup Arif.

Jangan Buru-buru Secara terpisah, anggota KOmisi XI DPR Sohibul Iman meminta pemerintah dan Bank Indonesia tidak terburu-buru untuk melakukan sosialisasi terkait Redenominasi. “Prinsipnya, kita harus selesaikan Undang-undangnya dulu,” papar dia.

Saat ini kata dia masih terdapat dua pandangan publik yang berseberangan terkait redenominasi ini. Satu pihak menyatakan bahwa redenominasi sudah sangat mendesak dan diharapkan dapat mengubah citra rupiah menjadi lebih baik di fora internasional. Selain itu dengan redenominasi akan membuat nyaman karena digit nilai rupiah tidak terlalu banyak.

Disisi lain sebagian pihak menyatakan redenominasi tersebut tidak terlalu mendesak. Bahkan mereka khawatir jika redenominasi dilakukan, transaksi ekonomi di masyarakat akan cenderung kacau dan berpotensi menimbulkan inflasi tinggi. “Karena kebijakan ini akan berdampak sangat luas maka harus diperdebatkan secara tajam dan dibahas secara mendalam. Karena kalau sampai gagal, risikonya sangat-sangat besar,” pungkas dia. (gam/cea/abe)

atau 670 hari dan selesai pada waktunya di akhir bulan November 2012.

Pembangunan kompleks Adhyaksaloka yang menelan biaya sebesar Rp. 528,254,092,000,00 dibangun di atas lahan seluas 8 hektar (79,656 m2), terdiri dari 6 bangunan utama dan 3 bangunan penunjang dan menjadi kompleks terbesar yang menerapkan prinsip–prinsip pembangunan yang berorientasi green building dan green construction. “Untuk bangunan gedung saat ini sedang dilakukan sertifikasi green building dengan target rating gold sedangkan untuk konsep pembangunan kawasan, Adhyaksaloka tetap dipertahankan sebagai daerah tangkapan air (storm water management) dengan vegetasi lebih dari 40%. Hal ini merupakan sebuah konsep pembangunan yang memberikan spirit kepedulian terhadap lingkungan,” papar Bambang.

Menurut Bambang, dengan konsep green construction dan proses pengawasan yang ketat dari manajemen konstruksi, owner dan tim pengelola teknis, kompleks Adhyaksaloka mampu meraih Best Performance Project dalam kompetisi Quality, Safety dan Environment Award di internal perusahaan PT PP. Di samping itu, tercapai pula Zero Accident dan Best Innovation Project oleh proyek Adhyaksaloka, serta mampu memberikan keyakinan bahwa dalam pelaksanaan

pembangunan Adhyaksaloka tim pembangunan semaksimal mungkin memberikan jaminan dan komitmen hasil kualitas produk yang terbaik.

Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan, keberadaan Adhyaksaloka merupakan manifestasi dari upaya Kejaksaan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Kejaksaan di masa mendatang. “Untuk menggapai itu semua, Kejaksaan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Maka di akhir tahun 2010, mulai dilakukan pembangunanan Kawasan Pusat Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Terpadu SDM Kejaksaan. Kawasan Terpadu ini diberi nama “Adhyaksaloka” yang berarti tempat berkiprahnya para Adhyaksa,” tukas Jaksa Agung.

Pembangunan Kawasan Pusat Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Terpadu SDM Kejaksaan, Adhyaksaloka, di awal 2010, dipelopori oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji. Selanjutnya Jaksa Agung Basrief Arief memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkannya.

Terdiri dari; Pusat Pendidikan Pembentukan Jaksa yang dilengkapi dengan fasilitas kelas, asrama, tempat peribadatan dan sport center, Plaza Adhyaksa dan Monumen Nurani Adhyaksa, Rumah Sakit Pusat Kesehatan Kejaksaan, Puri Adhyaksa dan auditorium, Disaster Recovery Center (DRC) serta Wana Adhyaksa atau hutan kota. (gam/abe)

4

SUMENEP

SENIN 10 DESEMBER 2012 NO.0011 | TAHUN I

Perekaman Data Wajib e-KTP

TANSPORTASI KEPULAUAN

Pemkab Harus Gerak Cepat

Dispendukcapil Temukan Ribuan Data Ganda SUMENEP – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sumenep menemukan sebanyak 71 ribu data ganda selama proses perekaman data wajib kartu tanda penduduk (e-KTP).

Pelaksana Tugas Kepala Dispendukcapil Sumenep, Ahmad Zaini menjelaskan, hingga sekarang perekaman data e-KTP baru mencapai 76,7 persen dari target 860 ribu wajib e-KTP. “Dari 76,7 persen perekaman data wajib e-KTP itu, kami menemukan ada data ganda sebanyak 71 ribu orang. Jum-

lah tersebut bisa jadi akan bertambah, karena perekaman data e-KTP secara gratis akan berakhir hingga 31 Desember 2012 ini,” katanya, kemarin.

Dispendukcapil langsung melakukan penghapusan data ganda tersebut, dan hingga sekarang data ganda yang sudah dihapus sekitar 30 ribu.

“Data ganda itu diduga dilakukan oleh warga yang bolak-balik ke luar negeri untuk menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan cara mengubah atau menambah namanya. Contohnya, sebelumnya warga itu hanya menggunakan nama panggilannya saja ketika mengurus KTP dan ketika didata untuk kepentingan perekaman e-KTP tercatat nama lengkapnya. Itu yang membuat satu orang terdata dua nama,” ucapnya.

Selain data ganda, kata dia, pihaknya menemukan warga yang enggan melaku-

kan perekaman data e-KTP dan jumlahnya diperkirakan sebanyak 133 ribu orang.

Orang yang enggan itu didominasi warga yang sudah lanjut usia.

“Mereka beralasan tidak membutuhkan KTP. Oleh karena itu, kami bersama jajaran berusaha menyadarkan mereka tentang pentingnya KTP sebagai tanda bukti kependudukan di daerah tertentu, apalagi untuk saat ini pengurusan e-KTP bersifat gratis,” tukasnya.

Ia mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan perekaman data wajib e-KTP hingga ke balai desa, salah satunya untuk menjaring warga yang tidak peduli tentang pentingnya KTP. “Perekaman data wajib e-KTP itu biasanya dilakukan di kantor UPT kami atau kantor kecamatan. Namun, untuk kepentingan menjaring warga yang

peduli tentang pentingnya KTP, kami minta jajaran berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melaksanakan perekaman data wajib e-KTP. Kalau kepala desanya berkenan, jajaran kami akan melakukan perekaman data di balai desa,” paparnya.

Batas waktu perekaman data wajib eKTP secara gratis oleh Pemerintah Pusat ditetapkan hingga 31 Desember 2012.

“Mereka yang tidak terjangkau proses perekaman data wajib e-KTP pada tahun ini, masih bisa mengurus KTP pada tahun berikutnya. Namun, mereka yang mengurus KTP setelah 31 Desember 2012, akan dikenai biaya. Oleh karena itu, kami minta dukungan warga untuk sadar melakukan perekaman data pada tahun ini supaya bisa gratis untuk memperoleh eKTP,” kata Zaini. (rif/abe)

SUMENEP – Anggota DPRD Kabupaten Darul Hasyim meminta pemerintah kabupaten setempat bergerak cepat untuk mencari solusi atas kemungkinan kosongnya jadwal pelayaran kapal perintis ke sejumlah kepulauan jauh pada akhir tahun ini.

DARUL HASYIM “Masa kontrak kapal Anggota DPRD Sumenep perintis biasanya berakhir setiap akhir Desember, dan akan beroperasi lagi setelah proses lelang atau tender jalur perintis selesai. Artinya, ada masa kekosongan jadwal perintis. Kami berharap Pemkab Sumenep gerak cepat untuk mengatasi persoalan tersebut,” katanya, kemarin.

Selama ini terdapat dua kapal perintis yang beroperasi di Sumenep dengan jangkauan pelayanan hingga sejumlah kepulauan jauh, seperti Masalebu dan Sapeken.

“Kekosongan jadwal pelayaran kapal ke kepulauan, akan menimbulkan gejolak di masyarakat.

Sekali lagi, pemkab harus gerak cepat untuk melakukan antisipasi, karena potensi kekosongan jadwal pelayaran kapal perintis merupakan kejadian rutin setiap tahun.” kata Darul. (rif/abe)

EVALUASI DBHCHT

Tim Monitoring Ikut Turun ke Lapangan

ORASI- Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep Satnawi, saat berorasi dalam aksi memperingati Hari Anti Korupsi di Taman Adipura Sumenep.

rifin/koranmadura

Hari Anti Korupsi

PMII Doakan Koruptor Miskin Tujuh Turunan SUMENEP - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep, kemarin pagi, menggelar aksi memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia di depan Taman Adipura Sumenep.

Selain membawa spanduk yang bertuliskan: “PMII Sumenep Kutuk, Doakan Mati Koruptor dan Miskin 7 Turunan”, mereka juga membawa poster gambar mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Malaranggeng yang tersandung kasus korupsi.

Usai orasi secara bergantian, mereka berdoa bersama supaya para koruptor

dan penegak hukum yang tidak serius dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, secepatnya mati dan miskin tujuh turunan, karena sudah menyakiti hati rakyat Indonesia.

“Koruptor dan penegak hukum yang main-main dengan kasus korupsi adalah sosok yang telah menciderai kepercayaan rakyat dan untuk selanjutnya tidak perlu dipercayai lagi. Mereka beraktivitas atas nama negara dan ternyata hanya mengambil uang negara,” kata koordinator aksi, Zainullah.

Sejak 2005 hingga akhir tahun ini, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) tercatat telah mengusut 1.408 kasus korupsi di Indonesia.

“Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kami berharap para penegak hukum berlomba-lomba dan tidak bosan untuk mengusut tuntas kasus korupsi.

Jangan biarkan koruptor merajalela,” tukasnya.

PMII Sumenep meminta semua elemen masyakarat di Indonesia, utamanya pejabat negara dan penegak hukum, menjadikan Hari Anti Korupsi sebagai momentum untuk membenahi diri agar berpikir, bersikap, dan bertindak bersih dan jujur.

Ia menjelaskan, di tingkat lokal, nilai integritas pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sumenep masuk pada kategori terendah ketiga dari 15 kabupaten/kota setelah Tanjung Pinang dan Bandung. Ini seharusnya menjadi bahan introspeksi diri bagi semua pejabat di Sumenep.

Ia berharap Hari Anti Korupsi seDunia bisa membuat semua elemen masyarakat, utamanya pejabat negara, lebih dewasa dan selanjutnya berkomitmen untuk menghindari korupsi. (rif/ abe)

SUMENEP - Pemerintah Kabupaten Sumenep sedang mengevaluasi realisasi program dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 21 miliar yang disalurkan melalui tujuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Pemkab Sumenep melalui tim monitoring akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan atas realisasi program DBHCHT pada tahun ini.

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Sumenep Saaiful Bahri menjelaskan, pemanfaatan DBCHT itu difokuskan pada upaya peningkatan bahan baku, industrialisasi rokok, rehabilitasi lingkungan sosial dan kepatuhan industri rokok menggunakan cukai legal.

“DBHCHT juga bisa dimanfaatkan untuk memprogramkan pemberantasan cukai ilegal yang selama ini diindikasikan banyak terjadi di sejumlah daerah di Sumenep. Untuk memastikan DBHCHT itu direalisasikan sebagaimana mestinya, pemerintah daerah akan mengevaluasi realisasi program DBHCHT tersebut,” katanya, kemarin.

Sejumlah kegiatan yang memanfaatkan DBHCHT, di antaranya pemanfaatan komposter di Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan bantuan petani tembakau dalam meningkatkan bahan baku oleh Dinas Kehutan dan Perkebunan (Dishutbun) dan juga program di lima SKPD lainnya yang pada tahun ini menjadi penyalur DBHCHT. “Tak satu pun yang akan dilewati. Semua program yang berkaitan dengan DBHCHT akan dicek dan hasilnya akan dievaluasi,” paparnya.

DBHCHT yang dikucurkan Pemerintah Pusat ke Pemkab Sumenep pada tahun ini sebesar Rp 21 miliar lebih, dan disalurkan melalui tujuh SKPD, yakni Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset, Badan Lingkungan Hidup, dan Bagian Perekonomian.

Saiful berharap tidak ada temuan adanya penyimpangan dalam realisasi kegiatan yang memanfaatkan DBHCHT. “Kalau ada indikasi penyimpangan, tim akan merumuskan tindaklanjutnya. Semoga saja program melalui DBHCHT tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai aturan main yang ada,” harapnya. (rif/abe)

Pemilihan Umum 2014

Komisi Pemilihan Umum Kaji Penambahan Daerah Pemilihan SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep mengkaji kemungkinan terjadinya pemekaran atau penambahan daerah pemilihan (dapil) untuk pelaksanaan Pemilu 2014, khususnya di dapil yang padat penduduknya.

Ketua KPU Sumenep Thoha Samadi menjelaskan, pihaknya sekarang sedang menganalisa kemungkinan pemekaran dapil, karena memang memungkinkan dan bisa dilakukan.

“Beberapa waktu lalu, kami memang menerima surat dari KPU RI untuk menganalisasi jumlah dapil untuk kepentingan Pemilu 2014. Hasil sementara kajian kami, ada peluang jumlah dapil di Sumenep bertambah,” katanya, kemarin.

Pada pelaksanaan Pemilu 2009, sebanyak 50 kursi di DPRD Sumenep diperebutkan partai politik (parpol) tersebar di tujuh dapil.

Dapil I memperebutkan sembilan kursi, dapil II sebanyak delapan kursi, dapil III sebanyak tujuh kursi, dapil IV dan V masing-masing delapan kursi, dapil VI dan VII sebanyak lima kursi.

“Dari tujuh dapil itu memang ada yang berpeluang dimekarkan atau dipecah, karena jumlah pemilihnya melebih jumlah rata-rata pemilih di dapil lainnya dan kondisi geografis,” ujarnya.

Sementara untuk jumlah kursi di DPRD Sumenep, kata dia, dipastikan tetap 50 kursi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. “Sesuai data agregat kependudukan kecamatan (DAK2) yang kami terima dari pemerintah daerah, jumlah penduduk di Sumenep per akhir 2012 tercatat di atas satu juta jiwa. Sesuai UU Nomor 8 Tahun 2012, jumlah kursi di DPRD kota/kabupaten yang jumlah penduduknya di atas satu juta jiwa

ditetapkan sebanyak 50 kursi,” paparnya.

Pada Kamis (6/12), Bupati Sumenep A Busyro Karim menyerahkan DAK2 kepada Ketua KPU Thoha Shamadi.

DAK2 akan menjadi acuan atau pedoman bagi KPU untuk menentukan jumlah kursi di DPRD dan salah satu bahan pertimbangan pemetaan dapil.

“Sesuai DAK2 yang kami terima dari pemerintah daerah, jumlah penduduk Sumenep tercatat sebanyak 1.144.871 jiwa. Saat ini, DAK2 itu sedang kami kaji,” katanya.

Thoha menjelaskan, pihaknya bisa melakukan kajian dan mengirim hasil kajiannya tentang jumlah ideal dapil beserta jumlah kursi di masing-masing dapil, ke KPU RI, untuk menjadi pertimbangan.

“Penetapan jumlah dapil beserta jumlah kursi di masing-masing dapil adalah kewenangan KPU RI. Artinya, kami sebatas bisa melakukan usulan atau saran tentang jumlah ideal dapil beserta kursi di masing-masing dapil, ke KPU RI,” katanya. (sai/abe)

SIDANG DPRD - Anggota DPRD Sumenep saat sidang paripurna.

sai/koran madura

PAMEKASAN

5

SENIN 10 DESEMBER 2012 NO.0011 | TAHUN I

LAKA LANTAS

fawaid/koran madura

RINGSEK - Mobil yang dikendari korban ringsek di bagian depan setelah menabrak pembatas jembatan di Desa Artodung Kecamatan Galis Pamekasan.

Polisi Tabrak Pembatas Jembatan

fawaid/koran madura

DEMO - Massa MPM saat diskusi dengan Kepala Kejari Pamekasan Agus Iriyanto di halaman Kejaksaan Negeri Pamekasan.

Peringati Hari Anti Korupsi

Mahasiwa Unjuk Rasa Mapolres dan Kejari PAMEKASAN – Sejumlah pemuda mengatasnamakan Mahasiswa Pemuda Menggugat (MPM) mendatangi Mapolres di Jalan Stadion dan Kejari Pamekasan Jalan Panglegur.

Para aktivis ini meminta penegak hukum tidak tebang pilih dalam melaksanakan tugas pemberantasan

korupsi. Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Maimun Rois saat orasi menyesalkan kasus korupsi yang dilakukan elit politik dan petinggi kepolisian. Salah satunya, dugaan korupsi simulator Sim di Korlantas Polri, kasus suap Hambalang dan deretan kasus korupsi lainya.

Untuk Pamekasan, Maimun berharap agar para penegak hukum bisa bekerja serius menangani kasus korupsi. Ada beberapa kasus korupsi yang kini masih ngambang kelanjutan kasusnya. Maimun menginginkan agar para penegak

hukum bisa bekerja dengan profesional dan tidak main mata dengan siapapun yang tersandung kasus korupsi.”Kami minta Polri dan Kejari tegas, tidak tebang pilih,” katanya ditemui usai aksi.

Sebelumnya, Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusaman mengakui Polres Pamekasan tidak akan tinggal diam atas semua kasus korupsi yang selama ini ditanganinya. Diantaranya, kapolres menyebut seperti kasus penyelewengan raskin di Pademawu yang melibatkan oknum kecamatan, penyelidikanya

sudah tuntas dan berkasnya sudah dikirim ke kejaksaan negeri. ”Kami serius menangani kasus kusupsi,” urainya.

Dalam kesempatan itu Nanang juga menyampaikan dirinya bersama Forpimda Pamekasan yang di ketuai Bupati Pamekasan kholilurrahman sudah berkomitmen untuk menuntaskan kasus korupsi. Sehingga, Pamekasan bersih dari tidakan korupsi. ”Kami berkomitmen Pamekasan bersih dari korupsi,” dia memaparkan.(afa/abe)

Penanganan Tipikor

Kejari Ungkap Empat Kasus Korupsi

AGUS IRIYANTO Negeri Pamekasan.

- Kepala Kejaksaan

PAMEKASAN - Kejaksaan Negeri konsentrasi dalam menangani 4 kasus korupsi besar di Pamekasan.

Keempat kasus korupsi tersebut masing-masing dugaan kasus dana Adhoc di dinas Pendidikan, bantuan

sapi di dinas pertenakan, tempat pembuangan akhir (TPA) yang berada di Dusun Kendal Desa Bindang Kecamatan Pasean dan kasus penyelewengan raskin di Kecamatan Pademawu.

Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Agus Iriyanto menuturkan untuk kasus adhoc kejari sudah menetapkan 6 tersangka. Sementara untuk kasus bantuan sapi, kejari menetapkan 3 tersangka.

Kasus TPA 2 tersangka dan dan kasus penyelewengan raskin masih belum ditentukan jumlah tersangkanya. ”Empat kasus korupsi yang sedang ditangani secara serius,” terangnya.

Saat ini pihaknya bekerjasama dengan tim auditor dari badan pemeriksa keuangan Jawa Timur. Ini intuk menghitung jumlah kerugian negara dalam kasus adhoc dan kasus bantuan sapi.

Hampir satu bulan ini, tim auditor dari BPKP Jawa Timur mengaudit keuangan pada 2 kasus tersebut.

Pihaknya belum mengetahui sampai kapan audit BPKP tersebut tuntas.

Dalam kasus dana adhoc kejaksaan negeri menduga telah terjadi penyimpangan bantuan buku.

Sebab, buka yang diterima lembaga penerima ditengara tidak sesuai dengan nilai yang ditetapkan.

Dari nilai bantuan yang seharusnya sebesar Rp 49,6 juta untuk setiap lembaga, ternyata nilai bantuan yang disalurkan hanya berkisar Rp 7 juta.

Selain itu, buku yang didistribusikan juga salah, yakni buku untuk tingkat Sekolah Dasar (SD). Padahal, bantuan dari APBN untuk 40 lembaga pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), baik negeri maupun swasta di Kabupaten Pamekasan.

Pengadaan proyek bantuan buku itu juga diduga menyalahi prosedur karena tidak dilakukan melalui proses lelang atau tender.(afa/abe) grafis by ahmed david/koran madura

PAMEKASAN — Abdurrahmat (25) asal Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep, kemarin (9/12) menabrak pembatas jembatan di Desa Artodung, Kecamatan Galis, Pamekasan.

Abdurrahmat yang diketahui anggota Polri, mengalami patah tulang betis kiri karena tergenjet mobil.

Korban sempat dilarikan ke rumah sakit dr. Slamet Martodirdjo Pamekasan untuk dilakukan perawatan sebelum akhirnya dibawa pulang ke rumahnya di Sumenep.

Akibat lainnya, mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi L 1826 NK yang dikendarai korban penyok di bagian depan. Sementara pembatas jembatan yang terbuat dari beton sisa peninggalan Belanda, tetap kokoh.

Menurut keterangan Subhan, salah satu warga di lokasi kejadian, mobil berwarna hitam itu melaju cepat dari arah timur. Dari arah yang berlawanan tidak ada hambatan apapun, sebab situasinya masih sangat sepi. “Saya baru saja selesai salat subuh, tiba-

tiba ada mobil melaju cepat dari arah timur dan oleng ke kiri. Kemudian mobil itu menabrak pembatas jembatan,” katanya saat diktemui Koran Madura di lokasi kejadian.

Kejadian ini menyebabkan laju kendaraan terganggu dari dua arah menuju Pamekasan dan Sumenep. Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Pamekasan langsung menuju lokasi kejadian untuk mengurai kendaraan yang menyebabkan kemacetan.

Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Maryatun saat dikonfirmasi membenarkan bahwa korban adalah anggota Polri. Namun terkait dengan tempat tugas korban masih belum mendapatkan keterangan lebih lanjut. “identitasnya di anggota Polri tapi tugasnya kami belum tahu,” elaknya.

Informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, korban diketahui anggota Brimob Polda Jawa Timur, Detasemen A Pamekasan yang bermarkas di Jalan Nyalaran, Desa Blumbungan.(tof/abe)

EKONOMI BISNIS

Bisnis Properti Abaikan Fasum PAMEKASAN — Beberapa pengembang bisnis properti di Kabupaten Pamekasan, mengabaikan penyediaan fasilitas umum di area perumahan. Fasilitas umum itu diantaranya tempat ibadah, wahana bermain untuk anak-anak dan orang dewasa, kuburan, tempat pembuangan sampah dan penyediaan fasilitas umum lainnya. Jajaran DPRD menyoroti pengabaian fasum (fasilitas umum) ini.

Boy Suhari Sajidin, anggota Komisi C DPRD mengatakan, penyediaan fasum itu luput dari pantauannya.

Dia baru menyadari setelah masyarakat mengeluh kepada DPRD. “Kami baru tahu setelah melihat di beberapa lokasi pembangunan perumahan tidak dilengkapi fasilitas umum,” ungkapnya, Ahad (9/12) kemarin.

Untuk itu pihaknya akan melakukan pembahasan di internal komisi agar perijinan

pengembangan perumahan betul-betul diperketat dan harus memenuhi ketentuan.

Seharusnya 30 persen lahan dari luas lahan yang digunakan untuk pengembangan perumahan dialokasikan untuk fasilitas umum. “Hal ini ternyata banyak diabaikan para pengembang,” Boy menandaskan.

Bisnis properti di Pamekasan semakin meningkat.

Berdasarkan pengamatannya, di pinggiran kota saja sudah banyak pembangunan perumahan yang dikembangkan oleh perseorangan. Berdasarkan data di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pemkab Pamekasan, tahun 2012 ini terdapat enam kawasan pengembang yang mengajukan perijinan pembangunan perumahan. Dari enam kawasan itu ada yang pembangunannya sudah berjalan dan ada yang dalam tahap penggarapan tanahnya. (tof/abe)

Sosialisasi Koran Madura

Merapat ke Gerbang Salam PAMEKASAN – Tim sosialisasi Koran Madura merapat ke Kota Gerbang Salam, Pamekasan. Di kota ini, Pamekasan diterima wakil ketua DPRD Muhdlar Abdullah yang saat itu (7/12) datang pagi ke kantornya, di DPRD. Meski tidak banyak berbincang dengan Muhdlar, tetapi pria ini cukup amah menerima tim Koran Madura.

Muhdlar menyarankan Koran Madura melakukan inovasi agar berita yang disajikan santun, mencerdaskan dan mencerahkan. Pria yang juga kader PBB ini mengaku senang bila membaca berita yang menyejukkan, memberikan informasi, mendidik, dan menghibur.

Ketua Yayasan Muara 99 ini juga turut menyampaikan selamat kepada Koran Madura, koran nasional berbasis lokal.

“Selamat berjuang,” dia memberikan

semangat.

Sebelum ke gedung DPRD, tim Koran Madura mensosialisasikan Koran Madura di bunderan Arek Lancor.

Dijadwalkan, rombongan bertamu ke pendopo Ronggusukowati. Tetapi diperoleh kabar, yang mendiami pendopo sedang mengikuti acara dinas di luar Kota. Koran Madura akhirnya berbincang dengan satpol PP dan staf di DPRD Pamekasan.

Selanjutnya, rombongan Koran Madura bersilaturahim dengan kepala SMAN 3, Tien Farihah. Perempuan yang akrab disapa Bunda ini menyarankan Koran Madura juga mengeksplorasi aktivitas perempuan. “Biar surat kabar tidak selalu didominasi laki-laki,” katanya, lalu tersenyum.(abe)

ahmed david/koran madura

FOTO BERSAMA- Pimred KOMA (Koran Madura) Abrari (pakai hem) dan Wakil Ketua DPRD Pamekasan KH. Mudlar Abdullah (pakai kaos) bersama para model saat sosialisasi Koran Madura di Kabupaten Pamekasan Jum’at (07-12-2012).

6

SAMPANG

SENIN 10 DESEMBER 2012 NO.0011 | TAHUN I

JELANG PEMILUKADA

Minta KPU Tetap Sosialisasikan Pemilukada SAMPANG – Presidium Forum Pemuda Sokobanah (FPS) Humaidi meminta KPU Sampang tetap melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilukada setempat, utamanya tentang pasangan calon bupati-wakil bupati.

“Pelaksanaan Pemilukada Sampang memang tinggal menghitung hari. Namun, sebagian warga di desa kami tidak mengetahui secara menyeluruh siapa saja pasangan calon bupati-wakil bupati yang akan maju pada pemilukada tahun ini,” katanya, kemarin.

Kondisi tersebut, kata dia, bisa mempengaruhi tingkat partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya pada hari “H” Pemilukada Sampang yang dijadwalkan Rabu (12/12).

“Dalam waktu tersisa ini, KPU harus turun tangan guna memberikan sosialisasi kepada warga. Sejumlah poster memang dipajang KPU dan jajarannya di sejumlah lokasi sebagai media sosialisasi. Namun, itu kurang maksimal guna memberikan pemahaman kepada warga,” ujarnya. (roy/abe)

DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILUKADA

MASSA FRPD

ryan hariyanto/koranmadura

- Massa Fron Rakyat Pembela Demokrasi (FRPD) saat long march, mereka manyuarakan agar pemilukada bebas dari politik uang.

Jelang Pemilukada

FRPD Aksi Tolak Politik Uang!

SAMPANG – Puluhan pemuda yang tergabung dalam Fron Rakyat Pembela Demokrasi (FRPD) Sampang, kemarin, menggelar aksi guna mengajak warga menolak politik uang pada pelaksanaan pemilukada setempat pada 12 Desember 2012.

Mereka juga melakukan doa bersama dan membacakan shalawat di depan

Lapangan Wijaya Kusuma demi terwujudnya pemilukada yang aman, dan damai.

“Tolak politik uang. Kami berharap warga menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani. Jangan tukar hak pilitik tersebut dengan beberapa lembar uang,” kata koordinator aksi Muhdor Ali. Dalam aksinya, sejumlah aktivis

FRPD mengenakan topeng bergambar enam pasangan calon bupati-wakil bupati pada Pemilukada Sampang.

“Warga Sampang jangan sampai tertipu oleh calon pemimpin yang melakukan politik uang. Sekali lagi, tolak politik uang,” ucapnya.

Mereka juga meminta para penyelenggara Pemilukada Sampang bekerja

ryan hariyanto/koranmadura

secara profesional demi terwujudnya pesta demokrasi yang jujur, bersih, dan objektif.

“Para penyelenggara pemilukada, termasuk pejabat Pemkab Sampang harus netral dan tidak berpihak kepada kandidat tertentu,” kata Ali. (ryn/msa/ abe)

Gelar Aksi Simpatik

Panwaslu Ajak Warga Awasi Pelaksanaan Pemilukada

SAMPANG – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sampang dan jajarannya, kemarin, menggelar aksi simpatik guna mengajak warga ikut mengawasi pelaksanaan pemilukada setempat pada 12 Desember 2012.

Mereka juga membagikan selebaran berupa ajakan mengawasi pelaksanaan pemilukada dan bunga kertas kepada warga yang melintas di depan Monumen Trunojoyo Sampang sebagai simbol keinginan terwujudnya pesta demokrasi yang aman dan damai. ”Kami berharap warga menggunakan hak suaranya dengan bijak di masingmasing tempat pemungutan suara (TPS) sekaligus berpartisipasi aktif mengawasi proses pemungutan dan penghitungan surat surat suara pada 12 Desember mendatang,” kata Ketua Panwaslu Sampang Iskaq Wahyudi.

Sebelum membagikan selebaran dan bunga kertas kepada para pengguna jalan yang melintas di depan Monumen Trunojoyo, semua anggota panwaslu

kecamatan menandatangani spanduk yang berisi komitmen untuk mengawasi pemilukada secara jujur dan objektif.

“Alhamdulillah, aksi yang kami lakukan ini mendapat perhatian dan apresiasi yang positif dari pengguna jalan.

Sebagian pengguna jalan ikut menandatangani spanduk sebagai bentuk dukungan kepada kami dan jajaran. Kalau ada warga yang menemukan pelanggaran, silakan laporkan langsung kepada kami maupun jajaran,” Yudi, sapaan akrab Ketua Panwaslu Sampang.

Ia juga mengatakan, pihaknya akan menertibkan semua alat peraga kandidat Pemilukada Sampang yang masih terpampang di fasilitas umum.

“Selama masa tenang (9-11/12), tidak boleh ada spanduk, poster, maupun alat peraga lainnya yang terpampang di fasilitas umum. Mulai hari ini (kemarin, Red), kami akan melakukan penertiban alat peraga kandidat,” pungkasnya. (ryn/ msa/abe)

AKSI

ryan hariyanto/koranmadura

- Seorang pengendara ikut menandatangani spanduk putih dalam aksi simpatik peran masyarakat di depan monument Kota Sampang, Minggu (9/12).AKP Roman Smaradhana Elhaj (kanan) tengah menunjukkan tersangka dan BB pencurian handphone di Mapolres Sampang, Kamis (6/12).

PARADE - Iring-iringan truk pengangkut logistik pemilukada sampang.

Polres Terjunkan 1.500 Personel SAMPANG – Polres Sampang menerjunkan 1.500 personel gabungan untuk mengamankan distribusi logistik pemilukada setempat yang akan digelar pada 12 Desember mendatang.

“Itu gabungan dari personel Polres Sampang dan anggota Satuan Brimob Polda Jawa Timur. Ini untuk memastikan proses distribusi logistik berjalan aman dan lancar hingga ke desa,” kata Kapolres Sampang AKBP Solehan, kemarin.

Sebagian personel gabungan tersebut sudah siaga sejak beberapa hari lalu di Gedung Serba Guna Polsek Kota Sampang yang menjadi lokasi penyimpanan sebagian losgistik pemilukada.

“Distribusi logistik sudah mulai dilakukan dan akan berakhir hingga H-1 pemilukada. Kami akan memastikan proses distribusi tersebut dikawal ketak oleh anggota guna menghindari hal-hal tak diinginkan,” ujarnya menegaskan.

Sementara itu, Kabag Operasional Polres Sampang Kompol Alfian Nurizal menjelaskan, jumlah kotak suara yang akan didistribusikan ke 14 kecamatan itu sebanyak 1.462 kotak. ”Kami ikut menyediakan armada guna membantu KPU Sampang dalam mendistribusikan logistik pemilukada,” katanya.

Ia juga mengemukakan, pihaknya bersama KPU Sampang memprioritaskan distribusi kotak suara ke Pulau Mandangin. ”Untuk distribusi ke Pulau Mandangin memang didahulukan, karena ada kendala jarak. Kami sepakat mendistribusikan lebih dulu sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya cuaca laut buruk,” tukasnya.

KPU Sampang menyiapkan enam truk untuk mendistribusikan logistik pemilukada dan dibantu oleh armada dari polisi.

Petugas gabungan yang mengawal distribusi logistik pemilukada itu bersenjata lengkap. (ryn/msa/ abe)

BANGKALAN

7

SENIN 10 DESEMBER 2012 NO.0011 | TAHUN I

Jelang Pemilukada

LAYANAN MASYARAKAT

Menunggu Sikap (Terakhir) KPU BANGKALAN- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya terkait pemilukada bukan yang pertama kalinya di Jawa Timur pada tahun ini.

Beberapa waktu lalu, putusan PTUN Surabaya juga mewarnai Pemilukada Kota Batu dan ketika itu KPU Batu menyatakan menerima putusan PTUN.

Hal itu yang diduga turut menginspirasi KPUD Bangkalan untuk mengekseksekusi putusan PTUN di hari-hari terakhir menjelang pilkada.

“Menerima putusan PTUN itu bukan yang pertama di Jawa Timur. KPU Kota Batu beberapa waktu lalu juga menerima dan melaksanakan putusan PTUN,” kata anggota KPU Jawa Timur Agung Nugroho, kemarin.

Sikap menerima putusan PTUN Surabaya juga dilakukan anggota KPU Bangkalan terhadap pembatalan penetapan salah satu pasangan calon bupati-wakil bupati setempat, Imam Buchori Cholil-Zainal Alim.

“Kami menghormati sikap yang diambil KPU Bangkalan melaksanakan putusan PTUN itu. Menerima dan melaksanakan putusan PTUN merupakan hak masingmasing KPU. Kami sebagai induk di tingkat regional hanya berkoordinasi dengan KPU Bangkalan. Kami beri kebebasan,” ujarnya.

Putusan PTUN Surabaya itu didasari alasan Partai Persatuan Nasional (PPN) tidak memiliki kewenangan untuk mencalonkan bupati baru, meski pun PPN merupakan transformasi Partai Persatuan Daerah (PPD).

“Kurang dari 15 persen perolehan kursi di DPRD itu memang tidak bisa mencalonkan. Kalau KPU Bangkalan menerima putusan itu, tentunya akan ada pencoretan,” tukasnya.

Namun, kata dia, memang ada perbedaan antara putusan PTUN Surabaya yang diterima KPU Kota Batu dengan KPU Bangkalan.

KPU Kota Batu menerima dan melaksanakan putusan PTUN untuk memasukkan salah satu pasangan calon yang sebelumnya dinilai tidak lolos pendaftaran, sementara KPU Bangkalan mencoret atau membatalkan salah satu pasangan calon yang sebelumnya lolos saat pendaftaran.

“Dua putusan PTUN itu dilaksanakan pada hari-hari terakhir menjelang pemilukada dilaksanakan. Sekali lagi, kami memberi kebebasan bagi KPU kota/kabupaten untuk bersikap ketika ada sengketa. Namun, keputusan apa pun yang diambil akan menjadi tanggung jawab dan risiko KPU setempat,” paparnya.

yoyong/koran madura

DEMO- Pendukung dan simpatisan pasangan calon bupati-wakil bupati, KH Imam Bukhari Cholil-Zainal Alim menduduki Kantor KPU

Bangkalan. Mereka protes atas sikap KPU yang menyatakan menerima putusan PTUN Surabaya.

Agung menambahkan, pihaknya akan secepatnya berkoordinasi dengan KPU Bangkalan terkait tahapan pemilukada yang pelaksanaannya sebentar lagi (12 Desember 2012).

“Surat suara pemilukada yang paling menjadi fokus perhatian kami, karena dalam surat suara itu telah dicetak dan terdapat gambar tiga kandidat. Kami harus melakukan tindakakan lain yang secepatnya, jika KPU tetap pada keputusannya untuk mencoret pasangan Imam-Zainal atau nomor urut 1, karena mencetak surat suara baru sudah tidak mungkin,” tukasnya.

Solusi sementara yang akan dilakukan adalah penggunaan stiker guna menutupi gambar dan nomor urut pasangan calon yang dicoret.

Penempelan akan dilakukan di tempat pemungutan suara (TPS) oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebelum diserahkan kepada pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.

“Sementara ini yang kami ketahui adalah rencana penggunaan stiker pada surat suara. Kami akan berkoordinasi lebih dulu dengan KPU Bangkalan untuk menanyakan kepastiannya,” kata Agung.

Hingga kemarin malam, Ketua KPU Bangkalan Fauzan Jakfar masih belum ditemui. Sebelumnya, KPU

menyatakan tidak akan melakukan banding atas putusan PTUN Surabaya.

Sementara itu, juru kampanye kandidat nomor urut 3 (KH Muhammad Makmun Ibnu Fuad-Mondir A Rofi’ie), RKH Fuad Amin Imron mengancam akan melakukan tindakan, jika pelaksanaan Pemilukada Bangkalan pada 12 Desember mendatang, ditunda.

“Tidak boleh ada penundaan pemilukada,” kata Fuad yang Bupati Bangkalan itu ketika menjadi juru kampanye pada kampanye terakhir pasangan nomor urut 3, akhir pekan lalu (8/12).

Pernyataan itu untuk menanggapi seputar kekisruhan keputusan PTUN Surabaya yang mencoret pasangan calon nomor urut 1 dan membuat barisan pendukung pasangan nomor urut 1 berdemo sejak Kamis (6/12) hingga kemarin sebagai bentuk protes atas tindakan KPU Bangkalan yang menerima putusan PTUN tersebut.

Ketika itu, Fuad sengaja mengambil cuti dari jabatannya sebagai Bupati Bangkalan untuk menjadi jurkam pasangan nomor urut 1. (mad/dit/abe)

Pipa PDAM Bocor Hingga Tiga Bulan

BANGKALAN – Pipa distribusi air milik PDAM Bangkalan yang berada di sebelah timur Masjid Junok, Kecamatan Burneh, sudah tiga bulan lebih mengalami kebocoran.

Kebocoran pipa distribusi air milik PDAM itu terlihat oleh warga yang melintas di kawasan tersebut, karena semburan airnya hingga dua meter.

“Itu sudah lama, sejak tiga bulan lalu. Airnya muncrat ke mana-mana. Kalau tidak segera diperbaiki, air akan keluar terus dan itu berarti dibuang percuma,” kata warga setempat, Saiful, kemarin.

Sementara itu, Direktur PDAM Sumber Pocong Bangkalan, Sutrisno menjelaskan, pipa yang bocor itu merupakan lokasi pembuangan udara.

“Air yang mengalir melalui pipa tersebut memang muncrat ke atas. Tapi, itu bukan kerusakan, melainkan tempat pembuangan udara supaya pipa lainnya tidak pecah,” katanya.

Ia berharap warga Bangkalan tidak salah paham atas adanya air muncrat di pipa yang berada di sebelah timur Masjid Junok.

“Kalau ada yang menganggap pipa tersebut bocor dan tidak segera diperbaiki oleh kami, berarti ada kesalahpahaman. Itu lokasi pembuangan udara pada jaringan pipa distribusi air milik kami,” ujarnya menambahkan. (dit/abe)

Pemprov Penerimaan PKB dan BBNKB Pemprov 2011 Capai Rp 5,9 Triliun Tarif BBNKB mengalami penurunan 5 Persen Jumlah kendaraan baru di Jatim selama 2012 diprediksi bakal mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebab mulai 2 Januari 2012, Pemprov Jatim menurunkan tarif Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan baru dari 15 persen menjadi 10 persen.

Kepala Dipenda Provinsi Jatim Drs Ec AA Gde Raka Wija MSi menuturkan, penurunan tarif BBNKB tersebut berlaku bagi semua jenis kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Dengan adanya penurunan tarif BBNKB tersebut, diharapkan akan ada kenaikan jumlah kendaraan baru di Jatim mencapai 3 persen lebih.

“Ini merupakan hadiah dan gebrakan kebijakan baru dari Pak Gubernur Soekarwo untuk masyarakat Jatim. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat Jatim, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jatim pada 2012,” ungkapnya, Menurut Gde Raka, jika di tahun 2011 jumlah kendaraan baru roda dua sebanyak 998.180 unit, dan roda empat sebanyak 75.070 unit diharapkan dengan adanya kebijakan ini bisa turun sebesar 3 persen lebih, karena harga kendaraan baru akan turun harga.

Dicontohkan, jika tarif BBNKB untuk mobil baru jenis Kijang Innova biasanya sebesar Rp24 juta, dengan adanya penurunan ini, besaran tarif BBNKB hanya sebesar Rp16 juta, dengan begitu ada selisih Rp8 juta. Sedangkan untuk roda dua, jika tariff BBNKB sepeda motor Honda Revo sebesar Rp1.515.000, kini tinggal Rp1.010.000.

Dengan diturunkannya tarif BBNKB ini, menurut Gde Raka, pemprov tak khawatir Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor BBNKB akan menurun. Sebab meski tarifnya menurun, tapi diprediksi jumlah kendaraan baru juga akan meningkat. Dengan begitu, PAD dari PKB ataupun BBNKB tidak mengalami penurunan.

“Tahun 2012, kami menarget PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) sebesar Rp2,930 triliun. Sedangkan BBNKB sebesar Rp3,381 triliun. Kami optimis target itu akan kami penuhi,” kata Gde Raka.

Jika jumlah kendaraan baru meningkat, apakah nanti tidak menyebabkan kemacetan semakin parah?, Gde Raka mengatakan, saat ini sudah terjadi macet, jadi tak perlu dirisaukan. “Biarkan masyarakat menikmati kendaraan baru sambil menikmati kemacetan yang ada. Meski sekarang tak ada penambahan kendaraan baru dengan jumlah yang banyak, sudah terjadi kemacetan,” paparnya.

Sementara itu, untuk diketahui, penerimaan PKB dan BBNKB selama 2011, mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan melebihi target. Kesuksesan ini diraih setelah Dipenda Provinsi Jatim melakukan berbagai macam kebijakan seperti memberikan pelayanan Samsat Keliling hingga malam hari.

Berdasarkan data yang diperoleh Bhirawa dari Dipenda Provinsi Jatim hingga 27 Desember 2011, PKB yang diperoleh mencapai Rp2.666.539.520.720. Jumlah ini mencapai 102,17 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,610 triliun. Sedangkan penerimaan BBNKB sebesar Rp3.310.811.896.100, atau mencapai 105,11 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp3,150 triliun.

“Jika dijumlahkan PKB dan BBNKB ini jumlahnya mencapai Rp5,9 triliun. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala UPT se-Jatim beserta jajarannya atas keberhasilan pencapaian target ini. Mereka telah bekerja keras agar capaian PKB dan BBNKB tersebut bisa terpenuhi,” kata Gde Raka Wija.

Menurut dia, meski dirinya telah mengambil beberapa kebijakan seperti pelayanan Samsat Keliling hingga malam hari, Operasi Bersama dengan pihak Kepolisian serta pemberian kemudahan persyaratan dalam pembayaran pajak, namun sampai 27 Desember 2011 masih terdapat dua UPT yang belum mencapai target penerimaan PKB. Dua UPT tersebut yakni Surabaya Timur yang baru mencapai 99,39 persen dan Surabaya Selatan yang mencapai 99,70 persen.

Pencapaian Penkas Per Kode Rekening s/d Semester II Tahun Anggaran 2011

Kegiatan Operasi Bersama di Kepulauan Kangean

Sumenep Capai Realisasi BBNKB 100% Lebih Ali Mukson, selaku Kepala UPTD Dispenda Pemprov Kab Sumenep,menerangkan (di jelaskan pada data power point) bahwa tingkat pencapaian BBNKB di beberapa jenis kendaraan hampir dikatakan sukses pada tingkat pencapaian lebih dari 100 %. “ Terkecuali Alat Berat, karena selain jumlahnya, sosialisasi masalah BBNKB masih belum merata” jawabnya, Ali Juga mengatakan ada beberapa kendala yang serius yang tengah kami hadapi ada beberapa kendala yang serius yang tengah kami hadapi bersama anggota Tim Intensifikasi PKB/BBN Kabupaten Sumenep “ Banyaknya Kendaraan bermotor atas nama pemerintah Kab. Sumenep belum melakukan pendaftaran dan pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor hingga kisaran 30 % pengaruhnya terhadap bagi hasil sektor PKB ini “ lanjut dia.

“Lebih jelasnya akan saya urai bahwa sampai bulan desember 2011 sebanyak 78.230 obyek dengan potensi Rp. 7.116.949.360,00 dengan ancaman apabila tunggakan tersebut tidak terpenuhi, sesuai dengan pasal 64 ayat 2 huruf d UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan, dengan ancaman dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2 % setiap bulan serta dapat dilakukan pPenagihan dengan Surat Paksa dengan Payung Hukum Perda.Prov.

Jatim No.9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah”. Ali menerangkan.

Kegiatan Sosialisasi disejumlah Media, Kepala Desa serta Tokoh Masyarakat

* Iklan layanan ini dipersembahkan oleh DPPKA Kabupaten Sumenep

8

EKONOMI

SENIN 10 DESEMBER 2012 NO.0011 | TAHUN I

Pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Tengah

Jalan Beton Tembus Daerah Terisolasi JAKARTA - Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang mengungkapkan pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Tengah masih menggunakan beton kualitas ketiga karena untuk membangun jalan dengan kualitas nomor satu sangat mahal. “Infrastruktur jalan di Kalteng memang masih menggunakan cor beton kualitas ketiga. Prioritasnya jalan itu, untuk membuka dulu daerah, agar tak terisolasi,” imbuhnya di Jakarta, Sabtu (8/12).

Dijelaskan Teras, biaya

pembangunan jalan berkualitas satu memang sangat besar. Karena per kilomer untuk jalan kualitas satu mencapai Rp9 miliar. Dengan spesifikasi, jalan beton berketebalan 30 Cm-40Cm. Namun dengan ketebalan yang sama, jalan kualitas tiga ini hanya membutuhkan sekitar Rp3 miliar.

“Jadi kalau dana Rp9 miliar itu, bisa mencapai 3 kilometer untuk membangun jalan berkualitas 3,” imbuhnya Dengan cor beton itu, kata Teras, dapat dilakui mobilmobil yang memiliki tonase

sekitar 8 ton-10 ton. Namun demikian, pihaknya terus akan meningkatkan kualitas jalan, sehingga dapat dilakukan kendaraan yang memiliki tonase mencapai 12 ton hingga 15 ton.

Diakui Teras, yang juga sempat memimpin Komisi III DPR, selama 7 tahun membangun Kalimantan Tengah, dirinya lebih banyak menggunakan jalan darat ketimbang jalan udara. “Langkah ini semata-mata agar saya bisa melihat langsung kondisi infrastruktur, terutama kondisi

iar tahun 2013, sebesar 70 % di antaranya untuk peningkatan kualitas jalan di Kota Pontianak, sisanya untuk pembangunan drainase,” katanya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Pontianak.

Lebih jauh Edi menjelaskan, anggaran untuk Dinas PU tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp17 miliar, dari sebelumnya Rp130 miliar menjadi Rp147 miliar. Beberapa ruan jalan yang akan ditingkatkan kualitasnya antara lain Jalan 28 Oktober, Dharma

Putra, Tanjung Raya II, Jalan Ahmad Yani, Putri Chandramidi, Gusti Sulung Lelanang dan lain-lain,” tambahnya Dinas PU Kota Pontianak menargetkan pada 2013 sekitar 85 % jalan di kota itu ditingkatkan menjadi kelas satu dari sebelumnya sebesar 77 % menggunakan pondasi beton.

Edi menambahkan, dari 311 ruas jalan yang ada di Kota Pontianak, hingga akhir tahun 2012, pihaknya baru bisa melakukan peningkatan kualitas jalan menjadi kelas satu sebesar 77 % dengan muatan

angkutan maksimal delapan ton. “Malah di beberapa ruas jalan kategori kelas satu yang ada di Pontianak dilalui kendaraan dengan muatan hingga 15 ton,” ungkapnya Sementara bagi beberapa ruas jalan yang belum berkategori kelas satu hanya mampu menahan bebas sekitar delapan ton. Rendahnya daya tahan sebagian besar jalan di Pontianak karena dipengaruhi struktur tanah bergambut dan tanahnya yang lembek sehingga mudah labil, katanya. (cea/abe)

Semen Gresik Raih Award Industri

TJP Cairkan Dana Tol Gempol-Pasuruan JAKARTA-Operator jalan tol, PT Jasa Marga Tbk mengaku telah menandatangani kontrak pembangunan proyek jalan tol Gempol -Pasuruan seksi 1 (13,39 km) senilai Rp 500 miliar lebih. Kontrak ini melibatkan anak usaha BUMN tol tersebut yaitu, PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP) dan PT Adhi Karya - PT Waskita Karya. “Benar, kontrak sudah ditandatangani tadi sore di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jatim,” kata Dirut PT Jasa Marga Tbk, Adityawarman di Jakarta, Jumat (7/12).

Lebih jauh Adityawarman menjelaskan, ruas tol itu akan dimulai pekerjaan konstruksinya pada awal 2013.

Diperkirakan, pekerjaan ini akan selesai setahun berikutnya. “Kami optimis karena persoalan lahan, sampai penandatanganan tadi, sudah mencapai 82% dari 134 ha yang diperlukan, sudah dibebaskan,” katanya.

Sekain itu, Adityawarman menambahkan ruas tol tersebut sejak masa konstruksi hingga beroperasi akan mengedepankan semangat ramah lingkungan dan “go green”. “TJP sudah menggandeng Asosiasi Pengelola Karbon Indonesia dan sejak awal pembangunan, mereka sudah bertekad menanam pohon trembesi dan praktik hijau lainnya,” paparnya Sementara itu, Direktur Utama PT TJP, Hengki Herwanto dalam siaran pers menyebutkan, untuk seksi 1A itu, pihaknya menggelontorkan investasi sekitar Rp547 miliar untuk pembangunan fisik dan konsultan supervisi.

Rinciannya, nilai kontrak dengan PT Adhi Karya Rp299 miliar, dengan PT Waskita Karya Rp234 miliar dan konsultan supervisi PT Multi Phi Beta Jo. Rp13 miliar.

Hengki juga menyebut Tol Gempol-Pasuruan Seksi 1 adalah rangkaian jalan tol Gempol-Pasuruan sepanjang 34 km, membentang dari Bunderan Gempol sampai Kecamatan Grati, Pasuruan. Seksi 2 membentang dari Rembang - Pasuruan (kota) dan seksi 3 dari Pasuruan (kota) sampai Grati Pasuruan. “Seluruhnya jika sesuai jadwal, akan tuntas pada pertengahan 2015 dan total investasinya sekitar Rp2,7 triliun,” ujarnya.

Hengki menambahkan, ruas Gempol-Pasuruan nantinya akan terintegrasi dengan relokasi tol PorongGempol dan tol Gempol-Pandaan , ketiganya dibawah koordinasi Jasa Marga. Jika tiga proyek itu berjalan sesuai rencana, tambahnya, maka pada 2014, Jasa Marga menambah panjang tol di Jatim lebih dari 26 km, terdiri Gempol - Rembang 13 km, Gempol - Pandaan 10 km dan relokasi Porong - Gempol 3 km. “Dan jika ditambah Surabaya-Mojokerto menjadi sekitar 62 km dengan total investasi sekitar Rp9,6 triliun,” tuturnya PT TJP adalah anak usaha BUMN tol itu dengan kepemilikan saham 90 persen dan sisanya dipegang oleh PT Jatim Marga Utama, BUMD bentukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bulan lalu, Direktur Operasi I Waskita Karya, Desi Arryani mengaku PT Waskita Karya Persero telah memenangi tender pengerjaan jalan tol Gempol-Pasuruan. Nilai proyek jalan tol tersebut sebesar Rp250 miliar.

“Kami sudah ditetapkan sebagai pemenangnya. Namun, belum teken kontrak,” ujarnya.

Menurut Desi, tender ini diperoleh dari anak perusahaan PT Jasa Marga Tbk (JSMR), yakni PT Transmarga Jatim Pasuruan (TJP), yang juga sebagai perusahaan pengelola jalan tol Gempol-Pasuruan. Namun, perseroan belum dalam melakukan pengerjaannya karena pembebasan lahan belum tuntas dilakukan. (cea/abe)

jalan di lapangan,” terangnya.

Bukan hanya itu, sambung Teras lagi, agar dirinya juga berkomunikasi langsung dengan rakyat. Sehingga apa saja kebutuhan rakyat yang perlu dipenuhi, bisa didengar secara langsung.

Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak menyatakan tahun anggaran 2013 akan memfokuskan diri pada peningkatan kualitas jalan dengan menggunakan pondasi beton di jalan-jalan protokol kota itu. “Dari total anggaran sekitar Rp147 mil-

JAKARTA-PT Semen Gresik (Persero) Tbk (SMGR) mendapat penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)terkait rintisan teknologi dan industri hijau. ”Pengembangan teknologi adalah pilar penting bagi dunia industri. Teknologi memungkinkan pelaku industri seperti Semen Gresik mencapai kinerja optimal,” kata Dirut PT Semen Gresik, Dwi Soetjipto di Jakarta, Jumat (7/12).

Award di bidang industry ini untuk kategori penghargaan rintisan teknologi 2012 ini melanjutkan sukses perseroan yang pada tahun sebelumnya juga meraih penghargaan yang sama.

Tahun lalu, teknologi yang diajukan Se-

men Gresik adalah Dust Return sebagai material baru untuk pengembangan produk dengan Teknik By Pass Process di Pabrik Tuban.

Lebih jauh kata Dwi, teknologi yang dikembangkan oleh Semen Gresik hingga berbuah penghargaan tersebut adalah Konservasi Energi dan Teknologi Penurunan Emisi Gas CO2 Melalui Pemanfaatan Biomass dan Limbah B3 sebagai Bahan Bakar Alternatif. ”Teknologi unggul akan mampu mengefisienkan perusahaan sekaligus mengoptimalkan kinerja,” tambahnya.

Dwi mengatakan, tradisi pengembangan teknologi dilakukan secara konsisten dan terus menerus oleh perseroan. Industri semen mempunyai karakteristik padat teknologi, sehingga mengharuskan pemain di industri ini untuk selalu mengembangkan inovasi teknologi. “Manajemen menyadari sepenuhnya bahwa tanpa kualitas teknologi yang mumpuni, mustahil bagi sektor industri untuk memacu kinerjanya,” ujarnya Menurut Dwi, pengembangan teknologi yang dilakukan oleh Semen

Gresik dilakukan dengan prinsip ”low cost high impact”. Pengembangan teknologi tidak selalu berhubungan dengan pengadaan atau pembelian mesin-mesin. ”Pengembangan teknologi bukan berarti ”shopping list”. “Justru teknologi harus berperan menghemat biaya perusahaan. Contoh sederhana dalam hal optimalisasi energi alternatif yang sudah dalam beberapa tahun terakhir ini dikembangkan perseroan,” paparnya.

Beberapa hari lalu, PT Semen Gresik Tbk (SMGR) juga berhasil meraih Proper Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), sebuah penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup untuk perusahaan di Indonesia. ”Penghargaan ini menjadi bukti bahwa dalam pengelolaan lingkungan, perseroan tidak hanya mengikuti standar-standar yang ditetapkan, tapi telah melakukan praktik terbaik yang terpadu dan berkelanjutan,” terang Dwi lagi.

Dwi mencontohkan program pengelolaan lingkungan yang berimbas pada efisiensi perusahaan. Misalnya, pemanfaatan bahan bakar alternatif se-

bagai sumber energi.

Di satu sisi, hal itu berdampak baik bagi keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, pemanfatan bahan bakar alternatif bisa menekan biaya operasional perusahaan sehingga mewujudkan efisiensi untuk mengoptimalkan keuntungan. ”Limbah B3 dan non-B3 kami olah dengan prinsip 3 R (reduce, reuse, recycle). Kami melakukan recycle tumpahan material reject untuk dikembalikan ke proses produksi. Hal-hal kecil seperti kaus tangan yang terkontaminasi oli atau minyak bahkan juga kami olah menjadi bahan bakar alternatif,” jelas Dwi. Melalui Semen Gresik Foundation, perseroan telah menginisiasi program pengelolaan sampah kota secara modern untuk diolah menjadi energi alternatif. Perseroan memanfaatkan sampah kota dari Gresik dan Tuban dengan total volume sampah mencapai sekitar 300 ton per hari. ”Sampah kota tersebut akan diolah menjadi energi alternatif, pupuk kompos, dan recycle material.

Perusahaan mengambil energi alternatifnya,” imbuhnya. (cea/abe)

PERTUMBUHAN EKONOMI

BNI Terbitkan Varian Kartu Debit Baru JAKARTA- Bank Negara Indonesia menerbitkan tiga varian kartu debit baru sekaligus menjadi awal lahirnya kartu-kartu BNI yang berdesain mengenai budaya negeri, yakni dengan membubuhkan motif Batik Cirebon. Dengan penambahan varian tersebut, nasabah dapat memilih kartu debit sesuai dengan kebutuhannya.

Tiga varian kartu debit baru itu adalah kartu debit Gold dan Platinum bagi pemegang Taplus BNI serta debit Platinum untuk pemegang Taplus Bisnis. Peluncuran tiga varian kartu debit BNI baru tersebut dilaksanakan di Lottemart, Kuningan City, Jakarta, Jumat, (7/12).

Hadir dalam kesempatan tersebut adalah Direktur Consumer and Retail

Banking BNI Darmadi Sutanto, General Manager Divisi Consumer Management & Marketing BNI Purnomo B Soetadi, dan General Manager Divisi Bisnis Kartu BNI Wiweko Probojakti.

Selama ini, pemegang Taplus hanya memiliki satu opsi kartu debit, yakni kartu Silver, begitu juga pemilik Taplus Bisnis hanya berkesmpatan memegang satu kenis kartu debit, yakni kartu Gold.

Kini dengan penambahan varian, nasabah dapat memilih kartu debit sesuai dengan kebutuhannya, baik kartu Silver, Gold, maupun Platinum.

Kartu debit BNI tidak hanya hadir dengan desain baru, tetapi dengan manfaat prima. Untuk transaksi yang menggunakan PIN (Personal Identification Number) nilai belanja yang dapat

dilakukan setiap harinya menjadi lebih besar lagi, yakni dari maksimal Rp20 juta dan maksimal lima kali transaksi menjadi Rp100 juta per hari dengan frekuensi transaksi yang tidak dibatasi.

Darmadi, dalam Launching Of The New BNI Debit Cards, mengatakan, nilai transaksi Rp100 juta ini diberikan kepada setiap pemegang kartu debit BNI Platinum. Adapun untuk frekuensi yang tidak dibatasi dapat dinikmati oleh semua pemegang kartu debit BNI, yang menggunakan kartunya di mesin EDC milik BNI yang tersebar di jaringan toko.

“Sementara itu, transaksi belanja di mesin EDC Non-BNI tetap menggunakan tanda tangan dan dibatasi hingga 5 kali transaksi per hari”, jelasnya.

Dijelaskan Darmadi, penggunaan motif batik Cirebon dalam desain kartu debit BNI merupakan bentuk konsistensi BNI dalam menjunjung tinggi budaya luhur Indonesia. Desain batik lainnya juga dapat ditemukan pada desain Kartu BNI Visa Infinite, Kartu Kredit BNI Platinum, Kartu Kredit Garuda BNI Platinum, Kartu Kredit Garuda BNI Signature, dan Kartu Kredit Prepaid.

Saat ini, rekening Taplus dan Taplus Bisnis BNI sudah mencapai 10 juta rekening, dengan jumlah transaksi belanja sebesar Rp4,1 triliun pada periode Januari-November 2012, atau meningkat 48% dari periode yang sama di tahun 2011. Adapun jumlah transaksinya 7,5 juta transaksi atau meningkat 33% . (gam/abe)

Melon Jingga Tanaman Pengganti Tembakau PAMEKASAN- Melon jingga (cantaloupe) merupakan salah satu produk pertanian yang dapat diandalkan. Tanaman kaya air itu, ternyata bisa diharapkan menjadi tanaman utama pengganti tembakau.

M

enurut Abdurrasyid, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bahagia, Desa Panaguan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, dibanding tembakau, tanaman melon lebih memiliki bisa diharapkan dan menguntungkan.

Sebab, meskipun biaya produksinya lebih mahal, namun kemungkinan mengalami kerugian akibat rendahnya harga dan gagalnya produksi lebih kecil dibanding tembakau. Selain itu, cara perawatan tanaman tersebut juga relatif lebih mudah.

“Menanam tanaman apapun, kemungkinan untuk mengalami kerugian memang ada. Tapi tanaman melon kemungkinan

ruginya lebih kecil dibanding tembakau,” kata Abdurrasyid, kemarin (9/12).

Dalam hitungan aktivis petani itu, perbandingan antara menanam tembakau dengan melon, setiap seribu tanaman tembakau, rata-rata hanya menghasilkan 50 kilogram tembakau rajangan. Jika menggunakan perkiraan harga tinggi Rp. 30 ribu perkilogram, maka akan menghasilkan uang sebesar Rp. 1,5 juta.

Sementara untuk tanaman melon, setiap pohon bisa menghasilkan dua sampai tiga kilogram. Sehingga setiap seribu pohon, rata-rata akan menghasilkan dua sampai tiga ton buah melon dengan harga antara Rp. 3 ribu sampai Rp. 4 ribu perkilogram.

“Selisih hasil antara tembakau dan melon cukup jauh. Setiap seribu pohon, selisihnya bisa antara Rp. 9 juta sampai Rp. 11 juta,” kata Rasyid.

Memang, kata dia, jika dilihat dari biaya produksi tanaman yang kaya kandungan vitamin A dan C ini lebih tinggi antara Rp. 1.100 sampai Rp. 1.500 perpohon. Sementara untuk tembakau rata-rata hanya Rp. 800 perpohon.

Namun keuntungan yang diperoleh dari tanaman tersebut juga lebih tinggi. Selain

itu, pemasarannya lebih mudah dan jauh dari permainan para tengkulak.

Karenanya, pihaknya berharap para petani tidak hanya mengandalkan tanaman

tembakau di setiap musim kemarau, tapi mencoba beralih ke tanaman hortikultura, seperti melon, kol dan tomat.

“Sejak beberapa tahun terakhir, di

desa ini para petani sudah mulai mencoba beralih dari menanam tembakau ke tanaman lain. Alhamdulillah, kemungkinan pada musim kemarau nanti, makin banyak petani di desa kami yang mulai meninggalkan tanaman tembakau,” katanya.

Ia menilai, ketergantungan petani pada tanaman tembakau karena masih dibayangi kesuksesan masa lalu dan ketakutan untuk mencoba. Padahal, jelasnya, banyak tanaman yang lebih menjanjikan asalkan mengikuti tata cara tanam yang sebenarnya.

Selain itu, juga disebabkan oleh kurangnya upaya dari pemerintah setempat untuk melakukan pendampingan kepada petani untuk mencoba beralih ke tanaman hortikultura. Pemerintah hanya sekedar memberi anjuran,namun tidak disertai dengan upaya kongkrit berupa pendampingan.

“Saat ini ada kecenderungan peningkatan konsumsi sayuran dan buah oleh masyarakat Madura. Dan ini harapan bagi pengembangan tanaman hortikultura, dari pada tetap bertahan dengan tembakau, yang hampir dari tahun ke tahun selalu menyisakan masalah,” jelas Rasyid. (muj/ abe)

OPINI Salam Songkem

Lemahnya Amputasi Korupsi

T

idak enak juga mendengar Indonesia juara I, korupsi di Asia Tenggara. Tidak membanggakan tetapi di tanah ini korupsi seolah menjadi kebanggaan. Memang sepertinya ada yang salah dalam pengurusan negara ini ketika sendi-sendinya dibangun di atas korupsi dan hutang. Seakan-akan ini menagaskan bahwa negara ini tidak berdaulat. Negeri yang gemah ripah loh jinawi hanya ada dalam lagu dan anak bangsa terlena karenma lagu itu.

Korupsi di negeri ini sebenarnya mirip PKL di jalur hijau. Pada mulanya hanya satu PKL di kawasan itu tetapi dibiarkan. Namun semakin lama di jalur itu PKL semakin banyak dan petugas tidak berdaya. PKL di daerah terlarang memacetkan arus lalu lintas.

Korupsi juga begitu, memacetkan lalu lintas hukum. Apalagi penegak hukumnya menjadi bagian dari kesemrautan ini.

Perlu kiranya belajar pada mekanisme tata surya dan gugusan bima sakti. Setiap benda angkasa dan planet beredar di porosnya sendiri. Begitu juga gugusan bintang memiliki garis orbit tersendiri. Sehingga keteraturan berlalu dan alam tidak mengalami keseimbangan.

Ini ranah korupsi menjadi berbeda. Ada yang dijagal. Ada pula yang dijegal. Ada pula korupsi yang dianggap legal meski semuanya begal. Duh, ruwetnya negeri kita meski sebenarnya tidak mau mengaduh. Tetapi rakyat bisa apalagi bila ingin yang lebih tinggi dipenggal. Negeri ini harus berbenah sebelum hal yang lebih buruk terjadi.

Bagaimana caranya berbenah? Ini masalahnya. Mengingatkan kita pada musyawarah tikus dalam dongeng fabel. Arkian, komunitas tikus terancam. Setiap hari selalu ada tikus yang hilang, diterkam kucing. Hilangnya tikus ini sudah termasuk ancaman di negeri tikus.

Sampai pada kesimpulan, di akhir musyawarah tikus, kucing harus dilawan. Duel satu-satu antara tikus dan kucing tidak mungkin, kecuali ada tikus yang lebih besar dari kucing. Oleh karena itu forum tikus hanya menyepakati pengalungan genta di leher kucing. Sehingga bila kucing datang, bunyi genta itu terdengar dan tikus memiliki kesempatan untuk menghindar. Usul disepakati dan sidang bersiap-siap ditutup.

Sesaat sebelum musyawarah ditutup, seekor tikus kembali usul. Siapa yang akan mengalungkan genta di leher kucing? Tak ada yang berani tampil sebagai tikus yang siap mengalungkan genta di leher kucing. Sidang ditunda, sampai waktu yang tidak ditentukan.

Inilah kira-kira problem bangsa kita saat ini. Tak ada yang punya nyali untuk menjadi penegak hukum yang benar-benar seperti semen, kokoh tak tertandingi. Padahal, untuk menegakkan hukum hanya ada dua pilihan, harus ada yang berani, atau amputasi semua penegak hukum yang tidak bisa tegak. Toh kehadirannya merugikan negara juga. (*)

Pemilukada # Anarkisme

S

ituasi politik menjelang pemilukada di Madura mulai menghangat. Urat leher menegang terutama di Bangkalan dan Pamekasan. Sampang yang dianggap sangat berpotensi rusuh, saat ini kelihatannya adem-ayem. Tenangnya Sampang ini, tidak berarti tenang juga pada kenyataan yang sebenarnya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi sesungguhnya kecuali yang nampak dan kasat mata. Di Bangkalan agak hangat ketika dua wacana muncul, pemilukada ditunda, atau tetap digelar sesuai rencana, dengan konsekuensinya masing-masing.

Pemilukada dengan model ini melelahkan. Sebab yang bertarung gajah tetapi semut-semut kecil yang terinjak. Pemerintah harus berani mencari jalan lain, jalan alternatif, agar semut dan gajah tidak baur dalam urusan yang hanya “menguntungkan” kelompok tertentu. Masyarakat sesungguhnya tidak peduli siapa saja yang terpilih toh akhirnya ia akan menjadi bupati. Yang diperlukan masyarakan adalah rasa aman, kesejahteraan meningkat, dan terjadi eskalasi ekonomi yang menguntungkan semua.

Penguasa untung, rakyat tidak buntung.

Fakta politik baik dalam pemilukada maupun bukan pemilukada, pemilihan mendedahkan kesedihan. Rakyat tidak diuntungkan secara permanen, kecuali pada saat mejelang pemilihan punggung rakyat dielus-elus, agar memilih. Tetapi rakyat sebenarnya punya pilihan. Siapa yang harus dipilih sudah ada dalam benaknya masing-masing.

Dulu, pemilihan tidak seperti saat ini. Tidak ada ceritanya dana bertabur di tim untuk disebar kepada masyarakat agar dipilih. Kini, betapa banyaknya uang beredar dalam bentuk yang berbeda-beda. Situasi chaos politik ini sudah saatnya diakhiri.

Lagi-lagi, pemerintah harus bersikap tegas dan tidak membiarkan konflik horisontal ini terus seperti ini. Masyarakat lelah, rakyat letih, dan politik kalau begini caranya tidak menarik lagi, memuakkan.

Dari sekitar 240 juta jiwa di republik ini, tak adakah yang bisa berpikir bagaimana politik seharusnya hadir di tengah masyarakat. Mengapa politik berwajah seram dan seakan-akan menjadi monster-menakutkan? Politik, seharusnya menjadi ajang pendewasaan cara pandang, sama atau berbeda sekali. Tetapi sehat politik itu diperlukan oleh siapapun.

Sistem demokrasi yang berubah ke anarkhi, memicu terjadinya pertanyaan ; di manakah letak proporsionalitas. Apakah tidak sebaiknya negara ini tanpa politik jika politik berwajah seperti ini? Anak berseteru dengan orangtuanya, orangtua berseteru dengan sauaranya, dan politik seakan-akan telah membutakan mata untuk tujuan satu hal; kekuasaan.

Negara memilik perkerjaan rumah besar untuk menciptakan politik tidak menenggelamkan harapan. Pesta demokrasi mungkin tidak begini caranya. Apakah tidak lebih baik ada sistem lain yang mengaburkan demokrasi tetapi masyarakatr tetap tenang, damai, dan tidak diganggu oleh kenyataan politik yang selalu rawan anarkhis. Berdemokrasi dengan menjadi tukang jagal, lalu demokrasi itu di mana urgensinya. Jika politik untuk membegal, apakah masih ada untungnya berpolitik dengan aura garang seperti kita tahu selama ini? Padahal, politik # anarkhi. (*)

A

9

SENIN 10 DESEMBER 2012 NO.0011 | TAHUN I

Perang dan Politik di DPR Oleh: R.P. Zainal Abidin Amir|Alumnus Fisipol UGM & Fakultas Syariah UIN Yogyakarta

B

elakangan ini hampir di benak setiap masyarakat yang mendengar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebutkan, yang terbayang adalah korupsi dan stigma negtaif lainnya. Berita media cetak dan elektronik yang begitu gencarnya mengungkap isu dan kasus korupsi selalu ditemukan ada oknum DPR di dalamnya.

Kasus pembangunan Wisma Atlet Sea Games, Pusat Olahraga Hambalang, suap dalam pengangkatan Deputi Gubernur Bank Indonesia, pembangunan infrastruktur di Daerah, pengembangan fasilitas di pelbagai perguruan tinggi, pengadaan mushaf al-Quran, pembangunan pembangkit listrik dan sebagainya menguatkan persepsi publik bahwa korupsi adalah perilaku yang identik dengan DPR. Sementara itu, hampir setiap hari media cetak dan elektronik menyiarkan isu korupsi yang di dalamnya ada peran DPR. Karena itu, persepsi publik saat ini menempatkan DPR sebagai lembaga politik yang korup di negeri ini. Riset dari Transparency International Indonesia selalu menempatkan DPR sebagai lembaga yang korup di jajaran atas dalam setiap temuan risetnya.

Akibatnya dari hari ke hari citra DPR semakin runtuh, hal ini setidaknya terlihat dari hasil survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menginformasikan bahwa sebagian besar orang tua tak ingin anaknya menjadi politisi yang berkiprah di DPR. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa ada korupsi di DPR ?

Bagaimana jalan keluarnya ?

Keuangan Parpol dan Korupsi DPR Pasa Orde Baru tumbuh sebagai lembaga politik yang sangat seksi dibandingkan lembaga politik/negara yang lain. Di era Orde Baru keberadaan DPR tak lebih dari sekadar penghias demokrasi sehingga kerapkali mengundang cemooh dari masyarakat karena tumpul di dalam memperjuangkan arpirasinya. Sebaliknya, panggung politik pasca Orde Baru meneguhkan posisinya sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan tiga fungsi sekaligus yakni penganggaran, pengawasan dan legislasi. Itulah sebabnya DPR menjadi lembaga demokrasi yang powerfull.

DPR pasca Orde Baru juga menjadi lembaga politik paling transparan berkaitan dengan penggunaan anggaran. Take home pay, dana reses, kunjungan kerja ke daerah dan luar negeri dan berbagai fasilitas dan tunjangan yang didapatkan dapat diakses dengan mudah oleh publik. Tranparansi anggaran DPR ini berbeda dengan lembaga lain yang masih cenderung tertutup.

Pada saat yang sama demokrasi liberal yang diadopsi oleh republik kita saat ini menghendaki pembiayaan politik yang sangat besar.

Untuk menjadi anggota DPR, seorang caleg memerlukan baeaya kampanye mencapai miliaran rupiah. Sulit menemukan anggota DPR yang berhasil duduk sebagai legislator dengan biaya ratusan juta saja. Setelah menjadi politisi DPR, seseorang tetap dituntut mampu mengakumulasi finansial yang tak sedikit bagi pembiayaan parpol dan politiknya.

Pembiayaan parpol dan politisi menjadi isu krusial saat ini karena di satu sisi undang-undang parpol memberikan ruang gerak yang tidak leluasa bagi pergerakan keuangan parpol. Sementara politisi di DPR mempunyai tiga fungsi sebagaimana disebut di atas yang itu semua merupakan instrumen yang sangat ampuh di dalam mendulang dana politik. Kebutuhan akan pembiayaan politik ditambah dengan kewenangan menetapkan anggaran inilah yang menjadi faktor penting di balik maraknya perilaku korupsi di DPR. Undang-undang No. 2 Tahun 2008, mengatur lima jenis pendanaan partai politik, yaitu: (1) iuran anggota; (2) sumbangan perseorangan anggota; (3) sumbangan perseorangan bukan anggota; (4) sumbangan badan usaha; (5) subsidi negara. UU tersebut juga menetapkan batasan sumbangan dari perseorangan anggota, bukan anggota parpol dan badan usaha.

Sumbangan perseorangan bukan anggota partai politik kepada partai politik dibatasi: maksimal Rp 1 Miliar per tahun per partai politik.

Untuk sumbangan badan usaha pemerintah Indonesia justru menaikan plafon besaran sumbangan dari 4 milyar menjadi 7 milyar pertahun dengan merevisi UU No.

kinkan dilakukan.

Faktor kedua yakni pergeseran persepsi masyarakat tentang politik dan DPR. Masyarakat menilai anggota DPR adalah seseorang yang mampu melakukan segalanya dan bergelimang harta. Persepsi ini tidaklah salah sepenuhnya, karena memang dengan mudah menemukan penampilan politisi DPR yang jauh di atas standard masyarakat yang diwakilinya. Karena itu muncul pemahaman bahwa jabatan DPR lebih berdampak bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya secara pesat daripada dimensi pengabdian kepada masyarakat. Akibatnya masyarakat saat ini cenderung menilai politik sebagai proses pertukaran kepentingan (trade off) yang transaksional. Hal ini mendorong politisi melakukan jalan pintas dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membeli dukungan rakyat. Pada titik ini, politik bukan lagi perjuangan ideologis namun hanyalah sekadar arena mendulang finansial.

Faktor ketiga adalah watak dan perilaku personal politisi itu sendiri yang memang korup. Parpol harus mewaspadai pola rekrutmen kader untuk penempatan di legislatif maupun eksekutif terhadap masuknya orang semacam ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menggunakan psikotes sebagai syarat pencalegan 2014 merupakan terobosan cerdas untuk mengantisipasi politisi sedemikian.

2/2008 menjadi UU No. 2/2011.

Tabel di atas menunjukkan subsidi APBN untuk seluruh parpol yang memiliki kursi di DPR adalah Rp 9,2 miliar per tahun. Jumlah ini adalah 0,00058% dari total nilai APBN 2013 sebesar Rp 1.657,9 triliun. Besaran subsidi negara ini tentunya berkontribusi sangat kecil bagi operasional parpol setiap tahunnya yang mempunyai kegiatan sangat beragam dengan muara mendapatkan dukungan suara pemilih sebanyak-banyaknya, sehingga parpol tidak mungkin mendanai beaya politik para politisinya. Di sisi lain iuran anggota parpol sangat sulit bahkan belum memung-

telah menjauhkan lembaga ini dari rakyat, bahkan karena seringkali didengungkan sebagai tempat yang korup membuat posisinya ditempatkan di jajaran musuh rakyat.

Bagi sebagian aktor politik tertentu hal ini sangat potensial dijadikan sebagai panggung politik untuk menaikkan popularitasnya selain juga bertujuan menutupi aurat kegagalan kinerjanya.

Isu yang masih hangat sampai sekarang adalah tuduhan pemerasan sejumlah anggota DPR terhadap tiga BUMN yang mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh Menneg BUMN Dahlan Iskan. Sang Mentri untuk beberapa

Korupsi sebagai Alat Politik Selain korupsi sebagai tindak pidana yg merugikan keuangan negara, ia muncul pula sebagai komoditas politik yang seksi. Citra DPR yang terpuruk saat ini, seakan

waktu lamnya berhasil mencuri perhatian publik dan tercitrakan sebagai orang bersih yang anti korupsi. Namun tuduhan itu belakangan terungkap dengan sangat jelas cenderung menjadi penistaan kelembagaan belaka karena data dan fakta yang dibawa bukan hanya lemah, yang lebih parah lagi, serampangan dalam menyebutkan nama-nama anggota DPR yang dituduh.

Seakan berlomba dengan koleganya sesama mentri, Menteri Sekretaris Negara Dipo Alam juga melemparkan tudingan kongkalikong antara DPR dengan Kementrian dalam memuluskan anggaran. Alihalih didukung oleh data dan fakta yang meyakinkan namun ternyata laporan itu dirangkai berdasarkan surat kaleng yang tidak jelas asalusulnya.

Demokrasi Tanpa Korupsi Tantangan kita bersama adalah menciptakan demokrasi tanpa korupsi. DPR adalah pilar demokrasi yang harus diselamatkan dari perilaku korupsi anggotanya maupun penistaan kelembagaan oleh elitelit politik tertentu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa periode 2004-2011 tercatat 65 anggota DPR/DPRD yang tervonis korupsi. Angka ini tentunya sangat kecil bila dibandingkan dengan seluruh jumlah DPR/DPRD periode tersebut. Artinya, kita sebagai bangsa masih bisa berharap banyak bahwa DPR mampu mengemban amanat sebagai penyambung lidah rakyat dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di negeri ini.

Berkaitan dengan korupsi di DPR, beberapa hal yang bisa dijadikan way out adalah : Pertama, merevisi undang-undang parpol dengan memberikan subsidi yang layak bagi operasional parpol. Transparansi dan akuntabilitas penggunaannya adalah syarat mutlak. Kedua, melegalkan pendirian badan usaha parpol. Di belahan Eropa Barat seperti Jerman, Italia, Perancis,Austria, Skandinavia hal itu sudah dilakukan dengan baik. Begitu pula di India dan Israel. Badan Usaha parpol dilarang mengerjakan proyekproyek berbasis APBN. Bisnis media, pendidikan swasta, rumah sakit, travel agent dan sebagainya adalah ladang bisnis yang bisa dimasuki oleh Badan Usaha parpol.

Ketiga, dalam waktu dekat yang mungkin dilakukan adalah meningkatkan dana aspirasi anggota DPR untuk dapil masing-masing.

Dana aspirasi ini diwujudkan dalm bentuk program yang pelaksanaannya ada di pihak eksekutif, sehingga DPR samsekali tidak bersentuhan dengan dana tersebut. Keempat, menggalang perlawanan rakyat atas upaya orang-orang yang berusahan menistakan DPR hanya untuk mendongkrak popularitas atau menutupi kegagalan kinerjanya. (*)

Ambil Apinya Gus Dur, Jangan Debunya Oleh: M. Kamil Akhyari| Guru di SMK Nurul Huda Gingging

U

ngkapan politisi Partai Demokrat, Sutan Bathoegana, yang menyebutkan Gus Dur semasa menjadi presiden pernah tersandung masalah hukum, yakni Bulog-gate dan Brunei-gate, sehingga lengser, menuai sorotan dan kecaman dari warga NU dan pecinta Gus Dur. Bahkan, makian hingga demo serentak dilakukan disejumlah kantor Partai Demokrat tempat Ketua Komisi VII DPR RI tersebut bernaung.

Pernyataan Sutan yang memojokkan Gus Dur disampaikan pada dialog “Mengapa BP Migas Dilengserkan” di DPR RI, Rabu (21/11) lalu.

Namun, ucapan Sutan baru tersebar dua hari pasca diskusi tersebut.

Adhi Massardi, mantan juru bicara Gus Dur, yang juga menjadi pembicara pada saat itu yang membuka pernyataan Sutan itu kepada media.

Selama beberapa hari komentar elite NU dan Demokrat meng-

hiasi media massa, hingga akhirnya Bathogana mendatangi kediaman keluarga Gus Dur dan minta maaf kepada keluarga Gus Dur. Yang tidak kalah menarik dari komentar para tokoh kedua “kubu” tersebut yang samasama membela diri adalah komentar dari Front Pembela Islam. Ungkapan Habib Muhsin, Ketua Bidang Dakwah dan Hubungan Lintas Agama DPP FPI bahwa Gus Dur bukan orang wali dan Sutan tidak perlu minta maaf, semakin memperuncingkan persoalan.

Ucapan dari pengurus FPI di atas saya rasa tidak bermaksud membela Partai Demokrat yang saat ini sedang berbela sungkawa atas sejumlah kadernya yang sedang dirundung petala: korupsi.

Jika ditanya korupsi, saya yakin FPI akan mengatakan musuh pada Demokrat. Tapi, kali ini malah melindungi politisi partai yang korupsinya besar-besaran. Mungkin,

sebelum mengeluarkan pernyataan kepada media Habib Muhsin tidak mengalkulasi dampak politik.

Saya menangkap, pernyataan itu lebih sebagai bentuk ekspresi dendam FPI kepada Gus Dur yang dikenal liberal dan pluralis. Kita tahu, liberalisme dan pluralisme musuh bebuyutan FPI. Dalam pandangan FPI, Gus Dur jauh dari sifat-sifat kewalian, sebagaimana disematkan pengagum dan pecinta Gus Dur. Dengan demikian, pernyataan Sutan tidak perlu dipersoalkan karna Gus Dur hanya manusia biasa dan tidak akan mendatangkan petaka.

Menanggapi ucapan Habib Muhsin, pecinta Gus Dur naik pitam. Warga NU yang dikenal santun ikut-ikutan mengeluarkan katakata serapah dan kotor. Sepertinya tidak terima tokoh panutannya didiskreditkan kembali oleh oknom FPI setelah oknom Demokrat.

Hubungan NU dengan FPI memang jarang sekali akur, untuk tidak mengatakan tidak pernah akur.

Entahlah, apakah dengan balik mencela orang yang mencela Gus Dur, almarhum Gus Dur akan tersenyum disana menyaksikan pertikaian pecintanya melawan orang yang membencinya. Yang saya tahu, Gus Dur sosok yang tidak suka disanjung -sanjung, dan ketika dicela hanya membalas; gitu aja kok repot, sambil tersenyum.

Hemat saya, mencintai Gus Dur tidak cukup dengan hanya mengeluelukan sosok Gus Dur yang saat ini telah wafat dan dikubur dalam liang lahat. Wujud cinta padanya adalah dengan meneruskan dan melestarikan semangat gagasan Gus Dur. Gus Dur boleh mati, tapi pemikirannya tidak boleh mati. Demikian kiranya seharusnya kita mengekspresikan cinta pada almarhum Gus Dur. (*)

Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah Pimpinan Redaksi Abrari, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Slamet HD, Sekretaris Redaksi Fety Fathiyah, Design Grafis Zeinul Ubbadi, Ahmed David, Hariri Em-Noer, Sumenep M. Kamil Akhyari (plt Kepala), Junaidi, Faisal ER, Syah A. Latief, Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Mohammad Fawaid, Ahmad Musayyin Akh, Faqih Amyal, Sampang Mahardika Surya Abriyanto (Kepala), Abd. Rahiem, Ryan H Bangkalan R. Aditya (Kepala) N Rahmat, Rustam Efendy, Surabaya Hana Diman (Kepala), Avent Januar, Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Fotografer S. Bachri, S. Kurniawan Manajer Pemasaran Djunaidi, Accounting Ekskutif Ahmad Yani, Hepi S Pribadi (Sumenep), Mohammad Muslim, Husnan (Pamekasan) Siti Farida, Ariek Sofiana (Sampang), Kontributor Sugianto (Bondowoso) FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), A. Faqih Kadafi (Yaman), Penerbit PT. Koran Madura, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ ymail.com, Telepon (0328) 674374, Fax (0328) 661719, Website www.koranmadura.com | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari nara sumber

10

SENIN 10 DESEMBER 2012 NO.0011 | TAHUN I

HUMANIORA

Menambang Bata Putih

Pertaruhkan Hidup Demi Hidup Teks dan Foto-foto | S. Bachri

A

ktifitas penambangan bata putih di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, berlangsung turun temurun sejak zaman Belanda.Tanah keras berwana putih dan kekuningan itu sepintas mirip bebatuan, namun tidak sekeras batu pada umumnya, kurang lebih sama seperti bata merah yang terbuat dari tanah liat.

Dari waktu ke waktu penggalian bata untuk pondasi bangunan itu, membentuk dinding bangunan peninggalan masa silam atau menyerupai sebuah ngarai dengan kedalaman hingga 50 meter dari permukaan tanah.

Bagi sebagian orang bekas galian tersebut merupakan suatu pemandangan yang indah, namun dibalik keindahan tersebut justru bahaya longsor selalu mengintai pekerja dan pemukiman sekitarnya.

Namun begitu bahaya tersebut terkadang dilupakan para pekerja meskipun korban tertimbun galian kerap terjadi, karena yang ada dalam benak mereka hanyalah bagaimana memperoleh bongkahan bata berukuran 70x20 cm sebanyak-banyaknya, demi Rp.1.000 per batang.

Selain resiko tertimbun longsor, para penambang ini juga terancam jatuh dari dinding tambang, sebab untuk mencapai lokasi ketinggian dengan kemiringan lebih dari 90 derajat ini, mereka harus melalui tangga bambu reot sepanjang 20 meter dan seutas tali.

Di bawahnya terbetang danau seluas 30 meter persegi, bekas galian yang sudah tak terpakai lagi.

Sebuah resiko yang tak sebanding dengan apa yang diperoleh sebenarnya.

Ibarat demi menyambung hidup harus pertaruhkan hidup pula.

Mereka bukan tidak tahu ada pekerjaan yang lebih baik dan lebih menjanjikan, namun inilah pilihan yang harus mereka pilih. Keterbatasan dalam hal pendidikan membuat kesempatan untuk menyambung hidup dengan pekerjaan yang lebih baik terasa sangat sempit.

Mengangkut Hasil Kerja Suami

Di Bibir Bahaya

Obati Haus

Pasak Besi

OPINI

SENIN 10 DESEMBER 2012 NO.0011 | TAHUN I

11

12

SENIN 10 DESEMBER 2012 NO.0011 | TAHUN I

PDI Perjuangan Gelar Sunatan Massal Gratis SUMENEP– Pengurus PDI Perjuangan Ganding, Sumenep, Sabtu (8/12), menggelar acara sunatan massal gratis.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 150 anak dari keluarga kurang mampu yang berasal dari 14 desa di Ganding.

“Bakti sosial ini murni gagasan dari kawan-kawan pengurus PDI Perjuangan.

Kami sebagai pengurus cabang berusaha memfasilitasi supaya kegiatan ini terlaksana,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep Hunain Santoso. Sunatan massal bagi anak dari keluarga kurang mampu di Ganding itu dihadiri oleh anggota DPR RI MH Said Abdullah dan sejumlah pengurus cabang PDI Perjuangan.

Sunatan massal bagi anak dari keluarga kurang mampu di Ganding itu dihadiri oleh anggota DPR RI MH Said Abdullah dan sejumlah pengurus cabang PDI Perjuangan. “Kami sengaja datang ke Ganding guna mengapresiasi bakti sosial yang digagas kawan-kawan PDI Perjuangan.

Kegiatan seperti ini seharusnya menjadi program yang berkesinambungan sebagai wujud kepedulian kepada wong cilik,” kata Said. (adv)

ETALASE