e Paper Koran Madura 02 September 2014

SELASA

2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

0328-6770024 SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III www.koranmadura.com

Jokowi Seleksi 1000 Calon Menteri Nasional hal 3

Majelis Hakim BERITA Pengadilan Negeri TERKAIT Tindak Pidana Korupsi Hal 2 (Tipikor) menjatuhkan vonis pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta kepada Ratu Atut Chosiyah. Gubernur nonaktif Banten ini dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara besama-sama terkait penyuapan pada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dalam pengurusan Pilkada Lebak, Banten.

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III

MD3

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Nafsu bersaing dan berkuasa sering membutakan mata hati. Kadangkala, nafsu berwarna buram itu melahirkan langkah-langkah yang tak disadari menghancurkan harkat dan martabat serta kehormatan. Kerancuan dan kesemrawutanpun merebak. Rambu-rambu kebiasaan, tertib aturanpun dilabrak tanpa rasa malu sedikitpun.

Begitulah gambaran proses kelahiran UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau yang dikenal sebagai UU MD3. Produk DPR itu sangat kental aroma kepentingannya. Bahkan untuk disebut sebagai produk politik yang memang tak bisa lepas dari pertarungan kepentingan pun prosesnya tetap terlalu kasar. Ini terutama terkait mekanisme pemilihan Pimpinan DPR yang dirombak total pada moment terakhir diduga tanpa proses legal.

Yang mengemuka bukan lagi obyektivitas hukum layaknya sebuah produk UU. Yang terpapar aora like and dislike. Hukum dibuat seakan hanya untuk menghambat, menjegal kelompok tertentu. Bukan demi menata dan memperbaiki keadaan agar lebih baik. Tak aneh bila berbagai kejanggalan kemudian bertebaran dari produk yang memang bersemangat jauh dari tujuan ideal pembuatan hukum itu.

Dari proses pengesahan saja sudah terlihat tergesagesa dan dipaksakan. Wakil dari pemerintah dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri sempat terkejut ketika diberitahu segera akan ada paripurna pengesahan UU MD3. BeKalah lelang di berapa jajaran Kemendagri rakyat mencari cela bahkan mendapat informasi lain hingga kadang rencana paripurna pengemenggunakan cara sahan justru ketika sedang di luar kewajaran membahas UU lain, di ruang berbeda di Gedung DPR. Proses tergesa-gesa dan dipaksakan sudah tentu hasilpun bisa diduga. Maka terpaparlah hal-hal ironis dari UU MD3 itu. Yang paling menggelikan ketika DPR sepakat mengganti Badan Kehormatan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun ternyata alat kelengkapan baru yang juga bertujuan mensiasati keputusan Mahkamah Konstitusi terkait penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan pelanggaran hukum itu hanya tercamtum pada pasal-pasal agak awal. Pada pasal berikutnya masih muncul pasal lembaga lama Badan Kehormatan.

Yang paling demonstatif tentu saja terkait pasal pemilihan Pimpinan Dewan. Tampak sekali pasal-pasal itu disepakati hanya sekedar menjegal partai tertentu. Karena memang terlihat mengedepankan nafsu kepentingan bukan obyektivitas hukum, tata cara pemilihan Pimpinan Dewan yang dipaksakan itu melupakan pasal terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jadi ketentuan baru itu praktis hanya di DPR karena memang bermuatan kepentingan sempit para anggota DPR. Tentu aneh dan ironis UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terkait pemilihan pimpinan hanya secara spesifik memusatkan perhatian pada tata pemilihan Pimpinan DPR. Soal pemilihan pada Dewan tingkatan lainnya seperti tak disentuh. Benar-benar sebuah UU yang amat sangat kental mereflesikan pikiran berkuasa ketimbang semangat membuat peraturan untuk semua lapisan masyarakat.

Di sisi lain DPR melahirkan UU Aparat Sipil Negara (ASN) yang bersemangat kompetisi sehat melalui mekanisme lelang. Sementara terkait dirinya, yang seharusnya mekanisme lelang dihormati melalui hasil pilihan rakyat lewat Pemilu diutak-atik. “Mekanisme lelang Pimpinan DPR, DPRD harus diterapkan juga lah, di TPS. Partai pemenang itulah yang berhak kursi pimpinan. Bahkan harusnya UU MD3 lebih maju lagi, tokoh partai pemenang, yang dapat suara terbanyak berhak sebagai Ketua DPR,” tegas seorang jajaran Kemendagri.

Tapi, ya beginilah potret sebagian anggota DPR. Kalah lelang di rakyat mencari cela lain hingga kadang menggunakan cara di luar kewajaran. Hasilnya pun jauh dari wajar. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III

2

Ratu Atut Divonis Penjara 4 Tahun Atut Mengaku Hanya Jadi Korban JAKARTA- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta kepada Ratu Atut Chosiyah.

Gubernur nonaktif Banten ini dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara besama-sama terkait penyuapan pada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dalam pengurusan Pilkada Lebak, Banten. “Menjatuhkan hukuman pidana pada Ratu Atut Chosiyah pidana penjara empat tahun denda Rp200 juta apabila tidak dapat mengganti maka diganti pidana penjara lima bulan,” kata Ketua Hakim Pengadilan Tipikor Matheus Samiaji di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (1/9).

Atut terbukti melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Menurut hakim, yang memberatkan hukum Atut karena yang bersangkutan tidak mendukung program pemerintah dalam pem-

berantasan korupsi. Sementara dia diringankan karena sopan, belum pernah dihukum dan seorang ibu yang memiliki anak-anak dan cucu yang memerlukan tauladan seorang ibu.

Namun demikian, putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa: hukuman penjara 10 tahun. Hakim menilai Atut terbukti menyetujui pemberian uang Rp1 milar pada Akil melalui adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, untuk diserahkan pada advokat Susi Tur Andayani. Pemberian uang ini bermula ketika pasangan Iti Jayabaya dan Ade Sumarni terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lebak.

Amir Hamzah dan Kasmin yang didukung Partai Golkar saat itu, termasuk Atut, berniat mengajukan gugatan ke MK karena dinilai ada kecurangan. Saat itu lantas dilakukan pertemuan. Beberapa hari kemudian, Atut memanggil Amir dan Kasmin ke pondoknya menanyakan terkait pengajuan perkara. Di situ keduanya mengenalkan advokat Susi Tur Andayani yang bakal mengurus perkara di MK. Tak hanya sampai di situ, Atut

yang saat itu pergi ke Singapura, kata Hakim, tidak sengaja bertemu Akil di tempat mengambil barang dan pos imigrasi. Di situ Atut kemudian meminta bantuan dan menanyakan terkait Pilkada Serang, Tangerang, dan Banten. Pertemuan itu berlanjut ke lobi hotel JW Marriot Singapura. Di tempat ini Atut kembali menanyakan terkait pilkada ulang di tiga daerah itu.

Tak hanya menghubungi Akil, Atut juga menghubungi Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Herman untuk menanyakan terkait Pilkada ulang. Saat akan mendekat tanggal putusan, Wawan menghubungi Atut dan menanyakan terkait uang yang diminta Akil melalui Susi untuk pemulusan perkara.

Meskipun dalam panggilan telepon Atut seperti tidak mengerti pernyataan Wawan, namun majelis menilai Atut mengetahui terkait gugatan yang akan diajukan ke MK. “Terdakwa mengetahui permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi juga ikut meminta bantuan, terdakwa sadar akan ada imbalan dan ucapan terima kasih terkait itu, sehingga unsur memberi terpenuhi,” jelas hakim.

Dalam putusan ini, hakim anggota empat, Alexander Marwata, tidak sependapat dengan empat hakim lain dan melakukan dissenting opinion.

Menanggapi hal itu, Ratu Atut merasa vonis tersebut tidak adil.

“Tidak adil. Doakan semuanya ya keadilan terjadi kepada saya,” kata Atut usai sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Senin (1/9).

Ratu Atut mengaku dirinya hanya korban kepentingan dari pihak lain. Dalam hal ini pengacara Susi Tur Andayani dan mantan calon bupati Lebak, Amir Hamzah. “Saya korban kepentingan Susi dan Amir Hamzah,” ujar Atut.

Atut juga mengaku, kedua orang itu selalu menjual namanya terkait pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak 2013 di MK. Tak cuma itu, kata Atut, nama adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan juga kerap dibawa-bawa oleh kedua orang itu. “Apabila komunikasi dengan Akil, Susi dan Amir juga selalu menjual nama saya dan adik saya (Wawan),” beber Atut.

Atut sendiri menyatakan pikirpikir bakal melakukan banding, “Saya pikir-pikir yang mulia,” kata Atut. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

JIKA BERSIKAP OPOSISI

Golkar Dapat Dua Keuntungan GORONTALO - Pengamat Politik Universitas Gorontalo, La Husen Zuada mengatakan bahwa dengan mengambil jalan oposisi, maka Partai Golkar akan mendapatkan dua keuntungan.

Menurut Zuada, keuntungan pertama adalah mampu menghilangkan kesan sebagai partai pengejar jabatan dan yang kedua partai berlambang pohon beringin itu akan lebih leluasa untuk berkosentrasi melakukan pembenahan internal guna meraih kemenangan dalam pemilihan umum (Pemilu).

Untuk Poin kedua itu, kata Zuada, selain bisa menang dalam Pemilu Legislatif, Golkar juga bisa menyiapkan sejumlah kader terbaik untuk manjadi kandidat Presiden Tahun 2019 nanti.

"Khusus dalam menyiapkan calon Presiden dari internal partai, Golkar harus melakukan terobosan dengan memberi peluang kepada seluruh kader partai atas pertimbangan prestasi bukan senioritas atau ketua umum semata," Kata Zuada.

Zuada menambahkan banyak kader Golkar yang memiliki prestasi cukup baik, namun mereka tidak memiliki peluang untuk dipromosikan menjadi calon Presiden.

Terkait dengan usul Musyawarah Nasional Golkar, lanjut Zuada, Ketua Umumnya Abu Rizal Bakrie seharusnya memperhatikan ekstitensi organisasi dengan mengakomodir hal itu, namun dengan pertimbangan untuk menegakkan aturan partai sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

"Namun jika alasan digelarnya Munas hanya untuk menentukan sikap bergabung atau di luar pemerintahan, sebaiknya Ical berani menolak itu," Kata Zuada.

Menurut Zuada, golkar harus tetap pada posisi oposisi, karena pilihan bergabung di pemerintahan tidak akan memberikan efek electoral kepada partai tersebut. = ANT/WAHIYUDIN MAMONTO

Nasional

KORAN MADURA

SELASA 2 SEPTEMBER 2014

SELASA 2 SEPTEMBER 2014||TAHUN No. 0432 |IIITAHUN III No. 0432

33

Jokowi Seleksi 1000 Nama Calon Menteri JAKARTA - Presiden Terpilih 2014-2019, Joko Widodo mengantongi ribuan nama tokoh masuk daftar calon menteri kabinet pemerintahannya.

Namun Jokowi enggan mengungkapkan siapa nama-nama yang dikantonginya. Pasalnya, namanama ini akan digodok sebelum dipilih. Saking banyaknya nama yang masuk daftar, Jokowi mengaku tidak hafal semuanya. “Kalau nama, seabrek, banyak, ada ribuan dan saya nggak hafal,” kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (1/9).

Jokowi menambahkan namanama itu berasal dari berbagai elemen. Mereka akan diseleksi satu persatu. “Dari 1.000 jadi 500, jadi 100, jadi 50, ya seperti itu,” kata Jokowi Namun demikian, dia mengaku, ruang untuk para menteri kabinet pemerintahannya

Joko Widodo

Presiden Terpilih 2014-2019 kelak masih belum terbentuk hingga saat ini. Namun dipastikan, pertengahan September ini kerangka kabinet sudah ada sehingga struktur kabinet sudah terbentuk pada awal Oktober mendatang. “Mulai 15 September (Kerangka kabinet).

Ruangnya belum ada, menterinya berapa? 24, 34, kan belum,” jelasnya.

Meski belum menentukan bentuk struktur kabinet pemerintahannya nanti, juga akan melakukan uji kelayakan dan kepa-

tutan.

Dalam tes tersebut, Jokowi memberlakukan kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh nama-nama terseleksi. "Ya kan nanti ada kriteria-kriteria. Seleksinya juga ada prosesnya, yang jelas prosesnya gak bisa saya sebut," katanya.

Menurutnya, banyak nama dari kaum professional, birokrat juga politisi partai politik.

"Pokoknya semua kalangan ada lah. Tapi yang jelas ada kriterianya. Seleksinya juga ada prosesnya. Yang jelas, saya nggak bisa nyebutin siapa-siapa saja calonnya," katanya.

Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Anies Baswedan mengaku tidak mengkaji atau membahas nama-nama menteri untuk kabinet pemerintahan baru mendatang. Tim transisi hanya menampung nama-nama calon menteri yang diajukan masyarakat melalui polling atau usulan langsung dari masyarakat. "Soal nama-nama menteri bukan tanggung jawab dan bukan bagian dari Tim Transisi. Ya tim transisi hanya menampung nama-nama yang diusulkan masyarakat. Bukan yang

menentukannya," kata Anies.

Secara terpisah, politisi PDI Perjuangan, Nusyirwan Soedjono mengatakan penyusunan komposisi kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden terpilih. PDI Perjuangan jelasnya tidak mau meributkan soal siapa yang akan duduk dalam kabinet pemerintahan kelak. “Sekarang masih berproses. Kan masih didessain soal artitektur kelembagaan. Setelah ini rampung baru, dipilih siapa personelnya,” tuturnya.

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso mengatakan siap melepas jabatan sebagai Ketua Umum partai apabila ditawari sebagai menteri Jokowi.

Pertimbangan tersebut karena rencana kebijakan presiden terpilih Jokowi, melainkan karena ingin melaksanakan tugas dengan baik dan fokus. "Tapi tergantung masuk masing-masing pihak. Kalau saya sendiri, andai ditunjuk dan diminta, maka saya nanti akan lepas jabatan saya sebagai ketua umum.

Esoknya saya akan tunjuk Plt (ketua partai)," ucap Sutiyoso. = GAM/ABD

USAI GUNAKAN NARKOBA

Pegawai Kemenkes Ditangkap BNN BATAM - Badan Narkotika Nasional mengamankan KAS - PNS Kementerian Kesehatan RI, H - PNS Pemkot Batam, dan HE - seorang petugas keamanan Kantor Imigrasi Batam-- setelah mereka berpesta shabu di sebuah tempat huburan di Batam.

"Mereka kami amankan Sabtu (30/8) sekitar pukul 07.00 WIB di parkiran Hotel Pasific Batam. Ketiganya positif menggunakan narkoba. Kami juga mengamankan alat hisap dan sisa-sisa shabu yang belum digunakan oleh ketiga orang tersebut," kata Kepala Bidang Berantas BNN Kepri, Abdul Hasyim Panggabean, di Batam, Senin (1/9).

Ia mengatakan PNS Kementerian Kesehatan tersebut sebenarnya tengah berada di Batam untuk memberikan pelatihan pada petugas sejumlah Dinas Kesehatan di Sumatera selama

Mereka kami amankan Sabtu (30/8) sekitar pukul 07.00 WIB di parkiran Hotel Pasific Batam. Ketiganya positif menggunakan narkoba. Kami juga mengamankan alat hisap dan sisa-sisa shabu yang belum digunakan oleh ketiga orang tersebut,”

Abdul Hasyim Panggabean Kepala Bidang Berantas BNN Kepri

dua pekan.

"Dia merupakan seorang ahli dan berada di Batam dalam rangka tugas, bukan dalam ranga liburan. Kalau tempat tinggalnya di Villa Mutiara Centre, Depok,"

kata dia.

Sementara itu, H adalah PNS Pemkot Batam yang bertempat tinggal di Tiban dan bertugas di Badan Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Pemkot Batam.

"Sejauh ini mereka diketahui hanya pengguna. Namun kami terus dalami keterkaitan mereka dengan jaringan narkoba yang beroperasi di Batam," kata Hasyim.

Ketiganya, kata dia, saat ini menghuni sel tahanan BNN Kepri di Nongsa Batam dan masih terus dimintai keterangan oleh penyidik.

Hasyim mengatakan jika mereka hanya sebagai pengguna kemungkinan akan direhabilitasi, meski sesuai UU nomor 5 tahun 2009 bisa juga diancam hukuman penjara hingga 4 tahun.

"Jika benar-benar terlibat dengan jaringan narkoba, entah

pemasok atau pengedar tentu ancaman hukuman menanti mereka," kata Hasim.

BNN, kata dia, akan serius menangani kasus itu dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba yang sudah sampai ke kalangan pegawai pemerintahan.

Pada pertengahan Mei 2014, Kepala BNN Kepri, Kombes Pol Benny Setiawan, menyayangkan sepinya jajaran PNS Batam saat diundang dalam sebuah sosilasiasi narkoba.

Ia mengatakan sempat mengundang 25 pejabat dari Pemkot Batam untuk diberi sosialisasi mengenai pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

"Namun setelah molor satu jam dari jadwal hanya tiga orang yang datang, sehingga kami putuskan membatalkan acara itu," kata dia. = ANT/LARNO

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III

Komisi II Rekomendasikan Pansus Pemilu 2014 PDI Perjuangan: Lebih Baik Energi Kita Salurkan untuk yang Lain JAKARTA- Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hasil akhir dalam rapat ini, merekomendasikan pembentukan Pansus Pemilu 2014 di paripurna. Namun PDI Perjuangan menolak rekomendasi Komisi II DPR ini karena masih banyak pekerjaan lain ketimbang harus membentuk pansus yang tak punya urgensi.

Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, menerima penjelasan KPU dan Bawaslu mengenai penyelenggaraan Pilpres 2014. Namun dengan berbagai catatan, termasuk mem-

perbaiki segala kekurangan dalam penyelenggaraan. “Komisi II DPR mengharapkan agar kekurangan itu menjadi referensi dalam perbaikan dalam pemilu presiden yang akan datang,” ujar Agun di

Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/9).

Kesimpulan berikutnya, Komisi II DPR merekomendasikan pembentukan Pansus Pemilu 2014, semula adalah Pansus Pilpres. Hal ini akan mengungkap kejanggalan dalam penyelenggaraan pemilu soal data pemilih dan proses rekapitulasi.

“Merekomendasikan pembentukan Pansus Pemilu 2014 untuk melakukan penyelidikan yang terkait dengan data-data pemilih, proses penghitungan dan pergerakan suara dari TPS hingga KPU, penggunaan anggaran hingga IT yang digunakan,” tegas dia.

Sementara PAN melalui Herman Kadir juga setuju dibentuknya Pansus Pilpres. Bahkan tak hanya pilpres, dia menilai, kecurangan di pileg juga perlu diungkap. “Kami

ingin membentuk Pansus Pileg dan Pilpres, kami ingin tahu, jangan sampai pemilu ini kita akan kembalikan ke UUD 1945,” kata Herman.

Dia menegaskan, Pansus tidak dilakukan untuk ganggu pemerintahan Jokowi-JK. Melainkan untuk memperbaiki kinerja KPU. “Kami tidak ingin mengganggu presiden terpilih, kami hanya akan evaluasi kinerja KPU, supaya dipecat komisioner-komisioner ini,” ujarnya.

Dalam rapat kali ini juga memberikan sedikit catatan. Khususnya pada rekomendasi pembentukan Pansus Pemilu 2014 yang ditolak oleh Fraksi PDI Perjuangan DPR. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan, lebih baik

DPR fokus kepada isu krusial.

“Kami lihat tidak ada urgensinya,” kata Arif di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/9).

Di sisi lain, Arif menambahkan, proses pilpres sudah selesai ketika Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan Jokowi-JK pemenang. Karena itu, menurut dia, proses pemilu sudah selesai dan tak perlu lagi ada Pansus. “Kami tidak ingin hiruk pikuk politik yang secara keseluruhan sudah selesai kami nyatakan sudah cukup,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar menilai Pansus Pilpres sama-sekali tidak bermakna kendati Pansus itu memang lahir dari aspirasi politik di DPR dan memang ada mekanismenya. ”Tapi saya yakin (Pansus) sudah nggak punya makna yang terlalu signifikan. Apa coba yang bisa dilihat dari Pansus?” tuturnya.

Dia pun sangat meyakini kalau Pansus meskipun terbentuk, namun tidak akan membawa hasil apa-apa. Sebab putusan MK yang sudah final dan mengikat itu akan disusul dengan pelantikan JokowiJK di gedung MPR. =GAM/ABD

PEMERINTAHAN BARU

Tunjangan Menteri dan DPR, Haruskah Dipotong?

JAKARTA-Rencana kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh Presiden Joko Widodo harus dibarengi dengan kebijakan radikal mengurangi fasilitas pejabat dan elit politik.

Ini artinya kenaikkan BBM harus ditanggung bersama oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Langkah itu misalnya dengan memotong fasilitas, tunjangan dan perjalanan dinas, mulai dari presiden, menteri, anggota DPR, dan DPRD di seluruh Indonesia. Dengan begitu, pejabat juga harus menanggung dampak kenaikkan BBM,” kata pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi dalam dialektika “Sistem Presidentil di Pemerintahan Jokowi-JK” di Jakarta, Senin, (1/9).

Airlangga mengaku, kebijakan rencana kenaikkan harga BBM ini memang menyulitkan posisi pemerintahan Jokowi. Kondisi ini benar-benar dilematis sehingga benar-benar dicari kerangka penyelesaian yang win-win solution (saling menguntungkan).”Presiden Jokowi ini seolah maju kena, mundur kena.

Kalaupun memang harus ada rasionalisasi terhadap BBM, maka jangan hanya rakyat yang harus menanggung bebannya, pejabat juga harus ikut menanggung secara bersamasama,” ungkapnya.

Menurut Dosen FISIP UI, Presiden Indonesia memiliki rasio besar gaji dibanding produk domestik bruto (PDB) per person per tahun di urutan ketiga dunia. “Presiden Indonesia mengantongi gaji per tahun US$ 124.171 atau setara dengan Rp 1,12 miliar atau 28 kali PDB per orang (pendapatan per kapita). Indonesia berada di urutan ketiga dunia setelah kepala negara Kenya (US$ 427.886 sekitar Rp 3,8 miliar atau 240 kali pendapatan per kapita) dan Singapura (US$ 2,18 juta sekitar Rp 19,8 miliar atau 40 kali pendapatan per kapita),” terangnya.

Lebih jauh Airlangga memberikan contoh, bagaimana Bung Hatta saat menjadi wapres justru hidup sederhana dan memilih mengencangkan ikat pinggan. Bung Hatta sempat mengungkapkan salah satu penyakit elit politik dan pejabat di Indonesia adalah senang menaikkan gaji, sementara rakyat harus menanggung beban,” jelasnya. =GAM/ABD

ant/andika wahyu

PRESIDEN MENERIMA MANTAN PM JEPANG. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima mantan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda (kiri) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (1/9). Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yasuo Fukuda yang kini menjabat Presiden Asosiasi JepangIndonesia merupakan langkah memperkuat kerjasama bilateral terutama di bidang perekonomian.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III No. 0432 | TAHUN III

55

ALAT TUKAR

Transaksi Keuangan Wajib Pakai Rupiah JAKARTA-Bank Indonesia (BI) kembali mengingatkan semua institusi yang berada di wilayah Indonesia untuk menggunakan mata uang rupiah sebagai alat transaksi.

Jika ada pihak yang menolak maka bank sentral akan menjatuhkan sanksi.

ant/vitalis yogi trisna

DITARIK. Deretan bus transjakarta bermerek Yutong yang diparkirkan di Cawang, Jakarta Timur, Senin (1/9). Pasca terbakarnya bus transjakarta merek Yutong di Halte Masjid Al Azhar Kamis pagi kemarin, Unit Pengelola Transjakarta untuk sementara menarik 29 bus buatan Tiongkok tersebut untuk keperluan pemeriksaan.

BI Tak Mau Gegabah Turunkan BI Rate JAKARTA-Kendati laju inflasi Agustus 2014 terjaga pada angka 3,99 persen (year-on-year), namun Bank Indonesia (BI) mengaku bahwa kondisi ini tidak membuat bank sentral untuk gegabah memutuskan penurunan suku bunga acuan (BI Rate) yang saat ini berada di level 7,5 persen.

“Kami kan selalu akan melihat stance kebijakan moneter dari berbagai indikator makro ekonomi,” kata Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo di Gedung DPR Jakarta, Senin (1/9) saat ditanya terkait perkiraan besaran BI Rate September 2014 yang akan diputuskan pada Kamis mendatang (11/8).

Pada dasarnya, jelas Perry, laju inflasi di sepanjang 2014 menunjukkan tren penurunan. “Tetapi ke depannya, kami masih melihat ada risiko-risiko kemungkinan tekanan inflasi. Baik kenaikan inflasi menjelang akhir 2014, maupun kenaikan di 2015,” tuturnya.

Menurut Perry, potensi kenaikan inflasi ke depan akan dipengaruhi oleh risiko kenaikan harga BBM bersubsidi. “Meskipun kita happy dengan inflasi yang terkendali, tetapi kami juga melihat kemungkinan adanya risiko-risiko yang bisa membawa tekanan inflasi ke depan,” katanya.

Resiko lainnya, ujar Perry,

terkait defisit neraca transaksi berjalan yang pada Kuartal III2014 diperkirakan sebesar US$8 miliar. “Triwulan keempat akan turun kembali, tetapi secara keseluruhan di 2014 diperkirakan US$27 miliar atau 3,2 persen.

Ini harus diuayakan agar tahun depan bisa di bawah 3 persen dari PDB,” ucap Perry.

Selain itu, kata dia, penetapan besaran BI Rate juga akan mempertimbangkan normalisasi kebijakan Federal Reserve AS yang berencana menaikkan besaran Fed fund rate di 2015.

Secara terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin menyarankan kebijakan untuk menaikkan harga BBM sebaiknya dilakukan secara bertahap.

Kebijakan ini untuk mengantisipasi dampak tidak langsung yang diprediksi lebih besar dibanding dampak langsung kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini akan berdampak pada inflasi pada harga barang-

barang lain. “Kalau harga BBM naik maka dampak tidak langsung itu cukup besar. Kalau harga BBM naik maka perusahaan transportasi juga akan menaikkan harga karena ini bagian dari ongkos produksi,”ujarnya di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (1/9).

Suryamin menilai dampak tidak langsung ini bisa mempengaruhi banyak sektor. Kenaikan harga BBM ini secara tidak langsung bisa dipengaruhi oleh ketersediaan barang, dan faktor cuaca yang mempengaruhi produksi berkurang.

Ia menuturkan kenaikan harga BBM ini harus dipertimbangkan pemerintah. Satu pertimbangan yang harus diperhatikan terkait pendapatan masyarakat yang secara langsung juga harus meningkat.

Peningkatan pendapatan masyarakat ini akan mengantisipasi peningkatan kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Alasannya komoditas barang-barang yang akan dikonsumsi akan naik sehingga diperlukan peningkatan pendapatan untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Dampak tidak langsung itu cukup besar dibanding dampak langsung kenaikan harga BBM. Ini bisa 1 sampe 2 kali dari dampak langsung karena ia akan menyerembet ke seluruh bagian,”jelasnya. =GAM

“Kita tahu ada UU mata uang, untuk melakukan transaksi antara residen Indonesia di Indonesia harus dilakukan dengan mata uang Rupiah, transaksi perbatasan masih valuta asing,” kata Gubernur BI, Agus Martowardojo usai nota kesepahaman antara BI dan Kepolisian, di Jakarta, Senin (1/9).

Berdasarkan pemantauan BI, masih ada beberapa perusahaan atau di daerah tertentu yang menggunakan mata uang asing sebagai alat transaksi keuangan. Untuk itu, bank sentral berjanji meningkatkan sumber daya manusia serta sosialisasi agar Rupiah jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau kemudian terjadi pelanggaran, pihaknya meminta penegak hukum untuk tidak segan menindak. “Kita mengetahui dalam UU itu, harus dipahami dan patuh. Kalau seandainya yang terjadi pelanggaran dan pidana, nanti akan diambil tindakan oleh aparat penegak hukum,” katanya.

Kapolri Jenderal Sutarman secara tegas menyatakan kesiapannya melaksanakan kewenangannya sesuai yang diatur undang-undang nomor 7 tentang mata uang. “Perusahaan atau apapun jasa dan lainnya, harus menolak pembayaran di luar Rupiah. Kalau menolak Rupiah ada sanksi dan lain-lainnya,” katanya.

Lebih lanjut, Sutarman mengaku kesulitan atas maraknya kejahatan keuangan berbasis IT (information technology) di perbankan nasional yang dianggap meresahkan masyarakat.

Sejauh ini kejahatan konvensional di perbankan seperti pembobolan mesin ATM dan perampokan pada perbankan masih dianggap mudah untuk diidentifikasi. Namun, sejalan dengan perkembangan teknologi yang canggih, marak sekali pembobolan uang yang dilakukan melalui internet.

“Kejahatan perbankan yang bersifat konvensional itu tidak terlalu susah diidentifikasi, tapi dengan teknologi yang canggih

sekarang, maka pengguanaan e-banking itu sangat rawan sekali dari IT, karena setiap orang sudah terhubung dengan komputer dan handphone,” ujarnya.

Menurutnya, banyak orang yang melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan perkembangan teknologi dan internet tersebut dengan memasuki server seseorang atau nasabah dan memindahkan uang nasabah ke rekeningnya.

“Inikan tentu merugikan nasabah dan bank itu sendiri. Ada yang hilang uangnya, ada yang

di-hacker dan sebagainya,” tukasnya.

Namun, sejauh ini Polri terus berupaya untuk mengungkap permasalahan tersebut tentunya dengan meningkatkan kerjasamanya dengan pihak otoritas, yakni Bank Indonesia di sistem pembayaran. Selain itu, dirinya juga berharap agar perbankan nasional dapat meningkatkan pengamanannya di bidang IT, sehingga mengurangi kejahatan keuangan berbasis IT. “Sebagian bisa diatasi. Tapi saya harapkan setiap perbankan bisa mengamankan transaksi nasabah seperti di e-banking, IT-nya juga harus di tingkatkan pengamanannya, ini agar menghindari kejahatan ini, dan kami Polri bisa melakukan terus pengugkapan-pengungkapan yang termasuk tindak pidana ini,” pungkasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III

NERACA DAGANG JULI

Surplus USD 0,13 Miliar

JAKARTA-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus perdagangan Indonesia sebesar USD 0,13 miliar pada Juli 2014. Ini didorong oleh surplus perdagangan sektor nonmigas sebesar USD 1,73 miliar.

Sementara, perdagangan migas masih defisit USD 1,60 miliar.

Dari sisi volume, neraca perdagangan Indonesia surplus 32,17 juta ton, didorong oleh surplus nonmigas sebesar 33,12 juta ton.

Namun, sektor migas masih mengalami defisit sebesar 0,97 juta ton. “Migas memang makin besar defisitnya,” ucap Kepala BPS Suryamin saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (1/9).

Adapun, ekspor Indonesia tercatat USD 14,18 miliar, menurun 7,99 persen ketimbang Juni 2014. Demikian pula jika dibandingkan Juli 2013, ekspor mengalami penurunan sebesar 6,03 persen.

Ekspor nonmigas pada Juli 2014 mencapai USD 11,63 miliar atau turun 7,86 persen dibandingkan Juni 2014. Demikian juga dibandingkan ekspor Juli 2013 turun sebesar 9,17 persen. “Secara kumulatif ekspor Indonesia Januari sampai Juli mencapai USD 103,00 miliar dan menurun 2,97 persen dibanding periode sama tahun lalu. Ekspor non migas mencapai USD 84,77 miliar atau menurun 3,17 persen,” tambahnya.

Penurunan ekspor terbesar nonmigas pada Juli 2014 terhadap Juni 2014 terjadi pada perhiasan atau permata sebesar USD 330,1 juta. Sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar USD 31,9 juta.

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengungkapkan, rasa syukurnya atas data Inflasi yang dikeluarkan oleh BPS tersebut.

“Alhamdulillah bagus trade-nya surplus lagi USD124 juta. Alhamdulillah,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/9).

Lebih lanjut, BPS mencatat laju inflasi pada Agustus 2014 hanya mencapai angka 0,47 persen. Kepala BPS Suryamin dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (1/9), menilai rendahnya laju inflasi ini menunjukkan keberhasilan pemerintah. =GAM

ant/fiqman

REVITALISASI PELABUHAN MANADO. Beberapa kapal laut yang melayani rute Nusa Utara berlabu di dermaga PT. Pelindo IV Cabang Manado, Sulawesi Utara, Senin (1/9). PT. Pelindo IV Manado berencana melakukan revitalisasi pelabuhan tersebut dengan konsep Manado Marina Bay (MMB) yang anggarannya kurang lebih satu triliun rupiah sehingga pelayanan maupun fasilitasnya mampu sejajar dengan kota besar lainnya di Indonesia.

95% Pekerja Indonesia Belum Tersertifikasi Pengangguran Terdidik pada 2020 Diprediksi Membengkak JAKARTA-Indonesia diperkirakan bakal dibanjiri pengangguran terdidik pada 2020. Ini lantaran pertumbuhan jumlah lulusan perguruan tinggi tak mampu diimbangi dengan penambahan lapangan kerja.

“Ke depan kita akan banyak pengangguran intelek karena sekarang kan pendidikan gratis. Pengangguran terdidik akan tinggi. Jumlahnya pasti membengkak,” ujar pengamat ekonomi Ec-Think Indonesia, Aviliani Aviliani dalam diskusi di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (1/9).

Untuk mencegah itu, dia menyarankan pemerintah untuk menggiatkan sertifikasi pekerja.

Saat ini, sebanyak 95 persen pekerja Indonesia belum tersertifikasi. “Kita jadinya enggak bisa kerja di luar. Orang lain malah bisa nanti kesini. Kita harus sertifikasi seperti bagaimana ahli las mendapat sertifikat internasional,” tegasnya.

Agar optimal, lanjut Aviliani,

sertifikasi pekerja sebaiknya diambil alih oleh Kementerian Pendidikan. Sebelumnya ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.”Dirjen ketenagakerjaan mustinya di pendidikan. Sertifikasi di pendidikan. Sertifikat itu kan seharusnya ketika sekolah. Kalau tidak ada kebijakan berkesinambungan. pengangguran ini bisa jadi masalah jangka menengah dan panjang,” urainya.

Dia menambahkan, penurunan pengangguran saat ini berjalan melambat. Investasi yang tumbuh cenderung padat modal sehingga tidak menyerap banyak tenaga kerja. “Kita ingin investasi menyerap tenaga kerja.

Pertumbuhan tenaga kerja for-

mal terus melambat,” tegasnya.

Saat ini, pertumbuhan tenaga kerja formal hanya didorong oleh peningkatan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ini merupakan efek dari pemekaran daerah yang masif. “Sedangkan pekerja informal banyak, seperti perempuan kerja tak dibayar cenderung meningkat. Ini pekerjaan rumah untuk membedah kembali angkatan kerja,” ucap Aviliani.

“Padahal kita berharap lebih tinggi pekerja formal dan informal. Informal kadang pendapatan tidak mencapai upah minimum.”

Lebih lanjut dia mengatakan rendahnya kualitas angkatan kerja Indonesia ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi Presiden Joko Widodo dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. Pasalnya, sebanyak 50 persen angkatan kerja Indonesia lulusan SD ke bawah.

Jokowi harus bisa menyelesaikan masalah ini.

Menurutnya, lapangan kerja untuk menjadi solusi rendahnya kualitas angkatan kerja ini

adalah sektor pertanian. “Agro industri dan agro bisnis. Petani pendapatan rendah bisa ditingkatkan,” ucapnya.

Dari hitungan Aviliani, jika Jokowi mampu mensejahterakan pertanian maka dia telah sukses mengentaskan kemiskinan sebesar 38 juta orang. Saat ini penduduk miskin dan hampir miskin Indonesia mencapai 100 juta orang. “Kebanyakan mereka masih menjadi buruh dan tidak punya ahli dan tenaga skill. Ini juga perlu diberikan pelatihan dan sertifikasi meningkatkan upahnya,” tegasnya.

Aviliani memaklumi selama ini pengusaha sangat keberatan dalam menaikkan UMP. Pasalnya, kenaikan gaji tidak diiringi dengan produktivitas yang meningkat. “Pengusaha keberatan melihat kebutuhan hidup meningkat dan tidak melihat skill. 95 persen tenaga kerja kita tidak sertifikasi.

Ini PR nya bagaimana membuat SD ke bawah bisa bekerja dan pendapatan bisa meningkat,” tutupnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

ebijakan Pemerintah masih belum berpihak pada rakyat.

Salah satu buktinya, dalam penyelenggaraan CPNS. Pemerintah secara vulgar menyatakan pelaksanaan CPNS dilakukan secara transparan, tanpa ada unsur KKN. Sungguh pun begitu, diakui atau tidak, setiap ada pelaksanaan CPNS, pelulusannya selalu terselubung oleh mesteri-mesteri.

Seperti pelaksanaan rekrutmen CPNS kali ini. kekhawatiran itu terus menguntit setiap peserta yang melamar CPNS. Bahwa pelulusan tetap tidak bisa murni, kecuali hanya beberapa saja sebagai sampel kemurnian. Sistem teknologi pun sesungguhnya tidak menjadi jaminan bahwa pelulusan CPNS bebas dan bersih dari mesteri yang melingkupinya itu. Di sektor CPNS ini, ternyata kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah masih belum berpihak pada rakyat, karena dalam realisasiya siapa yang punya kekuatan kemampuan bergaining jual beli kelulusan CPNS, biasanya dialah yang akan keluar dalam pengumuman hasil tes CPNS, kendati pun ini tetap sulit dibuktikan.

Tidak hanya itu, dalam kenaikan harga BBM misalnya, kebijakan pemerintah juga masih belum berpihak pada rakyat. Pemerintah masih mengabaikan penderitaan rakyat yang sengsara mempertahankan kehidupannya akibat dampak dari kenaikan harga BBM. Memang dalam pemerintahan SBY saat ini, anggaran APBN sangat buruk, sehingga tidak boleh tidak mengusik pemerintahan Joko Widodo-JK mendatang. Hampir bisa dipastikan di awal pemerintahan Joko Widodo-JK akan diwarnai dengan kenaikan harga BBM, sebab SBY menolak menaikkan harga BBM di penghujung masa pemerintahan SBY-Boediono.

Dapat dipahami penolakan SBY. Apabila menaikkan harga BBM pemerintahannya menjadi suul khatimah, bobrok citranya di akhir pemerintahannya. Itulah sebabnya SBY pun ingin menunjukkan keberpihakannya pada rakyat. Sehingga ini makin mempersulit posisi pemerintahan penggantinya.

Bila Joko Widodo tidak menemukan pilihan lain untuk menanggulangi minimnya anggaran, sehingga harus menaikkan harga BBM, telah ada pembiaran terhadap rakyatnya untuk menderita lebih lama. (*)

Opini

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III

77

Mengkritik Gosip Politik Pilpres 2014

Salam Songkem

Belum Merakyat

KORAN MADURA

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 No. 0432 | TAHUN III

Hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 sudah final pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 21 Agustus 2014. MK memutuskan menolak seluruh gugatan kubu Prabowo-Hatta. Dalil permohonan gugatan dinyatakan tidak dapat dibuktikan.

Artinya, Jokowi-JK ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2014.

P

ilpres 2014 dirasakan semua pihak menjadi pilpres paling panas pasca-reformasi. Konsestan yang hanya dua pasangan telah menyebabkan munculnya gesekan dan polarisasi yang ekstrim antar kubu dan pendukungnya.

Perang opini dan sosialisasi peta dukungan terus menghiasi media massa selama pilpres.

Sayangnya, dinamika tersebut terasa masih miskin dari adu gagasan sebagai esensi demokrasi.

Fenomena yang terjadi justru praktik kotor yang menodai dan menyebabkan degradasi kualitas demokrasi, misalnya kampanye hitam (black campaign). Kampanye hitam sebagian besar diawali dan didasari oleh gosip-gosip politik.

Gosip Politik Gosip politik adalah wajar dan niscaya dalam dinamika pesta demokrasi. Kahlil Gibran dalam puisinya berujar “Jika engkau mengabarkan rahasiamu kepada burung, jangan salahkan burung jika berkicau kepada angin. Dan angin menghembuskannya ke seluruh dunia“. Stein (dalam Arianto, 2014) menyebut gosip politik sebagai grapevine.

Grapevine dimaknai sebagai metode pemberian laporan ra-

hasia dari orang ke orang yang tidak dapat diperoleh melalui saluran biasa, karena isi pesan grapevine senantiasa diwacanakan ke publik melalui komunikasi informal (face to face communication).

Gosip politik tidak hadir baru saja. Pada zaman Majapahit dan Mataram sudah ada orang-orang yang dibayar khusus oleh istana untuk menghembuskan kabarkabar tertentu, guna mempengaruhi alam pikir rakyat. Pujangga, brahmana, penyair, atau sekedar kecu dan telik sandi (informen, intelejen), adalah para pengabdi penguasa untuk menyerap atau justru menghembuskan kabar-kabar tertentu.

Gosip politik era kini semakin cepat menarik perhatian publik seiring kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Futurolog, John Naisbitt dalam bukunya Megatrends 2000 menyatakan siapa yang menguasai informasi dan komunikasi dipastikan akan menguasai dunia.

Pola pergerakan gosip politik dapat dipahami melalui kajian komunikasi massa (Biaro, 2012).

Pertama, pertarungan politik terkunci pada soal persepsi.

Persepsi menyingkirkan faktorfaktor lain, seperti kebenaran, faktualitas, dan validitas. Kedua, gosip akan menggelembung dalam kontestasi politik, karena memang direproduksi secara sistematis, intensif, dan dalam kemasan sebaik-baiknya.

Ketiga, melekat dalam identitas gosip itu sendiri yang senantiasa blur (samar). Rekayasa gosip politik adalah senjata multi fungsi yang berguna untuk menutupi, mengelabuhi, dan mengalihkan.

Diantara dua kubu kontestan tidak ada yang kebal gosip politik. Semua terkena serangan gosip dengan bervariasi bentuk dan ketajamannya. Mayoritas gosip politik mengarah ke calon presiden (capres), baik Jokowi atau Prabowo.

Jokowi terkena badai gosip seputar pencitraan mobil Esemka, capres boneka, keturunan Tionghoa, terlahir non muslim,

dicukongi konglomerat besar, pernah diusir Puan, menerima 10 Trilyun sebagai mahar Jusuf Kalla, dan banyak lagi. Kajian Indonesia Indicator (2014) menyebutkan empat bulan terakhir jumlah ekspose pemberitaan berkenaan dengan gosip Jokowi mencapai angka 1.515 berita.

Prabowo tidak kalah banyak diterpa gelombang gosip.

Misalnya dugaan kewarganegaraan ganda, hutang perusahaan Prabowo Rp14,3 Triliun dan gaji pekerjanya 5 bulan belum dibayar, tuduhan penghilangan paksa aktivis 1998, penyiksaan pejuang prokemerdekaan di Timor Timur, dan lainnya.

Prabowo mendapat sorotan pemberitaan negatif sejumlah 743 berita (Indonesia Indicator, 2014).

Saling serang gosip bahkan tidak berhenti sampai pengumuman KPU. Hingga kini gosip politik masih berseliweran di tengah-tengah dinamika politik nasional. Hal yang dikhawatirkan adalah terus berlangsungnya perang gosip politik hingga lima tahun ke depan.

Darurat Demokrasi Perang gosip politik memuncak dalam Pilpres 2014 ini. Atas kondisi ini, demokrasi Indonesia mengalami kondisi darurat. Gosip politik yang terbiarkan dan justru dimanfaatkan akan menjadi bola panas yang merusak iklim kompetisi demokrasi. Semua pihak penting melakukan refleksi terkait fenomena perang gosip politik demi perbaikan di masa mendatang.

Pertama, bagi elit politik

penting untuk menetralisasi hadirnya gosip politik. Parpol dan politisi mesti memberikan pendidikan politik bagi tim sukses maupun pendukungnya dalam hal etika komunikasi dan strategi pemenangan. Gosip politik apalagi kampanye hitam jangan justru dimasukkan sebagai strategi kontestasi demokrasi.

Kedua, bagi pengamat dan media penting tidak melakukan provokasi dan tidak memberikan informasi tanpa validitas.

Setiap informasi meskipun menarik mesti didalami melalui investigasi jurnalistik. Sosialisasi visi dan misi justru lebih penting untuk dikritisi dan didiskusi dalam ruang-ruang jurnalisme media.

Ketiga, bagi publik penting mencerna secara cermat dan bijak terhadap setiap informasi yang datang. Penyakit era virtual seperti sekarang adalah mudah menyebarkan berita melulai forward, retweet, atau copy paste. Publik penting melakukan penyaringan informasi melalui perbandingan ke berbagai sumber, konfirmasi terhadap subyek informasi, atau lainnya.

Hadirnya gosip politik hingga kampanye hitam dapat menjadi batu sandungan dan bom waktu bagi degradasi demokrasi.

Gosip politik tidak memiliki peran berarti dalam kontestasi demokrasi. Sebaliknya justru dapat menjadi bumerang yang akan menggerogoti dukungan publik. Semoga gosip politik akan terminimalisasi ke depan dalam perjalanan demokrasi bangsa Indonesia.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 No. 0432 | TAHUN III

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III

8

ant/hendra sonie

KLOTER SATU EMBARKASI SURABAYA. Sejumlah Jemaah calon Haji kloter satu Embarkasi Surabaya menaiki pesawat Saudi Airlines dengan kode SV 5103 yang diberangkatkan dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jatim, Senin (1/9). Kloter satu Embarkasi Surabaya diisi Jemaah Calon Haji (JCH) dari Surabaya 310 orang dan Sidoarjo 135 orang, dengan jumlah total dari Jawa Timur sebanyak 28.676 orang dan 320 orang petugas pendamping.

Dua Calon Haji Batal Berangkat SURABAYA - Dua calon haji asal Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, batal berangkat ke Tanah Suci bersama rombongannya pada kelompok terbang (Kloter) I yang dilepas Gubernur Jawa Timur Dr. Soekarwo dan anggota Komisi VIII DPR RI dari Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Senin (1/9).

"Dua calon haji yang batal berangkat itu pasangan suami istri.

Suaminya mengalami gagal ginjal dan tekanan darahnya tinggi, sehingga dokter merekomendasikan penundaan, sedangkan istrinya mendampingi," kata Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Jatim HM Sakur.

Setelah mengikuti rapat evaluasi bersama Kepala Kanwil Kemenag Jatim HM Mahfud Shodar, Ketua Komisi VIII DPR RI Hj Ida Fauziyah dan anggotanya, ia menjelaskan calon haji yang tertunda keberangkatannya itu kini

dirawat di Rumah Sakit Haji (RSH) Surabaya.

"Kami menunggu rekomendasi dokter, kalau dokter memperbolehkan, maka kami akan masukkan dia bersama istrinya ke kloter berikutnya," katanya setelah rapat evaluasi yang juga dihadiri puluhan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya itu.

Dalam rapat evaluasi yang berlangsung hampir dua jam setelah pelepasan calon haji kloter I dari Sidoarjo dan Surabaya itu, peserta rapat membahas berbagai

hal dengan fokus utama pembahasan terkait kesiapan Embarkasi Haji Surabaya mengantisipasi virus Ebola.

"Kami sudah mengantisipasi melalui penyuluhan tentang Ebola sejak dari puskesmas hingga calon haji masuk asrama haji pun masih menerima informasi tentang itu, tapi kami bersyukur pemerintah Saudi Arabia sudah melarang calon haji dari negara endemis Ebola," ujar Ketua Panitia Operasional KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) di PPIH Embarkasi Surabaya, Budi Santoso SKM MK3.

Selain itu, petugas kesehatan PPIH Embarkasi Surabaya juga melakukan antisipasi dengan memasang "thermal scanner" untuk calon haji yang berangkat ke Tanah Suci di Bandara Juanda Surabaya dan nantinya untuk anggota

haji yang pulang di Asrama Haji Embarkasi Surabaya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo saat melepas keberangkatan calon haji Kloter I itu berpesan kepada calon haji agar menaati peraturan haji dari pemerintah dan berakhlakul karimah di Tanah Suci.

"Di sana harus sabar dan betulbetul niat untuk semuanya karena Allah SWT. Saya titip doakan Indonesia dan Jawa Timur. Doakan Indonesia jadi negara yang damai, aman, dan betul-betul berbasis spiritual karena akhlak," tuturnya.

Selain itu, Gubernur berpesan agar calon haji mendoakan Jatim menjadi provinsi panutan dan rujukan dalam kehidupan yang "Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur" (negara yang baik dan selalu mendapat ampunan atau negara yang sejahtera dan adil di

bawah lindungan Allah).

Tidak jauh berbeda dengan tahun 2013, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya melayani pemberangkatan calon haji dari Jatim, Bali, dan NTT dalam 64 kloter pada tahun ini.

"Calon haji dari Jatim berjumlah 27.323 orang, Bali 512 orang, dan NTT 521 orang. Jumlah itu sudah dipotong 20 persen karena proses pembenahan bangunan di Masjidilharam," kata Kakanwil Kemenag Jatim H.M. Mahfud Shodar.

Untuk calon haji kloter pertama dari Surabaya (310 orang) dan Sidoarjo (133 orang) masuk ke asrama haji pada hari Minggu (31/8) pukul 10.00 WIB dan berangkat ke Tanah Suci dengan pesawat Saudi Arabian Airlines (SAA) pada hari Senin (1/9) pukul 10.30 WIB. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim OPERASI GABUNGAN

Ribuan Obat Ilegal Disita SURABAYA - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Surabaya menyita ribuan bungkus obat ilegal yang ada di wilayah Jawa Timur.

Kepala Balai Besar POM I Ngurah Bagus Kusuma Dewa, saat dikonfirmasi di Surabaya mengatakan obat-obat tersebut disita dari lima kabupaten yang ada di Jawa Timur.

"Lima kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Malang serta Kabupaten Lamongan," paparnya, Senin (1/9).

Ia mengemukakan, hasil penyitaan barang-barang ilegal ini merupakan kerja sama dari tim gabungan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk melakukan Operasi Gabungan Tingkat Nasional di wilayah Provinsi Jawa Timur.

"Dari operasi tersebut, petugas berhasil menyita obat tradisional tanpa izin edar, kosmetik tanpa izin edar dan juga obat keras yang jelas-jelas diedarkan secara ilegal," ungkapnya.

Ia mengemukakan, total rincian temuan tersebut masing-masing sebanyak 344 karton yang terbagi dalam 676 item atau 91.891 bungkus.

"Dari hasil penyitaan tersebut diperkirakan memiliki nilai nominal sebanyak Rp 1,6 miliar dari seluruh item yang ada," ujarnya.

Ia mengatakan, selanjutnya barang-barang tersebut akan dilakukan peroses lebih lanjut, termasuk untuk mencari dimana sumber pembuatan barang-barang terlarang dan tanpa izin edar tersebut.

"Untuk barang-barang ini, kami tidak akan melakukan uji laboratorium lagi terkait dengan kandungannya karena barangbarang tersebut sudah tidak memiliki izin edar atau ilegal," tuturnya.

Ia mengatakan pihaknya secara rutin juga sudah mengeluarkan peringatan kepada masyarakat melalui dinas kesejatan masing-masing daerah terkait dengan barang-barang apa saja yang boleh diedarkan secara luas atau tidak.

"Mereka yang terbukti melanggar aturan ini akan dijerat dengan pasal 197 obat tradisional tanpa izin edar undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan," tukasnya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

KORAN MADURA

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III

9

Tarif Listrik Picu Inflasi Jatim 0,37 Persen SURABAYA - Tarif listrik memicu inflasi Jawa Timur pada bulan Agustus 2014 sebesar 0,37 persen karena terjadinya peningkatan tarif 3,89 persen hingga menjadikannya sebagai penyumbang tertinggi terhadap inflasi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, M Sairi Hasbullah menyatakan pada bulan Juli 2014 terjadi kenaikan tarif listrik prabayar. Sementara pada bulan Agustus 2014 kenaikan tarif listrik reguler.

"Salah satunya tarif dasar listrik (TDL) 11 persen untuk R3 dengan penggunaan daya lebih 2.200 VA. Ketentuan itu sesuai dengan Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2014," ujarnya di Surabaya, Senin (1/9).

Dari delapan kota indeks harga konsumen di Jatim, jelas dia, enam kota mengalami inflasi dan dua kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Surabaya seebsar 0,50 persen.

Lalu posisi berikutnya Malang dengan inflasi sebesar 0,47 persen, Madiun 0,35 persen, Sumenep 0,31 persen, dan Probolinggo 0,07 persen.

"Inflasi terendah terjadi di Kediri 0,06 persen sedangkan deflasi terjadi di Banyuwangi 0,12

persen dan Jember 0,06 persen," tuturnya.

Di sisi lain, tambah dia, komoditas lain yang memberikan sumbangan terhadap inflasi di antaranya biaya sekolah menengah atas, sekola menengah pertama, kenaikan harga cabai rawit, daging ayam, rokok kretek filter, teh manis, dan buah semangka.

"Kalau komoditas penyumbang terjadinya deflasi akibat kenaikan harga bawang merah, telur ayam ras, tomat sayur, angkutan antarkota, emas perhiasan, bayam, kendaraan sewa, ikan bandeng, gula pasir, dan ikan mujair," ujarnya.

Mengenai laju inflasi Jatim, sebut dia, pada tahun kalender

Desember 2013 hingga Agustus 2014 mencapai 3,04 persen.

Sementara inflasi 'year on year' (Agustus 2014 terhadap Agustsu 2013) sebesar 3,53 persen.

"Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi yoy pada Juli 2014 sebesar 4,01 persen," katanya.

Dari enam ibu kota provinsi di Pulau Jawa, lanjut dia, semua kota mengalami inflasi. Posisi inflasi terendah terjadi di Yogyakarta 0,09 persen dan tertinggi di Serang seebsar 1,16 persen. Lalu, diikuti Kota Surabaya 0,50 persen, Kota DKI Jakarta 0,49 persen, Kota Bandung dan Kota Semarang masing-masing 0,41 persen. = ANT/CHANDRA HN/DIK

BBM LANGKA

Antrean Bahan Bakar Didominasi Jeriken

ant/rudi mulya

MENUNGGU PENGIRIMAN BBM. Sejumlah warga menunggu pasokan BBM bersubsidi di SPBU Bangsal, Kota Kediri, Jawa Timur, kemarin. Meski PT. Pertamina (Persero) menyatakan telah menormalisasi pasokan BBM bersubsidi, sejumlah warga mengaku sudah antre dari jam 4 pagi untuk mendapatkan BBM di SPBU tersebut.

KEDIRI - Antrean warga yang membeli bahan bakar minyak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum di Kediri, Jawa Timur, didominasi mereka yang membawa jeriken.

Puriyani, salah seorang warga yang antre mengatakan sudah antre bahan bakar sejak Minggu (31/8).

Ia menempatkan jerigen di SPBU Muning, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Ia mengaku tidak keberatan antre sebab bahan bakar saat ini di Kediri masih sulit didapat. Ia juga membawa jerigen karena BBM akan dijual lagi.

Satu liter bahan bakar berupa premium dijual seharga Rp 8.000 per botol, bahkan ada yang menjual sampai Rp 10 ribu per botol.

"Mau dijual lagi rencananya.

Saat ini, premium masih sulit dicari," katanya, Senin (1/9).

Pengelola SPBU mengatakan terpaksa membatasi pembelian bahan bakar, hanya 20 liter per orang sebab stok bahan bakar sedikit, sementara warga yang antre banyak.

Hal serupa juga terjadi di SPBU Pesantren, Kota Kediri.

Bahkan, di tempat ini, warga sampai rela tidur, dan menunggu jerigen mereka, sampai mobil

pengangkut bahan bakar datang.

Petugas di SPBU Pesantren Fadli, mengatakan saat ini yang kosong stok bahan bakar premium, sementara solar dan pertamax ada. Untuk solar dikirim oleh Pertamina Minggu (31/8) dan hari ini, begitu juga dengan pertamax dikirim kemarin.

"Untuk solar, kami dikirim 8 ribu liter kemarin, begitu juga dengan hari ini, dikirim 8 ribu liter, dan untuk pertamax juga 8 ribu liter. Tapi, untuk premium ini yang belum tahu. Kalau dari jadwal, sore ini, tapi kami hanya menunggu saja, sampai mobil datang," jelas Fadli.

Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Budi Herdi Susianto juga terus memantau kondisi warga yang antre di sejumlah SPBU di Kota Kediri.

Ia sudah memerintahkan anggotanya untuk berjaga di SPBU, mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polres Kediri Kota AKP Siswandi mengatakan setiap SPBU di Kediri dijaga oleh dua orang petugas.

Mereka bertugas bergantian.

"Anggota masih berjaga di SPBU," katanya. = ANT/DESTYAN HS/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III

AKSI

Puluhan Sopir MPU Mogok Massal

ant/suryanto

JOKOWI HADIRI MUKTAMAR PKB. Presiden terpilih Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar (kiri), dan Ketua Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa, KH Azis Mansyur (kanan) saat menghadiri Muktamar PKB 2014 yang digelar di E Surabaya, Jawa Timur, Minggu (31/8) malam. Selain memberi pembekalan kepada para peserta Muktamar, Joko Widodo juga menyampaikan rancang bangun pemerintahan JokowiJK untuk periode 2014-2019.

Azis Mansyur dan Muhaimin Kembali Pimpin PKB SURABAYA - KH Azis Mansyur dan Muhaimin Iskandar kembali memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai ketua dewan syuro dan ketua dewan tanfidz setelah ditetapkan secara aklamasi dalam Muktamar III PKB di Surabaya, Senin (1/9) dini hari.

Peserta muktamar yang terdiri atas 33 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB, 505 Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan 10 DPC perwakilan luar negeri tak satu pun yang menyanggah keputusan aklamasi itu.

Sementara itu Siti Masrifah terpilih sebagai ketua umum Perempuan Bangsa, organisasi sayap PKB yang sebelumnya bernama Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) dalam Musyawarah Nasional III yang digelar di lokasi yang sama dengan muktamar.

Saat memberikan sambutan, Muhaimin mengajak seluruh jajaran PKB terus meningkatkan kekompakan, termasuk antara jajaran dewan syuro dengan dewan tanfidz.

"Mari kita ciptakan kolektivitas. Tidak ada lagi keputusan sy-

uro atau tanfidz. Yang ada keputusan partai, hasil rapat bersama syuro dan tanfidz," kata Muhaimin yang disambut tepuk tangan muktamirin.

Terpilihnya kembali Kiai Azis dan Muhaimin sebagai pemimpin PKB hingga lima tahun ke depan sudah diprediksi banyak pihak sebelumnya. Apalagi menjelang hingga pelaksanaan muktamar tak satu pun tokoh partai, selain keduanya, yang tampil sebagai kandidat.

Setelah terpilih ketua dewan syuro dan ketua umum dewan tanfidz, muktamar yang dibuka pada Minggu (31/8) siang pun langsung ditutup dan dinyatakan selesai.

Ketua panitia pengarah muktamar Abdul Kadir Karding menyatakan tidak ada rekayasa terkait aklamasi, murni kehendak muk-

tamirin.

Sementara untuk penyusunan kepengurusan lengkap DPP PKB periode 2014-2019, menurut Karding diserahkan kepada Kiai Azis dan Muhaimin.

"Karena tidak ada usulan tentang formatur, maka penyusunan kepengurusan diserahkan kepada kedua mandataris muktamar, ketua dewan syuro dan ketua umum dewan tanfidz," kata dia.

Kiai Azis terpilih sebagai ketua dewan syuro pertama kali dalam Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol, Jakarta, tahun 2008.

Sementara Muhaimin mengawali karir di PKB sebagai sekretaris jenderal mendampingi Mathori Abdul Djalil selaku ketua umum ketika partai itu baru didirikan pada tahun 1998 dan dikukuhkan dalam Muktamar I di Surabaya tahun 2000.

Muhaimin pertama kali terpilih sebagai ketua umum dalam Muktamar II PKB di Semarang, Jawa Tengah, tahun 2005 dan terpilih kembali dalam MLB di Ancol. = ANT/SIGIT PINARDI/DIK

TRENGGALEK - Puluhan hingga menjelang sore telah sopir mobil penumpang umum menyebabkan ratusan penump(MPU) jurusan Panggul-Trengang kecele. galek di Kabupaten Trenggalek, Tidak hanya penumpang Jawa Timur melakukan aksi umum, ratusan atau bahkan mogok massal sebagai protes ribuan siswa yang biasanya atas beroperasinya belasan menumpang angkutan umum travel ilegal (berpelat hitam) di untuk bisa sampai ke sekolahdaerah tersebut. nya terpaksa berjalan kaki atau "Itu (mogok) benar, ada bahkan balik ke rumah masinglebih dari 80 angkutan umum masing. yang terlibat aksi mogok masPemandangannya lebih sal, tapi ini sudah ada titik parah terlihat di pertigaan temu setelah masing-masing Jarakan, Kota Trenggalek, kapihak dipertemukan di kantor rena banyak calon penumpang kecamatan (Panggul)," kata MPU yang rumahnya di daerah Kapolsek Panggul AKP Wajib, (Kecamatan) Tugu, KaranSenin (1/9). gan, Suruh, Pule, Dongko dan Dalam aksinya, para awak khususnya Munjungan yang MPU sama sekali tidak menkeleleran tidak tersangkut goperasikan armadanya sejak hingga sore. pagi dan hanya memarkir di "Puncak kekesalan para sepanjang ruas jalan utama kota sopir MPU terjadi saat terjadi Kecamatan Pangkelangkaan BBM gul, hingga siang (bahan bakar hari. minyak) bersubAkibatnya, sidi, beberapa hari banyak calon terakhir. Sudah penumpang solar susah, peyang keleleran di Para sopir yang terga- numpang di jalur sekitar terminalbung dalam Organda Panggul-Trengterminal kecil di Panggul-Trenggalek galek banyak yang sepanjang jalur diangkut travelmelakukan aksi Panggul-Trengtravel gelap," mogok, karena berop- terang Eko. galek maupun erasinya travel gelap sebaliknya.

Belum ada (ilegal/tidak memi- penjelasan resmi "Para sopir liki izin trayek) yang dari pihak dinas yang tergabung dalam Organda dianggap merugikan perhubungan Panggul-Trengmereka yang resmi,� maupun Satlantas galek melakuPolres Trengkan aksi mogok, galek mengenai Eko karena beropjumlah maupun Warga Trenggalek erasinya travel pelanggaran izin gelap (ilegal/ trayek oleh para tidak memiliki pengusaha travel izin trayek) yang antarkota di daedianggap merugikan mereka rah tersebut. yang resmi," kata Eko, salah Kapolsek Wajib hanya seorang warga Trenggalek mengisyaratkan jumlahnya yang mengamati dinamika ada belasan, dengan rute persaingan angkutan umum di Panggul-Trenggalek-Malang, daerah tersebut. atau Panggul-TrenggalekNamun, Kapolsek setempat Surabaya (Bandara Juanda). saat dikonfirmasi sekitar pukul "Setahu saya ada tiga pen14.15 WIB, menyatakan aksi gusaha yang memiliki armada mogok telah selesai. travel (gelap). Mereka awalnya "Para sopir MPU sepakat kan membuka jasa layanan tiket untuk beroperasi lagi. Ini rapat pesawat atau kapal, namun antara perwakilan sopir MPU karena banyak peminatnya dengan pengusaha travel yang sehingga mereka menyediakan tidak berizin juga barusan jasa angkutan sekaligus, tapi selesai. Keputusannya, travel memang tidak mengantongi berpelat hitam tidak boleh izin," jelasnya. lagi mengangkut penumpang," Sejumlah travel gelap jelasnya. diduga juga berasal dari sekitar Terlepas dari kesepakatan Kecamatan Ngadirojo, Kabupayang telah tercapai antara awak ten Pacitan, tujuan Malang atau MPU dengan pengusaha travel Surabaya dengan rute melalui ilegal, aksi mogok yang terjalur Panggul-Trenggalek. lanjur berlangsung sejak pagi = ANT/DESTYAN HS/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III

Petani Tebu Kecewa Harga Gula Kian Rendah

PARKIR

Sistem Harus Diperbaiki

SURABAYA - Petani tebu di lingkungan pabrik gula PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI kecewa terhadap harga gula yang kian rendah pada saat ini karena penerapan kebijakan pemerintah.

"Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 45/2014 terkait Harga Pokok Penjualan (HPP) gula yang mencapai Rp 8.500 per kilogram," kata Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jatim, Arum Sabil di Surabaya, Senin (1/9).

Menurut dia, Permendag tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak.

Selain itu tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan kebijakan itu dan ia juga mendengar instruksi Menteri Pedagangan untuk mengamankan harga gula petani minimal Rp 8.500 per kilogram.

"Jika Direksi mengatakan masih mengusulkan kepada APTR untuk menerima harga gula Rp 8.250. Hal itu adalah alasan untuk mengulur waktu hingga petani tidak punya daya," ucapnya.

Oleh karena itu, jelas dia, harga gula di PTPN IX Rp 8.500 dan PTPN X juga Rp 8.500. Kebijakan soal HPP adalah jaring pengaman bagi petani untuk mendapatkan kepastian harga jual gula sebesar minimal Rp 8.500 dibayar dimuka melalui dana talangan.

"Kalau harga gula ternyata lebih tinggi dari HPP, selisih bisa dibayar di belakang usai lelang.

Jika sampai terjadi, petani akan melakukan penolakan dengan demonstrasi," ujarnya.

Ketua Lelang APTR PTPN XI, Sumedi, menyatakan, saat ini harga gula memang tidak seperti yang diinginkan. Bahkan, harga bergerak di bawah HPP yang ditetapkan.

Sementara, harga lelang melalui negosiasi pada tanggal 27 lalu menunjukkan harga untuk gula di wilayah Barat, yaitu PG Kanigoro, Pagotan, Sudono, Purwodadi dan PG Rejosari hanya dikisaran Rp 8.300 per kilogram.

"Harga gula di wilayah tengah yaitu PG Pajarakan, Gending, Wonolangan dikisaran Rp 8.275 per kilogram dan harga gula di wilayah Timur yaitu PG Panji, Olean, Asem-

ant/eric ireng

KEGIATAN GILING PABRIK GULA. Dua pekerja berada di bagian penerimaan tebu, di PG Kremboong, Sidoarjo, beberapa waktu lalu. PTPN X menginvestasikan dana Rp 170 miliar untuk revitalisasi PG Kremboong Sidoarjo, agar pabrik gula yang dulu sempat akan ditutup mampu bangkit kembali.

bagus dan PG Wringin Anom hanya dikisaran Rp 8.270 per kilogram," ungkapnya.

Pada kesempatan sama, Ketua APTR PG Kanigoro Madiun, Supardi mengemukakan, permasahan di lingkungan PTPN XI cukup rumit. Misal di PG Kanigoro, tibatiba General Manager PG menyatakan PG tidak beroperasi dan tebu petani akan dikirim. Lalu, digiling

di PG lainnya setelah petani mengirimkan tebunya ke PG. "Akibatnya, tebu menjadi rusak karena harus menunggu giliran panjang dan hasilnya menjadi jelek," ucapnya.

Apalagi, lanjut dia, persoalan itu memang sudah berantakan sejak dulu. Ketika awalnya dikatakan bisa giling tetapi akhirnya diputuskan tidak giling dengan

11

alasan takut rugi, dan tebu petani dialihkan ke PG lain.

"Kalau gabung ke PG lain, nasib kami akan terkatung-katung.

Tebu akan digiling setelah seluruh tebu petani PG yang bersangkutan giling seluruhnya dan tebu kami yang jadi korban, gula menjadi jelek karena giling telat," tukasnya. = ANT/CHANDRA HN/DIK

SURABAYA - Legislator DPRD Kota Surabaya mengusulkan kepada Pemerintah Kota setempat agar segera mengubah sistem perparkiran di Kota Pahlawan, yakni dari pemilik kendaraan membayar dan menerima karcis menjadi pemilik kendaraan memberi karcis kepada juru parkir.

Legislator DPRD Kota Surabaya, Baktiono mengatakan dalam sistem yang "memberi" itu pemilik kendaraan sebelumnya harus membeli karcis terlebih dulu ke sejumlah "counter" yang ditunjuk.

"Karcis itu terdiri atas dua item, yakni satu untuk jukir dan satu lagi untuk pemilik kendaraan," katanya, Senin (1/9).

Dalam karcis ini, kata dia, tertera nama pemilik dan nomor pelat kendaraan. Ketika parkir, salah satu sisi karcis disobek dan diberikan pada jukir dan satu lagi untuk pemilik kendaraan sebagai bukti.

"Harga karcis sesuai dengan perda (peraturan daerah) yakni Rp 500 untuk kendaraan roda dan dua Rp 2.000 untuk kendaraan roda empat," ujarnya.

Ia menjelaskan dengan sistem ini akan mampu mencegah kebocoran negara karena saat ini tarif parkir dipatok seenaknya sendiri oleh jukir. Untuk roda dua, ratarata Rp 2.000 dan roda empat Rp 4000.

Tentunya, lanjut dia, ini sangat jauh dari ketentuan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir yakni Rp 500 untuk kendaraan roda dan dua Rp 2.000 untuk kendaraan roda empat.

"Menariknya lagi, dengan sistem yang kami usulkan ini, kendaraan dan pemilik kendaraan akan mendapatkan asuransi," katanya.

Baktiono mengatakan nantinya sistem parkir ini akan bekerja sama dengan perusahaan asuransi, baik asurani jiwa maupun asuransi kendaraan.

Namun, tidak bisa dilakukan dengan penunjukan langsung (PL), melainkan harus sistem lelang. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 No. 0432 | TAHUN III

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III

MADURA

12

UKM

95 Koperasi Menunggu Nasib

TERHAMBAT. Pengusaha batu bata terkena dampak keterlambatan pasokan BBM, yang sangat berpengaruh besar terhadap jasa transportasi.

Pasokan BBM Belum Normal

PROBOLINGGO - Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Probolinggo, nampaknya tidak main-main soal perkoperasian di daerahnya. Sebanyak 95 koperasi dinilai tidak bisa menggelar Rapat Tahunan Anggota (RAT), dan terancam akan dibubarkan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Probolinggo, Erlin Setiawati mengatakan dasar ancaman kepada koperasi yang tidak menggelar rapat tersebut sesuai dengan UndangUndang RI nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Kedua peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah.“Koperasi yang tidak menggelar RAT pengurus dan pengawas selama dua tahun berturut – turut bisa dibubarkan,” terangnya kepada wartawan, Senin (1/9).

Menurutnya, sebanyak 95 koperasi yang dinilai tidak melaksanakan RAT tersebut, pihaknya telah mengirimkan surat pengumuman nomor: 518/1841/426.110/ 2014. Tentang nama koperasi yang dinilai ternacam dibubarkan, sudah diberikan surat pengumuman dan telah dikirim kemasingmasing koperasi. “Kami sudah

mengiminya dan setiap koperasi sudah menerimanya,” jelas Erlin Setiawati.

Dari 95 koperasi itu, terdiri dari berbagai koperasi, baik yang ada di beberapa Kecamatan. Salah satunya koperasi yang mengatasnamakan koperasi Surya Citra Lestari, yang beralamatkan di Desa Tamansari Kecamatan Dringu.“Yang jelas nama-nama koperasi itu sudah tercantum dalam surat pengumuman itu,” ungkapnya.

Jumlah koperasi di wilayah Kabupaten Probolinggo, sebanyak 680 unit 679 berbentuk primer. Hanya satu berbentuk skunder. Pihaknya mengaku, dengan adanya pengumuman itu memberikan waktu selama dua bulan setelah pengumuman itu dikeluarkan.

Jika para pengurus , pangawas atau anggota yang merasakan keberatan tentang adanya pengumuman itu untuk segera menghubungi Dinas Koperasi dan UKM.“Dalam jangka waktu yang ada masih belum ada pengurusan, maka Dinas Koperasi akan membubarkannya dan mencabut Badan Hukum yang dimilikinya,” tandasnya. =Mahfud Hidayatullah

BLH

Arus Perekonomian Warga Terhambat

Lahan TPA Makin Sulit

PROBOLINGGO - Keterlambatan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) kebeberapa SPBU termasuk di wilayah Probolinggo, beberapa hari terakhir ini banyak menimbulkan dampak bagi perekonomian warga. Dampak keterlambatan pasokan BBM, sangat berpengaruh besar terhadap jasa transportasi. Sehingga pengiriman barang ke beberapa daerah tergolong lambat.

PROBOLINGGO – Ketersediaan lahan TPA yang semakin sulit, membuat Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo mengambil langkah. Langkah itu dengan melakukan evaluasi pelaksanaan reduce, reuce dan recyle (3 R).

Terutama soal sampah yang terdapat di lingkungan perkantoran (birokrasi).

Kepala BLH Kota Probolinggo, Budi Krisyanto mengatakan, agar kawasan SKPD di lingkungan pemkot Probolinggo terlihat bersih, diharapkan menghindari kebiasaan dengan menumpuk sampah.

“Karena dengan menumpuk sampah dengan sembarangan akan mencemarkan lingkungan sekitar,” tandasnya kepada wartawan, kemarin.

Untuk mewujudkan itu, kata dia, memerlukan kesadaran pribadi masing-masing. “Makanya kita harus bisa memilah- milih. Mana sampah yang bisa dipilih dan tidak,” katanya.

Dia menjelaskan, monitoring itu dilakukan mengingat tumpukan sampah yang terus meningkat. Apalagi dengan bertambahnya angka penduduk juga berpengaruh terhadap pola hidup lingkungan.

Salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya tumpukan tersebut, dengan mengurangi penggunaan alat-alat tulis agar tidak sampai dibuang secara cuma-cuma. Seperti kertas, printer dan lain sebagainya. “Makanya penerapan 3 R itu sangat penting dilakukan di setiap SKPD yang ada,” timpalnya. =Muhammad Sugianto

”Kalau kondisi pasokan BBM terlambat terjadi begitu lama, maka akan mengancam kepada perekonomian masyarakat,” ujar Supriadi (45), salah satu pengusaha batu bata di Kabupaten Probolinggo, Senin (1/9).

Menurutnya, kelangkaan dan sulitnya mendapatkan BBM di lokasi SPBU, banyak pesanan batu bata yang belum terpenuhi. Karena kondisi bensin seperti ini, maka kami sulit dan terkendala dalam pengiriman.“Biasanya pengiriman barang keluar daerah

langsung berangkat. Saat ini masih harus melihat ketersediaan bensin untuk mobil pengangkutnya,” jelas Supriadi.

Biasanya pengiriman barang ke luar daerah bisa dilakukan dengan waktu yang relatif cepat.

Namun pengirimannya bisa memakan waktu dua atau tiga hari.

“Kami sangat kesulitan jika pasokan BBM tidak normal seperti ini,” terangnya.

Pihaknya mengaku, keterlambatan pasokan BBM oleh pertamina ini tidak segera kembali normal, maka palaku usaha yang ada akan mengalami keresahan. BBM

merupakan sesuatu yang sangat diperhitungkan dalam kebutuhan ekonomi warga.“Semua alat transportasi menggunakan BBM baik solar maupun bensin,” ucap Supriadi.

Senada diungkapkan Nurhadi (40) salah satu pengusaha batako, mengatakan dirinya mengalami kendala dengan kondisi kelangkaan BBM. Meski di SPBU BBM tetap dikirim. Namun tingkat pembeliannya harus menunggu berjam-jam.“Kalau tidak menunggu yang jelas tidak akan mendapatkan BBM,” ujarnya.

Situasi ini, lanjut dia, omset yang diperolehnya cenderung mengalami penurunan. Biasanya dalam seharinya mampu mengirimkan barang 2-3 kali sehari.

Saat ini di hanya bisa melakukan pengiriman satu kali.“Sulitnya BBM memang menjadi kendala bagi aktifitas ekonomi masyarakat,” tandasnya. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432| TAHUN III

13

MEMASTIKAN. Walikota Hj. Rukmini melakukan inspeksi mendadak terkait Revitalisasi pasar Gotong Royong Kota Probolinggo setelah mengalami insiden kebakaran.

Revitalisasi Pasar Masih Terganggu Pelaksanaan Tunggu Masa Sanggah PROBOLINGGO – Pelaksanaan proyek revitalisasi pasar Gotong Royong Kota Probolinggo akibat insiden kebakaran beberapa waktu silam, hingga saat ini masih belum bisa dilakukan. Alasannya, proses tendernya masih dalam masa sanggah.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Probolinggo, Zainullah kepada wartawan, Senin (1/9). “Pengerjaannya nanti mungkin pada

pertengahan bulan September mendatang,”terangnya.

Dia menjelaskan, setelah masa sanggah itu selesai, Surat Perintah Kerja (SPK) akan diberikan kepada pihak pemenang tender.

Hanya saja, Zainullah tidak menjelaskan siapa pemenang tender pengerjaan revitalisasi pasar Goyong Royong tersebut.“Saya lupa. Yang jelas pemenangnya sudah ada,” kilahnya.

Berdasarkan data, pasar Gotong Royong itu bakal dibangun lagi setelah mengalami kebakaran beberapa waktu. Akibat kejadian itu, sejumlah bedak milik pedagang terbakar. Untuk membangun bedak pasar tersebut, tahun ini pemkot telah menyediakan dana

anggaran Rp 715.000.000,00.

Zainullah mengatakan, sebagai leading sektor yang menangani pengerjaan proyek revitalisasi tersebut, pihaknya tidak mau main-main. Bahkan, pihaknya mengaku akan berhati-hati untuk melakukan pengawasan terhadap pengerjaan proyek itu. “Kita tidak mau berisiko. Makanya kita tidak main-main dengan pengerjaan proyek ini,” katanya.

Dia menambahkan, proyek revitalisasi itu sebenarnya meru-

pakan pelimpahan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Probolinggo. Namun kemudian proyek tersebut dilimpahkan ke Diskopindag.

“Proyek ini sebenarnya program DPPKA yang dilimpahkan ke kita. Makanya kita akan melakukan pengawasan itu dengan serius. Karena kita tidak mau menangggung resiko,”ucapnya. =Muhammad Sugianto

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III

PKB

Perjuangkan Nasib Petani dan Nelayan PROBOLINGGO – Green book (buku hijau) yang diberikan PKB kepada Presiden terpilih Joko Widodo usai gelar muktamar kemarin, mendapat respon dari para kader di daerah.

Isi dari green book tersebut, salah satunya memberikan rekomendasi kepada pemerintahan mendatang agar lebih membantu masyarakat bawah, terutama nasib para nelayan pinggiran.

“Kader PKB itu “fardhu ain” memperjuangkan nasib petani dan nelayan,” ujar seorang anggota dewan dari PKB Kota Probolinggo, Abd. Aziz kepada wartawan, Senin (1/9).

Menurut dia, memperjuang-

kan nasib petani dan nelayan itu merupakan bagian dari implementasi memperjuangkan kaum duafa. Sehingga PKB benar-benar berpegang teguh pada politik yangrahmatan lil alamin.

“Pada pemerintahan men-

PUPUK BERSUBSIDI

datang, kita berharap nasib para petani dan nelayan bisa lebih layak,” katanya.

Aziz mengatakan, pada pemerintahan mendatang, masalah pendidikan diharapkan ada sebuah perubahan. Terjadinya perubahan itu karena pendidikan merupakan sumber daya manusia agar masyarakat Indonesia lebih berkeadaban.

“Makanya perubahan di lembaga pendidikan itu sangat penting dilakukan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, masyarakat bisa mengoptimalkan status peranannya, ketika bekal

Petugas Amankan Lima Truk Pupuk Bersubsidi PROBOLINGGO – Lima truk angkutan pupuk bersubsidi yang akan diselundupkan ke wilayah lain, berhasil diamankan oleh Polres Probolinggo, Minggu (31/8) malam. Pupuk Jenis Urea dan ZA itu, rencananya akan di bawa ke wilayah Lamongan dan Mojokerto dari wilayah Situbondo dan Bondowoso.

Menurut Kapolres Probolinggo AKBP Endar Priantoro menyebutkan, kalau diamankannya pupuk bersubsidi Jenis Urea dan ZA itu, bermula informasi dari warga sehingga petugas langsung melakukan penghadangan di jalan Raya Pajarakan atau di depan Mapolres Probolinggo.

“Awalnya, 2 truk yang kita amankan, selang beberapa jam kemudian, kita berhasil mengamankan 3 truk yang mengangkut pupuk bersubsidi,”ujarnya kepada wartawan, Senin (1/9) Kapolres Probolinggo meyakini, kalau pupuk itu sengaja dibeli dengan harga cukup mahal oleh salah seorang pengusaha tertentu.“Ada penyandang dana yang rela membeli pupuk itu, apalagi sekarang pupuk cukup sulit di dapat oleh petani,”katanya.

Untuk diketahui, ketiga sopir truk pengangkut pupuk tersebut saat ini sudah diamankan di Mapolres Probolinggo.

Namun demikian , polisi masih belum menetapkan ketiganya sebagai tersangka dalam kasus ini.“Tunggu perkembangan selanjutnya, ini masih tahap penyelidikan,”ucapnya. =Mahfud Hidayatullah

DIAMANKAN. Lima truk yang di duga berisi pupuk bersubsidi

pendidikan yang diperolehnya memadai. Dengan adanya bekal tersebut, peran masyarakat sebagai kholifatullah fil ardi akan terwujud.

Tak hanya itu, tetapi Aziz juga berharap supaya anggaran untuk program kesejahteraan masyarakat lebih dimaksimalkan daripada anggaran untuk pembangunan. “Sebagai kader PKB kita juga berharap pemerintahan ke depan bisa lebih fokus kepada program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat,”ucapnya. =Muhammad Sugianto

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 2 SEPTEMBER | No. 0432 |2014 TAHUN III SELASA2014 2 SEPTEMBER

No. 0432 | TAHUN III

15 15

TRANSFER PEMAIN

Cerci Berlabuh ke Atletico

Pelatih AC Milan Filippo Inzaghi mengekspresikan kegembiraannya usai timnya menaklukkan Lazio dengan skor telak 3-1. Kemenangan ini membuat keraguan fans akan kapasitas kepelatihan Inzaghi perlahan menguap.

MILAN - Klub raksasa Italia yang musim lalu terpuruk di papan tengah, AC Milan, memulai musim dengan kemenangan besar saat menjamu tim dari Ibukota Italia, Lazio, pada laga perdana Liga Serie A Italia di San Siro, Senin (1/9) dini hari WIB. Anak-anak asuh Filippo Inzaghi itu menang telak 3-1 atas Lazio.

Tiga gol “Rossonerri” dilesakan oleh Keisuke Honda, Sulley Muntari, serta Jeremy Menez, dan dibalas melalui gol bunuh diri Alex.

Kemenangan itu setidaknya menjawab keraguan fans Milan atas kapasitas Inzaghi yang menggantikan posisi Clarence Seedorf.

Sebelumnya, Inzaghi gagal mengantarkan Milan meraih satu kemenangan pun dalam turnamen pra-musim Internasional Champions Cup. Mereka kalah dari Olympiakos dengan skor 0-3, Manchetser City (1-5), dan Liverpool (1-2).

Milan juga ditundukan Valencia dengan skor 1-2 dalam laga uji coba lainnya.

“Saya melihat semangat yang bagus. Kami harus meningkatkan

Milan Menang Meyakinkan penampilan kami tapi tim bangkit dari musim yang sulit. Hasil seperti ini bagus bagi mereka dan saya berharap kami bisa membuat kejutan pada musim ini,” ujar Inzaghi.

Pelatih 41 tahun itu mempercayakan lini serangan kepada Stephan El Shaarawy yang bermain bagus. Shaarawy menjadi inspirator gol pembuka Milan ketika laga memasuki menit ketujuh.

Akselerasinya dari sisi sayap diakhiri dengan umpan matang ke dalam kotak penalti yang disempurnakan oleh sontekan Honda. Kiper Lazio Etrit Berisha sudah berusaha menutupnya tetapi bola justru melewati selasela kakinya.

Kemenangan Milan tidak lepas dari buruknya penampilan Lazio.

Hal itu tercermin dari gol kedua tuan rumah yang lahir pada menit ke-56. Tiga bek Lazio mengerumuni Muntari di depan gawang, tetapi mereka semua gagal menjaga sang gelandang. Alhasil, Muntari dengan nyaman menyambut

umpan silang Ignazio Abate tepat di depan Berisha.

Gol kedua tersebut sukses dimanfaatkan Milan untuk semakin menjauhkan keunggulan mereka.

Pada menit ke-63, Jeremy Menez dijatuhkan di kotak terlarang sehingga wasit menunjuk titik putih. Menez sendiri yang maju sebagai eksekutor mampu menjalankan tugasnya dengan baik setelah tendangannya mengecoh Berisha.

Namun, “Biancocelesti” tidak patah arang. Selang empat menit, Lazio mempekecil kedudukan ketika Alex melakukan gol bunuh diri usai mencoba mengantisipasi umpan silang Antonio Candreva. Pada masa injury time, tim tamu bahkan memperoleh peluang untuk menambah golnya melalui titik putih. Akan tetapi, Candreva gagal mengkonversikannya menjadi gol setelah tendangan penaltinya ditepis kiper Diego Lopez.=ESPN/ CAROL AJI

MADRID-Pemain internasional Italia Alessio Cerci resmi bergabung dengan jawara La Liga Spanyol Atletico Madrid setelah mereka mencapai kesepakatan dengan klub pemilik Cerci, Torino. Hal itu diumumkan resmi oleh Atletico melalui website resmi mereka.

“Atletico Madrid dan Torino sudah mencapai kesepakatan untuk mentransfer Alessio Cerci ke klub kami, meski masih menunggu tes medis dan penandatangan kontrak. Pemain ini akan tinggal di klub kami selama tiga musim,” demikian bunyi pernyataan resmi Atletico.

Cerci menjadi salah satu bintang Italia yang diincar klub-klub Eropa karena kelihaiannya di depan mulut gawang lawan. Cerci mengoleksi 21 gol dan 19 umpan untuk Torino musim lalu.

Menurut Direktur Olahraga Atletico, Jose Luis Perez Caminero, Cerci akan menjadi pemain penting dan menambah daya dobrak Rojiblancos. “Mencapai kesepakatan dengan Torino untuk mentransfer Cerci sangat menyenangkan bagi semua orang. Tujuan kami adalah memperkuat skuat kami menghadapi semua tantangan yang berada di depan kami selama musim ini,” kata Caminero.=SKY SPORTS/CAROL AJI

Chicharito Berbaju Real

Real Madrid resmi mengontrak striker Manchester United (MU) asal Meksiko Javier Hernandez dengan kesepakatan peminjaman selama semusim dengan opsi permanen di akhir mudim.

Menurut laman resmi realmadrid.com, klub ibukota Madrid itu akan segera diperkenalkan kepada publik setelah sang pemain menandatangani kontrak.

Pemain yang akrab disapa Chicharito itu telah menorehkan 37 gol dari 102 penampilannya bersama Manchester United. Sejak pensiunnya Sir Alex Ferguson, posisi Chicharito mulai terpinggirkan dari skuad MU. Musim lalu, di era kepelatihan David Moyes, Hernandez hanya enam kali bermain di liga. =DAR

16BACA KORAN MADURA

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III

JUGA

Milan Menang Meyakinkan Olahraga | 15

lahraga KORAN MADURA

16

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 No. 0432 | TAHUN III

KALAH DARI REAL SOCIEDAD

CARLO ANCELOTTI

ANCELOTTI NILAI MADRID TIDAK FOKUS M

ADRID - Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengaku kecewa dengan hasil yang diraih anak-anak asuhnya saat bertandang ke kandang Real Sociedad pada Minggu (31/8) malam waktu setempat atau Senin (1/9) dini hari WIB. Madrid kalah 2-4 dari tuan rumah pada laga di Estadio Anoeta. Menurut dia, kekalahan ini akibat para pemain tidak fokus setelah sempat unggul 2-0 pada 11 menit pertama pertandingan.

Mantan pelatih AC Milan dan Chelsea itu pun bertekad mengubah mental dan konsentrasi para pemainnya pada laga-laga mendatang. Dia pun enggan menanggapi pertanyaan apakah dia akan membeli pemain baru pada hari terakhir jendela transfer musim panas ini guna memperkuat skuatnya.

Madrid sempat unggul ketika pertandingan baru berjalan 11 menit melalui gol sundulan Sergio Ramos pada menit ke-5 dan gol Gareth Bale pada menit ke-11.

Tetapi pada menit ke-35, Inigo Martinez mempertipis ketinggalan timnya dan empat menit menjelang turun minum, David Zurutuza menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Di babak kedua, tepatnya menit ke-65, Zurutuza membawa Sociead unggul atas Madrid dan Carlos Vella memperbesar kemenangan Sociedad menjadi 4-2 pada menit ke-75.

Ini adalah kekalahan pertama Madrid musim ini, setelah pekan sebelumnya menang dua gol tanpa balas atas Cordoba di Santiago Bernabeu. Meski demikian, kekalahan ini belum mengubah apapun karena perjalanan La Liga masih panjang.

“Kekalahan ini tidak mengubah apa pun. Yang perlu diubah adalah perilaku kami dan konsentrasi dalam pertandinganpertandingan seperti ini. Ketika unggul 2-0, Anda tetap harus konsentrasi untuk menghadapi seluruh pertandingan hingga selesai. Karena kadang harus berubah dan itu akan mengubah,” kata Ancelotti.

Pelatih asal Italia ini mengaku para pemainnya kehilangan kontrol atas Sociedad dalam pertandingan ini. Hal ini membuatnya menderita di pinggir lapangan. “Tidak mudah mengevaluasi pertandingan ini karena kami sudah unggul cepat 2-0. Tiga puluh menit pertama sangat bagus dengan konsentrasi yang tinggi. Tetapi setelah itu sangat buruk. Kami mengira pertandingan sudah

Real Sociedad membungkam tim bertabur bintang Real Madrid dengan skor 4-2 pada pertandingan La Liga yang berlangsung di Stadion Anoeta, Senin (1/9) dini hari WIB. Sempat unggul dua gol, Real Madrid justru diberondong tuan rumah dengan empat gol balasan.

4 2

REAL SOCIEDAD

REAL MADRID

berakhir. Akibatnya kami terluka. Saya juga terluka. Saya tidak suka tim bermain seperti ini,” kata Ancelotti.

Mantan pelatih Paris Saint-Germain (PSG) itu melanjutkan, “Masalah terbesar adalah pertahanan kami buruk sehingga tidak mampu mengontrol dua gol lawan.

Ini mengubah banyak hal. Kami bertahan dengan buruk dan sama sekali kehilangan keseimbangan.”

Tetapi kehilangan keseimbangan bukan terjadi karena perginya Xabi Alonso ke Bayern Muenchen dan Angel Di Maria ke Manchester United. Kedua pemain ini adalah penjaga keseimbangan Madrid musim lalu. “Masalahnya bukan kehilangan seorang pemain tetapi banyak hal yang hilang setelah kami unggul 2-0. Ini bukan masalah Xabi Alonso ada di sana

atau tidak. Ini masalah lebih umum. Ketika sebuah tim tidak memmiliki sikap yang benar, maka sulit mengubah apa pun hanya dengan satu pemain,” imbuh Ancelotti.

Ancelotti juga tidak mau menyalahkan dua bintang barunya James Rodriguez dan Toni Kroos yang tampil tidak terlalu bagus pada laga ini. “James dan Kross masih butuh waktu. Mereka beradaptasi dengan baik. Pada laga seperti ini, lebih sulit bagi para pemain baru daripada pemain-pemain lain,” lanjutnya.

Sementara itu pada laga terpisah di kandang Villarreal, Barcelona sukses memetik kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah. Gol tunggal Barcelona dicetak oleh pemain belia, jebolan Akademi La Masia, Sandro Ramirez pada menit ke-82 memanfaatkan umpan Lionel Messi.

Kemenangan ini mengantar Barcelona ke puncak klasemen sementara dengan enam poin dari dua kali kemenangan. Pekan sebelumnya El Barca memetik kemenangan 3-0 atas Elche. Dua dari tiga gol pada laga itu dicetak Lionel Messi.

Tetapi kemenangan Barcelona akhir pekan lalu itu dibayar mahal dengan cederanya Lionel Messi. Kapten Timnas Argentina itu dinyatakan cedera otot kaki kanan seusai laga.=ESPN/CAROL AJI

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 No. 0432 | TAHUN III

516 BALITA TERSERANG ISPA

SUBAIDI: BIMTEK DPRD ILEGAL

PAMEKASAN | F

SUMENEP | D

KORAN MADURA

A

Nurannisa’ SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432Puji | TAHUNBeladien III

JANGAN PERNAH LETIH BERHARAP PADA TUHAN NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Antre

si Mengatangan e d h la a mas baru. masalah E Sumenep |

Demi BBM Bersubsidi SAMPANG - Ratusan kendaraan roda dua maupun roda empat, Senin (1/9) sekitar pukul 14.25 Wib mengantre di salah satu SPBU di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong Kecamatan Kota Sampang.

Antrean juga terlihat di SPBU lain.

Antrean kendaraan yang sudah kesekian kalinya itu demi mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pantauan Koran Madura, panjangnya kendaraan sekitar 300 meter sampai menutupi ruas jalan akses Surabaya-Sumenep.

Penyebab antrean panjang di sejumlah SPBU Kabupaten Sampang, disebabkan keterlambatan Pertamina mengirim BBM. Akibatnya, banyak pengendara kebingungan mendapatkan BBM bersubsidi. Apalagi, isu kenaikan BBM terus bergejolak.

Andi (41), salah satu sopir truk, mengatakan, antrean terjadi di sejumlah daerah. “Sudah dua jam mengantre, Mas, sekarang susah semua dapat BBM bersubsidi, bagaimana tidak mengganggu ke pekerjaan saya,” ucapnya.

Dirinya berharap, pihak Pertamina tidak lambat dalam pengiriman BBM bersubsidi. Hal ini, demi kelancaran aktivitas seluruh pengendara. Pihaknya tidak setuju bilamana harga BBM dinaikkan.

“Kalau mau dinaikkan justru menyusahkan rakyat, semoga saja ini tidak terus terjadi kelangkaan BBM, supaya tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” katanya kepada Koran Madura.

Sementara itu, salah satu karyawan SPBU Kota Sampang, Moh Tosen, mengatakan, antrean panjang sudah terjadi sejak pagi hingga sore.

“Antre terus sekarang, pengiriman Pertamina lambat, mungkin adanya isu kenaikan BBM ini,” terangnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Depo Pertamina Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, belum bisa memberikan keterangan.

Sebab, yang bersangkutan susah untuk ditemui sejumlah wartawan. =RYAN HARIYANTO/MK

Ratusan kendaraan roda dua dan empat mengantre hingga ratusan meter di SPBU Jalan Jaksa Agung Suprapto Kec/Kota Sampang, Senin (01/9) pukul 14.25 Wib.

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 No. 0432 | TAHUN III

DIBERHENTIKAN PAKSA. Warga Desa Kebunan Kecamatan Kota Sumenep saat berdialog dengan penebang hutan yang dilakukan oleh perhutani, Senin (1/9). Warga menghentikan paksa penebangan tersebut karena diduga ilegal.

Penebangan Pohon Diduga Ilegal Perhutani: Kami Sudah Melakukan Koordinasi SUMENEP - Puluhan warga Desa Kebunan, Kecamatan Kota Sumenep, menghentikan paksa penebangan hutan yang dilakukan pihak perhutani di desanya, Senin (1/9). Penghentian paksa tersebut dinilai ilegal, sebab warga tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya.

Pantauan Koran Madura, kemarin, saat penghentian, warga sempat bentrok dengan penebang pohon dari perhutani. Terjadinya bentrok antara warga dengan penebang pohon berawal saat

proses penebangan pohon berlangsung.

Sedikitnya ada 20 pohon akasia yang sudah dipotong, namun karena proses penebangan tanpa pemberitahuan dan izin kepada

warga setempat, akhirnya warga berbondong-bendong ke lokasi penebangan untuk menghentikan paksa.

Sutip, salah satu warga mengaku, penghentian penebangan pohon yang dilakukan oleh perhutani karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. “Kami hanya akan memastikan, siapa yang menebang hutan ini, karena setiap ada penebangan, warga sini yang diduga melakukannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, seringkali di hutan, warga menangkap pencuri kayu dari luar daerah. “Dan kami tidak mau, selalu warga yang

jadi kambing hitam dari penebangan ini,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa dalam penebangan, tidak pernah melibatkan warga setempat, malah melibatkan pihak lain yang tidak ikut serta menjaga hutan. “Bahkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang bekerja sama dengan perhutani dalam penebangan ini tidak resmi dari desa setempat,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten Perhutani David menjelaskan, proses penebangan pohon dalam rangka pembaruan, sebab banyak lahan kosong yang belum

ditanami pohon. “Dan penebangan ini sudah ada koordinasi terhadap LMDH. Namun karena terjadi mis komunikasi dengan warga dan aparat desa, akhirnya terjadi keributan,” katanya kepada wartawan.

David menegaskan bahwa agenda penebangan pohon ini ditarget selesai pada 30 September dengan jumlah pohan yang akan ditebang sebanyak 500 pohon.

“Proses penebangan akan dilanjutkan setelah persoalan dengan warga dan aparat desa sudah tuntas,” tambahnya. =SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III

PENYIMPANGAN

PPAI Diduga Pungli Dana Sertifikasi SUMENEP - Salah satu Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan Lenteng, diduga melakukan pungutan liar (pungli) dana sertifikasi guru di kecamatan setempat. Akibatnya, bantuan pemerintah untuk meningkatan mutu guru itu, tidak sampai utuh pada penerima.

"Memang benar, setelah dana sertifikasi itu sudah cair, kami disuruh untuk membayar sebesar Rp 300 ribu ke salah satu oknum pengawas," kata salah satu guru penerima dana sertifikasi tahun 2014 di Kecamatan Lenteng kepada Koran Madura.

Dirinya mengaku memberikan sebagian dana sertifikasinya karena terpaksa. "Karena instruksi itu timbul dari atasan, mau tidak mau kami harus memberikan sesuai instruksi yang dikeluarkan," kesalnya.

Informasinya, setiap guru penerima dana sertifikasi dipungut sebesar Rp 300 ribu. Dana tersebut akan digunakan untuk pembentukan organisasi. Organisasi itu nantinya akan menjadi wadah pembinaan guru.

Hanya saja, iktikat baik itu dinilai telah menyalahi aturan,

kami disuruh untuk membayar sebesar Rp 300 ribu ke salah satu oknum pengawas,”

Guru

Penerima Dana Sertifikasi Tahun 2014 Kecamatan Lenteng sebab seharusnya PPAI memberikan bimbingan terhadap guru sertifikasi dengan cara mendatangi ke sekolah masingmasing, bukan malah memberikan bimbingan di luar sekolah.

Anggota DPRD Sumenep asal daerah pemilihan II (Lenteng, Bluto, Saronggi, dan Giligenting) Jufriyanto menyambut baik rencana pembentukan organisasi guru itu, namun tak harus

dengan cara demikian "Jika itu dinilai menjadikan guru lebih baik ke depannya, boleh-boleh saja dilakukan.

Hanya saja, kami tidak setuju jika pembentukan organisasi itu harus diambil dari dana sertifikasi," ungkapnya.

PPAI Kecamatan Lenteng Samsul membenarkan telah membentuk organisasi guru.

Bahkan organisasi itu sudah berjalan selama kurang lebih tiga tahun. Namun, ia tak mengakui telah melakukan pungutan liar.

"Benar itu, namun kami tidak memaksa semua guru sertifikasi melakukan pembayaran. Hanya pada saat pencairan dana sertifikasi sejumlah guru memberikan dana untuk organisasi, itu pun tanpa ada paksaan dari siapa pun,” tegasnya.

Sementara dana sertifikasi yang diterima para guru, untuk guru sertifikasi non PNS angkatan 2012 yang NRG-nya keluar di akhir tahun 2013 sebesar Rp 9 juta untuk pembayaran satu semester. Sedangkan untuk guru PNS nominalnya satu kali gaji setiap bulannya. =JUNAEDI/MK

C

KANKEMENAG

Perlu Pendataan Ulang Madin SUMENEP – Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sumenep perlu mendata ulang madrasah diniyah (madin) yang ada di Kota Sumekar. Hal itu didasarkan pada temuan beberapa madrasah diniyah yang dinilai tak layak mendapat bantuan, tapi menerima bantuan dari pemerintah. ”Itu (pendataan ulang) wajib hukumnya dilakukan oleh Kankemenag. Sehingga, Kankemenag dalam memberikan sejumlah bantuan tidak salah sasaran, seperti halnya yang terjadi di salah satu madin di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng itu,” Sutrisno, warga Lenteng, mencontohkan, Senin (1/9).

Dengan dilakukan pendataan ulang, kata Sutrisno, nanti akan diketahui apakah dalam penerimaan bantuan ada penyelewengan atau tidak. Ia yakin, dalam kasus madrasah diniyah di Desa Ellak Daya telah terjadi penyimpangan. “Kalau benar maka itu harus dikembalikan sesuai besaran bantuan yang diterimanya,” pintanya.

Beberapa waktu lalu dikabarkan, di Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, ada madrasah diniyah yang jumlah muridnya tidak sampai 20 orang, namun madrasah tersebut mendapatkan sejumlah bantuan layaknya madrasah yang mempunyai murid di atas rata-rata.

Pada tahun 2013, madrasah tersebut ditengarai mendapat bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dari pemerintah pusat senilai Rp 40 juta untuk pembangunan gedung madrasah sebanyak dua ruang.

Pada tahun yang sama juga mendapat bantuan operasional pendidikan (BOP) dari pemerintah pusat senilai Rp 7 juta. Juga

mendapat Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang dari Pemerintah Daerah tingkat II Jawa Timur senilai Rp 6.630.000 (Koran Madura, 26/8).

Syaiful Bahri, warga Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, menambahkan, kasus madrasah diniyah di Kecamatan Lenteng tersebut adalah puncak gunung es. Dirinya meyakini, kasus-kasus serupa di madrasah lain di berbagai daerah juga ada, sehingga pendataan ulang madrasah diniyah sangat mendesak.

Untuk kasus di madrasah diniyah di Lenteng, Syaiful Bahri mengaku telah mengantongi beberapa alat bukti. ”Untuk buktibuktinya, saya sudah kantongi, tinggal menjadwalkan kapan akan dikirim ke kejaksaan dan ke pihak kepolisan. Biar nantinya hukum yang berbicara,” tegasnya.

Kepala Kankemenag Sumenep Moh. Shodiq mengatakan, semua bantuan yang telah dikeluarkan institusinya sudah mengikuti ketentuan yang berlaku. "Itu sudah ada juknisnya tersendiri," katanya.

Adapun syarat-syarat untuk menerima bantuan, menurut Shodiq, salah satunya, murid di lembaga itu harus mencapai 30 orang. "Kalau untuk bantuan RKB tidak ada batasan. Yang penting ada muridnya," ungkapnya.

Disingung permintaan pendataan baru, pihaknya akan terus berupaya melakukan verifikasi dan pendataan. "Kami mau ke sana (Lenteng) memang. Makanya, kami akan terus memonitor ke lapangan. Jika memang ditemukan sudah tidak layak, yang jelas kami akan mengalihkan terhadap madrasah yang lain dan lebih layak," tukasnya. =JUNAEDI/MK

Pasang Iklan di

KORAN MADURA Drs. KH. A. Busyro Karim, M.Si

Ir. Soengkono sidik, M.Si

Bupati

Wakil Bupati

HADI SOETARTO

Sekretaris Daerah

Call Centre (0328) 6770024

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III

KESEHATAN BIMBINGAN TEKNIS DEWAN

Subaidi: Bimtek DPRD Ilegal SUMENEP – Pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) DPRD Sumenep yang dilaksanakan di Surabaya sejak tanggal 31 Agustus kemarin sampai besok dinilai ilegal. Pelaksanaan bimtek ditengarai melabrak aturan di internal DPRD Sumenep.

Salah satu anggota DPRD Sumenep, Ach. Subaidi mengatakan, kegiatan orientasi DPRD periode 2014-2019 telah melabrak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD. ”Kalau berkaca terhadap peraturan yang ada, memang agenda bimtek itu ilegal. Seharusnya kegiatan tersebut dilakukan setelah pembentukan fraksi selesai. Kenyataannya itu tidak,” katanya, Senin (1/9).

Bimbingan teknis yang ditempatkan di Hotel Singgasana itu tidak diikuti sebanyak 34 anggota DPRD dari 50 anggota DPRD Sumenep periode 2014-2019. Kemarin, sejumlah anggota DPRD yang tidak ikut bimtek melakukan rapat konsolidasi.

Dari hasil rapat yang digelar selama kurang lebih lima jam itu, terdapat kesepakatan untuk meminta klarifikasi kepada pimpinan sementara DPRD. Pada hari ini akan ada rapat lanjutan dan meminta kehadiran pimpinan sementara DPRD. ”Sebenarnya, kami telah meminta ketua sementara DPRD Sumenep agar juga menghadiri sidang itu, sebab sesuai dengan rapat yang dilakukan pada hari Jum’at (30/8), acara bimtek sudah diminta agar pelaksanaannya ditunda,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Sumenep Abrori Manan mengkliam agenda bimtek yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur

yang berlaku. ”Kegiatan ini, kami siap dipertanggungjawabkan secara hukum,” terangnya.

Apalagi, lanjut Politisi PKB itu, agenda bimtek bukan atas kemauan anggota dewan. ”Kegiatan ini murni agenda pemerintah melalui Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” terangnya.

Bahkan, lanjut Abrori, kegiatan tersebut tidak hanya diikuti oleh anggota DPRD Sumenep saja, melainkan juga diikuti oleh anggota DPRD dari berbagai kabupaten yang jumlahnya 200 peserta. ”Kami datang ke sini bukan atas kemauan pribadi, melainkan kami juga diundang. Selain Sumenep terdapat DPRD dari kabupaten lain di Jawa Timur,” tuturnya.

Disinggung permintaan anggota DPRD yang mengharuskan hadir pada acara sidang hari ini, Abrori menegaskan, tidak mungkin untuk menghadiri rapat seperti yang diminta oleh anggota dewan.

”Kalau kami harus memenuhi permintaan anggota DPRD yang tidak ikut, jelas kami sudah melanggar aturan yang ada. Sebab kami hadir ke kegiatan orientasi ini dibiayai oleh negara,” tukasnya.

Informasinya, anggota DPRD Sumenep yang mengikuti bimtek sebanyak 16 orang.

Rinciannya, 7 dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 7 dewan dari Partai Demokrat, dan 2 dewan dari Partai Nasdem.

Sedangkan perwikilan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerendra, Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB) memilih tidak mengikuti acara dimaksud.

Sementara anggaran untuk setiap anggota DPRD dalam mengikuti bimtek sekitar Rp 2,6 juta. =JUNAEDI/MK

Pelayanan Puskesmas Tidak Memuaskan SUMENEP – Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Pragaan tidak memuaskan. Pasien mengeluhkan pembukaan loket pendaftaran yang tidak sesuai jam kerja. ”Saya sampai males yang nunggu (di puskesmas). Tapi karena mau periksa kesehatan, mau tidak mau harus menunggu sampai buka,” keluh Misrati, salah satu pasien, Senin (1/9).

Informasinya, loket pendaftaran di puskesmas yang baru saja ditempati itu, buka sekitar pukul 8.30.

Mestinya sudah mulai buka pada pukul 07.30 Misrati berharap pelayanan kesehatan di puskesmas itu ditingkatkan. ”Saya memang tidak bayar karena dibiayai pemerintah. Tapi akan lebih senangnya itu berjalan dengan pelayanan yang bagus,” harapnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep A. Fatoni mengaku akan segera mengambil langkah. ”Kami tidak mungkin membiarkan persoalan itu berlarut-larut. Tentunya akan kami tegur kepalanya nanti,” terangnya.

Menurut mantan Sekretaris Dinkes itu, teguran tersebut akan disampaikan melalui surat maupun secara lisan via telepon. ”Yang jelas dalam waktu dekat akan tindaklanjuti informasi itu,” janjinya.

Selain akan memberikan teguran, pihaknya juga dalam waktu dekat akan turun tangan. ”Kami juga akan melakukan pemantauan langsung ke lokasi, jika memang benar kami juga akan mengambil sikap sesuai dengan peraturan yang ada,” terangnya.

Sebab, lanjut Fatoni, dirinya sebagai pemangku kebijikan di lingkungan Dinkes, tidak menginginkan pelayanan puskesmas ke depannya ada perubahan dari sebelumya. ”Kami hanya ingin pelayanan kepada masyarakat ditingkatkan. Sebagai abdi negara, kita punya standar kerja, termasuk jam masuk kerja. Dan itu wajib dipatuhi,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

MASIH TUTUP. Loket pendaftaran Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Pragaan masih tertutup, Senin (1/9) sekitar pukul 8.30. Mestinya sudah buka pada pukul 07.30.

Foto: junaedi/koran madura

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III

E

HARUS ANTRE. Petugas SPBU sedang mengisi tangki kendaraan roda dua di salah satu SPBU Sumenep. Belakangan ini, untuk mendapatkan BBM harus mengantre karena SPBU sering mengalami keterlambatan pengiriman.

RENCANA KENAIKAN BBM

Mengatasi Masalah dengan Masalah Baru SUMENEP – Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi buah bibir masyarakat akar rumput. Masyarakat makin cemas melihat antrean panjang kendaraan di SBPU untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

Abdullah, warga Desa Lobuk Kecamatan Bluto, menuturkan, rencana kenaikan harga BBM telah memberikan dampak buruk. Nelayan di daerahnya mulai kesulitan mendapatkan solar, dan pembeliannya di SPBU mulai dibatasi.

“Pemerintah saat ini mulai mencurigai rakyatnya sendiri dengan alasan penimbunan, padahal rakyat membeli BBM tidak gratis. Sedangkan para mafia migas di pusat itu dibiarkan saja

seenaknya mengeruk kekayaan migas,” keluhnya.

Ia menambahkan, setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan, harga BBM hampir bisa dipastikan naik. Kebijakan menaikkan harga BBM untuk menyelesaikan masalah dinilai hanya menambah masalah baru.

Buktinya, katanya, dengan dinaikkannya harga BBM, otomatis akan merembet ke harga kebutuhan pokok lainnya.

“Sudah berapa kali Presiden SBY menaikkan (harga) BBM. Buktinya, rakyat semakin melarat, sebab alokasi subsidi BBM yang dijanjikan itu secara faktual tidak dinikmati masyarakat kecil.

Hanya menjadi bancakan oknom pejabat saja dan orang-orang tertentu saja,” paparnya.

Pemerintah mestinya mencari terobosan lain dalam mengatasi masalah tanpa selalu menaikkan harga BBM. “Seolah ketergantungannya sangat besar, padahal masih banyak anggaran lainnya yang membengkak termasuk gaji pejabat dan pengalokasian anggaran lainnya yang kurang bermanfaat. Mestinya anggaran yang tidak bermanfaat itu dipangkas dialokasikan ke anggaran lainnya tanpa harus menaikkan BBM, kasian masyarakat kecil,” ujarnya.

Kenaikan Harga BBM Tahun

Premium

Solar

Rezim

1980

Rp 150

Rp 52,5

Soeharto

1991

Rp 550

Rp 300

Soeharto

1993

Rp 700

Rp 380

Soeharto

1998

Rp 1.200

Rp 600

Soeharto

2000

Rp 1.150

Rp 600

Gus Dur

2001

Rp 1.450

Rp 900

Gus Dur

2002

Rp 1.550

Rp 1.150

Megawati

2003

Rp 1.810

Rp 1.890

Megawati

Maret 2005

Rp 2.400

Rp 2.100

SBY

Oktober 2005

Rp 4.500

Rp 4.300

SBY

2008

Rp 6.000

Rp 5.500

SBY

2009

Rp 4.500

Rp 4.500

SBY

2013

Rp. 6.500

Rp. 5.500

SBY

Seperti diketahui, sejak sepekan terakhir mulai ada pembatasan BBM di sejumlah SPBU Sumenep, seiring sering terjadinya kekosongan BBM baik jenis solar maupun premium. Sehingga sebagian warga terpaksa membeli Pertamax dengan harga jauh lebih mahal.

Sejumlah nelayan banyak yang tidak melaut lantaran tidak ada solar. Sebab setiap kali nelayan melaut membutuhkan minimal 200 liter solar. Seperti para nelayan di Desa Lobuk Kecamatan Bluto. =AHMAD SAI/MK

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 NO. 0432 | TAHUN III

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III

MADURA

F

MUTASI

Kepsek Belum Pindah

KESULITAN AIR PAMEKASAN. Seorang ibu, mencuci di genangan air sungai yang airnya mulai tidak mengalir, sementara sejumlah bocah mandi di dekatnya, di Sungai Desa Blumbungan, Larangan, Pamekasan, Jatim. Memasuki pertengahan musim kemarau tahun ini, sejumlah daerah di kabupaten itu, kesulitan mendapatkan air bersih, untuk keperluan sehari-hari.

516 Balita Terserang ISPA Dalam Tiga Bulan Penderitanya Meningkat Tajam PAMEKASAN - Musim kemarau di Kabupaten Pamekasan tahun ini tidak hanya menyebabkan krisis air dan kekeringan di beberapa kawasan di wilayah itu, namun juga menyebabkan 516 bayi di bawah usia lima tahun (balita) terserang penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Acute (ISPA) Pneumonia.

Data di Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, penyakit ISPA pada balita ini, selama tiga bulan terakhir relatif mengalami peningkatan yang signifikan. Data pada triwulan pertama (JanuariMaret) jumlah 163 penderita, sedang pada triwulan kedua (AprilJuni) hingga bulan Juli, jumlah penderita ISPA sudah mencapai 516 anak.

Kepala Dinkes Pemkab Pamekasan, Ismail Bey, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Rusdi Saleh men-

jelaskan tingginya jumlah balita yang terserang penyakit ISPA akibat debu dan kondisi cuaca yang cenderung berubah secara drastis.

Dia menjelaskan penyakit ISPA diakibatkan oleh debu beterbangan yang terhirup sehingga masuk ke dalam hidung dan di saat yang bersamaan daya tahan tubuh tengah menurun, sehingga menyebabkan saluran pernafasan terganggu.

“Sejak berlangsung musim kemarau, penderita ISPA yang menyerang balita terus meningkat, kalau dirata-rata tiap minggunya

mencapai 31 persen. Hendaknya bagi orang tua untuk tidak membelikan jajanan di pinggir jalan yang mudah terkena debu, yang berdampak terserang penyakit ISPA,” katanya.

Menurut Rusdi, penyakit ISPA sebenarnya tidak hanya menyerang balita, tetapi juga orang dewasa. Namun, yang menjadi kewaspadaannya adalah ISPA yang menyerang balita, karena ada kecenderungan penyakit tersebut bertambah parah. Karena dibandingkan tubuh orang dewasa, ketahanan tubuh balita belum sempurna sehingga mudah terserang penyakit, sedang ketahanan tubuh orang dewasa sudah lebih kebal dari serangan penyakit akibat debu.

“Yang kami prioritaskan dalam penanganan ISPA ini lebih pada balita, agar masa pertumbuhan mereka (balita) tidak

terganggu. Walaupun penyakit ini tidak membahayakan jiwa dan mudah ditangani, sehingga memang pencegahannya sering diabaikan karena dampak yang ditimbulkan hanya gangguan saluran nafas seperti flu dan batuk,” katanya.

Untuk pencegahan penyakit ISPA bagi orang dewasa, pihaknya menyarankan agar menggunakan masker saat keluar rumah dan cuci tangan sebelum makan serta mandi minimal dua kali sehari agar tubuh tetap bersih.

“Menggunakan penutup hidung dan mulut (masker) dapat mengurangi terjangkit penyakit ISPA, dan jagalah kebersihan, karena memang di musim kemarau banyak debu terbawa angin yang hinggap di makanan dan tubuh sehingga terserang ISPA,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) yang sudah dimutasi oleh Bupati Pamekasan, Achmad Syafii pada Jumat (29/8) lalu, namun masih terlihat di sekolah asalnya, kemarin (1/9). Mereka belum pindah ke sekolah yang baru, sebagaimana SK tugas baru, yang sudah mereka dapatkan dari Bupati Pamekasan.

Seperti yang terlihat di SMPN 4 Pamekasan, Akh. Mansur masih terlihat menjabat Kepsek di sana. Padahal dia sudah dimutasi, dengan diturunkan jabatannya menjadi guru BK di SMPN 3 Pamekasan. Saat didatangi ke sekolah yang terletak di Jalan Segara itu, dia biasa menerima tamu seperti biasa, sebagai Kepsek di sekolah tersebut.

Dia mengatakan bahwa, dirinya bukan dimutasi tapi penurunan pangkat. Namun dia harus patuh atas perintah Bupati, karena memang aturannya demikian.

Dia juga menerangkan, kenapa masih ada di SMPN 4, sebab masih menunggu serah terima jabatan untuk pindah ke sekolah yang baru. Setelah serah terima jabatan dengan pejabat Kepala SMPN 4 yang baru, baru dia bisa meninggalkan sekolah yang telah dipimpinnya. Ia mengatakan kemungkinan para kasek lainnya juga sama. Mereka belum pindah ke sekolah baru selama belum ada sertijab.

Saat acara mutasi pada Jumat lalu itu, ada 21 Kepsek dan tenaga pendidik lainnya mengikuti prosesi mutasi dan promosi yang dilakukan Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii.

Pada mutasi itu sebanyak empat guru yang mengalami penurunan pangkat. Dua kasek menjadi BK, sementara dua lainnya menjadi tenaga pendidik.

Mereka adalah Kepala SMAN 2 Pamekasan Muyanto, dimutasi menjadi Guru BK di SMAN 2 Pamekasan. Kepala SMPN 1 Pamekasan Nur Ali dimutasi menjadi guru IPA di SMP Al-Maarif IV Pamekasan.

Kepala SMPN 2 Pamekasan Abdullah, dimutasi sebagai guru matematika di SMPN 2 Pamekasan. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432| TAHUN III

G

Janji Bupati Terus Ditagih GMNI Membagikan 1000 Selebaran PAMEKASAN – Janji Politik Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, terus ditagih warga Pamekasan. Sebab hingga kini pelaksanaannya masih setengah hati, bahkan tak jelas.

Tuntutan itu kini datang dari massa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pamekasan.

Mereka berkumpul di perempatan pegadaian kemarin (1/9) pukul 10.00 WIB. Di tengahtengah titik antara Jalan Kabupaten, Jalan Amin Jakfar, Jalan Diponegoro, dan Jalan Segara.

Selama satu jam belasan aktivis ini membagikan sedikitnya 1.000 selebaran kepada para pengguna jalan di empat penjuru tersebut.

Isi selebaran itu terkait janjijanji politik Bupati Pamekasan, yang mereka tagih. Sebab menurut mereka, dari tujuh janji politik itu, hingga satu tahun lebih kepemimpinannya ini, belum ada yang terealisasi satu pun.

Menurut Ketua DPC GMNI Pamekasan, Makruf Malaka, kini janji politik Bupati Pamekasan Achmad Syafii, yang selalu didengungkan saat kampanye dulu, antara ada dan tiada. Bahkan tujuh janji politik itu kini justru membelenggu rakyat Pamekasan.

Sebab tidak pernah terealisasi secara nyata. Rakyat hanya dibiarkan menunggu dan mengharap.

Makruf menceritakan jika telah banyak para aktivis lain yang telah datang menghadap Bupati, untuk menagih janji-janjinya. Namun Bupati selalu menghindar.

Terakhir saat adanya aksi demonstrasi pada 19 Agustus lalu, Bupati baru mau menemui para pedemo.

Saat ditagih tentang ini, Syafii menyampaikan bahwa untuk dana Rp 300 juta per desa itu melalui program pembangunan pemerintah. GMNI kembali bertanya, apakah saat ini infrastruktur di desa-desa sudah membaik?

Dikatakan Makruf, kenyataannya masih banyak jalan-jalan rusak yang menghiasi sejumlah desa di Pamekasan. Selanjutnya terkait bantuan masjid dan musala, yang kata Syafii di anggaran 2014 ini akan dinaikkan dan lebih besar, namun kenyataannya masih banyak musala dan masjid yang masih mencari bantuan dana di pinggir-pinggir jalan.

“Apakah seperti ini bentuk realisasinya. Rakyat jangan hanya disuguhi dan diajak untuk bermimpi saja,” papar Makruf di sela-sela pembagian selebaran tersebut.

Menurut Makruf, selanjutnya tentang Koperasi Syariah di tiap desa. Bupati mengatakan

sudah merealisasikan bantuannya. Tapi lucunya koperasi itu sePamekasan hanya berjumlah lima koperasi saja. Padahal di Pamekasan terdapat 189 desa/kelurahan saja. Dia kembali bertanya, apakah mungkin lima koperasi itu dapat mewakili keseluruhan jumlah desa di Pamekasan. Terkait ini, GMNI menuding bahwa Bupati tidak mau tahu dalam perkembangan ekonomi melalui koperasi syariah di Pamekasan. Ia menyayangkan kenapa dulu dia berjanji

saat kampanye. Padahal sesungguhnya Syafii tidak paham tentang hal tersebut.

Janji politik berikutnya tentang persoalan honor GTT yang dijanjikan sebesar Rp 900.000, bahkan akan lebih dari itu, hingga setara UMK yang sebesar Rp 1.090.000. Tapi kenyataannya, hingga setahun lebih Syafii menjabat, honor GTT tak ada perubahan. Masih tetap, tak ada kenaikan sedikit pun. Sehingga para GTT masih harus bingung mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Padahal saat Syafii mencalonkan diri sebagai Bupati dulu, para GTT banyak menaruh harapan padanya. Guna kesejahteraan mereka. Tapi realitasnya hingga sekarang para GTT ini ibarat seseorang yang sudah

makan dalam dunia mimpi.

Ada tiga janji lagi yang juga belum terealisasi. Yaitu, dana talangan Rp 20 miliar untuk meningkatkan harga tembakau dan garam petani, agar petani tetap bisa mendapatkan hasil (tidak merugi). Hal itu juga belum tampak realisasinya. Bahkan para petani tembakau sekarang mengeluh karena tembakaunya laku murah.

Juga tentang rencana anggaran Rp 10 miliar per tahun terhadap akses masyarakat untuk air bersih, dengan pengadaan mobil tangki dan pompa air di desa yang rawan kekeringan. Hal ini juga belum terealisasi. Terlebih lagi tentang janji-janji manis lainnya kepada para petani, saat ditagih pada aksi demonstrasi tersebut, Bupati malah menjawab masih

akan membuat master plan tentang pertanian.

“Tujuh program di atas inilah yang menjadikan rakyat Pamekasan terbelenggu kemerdekaannya. Rakyat sama sekali tidak merasakan realisasinya. Sepertinya rakyat hanya diperalat saja,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu mereka membuat dua pernyataan. Pertama, mengajak masyarakat Pamekasan untuk saatnya menyadari dan mengambil sikap dalam situasi janji yang tak tersampaikan, sehingga Bupati tidak lupa akan harapan yang diberikan pada masyarakat Pamekasan. Kedua, Bupati harusnya merealisasikan janjinya, tanpa diingatkan lagi oleh rakyat. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III

BPBD Pantau Lahan Pertanian 10 Kecamatan Dilanda Kekeringan PAMEKASAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan ternyata tidak hanya fokus memantau kekeringan yang melanda masyarakat yang berada di 10 Kecamatan di Pamekasan, melainkan pula melakukan pemantauan lahan pertanian yang terkena dampak dari bencana kekeringan yang terjadi di Pamekasan.

Kepala BPBD Pamekasan Budi Irianto mengakui sudah melakukan pendataan terhadap lahan pertanian yang dilanda kekeringan. Untuk disampaikan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pamekasan, yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap petani.

Ia mengakui lembaganya

tidak memiliki kewenangan untuk mendistribusikan air terhadap lahan pertanian. Sebab fokus BPBD hanya membantu kekeringan yang melanda masyarakat.

Tetapi hanya berhak mendata untuk dikoordinasikan dengan dinas terkait.

Karena bagaimana pun, kata Mantan Kepala Bapepda itu, lahan pertanian juga harus diper-

hatikan oleh Pemerintah. Sebab masyarakat Pamekasan banyak bergantung kepada hasil tani, untuk menyambung hidupnya.

Menurut Budi, BPBD sudah mengantongi beberapa lahan pertanian produktif yang dilanda kekeringan. Dan butuh perhatian serius instansi terkait, agar tidak mengganggu terhadap produktivitas pertanian ke depan.

Cara-cara yang bisa dilakukan, di antaranya pembangunan embung untuk menyuplai aliran air ke sawah, ataupun melakukan pengeboran serta perbaikan irigasi menuju lahan pertanian.

Dengan demikian, petani tetap bertahan di tengah kondisi krisis

air.

Berdasarkan data pengaduan yang diterima oleh Posko Pelayanan Kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan, 10 kecamatan yang terjadi kekeringan, yaitu Kecamatan Larangan, Proppo, Pasean, Pagantenan, Batumarmar, Waru, Palengaan, Pademawu, Kadur, dan di Kecamatan Tlanakan.

Dengan rincian, di Kecamatan Pademawu, terjadi di Desa Padelegan, Jarin, Baddurih, dan Majungan. Di Kecamatan Batumarmar di Desa Bangsareh, Bujur Barat, Bujur Timur, Bujur

Tengah, dan Batu Bintang. Di Kecamatan Palengaan di Desa Rekkerek dan Palengaan Daya.

Di Kecamatan Pegantenan di Desa Pasanggar dan Tanjung.

Di Kecamatan Tlanakan di Desa Larangan Tokol, Ceguk, Tlesah, dan Branta Tinggi. Di Kecamatan Larangan di Desa Larangan Luar dan Duko Timur. Di Kecamatan Waru di Desa Tampojung Guwa, Tampojung Pregi, Sumber Waru, Ragang, dan Tlonto Ares. Di Kecamatan Proppo di Desa Rangperang Daja dan Jambringin. Kekeringan yang terjadi terdapat di 39 desa yang tersebar di 10 kecamatan, dengan kriteria kekeringan kritis. =FAKIH AMYAL/RAH

PT. UNICHEM

Buruh Ancam Segel Pintu Masuk Perusahaan

PAMEKASAN - Aktivitas produksi garam di PT. Unichem Candi Industri Madura pada Senin, (1/9), kemarin berhenti.

Sejumlah buruh yang di-PHK perusahaan tersebut mengancam akan melakukan aksi demonstrasi

dan penyegelan pintu masuk perusahaan. Ancaman itu dilontarkan karena pihak perusahaan yang berada di Jalan Raya Ambat, Kecamatan Tlanakan tersebut, ingkar janji kepada buruh atas perjanjian bersama yang disepa-

kati pada 12 Agustus di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) tentang PHK. Isi perjanjiannya disebutkan, PT. Unichem Candi tidak akan melakukan PHK terhadap

karyawan yang asli Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan. Nyatanya, dari 31 karyawan yang di-PHK, 16 di antaranya merupakan karyawan yang berasal dari desa setempat. Sehingga mengantisipasi hal-hal yang kurang diinginkan aparat desa, bersama jajaran Muspika Kecamatan Tlanakan, meminta pihak perusahaan untuk sementara waktu menghentikan segala aktivitas di perusahaan tersebut.

Juru bicara buruh, Komarullah tetap meminta kepada PT. Unichem Candi Madura untuk menganulir keputusan PHK tersebut. Sebab perusahaan tidak memberikan alasan yang jelas dilakukannya PHK tersebut.

Misalnya, kata Komarullah, apabila pihak perusahaan memiliki alasan PHK dilakukan karena perusahaan mengalami kegagalan dan kerugian atau pailit atau force majure maka perusahaan harus mengeluarkan hasil audit kerugian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003 pasal 164 bagian 2.

Pada dasarnya, kata Komarullah, buruh bersedia dilakukan PHK, asalkan diberi pesangon sesuai dengan Undang-Undang Pasal 164 bagian 3 yakni 2 kali masa kerja. Sementara pihak perusahaan hanya sanggup membayar di luar ketentuan perundangundangan yang berlaku, yakni 1 kali masa kerja, karena dinilai terlalu berat.

Menurut Komarullah, sekalipun perusahaan dalam surat pemberitahuan PHK, menyebutkan akan menghentikan produksi, tidak semua buruh yang ada di perusahaan tersebut diberhentikan. Setidaknya ada 24 buruh yang belum diPHK perusahaan.

Rata-rata buruh tersebut masih tergolong baru. ”Ini kan lucu, pihak perusahaan akan menghentikan produksi, tetapi ada beberapa karyawan yang belum diPHK, hal inilah yang membuat karyawan yang diPHK bertanya-tanya ada apa,” katanya.

Kapolsek Tlanakan, AKP Moh Syaiful membenarkan adanya rencana buruh yang akan melakukan aksi demonstrasi. Namun, karena menajer perusahaan itu ada di Surabaya, unjukrasa gagal digelar.

Saat ini pihak Muspika Kecamatan Tlanakan bersama kepala desa setempat, terus melakukan mediasi antara buruh dan perusahaan. Berupaya mencarikan solusi terbaik, yang tidak merugikan kedua belah pihak, keamanan, dan ketertiban tetap terkendali.

Langkah yang sudah dilakukan, yakni meminta pihak perusahaan menghentikan produksi, dan melakukan penjagaan di dalam perusahaan, hingga nantinya situasi kondusif. “Kami bersama Koramil berusaha untuk memediasi dan mencarikan solusi,” kata kapolsek. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432| TAHUN III

I

CJH

Bisa Gagal Naik Haji karena Hamil

MINIM TRANSPORTASI UMUM. Sejumlah mobil bak terbuka mengangkut warga Suku Tengger yang melintas di Jalan Raya Desa Wonokerto, Sukapura, Probolinggo, Jatim. Angkutan mobil bak terbuka yang memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan itu menjadi pilihan masyarakat Tengger akibat minimnya alat trasnportasi umum di daerah tersebut.

Kejari Periksa 20 Saksi Dari Pengembangan Kasus TPA Muncul Inisial R dan A PAMEKASAN-Penanganan perkara tindak pidana korupsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Desa Bindang, Kecamatan Pasean, Pamekasan, belum tuntas, karena ada masih tercium aroma keterlibatan oknum pegawai kecamatan setempat dan pihak notaris. Untuk itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) kembali memeriksa 20 orang saksi.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pamekasan, Samiaji Zakaria. Menurutnya, dalam pengembangan kasus TPA ada oknum berinisial R dan A, yang dalam fakta persidangan diketahui terlibat melakukan korupsi dalam pengadaan lahan itu. Sehingga, 20 orang saksi atas terpidana Sarwo Edi seorang PNS di kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat dan Moh Riyadi, warga Desa Batu Kerbuy,

Kecamatan Pasean, yang berstatus sebagai makelar tanah, kembali dimintai keterangan untuk memperkuat dugaan keterlibatan R dan A dalam kasus tersebut.

“Untuk tersangka R dan A, kami masih proses penyidikan, masih kami memeriksa saksi lagi, kurang lebih 20 saksi yang sudah kami periksa untuk merampungkan berkasnya dulu.

Kami juga melakukan analisa sejauh mana keterlibatan dua

orang ini. Ini masih kami susun,” katanya.

Dikatakan Samiaji, saat ini penuntasan kasus TPA menjadi prioritas penanganan oleh Kejari, sebab lebih mudah penanganannya dan lebih cepat penuntasannya. Pasalnya, keterlibatan R dan A dalam persidangan sudah sangat jelas. “Lanjutan kasus TPA ini menjadi prioritas kami, karena bisa cepat selesai dan tuntas,” ungkapnya.

Sayang, pihaknya belum mau membeberkan R dan A, namun pihaknya berjanji, apabila telah dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan, pihaknya akan membeberkan siapa R dan A secara gamblang.

Sebelumnya, majelis hakim Tipikor Surabaya telah memutuskan, Sarwo Edy, dengan hukuman 4 tahun penjara, denda Rp 200

juta subsider 3 bulan. Kemudian, Moh Riyadi, divonis 4 tahun penjara, uang pengganti Rp 436 juta, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dalam penanganan lahan TPA sampah itu terjadi mark up atau penggelembungan baik luas lahan maupun harganya. Sampai saat ini, pembangunan TPA yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep wilayah utara itu mangkrak karena tidak difungsikan.

Berdasarkan laporan hasil audit (LHA) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jatim, dalam kasus korupsi pengadaan lahan TPA pada tahun 2011 lalu, negara telah dirugikan sebesar Rp 437 juta atau total los. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Pemeriksaan tahap kedua Jemaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Pamekasan, telah selesai dilaksanakan. Hasilnya, ditemukan satu JCH dalam kondisi hamil muda, sehingga yang bersangkutan terancam batal menunaikan rukun Islam yang ke lima itu.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, Islamil Bey, melalui Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Pamekasan Rusdi Saleh mengatakan dari 684 JCH Pamekasan, sudah 515 JCH yang telah dilakukan pemeriksaan tahap dua. Namun, 1 orang tidak dilakukan vaksinasi meningitis karena dalam kondisi hamil.

Pemberian vaksin meningitis wajib bagi semua JCH yang akan melaksanakan ibadah haji, untuk menjaga kekebalan tubuh agar tidak tertular virus meningitis, mengingat saat menunaikan ibadah haji akan bertemu dengan jutaan orang dari seluruh dunia.

“Kami hanya bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada yang bersangkutan, tapi sepertinya dia (JCH) memaksa untuk berangkat haji, sehingga kami minta kepada yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan, jika terjadi sesuatu di kemudian hari, resiko ditanggung yang bersangkutan,” katanya.

Sayang, pihaknya tidak mau menyebutkan nama dan alamat lengkap yang bersangkutan. Pastinya JCH yang bersangkutan berasal dari Kecamatan Pasean, dengan usia kehamilan sudah mencapai 16 minggu.

Menurut Rusdi, pihaknya tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan haji terhadap yang bersangkutan, karena hal itu merupakan kewenangan tim pemeriksaan haji di Surabaya. Sebelum meninggalkan tanah air menuju Mekkah, masih ada pemeriksaan tahap ketiga di embarkasi Surabaya.

Dalam pemeriksaan itu nanti, baru ditentukan apakah yang bersangkutan bisa atau tidak berangkat menunaikan ibadah haji. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

SELASA 2 SPETEMBER 2014 No. 0432 | TAHUN III

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III

MADURA

J

Bupati Sampang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi pembangunan tempat relokasi sementara di Pasar Srimangunan Sampang, Senin (01/9) sekitar pukul 08.00 Wib. ryan hariyanto/koran madura

Bupati Dicegat Pedagang Sampang - Bupati Sampang A Fannan Hasib saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi pembangunan tempat relokasi sementara di Pasar Srimangunan Sampang, Senin (01/9) sekitar pukul 08.00 Wib, dicegat salah satu pedagang pasar.

Hj. Durairoh (41), pedagang yang mencegat bupati, di depan A Fannan Hasib mengeluhkan truk pengangkut barang dagangan yang tidak lagi bisa melewati pintu masuk parkir di blok A. Sehingga, barang dagangannya terpaksa harus diturunkan jauh dari toko.

“Pak Bupati, saya mohon dengan hormat, secepatnya bisa diberi solusi pasca kebakaran, sekarang truk pengangkut kulakan tidak bisa diturunkan di depan

toko, karena pintu masuk blok A tidak bisa dilewati setelah ditempati banyak kayu bahan bangunan untuk relokasi sementara,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Sampang A Fannan Hasib meminta pedagang bersabar menunggu normalnya kembali Pasar Srimangunan pasca kebakaran yang menghanguskan 127 kios dan 289 lapak pedagang.

Pasar akan kembali normal

dalam waktu tak lama. “Mungkin akan kembali normal dalam dua minggu ke depan. Mohon sabar ya, Bu, pasti semua akan kembali seperti biasanya,” jelasnya di depan pedagang.

Pantauan Koran Madura, sidak A Fannan Hasib didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD, Kepala Bangkesbangpol, Kabag Pembangunan serta Asisten III, dan pejabat lainnya.

Setibanya di Pasar Srimangunan, mereka langsung memantau pembagunan relokasi sementara dan lokasi kebakaran di blok C. “Sebagai bapak di daerah ingin mengetahui langsung pembangunan relokasi sementara dan lokasi kebakaran,” katanya.

Ditanya penunjukan langsung PT Sila Indah Perkasa milik H Djamad Badrun sebagai rekanan oleh Pemkab Sampang, Fannan sejurus kemudian memanggil Kepala BPBD Sampang Wisnu Hartono untuk menjawab pertanyaan wartawan.

Wisnu menyampaikan, penunjukan langsung tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012, bahwa dalam kondisi tanggap darurat, boleh dilakukan penunjukan langsung (PL).

“Ini penunjukan langsung dari pemkab. Sebelumnya tidak ada rekanan yang mendaftar. Alasan memilih PT Sila Indah Perkasa karena ada beberapa kriteria yang jelas seperti pengalaman pem-

bangunan yang ada di sekitar pasar,” tuturnya.

A Fannan Hasib menegaskan akan pemberian bantuan kepada pedagang yang toko dan kiosnya terbakar. Namun, besaran anggaran bantuan masih dirahasikan kepada wartawan. “Untuk nominalnya tidak tahu nanti berapa,” singkatnya.

Pemerintah lebih memilih membangun tempat relokasi sementara dibandingkan memperbaiki blok C secara bertahap, karena waktunya akan lebih lama. “Kalau tidak dibangun tempat sementara mau ditempatkan di mana, urusan rehab nanti direncanakan anggarannya tahun 2015, tapi itu semua masih menunggu hasil labfor,” tegasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang SAMPANG - Pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2014 disayangkan kalangan aktivis di Kabupaten Sampang. Lokasi pelaksanaan tes CPNS di Waru, Surabaya, dinilai terlalu jauh.

“Banyak masyarakat di desa yang mengeluh dan justru niatnya dibatalkan, karena lokasinya sangat jauh, tidak seperti tahun kemarin bertempat di Sampang,” ucap Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (Ikmas) Wafi Anas, Senin (1/9).

KORAN MADURA

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III

Aktivis Sayangkan Lokasi Tes CPNS Selain itu, masyarakat harus mengeluarkan biaya transportasi. “Selain karena jauh, kalau ikut tes CPNS pasti biaya transportasinya dua kali lipat, makanya masyarakat desa sebagian mau ikut tahun depan, siapa tahu tempatnya nanti di sini,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan

Kepegawaian Daerah (BKD) Sampang, Slamet Terbang menerangkan, pihaknya tidak mempunyai kebijakan tentang lokasi tes CPNS. Apalagi, tes CPNS tahun ini secara teknis berbeda dengan tahun sebelumnya.

“Kita tidak mempunyai kebijakan tentang hal ini, karena semua dari pusat, mau gimana

lagi, sarana dan prasarana juga di sini tidak bisa, sekarang tes CPNS pertanyaannya langsung memakai komputer, jadi nilai atas jawabannya langsung keluar dan soal antara satu dengan lainnya berbeda,” katanya.

Slamet menuturkan, penempatan tes CPNS di Waru Surabaya itu, tak hanya dari Ka-

K

bupaten Sampang, melainkan kabupaten lain yang ada di Madura. “Tetapi kayaknya semua daerah ke sana, Mas,” tuturnya.

Dirinya menjelaskan, peserta tes CPNS sekitar 6 ribu.

Sementara yang akan diambil hanya sebanyak 64 CPNS. Di antaranya, di bidang pendidikan 24 orang, bidang kesehatan 20 orang, dan teknik administrasi sebanyak 20 orang.

Dirinya mengimbau kepada masyarakat agar tidak percaya bilamana ada pihak yang mengiming-imingi memuluskan jadi PNS. “Masyarakat harus berhati-hati jangan sekali-kali percaya meski mengatasnamakan BKD,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

KEKURANGAN TENAGA PENYULUH

BKP4 Kelimpungan Kelola Sektor Pertanian SAMPANG- Minimnya jumlah tenaga penyuluh pertanian di Kabupaten Sampang membuat Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BKP4) setempat kelimpungan dalam mengelola peningkatan sektor pertanian. Saat ini BKP4 hanya mengerahkan 83 tenaga pegawai penyuluh untuk menangani 891 kelompok tani (Poktan) dan 186 gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Kabupaten Sampang.

Kabid Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BKP4) Kabupaten Sampang Nurul Hayati membenarkan jika pihaknya tengah mengalami krisis tenaga penyuluh pada sektor pertanian. Diakuinya saat ini pihaknya tengah kesulitan dalam mengawasi semua urusan pengembangan sektor pertanian. Hal tersebut dijelaskan bahwa idealnya dalam pengembangan sektor pertanian hendaknya dalam satu desa berbanding lurus dengan kebutuhan tenaga penyuluh supaya hasil yang diperoleh dalam pengembangan sektor pertanian lebih maju.

“Idealnya 1 desa itu ditangani oleh 1 tenaga penyuluh. Namun saat ini kami mengerahkan 1 tenaga penyuluh untuk melakukan pengembangan terhadap empat desa. Dan itu sangat kurang efektif untuk melakukan pengembangan terhadap suatu desa di sektor pertanian,” tuturnya kepada Koran Madura, Senin (1/9).

Selain itu, Nurul juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah mengalami kesulitan dalam pengembangan sektor pertanian yang ada di Kabupaten Sampang. Hal tersebut dikarenakan para petani di Kabupaten

Sampang saat ini sangat sulit untuk mengubah pola pikirnya untuk diarahkan pada pengembangan pertanian yang lebih modern.

“Pola pikir petani di Sampang terhadap cara bercocok tanam masih terbilang awam, sehingga sektor pertanian di sampang masih di bawah harapan,” terangnya.

Hal senada juga diakui oleh

Kasi Sarana Parasarana BKP4 Sampang Bambang Subagio bahwa saat ini dirinya memang mengusahakan para petani agar lebih tepat dan benar dalam pengembangan sektor pertanian. ”Kami sudah mengerahkan tim penyuluh disetiap desa untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap para petani.

satu orang ada yang menghendel 4 desa, dan ada juga yang menghendel 2 desa tergantung luas Kecamatan. Hal ini merupakan bentuk usaha kami untuk menanggulangi tingkat kerendahan SDM para petani dan minimnya tenaga penyuluh di Kabupaten Sampang,” singkatnya.

Untuk diketahui, tenaga pe-

nyuluh pertanian di Kabupaten Sampang yaitu terdiri dari 35 PNS, 20 CPNS, 28 tenaga kontrak dengan porsi ideal yaitu 1 tenaga penyuluh untuk 8 Poktan, akan tetapi saat ini rata-rata tenaga yang dikerahkan di Kabupaten Sampang yaitu 1 tenaga penyuluh untuk 13 poktan. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

L

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III

TEMUAN DUGAAN PUNGLI

Disdik Laporkan SMA 1 Torjun dan Kedungdung SAMPANG- Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang melaporkan SMA 1 Kedungdung dan SMA 1 Torjun kepada Inspektorat setempat. Hal itu menyusul temuan adanya dugaan pungutan liar (pungli) di kedua sekolah menengah atas tersebut.

Kendati demikian, Sekretaris Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (Ikmas) Jalil menuturkan bahwa selama ini kinerja Disdik sangat lamban. Hal tersebut sampai sejauh ini pihak disdik masih belum memberikan kejelasan terkait temuan-temuan yang di sampaikannya beberapa waktu lalu (24/8).

Bahkan Ikmas menuding pihak disdik tidak tegas dalam menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di lembaga pendidikan sekolah yang ada di Kabupaten Sampang. “Saya nilai disdik sangat tidak tegas sekali dalam penanganan permasalahn ini. Padahal kami sudah membeberkan semua bukti yang jelas kepada pihak disdik, saya berharap permasalahan ini segera diselesaikan,” ucapnya kepada Koran Madura, Senin (1/9).

Kabid Kurikulum Disdik Sampang Arief Budiansor menepis semua tudingan dari pihak Ikmas jika pihaknya lamban dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah dilaporkan oleh Ikmas terkait adanya dugaan pungli di lembaga Sekolah SMA 1 Kedungdung dan SMA 1 Torjun. Menurutnya permasalahan yang berkenaan dengan segala temuan yang ada di Kabupaten Sampang diakuinya memang ada betulnya dan sudah tengah diproses. Bahkan dirinya menegaskan bahwa saat ini pihaknya sudah melaporkan segala permasalahan tersebut termasuk semua temuan Ikmas kepada pihak Inspektorat.

“Kami sudah laporkan semua temuan itu ke Inspektorat sejak tanggal 25 Agustus lalu.

Dan kami tangani semua permasalahan itu sesuai prosedur. Namun untuk tindak lanjut serta hasil penindakan itu semuanya pihak Inspektorat yang menentukan. Sebab semua temuan sejauh ini masih dalam proses pengkajian. Nanti kami juga akan melakukan gabungan untuk penetuan sanksi apabila nantinya permasalahan tersebut mengarah pada tindakan pelanggaran,” jelasnya.

Untuk diketahui, Ikmas melaporkan beberapa temuan terkait adanya dugaan pungutan liar di SMA 1 Torjun tahun 2013 lalu yaitu siswa ditarik uang pembangunan sebesar Rp 1.400.000 dan penarikan SPP bagi siswa kelas X, XI, XII yang nominalnya sebesar Rp 110 ribu berturut-turut selama enam bulan. Dan hanya dikembalikan sebesar Rp 70 ribu bagi kelas X dan XI, sedangkan untuk kelas XII tetap diambil. Selain itu, SMA 1 Kedungdung di tahun ajaran tahun 2014-2014 terdapat penyimpangan dengan meminta uang registrasi sebesar Rp 200 ribu. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

dok. koran madura

Seorang pejalan kaki sedang melintas di tepi Embung Ben Rokem yang terletak di Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Minggu (31/8).

Terkait dengan penolakan warga atas perbaikan embung tersebut, Dinas PU Pengairan mengklaim hal itu sudah selesai dan tidak ada masalah lagi. Selain itu, Dinas PU Pengairan juga menyatakan bahwa biaya perbaikan embung sebesar Rp. 200 juta.

EMBUNG BEN ROKEM DITOLAK WARGA

PU Pengairan Klaim Tidak Ada Masalah SAMPANG- Polemik terkait penolakan warga atas perbaikan embung di Dusun Ben Rokem, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal tampaknya Dinas PU Pengairan Sampang angkat bicara. Dinas PU Pengairan mengklaim tidak ada masalah dengan pembangunan embung tersebut.

Kabid Operasi dan Pemeliharaan Dinas PU Pengairan Sampang Imam Irawan mengaku jika pihaknya harus bertanggung jawab penuh atas pembangunan embung Ben Rokem tersebut. Sebab, pihaknya telah melakukan prosedur yang sudah sesuai aturan.

Bahkan rencana perbaikan embung saat ini sudah tidak ada masalah lagi.

Irawan mengaku telah mengambil tindakan terkait polemik penolakan pembangunan embung tersebut.

Dirinya mengatakan bahwa selama

Saat ini sudah tidak ada masalah kok, dan kita juga telah menindaklanjuti masalah tersebut.

Imam Irawan

Kabid Operasi dan Pemeliharaan Dinas PU Pengairan Sampang

ini rekanan yang menggarap embung tersebut sudah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. “Saat ini sudah tidak ada masalah kok, dan kita juga telah menindaklanjuti masalah tersebut,” ujarnya kepada wartawan, Senin (1/9).

Selain itu, Irawan mengatakan bahwa biaya pembangunan tersebut hanya senilai Rp 200 juta, sehingga tidak ada proses lelang. Namun sayangnya, Imam Irawan mengaku lupa nama CV tersebut, hanya saja dirinya mengata-

kan bahwa CV tersebut adalah milik H Supriyadi. “Nilainya hanya Rp 200 juta, tapi saya lupa nama CV-nya. Namun yang jelas pemilik CV tersebut adalah H supriyadi,” imbuhnya.

Irawan mengaku optimis jika pembangunan tersebut akan tetap berlanjut pada tahun ini, karena menurutnya, tidak ada masalah yang sangat krusial di bawah, dan pihaknya pun juga telah melakukan komunikasi dengan semua pihak di bawah. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SELASA 2 SEPTEMBER 2014

SELASA 2 SEPTEMBER 2014||TAHUN No. 0432 |IIITAHUN III No. 0432

MUSIM KEMARAU

Galis Dilanda Kekeringan

doni heriyanto/koran madura

RESAH. Para pemilik rumah Griya Abadi Bangkalan saat mendatangi BTN setempat, Senin (1/9).

Penghuni Griya Abadi Mulai Resah Mengapa hingga Kini Sertifikat Rumah Belum Keluar?

BANGKALAN - Sejumlah warga penghuni perumahan Griya Abadi Bangkalan resah lantaran Sertifikat Hak Milik (SHM) mereka tidak bisa keluar. Hal itu diketahui setelah Hasan Rusdi (41), penghuni di Blok BC nomor 2 mencoba melunasi cicilan rumahnya di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Bangkalan.

Untuk itu, ia mendatangi Kantor BTN Bangkalan, Senin (1/9). Mereka menanyakan tindak lanjut pihak bank terkait keberadaan SHM miliknya. Kedatangan Hasan kali ini merupakan kesekian kalinya. Bahkan, ia telah mengirimkan surat ditandatangani sejumlah penghuni blok BA, BB, dan BC ke Pimpinan PT BTN Pusat tertanggal 25 Agustus 2014.

Dalam surat itu tertulis, keberadaan sertifikat induk tanah yang dijaminkan pihak developer tidak berada di BTN Cabang Bangkalan. Melainkan berada

di tangan developer. Luas tanah dalam sertifikat induk itu seluas 83 ribu hektare meliputi kawasan blok BA, BB, dan BC. Sertifikat induk itu belum dipecah. "Sertifikat rumah hingga saat ini belum keluar, bagaimana tidak resah," ungkap Hasan.

Ia berniat melunasi rumahnya yang dicicil sejak tahun 2006.

Namun, ketika mengetahui ada permasalahan terkait sertifikatnya, ia menangguhkan upaya pelunasan. "Sekarang pun saya bersedia melunasi. Sekarang saya sudah siapkan uangnya," tegasnya.

Akibat kejadian ini, tak hanya Hasan selaku debitur yang merasa dirugikan. Penghuni lainnya yang membeli rumah secara tunai pun menjadi korban. Apalagi proses pemecahan sertifikat

Sertifikat rumah hingga saat ini belum keluar, bagaimana tidak resah,�

Hasan Rusdi

Penghuni Blok BC Nomor 2 induk itu tak kunjung selesai, dampaknya juga ke sejumlah pemilik rumah yang membayar secara tunai. "Yang terkena dampaknya bukan hanya saya, tapi yang lain juga terutama yang bayar se-

cara cash," paparnya.

Sementara itu, Branch Manager BTN Bangkalan Darminto membenarkan telah menerima surat balasan dari BTN Kanwil dan Pusat terkait keluhan warga Perumahan Griya Abadi Blok BA, BB, dan BC. Sertifikat induk itu atas nama PT Soka Abadi selaku pihak developer Perumahan Griya Abadi. "Kami sudah menyurati pihak developer, tapi belum ditanggapi," ujar Darminto.

Atas permasalahan itu, pihak BTN Cabang Bangkalan telah memanggil notaris di tahun 2012. Menurut Darminto, bagi warga yang membeli secara tunai di luar tanggung jawab bank.

"Kami sama-sama melayani konsumen. Sampai kapan pun, kami tetap kejar pihak developer untuk menyelesaikan masalah ini," janjinya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Sebanyak 11 desa dari 21 desa yang ada di Kecamatan Galis sudah mulai merasakan dampak kekeringan.

Musim kemarau yang melanda desa mereka, menyebabkan sumber mata air dan sumur-sumur warga mengering. Warga merasa kesulitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari mulai dari memasak dan mandi.

Desa yang tengah dilanda kekeringan itu meliputi desa Separah, Kajuanak, Tlagah, dan PakaanLaok. Selain itu, desa lainnya yang juga mengalami kesulitan air bersih, yaitu desa Kranggan Timur, Longkek, Daleman, Kelbung, Galis, dan Desa Tellok.

Salah satu warga desa Daleman, Moh Sodik mengatakan banyak sumur warga yang airnya sudah menyusut, sehingga masyarakat mengalami kelangkaan air. Untuk mengambil air di sumur, warga harus mengantre secara bergiliran. Sebab sumur yang masih menyisakan air hanya sedikit.

"Untuk mendapatkan air, kita harus bisa membaca situasi. Jika ingin mandi, cuci pakaian dan mengambil air untuk memasak di rumah waktunya harus tepat.

Jangan pagi hari sore hari. Sebab antrean warga yang hendak mengambil air cukup banyak," terangnya.

Kondisi yang demikian, praktis membuat warga tidak merasa nyaman. Sebab air yang menjadi kebutuhan utama sudah menjadi langka. Warga desa menginginkan peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kekeringan setiap tahunnya. "Kalau ingin ke sumur desa sekitar siang hari, suasananya agak sepi dan lebih bebas," ungkapnya.

Sementara itu, Camat Galis melalui Kasi Kesmas, Siti Aminah membenarkan bahwa sumber air warga banyak mengalami kekeringan. Kondisi itu sudah dilaporkan kepada Bupati Bangkalan untuk mendapat bantuan air bersih. Dalam waktu dekat, desadesa itu akan langsung mendapat bantuan droping air bersih dari melalui truk tangki PDAM Bangkalan secara bergilir.

"Rencananya bantuan air bersih dari Bupati Bangkalan akan langsung didroping ke 11 desa pada bulan ini secara bergiliran," janjinya. = MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 | TAHUN III

Perencanaan K-13 Amburadul Buku Guru dan Murid dalam CD Tak Bisa Diandalkan BANGKALAN - Sudah satu bulan lebih pelaksanaan kurikulum 2013 serentak dilakukan di sekolah-sekolah di Bangkalan. Namun pelaksanaannya sangat disayangkan, lantaran fasilitas penunjang pelajaran tak kunjung terealisasi ke setiap sekolah. Padahal seluruh perencanaan menyangkut penerapan kurikulum baru ini dihandle seluruhnya oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan.

"Memang pelaksanaan kurikulum ini terkesan dipaksakan, sehingga kurang terencana dan tidak profesional. Ada kesan buru-buru dan singkat dalam penerapannya," kata Abdullah Muad, Kabid SMP/SMA Dinas Pendidikan Bangkalan, kemarin (1/9).

Menurutnya, pelaksanaan kurikulum ini belum terencana dengan baik, karena keterlambatan buku pelajaran sudah terlalu lama, itu pun terjadi hampir di semua daerah di Indonesia. Siswa hanya bisa belajar dengan instrumen seadanya. Selain itu, guruguru di sekolah masih belum beradaptasi dengan baik terhadap kurikulum ini. Pasalnya, tidak semua guru menguasai terkait kurikulum, meski ada pelatihan belum jaminan secara keseluruhan bisa menguasai. Sebab mengubah pola kebiasaan cukup sulit, apalagi perangkat pendukungnya

ya sudah bagus, pelaksanaannya malah kurang terencana. Seharusnya, saat ajaran baru dimulai, anak didik harus sudah matang dalam menerima pembelajaran," ungkapnya.

Untuk itu, kebijakan pusat harus terlaksana dengan baik.

Sebab pengaruhnya bisa menyerang beban psikologis pengajar dan murid, karena terkesan dipaksakan. Apalagi pelaksanaan kurikulum sudah berjalan. Seharusnya, pemerintah harus siap antisipasi terkait keterlambatan buku tersebut, karena merupakan program nasional.

"Kementerian sudah mengambil alih semua pelaksanaannya mulai dari penyusunan materi, pembuatan buku, dan juga pendistribusiannya. Semua rencananya sudah tersentralisasi.

Pertanyaannya siap apa tidak sebenarnya pemerintah terkait hal itu. Harusnya ada sanksi kepada pemenang lelang jika kesalahan terjadi di bagian itu," paparnya.

Dirinya menilai pendidikan tak masalah jika dikaitkan dengan politis. Yang terpenting perencanaan dan tahapan ini sudah dikaji dengan baik, mulai semua tahapan sampai prosesnya. Sebab, semua memang berkaitan erat dengan unsur politis. Hal itu tak menjadi permasalahan, yang terpenting politik untuk pendidikan, bukan malah pendidikan untuk politik.

"Dampaknya akan dirasakan pada generasi muda dan anak didik, kalau itu terjadi. Sebab kebutuhan pendidikan mereka belum terpenuhi dengan baik," ucapnya. = MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

SISWA. Para siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Bangkalan saat mengikuti ujian sekolah beberapa waktu lalu.

belum terealisasi.

Guru perlu banyak beradaptasi ulang menyangkut penerapan kurikulum ini. Dirinya menilai kurikulum 2013 penerapannya hanya mencapai 40 persen. Itu sudah dikatakan bagus. Mengingat alat pembelajarannya masih belum terealisasi dengan baik.

Dalam Fase transisi masih terbilang biasa. Namun, alat penun-

jang belajarnya itu yang harus dipercepat oleh pemerintah.

Meskipun secara materi pembelajaran kurikulum 2013 sangat baik diajarkan kepada anak didik.

Dia menjelaskan keterlambatan buku semacam ini terbilang fatal, karena jelas memakan waktu dan biaya. Apalagi itu terjadi secara nasional. Kalau hanya sifatnya kedaerahan masih bisa

dimaklumi. Pengaruhnya pasti terhadap anak didik dan guru-guru dalam struktur pembelajaran di sekolah. Meskipun sudah ada Caset Disc (CD) yang telah diberikan untuk materi sementara, namun itu jangan sampai berlangsung terus-menerus.

"Pemerintah pusat harus cepat dan tanggap, demi kepentingan pendidikan anak didik. Materin-

TPA

Bisa Dijadikan Lokasi Rekreasi Ilmiah BANGKALAN – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bangkalan menilai anggapan masyarakat awam terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai kawasan kumuh, berbau, dan sumber penyakit keliru. Sebab TPA bisa menjadi lokasi rekreasi ilmiah seperti penelitian pemilahan, penggilingan plastik, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

"Anggapan lokasi TPA sebagai lokasi tidak sehat nantinya bisa diubah. Kami tengah menyiapkan sarana dan

prasarananya," ungkap Kabid Kebersihan BLH Bangkalan, Imam Syafri.

Saat ini, BLH setempat tengah melakukan survei di tiga kecamatan untuk mencari lokasi TPA baru yang bisa mendukung tekad Bangkalan menjadikan TPA sebagai area rekreasi ilmiah. Dari tiga kecamatan meliputi Tanah Merah, Galis, dan Trageh, Kecamatan Trageh menjadi priotas berdasarkan pertimbangan struktur tanah dan jarak dari pemukiman warga.

"Jarak minimal 100 meter dari pemukiman dan tidak boleh (TPA) berada di atas bebatuan. Kalau dikaji dengan benar sejak awal, selain menjadi area wisata ilmiah, bisa dijadikan TPA seumur hidup," ujar Imam.

Konsep tersebut muncul sebagai reaksi atas semakin meningkatnya produksi sampah yang dihasilkan rumah makan, sampah pasar-pasar, dan sampah rumah tangga yang mencapai 215 meter kubik per hari. Sementara umur teknis

TPA di Desa Buluh Kecamatan Socah sudah terlampaui.

Imam mengatakan TPA yang dibangun pada tahun 2006 itu sifatnya hanya pendamping. Sementara UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengharuskan setiap kabupaten mempunyai Santary Land Field.

"Di TPA yang ada, kami sudah melakukan pemadatan.

Namun karena produksi sampah setiap hari semakin meningkat, harus ada lokasi baru seperti

yang diamanatkan undangundang," paparnya.

Dia mengharapkan pembebasan lahan minimal seluas 10 meter hektare untuk TPA baru bisa direalisasikan pada tahun ini. Pendirian TPA baru akan dilakukan pusat. BLH hanya memfasilitasi lokasinya saja.

"Kajian penerapan sistem reduksi sampah akan menjadi tekad kami merealisasikan TPA sebagai lokasi rekreasi ilmiah, maka TPA akan lebih bermanfaat," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Suramadu

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SELASA 2 SEPTEMBER 2014

SELASA 2 SEPTEMBER 2014||TAHUN No. 0432 |IIITAHUN III No. 0432

BEKERJA SEPEKAN

Legislator Surabya Terima Gaji Sebulan SURABAYA - Anggota DPRD Kota Surabaya periode 20142019 yang baru sepekan bekerja karena dilantik pada 24 Agustus 2014 lalu kini sudah menerima gaji pertamanya per 1 September.

Sekretaris DPRD Surabaya M Afghani mengatakan realisasi gaji anggota DPRD periode 2014-2019 tersebut tidak mengacu pada kinerja. Dengan demikian sudah bekerja atau belum seluruh anggota DPRD Surabaya bisa mendapatkan gajinya.

"Aturannya sudah jelas, sehingga kami siap membayarkan hak anggota DPRD Surabaya mulai hari ini," kata Afghani Wardhana, Senin (1/9).

Pantauan Antara di gedung DPRD Surabaya menyebutkan bahwa sejumlah anggota dewan baru mengaku jenuh dan resah karena hanya bisa hadir, mengisi absen, duduk, dan kemudian pulang tanpa aktivitas yang berarti.

Hal ini dikarenakan belum adanya ketua DPRD Surabaya definitif sehingga belum bisa dilakukan pembentukan alat kelengkapan dewan seperti Komisi, Banleg, Banmus, Banggar dan BK. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya tidak bisa menunda pemberian hak anggota DPRD Surabaya. Hanya saja,

untuk waktu pengambilan gaji tersebut sepenuhnya diserahkan ke masing-masing anggota DPRD. "Kami tidak bisa menunda atau menghambat pembayaran gaji yang sudah menjadi hak anggota Dewan," katanya.

Mengenai komponen gaji anggota DPRD, lanjut dia, terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, dan tunjangan representasi.

Setiap anggota DPRD, diperkirakan mendapatkan gaji dari total komponen mencapai kisaran Rp 22 juta perbulan dan dipotong pajak penghasilan serta lainya sehingga gaji yang didapat mencapai Rp 18 juta.

"Besarnya gaji itu sesuai aturan yang ada dan resmi diterima masing-masing anggota.

Jika ada potongan dari partai dan lainya itu di luar kewenangan DPRD," katanya.

Ketua sementara DPRD Surabaya, Armudji, membenarkan mulai dicairkanya gaji yang menjadi hak anggota DPRD per 1 September 2014. Pencairan tersebut sesuai dengan aturan yang ada.

"Tapi maaf kami tidak bisa memberi penjelasan terlalu banyak soal itu, biarlah semuanya berjalan sesuai aturan," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

ant/ari bowo sucipto

JEMBATAN PENYEBERANGAN RUSAK. Seorang pejalan kaki berjalan ekstra hati-hati saat melintas di sebuah jembatan penyeberangan yang berlubang di jalan Jaksa Agung Suprapto, Malang, Jawa Timur, Senin (1/9). Sejumlah jembatan penyeberangan di berbagai tititk di kawasan tersebut rusak sehingga membahayakan para penyeberang jalan karena sewaktu-waktu bisa terjatuh ke jalan.

Izin Operasional Sekolah Mati Suri Data Pokok Pendidikan Terbengkalai PAMEKASAN - Masa berlaku izin operasional puluhan sekolah mulai tingkat SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Pamekasan sudah berakhir atau kadaluarsa. Kondisi tersebut berdampak terhadap penataan semua administrasi di sekolah-sekolah itu termasuk pada data pokok pendidikan (Dapodik).

Data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, tingkat SMP sebanyak 25 Sekolah, SMA 14 sekolah dan SMK sebanyak 9 sekolah. Semuanya, berstatus swasta dan tidak ada yang negeri.

Tingkat SMP, dari jumlah 25

sekolah, 20 diantaranya sudah dilakukan verifikasi oleh Disdik Pamekasan, baik dari sisi jumlah murid, administrasi sekolah dan beberapa komponen lainya.

Sementara, 5 diantaranya masih akan dilakukan verifikasi untuk selanjutnya bisa diproses perpan-

jangan ijin operasionalnya.

Di tingkat SMA, dari 14 lembaga yang sudah habis ijin operasionalnya, 13 diantaranya sudah dinyatakan tuntas sementara 1 SMA masih akan ditangguhkan.

Alasanya Karena Disdik setempat masih akan melakukan kajian. Sedangkan 9 SMK sisanya sudah diverifikasi.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Disdik Pamekasan, Moh Tarsun membenarkan banyaknya sekolah yang ijin operasionalnya sudah kadaluarsa alias sudah mati. Sehingga, ijin tersebut harus diperbaharui untuk mempermudah dapodik. Jika tidak, maka akan menghambat terhadap seluruh proses administrasi

pendidikan sekolah, karena dapodiknya tidak berlaku.

Ia menambahkan, saat ini Disdik Pamekasan sedang mengebut verifikiasi ijin operasional sekolah, agar tidak menganggu terhadap administrasi sekolah.

Apabila dalam proses verifikasinya, sekolah tersebut dinyatakan layak untuk diperpanjang, maka sekolah mengajukan pembaharuan ijin operasional melalui Disdik yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT).

Ijin operasional pendirian lembaga pendidikan tersebut, berlaku selama satu tahun. Sehingga, setiap tahun sekolah harus melakukan pembaharuan terhadap ijin operasional ke in-

tansi terkait.

Dampak positif dari pembaharuan ijin operasional tersebut, pihak Disdik bisa mengetahui perkembangan sekolah, aktivitas sekolah serta kenerja kepala sekolah dan pengawas sekolah.�

Jadi kami tidak hanya mengukur perkembangan sekolah, melainkan mampu mengukur kenerja pengawas di berbagai tingkatan,� ujar Tarsun.

Selama proses verifikasi, Disdik akan melakukan kajian.

Apabila ditemukan kekurangan berkas, maka tim monitoring Disdik akan menangguhkan, sampai semua persyaratan pembaharuan dinyatakan tuntas setelah dilakukan perbaikan. = AKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

Lapsus

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0432 | TAHUN III

SELASA 2 SEPTEMBER 2014 | No. 0432 SELASA | TAHUN III 2 SEPTEMBER 2014

MADURA

O

NURANNISA’ PUJI BELADIEN

NURUL HIJRIYAH

Wanita itu Mulia urul Hijriyah, 20, sangat berhati-hati dalam bersikap kesehariannya. Dia takut apa yang dikerjakannya setiap hari, hanya akan meninggalkan duka atau kecewa di hari tua. Dia selalu ingin berperilaku baik. Karena dia percaya, apa yang akan didapat dari sebuah kebaikan, juga kebaikan pula.

Anak bungsu yang masih berkuliah di Jurusan Pendidikan Matematika ini, juga memberlakukan hal tersebut dalam prinsip hidupnya. Dia tidak mau melupakan jati diri wanita begitu saja. Menurutnya wanita adalah pelayan. Dalam hal ini adalah pelayan keluarga. "Jadi memang benar jika wanita identik dengan dapur dan pekerjaan rumah lainnya. Karena memang demikian adanya," tukasnya.

Nurul -sapaan akrabnya- meski demikian bukan tidak boleh seorang wanita itu juga mengembangkan potensinya di dunia luar dan karier. Karena hal ini juga penting bagi wawasan seorang wanita. Apalagi sekarang sudah zamannya emansipasi, sebagaimana diperjuangkan RA Kartini dulu.

Wanita yang bercita-cita menjadi guru ini menggarisbawahi, cap bagi wanita yang seorang pelayan itu berbeda dengan cap sebagai babu. Sebab hal ini sekarang sudah rancu. Pelayan disamakan dengan babu, begitu pula sebaliknya.

Dia terangkan, berdasarkan pemahamannya, jika seorang babu maka dia pasif, hanya tunduk saja atas perintah atasan. Tapi jika pelayan masih bisa aktif, tidak hanya nurut saja, tapi masih bisa memberikan saran-saran dan sumbang pikiran lainnya.

"Jadi wanita itu boleh saja berkarier di mana saja. Asalkan jangan lupakan kodratnya sebagai wanita. Jadi setelah tugas atau pekerjaan di luar rumah selesai, silakan langsung terjun ke belakang untuk tetap menjadi pelayan keluarga. Di sinilah letak kemuliaan wanita sesungguhnya," terangnya. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Jangan Pernah Letih Berharap pada Tuhan Berbagai persoalan yang dihadapi menuntut manusia untuk dapat menyelesaikannya. Salah satu solusi yang dilakukan adalah dengan adanya bantuan dari pihak lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa pilihan untuk meminta bantuan dari orang lain akan menjadi harapan tersendiri yang akan dapat menyelesaikan permasalahan itu. Namun, perlu diingat bahwa permintaan kepada orang lain bukan satu-satunya cara.

"K

ehadiran orang lain untuk memecahkan suatu permasalahan memang penting. Akan tetapi, sebagai orang muslim maka sudah selayaknya segala sesuatunya kita mohonkan bantuan dan pengharapan kita pada Yang Maha Kuasa," ujar Nurannisa' Puji Beladien.

Menurut gadis yang akrab disapa Bela ini, jika terlalu berharap pada orang lain, kemungkinan terbesar akan menemukan kekecewaan yang teramat mendalam. Sebab, penuh dengan berbagai kekurangan yang belum tentu bisa membantu memecahkan persoalan.

Akan tetapi, Tuhan itu maha segalagalanya, maha kuasa, maha kaya dan segala maha ada pada-Nya. Jika Tuhan berkehendak, maka tak sesuatupun yang bakal menghalangi-Nya. "Bergantung kepada-Nya adalah hal yang paling indah dan sebaik-baik mengadu adalah mengadu kepada-Nya," jelasnya.

Dengan demikian, berdoalah kepada Tuhan dengan penuh keyakinan akan dikabulkan. Namun, sebagai manusia, tentu tidak selalu berada dalam keadaan ideal atau optimal. Ada kalanya harapan itu berkurang, menipis, dan menyusut. Jangankan harapan, keimanan seseorang saja bisa naik, bisa turun. Ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Nah, ketika harapan itu berkurang, yang kita lakukan adalah menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada Tuhan.

"Terserah Tuhan akan berbuat apa terhadap persoalan yang sedang kita hadapi, selama kita sudah melaku-

kan usaha dan sudah pula berdoa dengan sungguhsungguh. Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik buat kita," ungkapnya. =DONI HERIYANTO/RAH

Nama : Nurannisa' Puji Beladien Tetala : 03 Agustus 1991 Alamat : Perumahan Sumekar Hobi : Travelling Pendidikan : Alumnus FH Universitas Trunojoyo Madura (UTM)