e Paper Koran Madura 9 September 2013

1

SENIN 9 SEPTEMBER 2013 NO.0194 | TAHUN II Koran Madura

SENIN

9 SEPTEMBER 2013

g PAMANGGHI

Transparan Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI asal Madura

ant/nyoman budhiana

PEMBUKAAN MISS WORLD. Sejumlah seniman membawakan tari Kecak dalam Pembukaan Kontes Miss World 2013 di Nusa Dua, Bali, Minggu (8/9). Kontes kecantikan yang diikuti 130 kontestan dari berbagai negara itu akan berlangsung 8-28 September di Bali. Kontestan Miss World 2013 asal Indonesia, Vania Larissa (foto kanan) membawakan Tari Kipas dalam Pembukaan Kontes Miss World 2013 di Nusa Dua, Bali, Minggu (8/9).

Jokowi Dianggap Figur Capres Paling Jujur ant/muhammad adimaja

MULAN JAMEELA MENJENGUK DUL. Artis Mulan Jameela (tengah) bersama anaknya Tyarani (kanan) saat menjenguk anak ketiga Ahmad Dhani Abdul Qodir Jaelani (Dul) di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta, Minggu (8/9). Akibat kecelakaan yang terjadi di Tol Jagorawi Km8 (8/9) dini hari tadi, Dul harus menjalani dua kali operasi karena patah tulang di bagian tulang rusuk, punggung dan tulang panggul.

KECELAKAAN

Dul Terancam Dipenjara 6 Tahun JAKARTA-Pengemudi Mitshubishi Lancer Evo berwarna hitam bernopol B 80 SAL yang terlibat kecelakaan di ruas tol Jagorawi, Abdul Qodir Jaelani alias Dul terancam hukuman berat. Putra musisi Ahmad Dhani itu bisa dikurung selama enam tahun penjara jika terbukti lalai mengendarai mobilnya hingga mengakibatkan tabrakan beruntun yang menewaskan enam orang. “Kalau terbukti, dikenakan pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman enam tahun penjara,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto di kantornya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (8/9).

Menurutnya, petugas Ditlantas Polda Metro Jaya masih melakukan oleh tempat kejadian perkara (TKP) di Kilometer 8 ruas Tol Jagorawi. Diharapkan, dari hasil olah TKP akan diketahui siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas insiden tersebut.

“Untuk siapa tersangkanya masih menunggu olah TKP di lapangan. Terkait buktibukti yang ada, faktanya mobil Lancer pindah jalur, kelalaian ini disebabkan oleh apa masih kita pelajari,” jelas Rikwanto.

Diketahui, dini hari tadi terjadi tabrakan beruntun tiga mobil di ruas Tol Jagorawi Kilometer 8 arah selatan. Insiden ini merenggut enam korban meninggal dunia dan sembilan lainnya luka parah. Salah satu korban adalah Abdul Qodir Jaelani atau akrab disapa Dul yang menderita luka patah kaki bagian kanan.

Diduga, mobil yang dikendarai anak ketiga pasangan artis Ahmad Dhani dan Maia Estianti itu jadi pemicu kecelakaan karena keluar ke jalur berlawanan.

Peristiwa naas itu terjadi pada pukul 00.45 WIB, Minggu (8/9), usai Dul mengantar pulang pacarnya di bilangan Bogor. “Dia mengemudikan kendaraan di bawah umur, kecepatan tinggi dan tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi), karena umurnya 13 tahun,” kata Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Polda Metro Jaya, AKBP Hindarso di Jakarta, Minggu (8/9).

Menurut Hindarso, sejauh ini polisi masih menunggu hasil tes urine dan darah, serta menunggu pengembangan kasus yang akan dilakukan dengan meminta keterangan sejumlah saksi maupun korban luka.

“Ini darah dan urine masih dilakukan tes,” ujarnya.

Namun demikian, Hindarso masih enggan untuk memaparkan kesimpulan terkait olah TKP di Tol Jagorawi. Sebab, lanjut dia, usai menggelar olah TKP, pihaknya masih akan melakukan beberapa tahap pemeriksaan untuk mendapatkan kesimpulan akhir.

“Kami belum bisa simpulkan. Selesai ini, kita gelar dulu di Pancoran (Jakarta Selatan). Belum bisa disimpulkan seketika. Kami bertindak sesuai prosedurnya,” terang Hindarso. (gam/abd/bud)

JAKARTA-Hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menempatkan Joko Widodo sebagai figur capres paling jujur mengalahkan beberapa tokoh lain yang akhir-akhir ini disebut-sebut bisa maju sebagai capres.

Demikian hasil survei LPI yang dirilis hari ini, Minggu (8/9) di Jakarta tentang siapa capres dan cawapres paling jujur versi wartawan politik nasional. Menurut LPI, survei ini adalah kajian kualitatif dalam rangka memberdayakan pemilih sebagai penentu kepemimpinan politik dalam Pemilihan Umum 2014 mendatang.

LPI juga menyampaikan, pendekatan kuantitatif tidak diabaikan, tetapi dipandang sebagai upaya menyederhanakan realitas yang kualitatif dan kompleks. LPI tetap memakai alat ukur kuantitatif melalui metode scoring di akhir diskusi mendalam (focus group discussion) dalam rangka menyajikan pandangan yang terukur dan mudah diterima publik.

Kali ini, hal yang diukur adalah kadar kejujuran bakal capres dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2014 mendatang. Narasum-

bernya terdiri dari para wartawan politik nasional dalam media televisi, cetak, online, dan radio, dengan jumlah wartawan sebanyak 45 orang dari masing-masing grup.

Seperti survei-survei sebelumnya, Jokowi kembali mendapatkan skor tertinggi (8,6) dari 27 figur capres dan cawapres lainnya. Dalam peringkat 10 teratas, sembilan figur capres dan cawapres lainnya yang dianggap jujur dalam pandangan wartawan adalah Jusuf Kalla (6,8), Megawati (6,8), Surya Paloh (5,9), Mahfud MD (4,8), Harry Tanoesoedibjo (4,3), Rizal Ramli (4,1), Prabowo (3,9), Wiranto (3,9), dan Hatta Rajasa (3,7) Hasil terendah adap pada Ani Yudhoyono dengan skor hanya 2,7.

Sembilan figur lain yang juga mendapat skor terendah dalam survei ini adalah Djoko Suyatno (2,8), Irman Gusman (2,9), Gita Wirjawan (3), Dahlan Iskan (3), Suryadharma Ali (3), Marzuki Alie (3,1), Endriartono Sutarto (3,2), Sutiyoso (3,3), dan Agus Martowardojo (3,3).

Selanjutnya, untuk kemampuan memimpin, hasil survei LPI juga mencatat Ani Yudhoyono berada di posisi terakhir dibanding sejumlah tokoh lainnya. Kemampuan Ani Yudhoyono dalam memimpin berada di bawah Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa, Chairul Tanjung, dan Gita Wirjawan. Tokoh lain yang masuk

dalam posisi lima besar dengan kemampuan memimpin yang baik adalah Megawati Soekarnoputri, Joko Widodo, Prabowo Subianto, Hary Tanoesoedibjo, dan Surya Paloh. “Survei ini dilakukan untuk menggeser wacana popularitas dalam penelitian yang berkaitan dengan Pemilu 2014 dengan kualitas dan kompetensi. Kami berharap nasionalisme ke-Indonesiaan menjadi tema pada pemilu mendatang,” kata Boni ketika itu.

Penelitian ini disusun berdasarkan hasil focus group discussion (FGD) yang dilakukan pada 17 Agustus dengan para pakar, 24 Agustus dengan masyarakat, dan 26 Agustus dengan aktivis mahasiswa tentang kadar nasionalisme ke-Indonesiaan para capres-cawapres 2014.

Kemudian, pandangan para peserta yang total berjumlah 60 orang digali dengan sistem penilaian dalam skala 0-10 dan ditabelkan. Hal itu merupakan metode kuantitatif untuk membantu metode kualitatif yang melalui FGD agar lebih terukur.

Untuk indikator penelitian ini, setidaknya ada tiga hal utama, seperti kualitas personal, rekam jejak, dan visi ke-Indonesiaan. Adapun dalam indikator ke-Indonesiaan setidaknya ada delapan subindikator, seperti wawasan ke-Indonesiaan hingga gagasan tentang negara agama. (gam/aji)

SPRINDIK PALSU JERO WACIK

KPK Diminta Periksa Bambang Widjojanto JAKARTA - Pengamat hukum sekaligus mantan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Syamsuddin Radjab mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto terkait bocornya surat perintah penyidikan atau sprindik palsu untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dan Bupati Bogor Rachmat Yasin.

KPK sendiri sudah membantah soal kebocoran sprindik ini. Mereka menegaskan sprindik itu palsu.

Meski demikian Syamsuddin menilai, KPK selaiknya membentuk tim buat memeriksa Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) selaku pihak yang nama dan tanda tangannya ada di sprindik yang dikatakan palsu tersebut. “Pengawas atau penasihat KPK harus membentuk tim pemeriksa ad hoc independen untuk memeriksa BW sebagai penandatangan ‘sprindik’ tersebut,” kata Syamsuddin di Jakarta, Minggu (8/9).

Dia berpendapat, hal itu patut

dilakukan karena kebocoran sprindik itu bisa melemahkan eksistensi KPK dalam pemberantasan korupsi. Jika kemudian terbukti, lanjut dia, KPK harus memberi sanksi pidana.

Selain itu, dia juga meminta KPK memeriksa pihak-pihak di internal dan eksternal, terkait sprindik palsu itu.

Hal itu, kata dia, perlu dilakukan sebab patut diduga ada pihak tertentu di dalam KPK yang menjadi agen ganda.

“Ada upaya kuat untuk menghancurkan citra KPK yang selama ini dinilai mengganggu kepentingan penguasa, politisi, dan pengusaha,” pungkasnya. (gam/abd/aji)

Beberapa hari ini saya menerima pesan singkat tentang daftar restoran, cafe, terkait kehalalannya. Ada yang disebut mendapat sertifikasi haram dari MUI; yang lainnya dijelaskan belum mendapat sertifikasi halal sehingga perlu diragukan. Terselip juga pada pesan singkat itu kalimat bernada peringatan agar umat Islam berhatihati saat menikmati makanan di berbagai rumah makan.

MUI memang sempat memberikan bantahan terkait pesan singkat khusus tentang sertifikasi haram. Bahwa lembaga itu tidak pernah mengeluarkan sertifikasi haram. “Yang ada, sertifikasi halal pada restoran atau produk konsumsi dan sejenisnya, yang telah meminta kepada MUI untuk menelitinya,” begitu antara lain, penegasan MUI. Lepas dari penjelasan MUI, beredarnya berbagai informasi melalui pesan singkat itu tentu merupakan masalah tersendiri. Secara tak langsung publik dihadapkan pada ketakpastian dan keragu-raguan. Lalu pada taraf serius akan membuka ruang persaingan usaha beredarnya yang tidak berbagai sehat dalam informasi bentuk saling melalui pesan m e l a k u k a n singkat pembusukan di antara itu tentu dunia usaha merupakan makanan. masalah Masyarakat tersendiri konsumen pun dirugikan karena tak lagi nyaman. Demikian pula dunia usaha makanan tak terlindungi karena rentan sasaran berbagai informasi yang tak jelas juntrungnya.

Secara subtansi sertifikasi halal bertujuan baik yaitu melindungi konsumen maupun pengusaha makanan.

Namun bila pengelolaan, proses dan mekanisme potensial membuka ruang munculnya persaingan tak sehat, niat baik itu bisa menghasilkan kondisi sebaliknya; bisa kontra produktif. Alih-alih melindungi dan memecahkan masalah bahkan bisa berbalik menimbulkan persoalan baru dalam bentuk ketakpastian, keraguan dan kerugian pada konsumen maupun pengelola usaha makanan.

MUI sebagai pihak yang berwenang dalam soal sertifikasi ini perlu menutup ruang semaksimal mungkin agar terhindar munculnya potensi persaingan tidak sehat. Bagaimanapun soal sertifikasi ini menyangkut dunia bisnis yang penuh persaingan keras; dunia terkait fulus yang mudah sekali menggoda siapapun menggunakan segala cara untuk meraih keuntungan.

Secara proses baik prosedur administrasi maupun pengujian di laboratorium MUI perlu bersikap transparan sehingga siapapun bisa dengan mudah mengakses, termasuk terkait sosialisasi informasi produk yang sudah mendapat atau belum sertifikasi. Dengan demikian masyarakat maupun dunia usaha tidak terombang-ambing berbagai informasi menyesatkan.

Respon cepat, tegas dan jelas serta transparan baik proses maupun terkait berbagai reaksi dan pertanyaan masyarakat memang menjadi keharusan mendesak. Bila tidak, bisa berkembang informasi liar yang berdampak buruk pada kepentingan konsumen dan dunia usaha makanan.

Di era informasi dan komunikasi saat ini, penyebaran informasi sangat dasyat. Hanya perlu sepersekian detik sebuah informasi dapat beredar mempengaruhi perilaku masyarakat. Dampaknya pun bisa sangat tak terduga.

Apalagi ini terkait kebutuhan keseharian masyarakat: soal makanan. =

Mancing “Ah sialan dari tadi umpanku dicuekin, cari tempat lain aja yuk,,?

Disini airnya aja yang banyak tapi ikannya dikit” kata Matrahem yang sedang mancing bersama sahabat karibnya, Matrawi “Kamu mau tau yang banyak ikannya tapi airnya dikit??” tanya Matrawi menggoda.

“Mau.. Dimana itu??, kesana yuk” “Dipasar ikan wkwkwk” jawab Matrawi sambil terpingkal-pingkal melihat Matrahem jengkel.

Cak Munali

2

SUMENEP

SENIN 9 SEPTEMBER 2013 NO. 0194 | TAHUN II

352 Kasek SD Berstatus Plt SUMENEP - Di Kabupaten Sumenep sedikitnya terdapat 352 kepala sekolah (kasek) tingak sekolah dasar (SD) yang statusnya sebagai pelaksana tugas (Plt). Padahal, kepala sekolah non definitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan tidak memiliki kekuatan hukum penuh, termasuk dalam mengeluarkan ijazah.

Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) M. Sajali mengatakan, ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah tersebut otomatis tidak memiliki kekuatan hukum, dan bisa bermasalah di kemudian hari.

“Pemerintah harus bergerak cepat mengisi kekosongan (kepala sekolah) SD. Sebab, jika tidak segera diproses, maka bisa bermasalah dikemudian hari.

Karena tugas Plt itu kan pengganti sementara, sehingga tidak punya kekuatan layaknya kepala sekolah,” ka-

tanya, Minggu (8/9).

Sajali menambahkan, selain kepala sekolah yang berstatus Plt tidak punya kekuatan hukum layaknya sekolah sebagaimana peraturan menteri pendidikan, juga akan mengganggu terhadap efektifitas kegiatan belajar mengajar. “Berdasarkan bunyi PM (peraturan menteri) tersebut, semua sekolah itu harus diisi oleh kepala sekolah yang definitif, bukan plt,” tambahnya.

Masa tugas dan fungsi Plt, menurut Sajali, juga tidak

Pemerintah harus bergerak cepat mengisi kekosongan (kepala sekolah) SD. Sebab, jika tidak segera diproses, maka bisa bermasalah dikemudian hari.

Karena tugas Plt itu kan pengganti sementara, sehingga tidak punya kekuatan layaknya kepala sekolah lama. “Maksimal 3 bulan menjabat Plt, dan 6 bulan jika diperpanjang,” ujarnya.

Setelah itu pemerintah harus segera mengisi kekosongan itu agar statas SD

BUDAYA

Cara Santri Merawat Tradisi tersebut memiliki kekuatan hukum. “Karena ijazah itu tidak sah jika ditanda tangani oleh Plt Kepsek. Sementara kadang ada banyak siswa minta legalisir ijazah untuk mendaftar ke jenjang selanjutnya,” jelasnya.

Demikian juga disampaikan Dosen Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Ahmad Khotib.

Alumni UIN Sunan Kalijaga tersebut berharap, ratusan SD yang masih terjadi kekosongan kepala sekolah untuk segera diisi dengan kepala sekolah definitif.

“Dalam peraturan menteri (pendidikan) itu, Plt itu hanya bersifat sementara, tidak punya kekuatan hukum dan kebijakan, termasuk dalam menandatangani ijazah, karena hanya berstatus Plt, bukan kepala sekolah,” ucapnya saat dimintai komentarnya. (sym/mk)

SENI TRADISI. Puluhan santri dari berbagai komunitas yang tergabung dalam paguyuban Masyarakat Seni Pesantren berkumpul di Petilasan Mbak Arpae, Kamis (8/9). Pertemuan tersebut rutin dilakukan setiap minggu kliwon untuk menghidupkan kembali kesenian pesantren.

SUMENEP - Sedikitnya seratus lima puluhan santri dari berbagai komunitas yang tergabung dalam paguyuban Masyarakat Seni Pesantren, Minggu (8/9) berkumpul di petilasan Mbah Arpae, di Dusun Antaka, Desa Cabiya, Kecamatan Talango. Pertemuan rutin setiap minggu kliwon tersebut dimaksudkan sebagai ruang oasis dari pelbagai seni tradisi pesantren yang sudah hilang dalam kehidupan masyarakat.

Awalnya MSP merupakan underbow Lesbumi NU yang ditunjuk langsung mengawal kesenian pesantren yang ada di Sumenep. Namun, dalam perkembangannya MSP memisahkan diri dari Lesbumi. “Kalau pertemuan ahad kliwonan ini, agenda rutin kami sejak masih bersama Lesbumi,”ungkap Mohammad Afan, koordinator kegiatan MSP Sumenep, Minggu (8/9).

Saat ini, menurut Afan,

PANEN GARAM

sudah banyak tradisi kesenian pesantren yang menguap tanpa bekas karena kurangnya minat pelakunya. Kesenian pesantren seperti burdah, samman, barzanji maupun kesenian pesantren lainnya sulit ditemukan dalam kehidupan masyarakat karena pengaruh industri kesenian populer.

Sementara itu, Ketua MSP Sumenep, Turmidi Jaka, menegaskan, bahwa agenda rutin ahad kliwonan dimaksudkan sebagai satu cara untuk menemukan impuls kesenian yang lebih subtil. Sebab dengan membiarkan setiap komunitas mengeksplorasi sendiri setiap gagasan lalu mengolah ide tersebut kedalam bentuk kesenian yang memungkinkan menemukan kegairahan kesenian anak muda.

MSP tidak bisa menafikan hadirnya komodifikasi budaya lewat beragam bentuk dan sensasinya. Karena itu,

lewat cara adaptasi dan merangkum kesenian populer tersebut diharapkan komunitas yang tergabung dalam MSP tidak tercerabut dari akarnya. “Kami tidak mungkin menafikan beragam seni populer ini. Namun, intensitas yang dibangun oleh pertemuan Ahad Kliwon ini akan menjadi sintesis yang baik dalam mengolah kreativitas kesenian pesantren di Sumenep,”jelasnya.

Pengasuh Ad-Dzikir Prenduan ini menambahkan, banyaknya komunitas pesantren dan luar pesantren menjadi barometer dalam upayanya mentranslasi hal-hal yang terlihat kecil dan sepele, tapi sering dilupakan dalam diskusi kebudayaan dan pawangnya.

“Pawang kebudayaan lebih bicara kepada hal yang besar, tapi kami disini membangun yang kecil memaknai kehidupan,” pungkasnya. (athink/mk)

BBM LANGKA

Terganjal Persyaratan Administratif Sejumlah petani garam melakukan panen garam di Desa Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Pasuruan, Jatim Sabtu (7/9). Musim panen tahun ini para petani garam di Pasuruan, mendapat hasil produksi yang melimpah untuk per ton garam di beli dengan harga Rp 330 ribu oleh pengusaha dan PT Garam.

PENGESESAHAN ANGGARAN

Anggaran KF Bisa Ditangguhkan SUMENEPAnggota Komisi D DPRD Sumenep Nur Asyur mengatakan, akan menangguhkan terlebih dahulu pengesahan anggaran keaksaraan fungsional. Sebab, data yang dibutuhkan dewan masih belum dipenuhi oleh pihak eksekutif.

“Bagi kami yang dibutuhkan data. Selama data PKBM, pendamping dan aparat pelaksana KF ini tidak dipenuhi oleh Dinas Pendidikan, kemungkinan kami belum bisa mengedoknya,” ungkapnya, Minggu (8/9).

Pihaknya mengaku sudah meminta kepada dinas pendidikan agar setiap kali ada hasil pembelajarannya, setiap peserta KF yang menerima Sukma harus diwisuda.

Acara seremonial tersebut, menurutnya, sebagai wujud dari legalisasi social, sebab informasi yang diterima, penyelenggaraan KF banyak yang tidak diketahui aparat desa, apalagi koordinasi dengan pihak kecamatan.

Politisi PKS itu berharap, agar dalam realisasi pelaksanaan KF untuk penentuan

hari pembelajaran, tidak boleh dibarengkan dengan waktu sibuk masyarakat. Sehingga bila hal itu tetap dilakukan hasilnya tidak efektif. Masyarakat banyak yang tidak hadir, PKBM juga terkesan hanya meraup untung dari kegiatan tersebut.

“Kami minta kepada Dinas Pendidikan, agar pelaksanaannya dilakukan pada bulan puasa. Iya, tahu sendirilah, karena jika waktunya dipaskan dengan waktu kerja mereka, hasilnya tak akan efektif,” paparnya.

Alasan yang selalu diterima pihaknya mengenai gagalnya penyelenggaraan KF, selalu terletak kepada tidak adanya kegiatan pasca kelulusan KF. Sehingga, mereka yang jadi pesertanya, banyak yang berorientasi kepada KUM, padahal pelaksanaan KF-nya saja belum jelas. “Alasan Dinas Pendidikan kalau ditanya kegagalan KF selalu pada tidak adanya kegiatan pasca KF ini.

Padahal, saya melihat karena memang ada pembiaran yang berkepanjangan,” pungkasnya. (athink/mk)

SUMENEP – Anggota DPRD Sumenep Abd. Rahman Saham mengatakan, pendistribusian BBM ke kepulauan secara keseluruhan memang sangat sulit sekali, karena bagi mereka atau kelompok masyarakat yang sudah mempunyai izin usaha tidak lagi diakui dengan alasan karena kekurangan persyaratan.

Ia mencontohkan harus adanya izin dari dinas kelautan karena mungkin di kepulauan hanya diamsusikan pelaut atau pencari ikan saja.

Padahal, ujarnya, di sana ada kendaraan baik mobil maupun motor.

“Kalau begini kan semacam ditahan atau tidak bisa melakukan alat transportasi darat secara tidak terang-terangan.

Sampai saat ini sangat sulit sekali sehingga bagi mereka yang sudah punya surat izin kaduluarsa harus diperbarui lagi, tetapi yang sangat disayangkan ketika ingin memperbarui lagi sulitnya bukan main, terutama di Kabag Perekono-

Iklan Bisnis, Iklan Baris Bergambar SEGERA PROMOSIKAN BISNIS ANDA 1

RABU 17 JULI 2013 NO.0161 | TAHUN II Koran Madura

RABU

17 JULI 2013

Harga Eceran Rp 3.500,- Langganan Rp 70.000,-

g PAMANGGHI

Kalah Oleh : Benazir Nafilah

Kolumnis, tinggal di Sumenep

Bersyukur dengan apa yang ada pada diri, memang sulit. Terutama terkait keberadaan fisik. Selalu saja ada rasa tak puas, merasa kurang ini, kurang itu dan sebagainya. Ini terutama dirasakan oleh mereka yang merasa penampilan fisik di atas segalanya. Menganggap orang lain, hanya akan tertarik pada penampilan fisik.

Perasaan itu, makin mengemuka terutama bila yang bersangkutan seorang selebrity, yang mengandalkan penampilan permukaan fisik. Bukan pada kualitas kemampuan pada bidang yang ditekuni.

Seorang penyanyi, yang suaranya paspasan, paling mudah terjebak ketakpuasan fisik. Maklum saja, ia ingin penonton lebih memperhatikan fisiknya ketimbang suaranya, yang memang kurang memadai.

Yang ironis lagi, banyak artis yang

Rp.

350 PERBULAN

.000

mian,” tutur politisi asal kepulauan ini, Minggu (8/9).

Menurutnya, pemerintah memang perlu menyikapi serius masalah tersebut. Sebab, bila ke depan pemkab membiarkan keadaan ini berlarutlarut, warga kepulauan akan dirugikan dalam kehidupannya sehari-hari.

“Kadang walaupun ada BBM harganya melambung, sehingga itu terkesan ada permainan di lapangan, dan itu terjadi bukan satu pulau saja, melainkan semua kepulauan mengalami hal yang sama,” terangnya.

Kelangkaan BBM yang biasa terjadi di wilayah kepulauan di antaranya, Pulau Raas, Sapeken, Kangean, Masalembu dan Sepudi. Itupun warga harus membelinya dengan yang sangat tinggi di atas normal berkisar dari RP. 9 ribu sampai RP. 14 ribu perliter, ketika kondisi BBM dalam keadaan normal.

“Walaupun sudah di atas batas harga eceran BBM tetap

saja laku, sebab itu merupakan kebutuhan untuk kendaraan agar bisa digunakan transportasi,” imbuh politisi dari PKB ini.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa terjadinya kelangkaan BBM di kepulauan tersebut bukan karena pengiriman, sebab sudah ada transportasi yang telah mengikuti sesuai dengan aturan ketika hendak mengangkut BBM, yaitu perahu itu tidak diperbolehkan membawa penumpang, hal itu mereka sudah mematuhinya.

Tetapi yang sulit, menurutnya, dalam pengurusan izin dan persyaratan admistrasinya. Sebab dalam membuat distribusi BBM untuk wilayah kepulauan tersendat sehingga terjadilah kelangkaan di daerah tersebut. “Kami mendesak kepada Kabag Perekonomian Pemkab Sumenep segera mencari solusi dan mengatasi permasalahan yang membelit warga kepulauan tersebut,” tegasnya. (athink/mk)

Satu Hati untuk Bangs a

HUBUNGI: SUMENEP : 081939363544 (HOSNAN) PAMEKASAN : 087850600243 (MUSLIM) SAMPANG : 087775094464 (ULUM) BANGKALAN : 087750670878 (RIDWAN) SURABAYA : 081233828338 (NITA)

SUMENEP

3

SENIN 9 SEPTEMBER 2013 NO. 0194 | TAHUN II

Satpolair akan Dilaporkan ke Kompolnas SUMENEP – Anggota Komisi A DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath mengecam keras kasus penangkapan Samsu’din alias Suddin (51) oleh Polair Polda Jatim yang sedang berpatroli di perairan Sumenep, Selasa (18/6). Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemasok BBM ilegal ke Pulau Sepudi.

Darul mengancam akan melaporkan permasalahan warga Pulau Sepudi ke Kompolnas, jika dalam waktu satu minggu tidak ada penyelesaian. ”Pemerintah Sumenep harus tegas dan tidak lembek dalam menye-

lesaikan masalah ini, karena jika dalam waktu satu minggu belum ada penyelesaian maka permasalahan ini akan dibawa ke Kompolnas,” tegasnya.

Sementara Anggota Himpunan Nelayan Seluruh In-

donesia (HNSI) Jamal Reyadi menilai, penangkapan Suddin terkesan ada permainan atau ada pesanan sponsor, karena alasan yang dikemukkan polair saat penangkapan berbeda dengan tuduhan selanjutnya.

Saat ditangkap, katanya, Syamsu’din dicurigai ada masalah dengan surat rekomendasi penebusan BBM. Namun, tuduhan selanjutnya berubah karena rekom yang dibawa tersangka lengkap, sehingga tuduhan selanjutnya berubah pada masalah pengangkutan yang menyalahi aturan. Karena pengangkutan

tidak dilakukan dengan kapal tanker.

Padahal, lanjutnya, tidak memungkinkan kapal tanker didatangkan ke Sumenep dengan situasi kondisi di Kabupaten Sumenep, baik diukur dari jumlah banyaknya BBM juga termasuk kondisi dermaga pelabuhan di sejumlah kepulauan. Kemudian alasan ini kabur dan mencari kesalahan lain, saat ini Samsu’din dituduh melakukan penyalahgunaan pendistribusian. ”Polair Jatim terkesan ada pesanan, karena berbagai alasan dituduhkan pada

tersangka, pertama alasan rekom selanjutnya berubah ke masalah pengangkutan.

Ada apa ini?” tanya Jamal.

Samsu’din saat akan memasok BBM mengaku sudah membawa surat rekomindasi dari camat setempat dengan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Akibat dari penangkapan tersebut, empat orang pemegang rekom pemasok BBM ke Kecamatan Gayam ketakutan dan tidak berani menyuplai BBM ke pulau tersebut, sehingga jual beli BBM di Kecamatan Gayam terhenti.

Akibatnya, para nelayan dan masyarakat yang membutuhkan BBM harus membeli BBM langsung ke daratan dengan menggunakan jarigen yang biayanya sangat tinggi.

Secara terpisah Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Sumenep, Moh. Hanafi, enggan berkomentar banyak. Namun pihaknya tidak akan lepas tangan dan akan membantu penyelesaian kasus yang menimpa Suddin. ”Permasalahan ini sudah masuk ke ranah hukum, kami sudah melakukan pendampingan terhadap tersangka

melalui Kabag Hukum Pemkab Sumenep,” jawabnya singkat.

Sementara Kasatpolair Kalianget, Mahardi, dimintai konfirmasi mengenai penangkapan Suddin, mengaku bukan haknya untuk berkomentar masalah tersebut. ”Maaf saya gak bisa berkomentar masalah itu.

Sampeyan langsung minta komentar ke Polisi Air Jawa Timur saja biar lebih jelas,” elaknya.

Suddin sampai saat ini ditahan di Mapolres Sumenep, sementara barang buktinya dibiarkan terbengkalai di pom bensin Gapura. (edy/mk)

PEMILU LEGISLATIF

PANEN DINI

KPU Temukan Ribuan Nama Ganda Calon Pemilih SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dan jajarannya menemukan ribuan nama ganda calon pemilih pada masa perbaikan daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu Legislatif 2014.

Komisioner KPU Sumenep Ali Fikri, Jumat menjelaskan, jumlah warga setempat yang tercatat dalam daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2014 sebanyak 915.244 orang.

“Sejak penetapan dan pengumuman DPS itu, kami bersama jajaran terus mengecek nama-nama tersebut, dan ternyata terdapat ribuan nama ganda maupun orang yang sudah meninggal dunia,” ujarnya di Sumenep.

Sesuai hasil perbaikan, kata dia, pihaknya menetapkan DPS Hasil Perbaikan (DPS HP) Pemilu 2014 sebanyak 913.770 orang atau berkurang 1.474 orang dibanding DPS. “Saat ini pun yang merupakan masa menjelang penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014, kami bersama jajaran terus berbenah supaya warga yang sudah memenuhi syarat itu benar-benar tercatat sebagai pemilih,” ucapnya.

Sementara warga yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, tidak tercatat lagi sebagai calon pemilih.

“Kami butuh partisipasi aktif warga supaya nantinya

DPT Pemilu 2014 itu valid.

Sekali lagi, warga yang merasa memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum tercatat dalam DPS hingga DPS HP, supaya melaporkan kepada panitia pemungutan suara (PPS) agar namanya dicatat sebagai calon pemilih,” paparnya.

Ia juga mengemukakan, sesuai jadwal tahapan dari KPU RI, penetapan DPT Pemilu 2014 oleh KPU kota/ kabupaten dijadwalkan pada 13 September 2013 dan selanjutnya diumumkan pada 20 September 2013.

Sesuai keputusan KPU RI, Pemilu Legislatif 2014 akan digelar pada 9 April. (ant/mk)

PILGUB JATIM

PPK Masalembu Belum Kembalikan Kotak Suara Sejumlah petani di Kabupaten Sumenep memilih panen padi lebih awal untuk menghindari kerugian lebih besar karena serangan ham, dan burung pipit, Minggu (8/9).

PENGANIAYA PASUTRI DI HUTAN

Polisi Menangkap Tersangka SUMENEP – Polisi, Minggu (8/9) menangkap pelaku penganiayaan terhadap pasutri Sahuri (30) warga Desa Gadding Kecamatan Manding, Sumenep, dan Nurhasanah (25) warga Desa Torjun Kecamatan Torjun, Sampang.

Pelaku penganiayan yang terjadi pada Sabtu (7/9) ditangkap di tempat persembunyiannya di tengah hutan sekitar lokasi kejadian di Dusun Carmeh, Desa Gapura.

Pelaku penganiayaan bernama Moh Amin (50), warga Dusun Baksabaan, Desa Batuputih Laok, Kecamatan Batuputih, bersembunyi di tengah hutan sekitar lokasi kejadian.

Hal itu dilakukan setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi dari salah satu warga setempat yang mengetahui ada orang asing yang tertidur di tengah hutan.

Mendapat laporan ada orang tidur dalam hutan,

petugas kepolisian dari Polsek Gapura lansung meluncur ke TKP setelah berkordinasi dengan kepala desa setempat.

Ternyata benar, petugas menemukan orang sedang tidur pulas dalam hutan. Petugas langsung menagkap orang tersebut dan mengamankan barang bukti berupa sebilah clurit yang terletak di samping korban.

Dari hasil berita acara pemeriksaan (BAP), Moh Amin melakukan penganiayaan terhadap korban Sahuri bersama tiga rekannya dengan mengendarai sepeda motor. Namun saat menganiaya korban, Moh Amin mengaku menganiaya korban sendirian. Sementara rekannya tetap berada di atas sepeda motor, setelah korban roboh dan sudah tidak berdaya, Moh Amin melarikan diri bersama rekan-rekannya.

Kapolres Sumenep, AKBP

Marjoko, membenarkan jika pihaknya telah menangkap satu orang pelaku penganiayaan di Dusun Carmeh, Desa Gapura, Kecamatan Gapura.

Dan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku serta mengamankan sebilah clurit yang dipergunakan pelaku menganiaya korban. ”Dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku Moh Amin menganiaya korban sendirian, sementara rekan-rekannya hanya menunggu di atas sepeda motor,” kata Marjoko.

Dikatakan, pelaku penganiayaan berjumlah tiga orang dengan mengendarai satu sepeda motor alias bonceng tiga, sementara pelaku duduk paling belakang sehingga saat akan menganiaya korban hanya pelaku yang turun dan melakukan aksinya. ”Kami akan terus melakukan lidik apa motif dari penganiayaan

ini, apa unsur suruhan atau perampokan. Untuk sementara akan kami kembangkan dulu hasil dari pemeriksaan tersangka,” imbuh Marjoko.

Sebelumnya, penganiayaan terjadi saat pasutri bernama Sahuri (30), warga Desa Gadding, Kecamatan Manding, Sumenep, dan Nurhasanah (25), warga Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Sampang, dihadang empat orang tak dikenal bercadar, saat melintas di Dusun Carmeh, Desa Gapura, Kecamatan Gapura, Sumenep, Sabtu (7/8) dini hari.

Perampok bercadar yang sudah siap dengan senjata tajam, saat korbannya menghentikan laju sepedanya di depan pelaku, tak ayal korban mengalami luka yang cukup serius di pipi bagian kiri dan pipi bagian kanan, sehingga harus menjalani perawatan intensif di RSUD dr Moh Anwar Sumenep. (edy/mk)

SUMENEP- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Masalembu belum bisa mengembalikan kotak suara berisi logistik dan berkas hasil Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2013 tingkat kecamatan.

“Saat ini, kami masih terus berkoordinasi dengan anggota PPK Masalembu guna memastikan kotak suara berisi logistik dan berkas hasil pilkada tingkat kecamatan tersebut segera bisa dikembalikan ke kantor KPU. Informasi yang kami terima, pemberangkatan kapal dari Masalembu ke Pelabuhan Kalianget yang dijadwalkan pada Sabtu ini ditunda hingga Senin (9/9) akibat cuaca laut masih buruk,” paparnya.

Idealnya, kata dia, kotak suara berisi logistik dan berkas hasil pilkada tingkat kecamatan itu sudah berada di kantor KPU paling lambat pada rekapitulasi penghitungan suara

tingkat kabupaten.

“Namun, kendala yang dialami anggota PPK Masalembu ini masuk ketegori di luar hal teknis dan selanjutnya bisa dimaklumi. Gara-gara cuaca laut buruk yang mengakibatkan tidak ada kapal yang beroperasi, anggota PPK Masalembu juga tidak bisa menghadiri rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten di Kantor KPU Sumenep pada Rabu (4/9),” ucapnya.

Pada Rabu itu, anggota KPU Sumenep akhirnya menelpon anggota PPK Masalembu supaya membacakan berkas hasil pilkada tingkat kecamatan dan suaranya diperdengarkan kepada seluruh peserta rekapitulasi yang hadir di kantor KPU. Ilyas berharap cuaca laut di Perairan Masalembu dan sekitarnya segera kondusif dan selanjutnya ada kapal penumpang yang beroperasi.

“Kotak suara berisi logistik dan berkas hasil pilkada tingkat kecamatan itu meru-

pakan dokumen penting bagi kami. Oleh karena itu, kami ingin kotak suara dan isinya tersebut segera dikembalikan ke Kantor KPU Sumenep,” katanya.

Pilkada Jatim 2013 yang digelar pada Kamis (29/8) diikuti oleh empat pasangan calon, yakni Soekarwo-Saifullah Yusuf, Eggi Sudjana-M Sihat, Bambang DH-MH Said Abdullah, dan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja.

Sesuai hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Jatim 2013 tingkat kabupaten yang dilakukan KPU Sumenep pada Rabu (4/9), KhofifahHerman memperoleh 171.278 suara, Soekarwo-Saifullah Yusuf sebanyak 162.591 suara, Bambang-Said sebanyak 126.282 suara, dan Eggi-Sihat sebanyak 14.355 suara.

Sumenep terdiri atas 27 kecamatan dan sembilan di antaranya berada di wilayah kepulauan yang salah satunya adalah Masalembu. (ant/mk)

PECINTA REPTIL

PULAU SAPUDI

Populasi Sapi Mencapai 50.000 Ekor SUMENEP - Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep merilis populasi sapi di ujung timur Pulau Madura kini mencapai 357.038 ekor.

Populasi paling banyak terjadi di Pulau Sepudi. Di Sapudi, populasi sapi mencapai 50.000 ekor.

“Bahkan tiap tahun pengeluaran ternak sapi dari Pulau Sepudi kurang lebih mencapai 4.000 ekor sapi. Ini menjadi kebanggaan Sumenep, sehingga perlu diapresiasi sebagai prestasi masyarakat Sumenep dalam hal pelestarian

populasi sapi, terutama di Pulau Sapudi yang memang digadang-gadang sebagai Pulau Sapi,” kata Arief Rusdi, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep kepada Koran Madura.

Menurut pengakuan Arief Rusdi, di Pulau Sapudi sudah ada pembangunan dermaga peternakan, Kantor UPT Peternakan, pengembangan HMT, dan ULIB. “Selain itu, kamu juga melakukan pemberdayaan terhadap kelompok tani ternak, sehingga nantinya, ketika sapi dalam keadaan kurang

sehat atau kena penyakit, maka langsung diketahui,” ujarnya.

Pulau Sepudi kini telah menjadi pulau sebagai pusat pemurnian sapi potong di Madura, bahkan pusat pembibitan sapi di Indonesia. “Dan hal tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Peternakan Republik Indonesia bahwa selain daerah Aceh Raya dengan Nusa Bali, Pulau Sepudi juga menjadi salah satu pusat pembibitan sapi di Indonesia,” jelasnya. (sym/mk)

Seorang perempuan mencoba menyentuh Tarantula Salmon Pink asal Amerika pada pameran reptil di Medan, Sumut, Minggu (8/9). Pameran reptil yang diikuti berbagai komunitas penggemar reptil di Medan tersebut, bertujuan untuk mengenalkan reptil, sekaligus kampanye terhadap perlindungan satwa langka.

4

PAMEKASAN

SENIN 9 SEPTEMBER 2013 NO.0194| TAHUN II

PERTANIAN

Tembakau Petani Belum Terbeli

BELUM ADA HARGA. Pekerja mengangkut garam rakyat saat panen, di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Memasuki musim panen tahun ini, harga garam masih belum ditentukan, karena belum adanya pembelian oleh pengusaha dan PT Garam.

Dinsos Siapkan Dana Rp 3,5 M untuk Pelatihan Usaha PAMEKASAN - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan menyiapkan dana sebesar Rp 3,5 miliar untuk kegiatan pembinaan sosial. Dana ini disiapkan pemerintah setempat untuk menekan angka pengangguran, terutama bagi lulusan SMP, SMA, dan sederajat.

Kepala Dinsosnakertrans Pamekasan, Bambang Edy Suprapto menjelaskan secara bertahap, pengangguran yang ada di Pamekasan dilatih dan dilakukan pembinaan agar terampil dan bisa mandiri.

Mereka dipetakan dalam

beberapa kelompok keahlian seperti otomotif, otomotif, kerajinan, camilan, jahit, dan jenis usaha rumahan lainnya.

Setelah dilatih, para peserta dibekali dengan fasilitas yang dibutuhkan sesuai kelompok keahliannya, seperti kompre-

sor, mesin jahit, dan peralatan lain sesuai keahlian masingmasing peserta.

Program pembinaan terhadap pengangguran ini dilakukan setiap triwulan dan saat ini sedang berlangsung pelatihan untuk bidang otomotif. Pembinaan terhadap pengangguran ini menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang diketahui berdasar usulan yang disampaikan ke Dinsosnakertrans.

Usulan yang masuk ke dinas tersebut belum seluruhnya ditangani, karena minimnya anggaran yang tersedia.

IBADAH HAJI

JCH Boleh Bawa Rokok 20 Bungkus PAMEKASAN - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan hanya membolehkan Jamaah Calon Haji (JCH) setempat membawa 20

Kepala Seksi Haji dan Umrah, Kantor Kemenag Pamekasan, Abdul Wafi mengatakan kebiasaan para JCH Pamekasan membawa rokok dan

bungkus rokok diluar barang bawaan lainnya yang juga dibatasi ke tanah suci.

Pembatasan membawa rokok tersebut sesuai surat edaran dari petugas di Asrama Haji Surabaya. Pembatasan tersebut juga untuk barang lain berupa jamu, yang biasa dibawa para jamaah untuk menjaga stamina selama menjalankan ritual haji.

jamu secara berlebihan, sehingga seringkali menyebabkan sahara (barang bawaan) mereka melebihi kuota.

Rokok dan jamu itu, sebagian bukan untuk dikonsumsi para jamaah, namun juga karena ada pesanan dari kerabat mereka yang menjadi mukimin (penduduk tetap) di Arab Saudi.

“Akhirnya, rokok dan jamu

yang dibawa itu melabihi barang bawaan yang lebih dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji,” kata Wafi, Minggu (8/9).

Kantor Kemenag telah mengingatkan para jamaah untuk tidak serta merta menerima titipan dari keluarga maupun tetangga mereka, karena bisa jadi barang-barang itu akan menghambat proses pemberangkatan mereka di bandara.

Salah satunya, jika rokok dan jamu itu dalam jumlah besar, akan dianggap sebagai barang dagangan yang dikenakan biaya masuk bahkan jika dicurigai sebagai barang berbahaya akan disita petugas di Asrama Haji maupun di bandara. Barang-barang tersebut tidak akan dikembalikan kepada pemiliknya, melainkan akan langsung dimusnahkan.

Di Pamekasan sebelum sahara milik jamaah haji dikirim ke Surabaya, panitia haji di kabupaten itu akan melakukan pemeriksaan. Namun, seringkali, barang-barang itu lolos, hingga ke pemondokan di Surabaya.

Pada 2011 lalu, ratusan barang bawaan milik jamaah haji Kabupaten Pamekasan disita petugas Asrama Haji Surabaya, karena dinilai melanggar ketentuan. Sebagian besar barang yang disita itu adalah jamu dan rokok yang dibawa dalam jumlah cukup banyak. (awa/muj/rah)

Penanganan pengangguran di Pamekasan maksimal masih lulusan SMA, sedangkan pengangguran yang berstatus sarjana belum tersentuh. Hal ini karena anggaran tidak tersedia dan tidak adanya usulan dari masyarakat.

“Penanganan masalah sosial ini kami lakukan berdasar usulan masyarakat. Untuk lulusan perguruan tinggi, belum ada usulan ke kami,” katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sulit pekerjaan yang layak di Pamekasan memaksa sebagian warganya eksodus ke laur daerah. Seperti

ke menjadi buruh perkebunan sawit dan tambang batu bara di Kalimantan.

Jumlah warga yang eksodus ke Kalimantan diperkirakan mencapai ratusan orang, berasal dari Kecamatan Pakong, Waru dan beberapa kecamatan lainnya. Mereka berangkat ke pulau itu secara bergelombang untuk memperbaiki perekonomiannya.

Mereka tertarik menjadi buruh perkebunan kelapa sawit setelah melihat keberhasilan tetangganya yang lebih dulu bertransmigrasi ke Kalimantan. (uzi/muj/rah)

PAMEKASAN - Sebagian petani di Kabupaten Pamekasan mulai memanen tembakau. Namun dari hasil panen tembakau itu belum laku terjual, seperti milik beberapa petani di Kecamatan Kadur Pamekasan.

Mohammad Ali, salah satu petani asal wilayah itu mengaku sudah dua kali memanen tembakau, namun belum terjual. Hal itu terjadi karena tidak ada bandul tembakau yang membelinya.

Kini, tembakau yang dipanen dari hasil pertaniannya masih ditimbun di rumahnya. Ia khawatir tembakau yang sudah dipanen itu rusak, karena tidak memiliki gudang penyimpanan yang memadai.

Dia jelaskan tembakau miliknya sudah ia tawarkan kepada beberapa bandul tembakau yang biasa membeli tembakau petani setiap tahunnya. Namun dari beberapa bandul yang ia tawari belum berani membeli tembakau, karena tidak ada kepastian dari gudang perwakilan pabrikan yang berada di wilayah itu.

“Tembakau saya belum laku. Saya sudah coba tawarkan ke bandul-bandul yang biasa beli tembakau, tapi gak berani pasang harga. Katanya belum ada gudang yang memulai pembelian,” katanya.

Meski belum laku dijual, namun ia masih berencana memanen tembakau untuk ketiga kalinya. Sebab, jika tidak segera dipanen, tembakau miliknya terancam mengering dan tidak bisa dirajang.

Ali mengaku sedang dihantui kerugian hingga jutaan rupiah, karena sejak panen tembakau belum menerima hasil penjualan tembakau. Ia berharap pemerintah kabupaten setempat segera menjembatani kepentingan para petani, agar tembakau yang sudah dipanen bisa laku terjual.

Kabid perlindungan konsumen Disperindag Pamekasan, Hendradi membenarkan belum adanya perwakilan pabrikan yang membeli tembakau secara resmi. Hal ini berdasar hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya selama sepekan terakhir.

Dari pemantauan itu,

baru diketahui adanya perwakilan pabrikan yang membeli tembakau tembakau petani yang bermitra dengan perusahaan rokok dan belum membeli tembakau petani secara umum.

Ada juga pembelian tembakau yang dilakukan secara pribadi, namun jumlahnya terbatas.

Dari kondisi itu, pihaknya sudah menyampaikan surat edaran ke masingmasing gudang perwakilan pabrikan, yang berisi imbauan untuk segera menyampaikan jadwal buka-tutup gudang.

Dalam surat edaran itu ditekankan agar pembelian tembakau diberitahukan ke pemkab setempat seminggu sebelum gudang dibuka. Hal dimaksudkan untuk melindungi petani agar kegiatan pembelian bisa dipantau.

Sejauh ini, belum ada perwakilan pabrikan yang mengajukan pembelian secara resmi ke Disperindag Pamekasan, karena belum ada instruksi dari pabrikan.

“Belum ada yang memastikan kapan memulai pembelian. Mereka rata-rata masih menunggu instruksi resmi dari pabrikan, yang sampai sekarang belum turun,” katanya.

Sementara itu, kebutuhan tembakau yang rencananya akan dibeli dari petani Pamekasan tahun ini dipastikan tidak akan terpenuhi. Sebab dari total sebanyak 31 hektar lahan area tembakau, diperkirakan hanya menyisakan 25 persen atau sebanyak 5. 000 hektar yang bisa diproduksi.

Dari sisa tanam tembakau sisa itu diperkirakan akan menghasilkan tembakau sebanyak 2. 500 ton tembakau, sedangkan kebutuhan pabrikan mencapai 22. 779 ton. Sehingga kebutuhan pabrikan diperkirakan masih kekurangan tembakau sekitar 20 ribu ton.

Adapun rincian kebutuhan masing-masing pabrikan dari rencana semula, yaitu Djarum rencana membeli 7 ribu ton, Gudang Garam akan membeli 4. 400 ton, Sampoerna rencana membeli 9 ribu ton, Sukun 450 ton dan 1000 ton lainnya untuk pembelian gudang-gudang kecil yang tersebar di wilayah itu. (uzi/ rah)

ASUSILA

Sepasang Kekasih sedang Mesum Digerebek PAMEKASAN - Warga Desa Kertagena Daja, Kecamatan Kadur, Pamekasan menggerebek sepasang muda-mudi yang sedang melakukang hubungan mesra di tempat umum. Mereka adalah Idris (25), warga Desa Payudan, Kecamatan GulukGuluk, Sumenep dan ML (17), siswi kelas II di sebuah SMA swasta di Pamekasan.

Keduanya kedapatan sedang melakukan perbuatan mesun, di semak belukar di pinggir jalan desa tersebut, Sabtu (7/9) malam, sekitar pukul 21.00 WIB. Saat digerebek, Idris mengenakan sarung dengan seluruh kancing baju terbuka.

Sedang ML, yang merupakan warga Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, setengah telanjang. Warga membawa mereka yang ternyata baru sebulan pacaran itu ke balai Desa Kertagena Dajah, untuk dimintai keterangan.

Di hadapan Kepala Desa (Kades) Kertagena Daja, Zainani dan warga, mereka mengaku khilaf. Dengan persetujuan keluarga masingmasing, kedua remaja itu akan dinikahkan.

Menurut serorang warga sekitar, keduanya diketahui sedang melakukan tindakan mesum setelah seorang warga yang kebetulan melintas mencurigai sebuah sepeda motor yang diparkir di tempat gelap di pinggir jalan.

Curiga sepeda motor itu milik pencuri, warga tersebut memberitahu warga lainnya.

Setelah kembali didatangi, warga menemukan Idris tengah mengenakan baju. Ditanya aktivitasnya di tempat gelap tersebut, pemuda itu mengaku sedang menunggu teman.

“Tapi kami tidak percaya.

Dan setelah kami selidiki, di barik rerimbunan semak, kami melihat ML sedang mengenakan pakaian. Kami menduga keduanya sudah melakukan hubungan seks,” kata Muhdi, warga sekitar.

Mendengar berita tersebut, puluhan warga berdata-

ngan ke lokasi dan membawa sepasang kekasih itu ke balai desa setempat serta menjemput keluarga mereka.

“Kedua belah pihak, sepakat tidak memperpanjang masalah ini, karena sudah setuju untuk menikahkan mereka dalam pekan ini,” ujar Kades Zainani. (CR-1/muj/rah)

PAMEKASAN

5

SENIN 9 SEPTEMBER 2013 NO.0194| TAHUN II

PEMKAB

DPRD Tak Setuju Kantor Baru Dibangun PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menilai lokasi bekas rumah sakit di Jalan Kesehatan dinilai kurang tepat dijadikan lokasi komplek Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan yang baru. Selain karena jalan yang terlalu sempit, hal tersebut tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Suli Faris mengatakan pemerintah setempat diminta untuk mengkaji ulang pemilihan lokasi bagi pembangunan Kantor Pemkab yang baru dan mencarikan tempat yang lebih strategis.

Menurutnya, masih banyak lokasi yang bisa digunakan dan tidak melanggar ketetapan RTRW. Apalagi, beberapa waktu lalu, Pemkab Pamekasan berencana mengembangkan kawasan kota ke wilayah selatan, yakni Kecamatan Tlanakan.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyatakan berencana membangun gedung pemkab terpadu di bekas lahan rumah sakit, yang terletak di Jalan Kesehatan.

Direncanakan kantor tersebut akan dibangun dengan lantai tiga atau empat dan diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 45 miliar hingga Rp 50 miliar.

Ia mencontohkan keberanian Pemkab Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo mem-

bangun komplek perkantoran di wilayah luar kota. Ia menyatakan hal tersebut juga bisa dilakukan oleh Pemkab Pamekasan, apalagi konsep perkantoran yang akan dibangun adalah perkantoran terpadu.

“Bukan hanya membutuhkan lahan yang luas, namun juga akses jalan yang cukup.

Karena dengan kantor terpadu akan banyak kendaraan bermotor yang melintas,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyatakan berencana membangun gedung pemkab terpadu di bekas lahan rumah sakit, yang terletak di Jalan Kesehatan. Direncanakan kantor tersebut akan dibangun dengan lantai tiga atau empat dan diperkirakan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 45 miliar hingga Rp 50 miliar.

Kantor tersebut rencananya akan ditempati sejumlah instansi yang saat ini masih terpisah, kecuali instansi teknis. (CR-1/muj/rah)

PENDIDIKAN

Pemerintah Diminta Mengkaji Ulang Penghapusan UN SD

MULAI KESULITAN AIR. Seorang perempuan, mencuci pakaian di sungai yang airnya mulai menyusut, di Desa Bettet, Pamekasan, Jatim.

Beberapa hari ini. Sebagian berar warga di Kabupaten itu mengalami krisis air bersih.

PAMEKASAN Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan meminta rencana pemerintah menghapus Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Dasar (SD) ditinjau ulang meskipun instansi tersebut menanggapi positif rencana yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 tersebut.

Menurut Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Pamekasan, Pramajaya, penghapusan UN SD harus diproses sesuai kebutuhan sekolah karena menyangkut ketentuan penilaian hasil belajar murid.

Menurut Prama, Peraturan Pemerintah tersebut hanya menegaskan penilaian hasil belajar digunakan untuk tiga hal, yaitu menilai pencapaian kompetensi pe-

serta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Tidak ada standar penilaian terhadap keberhasilan anak-anak didik.

Salah satu tolak ukur untuk mengukur kualitas dan keberhasilan murid adalah dengan pelaksanaan UN. Sehingga, jika ujian tersebut dihapus, maka tidak ada lagi standar dan ukuran mengetahui kemampuan murid.

“Selain itu, penghapusan UN tersebut sangat berpengaruh kepada siswa, mereka akan menjadi santai dan apatis dalam belajar karena menganggap ujian sudah tidak ada,” katanya.

Sekretaris Komisi D DPRD Pamekasan, Amin Rifki mengatakan penghapusan UN SD itu menunjukkan pemerintah

bersikap membingungkan dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan. Kebijakan itu berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum 2013, sedang kurikulum baru tersebut masih belum diterapkan secara pasti dan masih dalam tahap uji coba.

“Kurikulum 2013 ini masih diuji cobakan di beberapa kelas, antara lain, kelas 1 dan 4. Sedang kelas 4.5 dan 6 belum terbebani kurikulum baru itu,” kata Amin.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI memastikan Ujian Nasional untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) ditiadakan. Penghapusan itu untuk mendukung program pendidikan dasar sembilan tahun, sehingga UN akan dimulai dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat. (awa/muj/rah)

Rumah Sakit Tak Berdirektur LSM Sentil Bupati PAMEKASAN - Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Pamekasan meminta Bupati setempat, Achmad Syafii segera mengisi kekosongan Direktur Rumah Sakit dr. Slamet Martodirjo, setelah direkturnya, dr Iri Agus Subaidi memasuki masa pensiun.

Permintaan itu merupakan sebuah sentilan hangat terhadap Bupati agar tidak terlalu lama membiarkan rumah sakit itu tak bertuan.

Ketua Forum LSM Pamekasan, Heru Budi Prayitno mengatakan Rumah Sakit Slamet Martodirjo merupakan Badan Layanan Umum

Daerah( BLUD), yang memiliki fungsi cukup penting dalam memberikan layanan kesehatan masyarakat, sehingga jabatan pemimpinnya tidak boleh kosong dalam waktu cukup lama.

Sebab dikhawatirkan kekosongan jabatan pimpinan rumah sakit itu dapat menghambat terhadap proses ad-

ministrasi pelayanan dan pengambilan kebijakan dalam layanan kesehatan.

Selain Direktur Rumah Sakit Daerah, beberapa jabatan yang dinilai perlu segera diisi, kata Heru, adalah Kepala Inspektorat Kabupaten, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), juga Kepala Bagian Humas dan Protokol.

“Seharusnya, sebelum pejabatnya pensiun atau akan dimutasi, sudah ada calon pengganti yang disiapkan.

Setidaknya segera diangkat pelaksana tugas agar tidak menghambat program kerja,” sentil Heru.

Sebelumnya, Bupati Pame-

kasan Achmad Syafii menyatakan akan segera mengangkat Direktur Rumah Sakit Daerah karena dinilai cukup mendesak. Sedang jabatan pimpinan instansi lain yang saat ini masih kosong akan dilakukan bersamaan dengan mutasi yang bakal digelar dalam waktu dekat.

“Saat ini jabatan pimpinan di beberapa instansi masih dijabat oleh pelaksana tugas. Dalam waktu dekat, kami akan segera mengangkat pimpinan definitif. Namun yang kami anggap mendesak adalah Direktur Rumah Sakit Daerah,” katanya. (awa/muj/ rah).

Siswa SD Negeri 2 Leihitu mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah darurat yang dibangun BNPB di Negeri Lima, Pulau Ambon, Maluku Tengah. Sebanyak 439 siswa SD, 321 siswa SMP, 285 siswa SMA, 25 siswa Taman Pengajian dan 58 siswa PAUD yang menjadi korban bencana jebolnya Natural Dam Way Ela di Desa Negeri Lima mulai masuk sekolah.

MALAPRAKTIK

Polres Usut Kasus Dokter Gadungan

PAMEKASAN - Petugas kepolisian dari jajaran Polres Pamekasan, Madura, mulai mengusut kasus dugaan malapraktik dokter gadungan yang telah menyebabkan seorang warga lumpuh, buta, dan tuli.

Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman menjelaskan pengusutan kasus dugaan malapraktik oleh oknum yang mengaku dokter itu, atas laporan yang disampaikan keluarga korban bernama Sudeh (42), warga Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan.

“Oknum yang dilaporkan melakukan malapraktik itu bernama Bustami dan menurut laporan keluarga korban dia ini mengaku sebagai dokter spesialis bedah, sehingga bisa melakukan tindakan medis berupa operasi bedah,” kata Nanang Chadarusman, Minggu.

Menurut Kapolres, pihaknya telah membentuk tim khusus guna mengusut kasus dugaan malapraktik yang dilakukan oknum bernama Bustami itu, bahkan telah melakukan penggeledahan ke lokasi praktik korban di Desa

Pakong, Kecamatan Pakong, beberapa waktu lalu.

Petugas, kata Kapolres, juga telah menyita sejumlah alat bukti yang digunakan oknum dokter gadungan bernama Bustami itu dalam melakukan tindakan medis.

Sejumlah barang bukti yang disita petugas antara lain gunting, obat-obatan, dan sejumlah alat-alat lain yang berkaitan dengan operasi bedah.

“Alat-alat medis itu, sudah ada di Mapolres untuk pengembangan penyelidikan lebih lanjut,” kata Nanang

Chadarusman menjelaskan.

Kasus dugaan malapraktik itu terungkap setelah keluarga korban melaporkan kasus yang menimpa pasien yang mengaku dokter spesialis bedah itu melapor ke polisi atas kasus yang dideritanya setelah berobat ke klinik milik oknum bernama Bustami itu.

Kasus itu telah terjadi pada 2012. Saat itu korban bernama Sudah (42) datang ke klinik Harapan yang menjadi tempat praktik oknum itu di rumahnya di Desa Pakong, Kecamatan Pakong, Pamekasan.

Ketika itu, korban men-

derita pusing-pusing dan oleh oknum disarankan agar dioperasi bedah, karena dibagian punggung korban ada benjolan yang diduga sebagai penyebab dari penyakit yang dideritanya itu.

“Saat itu kami bilang pada si dokter itu akan rujuk ke rumah sakit di Pamekasan,” kata saudara korban, Jumrah.

Akan tetapi, sambung dia, Bustami justru meminta agar tidak dioperasi di rumah sakit, sebab dirinya juga bisa melakukan tindakan medis dan dia sendiri merupakan dokter spesialis bedah.

Atas saran Bustami itu, maka Jumrah kemudian melakukan operasi di klinik milik Bustami itu. Akan tetapi, setelah operasi tidak sembuh, bahkan pandangannya kian buram, pendengarannya terganggu dan orangnya lumpuh.

“Kami lalu memeriksa ke rumah sakit Dr Soetomo di Surabaya, ternyata sarafnya putus akibat operasi yang dilakukan oleh Bustami itu,” kata Jumrah.

Bustami sendiri merupakan pegawai di rumah sakit daerah (RSD) Pamekasan sebagai perawat di unit gawat

darurat (UGD) itu.

Menurut Direktur RSD Pamekasan dr Iri Agus Subaidi, Bustami memang bukan dokter spesialis, akan tetapi hanya sebagai perawat biasa.

Sementara, sejak dilaporkan melakukan malapraktik Bustami sendiri jarang berada di rumah dan sulit dikonfirmasi. Bahkan saat petugas melakukan penggeledahan di tempat praktiknya, beberapa waktu lalu, Bustami juga tidak ada di rumahnya dengan alasan sedang melakukan tugas dinas di luar kota. (ant/rah)

6

SAMPANG

SENIN 9 SEPTEMBER 2013 NO. 0194 | TAHUN II

PELANGGARAN PILGUB JATIM

Panwaslu Panggil Saksi Tim Berkah

PERPUSTAKAAN KELILING Seorang anak mengambil buku di mobil perpustakaan keliling di Monumen Simpang Lima Gumul (SLG) Kediri, Jawa Timur, Minggu (8/9). Mobil perpustakaan yang disediakan Badan Arsip Perpustakaan Daerah Kediri tersebut untuk meningkatkan minat baca dikalangan anak-anak dan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu membeli buku.

FOTO: ANT/Rudi Mulya

Pengurukan Kali Kemuning Dipersoalkan SAMPANG - Normalisasi Kali Kemuning yang menyedot anggaran dari APBD Sampang 2013 senilai Rp 800 juta yang dilaksanakan secara swakelola PU Pengairan setempat tanpa tender dipersoalkan sejumlah rekanan. Pasalnya, pelaksanaan pengurukan yang saat ini masih berjalan di kali Kemuning untuk menanggulangi banjir menabrak aturan yang telah ada, yakni Perpres Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Barang dan Jasa.

Beberapa kali anggaran yang telah digelontorkan untuk kegiatan normalisasi Kali Kemuning, tetapi tetap saja tidak dapat mengurangi musibah tahunan saat musim hujan tiba. Bahkan, pada awal tahun 2013 silam, luapan Kali Kemuning lebih parah merendam wilayah perkotaan dengan ketinggian air mencapai 3 meter.

Menurut Djamad Badrun, tokoh kontraktor Sampang, mengatakan, pelaksanaan pengurukan kali kemuning yang dilaksanakan sendiri secara swakelola oleh PU Pengairan setempat tanpa tender telah melanggar aturan yang ada. Sebab, pengurukan tersebut nilainya Rp 800 juta maka harus ditender tidak dilaksanakan swakelola seperti saat ini.

“Memang ada aturan yang membolehkan kegiatan tertentu dilaksanakan secara swakelola tanpa melalui tender, misalkan berkaitan dengan bencana yang membutuhkan penanganan cepat,

kegiatan yang berkaitan kerahasian negara. Apa pengurukan Kali Kemuning masuk katagori tersebut sehingga dilaksanakan tanpa proses tender,” katanya, Minggu (8/9).

Dikatakan Djamad, apa yang dilakukan PU Pengairan Sampang terkait pekerjaan pengurukan kali kemuning dengan swakelola sudah jelas melanggar aturan yang ada, sehingga hal ini bisa diproses secara hukum.

Sementara di tempat terpisah, Sekretaris PU Pengairan Susanta, saat dikonfirmasi melalaui telepon Minggu (8/9), memebenarkan bahwa pelaksanaan pengurukan Kali Kemuning Sampang senilai Rp 800 juta dari APBD Sampang 2013 dilaksanakan secara swakelola PU Pengairan.

Katanya, hal ini sudah sesuai prosedur berdasarkan Perpres yang ada. Dirinya tidak berani melaksanakan jika bertentangan dengan Perpres. Adapun pelak-

hol/koran madura

BEBER. Salah satu warga menunjukkan kegiatan pengurukan Kali Kemuning Sampang, Minggu (8/9). sanaan kegiatan pengurukan Kali Kemuning tersebut berjalan secara bertahap dan saat ini masih berlangsung.

“Penanganan banjir di Kabupaten Sampang, menjadi agenda

INFRASTRUKTUR

utama yang harus diselesaikan oleh semua SKPD terkait, karena dampak bencana banjir tidak hanya merusak infrastruktur tetapi juga berimplikasi terhadap roda perekonomian masyarakat karena

aktivitas perdagangan terhenti, puluhan hektare sawah menjadi rusak, serta menimbulkan wabah penyakit, mengingat banjir menjadi skala prioritas,” tambahnya. (hol/lum)

SAMPANG - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang, Minggu (8/9) sekitar pukul 10.00 Wib, memanggil tim saksi pasangan calon (paslon) Berkah dan pelapor, terkait adanya laporan temuan dugaan pelanggaran saat berlangsungnya pemilihan Calon Gubernur Dan Wakli Gubernur Jawa Timur, Kamis (29/8).

Dugaan pelanggaran tersebut seperti disampaikan oleh Muksian Hasbullah, perwakilan saksi tim Berkah Sampang, usai berlangsungnya rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten, Rabu (04/9). Sehingga, dirinya menolak menandatangani hasil rapat pleno rekapitulasi manual tersebut.

Beberapa dugaan pelanggaran itu di antaranya, data C1 di sejumlah TPS jumlah pemilihnya melebihi data DPT. Ditemukan dibeberapa TPS hasil suara mutlak 100 persen pemilih hanya memilih kepada salah satu kandidat, serta undangan yang tidak tersebar secara penuh kepada semua calon pemilih, dan terdapat ancaman dan hadangan terhadap saksi Berkah agar Masih kita mintai tidak masuk keterangan ke area TPS sampai prosesuai laporan yang kami terima ses penghitungan terkait dugaan pelanggaran dari suara. saksi tim Berkah,” rut,Menuanggota Panwaslu Kabupaten Sampang Addy Imansyah mengatakan, pemanggilan tim Berkah dengan laporan dugaan itu beberapa pihak terkait seperti tim Berkah sendiri masih sekedar meminta keterangan dari para saksi adanya laporan oleh tim Berkah. "Masih kita mintai keterangan sesuai laporan yang kami terima terkait dugaan pelanggaran dari saksi tim Berkah," jelasnya melalui saluran telepon.

Hasil pemeriksaan, katanya, hingga kini masih belum taraf kesimpulan.

Mengingat, pemanggilan tersebut masih mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan saksi kepada pihak terkait.

"Kita juga akan meminta keterangan kepada panwaslu secara kelembagaan yang berjenjang terus ke bawah sampai dengan tingkat PPL kalau perlu. Juga sampai ke KPPS untuk mencocok kan saja. Dan kita juga tidak serta merta mengambil kesimpulan pada satu pihak saja karena kita akan terus menggali informasi serta fakta dari adanya dugaan pelannggaran," katanya.

Dalam pemanggilan tim Berkah oleh panwaslu itu dikabarkan juga jika daerah yang dilaporkan dugaan pelanggaran hak suara terdapat pada 9 kecamatan. Akan tetapi, pihak panwaslu masih menunggu hasil klarifikasi denganagenda selanjutnya. (ryn/lum)

HARGA KEDELAI MAHAL

Warga Berharap Jalan Segera Diperbaiki Pengrajin Tahu Terancam Bangkrut SAMPANG - Warga Desa Gunung Rancak Kecamatan Robetal berharap jalan yang rusak segera diperbaiki. Warga yang melintasi jalan tersebut tidak sanggup untuk berbalik arah lagi meskipun jalan tersebut adalah salah satu akses warga untuk melakukan aktivitas setiap harinya.

Jalan yang pernah dijanjikan akan diperbaiki pada tahun ini oleh Pemerintah Kabupaten Sampang terus menjadi harapan warga Desa Gunung Rancak.

Namun, sampai sekarang masih belum nampak ada perbaikan.

Padahal, kondisinya sudah sangat parah.

Syamsuri (45), warga Desa Gunung Rancak, mengatakan, dengan kondisi jalan yang keru-

sakannya sangat parah, berharap jalan tersebut segera diperbaiki karena sebelumnya pernah ada isu kalau tahun ini jalan tersebut akan diperbaiki. Akan tetapi sampai sekarang masih belum terealisasi dan belum tahu kapan pelaksanaannya.

“Jalan tersebut rusak parah dan tidak sanggup apabila dilewati dengan bolak balik. Rencananya akan diperbaiki pada tahun ini, namun sampai sekarang masih belum ada dan tetap seperti itu. Bahkan, tambah parah untung saja bukan musim penghujan kalau musim penghujan sudah tidak bisa dilewati,” keluhnya kepada Koran Madura, Minggu (8/9).

Hal senada juga diungkapkan

oleh Bulanggi (47). Ia mengatakan, ketika sering melintasi jalan tersebut sangat melelahkan.

Setiap hari harus melintasi jalan yang rusak. Tidak hanya kerusakan sepeda motornya yang sering dia alami, bahkan kerusakan badanpun pernah dia alami, dan jarak jalan yang rusak bukan jarak yang pendek bahkan sangat panjang sekitar kurang lebih 2 kilometer.

“Kami sebenarnya tidak sanggup melewati jalan yang rusak seperti itu. Namun, mau bagaimana lagi karena jalan tersebut adalah satu-satunya jalan untuk dilewati dan bukan hanya saya yang mengeluh warga yang lain pun juga banyak,” tandasnya. (jun/lum)

SAMPANG - Perajin tahu dan tempe yang berada di Kelurahan Banyuanyar, Kabupaten Sampang, mulai mengeluhkan harga kedelai yang masih melambung tinggi. Hal itu membuat perajin tahu hasus berpikir lebih keras untuk menghindari resiko kebangkrutan.

Apalagi, kini pengrajin tahu mulai mengurangi ukuran hasil produksinya agar bisa menyesuaikan dengan harga bahan mentah untuk menghindari adanya gulungtikar. Seperti disampaikan oleh Zaifudin, salah satu perajin tahu dan tempe.

Dirinya menjelaskan, selain harganya mahal selama sepekan terakhir, ia juga kesulitan mendapatkan kacang kedelai yang merupakan bahan baku untuk memproduksi tahu.

"Harga kedelai di sejumlah pasar juga terus menerus mengalami lonjakan, meskipun kenaikannya sedikit.

Namun, berlangsung terus menerus.

Terakhir harga bahan baku tempe tahu itu sudah mencapai Rp 9.300 per kilogram setelah sebelumnya juga sudah mengalami kenaikan pada harga Rp 7.200 menjadi,” ucapnya kepada Koran Madura.

Pihaknya terpaksa ikut menaikkan harga hasil produksinya. Harga tahu dalam dua hari terakhir sudah dinaikan sebesar 10 persen dari harga biasanya. Tahu yang mulanya dijual dengan harga dari Rp. 20.000 menjadi Rp. 30.000 setiap papannya.

"Mau bagaimana lagi, Pak kalau harga kedelai naik, harga tahu juga ikut naik. Masalahnya sekarang kami

kesulitan untuk mendapatkan bahan baku kedelai, ditambah lagi harganya semakin mahal. Mau tidak mau kami juga menaikkan harga tahu untuk mengimbangi harga biar tidak merugi," katanya.

Lanjut Zaifuddin, selama ini agar tetap bisa bertahan dan terus berproduksi telah disiasati dengan cara mengecilkan ukuran produk tahu. Namun, dijual dengan harga yang sama agar tidak kehilangan pelanggan.

"Agar perajin seperti saya bisa tidak bangkrut ya terpaksan mengecilkan produksi tahu, untuk mencegah kerugian meskipun harganya sama biar tidak kehilangan pelanggan, Pak. Meski terkadang banyak konsumen sudah mulai mengeluh dengan hal itu," ungkapnya. (ryn/lum)

BBM

Pembeli Pertamax Mengeluhkan Mesin SPBU

Jalan rusak parah yang sering dilewati warga Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robetal, Minggu (8/9).

SAMPANG - Pembeli bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax di SPBU Jalan Jaksa Agung Suprapto mengeluh, karena mesin yang menampakkan nominal tertutup dengan plester sehingga warga merasa kurang puas dan dirugikan.

Pembeli setelah melakukan pengisian BBM jenis petamax menyisakan keraguan, dan mengandung pertanyaan besar kenapa harus ditutup. Selain itu, pelayanan yang diharapkan tidak memuaskan.

Salah satu pembeli yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, penutupan nominal yang berada di mesin SPBU itu tidak boleh karena

sebagai pembeli tidak bisa mengetahui jumlah uang yang harus dikeluarkan dari kantongnya. Apakah sesuai atau tidak dengan jumlah yang tertera di mesin tersebut, meskipun harga perliter yang terpangpang harganya 10.100 perliter.

Pembeli berharap angka itu ditampakkan agar bisa mengetahui jumlahnya.

Selain itu, setelah melakukan pengisian bisa tenang karena kalau tertutup yang sering terjadi setelah keluar dari SPBU masih muncul keraguan dan merasa kurang puas.

“Setelah kami mengisi BBM pertamax di SPBU Jalan Jaksa Agung SUPRAPTO, mesin yang seharusnya

menampakkan nominal itu tertutup, sehingga kami ragu berapa jumlah uang yang tertera di mesin tersebut,” keluhnya kepada Koran Madura, Minggu (8/9).

Sedangkan operator yang menjaga SPBU tersebut ketika dikonfirmasi tidak bisa berkomentar banyak dan tidak bisa memberikan alasan yang jelas, dan hanya menjawab kalau penutupan tersebut karena lagi sakit mata, dan pemilik SPBU tersebut juga tidak ada ditempat karena lagi keluar kota. “Ini ditutup karena masinnya lagi sakit mata, dan pemiliknya sedang keluar kota,” ucapnya. (jun/lum)

BANGKALAN

7

SENIN 9 SEPTEMBER 2013 NO. 0194 | TAHUN II

AKSES JALAN LINGKAR

Seharusnya Pemkab Memprioritaskan Masyarakat Desa

BANGKALAN – Kebijakan pemerintah daerah (Pemda) untuk membangun akses jalan lingkar barat menuju wisata makam religi Syaichona Cholil rupanya mendapat tanggapan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal itu dinilai terkesan terburu-buru. Apalagi, uang yang dianggarkan cukup besar. ”Uang sebanyak Rp 14 miliar dianggarkan untuk pembangunan akses jalan, saya rasa lebih manfaat dialokasikan terhadap kebutuhan masyarakat di desa,” ujar Direktur Bangkalan Coruption Watch, Abdus Syukur, kemarin (8/9).

Dia menilai sesuai asas kebermanfaatan untuk kesejahteraan rakyat, uang sebanyak itu harusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat di

pedesaan terlebih dahulu. Sebab kebutuhan tentang hal yang paling mendasar saja, banyak desa yang masih belum sejahtera.

Dirinya mencontohkan sistem pengairan di desa sangat sulit. Jika musim kemarau tiba dipastikan masyarakat di pedesaan akan kekurangan air.

Syukur menilai dengan sistem droping yang dilakukan pemda selama ini kurang efektif. Sebab datangnya air tidak intens. Padahal, kebutuhan air dipastikan setiap hari. ”Masyarakat di desa kalau sudah musim kemarau dipastikan tidak mandi. Mereka hanya mengusap badan mereka dengan sedikit air. Saya tahu, karena saya juga dari desa,” ungkapnya.

HARGA KEDELAI

Pabrik Tahu Mulai Ada yang Tutup

Menurutnya, jika pemerintah benar-benar ingin mengubah kondisi masyarakat, harusnya ada perencanaan mengenai pengeboran sumber air di setiap desa. Malah yang terjadi sebaliknya. Padahal kondisi kekeringan yang melanda di desa dipastikan terjadi setiap tahun. ”Jika membaca di media dipastikan setiap tahun terjadi kekeringan di seluruh desa di 17 kecamatan, kecuali di kecamatan kota Bangkalan sendiri. Jika hal itu tidak ditangani secara professional, tentunya akan tetap seperti itu tiap tahun,” terangnya.

Saat pemerintah berinisiatif untuk membangun sistem pengairan di desa Campor dan Bangsereh sangat bagus.

Pemkab Anggap Dewan Tidak Paham Undang-Undang BANGKALAN - Rekomendasi DPRD Bangkalan terhadap Pemkab setempat yang menyatakan idealnya Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) harus didahului oleh penyusunan Rencana Strategis (Renstra) mendapat tanggapan dari Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangkalan. Bappeda menilai Legislatif tidak memahami Undang-udang, karena penyusunan RPJMD sudah sesuai dengan ketentuan.

DITUTUP. Kondisi pabrik tahu di Ketengan ditutup, karena harga kedelai tinggi. Hanya gerbangnya saja yang terbuka.

BANGKALAN - Sejumlah pabrik tahu terpaksa tutup akibat harga kedelai melonjak tinggi. Hal itu dilakukan karena para produsen tahu tak sanggup dengan biaya produksi yang tinggi.

Salah satunya pabrik tahu yang berada di Jalan Pemuda Kaffa, Ketengan, Burneh.

Sudah tiga hari pabrik tersebut tak mempekerjakan karyawannya, lantaran harga bahan baku kedelai melonjak tinggi.

Sehingga tak sebanding dengan biaya penjualan yang masih tetap sama. ”Tiga hari pabrik kedelai tutup, lantaran harga kedelai impor tinggi,” kata Neman (51), salah satu pekerja di pabrik yang malang tersebut.

Dengan tutupnya pabrik tempat dirinya bekerja menjadi hal yang cukup meresahkan bagi dirinya. Sebab dirinya harus mencari pekerjaan sampingan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika tidak, kebutuhan dapur tidak akan terpenuhi. ”Karena pabrik tutup, saya mencari pekerjaan lain untuk menutupi biaya hidup. Mengambil buruh dengan memperbaiki rumah,” ucapnya.

Akan tetapi, pekerjaan serabutan yang menjadi sampingan tersebut, tak bisa bertahan lama. Sebab, nafkah utama yang dilakoni didapatnya dari bekerja menjadi karyawan pabrik tahu.

Menurutnya, sudah separuh usia melakoni pekerjaan menjadi karyawan di pabrik tahu Ketengan. ”Sejak remaja saya sudah bekerja di pabrik ini. Sampai sekarang, saya tinggal di mess dekat pabrik. Kalau pabrik tersebut tutup, nasib saya juga terancam,” keluhnya.

Dia menjelaskan apabila kenaikan tersebut tidak ada solusi dari pemerintah, hampir dipastikan para produsen tahu akan gulung tikar. Belum lagi, teman-teman yang sama-sama bekerja di pabrik yang sama, tentunya tidak tahu akan kemana lagi untuk mencari nafkah.

Selain itu, hal senada juga disampaikan konsumen tempe, Fifin (34). Perempuan yang setiap hari bekerja sebagai penjual aneka makanan penyetan tersebut mengaku hal itu cukup mengganggu. Sebab, pembelian kebutuhan tempe dijatah oleh penjual. ”Saya biasa menjual tempe penyet. Dengan dijatahnya harga pembelian, otomatis mengurangi dagangan saya tiap hari,” terangnya. (ori/rah)

Masyarakat tak perlu kekurangan air lagi. Padahal sebelumnya, di sana juga menjadi langganan kekeringan. ”Pembangunan pengairan di Campor itu menghabiskan sekitar Rp 800 juta dan Rp 300 juta di desa Bangsereh. Jika dana Rp 14 miliar untuk mendahulukan pembangunan irigasi betapa beruntungnya desa lain yang masih kesulitan air,” terangnya.

Sesuai pernyataan Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad, pembangunan jalan tersebut diharapkan bisa meningkatkan tingkat PAD Bangkalan. Sebab, jalan yang ada saat ini masih terkesan kecil, sehingga menghambat perjalanan para peziarah untuk berwisata ke makam Syaichona Kholil. (ori/rah)

”Sesuai dengan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 pasal 97 ayat 7 yang berbunyi, pengesahan Renstra paling lambat 1 (satu) bulan setelah RPJMD, maka tidak ada prosedur perundang-undangan yang kami langgar,” jelas Kepala Bappeda Kabupaten Bangkalan, Sa’ad Asjary.

Menurutnya, pembuatan rancangan Renstra sendiri sudah tuntas sebelum pembahasan RPJMD. Akan tetapi, pengesahannya memang direncanakan akan dilaku-

kan setelah RPJMD ditetapkan terlebih dahulu. Renstra dibuat secara simultan dan sinergis dengan RPJMD. ”Untuk mengukur besaran yang harus dicapai selama lima tahun kedepan, kita memang butuh rancangan rencana strategis yang disusun masing-masing SKPD. Dan rancangan Renstra itu sudah kami buat dan susun sesuai dengan rancangan di masing-masing SKPD,” terangnya.

Sa’ad menilai, DPRD

Bangkalan salah dalam memahami Undang-undang, sehingga menjadi salah persepsi di benak pemikiran anggota Pansus I DPRD Bangkalan tentang tahapan pengesahannya. Apalagi, sesuai dengan Permendagri nomor 54 Tahun 2010 pasal 97, Pemkab Bangkalan menyusun tahapan pengesahan Renstra ini seperti yang disyaratkan. ”Tidak ada masalah urgen sebenarnya dari persoalan ini,” kelit Sa’ad.

Disinggung tentang kecurigaan Anggota Pansus I tentang dokumen RPJMD Kabupaten Bangkalan yang nilai copy paste karena terdapat nama Kabupaten lain, bahkan anggota Legislatif menyayangkan hal itu, Sa’ad menjawab bahwa itu terjadi karena human error. ”Karena ini adalah kerjaan manusia, maka salah ketik adalah suatu hal yang normal ter-

jadi,” alasannya.

Perlu diketahui, dalam RPJMD yang dibahas tertulis nama tiga daerah sekaligus, yakni kabupaten Gersik, Sampang. dan Kota Surabaya. Dari kesalahan tersebut membuat pihak DPRD Bangkalan memandang pihak eksekutif kurang professional dalam menyusun RPJMD. Apalagi, waktu yang diberikan sebelum dibahas hanya dalam kurun waktu enam hari. Idealnya, jika melihat di kabupaten lain, RPJMD diberikan ke DPRD jauh hari, minimal satu bulan sebelumnya. ”Bagaimana cara mempelajari RPJMD kalau diberikan oleh pihak eksekutif hanya dalam kurun waktu enam hari,” keluh Wakil DPRD Bangkalan Munawwar Kholil.

Sementara itu, secara perundang-undangan ditanggapi oleh salah satu anggota

Pansus I DPRD Kabupaten Bangkalan, Syaifiudin Asmoro, tidak ada ketentuan yang baku mengenai penetapan Renstra terlebih dahulu sebelum RPJMD di tetapkan. Namun, pihaknya memandang berdasarkan kajian legislatif Renstra harus dibuat terlebih dahulu agar tidak salah arah. ”Dari hasil studi banding dengan daerah lain, Renstra ditetapkan terlebih dahulu sebagai acuan bagi pembahasan dan penetapan RPJMD,” jelas Syafiuddin.

Lebih jauh Syafiuddi menerangkan, Rentra itu merupakan manifestasi janji-janji politik Bupati yang di tampung dalam Rentra setiap SKPD. Dengan demikian, jika ditetapkan terlebih dahulu SKPD tidak menunggu bola, namun sudah ada yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang. (dn/rah)

MISI

Akses Pelabuhan Socah Tak Kunjung Selesai BANGKALAN Pembangunan jalan akses menuju pelabuhan Socah, yang dulu lebih dikenal MISI (Madura Industri Seeport City), hingga saat ini tak kunjung selesai. Ditengarai banyak tanah yang dilalui jalan akses tersebut belum dibebaskan. Padahal anggaran dananya telah dikucurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tidak tanggung-tanggung dana pembebasan lahan dialokasikan sebesar Rp75 miliar, dengan target akhir 2013 bisa selesai dan beroperasi.

Selama ini pemerintah Bangkalan beralasan ada penolakan dari masyarakat dalam upaya pembebasan

lahan di areal MISI tersebut, sehingga berdampak pada molornya pembangunan jalan akses sepanjang 15 km menuju pelabuhan Socah tersebut.

Namun berdasarkan hasil investigasi di lapangan, pernyataan pemerintah kabupaten Bangkalan, dalam hal ini tim P2T (Panitia Pembebasan Tanah) yang diketuai oleh sekretaris daerah justru bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.

Masyarakat di 7 desa yang tanahnya dilalui jalur akses pelabuhan Socah justeru menyambut baik program tersebut, bahkan sangat mendukung pembangunan jalan akses tersebut. Sehingga ken-

dala pembebasan lahan tersebut hanyalah argumentasi yang kurang berdasar. ”Kami mendukung rencana pemerintah, apalagi untuk pembangunan jalan umum, tapi kenapa kok belum ada sosialisasi ke masyarakat,” ujar salah satu warga desa Keleyan, Sakwan, di rumahnya.

Menurut Sakwan masyarakat yang tanahnya di lalui jalan akses banyak yang menunggu ganti rugi pembebasan lahan.”Yang penting transparan dan sesuai harga pasar ganti ruginya, kami pasti dukung,” ucapnya.

Lain halnya, menurut aparatur Desa Dekiring Kecamatan Socah, Suwarno hingga saat ini belum ada sosi-

alisasi terhadap warga. Padahal ada 80 warga yang tanahnya di lalu jalan akses tersebut sudah menunggu sosialisasi tersebut, asalkan tidak merugikan pemilik lahan. ”Malah yang kami sesalkan, banyak makelar tanah yang membeli tanah warga secara diam-diam dengan harga murah. Antara Rp 60-70 ribu permeternya,” ucapnya.

Dikatakan Suwarno, bahkan hampir 50 persen tanah warga yang dilalui jalan akses pelabuhan Socah telah dibeli oleh makelar tanah.

Sementara itu, menurut salah satu kontraktor, Yasin, dirinya berharap agar pemerintah segera membebaskan tanah dan melakukan per-

cepatan pembagunan jalan akses pelabuhan Socah. ”Uang sudah di tangan, masyarakat mendukung, masih tunggu apalagi,” celetuknya.

Lebih lanjut Yasin menjelaskan, berdasarkan ketentuan harga pembebasan tanah minimal Rp 125 ribu permeternya. Harga tersebut bukan termasuk tanah warga yang berlokasi dekat jalan raya dan belum termasuk ganti rugi bangunan. ”Tolong masyarakat jangan dibodohi, masak tanah warga diganti rugi hanya Rp 85 ribu permeternya, Sisanya buat siapa? Kan panitia sudah dapat 4 persen untuk biaya oprasional dari seluruh anggaran,” ujarnya. (ori/rah)

CAPRES DARI PDI-P

Dukungan Terhadap Jokowi Semakin Menguat BANGKALAN - Dukungan terhadap Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi presiden berdatangan dari para kader PDI Perjuangan di seluruh penjuru tanah air. Salah satu dukungan tersebut, muncul dari DPC PDI Perjuangan kabupaten Bangkalan. Sebab Jokowi dinilai mampu mengatasi problematika kecarutmarutan Bangsa Indonesia.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangkalan, H. Fatkhurrahman menyatakan dukungan penuh terhadap

mantan wali Kota Solo ini untuk dideklarasikan sebagai calon presiden. Sebab, bangsa Indonesia butuh

pemimpin yang berkarakter seperti Jokowi, saat semua lini kahidupan bangsa mengalami ketimpangan. ”Pertama Jokowi sudah dikenal rakyat dari kalangan bawah sampai atas dan satu-satunya Gubernur yang sudah sukses dalam waktu sekejab,” kata H. Kur, sapaan akrabnya ketua DPC PDI-P Bangkalan.

Menurutnya, Jokowi

yang terkenal dengan blusukannya sudah bisa membuktikan kinerjanya. Salah satu bukti kemampuan Jokowi dalam memimpin adalah merelokasi PKL pasar Tanah Abang dengan sukses tanpa perlawan dari pedagang. ”Kedepan Bangsa ini butuh pemimpin yang tegas dan solutif serta peduli pada wong cilik, jadi itu hanya ada di diri Jokowi, maka dari

itu kami mendesak pimpinan Pusat PDI-P segera mendeklarasikan itu,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut pria berkumis tebal ini, Jokowi memiliki kemampuan melihat, mendengar, dan secara sungguh-sungguh menangkap keinginan juga kebutuhan masyarakat. Gubernur Jakarta ini, sosok pemimpin yang mampu men-

gomunikasikan diri secara luas kepada masyarakat, khususnya menyangkut program dan aplikasinya di lapangan. ”Selama ini pemimpin yang ada belum melahirkan berbagai produk inovatif terkait kebijakan publik.

Namun, itu semua akan terpecahkan jika Jokowi presidennya,” tandasnya optimis.(dn/rah)

8

SURAMADU

SENIN 9 SEPTEMBER 2013 NO.0194| TAHUN II

CAGUB-CAWAGUB

Program Jempol Dititip pada Cagub Terpilih PAMEKASAN - Pasangan calon Gubernur Jawa Timur Bambang DH-Said Abdullah (Bangsa) menitipkan program Jempol --jargon pasangan itu-- kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim terpilih Soekarwo-Syaifullah Yusuf (KarSa).

Pasangan cagub/cawagub nomor urut 3 yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan KarSa yang telah terpilih sebagai pemenang pada Pemilukada Gubernur Jatim yang digelar 29 Agustus 2013.

“Dengan hasil rekapitulasi KPU Jatim yang memenangkan pasangan KarSa, maka saya atas nama pasangan Bambang-Said dan saya pribadi, Said Abdullah mengucapkan selamat atas terpilihnya Pakde Karwo dan Gus Ipul sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2014-2019,” kata Said Abdullah di Surabaya.

Pasangan SoekarwoSaifullah Yusuf (KarSa) unggul di 27 kabupaten/kota di Jawa Timur, berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum yang digelar di Hotel Shangri-La Surabaya.

Pasangan KarSa ini mampu meraih dukungan suara 8.195.816 atau 47,25 persen, mengalahkan perolehan suara ketiga pasangan lainnya, Eggi Sudjana-M Sihat (Beres), Bambang DH-Said Abdullah (Bangsa) dan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah).

Pasangan yang memperoleh dukungan suara terbanyak kedua ialah Berkah, lalu Bangsa di urutan ketiga dan terakhir pasangan cagub/ cawagub Beres.

Pasangan Berkah meraih dukungan 6.525.015 suara atau 37,62 persen. Kemudian pasangan Bambang-Said di urutan ketiga dengan perolehan dukungan 2.200.069 suara atau 12,69 persen.

Terakhir pasangan EggiSihat 422.932 suara atau 2,44 persen.

Said Abdullah juga berharap berharap pasangan Cagub-Cawagub Jatim terpilih itu nantinya bisa mengemban amanah rakyat sebaik-baiknya, memimpin Jawa Timur untuk masa depan yang lebih baik pula.

Sebab, menurut dia, jabatan itu merupakan amanah. Kemenangan pa-

sangan cagub-cawagub KarSa pada Pemilukada Gubernur Jatim kali ini menurut Said Abdullah adalah kemenangan demokrasi dan warga Jawa Timur.

“Kepada pasangan terpilih, kami titip programprogram Jempol semoga bisa dikawal dan dijalankan oleh Pakde Karwo dan Gus Ipul demi kebaikan rakyat Jawa Timur. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk Pakde Karwo dan Gus Ipul,” kata Said Abdullah.

Pasangan CagubCawagub Bangsa sendiri mengusung enam program perioritas untuk masyarakat Jawa Timur yang disebut dengan program Jempol.

Keenam program perioritas pasangan calon gubernur ini meliputi Pendidikan berkualitas, kesehatan yang profesional, desa sejahtera, petani sejahtera, nelayan sejahtera dan program rumah layak huni.

Untuk program pendidikan berkualitas, pasangan calon ini membidik program wajib belajar 12 gratis dengan memberikan bantuan khusus kepada siswa kurang mampu dan mahasiswa yang kurang mampu yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

Pada bidang kesehatan, program perioritas Bangsa berupa peningkatan pelayanan kesehatan yang profesional dan gratis bagi masyarakat maskin, termasuk membebaskan semua biaya rawat inap di puskesmas.

Bidang perdesaan, pasangan Bangsa mencanangkan program Semar (satu desa setengah miliar) per tahun, berupa dana bantuan pembangunan desa. Sementara pada program petani sejahtera pasangan ini mencanangkan pemberian subsidi modal bagi petani per hektare per tahun.

Program pada nelayan, Bangsa akan memberikan subsidi BBM dan rumpon.

Sedangkan pada program rumah layak huni, ialah mencanangkan reabilitasi rumah layak huni bagi warga yang kurang mampu yang disebut juga dengan program Seruni atau sejuta rumah layak huni.

“Kami berharap program-program kami canangkan bisa diakomudir oleh gubernur terpilih, karena ini untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur sendiri,” kata Said Abdullah menambahkan. (ant/ rah)

RAPERDA MIGAS

DPRD Pesimis Bisa Selesai

SUMENEP - Dewan Perwakilan Daerah Sumenep pesimis rancangan peraturan daerah (raperda) minyak dan gas bumi (migas) bisa diselesaikan sampai akhir masa tugas pada tahun 2014.

Menurut komisi B, selain harus dilakukan secara hatihati, undang-undang migas yang menjadi payung hukum bagi perda migas masih dalam revisi.

“Kami tak yakin dalam satu tahun raperda migas ini bisa diselesaikan, karena undang-undang migas di pusat saja belum, apalagi di daerah,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi, Minggu (8/9).

Raperda migas yang akan di-cover, menurutnya, akan diprioritaskan lebih kepada akibat yang ditimbulkan dari adanya SKK migas yang sudah dioperasikan. Akibat tersebut, nantinya merupakan dampak positif terhadap perubahan ekonomi masyarakat.

Sehingga, diharapkan raperda itu dapat menjadi bagian integral atas perubahan sosial maupun ekonomi masyarakat Sumenep.

Politisi PDI itu men-

contohkan, dampak positif secara ekonomis dari adanya perda migas itu, seperti housesource yang berpusat di daerah penghasil migas, sekaligus beragam kegiatan yang bisa dilakukan pihak SKK migas apabila melibatkan pihak lokal. Dia menginginkan, perda itu, memiliki nilai peruntukan ekonomis bagi masyarakat.

“Pelan-pelanlah. Yang penting kita sudah action, baru tahun berikutnya kita sempurnakan, sambil menunggu hasil undang-undang migas selesai,” tukasnya.

Bambang mengatakan, saat ini pembahasan raperda migas itu masih tertunda karena adanya kegiatan dewan.

Namun, setelah kegiatan itu selesai, pihaknya berjanji akan meneruskan pembahasan itu.

Dia tidak menginginkan, hasil dari pembahasan itu akan mubazir dan sia-sia.

Sebab, jika komisinya tetap mem-breakdown reperda tersebut, sementara undangundang migas masih akan direvisi niscaya apa yang dilakukan komisinya membuang waktu saja. (athink/mk)

PENDATAAN SENJATA AIRSOFT KUDUS. Petugas memberi nomor kode pada senjata airsoft pada pendataan senjata air soft oleh Special Airsoft Kudus (SPARK) di kantor Pengadilan Negeri Kudus, Kudus, Jateng, Minggu (8/9). Pendataan senjata air soft yang selanjutnya dilaporkan ke Dir Intelkam Polda Jateng tersebut guna mengantisipasi penyalahgunaan senjata air soft untuk tindakan kriminal.

5 Daerah Jatim Masuk Darurat Kekeringan hingga Kering Kritis BPBD Siapkan Mitigasi Struktural dan Nonstruktural SURABAYA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Provinsi Jawa Timur tengah memperkuat mitigasi struktural dan non struktural guna menjauhkan masyarakat dari bencana karena Jatim memasuki musim kemarau basah tahun ini.

Mitigas struktural berupa perbaikan tanggul dan pengerukan sedimentasi. Dan mitigasi nonstruktural yakni dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat.

“Pengerukan sedimentasi di Sungai Kemuning Bangkalan, Madura sepanjang 64 kilometer. Selain itu, menggandeng sejumlah mahasiswa guna mendapatkan informasi penanggulangan dan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana,” ujar Kepala BPDB Provinsi Jawa Timur, Sudarmawan kepada Koran Madura, Minggu (8/9).

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda menyebutkan bulan Oktober dan November dengan curah hujan ringan hingga lebat.

Daerah Madura, seperti Kabupaten Sumenep, Pamekasan dan Bangkalan dengan curah hujan ringan mencapai 101-150 mili liter. Intensitas hujan sedang dengan curah hujan mencapai 150-201 ml terjadi di Kabupaten Luma-

jang, Banyuwangi dan Trenggalek. Hujan dengan intensitas lebat dengan curah hujan 301-400 ml terjadi di Kabupaten Blitar pada bulan Blitar.

“Analisa BMKG tersebut bahwa Kemarau Basah terjadi di Jatim pada minggu ketiga dan keempat bulan Oktober.

Namun, puncaknya musim pancaroba pada awal September,” papar mantan Sekda Kabupaten Bangkalan.

Ia menjelaskan lima daerah di Jatim mulai mengalami bencana kekeringan,adalah Bangkalan, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek serta Tuban.

“Selain lima daerah, saya perkirakan kekeringan tahun ini sama dengan tahun lalu akan terjadi di 23 daerah,” jelasnya.

Dari lima daerah yang sudah mengalami kekeringan, satu daerah yaitu Ngawi memasuki fase darurat kekeringan atau kering kritis. Sedangkan daerah lainnya, yaitu Bangkalan, Pronorogo, Trenggalek serta Tuban menuju

darurat kekeringan.

Menurutnya, kekeringan terbagi dalam tiga kategori yaitu kering langka terbatas, yakni jika jarak sumber air sekitar 100-500 meter. Selain itu juga kering langka jika jarak sumber mata air 500-3.000 meter. Dan terakhir adalah

akan mengalami kekeringan yaitu Sampang, Pamekasan, Sumenep, Lamongan, Bojonegoro, Tulungagung, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Blitar, Pacitan, Magetan, Jombang serta Mojokerto.

“Kita masih menunggu

kering kritis jika jarak sumber mata air sudah di atas 3.000 meter.

Data yang diperoleh BPBD, selain lima daerah ini, 18 daerah lainnya diperkirakan juga

perkembangan di lapangan,” uajrnya.

Karena itu, untuk mengantisipasinya, pihaknya sudah mengumpulkan BPBD Kabupaten/Kota beberapa waktu

lalu. Hal ini, untuk mengetahui potensi ancaman kekeringan yang terjadi.

“Kemarin kami mengumpulkan seluruh BPBD di Kabupaten/Kota, salah satunya melakukan evaluasi terkait daerah-daerah yang rawan kekeringan. Untuk saat ini, kami masih menunggu laporan dari BPBD kabupaten/ kota,” urainya.

Ditanya solusi untuk menghadapi potensi kekeringan, Sudarmawan mengatakan, bahwa BPBD sudah menyiapkan berbagai solusi.

Salah satunya yakni mengoptimalkan tendon air di desadesa. Sebab, tahun sebelumnya tendon dan infrastruktur juga sudah disiapkan. “Jadi tahun ini , bisa diaktifkan,” tuturnya.

Untuk kebutuhan anggaran bencana kekeringan , Pemprov Jatim telah menyediakan anggaran yang berdasarkan biaya tidak terduga. Hanya saja, ia enggan untuk menyebutkan berapa nominal dana tak terduga yang disiapkan tersebut “Anggaran ini, bisa digunakan setelah ada surat pernyataan dari Kepala daerah (Bupati/Walikota) jika terjadi kekeringan. Tanpa itu, anggaran ini tidak akan mungkin bisa dicairkan,” pungkas Sudarmawan. (ara)

PILEG

Higemura Gagas Konsolidasi Nasional Jelang Pemilu BANGKALAN - Himpunan Generasi Madura (Higemura) berencana menggelar konsolidasi nasional menjelang pemilu legislatif 2014, guna menyamakan persepsi dan membangun komitmen dukungan kepada para caleg yang akan bersaing menjadi wakil masyarakat di Pulau Garam itu untuk DPR RI. Ketua Umum Higemura Muhlis Ali mengatakan caleg DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) XI Madura harus memiliki persepsi yang sama tentang agenda pembangunan masa depan Madura dan memiliki komitmen untuk memajukan Madura.

“Disinilah perlunya konsolidasi nasional bagi semua

elemen masyarakat Madura untuk mengarahkan dukungan kepada caleg yang benarbenar memiliki komitmen untuk membangunan Madura,” kata Muhlis Ali di Bangkalan, Minggu.

Ia menilai pembangunan di Pulau Garam itu selama kurang menunjukkan kemajuan yang berarti, kendatipun masyarakat di empat kabupaten tersebut sudah memiliki wakil rakyat yang menjadi penyambung lidah masyarakat di tingkat pusat.

Hal ini terjadi, kata dia, karena wakil rakyat yang kurang memperjuangkan secara optimal kepentingan masyarakat Madura, terutama terkait dengan pembangunan

infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Madura.

maka hal itu sama halnya dengan berbicara kepentingan sebagian masyarakat nusantara, karena penduduk Madura kini tersebar di hampir semua wilayah yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu, sambung Muhlis Ali, tokoh-tokoh Madura yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, perlu melakukan konsolidasi nasional, guna menyamakan persepsi dalam menentukan kriteria caleg yang layak didukung masyarakat Madura pada pemilu legislatif 2014.

“Konsolidasi Madura secara nasional ini untuk membicarakan kesamaan visi dan cita-cita untuk kemajuan pembangunan Madura ke depan,” katanya menjelaskan.

Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia (PPI) ini juga mengatakan jika bicara persoalan Madura, maka hal itu sama halnya dengan berbicara kepentingan sebagian

masyarakat nusantara, karena penduduk Madura kini tersebar di hampir semua wilayah yang ada di Indonesia.

Jalur politik perlu menjadi media perjuangan masyarakat Madura karena potensi konstituen para politikus dari kalangan etnik Madura tidak sedikit, bahkan etnik yang ada di Provinsi Jawa Timur itu, tergolong etnik terbanyak ketiga di Indonesia dengan sebaran yang merata di seluruh penjuru Indonesia.

“Saat ini kamu mulai mengkomunikasikan gagasan ini dengan sejumlah toko sepuh Madura, termasuk para ulama praktisi pendidikan di Madura ini,” kata Ketua Umum Higemura Muhlis Ali menjelaskan. (ant/rah)

LINTAS JATIM

9

SENIN 9 SEPTEMBER 2013 NO.0194 | TAHUN II

Karsa Mengadopsi Program Cagub Kalah SURABAYA - Gubernur Jawa Timur terpilih Soekarwo berjanji akan mengadopsi program dari pasangan calon gubernur lainnya yang kalah untuk membangun provinsi ini selama lima tahun ke depan.

"Semua program pasangan calon gubernur sangat bagus, dan kami tidak akan diam saja.

Saya dibantu Gus Ipul akan berusaha menjalankan program yang sudah disampaikan semua calon demi kepentingan Jawa Timur," ujar Soekarwo usai penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih di Surabaya.

Ia memaparkan, program dari pasangan Eggi SudjanaMuhammad Sihat (Beres) yang menyampaikan tentang ketakwaan. Menurut dia, apa yang dikatakan Eggi Sudjana sangat tepat karena membangun sebuah pemerintahan, sangat tidak mungkin tanpa

bantuan dan doa kepada Allah SWT. "Nanti, kami akan bersama sejumlah ulama dan kiai di Jatim membentuk manusia yang berakhlaq. Sebab, tidak cukup seseorang memiliki pikiran cerdas tapi tidak bermoral.

Terima kasih kami sampaikan kepada Eggi dan Sihat," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Kemudian, program dari pasangan Bambang DH-Said Abdullah (Jempol), tentang memajukan pedesaan dengan memberikan anggaran yang tepat. Berikutnya, program pasangan khofifah Indar Parawansa-Herman S

ant/m risyal hidayat

KARSA: Pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) ketika mengikuti debat kandidat Cagub dan Cawagub Jatim 2013-2018 di Surabaya, Jatim beberapa waktu lalu.

Sumawiredja tentang memperbanyak sambungan listrik masuk desa.

Sedangkan, dalam waktu dekat ini pihaknya berjanji akan segera mengentaskan kasus Lapindo yang sampai sekarang masih menyisakan sejumlah masalah, khususnya tentang pembayaran korban lumpur.

"Kami sangat serius dan segera menyelesaikan persoalan Lapindo. Dalam waktu dekat ini, saya berjanji berusaha untuk menanganinya dan tidak menyisakan semua permasalahan," kata dia.

Secara umun, gubernur petahana itu mengakui penyelenggaraan Pemilukada Jatim sudah sangat baik dan demokratis. Ia menyontohkan, setiap konflik atau masalah sudah diselesaikan

di tingkat bawah, seperti di tempat pemungutan suara (TPS).

"Jadi ini sangat luar biasa, Indonesia harus meniru dan belajar dari proses demokrasi di Jatim," katanya didampingi Gus Ipul.

Sementara itu, Eggi Sudjana mengucapkan selamat kepada Pakde Karwo-Gus Ipul yang unggul di 27 daerah, dari 38 kabupaten/kota se-Jatim. Ia juga mengakui kekalahannya dalam Pilkada kali ini.

"Tapi, di Jatim baru kali ini ada calon perseorangan yang maju dalam Pemilukada. Artinya, ini merupakan sejarah dari demokrasi. Kami harapkan ke depan muncul yang lain karena masyarakat saat ini sudah tidak banyak yang percaya ke partai," kata pengacara tersebut. (ant/dik)

PILGUB JATIM

PEMILUKADA

Khofifah: Jakarta yang Akan Memutuskan Pemilukada

Keunggulan Karsa Kemenangan Rakyat Jatim

SURABAYA - Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai sangat mungkin pihak Jakarta yang akan memutuskan hasil Pemilukada Jatim 2013, karena dirinya juga terbukti menjadi peserta Pemilukada pada 29 Agustus lalu juga dengan keputusan Jakarta.

"Kita sudah tebak, hasil (Pemilukada Jatim) itu akan ada 'penyesuaian' dengan hasil 'quick count' (lembaga survei)," kata Ketua Umum PP Muslimat NU itu setelah meletakkan batu pertama pembangunan Gedung SD Khadijah III di Candi Lempung, Manukan, Surabaya, Minggu (8/9).

Namun, kata Ketua Umum Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial NU "Khadijah" yang membawahi lembaga pendidikan di Wonokromo, Candilempung, dan Pandegiling (Surabaya) itu, penetapan KPU Jatim tentang hasil Pemilukada Jatim itu sangat mungkin mirip ketika dirinya mendaftar.

"Kalau dulu, kami mendaftar di KPU Jatim, tapi keputusannya dari 'Jakarta' (DKPP), maka sangat mungkin keputusan hasilnya juga dari 'Jakarta'.

Hal itu sedang dikaji secara intensif oleh tim hukum kami," katanya, didampingi pimpinan Muslimat NU dari provinsi lain, seperti Banten.

Menurut dia, ada divisi hukum dari Tim Khofifah-Herman yang sedang melakukan kajian intensif terkait hasil

Cagub Jatim penetapan KPU itu, bahkan divisi hukum itu sudah melakukan kajian intensif di Surabaya dan di Jakarta.

"Nanti, tim hukum itulah yang akan mempublikasikan hasil kajiannya, karena merekalah yang bekerja, sedangkan saya tidak harus dikaitkan dengan Pemilukada-Pemilukada. Tugas saya adalah menyapa masyarakat, bahkan dari sini, saya akan bertemu 3.000-an kader koperasi Muslimat NU," katanya.

Namun, Khofifah enggan merinci materi gugatan, pihak yang digugat, dan lembaga penegak hukum yang akan dilapori. "Tunggu tim hukum ya, mereka masih memiliki waktu 3x24 jam sesuai ketentuan UU yang berlaku," katanya.

Dalam sambutan menjelang peletakan batu pertama SD Khadijah III, Candilempung, Manukan, Surabaya, Khofifah menegaskan bahwa

NU memiliki energi yang luar biasa dan "unlimited" (tanpa batas), baik energi batin maupun energi lahir.

"Jadi, energi NU itu tidak akan ada habisnya, meski diganggu siapapun.

Tugas saya untuk melakukan penyadaran kepada warga NU agar energi itu bermanfaat bagi masyarakat NU dan masyarakat lainnya," katanya.

Oleh karena itu, mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di era Presiden Abdurrahman Wahid itu berjanji akan terus membangun warga NU secara kualitatif, baik melalui lembaga pendidikan, koperasi, majelis taklim, maupun rumah tangga.

"Pembangunan kualitas itu juga terukur, misalnya jumlah sekolah milik Muslimat NU itu bertambah atau tidak. Atau, kalau di daerah tertentu ada potensi sumber daya alam, maka harus jelas manfaatnya bagi warga NU dan warga sekitar itu, bukan justru bermanfaat untuk orang luar, sehingga perekonomian meningkat, tapi rakyat tetap miskin," katanya.

Sementara itu, Gedung SD Khadijah III di Candilempung, Manukan, Surabaya yang akan dibangun itu berlantai tiga dengan kapasitas 500-an siswa dan diperkirakan selesai dalam lima tahunan dengan dana Rp14 miliar. Selama ini, ratusan siswa sekolah itu menempati gedung panti asuhan. (ant/dik)

SURABAYA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Matalitti menegaskan bahwa keunggulan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) merupakan kemenangan rakyat Jatim.

“Ini kemenangan masyarakat Jatim. Saya bersyukur pada Allah, masyarakat telah memilih pasangan terbaik,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (8/9).

Berbeda dengan banyak pihak yang mengklaim menyumbang kemenangan Karsa dalam Pilkada Jatim, La Nyalla memilih merendah dengan

tidak menyatakan kemenangan ini karenanya.

“Yang penting, saya berupaya memberikan bantuan yang terbaik untuk pasangan Karsa. Selebihnya biarlah masyarakat yang menilai,” kata dia.

Seperti diketahui, dalam Pilkada Jatim 2013, melalui “La Nyalla Academia”, pria yang juga Wakil Ketua Umum PSSI tersebut total membantu pasangan Pakde Karwo Gus Ipul.

Bahkan, atribut Karsa yang bertuliskan La Nyalla tersebar hingga pelosok desa di provinsi ini. “La Nyalla Academia” juga memasang iklan

dukungan Karsa di sejumlah media cetak dan elektronik.

Ia menambahkan, komitmen Karsa pada masyarakat kecil bukan hanya tercermin pada kebijakan membiayai asuransi atas kredit untuk UMKM, tetapi juga lewat kebijakan melarang impor beras, impor gula, hingga impor buah-buahan.

“Selama memimpin, Gubernur berkomitmen memajukan pendidikan diniah yang sebelum ini diabaikan oleh pemerintah,” kata dia.

Karena itulah, pihaknya mengerahkan tenaga untuk total mendukung pasang-

an Karsa kembali memimpin provinsi ini selama lima tahun ke depan.

La Nyalla juga sedikit menyinggung Pilkada periode lalu yang mendukung habis-habisan Khofifah Indar Parawansa menjadi penguasa Jatim. Namun, kata dia, menjelang putaran ketiga, dia diminta tidak muncul karena dianggap akan merusak dukungan.

“Waktu itu saya turuti, eh ternyata kalah. Sekarang justru sering menemani Pakde dan Gus Ipul menjelang coblosan, tapi hasilnya menang,” katanya. (ant/dik)

PRESTASI

ITS Loloskan Karya Terbanyak ke Pimnas XXVI SURABAYA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya kembali meloloskan karya terbanyak ke ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) XXVI di Universitas Mataram, Nusa Tenggara barat (NTB), 9-13 September 2013.

“Selama ini, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan Universitas Brawijaya (UB) Malang yang mengirimkan tim paling banyak,” kata Kepala Badan Pembinaan Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni ITS Dr Ir Bambang Sampurno MT di Surabaya, Minggu (8/9).

Namun, ITS kali ini meloloskan tim terbanyak dengan

44 program kreativitas mahasiswa (PKM) dari 400-an tim PKM yang akan berkompetisi di Mataram itu.

Ke-44 tim PKM ITS itu meliputi empat PKM Kewirausahaan, 16 PKM Karsa Cipta (PKM KC), tujuh PKM Pengabdian Masyarakat (PKM M), enam PKM Penelitian (PKM P), lima PKM Teknologi (PKM T), dan enam PKM Gagasan Tertulis (PKM GT).

“Pencapaian itu menunjukkan karya mahasiswa ITS terarah, tertata, amanah, dan berstandar nasional, tapi kami masih harus bekerja keras untuk jadi juara umum di Pimnas,” kata dosen Teknik Mesin ITS itu.

Tim ITS berangkat menyapa tuan rumah Pimnas XXVI di Universitas Mataram, NTB, Minggu (8/9). “Panitia Pimnas dari Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) hanya memberi kuota tiga orang peserta bagi setiap tim untuk berangkat ke Pimnas, tapi ITS memberi fasilitas tambahan sehingga semua anggota tim PKM bisa ikut ke Mataram,” ujarnya.

Untuk persiapan ke ajang Pimnas di Mataram itu, ITS telah mempersiapkan program persiapan khusus bagi semua tim PKM. Setiap tim PKM diberi perbekalan dari segi teknik presentasi, penguatan produk, hingga intelektual output.

“Kami juga melibatkan mahasiswa ITS yang berpengalaman dan pernah meraih juara Pimnas untuk memberikan pembekalan bagi tim PKM. Pembekalan ini diharapkan dapat mengantar ITS meraih prestasi terbaik mereka di Pimnas XXVI Mataram,” katanya.

Ia mengatakan Pimnas merupakan kompetisi yang sulit diprediksi, karena itu ia berharap agar setiap tim dapat memberikan usaha terbaik mereka di hadapan juri.

“Beda dengan lomba lari, ajang ini tidak ada ukuran yang pasti, untuk itu kita harus tetap memberi usaha maksimal untuk hasil terbaik,” katanya. (ant/dik)

KONTEST KECANTIKAN

NU Jatim: Lokalisasi “Miss World” di Bali SURABAYA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur meminta penyelenggara kontes kecantikan Miss World di Indonesia pada 8-28 September 2013 untuk melokalisasi pelaksanaan acaranya di Pulau Bali saja.

“Kami meminta kontes kecantikan itu tidak dilaksanakan di Indonesia, tapi bila tidak memungkinkan, maka kami minta dilokalisasi di Pulau Bali saja,” kata Ketua PWNU Jatim KHM Hasan Mutawakkil Alallah SH MM di Surabaya, Minggu (8/9) pagi.

Ia menjelaskan seruan PWNU Jatim itu ditandatangani Rais Syuriah PWNU Jatim KH Miftachul Akhyar, Katib Syuriah Drs KH Syafrudin Syarif, Ketua PWNU Jatim KHM Hasan Mutawakkil Alallah SH MM, dan Sekretaris PWNU Akh Muzakki Grad Dip SEA MAg MPhil PhD. “Kami mengeluarkan seruan itu pada Sabtu (7/9) lalu sebagai tanggung jawab moral, karena kegiatan yang diikuti sekitar 130 kontestan dari berbagai negara itu bertentangan dengan budaya ketimuran,” katanya.

Dalam seruan yang juga disampaikan ke pemerintah itu, PWNU Jatim meminta

pihak penyelenggara untuk mengindahkan seruan PBNU bahwa kontes Miss World 2013 itu tidak sepatutnya dilaksanakan di Indonesia.

Namun, jika hal itu tidak memungkinkan, karena perencanaan sudah final, maka PWNU Jatim meminta pihak penyelenggara untuk melokalisir penyelenggaraan kontes itu di Pulau Bali saja.

Sebelumnya, pemerintah berencana melaksanakan serangkaian kegiatan Miss World 2013 di Indonesia itu di Jakarta, Bogor, dan Bali, namun pemerintah akhirnya mengizinkan pelaksanaan di Bali saja. “Kami melakukan revisi terhadap izin keamanan, disesuaikan, yaitu di Bali. Dengan demikian maka acara Miss World itu diadakan perubahan-perubahan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kepentingan kemajuan dunia pariwisata Indonesia,” kata Menko Kesra Agung Laksono di kediaman Wapres Boediono di

ant/nyoman budhiana

JELANG KONTES MISS WORLD: Miss World 2012 asal China, Yu Wenxia (ke-3 kanan) bersama Ketua Organisasi Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo (ke-4 kanan) berfoto bersama sejumlah kontestan Miss World 2013 menjelang kontes di Nusa Dua, Bali.

Jakarta, Sabtu (7/9) sore.

Selain itu, penyelenggaraaan yang dilakukan disesuaikan sedemikian rupa dengan norma-norma, kebudayaan dan adat istiadat ketimuran

bangsa Indonesia, sehingga dalam penyelenggaraan Miss World ini, acara-acara yang dipandang tidak sesuai dengan norma-norma ketimuran seperti acara yang menggunakan

bikini atau pakaian renang itu ditiadakan.

Bahkan, panitia diminta untuk mewajibkan peserta mengenakan pakaian daerah Indonesia sebagai ajang pen-

genalan budaya Indonesia.

“Yang selalu jadi persoalan adalah baju renang yang ‘two pieces’ atau bikini yang disyaratkan di negara-negara lain tapi sekarang terbalik,

panitianya mensyaratkan tidak ada itu. Malah peserta akan diminta untuk menggunakan baju daerah,” kata Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sapta Nirwandar. (ant/dik)

10

LINTAS JATIM

SENIN 9 SEPTEMBER 2013 NO.0194 | TAHUN II

KESEHATAN

HHBF Ingatkan Pentingnya Makanan Sehat Buat Balita

ddy/koran madura

PELETAKAN BATU PERTAMA: Khofifah Sedang berdoa saat Peletakan Batu Pertama Sekolah Yayasan Khodijah di Jl. Candi Lempung, Surabaya.

Karsa Menang

SURABAYA - Homemade Healthy Baby Food (HHBF), sebuah grup yang konsen terhadap persoalan balita, menggelar diskusi bersama untuk mengingatkan kepada para orang tua akan pentingnya makanan sehat bagi balita.

"Soal balita umur satu tahu ke atas yang mogok makan (tidak mau makan), tapi lebih suka minum susu formula perlu dicari penyebabnya," kata konselor anak HHBF dr. Novi Wiria Pridayanto saat diacara diskusi yang dihadiri puluhan ibu-ibu di Surabaya, Minggu (8/9).

Menurut dia, jika anak su-

sah makan, maka bisa dilihat badannya kurang enak atau bisa jadi kekenyangan karena kebanyakan susu formula atau juga kebiasaan makanan jajan atau snak.

"Bisa juga menu makannya itu-itu saja, sehingga membuat anak menjadi bosan," katanya.

Kebanyakan dari orang tua tidak mengetahui hal ini sehingga solusinya menambah porsi minuman susu mulai dari yang harganya murah sampai yang mahal. "Jika anak di atas umur satu tahun sebaiknya susu formulanya dikurangi. Paling tidak dua gelas atas sekitar 500 ml. Tentunya

harus dibiasakan dengan makanan sehat," katanya.

Makanan sehat, lanjut dia, tidak harus nasi melainkan yang mengandung protein dan karbohidrat seperti halnya kentang, jagung manis, wortel, ketela, dan lainnya.

Bagi anak yang sudah terlanjur memberikan susu formula sebagai pengganti makan anak, Novi mengatakan agar orang tua mulai saat ini membiasakan dengan mengurangi porsi susu formula. Jika sebelumnya satu hari menghabiskan 12 botol, paling tidak bisa dikurangi 8 dan seterusnya.

Selain itu, lanjut dia, bagi

anak yang rewel dan susah tidur, sebaiknya orang tia tidak memberikan makan dua jam sebelum tidur. Hal ini memudahkan anak agar bisa cepat tidur dan bangun pagi tepat pada waktunya.

Hal sama juga diungkapkan Humas HHBF Shofa Yunita. Ia mengatakan jika anak tetap dibiasakan minum susu formula secara berlebih bisa mengakibatkan obesitas pada saat dewasa.

"Apalagi gigi anak mudah gigis (hitam) akibat sering terkena dot. Selain itu juga bisa memicu masuknya penyakit melalui dot," katanya. (ant/dik)

Jempol Beri Ucapan Selamat, Berkah Gugat ke MK SURABAYA - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Said Abdullah memberikan ucapan selamat kepada Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) karena keluar sebagai pemenang dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur periode 2014-2019 mengalahkan 3 pasangan lainnya. Karsa menang dengan perolehan suara 8.195.816 suara atau 47,25 persen dari total pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pencoblosan, 29 Agustus lalu.

"Dengan hasil rekapitulasi KPUD Provinsi Jatim, maka saya Said Abdullah, atas nama pasangan Bambang-Said dan saya pribadi, mengucapkan selamat atas terpilihnya pakde Karwo dan Gus Ipul sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur periode 20142019. Semoga amanah rakyat ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dalam memimpin Jawa Timur untuk masa depan yang lebih baik," kata Said Abdullah kepada Koran Madura, Minggu (8/9).

Said yang masih menjabat sebagai anggota Komisi VIII DPR RI ini mengatakan, kemenangan Pakde Karwo-Gus Ipul adalah kemenangan demokrasi dan warga Jawa Timur. Karena itu, pria asli Sumenep ini tidak ragu-ragu untuk menitipkan program yang sempat dikampayekannya bersama Calon Gubernur (cagub) Bambang DH pada saat kampanye lalu. "Kami titip Program-program Jempol, semoga bisa dikawal dan dijalankan oleh Pakde Karwo dan Gus Ipul demi kebaikan rakyat Jawa Timur.

Sekali lagi, selamat dan sukses untuk pakde Karwo dan Gus Ipul," lanjutnya.

Berbeda dengan Said Abdullah yang memberikan ucapan selamat, pasangan nomor urut 4, Khofifah Indar Parawansa-Herman Soerjadi Soemawiredja (Berkah) justru menolak hasil rekaputilasi suara yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Timur yang dimenangkan pasangan Karsa. Berkah bahkan berencana akan menggugat keputusan KPU Provinsi Jawa Timur tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jurubicara pasangan Berkah, Ahmad Milah kepada Koran Madura, Minggu (8/9), tim sukses Berkah dan kuasa hukum masih menyusun jenis-jenis pelanggaran yang mereka temukan selama proses pilgub kemarin. Pelanggaran tersebut ditemukan merata di 4 kabupaten di pulau Madura serta sejumlah kabupaten di daerah tapal kuda.

"Mungkin 1-2 hari ke depan, kami akan memasukkan gugatan. Tim masih terus mengumpulkan sejumlah buk-

ti yang diduga dilakukan untuk mememangkan salah satu pasangan calon," tandasnya.

Senada dengan Milah, Khofifah juga mengisyaratkan akan segera melakukan gugatan atas keputusan KPU yang memenangkan Karsa. "Saat ini tim divisi hukum tengah bekerja intensif. Jadi gugatan ke MK, urusan tim hukum BerKah,” ujar Khofifah saat menghadiri acara peresmian sekolah yayasan khodijah di jalan Candi Lempung, Surabaya, Minggu (8/9).

Khofifah menegaskan bahwa dirinya pernah nyaris tidak lolos sebagai kontestan Pilgub Jatim 2013, namun akhirnya lolos setelah melakukan gugatan di tingkat pusat. Ketua Umum Muslimat ini juga berharap hasil pilkada kali ini juga bisa ditentukan dari keputusan pusat, bukan KPU Jatim. “Keputusan lolosnya berkah sebagai kontestan pilgub, bukan dari Jawa Timur, tapi Jakarta. Hasil pemilukada Jatim sekarang juga mungkin akan diputuskan di Jakarta,” ujarnya kepada Koran Madura Minggu (8/9).

Untuk diketahui hasil penghitungan manual perolehan suara hasil pemilihan gubernur yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Timur akhir pekan lalu adalah KarSa meraih 8.195.816 suara (47,25 persen), Beres 422.932 (2,44 persen), Jempol 2.200.069 (12,69 persen), dan BerKaH 6.525.015 suara (37,62 persen), dengan jumlah total suara sah 17.343.832. Sedangkan partisipasi pemilih mencapai 59,58 persen. (ddy/han)

ddy/koran madura

AKSI: Sejumlah Ibu Hamil dan Mahasiswa menggelar aksi dengan menunjukkan Peta Indonesia yang ditempel Kedelai di Taman Bungkul Surabaya.

HARGA KEDELAI

Ibu Hamil-Mahasiswa Memprotes Harga Kedelai SURABAYA - Ibu-ibu hamil dan menyusui beserta puluhan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Universitas Muhammadiyah Surabaya menggelar aksi unjuk rasa naiknya harga kedelai, di taman Bungkul Surabaya.

Jl. Raya Darmo, Minggu (8/9).

Aksi tersebut untuk mendesak pemerintah segera mengendalikan harga kedelai, dan meningkatkan produksi kedelai lokal di tanah air, demi menjaga kualitas gizi anakanak serta ibu hamil dan menyusui.

Aksi gabungan ini berbeda dengan unjuk rasa pada umumnya. Tidak ada orasi maupun poster bernada hujatan. Mahasiswa dan ibu-ibu hamil justru menggelar peta Indonesia dan menghias tiap

GAJAH: Tiga ekor gajah bersama mahot (pawang gajah), berparade dengan membawa bendera Merah-Putih saat peringatan HUT Ke-68 Kemerdekaan RI di Kebun Binatang Surabaya (KBS), Surabaya.

ant/eric ireng

KEBUN BINATANG SURABAYA

Pemkot Mendatangkan Sepasang Cendrawasih SURABAYA - Pemkot Surabaya akan mendatangkan sepasang burung Cendrawasih dari Papua untuk melengkapi koleksi satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Humas Pemkot Surabaya M Fikser, Kamis, mengatakan upaya mendatangkan Cendrawasih yang merupakan salah satu jenis satwa yang belum ada di KBS tersebut memang instruksi langsung dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Saya sendiri yang akan mengusahakan untuk bisa mendapatkan burung Cedrawasih," kata Fisker warga asli Papua yang mengaku memiliki akses untuk bisa mendatangkan burung langka tersebut.

Sebenarnya, kata dia, sudah ada satu Cedrawasih betina yang telah diambil dari habitatnya, hanya saja pihaknya masih menunggu yang jantan. "Begitu ada burung cendrawasih jantan didapatkan, kami siap mengirimnya ke KBS. Kami tidak ingin membawakan satwa hanya satu saja atau tanpa pasangan.

Karena satwa juga memerlukan pasangan," kata mantan Camat Sukolilo tersebut.

Selain itu, kata dia, pemkot juga sedang menyiapkan berbagai surat pengiriman satwa tersebut. Dia mengatakan, setelah sepasang cendrawasih sudah siap, maka pemkot akan mengurus surat-surat resmi pengiriman hewan dilindungi

tersebut. "Kami tentu mengirimkan secara resmi dengan surat dari balai konservasi dan sumber daya alam (BKSDA) dan KBS," jelasnya.

Upaya mendatangkan Cendrawasih tersebut selain agar jenisnya bertambah, pemkot juga ingin agar KBS bisa mempelajari bagaimana untuk bisa mengembangbiakkan cendrawasi. Dia mengatakan, cendrawasih ini bisa dijadikan penelitian bagaimana prilakunya sekaligus, upaya untuk mengembangbiakkan. "Kalau berhasil dikembangbiakkan, tentu saja membantu mencegah kepunahannya," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan, selain upaya

mendatangkan satwa sendiri.

Sebenarnya, ada banyak kedutaan besar yang menawarkan untuk bisa menambah jumlah satwa di KBS. "Yang jelas, kami terus berupaya menambah jumlahnya," terangnya.

Humas KBS Agus Supangkat mengatakan, dengan kedatangan cendrawasih tentu akan meningkatkan aspek edukasi KBS. Cendrawasih merupakan hewan asli Papua.

"Anak-anak tidak hanya melihat gambar, tapi juga burung aslinya," katanya.

Selain itu, jelasnya, burung Cendrawasih yang memiliki warna yang sangat berwarna bisa menjadi salah satu daya tarik pengunjung untuk datang ke KBS. (ant/dik)

gambar pulau dengan kedelai.

Kedelai yang kini harganya melangit di tempel kedelai satu persatu hingga seluruh peta tertutup kedelai.

“Tanah air kita sangat subur, gemah ripah loh jinawi. Hampir seluruhnya, dari sabang sampai merauke bisa ditanami kedelai, tapi kenapa harga kedelai justru melangit,” kata Zaki Astofani, koordinator aksi kepada wartawan, Minggu (8/9).

Mahasiswa FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya tersebut, mengajak para pejalan kaki untuk ikut dalam aksi menempel biji kedelai pada lembaran peta Indonesia berukuran 3,5 meter.

Tempelan kedelai tersebut diharapkan dapat menyuarakan kegelisahan masyarakat

Indonesia terhadap naiknya harga kedelai yang terjadi belakangan ini.

Zaki menambahkan, pihaknya saat ini tengah melakukan program Smart Parent Smart Kids dengan menggandeng kader Posyandu Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Kegiatan pendampingan tersebut yakni pelatihan pembuatan berbagai menu makanan pendamping ASI di setiap Posyandu.

Sementara itu, salah satu ibu hamil yang turut aksi, Ira Anggraeni (29) mengaku gelisah terhadap tingginya harga kedelai. Menurutnya, kedelai merupakan bahan makanan pendukung ASI yang sangat dibutuhkan ibu-ibu dan balita.

“Selama ini lauk ber-

gizi yang terjangkau oleh masyarakat adalah tahu tempe, jika harga kedelai terus naik, otomatis temped an tahu juga akan naik harganya.

Terus kami makan apa, padahal kedelai merupakan makanan yang baik bagi ibu menyusui,” ujar Ira warga Gang Mrintis Utama 2 Surabaya.

Masa aksi berharap, pemerintah segera menekan harga kedelai agar kembali ke harga normal, yakni berkisar Rp 6000,- . seperti diketahui, saat ini harga kedelai mencapai Rp 10.000,- / kg, atau tertinggi dalam sejarah di Indonesia, akibatnya, Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) akan melakukan mogok produksi pada 9-11 September mendatang.(ddy/ara)

PEMILIHAN WAKIL WALI KOTA

Pemilihan Wawali Surabaya Tanggung Jawab Ketua DPRD SURABAYA - Direktur Parlemen Watch Umar Salahudin menilai proses pemilihan Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya pengganti Bambang Dwi Hartono yang hingga kini berlarut-larut merupakan tanggung jawab Ketua DPRD Surabaya M. Machmud.

“Kalau kinerjanya seperti ini, maka perlu dipertanyakan. Sebenarnya persoalannya sederhana, tapi dibuat ruwet,” kata Umar Salahudin di Surabaya, Minggu (8/9).

Menurut dia, dulu yang dipermasalahkan calon Wawalinya, tapi setelah calonnya sudah ditetapkan oleh PDIP dan dibawa ke DPRD, persoalan baru muncul. Semestinya setelah DPIP menyerahkan nama-nama calon wawali, setidaknya DPRD Surabaya segera membentuk panitia pemilihan (panlih).

Mestinya ketua DPRD proaktif dengan membentuk panlih sehingga tidak ada alasan jika fraksi-fraksi belum banyak yang menyerahkan utusannya sebagai panlih. “Tidak ada alasan, kami mendesak ketua DPRD segera membentuk panlih. Semua pihak harus punya kemauan yang sama,” katanya.

Ia mengatakan hal tersebut menjadi rumit jika pola pikir para wakil rakyat meng-

Kalau semua mekanisme sudah dipenuhi oleh partai pengusung tentunya ini sudah menjadi tanggung jawab politik Ketua Dewan yang harus menyiapkan panitia pemilihan dan melakukan proses pemilihan secara normal,”

M. Machmud Ketua DPRD Surabaya

gunakan naluri politik, bukan menjalankan apa yang telah diamanahkan oleh aturan hukum yang ada.

“Beda jadinya jika persoalan yang sederhana menggunakan naluri politik. Kalau menggunakan aturan hukum yang ada ini persoalan yang sederhana, dan tinggal komitmen pimpinan dewan dan anggotanya untuk menjalankan apa yang diamanahkan undang-undang atau naluri politiknya,” lanjut Umar.

Untuk itu, kata Umar, wawali merupakan hak dari partai pengusung yakni PDIP

yang memenangkan dalam proses pemilihan wali kota beberapa waktu lalu.

Beberapa proses atau mekanisme harus dilalui oleh partai berlambang kepala banteng ini. Jika mekanis sudah dilalui tentunya tinggal bagaimana peran Ketua Dewan dan anggota legislatif dalam menjalankan amanah yang telah ditetapkan UU, sehingga kursi orang nomor dua itu tidak kosong.

“Kalau semua mekanisme sudah dipenuhi oleh partai pengusung tentunya ini sudah menjadi tanggung jawab politik Ketua Dewan yang harus menyiapkan panitia pemilihan dan melakukan proses pemilihan secara normal,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya M. Machmud mengatakan dirinya sudah berupaya semaksimal mungkin, dan sudah mengirimkan surat ke setiap fraksi sampai dua kali sampai batas akhir 6 September. Namun hingga kini belum ada perkembangan, masih tiga fraksi saja yang mengirimkan perwakilannya sedangkan empat fraksi lainnya belum.

“Sampai sekarang belum ada, dan saya akan menemui ketua fraksi satu persatu, untuk melakukan komunikasi,” katanya. (ant/dik)

PROBOLINGGO

11

SENIN 9 SEPTEMBER 2013 NO.0194| TAHUN II

SOSIAL EKONOMI

7 Kecamatan Jadi Wilayah Agro Politan

KECELAKAAN DI TOL JAGORAWI. Jurnalis mengambil gambar mobil sedan Mitsubishi Lancer B 80 SAL (kanan) yang dikemudikan oleh putra bungsu musisi Ahmad Dani, Abdul Qodir Jaelani yang terlibat kecelakaan dengan Daihatsu Gran Max B 1349 TFN (kiri) di tol Jagorawi Km 8 yang terparkir di Satlantas Wilayah Jakarta Timur, Jakarta, Minggu (8/9). Kecelakaan yang melibatkan tiga mobil yakni Sedan Mitsubishi Lancer B 80 SAL, Granmax B 1349 TFN dan Avanza B 1882 UZJ di jalan tol Km 8 pada Minggu (8/9) sekitar pukul 01.00 WIB tersebut mengakibatkan enam orang meninggal dunia dan sebelas orang luka-luka.

Kinerja SKPD Harus Ditingkatkan PROBOLINGGO - Walikota HM. Buchori meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk fokus terhadap program kerjanya masing-masing, agar rakyat Kota Probolinggo lebih sejahtera dan menjadi bagian dari baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur.

Hal ini dilakukan agar kebijakan lebih dirasakan oleh rakyat. Apalagi, sepanjang tahun 2013, Pemkot Probolinggo meraih tujuh penghargaan nasional yang harus dipertahankan, seperti Piala Adipura, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Satya Lencana, serta Inovasi Manajemen Perkotaan.

“Saya mengajak semua aparatur pemerintahan bekerja dengan lebih baik. Semua

prestasi harus menjadi penyemangat untuk meningkatkan kinerja. Apalagi dengan bertambahnya usia, harus diikuti dengan peningkatan produktivitas dan kinerja,”ujarnya dalam peringatan Hari Jadi Kota Probolinggo ke-654, di halaman kantor Pemkot Probolinggo, beberapa waktu yang lalu.

Menurutnya, Kota Probolinggo genap berusia 654 tahun. Semakin tua, perkembangan Kota Probolinggo kian

khusnul khotimah. Dalam 10 tahun terakhir, pelayanan dan pembangunan di segala sektor sudah maju, kesejahteraan rakyat kecil juga terus ditingkatkan. ‘Aneka penghargaan yang diraih Pemkot Probolinggo sudah cukup untuk menegaskan, semakin tua Kota Probolinggo kian matang.

“Dalam momentum hari jadi ini, dengan semua yang telah tercapai, mudahmudahan Kota Probolinggo makin luar biasa dan husnul khotimah,” ujar HM Buchori, yang akan mengakhiri masa jabatannya HM.Buchori menambahkan banyak hikmah yang bisa dipetik dari riwayat dan sejarah berdirinya Kota Probolinggo. Dengan memahami sejarah, diharapkan segenap

elemen masyarakat memberikan yang terbaik untuk Kota Probolinggo tercinta.“Dengan Memperingati Hari Jadi Kota Probolinggo ke-654,

Kita Tingkatkan Perekonomian Kerakyatan Menuju Masyarakat Probolinggo Sehat dan Sejahtera.”pungkasnya. (hud/ara).

itu APDESI meminta kepada pemerintah untuk menaikkan anggaran tersebut pada APBN 2014.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosia-

si Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Edi Santuso, Minggu (8/9).

Menurutnya, anggaran untuk pemerintahan desa sangat kecil dari DAU. Sehingga pembangunan desa sulit bisa terwujud.“Jadi kiprah pemerintah desa dalam melakukan

pembangunan sangat terbatas, karena terkendala adanya anggaran tersebut,” terang mantan Kepala Desa Paben Kabupaten Probolinggo.

Edi Santuso mengatakan, undang-undang nomor 32

tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan, bahwa ADD minimal 10 persen dari jumlah DAU setelah dikurangi oleh gaji pegawai.

“Tetapi kenyataannya masih belum maksimal dalam upaya pembangunan desa, sehingga untuk menuju masyarakat

desa yang sejahtera dinilai lambat,”ucapnya.

Bahkan menurut Edi Santuso, mengenai desa juga di atur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005.

Jadi desa mempunyai peranan

seperti kebun te, buah manggis, dan lainnya.

Sementara itu untuk wilayah barat dititik tekankan kepada pertanian seperti tanaman haltikultura yang ada di Kecamatan Sumber dan Kuripan seperti Wortel, Gubis dan Kentang, dan juga pengembangan tanaman randu dan madu.

“Jadi wilayah tersebut disesuaikan dengan krakter daerahnya masing- masing.

Sehingga nantinya perkembangan perekonomian masyaraktnya bisa berkembang,” tandas Dewi Qorina.

Dwi Korina juga menyebutkan 7 Kecamatan tersebut akan diusulkan kepada Kementrian Pertanian dan Kementrian Pekerjaan umum setelah lolos dari verifikasi provinsi Jatim. Karena kedua kementrian tersebut sebagai leading sektornya.

“Jadi semua pembangunannya ketika lolos di kemntrian maka pembangunan untuk 7 Kecamatan tersebut akan dilakukan oleh kedua kementrian itu. Dalam tahun ini Pemkab akan membangun Gapura di 7 kecamatan itu dengan menetapkan sebagai daerah Agro Politan,”tandasnya.

Tidak hanya itu, kunci untuk menuju keberhasilan pembangunan agropolitan, lanjut dia, dengan memberlakukan setiap distrik agropolitan sebagai unit tunggal otonom mandiri, dalam artian selain menjaga tidak terlalu besar intervensi sektor-sektor pusat yang tidak terkait, juga dari segi ekonomi mampu mengatur perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertaniannya sendiri, tetapi terintegrasi secara sinergik dengan keseluruhan sistem pengembangan wilayahnya.

“Dengan konsep agropolitan yang terimplementasikan dengan baik, maka kita akan dapat menjumpai wilayah perdesaan yang modern dan maju tanpa harus ‘mengkota’, tetap bisa melihat landscape ijo royoroyo sebagai penyeimbang kota yang semakin polusi, dan tentunya masih bisa menikmati nasi, sayur, dan lauk pauk hasil bumi pertiwi kita sendiri dalam menu makan siang kita,”pungkas Dewi Qorina. (fud/ara)

MAHASISWA BARU

APDESI Tuntut Pemerintah Naikkan ADD PROBOLINGGO - Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pemerintah desa dinilai terlalu kecil untuk membangun desa. Sehingga pembangunan di desa tidak maksimal. Oleh karena

PROBOLINGGO – Kabupaten Probolinggo menetapkan 7 (tujuh) kecamatan sebagai wilayah pertanian yang berbasis teknologi atau Agropolitan. Hal tersebut menyusul kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perdesaan pada umumnya masih tertinggal jauh dibandingkan di daerah perkotaan.

Selain itu kegiatan ekonomi yang dikembangkan di daerah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan yang dikembangkan di daerah perdesaan. Akibatnya, peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perdesaan, justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan perdesaan.

Tujuh kecamatan sebagai wilayah agropolitan, antara lain Kecamatan Tiris, Krucil, Gading, Tongas, Lumbang, Sukapura dan Sumber.

Tujuh kecamatan tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan ekonomi dan proses indutrialisasi, dimana investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan.

Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo, Dwi Korina. Ke 7 wilayah tersebut merupakan wilayah yang sudah ditetapkan oleh bupati Problinggo sebagai daerah Agrao politan.“Karena wilayahnya sangat mendukung atas terwujudnya masyarakat yang dapat mengembangan perekonominnya dari pertanian denngan berbasis lingkungan dan teknologi,”ujar mantan Kepala BH Kabupaten Probolingg, Minggu (8/9).

Ketujuh wilayah tersebut, menurut Dwi Korina terbagi menjadi daerah yakni daerah timur meliputi Kecamatan Tiris, Krucil, dan Gading.

Sedangkan wilayah barat diantaranya Kecamatan Tongas, Lumbang, Sukapura dan Sumber.

Untuk wilayah timur menurut Korina, lebih ditekannya kepada pertanian tentang peternakan sapi. Karena di daerah Krucil merupakan penghasil susu perah.

Tetapi juga tidak meninggalkan peningkatan kualitas pertanian dan perkebunan

penting dalam pembangunan negara dan bangsa Indonesia.

“Jadi desa merupakan pemerintahan terkecil, tetapi peran yang diembannya sangat besar untuk kemajuan bangsa,” kata Edi Santuso.

Edi Santuso juga menjelaskan, jumlah desa di seluruh Indonesia kurang lebih sebanyak 67 ribu desa.Akan tetapi pembangunan yang ada di wilayah tersebut masih belum maksimal. Bahkan bolheh dibilang desa lebih termarjinalkan dari pada kota.

“Hal tersebut perlu dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dalam hal pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Sehingga stigma terhadap masyarakat desa sedikit demi sedikit bisa berubah,” tegasnya.

Labih jauh ia menegaskan, banyak pembanguna fisik berupa infrastrukutur yang kurang memadai di desa.

Seperti halnya tidak adanya jembatan penghubung dan rusaknya jalan umum. Dengan situasi tersebut proses perekonomian masyarakat sedikit terkendala. “70 persen dari ADD tersebut merupakan dana untuk pembangunan fisik, tetapi kalau ADD itu sangat kecil, maka pembangunan di desa kurang maksimal,” tutur Edi Santuso.

Edi Santuso berharap kepada pemerintah pusat untuk

menaikkan ADD.Idealnya kenaikan anggaran untuk ADD tersebut sebesar 7-8 persen dari APBN. Sehinngga selogan desa sebagai tulang punggung negara akan bisa tercapai dengan basis masyarakat desa yang sejahtera.

“75 persen penduduk negeri ini berdomisi di desa. Jadi desa merupakan wilayah yang dinilai sangat penting,”urainya.

Sementara itu Kepala Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, Rekso Ijoyo, yang juga Ketua APDESI Kabupaten Probolinggo menuturkan, mengenai ADD yang diterima dalam setiap tahunnya memperoleh dana sebesar Rp 108 juta rupiah.

“Karena saya masuk desa klaster C jadi ADD yang diterimanya berkisar dalam angka tersebut,” katanya.

Penggunaan dan tersebut menurut Rekso Ijoyo, 70 persen untuk pembangunan fisik desa mulai dari pebangunan jembatan samapi dengan fasilitas lainnya di desa. 30 peseb dari ADD tersebut untuk non fisik termasuk untuk kegiatan desa yang berhubungan dengan masyarakat.

“Tetapi dengan besaran dan tersebut, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat kurang maksimal.

Jadi pembangunan sangat terbatas,” pungkasya. (fud/ara).

Kampus Kenalkan Maba Lewat PK2 PROBOLINGGO – Unversitas Panca Marga (UPM) Probolinggo menggelar Pengenalan Kehidupan Kampus (PK2) untuk mahasiswa baru (MABA) dalam menentukan out put mahasiswa tersebut.

“Saat ini UPM menyiapkan konsep bagi mereka (MABA-red) yakni menggali potensi diri, dengan kretifitas dan imajinasi yang dimiliki olah setiap mahasiswa.

Sehingga mahasiswa tersebut mampu mengimplementasikan keilmuannya sesuia dengan arahan kampus,” ujar Pembantu Rektor III UPM Probolinggo, Totok Sugiarto, kepada wartawan, Minggu (8/9).

Totok Sugiarto menegaskan proses belajar yang ada dikampus tidak sama dengan pola pembelajaran di tingkat SMA. Karena 50 persen dari teori yang didapat dari dosen, 50 pesennya mahasiswa sendiri yang harus mencarinya.

“Jadi mahasiswa harus peka terhadap perkembangan serta kemampuan berfikir, sesuai dengan arahan dari para dosen. Jadi mahsiswa harus kreatif dan inovatif dalam pengembangan dirinya dalam dunia kampus,” terang Totok Sugiarto.

Jumlah Maba yang diterima tahun ini sebanyak 1.155 mahasiswa dari 7 fakultas diantaranya, Fakultas Sosial Politik ,Hukum, Pertanian, Sastra, Pendidikan, Teknik,

dan Ekonomi yang terbagi menjadi 11 jurusan.

“Jadi seluruh MABA, wajib untuk mengikuti kegaiatan tersebut, karena mereka bisa ikut Kuliah Kerja Nyata (KKN) harus menyertakan sertifikat PK2 ini, Jika tidak ikut maka secara otomatis mahasiswa itu tidak bisa ikut program tersebut,” tandasnya.

Jumlah Maba yang diterima tahun ini sebanyak 1.155 mahasiswa dari 7 fakultas Ia menambahkan, kegiatan PK2 yang berakhir kemarin sejak Jumat (6/9) tersebut, semua mahasiswa diberikan arahan dari berbagai sumber, mulai dari arahan tentang tata cara belajar dikampus, sampai dengan pemahaman kebangsaan dan bermasyarakat.

“Mahasiswa tersebut diarahkan agar pola pikirnya tidak seperti siswa lagi tetapi pola pikir yang harus di milikinya yakni dengan mengedepankan disipilin kelimuwannya dan berwawasan yang luas serta mampu berfikir secara ilmiah,” pungkasnya Totok. Sugiarto. (fud/ara)

12

SENIN 9 SEPTEMBER 2013 NO.0194 | TAHUN II

Liputan Khusus

ant/andika betha

SERUAN DAMAI UNTUK KERATON: Sejumlah anak-anak yatim piatu dari sebuah panti asuhan menggelar aksi damai di kawasan Gladak, Solo, Jateng. Mereka menyerukan perdamaian kepada pihak-pihak yang berseteru di Keraton Surakarta demi pelestarian peninggalan sejarah kekayaan budaya bangsa.

Empat Pilar untuk Anak-anak yang “Hilang�

SURABAYA - Seorang ibu merasa heran dengan anaknya yang perilakunya dinilai sudah menyimpang dari kebiasaan di lingkungan keluarga dan kampungnya sejak kecil.

"Saya senang, anak saya semakin alim (taat beribadah), tapi saya juga malu karena tetangga menilai shalat anak saya terasa nyeleneh dan tidak seperti kebiasaan di sini," ucap Ny Tutik.

Apa yang dirasakan warga Kota Mojokerto itu mungkin menghampiri beberapa ibu di republik ini yang menyaksikan anakanaknya seperti "hilang" setelah menempuh studi/ kuliah di kota.

"Bapaknya pun bertengkar hingga setahun lamanya, alhamdulillah dia akhirnya sadar setelah kami menyatakan tidak akan pernah meridloi sikapnya hingga mau berubah," tuturnya.

Agaknya, ungkapan itu merasuk ke dalam sanubari, karena anaknya mau menyadari bahwa hidupnya akan sia-sia, karena ridlo Allah itu bergantung kepada ridlo orang tua.

Kendati tidak se-ekstrem itu, warga Sampang juga pernah merasa kaget dengan "penyimpangan" di desanya yang disebut sebagai ajaran Syiah.

"Saya kaget dengan paman saya yang terpengaruh ajaran itu (Syiah), dia mudah menikahi wanita lain.

Dalam ajaran itu (pernikahan Mut'ah dalam Syiah) mungkin nggak ada masalah, tapi hal itu membingungkan keluarga dan anak-anaknya," kata warga Omben, Sampang, Mahsun.

Apalagi, pamannya juga suka menghina Sahabat Abu Bakar Asshiddiq, Umar bin Khatthab, dan Usman bin Affan. "Tidak masalah kalau dia lebih suka dengan Ali bin Abi Thalib, tapi kalau dia menghina sahabat nabi lainnya akan justru menjengkelkan warga di sini," tuturnya.

Menurut dia, warga desanya tidak mempersoalkan Syiah sebagai aliran dalam Islam, tapi "keanehan" dalam Syiah itulah yang sulit diterima warga desa setempat.

"Syiah mungkin tidak begitu, tapi keanehan-keanehan itu jelas penyimpangan bagi kami," kilahnya.

Oleh karena itu, ia dan warga Desa Omben bisa menerima kehadiran warga Syiah, tapi kehadiran itu

bukan disertai "pameran" ajaran yang "nyeleneh" di depan mata mereka. "Kalau datang ke desa ini tanpa yang aneh-aneh, tentu akan kami terima," paparnya.

Buktinya, belasan warga Syiah asal Omben yang kembali dengan bertaubat dapat diterima dengan baik oleh warga setempat. "Kalau mereka kembali tapi tetap aneh ya jelas tidak bisa kami terima," katanya.

Agaknya, "hilangnya" anak-anak pintar karena pengaruh "pemurnian" Islam yang justru memunculkan perilaku aneh dan "hilangnya" warga desa karena Syiah yang dijalankan secara menyimpang itu membuktikan pengamalan agama yang tidak bersumber dari guru yang alim.

"Di antara ribuan kiai atau ustadz itu belum tentu ada satu ulama, karena ulama tidak ditentukan formalitas keagamaan, melainkan ditentukan tingkat ketauhidan, akhlak, dan ketakwaan. Bisa jadi, penjual gorengan itu ulama, kalau dia bertauhid, berakhlak, dan bertakwa," ujar dai asal Sidoarjo, Ustadz Rifqy Harahap.

Empat Pilar Tausiyah Ustadz Rifqy Harahap tentang "ulama" itu agaknya mengajarkan pentingnya beragama dengan landasan tauhid, akhlak, dan ketakwaan yang benar, karena bila hanya belajar secara otodidak dari hadits yang disebut-sebut shahih pun masih bisa terjebak dalam situasi politik pada kala itu.

Anak-anak atau warga desa yang "hilang" dan memprioritaskan hadits shahih sekaliber Hadits Bukhary/ Muslim pun bisa terjebak situasi politik saat itu, misalnya keberadaan Sayidina Ali bin Abi Thalib yang dalam hadits shahih dinamai "rojulun" (laki-laki) yang menuntun Nabi Muhammad SAW ke Masjid Nabawi ketika sakit, padahal "rojulun" adalah Ali, tapi namanya "dihapus" secara politis.

Tidak berbeda dengan konteks agama, anakanak atau warga desa yang "hilang" itu dalam konteks kehidupan berbangsa dan

bernegara agaknya berhubungan dengan "hilangnya" empat pilar berbangsa dan bernegara yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.

"Karena itu, empat pilar harus dipikirkan lebih serius lagi. Dulu, empat pilar disosialisasikan oleh BP7, tapi sekarang tidak ada lagi lembaga semacam itu, sehingga MPR berinisiatif untuk menyosialisasikan empat pilar itu," kata Ketua Umum PP Muslimat NU Hj Khofifah Indar Parawansa.

Setelah meletakkan batu pertama pembangunan gedung berlantai tiga untuk SD Khadijah III, Candi Lempung, Manukan, Surabaya (8/9), mantan anggota DPR dan MPR dari FKB itu menegaskan bahwa sosialisasi empat pilar yang sangat penting itu tidak bisa diserahkan pada MPR terus.

"MPR dan DPR itu sangat sibuk dan sosialisasi empat pilar yang sangat penting itu tidak bisa dilakukan secara sambilan, apalagi dengan penguasaan yang semakin dangkal, karena itu Muslimat NU mengusulkan perlunya ada lembaga semacam BP7 lagi," katanya.

Dengan adanya lembaga semacam BP7, kata Ketua Umum Yayasan Taman Pendidikan dan Sosial NU "Khadijah" Surabaya itu, sosialisasi empat pilar akan semakin massif, sehingga munculnya anak-anak muda yang pintar tapi tidak toleran atau sangat radikal akan dapat diantisipasi.

"Lembaga Pembudayaan Empat Pilar yang berada di bawah Presiden itu akan mendorong sosialisasi yang massif dan serius, karena mereka merupakan para widyaswara yang khusus melakukan kajian dan mengajar kepada bangsa Indonesia, termasuk masyarakat kita yang ada di pelosok, kepulauan, atau kawasan perbatasan," katanya.

Hal itu juga didukung Pembantu Rektor IV Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Dr Wasis MSi yang juga "pemerhati" Pendidikan Pancasila itu. "Lembaga khusus pembudayaan Empat Pilar itu sudah lama menjadi wacana, tapi kalau melihat situasi sekarang, maka sudah saatnya lembaga itu ada, apalagi kita mau memasuki Komunitas ASEAN 2015," katanya.

Menurut dia, Empat Pilar

itu harus dikawal, karena itu lembaga yang khusus untuk itu harus ada. "MPR itu hanya bisa bergerak dalam tataran kebijakan, sedangkan implementasinya tidak akan maksimal, karena itu perlu lembaga khusus untuk implementasi di lapangan," katanya.

Ia menjelaskan implementasi di lapangan itu bukan hanya sosialisasi seperti yang dilakukan MPR pada berbagai komponen bangsa dalam beberapa tahun terakhir dengan "komandan" almarhum Taufik Kiemas, namun implementasi itu beragam.

"Selain sosialisasi dalam bentuk pendidikan dan latihan atau seminar, sosialisasi yang juga sangat penting adalah mengawal implementasi Empat Pilar itu dalam kurikulum di sekolah dan juga metode lain sesuai tingkat pendidikan masyarakat, seperti lewat budaya atau teknologi," katanya.

Bahkan, lembaga khusus itu akan bisa memasyarakatkan Empat Pilar ke seluruh dunia. "Rektor Unesa pernah mengetahui ada sekolah internasional di Myanmar yang memiliki 400-an murid dengan 67 murid dari Indonesia, ternyata sekolah itu mengajarkan Pancasila.

Jadi, Pancasila itu universal, karena itu kita harus serius agar perilaku menyimpang tidak merasuk ke republik ini," tegasnya. (ant/dik)

PANJAT POKOK PISANG Sejumlah anak bekerja sama untuk menggapai amplop berisi uang dalam lomba Panjat Pokok (batang pohon) Pisang di Tanjung Riau, Sekupang, Batam, Minggu (8/9).

Berbagai macam lomba memeriahkan HUT RI ke- 68 di kampung nelayan ini sengaja dimundurkan karena bertepatan dengan bulan Ramadhan, Idul Fitri dan musim panen ikan tangkapan.

ant/joko sulistyo

EKONOMI

13

SENIN 9 SEPTEMBER 2013 NO.0194 | TAHUN II

BURUH MENUNTUT KENAIKAN UPAH

60 Perusahan Pindah Beramai-ramai JAKARTA - Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengaku, sejauh ini pihaknya tidak mendapatkan laporan terkait dengan migrasi 60 perusahaan tekstil di Jabodetabek ke Jawa Tengah akibat adanya desakan buruh yang kembali menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) hingga Rp3,7 juta per bulan.

“Belum ada laporan yang masuk ke saya,” kata Hidayat di Jakarta, Minggu (8/9), ketika ditanya mengenai laporan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang menyebutkan bahwa ada 60 perusahaan tekstil di Jakarta dan sekitarnya yang merelokasi pabriknya ke Jawa Tengah.

Namun demikian, kata Hidayat, kabar mengenai relokasi tersebut memang tidak tertutup kemungkinan disebabkan oleh adanya desakan buruh yang meminta kenaikan UMP menjadi Rp3,7 juta sebulan. Dia mengaku, saat ini pihaknya tengah terkonsentrasi menyikapi fenomena tersebut dan akan segera menggelar pertemuan.

Hidayat berharap, para buruh jangan terlalu arogan untuk meminta kenaikan UMP, karena Organisasi Buruh Internasional (ILO) pun menginginkan agar tuntutan kenaikan upah harus melewati mekanisme perundingan.

“Direktur Jenderal ILO (Guy Ryder) saja mengata-

kan kepada Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) bahwa mereka amat mengerti kondisi yang ada di Indonesia dan meminta untuk mengutamakan perundingan,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, pada Kamis (5/9) lalu sejumlah organisasi buruh menggelar aksi demonstrasi yang mengakibatkan lumpuhnya berbagai aktivitas masyarakat di sekitar silang Monas Jakarta. Massa menuntut kenaikan UMP menjadi Rp3,7 juta/bulan, padahal UMP di wilayah Jakarta sudah sebesar Rp2,2 juta/bulan atau mengalami kenaikan 40 persen pada 2011 lalu.

Lebih lanjut Hidayat menegaskan, akan sulit bagi pemerintah untuk menetapkan UMP sebesar Rp3,7 juta/ bulan pada 2014 mendatang.

“Itu namanya berlebihan.

Berlebihan dan tidak tepat,” jelas mantan Ketua Kadin itu.

Dia mengatakan, dalam kondisi perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastiaan saat ini, tentunya

akan sulit bagi pemerintah di negara manapun untuk menaikkan upah buruh yang terlampau tinggi. “Itu yang ngomong ILO. Mbah-nya buruh,” ucapnya.

Seperti yang dianjurkan ILO, kata Hidayat, solusi terbaik yang harus dilakukan adalah melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama antara pemerintah, buruh dan pelaku usaha. “Itu yang akan kami lakukan. Jadi, formula yang di-create pemerintah itu untuk menjadi usulan,” ujar Hidayat.

Kenaikan UMP, kata Hidayat, akan dilakukan pemerintah sejalan dengan laju inflasi. “Itu yang kami cover dan ganti, ditambah plusnya itu ada unsur kebutuhan hidup layak, itu kami diskusikan dengan baik. Perlu juga ada kenaikan produktivitas. Perusahaan kan membutuhkan produktitas yang naik. Lalu juga pertumbuhan ekonomi. Pasti ketemu angkanya,” terang Hidayat.

Tetapi, ujar dia, apabila buruh tetap ngotot untuk meminta kenaikan UMP hingga 50 persen, maka pemerintah sudah bertekad tidak akan melayani tuntutan buruh tersebut. “Kalau ada pressure kekerasan akan dihadapi. Kami akan hadapi, tetapi tetap mengajak berunding,” jelas Hidayat. (gam/bud)

antara foto

STOP RETAIL ASING. Dari kiri ke kanan, Wakil Ketua Rois Aam PBNU KH MUstofa Bisri, Ketua Rois Aam KH Sahal Mahfudz, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Wakil Ketua Umum KH As’ad Said Ali saat mengikuti Rapat Pleno PBNU di Pondok Pesantren Universitas Sains Al-Quran, Wonosobo, Minggu (8/9). Salah satu hasil rekomendasi rapat pleno PBNU adalah mendesak pemerintah menata ulang dan menghentikan masuknya retail asing hingga ke desa serta segera melakukan penguatan perdagangan dan distribusi untuk pengembangan ekonomi kerakyatan.

OJK Fokus Mendalami Pasar Keuangan BANDUNG-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini pendalaman pasar keuangan mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global. Bahkan, upaya ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan di dalam negeri.

ant/yusran uccang

Hasil Sensus Pertanian 2013 sementara mengungkap adanya pergeseran komposisi jumlah rumah tangga usaha pertanian dari Pulau Jawa ke beberapa pulau lain. Hingga akhir Mei 2013, terdapat 26,13 juta rumah tangga usaha pertanian yang sebesar 51,38 persen masih berada di Pulau Jawa, padahal pada periode yang sama di 2003 mencapai 54,48 persen.

SENSUS PERTANIAN

Usaha Tani Bergeser ke Luar Jawa BOGOR-Hasil Sensus Pertanian 2013 sementara mengungkap adanya pergeseran komposisi jumlah rumah tangga usaha pertanian dari Pulau Jawa ke beberapa pulau lain. Hingga akhir Mei 2013, terdapat 26,13 juta rumah tangga usaha pertanian yang sebesar 51,38 persen masih berada di Pulau Jawa, padahal pada periode yang sama di 2003 mencapai 54,48 persen.

“Sensus pertanian digelar setiap sepuluh tahun sekali.

Sensus masih akan berjalan dan masih berproses untuk meneliti secara lengkap,” kata Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/9).

Dia merincikan, hingga Mei 2013, komposisi jumlah rumah tangga usaha pertanian di Pulau Sumatera mencapai 24,05 persen, Sulawesi 8,65 persen, Bali dan Nusatenggara 6,84 persen, Kalimantan 5,95 persen serta Maluku dan Papua sebesar 3,12 persen.

Suryamin mengatakan, pada November mendatang BPS akan melakukan pendataan pendapatan usaha pertanian pada enam subsektor pertanian. Tahap selanjutnya, lanjut dia, pada Mei 2014 tentang struktur ongkos usaha pertanian.

“Akhir tahun ini kami harapkan BPS sudah bisa mengeluarkan angka rinci hasil sensus yang dilaksanakan pada 2013,” imbuh Sury-

amin.

Selain merilis angka rumah tangga usaha pertanian, lanjut dia, BPS juga mencatat bahwa hingga Mei 2013 terdapat 5,49 ribu perusahaan berbadan hukum. “Untuk usaha pertanian lainnya mencapai 6,17 ribu kegiatan usaha,” katanya.

Kendati jumlah usaha pertanian menurun, kata Suryamin, namun hasil

Sensus pertanian digelar setiap sepuluh tahun sekali. Sensus masih akan berjalan dan masih berproses untuk meneliti secara lengkap

Suryamin

Badan Pusat Statistik produksi padi hingga Mei 2013 mengalami kenaikan menjadi 69,27 juta ton atau sebesar 3,29 persen dibandingkan dengan periode yang sama di 2003. “Produksi jagung naik dari 10,89 juta ton (2003) menjadi 18,84 juta ton di 2013 atau meningkat 7,19 persen,” ucapnya.

Dengan demikian, jelas Suryamin, share pertanian pada produk domesti bruto

(PDB) meningkat dari 14,30 persen di 2004 menjadi 15,04 persen pada 2013.

Menyinggung soal komposisi perusahaan pertanian, Suryamin mengatakan bahwa terjadi pula pergeseran dari Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan ke pulau-pulau lain. Hingga Mei 2013, komposisi perusahaan pertanian di Jawa sebesar 35,55 persen atau lebih rendah dari komposisi di 2003 yang mencapai 38,54 persen. “Namun secara jumlah, pada 2013 perusahaan pertanian mengalami peningkatan dibandingkan dengan 2003. Hingga Mei 2013 terdapat 1.950 perusahaan atau naik dibandingkan periode yang sama di 2003 sebanyak 1.546 perusahaan,” papar Suryamin.

Sementara itu, ujar dia, persentase penduduk berusia di atas 15 tahun yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan dari 40,61 juta orang di 2004 menjadi 39,96 juta orang di 2013. “Ini menunjukkan bahwa produktivitas di sektor pertanian mengalami peningkatan,” ucap Suryamin.

Menurut Suryamin, sejauh ini BPS belum merampungkan survei terkait luas lahan. “Di dalam survei, kami tanya luas lahan dan luas lahan yang ditanam, tetapi kami tidak mengejar pertanyaan penyusutan lahan.

Akhir tahun ini akan dikeluarkan hasil akhirnya,” tegas Suryamin. (gam/bud)

Hal tersebut seperti diutarakan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Rachmat Waluyanto di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (7/9). “Dengan pendalaman pasar keuangan ke masyarakat, maka nantinya juga akan meningkatkan perpercayaan terhadap industri,” kata Rachmat.

Melalui pendalaman pasar keuangan, menurut dia, hal ini akan mampu mendorong para pelaku pasar dalam mendiversifikasi sejumlah instrumen invetasi, meskipun situasi perekonomian sedang bergejolak.

Saat ini, ujar dia, pasar modal di Indonesia juga sudah memiliki lembaga penjamin dana nasabah, investor protection fund.

Dengan demikian, lanjut dia, dengan terbentuknya lembaga ini diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan investor terkait keamanan dananya yang ditempatkan di

pasar modal. “OJK juga akan meningkatkan integritas pasar dengan mengembangkan infrastruktur, salah satunya di pasar modal. Agar, transaksi dapat lebih cepat dan efisien.

Salah satu infrastruktur yang telah dibangun, yakni single investor identity (SID). SID adalah nomor identitas tunggal yang diberikan kepada setiap nasabah pasar modal Indonesia,” terangnya.

Penerapan SID tersebut, kata Rachmat, nantinya OJK bisa mengetahui setiap pelanggaran dalam bertransaksi yang dilakukan oleh investor.

“Yang paling penting sekarang ini, kami bisa menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan stabil, agar dapat mendukung perekonomian domestik yang kuat dan dapat melindungi konsumen serta masyarakat dalam melakukan investasi,” tuturnya.

Menyinggung soal aksi korporasi pembelian saham kembali (buy back), menurut Rachmat, aturan yang dikeluarkan OJK ini juga diharapkan bisa mengurangi fluktuasi harga yang signifikan. Aturan buy back ini, jelas dia, sekaligus memberi kesempatan kepada para emiten untuk melakukan stabilisasi harga saham di tengah gejolak ekonomi. “Buy back itu memberikan kesempatan bagi emiten untuk stabilisasi harga sahamnya.

Setiap saat bisa dilakukan.

Kami harapkan buy back bisa dilakukan kapan saja. Yang penting OJK fasilitasi buy back untuk stabilisasi harga, emiten tidak perlu menunggu harga sampai rendah, karena tidak ada orang yang tahu,” papar Rachmat.

Berdasarkan surat edaran OJK beberapa waktu lalu dikemukakan bahwa emiten dapat melakukan pembelian kembali sahamnya berdasarkan peraturan OJK Nomor: 2/POJK.04/2013 tentang buy back saham emiten dan perusahaan publik pada kondisi pasar berfluktuasi secara signifikan.

Buy Back Sementara itu, Kepala Divisi Penilaian Keuangan Perusahaan Perusahaan Sektor Jasa Direktorat Pasar Modal, Ridiani Kurnia mengatakan, pemberlakuan buy back dilatarbelakangi oleh memburuknya situasi perekonomian di 2013. Fasilitas buc back ini, jelas dia, bisa memudahkan para emiten untuk menjual kembali sahamnya sebesar 20 persen dari modal disetor.

“Buy back dapat dilakukan tanpa rapat umum pemegang saham (RUPS). Buy back dilakukan setelah melakukan keterbukaan informasi ke OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Dilakukan paling lama tiga bulan setelah keterbukaan informasi,” jelasnya.

Dia menyatakan, pengalihan saham hasil buy back bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dilakukan di BEI maupun di luar BEI, pelaksanaan employee stock option plan atau employee stock purchase plan, pelaksanaan konversi utang menjadi saham perusahaan atau pelaksanaan waran. (gam/abd/bud)

SURVEY HARGA KOMUDITAS

BI Diminta Hindari Publikasi Inflasi Terlalu Dini BOGOR-Bank Indonesia (BI) diminta agar tidak mempublikasikan hasil survei inflasi, sebelum Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan secara resmi angka inflasi. Pasalnya, rilis inflasi yang terlalu cepat akan mengganggu pasar dan memicu aksi spekulasi.

Permintaan tersebut disampaikan Kepala BPS, Suryamin di Bogor, Jawa Barat Sabtu (7/9). “BI supaya tidak mendahului hasil inflasi BPS. Ini mengganggu masyarakat dan pasar barang kali. Sebenarnya tidak ganggu kerja BPS. Tidak terlalu masalah sebenarnya kalau BI memperkirakan,” kata Suryamin.

BI kata dia kerap mempublikasi hasil survei harga komoditas terkait dengan besaran inflasi yang terjadi pada pekan kedua dan ketiga pada setiap bulannya. “Supaya tidak publikasi perkiraan inflasi lebih dulu ini, supaya jangan ada pihak-pihak yang berspekulasi,” ujar Suryamin.

Namun demikian, tegas Suryamin, langkah yang ditempuh bank sentral tersebut pada dasarnya tidak terlalu menjadi persoalan bagi kinerja BPS. “BI tidak perlu perkirakan-perkirakan, karena (data) kami lebih kuat.

Tetapi, boleh saja,” imbuhnya.

Suryamin mengatakan, survei yang dilakukan BI untuk mendapatkan angka

inflasi hanya terfokus pada 20 komoditas dan hanya diwakili oleh beberapa kota indeks harga konsumen (IHK).

“Kalau kami mensurvei 740an komoditas yang jauh lebih banyak dari BI. Kami mensurvei 66 kota IHK,” ucap Suryamin.

Bahkan lanjut dia, survei yang dilakukan BPS jauh lebih mendalam dan lebih tinggi tingkat keterwakilannya.

“Dari tiap kota yang disurvei di pilih beberapa pasar. Ada aturan mainnya, pasar yang representatif. Pasar yang besar dan segala komoditas dijual di sana dan dibutuhkan masyarakat,” paparnya.

Suryamin menambahkan, survei BPS juga dilakasanakan dengan memantau harga di setiap pekan. “Kami ada survei minggu pertama, kedua dan survei minggu ketiga juga. Tidak terlalu masalah juga sebenar kalau BI memperkirakan,” kata Suryamin.

Menyinggung soal wacana pembentukan bank khusus, menurut Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Adi Lumaksono berharap BI dan pemerintah bisa berperan aktif untuk membentuk bank pertanian. Adi mengatakan, hasil survei BPS yang menunjukkan rendahnya produktivitas hasil pertanian berkorelasi dengan sulitnya petani untuk mendapatkan permodalan. (gam/bud)

14

NASIONAL

SENIN 9 SEPTEMBER 2013 NO.0194 | TAHUN II

SKANDAL SKK MIGAS

Aliran Dana Asing ke Pejabat ESDM Terus Ditelusuri JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami modus korupsi yang terjadi di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Salah satu fokus lembaga antirasuah ini adalah menelusuri temuan sejumlah dana asing yang mengalir masuk ke pejabat ESDM. “Tentu kita akan telusuri lebih lanjut, kalau ada data atau laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, Minggu (8/9).

Menurut Johan, temuan PPATK sangat membantu KPK dalam mengungkap perkara suap yang menjerat mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas, Rudi Rubiandini (RR).

Bahkkan sambung Johan, KPK sudah mencurigai ada praktek-praktek korupsi yang diduga dilakukan tersangka RR. Karena itu, dia menilai, data yang disampaikan PPATK akan membantu KPK. Sejauh ini, Johan mengaku, KPK masih mendalami penyidikan perkara suap senilai lebih kurang dari Rp12 miliar. Pengembangan terhadap kasus ini dilakukan kepada pihak-pihak lain di luar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Sedang ditelusuri apakah ada pihak lain selain RR,” tegasnya.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Hasan Bisri, menganggap terjadi pemusatan kekuasan dalam pengelolaan Minyak dan Gas di BP Migas atau saat ini SKK Migas. “Bila ada kekuasaan maka akan ada pemburu rente yang luar biasa untuk mendapat tanda tangan atau persetujuan.

Siapa pun yang duduk di BP Migas godaannya akan

besar,” ungkapnya.

Menurut Hasan Bisri, kewenangan inilah yang mengakibat seseorang mendapat godaan yang besar seperti yang terjadi pada Rudi Rubiandini yang kini berurusan dengan KPK karena kasus suap atau grativikasi. “ Tanda tangannya bisa mengakibatkan orang menjadi kaya. Tentu godaannya akan luar biasa, apalagi dala BP Migas bukan lagi bicara jutaan rupiah, tapi jutaan dolar, sehingga sangat dibutuhkan orang yang punya mental baja supaya tidak tergoda,” terangnya Melihat godaan yang besar tersebut, sehingga siapa pun orang yang duduk di BP Migas maka sulit untuk tidak tergoda. “Siapapun yang disana, barangkali sulit untuk tidak tergoda,” ucapnya.

Tidak sedikit oknum akan berusaha mencari celah dan merayu, termasuk kalangan swasta yang berkepentingan untuk merauk keuntungan dari sektor Migas.

Para swasta pun, kata Hasan, juga akan menggunakan berbagai cara untuk menggota pejabat yang memegang kekuasaan yang sangat besar dalam pengelolaan Migas. Bila tidak luntur dengan uang makan akan digoda dengan wanita, bila tidak bisa juga maka kekuasaan akan mempengaruhinya. “Prinsipnya melihat seperti itu orang bisa dibeli,” imbuhnya. (gam/abd/cea)

ant/zabur karuru

PEMINDAHAN IBUKOTA. Rencana Presiden Soekarno memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah akhirnya kandas. Kegagalan ini dipicu oleh meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G 30S) yang menjatuhkan Presiden Soekarno. Padahal, persiapannya sudah matang.

Pemindahan Ibukota Itu Digagalkan Soeharto JAKARTA-Rencana Presiden Soekarno memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah akhirnya kandas. Kegagalan ini dipicu oleh meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G 30S) yang menjatuhkan Presiden Soekarno. Padahal, persiapannya sudah matang.

“Persiapan pemindahan ibukota, tapi beliau jatuh dan rencananya tidak dilanjutkan rezim setelahnya,” kata Sejarawan Anhar Gonggong di Jakarta, Minggu (8/9).

Menurut Anhar, melalui program pembangunan berencana semesta, Presiden Soekarno sudah meran-

Lebih lanjut, Anhar menilai, jika saat ini pusat pemerintahan dipindahkan dari Jakarta ke kota lain, maka membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama. Contoh, pemindahan ibukota Pakistan dari Karachi ke Islamabad.

“Proses membentuk Islamabad butuh waktu hingga 15 tahun dan itu sangat mahal,” ujarnya.

Secara terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan tengah memikirkan rencana pemindahan ibu kota atau pusat

JANJI PDI PERJUANGAN

PEMERINTAHAN

Pasca Pemilu 2014, Harus Ada Nasionalisasi Migas JAKARTA-Pemerintah baru, hasil pemilu 2014 diminta berani melakukan nasionalisasi terhadap semua perusahaan tambang asing yang selama ini menguasai blok migas di Indonesia.

Dominasi asing disektor migas menyebabkan bangsa ini kehilangan kedaulatan terhadap sektor energinya.“Dari 45 blok minyak dan gas (migas) yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad di Jakarta, Minggu, (8/9) Menurut Abraham, pemerintah juga memperketat izin pada pengusaha tambang dan harus patuh pada pembayaran royalti serta pajak menyusul adanya rencana membuka 144 sumur migas baru di Indonesia pada 2013. “Supaya tak ada lagi anak putus sekolah, supaya Indonesia kembali ke kejayaannya,” terangnya Lebih jauh kata Abraham, regulasi untuk memperketat dan melindungi sumber daya energi Indonesia dinilai masih lemah. “Kondisi semakin parah karena banyak pengusaha tambang di Indonesia yang tak membayar pajak dan royalti kepada Negara,” ujarnya Dalam kajian KPK, lanjut Abraham, potensi pendapa-

cang pemisahan antara pusat pemerintahan dan ekonomi.

Namun akhirnya rencana tersebut kandas karena rezim Soekarno keburu jatuh.

“Saat itu selain Palangkaraya, Soekarno juga memunculkan Bogor dan Makassar sebagai alternatif lain. Namun akhirnya Bogor tak dipilih karena

terlalu dekat dengan Jakarta,” tambahnya.

Sementara Makassar, lanjut Anhar, memiliki keunggulan karena berada di tengahtengah wilayah Indonesia.

Namun Makassar kota yang telah lama terbe ntuk, sementara Soekarno menginginkan kota baru yang memang dipersiapkan untuk pusat pemerintahan. “Bung Karno merancang membentuk kota baru, yaitu Palangkaraya untuk membentuk pusat pemerintahan. Karena pusat ekonomi dan pemerintahan harus terpisah,” paparnya

pemerintahan dari Jakarta. Sehingga dapat dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya seiring dengan peningkatan kemampuan anggaran negara.

“Empat hingga lima tahun lalu diam-diam saya memikirkan sudah saatnya Indonesia membangun pusat pemerintahan yang baru di luar Jakarta.

Waktu itu bermunculan debat dan wacana,” ujarnya Namun Presiden SBY saat itu tak mau merespon soal perdebatan tersebut. “Saya memilih diam dan kemudian membentuk tim kecil untuk pikirkan pemindahan ibu kota.

Biar pusat ekonomi perdagangan di Jakarta dan goverment centre di tempat lain,” terangnya Presiden mengatakan, berkaca dari pengalaman sejumlah negara yang memindahkan pusat pemerintahannya seperti Malaysia, Australia, Turki dan Kazakhstan, ada nilai lebih yang dapat dipetik antara lain tata kota yang lebih baik dan juga halhal lainnya yang mendukung citra positif Indonesia.

Meski demikian, Presiden mengingatkan Jakarta harus terus dibenahi dan dikembangkan menjadi pusat bisnis, perdagangan, jasa dan pariwisata, sehingga tetap berkembang menjadi kota yang lebih maju dan menarik.

“Kita sama-sama menyaksikan ibu kota Astana (Kazakhstan-red), yang sangat khas, gedungnya ikonik dengan arsitektur yang luar biasa. Kota yang teratur dengan desain yang bagus,” kata Presiden memberikan contoh.

Presiden mengatakan selama ini lebih memilih mengkaji kemungkinan itu tanpa diekspose karena kerap kali usulan atau ide langsung ditentang oleh berbagai kalangan, padahal belum didiskusikan dan dipandang secara lebih luas.

“Saya berpikir tugas presiden berikutnya, bila secara ekonomi kita sudah kuat dan tidak ada solusi yang baik untuk Jakarta, maka tidak keliru kita pikirkan tempat yang bisa bangun pusat pemerintahan baru,” paparnya. (gam/cea)

tan negara sebesar Rp 7.200 triliun hilang setiap tahun.

Hal ini karena banyaknya penyelewengan.

Bila ditotal, kata Samad, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel di setiap tahunnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun. Namun, pendapatan sebesar itu tergerus karena pemerintah tidak tegas dalam regulasi dan kebijakan. “Bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp 20 juta,” terangnya Sementara itu, Mantan Menkeu era Suharto, Fuad awazier mendukung pernyataan Abraham Samad tentang nasionalisasi industri minyak dan gas (migas). Alasannya, kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden, Boediono tidak mementingkan ekonomi dalam negeri. “Saya dukung pernyataan Abraham Samad.

Sebab rezim ekonomi neolib yang dipimpin SBY-Boediono sungguh telah melaksanakan keinginan asing,” ungkapnya.

Menurut politisi Hanura ini, salah contoh keberpiha-

kan kepada asing, melalui banyaknya kran impor pangan yang dibuka, kemudian meningkatkan utang luar negeri, menghapuskan atau mengurangi subsidi untuk kepentingan rakyat. “Lalu menjaga wilayah bisnis kapitalis asing di Indonesia (Bursa Efek), memberikan peluang asing menguasai sumber2 kekayaan alam Indonesia, dan akses bisnis strategis seluas-luasnya di Indonesia,” tuturnya Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, kondisi ekonomi Indonesia sangat memprihatinkan. “Jelas akibatnya bagi Indonesia yaitu semakin bergantung pada impor, cadangan devisa menurun, kurs rupiah melemah, harga-harga melambung (inflasi), rakyat kecil menjerit dan jurang kaya -miskin melebar,” ucapnya.

Fuad memperingatkan pemerintah untuk berhatihati dalam mengelola ekonomi. Jika itu tidak dapat dijalankan dengan baik, bukan tidak mungkin Presiden Susilo Bambang Yudhoyo bernasib sama seperti Soeharto. “Ingat, Soeharto jatuh karena kejatuhan ekonomi dan bukan tidak mungkin SBY-Boediono akan mengalami nasib serupa plus karena faktor korupsi para pejabatnya,” pungkasnya. (gam/abd)

Jadi Penguasa, Indonesia Akan“Libas” Malaysia

JAKARTA-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menyiapkan strategi jitu untuk memenangkan pemilu 2014. Bahkan, partai moncong putih itu menargetkan menjadi partai penguasa. Untuk itu, partai yang dikomandoi Megawati Soekarnoputri ini menyiapkan program jangka pendek 5 tahun dan jangka panjang 30 tahun guna menyalip Malaysia.

“Dalam target jangka pendek kami, lima tahun ke depan, Indonesia lebih unggul daripada Malaysia. Tidak akan ada lagi TKI ke Malaysia,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Per-

juangan, Hasto Kristanto di Jakarta, Minggu,(8/9).

Lebih jauh kata Hasto, program yang disusun PDI Perjuangan, juga memprioritaskan pendidikan dan kesehatan.

Negara harus melindungi hak masyarakat mendapatkan pendidikan gratis setinggi-tingginya. “Pendidikan dan kesehatan juga tidak boleh dikomersialiasi,” tambahnya Selain itu terkai dengan penguasaan sumber daya alam Indonesia, Hasto mengakui meski akan tegas terhadap korporasi yang melakukan perampokan terhadap kekayaan

negara. “Selain itu, nasionalisasi perusahaan-perusahaan juga tidak bisa dilakukan begitu saja, tapi harus ada suatu momentum kejahatan korporasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan sosialiasi. Misalkan Freeport, ada persoalan pajak,” tuturnya.

Hal yang hampir sama dikatakan Ketua Perencanaan Pembangunan Semesta M Prakosa, mengatakan PDI Perjuangan telah membuat rencana pembangunan Indonesia untuk 2014 hingga 2019.

Capres PDI Perjuangan harus bisa menjadi komandan dari rencana pembangunan ini.

“Kami Komisi II Rakernas PDI Perjuangan merumuskan sistem pembangunan semesta berencana,” ujarnya.

Mantan Menteri Kehutanan era Megawati ini mengungkapkan substansi pembangunan yang diusung partainya berdasar pada pembangunan karakter Sumber Daya Manusia (SDM), dan tak lagi mengutamakan Sumber Daya Alam (SDA).

“Termasuk seandainya kita di pemerintahan, akan ada amnesti pengampunan pajak, kita akan renegosiasi kontrakkontrak karya pengolahan SDA kita,” tuturnya.

Rencananya, hal ini akan menjadi rekomendasi pada hari terakhir Rakernas besok.

Untuk bisa melaksanakan program-program semacam itu, dibutuhkan pemimpin yang pemberani. “Di bidang energi, sumur-sumur minyak kita hampir semua dikasih ke pihak asing. Kalau kontrak merugikan kita, kenapa tidak diputus saja kontraknya. PDI Perjuangan tidak akan raguragu,” terangnya Sosok presiden yang berani bersikap tegas menjadi idaman partai banteng ini.

Capres PDI Perjuangan juga harus terbebas dari rekam jejak kotor yang membelenggu langkah-langkah kebijakan pembangunan radikalnya. “Pemimpin harus yang berkarakter berani dan bersih.

Soalnya banyak pemimpin yang tidak berani ngomong apalagi bertindak karena terbelenggu track recordnya, misalnya pernah korupsi,” imbuhnya.

Nama yang santer terdengar sebagai capres PDI Perjuangan adalah Gubernur DKI Joko Widodo. Namun Prakosa memilih enggan mengiyakan secara langsung apakah capres berkarakter pemberani tersebut adalah Jokowi. “Ini nanti proses yang berjalan (soal capres),” pungkasnya. (gam/cea)

OPINI

Golput Indikasi Kegagalan Demokrasi

salam songkem

Tak Ada yang Kalah

Oleh : Fawaid Aktivis GISAM dan Mahasiswa Politik Islam(PI) IAIN Sunan Ampel Surabaya

S

etelah menunggu beberapa hari lamanya hasil rekapitulasi penghitungan manual perolehan suara cawagub-cawagub Jatim beberapa hari lalu, akhirnya KPU Jatim menetapkan secara resmi pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf sebagai cagub-cawagub terpilih mayoritas warga Jawa Timur dalam pilgub Jatim 2013.

KPU Jatim melalui rapat pleno terbuka penyusunan dan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara manual di Hotel Shangri-La, Surabaya, Sabtu (7/9/2013), menyatakan pasangan incumbent mendapatkan perolehan 8.19.816 suara, pasangan Khofifah IndarparawansaHerman (Berkah) menempati urutan ke-2 dengan perolehan 6.525.015 suara. Kemudian disusul pemenang ketiga dan keempat, masing-masing pasangan Bambang DH-Said Abdullah (Jempol) dengan perolehan 2.220.069 suara dan pasangan Eggi Sudjana-Muhammad Sihat (Beres) dengan perolehan 422.932 suara.

Memang, dalam pilgub Jatim dari perolehan suara ada salah satu pasangan cagub-cawagub yang unggul dibandingkan pasangan lain. Akan tetapi, sebenarnya, siapa pun di antara keempat cagub-cawagub yang unggul itu hakikatnya keunggulan seluruh warga Jatim. Karena itulah, keempat cagub-cawagub tidak ada yang kalah, meskipun di antara mereka ada yang memperoleh suara minoritas.

Kalah dan menang dalam pilgub Jatim tidak ada, yang ada hanyalah kemenangan warga Jatim.

Itulah sebabnya, pasangan Bambang DH-Said Abdullah setelah tak bisa mengejar perolehan suara Karsa dalam pilgub Jatim menitipkan program Jempol yang diusungnya terhadap pasangan incumbent tersebut. Penitipan program tersebut sejatinya merupakan suatu bentuk kepercayaan pasangan Bambang DH-Said Abdullah terhadap pasangan Karsa yang ternyata masih diinginkan mayoritas warga Jatim untuk memimpin pemprov Jaim lima tahun ke depan.

Jelas saja dalam mempercayakan programnya terhadap Karsa itu terdapat suatu rasa sikap legowo menerima kenyataan. Mengakui bahwa Soekarwo-Saifullah Yusuf masih dianggap mampu dan baik menjalankan amanat seluruh warga Jatim. Kiranya pasangan lain pun, baik Berkah maupun Beres sebaiknya menitipkan pula program pasangan cagub-cawagub masing-masing kepada pasanga incumbent, karena program tersebut juga merupakan amanat warga Jatim yang tak bisa dijalankan oleh pasangan Jempol, Berkah, dan Beres setelah tereleminasi dari pilgub Jatim.

Karsa pun tentu memiliki kewajiban melaksanakan semua program-program politik yang telah dijanjikan pasangannya tersebut di hadapan warga Jatim, ditambah program-program titipan dari cagub-cawagub lain yang dipaksa harus menerima kenyataan. Apalagi pasangan Karsa ini juga menyatakan siap mengadopsi berbagai program dari beberapa pasangan cagub-cawagub yang pernah menjadi rivalnya.

Tak gampang pasangan Karsa menjalankan programprogram politik tersebut, sehingga dimungkinkan sekali akan banyak banyak janji-janji politik pasangan Karsa dalam periode lima tahun ke depan yang akan terbengkalai.

Ini juga hanya sebuah kekhawatiran sebagian kecil dari warga Jatim yang pesimistis ketika melihat pengalaman setiap pasangan pemimpin di negeri ini yang terpilih untuk periode kedua kalinya biasanya memang selalu banyak janji yang terbengkalai, bahkan kebijakan-kebijakannya cenderung merugikan mayoritas rakyatnya sendiri. Marilah lihat bersama-sama bagaimana dengan kepemimpinan Soekarwo-Saifullah Yusuf di Jawa Timur untuk lima tahun ke depan. (*)

Golput oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai solusi terbaik bagi mereka yang tidak mau berpartisipasi dalam politik, dengan bermacam alasan yang dimunculkan, mulai dari calon yang kurang profesional atau dirinya berada di perantauan.

D

engan alsan itulah sehingga dia memilih Golput dalam pemelihan yang seharusnya juga turut ikut andil di dalamnya dalam mensukseskan pemilihan umum, meskipun juga ada alasan yang rasional masyarakat lebih memilih golput dari pada ikut pemilihan, karena masih belum mengenal lebih jauh pada caloncalon tersebut.

Golput adalah singkatan dari golongan putih, dalam pemilu atau pilkada Golput sering dimaksudkan sekelompok orang-orang yang tidak mau ikut serta memberikan suara untuk suatu partai tertentu atau memilih calon DPD, DPR, calon gubernur atau presiden. Mereka tidak mau ikut serta dalam hiruk pikuk pemilu atau pilkada dan kalaupun ikut memberikan suara maka semua gambar yang ada dalam kertas pemilu atau pilkada ditusuk semuanya sehingga tidak sah

23,34%, dan Pemilu 2009 naik lagi menjadi 29,01%. Bandingkan dengan angka golput pada pemilu era Orde Lama dan Orde Baru (1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997) yang tak pernah lebih dari 10%.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, memprediksi, jumlah warga negara yang nantinya tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2014 akan naik. Indikasi tersebut terlihat dari masih tingginya angka pemilih golput dalam pelaksanaan sejumlah pemilihan kepala daerah (pilkada) beberapa waktu lalu. Jumlah angka golput yang mendekati angka 30 persen itu tergolong besar, meskipun masih lebih kecil dari hasil survei yang memprediksi angka golput bisa mencapai 40 persen. Sementara itu, total suara sah 104.099.785, dan suara tidak sah 17.488.581.

Menurut Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), tingkat partisipasi pemilih dalam Pilgub Jatim kali ini mencapai 59,84 persen, sedangkan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mencatat 58,96 persen. Kondisi terse-

but sama dengan Pilgub Jatim 2008 lalu, mengingat partisipasi pemilih juga di bawah 60 persen, artinya, 40 persen pemilih lebih suka golput.

Bandingkan tingkat partisipasi pemilih di Pilgub Jateng (28/5), hanya sekitar 50 persen. Pada Pilgub Jabar (2/2), tingkat partisipasi pemilih juga turun menjadi 63,8 dari 67 persen pada pilgub lima tahun sebelumnya. Tingkat partisipasi pemilih di kedua provinsi itu masih di bawah partisipasi pemilih secara nasional, yakni 65 persen.

Data tingginya golput ini merupakan simbol dari kegagalan demokrasi kita, demokrasi akan berjalan dengan maksimal ketika angka-angka golput ini bisa diatasi semua, artinya semua rakyat ikut berpartisipasi dalam pesta politik yaitu dengan memilih, karena bagaimanapun memilih merupakan hak kita sebagai warga negara Indonesia yang menganut faham demokrasi, maka diharapkan dalam pemilihan Pilpres nanti tidak ada masyarakat yang golput, Abraham Lincoln mengatakan bahwa “Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

Sebagai warga demokratis Beberapa karakteristik yang harus ditampilkan dari warga negara yang berkarakter dan berjiwa demokratis, yaitu Memilki sikap rasa hormat dan tanggung jawab, bersikap kritis, membuka diskusi dan dialog, bersikap terbuka, bersikap rasional, adil, dan selalu bersikap jujur, bukan malah golput, meskipun golput juga merupakan langkah pemberontakan masyarakat, karena ketidak-puasan terhadap demokrasi yang sedang berjalan, atau karena tidak puas pada mereka yang mencalonkan diri, sekali lagi kita sebaiknya ikut berpartisipasi dalam pemilihan, karena dalam pemelihan juga menentukan nasib kesejahteraan kita pada tahun selanjutnya. =

Oleh : Ach. Khatib Dosen Instika Guluk-guluk, Sumenep. Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

T

radisi pesantren perlahan-lahan terus memudar.

Setidak-tidaknya, tradisi burdah dan samman, serta barzanji diakui atau tidak mulai menghilang dari permukaan. Jarang ditemui orang-orang di Madura apalagi di luar pulau yang melestarikannya. Kecuali hanya sebagian pesantren saja yang masih mempertahankan tradisi pesantren tersebut, itu pun hanya setiap malam jumat.

Memudarnya tradisi pesantren itu memang memiriskan hati. Sebab menghilangnya tradisi pesantren tersebut sejatinya merupakan indikasi dari lenyapnya budaya syiar islam. Memang kalimat burdah, bacaan samman, dan syair dalam barsanji tersebut bukanlah budaya, melainkan sebuah karya berupa sanjungan terhadap Nabi Muhammad Saw, namun pembiasaan membaca burdah, samman, dan barsanji hakikatnya budaya yang layak terus dilestarikan.

Tentu saja, orang yang paling pantas melestarikan budaya baca burdah, samman, dan barsanji itu adalah kaum muslimin, baik yang ada di Madura maupun di tempat lain.

Jadi tidak tepat kalau menyerahkan pelestarian budaya pesantren tersebut kepada pesantren-pesantren semata.

Sebab pesantren selama ini hanyalah pioner terdepan yang mengawal pelestarian budaya baca burdah, samman, dan barsanji tersebut. Budaya itu bukan milik pesantren, tetapi milik seluruh umat islam.

Disebut budaya pesantren, karena sejumlah pesantren dulunya memang paling getol mempertahankan budaya baca burdah, samman, dan barsanji tersebut. Namun beberapa dekade terakhir, pesantren yang masih mempertahankan budaya pesantren tersebut sudah mulai jarang terlihat, kecuali hanya sebagian di antaranya saja.

Bila pesantren-pesantren sendiri sudah mulai tak bersemangat mengharuskan santri-santrinya membaca burdah, samman, dan barsanji di pesantren masig-masing, lantas siapa lagi yang akan melestarikan budaya pesantren tersebut. Memudarnya budaya pesantren itu hakikatnya merupakan hilangnya sebagian dari syiar agama islam di dunia ini.(*)

dan membuang suara . Jadi, biasanya ciri gerakan ini adalah mereka sama sekali tidak mencoblos gambar partai manapun atau memang sama sekali tidak menggunakan hak pilihnya(menghanguskan surat suaranya).

Dan jumlah golput ini setiap tahun jumlahnya semakin meningkat, Dalam pelaksanaan Pemilu Presiden 2009, jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput sebesar 49.677.776 atau 29, 0059 persen. Jumlah tersebut secara resmi juga dimaktubkan dalam surat penetapan KPU mengenai perolehan suara nasional pemilu legislatif. Total pemilih yang menggunakan hak suaranya 121.588.366 dari total daftar pemilih tetap (DPT) 171.265.442.

Tingkat partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu memang terus turun. Pemilu 1999 mencapai 93,33%, Pemilu 2004 turun jadi 84,9%, dan Pemilu 2009 turun lagi jadi 70,99%.

Pemilu 2014, diprediksi tinggal 54%, kendati prediksi optimistis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) 60%. KPU menargetkan tingkat partisipasi pemilih 75% sesuai target pembangunan. Dari sekitar 236 juta penduduk Indonesia, kemungkinan calon pemilih Pemilu 2014 adalah 191 juta orang.

Anggaran Pemilu 2014 sebesar Rp 16 triliun atau hampir lipat dua Pemilu 2009 yang ’’hanya’’ Rp 8,5 triliun. Anggaran ini, kata Agus Martowardojo, menkeu waktu itu, dipakai untuk penyelenggaraan pemilu yang sehat, terencana, demokratis, dan menjaga stabilitas nasional, serta partisipasi masyarakat diharapkan 75%.

Angka golongan putih (golput) atau yang tak menggunakan hak pilih juga terus meningkat. Pemilu 1999 angka golput 10,21%, Pemilu 2004 naik jadi

Potret Buram Komite Sekolah

Tradisi Pesantren

A

15

SENIN 9 SEPTEMBER 2013 NO. 0194 | TAHUN II

Sekali tempo, kita patut berbangga dengan besarnya ruang partisipasi masyarakat yang dibuka oleh pemerintah untuk berperan dalam dunia pendidikan. Tapi melihat i’tikad yang kurang baik dari pengelola lembaga pendidikan dan masyarakat sendiri, kebanggaan kita menjadi surut.

P

emerintah, melalui UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 8-9 dan ditegaskan dalam Pasal 54 Ayat (1-2) mempersilahkan bahkan mewajibkan masyarakat untuk berperanserta dalam upaya meningkatkan pendidikan anak bangsa; mengendalikan mutu dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pasal 8 berbunyi: Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sedang pasal 54 (1) menuturkan: Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan eva-

luasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/ madrasah.

Sejatinya, pemerintah menyadari akan besarnya arti peranan masyarakat dalam ikut mewarnai pendidikan di negeri ini. Memang kualitas pengembangan sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa, tidak bergantung hanya pada upaya-upaya yang dilakukan sekolah, tapi juga pada tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Semakin tinggi partisipasi masyarakatnya, semakin maju pula pengembangan SDM-nya. Begitu pula sebaliknya.

Namun kesadaran ini tidak senada dengan pandangan dan perlakuan masyarakat terhadap lembaga pendidikan (sekolah), di lingkungan mereka sekalipun. Mereka acuh, bahkan merongrong dan berupaya menggagalkan sejumlah program sekolah. Komite sekolah yang hakikatnya adalah wadah agar partisipasi masyarakat makin besar dan berguna bagi sekolah ternyata digunakan untuk menakut-nakuti kepala sekolah atau sebaliknya, menjadi “penyetempel” kebijakan kepala sekolah.

Masyarakat yang menjadi komite berlagak seakan berhak menuntut kepala sekolah mundur, memutasinya ke sekolah pelosok, menyetop gaji, atau hingga memberhentikannya sebagai guru. Pandangan ini berdampak pada sikap mereka yang apriori terhadap kepala sekolah dan segala hal yang berhubungan dengan sekolah. Kondisi ini tentu sama sekali tidak sehat dan akan berakibat buruk bagi perjalanan sekolah. Selain dari komite sekolah, kekacauan kadang datang dari pihak sekolah. Oleh karena tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, kepala sekolah memosisikan komite sebagai musuh yang akan mencaricari kesalahannya. Sehingga dalam

setiap langkah dan kebijakannya, yang menjadi pertimbangan utama bukan apakah kebijakan tersebut akan berdampak baik bagi sekolah, tetapi apakah jika komite tahu kebijakan ini dirinya akan menjadi sasaran kritik.

Akhirnya, hadirnya komite bagaikan hantu bagi kepala sekolah.

Kondisi semacam ini tak lagi aneh, tapi nyata di sejumlah sekolah di tanah air. Persaksian dari salah seorang dosen penulis yang diminta menjadi komite di tempat anaknya belajar, ternyata dianggap sebagai “musuh” kepala sekolah, menjadi bukti akan realitas ini. Gelarnya yang doktor semakin memperparah posisinya di jajaran komite itu. Banyak kepala sekolah yang membentuk komite hanya karena tuntutan Undang-Undang, bukan dari kesadaran dan keinginan memajukan sekolah yang dipimpinnya. Ditambah lagi cara pandang yang salah kepada komite, sehingga bertambah buramlah potret komite sekolah hari ini. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Tawaran solusi berikut, barangkali dapat mencerahkan buramnya kondisi di atas.

Pertama, penanaman pengetahuan seputar tupoksi dan aturanaturan yang berkaitan dengan komite sekolah. Objek dari langkah ini adalah kepala sekolah, komite, dan semua komponen yang berkepentingan.

Akan lebih baik lagi jika mereka duduk dalam satu forum sehingga akan lahir pemahaman yang utuh akan tupoksi masing-masing.

Kedua, komunikasi dan pendekatan yang intensif dari salah satu di antara masing-masing yang miskonsepsi. Komunikasi bisa dimulai oleh kepala sekolah bila yang bersikap apriori adalah komite, dan diawali komite jika yang apriori kepala sekolah. Pada titik ini, mesti ada pihak yang mengalah tapi tidak merasa kalah.

Ketiga, peran aktif dari dewan pendidikan (DP) sebagai wadah partisipasi masyarakat tingkat kabupaten dan provinsi. Problem yang melilit komite merupakan problem DP juga sehingga harus diselesaikan agar fungsi mereka tidak macet dan kontribusinya hanya menyentuh wilayah kabupaten/kota. Padahal di tangan komite-lah terdapat tugas yang berat karena berhadapan langsung dengan sekolah.

Keempat, kehendak baik dari masing-masing pihak untuk memberikan yang terbaik kepada sekolah agar pendidikan yang diselenggarakan berkualitas. Sikap ini terlihat, minimal, dari intensitas kehadiran dan partisipasi aktif saat rapat (atau rembuk-rembuk atau apapun namanya) tentang sekolah, baik dari pihak kepala sekolah maupun komite. Forum semacam itu sangat efektif untuk mengevaluasi serta mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi sekolah, sehingga jika tidak dimanfaatkan dengan baik, akan banyak peluang yang terbuang.

Komite sekolah memiliki andil besar bagi kemajuan pendidikan sekaligus sebagai mediasi akan peran serta masyarakat. Melalui merekalah partisipasi masyarakat bisa diberikan.

Sebab, sebagaimana pendapat Yosephine Maryati (BASIS, Juli-Agustus 2006: 37), rendahnya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan menjadi salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan itu sendiri. Untuk itu, kesungguhsungguhan dari semua pihak merupakan kunci atas tercerahkannya potret komite sekolah yang selanjutnya menjadi ukuran akan wajah pendidikan di negeri ini. Tentu problem sudah pasti akan ada, tetapi kerjasama antar pihak-pihak yang berkepentingan itu merupakan garansi yang sangat baik.

Wallahu A’lam. =

Pemimpin Redaksi Abrari (Non Aktif), Wakil Pemimpin Redaksi Zeinul Ubbadi, Redaktur Ahli M. Husein, Redaktur Pelaksana Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari, Sekretaris Redaksi Benazir Nafilah, Tata Letak Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Desain Grafis Ach. Sunandar, Khoiril Anwar, Fotografer Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif), Website Hairil Anwar, Biro Sumenep Hayat (Kepala) Syah A. Latief, Syamsuni, Junaidi, Biro Pamekasan G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Biro Sampang Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Junaidi, Holis, Biro Bangkalan Moh. Ridwan (Plt. Kepala), Doni Harianto, Biro Surabaya Ari Armadianto (Kepala), Hana Diman, Joeli Hidayati, Dedy Bashori, Biro Jakarta Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy Kontributor FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia), Manajer Pemasaran Moh. Rasul Accounting Ekskutif Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim, (Pamekasan) G. A. Semeru (Surabaya) Penerbit PT. Koran Madura, Komisaris Rasul Djunaidi, Direktur Utama Abrari, Direktur Keuangan Fety Fathiyah, Alamat Redaksi Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, email koranmadura@ymail.com, opini.koranmadura@gmail.com, Telepon/Fax (0328) 6770024, No. Rekening BRI 009501000029560, NPWP 316503077608000 http://www.koranmadura.com/ | Wartawan Koran Madura dibekali ID Card (kartu pengenal) dan tidak diperkenankan menerima imbalan berupa apapun dari narasumber

OLAHRAGA

16 16

SENIN 9 SEPTEMBER 2013 NO. 0194 | TAHUN II

SENJATA BARU ARSENAL

KORAN MADURA

SENIN 9 SEPTEMBER 2013

Kaka Mulai “Panaskan Mesin” di Milan

Mertesacker: Ozil Akan Menjadi Pembeda LONDON - Bek Arsenal asal Jerman Per Mertesacker mengaku senang karena rekan senegaranya Mesut Ozil bergabung dengan Arsenal. Dia pun yakin, pemain ini akan memberi perbedaan bagi klub London Utara tersebut. “The Gunners” memboyong Ozil dari Real Madrid dengan 42,4 juta pound dan memecahkan rekor transfer Arsenal.

Perpindahan Ozil dari Santiago Bernabeu ke Emirates mengejutkan banyak pihak baik di Madrid maupun Arsenal.

Mertesacker yakin kepindahan Ozil ke Arsenal akan memberi dampak besar kepada tim dari London Utara itu. “Saya mengenalnya dengan sangat baik. Kami bermain bersama selama dua musim di Werder Bremen. Arsene Wenger akan mendapatkan yang terbaik dari Ozil,” kata pemain 29 tahun itu tentang rekanya di Tim Nasional (Timnas) Jerman.

Ozil adalah seorang play maker yang sangat kreatif dan dibutuhkan Arsenal. “Kami kehilangan banyak pemain akibat cedera, khususnya selama persiapan pramusim. Kami membutuhkan banyak pemain di beberapa posisi, mungkin dua atau tiga. Mereka bisa dirotasi dan berganti posisi. Kami ingin agar lini depan kami lebih membahayakan gawang lawan dan sekarang dengan Ozil kami akan lebih mengancam gawang lawan,” kata

Mertesacker.

Bek Timnas Jerman ini juga memuji bosnya, Arsene Wenger, yang selalu muncul dengan sesuatu yang mengejutkan. “Kami tabah sepanjang jendela transfer. Tuan Wenger selalu bilang bahwa mereka sedang berada di pasar, tetapi tidak ada yang terjadi. Saya merasakan apa yang terjadi pada akhir jendela transfer. Karena itu saya

sungguh mengapresiasi tansfer Ozil tersebut,” imbuhnya.

Mertesacker juga mengungkapkan, Ozil sedang dalam tingkat kepercayaan diri yang tinggi, meskipun perpindahannya ke Emirates tidak berjalan mulus. “Dia sudah melewati waktu-waktu sulit itu dan dengan pengalamannya dia bisa membuat perbedaan,” tutupnya. (espn/aji)

ARSENAL BUTUH OZIL? Bisa dikatakan TIDAK! Arsenal tidak begitu “BUTUH” MESUT OZIL, tapi mengingat betapa potensialnya dia, setiap klub pasti tertarik kepadanya --dengan pengecualian REAL MADRID, yang begitu santai melepasnya. Sangat Aneh. Yang pasti, Mesut Ozil sudah menjadi pemain Arsenal. Bagaimana gelandang serang asal Jerman ini akan cocok dalam skema permainan tim asal Emirates Stadium?

FC WL Cazorla

AC

WR Walcott

Ozil CM Wishere

CM Arteta

Ozil mengambil alih posisi Tomas Rosicky.

Apalagi potensinya yang paling besar bermain di posisi sentral, sebagai pemain nomor 10.

Walcott

Ozil bermain di sisi kanan, dengan Theo Walcott didorong sebagai penyerang tengah, Santi Cazorla dikembalikan ke posisi aslinya sebagai gelandang serang, dan Lukas Podolski kembali ke sayap kiri.

Pilihan ini akan sangat efektif menghadapi lawan yang memasang garis pertahanan tinggi.

WR

WL Podolski

Ozil

AC Cazorla

CM Wishere

47 47

OPSI 2

FC

OPSI 1

Giroud

M. Ozil L. Messi F. Ribery 38 C. Ronaldo 37 M. Martin 37

CM Arteta

BRAZIL 6-0 AUSTRALIA

Brazil Lumat Australia, Jo Jadi Bintang BRASILIA - Penyerang Brasil Jo menjadi bintang saat timnya melumat Timnas Australia dengan enam gol tanpa balas pada laga yang dihelat di Estadio Nacional Mane Garrincha, Minggu (8/9) dinihari WIB. Dalam laga itu, Jo mencetak dua dari enam gol tersebut Brasil membuka keunggulan di menit keenam. Dari bola rebound hasil sepakan Bernard yang mengenai tiang, Jo dengan mudah mencocor bola ke dalam gawang.

Gol kedua “Selecao” baru datang ketika laga berjalan setengah jam dan kembali Jo catatkan namanya di papan skor. Umpan silang Bernard disambar Jo lewat sepakan terukur ke jala Mark Schwarzer.

Dua menit setelahnya Neymar yang menusuk pertahanan Australia dengan mudah menempatkan bola melewati hadangan Schwarzer dan Brasil memimpin 3-0 yang bertahan hingga babak pertama berakhir.

Di babak kedua, Ramires menambah keunggulan Brasil menjadi 4-0 di menit ke-55. Umpan silang Maxwell ditanduk dengan mudah Ramires untuk menjebol jala Australia. Alexandre Pato di menit ke-68 bikin papan skor berubah menjadi 5-0 setelah umpan Neymar diteruskannya ke jala Schwarzer.

Pesta gol Brasil ditutup gol Luiz Gustavo di menit ke-81 setelah tembakan keras pemain Wolfsburg itu menjebol jala Australia. Setelah Australia, Brasil akan menjamu Portugal pada laga persahabatan Selasa (10/9) waktu setempat atau Rabu (11/9) dini hari WIB. Sementara di Timnas Inggris, Rickie Lambert akan menjadi tumpuan lini depan pasukan Roy Hodgson saat bertandang ke Ukraina Rabu (11/9) dini hari WIB setelah Daniel Sturridge mengalami cedera dan Danny Wlbeck mendapat hukuman larangan bermain menyusul kartu kuning yang dida-

patnya saat melumat Moldova 4-0 di Wembley, Sabtu (7/9) dini hari WIB lalu.

Untuk itu Lambert siap menjaga performa terbaiknya di Kiev nanti dan membalas kepercayaan pelatih dengan kembali mencetak gol. Pemain ini tampil bagus dalam dua laga terakhir bersama tim Tiga Singa.

Lambert mencetak satu gol dan dua assist saat Inggris menang 4-0 atas Moldova, setelah sebelumnya mencetak gol kemenangan pada laga persahabatan kontra Skotlandia.

Dia akan dipasang dengan Jermain Defoe di lini depan. Penyerang Inggris tinggal dua pemain ini. “Aku ingin coba memberi kesan yag bagus dan juga opsi lain untuk pelatih. Bersyukur saya mampu melakukannya melawan Moldova.

Aku mengerti situasi saat ini dan

FRIENDLY MATCH

coba memanfaatkan kesempatan dan memberi opsi-opsi lain. Aku punya kesempatan lain untuk unjuk gigi pada hari Selasa nanti, jadi itulah yang akan coba kulakukan,” kata Lambert.

Inggris saat ini berada di posisi puncak Grup H Kualifikasi Piala Dunia 2014 Zona Eropa dengan 15 poin, unggul satu angka dari calon lawan Ukraina di posisi ketiga serta unggul selisih gol dari Montenegro di posisi kedua.

Kemenangan akan kian memperbesar peluang “The Three Lions” lolos ke putaran final di Brasil tahun depan. “Aku merasa harus tampil bagus karena situasiku saat ini. Aku harus tampil baik saat latihan dan juga saat pertandingan.

Untungnya aku bisa mencetak gol saat melawan Moldova, jadi aku berharap itu bisa memberikan opsi berbeda (untuk pelatih), “tutup pemain 31 tahun itu. (espn/aji)

Tidak Ada Posisi Kiper Yang Aman

STATISTIK PERTANDINGAN BRAZIL

CHIASSO - Pemain baru AC Milan Racardo Kaka mulai “memanaskan mesinnya” bersama Milan sebelum bermain pada kompetisi resmi di Seri A dengan tampil pada laga persahabatan melawan Chiasso akhir pekan lalu. Pada laga tersebut, Kaka dipercayakan mengenakan ban kapten.

Pada laga debut untuk periode keduanya di Milan setelah diboyong dari Real Madrid pada detik-detik terakhir menjelang penutupan jendela transfer musim panas ini, Kaka memberi dua umpan untuk menghasilkan dua dari empat gol Milan.

Bermain sebagai starter di belakang duet Robinho dan Alessandro Matri, Kaka bikin dua “assist” untuk gol pertama yang dicetak Antonio Nocerino dan gol kedua dari Matias Silvestre.

Kaka cuma bermain selama 45 menit sebelum digantikan M’Baye Niang di babak kedua dan Milan menang 4-0 berkat gol-gol tambahan dari Robinho dan Riccardo Saponara. “Milan terlihat sangat bagus dan menyenangkan rasanya bermain hari ini,” ujar Kaka.

Setelah laga ini, Kaka baru akan melakoni laga kompetitif pertamanya yakni saat melawat ke kandang Torino di pekan ketiga Seri A pekan depan. “Saya masih belum mencapai kondisi terbaik saya dan kami butuh perbaik, tapi kami punya modal untuk melakukannya. Di umur 31 tahun ini, saya sudah belajar sebagaimana saya bisa memperbaiki kesalaha-kesalahan di masa lalu,” ujar pemain internasional Brasil itu.

Sementara itu striker Inter Milan asal Argentina Diego Milito siap mencicipi lagi rasanya menendang bola di atas lapangan hijau setelah tujuh bulan absen karena cedera. Ia tak sabar agi segera membela Inter Milan di laga kompetitif.

Milito sejak Februari lalu harus menjalani pemulihan akibat cedera ligamen lutut yang memaksanya naik meja operasi.

Kehilangan penyerang setajam Milito kemudian membuat performa Nerazzurri menurun dan cuma finis di posisi kesembilan.

Setelah lama menepi, Milito akhirnya bisa lagi memakai sepatu bolanya dan bermain selama 70 menit dalam laga persahabatan kontra Lugano. Ia mencetak satu gol dalam laga yang berkesudahan 2-2 itu.

Milito pun senang karena ia kini semakin mendekati kepulihan total dan menuju kondisi 100 persen seperti sebelum cedera dulu. “Aku berharap secepat mungkin kembali pada kondisi terbaikku, tampil baik dan mampu membantu pelatih ketika dia membutuhkannya. Aku sudah melupakan hal-hal buruk dan aku tak sabar untuk segera bermain,” ujar Milito.

Dia melanjutkan, “Senang rasanya bisa mencetak gol lagi karena itu merupakan kebahagiaan untuk setiap penyerang.

Tapi lebih dari itu, senang rasanya bisa bermain cukup lama di lapangan.” (aji)

AUSTRALIA

34%

66% 15

Tembakan

3

7

Tembakan ke Gawang

0

3

Sepak Pojok

4

13

Pelanggaran

13

Pencetak Gol: BRAZIL: Jô (8’, 33’) Neymar (35’) Ramires (58’) Pato (72’) Luis Gustavo (83’)

MALAGA - Kiper Malaga asal Argentina Willy Caballero menilai, tersingkirnya Iker Casillas dari posisi kiper utama Real Madrid membuktikan tidak ada kiper yang memiliki posisi aman dalam tim. Meski dicadangkan, Casillas tetap diniliai sebagai salah satu kiper terbaik dunia.

“Aneh rasanya bermain melawan Madrid dan tak ada Casillas. Diego Lopez juga hebat, tapi aku pun hanya punya penilaian bagus terhadap Casillas. Ia sudah membuktikan diri di klub dan timnas. Casillas tetap kiper terbaik, tapi sekarang ia harus dicadangkan. Aku hanya bisa mendoakannya. Tapi jika Casillas saja tidak jadi starter, tak ada kiper yang aman. Kami semua harus mempertahankan posisi kami,” kata Caballero.

Bersama Malaga, Caballero mencatatkan 45 penampilan musim lalu. Ia ikut mengantar Malaga mencapai 8 besar Liga Champions dan menyelesaikan liga di posisi keenam. Caballero pun kerap dianggap sebagai salah satu kiper terbaik La Liga.

Meski dicadangkan di tingkat klub, pelatih Timnas Spanyol tetap memasang Casillas sebagai kiper utama saat bertandang ke Finlandia pada kualifikasi Piala Dunia akahir pekan lalu.

Hasilnya, Casillas berhasil menjaga keperawanan gawangnya.

Fakta ini sekaligus membenarkan penilaian Caballero bahwa Casillas adalah salah satu kiper terbaik dunia.

Sementara Caballero sendiri, meski tampil memukau bersama Malaga, dia belum pernah mendapat kesempatan membela tim Tango. Caballero tetap optimistis dengan prospek masuk tim nasional Argentina.

“Aku rasa aku menjalani musim yang hebat tapi aku tak dipanggil. Yang bisa kulakukan kini ialah mempertahankan level permainanku untuk bisa dipanggil. Aku yakin aku bisa bermain untuk timnas serta jadi kiper yang baik untuk timnas. Aku lebih lapar dari pemain lain,” ucap Caballero.

Kiper berkepala plontos ini pun menampik kesempatan pindah dari Malaga, meski mendapat beberapa tawaran klub lain. “Musim panas ini sangat intens, terutama untuk agenku.

Ada beberapa panggilan dan tawaran, tapi aku sepakat dengan Malaga untuk bertahan. Mereka mengandalkanku dan tak akan menjualku,” pungkasnya. (aji)