e Paper Koran Madura 03 Juni 2014

SELASA

3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

0328-6770024 SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III www.koranmadura.com

Benar, Ada Rp 3 Miliar di Pemilukada Banten

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar yang kini menjadi pesakitan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui pernah meminta disiapkan uang guna membantu penanganan sengketa Pilkada Lebak.

ta Jokowi-JK Min n lta Su i Sr u st Re Hamengkubuwono Nasional hal 3

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III

Momentum

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Eksistensi politik itu, konon juga tergantung kemampuan memainkan momentum. Siapa yang bisa mengelola dan memanfaatkan sebuah momentum, dimungkinkan eksistensi yang bersangkutan berpeluang makin kokoh, menancap kuat, memberi pengaruh, atau sekurangkurangnya dapat mewarnai.

Itulah agaknya yang sedang dicoba dimainkan Partai Demokrat. Di tengah suasana pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Demokrat mencoba menyelinap melalui event yang disiapkan bagi dua pasangan Capres/Cawapres. Dua pasangan yang akan bertarung itu diundang untuk menyampaikan visi misinya sebagai Capres/Cawapres. Sayangnya, upaya itu kurang berhasil.

Hanya satu pasangan Capres/cawapres yang berkenan datang yaitu Prabowo-Hatta Radjasa.

Apakah Jokowi-JK mencium aroma “permainan” Partai Demokrat itu? Tak cukup jelas. Namun rasanya, bagi politisi sekelas keduanya, tak mungkin tak mengetahui dinamika dan langgam politik sejenis. Bisa jadi ketakhadiran keduanya bertolak dari kesadaran memahami aroma permainan politik tingkat tinggi itu. Atau bisa jadi keduanya menganggap hajat yang digelar Partai Demokrat disamping sebagai upaya membangun eksistensi Partai Demokrat yang sedang turun tak lebih hanya ajang pemanis bibir politik. Toh akhirnya, Partai Demokrat besar kemungkinan akan memberikan dukungan pada PrabowoHatta.

Kalkulasi politik paling artifisialpun sebenarnya bisa memperkirakan kemungkinan seperti itu. Hubungan Megawati-SBY lebih elegan jika yang sampai saat ini belum SBY mengundang mencair, termasuk sikap SBY kedua pasangan yang mentalak JK pada periode dalam posisi seba- kepresiden kedua, posisi PDIP selama ini berseberangan gai Kepala Negara, yang dengan Demokrat, termasuk jePresiden jak hubungan koalisi Demokrat dengan partai-partai pendukung Prabowo-Hatta, ditambah posisi Hatta yang memiliki hubungan kekeluargaan sebagai besan SBY, agaknya kecil kemungkinan Jokowi-Jk mendapat dukungan Demokrat. Karena itu pilihan tidak menghadiri mungkin dianggap terbaik.

Semua memang masih belum pasti. Bahkan seandainya Demokrat memastikan memberikan dukungan pada salah satu pasanganpun ketakpastian lain menunggu.

Apalagi kalau bukan ketakpastian pendukung Demokrat sendiri, akan memilih siapa pada tanggal 9 Juli nanti. Begitulah Pilres yang memiliki logika sendiri, yang kadang tidak memiliki persambungan dengan sikap partai politik.

Di luar spekulasi “ecek-ecek” itu sebenarnya menarik mengamati posisi SBY. Mengapa SBY mengundang dua pasangan dalam posisi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, apalagi dengan lontaran wacana kemungkinan menegaskan kemana angin Demokrat memberikan dukungan setelah mendengar dan mengkaji visi misi kedua Capres/Cawapres. Status itu memposisikan SBY dalam kesetaraan standar kepartaian sebagai Ketua Umum Partai Politik bersama Ketua Umum Partai Politik lain. Tentu ini menimbulkan efek psikologis kurang nyaman bagi partai lain karena bagaimanapun Partai Demokrat termasuk kompetitor politik.

Sebenarnya jauh lebih elegan jika SBY mengundang kedua pasangan dalam posisi sebagai Kepala Negara, Presiden. Persepsi dan penilaian masyarakat akan “manis” karena menilai SBY memayungi dan mengayomi kedua pasangan. Nuansa kenegarawanan dan bukan politik yang akan mengemuka ke permukaan. Tentu ini dapat menjadi memori indah bagi SBY saat meninggalkan istana.

Ternyata tak mudah bersikap dan berjiwa negarawan bahkan ketika kesempatan itu terbuka lebar, terbentang di depan mata. Kepentingan politik agaknya memang lebih kencang menggoda dan menggoyahkan pikiran siapapun. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III

2

SENGKETA PILKADA BANTEN

Akil Akui Minta Uang Rp3 Miliar JAKARTA-Dugaan suap dalam kasus perkara pilkada Banten semakin terang benderang. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar yang kini menjadi pesakitan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui pernah meminta disiapkan uang guna membantu penanganan sengketa Pilkada Lebak. Permintaan itu, terang Akil, dikomunikasikan dengan Ratu Atut Chosiyah, Susi Tur Andayani, dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Akil mengaku pernah berbicara dengan Ratu Atut Chosiyah saat tak sengaja bertemu di Bandara Singapura. Kepada Akil, Atut berbicara mengenai tiga sengketa Pilkada di Provinsi Banten. “Pernah berbicara beberapa sengketa di wiayah Provinsi Banten berkaitan dengan pejabat kepala daerah. Apakah dimungkinkan pemungutan suara ulang lewat Desember 2013, lalu masih bisa dilakukan pilkada atau tidak,” kata Akil di hadapan majelis hakim saat menjalani pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/6/).

Permintaan bantuan, lanjut Akil, secara tegas disampaikan melalui Susi Tur Andayani yang menjadi kuasa hukum pasangan calon bupati/wabup Lebak Amir HamzahKasmin. “Intinya minta dibantu perkara Lebak, saya jawab ‘iya saja’ dan disesuaikan permintaan pihak

mereka ada beberapa perkara yg dibicarakan untuk minta dibantu, tapi yang dibicarakan pertama Lebak,” kata Akil. Selain perkara Lebak, Akil menyebut pilkada lain yang dimaksud adalah Tangerang dan Serang.

Dilanjutkan Akil, Tubagus Chaeri Wardana yang merupakan adik Atut, juga pernah menemui dirinya untuk membicarakan Pilkada Lebak pada 25 September 2013 di rumah jabatan Akil di Widya Candra, Jakarta Selatan.

Saat itu, Akil menyampaikan kepada Wawan kalau perkara Lebak segera diputus majelis hakim di MK. “Saya katakan besok Lebak diputus, kita lihat besok gimana hasilnya,” ujarnya.

Dalam komunikasi lanjutan, Akil kemudian meminta disiapkan uang kepada Susi Tur Andayani. Hal itu dimintanya untuk keseriusan permintaan bantuan. “Bapak meminta

Rp3 miliar?” tanya Jaksa Ely Kusumastuti. “Iya betul. Saya meminta disiapkan,” jawab Akil.

Kepada Susi, Akil menegaskan jika uang yang dimintanya tak siapkan, dia tidak menjamin permohonan Pilkada Lebak bisa dimenangkan sebagaimana permintaan.

“Ya lewat karena besok mau diputus. Saya kan minta kejelasan, kalau tidak ada kejelasan ya lewat karena besok mau diputus,” kata Akil.

Nama BW Dalam persidangan ini juga terkuak juga fakta menarik tentang hubungan emosional antara Akil dengan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Akil membenarkan bahwa pernah merekomendasikan lelaki yang akrab disapa BW itu untuk menjadi kuasa hukum pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno.

Rekomendasi itu disampaikan Akil saat kemenangan keduanya atas pemilihan gubernur Banten diperkarakan pasangan lain di MK. “Dia (Tubagus Chairi Wardhana alias Wawan) tanya, ‘siapa pengacara yang bagus?’, saya jawab Bambang Widjojanto,” kata Akil.

Namun, Akil menawarkan pengacara lain, yakni Andi Asrun yang dinilainya tak kalah bagus.

Rekomendasi itu disampaikan Akil lantaran Bambang sibuk.

Akil mengklaim tak pernah lagi berhubungan dengan adik Gubernur Banten itu setelahnya. “Tapi waktu itu Bambang Widjojanto sibuk,” terangnya.

Akil pada kesempatan ini membantah soal transfer sebesar Rp7,5 miliar yang didakwakan jaksa penuntut umum dari KPK sebagai uang suap atau imbalan karena mengurus sengketa pilgub Banten.

“Soal transfer ke Samagat itu investasi kelapa sawit, ada perjanjiannya.

Investasi dalam 5 tahun. Banyak perusahaan lain juga, kenapa tidak dikaitkan. Memang ada transfer secara bertahap, tapi investasi untuk 5 tahun,” ujarnya.

Namun, Akil tak membantah transfer Rp7,5 miliar ke CV Ratu Samagat pernah terjadi. Akil mengklaim uang tersebut berawal dari tawarannya kepada Wawan untuk berinvestasi di kelapa sawit. “Saya katakan, ‘Wan mau ga invest di kelapa sawit?’, saya bilang lagi bagus, tidak ada kaitannya dengan Banten.

Saya sendiri bingung, kenapa saya terima duit untuk Banten, saya ga ada peran, karena saya tidak mengadilinya,” imbuhnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III SELASA 3 JUNI 2014

No. 0372 | TAHUN III

33

JELANG PILPRES 2014

Mufidah JK: Istri itu Pemberi Semangat JAKARTA-Dukungan kaum perempuan terhadap pasangan calon presiden (capres), Joko Widodo dan calon wakil presiden (cawapres). Jusuf Kalla (JK) terus mengalir. Senin pagi (2/6), ratusan ibu-ibu yang tergabung dalam Perempuan Peduli JokowiJK itu hadir di kediaman JK, Jalan Brawijaya III No 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Nampak sejumlah artis yang hadir seperti aktor film senior Jajang C Noer, Manager Slank Bunda Iffet, Presenter Senior Rosiana Silallahi dan Sukmawati Soekarnoputri.

Tiba di rumah JK, para simpatisan ini dijamu dengan hidangan soto ayam bikinan istri JK, Mufidah Jusuf Kalla.

Tampak Bunda Iffet, Bimbim, dan Ivanka mengambil hidangan yang disiapkan secara prasmanan. Hidangan yang disediakan yaitu soto ayam dan ayam goreng Sulawesi. “Iya dong, pasti. Itu enaknya punya istri,” jawab JK saat ditanya awak media siapa yang memasak hidangan itu.

Disela-sela jamuan sarapan pagi ini, Mufidah kembali mengungkapkan arti pentingnya kehadiran wanita sebagai salah satu penentu keberhasilan seorang pria.

Wanita, ujar Mufidah, bisa memberi semangat dan perhatian pada suami. “Bapak itu punya wanita di sampingnya tentu saja kita bantu beliau (JK). Jadi membantunya sebagai seperti mengurus dan memberi semangat. Kalau segala-segala beliau di rumah memberi semangat dan memberi perhatian.

Semoga beliau bisa sehat dan semangat,” ujar Mufidah saat menerima dukungan kaum perempuan peduli untuk Jokowi-JK. Mufidah Jusuf Kalla mengatakan, kehadiran wanita sebagai salah satu penentu keberhasilan seorang pria. Oleh sebab itu, dirinya pun optimis jika Jokowi-JK dapat memenangkan Pilpres 2014.

Melihat dukungan yang diterimanya, Mufidah pun sangat optimis dan yakin.

“Alhamdulillah, Insya Allah berhasil. Ini lagi menggalang suara, kita wanita-wanita antusias sekali. Tidak hanya mengurus anak tetap mengurus segala apapun,” ujarnya.

Mufidah Jusuf Kalla menceritakan awalnya tidak menyetujui jika suaminya akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo.

Sebab, di umur kepala tujuh, JK itu sudah seharusnya beristirahat. “Pertama kali yah saya protes, sudah lah kita istirahat saja untuk bersenang-senang. Tapi kalau untuk membangun negara saya ikhlas,” ujarnya.

Sebelumnya, banyak pihak yang menghampirinya untuk membujuk agar suaminya itu dapat kembali lagi berkiprah di dunia politik. “Mereka membujuk saya untuk mencalonkan kembali. Mereka ngebujuk itu sekitar 4-5 bulan lalu lah,” jelasnya. =GAM/ABD

ant/noveradika

JOKOWI JK BERTEMU SULTAN. Capres Joko Widodo atau Jokowi (kiri) didampingi oleh Gubernur DIY yang juga Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X (kanan) menyampaikan konferensi pers di Yogyakarta, Senin (2/6). Pasangan capres dan cawapres, Jokowi dan Jusuf Kalla, bertemu dan menggelar pertemuan tertutup dengan Sri Sultan HB X di Yogyakarta.

Jokowi-JK Minta Restu Sultan Sultan: Abdikan Kekuasaan untuk Rakyat YOGYAKARTA- Sri Sultan Hamengku Buwono X mewanti-wanti jika pasangan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Jusuf Kalla terpilih memimpin Indonesia bisa mengabdikan kekuasaan untuk rakyat.

“Memang saya punya harapan sangat besar.

Bagaimana pemimpin itu yang mendapatkan amanah rakyat bisa tetap amanah.

Harapan saya kekuasaan diabdikan untuk rakyat. Hanya kekuasaan untuk rakyat maka dirinya tak akan merasa berkuasa tapi rakyatlah yang berkuasa,” kata Sri Sultan HB X saat keterangan pers di Kraton Kilen Yogyakarta, Senin.

Sebelumnya, Sri Sultan HB X melakukan pertemuan tertutup dengan capres Joko Widodo dan cawapres Jusuf Kalla. Pertemuan secara tertu-

tup yang berlangsung di salah satu ruangan di Kraton Kilen berlangsung selama 65 menit.

Lebih lanjut Sri Sultan menjelaskan jika kekuasaan digunakan untuk rakyat, maka tidak akan membebani dan namanya justru akan dikenang selalu.

“Dia (pemumpin) itu nanti akan selalu diingat rakyat sepanjang massa dan akan dia akan nyaman, karena rakyat yang akan merasakannya,” kata Sri Sultan.

Dalam kesempatan itu Sultan juga meminta masyarakat untuk berubah.

“Yang penting Indonesia harus berubah, rakyatnya harus berubah, kita menyongsong indonesaa baru. Dengan berubah itu, rakyat tak akan dirugikan. Rakyat akan dilakukan sama oleh penguasa dan sama di depan hukum,” kata Sultan.

Sultan menyebutkan akhir-akhir ini soal kebersamaan terjadi masalah karena ada pihak-pihak yang menafikan kebersamaan itu karena menafikan yang minoritas.

Menurut Sultan Ini mengkhianati kebhinnekaan. Bhinneka Tunggal Ika itu melihat berbeda tetapi tetap satu.

“Semoga beliau (JokowiJK) bisa memimpin dengan tetap memperhatikan kebhinnekaan itu. Semoga anda berdua, sukses. Tetapi masih perlu bekerja keras untuk

menjawab tantangan Indonesia ke depan,” kata Sultan.

Sementara Jokowi mengatakan kedatangannya bersilaturahmi ke Sri Sultan HB X selain sebagai gubernur DIY juga sebagai Guru Bangsa.

“Prinsip ‘hamemayu hayuning buwono’ yakni menyerap aspirasi masyarakat.

Beliau pemimpin yang senantiasa selalu ada di hati rakyat.

Beliau memanusiakan manusian ‘uwongke uwong’,” kata Jokowi.

Sementara terkait pembicaraan tertutup Jokowi menjelaskan banyak sekali pembicaraan yang dilakukan semuanya menyangkut soalsoal kenegaraan.

“Yang kita bicarakan sangat banyak sekali, saking banyaknya tidak bisa saya ceritakan di sini. Kami dapatkan banyak sekali bahan. Materi yang nantikan akan kami jalankan jika saya dan pak Jusuf Kalla menjadi presiden,” kata Jokowi.

“Intinya, kami sepakat atas pikiran-pikiran beliau dan sejalan. Soal kemaritiman, soal ekonomi mikro ataupun mikro, soal TNI dan sebagainya” kata Jokowi. =ANT/JAKA

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III

ant/puspa perwitasari

PENYELESAIAN KASUS PENGHILANGAN PAKSA. Ketua MPR Sidarto Danusubroto (kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Pramono Anung (kedua kanan) menerima Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa dan Korban Pelanggaran HAM di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/6). Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa dan Korban Pelanggaran HAM mendesak MPR mengambil langkah konstitusional terkait pembangkangan hukum yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dan peristiwa penculikan serta penghilangan paksa 1997-1998.

Oknum Ormas Gerindra Dipolisikan Diduga Menjadi Dalang Pemalsuan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan JAKARTA-Anggota tim pemenangan Jokowi - Jusuf Kalla (JK) bidang Hukum Umum, Trimedya Panjaitan mendatangi Bareskrim Polri melaporkan dugaan pemalsuan surat penangguhan penahanan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengatasnamakan Joko Widodo (Jokowi). Pihak yang dilaporkan adalah Ketua Ormas Tunas Indonesia Raya (Tidar) Jakarta Selatan, Edgar Jonathan S. “Sudah ketahuan (pelaku).

Kalau kita ikutin di medsos hasil komunikasi mereka bisa dilihat nama Edgar Jonathan S. Dia adalah ketua Tidar (Tunas Indonesia Raya milik Gerindra) Jakarta Selatan,” kata Trimedya di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/6).

Selain Trimedya Panjaitan,

turut hadir tim kuasa Jokowi yang lain seperti Junimart Girsang, Alexander Lay, dan Sirra Prayuna.

Laporan dibuat hari ini dengan No Laporan Polisi No.: TBL/293/ VI/2014/Bareskrim. Pihak yang dilaporkan adalah Ketua Ormas Tidar Jakarta Selatan, Edgar Jonathan S. Pelaku dilaporkan atas

dugaan tindak pidana pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 310 jo 311 KUHP, Pasal 27 jo. Pasal 36 jo. Pasal 45 jo. Pasal 51 UndangUndang No. 11 Tahun 2008.

Untuk memperkuat laporan tersebut, Ketua Bidang Hukum PDI Perjuangan itu membawa berbagai barang bukti dan saksi yang mengetahui perihal penipuan dan penggelapan surat tersebut. “Ini kan problemnya tidak surat tapi seakan-akan Jokowi yang membuat itu,” lanjutnya.

Pihaknya menuding surat rekayasa itu dibuat untuk menghancurkan citra Jokowi di masa pilpres ini. “Ini tentu upaya untuk men-down grade popularitas Jokowi dan JK sebagai capres

cawapres karena bukan watak Jokowi untuk menghalangi proses penegakan hukum,” katanya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu beredar surat di media sosial dan kalangan wartawan.

Surat itu berisi tentang permohonan penangguhan pemanggilan Kejagung kepada Jokowi terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) pada APBD tahun anggaran 2013. Namun, belakangan surat itu diketahui palsu.

Sementara itu, Kepolisian memastikan terus mendalami kasus surat palsu permintaan penundaan pemeriksaan terhadap Jokowi kepada Kejagung terkait

kasus dugaan mark up pengadaan Bus TransJakarta. “Kita akan pelajari langkah penyelidikan terutama fakta-fakta yang setiap laporan dianalisa yuridisnya,” jelas Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar di Jakarta, Senin (2/6).

Dia katakan pendalaman dilakukan karena pada prinsipnya Polri akan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat.

Boy memastikan pendalaman tidak terpengaruh dengan capres atau cawapres manapun. “Apa yang masuk ke Bareskrim kita analisa,” ujar mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 3 JUNI 2014 SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III No. 0372 | TAHUN III

55

OKI

Peranan Penting Ekonomi Islam JAKARTA-Jumlah kedatangan wisatawan internasional di negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada tahun 2011 mencapai 151,6 juta wisatawan atau setara dengan 15,2% dari total kedatangan wisatawan internasional di seluruh dunia.

Kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari kunjungan wisatawan ini setara dengan US$ 135,5 miliar.

Angka ini akan terus meningkat, seiring dengan peningkatan populasi umat Islam di seluruh dunia yang pada tahun 2013 saja telah mencapai hampir seperempat populasi dunia. “Kita menyadari betapa pentingnya potensi ini untuk dikelola dan dikembangkan sebaik-baiknya oleh negara-negara anggota OKI, demi mencapai pembangunan sosial ekonomi serta pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota OKI,” kata Wakil Presiden Boediono saat membuka The 1st OIC International Forum on Islamic Tourism 2014 di Hotel Borobudur, di Jakarta, Senin (2/6).

Boediono mengatakan, ekonomi Islam saat ini telah menjadi paradigma ekonomi yang tidak terpisahkan dari percaturan perekonomian global.

“Ekonomi Islam adalah bagian penting dari ekonomi global. Dan signifikansinya akan cenderung meningkat di masa mendatang,” jelasnya.

Bahkan tercatat, tujuh sektor ekonomi Islam yang mengalami peningkatan menonjol adalah kuliner, keuangan Islam dan industri asuransi, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan, serta pariwisata.

Dalam konteks ekonomi global secara umum, industri pariwisata telah menjadi salah satu industri yang paling dinamis disamping perbankan dan industri otomotif.

Sementara itu, fakta juga menunjukkan bahwa pariwisata berbasis syariah merupakan bagian penting dari kecenderungan ini.

Ada beberap hal yang dilakukan Indonesia untuk mendukung ekonomi Islam terutama sektor pariwisata syariah, antara lain adalah, pencanangan gerakan ekonomi syariah, pembangunan infrastruktur dan penerbitan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pariwisata syariah. =GAM

Manfaatkan Limbah Rotan Pekerja menyelesaikan proses pembuatan tudung saji di desa Tegal Wangi, Plered, Cirebon, Jawa Barat, Senin (2/6). Warga memanfaatkan sisa limbah dari pabrik rotan untuk dibuat kerajinan seperti tudung saji dan kursi kecil dengan harga Rp 27 ribu hingga Rp 60 ribu tergantung ukuran. ant/dedhez anggara

Tantangan Ekonomi dan Fiskal Makin Berat Firmanzah: Mau Tidak Mau, APBN 2014 Harus Direvisi JAKARTA-Indonesia menghadapi tantangan ekonomi dan fiskal yang tidak ringan di tengah tahun Pemilu 2014 saat ini. Selain harus melakukan mitigasi sebagai dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, Indonesia harus menerima kenyataan adalah menurunnya realisasi penerimaan dari sektor perpajakan.

Salah satu fokus perhatian pemerintah dalam APBN-P 2014 adalah revisi penerimaan negara yang semula ditargetkan dalam APBN 2014 sebesar Rp 1.667,1 triliun. Revisi ini dilakukan dengan mempertimbangkan resiko tidak tercapainya penerimaan sektor perpajakan yang semula ditargetkan Rp 1.280,4 triliun.

“Mau tidak mau APBN 2014 harus direvisi untuk disesuaikan dengan kondisi terkini,” kata Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah di Jakarta, Senin (2/6).

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) baru-bari ini telah merevisi pertumbuhan

ekonomi dunia menjadi 3,4 persen dari proyeksi awal sebesar 3,6 persen di November tahun lalu.

Sementara itu, realisasi pertumbuhan ekonomi banyak negara pada kuartal I-2014 dibawah proyeksi awal, seperti Tiongkok hanya tumbuh 7,4 persen, Brasil 0,2 persen, India 4,6 persen, Rusia 0,9 persen, dan Amerika Serikat hanya mampu tumbuh sebesar 0,1 persen.

Sedikit berbeda dengan WTO yang sempat menaikkan proyeksi perdagangan dunia pada 2014 yang tumbuh 4,7 persen bulan lalu, OECD justru mencatat ekspor negara-negara G7 dan BRICS turun sebesar 2,6 persen pada kuartal I-2014.

Sejumlah ketegangan di be-

berapa wilayah seperti Ukraina, Laut China Selatan, dan Timur Tengah, lanjut Firmanzah, juga dikhawatirkan turut memperbesar ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia. Hal ini turut berdampak pada rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2014 di sejumlah negara ASEAN, misalnya realisasi ekspansi PDB Filipina hanya sebesar 5,7 persen dan Thailand terkontraksi 0,6 persen.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu memastikan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia telah berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagaimana dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2014 hanya sebesar 5,2 persen.

Realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2014 itu, lanjut Firmanzah, memberikan implikasi dari sisi fiskal yang tidak sederhana dan membutuhkan segera langkah-langkah antisipasi. “Dengan situasi dunia

yang tidak kondusif, dapat dipastikan revisi target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 perlu segera dilakukan. Dimana target dalam APBN 2014 sebesar 6,0 persen perlu disesuaikan dengan kondisi terkini,” papar Firmanzah.

Menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, juga berpengaruh atas realisasi penerimaan sektor perpajakan di tahun 2014.

Karena itu, direvisinya target penerimaan Negara dinilai Firmanzah, akan berdampak pada penyesuaian dari sisi pengeluaran agar defisit anggaran sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu tidak boleh melampui dari 3 persen dari PDB. Menurutnya, salah satu tantangan dari sisi fiskal adalah menjaga subsidi energi sesuai dengan target yang telah ditetapkan di awal, dimana dalam APBN 2014, subsidi BBM ditetapkan sebesar 48 juta kiloliter atau Rp. 210,7 triliun dan subsidi listrik sebessar Rp. 71,3 triliun. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III

INFLASI MEI 2014

BPS: Infalasi Mencapai 0,16 Persen JAKARTA-Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, pada Mei 2014 terjadi inflasi sebesar 0,16 persen (month-to-month) akibat kenaikan harga makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau serta tarif kesehatan.

Hal ini telah mendorong kenaikan inflasi tahunan menjadi 7,32 persen dibandingkan dengan sebulan sebelumnya yang hanya sebesar 7,25 persen.

ant/prasetyo utomo

PEMBUKAAN COALTRANS ASIA. Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar (kiri) berbincang dengan Presiden Direktur Bhakti Energi Persada Jeffrey Mulyono (kanan) saat pembukaan Coaltrans Asia 2014 di Nusa Dua, Bali, Senin (2/6). Pertemuan para pemangku kepentingan sektor batubara se Asia yang berlangsung dari 1-4 Juni 2014 tersebut membahas isu pasar, strategi, dan pengurangan risiko dalam rangka menciptakan perdagangan batubara yang berkesinambungan.

WACANA KENAIKAN PPNBM

Perdagangan Mengalami Defisit JAKARTA- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan April 2014 mengalami defisit sebesar US$1,96 miliar dengan total nilai ekspor mencapai US$14,29 miliar dan impor sebesar US$16,26 miliar. Salah satu pemicu defisit neraca perdagangan disinyalir terkait dengan rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM).

“Pada April 2014 nilai neraca perdagangan kita mengalami defisit sebesar US$1.96 miliar.

Namun secara volume, neraca perdagangan April 2014 mengalami surplus sebanyak 31,8 juta ton dengan volume ekspor mencapai 44,8 juta ton dan impor sebesar 13 juta ton,” ujar Kepala BPS, Suryamin di Jakarta, Senin (2/6).

Menurutnya, pada April 2014 kenaikan impor dibanding Maret 2014 yang paling menonjol ada di kelompok mesin dan peralatan mekanik (17,89 persen) serta mesin dan peralatan listrik (17,8 persen). “Kalau dilihat di dalamnya, kenaikan impor yang menonjol itu pada alat komunikasi seperti handphone, laptop dan tablet,” katanya.

Dia mengatakan, BPS menduga bahwa kenaikan impor ini dipicu oleh rencana pemerintah yang akan menaikkan pajak impor untuk barang-barang mewah. “Apakah kenaikan impor itu ada pengaruhnya dari rencana kenaikan pajak barang mewah?

Bisa saja,” tegasnya.

Karena itu, dia berharap agar prediksi BPS bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk tidak sesumbar dalam publikasi rencana kenaikan pajak impor barang mewah.

“Kalau baru rencana, tetapi sudah digaung-gaungkan, maka orang akan beli secara besarbesaran,” ucapnya.

Selain itu, kata dia,faktor lain yang menjadi pemicu kenaikan impor April 2014 secara month-

to-month adalah momentum menjelang puasa Ramadhan, Lebaran dan tahun ajaran baru.

“Momentum ini sangat berdekatan, sehingga ini juga yang paling mempengaruhi,” katanya.

Suryamin merincikan, nilai impor April 2014 mencapai US$16,26 miliar atau mengalami kenaikan 11,93 persen jika dibandingkan dengan Maret 2014. “Tetapi, kalau dibanding April 2013, masih turun sebesar 1,26 persen,” ucapnya.

Dia menyebutkan, impor nonmigas April 2014 mencapai US$12,56 miliar atau meningkat 19,32 (m-t-m), sedangkan impor migas mencapai US$3,7 miliar atau menurun 7,55 persen. “Namun, impor migas masih tercatat naik 1,76 persen kalau dibandingkan dengan April 2013,” katanya.

Suryamin mengungkapkan, nilai impor nonmigas terbesar pada April 2014 ada pada golongan barang mesin dan peralatan mekanik yang senilai US$2,35 miliar atau meningkat 17,89 persen (m-t-m). =GAM

Demikian disampaikan Kepala BPS, Suryamin di Jakarta, Senin (2/6).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, kata Suryamin, andil terhadap inflasi Mei 2014 ada pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,35 persen.

“Kelompok tarif kesehatan juga besar, yakni andilnya mencapai 0,41 persen. Di antaranya karena kenaikan tarif rumah sakit, harga alat-alat kesehatan dan tarif bidan,” paparnya.

Namun, kata Suryamin, pada kelompok bahan makanan justru terjadi deflasi sebesar 0,15 persen. “Terutama karena harga beras yang tetap terkendali,” kata Suryamin sembari menyebutkan, dari 82 kota yang disurvei, ada 67 kota yang mengalami inflasi.

Dia merincikan, inflasi tertinggi ada di Pematang Siantar yang sebesar 1,61 persen, sedangkan inflasi terendah di Tegal dan Kupang sebesar 0,01 persen. Sementara itu, lanjut Suryamin, deflasi tertinggi ada di Pangkal Pinang (1,27 persen) dan deflasi terendah di Palembang yang sebesar 0,03 persen.

Dia manambahkan, inflasi komponen inti pada Mei 2014 sebesar 0,23 persen (m-t-m) atau mencapai 4,82 persen

secara year-on-year. “Inflasi ini dipengaruhi faktor suku bunga dan kurs, serta ekspektasi inflasi yang dilakukan menjelang pengumuman inflasi,” kata Suryamin.

Sebelumnya, survei pemantauan harga yang dilakukan Bank Indonesia (BI) hingga pekan ketiga Mei 2014 menunjukkan adanya inflasi sebesar 0,11 persen karena dipicu kenaikan harga telur, ayam dan daging.

“Berdasarkan pemantauan hingga minggu ketiga kemarin, terjadi inflasi 0,11 persen,” kata Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat (30/5).

Hingga pekan ketiga Mei, ujar Perry, harga beras, bawang dan cabai belum mengalami kenaikan harga, bahkan diperkirakan akan deflasi. “”Inflasi Mei lebih ke faktor harga daging,” tegas Perry.

Secara musiman, jelas Perry, laju inflasi akan meningkat pada Juni dan puncaknya di Juli. Namun, kata dia, jika melihat tingkat permintaan di 2014, maka tahun ini akan lebih rendah dibanding 2013. “Karena aktivitas ekonomi ada moderasi, istilah kami seperti itu. Meski secara musiman naik, tetapi kami perkirakan tidak akan sebesar tahun lalu,” imbuhnya. =GAM

ant/eric ireng

PERUBAHAN POLA PENGUMUMAN DI BANDARA. Seorang perempuan didampingi petugas Aviation Security (Avsec), memegang poster berisi imbauan kepada calon penumpang agar memperhatikan waktu “boarding” yang tertera pada tiket, di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Surabaya, Senin (2/6). Kegiatan tersebut menyusul perubahan pola pengumuman di Bandara Internasional Juanda Surabaya, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kebisingan akibat pengumuman, sehingga tercipta suasana nyaman di area terminal.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

indakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan dan meminta 282 perwira tinggi, jenderal bintang dua ke atas di jajaran TNI-Polri patut diapresiasi.

Upaya yang tepat untuk menjaga netralitas TNI/Polri dalam pilpres 9 Juli mendatang.

Di balik pengumpulan pejabat tinggi di lingkungan TNI-Polri itu, terdapat filosofi sejarah yang sulit dilupakan. Dalam pemilihan presiden di negara Indonesia, cakram militer ternyata masih mencengkram sangat kuat. Terbukti pimpinan RI 1 di Indonesia nyaris dimonopoli oleh kalangan militer, sejak zaman orde lama hingga era Reformasi.

Kalaupun ada Presiden dari kalangan sipil, seperti Gus Dur dan Megawati, ternyata tidak membuatnya bertahan lama di kursi kekuasaannya. Beda halnya dengan presiden RI yang berasal dari kalangan militer, Soeharto dan SBY, cukup dijadikan buktinya, bisa bertahan lebih langgeng, bahkan bisa seumur hidup bila tidak dibatasi masa jabatannya atau diturunkan paksa oleh kekuatan rakyat. Sejarah ini cukup dijadikan indikasi kepemimpinan negara dan pemerintah Indonesia lebih didominasi oleh kekuatan militer.

Akankah sejarah ini terulang kembali dalam pilpres 2014, rakyat kembali menghendaki kekuatan militer yang menduduki Istana? Jawabannya tentu bisa dilihat setelah pilpres mendatang. Prabowo yang berlatar belakang Letjen (Purn) sedang berusaha mempertahankan sejarah kejayaan militer dalam pemilihan presiden Indonesia. Ataukah justru Jokowi yang notabene warga sipil yang lebih mendapat kepercayaan rakyat untuk memimpin Indonesia, sekaligus meremukkan sejarah cakram kepemimpinan militer selama ini.

Melihat fenomena sejarah kepemimpinan di Republik ini, tampaknya menjadi menarik, karena setidaktidaknya, pilpres saat ini seakan menjadi perebutan antara kalangan militer dan kalangan sipil. Itulah sebabnya, bila tidak salah, tampaknya netralitas TNI/Polri dalam pilpres kali hanyalah menjadi retorika belaka, yang bukan mustahil tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Sebab logikanya, TNI/Polri pasti akan lebih condong memenangkan Prabowo yang berasal dari golongannya. (*)

Opini

SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III

77

Politik Setelah Pilpres

Salam Songkem

Cakram Militer

KORAN MADURA

SELASA 3 JUNI 2014 No. 0372 | TAHUN III

Tradisi politik di negeri kita, usai “hajatan” politik seperti Pilpres, kasak-kusuk untuk menempati posisi jabatan strategis di pemerintahan mulai santer. Umumnya oknum tertentu menginginkan posisi strategis. Bahkan jauh-jauh hari sebelum Pilpres digelar, kemungkinan sudah ada yang berani “pasang badan” bila yang didukung mendapat amanat sebagai pemimpin, “minta” jabatan di posisi yang strategis.

S

trategi lain, misalnya segera "merapat" ke pihak calon pemimpin terpilih, baik langsung maupun tidak langsung. "Merapat" secara langsung tentu "sowan" atau "bersilaturrahmi politik" dengan calon pemimpin terpilih yang mungkin selama ini memang sudah dikenal dekat. "Merapat" secara tidak langsung boleh jadi melalui orang-orang yang sangat berpengaruh atau mempunyai pengaruh cukup kuat terhadap calon pemimpin terpilih.

Lazimnya pesta demokrasi, usai "hajatan politik" yang diberi amanat tinggal menunggu bagaimana "menikmatinya" atau melaksanakan amanat tersebut. Sebagian dari masyarakat kita berpendapat, memperoleh kekuasaan atau jabatan di situlah ada kenikmatan, ada fasilitas yang menjanjikan. Inilah yang dikatakan bahwa proses politik itu sebagai who get what, when, how atau masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana.

Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang berkeadilan, sebaliknya politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri.

Politik dan kekuasaan merupakan naluri yang dimiliki manusia sejak zaman dahulu, zaman para nabi-nabi.

Nabi Sulaiman AS mendapat kekuasaan dari Allah SWT, di negeri Saba’ Nabi Sulaiman AS senantiasa berdoa dan berusaha agar selama menjadi kepala negara (raja) selalu taat kepada Sang Maha Pencipta, yakni Allah SWT, tidak zalim terhadap rakyatnya. Sebaliknya kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, kenyamanan rakyat yang diutamakan, sebagai bentuk bersyukur atas amanah dan karunia yang diberikan Allah SWT.

Sang negarawan Nabi Muhammad Saw, telah memberikan teladan yang luar biasa kepada umatnya bila diberi amanah berupa kekuasaan dari Allah Swt. Antara lain, pertama kekuasaan tersebut diperoleh secara baik atau tidak. Yang paling mendasar kekuasaan tersebut meminta (ambius) atau diberi. Kedua setelah memperoleh kekuasaan, untuk apa kekuasaannya itu dipergunakan. Untuk kemakmuran, kesejahteraan, keadilan dan hal-hal positif lainnya atau

hal-hal yang destruktif dan hal-hal negatif lainnya. Ketiga ”meninggalkan” kekuasaan dengan hal-hal yang positif, khusnul khatimah sehingga pertanggung jawaban di negeri akhirat tercatat seba-

g a i prestasi yang gemilang, prestasi yang sesungguhnya.

Mendapat amanah apa pun bentuk jabatan bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebaliknya yang ada adalah awal dari segala-galanya. Artinya, rakyat sangat menunggu perbaikan nasib, tidak hanya sekadar untuk kebutuhan jasmani, infrastruktur, sandang pangan, papan dan kebutuhan lainnya.

Rakyat juga menginginkan peningkatan kualitas ibadah dan kualitas iman.

Untuk itu, seperti dipesan-

kan Nabi Muhammad SAW, bahwa untuk menempatkan jabatan seseorang hendaklah disesuaikan dengan keahliannya dan mereka yang tidak ambisius.

Mereka yang ahli di bidangnya, baik mereka berasal dari mana pun, tim sukses atau bukan bahkan mereka yang dianggap "lawan politik". Artinya profesionalisme harus mendapat perhatian yang serius. Sudah saatnya kita meninggalkan politik "balas dendam" seperti di zaman Orde Baru.

Kita sangat merindukan ”keberkahan politik” yang telah dicontohkan oleh kiprah politik dan kekuasaannya para nabi hingga Nabi Muhammad SAW, dalam sejarah yang telah dicatat dalam Alquran maupun Hadis yang begitu luar biasa ketika mendapat amanah kekuasaan dan "kenikmatan politik". "Keberkahan politik" berujung terciptanya negara, rakyatnya yang aman, damai sejahtera, makmur, dan adil di bawah naungan ampunan Allah SWT. Sekali lagi kita menginginkan "keberkahan politik" dan bukan "malapetaka politik", yang hanya menambah deretan panjang penderitaan rakyat.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail. com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SELASA 3 JUNI 2014 No. 0372 | TAHUN III

SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III

OPINI 8

ant/joko sulistyo

PERSIAPAN RANPUR LATGAB TNI. Sejumlah prajurit dengan kendaraan tempur mempersiapkan perlengkapan di Pusat Latihan Tempur Marinir, di Asembagus, Situbondo, Jatim, Senin (2/6). Sebanyak 27 tank Scorpion, 29 BMP 3F, dan 36 BTR 50 P dilibatkan dalam Latihan Gabungan TNI 2014.

2.000 Marinir Bergerak ke Sasaran Latgab SURABAYA - Sekitar 2.000 anggota Marinir TNI AL diberangkatkan menggunakan kapal perang RI untuk bergerak menuju sasaran, khususnya untuk pendaratan amfibi pada Latihan Gabungan TNI 2014 yang dipusatkan di Pusat Latihan Tempur Marinir Asembagus, Situbondo, Jatim.

"Untuk pasukan Marinir, sudah diberangkatkan semua yang dilakukan secara bertahap. Terakhir pemberangkatan dilakukan, hari ini dari Dermaga Koarmatim, Surabaya, menuju Pantai Banongan, selain ada yang diberangkatkan menggunakan jalur darat," kata Kadispen Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Letkol Laut (KH) Abdul Kadir se-

belum pemberangkatan pasukan Marinir di Surabaya, Senin (2/6).

Selain prajurit infanteri yang akan melakukan serangan dari kapal perang, Marinir juga membawa sejumlah alat tempur, seperti tank dari satuan kavaleri dan senjata berat dari artileri medan pada Latihan Gabungan (Latgab) TNI yang dipimpin oleh Dirlat Letjen TNI Lodewijk F. Paulus

yang juga Komandan Komando Pendidikan dan Latihan TNI AD tersebut.

Menurut dia, di luar pemberangkatan pasukan ke medan latihan, aktivitas awak kapal perang di Koarmatim saat ini adalah melakukan embarksi sejumlah peralatan yang akan dibawa ke lokasi latihan. Dijadwalkan sejumlah kapal akan bertolak ke perairan Laut Jawa, Selasa (3/6), untuk melaksanakan latihan pertempuran laut sambil melaju menuju perairan Banongan di Asembagus.

Sementara itu, TNI AL menggerakkan 35 kapal perang dari berbagai jenis dan tipe, termasuk satu dari dua kapal selam yang di-

miliki Indonesia.

Kapal lainnya adalah enam jenis perusak kawal (PK), 12 perusak kawal rudal (PKR), empat kapal cepat rudal (KCR), satu kapal cepat torpedo (KCT), dua kapal "landing platfrom dock" (LPD), empat "landing ship tank" (LST), dua kapal patroli cepat dan satu kapal buru ranjau serta dua kapal lainnya.

Pada Latgab yang melibatkan 15.108 personel dari ketiga angkatan itu, TNI AD membawa 49 kendaraan tempur, terdiri atas 18 tank Scorpion, enam tank Stormer APC, dua tank Stormer Komando, dua panser Saladin, dua panser Saracen, dua pancer pengintai, dan 12 panser Anoa (buatan Pin-

dad).

Selain itu, juga melibatkan sejumlah senjata berat maupun ringan yang dioperasikan oleh satuan artileri. Dari Penerbangan TNI AD dikerahkan empat unit helikopter Bolco, 10 unit Bell-412 dan dua unit Bell-205A-1.

Sementara dari TNI AU melibatkan puluhan pesawat tempur dan pesawat angkut, yang terdiri atas empat pesawat B-737, tiga pesawat F-28, tiga C-295, dua CN-235, tiga Cassa-212 dan 11 helikopter, enam pesawat F-16, 10 pesawat Hawk 100/200, dua F-5, 12 T-50, dua EMB-314 serta alat utama sistem senjata lainnya.

Hingga kini, sejumlah satuan telah melaksanakan latihan penyerangan terhadap pertahanan musuh, namun masih bersifat parsial. Penyerangan gabungan dari seluruh kekuatan akan dilaksanakan pada puncak latihan, 4 Juni 2014, di kawasan Karang Tekok, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur. = ANT/MASUKI M. ASTRO/DIK

Lintas Jatim KOLEKSI KBS

Seekor Komodo Mati SURABAYA - Seekor komodo jantan berusia empat tahun yang merupakan koleksi Kebun Binatang Surabaya (KBS) ditemukan mati di kandangnya pada Senin (2/6) pagi.

Humas Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS Agus Supangkat mengatakan seorang keeper (penjaga satwa) KBS saat membersihkan kandang menemukan KBS mati di kandangnya sekitar pukul 08.00 WIB. "Untuk lebih jelasnya silahkan tanya ke Bu Liang Kaspe (dokter hewan KBS) saja," ujarnya.

Sementara itu, dokter hewan sekaligus Direktur Operasional Kebun Binatang Surabaya, Liang Kaspe menuturkan berdasarkan hasil otopsi sementara tim dokter KBS, keadaan organ tubuh komodo itu normal.

Dari segi usia, kata dia, komodo tersebut masih tergolong muda. Hanya saja keadaan rongga mulut memerah. Selain itu, ada sedikit lendir pada bagian paru-paru komodo.

"Diduga mati terkena infeksi saluran pernafasan," katanya.

Ia mengatakan bahwa dengan matinya seekor komodo itu, tidak mengurangi jumlah komodo di KBS. Ini dikarenakan jumlah komodo di KBS diperkirakan masih tersisa 73 ekor yang terdiri atas komodo anak dan dewasa.

Menurut dia, banyaknya komodo itu karena pada awal April 2014, sebanyak 17 butir telur komodo menetas.

Sekretaris Kota Surabaya (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan menjelaskan belum ada kepastian izin lembaga konservasi (LK) diterima dari Kementerian Kehutanan (kemenhut).

Pemerintah Kota (Pemkot) melalui PDT KBS sifatnya menunggu. Sebab, semua persyaratan sudah lengkap. Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Jatim sudah mengirim semua berkas ke kemenhut.

"Belum, kita tinggal menunggu dari pusat (kemenhut) saja," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

KORAN MADURA

SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III

9

Risma Pastikan Lokalisasi Dolly Ditutup 18 Juni JAKARTA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memastikan lokalisasi Dolly akan ditutup pada 18 Juni 2014 lebih cepat sehari dibandingkan rencana awal.

"Mungkin maju tanggal 18, tidak mundur," kata Risma usai bertemu dengan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri di Jakarta, Senin (2/6).

Risma mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Surabaya mem-

Tri Rismaharini

Wali Kota Surabaya

persiapkan transfer pekerjaan sehingga eks PSK itu nantinya bisa berusaha dan keluar dari pekerjaan sebelumnya.

"Kita ajarkan buat kue, kerajinan, telur asin dan lain-lain. Artinya kita bisa melakukan itu, kita harus angkat saudara kita yang tertindas," kata Risma.

Lebih lanjut Risma mengatakan, sebanyak 1.200-an eks PSK Dolly sudah diverifikasi dan saat ini jumlahnya bertambah menjadi 1.400 orang.

Sebagai antisipasi agar eks PSK itu tidak kembali lagi, maka akan dilakukan pemantauan dan

razia rutin.

Karena eks PSK itu 99 persen bukan warga Surabaya, maka Risma meminta bantuan Kementerian Sosial untuk merehabilitasi mereka terutama yang akan kembali ke kampung asalnya.

"Kami minta bantuan dari Kemensos untuk uang saku eks PSK, untuk mucikari dari Gubernur Jawa Timur.

Pemkot Surabaya merekondisikan alih profesi dan siapkan infrastrukturnya," kata Risma. = ANT/DESI PURNAMAWATI/DIK

PERBAIKAN LISTRIK. Petugas PLN sedang memperbaiki jaringan listrik.

ist/koran madura

DAMPAK TARIF LISTRIK INDUSTRI

Kenaikan Tarif Pengaruhi Ekspor-Impor SURABAYA - Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim, Isdarmawan Asrikan menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) sehingga mampu mempengaruhi kinerja ekspor-impor provinsi tersebut.

"Walau performa Jatim masih terlihat baik, bisa saja kenaikan TTL untuk kalangan industri per 1 Mei 2014 mengakibatkan perdagangan luar negeri lesu," kata Isdarmawan di Surabaya, Senin (2/6).

Ia mengungkapkan, sesuai data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pengaruh kenaikan tarif energi listrik memang besar

terhadap pelaku industri. Salah satu penyebab adalah kontribusi listrik sangat besar bagi perkembangan industri di Jatim.

"Misal komponen listrik dalam industri kimia mencapai 60 persen dan industri baja 20 persen," ujarnya.

Meski begitu, dia optimistis ekspor Jatim mampu mencatatkan kinerja positif ketika ada jaminan bagi kelancaran arus barang.

Selain itu, pengaruh kenaikan TTL juga bisa mengancam daya saing industri.

"Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 9/2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang disediakan oleh PLN, kenaikan tarif dilaku-

kan secara bertahap sejak awal Mei hingga 1 November 2014," katanya.

Ketentuan itu, tambah dia, menyebutkan bahwa tarif listrik bagi industri golongan III naik 38,85 persen menjadi Rp 1.115 per kilowatt Hour (kWH). Kemudian, tarif listrik golongan IV naik 64,73 persen menjadi Rp 1.191 per kWH. "Terkait performa ekspor di Jatim, selama triwulan pertama 2014 terjadi peningkatan 28,25 persen menjadi Rp 4,724 miliar dibandingkan tahun 2013 senilai Rp 3,684 miliar," katanya.

Dari sisi impor, kata dia, terjadi penurunan menjadi Rp

4,174 miliar selama triwulan I/2014 dibandingkan periode serupa tahun lalu Rp 4,266 miliar.

Dengan demikian masih terjadi surplus Rp 550 juta dan diharapkan tetap terjadi sepanjang tahun ini.

"Apalagi, Jatim mempunyai potensi besar di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, maupun produk furniture di mana bahan bakunya berasal dari dalam negeri," katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, barang-barang yang bahan bakunya bukan produk impor wajib dioptimalkan kinerjanya pada masa mendatang. = ANT/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III

BPS: Inflasi Jatim Ungguli Nasional SURABAYA - Inflasi Jawa Timur mencapai 0,21 persen atau mengungguli nasional sebesar 0,16 persen menjelang Ramadhan 1435 Hijriah (selama Mei 2014), karena enam dari tujuh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan harga pada bulan tersebut.

"Walau inflasi Jawa Timur pada Mei 2014 lebih tinggi daripada nasional, kami melihat kinerja ekonomi tetap berjalan baik," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, M Sairi Hasbullah, dalam temu pers perkembangan ekonomi Jatim, di Surabaya, Senin (2/6).

Enam kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan harga, jelas Sairi, antara lain kenaikan indeks pada kelompok kesehatan 0,86 persen, kelompok sandang 0,51 persen, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,42 persen.

"Posisi berikutnya, kelom-

pok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,31 persen, kelompok perumahan 0,26 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,04 persen," katanya.

Untuk kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga/deflasi adalah kelompok bahan makanan 0,39 persen.

Mengenai komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi, tambah dia, di antaranya kenaikan daging ayam ras, telur ayam ras, angkutan udara, tarip kereta api, upah pembantu rumah tangga, tomat sayur, seragam anak sekolah,

M Sairi Hasbullah Kepala BPS Jawa Timur

minyak goreng, pelembab, dan cat tembok.

"Sementara, komoditas penyumbang terbesar terjadinya deflasi adalah turunnya harga cabai rawit, beras, cabai merah,

PEMILU

JELANG PILPRES

KEDIRI - Tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pemilu Presiden 2014 di Kediri, Jawa Timur, berkurang dari sebelumnya 687 TPS (Pemilu Legislatif 2014) menjadi 477 lokasi.

"Saat pemilu legislatif, jumlah maksimal per TPS adalah 500 pemilih, tapi saat pemilu presiden maksimal 800 pemilih, jadi untuk TPS pun berkurang sampai 210 TPS," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri Agus Rofik saat dikonfirmasi persiapan pemilu presiden, Senin (2/6).

Ia mengatakan, untuk saat ini KPU konsentrasi untuk verifikasi jumlah daftar pemilih. Data yang masuk, diketahui jumlah daftar pemilih untuk persiapan Pemilu Presiden 2014 sekitar 209 ribu pemilih. Pada pemilu legislatif, jumlah daftar pemilih mencapai 208.451 orang yang tersebar di tiga kecamatan wilayah Kota Kediri.

Agus mengatakan, KPU Kota Kediri masih melakukan perbaikan untuk daftar pemilih. Sesuai dengan jadwal, proses pemutakhiran data ditetapkan di tingkat kelurahan 3-4 Juni 2014, sementara di tingkat kecamatan ditetapkan 5-6 Juni, dan di tingkat KPU Kota Kediri ditetapkan 7-8 Juni 2014.

Ia menyebut, dalam proses pemutakhiran data pasti ada pe-

JEMBER - Aparat Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur menangkap dua tersangka yang diduga kuat sebagai sindikat pengedar uang palsu senilai Rp 30 juta menjelang Pemilu Presiden 2014.

"Kami menangkap tersangka berinisial SN (54) yang merupakan warga Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, dan SY (42) yang merupakan warga Desa Tamansari, Kecamatan Mumbulsari. Keduanya diduga kuat sebagai sindikat pengedar uang palsu," kata Kepala Bagian Humas Polres Jember, AKP Edy Sudarto di Mapolres Jember, Senin (2/6).

Menurut dia, barang bukti yang disita polisi berupa uang palsu pecahan Rp100 ribu sebanyak 300 lembar atau senilai Rp30 juta dengan delapan nomor seri uang rupiah yakni FHE 737181 sebanyak 37 lembar, FHE 737183 sebanyak 37 lembar, FHE 737187 sebanyak 38 lembar, FHE 737188 sebanyak 38 lembar, FHE 737773 sebanyak 36 lembar, FHE 37777 sebanyak 38 lembar, FHE 737133 sebanyak 39 lembar, dan FHE 737138 sebanyak 37 lembar.

"Polisi juga mengamankan dua unit telepon seluler yang digunakan pelaku untuk bertransaksi dengan pembeli uang palsu dan satu jaket hitam milik pelaku," tuturnya.

Ia menjelaskan modus yang dilakukan tersangka dalam per-

TPS di Kediri untuk Pilpres Berkurang rubahan baik penambahan ataupun sebaliknya. Namun, untuk jumlah pastinya termasuk adanya tambahan sampai sekarang belum diketahui, sebab verifikasi masih dilakukan.

"Baru nanti jika sudah ditetapkan, akan diketahui berapa selisihnya untuk jumlah daftar pemilih," ujar Agus.

Pihaknya juga mengatakan, jika sudah ditetapkan nantinya akan langsung dikirim ke KPU pusat sebagai laporan. Jumlah itu akan menentukan, berapa banyak surat suara untuk Pemilu Presiden yang harus dikirimkan oleh KPU pusat.

"Kalau surat suara dari KPU pusat, jadi data segera kami kirimkan," tuturnya.

Selain masih melakukan pemutakhiran daftar pemilih, Agus juga mengatakan KPU melakukan pendataan untuk logistik pemilu.

Pendataan itu, misalnya, untuk kotak suara maupun bilik suara.

Untuk logistik berupa bantalan ataupun alat coblos, masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pusat, apakah ada pengadaan lagi ataukah menggunakan logistik sisa pemilu legislatif.

"Yang jelas untuk kotak suara, mencukupi. Untuk logistik lain, kami masih koordinasi pengadaannya," ucap Agus. = ANT/ DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

ikan mujair, buah pepaya, telepon seluler, wortel, daun bawang, daging sapi, dan kentang," katanya.

Berdasarkan data inflasi selama tahun 2003 sampai dengan 2014, sebut dia, pada bulan Mei terjadi inflasi sembilan kali, dan tiga kali deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 1,19 persen, dan inflasi terendah terjadi pada 2009 sebesar 0,02 persen.

"Namun, deflasi tertinggi terjadi pada 2003 sebesar 0,27 persen dan deflasi terendah terjadi 2005 sebesar 0,09 persen," katanya.

Pada Mei 2014, imbuh dia, Indeks Harga Konsumen/IHK pada delapan kota di Jawa Timur tampak semuanya mengalami inflasi. Posisi inflasi tertinggi terjadi di Jember 0,43 persen, diikuti Malang 0,37 persen, Madiun, dan

Surabaya masing-masing 0,17 persen.

"Kemudian Probolinggo 0,12 persen, Sumenep 0,08 persen, Banyuwangi 0,06 persen, dan inflasi terendah terjadi di Kediri 0,02 persen," katanya.

Selain itu, laju inflasi tahun kalender mulai Desember 2013Mei 2014 Jawa Timur mencapai 1,80 persen, sedangkan laju inflasi year on year (yoy) Mei 2014 terhadap Mei 2013 Jawa Timur 7,04 persen.

"Kalau dari enam ibu kota provinsi di Pulau Jawa, semuanya mengalami inflasi dan tertinggi terjadi di Serang 0,42 persen.

Diikuti Semarang 0,25 persen, Bandung 0,19 persen, Surabaya 0,17 persen, dan inflasi terendah terjadi di Jakarta dan Yogjakarta masing-masing 0,05 persen," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/AYU CITRA/DIK

Pengedar Uang Palsu Ditangkap edaran uang palsu tersebut yakni dengan menukar uang palsu sebesar Rp30 juta dengan uang asli sebanyak Rp10 juta, dan tersangka SY memiliki tugas untuk mencari konsumen.

"Penyidik masih mendalami kasus tersebut dan berusaha mengungkap sindikat peredaran

Kami menangkap tersangka berinisial SN (54) yang merupakan warga Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, dan SY (42) yang merupakan warga Desa Tamansari, Kecamatan Mumbulsari.

Keduanya diduga kuat sebagai sindikat pengedar uang palsu,�

AKP Edy Sudarto

Kepala Bagian Humas Polres Jember uang palsu, karena pengakuan tersangka mendapatkan uang palsu itu dari seseorang di Surabaya dan polisi sudah menetapkannya sebagai daftar pencarian orang (DPO) dan berkoordinasi dengan Polda Jatim, sehingga kini dalam proses pengejaran,"

paparnya.

Berdasarkan keterangan tersangka, kata Edi, uang palsu tersebut akan diedarkan di wilayah Kabupaten Jember dan beberapa kabupaten tetangga seperti Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso.

"Kedua tersangka dijerat dengan pasal 24 ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau pasal 26 ayat (1) dan atau ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan sub pasal 245 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar," katanya.

Ia mengimbau masyarakat mewaspadai peredaran uang palsu menjelang Pilpres 2014 dan berhati-hati saat melakukan transaksi jual beli dengan seseorang karena sebagian uang palsu tersangka sudah beredar di masyarakat.

Sementara salah seorang tersangka berinisial SN mengaku mendapatkan ratusan lembar uang palsu tersebut dari salah satu rekannya di Surabaya, dan ia mengaku tergiur dengan iming-iming memperoleh uang dengan cara singkat.

"Ada politisi dari salah satu partai politik yang memesan uang palsu tersebut, namun saya tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa," ujarnya singkat. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III

11

ant/eric ireng

POLWAN KENDARAI MOGE

Polwan dari jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jatim, mengendarai motor gede 900 Cc saat Pelatihan Safety Riding di hadapan ratusan prajurit TNI AD di Makorem 084/Bhaskara Jaya, Surabaya, Senin (2/6). Kegiatan dalam rangkaian Operasi Simpatik Semeru 2014 yang dihelat Ditlantas Polda Jatim bekerjasama dengan Korem 084/Bhaskara Jaya Surabaya dan Mitra Karib Korem 084/Bhaskara Jaya Surabaya tersebut, bertujuan untuk mewujudkan keselamatan berlalu lintas di kalangan prajurit TNI AD dan masyarakat umum.

Aktivis Lingkungan Dukung Polisi Ungkap Pertukaran Satwa SURABAYA - Puluhan aktivis lingkungan hidup di Kota Surabaya mendukung pihak kepolisian setempat mengungkap kasus pertukaran satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS).

"Semua satwa di KBS itu milik negara, untuk itu warga Surabaya juga harus punya perhatian dengan kondisi satwa di KBS, apalagi kalau sampai ditukar dengan uang atau mobil," kata salah seorang aktivis lingkungan Taufik Hidayat saat mendatangi Polrestabes Surabaya, Senin (2/6).

Dukungan kepada polisi diikuti para aktivis lingkungan di antaranya Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan (KJPL), Komuntas Nol Sampah, Komunitas Budaya Surabaya (KBS) dan puluhan ak-

tivis mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Surabaya.

Menurut dia, proses penyidikan polisi untuk mengungkap pelaku pertukaran satwa di KBS perlu mendapat dukungan dari semua warga di Surabaya.

Selain itu, lanjut dia, Taufik juga minta pada polisi untuk tidak ragu-ragu segera menetapkan tersangka dalam kasus pertukaran satwa di KBS. "Kalau memang ada tersangka harus segera ditetapkan, tapi kalau memang tidak ada tersang-

ka harus segera dihentikan penyidikannya dan hasilnya disampaikan ke warga Surabaya," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas Jurnalis Peduli Lingkungan (KJPL) Teguh Ardi Srianto mengatakan dari sisi aturan perundangan yang ada, proses pertukaran satwa di KBS, terindikasi ada pelanggaran yang dilakukan pengelola KBS waktu itu, dengan pengelola lembaga konservasi yang dituju.

"Ada beberapa pertukaran satwa yang dilakukan tanpa ada tim penilai dan tim evaluasi, sebelum dan sesudah dilakukan pertukaran," ujar Teguh.

Ditambahkan Teguh dugaan lain terjadinya pelanggaran dalam kasus pertukaran satwa di

KBS, adanya transaksi satwa yang ditukar dengan uang dan kendaraan bermotor.

"Jelas tindakan itu melanggar aturan perundangan yang ada, dan sangat merugikan Kebun Binatang Surabaya sebagai aset Kota Surabaya," katanya.

Menyikapi dukungan dari para aktifis lingkungan di Surabaya, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono mengatakan polisi tidak akan menghentikan kasus pertukaran satwa di KBS. "Kami juga merasa memiliki KBS, untuk itu kami tidak akan menghentikan penyidikan kasus itu," katanya.

Sumaryono mengatakan kalau penyidikan kasus pertukaran

satwa di KBS terkesan lamban, itu terjadi karena beberapa waktu lalu, masih konsentrasi melakukan pengamanan pemilu legislatif.

"Bahkan minggu lalu beberapa anggota kita juga baru pulang dari Kementrian Kehutanan, untuk melanjutkan penyidikan kasus pertukaran satwa di KBS," katanya.

Kastareskrim Polrestabes Surabaya berjanji proses penyidikan kasus itu, diharapkan dalam waktu segera sudah bisa ditentukan tersangkanya. "Kita dalam melakukan penyidikan sebuah kasus, selalu berprinsip cepat, terukur dan profesional," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SELASA 3 JUNI 2014|NO. 0372|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SELASA 3 JUNI 2014 NO. 0372 | TAHUN III

Jokowi - JK Diklaim di Atas Angin Diprediksi Memperoleh 75 Persen Suara PROBOLINGGO - Partai pendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di Kabupaten Probolinggo sebagai capres dalam pemilu presiden, mengklaim menang. Bahkan istimasi suara yang akan dicapainya untuk pasangan itu akan mencapai 75 persen suara pemilih.

Partai pendukung yang memberangkatkan pasangan Jokowi-JK berdasarkan perolehan suara pada pileg 9 April kemarin, diantaranya PDI Perjuangan memperoleh suara 57.617 ribu atau 9 persen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 125.547 ribu atau 19,3 persen, Partai NasDem mendapatkan dukungan terbanyak dan dinyatakan sebagai pemenang pileg dengan mendapatkan perolehan suara sebanyak 171.923 persen atau 26,4 persen suara pemilih. dan Hanura mendaptakan suara 5 persen dengan perolehan suara 29.925 persen.

Ke empat parpol tersebut, berdasarkan hasil pileg kemarin mendapatkan jatah kursi sebanyak 29 kursi dewan dari total 45 kursi yang ada. Dengan total perolehan suara sebanyak 385.012 ribu.

Sekretaris Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Probolinggo, Supriyadi mengatakan, pihaknya mengaku tidak khawatir untuk pemenangan Jokowi-JK di Kabupaten Probolinggo untuk menjadi pemenang dalam pilpres 9 Juli mendatang.

“Karena berdasarkan perolehan suara kemarin, dari ketiga parpol pengusung Jokowi-JK memperoleh kurang lebih 59 persen suara dalam

pileg kemarin. Bahkan kemenangan untuk pasangan itu diperkirakan akan mencapai 75 persen,” terangnya kepada wartawan, Senin (2/6).

Menurutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan upaya konsolidasi di internal PKB, mulai dari DPC, DPAC dan ranting untuk berada dalam satu barisan pemenangan Jokowi-JK. Sementara itu, Katua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem Kabupaten Probolinggo, Ahmad Rifa’ai mengatakan, Nasdem merupakan partai pemenang dalam pileg kemarin.

Dari modal tersebut pihaknya akan terus melakukan pendekatan kepada semua pengurus dan anggota partai NasDem.“Karena capres JokowiJK dinilai mampu melakukan perubahan untuk bangsa ini,”paparnya.

Ahmad Rifa’i menambahkan, Nasdem mendukung Jokowi-JK karena adanya persamaan Visi Misi perjuangan untuk

bangsa Indonesia. Menurutnya pasangan Jokowi-JK di prediksikan akan menang dalam pilpres mendatang.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua DPC Partai Hanura, Kasiono. Menurutnya dalam pilpres 9 Juli mendatang pasangan JokowiJK

akan menjadi kandidat pemenang di Kabupaten Probolinggo.

“Saya yakin Jokowi-JK dipastikan akan menang dengan meperoleh dukungan yang relative

besar nantinya,” ucapnya.

Kasiono juga mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan mengelar rapat kerja yang akan membicarakan tentang pemenangan Jokowi-JK sebagai presiden.“Semua pengurus partai kami akan kumpulkan dalam raker itu,” katanya singkat. =Mahfud Hidayatullah

Tentukan Awal Puasa

MUI Kota Tetap Tunggu Keputusan Kemenag PROBOLINGGO – Meski di kalender jadwal awal bulan puasa jatuh pada tanggal 29 Juni 2014 mendatang, namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo tidak mau gegabah memutuskan. MUI masih menunggu apa yang menjadi keputusan Kementerian Agama (Kemenag).

“Kita tetap menunggu keputusan Kemenag,” ujar Ketua MUI Kota Probolinggo, KH. Masruhin saat dimintai komentarnya, Senin

(2/6).

Menurut dia, MUI daerah dengan MUI pusat sama. Tetap menunggu apa yang menjadi keputusan pemerintah, kendati terlebih dulu sudah ada organisasi lainnya yang sudah memutuskan jadwal awal bulan puasa Ramadhan.

Menjelang bulan puasa Ramadhan mendatang, MUI rencananya akan menggelar forum ulama. Forum itu akan membahas soal tempat-tem-

pat hiburan serta warung yang buka di siang hari pada saat pelaksanaan bulan puasa.

“Di forum itu nantinya akan ada beberapa pembahasan yang akan dibahas bersama. Terutama menyangkut tempat hiburan yang ada di Kota Probolinggo,” tandasnya.

Apakah tempat hiburan akan ditutup selama bulan puasa Ramadhan? “MUI belum bisa memutuskan, karena nanti itu akan

dibahas dalam forum,” kilahnya.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo itu menjelaskan, dalam forum itu nantinya akan melibatkan semua unsure elemen masyarakat. Termasuk juga jajaran Polres Kota Probolinggo bakal diundang dalam forum tersebut.

Rencananya, forum ulama itu akan digelar 25 Juni mendatang di gedung Shaba pemkot Probolinggo. “Semua tokoh masyarakat, kiai dan ulama akan kita undang,”

katanya lagi.

KH. Masruhin menambahkan, pihaknya tidak bisa melakukan langkah sendiri tanpa adanya keputusan forum. Apapun yang menjadi keputusan, itulah yang nanti dilakukan ke depan. Termasuk soal tutup tidaknya tempat hiburan selama di bulan puasa Ramadhan. “Makanya kita tunggu saja keputusan forum ulama nantinya,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 3 JUNI 2014|NO. 0372|TAHUN III

13

HIV/Aids Bisa Serang Bayi Pemkab Lakukan Pencegahan Dini PROBOLINGGO - Nampaknya virus HIV/ AIDS memang tergolong ganas dan mematikan, keganasan bisa juga menyerang pada anak keturunan atau bayi yang dilahirkannya. Melihat situasi itu, Pemkab Probolinggo mulai melakukan langkah pencegahan pada kalangan masyarakat.

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo menyebutkan yang mulai terjangkit virus HIV /AIDS sejak tahun 2000, di bulan April 2014 tercatat sebanyak 708 orang diantaranya 477 orang masih hidup dan 231 sudah dinyatakan meninggal dunia.

Sedangkan pada tahun 2013, sebanyak 80 orang tidak bisa terselamatkan jiwanya dan 157 tergolong masih hidup. Tahun 2014, bulan Januari-April kemarin sudah tercacat 63 orang dan dinyatakan masih hidup. Yang paling mengejutkan dari data

penderita virus HIV AIDS tersebut, kategori penderita tertinggi yakni dari kalangan ibu rumah tangga.

Menurut Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Probolinggo, Ismail Panji mengatakan, pengidap yang paling tinggi memang dari kalangan ibu rumah tangga.

“Memang Ibu rumah tangga rentan akan tertularnya virus berbahaya yakni HIV AIDS,” terangnya, Senin (2/5).

Yang menjadi faktor penyebab Ibu rumah tangga sebagai wilayah

serangan virus , lanjut Ismail Panji karena akibat kecerobohan seorang suaminya dalam ganti pasangan (seks bebas). Sehingga virus tersebut mudah berpindah pindah.“Termasuk Ibu rumah tangga yang menjadi korban perbuatan suami seperti itu,” ucapnya.

Dia juga mengatakan, pengidap virus HIV AIDS memang sulit diketahui. Karena yang diserang jenis virus ini adalah sel darah pada manusia. Memang tidak terasa virus ini menyerang manusia. Namun lambat laun bila sela darahnya sudah terinfeksi virus HIV AIDS maka akan mulai Nampak dengan adanya perubahan fisiknya.

“Seperti kondisi tubuh mulai lemas, bahkan juga berad badan terus menurun. Sehingga tubuhnya tambah hari tambah kecil dan kurus,” papar Ismail Panji

Memang tidak terasa virus ini menyerang manusia.

Namun lambat laun bila sela darahnya sudah terinfeksi virus HIV AIDS maka akan mulai Nampak dengan adanya perubahan fisiknya.

Ismail Panji menambahkan, dari hal itu Ibu rumah tangga yang terserang HIV AIDS juga akan menular kepada anak keturunannya. Perpindahan virus itu tersalurkan kepada anak atau bayi yang dilahirakan dari ibu rumah tangga yang terserang

virus tersebut yakni karena Air Susu IBu (ASI) yang diberikannya.“Ini sangat berbahaya kepada kesehatan dana kesalamatan bayi untuk bisa hidup,” jelasnya.

Menurutnya, untuk daerah peringkat 5 besar sebagai penderita HIV AIDS yakni berada di Kecamatan Paiton, Kraksaan, Besuk, Dringu dan Tiris. Pemkab Probolinggo akan terus melakukan upaya penecegahan penularan HIV AIDS terhadap bayi dengan melakukan upaya sosialisasi.

“Jadi bagi yang memiliki penyakit ini agar segara melakukan upaya pemeriksaan secara intensif untuk memeriksakan dirinya. Karena bisa mengancam keselamatan diri dan anak keturunannya,” tandasnya. =Mahfud Hidayatullah

Pemilih Pilpres Kota Dipastikan Bertambah PROBOLINGGO - Berdasarkan data yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo, jumlah daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pilpres saat ini sekitar 165.705 pemilih. Jumlah ini total dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pileg yang lalu sebanyak163.418, ditambah jumlah daftar pemilih khusus (DPK), dan jumlah pemilih baru.

“Nantinya data tersebut akan dimuktahirkan. Data pemilih baru ini juga didapat dari Depdagri melalui Dispendukcapil Kota Probolinggo,” ujar Eko Edi Purwanto, Komisioner KPU Kota Probolinggo, Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Sosilaisasi dan Data Pemilih, disela-sela pertemuan membahas DPT bersama PPK. Panwaslu dan Panwascam, Senin, (2/6).

Terkait tahapan pilpres, Eko Edi Purwanto, mengatakan saat ini pihaknya sudah memasuki tahap sinkronisasi data pemilih mulai dari DPT Pileg, daftar pemilih khusus (DPK), daftar pemilih khusus tambahan (DPKBb), dan daftar pemilih tambahan (DPTb).

“Untuk sinkronisasi di lapangan sudah dilakukan oleh petugas PPS, dan data tersebut nantinya akan ditetapkan sebagai DPS,” ujarnya.

Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota

Probolinggo memastikan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu Presiden (Pilpres) bertambah. Penambahan terjadi terutama karena penduduk yang memasuki usia yang punya hak pilih bertambah.

“Otomatis nambah karena yang berusia 17 tahun pada saat penyontrengan nambah. Misal sekarang 16 tahun tapi pas tanggal 8 Juli jadi 17 tahun itu nggak masalah,” kata Eko Edi Purwanto.

Eko Edi Purwanto menambahkan, data pemilih tersebut kemungkinan akan bertambah karena sementara ini masih dilakukan verifikasi faktual untuk pemilih 17 tahun sebelum dilakukannya penetapan DPS Hasil Perbaikan dari pemutakhiran ini menuju penetapan DPT. “DPK, DPKtb serta pemilih pemula di pileg 9 April lalu menjadi indikator adanya penambahan pemilih ini. Itupun memungkinkan masih ada penambahan lagi. Sementara ini kan kita masih melaksanakan verifikasi faktual pemilih pemula sebelum ditetapkannya DPT,”ucapnya.

Secara terpisah, Ketua Panwaslu Kota Probolinggo, M.Ilman, , terkait persiapan pilpres nanti, ia mengatakan, kalau pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap DPT yang ada. Kalau terdapat penambahan DPT se-Indonesia

yakni berjumlah 3,1 juta orang.

Data tersebut didapat dari rilis Kemendagri yang ada di Disdukcapil.

“Untuk DPT, berdasarkan rilis

se-Indonesia,” jelasnya.

Ia menuturkan, jika penambahan jumlah DPT untuk Kota Probolinggo sudah dipastikan, Pihaknya akan menerjunkan

kelurahan. Untuk mengetahui jumlah warga yang masuk DPT,” beber M.Ilman. Penambahan DPT tersebut, lanjut M.Ilman, biasanya di kalangan pemilih

Kemendagri, itu ada penambahan. Namun, kami belum tahu pasti penambahan jumlah DPT untuk Kota Probolinggo. Karena rilis tersebut secara keseluruhan

langsung anggota PPL untuk memastikan jumlah warga yang masuk DPT. “Kita akan terjunkan langsung petugas PPL, melalui RT dan

pemula. “Karena mungkin ada pelajar yang pada pilpres nanti masuk dalam daftar pemilih,” pungkasnya. =M.Hisbullah Huda

14

KORAN MADURA

Probolinggo

SELASA 3 JUNI 2014|NO. 0372|TAHUN III

HARGA AYAM POTONG NAIK Peternak memberi pakan ayam potong di Desa Bladu Kulon, Kecamatan Tegalsiwalan, Probolinggo, Jatim. Saat ini harga ayam potong di tingkat peternak mengalami kenaikan dari harga Rp 14 ribu per ekor menjadi Rp 17 ribu per ekor. Kenaikan tersebut akibat permintaan ayam potong di pasar meningkat.

SEREMONIAL

Disnaker Gandeng 40 Perusahaan PROBOLINGGO – Disnaker Kota Probolinggo rencananya akan menggandeng sebanyak 40 perusahaan dalam even Job Market Fair (JMF) yang akan digelar 16 Juni 2014 mendatang. Even tahunan itu akan berlangsung dalam sehari di UPTD Balai Latihan Kerja (BLH) Disnaker Jalan Brantas, Kota Probolinggo.

“Target kita ada sebanyak 40 perusahaan yang akan kita gandeng nantinya,” ungkap Kepala Disnaker Kota Probolinggo, Acep Arief didampingi Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja, Pramito Legowo kepada wartawan, Senin (2/6).

Acep Arie menjelaskan, hingga saat ini sudah ada 18 perusahaan yang sudah masuk datanya untuk mengikuti even JMF. Salah satunya perusahaan Indomarco

wilayah Jember. Biasanya semua data nama perusahaan yang

akan memeriahkan JMF tersebut baru H-1. Sehingga jumlah total sebanyak 40 perusahaan yang akan digandeng oleh Disnaker.

“40 perusahaan itu berasal dari Kota Probolinggo dan luar kota,” tandasnya.

Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, JMF selalu diserbu oleh masyarakat untuk mengikuti peluang lowongan kerja. Bahkan, masyarakat yang menyerbu JMF itu tidak hanya warga masyarakat Kota Probolinggo, tetapi juga banyak masyarakat Kabupaten Probolinggo.

“Tapi tetap kita prioritaskan untuk warga masyarakat Kota Probolinggo, meskipun kita tidak memberikan batasan,” timpal Acep Arief yang juga mantan Camat Mayangan itu. =Muhammad Sugianto

Dinilai Menyalahi Aturan Pemilu

APK Capres Terpasang di Luar Jadwal PROBOLINGGO - Banyaknya pemasangan Alat Peraga Kempanye (APK) Calon Presiden pada pemilu 9 Juli mendatang, membuat panwas pemilu Kabupaten Probolinggo geram. Pasalnya langkah yang dilakukan oleh tim sukses dari para capres tersebut dinilai menyalahi aturan.

Menurut Divisi Pengawasan Panwas Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim, mengatakan, hal yang dilakukan oleh tm sukses dengan melakukan pemasangan APK Pileg diluar jadwal sungguh sangat keterlaluan. Karena melanggar aturan pemilu padahal massa kampanye untuk capres itu dimulai pada 4 Juni besok.“Kalau diluar tanggal itu, berarti APK yang dipasang itu merupakan pelanggaran pemilu,” terangnya.

Lukman Hakim juga menjelaskan, melihat situasi itu pihaknya akan segera mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Probolinggo untuk segera menindaklanjutinya.

Karena ini juga merupakan pelanggaran pemilu yang bersifat administratif jadi KPU juga harus mengetahuinya.“Apalagi ini jadwal kampanye masih tinggal 2 hari lagi. Jadi APK itu terlebih dahulu harus diturunkan sebelum memasuki masa kampanye,” jelasnya.

Daerah yang rawan pemasangan APK untuk capres yakni berada di daerah panturan Probolinggo mulai dari jalan raya Tongas sampai dengan jalan raya Paiton. =Mahfud Hidayatullah

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

SELASA 3 JUNI 2014 No. 0372 | TAHUN III

SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III

Timnas Inggris Tiba di Miami Agendakan Dua Laga Uji Coba

MIAMI - Skuat Timnas Inggris untuk Piala Dunia 2014 tiba di Miami Amerika Serikat (AS) guna melanjutkan persiapan mereka sebelum bertempur di putaran final Piala Dunia 2014 di Brasil. Wayne Rooney dan kawan-kawan mendarat di Miami pada Senin (2/6) dini hari waktu Inggris setelah terbang selama sembilan jam dari Luton.

Hal pertama yang mereka lakukan setelah cek in di Mandarain Oriental Hotel, Florida, mereka berjalan santai di sekitar hotel. Pasukan “The Three Lions” akan melakukan aklimatisasi selama seminggu di Florida sebelum terbang ke Brasil. Selama di Miami, Inggris menjalani dua laga persahabatan yaitu melawan Ekuador pada Rabu (4/6) di The Sun Life Stadium dan Honduras pada Sabtu (7/6). Pada 14 Juni mendatang, Inggris menjalani laga pertama melawan Italia di Manaus.

Pelatih Timnas Inggris Roy Hodgson mengaku, perjalanan mereka ke Miami

sangat bagus. Mantan pelatih Liverpool ini akan segera memasukkan daftar 23 nama skuat Inggris ke Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA. Bila ada pemain yang cedera, dia masih bisa mengganti dengan pemain lain hingga sebelum laga pertama dimulai. Sejauh ini hanya Phil Jones yang masih mengalami cedera. Sebagai antisipasi, Hodgson membawa Jon Flanagan ke Miami guna mengantisipasi kalau-kalau Jones tidak bisa bermain di Brasil nanti.

Pada laga melawan Ekuador, Hodgson akan bereksperimen dengan menurunkan pemain-pemain yang tidak menjadi starter pada Jumat Lalu. Pemain-pemain seperti Raheem Sterling, Luke Shaw, dan Rickie Lambert akan turun sebagai starter saat melawan Ekuador. “Rencananya, pada laga Rabu nanti kami akan menurunkan pemain-pemain yang tidak diturunkan sejak awal pada Jumat pekan lalu saat melawan Peru,” ucapnya.

Bagi Sterling, ini akan menjadi starter keduanya bersama tim Tiga Singa. Hodgson pun berharap dia bisa tampil bagus sama seperti ketika bermain sebagai pengganti saat melawan Peru Jumat pekan lalu.

Menurut Hodgson, Sterling adalah seorang pemain muda berbakat dan dia bisa melakukan apa pun tugas yang diberikan tim kepadanya.

SELEBRASI GOL

Samuel Eto’o Kembali Kritik Mourinho MOENCHENGLADBACH - Penyerang Tim Nasional (Timnas) Kamerun Samuel Eto’o kembali mengkritik bosnya di Chelsea, Jose Mourinho. Kritikan itu diperlihatkannya melalui selebrasi gol yang dicetaknya ke gawang Jerman pada laga persahabatan antara Jerman versus Kamerun di Stadion Borussia Park, Senin (2/6) dini hari WIB. Kedua tim ini bermain imbang 2-2.

Satu dari dua gol Kamerun dicetak Samuel Eto’o pada menit ke-62. Begitu bola sontekannya melewati hadangan kiper Jerman Roman Weidenfeller, ia berlari ke pojok lapangan diikuti oleh kawan-kawannya. Di sudut lapangan itu Eto’o merendahkan badannya, kemudian tangan kanan memegang tiang bendera sedangkan tangan kiri di atas pinggang. Selebrasi gol yang meniru gaya orang sepuh tapi masih bisa mencetak gol.

Setelah gol tersebut, Jerman membalikkan keunggulan dalam

tempo 5 menit lewat gol Thomas Muller (66’) dan Andre Schuerrle (71’). Namun, pada menit ke-78 Der Panzer kecolongan gol Choupo-Moting sehingga skor berakhir imbang 2-2.

Selebrasi seperti Ini bukanlah yang pertama dilakukan Eto’o.

Sebelumnya, mantan pemain Barcelona dan Inter Milan ini merayakan gol dengan cara serupa seusai mencetak gol pertama Chelsea ke Tottenham Hotspur pada 9 Maret lalu. Usai mencetak gol dia melakukan selebrasi serupa. Ini adalah “jawaban” Eto’o atas kritikan Jose Mourinho yang menyebutkan bahwa umur Eto’o bukan 33 tahun, tapi sudah seperti 35 tahun.

“Sayang sekali aku masih bisa mencetak gol di usia 35-36 tahun.

Pada usia 36 atau 37 tahun, aku masih mampu mencetak gol ke gawang Manchester United,” kata Eto’o.

Eto’o tetap diandalkan Kamerun untuk mengarungi petualangan

Piala Dunia 2014. Kapten tim Singa Gurun berambisi untuk tampil mengesankan di Brasil. Kamerun berada di Grup A bersama tuan rumah Brasil, Kroasia dan Meksiko.

Kamerun akan memulai ajang Piala Dunia dengan menghadapi Meksiko (13 Juni), Kroasia (19 Juni) dan Brasil (24 Juni).

Sementara itu, gelandang “The Blues” Frank Lampard ramai digosipkan bahwa dia akan segera meninggalkan Stamford Bridge musim panas ini. Kabarnya Lampard akan bergabung dengan klub Major Legue Soccer (MLS) New York City FC. Tetapi sebelum ke sana, dia mengenakan seragam Manchester City selama 6 bulan.

Lampard diklaim sudah setuju menerima pengurangan gaji dari yang diterima di Chelsea senilai 150 ribu poundsterling per pekan.

Tak cuma Lampard, New York FC juga tengah mendekati penyerang timnas Spanyol yang main di Atletico Madrid David Villa.

“Saya tidak akan mengatakan soal posisi Sterling yang sebenarnya di Timnas Inggris. Melawan Peru adalah penampilan ketiganya dan tidak mungkin saya langsung mengambil kesimpulan soal posisinya yang pas hanya berdasarkan tiga penampilan tersebut. Saya hanya ingin Sterling bermain di posisi dimana tim membutuhkannya,” kata Hodgson.

Dia melanjutkan, “Pada Jumat lalu, kami memasangnya di belakang striker, tetapi ketika kami menempatkan Ross Barkley di posisi itu, kami menempatkanya lebih melebar dan dia juga bermain bagus pada posisi itu. Dia seorang pemain yang bagus dan saya yakin dia akan menjadi seorang pemain hebat Inggris.”

Banyak kejutan dari para pemain muda yang dipilih Hodgson, tetapi dia tidak ingin memasang target yang tidak realistis untuk para pemain belia ini. “Saya akan lebih suka melihat beberapa pemain muda ini dengan sedikit hati-hati. Menurut saya, sangat berbahaya membangun tim ini dengan mengatakan bahwa Inggris akan tampil luar biasa karena para pemain muda. Masih ada begitu banyak pemain lain di skuat kami yang juga mengemban tanggung jawab dan diharapkan para pemaiin muda ini mendukung itu semua dan ‘menempat es di atas kue’,” ujar Hodgson lagi. =SKY SPORTS/AJI

SAMUEL ETON’Oasional Kamerun Penyerang Tim

Jika sudah ada pengumuman resmi nantinya soal kontrak Lampard bersama New York FC, maka Lampard akan rehat cukup lama karena klub barunya baru diperbolehkan mengikuti musim kompetisi baru MLS di Maret 2015. Demi menjaga kondisinya agar tetap fit saat debut bersama New York FC, Lampard akan ditawari kontrak singkat selama enam bulan bersama Manchester City, yang merupakan pemilik franchise New York FC. Namun hal ini akan susahsusah gampang dilakukan mengingat Lampard pernah berjanji tak akan memperkuat klub rival Chelsea di Inggris. Demikian dilansir Mirror.

City sendiri butuh Lampard demi menambah kuota pemain asli Inggris, setelah beberapa pemain lokal seperti Micah Richards, Jack Rodwell, Gareth Barry, Scott Sinclair, dan Joleon Lescott diberitakan akan hengkang musim panas ini. =ESPN/AJI

16

KORAN MADURA

SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III

lahraga KORAN MADURA

16

SELASA 3 JUNI 2014 No. 0372 | TAHUN III

Laga persahabatan antara Jerman melawan Kamerun yang berlangsung di Borussia Park, Senin (2/6) dini hari WIB, berakhir imbang 2-2

Jerman - Prancis Tertahan MOENCHENGLADBACH - Tim nasional (Timnas) Jerman kembali meraih hasil kurang memuaskan setelah ditahan imbang 2-2 melawan Kamerun dalam laga persahabatan di Borussia Park, Minggu (1/6) waktu setempat atau Senin (2/6) dini hari WIB. Ini merupakan hasil seri kedua “Der Panzer” dalam dua partai uji coba terakhir setelah bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Polandia bulan lalu.

Pelatih Jerman Joachim Loew juga menjadikan laga melawan Kamerun tersebut sebagai ajang untuk memilih 23 nama dari 30 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2014. Jerman akan menjalani laga uji coba terakhir mereka melawan Armenia pada 6 Juni mendatang sebelum menuju Brasil keesokan harinya.

Loew memilih Kamerun sebagai lawan latih tanding karena skuat asuhannya juga akan menghadapi wakil asal Afrika, yakni Ghana dalam fase grup, selain Portugal dan Amerika Serikat. Sedangkan, Kamerun tergabung dalam grup berat bersama tuan rumah Brasil, Kroasia, dan Meksiko.

Pada laga itu, beberapa nama inti Jerman tidak bisa turun karena mengalami cedera seperti Mauel Neuer, Philipp Lahm, Marcel Schmelzer, Bastian Schweinsteiger,

dan Miroslav Klose. Tidak tampilnya sejumlah pilar inti lawan rupanya mampu dimanfaatkan Kamerun ketika membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-62 melalui sepakan jarak dekat Samuel Eto’o.

Namun, Jerman tidak butuh waktu lama untuk menyamakan kedudukan. Selang empat menit, Thomas Muller sukses mengkonversikan umpan silan Jerome Boateng menjadi gol lewat tandukannya.

Tuan rumah pun semakin termotivasi dan berhasil berbalik unggul pada menit ke-71 lewat sontekan Andre Schurrle memaksimalkan umpan silang Lukas Podolksi.

Tertinggal satu gol tidak lantas membuat mental penggawa Kamerun turun. Mereka justru semakin bermain penuh determinasi hingga akhirnya sukes menyamakan kedudukan lewat aksi Eric Maxim ChoupoMoting pada menit ke-78. Penyerang asal klub Jerman, Mainz, ini melakukan aksi individu sebelum melepaskan sepakan terukur yang gagal dijangkau Weindefeller.

“Mereka lawan yang bagus dan mampu memanfaatkan serangan balik dengan baik. Kami juga sering kehilangan bola.

Kami sepertinya membutuhkan banyak kesempatan untuk mencetak gol. Hal itu yang terjadi dalam beberapa bulan tera-

khir,” ucap Loew seusai laga.

Pada laga lain, hasil imbang juga diraih Prancis dengan skor 1-1 saat menjamu Paraguay di Allianz Riviera, Senin (2/6) dini hari WIB. Rentetan kemenangan “Les Bleus” pun terhenti setelah pada dua laga uji coba sebelumnya mereka sukses menaklukan Belanda dengan skor 2-0 dan Norwegia 4-0.

Prancis membuka keunggulan di menit ke-82 melalui aksi Antoine Griezmann.

Striker yang baru masuk di babak kedua ini mendapat ruang tembak terbuka dan memanfaatkannya dengan melepaskan tembakan melengkung ke tiang jauh Paraguay.

Ketika laga sepertinya akan dimenangkan tim tuan rumah, Paraguay menolak menyerah. Gol penyeimbang kedudukan pun sukses dilesakan oleh Martin Caceres pada menit ke-89. Berawal dari sepakan bebas yang dilayangkan ke dalam kotak penalti, bek Juventus itu menyambutnya dengan tandukan keras yang gagal dihentikan kiper Prancis Hugo Lloris. =ESPN/AJI

SELASA 3 JUNI 2014 No. 0372 | TAHUN III

KORAN MADURA

ARAK TERUS MENDESAK KEJARI

MENGAPA MAHASISWA TAK DILIBATKAN

SITI KHODIJAH SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III PEREMPUAN HARUS MENGAMBIL PERAN

PAMEKASAN | F

BANGKALAN | M

BANGKALAN | M

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Kuasa Hukum Abdurrahman Pasrah Kejaksaan Negeri Sempat Mencari ke Kecamatan Torjun Sebelum Ditahan

Abdurrahman

Kasi Produksi Tanaman Pangan Disperta

SAMPANG – Kuasa hukum Abdurrahman, Ach Rifai pasrah atas penahanan kliennya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Senin (02/6) sekitar pukul 15.30 Wib. Penyidik Korp Adhyaksa itu mengabaikan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa Abdurrahman sedang sakit.

Ach Rifai mengatakan, penahanan kliennya adalah wewenang tim penyidik kejaksaan. Dirinya hanya bisa membantu saat persidangan. “Penahanan sudah menjadi kapasitas jaksa, karena pengakuan jaksa sudah cukup bukti melakukan penahanan, kalau saya mungkin bisanya setelah persidangan,” jelasnya.

Keterlibatan Kasi Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian (Disperta) Sampang itu dalam dugaan korupsi pengadaan bibit bantul dan ubi kayu serta pupuk organik dan urganik Tahun Anggaran (TA) 2013 senilai Rp 800 juta makin terang.

Kejari memeriksa Abdurrahman sekitar dua jam sebelum ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Sampang, kemarin. Sebelumnya, tersangka Abdurrahman dua kali mangkir dari panggilan tim penyidik kejaksaan.

Pada pemanggilan kedua, Rabu (21/5) tidak hadir dengan tanpa alasan. Pada pemanggilan ketiga, Senin (26/5) Abdurrahman tidak hadir dan melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat permohonan perpanjan-

gan waktu pemeriksaan karena masih dalam masa berkabung.

Pantauan Koran Madura, kemarin, kuasa hukum tersangka membawa surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa kondisi tersangka Abdurrahman sedang sakit. Namun, surat itu tidak dipercaya oleh Korp Adhyaksa.

Untuk membuktikan surat tersebut, Abdurrahman sempat diperiksa. Pihak kejari mendatangkan salah satu dokter Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Sampang. Hasilnya, tersangka hanya terdiagnosa sedang sakit biasa yakni sakit pusing dan tekanan darah tinggi.

“Hanya sakit pusing saja untuk tekanan darah memang tinggi, tapi tidak ada sakit lainnya, dan penyakitnya ini biasa saja,” ujar Aini, salah satu dokter UDG Sampang yang memeriksa Abdurrahman.

Kepala Kejaksaan Negeri sampang Abdullah melalui Humas Kejari Sampang Sucipto mengatakan, pihaknya menahan tersangka untuk memudahkan pemeriksaan karena Abdurrahman dinilai tak kooperatif.

Sebelum Abdurrahman datang ke kejari dengan didampingi kuasa hukumnya, penyidik kejari sempat mencari tersangka di rumahnya, namun tak ada. Kejari juga sempat mendatangai Kecamatan Torjun. Kabarnya, ia berada di rumah Hanafi, saudaranya.

“Memang ada kabar bahwa tersangka AB (Abdurrahman) ada di wilayah Torjun, kita selidiki ternyata memang benar ada mo-

bil yang bersangkutan. Ketika itu sedang berada di rumah Hanafi yakni saudaranya tersangka.

Tapi ketika ke sana langsung tidak ada, dan kita sempat sampaikan sama Hanafi agar tidak mempersulit atau melindungi tersangka dalam perkara ini, bisa saja saudaranya dikenakan Pasal 21 UU tindak pidana korpusi ancaman 3 tahun,” katanya.

Kasi Intel Kejari Sampang itu menuturkan, ketika pihaknya kembali ke kantor yang berada di Jalan Jaksa Agung Kec/Kota Sampang, tersangka bersama kuasa hukumnya datang dengan membawa surat keterangan dokter.

“Setelah kami dari saudaranya itu, tersangka sama kuasa hukumnya datang ke sini bawa surat keterangan dokter, tapi kami tetap melakukan proses hukum,” tuturnya.

Menggapi hal itu, kuasa hukum tersangka, Ach Rifai membantah kliennya tidak kooperatif. “Itu keliru karena saya mengantarkan surat setelah ada panggilan pemeriksaan, karena tersangka memang sedang ada kepentingan keluarga di luar kota termasuk saat ini bahwa sedang sakit,” tegasnya.

Sebelumnya, kejari telah menahan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Abdul Wahed Chairullah, Selasa (20/5) dalam kasus yang sama. Sementara Rosuli Muklis, Kasi Pasca Panen Pengelolaan dan Pemasaran Tanaman Hortikultura Disperta belum ditahan sekalipun sudah ditetapkan sebagai tersangka. =RYAN HARIYANTO/MK

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 3 JUNI 2014 No. 0372 | TAHUN III

DEMOGRAFI

Enam Desa Berpotensi Dimekarkan SUMENEP – Enam desa di daerah daratan berpotensi dimekarkan. Desa yang penduduknya lebih dari 1.200 KK, yaitu Desa/Kecamatan Guluk-Guluk, Desa Prenduan Kecamatan Pragaan, Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng, Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget, dan Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep.

Namun, Kabag Pemdes Sumenep Moh Ramli mengaku belum menerima usulan pemekaran desa tersebut. ”Desa-desa tersebut sudah memiliki lebih 1.200 KK dan 6 ribu penduduk,” terangnya, Senin (2/6).

Sesuai yang diamanatkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemekaran desa bisa dilakukan apabila desa tersebut memiliki jumlah penduduk minimal 1.200 kartu keluarga (KK) dan memiliki minimal 6 ribu jiwa atau penduduk. ”Memang ada perbedaan dengan peraturan yang lama. Dalam Undangundang 32 dan PP 72 disebutkan bahwa pemekeran desa dilakukan apabila 350 KK dan 1.200 penduduk,” terangnya.

Pemerintah melalui undang-undang yang baru tersebut telah membuka kran untuk memekarkan desa yang memenuhi kriteria. ”Sehingga

dengan demikian, diharapkan masyarakat semakin puas dengan pelayanan yang diberikan,” katanya.

Sementara usulan pemekaran yang telah diterima pemerintah dari Desa Aeng Jambu dan Desa Kolo Kolo, daerah kepulauan. ”Kalau Desa Aeng Jambu masih dalam tahap pembentukan, namun itu sudah masuk perda,” terangnya.

Selain itu, pemerintah sudah memasukkan pembahasan ke Prolegda tentang pembentukan Desa Mandar Pela pada tahun 2013. Yang dimasukkan di prolegda itu adalah pemekaran dua desa menjadi tiga desa di kepulauan Sepanjang, yakni yang semula hanya Desa Sepanjang dan Desa Tanjung Keok, akan ditambah Desa Mandar Pelar. ”Itu sudah ada perbup-nya. Kita proses perda ke depan. Tahun ini semoga terealisasi,” terangnya.

Di Sepanjang juga sudah ditunjuk perangkat desa sebagai pelaksana harian. ”Kita tinggal menunggu perda saja,” jelas Ramli. Setelah itu, baru akan diusulkan untuk mendapatkan rekomendasi gubernur.

Rekomendasi gubernur itu untuk dijadikan landasan pengusulan register desa ke Kemendagri. =JUNAEDI/MK

PERSEDIAAN PUPUK

Petani Tak Perlu Cemas SUMENEP - Kabid Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumenep Nasahbandy menuturkan, petani tak perlu cemas soal persediaan pupuk. Kuota yang disediakan diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan petani selama musim tembakau kali ini.

Sesuai dengan plotting area 21.093 hektar dengan target produksi 12.656 ton, kuota pupuk ZA sebanyak 4.218.600 kilogram, SP36 sebanyak 3.163.950 kg, dan ZK sebanyak 2.109.300 kg. ”Saya yakin kebutuhan pupuk itu bisa terpenuhi secara keseluruhan,” optimisnya, Senin (2/6).

Saat ini, petani yang sudah mulai menanam tembakau sekitar 10 persen, khususnya di dataran tinggi seperti lahan

tegal dan tegal gunung. “Ada sekitar 10 persen petani yang mulai menanam tembakau, seperti di Kecamatan Pasongsongan, Ambunten, Bluto dan Guluk-Guluk," terangnya.

Tahun 2014, plotting areal tembakau di Kabupaten Sumenep seluas 21.093 hektar, dengan target produksi tembakau sebanyak 12.656 ton. Proyeksi areal dan target produksi tembakau tahun ini, naik 10,60 persen dibandingkan tahun 2013.

“Untuk tahun 2013, proyeksi areal tembakau sebanyak 19.072 hektar dengan target produksi 11.443 ton.

Sedangkan tahun ini, sebanyak 12.656 ton tembakau dari plotting areal 21.093 hektar.

Ada kenaikan 10,60 persen,” imbuhnya. =ALI RIDHO/MK

MERTI DUSUN TEGAL GENTAN. Warga membawa hasil bumi saat kirab Merti Dusun Tegal Gentan di Desa Margoagung, Seyegan, Sleman, Yogyakarta. Acara yang diikuti ribuan masyarakat itu merupakan bentuk syukur warga kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala keselamatan dan rejeki yang melimpah.

Ongkos Pilkades Serentak Rp 7 M Kabag Pemdes: Sudah Turun Surat dari Kemendagri SUMENEP – Biaya pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahap dua diperkirakan mencapai Rp 7 miliar yang akan diambilkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan realisasinya hanya menunggu surat rekomendasi dari panitia anggaran. Sementara pelaksanaannya diperkirakan bulan Oktober nanti.

Kabag Pemdes Sumenep Moh Ramli menjelaskan, biaya pilkades sepenuhnya akan ditanggung Pemkab Sumenep. Biaya pemilihan kepala desa sebesar Rp 5,8 miliar dan biaya pengamanan Rp 1,2 miliar. “Sehingga total biaya akan menghabiskan sekitar Rp 7 miliar,” terangnya, Senin (2/6) kepada Koran Madura.

Namun hingga saat ini pihaknya masih belum menyebar surat ke masing-masing camat. Sedangkan waktu pelaksanaannya akan dibagi menjadi tiga hari, bukan serentak dalam sehari.

Pemkab juga sudah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait tindak lanjut Surat Edaran (SE) Kemendagri tentang larangan menggelar pilkades pada tahun 2014.

“Sudah turun surat dari Ke-

Moh. Ramli

Kabag Pemdes Sumenep mendagri yang memperbolehkan menggelar pilkades serentak pada tahun ini. Namun perlu di-

garisbawahi, anggaran atau biaya pelaksanaan pilkades tersebut tergantung kebijakan pemkab dan kemampuan APBD kabupaten.

Sehingga jika daerah ingin melaksanakan pilkades biaya itu akan ditanggung dan dibebankan pada APBD setempat,” terangnya.

Pihaknya berharap, dengan dibebankannya anggaran pada APBD, calon yang berlaga merupakan orang-orang terbaik, bukan hanya karena kaya, dan bisa berkompetisi secara fair. “Kalau aturan sebelumnya kan biaya pilkades masih dibebankan pada cakades sehingga cakades yang tidak menyetor sumbangan itu bisa tidak lolos pencalonan. Sekarang biaya itu sepenuhnya ditanggung pemkab melalui APBD Perubahan (mendahului PAK),” pungkasnya.

Hal itu juga tidak ditampik oleh Komisi A DPRD Sumenep. Pemkab sudah mengajukan bantuan keuangan pilkades serentak untuk dibahas mendahului PAK atau APBD-P. Pengajuan bantuan dana keuangan pilkades itu sudah ada di dewan dan akan segera dibahas. =ALI RIDHO/MK

Sumenep SUMENEP – RF, calon anggota legisltif 2014 asal Desa Pandian Kecamatan Kota Sumenep, diduga menggelapkan uang sebuah pesantren dengan modus menjanjikan bantuan yang nilainya mencapai ratusan juta.

Penggelapan itu dilakukan dengan cara RF meminta uang muka (DP) sebanyak 20 persen dari nilai anggaran proyek yang dijanjikan. Namun, proyek yang dijanjikan itu sampai saat ini masih belum juga terealisasi atau fiktif.

Proyek yang dijanjikan itu berupa pengadaan komputer sebanyak 40 unit dengan total anggaran Rp 200 juta, kelompok masyarakat (pokmas) dalam pengadaan paving atau perbaikan jalan dengan nilai Rp 150 juta, dan juga sejumlah program lain, yang bersumber dari dana APBD tingkat satu maupun yang bersumber dari dana APBD tingkat II Jatim.

Mahmud Ghazali, warga Desa/ Kecamatan Rubaru yang mengaku menjadi korban, menuturkan, pertamanya RF mendatangi yayasan yang telah dikelolanya dengan membawa segudang program.

Namun untuk mempereoleh program itu harus membayar dana transportasi diawal sebe-

KORAN MADURA

SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III

KRIMINALITAS

Penggelapan Uang Bermodus Bantuan

TERTIPU. Mahmud Ghazali, warga Desa/Kecamatan Rubaru yang mengaku menjadi korban penggelapan uang, sedang menunjukkan bukti pembayaran berupa kuitansi bermaterai, kemarin (2/6).

sar 20 persen. ”Memang ketika datang ke lembaga, dia selalu menawakan program, bahkan

program yang ditawarkan itu nilainya sampai ratusan juta lebih,” katanya.

PENGUSUTAN KASUS BSPS

jaringan diberbagai instansi sesuai dengan proyek yang telah ditawarkan itu. ”Bahkan untuk meyakinkan seseorang yang menjadi sasarannya itu, dirinya selalu membawa teman. Dimana temannya itu menjadi pengokoh terhadap apa yang dia katakan.

Sehingga yang ditawarkan itu menjadi mudah diterimanya,” tuturnya.

Sayangnya, menurut Mahmud, program yang dijanjikan itu sampai saat ini masih belum juga terealisasi. Bahkan ketika ditanya program itu sudah tidak ada lagi. ”Karena programnya sudah tidak ada, maka kami minta agar uang yang kami telah berikan itu untuk dikembalikan, jika tidak kami terpaksa membawa persoalan ini ke ranah hukum,” terangnya Sedangnya uang yang telah diberikan senilai Rp 58 juta.

Rinciannya, Rp 10 juta untuk pengadaan 40 unit komputer, Rp 3 juta untuk pengadaan paving dan perbaikan jalan, 15 juta untuk Program Pendidikan Luar Sekolah (PKBM), dan pokmas sebanyak tiga paket dengan membayar Rp 1 juta perpaketnya, dan juga proyek lainnya. ”Ini semua cuma yang kami berikan, lain lagi sejumlah yayasan yang lain, itu banyak bahkan sampai puluhan yayasan dengan jumlah yag sangat bersar,” tukasnya.

Sementara RF ketika dihubungi melalui telepon selulernya, tidak aktif. =JUNAEDI/MK

MENJELANG PILPRES

Kejari Terganjal Saksi Penting SUMENEP - Penyelidikan kasus dugaan pemotongan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2013 di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, belum menemukan kepastian hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep mengaku terganjal saksi penting.

“Sebanyak 20 saksi telah diperiksa dari total 52 warga penerima bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tersebut. Hanya saja, saksi penting yang diduga mengetahui seluk-beluk kasus itu keberadaannya masih simpang siur.

Meski berdasarkan keterangan saksi berlokasi di Jakarta, namun setelah dilacak oleh penyidik tim kejakasaan, saksi penting tersebut masih nihil,” terang Kasi Pidsus Kejari Sumenep Sugiyanto, Senin (2/6).

Ditanya identitas saksi penting tersebut, Sugianto tidak bisa membeberkannya karena masih dalam proses penyelidikan. “Saya

Menurut Mahmud, ketika RF ditanya lebih jauh soal program itu, ia mengaku mempunyai

C

khawatir saksi itu bisa kabur,” kilahnya.

Sugiyanto mengaku kesulitan dalam mengungkap kasus terse-

Nanti saya akan kumpulkan bukti dulu biar kuat, apakah ada pelanggaran hukum apa tidak. Nah kalau memang memenuhi dua alat bukti hukum yang sah, “

Sugiyanto

Kasi Pidsus Kejari Sumenep but karena saksi yang dipanggil oleh kejaksaan seringkali berhalangan hadir. Jadwal pemeriksaan untuk kasus BSPS yang sudah dibuat sebelumnya, terpaksa digunakan untuk memeriksa kasus lain.

Apakah jika tidak memiliki bukti cukup akan lenyap? Sugiyanto tidak berani memastikan.

Sebab, pihaknya masih mengumpulkan data dan meminta klarifikasi kepada sejumlah saksi lain yang ada kaitannya dengan kasus tersebut. ”Nanti saya akan kumpulkan bukti dulu biar kuat, apakah ada pelanggaran hukum apa tidak.

Nah kalau memang memenuhi dua alat bukti hukum yang sah, kami akan menaikkan dari status penyelidikan ke penyidikan. Ini semua masih bergantung dari alat bukti yang ada,” tandasnya.

Dugaan korupsi dari APBN 2013 tersebut terungkap saat Syarkawi, warga setempat, melaporkan dugaan pemotongan bantuan untuk 52 warga itu.

Masing-masing penerima manfaat yang mestinya menerima bantuan senilai Rp 6 juta hanya menerima Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta. =ALI RIDHO/MK

Perubahan DPS Pilpres Dikawal Ketat SUMENEP- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep menegaskan akan mengawal secara ketat terhadap penambahan daftar pemilih sementara (DPS) Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli nanti.

Data yang diperoleh Koran Madura, penamaban DPS pada pilpres mendatang sebanyak 3 ribu pemilih dari DPT Pileg 2014. Panwaslu akan memastikan bahwa penambahan itu benar-benar valid.

Ketua Panwaslu Sumenep Zamrud Khan menuturkan, pihaknya akan mengawal daftar pemilih sementara atau (DPS) yang akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) pilpres pada 11 Juli mendatang. Panwaslu sudah melakukan pemantapan kinerja yang dikemas dengan rapat kerja panwas.

“Sebab DPS yang disodorkan KPU Sumenep dimungkinkan masih belum sinkron, sehingga daftar pemilih akan terus mengalami perubahan hingga batas waktu yang ditentukan,” katanya, Senin (2/6) .

Zamrud mencontohkan, adanya pemilih yang meninggal dunia maupun pemilih yang sebelumnya belum cukup umur tetapi menjelang pilpres ini sudah cukup umur menjadi pemilih, sehingga otomatis DPS akan berubah dan bertambah.

Sedangkan jumlah DPS pada pilpres khusus Kabupaten Sumenep, saat ini berjumlah 8.97.952 dengan rincian 4 237.04 laki-laki dan perempuan 4.74.248. Dari data tersebut, DPS untuk pilres bertambah 3 ribu pemilih dari DPT Pileg 9 April lalu yang berjumlah 894.444 pemilih. =SYAMSUNI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III

Belum Terealisasi, Masih Berencana Bangun Lagi Dewan: Anggaran Proyek Sovenir itu Tak Melalui Komisi D SUMENEP- Bangunan baru Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep yang berlokasi di area Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini tak kunjung jelas kapan difungsikan. Padahal bangunan yang diperuntukkan untuk souvenir para peziarah tersebut sudah mulai mengalami rekondisi, bahkan mulai terlihat kusam. Beberapa waktu lalu, Disbudparpora setempat berjanji akan mengumpulkan kepala desa dan Yayasan Asta Tinggi dalam rangka pengelolaan toko souvenir tersebut.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwista, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), Febriyanto mengatakan bahwa pihaknya sudah selesai ketemu dengan Kepala Desa Kebunagung. Menurut pria yang akrab disapa Totok itu, pengelolaan bangunan sovenir itu akan dikuasakan kepada kepala desa setempat. “Jadi, soal pengelolaan bangunan itu apa kata kepala desa, yang jelas saya sudah selesai berbicara dengan kepala desa,” katanya, Senin (2/6) kemarin saat dikonfirmasi Koran Madura.

Namun demikian, hasil pertemuannya dengan kepala desa

itu rupanya masih belum jelas kapan akan direalisasikan.

Pasalnya, ketika ditanya soal target realisasi bangunan itu, Totok belum menjawab secara pasti.

Dia hanya menyatakan bangunan itu secepatnya akan direalisasikan. Pihaknya masih akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan perencanaan dan pengelolaan bangunan itu. “Kami masih harus pelajari dulu lebih jauh tentang konsep perencanaan yang akan dirancang oleh kades setempat. Saya juga tidak tahu kapan, tetapi harapan saya secepatnya,” jelasnya.

Belum difungsikan, kata

Totok, pihaknya masih akan menambah area souvenir itu menjadi lebih lebar. Artinya, Disbudparpora masih merencanakan penambahan pembangunan sebelum benar-benar direalisasikan.

“Maksudnya akan diperlebar lagi sebelum direaliasisikan,” jelasnya.

Disinggung soal anggaran pembangunan itu, Totok juga belum tahu pasti apakah dari APBD atau dari APBN. “Kalau yang pertama saya tidak tahu dari mana, sebab bangunan itu didirikan sebelum saya menjaba kepala dinas,” tegasnya.

Namun, khusus anggaran pelebaran itu, Disbud menganggarkan kurang lebih Rp 200 juta..

“Kalau penambahan bangunan area itu anggaranya kurang lebih Rp 200 juta, selebihnya, saya tidak tahu, karena yang mengerjakan proyek itu dinas sebelumnya,” jelasnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep, Moh. Subaidi mengungkapkan bahwa pihaknya sangat menyayangkan tentang bangunan baru tersebut. Sebab selain anggaran-

nya yang masih misteri, pula sampai saat masih dibiarkan mubazir.

“Saya belum tahu tentang proyek itu. Bahkan anggarannya bukan dari APBD. Saya yakin, karena di Komisi tidak pernah membahas soal banguan itu,” katanya.

Bahkan perencanaan proyek itu pun Subaidi mengaku tidak tahu. “Otomatis sangat disayangkan, sebab semua orang akan menilai begitu. Sebab buat apa ada banguan, kalau tidak difungsikan. Sebab yang publik tahu, kalau angggaran itu datang dari negara, maka pasti difungsikan, bukan dibiarkan mubazir begitu,” tuturnya.

Subaidi sangat berharap agar dinas terkait memperjelas tentang perencanaan proyek souvenir tersebut, agar tidak menimbulkan tanda tanya besar bagi publik. “Diharapkan bangunan itu difungsikan sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan oleh pihak terkait. termasuk anggarannya harus disampaikan secara transparan,” pintanya. =SYAMSUNI

BANTUAN SISWA MISKIN

Ada BSM Tahun Lalu Belum Cair SUMENEP – Memasuki paruh kedua tahun 2014, Sekolah Dasar Negeri (SDN) II Banbaru Desa Bambaru Kecamatan Giligenting belum bisa mencairkan Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2013.

Ditengarai ada pihak Dinas Pendidikan Sumenep yang bermain dibalik hal itu. ”Kami selaku orang awam tidak tahu, kenapa dana yang semestinya itu sudah dicairkan tahun lalu, kok sampai saat ini masih belum dilakukan pencairan,” kata salah satu wali siswa SDN Banbaru II, Sahrul, Senin (2/6).

Pihaknya beberapa hari yang lalu menemui kepala sekolah SDN Banbaru II untuk meminta penjelasan. ”Setelah klarifikasi, kemarin, kata kepala sekolahnya memang masih belum ada pencairan dari Disdik sendiri,” ungkapnya.

Nah ini sudah menandakan jika dalam realisasi dana BSM itu ada kongkalikong di lingkungan Disdik,”

Sahrul

Wali Siswa

Warga berusaha menaikkan layang-layang jenis naga di kawasan wisata Simpang Lima Gumul (SLG) Kediri, Jawa Timur. Setiap sore puluhan layang-layang berbagai jenis di terbangkan di area wisata yang menjadi ikon Kabupaten Kediri tersebut yang bertujuan untuk menarik wisatawan.

Walaupun dana BSM tahun 2013 masih belum dicairkan, kata aktivis Sumenep Independen (SI) itu, pihak Disdik sudah meminta data baru. ”Nah ini sudah menandakan jika dalam realisasi dana BSM itu ada kongkalikong di lingkungan Disdik,” duganya.

Pihaknya meminta Disdik ke depan tidak hanya menjadi penyalur saja, melainkan juga ikut memantau realisasi BSM sampai di tingkat penerima. ”Nah, kalau begitu, kami yakin realisasi BSM tidak akan amburadul seperti saat ini,” tukasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Sumenep A. Shadik saat dikonfirmasi menyarankan menghubungi Kasi Pendidikan Dasar. "Langsung saja ke Pak H. Aunur (Kasi Dikdas) saja. Karena tidak mungkin itu ditangani oleh kepala semua," terangnya.

Sementara Kasi Dikdas H. Aunur saat didatangi ke tempat kerjanya tidak ada. Bahkan pintunya dalam keadaan terkunci. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III

E

KOLAM PASIR

Sejumlah alat berat mengeruk pasir di tempat galian tambang ilegal di Cirenong, Lebak Denok, Cilegon, Banten. Kegiatan tambang ilegal di Cilegon makin marak meski beberapa kali ditutup paksa warga karena meninggalkan kolam raksasa yang membahayakan mereka namun setelah warga lengah penambangan terus berlanjut.

Foto: ant/asep fathulrahman

Penambangan Ilegal Sulit Dihentikan Satpol PP Kewalahan Tangkap Pelaku SUMENEP- Penambangan pasir dan batu (sirtu) rupanya sulit untuk dihentikan, bahkan larangan dari pemerintah dianggap angin lalu. Sebab para penambang pasir tersebut ternyata masih terus bergerak beroperasi, bahkan galian pasir dan batu itu kian menganga. Pemerintah pun dinilai cuci tangan terhadap penambang pasir tersebut. Bahkan pos pantau yang telah dibangun seolah hanya formalitas belaka.

Moh. Irul, warga Desa Pasongsongan mengatakan bahwa penambangan pasir di desanya masih marak terjadi. Bahkan katanya, mereka asik melakukan galian tanpa pantauan dari pihak penegak perda. “Buat apa ada pos pantau kalau hanya jadi formalitas.

Sebab para penambang pasir tetap marak dilakukan oleh para penembang liar,” katanya.

Kata Irul, pemerintah tidak akan pernah bisa menangkap pelaku kalau hanya menunggu laporan dari bawah. Seharusnya, lanjutnya, para penegak perda memantau secara intensif. “Kalau pagi hingga sore memang tak akan ada, sebab mereka melakukan penambangan pada waktu malam. Kalau tidak percaya silakan datang dan jaga secara ketat pada saat malam, atau kalau ingin membuktikan, lakukan operasi secara mendadak, pasti akan ada,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Satpol PP, Abd. Majid mengatakan bahwa pihaknya sudah

gencar melakukan operasi, bahkan Majid mengaku, bahwa kemarin malam saat pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait operasi penambangan, Majid bersama para petugs langsung bergerak ke lokasi, tetapi tak satupun pelaku yang dapat diamankan. “Bahkan petugas berada pos pantau hingga jam 3 dini hari.

Namun, ternyata nihil, walaupun informasinya dari masyarakat,” katanya, Senin (2/6).

Soal keluhan banyak kalangan bahwa tidak ada penjagaan ketak, Majid membantah, sebab pihaknya sudah bertugas sesuai amanah undag-undang. “Bahkan kami sudah melakukan kerja sama dengan beberapa pihak, salah satunya dengan ESDM dengan memasang papan larangan.

Dan itu sudah kami laksanakan.

Sekarang masalahnya adalah penambangan yang sudah ditutup paksa oleh kami, ternyata para penambang itu mencari lokasi lain untuk menambang pasir,” jelas Majid.

Menurut Majid, informasi yang diterima oleh pihak Satpol PP, para penambang tersebut aberasal dari kecamatan lain. “Ini yang kami waspadai, bahkan akan terus mengintensifkan pengawasan,” tambahnya.

Ketika ditanya apakah ada keterlibatan warga setempat, Majid menyatakan bahwa ternyata ada sebagian dari warga Pasongsongan. “Kemarin Kades sempat mengamankan pelaku tersebut, mereka ditangkap saat ada laporan dari warganya sendiri. Saya tahu itu saat kades minta solusi bagaimana caranya agar si pelaku tersebut jera dan mendapat hukuman yang setimpal. Kami hanya memberikan solusi agar si pelaku itu dibuat surat pernyataan untuk tidak melakukan lagi, bahkan bisa dipastikan oleh kades setempat agar si pelaku itu terus dipantau,” pungkasnya.

Ia mengaku kalau Satpol PP dan BLH sudah sepakat akan melakukan pemantauan yang ekstra terhadap penambangan pasir di pantau utara tersebut. “Kami tadi sudah selesai melakukan rapat bersama dengan BLH terkait dengan penambangan pasir tersebut.

Kita sepakati membentuk tim khusus yang secara mendadak langsung melakukan operasi ke lokasi penambangan itu. Jadi, kita sudah melakukan itu dengan sigap,” pungkasnya. =SYAMSUNI

DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Pengelolaan CSR Memang Amburadul SUMENEP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengakui jika pengelolaan dana tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) amburadul.

CSR yang telah dikucurkan perusahaan tidak sinkron dengan program pemerintah.

Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep R Idris, Senin (2/6). ”Perusahaan selama ini memang ada CSR-nya. Tapi dikelola sendiri,” tuturnya.

Pihaknya memastikan hal itu tidak akan berlanjut.

Pemerintah sudah berencana mengadakan pertemuan dengan pihak perusahaan untuk memperjelas pengelolaan CSR itu. ”Bappeda akan mengundang perusahaan yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dana CSR. Itu untuk mengetahui berapa sebenarnya CSR yang telah dikeluarkan itu,” jelasnya.

Dengan diketahui berapa jumlah nominal CSR yang dikucurkan perusahaan, pemerintah nantinya mudah mensinkronkan dengan program pembangunan.

Sehingga keberadaan CSR itu benar-benar berguna bagi masyarakat.

Selain itu, CSR juga bisa disinkronkan dengan usulanusulan masyarakat akan direalisasikan dalam bentuk apa. ”Bappeda yang nanti akan memfasilitasi sinkro-

nisasi CSR itu dengan usulan masyarakat,” katanya.

Pertemuan dengan pihak perusahaan akan dilakukan bulan Juli mendatang. Menurut Idris, yang diundang ada 11 perusahaan perbankan, PT Garam dan PT Tanjung Odi. Dari perusahaan itu, hanya sebagian yang selama ini memberikan laporan tentang realisasi CSR tersebut. ”Yang sudah memberikan laporan hanya PT Garam, Tanjung Odi dan sebagian perbankan,” terangnya.

Pemerintah juga akan membentuk forum pengawas CSR, yang anggotanya terdiri dari perwakilan perusahaan sendiri, juga dari masyarakat. ”Kita tidak akan menunggu pembahasan PAK (Perubahan Anggaran Kegiatan) dilakukan,” terangnya.

Terkait pembentukan forum pengawas CSR, Koordinator Lembaga Kajian Kritis (LKK) Junaidi meminta pemerintah jeli. Jangan sampai pemerintah keliru merekrut orang yang tidak memiliki integritas dan kredibelitas. ”Saya khawatir dana CSR nanti akan jadi penuh bancakan jika orang-orang di dalamnya tidak memiliki integritas dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan,” pintanya kepada Koran Madura.

Tim tersebut juga harus memiliki jiwa sosial untuk menghindari praktik korupsi. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

SELASA 3 JUNI 2014|NO. 0372|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 3 JUNI 2014 NO. 0372 | TAHUN III

F

ARAK Terus Mendesak Kejari Indikasi Keterlibatan DPRD dalam Tipikor TPA Makin Nyata?

PAMEKASAN – Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan dirinya Aliasi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Pamekasan berunjuk rasa ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Senin, (2/6) kemarin. Mereka mendatangi Kantor Kejari dengan menggunakan motor sambil membawa poster kecaman dan tuntutan.

Peserta demo mendesak Kejari untuk memanggil dan memeriksa oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, terkait Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Bindeng, Kecamatan Pasean, Pamekasan.

Koordinator aksi, Zainal

Abidin mengatakan desakan mereka itu mempunyai dasar yang sangat kuat bahwa oknum DPRD ikut terlibat dalam kasus tersebut. Salah satu bukti nyata yang bisa dikaitkan, yaitu kejadian pengeroyokan terhadap salah satu wartawan yang menulis kasus TPA itu.

“Pengeroyokan terhadap

wartawan yang menulis kasus TPA diduga dilakukan oleh oknum dewan. Itu sebagai bukti nyata jika yang bersangkutan terlibat dalam kasus ini. Sebab jika memang dia tidak terlibat kenapa harus mengeroyok,” katanya.

Tidak hanya itu, lanjut Zainal, keterlibatan oknum tersebut semakin kuat setelah pihaknya mendapat ancaman melalui telepon. Kemudian penelepon itu juga sesumbar bahwa gerakan yang dilakukan akan sia-sia, sebab penegak hukum telah dikondisikan. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

Terkait nama orang yang menelepon dan melakukan

DIJAGA APARAT. ARAK demo ke Kantor Kejari Pamekasan di Jl Raya Panglegur, kemarin (2/6).

pengancaman itu, Zainal tidak bersedia menyebutkan, karena pihaknya tidak sempat merekam percakapan pengancaman tersebut untuk dijadikan bukti.

“Kami kesini untuk mendesak agar Kejari menuntaskan kasus ini. Kemudian semua pelaku termasuk otaknya yang diduga oknum dewan diseret ke dalam penjara,” ungkapnya.

Menanggapi desakan mahasiswa itu, Kasi Pidsus Kejari Pamekasan, Zamiaji Zakariya mengatakan pihaknya telah mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan prosedur terkait adanya dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD dan adanya premanisme. Kemudian

pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan sebagai saksi oknum anggota DPRD yang selama ini ramai diberitakan. ”Yang bersangkutan kami sudah panggil sebagai saksi dalam penyidikan. Jadi, dia harus mempertanggungjawabkan kesaksiannya dalam persidangan besok di atas sumpah,” katanya.

Untuk diketahui, hari ini (3/6) sidang dugaan korupsi tersebut dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. Ada tujuh orang saksi yang akan dihadirkan dalam sidang itu, mulai dari unsur notaris hingga rekanan, termasuk oknum anggota DPRD juga akan dihadirkan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 3 JUNI 2014|NO. 0372|TAHUN III

G

Nasib MAN di Tangan Juhedi DPRD Minta Kepala yang baru Kemenag Bertindak Serius PAMEKASAN – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mengingatkan Kepala Kemenag Pamekasan yang baru, Juhedi agar menuntaskan polemik yang terjadi di Madrasah Aliyah (MAN) Pamekasan.

AKRAB. Sejumlah Pejabat Kemenag Pamekasan memberikan ucapan selamat kepada Juhedi, sebagai Kepala Kemenag Pamekasan yang baru

SEREMONIAL

Juhedi Pimpin Kemenag PAMEKASAN – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan Muarif Tantowi resmi dimutasi sebagai Kepala Kemenang Bangkalan. Jabatan Kepala Kemenag Pamekasan kini

diisi Juhedi, yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Penma) Kemenag setempat.

Serah terima jabatan dilakukan di Aula Kemenag PamePISAH SAMBUT. Mantan Kepala Kemenag Pamekasan, Muarif Tantowi memberi ucapan selamat kepada Kepala Kemenag Pamekasan yang baru, Juhedi.

kasan, dihadiri seluruh pejabat di lingkungan Kemenag Pamekasan, PPAI, Forum Guru, danForum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Kabupaten Pamekasan.

Muarif Tantowi berterima kasih pada semua yang telah mendukungnya selama menjabat Kepala Kemenag Pamekasan.

Juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Pamekasan. Sementara Kepala Kemenag yang baru, Juhedi berjanji akan meneruskan program baik yang ditinggalkan Kepala Kemenag sebelumnya dan akan membuat program baru yang lebih baik. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini mengatakan polemik MAN Pamekasan harus segera dituntaskan agar tidak menghambat proses kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dapat merugikan siswa di sekolah itu. “Tolong Kemenag Pamekasan seriusi polemik MAN, agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Saya khawatir aksi mogok kembali terjadi di sekolah itu,” katanya.

Menurut Juhaini, sebaiknya Kepala Kemenag Pamekasan yang baru, secepatnya membuat langkah dan Kebijakan kongkrit, apakah tetap mempertahankan Taufiqi sebagai Kepala MAN, atau sebaliknya akan mengganti dengan kepala yang baru. Kebijakan itu penting dikeluarkan, agar tidak meresahkan siswa dan orang tua siswa.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta agar para Guru MAN Pamekasan tidak ikut-ikutan melakukan aksi mogok belajar. Karena mengajar itu adalah tugas yang seharusnya dipikul dan dijalani dengan baik oleh guru. Bahkan guru juga punya kewajiban untuk menghalangi siswanya yang hendak melakukan aksi mogok.

Menurut Juhaini, kisruh MAN Pamekasan akan berpengaruh terhadap penerimaan siswa baru nanti, jika tidak segera tertangani dengan baik.

Sebab calon wali murid akan berfikir ulang untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang tak kondusif.

Kepala Kemenag Pamekasan, Juhedi menyatakan bertanggungjawab untuk men-

untaskan beberapa persoalan yang belum tuntas pada masa jabatan kepala sebelumnya.

Termasuk dalam menangani polemik di MAN Pamekasan.

Langkah awal yang akan dia lakukan, yaitu berkoordinasi dengan beberapa pihak, baik di internal Kemenag maupun internal MAN Pamekasan, mulai dari Komite Madrasah, Guru, seluruh WAKA, perwakilan siswa hingga Wali Murid.

Baru selanjutnya akan membuat kesimpulan, yang baik untuk kemajuan pendidikan di Lembaga tersebut.

Polemik MAN Pamekasan memang berjalan panjang.

Polemik ini muncul sejak Kemenag Pamekasan dipimpin Normaluddin. Para guru dan siswa tidak setuju MAN Pamekasan dipimpin Taufiqi, karena dianggap belum mampu menjadi Kepala Madrasah.

Berkali-kali gelombang protes baik dilakukan oleh guru, ataupun siswa MAN Pamekasan, tetapi Taufiqi tidak tergoyah.

Adik kandung mantan Kepala Kemenag Pamekasan itu tetap menjabat sebagai Kepala MAN Pamekasan.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta agar para guru MAN Pamekasan tidak ikutikutan melakukan aksi mogok belajar.

Terakhir, sejumlah perwakilan Wali Murid MAN Pamekasan melakukan audiensi dengan Kepala Kemenag, saat masih dijabat Muarif Tantowi.

Mereka mendesak Taufiqi dilengserkan. Hingga saat ini belum ada keputusan yang jelas dari Kepala Kemenag Jawa Timur, soal polemik MAN Pamekasan tersebut. Padahal Kakanwil Kemenag Jatim sudah mengetahui polemik tersebut. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 3 JUNI 2014|NO. 0372|TAHUN III

Hari ini Terdakwa Adhoc Diadili Kasi Pidsus Minta Perwakilan KAPAK Hadir dalam Persidangan PAMEKASAN – Hari ini dua terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan buku sekolah menengah (adhoc), yaitu Ahmad Hidayat, mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) periode 2008-2013 dan Salman Alfarisi salah seorang rekanan akan diadili di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya,kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Samiaji Zakaria, kemarin (2/6), dalam forum audiensi yang dilakukan oleh aktivis Kesatuan Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) Pamekasan.

Dalam audiensi tersebut, Koordinator KAPAK Pamekasan, Maimun Ra’is mengatakan kedatangannya ke Kejari Pamekasan untuk kembali mendesak Kejari untuk menelusuri hasil korupsi yang dilakukan oleh kedua terdakwa. Selain itu, dalam forum yang sama KAPAK juga meminta kepada Kejari setempat untuk menahan sejumlah tersangka yang saat ini masih bebas berkeliaran. Padahal mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kurun waktu bersamaan dengan kedua terdakwa, yang sudah ditahan sejak beberapa waktu lalu.

“Kami menginginkkan bagaimana Kejari segara melakukan penahanan terhadap tersangka lain yang telah ditetapkan dalam kasus ini. Kemudian kami juga meminta Kejari untuk melakukan penyitaan kekayaan para terdakwa yang dihasilkan dari korupsi adhoc ini,” katanya.

Menurut Kasi Pidsus, Samiaji Zakaria, yang menemui para peserta audiensi, pihaknya akan memproses tuntas kasus korupsi adhoc, namun kasus tersebut tidak serta merta dapat

Sedangkan untuk Salman Alfarisi dikenakan pasal 2 dan 9 Undang

Undang Tipikor. Kedua tersangka terancam hukuman 15-20 tahun

penjara. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

dituntaskan dengan cepat karena harus didukung dengan dua alat bukti yang cukup sesuai prosedur hukum.

“Secara bertahap kami pasti tuntaskan kasus ini. Namun, untuk melakukan penyitaan harus melakukan penelusaran kekayaan secara hati-hati, sehingga jika memang ada suatu petunjuk yang dapat dijadikan bukti, serahkan ke kami,” katanya di hadapan peserta audiensi.

Selain itu, Samiaji juga meminta salah seorang perwakilan KAPAK untuk ikut hadir dalam persidangan pertama dengan agenda pembacaan dakwaan kasus adhoc tersebut, dengan harapan mereka dapat mengetahui secara utuh kasus tersebut dan fakta di persidangan.

Sehingga tidak selalu Kejari yang dianggap lamban dalam penanganan sebuah kasus.

Untuk diketahui, dalam kasus yang merugikan negara Rp 1,9 miliar itu, terhadap Ahmad Hidayat akan dikenakan pasal 2,3, dan 9 Undang Undang Tipikor junto pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

SEREMONIAL

Pemkab Mengabdi Untuk Orang Tua PAMEKASAN - Sejumlah lansia berkumpul di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan, kemarin (2/6). Disambut oleh Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan Khalil Asyari dan beberapa pejabat terkait lainnya. Para lansia dari berbagai daerah di Pamekasan ini diundang secara terhormat oleh Pemkab, karena kemarin adalah resepsi peringatan Hari Lansia Nasional ke-18.

Dalam acara resepsi yang dimulai pukul 08.30 itu, para lansia yang hadir tampak bercengkrama akrab dengan para

pejabat Pemkab, yang usianya jauh dibawah mereka. Tema yang diambil dalam peringatan Hari Lansia kali ini adalah “Jadikan Lanjut Usia Indonesia Sejahtera”, dengan sub tema “Pengabdianku Untuk Orang Tua”.

Menurut Wabup, pemilihan tema ini mudah-mudahan sesuai dengan nilai-nilai kearifan Bhuppa’, Bhabu’, Guru, Rato.

Yang mengajarkan agar kita sekalian selalu menghormati pengalaman dan fatwa orang tua. Utamanya orang tua yang

telah menyebabkan kita lahir ke dunia, para guru, dan pemerintah.

“Dalam hal ini, para lansia memiliki segudang pengalaman, keteladan, dan kearifan sikap, dalam rangka menghadapi berbagai masalah kehidupan dan pelaksanaan pembangunan, yang telah mereka alami selama masik aktif mengabdi pada masyarakat dan bangsa di Negara ini. Semoga para lansia ini bisa menularkannya pada kami,” ucap Khalil. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 3 JUNI 2014|NO. 0372|TAHUN III

I

Aset Pemkab Senilai Rp 19,4 M Tak Wajar Laporan dari Bendahara SKPD Tidak Terperinci PAMEKASAN - LSM Aliansi Indonesia Cabang Pamekasan mempertanyakan status dan keberadaan sejumlah aset milik Pemkab Pamekasan yang dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Dari semua aset ada lima item yang masih patut dipertanyakan, dengan nilai yang mencapai Rp 19,4 miliar.

Ketua LSM Aliansi Indonesia Cabang Pamekasan, Jakfarus Sodiq mengatakan dari data yang dimilikinya, ia mengelompokkan aset yang mencurigakan itu dalam 5 item. Di antaranya aset mesin dan peralatan senilai Rp 7,7 miliar, aset tanah dengan nilai Rp 441.465.500, aset gedung dengan nilai Rp 6,1 miliar, aset jalan dan irigasi senilai Rp 4,3 miliar

dan aset lain yang lebih dari Rp 780 juta. Sehingga total aset yang diduga bermasalah adalah senilai Rp 19,4 miliar.

Menurut Jakfar, ketidakjelasan aset itu disebabkan beberapa hal.

Di antaranya adalah ada beberapa aset yang tanpa register, ditemukan aset yang tidak diketahui lokasinya, dan banyak aset yang sudah tidak layak tetapi tidak per-

nah dilakukan penghapusan.

Tidak hanya itu, setidaknya ada 39 aset lagi yang dimiliki oleh sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hanya dilaporkan secara umum tanpa rincian yang jelas. Data aset itu dikumpulkan sejak tahun 1997 hingga tahun 2011 lalu.

“Kami punya datanya, setelah kami cocokkan ada temuan bahwa di Pamekasan kurang lebih aset senilai Rp 19 miliar tidak jelas keberadaannya. Kami khawatir ada penyalahgunaan aset yang ada, bahkan dimungkinkan bisa terjadi sengketa antara masyarakat dengan pemerintah,” katanya.

Kepala Badan Pengelola Keuangam dan Aset (BPKA)

Pamekasan, Taufiqurrachman mengakui bahwa ada laporan aset yang diserahkan ke BPK belum sempurna. Sehingga setelah diperiksa BPK laporan itu dikembalikan dalam beberapa catatan. Salah satunya adalah banyak aset yang laporannya tidak terperinci dengan jelas.

Pihaknya mencontohkan pembelian barang dalam satu unit, tapi hanya dilaporkan secara umum tidak dijelaskan mengenai sub-sub unitnya.

“Memang kami menerima catatan dari BPK, agar dilaporkan terperinci dengan jelas. Kalau jumlahnya masih belum dihitung kembali, karena aset yang sudah lama jelas ada penyusutan nilai.

Tapi upaya perbaikan sedang kami lakukan,” ungkapnya.

MenurutTaufiq, mengenai kesalahan pelaporan aset itu karena sejumlah bendahara di setiap SKPD melaporkan ke pihak BPKA tidak secara terperinci. Akibatnya hal itu menimbulkan kesan mencurigakan dalam pemeriksaan BPK dan meminta Pemkab Pamekasan untuk memperbaikinya.

“Dari Bendahara SKPD laporan itu tidak mencantumkan rincian setiap sub-unit aset yang dibeli, hanya secara umum makanya perlu perbaikan. Untuk penghapusan aset kami sedang mulai lakukan,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KRIMINALITAS

Ugal-ugalan Membawa Nyawa Melayang PAMEKASAN - Diduga karena tak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, pria paruh baya bernama Mashudi, 35, warga Dusun Embung Bhere’ Dhejeh, Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, harus meregang nyawa di jalan raya.

Setelah mengalami kecelakaan dengan mobil sedan dan truk kemarin siang (2/6) sekitar pukul 12.30 wib di Jl Stadion, tepatnya di depan Terminal Lawangan Daya.

Saat itu Mashudi, 35, yang nyetir motor Honda Vario nopol M 2679 AS, membonceng rekannya Hasan Basri, 36, warga Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan. Keduanya sedang membawa sangkar burung perkutut. Mereka melaju dari arah utara dengan kecepatan tinggi.

Sampai di depan Terminal Lawangan Daya, ada truk bermuatan pasir hitam nopol P 8760 BZ, yang dikemudikan Nur Salim, 34, warga Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan. Truk juga melaju dari arah utara dengan kecepatan sedang. Mashudi hendak menyalip kiri truk tersebut.

Setelah menyalip dari kiri truk, dia kaget karena ada mobil Nissan Grand Livina nopol M 1345 ER yang sedang parkir di kiri jalan. Penumpang Grand Livina ini sedang berbelanja ke salah satu swalayan di sekitar lokasi.

Mashudi bukan mengurangi kecepatan motornya, tapi malah semakin menggeber motornya.

Dengan harapan tetap bisa mendahului truk, dengan zigzag

menghindari Grand Livina yang terparkir tersebut. Akan tetapi dia tidak nutut, sebelum membanting setir ke kanan menghindari Grand Livina, dia menabrak bemper belakang sisi kanan Grand Livina. Pengemudi Truk yang ada di belakangnya juga kaget dan tidak nutut untuk mengerem. Akhirnya truk menabrak motor Honda Vario nahas itu, sehingga Mashudi tergencet di antara motornya sendiri, Grand Livina, dan Truk pengangkut pasir. Sementara temannya yang membonceng, Hasan Basri, terpental duluan ke sisi kiri setelah ditabrak truk. Sehingga Hasan tidak ikut tergencet.

Mashudi langsung meninggal di TKP, dengan luka parah di kepala bagian belakang. TKP juga hanya berjarak 30 meter dari Pos PJR Satlantas Polres Pamekasan, sehingga beberapa aparat Satlantas yang stanby di Pos PJR langsung terjun melakukan tindakan. Meski tergencet, untuk mengevakuasi Mashudi tidak begitu sulit. Karena aparat langsung menyuruh pengemudi truk untuk memundurkan truknya. Setelah truk mundur, Mashudi sudah terbebas dari gencetan, tapi sayang sudah tidak sadarkan diri.

Sementara kondisi Hasan tidak begitu parah. Dia masih sadar, karena hanya mengalami luka-luka lecet saja. Luka lecat terparah terletak di kaki dan lututnya. Untuk kondisi motor, keadaannya remuk, baik di sisi

depan dan belakang. Kondisi Grand Livina hanya penyok di bemper belakang sisi kanan, dan kondisi truk juga hanya penyok di bemper depan sisi kiri. Pengemudi truk langsung diamankan ke Pos PJR, sementara pengemudi Grand Livina masih dicari ke dalam Supermarket. Akhirnya kedua pengemudi tersebut dibawa ke Mako Satlantas di Jl Raya Nyalaran, berikut truk dan Grand Livina. Motor Vario dibawa belakangan oleh pikap patroli Satlantas.

Sebelum mengamankan beberapa pihak di atas, aparat lebih dulu membawa kedua korban kecelakaan ke RSUD dr Slamet Martodirdjo. Karena gawat

darurat, kedua korban dibawa ke RSUD hanya menggunakan pikap patroli Satlantas. Sesampainya di UGD RSUD, Hasan Basri langsung mendapatkan perawatan intensif. Sementara Mashudi, setelah dipastikan meninggal dunia oleh medis, langsung diletakkan di salah satu ruangan, dan dilakukan visum luar terhadapnya.

Luka serius yang menyebabkan nyawanya melayang adalah di kepala bagian belakangnya yang hancur.

Selang sekitar dua puluh menit, keluarga dari korban meninggal langsung berdatangan, baik ke TKP dan ke RSUD. Suara tangisan pun ramai terdengar. Mereka seakan tak

percaya akan kejadian itu. Salah satu tetangga Mashudi, Subaidah, 40, menyatakan sekitar satu jam sebelum kejadian, Mashudi pamit ke keluarganya akan mengambil sangkar burung perkutut bersama temannya.

“Setelah itu, tiba-tiba saya dengar kabar ada warga Desa Bangkes kecelakaan dan meninggal di tempat. Setelah saya lihat ternyata Mashudi,” tukasnya.

Sementara dari keterangan kenek truk, Ahmad, 27, yang sempat koran ini wawancarai sejenak, tiba-tiba ada motor yang mendahului truknya dari arah kiri.

Tiba-tiba motor itu berusaha ke kanan untuk memotong laju truk.

Karena jarak yang sangat dekat, truk tidak bisa menghindar.

Padahal Ahmad sudah berteriak ke sopir untuk mengerem. “Sopir saya sampai mengerem habis.

Tapi karena jarak yang sangat dekat. Kecelakaan tidak bisa dihindari,” ucapnya.

Dari keterangan salah satu petugas Satlantas Aiptu Syaiful Arkham, yang melakukan olah TKP, kesimpulan sementara diduga kecelakaan ini terjadi akibat kelalaian pengendara motor. “Namun kami masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kejadian ini masih kita dalami, apa sebenarnya penyebab utamanya. Sehingga saat ini kami belum bisa memberikan keterangan yang lebih detail,” tutur Aitu Syaiful Arkham. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

SELASA 3 JUNI 2014 No. 0372 | TAHUN III

SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III

MADURA

J

OBJEK WISATA TAK TERAWAT

Apa Saja yang Dikerjakan Abdi Disbudparpora?

SAMPANG – Perhimpunan Mahasiswa Sampang (PMS) mempertanyakan kinerja pegawai di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Sampang. Pasalnya, beberapa objek wisata di Kota Bahari tersebut tidak terawat dan ada yang dalam sengketa.

Mereka kecewa dengan kinerja Disbudparpora.

Rasa kecewa mahasiswa terlihat dalam audiensi di kantor Disbudparpora Sampang dengan Kadisbudparpora Djuwardi, Senin (2/6). Mahasiswa menyebutkan, objek wisata yang tidak terawat di antaranya, Sumber Otok, Waduk Klampis, dan Makam Rato Ebu. Koordinator PMS Salehoddin meminta Disbudparpora memperhatikan objek wisata secara serius. Jika keberadaan lokasi wisata tersebut dibiarkan tidak terawat, akan semakin kumuh dan jumlah pengunjung bisa menyusut.

Disbudparpora juga diminta menyelesaikan sengeketa lahan di lokasi Sumber Otok. ”Ini yang malah menjadi pertanyaan bagi kami, karena lokasi kepemilikan tanah Sumber Otok tidak jelas dan menjadi sengketa dengan masyarakat setempat,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Disbudparpora Sampang Djuwardi mengatakan, pihaknya terkendala anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat, serta minimnya investor untuk mendukung dan mengembangan lokasi pariwisata di Kota Bahari.

“Masalah perbaikan lokasi pariwisata sudah ada, cuma kita kendalanya banyak untuk berusaha semaksimal mungkin dalam mengembangkan potensi wisata,” tuturnya ditemani Kabid Wisata, R. Mahtum, dan Kabid Kebudayaan, AG Wadud.

Dirinya juga mengakui terkait ketidakjelasan legalitas lokasi Sumber Otok. Namun, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan orang yang mengklaim punya aset dan pertanahan untuk mengetahui kejelasan status tanah tersebut. =RYAN HARIYANTO/MK

ryan hariyanto/koran madura

Perhimpunan Mahasiswa Sampang (PHM) melakukan audiensi di kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) setempat, Senin (2/6). Kepada Kepala Disbudparpora Djuwardi, mereka mengeluhkan pengelolaan tempat wisata.

LINGKUNGAN

Polisi Ambil Sampel Limbah Medis RSUD Sampang - Kepolisian Polres Sampang dalam menyoroti dugaan kasus pelanggaran Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup, di RSUD Sampang terus dilakukan. Tim penyidik Satreksrim Polres Sampang, Senin (02/6) sekitar pukul 12.00 Wib melakukan pengambilan sampel pengelolaan limbah medis rumah sakit pelat merah tersebut.

Dari hasil pengambilan sampel itu, nantinya untuk dijadikan barang bukti dalam mengungkap dan memperjelas perkara kasus dugaan pencemaran lingkungan hidup tersebut. Sebab, pengelolaan limbah medis dari seluruh kegiatan RSUD ditengarai mengandung bahan-bahan organik, anorganik serta bahan kimia beracun. Sehingga, pengelolaan limbah medis baik padat maupun cair menimbulkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui Ka-

satreskrim Polres Sampang AKP Jeni Al Jauza mengatakan, dari hasil pengambilan sampel ditemukan kebenaran bahwa selama ini pihak RSUD Sampang melakukan pengelolaan limbah dari seluruh kegiatan medis.

“Kalau dari hasil pengambilan sampel ini benar terbukti dan sudah jelas,” ucapnya, kemarin.

Lanjut Jeni, hal yang mendasari kebenaran itu adanya pengelolaan limbah medis cair maupun padat ternyata dibuang langsung tanpa

melalui proses standar Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Sebab, untuk pengelolaan limbah medis padat surat izin instalasi tidak ada. Bahkan, penggunaanya ditenggarai menyalahi aturan.

Tak henti disitu, dijelaskannya, sedangkan pengelolaan limbah medis cair meski mempunyai surat Izin Pengelolaan Limbah Cair (IPLC), nampaknya mesin Instalator tidak difungsikan.

“Buktinya bahwa RSUD sudah menyalahi aturan sudah jelas, karena surat izin instalasi pengelolaan limbah padat tidak ada, apalagi Isntalasi limbah cairnya mati tidak difungsikan meski sudah punya izin, dan temuan dari kita ternyata selama ini dibuang begitu saja,” tuturnya.

Dengan demikian, pihaknya Rabu (04/6), akan memanggil Direktur RSUD Sampang Titin Hamidah untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus tersebut.

Begitu pun, selanjutnya pihak ke-

polisian akan memanggil pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur.

Terpisah, Direktur RSUD Sampang Titin Hamidah melalui Humas RSUD Sampang Dr Yuliono, membantah tegas terkait tudingan pembuangan limbah rumah sakit tanpa melalui proses IPAL. Sebab, pihaknya sudah mengantongi surat izin operasional alat instalasi dari Dinas Kesehatan setempat terkait pengelolaan limbah padat.

Disinggung alat instalasi pengelolaan limbah medis cair tak difungsikan? Yuliono justru mengelak bahwa alat instalasi limbah medis cair rusak lantaran terkena luapan air banjir. Padahal, lokasi alat pengelolaannya tepat berada di atas belakang bangunan ruang kamar mayat.

“Rusak masalah instalator limbah cairnya, mungkin tahun ini akan diperbaiki dari dana anggaran,” kelitnya. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III

K

JELANG BULAN RAMADHAN

Harga Sembako Merangkak Naik SAMPANG- Satu bulan menjelang bulan Ramadlan, sejumlah pedagang mulai memanfaatkan momen berharga tersebut, yaitu dengan menaikkan harga yang dimaksimalkan oleh pedagang sembako dan rempah-rempah.

Siti Romlah (35) mengaku bahwa saat ini harga untuk sembako dan rempah-rempah mulai merangkak naik. Menurutnya, harga bawang putih yang semula harganya hanya Rp 9 ribu menjadi Rp 14 ribu per kilogram.

Bawang merah yang harganya semula antara Rp 12 ribu menjadi Rp 18 ribu per kilogram untuk kualitas KW I, kualitas KW II yaitu Rp 16 ribu per kilogram dan untuk KW III yaitu 15 ribu per kilogram.

“Saat ini sepi pengunjung Mas, sekarang sudah banyak pedagang keliling apalagi sekarang ditambah harga bahan pokok merangkak naik,” ujarnya, Senin (2/6).

Bahkan Romlah heran untuk

PEDAGANG. Saat ditemui di pasar Srimangunan Sampang, Senin (2/6).

harga tomat melonjak 4 kali lipat dari harga semula yaitu Rp 7 ribu per kilogram yang harga semula hanya Rp 1.500 per kilogram.

Sedangkan harga telur sekarang merangkak naik menjadi Rp 17 ribu per kilogram yang awalnya Rp 14 ribu per kilogram. ”Harga saat ini pasti berubah sampai nanti mendekati bulan puasa dan lebaran. Untuk kenaikan harga sembako biasanya bertahap,” ujarnya.

Jumani (58) pedagang lainnya juga mengaku harga daging ayam yang semula Rp 24 ribu per kilogram menjadi Rp 26 ribu per kilogram, sementara itu harga daging sapi tetap Rp 110 ribu per kilogram. ”Kenaikan ini tentu berpengaruh terhadap daya minat pembeli, karena sebagian pembeli mengurungkan niatnya setelah mengetahui banyak barang yang naik,” ungkapnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM mohammad muhlis/ koran madura

Ada Mafia Medis di RSUD Sampang?

SAMPANG- Carut-marut pelayanan RSUD Sampang disinyalir lantaran terlalu banyak mafia medis yang bermain di dalamnya. Lagi-lagi, LSM Madura Development Watch (MDW) mengaku menemukan bukti-bukti terkait adanya permainan obat, anggaran dan pelayanan di internal RSUD Sampang. Praktik tersebut yang diduga kuat menjadi penyebab tidak tercapainya pelayanan prima.

Ketua LSM MDW Tamsul menggambarkan permainan para mafia yang bersembunyi di belakang pelayanan medis. Menurut alumni Universitas Trunojoyo Bangkalan itu, para mafia medis di internal RSUD Sampang bermain pada tiga pos penting. ”Pertama di pos pelayanan, ada mafia tersendiri yang bermain.

Kedua di pos obat-obatan, ada mafia yang terorganisir rapi.

Yang ketiga di pos anggaran juga tambah banyak mafia yang bermain. Itu sebagian besar diketahui oleh jajaran pimpinan. Tapi, tidak ada yang bisa memperbaiki,” katanya kepada Koran Madura, Senin (2/6).

Saat ditanya apa saja modus para mafia di tiga pos penting itu, aktivis berambut gondrong

itu hanya membocorkan sebagian saja. Salah satu contohnya di bidang pelayanan misalnya, mafia RSUD Sampang beroperasi saat menjumpai pasien sedang terkendala administrasi atau sedang antri. ”Kalau yang administrasi biasanya para mafia bertindak sebagai calo jika ada pasien yang tidak punya kartu BPJS dengan cara menguruskannya. Atau pasien sudah punya kartu BPJS tapi oleh konspirasi oknum dengan mafia tersebut dibuat seolah-olah masih ada yang kurang dari pasien tersebut sehingga memberi peluang calo di situ,” tuturnya.

Ada juga, lanjut Tamsul, modus yang mempercepat masa antri pelayanan. Dan yang paling memprihatinkan adalah saat oknum medis menjual alat medis tertentu yang sudah dianggarkan oleh negara mengguankan uang rakyat untuk kesehatan rakyat. ”Kalau begitu caranya (dokter resmi masih ikut bermain) maka yang menjadi korban adalah para pasien. Jadi, pasien hanya dikenai biaya mahal tanpa pelayanan yang setimpal. Seharusnya kalau pimpinannya jeli bisa melihat itu dan bisa segera diambil tindakan,” ujarnya tanpa membo-

corkan lebih jauh.

Seperti biasa, Humas RSUD Sampang dr Yuliono menjelaskan bahwa di RSUD Sampang tidaka da mafia medis, baik pada pos pelayanan, obat-obatan dan anggaran. Yang ada, menurut dia, adalah petugas medis mulai dari perawat hingga dokter, petugas medis magang dan PNS. ”Tidak ada itu (mafia medis) kok.

Yang ada adalah PNS dan petugas resmi RSUD Sampang,” ungkapnya.

Hanya saja, saat dia ditanya ulang tentang penyewaan alat medis yang sudah disediakan negara, dia menjawab secara diplomatis. Menurutnya, tidak ada Perda yang mengatur boleh atau tidaknya menyewakan peralatan medis. Namun, saat dia didesak apakah karena tidak ada Perda yang mempertegas itu kemudian membuat pihak RSUD Sampang berani menyewakan alat-alat medis yang sudah disediakan negara, dia lalu menegaskan bahwa tidak ada penyewaan alat medis di RSUD Sampang. Tidak ada penyewaan alat medis (yang sudah disediakan negara) di RSUD Sampang. Semua sudah disediakan,” tepisnya dengan sangat hati-hati. =MIFTAHUL ULUM

JELANG PILPRES 2014

997 Warga Belum Masuk Daftar DPSHP SAMPANG- Sedikitnya 789.872 orang sudah terdaftar sebagai pemilih pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sampang. Namun saat ini jumlah yang sudah tercantum tersebut akan mengalami perubahan. Oleh sebab itu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang melakukan peninjauan kembali untuk melakukan validasi data daftar calon pemilih pada Pilpres 9 Juli mendatang.

Ketua Panwaslu Kabupaten Sampang Addy Imansyah mengaku akan meninjau kembali calon pemilih pada pemilihan umum presiden. Addy juga mengungkapkan saat ini telah menemukan 997 calon pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum masuk dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk Pemilu Presiden 9 Juli mendatang.

“Berdasarkan laporan dari beberapa kecamatan saat ini ada kenaikan yang cukup signifikan dari DPT legislatif ke DPSHP pemilihan pilpres yaitu kurang lebih sekitar lima sampai enam ribu pemilih yang diakumulasikan dari DPT pilpres yang didapatkan dari pemerintah daerah dengan DPT legislatif kemarin,” jelasnya.

Addy juga menjelaskan bahwa saat ini juga banyak temuan seperti calon pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, dan ada juga pertanggal 9 Juli nanti calon pemilih genap berusia 17 tahun atau bahkan pemilih yang masih belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah. “Nanti jumlah tersebut dimungkinkan akan bertambah, dan saat ini kami masih menunggu pihak panwas kecamatan untuk mengkaji lagi yang dimungkinkan ada masalahmasalah atau temuan-temuan baru,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya akan merekomendasikan ke KPU setempat terkait temuan tersebut untuk dilakukan perbaikan, sehingga nantinya diharapkan tidak ada persoalan pada waktu penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres.

“Berdasarkan laporan yang masuk dari beberapa kecamatan, ada sebanyak 997 warga Sampang masih belum terdata sebagai DPSHP yaitu dengan perincian sebanyak 773 orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum tercover dalam DPSHP, sementara yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPSHP sebanyak 204 orang,” terangnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

L

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III

DKPP BERDALIH MINIM ANGGARAN

Abrasi Pantura Mengancam Pemukiman Warga

BERGESER: Abrasi tanah di pesisir pantai bire timur kecamamatan sokobanah, Kabupaten Sampang, Senin (2/6).

SAMPANG- Tak ada yang memperhatikan dan peduli terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh ombak pantai utara (pantura) yang menyebabkan hampir satu setengah meter tanah tergerus hingga ke jalan raya. Seperti yang terjadi di pantai Bire Timur, Kecamatan Sokobanah.

Pinggir pantai di kawasan tersebut tergerus semakin cepat merembet ke pemukiman warga.

Andi (32) warga asal Kecamatan Sokobanah mengungkapkan keperihatinan dengan kondisi tanah yang sudah lama terkikis oleh ombak. Menurutnya, sekitar dua bulan yang lalu kondisi tanah di daerah pantai Bire Timur tersebut tak separah saat ini, hampir 1 sampai dua meter tanah hanyut terkikis oleh mitidasi laut.

Meski demikian, pemerintah setempat tak kunjung memperhatikan hal tersebut. Sebab, apabila tetap dibiarkan begitu saja, tidak akan lama lagi jalan pengikisan tersebut akan merembet sampai ke jalan provinsi di daerah pantura. ”Apabila kondisi tersebut dibiarkan maka tidak akan lama lagi pesisir pantai utara akan semakin rusak parah. Saya berharap pemerintah kabupaten secepatnya mengambil tindakan

Sampang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang akan menjalani sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (5/6).

Menurut komisioner KPU Sampang Miftahur Rozaq, sidang PHPU di MK itu terkait gugatan lima partai politik peserta pemilu yang merasa tidak puas dengan hasil perolehan suara pada pemilu legislatif 9 April 2014.

“Kami telah mempersiapkan alat bukti yang dibutuhkan pada sidang kasus PHPU di MK itu dengan mengambil form model C1,” kata Miftahur Rozaq, kemarin.

Ia menjelaskan, kelima

sebelum tanah yang ada di pantai utara semakin terkikis habis,” keluhnya.

Sementara Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sampang Sri Andoyo Sudono saat dikonfirmasi mengaku bahwa anggaran penda-

patan dan belanja daerah (APBD) untuk penanggulangan abrasi di pantura tidak mencukupi, namun upaya penanggulangan abrasi tersebut akan direncanakan bulan September nanti. “Itu masih bulan September nanti Mas,” jelasnya singkat.

Dirinya juga mengaku untuk kondisi pesisir utara saat ini sangat memprihatinkan, namun saat ini kami masih menunggu anggaran, “Saya mengaku perihatin Mas, tapi penanggulangan abrasi yang di wilayah pantai utara masih direncanakan,” ungkapnya.

SENGKETA PEMILU

KPU Jalani Sidang PHPU partai politik peserta pemilu yang mengajukan gugatan ke MK itu masing-masing Partai Pesatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Selain lima partai politik, gugatan PHPU ke MK itu juga diajukan oleh dua calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Rata-rata gugatannya menyangkut perselisihan perole-

han hasil suara, dimana asumsi pemohon berdasarkan data yang dimilikinya berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten,” katanya.

Menurut Miftahur Rozaq, selain mempersiapkan sejumlah alat bukti, pihak KPU juga akan mengajak sejumlah penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan di Kabupaten Sampang untuk menghadiri sidang itu.

Hal itu dilakukan karena yang mengetahui secara langsung tentang teknik di lapa-

ngan adalah petugas penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa.

Rekapitulasi manual di tingkat kabupaten, menurut dia, hanya berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, sehingga secara teknis KPU tidak mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan.

Pelaksanaan pemilu legislatif di Kabupaten Sampang memang banyak menemui persoalan, karena diduga banyak penyimpangan dalam proses pelaksanaan. Kejadi-

Untuk diketahui, pada tahun 2014, sesuai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun 2014 untuk program mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut dianggarkan sebesar Rp 199.070.00. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

an itu terjadi di dua kecamatan, yakni Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Robatal, Sampang.

“Tapi persoalan di dua kabupaten itu sudah diselesaikan dengan baik dengan cara menggelar pemungutan suara ulang, atas rekomendasi dari pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim,” kata Miftahur.

Di Pulau Madura, KPU Kabupaten Sampang merupakan satu dari tiga kabupaten yang harus berurusan dengan MK, karena digugat oleh partai politik peserta pemilu. KPU Kabupaten lain yang juga harus berurusan dengan MK ialah KPU Kabupaten Pamekasan dan KPU Kabupaten Sumenep. =ABD AZIZ/ANT

Bangkalan

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan M M

KORAN MADURA SELASA 3 JUNI 2014

SELASA 2014| |TAHUN No. 0372 |IIITAHUN III No.3 JUNI 0372

Tarif Parkir di RSUD Tak Sesuai Perda Ke Mana Dana Parkir itu Mengalir?

BANGKALAN - Tarif parkir kendaraan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syarifah Ambami Rato Ebu (Syamrabu) Bangkalan, dinilai sangat mahal. Bahkan melebihi peraturan daerah (perda) yang ada. Kondisi yang demikian sangat dikeluhkan masyarakat. Apalagi bila ada salah satu sanak keluarga yang dirawat di sana, tentu akan keluar masuk parkiran.

Ironisnya, tarif parkir sangat mahal dibandingkan daerah lain. Tarif untuk kendaraan roda empat atau mobil dipatok Rp 3000. Padahal sesuai dengan perda yang ada tarif parkir mobil hanya Rp 2000. Meskipun mahal tidak menjamin pelayanan bagus. Tapi, malah sebaliknya. Ketika ada motor yang diparkir hilang, para tukang parkir tidak bertanggung jawab.

Mobil atau motor yang hilang tidak diganti.

"Parkir disini (RSUD) mahal, Mas. Masak parkir mobil ditarik Rp 3000. Padahal aslinya kan hanya Rp 2000," kata salah seorang pengemudi mobil, Rohman, saat dikonfirmasi usai memarkir kendaraannya.

Rohman menjelaskan dirinya tidak bisa berbuat banyak karena tarif yang tertera dalam karcis sebesar Rp 3000. Tapi dalam hati ini berkata kenapa tarif parkir sampai segitu.

"Kami meminta kepada pengelola parkir atau manajemen rumah sakit supaya tarif parkir diturunkan, sesuai dengan yang

ditetapkan perda," ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Madura Corruption Watch (MCW), Syukur. Ia menyatakan parkir di Bangkalan sudah melanggar perda seperti di RSUD. Parkir mobil di sana harus membayar Rp 3000, sedangkan dari hasil parkir tidak tahu disetor kepada siapa.

"Pemkab Bangkalan harus menindak tegas kepada para pengelola parkir yang meresahkan warga. Di sisi lain, pengelola parkir tidak menjamin, jika ada kehilangan motor atau mobil. Padahal sudah membayar parkir," urainya.

Ia menambahkan sebaiknya pengelolaan parkir harus ditangani instansi terkait. Tidak boleh diserahkan pada pihak ketiga. Selain tarifnya mahal, kontribusi pada PAD dari sektor parkir juga kecil. "Pertanyaannya ke mana uang hasil parkir yang selama ini ditarik dari masyarakat dengan tarif mahal.

Pasti ada kebocoran ini," ujarnya. = SYAIFUL ISLAM/RAH

DEMO. Mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan protes pemilihan ketua baru, karena tidak dilibatkan.

syaiful islam/koran madura

PEMILIHAN KETUA STKIP PGRI

Mengapa Mahasiswa Tak Dilibatkan?

BANGKALAN - Gara-gara tidak dilibatkan dalam pemilihan Ketua STKIP PGRI Bangkalan periode 2014-2018, sejumlah mahasiswa menggelar unjuk rasa di halaman kampus tersebut, Senin (2/6) kemarin. Mereka mendesak panitia pemilihan ketua PGRI supaya melibatkan mahasiswa. Bahkan memberikan hak suara pada mahasiswa untuk memilih ketua STKIP PGRI Bangkalan.

Mahasiswa merupakan bagian dari kampus, sehingga dinilai mempunyai hak suara untuk memilih ketua baru. Sehingga aturan yang ada harus direvisi. Aksi unjuk rasa tersebut sempat terjadi perang mulut antara pendemo dengan dosen. Sang dosen terprovokasi dengan ucapan yang dikeluarkan pendemo. Beruntung tidak sampai ricuh, karena situasi yang mulai memanas itu berhasil

diredam.

Para pengunjuk rasa membawa sejumlah poster yang berisi krtikan dan kecaman. Salah satu isi dari poster tersebut "Kami Harus Dilibatkan dalam Pemilihan Ketua Baru".

"Kami melihat adanya kejanggalan yang tidak sesuai dengan mekanisme pemilihan pada umumnya. Karena mahasiswa tidak dilibatkan dalam pemilihan," ujar korlap aksi, Supriyanto.

Ia menjelaskan pemilihan dinilai tidak prosedural dan acuan yang kurang jelas, sangat memungkinkan akan terjadinya penyelewengan, sehingga merugikan kampus. Sebelum semua terjadi, maka dibutuhkan suatu perbaikan.

"Tuntutan kami hanya mahasiswa harus dilibatkan dalam proses pemilihan ketua, supaya

proses demokrasi di kampus berlangsung terbuka," paparnya.

Sementara itu, Ketua STKIP PGRI Bangkalan, Hafid menyatakan sesuai aturan yang ada dalam kampus, mahasiswa memang tidak dilibatkan dalam pemilihan ketua.

"Tapi, karena ada masukan sekarang senat bisa ikut memilih ketua. Senat sendiri perwakilan dari suara mahasiswa. Sedangkan dulu senat tidak ikut memilih," paparnya.

Ia menambahkan proses pemilihan ketua baru STKIP PGRI sudah sesuai prosedur yang ada.

Di mana tidak ada satu pun aturan yang telah dilanggar panitia.

"Kami berharap pelaksanaan pemilihan ketua yang baru berjalan lancar. Kemudian yang terpilih bisa menjalankan tugas dengan baik," paparnya. = SYAIFUL ISLAM/RAH

RELOKASI ALTERNATIF

PKL Bakal Menempati Lapangan Kuda?

BANGKALAN - Lapangan pacuan kuda identik dengan tempat yang rawan digunakan untuk berbuat mesum. Lapangan yang berlokasi di Jalan Angrek Kelurahan Kemayoran Kecamatan Bangkalan itu, rencananya akan dijadikan salah satu tempat alternatif bagi para pedagang kaki lima (PKL). Apalagi, lahan yang tersedia di lokasi tersebut

dinilai sangat mampu untuk menampung PKL yang selama ini kekurangan lahan.

"Di sana kan sudah tidak difungsikan lagi sebagai lapangan pacuan kuda. Jadi di sana bisa dijadikan alternatif untuk relokasi PKL," ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bangkalan, Bambang Setiawan.

Menurutnya, rencana terse-

but merupakan langkah positif.

Sebab selama ini di lokasi yang dipenuhi dengan rerumputan itu seringkali dijadikan tempat untuk melakukan perbuatan tak bermoral. Sehingga rencana relokasi ini dapat menjadikan tempat tersebut lebih bermanfaat dan sebagai daerah perputaran ekonomi PKL. "Sejauh ini memang di area

pacuan kuda termasuk daerah rawan mesum, karena sepi. Sehingga perlu adanya alih fungsi sebagai tempat yang lebih positif," tuturnya.

Akan tetapi, sebagian PKL menyatakan kurang sepakat jika relokasi itu ditempatkan di lapangan pacuan kuda. Dipastikan akan berdampak pada pendapatan para pedagang PKL. Selain

karena lokasinya sepi, juga jauh dari jangkauan masyarakat yang selama ini mengunjungi PKL di sekitar alun-alun setempat.

"Kalau dipindah ke sana pasti sepi, Mas, dagangan tidak akan laku terjual. Terutama daerah sana rawan," kata salah satu PKL di Alun-alun Bangkalan, Anwar, (24), warga Kecamatan Socah. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUN III

PENCURIAN

Pelajar MA Selamat dari Amukan Massa BANGKALAN - Jajaran reserse kriminal polres Bangkalan mengamankan pencuri motor di Desa Pakaan Utara, Kecamatan Galis. Dari tangan tersangka polisi mengamankan sepeda motor untuk dijadikan barang bukti (BB). Identitas pelaku berinisial AR (19), warga Desa Pekaden Utara, Kecamatan Galis. Kini tersangka meringkuk di balik jeruji besi mapolres Bangkalan.

Pelaku terancam tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena ditahan. Saat ini tersangka duduk di kelas 2 Madrasah Aliyah (MA). Dalam melakukan aksinya, pelaku tidak sendirian, melainkan bersama dua temannya. Namun keduanya berhasil kabur dan masih diburu petugas.

"Kami telah mengamankan pelaku pencurian kendaraan bermotor saat mencuri di halaman masjid," ucap Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Andi Purnomo, saat dikonfirmasi, Senin (2/6) kemarin.

Ia menjelaskan pelaku ditangkap warga usai aksinya diketahui pemilik motor Fathurrahman. Di mana korban berte-

riak minta tolong ada maling.

Warga yang mendengar langsung mengejar pelaku.

"Tahu ada pencuri, warga langsung mengejar dan menangkap pelaku. Kebetulan saat itu ada petugas yang sedang patroli, sehingga petugas langsung mengamankan pelaku takut diamuk massa," paparnya.

Menurut Andi, pihaknya mengamankan tersangka bersama motor yang dipakai. Sedangkan motor korban dibawa kabur teman pelaku, yang hingga kini masih diburu, karena berhasil lolos saat dikejar massa.

"Tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara," paparnya.

Sementara itu, AR mengaku dirinya baru pertama kali melakukan pencurian. Tetapi, baru sekali mencuri langsung ditangkap. Ia mencuri karena tidak punya uang.

"Saya tidak tahu rumah teman yang membawa motor itu.

Tapi saya kenal dan ingat wajahnya mereka bila ketemu," ucap AR di hadapan penyidik saat diintrogasi. = SYAIFUL ISLAM/RAH

syaiful islam/koran madura

DIINTEROGASI. Pelaku saat diintrogasi petugas di ruang penyidik kemarin.

PILPRES

KPUD Harus Mengantisipasi Golput BANGKALAN - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan, sebagai penyelenggara pemilihan presiden (Pilpres), diminta mewaspadai gencarnya kampanye golput yang dilakukan secara terorganisir. Apalagi

beberapa waktu terakhir isu-isu provokatif santer terdengar. Tentunya, hal itu sangat merugikan dan dapat menghambat upaya mensukseskan Pilpres tahun ini.

"Kami minta agar KPUD mengantisipasi adanya isu-isu

doni heriyanto/koran madura

MATI. Lampu PJU dibiarkan tak berfungsi di jalan ringroad barat. Bahkan tak ada kabel yang menyang Gung antar tiang PJU.

Sampai Kapan PJU Dibiarkan Mati BANGKALAN - Lampu penerang jalan umum (PJU) di Ringroad Barat Kecamatan Socah hingga saat ini masih terlihat tidak berfungsi. Padahal di akses tersebut sangat rawan terjadinya aksi kejahatan. Bahkan seringkali sudah memakan korban. Akan tetapi, tidak ada perbaikan dari pihak terkait. Kondisi demikian, menimbulkan kekhawatiran masyarakat setempat yang menggunakan jalan tersebut sebagai jalur utama untuk melakukan aktivitas pada malam hari.

"Kalau malam hari kami jarang dan hampir tidak pernah lewat di jalan itu, karena rawan rampok, Mas. Terpaksa kami harus mencari jalan pintas,’’ ujar Miftahul Umar (30), warga Perumahan Soka Park.

Pria yang berprofesi sebagai pemilik usaha jasa laundry ini mengaku sangat tidak nyaman dengan tidak berfungsinya lampu jalan tersebut. Sebab sangat mengganggu kelancaran dan

kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Rasa takut seringkali menyelimutis para penghuni perumahan yang berdekatan dengan jalan tersebut.

"Terus terang kami sangat tidak nyaman. Kami berharap kepada pihak terkait agar segera memfungsikan lampu sebagaimana mestinya. Agar masyarakat tidak lagi merasa was-was," ungkapnya.

Kekhawatiran warga diakui

oleh Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Andy Purnomo. Pihaknya telah meminta kepada pihak terkait agar dilakukan perbaikan untuk lampu penerang jalan. Sebab di sekitar jalan tersebut memang sangat rawan terjadinya aksi kriminal. Diakui lokasi tersebut termasuk pada zona hitam dan perlu diwaspadai oleh setiap orang yang melintasi jalan tersebut.

"Sangat berbahaya jika jalan tidak dilengkapi dengan lampu penerang, karena berpotensi terjadi kejahatan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Pengairan Raden Moh Taufan Zairinsjah mengatakan pihaknya mengaku telah melakukan perbaikan PJU di jalan tersebut. Namun, PJU sering dimatikan orang yang tidak bertangung jawab. = DONI HERIYANTO/RAH

yang dapat menghambat upaya mensukseskan pemilu. Jika tidak diantispasi akan berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya," ungkap Ketua FKMBM, Dasuki Rahmad.

Menurutnya, kesuksesan momen lima tahunan ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran pemilih pada saat pemilu berlangsung. Apabila masyarakat terpengaruh dengan merebaknya isu provokatif tentunya akan mem-

bentuk cara pandang masyarakat untuk menjadi bagian dari golongan putih (golput). Dengan demikian, pencegahan sejak dini harus dilakukan agar Pilpres tersebut dianggap suatu wadah penting dalam menentukan pemimpin di masa yang akan datang.

"Menggunakan hak suara sangatlah penting, karena ini menyangkut nasib kita untuk lima tahun yang akan datang," jelasnya.

Mulai saat ini hingga pada hari pelaksanaan pemilu,

perbaikan-perbaikan secara sestemik tetap harus dilakukan guna membangun sebuah kesadaran di tengah-tengah masyarakat untuk menggunakan hak politiknya pada 9 Juli mendatang. Tak kalah pentingnya, evaluasi setiap apa yang telah dilakukan juga harus menjadi perhatian. Dengan tujuan agar pelaksanaan Pilpres berlangsung secara luber dan jurdil demi tegaknya demokrasi yang berkeadilan. = DONI HERIYANTO/RAH

Laporan Khusus

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan OO

KORAN MADURA SELASA 3 JUNI 2014

SELASA 2014| |TAHUN No. 0372 |IIITAHUN III No.3 JUNI 0372

“Republik Kiai” itu Bernama Madura Pasca reformasi yang berembus di tahun 1998, Madura pada akhirnya menjadi republik kiai. Penyebutan republik kiai ini dimunculkan lantaran petinggi formal daerah dijabat kiai, setidaknya sosok yang sangat dekat dengan kiai.

Di awal tahun 2000-an, seorang kiai memimpin Kabupaten Sumenep, KH Ramdlan Siraj.

Ramdlan merupakan salah satu pengasuh pondok pesantren di Ponpes Nurul Islam, Karang Cempaka Bluto. Ia menjadi pemimpin Sumenep selama dua periode (2000-2005 dan 2005 – 2010). Saat Ramdlan lengser lantaran undang-undang melarangnya untuk menjadi Bupati untuk periode ketiga, reformasi birokrasi dari kiai kembali ke kiai lagi. KH A Busyro Karim menggantikan Ramdlan dalam pilkada 2010.

Hal yang sama terjadi di Kabupaten Bangkalan. RKH Fuad Amin Imron juga berkesempatan menjadi bupati periode. Karena undang-undang juga melar-

angnya menjadi bupati untuk yang ketiga kalinya, pada tahun 2013. Fuad lengser keprabon dan posisinya tergantikan orang lain yang sebenarnya juga personifikasi dirinya, RKH Ibnu Makmun Fuad. Reformasi di Bangkalan terjadi dari ayah ke anak.

Tidak ada yang salah, kecuali kelaziman dimana sesuatu yang berharga bisa turun dari ayah ke anak, sepanjang hal itu bisa dilakukan.

Bangkalan, membuktikan hal ini.

Kemudian di Sampang, K Fannan Hasib naik kelas dari semula wakil bupati di eranya Noer Tjahja dan kini menjadi bupati.

Fannan didampingi Fadilah Budiono sebagai wakil bupati. Fadilah, satu-satunya orang yang menjabat buati di eranya dan wakil bupati di eranya orang lain.

Di Pamekasan, KH Kholilurrahman, pengasuh ponpes Matsaratul Huda Panempan. Kiai ini memenangkan pertarungan ketika melawan incumbent,

Achmad Syafii Yasin pada tahun 2008. Pada tahun 2013, Kholilurrahman, sebagai incumbent, mengalami kekalahan dari seseorang yang dikalahkannya pada tahun 2008, Ahmad Syafii Yasin.

Dari perspektif situasional, kiai mengalami kemajuan dari semula lebih banyak berkiprah di ndalem, kini menjelajah, dan dapat menjadi apa saja yang dianggapnya positif.

Termasuk, kiai menjadi kepala daerah, khususnya di Madura. Sehingga, situasi politik di Madura dalam konteks kekepaladaerahan ini telah menjadikan Madura sebagai republik kiai. Tetapi, benarkah situasi republik kiai ini sebagai langkah maju?

Dulu, dalam cerita para sufi di Madura, kiai tidak ingin berpolitik praktis. Tetapi,

kiai lebih suka menjadi kelompok moralis. Para pejabat yang masih mengakui sosok kiai sebagai penjaga gawang akhlak, keluar dari pendopo dan sowan ke kiai untuk meminta saran dan petunjuk. Konstruk ini berbeda dengan hari ini di mana banyak kiai yang berbondongbondong datang ke pendopo untuk satu hal atau untuk kepentingan yang lain.

Di jaman silam, kiai memajang foto dirinya saja, di ruang tamu, sangat jarang. Sebab, pajangan foto di depan publik dianggap tidak pantas, ketika itu. Namun saat ini, situasinya berbeda. Tidak sedikit kiai yang memajang foto dirinya di ruang tamu. Bahkan lebih dari itu, menjelang musim pemilu, foto kiai tidak saja berada di ruang privat tetapi lebih dri itu, foto kiai dipajang di ruang publik.

Sebuah foto yang tersenyum sendiri, seakan tebar pesona, yang jika hujan kehujanan dan saat panas kepanasan. Tidak apa-apa toh kiai juga bagian dari rakyat republik ini yang pasti memiliki hak untuk menjadi atau tidak menjadi politisi praktis. (*) = CHAIRIL ANWAR.

Biarkan Rakyat yang Menilai Ada model kiai. Pertama, kiai politisi; kiai yang masuk ke dalam pusaran politik praktis. Ia menjadi kiai pada satu sisi dan menjadi politisi pada katup yang lain. Kedua, kiai non politis.

Ia kiai yang dengan sengaja tidak masuk pada ranah politik praktis. Tetapi, ia menjadi sosok yang didatangi politisi, dimohon restu dan doanya. Tetapi, ia tidak berpihak pada sayap manapun, kecuali memberi saran agar ketika menjadi penyelenggara negara di wilayahnya masing-masing harus benarbenar menjadi sosok yang arif, bijak, bajik, dan radik.

Menurut budayawan muda Abrari, kiai memiliki hak untuk berpolitik atau tidak berpolitik.

Kemudian, kiai memilih tiga lokasi pada dua pilihan tersebut.

Pertama, kiai berpolitik praktis.

Kedua, kiai tidak berpolitik praktis. Ketiga kiai berada diantara berpolitik atau tidak berpolitik praktis. Pada golongan ketiga ini, Abrari menyebut kiai berada

pada ruang muktazilah politik.

Namun pada semua itu, siapapun harus menghormati kiai yang berada di ruang manapun.

Sebab, kiai bagian dari warga yang dalam istilah Aristoteles bahwa semua manusia pada dasarnya adalah zoon politicon.

“Masyarakat kan sudah bisa me-

Kiai memilih tiga lokasi pada dua pilihan tersebut.

Pertama, kiai berpolitik praktis. Kedua, kiai tidak berpolitik praktis. Ketiga kiai berada diantara berpolitik atau tidak berpolitik praktis. nilai pada apapun yang terjadi dalam politik dewasa ini,” dia menjelaskan.

Bagi budayawan ini, siapapun pantas mengadaptasi makna yang tersirat dalam peristiwa

Sadewa yang memberi saran pada Kresna. Disebutkan, seseorang harus terus berjalan sebagaimana hidup ini mengharuskannya begitu. Siapa saja yang sudah berada di puncak pendakian, maka untuk meneruskan perjalanannya hanya ada satu jalan pilihan saja baginya, yaitu melangkah turun.

Kisah dalam pewayangan ini mirip dengan cerita dalam buku Ki Hajar Dewantara Ayahku.

Dalam perjalanan karier politiknya Ki Hajar ketika itu keluar dari parlemen (politik praktis).

Terhadap pilihan politiknya itu, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di dunia setiap benda yang berada di atas pasti, akan turun. Selain itu, bagi manusia, perjalanan turun kadangkala sama beratnya dengan jalan menuju pendakian. “Masalahnya kiai atau bukan kiai dalam politik, sebab yang lebih urgen adalah dewasa dan saling menghormati,” dia memaparkan. (*) = CHAIRUL ANWAR

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

3 JUNI 2014 SELASA 3 JUNI 2014 | No. 0372 | TAHUNSELASA III

MADURA

No. 0372 | TAHUN III

SITI KHODIJAH

SISCA PUTRI UTAMI

Jangan Lupakan Jati Diri Wanita Sisca Putri Utami, 18, sangat berhati-hati dalam bersikap kesehariannya. Dia takut apa yang dikerjakannya setiap hari, hanya akan meninggalkan duka atau kecewa di hari tua. Dia selalu ingin berperilaku baik. Karena dia percaya, apa yang akan didapat dari sebuah kebaikan, juga kebaikan pula.

Dara manis, yang masih berkuliah di Jurusan Ekonomi Majamen, Fakultas Ekonomi, Unira ini, juga memberlakukan hal tersebut dalam prinsip hidupnya. Dia tidak mau melupakan jati diri wanita begitu saja. Menurutnya wanita adalah pelayan. Dalam hal ini adalah pelayan keluarga. "Jadi memang benar jika wanita identik dengan dapur dan pekerjaan rumah lainnya. Karena memang demikian adanya," tukasnya.

Sisca -sapaan akrabnya- meski demikian bukan tidak boleh seorang wanita itu juga mengembangkan potensinya di dunia luar dan karier. Karena hal ini juga penting bagi wawasan seorang wanita. Apalagi sekarang sudah jamannya emansipasi, sebagaimana diperjuangkan RA Kartini dulu.

Wanita yang bercita-cita menjadi pegawai bank ini menggarisbawahi, cap bagi wanita yang seorang pelayan itu berbeda dengan cap sebagai babu. Sebab hal ini sekarang sudah rancu. Pelayan disamakan dengan babu, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan pemahamannya, jika seorang babu maka dia pasif, hanya tunduk saja atas perintah atasan. Tapi jika pelayan masih bisa aktif, tidak hanya nurut saja, tapi masih bisa memberikan saransaran dan sumbang pikiran lainnya.

"Jadi wanita itu boleh saja berkarier di mana saja. Asalkan jangan lupakan kodratnya sebagai wanita. Jadi setelah tugas atau pekerjaan di luar rumah selesai, silakan langsung terjun ke belakang untuk tetap menjadi pelayan keluarga," terangnya. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Perempuan Harus Mengambil Peran Menjadi seorang aktivis bagi kebanyakan orang mungkin bukan menjadi pilihan. Penilaian tentang aktivis mungkin diidentikkan dengan sosok yang kritis, idealis, lama lulus, urakan, jarang kuliah, dan berbicara politik. Kebanyakan orang mungkin memandang aktivis sebagai sosok yang berbeda dari orang kebanyakan, untuk tidak menyatakan “orang aneh”.

A

kan tetapi, jika dipikirkan lebih lanjut, tidak semuanya demikan. Bukankah banyak aktivis yang menyelesaikan studi tepat waktu dengan nilai yang memuaskan, berpenampilan rapi dan tetap tidak kehilangan identitasnya sebagai seorang aktivis.

Beberapa aktivis yang berpenampilan urakan, jarang kuliah, dan lulus terlambat adalah sebuah pilihan pribadi, bukan sebagai konsekuensi logis menjadi seorang aktivis. Membedakan keduanya secara hakikat, merupakan pilihan individu dan cara berprilaku.

Bagi Siti Khodijah, menjadi seorang aktivis perempuan merupakan panggilan jiwa dan moral. Sebab aktivis merupakan orang yang bergerak untuk melakukan sebuah perubahan dan memiliki wadah sebagai alat untuk mencapai tujuan perubahan tersebut.

Mahasiswa sebagai agent of change dan agent of social control sebenarnya adalah penyambung lidah rakyat. Konsekuensinya, tugas mahasiswa tidak

hanya belajar dan sibuk dengan tugas-tugas, melainkan juga membumi ke masyarakat. Hal ini sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menyiratkan aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. ”Dari konsep ini dapat terlihat jelas bahwa ruang lingkup mahasiswa adalah studi dan masyarakat. Banyak pemimpin besar negara ini yang dulunya mengambil peran sebagai aktivis. Walau pun aktivis perempuan sangat minim,” terangnya.

Menurutnya, menjadi aktivis merupakan kerja sosial yang sifatnya non profit (tidak mencari keuntungan) dan lebih kepada panggilan moral. Namun banyak keuntungan-keuntungan yang sifatnya sebagai sebuah investasi untuk membangun masa depan. Misalkan, pengalaman organisasi. Dengan memiliki pengalaman organisasi, kita bisa belajar mengelola orang dan kegiatan.

Hal ini sangat penting karena kita sebagai mahluk sosial tidak bisa lepas dari organisasi.

Kemudian dengan menjadi aktivis, kita bisa mengembangkan diri dan mengasah keterampilan. Untuk menghadapi tantangan dunia kerja saat sekarang ini, keterampilan mendapat porsi utama yang harus dimiliki pelamar. Seperti kepemimpinan, mahir berbicara di depan umum, kepercayaan diri, menganalisa perilaku orang di sekitar, dan banyak lagi. Selain itu, aktivis juga memiliki jaringan yang luas. Sebagai konsekuensi aktivis untuk selalu berinteraksi dengan orang lain, baik pemerintah maupun masyarakat.

Melihat tingkat persentase jumlah aktivis sangat kecil apalagi yang perempuan, menjadi pertanyaan mengapa mahasiswa yang diamanatkan sebagai penyambung lidah rakyat justru malah anti terhadap

Keterangan : Siti Khodijah Tetala : Bangkalan, 7 Maret 1992 Hobi : Baca Buku, Diskusi Makanan kesukaan : Bakso Cita-cita : Guru Bermartabat

hal-hal yang berkenaan dengan aktivis. Untuk menumbuhkan kesadaran bahwa aktivis adalah sebuah keharusan dan panggilan moral, jangan terjebak oleh citra aktivis yang beredar di masyarakat. ”Jangan sampai aksi anarkis segelintir aktivis, kita langsung pukul rata bahwa aktivis identik dengan anarkis. Pikiran seperti ini yang harus kita pilah,” ucap Mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan ini.

Di era globalisasi saat ini, perempuan harus mampu melek politik.

Perempuan pun harus mampu berkompetisi dengan kaum laki-laki di semua sektor kehidupan, dengan membuka pemikiran dan gagasan cemerlang serta kegiatan yang berkualitas. =MOH RIDWAN/ RAH