e Paper Koran Madura 02 Oktober 2014

KAMIS

KORAN MADURA

2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III www.koranmadura.com

PENGUCAPAN SUMPAH ANGGOTA MPR-DPR-DPD Anggota MPR-DPR-DPD mengikuti pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali di Gedung Nusantara, Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10). Pelantikan serta pengucapan sumpah jabatan diikuti oleh 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD, dengan total anggaran sekitar Rp.16 miliar. ant/yudhi mahatma

BERITA

TERKAIT Hal 2

DPR BARU JANGAN TERGODA KORUPSI Gaji Anggota DPR RI Rp58,3 Juta per Bulan JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan anggota DPR periode 20142019 yang telah dilantik agar belajar dari pengalaman anggota DPR periode sebelumnya, yaitu banyak yang tersandung kasus korupsi. Karena itu, integritas sebagai anggota legislatif harus ditingkatkan dan terus diperbaiki agar benar-benar menjadi wakil rakyat yang amanah.

“Belajarlah dari hal masa periode sebelumnya yang banyak tersangkut kasus korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di Epicentrum Walk Ground, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (1/10).

Pria yang akrab disapa Zul itu berharap,

agar Anggota DPR yang baru tidak ikut-ikutan jadi pesakitan di kursi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Untuk itu integritas pribadi harus diperbaiki,” kata Zul. Secara terpisah, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mewantiwanti agar anggota DPR baru agar bekerja lebih baik dari sebelumnya. “Mereka harus bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat dan terutama tidak melakukan korupsi”, kata Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi, Rabu (1/10).

Menurut Uchok, penghasilan bersih anggota DPR yang mencapai Rp58.3 juta dinilai sudah terbilang mewah. “Bisa hidup dengan gaya hedonis dan glamaor,” tambahnya.

Ia menuturkan, berdasarkan slip gaji anggota DPR tahun 2010, dengan posisi sebagai anggota biasa menerima jumlah take home pay sebesar Rp57.648.400

setiap bulannya. Penghasilan ini diperoleh dari jumlah gaji pokok: tunjangan sebesar Rp16.178.400; serta penghasilan dari penerimaan lain-lain seperti tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensip, akomodasi rumah, dan item lainnya sebesar Rp41.506.000.

Sementara penghasilan bersih anggota dewan sebesar Rp44.934.400. Penghasilan ini diperoleh dari Rp57.6 juta dikurang dengan akomodasi rumah sebesar Rp12.7 juta. Sebab, akomodasi rumah sebesar Rp12.7 juta ini diberikan kepada anggota dewan bersifat sementara. Hal ini lantaran tempat tinggal atau perumahaan DPR kalibata tengah direnovasi oleh sekjend DPR. Pendapatan anggota DPR ini meningkat pada 2013. Penghasilan kotor anggota dewan sebesar Rp67.274.345. Sementara penghasilan bersih setelah dipotong pajak menjadi Rp58.366.000. Jadi, selama menjadi anggota dewan sejak tahun 20092014, ada kenaikan penghasilan sebesar

Rp13.431.600.

Kenaikan penghasilan ini diperoleh dari slip gaji tahun 2013 sebesar Rp58.3 juta dikurangi slip gaji tahun 2010 sebesar Rp44.9 juta, tutur Uchok.

Dari gambaran tersebut, menurut dia, anggota dewan bersama sekjen DPR menaikan penghasilan mereka sebesar Rp13.4 juta. Penghasilan ini berasal dari slip gaji pada tahun 2010, sebagai jabatan anggota biasa, tidak mendapat anggaran untuk item tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran.

Namun, pada slip gaji tahun 2013 atau sesuai Surat Keputusan (SK) Sekretaris Jenderal tahun 2013 tertanggal 2 Januari 2013, semua anggota dewan menerima: a). tunjangan kegiatan peningkatan fungsi pengawasan sebesar Rp5 juta; B). Peningkatan fungsi legislasi sebesar Rp5 juta; dan c).

Peningkatan fungsi anggaran sebesar Rp5 juta.

Memang kenaikan gaji ini bukan berasal dari item gaji pokok. Dimana gaji pokok sampai sekarang masih tetap sebesar Rp4.2 juta. Tapi, kenaikan penghasilan anggota dewan ini, diakal-akali dengan cara membuka item baru seperti adanya kegiatan peningkatan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran, ujarnya. =GAM/ABD

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

DPR Baru Harus Jaga Idealisme JAKARTA-Ketua DPR RI periode 2009-2014 Marzuki Alie berharap anggota DPR RI yang baru tidak tergoda untuk melakukan tindak pidana korupsi yang dinilai dapat mencoreng muka parlemen itu sendiri.

“Kuncinya kembali kepada (anggota DPR) yang bersangkutan apakah punya komitmen untuk disiplin dan tidak korupsi,” kata Marzuki Alie di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, politisi Partai Demokrat itu juga berharap anggota parlemen yang baru selalu bersikap dan berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Di tempat terpisah, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia menyatakan mereka menolak pelantikan bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau legislator yang korup atau pernah terlibat kasus korupsi.

“Anggota dewan (DPR/MPR/ DPD) sudah seharusnya memiliki integritas yang tinggi sebagai wakil rakyat dan harus bebas dari korupsi,” kata Presiden Mahasiswa Institut Pertanian (IPB) Bogor Diki Saefurohman.

Sementara itu, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan terdapat tiga titik yang berpotensi dijadikan sebagai “pintu masuk” bagi anggota parlemen untuk melakukan korupsi.

Ade memaparkan, beberapa titik itu antara lain dalam proses pembuatan undang-undang seperti dalam pembuatan satu pasal juga berpotensi menjadi akses

EKSPLOITASI MINYAK

Perda Pengelolaan Sumur Tua Perlu Ditinjau Ulang

terjadinya korupsi.

Selain itu, ujar dia, titik-titik lainnya adalah dalam proses penentuan pejabat publik serta dalam proses penganggaran.

Ia mengingatkan bahwa proses penganggaran yang termasuk dalam wewenang DPR juga mencakup anggaran untuk kementerian. “Ini tiga titik yang berpotensi bagi anggota parlemen,” katanya.

ICW juga berencana melakukan aksi damai “Jangan Lantik Anggota Legislatif Tersangkut Kasus Korupsi” terkait dengan akan dilantiknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2014-2019.

Sebelumnya, ICW telah melakukan pemantauan dan inventarisasi calon anggota legislatif terpilih. Dari proses tersebut didapati sedikitnya 59 nama anggota legislatif tersangkut kasus korupsi. “Aksi damai dilakukan sebagai bentuk kritik atas tetap akan dilantiknya anggota legislatif tersangkut kasus korupsi,” ucapnya.=ANT/RAZI

ant/lucky r.

MAS GANDA PUTRA. Pasangan ganda putra Mohammad Ahsan (kiri) dan Hendra Setiawan memperlihatkan medalinya saat tiba di terminal 2E, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (30/9). Tim bulutangkis Indonesia berhasil meraih empat medali di arena Asian Games 2014, dua diantaranya medali emas ganda putri dan ganda putra, kemudian satu perak dan perunggu dari ganda campuran.

JAKARTA- Peraturan daerah (perda) yang membolehkan kegiatan eksploitasi minyak bumi pada sumur tua perlu ditinjau ulang karena dikhawatirkan menjadi tameng bagi pelaku pengeboran ilegal (illegal drilling) melakukan aksi pelanggaran mereka.

“Saya belum mengetahui pasti seperti apa perda terkait kegiatan eksploitasi migas di sumur tua oleh koperasi atau BUMD, tapi jika itu dijadikan modus, seharusnya bisa dilihat kembali,” ujar Rudi Riambono, Kepala Bagian Humas Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Jakarta, Rabu.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mengeluarkan Perda nomor 26 tahun 2007 tentang pemanfaatan sumur tua. Regulasi ini patut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Rudi yang pernah bertugas sebagai Kepala Perwakilan SKK Migas di Sumatera bagian Selatan, ini menjelaskan kegiatan pengeboran ilegal atau “illegal tapping” memang marak terjadi khususnya di wilayah Sumatera Selatan.

Saat bertugas di wilayah tersebut, dia mengaku SKK Migas sudah menjalin kerja sama dengan penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi.

Dari beberapa kasus yang terungkap, ternyata pelaku bukan berasal dari masyarakat setempat, tetapi dilakukan oleh jaringan yang cukup profesional.

“Ini (illegal drilling dan illegal tapping) adalah pekerjaan rumah bersama. Harus kerja bareng. Jangan lagi ada dikotomi atau ego sektoral. Semua pihak yang terkait harus bekerja sama,” katanya.

Upaya untuk memanfaatkan sumur tua yang tidak secara ekonomis dikelola perusahaan migas dan diberikan kepada koperasi atau BUMD, jangan sampai disalahgunakan sebagai benteng untuk melakukan aksi yang tidak saja merugikan negara tetapi juga membahayakan lingkungan.

Wakil Ketua Komisi Tetap Kegiatan Hulu Migas Kamar

Dagang dan Industri (Kadin), Firlie Ganinduto mengatakan masih terus berlanjutnya aksi illegal drilling karena tidak adanya tindakan tegas aparat penegak hukum.

Pemerintah pusat tidak bisa melakukan tindakan tegas atas kegiatan yang merugikan negara tersebut karena belum ada kekuatan hukum yang melandasinya. Revisi Undang-Undang Migas pasca amar putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) belum ada ketetapannya.

“Karena belum ada revisi dan penetapan UU Migas para pelaku (illegal drilling) menjadikan peraturan daerah sebagai acuan dalam melakukan kegiatan yang menurut mereka legal, padahal illegal tersebut,” ujarnya.

Firlie mengatakan revisi Undang-Undang Migas menjadi poin utamanya. Jika sudah ada revisi, maka pemerintah pusat atau aparat penegak hukum memiliki kekuatan hukum tetap untuk melakukan tindakan. Dengan adanya penetapan UU, maka peraturan di bawahnya, tidak berlaku karena ada ketentuan yang lebih tinggi.

Ia berharap dalam pembahasan revisi UU migas yang sampai saat ini masih digodok Dewan Perwakilan Rakyat, aspek illegal drilling atau illegal tapping bisa secara tegas dimasukan di dalamnya. Kegiatan illegal drilling ataupun illegal tapping merupakan kegiatan yang meresahkan semua pelaku usaha hulu migas.

Kegiatan haram tersebut, lanjut Direktur Utama Duta Firza, itu tidak hanya merugikan perusahaan pemegang konsesi, dalam hal ini PT Pertamina, tetapi juga pemegang Production Sharing Contract (PSC) lainnya. Karena kalau tidak ada tindakan tegas, maka sangat mungkin kegiatan tersebut juga akan terjadi di perusahaan lainnya. =ANT/FAISAL

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III KAMIS 2 OKTOBER 2014

No. 0454 | TAHUN III

33

ant/andika wahyu

PERPPU SOAL UU PILKADA. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) memberikan keterangan pers didampingi Ibu Ani Yudhoyono (kedua kanan), Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (kanan), Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan (ketiga kiri) dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua (kiri) seusai menghadiri Rapat Koordinasi Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/9). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu) terkait soal UU Pilkada.

SBY Segera Rilis Perppu Pilkada DPP Demokrat: Kami Sadari ini Penuh Risiko JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku akan merilis Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengganti UU Pilkada. Perppu tersebut akan diajukan setelah menerima draf hasil sidang paripurna DPR pengesahan RUU Pilkada lalu. Bahkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini mengaku keputusan mengeluarkan Perppu Pilkada penuh dengan risiko.

“Saya mengambil risiko dan sudah mengambil keputusan mengambil Perppu,” kata SBY di acara pertemuan seluruh kader Demokrat yang lolos sebagai anggota DPR terpilih periode 20142019, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/9).

Dia menegaskan Perppu tersebut akan diserahkan ke DPR untuk dikaji. Karena itu, kalau DPR sungguh mendengar aspirasi rakyat, harusnya sistem Pilkada langsung yang akan dianut lima

tahun mendatang. “Saya sedang siapkan Perppu yang intinya Perppu ini saya ajukan ke DPR setelah katakan hari ini atau besok draf hasil sidang paripurna kemarin, aturan mainnya harus saya tanda tangani dan setelah tanda tangan sungguh dengar kehendak penolakan rakyat hidup tiba-tiba berubah, maka kandungan Perppu ini pilkada langsung dengan perubahan. Pada saat yang sama saya ajukan Perppunya,” jelasnya.

SBY mengaku sudah memba-

has pilkada melalui DPRD yang telah disahkan oleh DPR dengan Wapres Boediono. SBY mengaku baru mendengar penjelasan secara komprehensif dari Demokrat sore ini karena baru pulang dari luar negeri. “Yang penting dalam konsolidasi ini bulat Partai Demokrat akan tetap memperjuangkan pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan besar,” katanya.

Meski dalam paripurna lalu opsi Demokrat tersebut ditolak oleh sejumlah fraksi di DPR, pihaknya mengaku akan tetap menjadikan opsi pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan menjadi perjuangan politik Partai Demokrat sampai kapanpun. “Kalau diwujudkan sedekat mungkin, kami dengarkan aspirasi dan kehendak rakyat. Tapi kalau tidak tembus lagi di parlemen, kita perjuangkan yang ke depan kita masih anut pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan,” imbuhnya.

Menanggapi rencana SBY itu,

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengatakan senang dengan adanya kabar tersebut. Sebab secara tidak langsung, Perppu tersebut merepresentasikan harapan dan keinginan rakyat. “Ya bagus. Kami sudah tahu semuanya, rakyat menghendaki pilih langsung, karena hak politik rakyat dihargai dan didengar,” kata Jokowi di rumah dinas gubernur DKI Jakarta, Jalan Taman Suropati nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/9).

Dia mendukung rencana yang dilakukan oleh SBY. Namun, mantan wali kota Solo ini mengungkapkan, langkah yang diambil oleh SBY ini bukan hasil pembicaraan yang dilakukan oleh dirinya dan partai koalisi pendukung JokowiJK. “Enggak (ada komunikasi), tapi saya mendukung,” ujar Jokowi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan Perppu Pilkada yang akan dikeluarkan Presiden SBY SBY perlu dikaji oleh DPR. Sehingga,

Perppu tersebut tidak serta merta dapat diberlakukan untuk mengganti UU Pilkada yang sudah disahkan DPR. “Itu harus dikaji terlebih dulu, ada Putusan MK Nomor 138 Tahun 2009 yang menyatakan kalau Perppu itu menjadi subjektivitas Presiden namun objektivitasnya di DPR. Maka kajian itu yang sedang dilakukan,” kata Gamawan sebelum menghadiri rapat terbatas di Istana Negara, Selasa (30/9).

Jika Perppu Pilkada tersebut diterbitkan, dia melanjutkan, masih perlu dilakukan pembahasan oleh DPR RI periode 20142019. Artinya, Perppu tersebut tidak serta merta langsung berlaku jika hanya ditandatangani oleh Presiden SBY. “Itu masih harus diuji di masa sidang berikutnya oleh DPR RI. Apakah (Perppu) ini akan lolos atau tidak, itu kita lihat nanti. Tetapi kalau ada langkah-langkah lain kita akan lihat itu. Opsi itu ada banyak, bukan cuma Perppu saja,” jelasnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

HARI KESAKTIAN PANCASILA

PBNU Khawatir Gerakan Pelemahan Nilai Pancasila MAKASSAR- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengkhawatirkan adanya “by design” atau gerakan yang dengan sengaja ingin melunturkan nilai-nilai dari Pancasila.

ant/endro lewa

ERUPSI GUNUNG SINABUNG. Gunung Sinabung mengeluarkan material vulkanik, tampak dari Desa Brastepu, Karo, Sumut, Selasa (30/9). Gunung Sinabung kembali bererupsi disertai mengeluarkan awan panas sekitar pukul 17.20 WIB dengan tinggi kolom abu vulkanik sekitar 2.000 meter.

Muhamad Husen Plt Dirut Pertamina JAKARTA-Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) menunjuk Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) Pertamina terhitung mulai 1 Oktober 2014.

Penunjukan itu tertuang dalam Surat Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Nomor 289/K/DK/2014 tertanggal 30 September. Dewan Komisaris Pertamina juga telah menyurati Menteri BUMN selaku RUPS Pertamina perihal penunjukan tersebut.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Pertamina pasal 10 ayat 25 butir b, Dewan Komisaris Pertamina menggunakan kewenangannya untuk menunjuk salah seorang anggota direksi untuk menjadi pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina. Untuk itu, Muhamad Husen, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Hulu, telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama dengan wewenang penuh terhitung tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan ditetapkannya Direktur Utama definitif

oleh RUPS. Sementara itu, pada Rabu (1/10), Menteri BUMN selaku RUPS telah menyerahkan secara resmi Surat Keputusan tentang Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina kepada Karen Agustiawan.

VP Corporate Pertamina Ali Mudakir mengatakan Muhammad Husein punya tugas merealisasikan target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang sudah ditetapkan perseroan.

“Tentunya melanjutkan, mencapai target yang sudah ditetapkan di RKAP dan itu juga sudah menjadi amanat pemegang saham untuk dicapai tahun ini,” ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (1/10).

Menurut Ali, yang harus diprioritaskan Husein adalah memastikan ketersediaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk masyarakat.

“Tentunya produksi, menjadi target utama. Termasuk mungkin menyelesaikan beberapa rencana akuisisi yang sudah dalam proses.

Kemudian tentu menjamin ketersediaan pasokan BBM untuk masyarakat. Itu menjadi tugas utama pertamina. Produksi migas Nasional, terutama porsi pertam-

ina juga jaga ketersediaan BBM untuk masyarakat,” jelas dia.

Namun, Ali juga memastikan selama kepemimpinan Muhammad Husein tidak ada kebijakan baru, tetapi kewenangan penuh tetap berada Plt. “Tidak ada kebijakan baru, yang jelas tugas yang sudah menanti Pak Husein adalah melanjutkan, mencapai target yang sudah ditetapkan dan menjadi ketetapan pemegang saham,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Dewan Komisaris Bambang Brodjonegoro menambahkan, pemilihan Muhammad Husein tidak lepas tanggung jawab untuk menggenjot kinerja sektor hulu migas agar menghasilkan keuntungan lebih besar bagi Pertamina. “Kemudian Pertamina yang penting hulu, yang profit terbesar dari hulu.

Kita minta perhatian di hulu, diantaranya menaikkan lifting,” tambah dia.

Faktor senioritas juga ikut menentukan. Di internal perusahaan migas pelat merah itu, Muhammad Husein tergolong pimpinan terlama. “Pokoknya alasan kuat sudah melihat semua kandidat. Dia paling senior. Jadi intinya karena senioritas dan portofolio,” ungkapnya. =GAM

“Saya mengkhawatirkan ada ‘by design’ sehingga nilainilai Pancasila sekarang ini sudah banyak dilupakan oleh masyarakat khususnya generasi muda kita,” jelas Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof Dr Cholil Nafis, Lc, Ph.D di Makassar, Rabu.

Ia mengatakan, kompleksnya permasalahan yang dihadapi bangsa ini di zaman sekarang juga disebabkan karena sudah berkurangnya penghayatan generasi muda terhadap kesaktian Pancasila.

Semua permasalahan itu juga dikarenakan terjadinya suatu dekadensi moral di kalangan para remaja yang oleh dirinya dianggapnya sebagai suatu “by design” untuk melupakan nilai-nilai dari Pancasila.

“Itu kemungkinan besar merupakan imbas dari pemahaman bahwa Pancasila adalah produk rezim Soeharto.

Padahal, kesaktian Pancasila lahir sejak Indonesia didirikan.

Pemahaman-pemahaman seperti itu yang harus ditepis untuk menumbuhkan kembali nilainilai Pancasila,” terangnya.

Cholil menegaskan, pilar bangsa adalah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) dan persatuan, sementara Pancasila adalah dasar negara ini. Sedangkan saat membahas ideologi dan keagamaan, Islam sangat mendukung Pancasila.

“Makanya jangan sampai kita alergi dengan Pancasila karena negara ini dibangun para pendahulu kita dengan semangat yang gigih yang didasari dengan Pancasila,” katanya.

Cholil menyatakan, kemerdekaan Indonesia diraih atas dasar kebersamaan, bukan dari agama tertentu atau golongan. Sehingga, kemerdekaan ini harus diterapkan bersama untuk membangun bangsa.

“Idelogi bangsa ini harus kembali di reformasi, masyarakat harus kembali diingatkan dan dikuatkan lagi soal ketahanan nasionalnya, agar mereka semua sadar,” tambahnya.

Ia juga menegaskan, Pancasila adalah dasar negara, bukan sebagai pilar semata sehingga agama adalah spirit dalam menciptakan tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan negera. “Banyak bangsa yang memisahkan agama dan negara namun semangatnya tidak,” katanya. =ANT/HASAN

ant/widodo s. jusuf

HARI KESAKTIAN PANCASILA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) bersama Wakil Presiden Boediono (kanan), Ketua MPR Sidarto Danusubroto (ketiga kanan) dan Gubernur DKI Jakarta yang juga Presiden terpilih Joko Widodo (keempat kanan) menyapa sejumlah tamu dan undangan usai Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (1/10). Tema upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila kali ini adalah Penguatan Nilai -Nilai Pancasila Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Ekonomi

KORAN MADURA

KAMIS 2 OKTOBER 2014 KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III No. 0454 | TAHUN III

55

PASAR KEUANGAN

DPR Akan Fokus Kawal Investasi JAKARTA- Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Airlangga Hartarto akan mendorong pendalaman pasar keuangan guna menjaga stabilitas perekonomian nasional dari gejolak keuangan di luar negeri.

ant/ampelsa

TANGKAP MOBIL TRUK ANGKUT GANJA. Petugas polisi dan TNI memindahkan ribuan bal ganja yang dikemas dalam karung plastik dari mobil interkuler nomor polisi B 9923 HB ke mobil truk lainnya di lintasan Gunung Paro, Leupung, Aceh Besar, Aceh, Rabu (1/10). Mobil truk bermuatan ribuan bal paket ganja sekitar seberat 2,5 ton dalam kondisi rusak itu, awalnya ditemukan petugas polisi hutan yang sedang berpatroli, sementara supir dan pemilik ganja belum berhasil ditangkap.

Indonesia di Ambang Krisis Kondisi Dalam Negeri dan Faktor Eksternal Potensial Menjadi Pemicu JAKARTA-Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardodjo membeberkan kondisi perekonomian Indonesia yang sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, Indonesia makin dekat dengan krisis.

Indikatornya, hantaman dampak perekonomian dunia dan juga dalam negeri.

Indikator dalam negeri, lanjut Agus, ialah Indonesia tengah menghadapi defisit transaksi berjalan dan fiskal negara.

Selain itu, kondisi ekonomi dunia atau global juga menjadi rentan mengalami krisis pasca 1998. Dia mencontohkan, pada 2008, Amerika didera krisis yang menjalar ke seluruh dunia. Sedangkan, saat ini Eropa masih saja mengalami krisis. “Kondisi dunia seka-

rang sering krisis dan semakin dekat,” ucap Agus di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (1/10).

Ke depannya, tambah Agus, juga ada risiko inflasi yang akan melonjak jika pemerintah Jokowi-JK menaikkan harga BBM. Hal ini tentu menambah kerentanan perekonomian dan mendekatkan Indonesia pada krisis. “Meski inflasi cuma 3,9 persen September dan Agustus. Kalau ada penyesuaian BBM ini akan meningkat dan harus waspadai. Kita juga ada risiko hutang luar negeri perusahaan perusahaan di Indonesia,” tambahnya.

Agus juga mengakui pasar keuangan Indonesia belum begitu dalam. Kondisi perekonomian Indonesia juga terancam kebijakan Amerika yang akan mencabut stimulus fiskal dan menaikkan suku bunga mereka.

“Amerika 4 tahun terakhir sudah memberi kelonggaran moneter dan dana dana murah mengalir ke seluruh negara di dunia. Ini akan segera berakhir. Mereka menaikkan suku bunga dan investor kembali mengidolakan uang Amerika,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan salah satu sumber krisis adalah tumpukan Utang Luar Negeri (ULN) yang telah menyentuh di angka Rp3.000 triliun, baik swasta maupun pemerintah.

Menurutnya, dalam pengelolaan ULN dikhawatirkan adanya missmatch dalam nilai tukar, bunga dan lain sebagainya.

Pasalnya, saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memang masih sangat tertekan.

“Ada risiko meski total utang pemerintah terhadap GDP sangat rendah, tapi karena dampak krisis global membuat ekspor menurun dan rasionya terhadap utang meningkat. Kita perlu waspadai ini agar tidak menimbulkan risiko,” ujarnya.

Menurutnya, penurunan ekspor yang terjadi belakangan ini membuat penurunan debt to eksport ratio. Ekspor yang menurun juga menyebabkan defisit transaksi berjalan yang semakin membesar dan membuat nilai tukar melemah. “Ini harus diwaspadai agar tidak ada miss match nilai tukar dan bunga dalam utang luar negeri,” tutup Agus. =GAM

Menurut Airlangga, pembangunan ekonomi nasional membutuhkan arah kebijakan berinvestasi yang terbuka. “Arah kebijakan investasi ke depan harus tetap terbuka untuk semua sektorsektor usaha,” kata Airlangga usai menghadiri pelantikan anggota MPR/DPR/DPD di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (1/10).

Dia mengatakan, pada masa bakti lima tahun ke depan, DPR akan terus mendorong pemerintah dan regulator sektor keuangan untuk mengeluarkan kemudahan berinvestasi. Airlangga mengatakan, upaya meningkatkan jumlah investor akan lebih di arahkan ke pasar modal.

Airlangga mengungkapkan, sejauh ini pasar keuangan Indonesia masih sangat dangkal, sehingga perlu adanya inisiatif dari pemangku kepentingan untuk mendorong agar pasar lebih likuid. “Pelaksanaan market deepening itu harus segera diusahakan dengan menambah jumlah investor di pasar modal,” kata mantan Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) ini.

Dia menegaskan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan mengupayakan memperbanyak jumlah investor institusi dan ritel.

“Kalau dalam waktu dekat ini, agar diperbanyak jumlah investor institusi. Jadi, harus ada kebijakan-kebijakan yang memudahkan untuk berinvestasi. Maksudnya, agar pasar kita lebih likuid,” ucapnya.

Sementara itu, jelas Airlangga, upaya untuk memperbanyak investor ritel harus dibarengi dengan penerbitan instrumen-instrumen investasi yang bisa terjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Sekarang ini kita perlu memperkaya produk-produk reksa dana yang baru, supaya calon investor ritel mempunyai banyak pilihan,” katanya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

ant/asep fathulrahman

BATIK BANTEN KE EROPA. Perajin mengeringkan batik setelah proses pewarnaan dan pencucian di sentra pembuatan Batik Banten, di Cilong, Serang, Banten, Senin (29/9). Batik Banten merupakan salah satu ikon pariwisata Banten yang kini mulai merambah pasar Eropa seperti Belanda, Belgia, Perancis, dan Jerman dengan motif yang diadopsi dari seni arsitektur dan kaligrafi bangunan Kasultanan Banten.

450 Ribu Kartu Kredit Ditarik 2015 Dengan Gaji Rp3-Rp10 Juta, Kita hanya Boleh Punya Dua Kartu Kredit JAKARTA- Asosiasi Kartu Kredit Indonesia menyatakan minimal terdapat 450 ribu kartu kredit yang ditutup atau ditarik pada 2015, karena pembatasan kepemilikan kartu berdasarkan usia dan pendapatan sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14./2/PBI/2012 pada 1 Januari 2015.

General Manager Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Steve Marha di Jakarta, Rabu mengatakan hal itu berdasarkan bahwa data 450 ribu pengguna kartu kredit termasuk dalam kategori yang berpendapatan Rp3 juta - Rp10 juta per bulan, namun memiliki beberapa kartu kredit lebih dari batas maksimal, yakni dua penerbit (bank atau lembaga non-bank).

Peraturan Bank Indonesia, dalam salah satu klausulnya, menyebutkan pengguna kartu kredit dengan pendapatan Rp3 juta Rp10 juta, tidak boleh memiliki kartu kredit yang berasal lebih dari dua penerbit.

“Ada 450 ribu pengguna yang mempunyai lebih dari dua kartu, perihal lebihnya berapa? itu bermacam-macam, tapi kebanyakan tidak terlalu banyak,” ujar dia.

Dengan begitu, 450 ribu pengguna kartu kredit tersebut akan mengurangi kartu kreditnya hingga hanya tersisa dari dua penerbit.

Meskipun demikian, Steve mengaku optimistis pertumbuhan kartu kredit secara industri tidak akan mengalami pelambatan signifikan. Dia mengamini bahwa penerapan peraturan tersebut memang penting untuk peningkatan kualitas manajemen resiko untuk penerbit yakni bank dan lembaga non-bank, serta juga pengguna.

“Setelah penutupan (450 ribu kartu kredit) itu selesai. Semua beres, kita mulai lagi, tetap akan tumbuh lagi,” ujar dia.

Namun, data AKKI seperti yang dipaparkan Steve menyebutkan pertumbuhan penerbitan kartu kredit tahun ini melambat

hanya lima persen, dari tren 1011 persen.

Steve mengatakan, Asosiasi bersama penerbit sudah aktif menginformasikan pengguna terkait hal ini. Cara implementasinya adalah pengguna akan diingatkan untuk menutup kartu kreditnya sesuai batas kepemilikan sesuai peraturan.

Jika pengguna, tidak juga menutup kartu kredit itu, penerbit yang akan menindak-lanjutinya.

Sebelum penerapan regulasi itu pada 1 Januari 2015, Bank Indonesia dan AKKI meminta penerbit untuk memutakhirkan data penghasilan pengguna sebelum meminta pengguna memilih kartu dari dua penerbit saja.

“Waktu aturan keluar, industri sudah lakukan untuk yang baru.

Yang kita lakukan sekarang bersi-

hkan yang sudah lama. Jadi untuk yang sudah punya lebih dari dua sebelum aturan itu. Ini yang kita bereskan,” ujar dia.

Selain dari sisi kepemilikan, peraturan mengenai pengguna yang berpendapatan Rp3 jutaRp10 juta juga mengatur tentang plafon kredit yang dibatasi maksimal tiga kali dari pendapatan per bulan.

Klausul lainnya berdasarkan pendapatan dalah individu dengan pendapatan lebih dari Rp10 juta tidak dibatasi kepemilikan kartu kreditnya namun tetap memertimbangkan analisis risiko masing-masing penerbit kartu.

Kemudian, individu dengan pendapatan kurang dari tiga juga tidak boleh memiliki kartu kredit. =ANT/INDRA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

residen Susilo Bambang Yudhoyono memastikan akan membuat Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengganti UU Pilkada. Upaya yang digagas oleh Presiden ini tentu tidak bisa dilepaskan dari realitas aspirasi di bawah. Tekanan penolakan rakyat atas UU Pilkada betapa semakin kuat dan nyata.

Bagi rakyat mayoritas DPR telah melakukan kesalahan fatal dengan meloloskan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, karena tidak melihat aspirasi yang berkembang dari mayoritas rakyat. Rakyat juga mencibir keputusan Fraksi Demokrat yang mengambil langkah walk out, sehingga memberi jalan lebar bagi politisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih memenangi opsi Pilkada oleh DPRD melalui mekanisme voting.

Sebagai pimpinan Partai Demokrat, SBY ikut dicacimaki rakyat, karena tidak bisa mengendalikan politisi PD agar tetap berpihak pada pilkada langsung oleh rakyat.

Kenyataan UU Pilkada yang melegalisasi Pilkada oleh DPRD menjadi citra buruk di penghujung masa jabatan Presiden SBY. Kekecewaan rakyat atas kinerja mayoritas DPR atas disahkannya UU Pilkada itu teramat sangat, sehingga dipastikan berdampak pada hancurnya perolehan suara parpol pendukung KMP dalam pemilu mendatang. Risiko ini tentu perlu diperhatikan oleh semua parpol, jangan karena ingin menghibur salah seorang calon presiden-wakil presiden yang pernah didukungnya lantas mengorbankan masa depan partainya. Ini juga bisa menjadi bagian dari pertimbangan SBY sebagai pimpinan PD. Akan tetapi SBY yang berniat mengeluarkan Perppu tentu tidak ada korelasinya dengan jabatannya di PD. Keputusan SBY yang ingin mengganti UU Pilkada melalui Perppu, meski tetap ada catatan pilkada langsung oleh rakyat dengan beberapa perbaikan, merupakan langkah perjuangan terakhir rakyat.

Maka Perppu tersebut harus mendapat pengawalan serius oleh para wakil rakyat di Senayan yang memang benar-benar masih pro rakyat.

Jangan karena takut di-PAW, lantas mengorbankan hak politik rakyat. (*)

Opini

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

77

Arah Baru Pendidikan

Salam Songkem

Perppu Pilkada

KORAN MADURA

KAMIS 2 OKTOBER 2014 No. 0454 | TAHUN III

Belum lama ini, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) memunculkan gagasan baru dalam pendidikan, yaitu pemecahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi (Kemdikti Ristek).

Gagasan tersebut kini kian ramai diperdebatkan para pakar pendidikan dan menuai pro-kontra.

D

ari gagasan tersebut dapat dilihat bahwa tidak hanya terjadi pemecahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga adanya penggabungan dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) di dalamnya.

Pada tahun lalu, wacana penggabungan kementerian tersebut sebenarnya sudah beberapa kali dilontarkan dengan tujuan memperkuat manajemen riset antara lembaga penelitian dan perguruan tinggi guna menghasilkan produk riset yang berkualitas. Senada dengan hal tersebut, Presiden terpilih, Jokowi, juga mengemukakan bahwa penggabungan kementerian tersebut bertujuan agar seluruh riset atau penelitian dalam berbagai bidang bisa diaplikasikan oleh masyarakat. Pasalnya,

Jokowi menilai penelitian yang ada sekarang ini tidak terakomodasi dengan baik sehingga hasil penelitian tersebut belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sementara itu, pemecahan Kemdikbud menjadi Kemdikdasmen dan Kemdikti Ristek harus diwaspadai, pasalnya akan ada dua wajah Kementerian Pendidikan. Jika keduanya mempunyai orientasi berbeda dalam praktik, maka hal ini dapat menjadi bumeran bagi pendidikan Indonesia. Efeknya, guru dan siswa adalah korban utamanya. Selain itu, pemecahan kementerian tentu akan memakan anggaran yang tidak sedikit.

Meski demikian, gagasan pemecahan kementerian tersebut patut diapresiasi. Sangat jelas terlihat bahwa tujuannya sangat mulia.

Pemerintahan baru harus benar-benar serius menggarap pergantian kementerian tersebut, jika tidak maka hasilnya tidak akan maksimal.

Arah Baru Disadari atau tidak, kemajuan sebuah negara dapat diukur, salah satunya, dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan tersebut bisa dicapai melalui proses penelitian (research). Dengan demikian, keberadaan riset atau penelitian mempunyai nilai penting bagi suatu negara sehingga harus terus dikembangkan. Menjadi sebuah ironi ketika melihat bahwa riset Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara-negara lain di dunia, bahkan di tingkat ASEAN sekalipun.

Gagasan penggabungan dua kementerian oleh pemerintahan baru tidak hanya memberi warna baru dalam pendidikan, tetapi juga akan membawa pada arah baru pula. Dengan adanya pengembangan dalam bidang riset dan teknologi yang terintegrasi secara langsung di-

harapkan mampu menghasilkan riset yang berdaya guna di masyarakat.

Selain itu, yang terpenting bagi penulis adalah agar gagasan tersebut tidak serta merta menghilangkan hakikat dan dasar-dasar pendidikan itu sendiri.

Logika pasar (kapitalis) dan

a r u s liberalisasi hendaknya tidak menghilangkan amanat yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan harus mampu memerdekakan seseorang dari ketergantungan pasar dan kuasa modal. Jika tidak, maka pendidikan hanya akan menjadi mesin pencetak para buruh. Keberadaan pendidikan sejatinya tidak saja mencakup aspek industri, tetapi juga politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Selanjutnya, jika gagasan penggabungan dua kementerian direalisasikan, maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Pertama, revolusi mental pendidik. Mental pendidik adalah komponen utama yang harus diubah. Selama ini, pendidik masih sekadar mentransfer ilmu pengatahuan tanpa disertai adanya pengembangan melalui riset atau penelitian.

Walhasil, hasil riset Indonesia masih jauh tertinggal dari negara lain. Budaya riset pun harus dimulai dari diri pribadi para pendidik.

Kedua, pemerintah harus menyediakan dana penelitian dalam jumlah besar guna mendukung pelaksanaan penelitian itu sendiri. Pasalnya, untuk melaksanakan penelitian membutuhkan investasi yang sangat besar. Di Indonesia, dana penelitian tidak sampai angka 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara di Singapura dana penelitian sudah mencapai 2,6% dari PDB, dan jepang sudah mencapai 3,4% dari PDB. Hal ini juga mencerminkan sejauh mana keseriusan pemerintah dalam mendukung pengembangan riset.

Akhirnya, pendidikan tidak hanya menjadi sebuah ikhtiar dalam mencerdaskan bangsa dan masyarakat, tetapi juga menjadi cerminan dari wajah penguasa atau pemerintah.

Semoga, pemerintahan baru mampu membawa arah pendidikan baru yang memegang teguh tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga!=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

KAMIS 2 OKTOBER 2014 No. 0454 | TAHUN III

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

Kenaikan Elpiji-Listrik Picu Inflasi Jatim 0,33 Persen SURABAYA - Kenaikan harga elpiji dan tarif listrik menjadi pemicu inflasi Jawa Timur hingga mencapai 0,33 persen selama bulan September 2014 karena sensitivitas masyarakat Jatim sangat besar terhadap berbagai gejolak harga tersebut.

Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, M Sairi Hasbullah menyatakan sumbangan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar elpiji mencapai 0,21 persen terhadap kinerja inflasi selama September 2014.

"Inflasi Jatim September 2014 lebih tinggi dibandingkan pencapaian nasional pada periode sama yang tercatat 0,27 persen," ujarnya.

Penyebab lain inflasi di Jatim,

jelas dia, ikut dipengaruhi pola permintaan masyarakat yang tinggi terhadap bahan makanan mengingat setelah lebaran 2014 masih banyak perayaan di Jatim.

Selain itu, perayaan untuk keberangkatan haji juga memicu inflasi.

"Hal itu mengakibatkan sensitivitas masyarakat Jatim lebih besar dibandingkan nasional," katanya.

Di sisi lain, tambah dia, inflasi

selama September 2014 juga disebabkan banyaknya masyarakat di Jatim yang menggunakan listrik dengan daya 900-1.300 kVA di mana pelanggan di golongan itu menjadi sasaran kenaikan tarif listrik bulan lalu.

"Selama September lalu, Jatim juga menanggung inflasi lebih tinggi dibandingkan provinsi lain karena wilayah ini memiliki perkembangan ekonomi yang lebih baik," katanya.

Selain itu, sebut dia, kenaikan harga elpiji 12 Kilogram termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi ke inflasi karena sensitivitas masyarakat kian terdampak.

Apalagi harganya meningkat dari Rp 96.000 menjadi Rp 108.000 per

tabung.

"Khusus di Surabaya, biaya uang kuliah, kenaikan harga daging ayam ras, kenaikan tarif listrik, dan kenaikan harga elpiji ikut memicu inflasi," katanya.

Akibatnya, lanjut dia, inflasi kota Surabaya mencapai posisi tertinggi di Jatim selama September 2014 yakni di posisi 0,41 persen. Besaran inflasi itu setara dengan pencapaian inflasi Jember pada periode sama.

"Kalau secara kumulatif, laju inflasi Jatim mencatatkan 3,38 persen antara Januari hingga September 2014 sedangkan secara tahunan (YoY) yakni berada di posisi 4,13 persen," katanya. = ANT/BUDI SUYANTO/DIK

ant/widodo s. jusuf

PROYEK PIPA GAS ARUN-BELAWAN. Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Stasiun Kompressor Gas (SKG) Pangkalan Berandan PT Pertamina Gas (Pertagas) yang terintegrasi dengan Pipa Gas Arun - Belawan di Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

8

PEMBANGUNAN

Pemkab Belum Peroleh Izin Lokasi Embung BOJONEGORO - Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, belum memperoleh izin dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Kehutanan, dalam membangun embung di atas tanah "solo vallei werken" (SVW) di 34 lokasi dan tanah Perhutani di 11 lokasi.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pengairan Pemkab Bojonegoro Retno Wulandari mengatakan, pemkab mengajukan permohonan izin memanfaatkan tanah SVW dan tanah Perhutani untuk lokasi pembangunan embung, April lalu.

"Tetapi belum ada satupun izin yang turun baik dari Kementerian PU dan Kementerian Kehutanan soal pemanfaatan tanah untuk lembung," jelasnya, Rabu (1/10).

Padahal, katanya, pemkab merencanakan tahun ini akan merealisasikan pembangunan 88 embung, di atas tanah SVW, Perhutani, dan tanah kas desa, baik secara swakelola maupun sistem lelang.

Namun, menurut dia, karena belum memperoleh izin, maka jumlah embung yang akan berkurang menjadi 53 embung, dengan rincian secara swakelola 40 embung dan sistem lelang 13 embung.

"Embung dibangun tahun ini semunya menempati tanah kas desa (TKD)," ucapnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

JELANG IDUL ADHA

15 Persen Sapi Potong di Malang Impor MALANG - Sebanyak 15 persen atau enam ekor dari 40 ekor sapi yang dipotong setiap hari di Rumah Potong Hewan (RPH) di Kota Malang, Jawa Timur, merupakan sapi impor dari Australia.

Kepala RPH Kota Malang, Djoko Sudadi, di Malang mengatakan sapi impor dari Australia yang masuk ke Malang

itu melalui Bandung, Jawa Barat.

"Baru satu bulan terakhir ini sapi impor tersebut masuk ke Kota Malang. Sebelum masuk ke Kota Malang, sapi impor tersebut juga digemukkan terlebih dahulu di rumah penggemukan hewan agrisatwa di Gondanglegi, Kabupaten Malang," katanya, Rabu (1/10).

Meski ada beberapa sapi impor yang masuk ke Kota Malang dan harganya lebih murah, kata Djoko, tidak berpengaruh terhadap harga sapi atau daging sapi lokal, apalagi sampai anjlok pada saat menjelang Idul Adha, sebab masyarakat lebih banyak memilih sapi lokal ketimbang impor karena sapi impor banyak mengandung lemak.

Ia menjelaskan bahwa harga sapi lokal yang masih hidup seharga Rp 45 ribu per kilogram, sedangkan sapi impor seharga Rp 36 ribu per kilogram.

Menurut dia, meski harga sapi lokal jauh lebih mahal, tetap diburu oleh konsumen karena kualitas dagingnya lebih bagus ketimbang sapi impor yang berlemak.

Menyinggung stok sapi menjelang perayaan Idul Adha, Djoko mengatakan bahwa tidak ada masalah dan masih aman, bahkan melimpah, termasuk sapi lokal. "Masyarakat yang akan berkurban sapi pada Idul Adha nanti tidak perlu khawatir karena stoknya melimpah," tegasnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

9

ant/siswowidodo

PRODUKTIVITAS TEMBAKAU. Petani memanen tembakau di sentra perkebunan tembakau Desa Ngale, Pilangkenceng, Kab. Madiun, Jatim, Rabu lalu. Menurut petani, saat ini produktivitas tembakau relatif cukup baik karena dapat menghasilkan 16 - 17 lembar daun per tanaman.

Impor Tembakau Jatim Meningkat Signifikan SURABAYA - Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur, M Sairi Hasbullah menyatakan kinerja impor tembakau Jatim kian meningkat signifikan pada Agustus 2014 karena semakin tingginya permintaan pelaku industri rokok di provinsi itu.

"Fenomena ini cukup unik bagi Jatim mengingat wilayah ini mempunyai sebaran sentra produksi tembakau dan kualitasnya bagus-bagus. Seperti Jember dan Sumenep," katanya, ditemui di Surabaya, Rabu (1/10).

Pada umumnya, ungkap dia, besarnya permintaan industri rokok di Jatim terhadap tembakau

impor banyak dilakukan oleh pengusaha rokok yang berbasis manajemen asing.

"Hal itu terlihat dari total nilai impor tembakau di Jatim di mana pada bulan Juli 2014 sebesar 23 juta dolar AS dan meningkat menjadi 52,62 juta dolar AS pada bulan Agustus 2014," ujarnya.

Dari besaran impor tembakau

Jatim selama Agustus 2014, jelas dia, sebanyak 19 juta dolar AS di antaranya didominasi oleh impor tembakau asal China. Besaran itu menyumbang 38 persen terhadap total impor tembakau ke Jatim.

"Kalau dihitung dari sisi volume, nominal sebanyak 19 juta dolar AS tersebut setara dengan 8.335 ton tembakau impor," katanya.

Sementara itu, tambah dia, nilai impor Jatim bulan Agustus 2014 mencapai 3,117 miliar dolar AS atau meningkat 7,73 persen dibandingkan kinerja Juli lalu senilai 1,965 miliar dolar AS. Secara kumulatif, nilai impor Januari-

Agustus 2014 mencapai 16,280 miliar dolar AS atau meningkat 1,32 persen dibandingkan periode sama tahun 2013 senilai 16,069 miliar dolar AS. "Selama Januari-Agustus 2014, impor migas Jatim mencapai 4,333 miliar dolar AS atau naik 7,62 persen dibandingkan periode sama tahun lalu mencapai 4,026 miliar dolar AS," katanya.

Kalau impor nonmigas Jatim, sebut dia, selama Januari-Agustus 2014 mencapai 11,946 miliar dolar AS. Besaran itu turun 0,79 persen dibandingkan periode sama tahun 2013 senilai 12,042 miliar dolar AS.

"Untuk bulan Agustus 2014, impor nonmigas Jatim senilai 1,596 miliar dolar AS. Jumlah tersebut meningkat 17,52 persen dibandingkan impor nonmigas bulan Juli 2014 senilai 1,349 miliar dolar AS," katanya.

Selama Agustus 2014, lanjut dia, Tiongkok merupakan negara pemasok barang impor nonmigas terbesar Jatim dengan nilai 382,41 juta dolar AS. Kemudian, Thailand 152,98 juta dolar AS, Amerika Serikat 130,34 juta dolar AS, Jepang 93,85 juta dolar AS, dan Jerman 86,31 juta dolar AS. = ANT/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

KEKERINGAN

Distribusi Air Bersih 390.000 Liter

ant/rudi mulya

KESULITAN AIR. Seorang warga mengambil air di sumur yang dibuat di areal persawahan, di kawasan Kecamatan Kandat, Kediri, Jawa Timur, kemarin.

Memasuki pertengahan musim kemarau tahun ini, sejumlah daerah di Kediri kesulitan mendapatkan air untuk lahan pertanian dan keperluan sehari-hari, terutama warga yang tinggal di kawasan dataran tinggi.

Dinas: Air Waduk Pacal Tersisa 600.000 M3 BOJONEGORO - Dinas Pengairan Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, mengimbau petani di sepanjang daerah irigasi Waduk Pacal tidak lagi mengajukan permintaan air untuk mengairi areal pertanian, karena air yang tersisa di waduk tinggal 660 ribu meter kubik.

"Kalau ada permintaan air dari petani untuk memperoleh pasokan air Waduk Pacal tidak mungkin bisa dipenuhi, sebab airnya sudah habis," kata Kasi Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Air Dinas Pengairan Bojonegoro Rudianto di Bojonegoro, Rabu (1/10).

Lebih lanjut, ia menjelaskan pihaknya akan mengirim surat kepada Dinas Pertanian, himpungan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan kepala desa (kades), di sepanjang daerah irigasi Waduk Pacal mengenai habisnya air

waduk di Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang itu.

"Air yang masih tersisa tersebut untuk pembasahan menjaga agar bangunan Waduk Pacal tidak rusak," ucapnya, menegaskan.

Menjawab pertanyaan, ia membenarkan di sejumlah desa di Kecamatan Balen, Kapas dan Sumberrejo, ada petani yang masih menanam tanaman padi pada musim kemarau ini.

Namun, ia mengaku tidak tahu kemungkinan tanaman padi di sepanjang daerah irigasi

Waduk Pacal itu mengalami kekeringan, karena kesulitan memperoleh air.

"Saya juga tidak tahu luas areal tanaman padinya. Yang jelas rekomendasi kita untuk musim kemarau ini tidak ada tanaman padi," katanya, menegaskan.

Meskipun air Waduk Pacal habis, katanya, para petani di sepanjang daerah irigasi Waduk Pacal masih bisa memperoleh air dari sumber air dari Desa Buntalan, Kecamatan Temayang, yang mengalir melalui jaringan irigasi Waduk Pacal, dengan debit sekitar 400 liter/detik.

"Tapi sumber air Buntalan juga untuk palawija bukan untuk tanaman padi," ucapnya, menegaskan.

Sementara itu, Mantri Pengairan Klepek Dinas Pengairan Bojonegoro Imam Musholi me-

nambahkan di sepanjang daerah irigasi Waduk Pacal, selalu dipenuhi ratusan pompa air yang dimanfaatkan untuk menyedot sumber air Buntalan, yang dialirkan melalui jaringan irigasi.

"Air sumber Buntalan di jaringan irigasi Waduk Pacal, disedot dengan mesin pompa tidak hanya untuk tanaman palawija, tetapi juga tanaman padi," jelasnya.

Ia mencontohkan di Kecamatan Sukosewu terdapat tanaman padi sekitar 80 hektare, yang hampir panen, karena bisa mendapatkan air sumber Buntalan, pada musim kemarau ini.

"Kami kesulitan menertibkan penyedotan air melalui mesin pompa air di jaringan irigasi, sebab jumlahnya mencapai ratusan unit pompa air," ujarnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

LAMONGAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamongan sudah mendistribusikan 390.000 liter air bersih sejak awal September hingga Senin (29/9) lalu untuk mengantisipasi kekeringan.

"Dropping tersebut berdasarkan permintaan dari 20 desa pada lima kecamatan," kata Kepala Pelaksana BPBD Lamongan Suprapto dalam keterangan tertulis dari Kabag Humas dan Infokom Lamongan Mohammad Zamroni, Rabu (1/10).

Sejak BPBD membuka "call center" pada (0322) 321170, permintaan air bersih terus berdatangan, padahal hingga 22 September lalu baru ada 25 rit tangki air bersih yang dikirimkan pada enam desa di tiga kecamatan.

"Air baku yang kami kirimkan ini berasal dari sumber air bersih di Desa Menongo, Kecamatan Sukodadi. Setiap desa, kami kirimi 2-3 rit tangki air bersih. Setiap mobil tangki BPBD ini berkapasitas 6.000 liter," ujarnya.

Sementara itu, untuk kekeringan pertanian, sampai saat ini belum ada indikasi kekurangan air bersih untuk komoditas padi, karena sekitar 60-70 persen tanaman masih dapat dipanen pada musim MK II ini.

Namun, kondisi itu diprediksi akan berpengaruh pada tingkat produktivitas padi pada MK II. Selanjutnya, kondisi ini akan dilaporkan kepada Dinas Pertanian Pemprov Jatim untuk mendapatkan alokasi bantuan benih di musim tanam selanjutnya.

Pada akhir tahun nanti, produksi padi Lamongan diprediksi bisa mencapai 1.022.390 gabah kering giling (GKG), karena sampai dengan akhir Agustus panen padi sudah mencapai 928.430 ton GKG dan masih ada 15.669 hektare areal tanam padi belum dipanen.

"Untuk mencegah penurunan produktivitas, agar tidak banyak benih padi yang terbuang, maka kami berikan bantuan 27 unit alat mesin panen multiguna, sembilan unit combine harvester, 923 unit hand traktor dan 147 unit pompa air untuk pertanian," katanya.

Ia menambahkan kekurangan air pertanian meliputi Kecamatan Kembangbahu, Sukodadi, dan Kedungpring. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

11

Kinerja DPRD Surabaya Lamban SURABAYA - Pengamat Hukum dan Tata Negara dari Universitas Airlangga (Unair) Radian Salman menilai kinerja DPRD Kota Surabaya yang dilantik 24 Agustus lalu lamban, khususnya dalam membentuk alat kelengkapan dewan, padahal mereka sudah menikmati gaji selama dua bulan.

"Saya nilai dewan ini sangat lamban dalam membentuk alat kelengkapan. Padahal, waktu satu bulan itu seharusnya sudah bisa selesai," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Rabu (1/10).

Menurut dia, alat kelengkapan dewan ini sangat penting agar fungsi legislasi, anggaran dan kontrol bisa berjalan. Meski wakil rakyat ini belum bisa bekerja ka-

rena tidak ada alat kelengkapan, namun mereka sudah bisa merasakan nikmatnya gaji selama dua bulan.

Gaji pertama dibayarkan per 1 September lalu, sedangkan gaji kedua dibayarkan pada 1 Oktober. Per anggota dewan rata-rata mendapat gaji sebesar Rp18 juta.

Gaji yang mereka terima ini sudah termasuk tunjangan perumahan,

tunjangan kesehatan keluarga dan asuransi.

DPRD Kota Surabaya diisi sebanyak 50 anggota dewan sehingga total uang rakyat yang dibayarkan ke anggota dewan ini mencapai Rp850 juta. Jika dikalikan dua bulan, totalnya mencapai Rp1,7 miliar.

Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) menyayangkan dewan yang tak kunjung membentuk alat kelengkapan.

Dengan kondisi seperti ini, maka tugas-tugas mereka, khususnya dalam menerima dan memperjuangkan pengaduan masyarakat tidak maksimal, mis-

alnya ketika ada pengaduan buruh soal Upah Minimum Kota (UMK), tapi di sisi lain di DPRD belum terbentuk komisi.

"Maka menampung dan memperjuangkan aspirasi buruh ini menjadi susah. Sekarang yang menjadi kendala soal tatib (Tata Tertib) DPRD yang belum selesai.

Jika tidak ada tatib, maka komisi tidak terbentuk. Nah, tatibnya dulu yang harus diselesaikan," katanya.

Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji, membantah jika anggota dewan disebut makan gaji buta selama dua bulan ini karena selama ini dewan sudah menerima beragam pengaduan dari

LEDAKAN PETASAN

HAJI

SURABAYA - Seorang warga Dusun Krajan, Desa Karangreng, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, yakni S (50), tewas akibat ledakan petasan di rumahnya, Rabu (1/10) pukul 08.15 WIB. "Tidak hanya itu, rumah korban juga rusak berat dan istrinya, yakni J, mengalami luka berat dan kini sedang dirawat di RS Walujo Jati, Kraksaan, Probolinggo," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono ketika dikonfirmasi.

Saat kejadian, katanya, korban tewas sedang meracik petasan di dapur rumahnya yang dipersiapkan untuk memeriahkan pernikahan anaknya pada 20 Oktober 2014, namun tiba-tiba meledak dan korban langsung tewas di lokasi kejadian.

"Kalau dihitung kerugian material, termasuk rumah korban yang rusak berat pada bagian dapur dan lainnya berkisar Rp 50 juta nilainya," katanya.

Ditanya kemungkinan rumah S merupakan industri rumahan (home industry) petasan, ia mengatakan hal itu tidak mungkin, karena korban tewas itu tergolong masih belajar dalam membuat petasan.

"Itu murni untuk meramaikan pernikahan anaknya," katanya.

Rencananya, tim labfor Polda Jatim akan melakukan penyelidikan ledakan petasan yang dilaporkan juga merusak sejumlah rumah warga di sekitar lokasi kejadian. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

SURABAYA - Jemaah haji asal Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mendoakan bangsa Indonesia yang sebentar lagi melaksanakan pergantian kepemimpinan nasional bisa melewati berbagai rintangan sehingga menjadi bangsa yang semakin maju dan sejahtera.

"Mari doakan semua elemen bangsa bisa kompak dan bahumembahu membangun Indonesia, karena tantangan bangsa Indonesia ke depan semakin berat. Kita doakan Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla bisa memimpin bangsa kita menuju ke arah yang semakin baik," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas melalui surat elektronik dari Tanah Suci, Rabu (1/10).

Anas (sapaan akrab Bupati Banyuwangi) yang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci menyempatkan diri bertemu dan berdialog dengan Jemaah haji asal Banyuwangi di Maktab Hotel Nasamat Alkhair Makkah.

Pada musim haji tahun ini, jumlah calon haji asal Banyuwangi yang berangkat ke Tanah Suci sebanyak 1.069 orang dan mereka terbagi dalam beberapa kelompok terbang.

Ketika bertemu dan berdialog dengan warganya, Anas mengajak mereka untuk turut mendoakan bangsa Indonesia yang sebentar lagi melaksanakan pergantian kepemimpinan

Seorang Warga Tewas

masyarakat. Pengaduan itupun ditindaklanjuti dengan memanggil sejumlah pihak terkait.

Pengaduan masyarakat ini di antaranya soal pembangunan Pasar Turi, pelayanan PDAM, pembangunan sekolah, soal sengketa lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), soal kenaikan retribusi tarif parkir dan juga ganti rugi lahan box culvert.

"Tidak benar kalau dewan tidak bekerja. Kami sudah banyak agenda. Kami sudah sering hearing (dengar pendapat) dengan warga. Besok (2/9) kami mengagendakan hearing soal kelanjutan proyek Pasar Turi," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

JCH Doakan Indonesia Makin Sejahtera

ant/siswowidodo

PETANI PADI. Petani mencabut bibit padi di sawah Desa Kresek, Wungu, Madiun, Jatim, Rabu (1/10). Petani di wilayah lembah Gunung Wilis tersebut bisa menanam padi hingga tiga kali berturut-turut dalam setahun, karena ketersediaan air irigasi dari aliran sungai tanpa harus mengeluarkan dana untuk memompa air tanah.

dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden terpilih Joko Widodo.

"Saat ini situasi politik di Tanah Air cukup dinamis, terutama terkait polemik UU Pilkada.

Mari kita doakan semua pihak bisa arif dan bijaksana menyikapinya," kata Anas.

Menurut dia, momentum mendoakan bangsa dari Tanah Suci sangat berharga, apalagi waktunya bertepatan masuk rangkaian Haji Akbar pada tahun ini.

"Saya juga mengajak Jemaah untuk mendoakan kemajuan Banyuwangi.

Dengan segala kekurangan dan kelebihan, Banyuwangi kini terus bergerak maju dan doakan agar Banyuwangi semakin maju," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, bupati juga menyampaikan beberapa rencana pengembangan berbagai sektor di Banyuwangi, seperti sektor pertanian, pariwisata dan pembangunan infrastruktur, termasuk beberapa agenda besar yang akan berlangsung di daerah setempat tahun depan.

"Selain untuk berwisata, saat ini Banyuwangi juga mulai banyak dilirik untuk tempat rapat-rapat perusahaan dan kementerian. Ini semua dampaknya sangat positif bagi peningkatan ekonomi lokal," kata Abdullah Azwar Anas. = ANT/DIDIK KUSBIANTORO/DIK

KORAN MADURA KORA N 12 PROBOLINGGO 12

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

MADURA

Probolinggo

KAMIS 2 OKTOBER 2014 No. 0454 | TAHUN III

Penetapan Idul Adha

Muhammadiyah, NU, dan Aboge Beda Pandangan PROBOLINGGO - Penetapan hari raya Idul Adha 1435 Hijriyah tahun ini akan mengalami perbedaan. Perbedaan itu terjadi, antara organisasi masyarakat (ormas) dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, serta penganut hitungan Alief Rabu Wage (Aboge).

HANCUR. TNI dan polisi memeriksa rumah yang rusak akibat ledakan petasan, Rabu (1/9)

Petasan Undang Petaka Satu Meninggal dan Kritis, Sembilan Rumah Rusak PROBOLINGGO - Ledakan Petasan kembali membawa petaka. Sebelumnya, petasan di Desa Wringin Anom, Kecamatan Tongas, terjadi pada Sabtu (27/9) kemarin, kini hanya berselang lima hari dari kejadian tersebut, Rabu (1/10) ledakan menelan korban pasangan suami-istri (Pasutri) dan merusak 9 rumah, diantaranya 4 rumah warga rusak parah dan 5 rumah rusak ringan.

Peristiwa itu terjadi, sekitar pukul,09.00 WIB di Dusun Sukun RT 2, RW 1 Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Korban yang meninggal dunia, yakni Sugianto (50) yang mengalami luka bakar di sekujur tubuh, dengan kondisi kaki kiri hancur akibat ledakan. Bahkan, Jam’an (45) istri korban juga mengalami luka bakar.

Dan sampai saat ini masih menjalani perawatan medis

di IGD Waluyo Jati Kraksaan.

Menurut keterangan kakak korban Gani (50), korban Sugianto akan menikahkan anaknya pada 9 Oktober mendatang. “Kalau kajadian persisnya saya kurang paham, karena jarak rumah saya agak jauh,” terangnya, kepada wartawan dilokasi kajadian.

Dikatakan, korban meracik mesiu untuk dimasukkan keselongsong petasan, yang dipersiapkan untuk

penikahan anaknya. “Nasib sial dialami Ini memang sudah menjadi takdir adik saya,” jelas Gani.

Sementara itu, anak pertama korban Indriani (39) mengaku kaget dengan bunyi ledakan itu. Awalnya tidak menyangka kalau ledakan itu berasal dari rumah orang tuanya.” Untung ibu masih selamat. Padahal dia berada di dapur sedang memasak,” ujarnya.

Dari kejadian tersebut, Polres Probolinggo melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dari olah TKP tersebut, polisi berhasil menemukan barang bukti berupa tumpukan slongsongan petasan yang di bungkus dengan karung plastik di lokasi rumah korban.

Slongsongan petasan itu langsung di bawa ke Mapolres Probolinggo di jalan

Raya Pajarakan Kabupaten Probolinggo untuk di jadikan barang bukti.“Tumpukan slongsongan petasan kita amankan, dan juga ada petasan yang siap dinyalakan oleh korban,”tandas Kapolres Probolinggo melalui Kasat Reskrim, AKP Roy Sastroprawiro.

AKP Roy Sastroprawiro mengatakan, kejadian tersebut masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Bahkan, tim labfor Polda Jatim akan turun ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan.

“Kejadian ledakan tergolong besar.Sebab mengakibatkan rumah warga rusak dan menelan korban. Kerugian material dari kajadian itu sekitar puluhan juta rupiah,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

Pemerintah sudah menetapkan hasil sidang isbat penentuan awal bulan Dzulhijah jatuh pada Jum ‘at (26/9) kemarin sebagai tanggal 1 Dzulhijah dengan demikian, 10 Dzulhijah bertepatan pada Minggu (5/10).

Menurut Sekretaris PCNU Kabupaten Probolinggo, Sulaiman, mengatakan, untuk NU akan menggelar sholat Idul Adha pada hari Minggu (5/10) besok.”Memang perbedaan penentuan sudah mengalami ketidak samaan pandangan, dan dinilai sudah hal biasa,” terangnya kepada wartawan, Rabu (1/10).

Menurutnya, sebelum sidang isbat yang digelar oleh pemerintah. NU terlebih dahulu melakukan upaya rukyatul hilal untuk menentukan awal bulan Dzulhjjah tahun ini.“NU berbedoman dalam menentukan awal bulan harus melalui rukyatul hilal atau melihat bulan,” jelas Sulaiman.

Sementara itu, salah satu pengurus Muhammadiyah Kabupaten Probolinggo, Toyyib mengatakan, untuk Muhammadiyah memang sudah menetapkan 10 Dzulhjah jatuh pada hari Sabtu (4/10) besok.

“Memang Pengurus Pusat (PP) Muhammdiyah sudah menentukan hari raya Idul Adha tahun ini sudah jauh-jauh hari melalu majelis tarjih,” katanya.

Dia mengatakan, sebelum majelis tarjih PP Muhammdiyah menentukan awal bulan dan 10 Dzulhijah, terlebih dahulu Muhammadiyah melakukan perhitungan hisab atau hisab kak.“Perbedaan ini jangan saling menyalahkan antara pemahaman satu dengan yang lainnya,” pinta Toyyib.

Berbeda dengan Muhammadiyah dan NU, penganut perhitungan Aboge dalam menetapkan 10 Dzulhijah jatuh pada hari Senin (6/10) besok. Menurut salah satu tokoh Aboge Kabupaten Probolinggo, Kiai Rasuli, untuk aboge akan melaksanakan sholat pada hari Senin pon besok.

“Karena penentuan tahun dalam aboge sudah diketahui jauh-jauh hari. Begitu juga dengan penentuan hari raya termasuk hari raya kurba tahun ini,” terang pria asal Desa Sumber suko Kecamatan Dringu Kabupaten Prbolinggo.

Dia menambahkan, untuk tahun dalam perhitungan aboge mamasuki tahun Alief. Perhitungan aboge akan berubah dan kembali kehitungan semula setelah mencapai delapan tahun lebih.

“Tahun merupakan tahun pertama dalam hitungan aboge setelah tahun Jim Akhir,” tandas Kiai Rasuli.

Perbedaan dalam hal perhitungan hari, kata Kiai Rasuli, memang sudah menjadi hal biasa.

“Perbedaan adalah sebuah keindahan,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

13

Warga Keluhkan Jalan Aspal Rusak Pemkot Tak Juga Lakukan Perbaikan PROBOLINGGO – Pemkot dinilai membiarkan Jalan aspal rusak di Jalan Brantas, Kelurahan Pilang, Kota Probolinggo. Rusaknya jalan aspal tersebut, membuat warga mengeluh. Apalagi banyak jalan yang berlubang.

Padahal pada tahun 2014 ini, Pemkot Probolinggo sudah menganggarkan untuk perbaikan terhadap kerusakan jalan di Jalan Brantas itu. Besarnya anggaran untuk melakukan perbaikan tersebut senilai Rp550 juta.

Namun, hingga saat ini upaya perbaikan itu belum juga dilakukan. Berdasarkan data di websit LPSE Kota Probolinggo,proyek peningkatan Jalan Brantas itu sudah selesai dilelang. Besarnya proyek peningkatan Jalan Brantas itu senilai Rp550 juta.

Salah seorang mantan anggota DPRD Kota Probolinggo, Buntari mengatakan, kerusakan

jalan aspal di Jalan Brantas itu sangat parah. Terutama di daerah jalan perempatan. “Jalannya juga berlubang,” katanya.

Dia menjelaskan, melihat kondisi kerusakan jalan aspal tersebut, banyak warga yang mengeluh. Terutama bagi pengendara kendaraan bermotor. Karena jika musim penghujan jalan yang berlubang itu tertutup oleh genangan air. “Apa untuk melakukan perbaikan itu masih menunggu rusaknya semakin parah,” katanya.

Ia berharap melihat kondisi jalan itu banyak berlubang, Pemkot segera melakukan perbaikan.

Sehingga jalan yang rusak itu tidak membahayakan bagi pengguna jalan. “Kalau lewat disitu ya harus hati-hati, karena banyak aspal yang berlubang,” terang dia.

Seorang pengguna jalan, Indra saat dimintai komentarnya mengatakan, di jalan Brantas itu memang kondisi aspalnya sudah banyak yang rusak. Terutama di daerah perempatan. Tak heran, pengendara motor harus berhati-hati jika melewati jalan tersebut.

“Beberapa hari yang lalu, ada pengendaraa motor yang jatuh.

Karena terpeleset pada lubang aspal jalan,” ungkapnya.

Itulah sebabnya, ia berharap agar pemkot segera melakukan perbaikan agar tidak memakan korban akibat kerusakan jalan tersebut. =Muhammad Sugianto

MELEJIT NAIK. Penjual daging sedang melayani penjual, Kamis (1/10).

Menjelang pelaksanaan hari raya Idul Adha 1435 Hijriyah, harga daging sapi di pasaran naik.

JELANG IDUL ADHA

Harga Daging Sapi Tembus Rp 97.000 Kalau tidak dinaikkan pedagang daging bisa mengalami kerugian,”

Kholik

Pedagang Daging

PROBOLINGGO - Menjelang pelaksanaan hari raya Idul Adha 1435 Hijriyah, sejumlah pedagang daging sapi di Kabupaten Probolinggo, mulai menaikkan harga jual daging sapi. Kenaikan harga tersebut mencapai Rp 2.000 perkilogramnya.

Salah satu pedagang daging sapi di pasar Leces Kabupaten Probolinggo. H. Har mengatakan daging sapi menjelang hari raya kurban memang mengalami kenaikan. Namun kenaikannya tidak begitu besar.

“Awalnya harga daging sapi mencapai Rp 95.000 perkilogramnya, namun menjelang lebaran menjadi Rp Rp 97.000 perkilonya,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (1/10) kemarin.

Menurutnya, pedagang

DIAMANKAN. Tiga pelaku narkoba yang berhasil ditangkap Satuan Narkoba Polres Probolinggo Kota.

NARKOBA

Tiga Pelaku Narkoba Kembali Diamankan PROBOLINGGO - Nampaknya di tahun 2014 ini, Satuan Narkoba Polres Probolinggo Kota giat melakukan pemberantasan Narkoba di wilayah hukum Kota Probolinggo. Hal itu terbukti tiga tersangka narkoba kembali diamankan yang di duga sebagai pemilik barang haram tersebut.

Kapolres Probolinggo Kota, AKBP. Iwan Setyawan, Rabu (1/10) kepada sejumlah wartawan, mengatakan membenarkan adanya penangkapan yang dilakukan pihaknya pada Minggu (21/9) lalu tepat di pukul 14.00 WIB di Jalan S. Parman Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

Berdasarkan informasi dari masyarakat di curagai memiliki dan menyalahgunakan Narkoba maka kami turun kelanpangan dan melakukan Lidik dan berhasil diamankan satu orang yang di duga pemilik barang Haram tersebut Yakni AS (20) warga Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota menaikkan harga daging sapi, menurutnya karena harga beli sapi potong saat ini mengalami kenaikan harga dari harga normal. Untuk harga sapi potong sebelum mendekati lebaran harganya hanya mencapai Rp 12 juta rupiah.

Namun saat ini harga tersebut berubah menjadai Rp 14-15 juta per ekornya.“Jadi secara otomatis pedagang juga menaikkan harga jual daging kepada masyarakat,”tandas H.Har. Hal senada disampaikan pedagang lainnya, Kholik (45) mengatakan, kenaikan harga daging sapi menghadapi lebaran saja.

Tetapi pasca lebaran nantinya

Probolinggo “Dua pelaku lainnya yakni ES (59) dan LF (22) kembali diamankan di Jalan Amir Hamzah Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, dan ES ditangkap dirumahnya. Saat ini telah diamankan di Mapolres Probolinggo Kota,”tegas AKBP. Iwan Setyawan.

Dalam penangkapan tersebut, Satnarkoba Polres Probolinggo Kota telah mengamankan 1.007 butir pil Trihexypenidyl dan 320 butir pil dextro, beserta uang tunai senilai Rp. 951.000. Jajarannya masih terus mengembangkan kasusnya karena diduga kasus ini merupakan jaringan sindikat yang merasahkan masyarakat.

“Kami masih mengembangkan kasus ini. Para pelaku diancam UU No 36 tahun 2009 pasal 196 tentang peredaran farmasi,”ucap AKBP.Iwan Setyawan. =M.Hisbullah Huda harga akan kembali normal.

Sebab pedagang menyeimbangi harga beli sapi potongnya.“Kalau tidak dinaikkan pedagang daging bisa mengalami kerugian,” katanya.

Dia menambahkan, dalam seharinya permintaan daging sapi dipasaran masih tergolong tinggi.

Karena saat ini banyak orang yang memiliki hajatan seperti musim pernikahan dan kegiatan lainnya.

“Permintaan daging juga cukup banyak dari masyarakat.

Aapalagi sebentar lagi akan menghadapi hari raya idul adha,” papar Kholik. =Mahfud Hidayatullah

14

KORAN MADURA

Probolinggo

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

SIDAK. Sekda Kota Probolinggo Johny Hariyanto melihat dari dekat kesehatan hewan kurban yang dijual di pinggir jalan.

PROBOLINGGO – Sidak hewan kurban yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Probolinggo menemukan sejumlah pedagang yang masih menjual kambing cacat dan sakit. Padahal dalam syari’at agama Islam, binatang ternak yang sakit dan cacat tidak layak dijadikan kambing kurban.

Sebanyak 31 titik penjualan hewan kurban di wilayah Kota Probolinggo, Rabu (1/10), di datangi petugas gabungan dari Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Diskoperindag, Satpol PP, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo.

Petugas langsung memeriksa satu persatu kondisi hewan ternak yang akan dijual pedagang kepada masyarakat untuk hewan kurban. Hasilnya beberapa stand penjualan hewan kurban, petugas masih menemukan kambing cacat pada bagian telinga yang dijual para pedagang.

Sedangkan stand yang lain, petugas juga mendapat hewan kurban yang dijual dalam kondisi sakit

Petugas Temukan Hewan Cacat dan Sakit Dijual Pedagang Memilih Berjualan di Jalan mata, konjungtivitis, keropeng hitam sekitar mulut (orf), diare, luka-luka trauma, dan borok yang mengeluarkan ulat (miasis).

Petugas kesehatan hewan ternak yang turut serta dalam gabungan, drh. Andre Budhisanto, mengatakan petugas mengkhawatirkan salah satu jenis penyakit, yakni keropeng pada mulut (orf) yang dapat menular ke hewan ternak lain jika tidak segera ditangani.

“Penyakit tersebut dapat menyebabkan ambing tidak mempunyai nafsu makan yang dapat berakibat kematian pada hewan ternak,”ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo, KH.Abdul Wahid mengatakan masih ditemukan hewan ternak yang sakit, cacat dan tak cukup

umur. “Sehingga tidak layak dijadikan hewan kurban.Kondisi hewan yang sakit, cacat jangan lagi dijual,agar tidak merugikan pembeli untuk dijadikan hewan kurban,”jelasnya.

Sumber data dari Dinas Pertanian Kota Probolinggo, penyedia hewan kurban sebanyak 37 lokasi.

Hewan kurban yang dijual, yakni 857 ekor domba, 43 ekor kambing, 17 ekor sapi. Rata-rata pedagang menjual dengan harga Rp.1.5 juta sampai Rp.3 juta.

Berjualan di Jalan Dibulan haji jelang hari raya kurban, sentra pasar hewan terpantau sepi dari aktivitas jual beli.

Pedagang hewan kurban lebih memilih berjualan di pinggir jalan untuk menarik minat pembeli.

Hal tersebut terpaksa dilakukan pedagang karena sepinya pembeli

yang datang ke pasar hewan ternak milik Pemkot Probolinggo itu. Sentra pasar hewan di Kelurahan Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo terpantau sepi.

Hanya terdapat belasan kambing kurban yang terlihat dijual oleh pedagang.

Setiap sekat lapak pedagang hewan ternak hanya terisi satu hingga tiga hewan kurban. Tak terlihat ada pembeli yang datang untuk melakukan tawar menawar pembelian hewan kurban.

Sepinya pembeli yang datang, membuat pedagang memilih mendekati calon pembelinya.

Menurut Sukir (40) pedagang pasar ternak di Kelurahan Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo mengatakan, dengan mendirikan stand hewan kurban di pinggir jalan. Dibanding harus menunggu berlama-lama pembeli

datang kepasar hewan ternak.

“Berjualan di pinggir jalan dinilai lebih efektif dalam menggaet pembeli. Pembeli tak harus mendatangi pasar hewan ternak yang jaraknya lebih jauh. Karena puluhan stand penjualan hewan kurban tersebar di beberapa tempat,”ujarnya.

Salah satu pedagang hewan kurban pinggir jalan, Muhamad Sholeh (35) mengatakan menjamurnya stand penjualan hewan kurban sebanyak 31 titik, yang tersebar hampir ke setiap kecamatan menyulitkan pemerintah Kota Probolinggo dalam melakukan pengawasan. ”Ini akan berdampak kerugian pada pembeli hewan kurban. Jika mendapatkan hewan yang sakit tanpa pengawasan Dinas Pertanian Kota Probolinggo,”tandasnya. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

KAMIS 2 OKTOBER 20142|OKTOBER No. 0454 |2014 TAHUN III KAMIS

No. 0454 | TAHUN III

15 15

Chelsea Harus Petik Poin Penuh LISBON - Pelatih Chelsea Jose Mourinho sudah mengingatkan para pemainnya untuk mememangkan minimal dalam dua laga fase grup Liga Champions untuk bisa tembus ke babak 16 besar, terutama saat melawan Maribor. “The Blues” kini memimpin Grup G dengan empat poin setelah memetik kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Sporting Lisbon, Rabu (1/10) dini hari WIB kemarin. Pada laga pertama tiga pekan silam, Chelsea ditahan imbang 1-1 oleh tim Jerman Schalke 04.

Gol kemenangan Chelsea atas Sporting Lisbon dini hari kemarin di Estadio Jose Alvalade dicetak oleh gelandang yang juga mantan pemain Sporting Lisbon Nemenja Matic. Kemenangan ini sangat penting guna menjaga peluang mereka lolos ke fase knock out.

Mourinho memuji gol Matic tersebut. Mourinho juga menyanjung peran Matic di jantung barisan tengah Chelsea. “Kami bermain dengan begitu bagus.

Kami sangat nyaman, mengontrol pertandingan. Sayang, kami tidak bisa menyelesaikan pertandingan dengan jumlah gol meyakinkan. Tetapi para pemain belakang kami ditambah Matic dan Fabregas membuat dominasi kami semakin sempurna. Matic adalah seorang monster,” puji Mourinho.

Dia meneruskan, “Saya sangat senang. Kami memang tidak mencetak banyak gol, tetapi yang salah bukan para pemain saya, tetpai kiper Sporting Lisbon. Saya tidak ingin mengulangi kata-kata

saya. Pertandingan seperti ini seharusnya berakhir 4-0 atau 5-0, tetapi faktanya hanya 1-0.”

Menurut Mourinho, bila memetik dua kemenangan lagi, maka mereka akan mengoleksi 10 poin dan itu berarti pula bahwa langkah ke babak 16 besar semakin dekat.

“Sekarang kami memainkan dua pertandingan melawan Maribor dan bila kami petik enam poin dari mereka maka jumlah poin akan menjadi 10 dan langkah kami akan aman,” kata Mourinho.

Dia melanjutkan, “Ini bukan fase knock out dimana jumlah gol sangat penting. Itulah poinnya.

Kami kehilangan dua poin di kandang (saat imbang 1-1 melawan Schalke), tetapi kami bisa segera pulih dan mendapat tiga poin. Karena tim lain di grup ini menuai hasil imbang, maka kami berada di posisi yang sangat aman dan kami sendirilah yang menentukan jalan kami.”

Untuk memuluskan langkah tersebut, Mourinho menaruh perhatian pada laga melawan

NEMANJA MATIC (kiri) tampil sebagai pahlawan Chelsea dengan gol tunggalnya yang memastikan kemenangan Chelsea 1-0 atas tuan rumah Sporting Lisbon.

Maribor. Pasalnya, tim ini tidak terkalahkan baik di Jerman (saat melawan Schalke) maupun saat melawan Sporting Lisbon. “Mereka patut mendapat perhatian.

Mereka tidak menelan kekalahan di Jerman, begitu juga saat melawan Sporting. Tetapi realitasnya adalah kami akan mengalahkan mereka di Stamford Bridge dan kami akan memimpin dengan tujuh poin. Tetapi ini tidak cukup, meski kami sudah mengontrol grup ini,” ujar pria yang menggelari dirinya sebagai “the

Spesial One”.

Sementara itu pelatih Manchester City Manuel Pellegrini belum menyerah, meski peluang untuk lolos ke fase knock out makin sempit setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan AS Roma di Etihad Stadium. Pada pertandingan pertama mereka kalah 0-1 dari Bayern Muenchen.

City baru memetik satu poin dari dua laga. Grup E dipimpin Bayern Muenchen dengan enam poin, diikuti Roma dengan empat poin.

“Kami baru mendapat satu

poin dari enam poin yang tersedia tetapi kami hanya tertinggal tiga poin dari AS Roma. Dan, masih banyak pertandingan yang akan dilakoni. Kami berharap, pertandingan berikutnya di Rusia kami bisa menang dan kami akan menunggu apa yang terjadi saat melawan Bayern Muenchen,” kata pelatih asal Cile itu.

Dia melanjutkan, “Kami masih punya 12 poin yang diperebutkan dan dengan kualitas yang kami miliki, kami akan berjuang sampai akhir.” =SKY SPORTS/CAROL AJI

LIGA PRIMER INGGRIS

Liverpool Tak Ijinkan Sturridge Bela Inggris Pekan Depan LIVERPOOL - Pelatih Liverpool Brendan Rodgers mengaku bahwa strikernya Daniel Sturridge tidak bisa membela Timnas Inggris pada ajang kualifikasi Piala Eropa 2016 minggu depan.

Rodgers sudah meminta pelatih Timnas Inggris Roy Hodgson untuk tidak menyertakan Sturridge dalam skuatnya saat melawan San Marino dan Estonia guna menjaga agar Sturridge tidak cedera lagi.

Sturridge belum pernah dimainkan lagi bersama Liverpool sejak mengalami cedera.

Kini, mantan pemain Chelsea itu sudah mulai pulih dan kemungkinan akan dimainkan saat menantang West Bromwich Albion pada Sabtu mendatang.

“Daniel belum akan fit untuk

Timnas Inggris. Meskipun dia bisa dimainkan pada akhir pekan ini, dia belum fit benar. Kami berharap dia bisa mengalami

kemajuan berarti dalam 24 jam ke depan dan akan mengikuti sesi latihan bersama tim pada Kamis (2/10). Tetapi yang pasti dia

belum fit untuk bermain bersama Timnas Inggris,” kata Rodgers.

Saat ditanya apakah permintaan itu sudah disampaikan secara resmi ke Roy Hodgson supaya Sturridge tidak dimainkan bersama Timnas Inggris, Rodgers memastikan bahwa dia sudah melakukan itu guna melindungi pemain Liverpool. “Ini sesuatu yang sudah kami tekankan. Kita tunggu saja. Fokus saya adalah melindung pemain-pemain Liverpool dan fokus saya saat ini dalah menjaganya agar dia fit untuk Liverpool,” tegas mantan pelatih Swansea City itu.

Bila Rodgers tidak juga melepas Sturridge ke Timnas Inggris, maka Rodgers dipastikan melanggar aturan FIFA. Karena itu, Liverpool tetap harus

melepas pemainnya untuk untuk membela negaranya Sementara itu, gelandang Manchester United (MU) Andre Herrera mengalami patah tulang rusuk saat timnya menang 2-1 atas West Ham United di Liga Utama Inggris akhir pekan lalu.

Hanya saja, pihak Setan Merah Selasa (30/1) belum mengungkapkan berapa lama pemain yang dibeli dari Athletic Bilbao itu akan absen.

Pada laga akhir pekan lalu itu, Herrera ditarik keluar oleh pelatih Louis van Gaal pada menit ke-74. Herrera memperpanjang daftar pemain cedera Setan Merah. Dia menjadi pemain ke-10 MU yang tidak bisa dimainkan Van Gaal akibat cedera. =ESPN/SKY SPORTS/CAROL AJI

KORAN MADURA

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

KORAN MADURA

JUGA

Liverpool Tak Ijinkan Sturridge Bela Inggris Olahraga | 15

PARIS - Barcelona harus mengakui keunggulan tuan rumah Paris Saint-Germain (PSG) setelah dikalahkan 2-3 dalam lanjutan pertandingan Grup F Liga Champions, Selasa (30/9) waktu setempat atau Rabu (1/10) dini hari WIB. Hasil itu menjadi kekalahan perdana “Blaugrana” musim ini setelah meraih kemenangan dalam tujuh laga tanpa kebobolan di semua level kompetisi.

Hasil itu seakan menjadi titik kulminasi bagi PSG yang sebelumnya hanya mampu bermain seri ketika bertemu Barca dua kali pada Liga Champions edisi 2011. Saat itu, mereka imbang 2-2 dan 1-1, sehingga harus terhenti di babak perempat final karena kalah dalam gol tandang.

Pemilik PSG asal Qatar, QSI, telah menyuntikan ratusan juta dollar AS sejak Juni 2011 untuk menyejajarkan PSG dengan klub elit Eropa lainnya. “Ini merupakan kemenangan terbaik dalam hidup saya,” ucap Presiden klub, Nasser Al-Khelaifi mengenai kemenangan atas Barca. “Pemilik baru membangun klub dengan banyak ambisi dan memberikan sinyal positif sehingga kami bisa bersaing di Liga Champions,” timpal pelatih Laurent Blanc.

Menjelang laga, PSG sejatinya membawa modal kurang bagus setelah meraih enam kali imbang dari delapan laga. Namun, menghadapi Barca seperti memberikan mereka motivasi tambahan.

Hasil nyata pun langsung terlihat kala Davis Luiz sudah membawa tuan rumah unggul pada menit kesepuluh usai memaksimalkan umpan tendangan bebas Lucas.

Namun, Barca hanya membutuhkan waktu selama 90 detik untuk menyamakan kedudukan.

Adalah sang megabintang Lionel Messi yang memulai proses gol dengan bekerjasama dengan Andres Iniesta, sebelum mengakhirinya dengan sepakan ke sudut gawang kawalan Salvatore Sirigu.

PSG kembali meraih keunggulan pada menit ke-26. Situasi bola mati lagi-lagi menjadi masalah bagi Barca setelah Thiago Motta mengirimkan bola yang disambut Marco Verratti melalui tandukannya. PSG melebarkan keunggulan pada menit ke-54 lewat aksi Blaise Matuidi setelah mengkonversikan umpan silang Gregory van der

16

KAMIS 2 OKTOBER 2014 No. 0454 | TAHUN III

PSG 3-2 BARCELONA

Barcelona Telan Kekalahan Perdana

Hasil Lengkap Liga Champions

Rabu (1/10) dini hari WIB

Grup E CSKA 0-1 Bayern Munich Man. City 1-1 AS Roma

kedudukan pada menit ke-56. memanfaatkan umpan silang Daniel Alves. Sayangnya, itu menjadi gol terakhir Barca setelah tembakan Munir El Haddadi hanya membentur mistar gawang pada lima menit jelang bubaran.

Grup F Apoel NicosiaA 1-1 Ajax Amsterdam Paris Saint-Germain 3-2 Barcelona Grup G Schalke 04 1-1 NK Maribor Sporting Lisbon 0-1 Chelsea Grup H BATE Borisov 2-1Athletic Bilbao Shakhtar Donetsk 2-2 FC Porto Wiel melalui sontekannya.

Defisit dua gol, “Azulgrana” mencoba meningkatkan agresivitas serangan. Alhasil, Neymar da Silva Jr. mampu memperkecil

“Kami membuat beberapa kesalahan di awal laga dan tahu mereka sangat kuat dalam setpiece. Saya tidak terkejut sama sekali karena kami tahu level mereka dan mereka sangat berambisi untuk menjadi juara,” ucap arsitek Barcelona, Luis Enrique, kepada wartawan seusai laga. =ESPN/CAROL AJI

David Luiz mencetak gol perdana PSG di menit ke-10 saat melawan Barcelona pada pertandingan Liga Champions Grup F yang berlangsung pada Rabu (1/10) dini hari WIB.

DAVID LUIZ

16BACA

KAMIS 2 OKTOBER 2014 No. 0454 | TAHUN III

CABE-CABEAN BERGELIAT DI GERBANG SALAM

PENGIRIMAN SAPI CAPAI 200 EKOR PER MINGGU SAMPANG | L

PAMEKASAN | C

KORAN MADURA

Ratna KAMISFaradila 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III TAK ADA MASA DEPAN KELAM

A

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Mantan Kadisdik Terbukti Korupsi Hakim Mengganjar 1,4 Tahun Penjara

• Program pengadaan buku sekolah menengah tahun 2008 • Kerugian Negara Rp 1,9 miliar • Senin, 12 mei 2014, Ahmad Hidayat dan Salman Al Farisi ditahan kejaksaan • Ahmad Hidayat dikenakan pasal 3 junto pasal 18 undang-undan tipikor, junto pasl 55 KUHP, sedangkan Salam Al Farisi, dikenakan pasal 9 junto pasal 18 undang-undan tipikor, junto pasl 56 KUHP. • Ahmad Hidayat vonis 1 tahun 4 bulan penjara, denda 50 juta subsider 1 bulan penjara. Sementara itu, Salman Al Farisi divonis 1 tahun penjara, denda 50 juta subsider 1 bulan penjara.

PAMEKASAN - Ahmad Hidayat, mantan Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan sekaligus staf ahli Bupati nonaktif dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) pengadaan buku pelajaran sekolah menengah atau yang disebut Adhoc, saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan. Majelis Hakim PN Tipikor Surabaya memvonis bersalah dan menghukum terdakwa dengan 1 tahun 4 bulan penjara.

Dalam sidang putusan yang digelar Senin (30/9) sekitar pukul 18.30 WIB, Ahmad Hidayat juga dikenakan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Kemudian Salman Al Farisi dari pihak rekanan yang juga terdakwa dalam kasus ini, divonis 1 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 1 bulan

kurungan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara Tipikor ini, Yulistiono mengatakan putusan majelis hakim terhadap terdakwa Ahmad Hidayat lebih rendah dari tuntutan JPU. JPU menuntut terdakwa Ahmad Hidayat, 2 tahun hukuman penjara dan terhadap Salman Al

AHMAD HIDAYAT Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Buku Pelajaran Sekolah Menengah.

Faris 1 tahun. Meski demikian, JPU dan kedua terdakwa menerima terhadap putusan tersebut.

Menurut Yulistiono, dalam penjelasan pertimbangan pengambilan keputusan majelis hakim terhadap kedua terdakwa hanya bersifat formal. Seperti terdakwa belum pernah tercatat sebagai terpidana dan yang bersangkutan mempunyai tanggungan keluarga.

“Intinya pertimbangan lebih rendah itu hanya formal-formal saja. Yang jelas pertimbangan JPU dalam melakukan penuntutan diambil alih, termasuk pertimbangan yuridis juga diambil alih,” katanya.

Faktor-faktor terdakwa dianggap bersalah ada tiga hal, yaitu memfasilitasi, mengarahkan spesifikasi pengadaan buku terse-

but, dan proses adminisitrasi pengadaan yang dilakukan di Dinas Pendidikan.

“Yang seharusnya administrasi pengadaan itu dilakukan dengan swakelola oleh sekolah penerima bantuan, tapi ternyata administrasinya dilakukan di Dinas Pendidikan, sehingga mereka (terdakwa) dinyatakan bersalah,” ungkapnya.

Dia menjelaskan pasal yang dikenakan terhadap keduanya berbeda tergantung peran masingmasing terdakwa. Ahmad Hidayat dikenakan pasal 3 junto pasal 18 undang-undang tipikor, junto pasal 55 KUHP. Sedang Salam Al Farisi dikenakan pasal 9 junto pasal 18 undang-undang tipikor, junto pasal 56 KUHP. “Salman itu secara sah berperan membantu terjadinya korupsi dalam pen-

gadaan buku itu,” katanya.

Untuk diketahui, program peningkatan mutu pendidikan berupa pengadaan buku bagi 49 sekolah menengah di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2008.

Dengan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar yang bersumber dari APBN. Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), negara mengalami kerugian mencapai Rp 1,9 miliar atau total lost dari anggaran yang ada sebesar Rp 1,9 miliar, karena buku yang dicetak oleh rekanan semuanya tidak sesuai dengan pedoman pengadaan buku. Buku yang ada ternyata tidak sesuai dengan materi pelajaran untuk siswa menengah, sebab di dalamnya berisi mata pelajaran untuk anak SD. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan B MADURA Suramadu

Bangkalan B

KAMIS 2 OKTOBER 2014 No. 0454 | TAHUN III

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

PERSAINGAN PASAR

Pemprov Desak Pusat Hentikan Gula Rafinasi

ant/rudi mulya

KELUHKAN RENDAHNYA HPP GULA. Buruh tani membawa tebu hasil panen ke atas truk saat panen di kawasan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Petani tebu mengeluhkan rendahnya penetapan Harga Patokan Petani (HPP) gula oleh Pemerintah sebesar Rp 8.250 per kilogram pada musim giling 2014.

SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendesak Pemerintah Pusat yakni Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan menghentikan peredaran gula rafinasi yang membanjiri pasar nasional yang berakibat gula lokal menjadi tidak terserap.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (1/10) malam, mengatakan saat ini banyak gula milik petani yang belum bisa diedarkan akibat maraknya gula rafinasi tersebut.

"Kami akan terus mendesak kepada Pemerintah Pusat supaya menghentikan peredaran gula rafinasi ini," katanya saat ditemui di sela-sela rapat sinergitas DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya memperkuat penyelenggaraan pemerintahan provinsi yang berbasisi RPJMD Jatim tahun 2014-2019.

Ia mengatakan, gula rafinasi ini bukan karena impor dari luar negeri, tetapi saat ini pabriknya banyak terdapat di luar Pulau Jawa.

Keberadaan gula rafinasi ini sangat merugikan para petani karena harga jualnya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan gula milik petani.

"Jika gula milik petani dijual dengan harga sekitar sebelas ribu rupiah setiap kilogramnya, maka gula rafinasi ini dijual

dengan harga sekitar enam ribu rupiah setiap kilogramnya," ungkapnya.

Ia mengaku, protes petani tebu difasilitasi Pemprov Jatim bukan hanya berupa surat, tetapi juga demontrasi langsung ke Pemerintah Pusat di Jakarta.

"Kalau mereka akan demostrasi lagi ke Jakarta kita siap menfasilitasi, tapi jangan banyak-banyak. Yang jelas Jatim sangat dirugikan jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut," ucapnya.

Ia menduga ada upaya secara sistematis, terstruktur dan massif hendak mematikan pabrik gula secara perlahanlahan.

"Kalau Pemerintah Pusat membiarkan kondisi ini berarti sama saja secara struktural, sistematis, dan massif. Tulis saja biar pemerintah Pusat mendengar keluhan masyarakat Jatim," tandasnya.

Senada dengan Gubernur Jawa Timur, Legislator Jatim, Freddy Poernomo menjelaskan bahwa produksi gula di Jatim mencapai 1,3 juta ton. Sementara kebutuhan gula di Jatim hanya 450 ribu ton, sehingga ada surplus sekitar 900 ribu ton.

"Produksi gula di Jatim menumpuk di gudang karena tak terserap pasar, akibat gula rafinasi membanjiri pasar nasional," tutur politisi Partai Golkar. = ANT/INDRA SETIAWAN/RAH

DPRD Rencanakan Pilkada Dua Kali BANGKALAN - Menanggapi rencana pemilihan kepala daerah yang akan dipilih langsung, DPRD Bangkalan rupanya sudah menyiapkan cara agar pemilihan tetap demokratis.

Meski belum jelas aturan yang mengikat, DPRD Bangkalan berupaya melakukan pemilihan kepala daerah ke depan melalui dua pemilihan, baik secara langsung dan tidak langsung.

Hal itu diakui oleh Ketua DPRD Bangkalan, RKH Fuad Amin. Dia menilai RUU Pilkada yang akan memilih kepala daerah langsung merupakan ketentuan DPR pusat. DPRD Bangkalan rupanya berencana akan melaksanakannya dua kali. Baik secara langsung dan tidak langsung.

"Kami akan minta kepada Bupati untuk menganggarkan juga pilkada yang langsung. Setelah pemilihan tidak langsung yang dipilih DPRD nanti dipilih lagi secara langsung oleh rakyat," terang Ra Fuad panggilan akrabnya.

Dia menjelaskan, misalnya ada empat calon kepala dae-

rah yang terpilih, kemudian dipilih oleh DPRD. Paling tidak ada uji publik langsung kepada rakyat, yang menang di DPRD itu yang akan diujikan. Apakah rakyat setuju atau tidak, itu perlu dilakukan uji publik langsung kepada masyarakat. Akan tetapi, hal itu juga disesuaikan dengan anggaran daerah. Apakah anggaran daerah memenuhi atau tidak.

"Jadi, di Bangkalan dua kali, habis dipilih DPRD akan dipilih rakyat. Setelah dipilih oleh DPRD juga akan diujikan langsung ke masyarakat. Pimpinan daerah yang dipilih DPRD ditolak apa tidak oleh rakyat secara langsung nanti akan dinilai. Kalau dito-

lak oleh rakyat, DPRD memilih kembali. Menjaring lagi sampai diterima figur itu oleh rakyat," terangnya.

Selain itu, Bupati Bangkalan RK Makmun Ibnu Fuad menilai, pemilu langsung atau tidak langsung sama-sama mendukung.

Sebab, apapun keputusan yang telah dilakukan dengan mekanisme yang benar merupakan keputusan dan aturan yang wajib ditaati.

Sebab, aturan tersebut merupakan kewenangan DPR Pusat.

"Wewenang pembuatan aturan di DPR. Pastinya, nanti kami sempurnakan lagi berdasarkan otonomi daerah, selama tidak menyalahi aturan yang di pusat.

Selain itu, kami berencana akan adakan poling juga ke masyarakat agar bisa mengetahui juga proses demokrasi yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat juga ikut memilih," terangnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar menilai Pilkada yang dilaksanakan secara tidak langsung dapat menyalahi aturan undang-undang pemili.

Dimana representasinya adalah kedaulatan rakyat. Sehingga perlu pengkajian ulang dalam RUU tersebut. "Berbicara kedaulatan rakyat, tentunya itu tidak bisa diwakilkan. Rakyat harus memilih langsung," ucapnya. =MOH RIDWAN/RAH

Pamekasan KORAN

MADURA

PAMEKASAN - Fenomena cabe-cabean yang tengah melanda gadis belia, tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Surabaya maupun Jakarta. Fenomena tersebut juga mulai merambah ke Kabupaten Pamekasan, yang disebutsebut sebagai Kabupaten Gerbang Salam Fenomena ini membuat semua pihak prihatin. Padahal kabupaten Pamekasan sudah memiliki peraturan daerah (perda) nomor 18 tahun 2011 tentang Prostitusi. Tetapi kenyataannya praktek memanjakan syahwat terselubung tersebut justru makin marak di kabupaten ini.

Dugaan fenomena cabe-cabean di Pamekasan terungkap berdasar pengakuan salah satu penguasaha muda Pamekasan berinisial MF. Ia mengaku pernah memanfaatkan jasa cabe-cabean untuk sekadar diajak makan ataupun lainnya dan usianya masih relatif sangat belia. Pelaku cabecabean itu biasa memasang tarif Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu.

Di Kabupaten Pamekasan cabe-cabean bisa ditemui di sejumlah tempat karaoke, sudut-sudut taman arek lancor, dan pelantaran toko modern di Pamekasan pada pukul 00.00 dini hari. Tetapi, untuk mendekati mereka jelas tidak mudah dan harus melalui teman dekatnya. Bisa pula menghubungi melalui saluran handpone atau berkomunikasi melalui BBM. Istilah cabe-cabean awalnya lebih banyak dikaitkan dengan perempuan muda dan motor balapan liar. Istilah ini biasa dipakai

Sampang CC

KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 2 |OKTOBER 2014 KAMIS 2 OKTOBER 2014 No. 0454 | TAHUN III

No. 0454 | TAHUN III

Cabe-Cabean Bergeliat di Gerbang Salam Ada yang Memasang Tarif Rp 300.000-Rp 500.000

BERKUMPUL. Sejumlah siswa-siswi memilih berkumpul dengan teman prianya di sudut-sudut lapangan Pendopo Ronggosokowati, Pamekasan, sepulang sekolah. orang-orang yang ada di arena balapan liar untuk menyebut para gadis muda. Cabe-cabean melekat sekali dengan hal negatif, tidak sedikit orang yang mengatakan cabe-cabean merupakan perempuan yang gampangan. Di arena

balap liar sendiri cabe-cabean dijadikan sebagai hadiah atau piala saat taruhan.

Menanggapi hal itu mantan Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam mengaku prihatin dan meminta pihak-pihak ber-

wenang untuk segera melakukan tindakan berupa razia, di sejumlah tempat yang biasa dijadikan tempat nongkrongnya perempuan cabe-cabean di Pamekasan.

Bahkan khairul Kalam mengamini adanya fenomena cabe-

cabean di Pamekasan. Dan fenomena tersebut sudah terjadi bertahuntahun di Kabupaten Pamekasan.

Hanya saja tidak ada tindakan tegas dari aparat yang berwenang.

Tidak hanya itu, komisi yang pernah ia duduki saat menjadi anggota DPRD Pamekasan, juga pernah mendapatkan data keterlibatan siswi yang menjadi pelaku cabe-cabean. Data tersebut lengkap dengan sekolah dan nama siswinya. Sayangnya Khairul enggan membeberkan nama-nama sekolah tersebut.

Peran orang tua dan guru sangat penting dilakukan, untuk mencegah anak tidak terhanyut ke dunia cabe-cabean. Minimal kata Khairul, memantau anak saat pamit ke luar rumah pada malam hari.

“Kadang ada anak yang keluar dari rumahnya dan pamit kepada orang tuannya akan mengikuti kursus, tetapi kenyataan justru menjadi cabe-cabean untuk mengcukupi kehidupan mewahnya,” ungkap khairul.

Menanggapi hal itu Bupati Pamekasan Achmad Syafii berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan Pol PP dan aparat kepolisian, untuk membahas dan mencari solusi serta tindakan yang harus dilakukan pemerintah, untuk mencegah anak menjadi cabe-cabean. =FAKIH AMYAL/UZI

TATA TERTIB DPRD

Pengesahan Tatib Masih Remang-remang PAMEKASAN - Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Tata Tertib Anggota DPRD Periode 2014-2019 telah selesai bekerja.

Tatib tersebut sudah selesai 100 persen disusun. Namun belum tahu kapan Tatib itu akan disahkan. Dengan demikian, meski Tatib telah selesai dibahas, namun belum bisa diberlakukan.

Menurut Ketua Pansus Taufiqurrahman, pengesahan dilakukan oleh DPRD melalui Rapat Paripurna. Terkait kapan rapat paripurna akan dilaksanakan, menjadi kewenangan Pimpinan DPRD. Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, yang jelas pihaknya sudah menyelesaikan tugasnya dalam menyusun Tatib. Tugas berikutya

adalah akan melaporkan hasil dari pembahasan dan penyusunan Tatib itu dalam rapat paripurna.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Sementara DPRD Pamekasan, Moh. Hosnan, mengatakan jika Rapat Paripurna Internal tentang Tatib ini akan dilakukan pekan ini, namun belum pasti harinya kapan. Bisa besok, atau lusa.

Pihaknya telah menerima draf Tatib itu pada Senin (29/9), dari Pansus yang membahasnya.

Akan tetapi, menurut politisi PAN ini, dalam Rapat Paripurna Internal nanti, bukan untuk mengesahkannya. Tapi hanya menerima laporan dari Ketua Pansus.

Sehingga, karena Tatib belum disahkan, meski sudah di Rapat

Paripurnakan, tetap belum bisa diberlakukan. Terkait kapan Tatib itu akan disahkan? Hosnan juga belum bisa memastikan. Sebab harus menunggu hasil evaluasi Gubernur.

Setelah Tatib secara resmi diterima DPRD dari Pansus, pasca Rapat Paripurna Internal besok, akan disampaikan ke Gubernur untuk dievaluasi. Sebab, segala produk hukum itu harus dievaluasi oleh satu tingkatan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, yang akan mengevaluasi Tatib itu adalah Gubernur Jatim. Setelah Gubernur mengevaluasi, baru dikembalikan lagi ke DPRD Pamekasan.

Setelah itu baru disahkan.

“Yang akan mengesahkan Tatib itu nanti adalah Pimpinan

Defenitif DPRD Pamekasan, melalui Rapat Paripurna pula,” tukas Hosnan kemarin (30/9).

Karena itu, Hosnan berharap SK Gubernur untuk empat Pimpinan Defenitif DPRD Pamekasan, bisa cepat ke luar. Sehingga Pimpinan DPRD Pamekasan terpilih ini bisa secepatnya diambil sumpahnya. Dan bisa cepat pula menggelar Rapat Paripurna untuk mengesahkan Tatib ini jika sudah datang kembali, setelah dievaluasi, oleh Gubernur.

Pihaknya menargetkan, bulan ini, dua hal di atas, yaitu pembacaan sumpah Pimpinan DPRD dan pengesahan Tatib bisa dilakukan.

Kedua hal ini penting, guna keberlangsungan kerja DPRD, dalam

melaksanan tugas rutinnya. Tatib tersebut merupakan rambu-rambu atau dasar hukum dari segala tugas kedewanan. Jika dasar hukumnya belum ada, bagaimana tugas kedewanan bisa dilakukan. Terutama terkait dasar hukum pembentukan alat kelengkapan dewan. Seperti komisi-komisi, badan legislasi, badang anggaran, badan kehormatan, dan lain sebagainya, dalam membentuknya harus menunggu adanya Tatib dulu.

“Jika Tatib bulan ini sudah disahkan. Alat kelengkapan dewan bisa cepat terbentuk.

Maka kami bisa segera membahas RAPBD 2015. Karena hal ini yang sangat mendesak untuk saat ini,” tuturnya.=SUKMA FIRDAUS/RAH

D

KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

IZIN USAHA

PT. Unichem Belum Layak Diberi Izin PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta pemerintah untuk menangguhkan izin operasional PT. Unichem, apabila perusahaan tersebut belum memenuhi seluruh hak karyawan yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Moh. Sahur mengaku mengetahui polemik yang terjadi di perusahaan tersebut.

Namun informasi terakhir pemerintah daerah akan melakukan mediasi antara pihak perusahaan dengan buruh perusahaan itu.

Sahur mememinta agar pemerintah tidak segan-segan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang tidak patuh kepada ketentuan ketenaga kerjaan. Jika perlu sanksi penangguhan ijin operasional juga dilakukan.

Sementara itu, Kepala Seksi Hubungan Insdutrial, Pengupahan Dan Jaminan, Dinsosnakertrans Pamekasan, Ali Khusni mengaku pihak perusahaan sudah bersedia memenuhi seluruh permintaan buruh dan sudah tidak ada persolan antara buruh dengan perusahaan garam itu.

Menurut Ali, PT. Unichem yang awalnya hanya bersedia membayar pesangon 1 kali gaji kini sudah bersedia memenuhi sesuai ketentuan yakni 2 kali gaji, sebagaimana amanat undang-undang ketenaga kerjaan.

Sementara mengenai permintaan, buruh yang dari Ambat yang menolak di-PHK, Ali mengaku hal itu menjadi kewenangan pihak perusahaan. Menurutnya, tidak ada perubahan jumlah buruh yang diPHK yakni 31 buruh. Namun, yang jelas tugasnya sudah selasai, yakni PT. Unichem bersedia membayar pesangon buruh yang di-PHK. Sebelumnya, puluhan buruh yang di-PHK mengancam akan melakukan aksi demostrasi dan penyegelan pintu masuk perusahaan.

Mereka kecewa karena perusahaan itu dinilai mengingkari perjanjian bersama yang disepakati pada tanggal 12 Agustus di Kantor Dinsosnakertrans tentang PHK. Isi perjanjiannya antara lain, PT. Unichem Madura tidak akan melakukan PHK terhadap karyawan yang asli Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan. Namun kenyataanya, pada pertemuan yang dimotori PT. Unichem Madura di Surabaya, pihak perusahaan melalui kuasa hukumnya tetap melakukan PHK terhadap 31 karyawan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Bantuan Rp 315 Juta belum Disalurkan 11.000 Ribu Murid SD Bisa Terima PMT-AS PAMEKASAN – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pamekasan, yang mempunyai Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dengan anggaran Rp 315 juta hingga saat ini belum tersalurkan.

Program PMT-AS ini bertujuan untuk memperbaiki gizi anak, sehingga bantuan yang akan diberikan itu berupa susu, kue-kue bergizi, dan juga air mineral. Walaupun setiap siswa hanya akan mendapatkan bantuan itu sekali saja.

Kepala BKKBN Pamekasan, Musyaffak mengatakan pelaksanaan program PMT-AS di Pamekasan lebih lambat dibandingkan pelaksanaan PMT-AS di Kabupaten lain. Hal itu karena anggaran bersumber dari Perubahan Anggaran Keuangan

(PAK) 2014, sementara perubahan APBD Pamekasan, baru disahkan pada September.

Sesuai dengan targetnya, yaitu siswa SD, pihaknya baru melayangkan surat pada Dinas Pendidikan (Disdik) mengenai data calon penerima bantuan tersebut. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa prioritas calon penerima adalah siswa yang sebelumnya belum menerima dan juga masuk kategori miskin.

Dijelaskan Musyaffak, kendati belum mempunyai data pasti

dari Disdik setempat, pihaknya telah menentukan jumlah siswa yang akan menerima, disesuaikan dengan anggaran yang telah disiapkan. Rencana per kecamatan hanya 8 sekolah saja yang akan mendapatkan bantuan tersebut. “Jumlah calon penerima tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, sekitar 11.000 siswa saja, karena besar anggarannya juga masih sama,� katanya.

Terang Musyaffak, pihaknya telah mengagendakan penyaluran bantuan tersebut, yang direncanakan dilakukan selama triwulan keempat ini. Pihaknya yakin program tersebut akan tuntas dalam tahun ini. Pihaknya akan membuat jadwal per kecamatan bergiliran selama tiga bulan terakhir.

Pihaknya hanya menyediakan dan membagikan bantuan

pada pihak sekolah, sedang pelaksana teknis di lapangan adalah sekolah masing-masing, karena yang lebih mengetahui tentang kondisi anak adalah pihak sekolah sendiri.

Untuk diketahui, menurut Musyaffak sejak awal program PMT-AS di Pamekasan, masuk pada program BKKBN, bukan pada Disdik. Program tersebut baru ada pada 2013 lalu. Pada waktu itu juga menggunakan anggaran perubahan APBD dengan jumlah penerima dan besar anggaran sama.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Disdik Pamekasan, Prama Jaya mengatakan sampai saat ini BKKBN belum melakukan koordinasi sama sekali, perihal program tersebut. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

ant/saiful bahri

OVER PRODUKSI. Perajin menyelesaikan proses pembuatan batik, di sentra industri rumahan batik, Desa Klampar, Pamekasan, Jatim, Rabu (1/10).

Dalam beberapa tahun terakhir, produksi batik di daerah itu mengalami over produksi, sementara permintaan pasar semakin menurun.

KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

E

BANTUAN SOSIAL

Penerima Hibah Tak Pernah Diverifikasi PAMEKASAN - Sudah miliaran rupiah dana segar yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan, untuk peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.

Terungkap Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) setempat tidak pernah melakukan verifikasi dalam menentukan penerima bantuan tersebut.

Kepala Bagian (Kabag) Kesra Pamekasan, Amirussoleh mengatakan sejak tahun 2012 Kesra tidak melakukan verifikasi ke bawah untuk menentukan musala, masjid atau pondok pesantren (ponpes) yang mendapat bantuan berupa hibah tersebut. Selama ini, penentuan penerima bantuan hanya diverifikasi berdasarkan proposal yang masuk ke Kesra.

Menurut Amir, pihaknya baru akan melakukan verifikasi kepada semua pemohon bantuan tersebut, berdasarkan proposal yang masuk sejak tahun 2012 hingga tahun 2014 ini. Pihaknya akan menerjunkan tim monitoring yang terdiri dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), pihak kecamatan, dan petugas Kesra sendiri. “SK tim monitoring sudah keluar, tim monitoring kemungkinan mulai bekerja pada bulan depan (November). Semua proposal permohonan bantuan dari tahun 2012 sampai sekarang semuanya akan di verifikasi,� katanya.

Lanjut Amir, hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh tim monitoring nanti, baru akan digunakan pada tahun tahun anggaran 2015, untuk menentukan skala prioritas atau yang lebih berhak mendapatkan bantuan tersebut, dilihat dari kondisi musala, masjid dan ponpes yang bersangkutan.

Tidak hanya itu, jelas Amir, dalam hasil kerja tim monitoring itu, akan diketahui musala yang fiktif (tidak ada), tapi mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan itu. =ALI SYAHRONI/RAH

ant/saiful bahri

KELAS INSPIRASI. Seorang relawan (kiri) melakukan proses belajar mengajar saat digelar Kelas Inspirasi, di SDN IV, Blumbungan, Larangan, Pamekasan, Jatim, Senin (29/9). Kegiatan yang digelar secara serentak diseluruh daerah di Jatim oleh Kelas Inspirasi Jatim itu, melibatkan kalangan profesional, seperti dokter, Jurnalis dan profesi lainnya, untuk menggugah inspirasi siswa dalam menggapai masa depan.

Kementerian PDT Pantau Pamekasan Buta Aksara Mencapai 33.326 Warga PAMEKASAN - Sekalipun Kabupaten Pamekasan secara resmi terlepas dari kategori daerah tertinggal di Indonesia, namun kabupaten ini masih dalam pengawasan dan pantauan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

Tujuannya agar kabupaten ini tidak kembali menjadi daerah kabupaten tertinggal.

Misalnya dari sisi infrastruktur jalan desa, yang masih banyak mengalami kerusakan dan butuh perbaikan. Sekalipun pada tahun 2014 ini akan dilakukan perbaikan jalan akses desa dengan anggaran mencapai Rp 170 miliar.

Dalam bidang kesehatan, masih adanya sejumlah warga yang belum puas mendapatkan pelayanan kesehatan, dan menginginkan tambahan pelayanan kesehatan baik berupa polindes,

postu ataupun layanan kesehatan lainnya.

Dalam bidang pendidikan, sekalipun infrastruktur bangunan sekolah sedikit banyak sudah terpenuhi. Namun, kabupaten ini masih kekurangan guru. Khsusunya di wilayah pantura. Termasuk data yang dikeluarkan oleh Disdik tentang masih tingginya jumlah masyarakat yang masih buta huruf.

Data dari Disdik Pamekasan, jumlah warga yang masih buta

huruf mencapai 33.326 warga yang tersebar di 13 kecamatan di Pamekasan. Umurnya antara 15 tahun hingga 90 tahun. Dari jumlah warga buta huruf tersebut ternyata 75% masih berusia produktif sementara 25% sisanya masuk katagori lanjut usia.

Hampir 10 tahun lamanya kabupaten ini menyandang daerah kabupaten tertinggal, bersamaan dengan 230 kabupaten/kota seIndonesia. Baru pada tahun ini bisa bernafas lega. Sebab, Kementrian PDT menilai kabupaten ini layak keluar dari daerah tertinggal.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii dalam konfrensi persnya di Pendopo Ronggosokowati Pamekasan, Rabu, (01/09) menyatakan keluarnya Kabupaten Pamekasan dari daerah tertinggal disebabkan karena beberapa indikator. Diantaranya perekonomian masyarakat yang sudah membaik, sumber daya manu-

sia (SDM), infrastruktur berupa prasarana , kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Status terlepas dari daerah tertinggal ini, akan terus dipertahankan melalui beberapa program, diantaranya program peningkatan infrastruktur perdesaan, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan peningkatan pelayanan pendidikan.

Upaya lain yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah yakni lebih mendekatkan pejabat dengan masyarakat, berupa kegiatan diskusi ataupun kegiatan lainya yang bisa mendekatkan pejabat dengan masyarakat.

Saat diskusi tersebut diharapkan muncul keinginan dan ide masyarakat yang bisa ditindaklanjuti untuk pembangunan Kabupaten Pamekasan lebih baik. “Cara yang sudah kami lakukan, yakni kegiatan Bunga Bangsa dan pertemuan di beberapa pusat keramaian dan pariwisata dengan bertemu masyarakat dan tokoh masyarakat, saya yakin masyarakat puny ide cemerlang yang bisa kami ambil. Nmun selama ini masyarakat masih canggung untuk menyampaikan ide tersebut,� ungkapnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO F F

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 2 OKTOBER 2014 No. 0454 | TAHUN III

Kekeringan Meluas BPBD: Dua Kali Lipat Dibandingkan Tahun Lalu SUMENEP – Daerah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Sumenep semakin hari kian meluas. Kekeringan pada tahun ini jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Musim kemarau tahun ini membuat hampir seluruh desa yang ada di lingkungan Kota Sumekar mengalami kelangkaan dan kritis air bersih.

Hal tersebut diakui oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep melalui Kasi kesiagaan dan Penanggulangan Bencana, Kamiluddin. Ia mengatakan dampak kekeringan tahun ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Bahkan, kekeringan semakin meningkat hingga melanda hampir seluruh desa yang ada di Sumenep.

Untuk itu, katanya, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah dalam upaya men-

gatasi kekeringan yang dialami beberapa desa saat ini. Di antaranya dengan mendistribusikan air bersih ke setiap desa yang sudah mengalami kekeringan sejak beberapa bulam lalu. Namun, Kamiluddin mengakui, bantuan air bersih tersebut masih belum mampu mengatasi kekeringan yang mendera kebanyakan desa di Sumenep.

Ia menambahkan, tingkat kekeringan yang melanda hampir seluruh desa di Sumenep ada yang berifat langka, ada

pula yang sudah kritis. Untuk itu, dalam menyalurkan bantuan air bersih ke beberapa desa yang dilanda kekeringan tersebut, pemerintah tergantung kepada tingkatanya.

"Kalau tingkat kekeringannya sudah kritis, kami suplai air bersih sebanyak 20 tangki. Sedangkan bagi desa yang tingkat kekeringannya hanya langka, kami jatah 10 tangki. Jadi tergantung kondisi desa," kata Kamiluddin, Rabu (1/10).

Dikatakan pula, dalam mengatasi kekeringan tahun ini, pemerintah sudah banyak menghabiskan anggaran untuk membantu masyarakat guna mendapatkan air bersih. "Namun, kami akan terus mendistribusikan air bersih ke beberapa desa yang mengalami kekeringan selama musim kemarau berlangsung.

Apabila terdapat kekurangan anggaran, maka BPBD akan mengajukan anggaran lagi, dengan menggunakan dana tak terduga," paparnya.

Lebih lanjut, ia membandingkan kekeringan tahun ini dengan tahun lalu. Menurutnya, kekeringan tahun ini meningkat dibandingkan tahun 2013. Tahun lalu, di Sumenep terdapat 33 desa yang mengalami kekeringan yang bersifat langka dan kritis. Sementara untuk 2014 terdapat 61 desa.

“Jadi dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Sekarang ada 17 kecamatan yang mengalami kekeringan dengan jumlah desa 61.

Bisa saja kekeringan bertambah lagi kalau musim kemarau terus berlanjut,” tutupnya. =FATHOL ALIF

pendidikan

Kepala Sekolah Lapor DPKS SUMENEP - Sejumlah kepala madrasah yang tidak berkenan disebutkan identitas diri dan lembaganya, melaporkan surat pernyataan yang diberikan Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sumenep ke sejumlah sekolah yang ingin membuat naskah soal semester sendiri ke kantor Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS), Rabu (01/9).

Mereka menganggap surat pernyataan yang dibuat oleh Kankemenag tersebut sebagai ancaman kepada lembagalembaga yang ingin membuat naskah soal semester sendiri.

Padahal, kata mereka, keinginan lembaga untuk membuat naskah soal semester sendiri itu lebih efektif dan lebih sesuai dengan kemampuan siswa di masing-masing lembaga.

Dalam surat pernyataan yang diberikan Kankemenag kepada beberapa lembaga itu disebutkan, lembaga yang akan membuat dan mencetak naskah soal sendiri, harus siap menerima segala bentuk konsekuensi yang diberikan oleh induk Kelompok Kerja Madrasah (KKM) MTsN Terate, Pandian.

Disebutkan, konsekuensi yang harus diterima oleh lembaga jika akan membuat naskah

soal sendiri ialah keluar dari keanggotaan KKM. Selain itu, disebutkan pula, segala bentuk administrasi dan pendataan kelembagaan harus diselesaikan secara mandiri tanpa melalui KKM, serta segala informasi mengenai kelembagaan bukan lagi tugas induk KKM untuk menyampaikannya kepada lembaga yang bersangkutan.

Menanggapi laporan tersebut, DPKS menyesalkan beredarnya surat pernyataan tersebut. Pasalnya, surat pernyataan tersebut terkesan janggal dan tidak realistis, karena dinilai mengebiri.

“Kami sangat menyesalkan atas beredarnya surat pernyataan dari Kankemenag tersebut ke beberapa lembaga yang ada di Sumenep. Surat pernyataan tersebut secara tidak langsung ingin mengebiri lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Kankemenag,” kata salah satu anggota DPKS, Nofel, Rabu (01/10) di kantornya.

Nofel menjelaskan, kebijakan membuat soal ialah wewenang masing-masing lembaga pendidikan, bukan wewenang Kankemenag. Pasalnya, yang tahu persis kondisi siswa di masing-masing lembaga adalah gurunya.

Nofel

Anggota DPKS Ia mengatakan, adanya surat pernyataan tersebut secara tidak langsung menunjukkan Kankemenag telah mengambil alih tugas dan fungsi tenaga pendidik yang ada di lembagalembaga.

“Dan ini juga tidak dibenarkan, karena akan menyebabkan pembodohan kepada guruguru madrasah yang ada di Sumenep. Selain itu juga, surat pernyataan ini menyiratkan kesan pemaksaan. Apalagi sampai ada materainya seperti ini. Apa maksudnya ini?” sesalnya.

Nofel menambahkan, meskipun surat pernyataan tersebut bermaterai 6000, tetap tidak

memiliki kekuatan hukum.

Pasalnya, adanya surat pernyataan tersebut sudah melanggar undang-undang dan aturan-aturan yang ada. Salah satunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XVI. Dalam undang-undang tersebut, imbuhnya, salah satunya berbunyi bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

“Harapan saya, janganlah Kankemenag itu mempolitisir atau mencari uang dengan cara-cara yang kurang pas dalam masalah ini. DPKS tidak ingin ada kamuflase dalam pencarian uang, dengan cara membuatkan soal untuk lembagalembaga yang ada di bawah naungan Kemenag,” tandasnya.

Untuk menindaklanjuti laporan beberapa kepala madrasah tersebut, Nofel mengatakan dalam minggu ini akan mengirimkan surat kepada pihak Kankemenag. Sehingga, dalam waktu dekat, DPKS dapat meminta klarifikasi tentang surat pernyataan yang disebarkan oleh Kankemenag. =FATHOL ALIF/MK

PENANGKAPAN NELAYAN

Nelayan Lamongan Dibebaskan SUMENEP – Warga Kepulauan Masalembu akhirnya melepas tiga kapal layar motor (KLM) porsen yang ditumpangi ratusan nelayan asal Lamongan pada Jum’at lalu. Tiga kapal tersebut, yakni KLM Yuiee Yaa, KLM Sumber Makmur, dan KLM Trimina Samudra.

Salah satu tokoh masyarakat Kepulauan Masalembu Moh. Albar menjelaskan, ditangkapnya tiga kapal porsen tersebut karena telah merusak rumpon milik warga setempat. ”Karena tiga kapal tersebut telah beroperasi di areal yang dilarang, yakni di areal bibir pantai yang banyak ditempati rumpon milik warga, makanya kami bersama warga menangkapnya,” katanya, Rabu (1/10) Setelah dirinya bersama warga yang lain mengakap tiga kapal, tiga kapal tersebut bersama ratusan nelayan dibawa ke salah satu rumah warga setempat untuk dilakukan mediasi.

Mediasi yang dilakukan oleh sejumlah warga itu berjalan kurang lebih sekitar empat jam lamanya.

Setelah antara nelayan Lamongan dengan warga menemukan titik terang, akhirnya ratusan nelayan itu diperbolehkan pulang ke daerahnya masing-masing. Sebelum mereka diizinkan pulang ke daerahnya, ratusan nelayan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi.

Selain itu, ratusan nelayan harus siap untuk mengganti kerugian yang diderita sejumlah masyarakat setempat, akibat ulah nelayan tersebut. ”Karena itu sudah dipenuhi, makanya kami membebaskan mereka,” katanya.

Albar menegaskan, jika suatu hari nanti ratusan nelayan melakukan kesalahan serupa, dirinya bersama warga tidak akan segan memberikan sanksi yang lebih parah lagi. ”Ya kalau masih beropersi lagi, jangan salahkan kami kalau sampai berbuat anarkis terhadap tiga kapal itu,” ancamnya.

Sementara Kabid Pengawasan Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP) Sumenep Nurahman membenarkan peristiwa tersebut. ”Benar itu, dan pada saat kejadian, kami langsung turun ke sana (ke Pulau Masalembu).

Alhamdulillah bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” katanya. =JUNAEDI/MK

KEHILANGAN R.A.Halimah, Jln. Letnan Ramli V/10 RT/ RW: 6/2 Kel. Kepanjen Kec. Kota Sumenep, kehilangan STNK sepeda motor Vespa nopol L 2601 ZL a/n. Drs. MS. Soemarwohadi d/a. Wiyung Indah BIK M7.

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

G

KESEHATAN ANAK

Bayi Tanpa Anus Dirujuk Kembali SUMENEP – Buah hati bungsu pasangan Mani (40) dan Muksan (50), warga Dusun Bates Timur, Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, dirujuk kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Moh Anwar Sumenep, Rabu (1/10).

Keluarga bayi itu mengaku sempat ditolak pihak rumah sakit dengan dalih peralatan yang ada di RSUD tidak memadai. Namun, Kasi Informasi RSUD, Laos Susantina mengelaknya. “Bisa saja petugas menyarankan ke rumah sakit di Surabaya,” kilahnya, Selasa (30/9).

Bayi tanpa anus dari keluarga kurang mampu itu lahir pada Jumat (26/9) malam sekitar pukul 21.30 di rumahnya. Karena duburnya tidak berlubang, bayi laki-

laki yang belum dikasih nama itu dibawa ke RSUD dr. Moh. Anwar, dan dibawa pulang paksa pada Senin (29/9) karena tidak memiliki biaya untuk berobat (Koran Madura, 1/10).

Bidan Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, Siti Aisyah mengaku senang dengan bersemangatnya kembali orangtua bayi tanpa anus itu untuk dirujuk kembali ke rumah sakit. Pihaknya berjanji akan mengusahakan

kelengkapan administrasi yang dibutuhkan sebagai bahan rujukan ke rumah sakit Surabaya.

Namun untuk memperoleh surat rujukan dari rumah sakit, bayi tersebut harus terlebih dulu menjalani perawatan di rumah sakit. Sehingga dengan masuknya kembali bayi itu ke rumah sakit, akan memudahkan memperoleh surat rujukan ke rumah sakit Surabaya untuk operasi. ”Sebelum bayi ini kita rujuk ke Surabaya, dia harus mendapat surat rujukan dari rumah sakit sini, untuk itu ia harus dirujuk dulu ke sini sebelum diberangkatkan ke Surabaya,” ujar bidan yang menangani persalinan bayi tersebut, kemarin.

Sebelumnya, Muksan, ayah bayi itu pesimis karena tidak punya biaya untuk mengoperasi

anaknya. “Saya pasrah saja sama Yang Maha Kuasa. Kalau dia memang ditakdirkan hidup, maka dia akan hidup, habis mau gimana lagi kalau kondisi ekonomi keluarga kami seperti ini (kurang mampu),” ujarnya (Koran Madura, 1/10).

Dinkes Lelet Menanggapi adanya bayi yang sempat dibawa pulang paksa dari rumah sakit, Wakil Ketua Sementara DPRD Sumenep Moh. Hanafi menilai Dinas Kesehatan (Dinkes) kurang respek. ”Seharunya, Kepala Dinkes (Fatoni) respek terhadap persoalan tersebut, dan memberikan pelayanan serius bagi dia (bayi tanpa anus),” katanya.

Menurut Hanafi, tidak ada alasan bagi Dinkes untuk tidak memberikan pelayanan maksimal bagi keluarga yang kurang

mampu. ”Sekarang kan sudah banyak program pemerintah, seperti jamkesmas dan lainnya.

Seharusnya Dinkes memberikan pendampingan untuk mencari jalan keluarnya,” terangnya.

Sementara Kepala Dinkes Sumenep Fatoni mengaku telah mengetahui bahwa ada pasien tanpa anus. ”Kami mencoba untuk melakukan pendekatan persuasif terhadap pihak keluargnaya. Sehingga keluarga pasien bisa semangat lagi untuk merawatnya secara medis,” katanya.

Bayi tanpa anus lahir sebagai anak kelima dari pasangan Mani dan Muksan, setelah kelahiran Ismaniyah (20), Nelly (13), Hamdan (10), dan Via (8). Keempat kakakkakanya lahir dengan normal tanpa mengalami cacat. =JUNAEDI/MK

GARAM RAKYAT

Pemerintah Perlu Bentuk Lembaga Stabilisator Harga

BAYI TANPA ANUS. Keluarga bayi tanpa anus saat merujuk bayi tersebut di RSUD H. Moh. Anwar Sumenep, Rabu (1/10).

SUMENEP - Asosiasi Petani Garam Rakyat Seluruh Indonesia (Apgasi) meminta pemerintah serius untuk membentuk lembaga stabilisator harga garam rakyat supaya harga komoditas tersebut tidak anjlok.

"Harga garam rakyat anjlok adalah persoalan yang nyaris terjadi setiap tahun, karena itu wajib dibentuk lembaga stabilisator harga garam rakyat guna melindungi nasib petani," kata Ketua Apgasi, Syaiful Rahman, di Sumenep, Rabu (1/10).

Ia menjelaskan lembaga stabilisator harga dalam rangka melindungi nasib petani garam rakyat sebenarnya wacana lama atau sudah dibicarakan sejak beberapa tahun lalu.

"Pada 2012, wacana tersebut menguat dan PT Garam sempat disebut oleh pemerintah untuk bertindak sebagai lembaga stabilisator harga. Namun, hingga sekarang ternyata sebatas wacana. Saat ini, harga rata-rata garam rakyat Rp400 perkilogram," ujarnya.

Syaiful yang asli Sumenep itu mengatakan pihaknya memang menginginkan terbentuknya lembaga stabilisator harga garam rakyat sebagai bentuk perlindungan kepada para petani sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan tentang harga garam rakyat, yakni Rp750 perkilogram untuk kualitas satu (KW-1) dan Rp550 perkilogram untuk kualitas dua (KW-2).

"Namun, amanat peraturan pemerintah itu tidak pernah terealisasi. Hingga sekarang, tidak satu pun pabrikan atau pengusaha yang membeli garam rakyat

sesuai amanat peraturan tersebut, karena mereka berdalih harga beli garam rakyat menyesuaikan dengan mekanisme pasar," ucapnya.

Dalam konteks itu, kata dia, wajib dibentuk lembaga stabilisator harga yang salah satu tugasnya adalah menyerap (membeli) garam rakyat sesuai amanat peraturan pemerintah.

"Kalau mau menunjuk PT Garam yang statusnya badan usaha milik negara (BUMN), silakan. Saat ini, PT Garam juga belum bisa membeli harga garam rakyat sesuai amanat peraturan pemerintah, karena PT Garam beralasan tidak boleh rugi ketika menjalankan fungsi bisnisnya," paparnya.

Syaiful menjelaskan jika terbentuk, pemerintah memang harus mengeluarkan dana cukup besar kepada lembaga stabilisator harga tersebut supaya membeli garam rakyat sesuai aturan main.

"Aturan main tentang harga garam rakyat itu dibuat pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mengamankan atau merealisasikan amanat aturan main.

Solusinya, bentuk lembaga stabilisator harga," katanya, menegaskan.

Pada Senin (29/9), belasan aktivis Gerakan Pemuda Garam Sumenep (Gerpas) berdemonstrasi di depan kantor dinas perindustrian dan perdagangan setempat.

Mereka meminta pemerintah daerah ikut turun tangan atas anjloknya harga garam rakyat, yakni pada kisaran Rp350Rp400 perkilogram, yang berarti tidak sesuai dengan patokan harga dalam peraturan pemerintah. =ABD AZIZ/ANT

H

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

PT WIRA USAHA SUMEKAR

Mengucapkan

Selamat & Sukses Atas Dilantiknya

DEMONSTRASI. Front Aksi Mahasiswa Sumenep melakukan demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Sumenep, Rabu (1/10).

Fam’s Demo Kejari Penanganan Kasus Korupsi Lamban SUMENEP - Front Aksi Mahasiswa Sumenep (Fam’s) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat Jalan KH. Mansyur, Rabu (1/10), sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka menuntut Kejari segera menuntaskan indikasi korupsi dana alokasi khusus (DAK) untuk sekolah dasar (SD) tahun anggaran 2010 sebesar Rp 4,6 miliar.

Dalam aksinya, sejumlah mahasiswa tersebut mendesak agar Kejari segera memanggil paksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi untuk dimintai keterangan.

Pasalnya, menurut mahasiswa, laporan itu sudah masuk pada bulan Desember tahun 2013. “Namun, kenapa sampai saat ini hal itu belum ada kejelasan dari Kejari,” kata salah satu orator aksi, Hazmi.

Selain itu, mahasiswa juga menuding pihak Kejari telah menjalin konspirasi dengan oknum-oknom tertentu, sehingga penyelidikan yang dilakukan Kejari berjalan lamban.

Padahal, hal itu dinilai oleh mahasiswa tidak berbanding lurus dengan UU. No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

“Bahkan, sampai saat ini pihak Kejari belum meningkatkan status hukum kasus tersebut, dari penyelidikan hingga penyidikan, yang pada akh-

irnya akan menetapkan tersangka. Padahal kejadiaanya sudah sangat lama.

Apakah Kejari tidak berani mengusut kasus tersebut karena salah satu oknum yang terlibat di dalamnya adalah mantan anggota dewan?” tegas orator lainnya, Sutrisno.

Untuk itu, sambungnya, Fam’s menuntut agar Kejari segera memeriksa salah satu mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dana pendidikan tersebut.

Selain itu, mereka juga menginginkan agar Kejari meningkatkan pemeriksaan kasus tersebut dari penyelidikan kepada penyidikan, kemudian menetapkan tersangka dalam kasus yang ditangani Kejari itu.

Sementara itu, Kepala Kejari, R. Adi Wibowo mengatakan bahwa kasus tersebut masih dalam proses.

Ia mengatakan, selain melakukan konfirmasi ke berbagai pihak yang dianggap tahu persoalan tersebut, Ke-

jari juga sudah memanggil dan minta keterangan beberapa saksi. “Kita juga akan terjun ke lapangan. Bahkan, ada yang sudah kami cek,” ungkapnya.

Kepada mahasiswa, Adi menjelaskan, penanganan kasus tidak semudah yang dibayangkan banyak orang.

Di dalamnya ada beberapa tahapan yang perlu dilalui sebelum mengambil kesimpulan. Oleh sebab itu, kata Adi, Kejari tidak bisa langsung memanggil paksa pihak-pihak yang diduga terkait.

“Jadi, penanganan kasus korupsi itu tidak semudah yang ada di otak kalian (mahasiswa, red.). Tapi yang jelas, siapa pun dia akan kami proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Insya Allah kami tidak akan terpengaruh oleh pihak mana pun,” tegasnya.

Pantauan Koran Madura, dalam aksinya mahasiswa membawa berbagai atribut yang bertuliskan kecaman terhadap para koruptor. Selain itu, mereka juga membawa kurungan ayam sebagai simbol bahwa para koruptor harusnya dikurung seperti ayam. Bukan sebaliknya, dibiarkan hidup bebas setelah makan uang hak rakyat. “Karena dana itu untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan untuk koruptor,” tutup Sutrisno. =FATHOL ALIF/MK

MH Said Abdullah Sebagai Anggota DPR RI Periode 2014-2019

“Semoga bisa mengemban amanat rakyat”

SITRUL ARSY

Direktur PT WUS

Kronika

KORAN MADURA

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

SEGENAP DIREKSI DAN KARYAWAN BPRS BHAKTI SUMEKAR

Mengucapkan

Pemerintah Kabupaten Sumenep

Selamat & Sukses Atas Dilantiknya

KH. A. busyro karim, M.Si Bupati

Hadi soetarto Sekretaris Daerah

Dr. SOENGKONO SIDIK, M.Si Wakil Bupati

MH Said Abdullah Sebagai Anggota DPR RI Periode 2014-2019

“Semoga dapat mengemban amanat rakyat”

Mengucapkan

Selamat & Sukses Atas Dilantiknya

MH Said Abdullah Sebagai Anggota DPR RI Periode 2014-2019

“Semoga dapat mengemban amanat rakyat”

Novi Sujatmiko HAIRIL FAJAR

Direktur Utama

Direktur Bisnis

CAHYA WIRATAMA Direktur Operasional

Iklan ini dipersembahkan oleh Sekretaris Daerah Pemkab Sumenep

SEGENAP PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP Titik Suryati, SH., MH Kepala BKPP

Drs. Koesman Hadie Kepala BPBD

Mengucapkan Drs. Yayak Nurwahyudi, M.Si

Ir. Eri Susanto, M.Si

Kepala Diskominfo

Kepala DPU Pengairan

Selamat & Sukses Atas Dilantiknya

Imam Trisnohadi, SH., M.Si

Ir. Bambang Heriyanto

Drs. Carto, MM

Kepala Diskop dan UKM

Kepala Disperta

Kepala DPPKA

MH Said Abdullah Sebagai Anggota DPR RI Periode 2014-2019

Syaiful Bahri

dr. Fitril Akbar, M.Kes

Mohammad Fadillah

Kepala Disperindag

Direktur RSUD

Kepala Dishub

“Semoga dapat mengemban amanat rakyat”.

I

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 2 OKTOBER 2014 No. 0454 | TAHUN III

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

MADURA

J

Bocah Tertimpa Tembok Sekolah Sampang - Tembok pagar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Sampang di Dusun Bendungan Desa Tanggumong Kec/Kota Sampang, roboh dan menelan korban jiwa, Rabu (1/10) sekitar pukul 17.00 Wib. Empat bocoh menjadi korban reruntuhan tembok pagar yang telah berusia 35 tahun.

Silvia Maulina Urip (11) dan Suci (10) warga setempat meninggal dunia tertimpa runtuhan tembok pagar dengan tinggi dua meter tersebut. Leha (10), teman korban mengalami luka-luka di bagian tubuh dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang. Sedangkan teman lainnya bernama Dina (4) mengalami patah tulang dibagian kaki.

Menurut Kardi (40), warga Desa Tanggumong Kec/Kota Sampang, kejadian berawal ketika keempat korban tersebut berada di dalam lapangan sepak bola yang berada di dalam halaman sekolah. Tiba-tiba tembok pagar roboh dan menimpa korban.

“Ketika itu mereka ini sedang lihat bola di pinggir lapangan

tepatnya di dalam sekolah, nah tembok pagar roboh dan akhirnya tertimpa tembok yang panjangnya hampir 35 meter ini,” ucapnya di lokasi.

Lanjut Kardi, mendengar robohnya tembok yang berusia puluhan tahun itu, orangtua korban dari dalam rumah yang tak jauh dari tempat kejadian perkara langsung menghampiri puingpuing bangunan.

Namun nahas, orangtua korban bernama Pak Urip (45), tidak bisa menolong anaknya, yakni Silvia Maulina Urip yang masih duduk dibangku kelas IV SD itu, lantaran tertimpa tembok dan mengeluarkan ceceran darah.

“Saat kejadian langsung orangtua korban dan warga lainnya

Puing-puing pagar tembok Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Sampang, Rabu (1/10) sekitar pukul 17.00 Wib. menolong Silvia, tapi nyawanya tidak bisa diselamatkan, bahkan warga lain langsung membawa teman korban lain ke rumah sakit,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Adi Jakfar, Ketua RT setempat.

Ia menjelaskan keempat bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu, memang sedang menikmati senja hari. Mereka bermain-main dengan rekan lainnya membawa bingkisan makanan ringan. “Ini kan ada bungkus ma-

kanan yang dibawa korban sebelum musibah terjadi,” jelasnya.

Mendengar insiden itu, pihak kepolisian langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan penyelidikan dan olah TKP. Seiring kemudian, pihak Dinas Pendidikan Sampang juga langsung berada di lokasi setelah menerima informasi dari masyarakat.

“Kami mewakili Kepala Disdik menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga korban, ini murni musibah, apalagi kejadiannya di luar jam sekolah,” ujar Moh Jupri Kasi Pembiayaan Dinas Pendidikan Sampang.

Jupri belum bisa memberikan komentar terkait pembangunan tembok, lantaran masih belum melakukan kroscek dan terbentur suasana malam hari. “Sudah malam dan belum bisa menanggapi adanya bangunan tembok, dan kami akan memikirkan untuk memberikan santunan kepada keluarga korban,” tutupnya. =RYAN HARIYANTO/MK

DIDUGA ASAL-ASALAN

Dinas Pertanian Sidak Proyek Irigasi

GARAP. Tampak proyek pengerjaan irigasi pertanian sedang di kerjakaan oleh Poktan, Rabu (1/10).

SAMPANG- Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Sampang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek irigasi pertanian, Rabu (1/10).

Pasalnya, pengerjaan proyek

yang terletak di tengah-tengah persawahan Desa Taman, Kecamatan Jrengik itu diduga tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB).

Proyek dengan panjang 475

meter dan lebar dasar irigasi 40 sentimeter serta lebar atas sebesar 60 sentimeter itu menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2014 sebesar Rp 173 juta. Dan saat ini tengah dikerjakan kem-

bali oleh 45 orang dari kelompok tani (Poktan).

Kabid Teknik Disperta Sampang Suyono yang juga selaku Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK) membenarkan bahwa beberapa meter pengerjaan proyek irigasi tersebut memang dilakukan pembongkaran seperti dikerjakan asal-asalan. Hal itu karena permintaan kepala desa (Kades) setempat. Pembongkaran di salah satu titik jalur irigasi menurutnya dikarenakan struktur tanahnya tepat berdiri di tengah persawahan yang tidak rata. Sehingga apabila saat musim penghujan tiba akan menimbulkan endapan air yang tidak bisa mengalir ke dataran rendah yang berada di tengah sawah.

“Setelah terdengar di media bahwa pengerjaan irigasi asalasalan, kami langsung ke lokasi.

Memang dilakukan pembongkaran beberapa meter di titik sebelah selatan jalur irigasi. Karena itu berdasarkan pengalaman warga jika saat musim pengujan tiba airnya tidak akan bisa keluar.

Artinya irigasi yang dibangun justru akan membuat air mengendon,” tuturnya di lokasi pengerjaan proyek irigasi.

Suyono juga menambahkan, apabila nantinya pengerjaan diketahui dikerjakan tampak seperti asal-asalan dan tidak sesuai dengan permintaan Kades setempat maka termin pencairan yang diajukan tidak akan ditandatangani.

“Maka dari itu kami meminta kepada pemborongnya untuk melanjutkan dan dilakukan penggalian sesuai yang diharapkan.

Dan apabila masih terdengar informasi yang tidak wajar dengan pengerjaan proyek irigasi ini maka saya tidak segan-segan untuk tidak menandatangani terminnya biar tidak cair dana anggarannya,” tuturnya dengan kesal.

Konsultan Pengawas Proyek Irigasi Pertanian Wawan Kurniawan juga membenarkan jika di salah satu titik jalur irigasi telah dilakukan pembongkaran. Bahkan Wawan juga dengan tegas menuturkan jika bahan material sisa pembongkaran tidak digunakan kembali.

“Meski telah dilakukan pembongkaran, pihak pemborong akan tetap mengunakan batu yang baru. Artinya, material sisa pembongkaran dipastikan tidak digunakan kembali,” tegasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

K

Rekrutmen Pendamping PPIP Dinilai Sarat Kolusi Sampang - Rekrutmen pendamping Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014 di wilayah Kabupaten Sampang, mendapat sorotan dari kalangan aktivis dan pemerhati masyarakat. Selama ini, pendampingan PPIP dinilai sarat kolusi dan tidak sesuai aturan. Belakangan diketahui, ketentuan pendampingan bukan kelulusan dari teknik sipil.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Bahari Sampang, Moh Salim mengatakan, pihaknya sebagai lembaga kontrol akan terus mengawal pelaksanaan kegiatan PPIP tahun ini. Alasan itu bukan tanpa sebab, lantaran rekrutmen pendamping selain terkesan tertutup, banyak temuan hasil kinerja PPIP rawan permasalahan.

“Kualitas dan programnya

saja pasti rawan korupsi, ditambah adanya rekrutmen pendampingnya yang kebanyakan bukan lulusan teknik sipil,” ucapnya.

Dirinya mengungkapkan, sekitar dua orang yang bukan lulusan sarjana teknik sipil menjadi fasilitator teknik pendamping PPIP. Padahal, menurutnya, ketentuan rekrutmen pendamping harus terealisasikan.

“Seharusnya lulusan pendamp-

ing PPIP dari teknik sipil bukan jurusan lainnya, memang ada dua orang di Sampang diterima sebagai fasilitator teknik, seperti Agung dari teknik mesin dan Rasul Efendi teknik industri,” jelasnya.

Dijelaskan, lebih disayangkan lagi mayoritas personal pendamping PPIP merupakan bagian keluarga dari pentolan di Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Sampang.

“Contohnya atas nama Agung merupakan suami dari Kabid di Dinas PU Cipta Karya, sedangkan Taufiqurrahman tak lain anaknya Basit selaku Kasi Dinas PU Cipta Karya, lantas ada apa rekrutmen pendaping PPIP ini,” keluhnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (Ikmas) Moh Jalil. Ia menyampaikan, Dinas PU Cipta

Karya selaku satuan kerja (Satker) pemerintahan dalam mendorong pembangunan di wilayah Kota Bahari, tidak boleh tebang pilih dalam rekrutmen pendamping PPIP. “Kalau memang benar hal ini tentu harus menjalankan sesuai aturan, jangan seolah-olah pemerintah daerah melindungi dan terkesan tebang pilih,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Sampang Wahyu Prihartono menuturkan rekrutmen pendamping PPIP tahun ini sudah menjadi kewenangan pusat. Sebab, peserta pendamping saat melamar sebagai fasilitator secara langsung tidak melalui pemerintah daerah.

“Sejak tahun 2005 sudah melamar ke pusat bukan kepada di daerah, apalagi track recordnya pusat

yang tahu, masalah tempat penugasan pendamping ada di Sampang itu kewenangan pusat, saya tidak tahu, saya tidak ada rekom sama sekali dalam hal ini,” tandasnya.

Wahyu menegaskan, meski tudingan selama ini pendamping merupakan bagian keluarga Dinas PU Cipta Karya. Akan tetapi, hal itu kembali menjadi wewenang pusat. Apalagi, ketentuan kelulusan pendamping memang harus lulusan dari teknik.

“Terserah lulusan teknik apa terpenting jurusan teknik dan tidak masalah, apalagi punya pengalaman di bidang ini, kami hanya satker saja, bukan kewenangan kami sepenuhnya semua kembali ke pusat,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

UU PILKADA

KPU Tunggu Keputusan KPU RI

LINGKUNGAN

Pohon-pohon Ditebang, BLH Pasrah SAMPANG - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sampang tampak pasrah menyikapi persoalan penggundulan pohon yang berada di beberapa ruas jalan protokol Kota Sampang, Rabu (1/10).

Sedikitnya terdapat tiga jalan protokol yang mengalami penggundulan untuk kepentingan pembangunan proyek gorong gorong, yaitu di sepanjang ruas jalan Jaksa Agung Suprapto, Jalan KH Wahid Hasyim, dan jalan Trunojoyo.

Kepala Bidang (Kabid) Per-

tamanan dan Dekorasi Kota BLH Kabupaten Sampang Ach Huzaini mengaku telah menerima pemberitahuan penebangan pohon.

“Pohon yang sudah ditebang sekitar ratusan dan pihak rekanan siap melakukan penggantian pepohonan yang telah ditebangi,” ujarnya kepada Koran Madura, Rabu (1/10).

Ketua LSM Forum Sampang Sehat (FSS) Puji Rahardjo memprotes keras adanya penebangan pohon peneduh di sejumlah ruas jalan. Dirinya menilai keberadaan pohon peneduh itu sangat pent-

ing bagi para pejalan kaki.

“Saya berharap semua pepohonan yang ditebangi untuk kepentingan proyek itu agar secepatnya diganti dengan pepohanan yang sama, kalau ukuran pohon yang ditebangi besar maka juga harus diganti dengan pohon yang ukuranya besar. Karena penebangan pohon yang dilakukan untuk kepentingan proyek itu sudah bukan menjadi ranah BLH setempat melainkan juga menjadi tanggung jawab rekanan,” tuturnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

Sampang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang mengaku masih menunggu keputusan KPU RI atas ditetapkannya Undang - Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung atau dipilih oleh anggota DPRD. “Sejauh ini kami masih belum menerima petunjuk dari KPU Pusat tentang bagaimana langkah-langkah nantinya dalam pelaksanaan pemilu atas disahkannya UU Pilkada secara tidak langsung, sehingga kami belum bisa memberikan tanggapan apakah KPU dilibatkan atau tidak,” ucap Komisioner KPU Sampang Miftahur Rozak.

Rozak menjelaskan, pihaknya secara institusi penyelenggara pemilu dan pelaksana undang - undang tetap akan patuh melaksanakan tugas sesuai ketentuan.

Kendati demikian, dampak dari disahkannya UU Pilkada baik tingkat daerah maupun tingkat kota, KPU Sampang meminta arahan kepada pusat bagaimana kejelasan tupoksi ke depan adanya regulasi pilkada langsung menjadi tidak langsung.

“Apa pun yang menjadi tuangan dalam UU, kita tetap mengikuti pelaksanaan ketentu-

an, namun secara instruktif KPU daerah harus menunggu dulu instruksi dari pusat, inilah kami masih minta kejelasan kinerja nantinya,” katanya.

Dikatakan, KPU Sampang tidak bisa menanggapi tentang potensi money politic dalam pelaksanaan Pilkada langsung atau tidak langsung. Hal ini disebabkan, karena masih banyak lembaga lainnya yang lebih pantas menanggapi itu.

“Bukan kewenangan dan tupoksi kita, menanggapi potensi money politic antara pilkada. Langsung dan tidak langsung,”tuturnya.

Dirinya berharap, atas disahkannya UU Pilkada tidak langsung menjadi sebuah kondusifitas politik di daerah maupun daerah lainnya.

“Mudah-mudahan ini menjadi iktikat terbaik ke depan dalam menjalankan pesta demokrasi,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

L

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

SAMPANG- Menjelang hari raya Idul Adha, pengiriman sapi dari Kabupaten Sampang ke luar daerah mengalami peningkatan yang sangat drastis hingga mencapai 200 ekor per minggu.

Karena itu, hewan ternak yang biasa dijadikan kurban itu perlu mendapat perhatian khusus dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sampang untuk kelayakan serta aman untuk dijadikan hewan kurban.

Kabid Kesehatan Hewan DKPP Kabupaten Sampang Halifatul Ummah menuturkan, selama mendekati perayaan Idul Adha pihaknya terus melakukan monitoring pada setiap pasar hewan yang ada di Kabupaten Sampang.

Hal tersebut dilakukan untuk menjamin hewan kurban dalam kondisi sehat tanpa terserang penyakit.

“Kami akan tetap pantau hewan kurban, terlebih lagi sapi untuk memastikan binatang ternak di Kabupaten Sampang layak untuk dijadikan kurban, sebab kami belum menemukan hewan yang bemasalah seperti daging gelonggong yang dijual oleh pedagang nakal,” tuturnya kepada Koran Madura, Rabu (1/10).

Selain itu pihaknya juga menuturkan jika menjelang Idul Adha, pengiriman sapi dari Kabupaten Sampang hampir mencapai ratusan ekor per minggu.

Pada hari biasanya pengiriman sapi hanya berkisar 10 hingga 15 ekor sapi per minggu, namun menjelang Idul Adha pengiriman sapi bisa mencapai 200 ekor per minggu.

“Pengiriman dari Sampang

JELANG IDUL ADHA

Pengiriman Sapi Capai 200 Ekor Per Minggu

ke luar Madura jelang Idul Adha ini memang cukup tinggi hampir mencapai 200 ekor setiap minggunya. Dan terjadinya lonjakan pengiriman sapi sendiri terjadi

sejak awal bulan September sampai pertengahan bulan November dengan penyebaran sapi ke kawasan Jawa Timur. Selain itu kami juga menganjurkan ke

pada pedagang untuk melakukan pengiriman sapi jantan saja karena untuk sapi betina akan dijadikan pengembangbiakan,” ujarnya.=MOHAMMAD MUHLIS/LUM

RAMAI. Kondisi penjualan sapi di pasar Margalela yang di Jl Samsul Arifin Kota Sampang kemarin.

TINDAK PIDANA KORUPSI

Kejari Pelototi Lima Tersangka Dispertan Sampang - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang terus menindaklanjuti kasus tindak pidana korupsi di Dinas Pertanian (Dispertan) setempat. Ada lima tersangka kasus dugaan korupsi di Dinas Pertanian yang sedang ditangani Kejari.

Kelima tersangka itu, yaitu Agus Santoso (Kepala Dispertan) dan Rosuli Muklis (Kasi Pasca Panen Pengelolaan dan Pemasaran Tanaman Hortikultura).

Mereka menjadi tersangka

dugaan korupsi bibit fiktif, dan hingga kini belum dilakukan penahanan.

Sedangkan tersangka Abdurrahman (Kasi Produksi Tanaman Pangan) dan Abd Wahed (Kabid Tanaman Pangan) sudah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Sampang.

Kasus program kontingensi dan demfarm menyeret Achmadi (Kabid Sumber Daya Penanian Dispertan).

Kajari Sampang Abdullah

melalui Kasi Pidsus Wahyu Trianto mengatakan, pihaknya akan terus mengusut dan menuntaskan semua kasus yang sedang ditanganinya. “Pasti kita tuntaskan proses kasus korupsi di Dispertan termasuk lima tersangka ini,” ucapnya.

Dijelaskan, dalam penanganan kasus dugaan korupsi tersebut ada yang lebih diprioritaskan, dengan catatan tanpa mengentengkan penanganan kasus korupsi lainnya. “Kasus

bibit fiktif selesai, kita akan melanjutkan proses penangangan kasus program kontingensi dan demfarm ini,” jelasnya.

Wahyu menuturkan, sejauh ini pihaknya sudah melimpahkan berkas dua tersangka yakni Abd Wahed dan Abdurrahman ke Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. “Selanjutnya baru akan mengusut tersangka Agus Santoso dan Rosoli Muhklis,” katanya.

Dirinya menambahkan,

terkait kasus program kontingensi dan demfarm yang menyeret Ahmadi, pihaknya berjanji akan kembali memproses, yakni dengan cara akan membahas dengan penyidik lama.

Dugaan korupsi pengadaan bibit fiktif senilai Rp 800 juta.

Sedangkan kasus program kontingensi dan demfarm senilai Rp 1.082.388.000, terbagi untuk program kontingensi sebesar Rp 918.400.000 dan demfarm Rp 163.988.000. =RYAN HARIYANTO/MK

KORAN Bangkalan MADURA Pembentukan AKD Sangat Lamban

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

KAMIS 2 OKTOBER 2014

KAMIS 2No. OKTOBER 2014||TAHUN No. 0454 |IIITAHUN III 0454

Kinerja Dewan Dikritisi

BANGKALAN – Kinerja DPRD terus dikritisi. Kali ini oleh Forum Komunikasi Masyarakat Bangun Madura (FK-MBM). Sebab pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Bangkalan sangat lamban. Hingga saat ini AKD yang terbentuk baru pimpinan dewan. Padahal pelantikan anggota legislatif periode 2014-2019 telah digelar sejak tanggal 24 Agustus lalu.

Lambannya pembentukan AKD tentu berimplikasi pada mandegnya tugas dan fungsi sebagai dewan.

"Sangat disesalkan. Sebagai perwakilan rakyat sejak dilantik semestinya sudah bisa bekerja.

Namun, saat ini mereka tidak punya kerjaan karena AKD belum terbentuk. Sungguh ironis, karena mereka sudah menerima gaji dua kali. Sama halnya makan gaji buta," kata Koordinator FKMBM, Dasuki Rahmad, SH. Dengan demikian, kata Dasuki, tentunya para anggota belum bisa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Mereka itu menganggur tidak ada kerjaan yang konkret. Sebab perlengkapan dewan merupakan struktur kelembagaan sebagai acuan dalam menjalankan setiap program selama lima tahun mendatang. Ia menilai kinerja legislatif

KHIDMAT. Sejumlah anggota DPRD Bangkalan periode 2014-2019 saat acara pelantikan berlangsung khidmat beberapa waktu lalu.

cenderung sangat lamban membentuk AKD. "Bisa jadi lambannya pembentukan AKD karena berteletele. Sejak dilantik mereka ternyata tidak mampu bekerja cepat. Kalau seperti ini, kerjaan mereka itu apa?," sindir alumnus FH UTM ini.

Terpisah, Mahmudi anggota DPRD Bangkalan mengaku faktor AKD tidak segera terbentuk

karena terbentur hasil evaluasi Provinsi Jawa Timur. Sehingga, hanya satu AKD yang rampung yaitu unsur pimpinan saja. Sedangkan, kelengkapan lainnya seperti Komisi, Badan Kehormatan (BK), Badan Anggaran (Baggar), dan Badan Musyawarah (Bamus), serta Badan Legislasi (Baleg) sampai saat ini memang belum rampung.

"Tapi nanti hari Jum'at (3/10),

perwakilan dari kami termasuk sekretaris dewan (Sekwan) dipanggil ke Provinsi untuk konfirmasi terkait tata tertib (Tatib) yang dibuat. Sebab, dalam tatib ini bermuatan tentang teknis penyusunan AKD," ujar politis Hanura itu.

Mantan anggota Komisi C tahun lalu ini, tidak memungkiri jika anggota belum bisa bekerja sebagai mana mestinya.

doni heriyanto/koran madura

Pasalnya, belum ada delegasi tugas sebagai anggota legislatif disetiap komisi. Setiap anggota baru bisa bekerja setelah menempati masing-masing AKD yang membidangi sejumlah bagian. Namun, untuk fungsi memang sudah melekat sejak dilantik. "Ya kita mau bekerja gimana wong AKD belum terbentuk kok," paparnya. =DONI HERIYANTO/RAH

KESEJAHTERAAN POLITISI

Pengamat: Gaji Dewan Tak Bisa Dinaikkan Sendiri BANGKALAN - Kenaikan gaji dewan yang direncanakan Ketua DPRD Bangkalan tak mudah dinaikkan begitu saja. Ada aturan dan mekanisme yang harus dilalui. DPRD tidak boleh menaikkan gaji sendiri meski anggaran daerah mencukupi, karena hal itu tidak dibenarkan dalam aturan.

Termasuk rencana kenaikan itu harus disetujui oleh kepala daerah setempat.

Pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Syafi' menyatakan, aturan dalam penentuan gaji dewan dibuat untuk menghindari penyalahgunaan.

Hal itu sesuai Peraturan Pemerintan (PP) tentang Kedudukan

Keuangan dan Protokoler Anggota Dewan sudah dijelaskan secara detail terkait rumus dalam penentuan gaji para wakil rakyat.

"Anggota dewan tidak boleh menaikkan gajinya sendiri.

Apalagi, sampai menyentuh angka 100 persen. Gaji anggota dan bupati yang menentukan itu dari pusat," jelas Syafi'.

Jika kenaikan gaji itu dipaksakan, akan terjadi potensi penyalahgunaan, makanya diatur oleh pusat terkait gaji anggota dewan. Sebab, anggota dewan tidak bisa menentukan gajinya sendiri. Namun, langkah yang bisa dilakukan para legislator bisa berupaya dengan mengu-

Syafi'

Pengamat Politik UTM

sulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), terkait upaya kenaikan gaji anggota dewan.

Jika usulan tersebut disetujui, itu merupakan angin segar bagi anggota legislatif. Akan tetapi, kalau tak ada persetujuan dari mendagri, otomatis kenaikan gaji tidak bisa dilakukan.

Dirinya tidak menyalahkan, upaya DPRD Bangkalan untuk melakukan pengusulan tentang penentuan kenaikan gaji. Hal itu menjadi sah-sah saja, asalkan sudah sesuai mekanisme aturan yang ada. Apalagi, kemampuan keuangan daerah dinilai cukup.

Ditambah untuk optimalisai kinerja mereka.

Sejauh ini, berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, gaji dewan yang diterima selama ini sudah memenuhi kebutuhan legislator. Itupun juga menurut ukuran rakyat, terbilang sudah besar gajinya. Legislatif tinggal mengimbangi dengan kinerja yang baik terhadap masyarakat.

"Bukan anggota dewan yang memutuskan sendiri tanpa memperhatikan Peraturan pemerintah. Oleh karena itu, dewan tidak boleh menganggarkan pendapatan sendiri melebihi besaran nominal yang ditentukan dalam peraturan, meskipun bupatinya sendiri kemudian menyetujui," ungkapnya. =MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III

Pembangunan Gedung Dewan Disorot Tajam MCW: APBD untuk Rakyat, Bukan untuk DPRD BANGKALAN - Rencana pembangunan gedung DPRD baru di Kabupaten Bangkalan mendapat sorotan tajam dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Seharusnya ada skala prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan pemerintah. Oleh karena itu, anggaran yang ada lebih baik dialokasikan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk wakil rakyat.

doni heriyanto/koran madura

DIBERANGKATKAN. PNS yang menjalankan ibadah haji asal Kabupaten Bangkalan mendapatkan izin cuti 40 hari.

PNS

Izin Cuti Haji hanya 40 Hari BANGKALAN - Sebanyak tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Bangkalan dari berbagai eselon mengajukan izin cuti kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. Pengajuan izin tersebut untuk kepentingan menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah. Izin cuti yang diberikan hanya 40 hari terhitung sejak keberangkatan.

"Ijin cuti merupakan hak dari setiap PNS dengan syarat harus jelas alasan mengajukan cuti tersebut. Kebetulan, ijin cuti yang di ajukan ke tujuh PNS itu ingin melaksanakan ibadah haji," jelas Kepala BKD Bangkalan, Roosli Hariyono.

Menurut mantan kepala Bappemas dan Pemdes ini, persyaratan mengajukan cuti bagi ke tujuh PNS itu harus melampirkan surat bukti pelunasan ongkos ibadah haji (ONH).

Sebab, mereka beralasan untuk menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi BKD menolak ijin tersebut.

Sehingga, dengan bukti itulah mendapatkan ijin cuti .

"Pesyarakat harus lengkap termasuk ONH. Jika tidak lengkap, tidak akan mendapatkan ijin

cuti," imbuhnya.

Bagi ke tujuh PNS yang mengajukan cuti sambung pria yang akrab disapa Nono ini, tidak diperkenankan melebihi batas waktu yang telah diberikan yaitu 40 hari. Sebagai abdi negara, harus mematuhi ketentuan yang ada. Rentan waktu yang telah diberikan itu sangat panjang.

"40 hari itu cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Di Tanah suci itu kan tidak sampai 40 hari.

Jadi itu sudah terhitung cukup," paparnya.

Apabila dari waktu yang telah ditentukan, lanjutnya, PNS

tersebut masih tidak masuk kantor maka konsekuensinya adalah pemberian sanksi. Pemberian sanksi bagi PNS, tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kategori sanksi tersebut mulai dari tingkat ringan, sedang dan berat. Hal itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Kepegawaian.

"Jadi Bagi PNS yang melakukan pelanggaran akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku," tandasnya.

Nama-nama PNS yang mengajukan cuti sebagai berikut, Supardi, S.OS Sekretaris BPPKB, Ahmad Muhaimunu, SE pegawai Dinas PU Bina Marga, Sulastri Juwita dari Kelurahan Pejagan. Kemudian Amie Lestari, Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Pertambangan, Willy Nurul Hidayat, Bagian Organisasi Pemkab Bangkalan, dan Evi Suntari staf Keuangan Dinas Kesehatan.

Selanjutnya, Nurhayati Perawat Puskesmas Tanah Merah, serta Wiwik Nurhayati THL Dinas Kesehatan. =DONI HERIYANTO/RAH

Salah satunya Madura Corruption Watch (MCW) yang menolak keras rencana pembangunan gedung dewan tersebut.

Selain bangunan gedung dewan sendiri masih layak pakai, juga masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Banyak infrastruktur umum yang masih belum layak. Seperti jalan kabupaten dan jembatan yang rusak. Serta sarana gedung pendidikan, puskesmas dan puskesdes yang saat ini rusak dan perlu perbaikan oleh pemerintah.

Sehingga pelayanan kesehatan terhadap masyarakat maksimal.

"Tidak perlu dibangun gedung yang baru. Sebab, gedung yang ada masih bagus. Lebih baik anggaran yang diperuntukan pada kegiatan lain," terang Direktur MCW, Syukur, kemarin.

Dia menjelaskan, kalau memang APBD Bangkalan cukup untuk membangun gedung dewan.

Pertanyaannya, kenapa untuk membangun fasilitas umum rumah sakit, pemkab harus meminjam dana ke pusat investasi pemerintah. Seharusnya memakai APBD saja, tidak perlu meminjam.

Apalagi pinjaman ke PIP dibebani dengan pembayaran bunga.

Pihaknya mengaku sangat tidak setuju dengan apa yang direncanakan ketua DPRD tersebut. Selain itu, juga tidak menyetujui rencana kenaikan gaji dewan. Mereka belum bekerja sudah mau meminta gaji berlebih. Seluruh anggota dewan baru 2 bulan kerja, tak patut untuk meminta kenaikan gaji. Seharusnya, para legislator memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

"Seharusnya APBD untuk rakyat bukan untuk wakil rakyat.

Apakah para anggota dewan terhormat itu pernah mengetahui, banyak tanah di Sekolah Dasar Negeri yang ditempati belajar itu

milik warga. Pun hingga saat ini masih banyak yang belum diganti rugi. Miris sekali sering terjadi penyegelan sekolah oleh pemilik. Itu saja belum ada solusi," ungkapnya.

Di lain pihak, beberapa kalangan mendukung adanya rencana pembangunan gedung DPRD Bangkalan yang baru. Sebab, gedung dewan yang selama ini di tempati para wakil rakyat kurang memadai. Apalagi, sekarang jumlah anggota DPRD Bangkalan bertambah. Bila sebelumnya anggota dewan sebanyak 45 orang. Kali ini, jumlah anggota dewan bertambah lima orang. Jika ditotal ada 50 anggota dewan periode 2014-2019.

LSM Center for Islam and Democracy Studies (CIDe) menilai sudah saatnya para anggota dewan mempunyai gedung baru.

Bila perlu tiap anggota mempunyai ruang kerja sendiri dan staf ahli (bayar sendiri). Gedung yang ada sudah tidak layak. Apalagi dengan bertambahnya komposisi anggota dewan menjadi 50 orang.

"Terkait pembangunan gedung, sudah waktunya dewan memperoleh gedung dengan ruang rapat, ruang komisi dan ruang fraksi yang layak," jelas Ketua CIDe, Mathur Husyairi.

Penilaian tersebut berdasarkan pada pandangan masyarakat yang hendak audensi saja susah. Sebab, berbarengan dengan agenda rapat lainnya. Sedangkan, ruang untuk audiensi sangat minim. Hal itu cukup melatarbelakangi pembangunan gedung yang baru.

"Jika sudah ada gedung dewan baru, maka harus diimbangi dengan kinerja yang bagus. Pun dananya ada, jadi jangan mengabaikan kebutuhan penting rakyat yang lainnya. Meski semua harus dilakukan penyesuaian dengan APBD dan PAD," paparnya. =MOH RIDWAN/RAH

Industri Lokal

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan OO

KORAN MADURA

KAMIS 2 OKTOBER 2014

KAMIS 2No. OKTOBER 2014||TAHUN No. 0454 |IIITAHUN III 0454

Mebel Kursi Putar Tembus Manca Negara PROBOLINGGO – Jenis kursi putar yang terbuat dari kayu jati balakangan ini mulai banyak dilirik konsumen. Bahkan, konsumen itu tidak hanya berasal dari Indonesia, melainkan sudah tembus ke manca Negara. Seperti Thailan, Malaysia dan Kenya.

Salah seorang pemilik mebel, Nanang Rasidi, asal Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, menjelaskan produk kursi putarnya kini banyak pesanan dari luar negeri. Bahkan, konsumen yang memesannya sampai membludak.

“Akhir-akhir ini memang banyak konsumen yang memesan kursi putar,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (1/10).

Dia menjelaskan, produksi kursi putar yang dibuatnya ter-

buat dari kayu jati. Bahkan, konsumen yang memesan kursi putar yang telah diproduksinya hingga mencapai ratusan biji. “Sekarang saya kewalahan melayani konsumen,” katanya.

Konsumen yang banyak mencari kursi putar itu, kebanyakan dari Malaysia, Thailand an Kenya.

“Ada juga konsumen yang dari local. Namun jumlahnya tidak seberapa,” terang dia.

Banyaknya konsumen yang memesan kursi putar, kata dia, karena dia menjaga kualitas produknya. Hanya saja, ia ingin mengembangkan usaha meubelnya terbentur dengan permodalan.

Nanang menceritakan, usaha meubel miliknya itu tidak hanya memproduksi kursi putar saja.

Tetapi banyak jenis kursi yang telah diproduksinya. Seperti kursi bar, kursi makan dan lain sebagainya. Hanya saja, dari sekian jenis kursi tersebut, kebanyakan konsumen memesan kursi putar. = MUHAMMAD SUGIANTO

muhammad sugianto/koran madura

DILIRIK KONSUMEN. Produk kursi putar kini banyak pesanan dari luar negeri. Bahkan, konsumen yang memesannya sampai membeludak.

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0454 | TAHUN III

KAMIS KAMIS 2 OKTOBER 2014 | No. 0454 | TAHUN III 2 OKTOBER 2014

MADURA

Lapsus

O

ELY HIDAYATI

Karier dan Keluarga

Merupakan Tantangan RATNA FARADILA SANDI

Tidak Ada Masa Depan Kelam etiap manusia dalam menjalani kehidupan ini selalu ada suka dan duka. Jalan yang dilaluinya terkadang berliku-liku.

Kadang jalan kehidupan itu lurus mulus, seperti jalan tol. Kadang pula berbelok-belok, bahkan berlubang dan naik turun. Menurut Ratna Faradila Sandi (23), memang demikianlah perjalanan hidup ini.

Namun dia tetap optimis, tak ada hari esok atau masa depan yang kelam. Setiap manusia berhak atas kehidupan yang indah dan menyenangkan.

Wanita yang masih singgle ini selalu menanamkan hal tersebut dalam dirinya. Yaitu dengan ungkapan "Tak ada masa depan yang kelam". Menurutnya, jika dalam menjalani kehidupan ini, dengan bersungguh-sungguh, seperti dalam belajar bersungguh-sungguh, sekolah bersungguh-sungguh, bekerja bersungguh-sungguh, memanfaatkan umur yang ada bersungguhsungguh, dijamin kelak akan memiliki masa depan yang cerah.

Seandainya saat ini belum mendapatkan kehidupan yang demikian, itulah bagian dari usaha manusia. Terus dijalani saja, karena sebenarnya itu sebagai proses untuk menuju kepada tujuan. Jika pada saat proses saja, manusia itu sudah sungkan dan ogah, bagaimana akan sampai pada tujuan dan cita-cita hidupnya.

Dia mengibaratkan, seseorang yang hendak pergi dari Pamekasan ke Surabaya, menggunakan motor. Maka dia harus tetap semangat mengendarai motornya itu dari Pamekasan hingga sampai di Surabaya. Jika ditengah jalan semangatnya sudah kendor, semisal baru sampai di Blega sudah ogah mengendarai motornya, maka dia tak akan sampai-sampai ke kota tujuan Surabaya. Dia akan tetap terkatungkatung tidak jelas di Blega. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Memiliki keluarga bahagia merupakan dambaan setiap perempuan. Akan tetapi, dalam praktiknya peran seorang perempuan menjadi begitu kompleks ketika memasuki jenjang perkawinan. Seorang perempuan dituntut menjadi seorang istri dan ibu yang bertanggungjawab atas anak dan keutuhan rumah tangga. Perempuan juga memiliki keinginan untuk memajukan karier yang sudah dirintis sejak dulu.

Nama Tetala Alamat Hobi Idola

Y

: Ely Hidayati : Pamekasan, 03 Oktober 1985 : Desa Larangan Loar Pamekasan : Fotografi : Dian Pelangi

a betul, sebagai perempuan, bagi Ely Hidayati, sering ada di posisi harus memilih antara keluarga atau karier. Ada beberapa alasan yang membuat perempuan tetap bekerja meskipun mereka sudah berkeluarga. Bisa jadi karena gaji dari suami yang tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, atau tidak rela meninggalkan karier yang sudah dirintis sejak masih lajang, atau merupakan kebutuhan untuk menghilangkan kejenuhan.

"Antara karier dan keluarga bagi saya adalah tantangan. Alhamdulilah, saya mampu menjalani keduanya. Saya sambil berkarier menjadi guru bukan karena kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi. Namun, lebih pada panggilan hati," ujar perempuan yang akrab disapa Ely ini.

Sebelum mengambil keputusan, kata Ely, pasti mempunyai pertimbangan–pertimbangan tertentu. Agar kedua-duanya bisa dicapai dengan baik. Menjadi ibu rumah tangga adalah kawajiban, sedangkan meniti karier merupakan pilihan. Tidak dapat dipungkiri banyak dijumpai kewajiban perempuan sebagai ibu rumah tangga seringkali dikesampingkan demi karier yang dijalani. Akan tetapi, hal itu kembali pada setiap individu. "Rumah tangga tetap utama.

Namun, jika masih ada kesempatan berkarir mengapa tidak," tuturnya.

Menurut perempuan asal Pamekasan ini, menjalani peran sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai wanita karier memang tidaklah mudah. Akan tetapi, dengan memaksimalkan waktu dan kesempatan yang ada keduanya dapat sama-sama dijalani dengan baik. Berbagai macam rintangan sering mewarnai di tengahtengah menjalani dua peran itu.

"Saya sangat menikmati duniaku. Saya tidak ingin mensia-siakan kesempatan selama aku mampu menjalani," jelasnya. =Doni Heriyanto/rah