e Paper Koran Madura 01 September 2014

SENIN

KORAN MADURA

1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 JUMAT 29 AGUSTUS 2014 | No. 0430 | TAHUN III www.koranmadura.com

Bebaskan Hartarti Murdaya Komitmen SBY Berantas Korupsi Rendah JAKARTA-Komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi pada akhir masa jabatannya dinilai rendah. Hal itu terbukti dari pembebasan bersyarat kader Partai Demokrat yang sudah dihukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Hartarti Murdaya. Padahal, menjelang perayaan 17 Agustus 2014 lalu, SBY menegaskan bahwa dialah yang terdepan dalam memberantas korupsi di negeri ini.

Demikian ditegaskan Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho di Jakarta, Minggu (31/8).

Dia menanggapi kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membebaskan bersyarat istri Murdaya Po tersebut.

"Pidato SBY klaim paling depan dalam berantas korupsi, tetapi nyatanya paling depan bebaskan koruptor," ucapnya.

Menurut Emerson, pembebasan bersyarat yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada bos PT Hardaya Inti Plantation tersebut sebagai cacat hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

99 Tahun 2012 Perubahan Hartati karena ini cacat hukum dan masih dalam perdebatan," Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 imbuhnya.

Dia berpendapat, ada tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan kejanggalan dalam proses Pemasyarakatan. pembebasan bersyarat tersebut.

Berdasarkan Peraturan PemerMenurutnya, dalam PP 99/2012, pembebasan intah Nomor 99 Tahun 2012, "hadiah" bebas bersyarat semestinya dilakukan dengan mebersyarat harus meKPPU menuhi syarat adan menuhi syarat adanya Surati OJK rekomendasi dari Direkomendasi dari DiEkonomi rektorat Jenderal Lemrektorat Jenderal Lemhal 5 baga Pemasyarakatan. baga Pemasyarakatan.

Selain itu, pihak yang Selain itu, pihak yang mendapat pembebasan diberikan pembebasan bersyarat harus kooperatif dalam bersyarat juga harus kooperatif dalam penuntasan kasus yang penuntasan kasus yang menjermenjeratnya. "Selama ini kita atnya. "Kita minta Menkum Ham tak melihat Hartati memebuhi cabut pembebasan bersyarat

persyaratan itu," ujar Emerson.

Kejanggalan lain, menurut Emeron, adalah waktu pemberian "hadiah" tersebut. Bila alasan terpidana telah menjalani 2/3 masa hukumannya, sedianya Hartati baru dapat dibebaskan pada November ini.

Dalam menyikapi hal ini, ICW berencana mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mempertanyakan keabsahan dari pembebasan bersyarat yang diterima Hartati.

Hartati adalah Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantation dan PT PT Cipta Cakra Murdaya (CCM). Wanita yang pernah menjadi Dewan Pembina Partai Demokrat itu terbukti

melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan dengan memberikan uang senilai total Rp 3 miliar kepada Bupati Buol Amran Batalipu terkait kepengurusan izin usaha perkebunan di Buol, Sulawesi Tengah.

Hartati mulai ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu pada 12 September 2012. Pada 4 Februari 2013, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 2 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider kurungan 3 bulan penjara Hartati. Ia mendapat vonis bebas bersyarat terhitung sejak 29 Agustus 2014. =GAM/ABD/AJI

2

KORAN MADURA PAMANGGI

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

Desa

Oleh: MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI Asal Madura

Desa agaknya masih sebatas komoditas politik di negeri ini. Saat debat pelaksanaan Pilpres desa menjadi ikon kampanye tergolong seksi. Pasangan Capres nomor satu begitu gencar meneriakkan janji akan menggelontorkan dana pada desa sebesar satu miliar rupiah. Lalu pasangan Capres nomor dua merespon cerdas mengingatkan bahwa amanat UU tentang Desa bukan satu miliar. Formulasi di UU menurut Jokowi, desa berpotensi mendapat dana sekitar 1,4 milyar rupiah.

Begitulah yang mencuat saat pelaksanaan kampanye Pilpres. Lalu bagaimana realitas perhatian pada desa saat ini? Ternyata masih terbang tinggi, belum menginjak bumi. Belum memenuhi harapan dan kesungguhan memperhatikan pembangunan desa.

Di akhir periode kepemimpinannya, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajukan nota keuangan RAPBN 2015 hanya sebesar Rp 9,1 trilyun untuk dana desa. Ini menggambarkan secara jelas betapa kesungguhan menggerakkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, belum terlihat. Sangat jelas pemerintahan SBY kurang memiliki political will alias setengah hati.

Penganggaran 9,1 trilyun mengesankan sekedar memenuhi kewajiban UU Desa.

Secara matematis Rp 9,1 trilyun itu tiap desa hanya mendapatkan alokasi rata-rata hanya 150 juta rupiah.

Angka itu seperti tidak beranjak dari konsepsi lama dalam memperlakukan Desa. Padahal, dengan UU Desa yang dibahas relatif panjang pemerintah siapapun harus segera memperhatikan desa, yang secara riil selama ini seperti termarginalkan.

Dari segi kemampuan anggaran diakui, pemerintah memang terbatas. Namun, jangan lupa, formulasi pendanaan desa lebih merupakan pengalihan prioritas Langkah ini sehingga jauh dari kemungkinan sepenuhnya merupakan wu- mengganggu pengalokasian sektor Atas dasar itu, fraksi FPDIP, jud komitmen lain. yang sejak pembahasan UU tentang menggerakkan Desa berteriak nyaring menegasdinamika desa. kan komitment politik mengupayakan anggaran tambahan Rp 30 trilyun sehingga per desa menerima alokasi sekitar 500 juta.

Langkah ini sepenuhnya merupakan wujud komitmen menggerakkan dinamika desa. Sudah waktunya desa segera terangkat karena kemakmuran desa merupakan potret kemakmuran negara. Di desalah sebagian besar penduduk tinggal sehingga layak desa mulai menjadi perhatian pemerintah.

Tentu di luar pengalokasian dana, perlu dipersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa terutama dalam pengelolaan dana yang karena merupakan uang APBN/APBN memiliki mekanisme sesuai perundang-undangan. Pembekalan, bimbingan dan pembinaan mutlak diperlukan agar dikemudian hari aparat desa tidak berhadapan dengan penegak hukum karena miskelola dana tsb.

Idealnya dari sejak awal ditegaskan formulasi penggunaan dana antara lain untuk insfrastrutur desa ( jalan desa, pasar desa dll ) sekitar Rp 300 jt. Lalu untuk pembangunan Kantor Desa secara bertahap sekitar 100 juta, sisanya 100 juta untuk koperasi desa. Selama tiga tahun ketiga program tersebut dengan prioritas sesuai kebutuhan diterapkan dalam pengelolaan dana desa.

Setelah tahapan fondasi pembangunan desa relatif baik pada tahun keempat masuk pada pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat desa. Sesuai cluster dan karakteristik desa misalnya, dikembangkan program penggemukan sapi atau kambing. Dan sebagai tindak lanjut perhatian, pemerintah perlu memberikan reward tambahan anggaran 100 juta pada desa yang sukses mengelola anggaran. Jika gagal desa mendapatkan punisment berupa pengurangan anggaran desa 15%. Jadi ada keseimbangan antara pemberikan insentif pada desa yang berhasil dan punisment pada desa yang kurang serius bekerja. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

2

Rektor UHO Tolak Jadi Menteri KENDARI - Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Usman Rianse, menolak jika dirinya direkomendasi oleh siapa pun sebagai calon menteri dalam kabinet Jokowi-JK. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara diskusi kebangsaan yang mengangkat tema 'dari tenggara untuk Indonesia' yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sultra, yang berlangsung di Kendari, Minggu (31/8).

"Masih banyak kader Sultra yang mampu mengemban tugas tersebut, saya masih ingin mengabdi di dunia pendidikan utamanya di UHO," ujarnya.

Ia menambahkan Tidak ada batasan bagi seorang warga negara untuk mengabdi kepada negara. Sebagai Seorang akademisi ia lebih fokus pada pengembangan dunia pendidikan yang di Sultra.

Menurutnya putra asal Sultra banyak yang memiliki kemampuan untuk menjabat sebagai menteri, yakni Hugua (Bupati Wakatobi), La Ode Ida

(Wakil Ketua DPD RI), Ali Mazi (mantan gubernur Sultra), Nur Alam (Gubernur Sultra), Ansyaad mbai (Kepala BNPT) dan LM Masihu Kamaludin (Mantan Rektor Unisula).

"Saat ini saya masih fokus pada amanah jabatan sebagai rektor UHO, sebagai bentuk pengabdian saya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),"ujar Rektor Usman Rianse.

Ia menambahkan bahwa dirinya sangat mendukung jika ada kader Sultra yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya Sultra saat ini harus memiliki kader sebagai ikon daerah sebab menurutnya eksistensi sebuah pemerintahan tergantung dari siapa penerusnya. Ia juga melihat bahwa banyak tokoh-tokoh Sultra yang memiliki banyak prestasi, baik regional,

nasional maupun sampai mendunia.

Untuk mewujudkan itu semua Rektor UHO tersebut mengatakan Butuh kerja sama dari semua pihak untuk mengangkat sumber daya manusia yang dimiliki oleh sulltra.

Ditempat yang sama Ketua KNPI Sultra, Hidayatulah mengatakan, sudah saatnya Sultra memiliki menteri dalam kabinet pemerintahan JokowiJK yang akan dilantik bulan Oktober mendatang.

Harapan masyarakat, agar tokohtokoh yang berasal dari Sultra dapat masuk ke dalam kabinet Jokowi-JK sangat besar. karena nama-nama putra terbaik Sultra yang masuk kandidat menteri Jokowi - JK periode 20142019 tersebut sangat layak untuk menduduki jabatan menteri.

Menurutnya dengan adanya menteri dari Sultra akan meningkatkan pembangunan di Sultra. Kita harus bisa melihat pembangunan dari sisi tata kelola dimana para kader-kader terbaik Sultra tersebut sangat profesional dalam bekerja. = ANT/LA ODE ABDUL RAHMAN

PEMBAGIAN YANG BIJAK

Hasyim: Menteri Jangan Punya Sejarah Buruk DEPOK - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi berharap agar menteri yang diangkat pada kabinet Jokowi-Kalla nanti memiliki integritas dan tidak punya sejarah buruk.

"Setiap departemen harus dipimpin menteri visioner yang punya integritas," kata Hasyim usai Sarasehan Nasional Ulama dan Cendekiawan di Pondok Pesantren Al Hikam, Kota Depok, Minggu (31/8).

Hasyim mencontohkan jabatan Menteri Luar Negeri, harus diketahui visi-nya bagaimana meletakkan Indonesia di mata asing. Kompetensinya, bagaimana orang bisa ahli pada bidangnya.

Ia menyarankan sebaiknya ada pembagian yang bijak antara menteri asal politisi dan profesional. Namun, menurutnya, jika menteri dari politisi dihabisi sama sekali akan menjadi bermasalah di parlemen.

Namun, kata dia, kalau ketua parpol kapling kementerian, sehingga misalnya yang Demokrat ESDM, PPP ambil Menag, lalu Pertanian. Artinya terjadi penggunaan negara untuk

KH. Hasyim Muzadi

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama partai, tak mungkin ada demokrasi tanpa berbasis partai.

"Parpol jangan melakukan kapling - kapling di kabinet," katanya.

Kabinet gemuk, kata Hasyim, tidak masalah untuk mengakomodasi beban sehingga menjadi lebih ringan serta tetap mengutamakan koordinasi lintas kementerian.

"Tidak apa-apa menteri dari parpol, asal porsinya serasi untuk menjaga di parlemen, tapi kita tak membiarkan kabinet terkapling," ujarnya.

Meski begitu, NU tidak menyodorkan nama dan menentukan siapa saja warga nahdliyin yang harus dijadikan menteri. Terkait jabatan Menteri Agama yang biasa diduduki warga NU. "Betul biasanya Menag dari warga NU, kalau bukan berarti ya tidak biasa," katanya sambil tertawa.

Dia berharap posisi Kemenag tak sekadar mengurusi masalah administrasi negara. Namun, dapat mengelola dana-dana besar murni untuk umat.

Hasyim berpesan kepada Pemerintah SBY - Boediono dan pemerintahan baru nanti agar transparan dengan kondisi di dalam pemerintahan. Baik hal itu terkait utang, minyak, tambang, APBN, dan lainnya.

"Keterbukaan harus dilakukan.

Biar rakyat yang menilai, memulai dengan mengetahui keadaan sesungguhnya," katanya. = ANT/FERU LANTARA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Nasional

KORAN MADURA

SENIN 1 SEPTEMBER 2014

SENIN 1 SEPTEMBER 2014| |TAHUN No. 0431 |IIITAHUN III No. 0431

33

HADAPI TANTANGAN

DPR Uji Jokowi-JK

ant/muhammad adimaja

PEMBUBARAN TIM KAMPANYE JOKOWI-JK. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (tengah), Jusuf Kalla (kanan), dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (kiri) menghadiri acara pembubaran Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK di Posko TKN, Jakarta, kemarin.

Kenaikan Harga BBM Pasti, Tapi Lambat JK: Bisa Berimbas pada Ekonomi Nasional DEPOK - Pembatasan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, disusul pengurangan pasokan di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar umum (SBPU) menyebabkan antrean panjang kendaraan di berbagai daerah, agaknya jadi indikator awal akan adanya suatu kebijakan tidak populer kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kenaikan harga BBM ini bisa dikatakan pasti, meski bukan untuk waktu dekat.

Wacana kenaikan harga BBM sudah ramai disuarakan oleh para pejabat dan elite partai baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga masyarakat yang selalu waswas akan kebijakan ini karena akan melambungkan harga barang-barang, mulai merasa yakin pelaksanaan "penyesuaian" itu akan terjadi.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri yang partainya selama ini selalu bersikap menolak kenaikan harga BBM saat berada di luar kabinet selama 10 tahun, mengatakan bila subsidi masih bisa ditahan, maka BBM tidak dinaikkan harganya. "Jangan kami dibilang tidak konsisten," katanya.

PDIP dinilai banyak pihak tidak konsisten terkait dengan keinginan partai tersebut untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Padahal, kemenangan yang

diraih PDIP pada Pemilu Legislatif 2014 merupakan hasil sejumlah rentetan penolakaan kepada kebijakan kenaikan BBM di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kebijakan itu dinilai tidak pro terhadap rakyat kecil.

Menurut politisi dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo, "PDIP menjadi pemenang karena berhasil memainkan isu penolakan BBM dengan mencitrakan pro kepada rakyat. Kalau PDIP memaksa presiden SBY untuk menaikkan BBM atau nanti mereka menaikkan BBM, maka partai itu menggunakan pencitraan hanya untuk mendapatkan simpatik rakyat.

"PDIP, seharusnya menggunakan buku saku putihnya yang dikatakan memberikan sejumlah solusi ketika itu, agar pemerintahan SBY tidak menaikkan BBM pada 2013. Bila tidak, maka sangat naif apa yang dilakukan partai tersebut

ketika itu walk out (WO) di sidang paripurna,” kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq menyebut partainya akan menguji konsistensi PDIP ihwal program subsidi BBM. Pada voting dalam sidang paripurna Juni 2013 yang membahas RAPBN 2014, PKS, dan PDIP adalah dua di antara empat partai yang menolak kenaikan harga BBM. "Akan kami lihat nanti.

Kalau konsisten, harusnya tetap diperjuangkan agar BBM tak naik," kata Mahfudz.

Politikus senior PDIP, Pramono Anung mengatakan calon presiden terpilih 2014-2019 Joko Widodo bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Nusa Dua, Bali, selain membahas postur APBN 2015, juga membujuk SBY agar mengurangi subsidi BBM. Bahkan Wakil Presiden (Wapres) Terpilih Jusuf Kalla mengaku tidak keberatan jika beban untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dilimpahkan kepada pemerintah yang akan dipimpinnya bersama Presiden Terpilih Joko Widodo. "Nggak apa-apa kalau pemerintah sekarang raguragu. Yang penting negara selamat dan tidak bangkrut," ujarnya.

JK berpendapat, jika harga

BBM tidak dinaikkan risikonya akan terjadinya antrean pada SPBU terus menerus seperti yang terjadi dalam beberapa hari belakangan. "Kalau dinaikkan sekarang itu untuk mengamankan pemerintah saat ini dan mencegah terjadinya antrean." JK mengaku sadar kenaikan harga BBM ini cepat atau lambat memang harus dilakukan. Jika tidak maka akan mengganggu keuangan negara dan berimbas pada kondisi ekonomi nasional. "Ini biar bisa bayar pembanguna, gaji dan lainnya, karena kalau tidak maka pada suatu waktu likuiditas pemerintah akan habis. Padahal uang itu hanya habis pada knalpot-knalpot mobil," kata Kalla.

Mengenai besaran dan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi ini, JK menyatakan perlu pembahasan lebih dalam. Namun kapan pun kenaikan tersebut dilakukan, dia mengaku sudah siap. "Nantilah pemerintah yang memutuskan, mau besok juga oke. Politisi senior Partai Golkar Siswono Yudo Husodo menilai, kenaikan harga BBM mau tidak mau harus diberlakukan. Kalau SBY tidak bersedia, maka harus dilakukan oleh pemerintah selanjutnya. = ANT/ILLA KARTIKA/RAH

JAKARTA-Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan menghadapi tantangan ekonomi dan politik yang sangat berat di masa yang akan datang.

Ini terjadi karena mayoritas kursi parlemen dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP)." Tentu akan terjadi pertarungan sengit. Sekali lagi ketangguhan lobi dan negosiasi politik Jokowi-JK akan diuji dalam menjalankan pemerintahannya,” kata Pengajar ilmu politik FISIP Universitas Indonesia, Panji Anugrah Permana, di Jakarta, Sabtu (30/).

Menurut Panji, pemerintahan Jokowi-JK tidak perlu gentar menghadapi KMP ini. Sebab, mereka bisa memanfaatkan relawan untuk mengkapitalisasi isuisu yang berkembang di tengah masyarakat jika gagal menarik hati anggota KMP. “Kalau koalisi merah putih solid dan kompak, maka Jokowi-JK dipastikan akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan program-program pemerintahannya. Bukan tidak mungkin DPR RI bisa menghambat atau deadlock, maka pemerintah tak bisa bergerak.

Maka disitulah ketangguhan lobi koalisi Jokowi-JK diuji,” paparnya Disisi laih, Panji juga menyoroti perkembangan politik hasil Pileg dan Pilpres 2014 ini sangat mengkhawatirkan. Dalam Pileg 9 April 2014 itu ada kecenderungan sekitar 13 % elit lokak berimigrasi ke pusat (DPR RI). Para elit ini terdiri dari keluarga elit partai, pejabat, dan pengusaha. “Kalau imigrasi elit lokal ke pusat itu terus dibiarkan dan ada kecenderungan untuk mengamankan elit lokal yang juga kerabatnya, maka wajah DPR RI ke depan akan makin buruk,” ungkapnya Dikatannya, tokoh dan figur dan populer termasuk artis juga terkalahkan. Itu akan berimplikasi pada fungsi dan tugas di DPR RI. “Akan lebih buruk lagi, kalau DPR RI koalisi merah putih (KMP) 53 % itu solid berhadapan dengan 37 % DPR RI koalisi Jokowi-JK, maka dinamika politiknya akan sama buruknya,” ucapnya Diakui Panji, kader partai yang terpilih masih 60 % dan 42 % incumbent yang terpilih kembali ternyata latarbelakang atau background-nya tidak jelas. “Semua itu akibat proses rekrutmen kader oleh partai buruk dan penyelenggaraan pemilu juga buruk, sehingga wajah DPR dan DPD seperti apa yang akan muncul, bisa idketahui dari proses pemilu itu sendiri,” ujarnya. = GAM/ABD

4

Nasional

KORAN MADURA

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

TIPIKOR

Korupsi Sudah seperti Candu

PEMBIBITAN ATLET KARATE. Sejumlah anak mengikuti latihan karate di Institut Karate-Do Indonesia (Inkai) ranting GOR Padjajaran, Kota Bogor, Jabar, Minggu (31/8). Latihan karate setiap minggu yang diikuti mulai dari anak usia dini tersebut sebagai salah satu cara mencari bibit atlet karate untuk diikutkan pada pertandingan mulai dari tingkat lokal hingga nasional.

Jokowi Kelak Wajibkan Menteri Berantas Mafia Minyak Surabaya - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi akan mewajibkan kepada menterinya untuk bisa memberantas mafia minyak dan gas yang selama ini masih beroperasi di Indonesia demi terciptanya negara yang maju.

“Minyak dari Indonesia itu dikirim ke luar untuk diolah, kemudian minyak tersebut diimpor lagi. Nah, kalau kondisi seperti ini bagaimana?” katanya saat memberikan sambutan pada Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Empire Palace, Surabaya, Jawa Timur, Minggu.

Ia bertanya, kenapa Indonesia tidak memakai bahan bakar dari gas dan juga batu bara sebagai pembangkit listrik? “Hal itu karena ada mafia yang bermain di dalamnya. Semua kok mafia. Saya sudah lihat satu persatu,” katan-

ya.

Oleh karena itu, kata dia, menjadi tugas menteri yang baru untuk menghilangkan mafia-mafia tersebut. Dan tugas PKB untuk menghilangkan mafia itu juga.

“PKB harus mampu menghilangkan itu. Jangan sampai yang nanti dijadikan menteri malah ikut menjadi mafia di situ.

Oleh sebab itu, menteri itu harus memiliki karakter yang kuat, berani memutuskan, berani benturan, mampu manajerial dan juga jujur. Tidak pintar tidak apaapa,” katanya.

Ia mengatakan, seperti listrik yang ada di Kalimantan. Kenapa tidak menggunakan “power plan” dan izinya menjadi sulit.

“Kalau proses perizinannya sulit dan harus selama enam tahun. Terus pembangunannya kapan, listriknya bisa dinikmati oleh warganya kapan?” katanya bertanya.

Ia mengatakan, kalau kondisinya seperti ini terus, maka dirinya kelak tidak segan-segan untuk mencopot oknum yang bersangkutan.

“Kenapa masalahnya selalu perizinan, dan kondisi seperti itu harus diganti mengingat saat ini sudah zamannya ‘one stop service’ supaya masyarakat bisa terlayani dengan cepat,” katanya.

Untuk meneruskan pembangunan di Indonesia, kata dia, infrastruktur diperlukan terutama

yang di laut mengingat dua pertiga wilayah Indonesia adalah bahari.

“Tapi gak pernah diperhatikan. Saya berikan, kenapa tol laut.

Bukan jalan tol. Ujung barat sampai ujung timur, karena tidak ada kapal yang lewat terus menerus, sehingga harga berbeda,” katanya.

Ia mencontohkan, harga semen di Pulau Jawa saat ini berkisar antara Rp60 ribu sampai dengan Rp70 ribu setiap saknya, tetapi kalau di Papua harganya bisa sampai tembus angka Rp1,5 juta.

“Ada ketidakadilan, sehingga basis logistik harus diperbaiki.

Yang baik laut, diterima kereta.

Kalau bisa dilakukan harga untuk transportasi, 15 persen dari harga, itu artinya berat di ongkos,” katanya. =Indra Setiawan/ANT

JAKARTA-Praktik korupsi di Indonesia sudah seperti candu. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya koruptor yang tertangkap.

Meski begitu, tak ada efek jera dari para penggarong uang negara ini. “Kalau tidak tertangkap, maka akan ketagihan, pelakunya akan mengulangi hal yang sama. Tetapi, kalau tertangkap, hanya sekadar menangis,” kata Wakil Ketua DR Pramono Anung Wibowo di Jakarta, Sabtu (29/8).

Menurut Pramono, gerakan anti korupsi tidak bisa semata hanya mengandalkan sisi penegakan hukum saja, tetapi juga dari pembuat Undang-Undang (UU) dalam hal ini DPR dan pemerintah. “Partisipasi anggota arlemen di Asia Tenggara ke dalam organisasi SEAPAC dan GOPAC diharapkan bisa menangani kejahatan korupsi lintas negara,” ujarnya.

Saat ini, jelasnya yang menjadi perhatian negaranegara anggota SEAPAC adalah kesepakatan internasional tentang recovery asset yang dibawa lari oleh koruptor ke luar negeri.

“Aset korupsi dimanapun yang disembunyikan oleh koruptor nantinya harus bisa diambil. Sebaliknya, kalau negara kita menjadi tempat menyimpangan aset hasil korupsi dari negara lain, juga harus membuka diri untuk bisa ditarik ke negara yang dirugikan,” kata politisi senior dari PDI Perjuangan ini.

Nantinya, kata Pramono organisasi SEAPAC dan GOPAC akan menjadi wadah bagi negara-negara yang menjadi anggotanya untuk saling mensupport pemberantasan korupsi, memberikan data terhadap pelaku maupu uang korupsi yang dilarikan ke luar negeri. “ketika aset recovery itu harus bisa diambil, maka kita memerlukan gerakan internasional korupsi yang peduli pada masalah itu,” katanya. =GAM/ABD

PROBOLINGGO LINTASKORAN NUSANTARA MADURA

Lintas Jatim 5

KORAN MADURA

Ekonomi

SEPTEMBER 2014 SENIN 1 SENIN SEPTEMBER1 2014 | No. 0431 | TAHUN III NO. 0431 | TAHUN III

5

PEMBUKAAN IBEX 2014. Menparekraf Mari Elka Pangestu (kanan) mencoba layanan Tap Cash BNI disaksikan Ketua OJK Muliaman Hadad (kedua kanan), Wadirut BNI Felia Salim (kedua kiri) dan Ketua Perbanas Sigit Pramono (kedua kiri) saat pembukaan Indonesia Banking Expo (IBEX) di Jakarta, Kamis (28/8). IBEX 2014 berlangsung 28-30 Agustus dengan tujuan industri perbankan sebagai motor utama ekonomi nasional dalam meningkatkan kemampuan masyarakat agar lebih mandiri dan berdikari.

KPPU Surati OJK Cegah Kerugian Konsumen Asuransi JAKARTA-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta Otoritas Jasa Persaingan (OJK) agar tidak menetapkan batas bawah tarif premi yang berlaku pada industri asuransi, sehingga mampu memberi ruang persaingan sehat dan menciptakan pelaku usaha yang efisien serta memberikan manfaat kepada konsumen secara keseluruhan.

Untuk kepentingan transparansi, KPPU juga menyarankan agar OJK mempublikasikan daftar perusahaan asuransi secara teratur berdasarkan tingkat kesehatan yang mampu menjamin keamanan konsumen dalam memilih perusahaan asuransi di industri tersebut dengan baik.”Kami sudah mengirimkan surat saran dan pertimbangan yang dialamatkan kepada Kepala OJK pada 25 Agustus 2014 lalu.,” ujarKetua KPPU, Nawir Messi di Jakarta, Minggu (31/8).

Dia menjelaskan, pendapat

KPPU tersebut disampaikan berdasarkan hasil kajian KPPU dalam menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait kenaikan premi asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta jenis Resiko Khusus (yang meliputi banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami) melalui Surat Edaran OJK No. SE.06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi serta Ketentuan Biaya Akuisisi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta jenis Resiko Khusus meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gu-

nung Berapi, dan Tsunami tahun 2014. Dalam edaran tersebut, OJK menetapkan besaran batas atas dan batas bawah bagi tarif premi asuransi tersebut, dimana tarif batas bawah yang baru ditetapkan mencapai kenaikan 300% dari tarif premi semula. “Yang menarik adalah, KPPU menemukan bahwa bahwa hampir seluruh perusahaan asuransi menetapkan tarif preminya pada batas bawah tersebut,” jelasnya.

Hal ini menunjukkan bahwa besaran tarif batas bawah yang lama telah memadai, dan kompetisi tidak terjadi karena mereka (perusahaan asuransi) menetapkan tarif yang relatif sama.

Kebijakan batas bawah ini seolah menjadi sarana kartel harga dalam industri asuransi nasional.

“KPPU memandang bahwa konsumen telah dan akan dirugikan dalam konteks ini, karena mereka (konsumen) tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh tarif

premi yang kompetitif,” ujarnya.

Berdasarkan kajian, jelasnya surat edaran tersebut didasari oleh kekhawatiran keluarnya pelaku usaha asuransi dari pasar akibat perang tarif premi yang terjadi. KPPU menilai bahwa kekhawatiran tersebut dapat dinilai wajar, namun tidak perlu dipermasalahkan. Karena dengan dijaganya keterbukaan pasar, pelaku usaha akan terdorong untuk efisien dan memiliki daya saing pasar yang tinggi. Tujuan OJK untuk menjaga kesehatan industri asuransi melalui penetapan tarif tersebut, sebaiknya tetap mengedepankan semangat persaingan usaha yang sehat di dalamnya. Karena kebijakan persaingan Indonesia sebagaimana praktek yang berlaku internasional, bertujuan untuk melindungi persaingan usaha yang sehat, dan bukan melindungi pelaku usaha (pesaing) tertentu.

Lebih lanjut, kajian KPPU juga

menjelaskan bahwa penetapan tarif batas bawah sering menjadi penghalang (entry barrier) bagi perusahaan asuransi yang efisien dan mampu menawarkan tarif yang lebih kompetitif dan mungkin berada di bawah tarif batas bawah tersebut. Dalam hal ini, pelaku usaha di industri (baik yang efisien maupun yang tidak efisien) memang dapat terlindungi. Namun, konsumen akan menjadi korban karena tidak memiliki akses pada tarif premi yang lebih kompetitif. “Dalam mendukung kekhawatiran OJK atas perang tarif premi asuransi yang mengarah pada tingkatan tarif yang mampu mematikan pelaku usaha pesaing atau yang dikenal dengan sebutan predatory pricing tersebut, KPPU menyatakan siap untuk mendukung OJK melalui ranah penegakan hukum persaingan usaha yang menjadi kewenangannya,” pungkasnya. =GAM

6

Ekonomi

KORAN MADURA

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

Perbaikan Selesai

Jalur Pipa Pertamina Beroperasi Kembali

PANEN RUMPUT GAJAH. Buruh tani memanggul rumput gajah keatas mobil truk saat panen di lahan pertanian rumput gajah Desa Ngasem, Kediri, Jawa Timur.

Rumput gajah hasil panen tersebut dijual ke sejumlah peternakan sapi pedaging dan sapi perah di wilayah Malang, Nganjuk, Tulungagung, Blitar dengan harga Rp 10.000 per 7 kilogramnya.

Tingkatkan Ekspor Produk Pertanian JAKARTA- Pemerintah Rusia melarang produk-produk Pertanian dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Norwegia, Kanada, dan Australia masuk ke negaranya menyusul ketegangan politik antara AS dan Rusia semakin meningkat. Karena itu, pemerintah Rusia berharap Indonesia meningkatkan ekspor produk-produk pertanian, daging, ikan, susu, dan sayuran ke pasar Rusia.

“Akibat pelarangan itu, Rusia meminta perusahaan dagang Indonesia memasok semua produk pertanian dan produk lainnya, termasuk produk yang berasal dari sekitar Indonesia,” tegas Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi usai melakukan pertemuan dengan Menteri Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia, Alexey Ulyukaev, di sela-sela kegiatan pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) di Nay Pyi Taw, Myanmar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/8).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya kedua menteri tersebut pada rangkaian Pertemuan G-20, Juli 2014 lalu di Sydney, Australia.

Pertemuan tersebut ditindaklanjuti secara langsung dalam

pertemuan bisnis antara para pengusaha dari Indonesia dan Rusia. Delegasi pengusaha Indonesia dihadiri oleh wakil Kadin, Indonesia Eximbank, Garuda Indonesia Airways, serta pengusaha dari sektor minyak sawit, karet, dan kopi yang merupakan ekspor potensial Indonesia ke Rusia.

Kedua negara sepakat menjadikan pertemuan ini sebagai payung dari peningkatan diplomasi dagang bagi kedua negara dan mengurangi berbagai hambatan agar dapat meningkatkan daya saing.“Pertemuan ini akan menjadi kerangka keterlibatan langsung para pengusaha kedua negara untuk lebih meningkatkan hubungan dagang yang akan difasilitasi oleh kedua pemerintah,” ujarnya.

Lutfi mengatakan Indonesia

mengajukan agar pihak Rusia dapat meningkatkan impor produkproduk ekspor utama Indonesia dan menekankan agar pihak Rusia dapat segera mengurangi hambatan perdagangan dari Indonesia. “Khususnya produk perikanan, minyak sawit, dan lainlainnya,” lanjutnya.

Dalam pertemuan itu, Alexey Ulyukaev menyampaikan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan pesawat-pesawat hasil produk perusahaan Rusia untuk mengembangkan jaringan transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau dengan transportasi darat. Sementara pihak Rusia akan mengembangkan peralatan dan perawatan pesawat di Indonesia.

Selama Januari-Mei, total perdagangan antara kedua negara mencapai sekitar USD 1,1 miliar, atau turun 40,5% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai USD 1,8 miliar. Neraca perdagangan Indonesia-Rusia pada 2014 (Jan-Mei) menunjukkan surplus

bagi Rusia sebesar USD 303,4 juta.

Dirjen Kerja sama Perdagangan Internasional Kemendag Bachrul Chairi menyatakan, Rusia merupakan salah satu negara mitra dagang potensial bagi Indonesia. Pada 2013, Rusia menduduki urutan ke-29 sebagai negara tujuan ekspor Indonesia.

Pertumbuhan kinerja perdagangan bilateral antara kedua negara selama 5 tahun terakhir (20092013) rata-rata sebesar 45,1% per tahun. “Ekspor utama Indonesia ke Rusia meliputi produk minyak sawit dan turunannya, alas kaki, kopi, kopra, dan karet alam pada tahun 2013. Sementara itu, impor utama Indonesia dari Rusia mencakup produk turunan dari besi dan baja, suku cadang pesawat, peralatan militer, asbes, serta gandum,” katanya.

Pada tingkat ASEAN, kinerja perdagangan Indonesia dengan Rusia pada tahun 2013 menduduki urutan ke-3 dengan nilai total sebesar USD 2,96 miliar. Posisi pertama dan kedua ditempati oleh Vietnam (USD 3,97 miliar) dan Thailand (USD 3,36 miliar). =GAM

JAKARTA-Pipa produk Pertamina berlokasi di Desa Mandalawangi Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang yang sebelumnya mengalami kebocoran karena terindikasi mengalami illegal tapping telah selesai diperbaiki dan kini beroperasi normal kembali.

Assistant Manager External Relation MOR III Pertamina Milla Suciyani mengungkapkan uji coba penyaluran BBM telah dilakukan pascatuntasnya perbaikan. Berdasarkan hasil uji coba tersebut, menunjukkan tidak adanya rembesan sehingga dinyatakan pipa dapat dipergunakan kembali.

“Pertamina telah kembali memompa solar dari Terminal BBM Balongan ke Terminal BBM Plumpang.

Pada penyaluran awal flow rate diatur pada kecepatan 380 KL per jam dan akan terus ditingkatkan kecepatannya sesuai dengan kebutuhan. Adapun kecepatan maksimal penyaluran pada jalur pipa 1 ini bisa mencapai 1500 KL per jam,” ungkap Milla.

Selama pipa jalur 1 dalam perbaikan, tidak ada gangguan pasokan BBM ke TBBM Plumpang karena selain dipasok melalui pipa, pasokan BBM di TBBM Plumpang juga dipasok melalui jalur laut/kapal tanker sehingga Solar di TBBM Plumpang tetap terjaga pada posisi stok sangat aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain melakukan upaya untuk menyelesaikan perbaikan pipa, Pertamina juga fokus pada upaya penanganan korban dan masyarakat terdampak di sekitar lokasi kejadian.

Seperti disampaikan sebelumnya, bahwa akibat dari perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab, pipa Pertamina mengalami kebocoran dan menyebabkan kebakaran hingga mengakibatkan jatuhnya korban. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

i negeri ini prestasi tidak selalu membanggakan. Perlindungan terhadap orang yang berprestasi itu pun tidak ada. Sehingga orang yang berprestasi harus berjuang sendiri melawan segala resiko dari prestasi yang dia berikan pada orang lain. Inilah yang terjadi di Indonesia.

Salah satu contohnya, di Bangkalan baru-baru ini, tepatnya Minggu (24/8), Ruspandi, (21), warga Desa Paseseh Kecamatan Tanjungbumi yang diduga berprestasi memberikan informasi adanya transaksi narkoba terhadap kepolisian, harus terjengkang menjadi korban pembalasan dendam dari pelaku berinisial SML, (22), warga Kecamatan Kokop, yang tertangkap tangan polisi membawa sabu-sabu.

Korban ini layak disebut berprestasi, karena memberikan informasi berharga pada petugas kepolisian, sehingga peredaran narkoba jenis sabusabu dapat digagalkan dan pelakunya dikurung di penjara. Seharusnya dia mendapatkan pengawalan pengamanan dari petugas kepolisian atas jasa-jasanya, bukan malah dibiarkan berjuang sendiri menghadapi resiko atas informasi yang telah dibocorkannya pada polisi.

Perlindungan terhadap orang yang telah berjasa memberikan informasi berharga semacam ini sejatinya perlu mendapatkan perlindungan negara, agar informasi-informasi berharga lancar mengalir pada petugas. Akan tetapi sebaliknya, apabila Negara tidak dapat melindungi dan menjaga keamanan informan, maka peristiwa seperti yang dialami Ruspandi akan kembali terulang. Ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai.

Memang negara melalui petugas kepolisian tidak pernah meminta informasi besar semacam itu dari masyarakat. Namun apabila tidak ada informasi dari masyarakat, dipastikan kasus-kasus peredaran narkoba akan sulit terendus petugas kepolisian. Polisi dan warga memang harus saling bekerja sama, yang saling menguntungkan. Polisi dapat informasi besar dari warga, warga yang menjadi informan pun selayaknya dapat perlindungan keamanan dari petugas kepolisian atau instansi terkait lainnya. Negara sudah waktunya mengawal perlindungan keamanan atas informan. (*)

Opini

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

77

Nasionalisme, Sastra, dan Literasi

Salam Songkem

Korban Prestasi

KORAN MADURA

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 No. 0431 | TAHUN III

Dalam sebuah seminar pengajaran sastra Indonesia di sekolah lanjutan yang diadakan Dewan Kesenian Surabaya (DKS), budayawan Budi Darma pernah mengutip suatu ejekan Paul Theroux. Yakni, Indonesia adalah republik tanpa sastra. Sastra terpencil dari sebagian manusia Indonesia.

H

al ini dapat dipahami bahwa bahan bacaan sastra yang diajarkan di sekolah-sekolah masih minim bila dibandingkan dengan topan kemajuan teknik dan pembangunan dewasa ini. Selain kurang materi dan cara mengajarnya yang terbatas pada pemberitahuan, yang juga dirisaukan adalah pengajar dan yang diajar.

Pengajar yang tidak cinta sastra dan buta sastra jelas bikin mawut. Pengajar yang tidak mengikuti perkembangan sastra mutakhir akan membesarbesarkan masa lampau seperti pada zaman ketika dia menerima pelajaran sastra -mungkin akan menganggap Angkatan ’45 sebagai puncak kejayaan sastra Indonesia- bakal membimbing murid ke arah yang terkotak-kotak.

Mereka yang menerima ajaran seperti itu semua (baik bahan, cara, dan sikap pengajarnya) tidak banyak mengambil manfaatnya. Mereka dibuat mengerti akan sastra hanya untuk lulus ujian. Mendapatkan ijazah inilah yang penting untuk bekal cari kerja atau menaikkan

gaji. Setelah dapat ijazah, sastra akan menjadi benda asing dan jauh dari dirinya.

Tradisi Keberaksaraan Kondisi seperti ini tentu menjadi masalah tersendiri.

Nah, tantangan Indonesia ke depan adalah mengubah dirinya dari masyarakat yang terkungkung oleh tradisi kelisanan menjadi masyarakat bertradisi keberaksaraan (literacy). Masyarakat bertradisi keberaksaraan (sastrawi) adalah masyarakat yang mau membaca buku dan berpikir kritis bukan hanya terhadap kebohongan, kekeliruan, atau kemunafikan orang lain, tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Artinya, cerdas dan jujur.

Hidup sastrawi yang dimaksud tidak hanya mengandalkan kepekaan indrawi, tapi juga berbudaya membaca dan menulis buku sebagai kiat hidupnya.

Menurut Suparto Brata, budaya membaca dan menulis buku harus dilatih, diajar, dan dibiasakan.

Hasil riset Taufiq Ismail pada 1996 menyatakan bahwa para lulusan SMA di Jerman rata-rata telah membaca 32 judul buku, anak di Belanda 30 buku, anak Rusia 12 buku, anak Jepang 15 buku, anak Singapura 6 buku, anak Malaysia 6 buku, anak Brunei Darussalam 7 buku, sedangkan anak Indonesia 0 buku.

Jika merujuk hasil riset itu relevansinya dengan kondisi riil pelajar SMA lulus ujian nasional membaca 0 buku!

Hal ini disebabkan mereka tidak memiliki budaya literasi.

Sebab, pola pendidikan di Indonesia tidak memberi kesempatan untuk membudayakan putra dan putri bangsa ini membaca dan menulis buku.

Sastrawan Suparto Brata mengatakan, membaca buku itu jalan mengubah takdir dan menjadikan nurani lebih bijak.

Dengan keras ia mengatakan bahwa kini sudah terbukti sekarang kian banyak orang Indonesia yang tidak cerdas, tidak jujur, suka menyalahkan orang

lain, munafik, mudah bertindak beringas, dan membuat onar, hiperkritis berbalut fitnah yang mengakibatkan banyak fenomena pembunuhan karakter. Kasus korupsi semakin merajalela, demikian pula perilaku suap.

Budaya Literasi Budaya literasi di lingkungan pendidikan menjadi semakin sulit ditumbuhkan karena sistem pendidikan yang ada saat ini bisa dikatakan belum mendukungnya. Sebagai gambaran, setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun di tingkat dasar, tiga tahun di sekolah menengah pertama, dan tiga tahun di sekolah menengah atas, parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa adalah ujian nasional.

Hal ini menjadi bumerang tersendiri. Sebab, ketika menginjak kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA, siswa lebih banyak di-drill untuk belajar mata pelajaran yang diunaskan. Mereka diperlakukan seperti robot yang disetting untuk mampu menjawab soal-soal ujian. Kendatipun banyak yang lulus ujian, hal ini belum dapat disebut sebagai sebuah keberhasilan.

Banyak yang sebutannya saja lulus, namun kenyataannya sebetulnya gagal. Para siswa ini menyelesaikan studi sematamata karena kita terpaksa menaikkan dan meluluskan mereka, tidak peduli apakah mereka memahami segala sesuatu yang diajarkan atau tidak. Sebenarnya, terdapat lebih banyak lagi siswa seperti demikian dari yang kita bayangkan. Di sisi lain,

kurikulum kita belum memberikan tempat yang istimewa bagi pentingnya membangun budaya literasi, yakni membaca dan menulis.

Gambaran ini semakin menegaskan ejekan Paul Theroux yang dikutip Budi Darma tadi.

Sastra yang notabene menjadi salah satu pilar literasi hanya dijadikan sebagai pemanis, belum mendapat porsi yang semestinya untuk mengangkat budaya keberaksaraan di tanah air.

Produk Literasi Perayaan HUT kemerdekaan RI yang baru berlalu kiranya menjadi momen yang tepat untuk berkontemplasi kembali dalam memaknai perjuangan.

Negara ini tidak dibangun dari kemerdekaan yang diberikan oleh penjajahnya sebagaimana negeri jiran seperti Malaysia dan Singapura. Kemerdekaan bangsa ini digapai dengan tetesan darah, harta, dan pengorbanan para pahlawan.

Maka, sudah selayaknya kita mewarisi jiwa kepahlawanan mereka. Caranya tentu saja tidak dengan mengangkat senjata. Sebab, musuh kita saat ini bukan lagi penjajah asing, tetapi kemiskinan dan kebodohan. Untuk itu, salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah memajukan budaya keberaksaraan bangsa Indonesia. Kita bisa memberikan penghormatan tertinggi bagi para pahlawan kita dengan cara mengabadikan perjuangan mereka lewat produk literasi seperti buku agar jiwa kepahlawan itu tetap abadi dan terus diwarisi generasi mendatang.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 No. 0431 | TAHUN III

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

8

ant/suryanto

BARANG BAWAAN CALON HAJI. Petugas AVSEC (Aviation Security) Bandara Internasional Juanda melakukan pemeriksaan pada barang bawaan Calon Haji Kloter I Embarkasi Surabaya di Asrama Haji Embarkasih Surabaya, Jawa Timur, Minggu (31/8). Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya barang berbahaya dan dilarang saat penerbangan.

Ada Jemaah Haji Kloter 1 Belum Pegang Visa SURABAYA - Dua anggota kelompok terbang (Kloter) 1/ Jawa Timur yakni seorang petugas dan seorang calon haji belum memegang visa pada H-1 (31/8) menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci.

"Saya baru tahu ketika sudah masuk asrama haji, tapi petugas menjanjikan akan mengusahakan visa saya bisa selesai secepatnya sebelum saya berangkat," ujar anggota Kloter 1 yang enggan disebut namanya itu di Surabaya, Minggu (31/8).

Dikonfirmasi hal itu, Sekretaris I Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya

Drs HM Sutarno meminta untuk menunggu validitas data hingga pemberangkatan calon haji Kloter 1 pada 1 September.

"Jangan disimpulkan sekarang, karena petugas Siskohat sedang mengurus ke Jakarta dan sangat mungkin visa itu bisa keluar pada beberapa jam menjelang keberangkatan," katanya di sela penerimaan calon haji di

Hall Zaitun, Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.

Namun, pihaknya juga sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk solusi bila visa yang bersangkutan tidak bisa segera terbit, di antaranya petugas atau calon haji pada urutan berikutnya akan diberangkatkan terlebih dulu.

"Nanti, petugas atau calon haji yang tertunda itu akan diberangkatkan dengan kloter pada urutan berikutnya dan yang bersangkutan akan bergabung dengan kloter asalnya ketika berada di Tanah Suci," katanya.

Secara terpisah, Ketua Kloter

1/Jatim Choirur Roziqin mengatakan calon haji yang berada dalam kendalinya berjumlah 444 orang yakni 310 orang dari Surabaya dan 134 orang dari Sidoarjo.

"Informasinya memang ada yang tertunda berangkat, tapi kami belum tahu, karena baru masuk asrama. Yang saya tahu kalau jumlah Kloter 1 memang hanya 444 orang," katanya.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenag Jatim HM Mahfud Shodar MAg ketika dikonfirmasi Antara pada H-3 (29/8) dari kedatangan Kloter 1 di Asrama Haji menegaskan bahwa ada 2.157 visa

dari 27.323 calon haji Jawa Timur belum selesai.

"Jumlah itu hanya sekitar 7 persen dari keseluruhan visa yang belum selesai. Nanti kita akan dorong terus karena visa itu terkait urusan asing (kedutaan)," katanya ditemui setelah memimpin rapat koordinasi terakhir persiapan penyelenggaraan haji di Jatim.

Tahun ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya melayani pemberangkatan calon haji dari Jatim, Bali, dan NTT dalam 64 kloter. Calon haji dari Jatim berjumlah 27.323 orang, Bali 512 orang, dan NTT 521 orang.

Calon haji kelompok terbang (kloter) pertama dari Surabaya dan Sidoarjo masuk ke asrama haji pada hari Minggu (31/8) pukul 10.00 WIB dan berangkat ke Tanah Suci dengan pesawat Saudi Arabian Airlines (SAA) pada hari Senin (1/9) pukul 08.00 WIB. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim ANTISIPASI BBM NAIK

Bahan Pokok Harus Dipantau SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengantisipasi kemungkinan harga bahan bakar minyak naik, dengan meminta sejumlah satuan kerja perangkat daerah memantau harga sembilan bahan kebutuhan pokok.

Menurut Tri Rismaharini pihaknya melakukan beberapa kiat untuk mengantisipasi kenaikan harga barang di pasaran, salah satunya dengan meminta Kabag Perekonomian memberikan laporan tiap hari terkait indikasi kenaikan harga barang.

"Saya selalu memantau harga barang tiap hari. Termasuk ketika saya di luar daerah," katanya.

Selain itu, lanjut dia, cara lainnya adalah dengan meminta sejumlah SKPD terkait seperti Dinas Perdagangan, Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya, PD Rumah Potong Hewan (RPH) menggelar operasi pasar jika ada kenaikan harga barang yang disebabkan BBM. "Jika ada kenaikan barang karena BBM kita harus lakukan operasi pasar. Caranya, dengan mengadakan kerja sama langsung dengan distributor," katanya.

Apalagi, lanjut dia, pemerintah kota sebelumnya juga sudah pernah menjalin kerja sama dengan distributor, pada Februari lalu. "Jadi kita tidak hanya garap sekunder tapi juga primernya," katanya.

Selain harga beras, Risma mengaku pemerintah kota juga memberikan perhatian lebih terhadap masalah sayur mayur.

Mengingat inflasi tertinggi di Surabaya justru dikarenakan masalah tersebut.

Oleh karena itu, kata dia, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) ini menginstruksikan Dinas Pertanian (Distan) Surabaya bergerak membagikan bibit sayuran kepada masyarakat.

Ia optimistis jika warga bisa memanfaatkan lahan yang ada untuk menanam sayuran, inflasi di Surabaya bisa dicegah.

"Warga bisa minta bibit sayuran ke kita. Bahkan setiap sosialisasi yang kita selenggarakan kita juga selalu membagikan bibit kepada masyarakat. Cara menanam sayuran itu mudah. Bisa di pot-pot seperti yang ada di balai kota," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

KORAN MADURA

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

9

Gubernur Minta Dewan Dengarkan Suara Rakyat SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur terpilih untuk mendengarkan suara rakyat dalam pembuatan peraturan daerah (perda) bersama kepala daerah.

"Perda yang dibuat itu bertujuan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Jangan sampai Perda menambah permasalahan baru di tengah masyarakat," katanya saat memberikan sambutan pada pelaksanaan pelantikan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Minggu (31/8).

Soekarwo

Gubernur Jawa Timur Ia mengemukakan masyarakat hendaknya diajak untuk ikut serta merumuskan proses pembuatan kebijakan dan

jangan sampai membuat Perda tapi tidak mendengarkan suara masyarakat.

"Penyusunan Perda tidak semata berangkat dari basis keilmuan dan dasar akademik, namun jauh lebih penting daripada itu, yaitu sebuah Perda harus menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat," katanya.

Ia mengemukakan dewan juga harus mampu meneliti apakah rencana anggaran atau alokasi dana yang dibuat kepala daerah sudah sesuai dengan visi dan misinya.

"Selalu menempatkan alokasi dana berorientasi pada empat pro, yakni pro poor (pemberantasan kemiskinan), pro job (perluasan lapangan pekerjaan), pro growth (peningkatan pertumbuhan), dan pro environment (pelestarian alam dan lingkung-

an)," katanya.

Ia mengatakan fungsi dewan selanjutnya adalah pengawasan, dilakukan dengan cara mengecek implementasi perda dan anggaran yang direncanakan, apakah sudah dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan.

"Dewan mengecek apakah perda dan rencana anggaran yang dibuat sudah betul-betul dilaksanakan di lapangan oleh kepala daerah. Jadi, bukan malah membuat anggaran tandingan, katanya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Timur, Soemarno, menyumpah ke-100 anggota DPRD Provinsi Jatim untuk masa jabatan 20142019, hasil Pemilu Legislatif pada tangga 9 April 2014. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

ADMINISTRASI

Kios Pelayanan Perizinan Akan Didirikan SURABAYA - Kios pelayanan perizinan sebagai upaya memudahkan warga Kota Surabaya dalam mengajukan izin mulai dari akta kelahiran hingga kematian akan didirikan di seluruh kantor kecamatan, kelurahan, sampai RW. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan bahwa kios pelayanan itu berbentuk seperti boks mesin ATM. Warga yang membutuhkan pelayanan administrasi tinggal menekan pilihan layanan yang diinginkan.

"Bagi warga yang datang mengurus izin ke kelurahan, tinggal memilih option yang ada di boks itu," katanya, Minggu (31/8).

Kendati demikian, kata dia, data yang masuk harus sesuai dengan database yang ada di pemerintah kota. Jika berkaitan dengan dokumen kependudukan, alat tersebut telah terkoneksi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

"Nanti data-data akan dicocokkan, jika bukan warga Surabaya, ditolak," katanya.

Kios pelayanan, kata Risma, dibuat bagian perlengkapan. Namun, dia lupa berapa nilai anggaran pengadaan mesin layanan masyarakat tersebut.

Risma mengatakan bahwa anggaran pembuatan kios layanan telah dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2014.

"Mudah-mudahan tahun ini bisa dioperasikan," katanya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota ini menegaskan bahwa layanan tersebut tujuannnya

untuk mempermudah warga mengurus surat-surat dan mengurangi kemacetan. Untuk itu, kios pelayanan akan buka selama 24 jam.

"Kalau ke dinas kan jauh.

Nah, Kalau di kelurahan, ya, sempatnya warga kapan karena 24 jam," katanya Warga yang mengurus perizinan ataupun layanan administrasi melalui kios layanan cukup sekali datang ke lokasi. Selanjutnya, hasilnya akan dikirim via pos ke rumah yang bersangkutan.

"Nanti setelah proses, sehari

jadi. Pengirimannnya lewat pos," jelasnya.

Dengan adanya kios layanan, menurut Risma, akan mengurangi beban kerja pegawai di instansi kelurahan dan kecamatan.

Untuk itu, sebelumnya pihaknya melakukan perampingan jabatan di tingkat kelurahan.

"Dulu kasi di kelurahan ada tiga, sekarang kasi kesra dan ekonomi kami satukan," kata Risma.

Wali Kota mengungkapkan, dengan kemudahan layanan elektronik itu, para pegawai di kelurahan dan kecamatan akan dikonsentrasikan lebih banyak ke lapangan.

Ia mengatakan bahwa kemudahan dalam pelayanan masyarakat tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kios layanan yang ditempatkan di kecamatan hingga RW, tetapi juga pemerintah kota berencana memakai layanan elektronik via "touchscreen" pada layanan kesehatan di puskemas.

"Antrean di puskesmas juga sudah kami buat cukup dengan ibu jari pada touchscreen. Di situ sudah ada nama-nama pasiennya," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

MUKTAMAR PKB

Berusaha Hindari Konflik

ant/suryanto

MUKTAMAR PKB. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kedua kiri) berjalan bersama Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani (kedua kanan) saat pembukaan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2014 di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (31/8). Selain akan membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), program lima tahun ke depan, Muktamar PKB 2014 juga akan memilih ketua umum periode 2014-2019.

Kader PKB Harus Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat SURABAYA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta kader PKB untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama pada saat pemilihan umum 2019.

"Saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai sudah mulai menurun, karena itu seluruh dewan pimpinan cabang PKB yang ada di masing-masing daerah harus mengembalikan itu semua," katanya saat pembukaan Muktamar PKB di Surabaya,

Minggu (31/8).

Ia mengemukakan PKB harus ada untuk menyelesaikan setiap permasalahanpermasalahan yang ada pada masyarakat.

"Setiap masyarakat juga harus mengerti dan tahu siapa pengurus PKB yang ada di masing-masing dewan pimpinan cabang," katanya.

Saat ini, tingkat keterpilihan masyarakat terhadap pemilu

juga mengalami peningkatan pada tahun ini. "Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran pemilih yang mencapai angka 85 persen dan diharapkan bisa terus ditingkatkan," katanya.

Ia mengatakan PKB saat ini tidak harus mengedepankan gaya dan penampilan di masyarakat, melainkan harus menampilkan inovasi di masyarakat.

"Sepulang dari kegiatan muktamar ini melalui Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga, pohon besar PKB ini harus menancap kuat di Tanah Air," katanya.

Pada acara yang juga dihadiri oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Sekjen Hanura Dosy P, dan sejumlah kiai di Jawa Timur.

Kegiatan ini juga diwarnai dengan beberapa insiden seperti kemacetan lift yang digunakan oleh peserta muktamar di lokasi.

Selain itu, beberapa peserta juga mengeluhkan akses masuk lokasi yang sulit dan sebagian harus menggunakan tangga menuju ke lantai lima. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

SURABAYA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berusaha menghindari konflik dalam pelaksanaan muktamar ketiga yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (31/8).

Terkait hal itu, sejumlah elite PKB menyatakan bahwa agenda penentuan ketua umum, bagian yang paling menarik sekaligus berpotensi menimbulkan konflik dalam muktamar, tidak akan melalui pemilihan, tetapi secara aklamasi menetapkan kembali Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum.

"Cak Imin aklamasi," kata Ketua DPP PKB yang juga Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Ja'far di arena muktamar, di salah satu hotel di Surabaya.

Ketua DPP PKB yang juga Ketua Umum Garda Bangsa Muhammad Hanid Dhakiri juga menyatakan hal senada.

"Permintaan mayoritas DPW dan DPC Cak Imin memimpin PKB lagi," kata Sekretaris Fraksi PKB DPR RI itu.

Pernyataan yang sama juga dikemukakan Abdul Kadir Karding dan Helmy Faishal Zaini, keduanya juga ketua DPP PKB. Oleh karena itu, berbeda dengan muktamar sebelumnya, kali ini tidak terdengar seorang kader pun yang hendak mengajukan diri sebagai calon ketua umum pesaing Muhaimin.

Meskipun membuka kesempatan kepada kader untuk mencalonkan ketua umum, Muhaimin Iskandar menyatakan siap maju jika dibutuhkan untuk menjaga agar tidak terjadi konflik terkait dengan pemilihan ketua umum, apalagi sampai terjadi praktik politik uang.

Bahkan, ketika membuka Musyawarah Nasioal Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB), yang digelar di hotel yang sama dan hari yang sama, Muhaimin berharap pemilihan Ketua Umum PPKB juga sedapat mungkin menghindari konflik.

Ia mengisyaratkan lebih senang jika penentuan Ketua Umum PPKB dilakukan melalui musyawarah, bukan pemilihan. Berbeda dengan muktamar PKB, dalam Munas PPKB ada dua nama yang disebut-sebut siap bersaing memperebutkan jabatan ketua umum, yakni Chusnunia Chalim dan Siti Masrifah. = ANT/SIGIT PINARDI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

Nasdem Serahkan Menteri kepada Presiden SURABAYA - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya soal menteri kepada Presiden terpilih Joko Widodo yang akan memimpin lima tahun mendatang.

"Kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih siapa yang akan menjadi menteri. Karena sejak awal NasDem telah memberikan dukungan tanpa syarat," katanya di sela pembukaan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Surabaya, Minggu (31/8).

Ia mengemukakan NasDem memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Presiden

terpilih Joko Widodo untuk menentukan siapa calon menteri yang akan diangkat untuk bertugas pada kabinet yang dipimpinnya.

"Sampai sekarang, kami belum mengetahui siapa calon menteri yang akan dipilih Jokowi untuk mengisi kabinet pemerintahannya," katanya.

Ia mengatakan NasDem sendiri tidak akan mengintervensi karena hal itu merupakan

Surya Paloh

Ketua Umum DPP Partai NasDem

hak presiden untuk menentukan siapa menteri yang akan membantunya.

"Meski memiliki banyak kader dengan kapabilitasnya, tapi NasDem tidak akan mengusulkan kepada Jokowi. Kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden," katanya.

Ia mengatakan pihaknya ingin mendorong hak preogatif dalam penguatan pemerintahan di sistem presidensial dan hak ini tidak boleh terganggu.

Menurut dia, NasDem juga akan mendukung keputusan Jokowi dalam kebijakan yang diambil termasuk salah satunya rencana menaikkan harga bahan bakar

DAERAH PRODUSEN

Bunyamin yang juga Pemimpin Bank Indonesia Perwakilan Jember mengatakan dipilihnya dua komoditas itu karena keduanya merupakan komoditas pangan strategis dan dasar bagi masyarakat, sehingga diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan.

"Ketersediaannya bisa dijaga kalau pasokan dan distribusi komoditas di Jember juga terjaga. Kabupaten-kabupaten yang menjadi produsen komoditas pangan harus menjaga pasokan dan distribusinya, hal ini juga harus dilakukan oleh TPID kabupaten setempat," tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Jember Hari Wijayadi mengatakan Jember menargetkan produksi padi mencapai 1.023.567 ton pada tahun 2014 dengan luas lahan 153.912 hektare yang tersebar di 31 kecamatan.

"Hingga Juli 2014 tercatat produksi padi sudah sebanyak 815.396 ton. Semoga target 1 juta ton itu tercapai, atau minimal lebih dari produksi tahun lalu dan mudah-mudahan tidak ada hama yang menyerang tanaman padi petani Jember," katanya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

minyak.

"Ini menunjukkan kesiapan Jokowi mengambil kebijakan yang tidak populer dan menjadi modal besar untuk meraih dukungan masyarakat," katanya.

Ia juga menyinggung pemimpin yang dengan otoritasnya lebih sering memilih kebijakan populis tanpa ada risiko.

"Hal ini paling susah. Pemimpin yang punya otoritas beraninya ambil kebijakan yang populer di tengah masyarakat, siapapun bisa. Tapi kalau kebijakan nggak populer, ada risiko di sana, ada keberanian dan ini modal," katanya.

Ia mengatakan jika kesiapan Jokowi untuk mengambil kebijakan yang tidak populer dilakukan secara konsisten, maka dirinya yakin rakyat akan memberikan dukungan.

"Karena rakyat sebenarnya menantikan ketulusan, kepolosan, keterbukaan, kejujuran dan konsisten pemimpin," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

BEREBUT TUMPENG

Petugas dan Warga Terluka

Jember Ditetapkan Kawasan Sentra Beras-Cabai JEMBER - Tim Pengendali Inflasi Daerah di Jawa Timur menetapkan Kabupaten Jember sebagai kawasan sentra komoditas beras dan cabai, karena kabupaten itu dikenal sebagai daerah produsen dua komoditas tersebut.

"Dipilihnya Jember sebagai sentra beras memang bukan tanpa alasan, karena produksi padi Jember pada 2013 mencapai 930.027 ton, dan menjadi penyumbang nomor satu di Jatim," kata Ketua TPID Jember Achmad Bunyamin, Minggu (31/8).

Kabupaten Jember ditetapkan sebagai kawasan sentra komoditas beras dan cabai dalam rapat koordinasi TPID yang melibatkan sejumlah TPID di eks Karesidenan Besuki (Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi), kemudian Lumajang, Malang, dan Kediri beberapa waktu lalu.

"Dalam rapat tersebut disepakati kabupaten yang telah ditunjuk menjadi penghasil komoditas setidaknya harus menjaga produksinya, minimal untuk kebutuhan dalam kabupaten dan menjadi cadangan untuk memenuhi kebutuhan di daerah lain di Jatim," katanya.

11

Seorang petani memanen cabai di Desa Dukuh Dempok, Wuluhan, Jember, Jawa Timur, beberapa hari yang lalu. Petani cabai di Jember menjalin kemitraan dengan PT Heinz ABC Indonesia karena harga pembelian terjaga yakni Rp 8.000 per kilogram dan menguntungkan petani daripada dijual langsung kepada pedagang atau tengkulak.

TRENGGALEK - Seorang petugas Satpol PP dan sejumlah warga Trenggalek terluka saat terjadi berebut tumpeng raksasa dalam prosesi kirab pusaka memperingati hari jadi ke-820 Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Minggu (31/8).

Petugas Satpol PP Trenggalek, Agus Wimbuh, dan seorang warga yang terluka parah di bagian kaki itu pun langsung dibawa ke RSUD dr Soedomo Trenggalek untuk menjalani perawatan.

"Seluruh biaya pengobatan terhadap petugas maupun warga yang terluka saat terjadinya rebutan tumpeng akan ditanggung pemerintah daerah," kata Kepala Satpol PP Trenggalek, Budianto.

Budianto sempat terlihat memandu langsung prosesi evakuasi anak buahnya tersebut dari pos penjagaan pendopo kabupaten ke mobil trantib untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit.

Dengan nada terburu, ia mengatakan insiden terjadi lantaran ratusan warga berdesakan pada detik-detik awal ritual "purak" atau rebutan sehingga menyebabkan tandu yang digunakan mengarak tumpeng raksasa terdorong dan jatuh menimpa sejumlah warga. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

KORAN MADURA KORAN 12

Probolinggo

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 No. 0431 | TAHUN III

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

MADURA

PROBOLINGGO – Proses tender ulang pasar Ikan Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dipertanyakan sejumlah pihak. Bahkan, ada yang menilai proses tender ulang tersebut dinilai tak serius . Proses tender ulang yang dilakukan tersebut, masih dimenangkan oleh pihak CV Kusuma Dewi Asal Surabaya.

Padahal, pemenang tender sebelumnya mendapatkan sikap protes dari rekanan terkait Surat Badan Usaha (SBU) mati. Ironisnya, sejumlah Dinas terkait saat dikonfirmasi terkesan “cuci tangan”.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Proboling-

C 12

Tender Ulang Pasar Ikan Dinilai Tak Serius Dinas Terkait Terkesan Cuci Tangan go, Didik Sudiknyo saat dikonfirmasi wartawan mengaku, kalau proses tender tersebut sudah dilakukan. Sementara yang melakukan tender itu sudah menjadi kewenangan pihak Bagian Pembangunan Pemkot Probolinggo.

“Sudah dilakukan. Dan itu yang melaksanakan tendernya Bagian Pembangunan. Karena DKP sudah melimpahkannya,” kilahnya kepada wartawan, Minggu (31/8).

Didik mengaku, pihaknya tidak begitu banyak mengetahui pelaksanaan prosesnya. Karena yang menangani masalah itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Silahkan tanyakan saja pada PPK-nya,” katanya.

Sementara itu, Kabag Pembangunan Pemkot Probolinggo Warto sulit dikonfirmasi wartawan terkait proses tender ulang pasar Ikan, Kecamatan Mayangan

yang selama ini menuai protes dari rekanan.

Secara terpisah, PPK, Muh. Haryono saat dikonfirmasi wartawan, Jum’at (29/8) kemarin sedang tidak berada di kantor. Saat dihubungi ponselnya, dia mengaku sedang berada di luar kantor.

Menurut dia, persoalan tender ulang pasar Ikan tersebut sudah ia limpahkan ke Bagian Pembangunan. “Sudah kita limpahkan kesana,” katanya.

Diketahui sebelumnya, tender proyek Pasar Ikan yang menelan anggaran ratusan juta tersebut meradang. Persoalannya karena ada temuan SBU CV pemenang tender tidak diperpanjang.

Akibatnya, persoalan itu menuai hujan kritik dari sejumlah rekanan. Mereka mendesak agar tenderproyek tersebut kembali diulang agar masalah itu tidak semakin besar. = Muhammad Sugianto.

MAJELIS ULAMA

Bentengi Pelajar dari Pengaruh Gerakan ISIS PROBOLINGGO - Untuk mengantisipasi gerakan dan paham Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) berkembang di Kabupaten Probolinggo, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo meminta lembaga sekolah melakukan pembentengan ideologi yang dinilai radikal itu di tingkat pelajar.

Wakil Ketua MUI Kabupaten Probolinggo, Kiai Sihabuddin, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan dengan berkembangnya ISIS ini di Indonesia.

Bahkan pihaknya akan terus menjaga berkembangnya aliran ini dikalangan pelajar.“Pelajar menjadi ladang perburuan para penggarak ISIS,” terangnya kepada wartawan, Minggu (31/8).

Menurutnya, untuk mengentipasi hal itu pihaknya meminta kepada pemkab untuk melakukan pengemblengan kepada anak palajar. Karena mereka sangat labil akan masukanya doktrin ISIS. “Mengantipasi perlu adanya pemahaman agama yang sesuai dengan syariat yang diajarakan Rosulullah SAW dan sahabatnya,” kata Kiai Sihabuddin.

Yang paling penting untuk meberikan pemahaman tentang agama bagi para pelajar, lanjut Kiai Sihabuddin, tentu harus seimbang terutama tentang pemahaman aqidah bagi mereka. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar lembaga pendidikan melakukan upaya-upaya pencegahan kepada mereka.“Biar paham ISIS tidak bisa

ANTISIPASI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo meminta agar gerakan lembaga pendidikan di daerah tersebut melakukan pembinaan terhadap siswa agar supaya gerakan radikal seperti Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) tidak masuk di kalangan pelajar.

berkembang di negeri ini. Apalagi ISIS jelas bertentangan dengan ajaran agama dan menentang NKRI,” jelasnya.

Pihaknya mengaku, tidak hanya kalangan pelajar saja. Namun

setiap masjid atau Musollah yang ada di desa- desa juga harus menjaga dan mewaspadai timbulnya ajaran yang dinilai radikal ini.

“Semua perlu ada kekompakan dari elemen masyarakat,

baik jajaran pemerintahan maupun sipil,”tandas Kia Sihabuddin.

Kia Siahabuddin mengharapkan, agar bangsa ini juga terselamatkan dari upaya perongrongan ajaran yang muncul dari

daerah timur tengah ini.”ISIS merupakan organisasi islam yang dinilai ekstrim, dan jauh dari konsep Islam Rahmatal Lil Alamin,” harapnya. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

13

INFRASTRUKTUR

Perbaikan Jalur Surabaya-Probolinggo Ditargetkan Tiga Bulan

DIPETAKAN. Inventarisasi memunculkan wajah asli Benteng Mayangan bersama masyarakat.

Memetakan Potensi Benteng Mayangan PROBOLINGGO - Pemerintah Kota Probolinggo tengah mempersiapkan langkah untuk penataan kawasan sekitar Benteng Mayangan yang kini banyak beralih fungsi menjadi hunian warga. Tahapan awal, dilakukan pemetaan untuk menginventarisasi titik pengembangan yang mungkin memunculkan wajah asli benteng.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Probolinggo melalui Kabid Sosial Budaya, M.Sonhadji menjelaskan konsep penataan benteng difokuskan untuk mengembalikan lagi lingkungan bangunan benteng yang lama.

“Memang masih cukup panjang prosesnya, tapi sudah ada wacana untuk mengembalikan lagi bangunan benteng Mayangan sesuai aslinya. Saat ini revitalisasi Benteng Mayangan masuk tahap pemetaan atau inventarisasi.

Kami ingin mengembalikan wajah benteng Mayangan sebagai satu kawasan cagar budaya,” katanya kepada wartawan, Minggu (30/8).

Menurutnya, sebagai satu bangunan heritage, benteng memiliki ciri khas yang menjadi bagian dari wajah kota. Hingga kini wacana pengembalian benteng Mayangan ke bentuk aslinya sudah masuk tahapan pemetaan dan menginventarisasi titik mana saja yang memungkinkan untuk benteng bisa dimunculkan lagi.

Langkah awal, mencakup per-

baikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Kemudian pendekatan revitalisasi harus juga mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan yang meliputi kesejarahan, makna ruang, keunikan lokasi, dan citra tempat. Dengan demikian, revitalisasi bukan semata menitikberatkan pada segi fisik semata.

“Revitalisasi pada bangunan dan kawasan benteng Mayangan harus mampu terserap oleh masyarakatnya. Dengan demikian, masyarakat dalam melakukan proses ini sepantasnya terlibat penuh, baik dari awal sampai mampu melanjutkannya secara mandiri,”tandas Sonhadji.

Sonhadji menambahkan, keterlibatan di sini bukan sekadar keikutsertaan atau mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya kata partisipasi semata. Suatu keterlibatan yang mendukung dengan memahami proses revitalisasi yang di dalamnya akan terkuak pengetahuan aspek kesejarahan siklus hidup yang terkandung di

kawasan tersebut, atau nilai-nilai berharga yang dimiliki hingga apa yang perlu warga lakukan saat ini dan nanti.

Sementara itu, mewakili masyarakat Kelurahan Mayangan, Lurah Nurhadi, mengatakan untuk melibatkan mereka perlu dipersiapkan dengan jelas dan konteks kekinian. Perlu dicatat, masyarakat yang terlibat bisa jadi tidak hanya yang berada di kawasan revitalisasi.

Mereka yang memiliki hubungan emosi atau kepedulian dengan Benteng Mayangan akan menuntut haknya sebagai orang yang perlu dilibatkan pula. “Proses revitalisasi pun akan hadir sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Melibatkan warga sebagai subjek merupakan usaha mengakui dan memberi ruang bagi pengetahuan yang mereka miliki,”ucapnya.

Dikatakan, keberhasilan revitalisasi sebuah kawasan, dapat terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang bisa meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial warga, bukan semata membuat tempat yang sedap dipandang mata.

“Sudah menjadi sebuah tuntutan yang logis bahwa kegiatan perancangan dan pembangunan kota bertujuan menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri,”terang Nurhadi. =M.Hisbullah Huda.

PROBOLINGGO - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai memperbaiki ruas jalan penghubung wilayah Kabupaten Probolinggo dengan daerah lain. Langkah itu dilakukan menyusul tingginya tingkat kerusakan jalan yang sering menyebabkan kemacetan lalu lintas dan kecelakaan.

Perbaikan jalan ini salah satunya dilakukan di wilayah jalan raya Panglima Sudirman Kota Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Selama ini jalan itu menjadi jalur utama kendaraan dari Banyuwangi dan Surabaya menuju ke Kabupaten Probolinggo.

“Jalan sepanjang 1,5 kilometer kondisinya banyak yang rusak dan berlubang, serta bergelombang,” kata Adi Pram, Pengawas lapangan Pemprov Jawa Timur, kepada wartawan, Minggu (31/8).

Menurut Adi Pram, perbaikan itu di targetkan selama tiga bulan harus selesai. Rencananya perbaikan ini sejauh tiga kilometer. Namun ada perubahan dari Pemprov Jawa Timur menjadi 1,5 km untuk jalan berlubang dan bergelombang.

“Perbaikan ini bukan tambal sulam, melainkan rekonstruksi perbaikan aspal.

Jalan yang bergelombang digali dengan kedalaman sekitar 20 cm. Selanjutnya diberi kerikil baru agar lebih kuat dan tidak mudah bergelombang lagi setelah diratakan dengan aspal yang baru,”ucap Adi Pram.

Meski hanya sejauh 1,5 km, perbaikan ini butuh waktu yang cukup lama, karena harus menggali dan mengganti tanah dan kerikil.

Adi Pram

Pengawas Lapangan

Adi Pram menambahkan, perbaikan tersebut dilakukan di sejumlah titik jalan bergelombang, yakni dimulai dari jembatan Asembagus hingga jembatan kembar di jalan pantura Kota Kraksaan.

“Meski hanya sejauh 1,5 km, perbaikan ini butuh waktu yang cukup lama, karena harus menggali dan mengganti tanah dan kerikil. Namun akhir tahun 2014 ini harus terselesaikan, ” imbuhnya.

Dalam perbaikan jalan bergelombang itu, Pemprov Jatim menyediakan tiga unit alat berat yaitu excavator, Grader dan Tandem. Sedangkan untuk menghindari kemacetan yang terjadi pada awal perbaikan dilakukan, Satlantas Polres Probolinggo membuat jalan satu arah di lokasi perbaikan, tepatnya di posisi sebelah selatan. =M. Hisbullah Huda

DIPERBAIKI. Sepanjang 1,5 kilometer kondisi jalan banyak yang rusak dan berlubang, serta bergelombang.

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

Antrean Panjang Demi Mendapatkan BBM PROBOLINGGO - Antrean pembeli BBM terlihat di SPBU Mastrip Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Warga sudah beberapa hari ini tidak bisa mendapatkan BBM karena stok di SPBU tersebut habis.

Ada pula beberapa SPBU yang menolak pembeli yang menggunakan jeriken. Meskipun sudah ada jaminan normalisasi distribusi dari Pemerintah Pusat, namun BBM sampai, Minggu (30/8) masih berlanjut, karena pengiriman BBM belum berlangsung normal.

Pemandangan berbeda terjadi di 5 (lima) SPBU. Yakni SPBU Mayangan, SPBU Pilang, SPBU Ketapang, SPBU Triwung Kidul, SPBU Sumberwetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.

Tak ada antrean kendaraan yang mengisi BBM di SPBU. Hal itu dikarenakan sejumlah SPBU memilih untuk tutup sambil menunggu pasokan BBM datang. Akibatnya, warga harus rela membeli BBM jenis Pertamax yang dijual pedagang eceran dengan harga Rp 12.500 – Rp.15.000 per liter.

Dari pantauan dilapangan, di SPBU Mastrip Kelurahan Kedopok Kota Probolinggo,

antrean pembelian BBM memadati area SPBU. Pelayanan pembelian BBM, baik premium maupun solar hanya beberapa jam saja dibuka karena stok cepat habis akibat banyaknya pembeli beralih ke BBM jenis Pertamax.

Padahal untuk pembelian BBM dengan menggunakan jirigen sudah tidak lagi dilayani seperti hari sebelumnya. Kondisi ini juga diberlakukan di SPBU lainnya, yakni di SPBU Belokan, Jl. KH. Hasan Genggong Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Pengendara yang membeli BBM juga terpantau dibatasi.

Untuk mobil hanya dilayani pembelian maksimal Rp. 100 ribu saja. Sedangkan motor bebek dibatasi Rp. 20 ribu dan motor dengan tangki besar maksimal Rp. 30 ribu.

“Untuk pembelian di atas batas maksimum itu, akan ditolak oleh operator SPBU. Ini untuk memberikan kesempatan

kepada pengendara lain, mendapatkan jatah BBM yang sama,” kata Mistar, petugas SPBU Belokan.

Setelah stok di SPBU habis, pembeli ada yang masih tetap rela antre di di sana sampai menunggu kedatangan stok BBM selanjutnya. Terutama pengendara mobil yang memang sudah tidak bisa meninggalkan lokasi SPBU lantaran persediaan BBM di tangki mobilnya menipis dan tidak mencukupi untuk pulang.

Habisnya stok di SPBU ini, rupanya menjadi peluang tersendiri bagi penjual BBM eceran, terutama premium. Seperti yang dilakukan sejumlah penjualan premium eceran di depan SPBU Belokan, yang langsung diserbu pembeli.

Antrian ini tetap mendapatkan pengamanan aparat Polres Probolinggo Kota yang sampai hari ini tetap berjaga di seluruh SPBU yang ada. Mereka menaikkan harga jual premium perliternya Rp. 10-15 ribu, pembeli tampak berebut. Mereka menyiapkan botolan kosong dan jirigen berukuran besar yang dinaikkan becak untuk melayani pembeli.

Kendati lebih mahal, para pembeli tidak bisa menolaknya.

Harus bagaimana lagi, meski BBM eceran ini lebih mahal tetap saya beli. Karena saya tidak bisa pulang lantaran tangki BBM motor saya sudah habis. Kalau mau antri dan menunggu stok datang, sampai berapa jam lagi.

“Kondisi ini sangat mengganggu pekerjaan saya Mas. Termasuk memberatkan, karena terpaksa membeli BBM yang lebih mahal,” ucap Zain (40), warga Desa Jorongan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.

Kemunculan penjualan Premium eceran ini, lanjut penjual buah jeruk keliling ini, dinilainya tidak aneh lagi. Karena, setiap kali terjadi kelangkaan BBM, ada sejumlah masyarakat yang memanfaatkan kondisi itu untuk mendapatkan keuntungan.

Caranya, mereka membeli BBM, baik jenis Premium maupun Solar dengan menggunakan Jerigen, botol air mineral, mobil atau motor degan tangki besar.

“Isi tangki BBM dikuras dan dimasukkan jirigen lalu dijual.

Setelah isi tangki kendaraan dikuras habis, ada orang lainnya yang bertugas kembali antre membeli BBM di SPBU. Begitu seterusnya,” kata Zain singkat. =M.Hisbullah Huda.

BELUM NORMAL. Antrean pembeli BBM memadati di SPBU Mastrip Kota Probolinggo berlanjut, meskipun sudah ada jaminan normalisasi distribusi dari Pemerintah.

BAGI HASIL TEMBAKAU

Dinkes Tak Dapat Jatah DBHCHT

Nelly Hindi Astuti, Kabag Perekonomian Pemkot Probolinggo PROBOLINGGO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Probolinggo dipastikan tidak akan mendapat jatah dana anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk tahun 2015 mendatang.

Hal ini disampaikan Kabag Perekonomian Pemkot Probolinggo, Nelly Hindi Astuti. “Kemungkinan tidak dapat nantinya,” terangnya kepada wartawan, kemarin.

Menurut dia, Dinkes tidak mendapatkan dana DBHCHT tersebut, karena sesuai dengan petunjuk dari kantor Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur. “Petunjuknya seperti itu,” katanya.

Salah satu alasan Dinkes tidak mendapatkan dana tersebut, karena Dinkes sudah mendapatkan dana Bagi Hasil Pajak Rokok. Selain itu, agar tidak terjadi kesalahan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk tehnis (juknis).

Nelly menjelaskan, untuk merealisasikan dana tersebut, pihaknya sudah menggelar rapat dengan sejumlah SKPD sebagai pengelola DBHCHT. Rapat itu merupakan rapat rekonsiliasi DBHCHT tahun 2014 dan penyusunan APBD DBHCHT tahun 2015 mendatang.

Dia berharap, para SKPD yang mengelola dana DBHCHT itu berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Gubernur (Pergub). Sehingga dalam menjalankan program tersebut tidak terjadi kesalahan.

“Semua itu harus disusun dan direncanakan dulu agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan program itu,”ucapnya. =Muhammad Sugianto.

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SENIN 1 SEPTEMBER | No. 0431 |2014 TAHUN III SENIN2014 1 SEPTEMBER

No. 0431 | TAHUN III

15 15

Kemenangan Penting Atletico MADRID - Meski tidak bisa mendampingi anak-anak asuhnya dari pinggir lapangan, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone menyambut positif kemenangan anak-anak asuhnya saat melawan tim promosi, Elbar dengan skor tipis 2-1 pada laga yang berlangsung di Vicente Calderon, Minggu (31/8). Ini adalah kemenangan perdana pasukannya pada musim ini.

Menurut pelatih asal Argentina ini, kemenangan atas Elbar ini sangat penting dan dibutuhkan oleh timnya guna meningkatkan kepercayaan diri. Terutama karena dua pesaing utama mereka di La Liga, Barcelona dan Real Madrid masing-masing memetik kemenangan pada laga perdana mereka dua pekan lalu. Sementara Atletico yang sebagai jawara bertahan ditahan imbang tanpa gol oleh Rayo Vallecano di laga pembuka.

Pada laga dini hari kemarin tersebut, dua gol Atletico dilesakkan pemain anyar yang baru dibeli dari Bayern Meunchen pada jendela transfer musim panas ini,

Mario Mandzukic dan Miranda.

Sedangkan satu gol Elbar dibuat oleh Abraham Minero. “Tambahan angka yang penting, kami butuh kemenangan ini dan tambahan poin harus terus di jalur positif,” kata Simeone di situs resmi Atletico.

“Kami harus meningkatkan performa dan kami ada di jalur yang benar.

Kemenangan hari ini sangat positif dan kami akan lebih baik lagi dari itu. Kami berharap bahwa hasil ini bisa membawa hasil bagus lainnya di masa depan,” imbuhnya.

Di laga ini, Atletico tampil ngotot, meskipun secara keseluruhan mereka kalah dalam pen-

guasaan bola dari tim tamu. Elbar sukses menguasai bola hingga 57% dan hanya menyisakan 43 persen untuk Atletico. Hanya saja, serangan Atletico lebih efektif.

Terbukti mereka lebih banyak mengancam gawang Elbar. Dari 13 kali upaya lima di antaranya tepat sasaran dan dua menghasilkan gol.

Atletico memecah kebuntuan ketika pertandingan baru berjaln 11 menit melalui sundulan Miranda dari jarak dekat menyambut sepak pojok yang diambil gelandang kreatif Koke. Tim tuan rumah kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-25 melalui sundulan Manduzukic meneruskan bola tendangan bebas Gabi dari sisi kanan wilayahh pertahanan Elbar. Delapan menit berselang, tim tamu sukses mempertipis ketinggalannya berkat gol Abraham Minero.

Gol ini berawal dari kerja sama satu dua Abraham dengan Mikel Arruabarren. Abraham mengakhiri kerja samam itu dengan melepaskan tendangan terarah ke sudut atas gawang Atletico tanpa

UNJUK GIGI. Striker anyar Atletico Madrid Mario Mandzukic memberi kemenangan perdana pada klubnya usai mencetak gol ke gawang Eibar pada lanjuta La Liga yang berlangsung di Vicente Calderon, Minggu (31/8) WIB. bisa dihalau kiper Miguel Moya.

Kedudukan ini bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, kedua tim tidak berhasil mencetak gol tambahan, meskipun Atletico memiliki sejumlah peluang. Tendangan jarak jauh para pemain Atletico

BUNDESLIGA

SERIE A

GELSENKIRCHEN - Pelatih klub raksasa Jerman Bayern Muenchen Pep Guardiola mengaku kecewa karena timnya hanya memetik hasil imbang 1-1 saat bertandang ke Veltins Arena melawan tuan rumah Schalke pada Sabtu (30/8) tengah malam WIB hingga Minggu (31/8) dini hari WIB. Hasil ini tidak terlepas dari kegagalan para pemainnya menguasai pertandingan. Di mata Guardiola, Thomas Mueller dan kawan-kawan hanya menguasai pertandingan selama 25 menit.

Sisanya, mereka tertekan dari tim tuan rumah.

Pada laga ini, Bayern Muenchen sukses unggul terlebih dahuu melalui Robert Lewandowski pada menit ke-10 memanfaatkan bola umpan Sebastian Rode di mulut gawang.

Unggul terlebih dahulu tidak membuat mereka bisa dengan mudah mengontrol pertandingan. Sebaliknya, Schalke tampil menekan dan membuat para pemain belakang Muenchen kalang kabut. Kiper Neuer pun dibuat pontang panting menyelamatkan gawangnya.

Untunglah gawang Neuer belum

ROMA- AS Roma sukses menaklukkan tamunya Fiorentina dengan dua gol tanpa balas pada laga perdana yang berlangsung di Stadion Olimpico Minggu (31/8) dini hari WIB. Kemenangan ini cukup melegakan pelatih Roma asal Prancis Rudi Garcia.

Roma unggul terlebih dahulu berkat gol pemain internasional keturunan Indonesia Radja Nainggolan pada babak pertama. Gol ini bertahan hingga turun minum. Serigala Hitam baru bisa menambah satu gol lagi pada masa injury time babak kedua melalui pemain internasional Pantai Gading Gervinho.

Gol mantan penyerang Arsenal ini dinilai Garcia sangat penting dann mengakhiri pertandingan.

“Yang penting adalah pada akhirnya kami mencetak gol kedua.

Pastinya akan lebih baik kalau gol itu datang lebih cepat. Namun, tim bermain bagus, khususnya pada babak pertama. Jangan lupa bahwa yang kami hadapi adalah Fiorentina, yang punya keahlian dalam hal penguasaan bola, tapi kami mendominasi permainan selama satu

Diimbangi Schalke, Pep Kecewa

Thomas Muller (tengah) dan Robert Lewandowski (kiri) dalam pertandingan melawan Schalke di Veltins Arena, Minggu (31/8) WIB mampu dijebol para pemain Schalke hingga turun minum.

Tetapi serangan demi serangan Schalke akhirnya berhasil juga di babak kedua, tepatnya pada menit ke-62. Tetapi sebenarnya gol ini cukup kontroversial karena sempat mengenai tangan pemain Schalke sebelum melewati garis gawang dan diselamatkan Neuer di belakang garis gawang. Meski demikian, wasit tetap mengesahkannya sebagai gol.

Guardiola pun tidak terlalu

puas dengan hasil ini. “Pada 25 menit atau 30 menit pertama, kami menampilkan permainan terbaik dalam 6 bulan terakhir.

Setelahnya, kami gagal mengontrol permainan. Imbasnya, kami tidak bisa menaruh cengkraman kami pada laga ini,” ucapnya.

Mantan pelatih Barcelona itu menambahkan, “Sekarang, akan ada dua pekan jeda pertandingan, saya harap para pemain kami yang cedera bisa lanjut berlatih,” kata Pep. =SKY SPORTS/CAROL AJI

selalu menemui kegagalan. Mereka pun harus puas dengan kemenangan tipis 2-1 ini. Dengan hasil ini, Atletico kini berada di urutan ke-14 klasemen sementara dengan nilai 4. Sedangkan Eibar ada di urutan ke-18 dengan nilai 3. =SKY SPORTS/CAROL AJI

Roma Taklukkan Fiorentina jam pertama,” kata Garcia.

Dia melanjutkan, “Para pemain bekerja keras ketika menyerang dan bertahan. (Penyerang Fiorentina Khouma) Babacar sangat cepat dan berlari ke ruang kosong, jadi saya senang karena bahkan Kostas Manolas pun sudah menyatu dengan gaya permainan kami. Kami agresif di babak pertama dan merebut bola kembali dengan cepat. Dengan formasi berlian di lini tengah Fiorentina, Anda harus sabar dan mengoper bola ke segala arah untuk menemukan ruang. Jadi, saya meminta tim untuk sabar. Saya melihat Roma yang percaya diri pada satu jam pertama dan mengontrol permainan.”

Pada laga lian, juara bertahan Liga Serie A Italia, Juventus memetik kemenangan tipis 1-0 atas Chievo pada pertandingan di Marc Antonio Bentegodi. Si Nyonya Tua tidak meraih kemenangan dengan mudah. Bahkan gol tunggal pada laga ini berasal dari gol bunuh diri pemain Chievo, Cristiano Biraghi. =SKY SPORTS/CAROL AJI

16BACA KORAN MADURA

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

JUGA

Diimbangi Schalke, Pep Kecewa Olahraga | 15

lahraga

Diego Costa

tampil brilian pada laga kontra Everton yang berlangsung di Goodison Park, Minggu (31/8) WIB. Diego Costa mencetak dua gol ketika timnya membantai tuan rumah Everton 6-3.

KORAN MADURA

16

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 No. 0431 | TAHUN III

Banjir Gol

di Goodison Park

Mourinho: Costa Merupakan Finisher Hebat

DIKRITIK. Meski tampil impresif dan mencetak dua gol, namun Diego Costa (dua dari kanan #19) dikritik karena dinilai sering melakukan provokasi terhadap pemain Everton.

DIEGO COSTA

LIVERPOOL - Chelsea tampil beringas saat bertandang ke Goodison Park untuk melawan tuan rumah Everton, Sabtu (30/8) sore waktu setempat atau Minggu (31/8) dini hari WIB. Mereka menyikat anak asuh Roberto Martinez itu dengan skor sangat mencolok 6-3. Diego Costa, yang dikhawatirkan tidak bisa tampil, pada laga ini kembali menjadi bintang. Dia membuka dan menutup pesta gol Chelsea di laga itu.

Tambahan dua gol ini menggenapkan koleksi golnya di Liga Utama Inggris pada musim pertamanya menjadi empat buah.

Dua gol sebelumnya masingmasing dicetak pada laga melawan Burnley dan Leicester City pada laga dua pekan lalu.

Empat gol lainnya dicetak oleh Branislav Ivanocic, Seamus Coleman (gol bunuh diri), Nemanja Matic, dan Ramires. Sementara tiga gol Everton masingmasing dibukukan Kevin Mirallas, Steven Naismith, dan mantan pemain Chelsea, Samuel Eto’o.

Dengan penampilan gemilang Diego Cista ini, pelatih Jose Mourinho benar-benar menemu-

3 6 kan jalan keluar kebuntuan lini depan pada musim lalu. Karena itu, pelatih asal Portugal itu tak sungkan memujinya. Di mata Mourinho, Diego Costa adalah seorang penyelesai akhir yang handal.

“Diego Costa mempunyai tiga kans, dan dia mencetak dua gol dari tiga peluang tersebut. Dia merupakan penyelesai peluang yang hebat di mulut gawang,” puji mantan pelatih Real Madrid tersebut.

Dia pun menilai hasil yang diraih timnya sebagai sesuatu yang fantastis. Meskipun dia sedikit kecewa karena timnya kebobolan tiga gol. “Jika bumbu dari sepakbola adalah gol, maka bisa mendapatkan sembilan gol dalam satu laga Premier League merupakan bumbu yang fantastis. Kedua tim bermain fantastis. Saya tahu

bahwa Everton tim yang sangat bagus saat menyerang dan pergerakan mereka sulit dikontrol.

Tapi, kami kebobolan tiga gol, dan itu terlalu banyak,” imbuhnya.

Sementara itu, pelatih Everton Roberto Martinez mengkritik para pemain bertahannya. Menurut dia, enam gol Chelsea terjadi karena kesalahan pemain belakang.

Karena itu, dia bertekad untuk membenahi pertahanan timnya.

Namun, pelatih asal Spanyol ini pun memuji reaksi para pemainnya atas gol-gol yang dicetak Chelsea di babak pertama.

“Cara bertahan kami lemah.

Untuk kebobolan dua gol dalam waktu yang cepat sungguh membuat kami kacau. Tapi, kami meresponsnya dengan luar biasa. Ada satu atau dua situasi di mana kami tidak bertahan seperti seharusnya kami lakukan. Tapi, skor itu merupakan margin yang tak besar,” ucapnya.

“Ada banyak hal positif buat kami. Tapi, kami tak bisa terus kebobolan dengan seperti yang kami alami, itu tidak natural dan kami harus meningkatkan performa.”=BBC/SKY SPORTS/CAROL AJI/DAR

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 No. 0431 | TAHUN III

Ayu Aprilianti KESEHATAN NOMOR SATU DALAM HIDUP

KORAN MADURA USAHA AYAM PEDAGING MENGGIURKAN INDUSTRI LOKAL | H SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

CERAI GUGAT MENDOMINASI

NETER KOLENANG | P

A

PEMBUNUHAN DI GEGER BERMOTIF DENDAM

SUMENEP | D

BANGKALAN | K

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

BERGEJOLAK. Kasus penyegelan SDN Ponteh 2, Kecamatan Galis oleh siswa yang dipicu mutasi guru.

enurutnya, keputusan mutasi itu merupakan pengajuan dari Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.

Untuk itu, pihaknya akan mengkaji ulang keputusan dengan meminta klarifikasi dan alasan Disdik mengajukan mutasi guru yang bersangkutan.

Kajian yang akan dilakukukan bersama Disdik setempat itu mengenai dasar pengambilan keputusan mutasi terhadap guru bersangkutan. Jika ditemukan dasar tersebut menyatakan yang bersangkutan harus dimutasi, maka semua harus menghormatinya.

“Apa pun hasil kajian kami nanti dan alasan mutasi sudah jelas, semua pihak harus terima. Jangan ada pemaksaan kehendak. Kami pemerintah daerah tidak akan sewenang-wenang.

Masyarakat juga jangan memaksakan kehendak, dengan mengorbankan pendidikan anaknya,” ungkapnya.

Dia katakan pihaknya tidak mengenal guru yang mengajar di

Bupati Akhirnya Mengalah Ada Rencana Mengkaji Ulang Keputusan Mutasi Guru semua sekolah secara personal.

Sehingga pihaknya membantah adanya tudingan yang menyatakan bahwa mutasi yang dilakukan karena ada muatan politik.

“Jangankan guru, kepala sekolah yang kami mutasi saja, kami tidak tahu siapa mereka satu per satu, apalagi guru di Ponteh. Makanya kami akan koordinasikan dulu dengan Dinas,” katanya.

Secara umum keputusan mutasi sejumah guru dan kepala sekolah merupakan penerapan Permendiknas nomor 28 tahun 2010

dan bentuk penyegaran dan rolling, yang biasa dilakukan setiap kepala daerah, sebagai upaya memperbaiki kualitas pendidikan.

Sementara itu, Kepala Disdik Pamekasan, Yusuf Suhartono mengatakan adanya mutasi sudah hal biasa dan pertimbangannya bisa karena persoalan teknis. Namun, Yusuf enggan mengomentari soal latar belakang keputusan telah diambil. Sebab menurutnya, mutasi yang terjadi sudah hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan evaluasi Bupati Pamekasan.

“Kalau soal latar belakang adanya politik itu, saya tidak bisa mengomentari, karena ini sudah hasil koordinasi dengan BKD dan evaluasi Bupati,” katanya singkat.

Sebelumnya, terjadi aksi penyegelan dan demonstrasi oleh komite sekolah serta seluruh siswa SDN Ponteh 2 Galis, yang menolak kebijakan mutasi terhadap salah satu guru, bernama Abu Hasan, yang dipindah ke SDN Batu Bintang 2, Kecamatan Batumarmar.

Ketua Komite SDN Ponteh 2, Sunarto mencurigai mutasi itu

sangat tidak wajar karena tanpa alasan yang jelas. Apalagi, Abu Hasan dianggap sebagai guru favorit oleh siswa dan komite sekolah. Sehingga muncul perkiraan ada unsur politik dalam proses mutasi terhadap guru asal desa Bulai Kecamatan Galis itu.

“Ini sangat tidak wajar dan tanpa alasan yang jelas, sepertinya di latarbelakangi kepentingan politik dalam proses pemindahan Pak Abu Hasan ini, karena dulunya mendukung mantan Bupati Kholilurahman,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

ali syahroni/koran madura

PAMEKASAN Keputusan mutasi guru yang berbuntut penyegelan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ponteh 2, Kecamatan Galis, oleh siswa dan komite sekolah akan dikaji ulang. Hal itu disampikan Bupati Pamekasan, Ach Syafii.

Sikapnya kini melunak bahkan cenderung mengalah, setelah mutasi yang dilakukannya menimbulkan gejolak penolakan di bawah.

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 No. 0431 | TAHUN III

PRO KONTRA PP NO. 16/2014

Dinkes Mendukung PP Aborsi SUMENEP – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep A. Fatoni mendukung atas ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menuai pro dan kontra. ”Kami tetap menjunjung tinggi atas ditetapkannya peraturan tersebut,” kata mantan Sekretaris Dinkes Sumenep itu,” katanya. Dalam PP Nomor 61 tahun 2014 Pasal 31 disebutkan bahwa aborsi bisa dilakukan karena dua alasan,

karena ada indikasi kedaruratan medis atau karena hamil akibat pemerkosaan.

MUI Sumenep beberapa waktu lalu menyatakan keberatan terhadap PP Nomor 61 tahun 2014, karena akan menumbuhsuburkan perzinahan akibat dilegalkannya aborsi. Namun, Fatoni memiliki pandangan yang berbeda. ”Dalam PP tersebut, tidak semua aborsi yang diperbolehkan. Melainkan karena alasan indikasi kedaruratan medis,

itupun masih harus melalui beberapa syarat dan tahapan, dan bisa dibuktikan dengan pemeriksaan secara medis,” ungkapnya.

Menurut Fatoni, salah satu indikasi kedaruratan medis yang bisa dilakukan aborsi, karena ibu hamil menderita penyakit gagal jantung. Sehingga jika tetap mempertahankan kehamilan, anaknya akan berakibat fatal secara medis.

Sementara untuk mengetahui indikasi gangguan medis itu

harus diperiksi tenaga kesehatan profesional. ”Selain itu, aborsi bisa dilakukan karena alasan medis pada janin dalam kandungan.

Jadi, untuk melakukan aborsi harus benar-benar memiliki riwayat medis, ada bukti hasil pemeriksaan,” ungkapnya.

Kendati semua syarat itu sudah dipenuhi, bukan lantas ibu hamil mudah melakukan aborsi. Bahkan ibu hamil itu harus mencari dokter spesialis kandungan atau kebidanan.

Kemudian tenaga bidan terlatih yang tersebar di sejumlah pusat kesehatan masyarakat (puskemas). ”Di Sumenep ada tiga dokter spesialis kandungan dan 30 bidan terlatih di puskesmas,” jelasnya.

Hanya saja, pihaknya tidak setuju jika aborsi tersebut dilakukan oleh para ibu hamil hasil pemerkosaan. ”Kalau hamil karena pemerkosaan tidak boleh digugurkan dan harus tetap dihormati,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

Tiga Tersangka Ditangkap Polisi Kapolres: Petugas Kami Masih Memburu Beberapa Tersangka SUMENEP – Kepolisian Resor (Polres) Sumenep telah mengamankan tiga orang sebagai tersangka perusakan Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Arjasa, yaitu S (20), P (32), warga Desa Sumber Nangka, dan T (40), warga Kecamatan Arjasa. ”Saat ini jumlah tersangka perusakan Mapolsek Arjasa berjumlah menjadi 3 orang. Selain tersangka S (20), dan P (32), kami juga menetapkan T (40) sebagai tersangka,” kata Kapolres Sumenep AKBP Marjoko, saat bertolak dari Pulau Kangean, Minggu (31/8).

Tiga orang tersebut ditahan setelah tim penyidik Polres Sumenep melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 8 saksi. Tersangka sudah ada di Mapolres Sumenep, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Hingga kemarin, satu kompi Brimob Polda Jawa Timur dan satu pleton Dalmas Polres Sumenep masih disiagakan di Kecamatan Arjasa untuk mengamankan pelaku lain yang hingga kini belum tertangkap.

Petugas disebar ke berbagai pelabuhan untuk memantau aktivitas warga yang hendak menyeberang keluar daerah. Kata Marjoko, ada kemungkinan pelaku lain yang masih buron akan kabur keluar daerah menggunakan sejumlah pelabuhan yang ada di

Polisi memasukkan tersangka perusakan Mapolsek Arjasa ke dalam mobil polisi di Pelabuhan Kalianget untuk dibawa ke Mapolres Sumenep, Minggu (31/8). Polisi telah mengamankan tiga orang tersangka.

pulau tersebut. ”Petugas kami di lapangan masih memburu beberapa tersangka lain yang diduga terlibat kasus perusakan Mapolsek. Petugas kami menyebar diberbagai pelabuhan yang menjadi akses keluar masuknya warga keluar daerah. Tapi kami yakin dalam waktu dekat petugas kami di lapangan akan membekuk semua

pelaku perusakan,” bebernya.

Marjoko mengatakan, pasukan akan ditarik bila situasi sudah betul-betul kondusif dan semua pelaku perusakan sudah ditangkap. Sementara situasi saat ini di Arjasa sudah kondusif. Bahkan Mapolres Arjasa yang sebelumnya rusak parah akibat dilempari batu, kayu, dan benda keras lainnya, saat ini sudah selesai diperbaiki.

Petugas kepolisian, dibantu Koramil Arjasa, serta masyarakat yang dikomando tokoh masyarakat, secara sukarela memperbaiki Markas Polsek dan rumah dinas Kapolsek Arjasa. ”Alhamdulillah, kondisi Mapolsek Arjasa saat ini sudah pulih seperti sedia kala, hal itu berkat kerja sama antara TNI/ Polri dengan tokoh masyarakat

setempat, bergotong royong untuk memperbaiki Mapolsek yang dirusak warga,” sambungnya.

Secara terpisah, Anggota DPRD Sumenep asal Pulau Kangean, Dul Siam mengaku prihatin atas peristiwa yang terjadi di daerahnya. Penghentian lomba lu’gellu’en (permainan menyerupai gulat/gulat tradisional) oleh aparat kepolisian yang menjadi penyebab perusakan mapolsek dinilai berlebihan. ”Dari sejak dulu, lomba ini ada, tetapi saya kaget mengapa kok hanya tahun ini saja yang dilarang. Dan setahu saya, lomba ini berjalan damai tanpa dicederai apa pun,’’ ujar politisi PKB. Bagi Dul Siam, tradisi lu’gellu’en media komunikasi antar warga untuk mempererat tali persaudaraan. Tidak hanya itu, warga menjadikan tradisi itu sebagai media mengadu ketangkasan sesama masyarakat kepulauan untuk berjaga-jaga dari serangan penjahat. ”Ini pasti ada yang tidak beres, seharusnya lomba lu’gellu’en yang sudah mentradisi di Pulau Kangean perlu dukungan semua pihak. Sama kayak lomba silat itu kok, bukan malah dihentikan di tengah perjalanan seperti ini,” katanya.

Sebelumnya, Kapolda Jatim Unggung Cahyono mengatakan, tradisi yang sudah sekitar 10 tahun tidak digelar itu dihentikan karena rawan gangguan nyawa, seperti carok dan perang antar desa. “Ini yang kemudian diantisipasi polisi dengan menghentikan acara itu.” (Koran Madura, 29/8). =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

C

PARADE BREGADA YOGYAKARTA. Sejumlah peserta mengenakan kostum prajurit mengikuti "Parade Bregada Yogyakarta 2014" di sepanjang Jalan Malioboro Yogyakarta, Minggu (31/8). Ratusan peserta mengikuti parade bregada (prajurit) dengan tujuan mengenalkan tradisi kepada masyarakat.

LEGISLATIF

Perjalanan Dinas Dewan dalam Sorotan SUMENEP - Aktivis Front Aksi Mahasiswa Sumenep (FAMS) menyoroti perjalanan dinas yang dilakukan para wakil rakyat periode 2009-2014. Ia menilai perjalanan dinas ke luar daerah yang dilakukan para wakil rakyat merupakan bentuk lain untuk menghamburkan uang rakyat (APBD).

"Jangan hamburkan uang rakyat untuk jalan-jalan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Ini harus menjadi perhatian bagi anggota DPRD yang sekarang (periode 2014-2019)," kata, Hazmi.

Hal disampaikan saat mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumenep Jl Trunojoyo, Jumat (29/8).

"Tolong, jangan makan uang rakyat. Masih banyak kegiatan yang lebih bermanfaat untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat dibanding perjalanan dinas," ujarnya.

Anggota DPRD, kata dia, dipilih oleh rakyat dan selanjutnya berstatus wakil rakyat, seharusnya hanya fokus melaku-

Salah satu tugas yang melekat pada kami adalah menerima dan memeriksa kelengkapan administrasi perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota DPRD,"

R Moh Mulki

Sekretaris DPRD Sumenep kan kegiatan yang pro rakyat.

Setelah berorasi sekitar 30 menit, Sekretaris DPRD Sumenep R Moh Mulki dan sejumlah anggota DPRD setempat, di antaranya Indra Wahyudi dari Partai

Demokrat dan Nayat Soeperang dari Partai Kebangkitan Bangsa, menemui para pendemo.

"Salah satu tugas yang melekat pada kami adalah menerima dan memeriksa kelengkapan administrasi perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota DPRD," kata Mulki.

Ia menjelaskan, pihaknya bersama Inspektorat Sumenep selalu mengevaluasi berkas administrasi perjalanan dinas anggota DPRD di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tiga bulan sekali.

"Hasil audit BPK pada 2013, sejumlah anggota DPRD Sumenep periode 2009-2014 dinilai tidak mendukung tata administrasi atau pelaporan biaya perjalanan dinas," katanya, tanpa menyebut nama.

Sementara anggota DPRD Sumenep dari Partai Demokrat, Indra Wahyudi menjelaskan, pihaknya mengapresiasi aspirasi dari mahasiswa dan akan dijadikan sebagai bahan instrospeksi bersama dengan anggota DPRD lainnya. =ABD AZIZ/ANT

ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Penetapan Fraksi DPRD Dijadwalkan 8 September SUMENEP - Penetapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dijadwalkan pada 8 September 2014, kata Ketua Sementara DPRD setempat, Abrory Mannan.

"Penetapan nama fraksi, keanggotaan, dan komposisi struktural fraksi akan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD pada 8 September," ujarnya, Jumat (29/8).

Ia menjelaskan, beberapa hari lalu, pihaknya telah berkoordinasi dengan pimpinan partai politik peserta Pemilu Legislatif 2014 yang memiliki kursi atau berhasil menempatkan kadernya di DPRD Sumenep.

"Sesuai kesepakatan, para pimpinan partai politik akan menyerahkan nama fraksi, keanggotaan, dan komposisi struktural fraksi kepada kami paling lambat 5 September," ucapnya.

Partai politik peserta Pemilu Legislatif 2014 yang memiliki kursi di DPRD Sumenep adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Persatuan

Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, masing-masing tujuh kursi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak enam kursi, Partai Gerindra sebanyak lima kursi, dan Partai Golkar sebanyak empat kursi. Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, Partai Hanura masing-masing dua kursi, serta Partai Bulan Bintang sebanyak satu kursi.

"Nantinya ada fraksi yang merupakan gabungan dari kader partai politik tertentu, karena syarat pembentukan fraksi minimal memiliki empat kursi," kata Abrory, menerangkan.

Ia menjelaskan, hingga Jumat ini, pihaknya baru menerima surat dari pimpinan Partai Persatuan Pembangunan tentang nama, keanggotaan, dan komposisi struktural fraksi.

"Sementara baru satu partai politik yang telah menyerahkan surat kepada kami. Sesuai surat yang kami terima, kader Partai Bulan Bintang bergabung dalam Fraksi Partai Persatuan Pembangunan," katanya. =ABD AZIZ/ANT

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

Cerai Gugat Mendominasi Arifin: Faktor Ekonomi Sering Menjadi Pemicu SUMENEP – Perceraian yang telah diputus Pengadilan Agama Sumenep dari bulan Januari hingga Juli 2014 sebanyak 790 kasus. Kasus perceraian didominasi cerai gugat yang dilakukan istri (485 kasus) dibandingkan cerai talak yang dilakukan suami (305 kasus). ”Dari 790 kasus yang diputus, 485 di antaranya adalah cerai gugat. Sementara sisanya, yakni 305 merupakan cerai talak,” ungkap Panitera Muda Hukum PA Sumenep M. Arifin.

Catatan Koran Madura, angka perceraian pada tahun ini lebih banyak dari tahun lalu.

Sepanjang tahun 2013 angka perceraian sebanyak 655 kasus.

Sementara pada tahun 2014 sejak awal tahun hingga bulan Juli sudah mencapai 790 Kasus.

Menurut Arifin, penyebab terjadinya perceraian bervari-

asi, di antaranya karena faktor ekonomi, cemburu, dan gangguan pihak ketiga. ”Hanya saja, faktor ekonomi yang sering menjadi pemicu terjadinya perceraian,” ucapnya.

Terkait lebih banyaknya cerai gugat ketimbang cerai talak, Arifin menduga, suami yang memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga istri mengajukan gugatan talak. ”Alasan lain yang juga menjadi faktor terjadinya perceraian

Angka Perceraian di Kabupaten Sumenep Bulan

Cerai Talak

Cerai Gugat

Jumlah

Januari

41

82

123

Februari

52

71

123

Maret

45

76

121

April

50

75

125

Mei

37

54

91

Juni

40

73

113

Juli

40

54

94

JUMLAH

305

485

790

adalah faktor tidak bertanggung jawab. Itu terjadi diduga karena komitmen masing-masing pihak antara suami dan istri untuk mempertahankan pernikahan tidak kuat,” ujaranya.

Dengan kondisi yang tidak

stabil, kedua belah pihak menjadikan perceraian sebagai pilihan yang dinilai paling tepat.

Padahal, katanya, perceraian adalah pilihan yang kurang baik menurut agama. =JUNAEDI/MK

PACU KAMBING Joki mengendalikan sepasang kambing jenis etawa saat lomba Pacu Kambing di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, Minggu (31/8). Lomba pacu kambing itu untuk memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-69 serta dijadikan ajang silaturahmi para peternak kambing. foto:ant/syaiful srif

ANDA MAU BERIKLAN? Pasang di

Kunjungi dan Unduh versi E-paper

PENAMBANGAN

Satpol PP Ancam Tutup Paksa SUMENEP – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep Abd. Madjid mengancam akan menutup paksa penambangan tanah yang diduga ilegal di Desa Torbang, Kecamatan Batuan.

Namun, dirinya tidak akan tergesagesa melakukan tindakan itu. ”Tentunya, untuk melakukan tindakan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Makanya, kami harus mempunyai data yang valid dulu sebelum bergerak. Baik tentang lokasi aksi penambangan yang tidak berizin maupun yang lainnya.

Sehingga kami tidak salah langkah,” ungkapnya.

Ketika sudah dipastikan lokasi tersebut tidak berizin, dirinya masih akan melakukan teguran dengan cara mengirim surat selama tiga kali. ”Jika selama tiga kali masih belum berhenti dan juga masih belum mengurusi izin, baru kami akan melakukan penutupan secara paksa,” tegasnya.

Sedangkan jarak antara surat yang kedua ke surat yang ketiga berjarak tiga hari. ”Biasanya, ketika kami sudah mengirim surat teguran selama dua kali, para pengusaha segera mengurusi izinnya.

Mudah-mudahan yang di Desa Torbang juga begitu,” tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Energi Sumber Daya dan Meneral (ESDM) Pemkab Sumenep Abd Kahir menemukan lokasi penambang tanah yang baru, yakni di Desa Torbang, Kecamatan Batuan. Lokasi tersebut diduga tidak mempunya izin dari Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Sementara lokasi sebelumnya yang sering dijadikan tempat penambangan pasir ilegal di wilayah Sumenep terdapat di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Manding, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Pragaan, dan sepanjang jalan pantai utara. =JUNAEDI/MK

www.koranmadura.com

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

Disbudparpora Bina Pemuda Pelopor SELAMAT. Peserta seleksi pemilihan pemuda pelopor menerima ucapan selamat.

S

UMENEP - Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep memberikan pelatihan kepada para pemuda untuk ikut serta mengikuti seleksi Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Timur 2014.

Pesertanya terdiri dari pemuda perwakilan dari organisasi kepemudaan, mahasiswa, pelajar tingkat SMA, dan santri dari berbagai pondok pesantren di Sumenep.

Pembukaan bimbingan pemuda pelopor dilakukan Kamis (28/8).

Kabid Pemuda dan Olahraga Disbudparpora Sumenep Kasim Sholihin mengungkapkan, tujuan pembinaan pemuda pelopor untuk mencari bibit pemuda produktif dan kreatif, guna mempelopori bidang pendidikan tepat guna, bela negara, dan pariwisata.

“Pemuda yang dilibatkan dalam pembinaan kali ini masih dalam kategori produktif, antara usia 16 hingga 30 tahun. Diharapkan para pemuda itu bisa mempelopori penemuan yang belum ditemukan sebelumnya,” katanya saat acara pembukaan.

Kasim optimis, dengan adanya bimbingan dan pembinaan pemuda pelopor mampu melahirkan pemuda yang berprestasi. ”Kami optimistis bimbingan dan pembinaan ini bakal mampu melahirkan pemuda-pemuda kreatif, inovatif, dan mau melakukan sesuatu bagi kemaslahatan masyarakat,” tambahnya.

Kasim menanambahkan bahwa pembinaan pemuda pelopor bertujuan untuk merealisasikan berbagai potensi yang bersemayam dalam diri pemuda. Sepeeti potensi peningkatan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, pertanian, dan lingkungan hidup. =ADV/SYAMSUNI

E

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pelaksanaan Pilkades Berpotensi Molor SUMENEP – Pelaksanaan pemilihan kepada desa (pilkades) serentak tahun 2014 berpotensi molor pada bulan September bahkan hingga bulan Desember nanti. Sesuai jadwal sebelumnya, pelaksanaan pilkades serentak akan digelar awal Oktober.

Kepala Bagian Pemerintah Desa (Pemdes) Setkab Sumenep Moh. Ramli mengatakan, masih ada beberapa persiapan teknis yang masih dalam tahap penyelesaian dan membutuhkan sekitar 35 hari untuk menyelesaikannya. Sementara persiapan yang dilaksanakan di tingkat bawah baru sebatas pembentukan panitia dan pendataan pemilih.

"Ada beberapa tahapan yang belum dilakukan, dan tahapantahapan itu sama-sama membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti pengumuman pendaftaran, penelitian kelengkapan administrasi, dan lain sebagainya yang membutuhkan waktu sekitar 35 hari,” katanya.

Menurut mantan Camat Batang Batang itu, ada beberapa persyaratan yang belum kelar diselesaikan, di antaranya pengumuman dan pendaftaran bakal calon (balon) butuh waktu sekitar sembilan hari, penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon butuh waktu 20 hari.

Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan masa kampanye dan masa

tenang masing-masing butuh waktu tiga hari. Sehingga bila dihitung, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan beberapa tahapan itu, membutuhkan waktu sekitar 35 hari.

Selain itu, masih terdapat beberapa tahapan yang belum dilakukan, karena mengacu pada Peratuan Pemerintah (PP) 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana tertuang dalam pasal 41.

"Sedangkan beberapa tahapan itu baru bisa dilakukan jika hasil evaluasi Gurbernur Jawa Timur selesai," terangnya.

Menurut Ramli, evaluasi tersebut terkait Peraturan Daerah (Perda) Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Tahun 2014. Dan hasil evaluasi itu dapat diketahui minimal tujuh hari terhitung Kamis (28/8/2014) kemarin, namun waktu evaluasi masih bisa molor dan menjadi sepuluh hari dari tujuh hari yang ditentukan.

"Setelah evaluasi selesai, baru akan beralih pada peraturan bupati (perbup) yang akan diterbitkan Pemkab Sumenep. Sedangkan ta-

hapan pilkades bisa dimulai setelah perbup terbit. Sehingga waktu yang tersisa untuk pelaksanaan pilkades serentah semakin sempit,” tandasnya.

Ketua Sementara DPRD Sumenep, Abrori Manan mengatakan, evaluasi perda oleh gubernur tidak akan lama. Sebab, pihaknya berkeyakinan, perda yang baru disahkan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya. "Peraturan tersebut adalah UU Nomor 6 tentang Desa dan PP Nomor 43 tentang peratuan pelaksanaan UU tersebut," ungkap politisi PKB Kecamatan Pragaan itu.

Abrori tidak membantah semakin mepetnya waktu. Namun, dia tetap berharap pilkades serentak di Sumenep tetap terlaksana sesuai jadwal yang direncakanan. ”Kalau pun tertunda hanya mundur tanggal atau tidak sampai mundur bulan,” pungkas pria yang sebelumnya menjabat Ketua Komisi A DPRD Sumenep.

Untuk diketahui, jika Pemkab Sumenep akan menggelar pilkades serentak pada Oktober mendatang di 90 desa. Hari H pencoblosan dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pada Kamis (9/9) di 33 desa di enam kecamatan dan Selasa (14/9) di 33 desa di 12 kecamatan daratan.

Terakhir, Kamis (22/9) di 24 desa di sembilan kecamatan kepulauan. =JUNAEDI/MK

Pemkab Gelar “Songennep Flower Festival”

S

UMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar “Songennep Flower Festival”, Sabtu (30/8). Bupati Sumenep A. Busyro Karim dalam sambutan pelepasan kegiatan itu mengatakan, “Songennep Flower Festival” untuk mempromosikan Sumenep sebagai ikon kota wisata terpandang di Indonesia, lebih-lebih di daerah Jawa Timur.

Acara “Songennep Flower Festival” dikemas dengan pawai mobil hias bunga. Sebanyak 38 mobil hias bunga dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPB) ikut serta dalam festival tersebut.

“Pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk promosi wisata yang dimiliki Sumenep, baik wisata religi, wisata alam, maupun wisata budaya,” jelas mantan Ketua DPRD dua periode tersebut. Start

acara dari depan Kantor PLN Sumenep.

Kenapa harus bunga? Kata bupati, bunga merupakan lambang keindahan dan kesejukan. Hal ini sesuai dengan karakter masyarakat Sumenep: indah

dan asri. “Selama ini, pelaksanaan pembangunan di Sumenep berlangsung aman dan lancar serta damai. Ini berarti, ada pada lambang bunga,” terangnya.

Pemerintah Kabupaten Sumenep

punya tekad kuat bagaimana Sumenep harus menjadi pusat wisata di daerah timur. “Ke depan harus tetap mencintai bunga dan menggalakkan penanaman bunga. Sehingga sebagai kota bersih dan asri tetap terjaga dan lestari. Apalagi pada tahun 2014 ini Sumenep kembali meraih adipura nomor 2 se-Jatim,” tandasnya.

Pantauan Koran Madura, pelepasan pawai mobil hias bunga dilepas langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Sumenep, Nur Fitriana Busryo, didampingi oleh Bupati Sumenep, A. Busyro Karim.

“Songennep Flower Festival”, juga dimeriahkan dengan musik tradisional seperti saronen, renjerenan, barongsai, drum band, jaren serek serta sejumlah model dengan menggunakan berbagai macam pakaian adat. =ADV/SYAMSUNI

KORAN MADURA Sumenep FKORAN

Sampang

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 No. 0431 | TAHUN III

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

MADURA

Muaffan Tetap Terima Gaji Sampang - Anggota DPRD Kabupaten Sampang Muaffan (31) meski telah ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang pada Kamis 14 Agustus kemarin, masih tetap menerima gaji sebagai wakil rakyat secara utuh.

Sekretaris DPRD Sampang Sudarmanto mengatakan, dasar pihaknya memberikan gaji penuh sebagai wakil rakyat kepada Muaffan, karena proses hukum yang bersangkutan belum inkrah.

“Jadi yang bersangkutan (Muaffan) tetap menerima gaji, karena masih belum ada keputusan hukum yang inkrah atau tetap,” ucapnya. Saat ini, proses penyidikan menuju pelimpahan

berkas ke Pengadilan Negeri (PN) Sampang.

Sudarmanto menjelaskan, besaran gaji pokok dan tunjangan yang diterima Muaffan tersebut total sekitar Rp 10 juta.

“Pengambilan gaji bisa juga diambil oleh keluarga yang bersangkutan,” jelasnya.

Berbeda dengan Hozeh, anggota Komisi B DPRD Sampang.

“Kalau anggota dewan bernama Hozeh tidak mendapatkan gaji

bulan depannya, karena sudah mempunyai keputusan tetap (dari MA),” tuturnya.

Diketahui, kedua anggota wakil rakyat ini terlibat pelanggaran hukum yang berbeda.

Keduanya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sampang. Muaffan dituduh melanggar Pasal 372 dan 378 KUHP, sedangkan Hozeh divonis melanggar Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Anggota Komisi D DPRD Sampang Muaffan terlibat tindak pidana penggelapan CPNS. Muaffan menjanjikan seseorang diterima menjadi PNS dengan meminta uang sebesar Rp 50 juta. Penahanan Muaffan dilakukan setelah rampungnya proses

tahap II dari tim penyidik Polres Sampang ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sedangkan anggota Komisi B DPRD Sampang Hozeh terlibat kasus pencabulan. Mahkamah Agung memvonis Hozeh hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 60 juta.

Hozeh dilakukan penjemputan paksa oleh Kejari pada Selasa 10 Juni lalu, atas kejadian pada tahun 2010. Setahun kemudian, di tahun 2011, Pengadilan Negeri Sampang memvonis bebas Hozeh. Namun, Jaksa melakukan upaya banding dan pada bulan Juni 2014 putusan kasasi Mahkamah Agung keluar yang menyatakan Hozeh bersalah. =RYAN HARIYANTO/MK

F

TAK CAIRKAN BANTUAN

Kepala SDN Kebun Sareh 1 Tak Mengakui Sampang - Kepala SDN Kebun Sareh 1 Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Syaiful Bahar tak mengakui tudingan wali siswa bahwa pihaknya tidak pernah mencairkan bantuan kepada siswa selama dua tahun terakhir.

Syaiful Bahar mengaku telah mencairkan bantuan pada bulan Juni kemarin. Itu bisa dibuktikan dari data yang dimilikinya, yakni sebanyak 72 siswa telah menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2014.

PETANI GARAM

Anggaran Pugar 2014 Terkatung-katung SAMPANG- Nasib petani garam di Kabupaten Sampang tampaknya terus digeluti oleh sebuah tantangan. Sebelumnya, harga garam hasil panen di pasaran tengah mengalami anjloknya harga yaitu harga garam ditingkat produsen tradisional perkilogramnya masih berkutat pada kisaran Rp 350 per kilogram untuk kw I, Rp 300 per kilogram untuk kw II, sedangkan untuk kw III harganya berkisar Rp 200 per kilogramnya.

Selanjutnya, tahun 2014 untuk bantuan pemberdayaan petani garam tengah terkatungkatung. Informasinya, Bantuan Dana Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) bagi petani garam di Kabupaten Sampang tengah mengalami penurunan jumlah nominal sebesar Rp 1 miliar. Hal tersebut jauh lebih sedikit jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 3,7 miliar. Sehingga kondisi tersebut nantinya akan berdampak pada kesejahteraan petani garam kedepannya.

Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan peternakan (DKPP) Sampang Sri Andoyo Sudono membenarkan bahwa anggaran bantuan pugar pada tahun 2014 tengah mengalami pengurangan jatah. Menurutnya pengurangan jatah dana pemberdayaan tersebut tidak hanya terjadi diwilayah Sampang saja, melainkan hampir di semua daerah penghasil garam baik di Madura maupun di luar Madura.

“Pemerintah pusat saat ini

Proses pencairannya sudah dilakukan bulan puasa kemarin, tidak benar kalau tidak dicairkan selama dua tahun

Syaiful Bahar

Kepala Sekolah SDN Kebun Sareh 1

KERJA. Tampak petani garam asal Kelurahan Polagan Kota Sampang tengah mengumpulkan hasil garamnya, Minggu (31/8). tengah melakukan penghematan anggaran terhadap semua jenis bantuan untuk semua daerah yang bersumber dari dana APBN. Dana yang minim itu,” tuturnya, Minggu (31/8).

Selain itu Sudono juga menjelaskan menurutnya bahwa dengan adanya anggaran yang minim menurutnya nantinya

akan digunakan untuk pembelian Teknologi Ulil Filter (TUF) atau yang dikenal saat ini yaitu Geomembran dan juga alat alat lainya. Sehingga diakuinya program pugar tersebut nantinya dapat membantu bagi semua petani garam yang ada di Kabupaten Sampang.

“Dana tersebut nanti kita

sesuaikan dilapangan, misal nantinya untuk program Geomembran, pendampingan dan juga bantuan langsung masyarakat (BLM). Dan bantuan dana itu tidak lain hanya untuk mendongkrak kesejahteraan petani garam yang ada di Sampang,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

“Proses pencairannya sudah dilakukan bulan puasa kemarin, tidak benar kalau tidak dicairkan selama dua tahun itu,” saat mendatangi kantor Koran Madura Biro Sampang.

Syaiful Bahar didampingi sekretarisnya menuturkan, sebayak 72 siswa yang telah menerima BSM tersebut melalui format pengajuan bantuan menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Menurutnya, ratusan wali siswa yang mempertanyakan kejelasan bantuan pada Rabu (27/8), merupakan wali siswa yang belum dicairkan bantuannya oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang.

“Nah wali siswa yang ramai itu menanyakan kejelasannya kapan turun bantuan, karena ini sebagian wali siswa yang belum dicairkan, pengajuan bantuannya bukan melalui KPS,” terangnya.

Dirinya menambahkan, untuk pengajuan bantuan wali siswa bisa mengajukan kepada pihak sekolah dengan melalui dua jalur.

Yakni, melalui Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM). =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

G

Kelangkaan BBM Menimbulkan Dampak Berkesinambungan SAMPANG- Pembatasaan kuota dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) tampaknya terus menimbulkan keluh kesah bagi masyarakat yang menggunakannya. Terlebih lagi bagi para nelayan Pantai Utara (Pantura) dan pengguna kendaraan bermotor.

Berdasarkan pantauan Koran Madura di lapangan, puluhan perahu nelayan Desa Ketapang Dajah, Kecamatan Ketapang banyak tak melaut bukan karena ombak yang tidak bersahabat, melainkan disebabkan para pemilik nelayan tengah mengalami kesulitan untuk mendapatkan BBM jenis solar sehingga para nelayan lebih memilih untuk memarkin perahunya.

Mat Saleh (37) warga pesisir Ketapang yang ikut menambatkan perahunya menuturkan bahwa perahu para nelayan yang ada di desanya tengah tidak melaut lantaran kesulitan mendapatkan BBM jenis solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) setempat. SPBU di daerahnya selalu dalam keadaan kosong sehingga banyak warga merasa kebingungan.

“Banyaknya perahu warga tidak melaut bukan karena ombaknya besar seperti kemarin, melainkan warga sini tengah

kesulitan mendapatkan solar,” keluhnya kepada Koran Madura, Minggu (31/8).

Sementara di sisi lain, Abd Azis (26) pengendara asal Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang mengeluhkan ketika pihaknya tengah memerlukan BBM jenis premium. Meski di daerahnya banyak yang menjual BBM jenis premium eceran. Menurutnya, kelangkaan BBM saat ini memicu pemanfaatan situasi oleh banyak oknum pengecer BBM jenis premium. Sebab banyak oknum pengecer menjual ecerannya seharga Rp 8 ribu per botol.

“Terpaksa saya beli mas meski harganya naik Rp 1 ribu dari harga biasanya. Maklumlah kan bensin sekarang susah di dapat,” ujarnya.

Sementara salah satu petugas SPBU Dusun Bulang, Desa Pangelen, Kecamatan Sampang khoirul Anam membenarkan jika SPBU yang dijaganya tengah mengalami kekosongan stok

BBM jenis solar dan premium.

Kelangkaan BBM dialaminya sudah sepekan.

“Di sini hanya menyediakan pertamax saja, untuk BBM ber-

subsidi jenis solar dan premium sudah hampir sepekan. Dan tiga hari ini SPBU tengah mengalami kekosongan stok,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

DIPARKIR. Puluhan perahu nelayan di pantai utara Desa Ketapang Dajah, Kecamatan Ketapang memilih tak melaut, Minggu (31/8).

INFRASTRUKTUR

Rencana Perbaikan Embung Desa Sawah Tengah Ditolak Warga SAMPANG- Perbaikan embung di Dusun Ben Rokem, Kampung Deggian, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal tengah mengalami polemik yang berujung pada penolakan perbaikan.

Informasinya, polemik tersebut terjadi empat hari yang lalu, Rabu (27/8) yang mengakibatkan salah satu dari tiga embung tampaknya mengalami polemik lantaran pihak pelaksana proyek perbaikan embung tidak melakukan koordinasi sebelumnya dengan para tokoh dan warga setempat.

Ketua Komisi A DPRD Sampang Hodai membenarkan jika saat ini ada polemik pada proses perbaikan embung yang terletak di Desa Sawah Tengah. Menurutnya. Polemik tersebut berupa penolakan oleh sejumlah tokoh masyarakat dan warga setempat. Sebab Menurutnya, alasan penolakan perbaikan embung oleh warga dikarenakan tanah yang dijadikan embung

merupakan milik warga. Selain itu pihak proyek tidak melakukan pemberitahuan sebelumnya jika ingin melakukan perbaikan.

“Adanya penolakan perbaikan embung tersebut seharusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, dalam hal ini Dinas PU

POLEMIK. Salah satu embung yang ada di Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal yang sempat ditolak perbaikan oleh warga setempat, Minggu (31/8).

Pengairan Sampang harus bertanggung jawab supaya permasalah untuk perbaikan embung tersebut segera terselesaikan. Apabila polemik ini tidak segera diselesaikan maka PU pengairan menunjukkan ketidakmatangannya dalam perencanaan perbaikan embung itu,” ujarnya, Minggu (31/8).

Salah satu Tokoh Masyarakat (Tomas) Desa Sawah Tengah Sorah (40) menjelaskan bahwa polemik yang terjadi di desanya dikarenakan pihak pengelola proyek sebelumnya tidak melakukan ijin kepada pemilik tanah dan sejumlah tokoh masyarakat terutama kepala desa setempat.

Selain itu diakuinya pengerjaan proyek embung tersebut sempat dikerjakan oleh pengelola proyek.

Namun setelah itu, pihak proyek di usir oleh Tomas dan warga setempat. Bahkan menurutnya, semua pengerjaan proyek di desa itu tengah di tarik sementara.

“Semua tokoh dan warga disini menolak dikerjakannya proyek embung itu, sebab selain tanah itu milik warga, pengerjaan proyek itu tiba-tiba nyelonong tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, kan tidak etis? Bukan hanya embung saja, semua proyek diantaranya bronjong, dan jalan desa kita tolak sementara. Tidak ada yang boleh memasuki kampung itu. Sebenarnya kami tidak menghalangi pengerjaan proyek itu manakala pengerjaan itu ada pemberitahuan dan kesepakatan,” tegasnya kepada wartawan.

Sementara Kabid Operasi dan Pemeliharaan PU Pengairan Sampang, Imam Irawan tidak bisa dihubungi lantaran teleponnya tidak aktif sampai berita ini ditulis hingga pukul 18.15 WIB. Sehingga solusi dalam permasalahan terhadap polemik pengerjaan perbaikan proyek embung di Desa Sawah tengah masih belum menemukan titik terang. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

KORAN MADURA Sumenep KORAN H

Industri Lokal

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 No. 0431 | TAHUN III

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

H

doni heriyanto/koran madura

MADURA

DITURUNKAN. Ayam pedaging yang siap dipotong untuk disuplai ke sejumlah pelanggan.

ANGKALAN - Kebutuhan terhadap daging ayam untuk dikonsumsi dalam kehidupan seharihari relatif sangat tinggi. Kondisi itulah yang dimanfaatkan oleh banyak kalangan untuk menjadi pengusaha ayam pedaging. Dari melayani kebutuhan tersebut, pengusaha bisa meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Ya, demikian itulah yang berhasil mendorong minat sejumlah lapisan masyarakat untuk mencoba menggeluti usaha tersebut. Bahkan, manisnya iming-iming yang dijanjikan dari usaha beternak ayam pedaging ini, tak sedikit pula di antara mereka yang nekat memilih meninggalkan pekerjaan sebelumnya.

H. Ajis Heriyantho (30) warga Jalan Panglima Sudirman Gang III nomor 3 A Demangan Bangkalan, sebelum menjadi pengusaha ayam pedaging, pria bertubuh tegap itu merupakan seorang perantau sukses di negeri Timur Tengah. Malah sebelum memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan memilih beralih menjadi seorang pengusaha ayam, ia dipercaya mengurus sebuah perusahan travell Haji oleh salah satu konglomerat di Arab Saudi.

Akan tetapi, baginya merantau dan diberikan kepercayaan yang tinggi oleh orang ternama di Arab Saudi tak membuatnya menjadi puas. Dengan bergelimang harta dari hasil yang dikerjakan tak mampu

Usaha Ayam Pedaging Menggiurkan membuatnya bahagia. Sebab, apapun jabatannya tetaplah sebagai bawahan yang diperintah oleh seseorang. Kebebasanpun tak dapat dirasakan. Terlebih, berjauhan dengan keluarga menjadikannya semakin tersandra oleh segudang kegundahan.

Tetapi sepertinya cara datangnya rezeki bagi H. Ajis bisa digapai dimana saja. Walau karirnya dibidang perantauan cukup gemilang, pilihannya menjadi pengusaha ayam ternyata tak kalah menggiurkan dibanding hasil bekerja di negeri orang. Di usianya yang masih tergolong muda bisa dibilang sudah bertengger di tangga kesuksesan. Pasalnya dalam satu bulan mampu mendatangkan omset hingga puluhan juta rupiah.

Singkat cerita, berbekal uang yang berhasil dikumpulkannya selama merantau, pada tahun 2010 H. Ajis pun langsung merintis usaha ayam pedaging. Padal awalnya, ia bermodal Rp 50 juta untuk membeli segala kebutuhan dalam menunjang usaha tersebut. Termasuk membeli mobil pikap yang dijadikan armada untuk mengirip ayam yang dipesan oleh pelanggan. Dengan modal keyakinan dan kegigihan, ia lakukan dengan sendirinya tanpa bergantung kepada orang tuanya yang memang lebih dulu tenjun ke usaha ayam pedaging itu.

“Hidup bagi saya adalah pilihan. Saya lebih memilih menjadi orang yang bebas tanpa terbelenggu oleh orang lain. Seperti hal membangun usaha ayam pedaging ini.

Menjadi pengusaha itu lebih menjanjikan ketimbang kerja kepada orang,” papar H. Ajis.

Di awal membangun usaha ini, H. Ajis harus banting tulang mencari ayam yang memiliki kualitas tinggi hingga ke Jawa Tengah. Sebab, ia tidak ingin tanggung-tanggung dalam menjalani usaha itu. Siang dan malam, ia harus rela menghabiskan waktunya diperjalanan. Tak ada kata lelah, letih yang kerap melanda menjadikannya semakin giat berusaha. Hanya satu yang diimpikan, yakni menjadi pengusaha muda ternama.

“Setiap apa yang saya kerjakan harus total tidak setengah-setengah. Memang usaha ayam terkesan bersentuhan dengan barangbarang kotor, tapi hasilnya kan bersih tanpa merugikan orang lain,” ujarnya tersenyum.

H. Ajis mengaku dalam mengembangkan usaha ini, ia selalu menjaga kepuasan konsumen. Misalnya, memenuhi pesanan ayam sesuai dengan yang diinginkan tanpa memanipulasi harga. Selain itu, jika ada ayam yang tidak sesuai dengan permintaan pelanggan, ia langsung menggantinya dengan ayam lain tanpa memungut biaya tambahan. Sekali memenuhi pesanan dalam sehari, ia mampu mengirim ayam sebanyak 1000 ekor.

“Saya mengirim dua jenis ayam. Pertama yang masih hidup yang kedua yang sudah dipotong dan siap dijual dipasaran, lumayan keuntungannya. Sekali kirim kan ribuan ayam,” paparnya. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

Bangkalan II

KORAN MADURA

SENIN 1 SEPTEMBER 2014

SENIN 1 SEPTEMBER 2014| |TAHUN No. 0431 |IIITAHUN III No. 0431

AKSI TOLAK MUTASI. Sejumlah siswa SD di Pamekasan memprotes mutasi dan rotasi terhadap guru dan kepala sekolah.

foto: fakih amyal/koran madura

PAMEKASAN - Rotasi dan mutasi yang diharapkan mampu memberikan perubahan terhadap keberlangsungan setiap lembaga pendidikan di kabupaten Pamekasan, ternyata tidak berjalan mulus. Mutasi dan rotasi yang dilakukan kepala daerah di Pamekasan, selalu mendapat protes dari masyarakat lingkungan sekolah. Mulai dari guru, komite sekolah, siswa hingga wali murid.

Tidak tanggung-tanggung, protes yang dilakukan oleh masyarakat lingkungan sekolah cukup mengerikan, yakni menyegel sekolah hingga ancaman mogok proses kegiatan belajar mengajar (KBM).

Penyegelan dan mogok belajar tersebut masih menjadi kartu paling kuat, agar pemangku kebijakan menganulir keputusan yang sudah dikeluarkan sebelumnya.

Padahal mutasi dan rotasi dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilakukan kepala daerah melalui intansi terkait, terha-

dap Kepala Sekolah ataupun guru di Pamekasan serta diukur sesuai dengan naik-turunnya kinerja kepala sekolah dan guru.

Entah siapa yang menggerakkan aksi penyegelan sekolah dan mogok belajar untuk menolak mutasi tersebut. Sementara di sisi lain siswa tetap dirugikan, karena pada saat yang bersamaan siswa berhak mendapatkan pengetahuan dan bimbingan, dan guru berkewajiban memberikan pendidikan dan bimbingan kepada siswa.

Salah satu alasan masyarakat sekolah menolak mutasi, karena guru ataupun kepala sekolah tersebut dinilai berprestasi. Selain itu juga tidak pemberitahuan terlebih dahulu adanya rencana mutasi. Sehingga meminta kepala daerah untuk menggagalkan mutasi tersebut. Sekalipun jelas-jelas mutasi dan rotasi menjadi kewenangan penuh kepala daerah.

Baru-baru ini Bupati Pamekasan Achmad. Syafi’i melakukan mutasi dan rotasi kepala sekolah

serta sejumlah guru di Pamekasan. Sejumlah Kepala Sekolah yang sudah menikmati empuknya menjadi kepala sekolah lengser dari jabatannya. Ada yang menjadi pengawas pendidikan, ada pula yang menjadi guru biasa dan guru konseling.

Data yang diperoleh dari badan kepegawaian daerah (BKD) Pamekasan, setidaknya ada 21 nama kepala sekolah ataupun guru yang dimutasi, di antaranya Drs. Basyo’ir Kasek SMAN 1 Pamekasan dimutasi menjadi pengawas sekolah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan SMA dengan sejenjang, Drs. Mardai menjadi guru kelas pada SDN Gro’om, Kecamatan Proppo, Drs. Udik Joko Wahyono menjadi guru nadya dan tugas tambahan sebagai kepala SMP Negeri 1 Pamekasan, Drs. Abdullah Guru mata pelajaran matematika pada SMP negeri 2 Pamekasan, Ali A.Md menjadi guru madya dan tugas tambahan sebagai kepala SMP Negeri 2 Pamekasan.

Drs. Akh. Mansur menjadi guru konseling pada SMP Negeri 3 Pamekasan, Drs. Suhermanto guru madya dan tugas sebagai kepala SMPN 4 Pamekasan, Drs. Sukarmo guru madya dan tugas sebagai kepala SMPN 2 Pademawu, Abdul Qadimul Azal sebagai guru madya dan tugas tambahan sebagai kepala SMPN 3 Pademawu, Sumadji sebagai guru madya dan tugas tambahan sebagai kepala SMPN 1 Proppo.

Sulistiyawati menjadi guru madya dan tugas tambahan sebagai kepala SMPN 1 Tlanakan. Subhan sebagai guru madya dan tugas tambahan sebagai kepala SMPN 2 Palengaan. Sugito sebagai guru madya dan tugas tambahan sebagai kepala SMPN 1 Waru. Drs. Syamsul Arifin, guru madya dan tugas tambahan sebagai kepala SMPN satu atap Bujur Barat. Drs. Nurul Ali mantan kepala SMPN 1 Pamekasan sebagai guru mata pelajaran IPA pada SMP Al Maarif IV Pamekasan, Faridah guru madya dan tugas tambahan seba-

gai kepala SMAN 1 Pamekasan.

Drs. Kamruddin sebagai guru madya dan tugas tambahan sebagai kepala SMAN 2 Pamekasan.

Drs. Muyanto Kasek SMAN 2 Pamekasan dimutasi menjadi guru bimbingan konseling pada SMAN 2 Pamekasan, Drs. Suyono sebagai guru mata pelajaran Geografi pada SMAN 3 Pamekasan. Drs. M.Hedir sebagai guru madya dan tugas tambahan sebagai kepala SMAN 5 Pamekasan, dan. Drs. Mohammad Taufiqurrachman sebagai guru madya dan tugas tambahan sebagai kepala SMA Negeri 1 Pademawu.

Mutasi dan rotasi yang dilakukan oleh Bupati Pamekasan Achmad. Syafi’i ini memancing protes sejumlah orang tua murid dan komite sekolah SDN Ponteh II Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Mereka menolak dipindahnya salah seorang guru mereka, H. Abu Hasan, ke SDN Batubintang II, Kecamatan Batumarmar.

Di tengah aksi yang disusul penyegelan sekolah itu, Silvia Uki Damayanti, salah satu siswi kelas V, sambil menangis meminta agar keputusan mutasi segera dibatalkan, karena guru tersebut dikenal baik, dekat dengan murid, dan memiliki prestasi yang sangat dibutuhkan di SDN Ponteh II. = FAKIH AMYAL/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan J MADURA Bangkalan

Bangkalan J

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 No. 0431 | TAHUN III

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

SE Bupati Tak Bertaji

LAMPU PENERANG JALAN

PJU Mati Tak Kunjung Diperbaiki

PKL Masih Bertahan di Kawasan Kota BANGKALAN - Surat Edaran (SE) Bupati Bangkalan yang melarang keras pedagang kaki lima berjualan di depan Pendopo Agung dan sekitar Kodim 0829 setempat tak bertaji.

SE tersebut tidak membuat para PKL gentar berjualan di lokasi yang terlarang.

Buktinya, hingga saat ini para PKL tetap bertahan berjualan di lokasi itu.

Mereka beralasan sudah terlanjur nyaman dalam meraup keuntungan.

Sejatinya, SE itu bertujuan menjadikan kota Bangkalan bersih, terutama di kawasan alunalun, kawasan Pendopo Agung, dan wilayah sekitarnya. Petugas Satpol PP Bangkalan telah berulang kali melakukan penertiban.

Akan tetapi, penertiban yang dilakukan pada Kamis (28/8) kemarin, nampaknya belum menuai hasil yang maksimal.

Patauan Koran Madura di lapangan, sedikitnya ditemukan delapan PKL yang masih mangkal dan berjualan di area terlarang itu. Padahal, dalam SE itu, PKL diminta untuk pindah ke dalam Alun-alun, agar tidak ter-

doni heriyanto/koran madura

BERTAHAN. Para PKL yang tetap nekat berjualan di lokasi terlarang meskipun Bupati sudah mengeluarkan surat edaran larangan berjualan di area tersebut.

lalu merusak keindahan tatanan kota. Memang ada sebagian yang mematuhi, dan ada pula yang nekat bertahan.

"Kami kan sudah lama jualan di sini, dan pembeli sudah merasa nyaman di sini," kata salah satu PKL berinisial AN (30), war-

ga Keluran Demangan.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Bangkalan, Bambang Setiawan melalui Kasi Trantib H. Antok menegaskan jika para PKL tidak mematuhi SE tersebut, akan dilakukan penertiban kembali. Sebab keberadaan SE

itu bertujuan agar PKL tidak lagi menggelar dagangannya di lokasi terlarang.

"Ya kalau masih ada yang masih mangkal disana, kami lakukan penertiban lagi," singkatnya = DONI HERIYANTO/RAH

KEBUTUHAN BBM

Ekonomi Masyarakat Kecil Terancam BANGKALAN - Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pemerintah akan langsung berdampak terhadap konsumen dan pedagang.

Seperti harga barang yang dijual pedagang di pasar, secara tak langsung nanti akan naik dan juga berpengaruh terhadap konsumen yang membeli. Jika kenaikan harga BBM tersebut terjadi, dampak yang akan timbul yaitu akan mengakibatkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok rakyat.

"Begitu juga dengan kenaikan transportasi, sehingga dikhawatirkan akan terjadi gejolak dalam masyarakat. Sebaiknya, pemerintah harus bijak sebelum menaikkan BBM, perlu ditinjau kembali, karena dampaknya besar terhadap

masyarakat," kata Ach Jakfar, Kepala Bidang Advokasi Masyarakat, Lembaga Kajian Sosial Dempkrasi (Leksdam), kemarin (31/8).

Selain itu, kenaikan harga BBM bisa menjadi faktor meluasnya masalah kemiskinan, dan menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat dan diperparah lagi dengan masalah pengangguran. Hal itu diperkirakan akan bertambah akibat kenaikan harga barang dan juga biaya transportasi.

Meskipun demikian, alasan pemerintah akan menaikkan harga BBM, merupakan langkah untuk mengurangi beban subsidi. Sepanjang kebijakan untuk menaikkan harga BBM tidak akan menimbulkan inflasi yang berlebihan.

Menanggapi hal itu kepala Dinas perindustrian dan perdaganagan (Disperindag) Bangkalan, Abd Razak mengatakan, kebijakan untuk menaikkan harga BBM merupakan wewenang pemerintah pusat.

Sebagai lembaga terstruktural tetap akan mengikuti segala bentuk kebijakan mengenai pengurangan subsidi yang dimaksud.

"Kalau kita, pasti akan ikut saja kebijakan pemerintah mengenai pengurangan subsidi BBM," jelas Razak.

Dirinya tidak menampik jika permasalahan kenaikan BBM mengganggu masyarakat kecil, seperti Supir, dan Nelayan. Perlu kiranya, ada perbedaan dalam pemberlakuan subsidi BBM, seperti mobil yang menggunakan

plat hitam atau pribadi.

Selama ini, subsidi BBM rupanya banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas, sehingga masyarakat kecil sangat merasakan betul dampak dari kenaikan BBM yang akan terjadi.

Sebab, 80 persen masyarakat Bangkalan hidup di bidang pertanian. Sehingga, subsidi pemerintah banyak di rasakan oleh masyarakat yang mampu dibidang ekonomi.

"Sebenarnya yang paling kasihan itu, masyarakat kecil.

Padahal, subsidi BBM banyak dirasakan orang yang sudah menengah ke atas. Apalagi, kebutuhan masyarakat kecil akan BBM lebih sedikit dibandingkan masyarakat mampu," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN – Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Raya Tangkel Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, kini tak berfungsi. Lampu tersebut tak lagi menyala. Ironisnya, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda bakal diperbaiki oleh pihak yang bertanggung jawab. Dampaknya, pada malam hari, situasi di jalan tersebut gelap gulita dan rawan.

“Kalau gelap kan kita juga khawatir lewat sendirian di sana, karena kita tahu bahwa sekarang sudah banyak terjadi tindak kriminal.

Saya kira ini haru cepat diperbaiki, sepertinya lampu penerang jalan terkesan dibiarkan,” sesal Amsuri, (27), warga Burneh yang sering melewati jalan tersebut.

Seharusnya, kata Amsuri, PJU tersebut tidak dibiarkan mati.

Apalagi area jalan itu merupakan akses utama yang selalu dilewati oleh pengendara roda dua maupun roda empat. Disaat kondisi gelap bisa saja dimanfaatkan oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan aksi kriminal. Selain itu, dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena tidak ada lampu penerang yang menyebabkan jarak pandang menjadi berkurang.

"Ini salah satu jalan nasional tentu pihak PU Bina Marga dan Perairan Bangkalan segera lakukan perbaikan lampu yang sudah mati, agar saat melintas kami merasa nyaman," harapnya.

Dirinya mengaku, PJU yang berjejer rapi dipinggi jalan itu sudah lama tidak berfungsi. Namun, hingga sekarang penerangan jalan tersebut tak kunjung diperbaiki.

Semestinya, pihak terkait bisa dengan cepat merespon dengan melakukan perbaikan terhadap fasilitas umum yang sudah rusak. Bukan, malah dibiarkan saja, tanpa adanya suatu tindakan yang nyata.

“Dulu ini pernah mati, setelah diperbaiki eh tak taunya mati lagi.

Tapi, sampai sekarang juga belum hidup,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Perairan Bangkalan, R. Moh. Taufan Zairinsyah mengaku rusaknya PJU di jalan Nasional itu disebabkan olah tangan Masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Kendati demikian, pihaknya berjanji akan segera melakukan perbaikan. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan BANGKALAN - Peristiwa pembunuhan terhadap Ruspandi, (21), warga Desa Paseseh Kecamatan Tanjungbumi, Minggu (24/8) sekitar pukul 19.00 WIB waktu lalu, ternyata berlatar belakang dendam. Motif tersebut terungkap, setelah otak pelaku dari pembunuhan sadis itu ditangkap oleh Polres Bangkalan.

Akan tetapi, eksekutor dari insiden pembunuhan tersebut belum juga berhasil diamankan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, otak di balik peristiwa pembunuhan itu berinisial SML, (22), warga Kecamatan Kokop.

SML merupakan teman korban yang mengemudikan mobil sewaan tersebut. Saat pembunuhan terjadi. Pada saat kejadian, SML melarikan diri bersama satu orang

BANGKALAN - Maraknya perjudian di Bangkalan mendapatkan perhatian Kodim 0829.

Sejumlah aparat TNI AD menggerebek sarang perjudian sabung ayam yang berada di perkotaan Bangkalan, tepatnya di kelurahan Pangeranan, di jalan HOS Cokroaminoto. Hasilnya, pemilik arena judi sabung ditangkap oleh aparat. Ada belasan ayam yang juga diamankan oleh anggota Kodim.

Arena sabung ayam tersebut berada tepat di dalam perkampungan warga. Tepatnya di halaman rumah bapak Akbar yang saat ini sudah diamankan oleh

KORAN MADURA

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

K

Pembunuhan di Geger Bermotif Dendam Korban Diduga Membocorkan Transaksi Narkoba temannya yang sama-sama telah diamankan oleh petugas kepolisian.

Menurut pengakuan SML, ia memiliki dendam kesumat terhadap korban. Hal itu dilatarbelakangi saat SML tertangkap tangan oleh petugas kepolisian ketika hendak melakukan transaksi narkoba dengan korban beberapa tahun silam. Dari sanalah, SML menuduh bocornya transaksi barang haram tersebut, akibat ulah korban yang memberikan informasi terhadap kepolisian.

Pada saat itu, korban hendak membeli sabu-sabu kepada SML,

AKBP Sulistyono Kapolres Bangkalan

mereka pun sepakat bertemu untuk transaksi barang tersebut.

Namun sebelum pertemuan berlangsung, SML keburu ditangkap polisi, karena kedapatan membawa sabu. Berawal dari itulah, SML memiliki niat untuk menghabisi nyawa korban demi membayar perlakuan korban yang telah menyebabkannya harus mendekam di penjara.

"Jadi motif pembunuhan ini, karena SML merasa dendam kepada korban. Untuk pelakunya sampai saat ini belum tertangkap.

Akan tetapi, kami berupaya akan terus melakukan pengejaran,"

PENYAKIT MASYARAKAT

Kodim Sikat Penyabung Ayam aparat. Selain ayam sabung yang ditangkap, arena sabung diamankan sebagai bahan bukti yang akan diserahkan kepada pihak kepolisian.

Anggota Kodim 0829 Bangkalan bukan pertama kali menggerebek judi arena ayam.

Pihaknya berkali-kali melakukan penangkapan terhadap para pelaku perjudian. Penggerebekan yang dilakukan berdasarkan informasi masyarakat

sekitar, bahwa dilokasi kejadian sering dilakukan sabung ayam.

"Tuan rumah sudah kami tangkap. Tepatnya lokasi judi di kediaman bapak Akbar. Menurut warga, sabung ayam sering dilakukan di lokasi itu," kata Lettu Moh Tohari , Pasintel Kodim 0829 Bangkalan.

Dia menjelaskan, keberadaan judi tersebut setiap Minggu sering terjadi. Banyak warga

berkumpul untuk melakukan perjudian. Banyaknya pelaporan tersebut memaksa pihaknya untuk mengintai dan menggerebek arena tersebut. Hampir puluhan orang berkumpul untuk melakukan perjudian. Pada penggerebekan kali ini, sebelum perjudian dimulai para anggota menangkap seluruh barang bukti ayam di lokasi.

"Ini sebagai upaya preventif yang dilakukan agar warga

kata Kapolres Bangkalan, AKPB Sulistyono.

Sekadar mengingatkan, Ruspandi (21), warga Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi, ditemukan tewas mengenaskan bersimbah darah akibat tusukan benda tajam di dalam mobil Avanza nopol M 832 HB di Desa Geger, Kecamatan Geger waktu lalu. Pria yang dikenal sebagai "bos junior " ini menderita luka dibahu bagian kanan, lengan kanan dan kiri, juga luka tusukan di perut. Konon juga ada tembakan di sana. Tembakan siapa itu? = DONI HERIYANTO/RAH

merasa nyaman. Sebab, selama ini mereka sangat terganggu dengan keberadaan judi sabung ayam jago," terangnya.

Penggerebekan yang dilakukan terjadi sekitar pukul 13.00 WIB, seluruh barang bukti diamankan oleh petugas, kemudian akan diserahkan ke Mapolres Bangkalan untuk di proses sesuai hukum.

"Kami berkoordinasi dengan Danramil, Kasatintelkam kemudian ditindak lanjuti langsung ke lokasi. Ternyata memang ada kegiatan sabung ayam," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

JUDI. Barang bukti ayam sabung saat diangkut ke dalam truk oleh anggota Kodim 0829 Bangkalan.

moh ridwan/koran madura

KORAN MADURA KORAN L BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 NO. 0431 | TAHUN III

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

MADURA

L

Pendaftar CPNS Membeludak Pemerintah Gagal Ciptakan Lapangan Pekerjaan PAMEKASAN - Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi pekerjaan primadona masyarakat Pamekasan. Buktinya, ketika lowongan menjadi PNS dibuka, pelamar yang mendaftar langsung membeludak. Jumlahnya mencapai ratusan, bahkan bisa terus bertambah mencapai ribuan.

Membeludaknya pelamar CPNS tersebut tidak hanya terjadi di Pamekasan saja, melainkan pula terjadi hampir di seluruh Indonesia.

Masyarakat yang menggantungkan nasibnya menjadi

abdi Negara masih sangat tinggi. Akibatnya, berbagai cara ditempuh, agar bisa diterima menjadi PNS. Akademisi STAIN Pamekasan, Moh. Ali Humaidi menyatakan tingginya animo

masyarakat menjadi PNS, disebabkan beberapa faktor, di antaranya faktor kultur, dimana orang tua sejak dini menanamkan kepada anakanaknya agar kelak setelah dewasa bisa menjadi PNS. Alasannya, selain karena sudah ada jaminan hari tua berupa pensiun, menjadi PNS juga dianggap bisa menjamin kehidupan keluarga, karena akan digaji oleh Negara.

Faktor lain yakni faktor struktur. Faktor ini lebih kepada

BISNIS DAUN EMAS

Jalur Masuk Tembakau Jawa Dijaga Ketat PAMEKASAN - Sejak petani tembakau di Kabupaten Pamekasan mulai memanen tembakaunya, jalur lalu lintas darat yang diprediksi akan dilewati truk pengangkut tembakau Jawa masuk ke Pamekasan, dijaga ketat oleh petugas tim gabungan.

Ada tiga lokasi yang diperkirakan akan menjadi jalur masuknya tembakau Jawa ke Pamekasan, yaitu di Jalan Raya Panagguan, Kecamatan Proppo, Jalan Raya Pamaroh, Kecamatan Kadur, dan Jalan Raya Ambat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pamekasan, Didik Hariadi, melalui Kasi Penyidikan dan Penindakan, Yusuf Wibiseno, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2002 tentang Pengendalian Mutu dan Keaslian Tembakau Madura, pihaknya telah menyiagakan petugas untuk memantau dan menutup masuknya tembakau Jawa ke Pamekasan.

“Sejauh ini belum ada temuan.

Kami perkirakan masuknya tembakau Jawa lewat darat itu melalui tiga lokasi yang kami tetapkan, di sana kami sudah siagakan petugas gabungan, dari Satpol, Polisi, TNI, dan Dishutbun, yang memantau mobil atau truk pengangkut

tembakau yang masuk ke wilayah ini (Pamekasan),” katanya.

Menurut Yusuf, tiga lokasi yang telah ditetapkan untuk dijaga petugas, merupakan jalur strategis yang paling mudah untuk dijadikan jalur masuknya tembakau Jawa. Jalur masuk di selatan dipantau dari Jalan Raya Ambat. Kemudian jalur tengah dari Kabupaten Sampang dipantau di Jalan Raya Panagguan.

Untuk jalur di bagian pantai utara (pantura) Pamekasan memang tidak pantau, sebab kemungkinan masuk ke daerah pantura sangat kecil. Mengingat jalur yang paling mudah untuk sampai ke pantura harus melewati Jalan Raya Pamaroh.

“Pantauan di tiga lokasi itu, sudah akan membuat semua jalur masuk melalui darat sudah tertutup rapat. Terkecuali kalau memang masuknya melalui jalur laut, seperti melalui pelabuhan di Talang Siring atau Pagagan,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada masyarakat yang mengtahui adanya temabakau Jawa masuk ke Pamekasan, agar melaporkan kepada Satpol PP setempat, agar kualitas dan keaslian temabakau Madura tetap terjaga. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

peran pemerintah yang gagal menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat harus menggangtungkan nasibnya menjadi PNS. Seharusnya, kata Ali Humaidi, pemerintah mampu meyakinkan kepada masyarakat, agar tidak menggangtungkan menjadi PNS, dengan cara membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat.

Cara lain yang bisa ditempuh, yakni memberikan keterampilan pengembangan wirausaha kepada para generasi muda Pamekasan, yang sesuai dengan kemampuannya. “Misalnya keterampilan menjahit, perhotelan, ataupun keterampilan lainnya,” katanya.

Seperti diketahui, kuota CPNS 2014 di Pamekasan hanya 34 kursi. Dari jumlah tersebut formasi guru paling tinggi permintaannya dibandingkan

formasi lain dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Pamekasan tahun 2014.

Data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, formasi guru sebanyak 19 orang, 14 orang formasi teknis, dan 10 orang formasi bidang kesehatan.

Jumlah tersebut akan diperebutkan ribuan pelamar asal Kabupaten Pamekasan, yang sudah menunggu lama diadakanya rekrutmen CPNS di Pamekasan.

Untuk diketahui, pelaksanaan pendaftaran dan ujian CPNS ditangani oleh pemerintah pusat melalui Kemenpan dan BKN. Server pendaftaran dan ujian CPNS online dikendalikan oleh Panselnas. Sedangkan pemerintah daerah hanya menyiapkan tempat pelaksanaan ujian CPNS saja. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN BESERTA JAJARANNYA Mengucapkan SELAMAT DAN SUKSES PERPUSTAKAAN UMUM PAMEKASAN atas Prestasi Nasional Bidang Advokasi, Kemitraan, dan Pengembangan IT dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ekonomi dan Koperasi serta Coca-Cola Foundation Indonesia yang Diterima oleh Wakil Bupati Pamekasan Drs. Khalil Asyari “Wujudkan Budaya Baca dan Tertib Arsip”

Drs. H. Achmad Syafii, M. Si

Drs. Khalil Asyari

Bupati Pamekasan

Wakil Bupati Pamekasan

Dr. ALWI, M. Hum Sekda Pamekasan

Iklan ini Dipersembahkan oleh Humas dan Protokol Setdakab Pamekasan

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

M

DEMOKRASI DESA

Pemerintah Pertahankan Pilkades Serentak

ANTREAN BBM DI SPBU. Sejumlah warga membawa jeriken ketika antre untuk membeli BBM bersubsidi hingga keluar area SPBU di Kota Kediri, Jawa Timur, Minggu (31/8). Meski PT. Pertamina (Persero) menyatakan telah menormalisasi pasokan BBM bersubsidi, sejumlah warga mengaku sudah antre dari jam 4 pagi untuk mendapatkan BBM di SPBU tersebut.

BBM yang Meresahkan Pertamina Tolak Usulan Penambahan Kuota PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan tidak bisa berbuat banyak menghadapi keresahan masyarakat terhadap kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berupa premium di Pamekasan. Usaha untuk mengusulkan penambahan kuota kepada Pertamina pun ditolak.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian, Pemkab Pamekasan, Hambali mengaku hanya bisa pasrah terhadap kelangkaan BBM jenis premium tersebut. Pemerintah daerah sudah berkali-kali memohon baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang, tetapi tidak mendapat respon yang baik. Sehingga pemerintah hanya bisa menunggu kepastian, normalnya pengiriman BBM jenis premium tersebut.

Menurut Hambali, krisis BBM jenis premium tersebut terjadi hampir di seluruh Indonesia.

Penyebabnya sama, yakni Pertamina mengurangi pengiriman jenis BBM yang paling dicari masyarakat tersebut. Sekalipun ia sadar, kuota sesungguhnya BBM bersubsidi jenis premium Pamekasan sudah habis.

Usaha lain yang sudah di-

lakukan Pemkab Pamekasan, yakni menemui langsung pejabat terkait di Pertamina Camplong Sampang, agar Pamekasan mendapat perhatian khusus dan mendapat konpensasi penambahan kuota BBM. Lagi-lagi respon tidak baik kembali diterima oleh tim dari Pemkab Pamekasan.

Dengan keterbatasan stok BBM jenis premium tersebut, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah, di antaranya menerjunkan aparat keamanan ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), mengantisipasi penyalahgunaan BBM jenis premium, termasuk melarang SPBU melayani konsumen jeriken.

Sebenarnya, kata Hambali, pembelian BBM menggunakan jereken tidak dibenarkan, kecuali konsumen tersebut memiliki su-

rat rekomendasi dari kepala desa setempat, yang diperkuat dengan legalisir pihak kecamatan di Pamekasan.

“Kalau kami tidak bisa mengedarkan surat pemberitahuan mengenai larangan pembelian premium pakai jeriken , hanya Pertamina yang bisa. Saya kemarin sempat bicarakan dengan pihak Pertamina, mengenai surat edaran tersebut. Hasilnya yakni sudah mulai menekan, setelah diselidiki ternyata mayoritas pembeli masih saja pakai jeriken,” tuturnya.

Ke depan ia berencana akan mensosialisasikan kepada masyarakat dan karyawan SPBU, untuk melarang masyarakat mengisi melalui jereken, kecuali pada waktu-waktu tertentu, misalnya kendaraannya macet di tengah jalan, ataupun kendala lainnya.

Kuota BBM bersubsidi jenis premium di Pamekasan sebanyak 35.488 kilo leter selama tahun 2014. Sementara realisasinya hingga bulan Agustus ini sudah melebihi kuota yakni 37.048 kilo leter. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan akan mempertahankan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak, karena dianggap efektif dan efisien.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BapemasPemdes) Pemkab Pamekasan, Masrukin memastikan pelaksanaan Pilkades serentak tinggal menunggu pengesahan raperda tentang pilkades serentak, sebagai payung hukum untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pada tahun 2014 ini setidaknya ada 30 kepala desa yang sudah habis masa jabatannya. Pilkadesnya harus tertunda pada tahun 2015. Alasannya, sesuai dengan edaran pemerintah pusat, yang tidak memperbolehkan Pelaksanaan kegiatan pilkades, karena pada tahun 2014 terbentur dengan pemilu legislatif maupun pemilihan presiden. Sehingga, dengan demikian, kata Masrukin, pilkades yang tertunda tersebut akan digabung dengan pilkades yang masa akhir jabatannya pada tahun 2015 yang jumlahnya sama, yakni 30 desa. Dengan begitu jumlah pilkades yang akan dilaksanakan tahun 2015 sebanyak 60 desa.

Bagi desa yang masa jabatannya sudah habis, pemerintah sudah mengangkat pelaksana tugas dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik dari pihak kecamatan ataupun pihak desa, yakni sekretaris desa yang sudah berstatus PNS. Beberapa desa sudah diisi pelaksana tugas, sekalipun beberapa desa lainnya masih menunggu hingga tuntasnya jabatan kepala desa berakhir.

Apabila sudah tuntas, ia segera akan mengisi pelaksana tugas.

Mantan Camat Pademawu ini menambahkan, untuk menghindari hal-hal yang kurang diinginkan saat pergantian pucuk pimpinan desa, pihaknya melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat desa, juga kapolsek dan danramil yang ada di beberapa kecamatan di Pamekasan.

Selama pelaksanaan pilkades serentak yang sudah berlangsung tahun 2013 kemarin, pemerintah selalu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sehingga pelaksanaan Pilkades serentak berjalan dengan lancar dan aman. Data dari Bapemas-Pemdes Pemkab

Pamekasan jumlah desa yang melaksanakan pilkades serentak di Pamekasan sebanyak 92 desa, tersebar di 13 Kecamatan di Pamekasan.

Ketua Forum Riset dan Advokasi Masyarakat Marginal (Forsamm) Pamekasan, Ribut Baidi mengatakan ada beberapa kelebihan dalam pelaksanaan pilkades yang dilaksanakan secara serentak. Di antaranya, dapat mengurangi judi taruhan yang sudah lumrah dilakukan setiap pelaksanaan pilkades tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, cara tersebut lebih memudahkan panitia mulai tingkat desa hingga Panitia Pengarah Kabupaten melakukan pemantauan.

Mantan Camat Pademawu ini menambahkan, untuk menghindari halhal yang kurang diinginkan saat pergantian pucuk pimpinan desa, pihaknya melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat desa, juga kapolsek dan danramil yang ada di beberapa kecamatan di Pamekasan.

“Dengan cara itu, aturan yang digunakan juga seragam sehingga bisa mengurangi terjadinya konflik sosial akibat salah tafsir aturan dan lain sebagainya,” katanya.

Karenanya, jika memungkinkan, Pemkab Pamekasan bisa mengeluarkan aturan Pilkades yang seragam bagi semua desa yang akan melakukan Pemilihan Kepala Desa, agar tidak memunculkan mekanisme yang berbeda.

Ia mengakui pelaksanaan Pilkades serentak itu memiliki dampak negatif. Di antaranya adalah membutuhkan tenaga pengaman yang cukup banyak, sehingga dimungkinkan akan terjadi kekurangan personel keamanan.

“Hal tersebut menurut saya wajar. Namun, saya yakin Polres memiliki strategi tertentu untuk mengatasi masalah itu,” kata mantan Ketua aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

N

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

LOMBA PAWAI PUISI. Peserta membaca puisi dalam lomba Pawai Puisi di sepanjang Jalan Kabupaten, di Pamekasan, Jatim, Sabtu, (30/8) Lomba pawai puisi yang dilaksanakan oleh sanggar Makan Hati tersebut diikuti puluhan peserta sanggar teater se-Jawa Timur.

BLH Main Tuding Kejari Lakukan Kebohongan Publik dalam Kasus TPA PAMEKASAN – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pamekasan tidak puas dengan kinerja Kejaksaan Negeri di daerah itu. BLH menuding Kejari telah melakukan kebohongan publik. Sebab Kejari yang telah memvonis 4 tahun atas terdakwa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Pamekasan, dinilainya tidak benar, karena menurut versinya tidak ada korupsi yang terjadi dalam kasus tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BLH Pamekasan, Amin Jabir. Menurutnya, data di BLH nilai anggaran pengadaan lahan sebesar Rp 468 juta. Kemudian anggaran tersebut dipecah menjadi dua, yaitu Rp 462 juta untuk pengadaan lahan TPA dan Rp 6

juta sisanya itu untuk biaya administrasi peralihan status kepemilikan lahannya.

“Kami hanya ingin meluruskan bahwa anggaran pengadaan lahan itu bukan Rp 3 miliar, tapi Rp 468 juta. Datanya di sini (BLH) lengkap, kalau berdasar data yang

ada tidak ada mark up atau korupsinya,” katanya.

Menurut Jabir, anggaran pengadaan lahan TPA tersebut telah ditetapkan pada tahun 2007, namun baru terlaksana pada tahun 2009. Dengan nilai pembelian Rp 68.000 per meter persegi, sedang berdasar keputusan konsultan penafsir lahan, batas maksimal harga pembelian di lahan tersebut senilai Rp 98.000 per meter persegi.

“Pembelian lahan TPA itu jauh di bawah harga yang telah dilegalkan (perbolehkan) oleh konsultan, terus dimana yang dimark up dalam kasus TPA ini. Kami juga heran dimana letak korupsi yang terjadi, sehingga salah seorang pegawai kami divonis bersalah,”

ungkapnya.

Di tempat terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Pamekasan, Samiaji Zakariya mengatakan pihaknya tidak pernah menyampaikan nilai anggaran pengadaan lahan TPA itu sebesar Rp 3 miliar. Sebab dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pengadaan TPA sebesar Rp 468 juta.

“Kami tidak perlu melakukan klarifikasi, karena kami tidak pernah menyebut anggaran dalam kasus ini Rp 3 miliar. Kami juga tidak tahu dari mana kemudian muncul di media sebanyak itu.

Tapi yang jelas, di dalam kasus ini telah terjadi korupsi,” katanya.

Diterangkan Samiaji, ber-

dasarkan hasil audit dalam pengadaan lahan TPA yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, nilai kerugian negara yang ditimbulkan dalam pengadaan lahan TPA sebesar Rp 468 juta.

Tidak hanya itu, lanjutnya, kasus korupsi ini juga telah dibuktikan di hadapan persidangan, semua pihak yang mengetahui dalam proses pengadaan lahan tersebut juga telah memberikan kesaksiannya. Hasilnya, majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) Surabaya menyatakan bahwa kedua terdakwa bersalah.

“Kalau sudah ada putusan tetap, jelas dalam kasus ini telah terjadi korupsi,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | TAHUN III

O

SMAN 1 PADEMAWU

Pungutan Mencapai Rp 1 Juta PAMEKASAN - SMAN 1 Pademawu dikeluhkan karena menarik pungutan hingga total Rp 1 juta.

Padahal Bupati Pamekasan telah melarang pihak sekolah menarik pungutan apa pun dari siswa atau wali murid. Informasi adanya pungutan dari SMA yang terletak di Jalan Mandala, Kecamatan Pademawu itu diketahui dari salah satu wali murid kemarin (31/8).

BERSAMA. Tiga dari empat bakal calon Kepala Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, menandatangani kesepakatan anti politik uang disaksikan ratusan warga dan ulama setempat. Mereka juga menyatakan akan mengikuti pilkades secara damai dan akan merangkul pihak yang kalah, jika terpilih.

Pilkades Tanpa Politik Uang Kades Incumbent Mendadak Ada Acara ke Surabaya PAMEKASAN – Ada yang bisa dicontoh dari warga Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan. Akhir pekan lalu, ratusan orang dari mereka berkumpul di salah satu pondok pesantren di desa itu membicarakan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) setempat.

Ada sekitar 200 warga yang berkumpul. Ikut juga sejumlah ulama dan kiai serta aparat juga beberapa kepala dusun di desa itu. Pertemuan tersebut difasilitasi KH. Fauzi Mahfudz, seorang tokoh masyarakat di Desa Majungan.

Tiga orang yang merencanakan ikut dalam pesta demokrasi tingkat desa itu juga hadir. Mereka antara lain, Kamil Mansur, Sukardi, dan Mastur. Sedang mantan kades, Maslukah berhalangan.

“Sedianya, Maslukah yang merupakan bakal calon dari unsur incumbent akan hadir. Tapi ada acara mendadak ke Surabaya,” kata fasilitator yang sekaligus menjadi penggagas pertemuan, KH Fauzi Mahfudz.

Dalam pertemuan itu, dibahas hal-hal yang berkaitan dengan rencana Pilkades yang pelaksanaannya tinggal beberapa bulan lagi. Di antaranya, soal evaluasi pelaksanaan pilkades sebelumnya

yang cenderung diwarnai politik uang, serta tidak harmonisnya mantan calon pasca pilkades.

Seluruh peserta pertemuan menyatakan kesepakatannya untuk menghilangkan tradisi politik uang itu dan meminta kesediaan para bakal calon untuk juga tidak menggunakan cara tersebut dalam berupaya meraih dukungan.

Setelah menyepakati halhal yang dirasa penting itu, mereka meminta agar kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani oleh para bakal calon yang diketahui para tokoh masyarakat dan Pejabat Sementara Kepala Desa Majungan, Ahmad Hidayat.

Mereka juga meminta agar para bakal calon disumpah untuk tidak menggunakan politik uang atau memberi santunan dalam bentuk apa pun untuk memperoleh dukungan selama masa pe-

milihan kepala desa dan akan menjalankan roda pemerintahan dengan jujur apabila terpilih, serta akan merangkul para calon kepala desa yang kalah.

KH. Fauzi Mahfudz menyatakan akan berupaya memasukkan poin-poin kesepakatan warga itu dalam tata tertib pilkades setelah kepanitiaan kegiatan tersebut terbentuk. Selain itu, disepakati hal tersebut akan diinformasikan secara luas ke masyarakat Desa Majungan melalui pertemuan dan perkumpulan warga.

“Ini adalah awal yang baik.

Setidaknya, kami memulai untuk melaksanakan Pilkades secara murni tanpa ada unsur politik uang di dalamnya,” katanya.

Anggota DPRD Pamekasan, Ali Makki menyatakan mendukung gagasan warga Desa Majungan itu untuk memurnikan pelaksanaan Pilkades di desanya.

Anggota dewan dari Partai Gerindra itu bahkan mengatakan langkah itu patut dicontoh desa-desa lain yang akan melaksanakan kegiatan yang sama.

“Hanya saja, langkah ini harus dilanjutkan dengan upaya lain agar niat baik ini bisa terlaksana sesuai dengan tujuan yang sebenarnya,” kata Ali Makki. =MUJ/UZI/RAH

Wali murid yang namanya enggan dikorankan ini membeberkan jika pada 26-27 Agustus lalu pihak sekolah telah mengumpulkan seluruh wali murid (dari kelas X hingga kelas XII) di sekolah. Dalam pertemuan itu dibahas terkait pembangunan pagar sekolah, pembuatan area parkir, dan perbaikan halaman sekolah. Hasil dari pertemuan diputuskan, ada sumbangan sebesar Rp 600 ribu dan sumbangan sebesar Rp 450 ribu yang diberlakukan bagi wali murid.

“Itu hasil keputusan rapatnya. Dan dari semua itu memang bisa dicicil hingga tiga kali. Dan bagi yang tidak mampu menyumbang disuruh langsung koordinasi dengan kepala sekolah,” ungkap wali murid tersebut.

Sementara Kepala Sekolah SMAN 1 Pademawu Kamaruddin, yang berinisiatif mengumpulkan para wali murid, sudah dimutasi oleh Bupati Pamekasan pada Jumat (29/8) lalu. Kamaruddin kini menjabat sebagai Kepala SMAN 2 Pamekasan. Sedangkan Kepala SMAN 1 Pademawu yang baru, tidak tahu terkait hal ini. Karena dia resmi menjabat kepala di sana sejak Jumat (27/8). Sementara rapat dengan para wali murid yang membahas hal tersebut pada 26-27 Agustus, masih kepala yang lama.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Moh. Yusuf Suhartono, melalui Kepala Bidang Pendidik Menengah (Kabid Dikmen) Moh. Tarsun mengatakan pihaknya telah mendengar kabar ini. Setelah ditelusuri rupanya benar ada penarikan uang sumbangan di SMA dimaksud. Namun menurut Tarsun itu

bukan pungutan, tapi adanya rencana pembangunan pagar, tempat parkir, dan perbaikan halaman sekolah itu, berawal dari permintaan para wali murid dan komite sekolah. Karena itu akhirnya kepala sekolah berinisiatif mengumpulkan para wali murid dan komite sekolah untuk membahasnya. Dari pembahasan itu disepakati adanya sumbangan itu. Semua wali murid setuju, dan sudah tanda tangan di surat pernyataan persetujuan.

Diterangkan Tarsun, permintaan pembuatan pagar oleh wali murid itu karena sisi belakang sekolah belum ada pagar. Hal ini sangat rawan bagi keamanan sekolah terutama kendaraan para murid. Terkait tempat parkir karena memang belum ada tempat parkir yang memadai. Terkait perbaikan halaman sekolah karena jika hujang lapangan sekolah becek.

“Ini sudah kesepakatan, dan semua wali murid sudah tanda tangan semua. Bupati memang mengeluarkan surat edaran bagi sekolah dilarang menarik uang pembangunan kepada murid, kecuali sangat mendesak, dan harus dilakukan musyawarah antara komite dan wali murid,” tukasnya.

Meski demikian, kata Tarsun, adanya kesepakatan sumbangan ini hanya bisa dilakukan jika sudah ada ijin dari bupati. Sebab mekanismenya, kesepakatan di tingkat sekolah itu harus dilaporkan dulu ke Disdik Pamekasan. Setelah itu pihak Disdik terjun ke sekolah untuk mengecek, guna mengetahui tingkat emergency-nya sejauh mana. Jika itu memang perlu dan mendesak maka pihak Disdik mengeluarkan rekomendasi. Jika itu tidak mendesak maka pihak Disdik tidak akan memgeluarkan rekomendasi.

Setelah mendapat rekomendasi inilah, baru diajukan ke nupati untuk mendapat persetujuan. Jika Bupati memperbolehkan maka sumbangan itu dilakukan, sebaliknya jika. tidak mengijinkan maka rencana sumbangan itu tidak perlu dilakukan. Menurut Tarsun, pihak sekolah baru saja menyerahkan laporannya ke Disdik, termasuk tanda tangan kesepakatan para wali murid itu. Rencananya hari ini pihak Disdik akan turun ke SMAN 1 Pademawu. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

Lapsus

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0431 | TAHUN III

SENIN 1 SEPTEMBER 2014 | No. 0431 | SENIN TAHUN III 1 SEPTEMBER 2014

MADURA

O

AYU APRILIYANTI

Kesehatan yang Nomor Satu Setiap manusia pasti ingin hidup sehat dalam dunia ini. Karena kesehatan merupakan harta yang paling berharga dibandingkan dengan yang lain. Buat apa harta yang melimpah kalau kondisi fisik ini tidak memiliki kesehatan yang dinilai baik.

D

ara manis Ayu Apriliyanti mengaku dirinya ingin banyak berjuang dalam hal kesehatan manusia terutama pada seorang ibu hamil dan melahirkan. Karena negara kita saat ini, tingkat kematian ibu hamil dan bayi tergolong tinggi.

“Terbukti dari banyaknya informasi tentang hal itu diberbagai pelosok negeri,” terangnya.

Ibu hamil ibaratkan orang yang sedang berjuang. Sebab jika tidak beruntung nyawapun akan menjadi taruhan

hidupnya. Oleh karena itu, kita selaku manusia wajib untuk memberikan solusi dan jalan keluar bagi sesama.“Adanya rasa tolong menolong dengan sesame, maka akan meringankan beban bagi yang membutuhkan,” kata perempuan berkerudung ini.

Cewek yang mengaku masih singgel ini, memang sengaja belajar dalam bidang ilmu kesehatan. Karena termotivasi dari banyaknya kasus ibu hamil yang nyawanya tidak tertolong. “Berkem-

bangnya kemajuan teknologi, banyak cara untuk mengantisipasi adanya kasus tersebut,” tegas Ayu Apriliyanti.

Ayu Apriliyanti mengharapkan, agar ibu hamil untuk selalu menjaga kesehatannya. Sebab dirinya tidak hanya sendiri. Karena dalam tubuhnya terdapat seorang bayi yang juga harus dijaga kesehatannya.“Menjaga kesehatan dan aktif memeriksakan kesehatannya secara medis,”ucapnya singkat. =Mahfud Hidayatulllah

ABU YAZID

Melayani Rakyat Demi Daulat Siapa yang tak kenal Abu Yazid, sosok lelaki muda, ulet, pekerja keras, dan murah senyum ketika bertegur sapa dengan warga. Iya, dia adalah salah satu filosof sosial dari Moncek Tengah, Kecamatan Lenteng. Dirinya menekuni bisnis holtikultura seperti aneka ragam buah.

S

elain itu, ia juga dikenal sebagai salah satu aktivis sosial yang mengawal pembangunan di desanya. Tak salah, jika dirinya disebut sebagai filosof sosial. Sebab ia selalu bekerja atas demi kepentingan rakyat; infrastruktur jalan, mengurus kesehatan warganya hingga persoalan sekecil pun seperti pembuatan KTP, ia rela turun dan mengurusnya. Kini, ia ingin terus mengabdi kepada rakyat dengan model pengabdian yang lebih nyata.

Jika tak aral yang melintang, rencananya Abu orang-orang mengenalnya akan mengabdikan diri kepada rakyat dengan cara mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa Moncek Tengah pada Oktober mendatang. Hanya satu motivasi, ingin membuat rakyat benar-benar berdaulat.

Kata pria kelahiran Sumenep, 07 Oktober 1973 itu, Pemilihan Kepala Desa adalah ajang demokrasi. Sesuai hati nuraninya rakyat bisa memilih pemimpin desanya melalui pemilihan umum terbuka, jujur, adil dan bersemangat. “Sebenarnya saya tak ingin melayani rakyat secara formal.

Tetapi karena ada titah rakyat, maka suruh meloncat kea pi pun saya mau. Sebab rakyat yang berdaulat. Oleh karena itu, saya mencalonkan diri bukan tanpa alasan, tetapi karena ada dukungan dari rakyat agar saya maju pada Pilkades mendatang. Sekali lagi, demi titah rakyat, maka apapun akan saya lakukan,” ucapnya Dalam hemat Abu, dengan penduduk 1500 jiwa, Moncek Tengah butuh pemimpin yang mau bekerja keras dan memiliki si-

: Abu Yazid : Muncek Tengah : Sumenep, 07 Oktober 1973 Cita-cita : Ingin rakyat berdaulat Tokoh Idola : Nabi Muhammad

Nama Alamat Tetala

Riwayat Pendidikan: 1. SDN Moncek Tengah 2. MTs Annuqayah 3.`MA Annuqayah Anak: 1. Dina Oktaviana Yazid 2. Aditia Putra Abi Syafik 3. Abdullah Abi Syafik Prestasi: 1. Juara lomba menulis tingkat MA Se-Madura 2. Juara 1 lomba Debating Contest tentang Politik seMadura 3. Juara lomba baca Puisi tingkat MTs 4. Juara Penelitian Holtikultura 5. Mantan BPD Moncek Tengah 6. Juara orasi politik

kap tegas, sehingga bisa membawa desa Moncek Tengah maju

dan penduduknya dapat layanan sesuai harapannya.

Selain dikenal aktivis yang sukses membangun mimpi melalui dunia bisnis holtikura dan pelayanan publik, keinginan Abu untuk ikut dalam kontestasi yang rencananya akan gelar Oktober mendatang tak lain untuk mengabdi bagi rakyat, negara dan bangsa, lebih-lebih rakyat Moncek Tengah. Ia punya keinginan agar semua persoalan rakyat bawah menjadi mudah di tangannya.

Abu juga dikenal sebagai sesok yang tiada henti melayani rakyat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Bahkan sang pelayan yang punya isteri Endang Susilowati dengan tiga orang anak, memang sangat pantas dapat dukungan dari seluruh warga. Sehingga sekarang inilah, kesempatan bagi para pemuda yang punya dedikasi yang tinggi untuk rakyat saat tepat untuk ikut membangun dan mengabdikan diri di desa tempat

dimana ia dilahirkan, dibesarkan hingga sukes membangun mimpi.

“Kami siap mengabdi melayani dan memimpin warga Desa Moncek Tengah, tanpa terkecuali.

Kami mohon doa restu serta dukungan seluruh komponen masyarakat Desa Moncek Tengah. Doa dan dukungan masyarakat akan menjadi api semangat bagi saya untuk terus berjuang,” ujarnya.

Selain kepada masyarakat, sebagai alumnus Pondok Pesantren Besar di Sumenep, Annuqayah, ia tak lupa untuk minta doa restu kepada para sesepuh, para ulama, kiai dan Ibu Nyai, para tokoh masyarakat lintas agama beserta keluarga. pengurus pengajian yasinan dan para pengurus lembaga keagamaan. Termasuk kepada seluruh perangkat desa Desa Moncek Tengah. “Tak ketinggalan juga para pemuda/pemudi desa, sinden, PNS, pengusaha, ibu rumah tangga, pelajar, hingga mahasiswa,” ungkapnya. =SYAMSUNI