e Paper Koran Madura 03 Juli 2014

KAMIS

3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

Penulis Obor i Rakyat Penuh i is ol P n ila Pangg Nasional hal 3

Majelis Hakim Pengadilan TERKAIT Tindak Pidana Hal 2 Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis lima tahun penjara terhadap Direktur PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo. Anggoro terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah menyuap sejumlah penyelenggara negara terkait upaya pemulusan proyek pengadaan revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan pada 2006 sampai 2008.

BERITA

5 Tahun Bui untuk

ANGGORO

1

0328-6770024 KAMIS 3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUN III www.koranmadura.com

Kemenangan Dramatis di Menit Terakhir Olahraga 16

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUN III

ant/yudhi mahatma

BAHAS RUU PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI. Menteri Agama Lukman Hakim (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR membahas RUU Pengelolaan Keuangan Haji di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/7). RUU tersebut diharapkan memberikan perlindungan, memberikan nilai manfaat dan kepastian hukum bagi jemaah haji dan umrah.

Anggoro Divonis 5 Tahun JAKARTA- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis lima tahun penjara terhadap Direktur PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo. Anggoro terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah menyuap sejumlah penyelenggara negara terkait upaya pemulusan proyek pengadaan revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan pada 2006 sampai 2008.

Selain itu, Anggoro juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 250 subsider 2 bulan kurungan.”Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana atau seperti dakwaan prim-

eri,” kata Ketua Majelis Hakim Nani Indrawati saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (2/7).

Dalam menjatuhkan tuntuan, hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan. Yakni, perbuatan terdakwa Anggoro dinilai tidak mendukung program

pemerintah dalam memberantas korupsi dan Anggoro tidak mengakui perbuatannya. Selain itu perbuatan terdakwa yang sempat melarikan diri ke luar negeri juga turut menjadi pertimbangan yang memberatkan tuntutan. Sebab, sebab menghambat proses penyidikan. “Terdakwa telah usia lanjut dan menderita sakit,” kata hakim menjelaskan hal yang meringankan.

Anggoro Widjodjo disebut memberi suap kepada MS Kaban selaku Menteri Kehutanan, Ketua Komisi IV DPR periode 2004 sampai 2009, Yusuf Erwin Faisal, serta anggota DPR periode 20042009 termasuk Suswono yang kini menjabat Menteri Pertanian (Mentan) . Suap diberikan terkait pengurusan anggaran 69 program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan tahun 2007.

Kaban disebut setidaknya lima kali meminta uang kepada Direktur PT Masaro Radiokom sebagai imbalan persetujuan memenangkan perusahaan tersebut pada proyek SKRT. Salah satu permintaan uang tersebut terungkap dalam komunikasi pesan singkat antara MS Kaban dan Anggoro.

Komunikasi itu terjadi pada 5 Agustus 2007.

Sementara itu, penasihat hukum Anggoro, Thompson Situmeang menuding jika putusan majelis hakim hanya mengutip tuntutan dari jaksa KPK. Thompson menilai keputusan majelis hakim untuk Anggoro tidak sesuai fakta. “Faktanya putusan hari ini yang dibacakan copy-paste dari tuntutan penuntut umum. Apa yang disampaikan di sini, titik koma, itu memang dikutip. Seperti apa yang kami duga bahwa apa yang diputuskan majelis ini tidak

sesuai dengan fakta,” ucap Thomson usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (2/7).

Meski demikian, Anggoro, kata Thomson, tidak mempermasalahkan soal masa hukuman. “Kalau masalah berat atau ringannya hukuman itukan seperti awal, memang Pak Anggoro mau dihukum berapapun dia akan menerima,” tandasnya.

Secara terpisah, JPU KPK mengaku puas vonis lima tahun penjara oleh majelis hakim terhadap terdakwa kasus, Anggoro Widjojo.

“Boleh dikatakan puas lah,” ucap Jaksa Riyono usai sidang di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (2/7)..

Jaksa KPK mengisyaratkan jika pihaknya tak akan mengajukan banding. Terlebih vonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim sama seperti tuntutan Jaksa KPK. “Kalo kami sudah menuntut lima tahun, sudah diputus lima tahun.

Semua pertimbangan hukum sudah diambil alih. Kita tinggal proses saja,” tandas Jaksa. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

33

KORAN MADURA

Nasional

KAMISKAMIS 3 JULI 20143 |JULI No. 0394 | TAHUN III 2014

No. 0394 | TAHUN III

KAMPANYE PILPRES 2014

Intimidasi Makin Merajalela

JAKARTA- Intimidasi dan kecurangan menjelang penyelenggaraan pemilu 9 Juli semakin meluas. Tim Relawan Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di sejumlah daerah terus menerima teror yang diduga melibatkan sejumlah kepala daerah dan aparat negara.

Koordinator Tim Relawan Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Eva Kusuma Sundari mengatakan laporan berupa intimidasi dan kecurangan terus mengalir.

Intimidasi dan kecurangan sudah terjadi sejak awal masa kampanye dan semakin intensif menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli mendatang. “Laporan kami terima dari sejumlah daerah di Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Papua,” kata Eva, saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (2/7).

Eva memaparkan di Garut deklarasi relawan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat dihalangi-halangi oleh aparat. Atribut Jokowi-JK juga tidak boleh dipasang.

Di sejumlah daerah lainnya di Jawa Barat, para kepala daerah mengumpulkan semua elemen masyarakat untuk membicarakan persiapan pemilu. “Ngomongnya persiapan pemilu, tapi ujungujungnya diarahkan untuk memilih nomor satu,” ujar Eva. Intimidasi juga dilaporkan di sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti Gunung Kidul dan Wonogiri. Aparat Babinsa sangat aktif membicarakan Prabowo Subianto tanpa menyebut nama Joko Widodo.

Laporan yang diterima dari relawan Jokowi-JK di Banyuwangi, Jawa Timur, seluruh Babinsa dari Jawa Tengah dan Jawa Timur berkumpul di Banyuwangi.

Dalihnya persiapan pengamanan pemilu presiden dan wakil presiden, terutama pencegahan ancaman terorisme. “Kok, aneh ya temanya. Saya curiga untuk hal lain, tapi perlu dicek lagi,” ucap Eva. Adapun di Papua, Eva mendapatkan laporan bahwa birokrasi di sama aktif mengarahkan rakyat untuk memilih calon tertentu. =GAM

ant/roy ratumakin

PEMBUNUHAN POLISI. Salah satu pelaku pembunuhan terhadap anggota Patroli Motor Brigadir Polisi Hasriadi saat dimasukkan ke dalam kantong jenazah di Jayapura, Rabu (2/7). Brigadir Polisi Hasriadi tewas dikeroyok oleh sekelompok orang di Pasar Youtefa, Abepura, Jayapura, bermula ketika korban bersama rekannya Brigadir Polisi Samsul Huda melakukan penggerebekan perjudian di TKP.

Penulis Obor Rakyat Penuhi Panggilan Polisi JAKARTA- Penulis Tabloid “Obor Rakyat” Darmawan Sepriyosa memenuhi panggilan penyidik Mabes Polri sebagai saksi terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Calon Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Saya umrah, kami hadir kemarin tapi batal karena Hari Bhayangkara,” kata Dar-

mawan di Jakarta, Rabu.

Darmawan menyatakan keberatan Obor Rakyat disebut bukan merupakan karya jurnalistik.

Ia mempertanyakan bila dibuat oleh mahasiswa apakah tidak bisa disebut sebagai karya jurnalistik.

“Memang benar kalau dikatakan bukan produk perusahaan jurnalistik karena tidak punya badan hukum,” ujar Darmawan.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Setyardi Budiono menambahkan berdasarkan pengalaman bertahun-tahun sebagai wartawan, pihaknya telah melakukan cek dan ricek pada berita yang ditayangkan.

Sebelumnya, Pimpinan Tabloid Obor

Rakyat Setyardi Budiono dan Darmawan Sepriyosa dilaporkan tim advokasi Jokowi.

Setyardi merupakan Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat yang telah menerbitkan dua edisi dan beredar pada sejumlah pondok pesantren, serta masjid di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada masa kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Edisi pertama Tabloid Obor Rakyat mengangkat tema bertajuk Capres Boneka, sedangkan edisi kedua bertemakan 1001 Topeng Pencitraan.

Tim advokasi Jokowi-Jusuf Kalla menganggap isi tabloid berupa isu yang menyinggung persoalan suku, agama dan ras serta isu lainnya terhadap Jokowi.=ANT/NATISHA

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUN III

PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK?

Pimred Nonaktif RCTI yang “Tetap Aktif” JAKARTA-Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mendesak KPI Pusat dan Dewan Pers untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh pemimpin redaksi nonaktif Arya Sinulingga yang juga Direktur Komunikasi dan Media dalam tim pemenangan pasangan Prabowo-Hatta.

ant/yudhi mahatma

KLARIFIKASI FAHRI HAMZAH. Anggota tim pemenangan capres Prabowo-Hatta, Fahri Hamzah memberikan klarifikasi terkait tulisannya di media sosial twitter yang dianggap menghina capres Jokowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/7). Wakil Sekjen PKS tersebut membantah telah menyerang pribadi Jokowi, ia mengaku hanya mengkritik ide Jokowi mengenai 1 Muharam sebagai hari santri.

Fahri Rendahkan Kiai dan Santri

Pramono: Kicauan itu Bukan Kicauan Biasa JAKARTA-Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung menilai kicauan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah pada akun Twitter-nya sudah merendahkan calon pemimpin bangsa. Buntutnya, kecaman terhadap Fahri meluas.

“Kicauan Fahri pada akun Twitter-nya soal hari santri bukan ungkapan biasa, tapi sudah merendahkan salah satu calon presiden yakni Joko Widodo,” kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/7).

Seperti diketahui, anggota Tim Sukses pasangan PrabowoHatta, Fahri Hamzah menyebut Joko Widodo sinting. Sebutan itu dilontarkan Fahri menanggapi janji Jokowi untuk menetapkan 1 Muharram sebagai hari santri nasional.

“Jokowi janji 1 Muharam hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang.

Sinting!” Tulis Fahri melalui akun Twitternya @Fahrihamzah.

Menurutnya, para elit politisi yang membuat pernyataan melalui akun Twitter-nya merupakan hal yang biasa. Namun, jika pernyataan atau kicauan melalui akun Twitter-nya sudah menyudutkan salah satu calon

presiden, itu bukan pernyataan biasa. Apalagi, pernyataan Jokowi soal gagasan tanggal 1 Muharram diusulkan sebagai Hari Santri, adalah usulan para kiai dan santri yang dilanjutkan oleh Jokowi.

Jika Fahri Hamzah menyudutkan Jokowi atas gagasan hari santri tersebut, menurut Pramono, sesungguhnya Fahri juga sudah merendahkan para kiai dan santri.

“Disadari atau tidak, kicauan Fahri Hamzah tersebut justru akan memberikan pengaruh buruk terhadap pasangan PrabowoHatta, karena tim pendukungnya memberikan dukungan secara membabi-buta,” katanya.

Tim hukum pasangan caprescawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla, kata dia, sudah melaporkan kicauan Fahri Hamzah pada akun Twitter-nya ke Bawaslu dan menunggu tindak lanjut dari Bawaslu. Pada kesempatan terse-

but, Pramono juga menghimbau, agar Bawaslu bersikap independen, profesional, dan responsif terhadap laporan pengaduan yang diterimanya.

Menanggapi ucapan Fahri, puluhan santri yang tergabung dalam Laskar Santri Nusantara Jawa Barat berunjukrasa di depan Kantor DPW PKS Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Selasa (2/7).

Para santri mengawali aksi dengan berjalan bersama dari depan Kampus Universitas Islam Nusantara (Uninus) menuju Kantor PKS Jabar, sejauh satu kilometer. Mereka lantas berorasi dengan isi mengecam kicauan kader PKS Fahri Hamzah di akun twitternya.

“Kami mengecam pernyataan Fahri itu, dia harus dihukum,” tegas Koordinator Aksi, Asep.

Laskar Santri juga menuntut Fahri meminta maaf secara tertulis di sejumlah media nasional atas kasus tersebut. Selain itu, imbuh Asep, pihaknya mengingatkan Fahri untuk membaca istighfar. Para santri juga menggelar doa bersama agar Fahri Hamzah menyadari perbuatannya. =GAM/ABD

Dalam status nonaktif tersebut, Arya Sinulangga masih aktif mengendalikan dan campur tangan dalam pemberitaan ruang redaksi Seputar Indonesia RCTI. Padahal sebagai pemimpin redaksi yang berstatus nonaktif, Arya Sinulingga tidak berwenang untuk mengendalikan ruang redaksi.

“Pelanggaran kode etik jurnalistik diduga terjadi di ruang redaksi Seputar Indonesia RCTI oleh pemimpin redaksi Seputar Indonesia Arya Sinulingga yang saat ini berstatus nonaktif dari ruang redaksi,” kata Ketua AJI Jakarta Umar Idris, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (2/7).

Sebagaimana telah diketahui, produser RCTI Raymond Rondonuwu menerima peringatan keras karena mempertanyakan berita tentang pertemuan anggota KPU dengan tim sukses calon presiden yang diduga membocorkan materi debat. Raymond menilai berita tersebut tidak jelas sumbernya sehingga tidak sesuai dengan prinsip jurnalistik. Namun Raymond justru menerima peringatan keras atau Surat Peringatan Ketiga (SP3). “Sebagai pemimpin redaksi yang berstatus non-aktif, Arya Sinulingga tidak berwenang untuk mengendalikan ruang redaksi bahkan mengeluarkan SP3 kepada Raymond,” jelasanya.

Karena itu, demi menjaga integritas dan sikap independen dalam peliputan dan dalam

pemberitaan redaksi Seputar Indonesia RCTI, Arya Sinulingga seharusnya benar-benar mundur atau non-aktif sebagai pemimpin redaksi, sebagaimana telah dinyatakan oleh pimpinan RCTI ke publik.

AJI Jakarta mengingatkan seruan bersama yang dibuat oleh Dewan Pers (DP) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat pada 2 Juni 2014.

Dalam seruan tersebut disebutkan, pengelola lembaga pers penyiaran memiliki kewajiban dan tanggungjawab profesi dalam pemberitaan seputar pemilihan umum. “Pers harus menjaga integritas dan bersikap independen dalam melakukan peliputan pemilu, serta mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik yang demokratis dan menjaga harmoni dalam perikehidupan publik,” ujarnya.

Selain itu, menggunakan pemberitaan untuk kepentingan pihak tertentu, bertentangan dengan prinsip independensi dan melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang telah diratifikasi oleh semua pemilik grup media. “Menggunakan pemberitaan untuk kepentingan pihak tertentu, melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI 2012, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 32/2002 tentang Penyiaran,” ujarnya. =GAM/ABD

istimewa

LANGGAR KODE ETIK? Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mendesak KPI Pusat dan Dewan Pers untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh pemimpin redaksi nonaktif Arya Sinulingga (pegang mic) yang juga Direktur Komunikasi dan Media dalam tim pemenangan pasangan Prabowo-Hatta.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

55

KORAN MADURA

Ekonomi

3 |JULI 2014 KAMISKAMIS 3 JULI 2014 No. 0394 | TAHUN III No. 0394 | TAHUN III

CATATAN LPSK MEI 2014

Total Simpanan Mencapai Rp3.822, 56 M JAKARTA- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat total simpanan bulan Mei 2014 mengalami peningkatan sebesar 1,9 % (MoM) atau tumbuh sebesar Rp72,645 Miliar sehingga secara keseluruhan mencapai Rp3.822, 560 Miliar.

Jumlah simpanan itu berasal dari 119 Bank terdiri dari 4 Bank Pemerintah, 26 Bank Pemerintah Daerah, 65 Bank Swasta Nasional, 14 Bank Campuran, dan 10 Kantor Cabang Bank Asing. “Jumlah rekening bulan Mei 2014 mengalami peningkatan sebesar 517.676 rekening (0,34%, MoM) sehingga menjadi 151.087.388 rekening. Total simpanan dan pertumbuhan total simpanan paling tinggi pada tahun 2014 (sampai dengan Mei 2014) terdapat pada Mei 2014,” ujar Sekretaris LPS Samsu Adi Nugroho di Jakarta, Rabu (2/7).

Dia mengatakan dari 119 bank, 82 bank mengalami peningkatan simpanan dengan total sebesar Rp103.999 Miliar, sementara 37 bank lainnya mengalami penurunan dengan total sebesar Rp31.354 Miliar. Peningkatan simpanan terbesar terdapat pada simpanan dengan nominal di atas Rp5 Miliar yaitu sebesar Rp66.920 Miliar (4,00%, MoM) sehingga menjadi Rp1.741.383 Miliar (45,56% dari seluruh total simpanan), sedangkan peningkatan jumlah rekening terbesar terdapat pada rekening dengan nominal di bawah Rp100 Juta yaitu sebesar 510.067 rekening (0,35%, MoM) sehingga mencapai 147.720.896 rekening (97,77% dari seluruh rekening).

Berdasarkan jenis simpanan, jelasnya simpanan yang mengalami peningkatan terbesar adalah jenis Giro sebesar Rp42.359 Miliar (4,88%, MoM) dari Rp868.117 Miliar pada April 2014 menjadi 910.476 Miliar. Sementara itu, Tabungan mengalami penurunan sebesar Rp8.819 Miliar (-0,76%, MoM) dari Rp1.165.861 Miliar menjadi Rp1.157.043 Miliar. Peningkatan jumlah rekening terbesar terdapat pada Tabungan yaitu sebesar 514.874 rekening (0,36%, MoM) dari 144.323.703 rekening pada April 2014 menjadi 144.838.577 rekening. “Sementara itu, jenis simpanan yang mengalami penurunan rekening adalah Giro yaitu sebesar 10.407 rekening (-0,35%, MoM) dari 3.006.115 rekening menjadi 2.995.708 rekening,” ungkapnya.

Sementara itu, lanjutnya simpanan yang dijamin bulan Mei 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp7.204,07 Miliar (0,35%, MoM) sehingga mencapai Rp2.090.062 Miliar (54,68% dari seluruh total simpanan).

Total simpanan dijamin tersebut terdiri dari simpanan sampai dengan Rp2 Miliar sebesar Rp1.716.872 Miliar (44,91% dari total simpanan) dan bagian simpanan di atas Rp2 Miliar sebesar Rp373.190 Miliar (9,76% dari total simpanan). =GAM

ant/pradita utama

KONVERSI ENERGI. Pemasangan pipa dari Perusahaan Gas Negara (PGN), di Jakarta, Rabu (2/7). Proyek pemasangan pipa gas yang dilakukan untuk kawasan Muara Karang hingga Bekasi tersebut dilakukan untuk program konversi energi dalam meminimalisir penggunaan BBM.

Literasi Keuangan RI di Bawah Filipina JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah bahkan berada di bawah Thailand maupun Filipina. Untuk itu, OJK menargetkan bisa fokus pada upaya meningkatkan literasi keuangan di masyarakat, apalagi pemberlakuan perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean 2015 sudah di depan mata.

“Tingkat literasi keuangan kita masih rendah. Tetapi kami optimistis bisa memperbaiki, kalau kami menggarap program-program secara konsisten,” tutur anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S Soetiono di Jakarta, Rabu (2/7).

Menurut Kusumaningtuti yang kerap disapa Tituk ini, kelancaran untuk men-

dorong masyarakat yang melek keuangan ini sangat tergantung pula pada konsistensi para pemangku kepentingan yang lain, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga pelaku industri jasa keuangan.

“Lancar atau tidaknya koordinasi untuk meningkatkan literasi keuangan sangat tergantung pada Kemendikbud,” imbuhnya.

Namun demikian, jelas Tituk, upaya meningkatkan literasi keuangan secara optimal akan mustahil bisa tercapai dalam kurun lima tahun ke depan.

Pasalnya, kata dia, di tingkat perdesaan terdapat lebih dari 62 persen masyarakat yang buta mengenai jasa keuangan.

“Harapannya saat ini, tingkat literasi di segmen mahasiswa dan pelajar bisa meningkat. Dari hasil survei OJK, hanya 28 persen tingkat literasi di kalangan pelajar dan mahasiwa,” ucap Tituk.

Dia mengungkapkan, upaya pengenalan tentang jasa keuangan akan diarahkan pada pendidikan mengenai perbankan, sekuritas, lembaga pembiayaan, asuransi, dana pensiun, pegadaian dan tenang OJK itu sendiri. “Pada enam industri tersebut, kami akan mengenalkan produk dan layanannya. Kalau untuk OJK, kami akan mengenalkan tentang kelembagaan, wewenang dan komision-

ernya,” ujarnya.

Pada 14 Juni mendatang, jelas Tituk, OJK dan Kemendikbud akan memulai pelaksanaan pengayaan Kurikulum 2013 dengan materi tentang jasa keuangan untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA). “Sementara untuk SMA dahulu, selanjutnya akan menyusul ke tingkat SMP dan Sekolah Dasar,” kata Tituk.

Guna meningkatkan literasi keuangan di masyarakat, OJK meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukkan materi mengenai jasa keuangan di kurikulum pendidikan formal.”OJK akan menyusun materi literasi keuangan yang mencakup seluruh sektor jasa keuangan untuk setiap jenjang pendidikan formal,” jelasnya.

Menurut Tituk, upaya OJK untuk menyisipkan materi tentang OJK dan industri jasa keuangan di kurikulum pendidikan formal, tidak terlepas dari peran otoritas untuk menjalankan program nasional Literasi Keuangan Indonesia.

“Yang dilakukan OJK ini atas kerjasama dengan Kemendikbud untuk memperkaya Kurikulum 2013 yang sudah diterapkan di beberapa wilayah,” ucapnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUN III

REALISASI HEDGING

BI: Perlu Komitmen Tinggi JAKARTA- Bank Indonesia (BI) yakin transaksi lindung nilai atau hedging yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tidak boleh dikategorikan sebagai kerugian negara. Karena itu, perlu komitmen dan moralitas yang tinggi dalam melaksanakan transaksi hedging, sehingga terhindar dari kecurangan.

ant/sahrul manda tikupadang

AKTIVITAS BONGKAR MUAT DI PAOTERE MENINGKAT. Buruh mengangkat barang di Pelabuhan Paotere Makassar, Sulsel, Rabu (2/7).

Pada bulan suci Ramadan 1435 H, aktivitas bongkar muat kapal antar pulau di pelabuhan Paotere Makassar meningkat dan diperkirakan akan terus meningkat hingga menjelang hari raya Idul Fitri 1435 H.

Neraca Perdagangan Bulan Juni Membaik JAKARTA-Neraca perdagangan bulan Mei 2014 mengalami surplus USD 69,9 juta, terdiri dari surplus non-migas USD 1,4 miliar dan defisit neraca perdagangan migas USD 1,3 miliar. Kondisi ini jauh lebih baik dibanding bulan April 2014 dan Mei 2013 dimana pada periode tersebut neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit masing-masing sebesar USD 1,96 miliar dan USD 527 juta.

“Surplus neraca perdagangan nonmigas di bulan Mei 2014 khususnya dipicu oleh kenaikan ekspor nonmigas sebesar 6,95% (MoM), sementara impornya turun hingga 12%,” kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (2/7).

Dia menjelaskan negara mitra dagang yang menyumbang surplus nonmigas terbesar pada bulan Mei 2014 adalah India, Amerika Serikat, Filipina, Belanda, dan Uni Emirat Arab. Kelima negara mitra dagang tersebut meny-

umbang sekitar USD 2 miliar. “Perdagangan dengan India dan Amerika Serikat menyumbang surplus nonmigas terbesar,” ungkapnya.

Sementara itu, perdagangan non migas dengan Australia, Jerman, Argentina, Thailand, dan RRT menyebabkan defisit terbesar. Secara total defisit neraca perdagangan nonmigas dengan lima negara tersebut mencapai USD 1,9 miliar.

Secara kumulatif, total neraca perdagangan selama Januari hingga Mei 2014 mengalami defisit USD 0,82 miliar, terdiri dari surplus nonmigas USD 4,7 miliar dan defisit migas USD 5,5 miliar.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Chatib Basri, berharap kondisi ekonomi Amerika Serikat dan perekonomian dunia semakin membaik. Dengan begitu, kinerja neraca perdagangan Indonesia bisa kembali positif. “Harapan pemulihan di Amerika di mana salah satu mitra dagang terbesar Indonesia,” ujar Chatib Basri, saat rapat bersama komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/7).

Pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,9 persen.

Dengan pulihnya ekonomi dunia diharapkan memperbaiki harga komoditas dunia dan permintaan pasar. “Itu yang mendasari perbaikan ekspor,” tuturnya.

Selain ekspor, pemerintah juga mengklaim telah berusaha menekan impor untuk memperbaiki neraca per-

dagangan. Salah satu caranya dengan menaikkan tarif pajak impor menjadi 7,5 persen. “Pengendalian impor sudah ada beberapa kebijakan,” ucapnya.

Naik Lutfi menjelaskan total ekspor bulan Mei 2014 sebesar USD 14,8 miliar atau naik 3,7% (MoM). Secara akumulasi, total ekspor periode Januari-Mei 2014 mencapai USD 73,4 miliar atau turun 3,8% (YoY). Pada bulan Mei 2014, ekspor migas turun 18,8% (YoY), sedangkan ekspor produk industri naik 2,1%. Sementara ekspor produk pertambangan turun drastis 33,8% dengan nilai menjadi USD 1,9 miliar.

Peningkatan ekspor produk industri terutama disumbang oleh ekspor CPO dan olahannya. Peningkatan ekspor CPO dipicu oleh meningkatnya permintaan dari RRT dan melemahnya nilai tukar Ringgit Malaysia terhadap Dolar Amerika Serikat, sehingga volume dan nilai ekspor CPO naik 78,7% dan 73,0% (MoM). Disamping itu, produk ekspor lainnya yang nilainya juga mengalami peningkatan di antaranya timah, produk kimia, tembaga, serta besi dan baja masing-masing meningkat sebesar 96,1%; 36,6%; 40,8%; dan 63,2% (MoM). Peningkatan ekspor nonmigas yang signifikan juga terjadi ke negara-negara emerging market seperti Bangladesh naik 193%, Mesir (79,2%), Pakistan (77,5%), dan Spanyol (43,7%). =GAM

“Sebetulnya, tentang lindung nilai ini, aturan yang ada itu sudah selaras. Baik itu aturan yang ada di Kemenkeu, BI, maupun di Menteri BUMN. Yang paling penting adalah dalam pelaksanaan itu harus diyakini semua pihak punya kesamaan pemahaman, termasuk auditor dan penegak hukum,” kata Gubernur BI , Agus Martowardoyo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/7).

Lindung nilai atau hedging merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang investor atau perusahaan, untuk mengurangi atau menghilangkan suatu sumber resiko dari fluktuasi valuta asing dengan kontrak yang mengikat antar bank atau jasa keuangan dan pelaku usaha.

Agus berharap saat transaksi lindung nilai dilakukan, di tingkat menengah dan teknis atau level yang paling bersentuhan dengan transaksi ini, punya kesepahaman sama antara auditor maupun penegak hukum. “Nah jadi ini yang mau dilakukan. Tapi kita masih akan mereview lagi untuk meyakinkan semua aturan itu selaras dan nanti akan bisa dijalankan dengan akuntabilitas yang tinggi,” jelasnya.

Dia mengatakan lindung nilai adalah langkah selanjutnya, jika Indonesia ingin meniru Filipina yang memiliki asuransi bencana atau asuransi pangan. “Kalau kita di Indonesia belum bisa melakukan lindung nilai, prinsipprinsip asuransi bencana, asuransi ketahanan pangan, itu tidak bisa kita laksanakan,’ urainya.

Agus mengakui perlu komitmen dan moralitas yang tinggi dalam melaksanakan transaksi lindung nilai, biar terhindar dari kecurangan. “Yang penting pula adalah kita bisa sama- melaksanakan komitmen untuk taat azas sehingga tidak ada moral hazard,” katanya.

Mantan Menteri Keuangan ini menyebutkan paling tidak,10 Juli mendatang, semua pihak yang terkait akan menyampaikan aturan yang dimilikinya untuk harmonisasi.”Ini kita sambut baik karena risiko sudah besar dan kita belum bisa lakukan lindung nilai. Ini sangat buruk untuk kita kalau kita tidak segera selesaikan,” ungkapnya.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil mengaku masih ingin menyelaraskan aturan lindung nilai. “Mungkin ada yang tidak begitu jelas semaunya. Kita bikin jelas sehingga implementasi hedging itu bisa cepat dilaksanakan dan apabila itu dilakukan keuntungan untuk negara dan BUMN akan lebih bagus,” ujarnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Salam Songkem

Hari Santri Nasional KS merupakan partai Islam.

Politisi PKS, Fahri Hamzah seharusnya bisa memberikan dukungan pada pernyataan Jokowi yang menjanjikan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional. Akan tetapi, Fahri justru menanggapinya dengan katakata sinting. Sungguh tidak selayaknya ucapan sekasar itu keluar dari balik bibir seorang politisi, yang notabene figur publik. Sebagai elit parpol Islam, Fahri mestinya dapat memilih diksi yang lebih santun, sesantun ajaran Islam yang dianut partainya.

Pernyataan kerasnya itu memang tidak wajar. Ada kesan emosional yang berlebihan, hanya karena Jokowi tidak sejalan dengan partainya. Sehingga mengundang gejolak dari beberapa santri di sejumlah tempat. Setidaktidaknya di Laskar Santri Nusantara di Jawa Barat berunjuk rasa di depan Kantor DPW PKS Jabar dan Forum Silaturahmi Santri Bangkalan (Forsaba) mendatangi Kantor DPD PKS Bangkalan, Madura, untuk menyampaikan aspirasinya agar Fahmi Hamzah meminta maaf secara terbuka, dan berpotensi meluas di wilayah Nusantara.

Indikasinya sangat kuat. Tim lawan Jokowi tidak bisa mengawal kedewasaan politiknya. Perbedaan jalur politik, termasuk dalam pilpres yang tinggal hitungan hari ini, tidak membuatnya bisa menghargai perbedaan.

Baginya lawan harus diserang meski dengan cara yang tidak sopan. Inilah yang justru menjadi senjata makan tuan, karena dinilai tidak simpatik dan menebar aroma permusuhan. Sehingga dapat merugikan kubunya sendiri.

Akan lebih arif apabila Fahmi dapat menunjukkan sikapnya yang lebih santun. Meskipun tidak mendukung 1 Muharam jadi Hari Santri Nasional, dapat diutarakan dengan ungkapan yang sopan. Hanya saja kalau pun menolak gagasan itu, sejatinya Fahri kurang aspiratif, karena 1 Muharam menjadi Hari Santri Nasional merupakan aspirasi rakyat, terutama kiai dan santri, karena memang seharusnya santri pun mendapat penghargaan atas peranperannya selama ini terhadap negara Indonesia.

Hari Santri Nasional tidak perlu ditolak, apabila karena sentimen pada Jokowinya. Gagasan itu masih diperdebatkan sudah pasti. Sepasti aspirasi Hari Santri Nasional yang merakyat. (*)

KORAN MADURA

Opini

KAMIS 3 JULI 2014 No. 0394 | TAHUN III

KAMIS 3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUN III

77

Kampanye Hitam, Ancaman Kebhinekaan Keganasan kampanye hitam kian menggurita.

Corak kampanye yang menjurus kepada tindakan saling memfitnah antara calon yang satu dengan yang lainnya telah menyeret suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) ke dalam kepentingan politik. Akibatnya, peluang terjadinya perpecahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin besar.

M

enurut Direktur Eksekutif ICIS Nasihin Hasan, banyak tokoh berpikir bahwa agama, ras, dan suku bangsa telah dijadikan sebagai komoditas politik, sehingga menyebabkan timbulnya permasalahan yang sulit diselesaikan. “Kampanye hitam saat pilpres sekarang sudah membawa SARA dan agama, hal ini sudah semakin marak. Yang kita tahu, agama jangan dihadapkan dengan agama lagi, kita harus bersatu,“ ujar Nasihin (Wawasan,17/06/2014).

Dalam permasalahan ini, memang agama akan dilematis ketika kita hadapkan dengan politik, apalagi jika digunakan sebagai alat untuk menorehkan sekor massa yang besar. Tentu keadaan ini akan mengulang kenangan kelam bangsa ini. Yakni, pertikaian antar ras, suku, dan agama— seperti perang antara Orang Sapit dan Madura, konflik antar suku di Maluku, dan Papua yang menelan banyak korban.

Sungguh ironis apabila keadaan tersebut terus dibiarkan. Sebab, bukan hanya dunia politik saja yang dirugikan oleh kampanye hitam yang berbau SARA. Namun, stabilitas negara kesatuan ini akan terancam hancur, bahkan bisa menimbulkan “perang saudara” yang berkepanjangan, yakni perang antara satu suku dan atau satu

agama dengan suku dan agama yang lain. sehingga kata suci yang mengikat keberagaman bangsa Indonesia (kebhinekaan) akan menjadi sebuah kata bijak dalam “kuburan”—Hanya menjadi sebuah kenangan.

Tokoh Agama Bersuara Maraknya praktik kampanye hitam oleh sebagian oknum yang fanatik terhadap Capres pilihan mereka memang semakin “kurang ajar”. Egoisme politik yang mereka lakukan bukan hanya mengorbankan kecerdasan politik masyarakat, bahkan lebih ekstrem lagi. Pasalnya kampanye tersebut sudah merembet ke arah teologis, bahkan suku dan golongan. Dampaknya, kebhinekaan juga akan dipertaruhkan. Melihat kondisi yang seperti Ini, berbagai pemuka agama semakin geram.

Mereka beranggapan bahwa kampanye hitam telah merampas perdamaian dan kerukunan antar umat beragama. Bagaimana tidak, bagi negara yang terdiri dari keberagaman ras, budaya, dan agama sangat rentan terhadap konflik. Adanya corak kampanye tersebut, telah mengadu domba antara satu suku, ras, dan agama dengan yang lain. sehingga konflik tidak dapat terhindarkan.

Menanggapi kemungkinan buruk tersebut agar tidak terjadi, sejumlah tokoh agama dan masyarakat mengadakan pertemuan untuk membahas kasus tersebut. Acara tersebut digelar di Jalan Prapanca Batu, Jakarta selatan, dengan tema “Temu Nasional Bhineka Tunggal Ika”. Pertemuan yang diprakarsai oleh mantan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi ini, akan mengupas tuntas mengenai kampanye hitam yang tengah merembet ke arah politisasi suku, ras, agama, dan antar golongan.

Hasyim bersama dengan pemuka agama lain yang hadir dalam forum tersebut, mengungkapkan berbagai keluh kesah mengenai realitas buruk menjelang Pilpres. Mereka mewantiwanti agar hajatan lima tahunan tersebut tidak menjadi ajang

pertikaian bangsa. Yang kita butuhkan dari pergantian presiden bukanlah untuk meningkatkan pertikaian, melainkan mencari sosok yang mampu mempersatukan bangsa. Seperti slogan ke-Bhinekaan yang selalu kita junjung tinggi,” meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu bangsa”.

Acara yang dihadiri oleh puluhan masyarakat dari berbagai daerah, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Jawa dan Sumatera tersebut, mencapai titik kesepakatan untuk menolak kampanye hitam yang berbau SARA. Mereka juga memberikn perspektif mengenai Pilpres 09 Juli mendatang agar bebas dari ajang fitnah.

Sebab, tindakan tersebut sangat menciderai kesucian agama.

Mereka juga berharap agar out put dari hajatan tersebut melahirkan pemimpin yang asketis, dan berpegang teguh pada UUD 1945 dan Pancasila.

Memilih dengan Cerdas Pemilu yang merupakan jelmaan dari sistem demokrasi harus kita jalankan dengan baik.

Mulai dari perekrutan kontestan yang berkualitas, penyelenggaraan yang bermoral, dan proses keberlangsungan yang bersih dari berbagai bentuk kecurangan. Sehingga gelar kita sebagai bangsa timur — mengedepankan moralitas dibandingkan dengan egoisitas — yang menerapkan sistem demokrasi dapat diperhitungkan.

Jika tidak, maka pemilu bukanlah manifaste dari demokrasi melainkan wujud dari democrazy.

Saat ini, pemilu yang akan kita hadapi adalah pemilihan presiden (pilpres). Ini adalah langkah yang tepat untuk mengupayakan pemilu tersebut agar berkualitas. Telah terpilih dua capres-cawapres yang akan tampil dalam panggung pilpres, yakni Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Dari kedua calon trsebut perlu kita tisik lebih dalam men-

genai finansial, intelektual, dan spiritual yang mereka miliki.

Kejelian sangatlah kita butuhkan, karena kita memilih pemimpin yang handal, bukan abalabal. Jadi, kita tidak boleh memilih secara asal-asalan. Dalam hal ini, kita harus memiliki idealitas dalam menentukan pilihan. Setidaknya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syeh Abdul Qodir Al-Jaelany, bahwa pemimpin itu harus memiliki kualitas ilmu ulama’ (finansial), hikmatul hukama (kebijaksanaan), dan siyasatul muluk (pemahaman yang benar mengenai politik). dan akan lebih sempurna lagi jika ditambah dengan kualitas tijaroh (ekonomi) tentu akan semakin sempurna.

Bahkan bisa disebut sebagai insan kamil.

Setelah itu, kita komparasikan idealitas tersebut dengan realitas capres yang telah terpilih. Sejauh mana track record yang telah mereka raih, apakah lebih tinggi, setara, atau justru jauh di bawah idealitas tersebut. jika berkemampuan lebih, maka arah kemajuan bangsa ini akan semakin lurus, apabila sama, maka setidaknya kita memiliki harapan untuk mengenyam kemakmuran. Namun, jika pilihan ketigalah yang nampak, maka kita harus siap-siap merasakan penderitaan yang berkepanjangan. Sebab, kita harus memilih salah satu dari dua pilihan yang sama buruknya.

Maka dari itu, sebagai pemilih cerdas harus lebih jeli dan mempertimbangkan perkembangan informasi tentang kedua calon.

Namun, jangan sampai termakan provokasi dari berbagai media. Sebab, berbagai media telah dipolitisasi sebagai komoditi politik. Bahkan, kampanye hitam pun berkembang pesat dan semakin membumi berkat bantuan media. Mari kita memilih dengan cerdas dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Wallahu a’lam bi Showab.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail. com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

KAMIS 3 JULI 2014 No. 0394 | TAHUN III

KAMIS 3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUN III

OPINI 8

Warung Prostitusi Digerebek PONOROGO - Satuan Sabhara Polres Ponorogo, Jawa Timur, menggerebek sejumlah warung remang-remang di sekitar Pasar Janti, Mlilir, karena diduga menjadi ajang transaksi prostitusi terselubung.

Operasi dadakan siang hari yang dipimpin Kasat Sabhara Polres Ponorogo, AKP Suharto itu, membuat sejumlah pekerja seks komersial (PSK) dan pelanggannya kalang-kabut melarikan diri.

Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dengan para

Operasi ini kami lakukan sebagai tindak lanjut atas instruksi penutupan sejumlah tempat hiburan selama bulan Ramadan, termasuk warung remang-remang ini,�

AKP Suharto

Kasat Sabhara Polres Ponorogo PSK yang mencoba kabur melalui pintu belakang dan menyusup di tengah keramaian pasar serta pertokoan.

Hasilnya, tiga PSK dan dua "pria hidung belang" yang diduga ditangkap. Selebihnya, para penjaja cinta yang selama ini menyaru sebagai pelayan warung lolos dari tangkapan petugas.

"Kami sedikit kesulitan karena mereka (para PSK) menyelinap di antara pengunjung pasar sehingga petugas tidak bisa membedakan mana PSK dan mana yang bukan," kata Suharto.

Operasi penggerebekan akhirnya dihentikan setelah upaya pencarian tidak membuahkan hasil.

Tiga PSK dan dua pria yang tertangkap di dalam warung remangremang kemudian digelandang menuju Mapolres Ponorogo untuk menjalani serangkaian proses identifikasi dan pembinaan.

"Operasi ini kami lakukan sebagai tindak lanjut atas instruksi penutupan sejumlah tempat hiburan selama bulan Ramadan, termasuk warung remang-remang ini," ujarnya.

Suharto mengatakan, praktik prostitusi terselubung di sekitar Pasar Janti diduga merupakan imbas dari penutupan Lokalisasi Kedung Banteng, Ponorogo.

Belasan bahkan puluhan pekerja seks komersil yang sebelumnya hanya beraktivitas di dalam lokalisasi kini menjajakan diri di sejumlah warung remang-remang, kafe, serta tempat karaoke yang tersebar di sekitar Pasar Janti. = ANT/DESTYAN HS/DIK

ant/eric ireng

PTPN-X EKSPOR BIOETHANO. Dirut PT Perkebunan Nusantara X (Persero), Subiyono (kanan) dan Dirut PT Energi Agro Nusantara (Enero), Agus Budi Hartono memberangkatkan trus ekspor perdana bioetanol di Gedek Mojokerto, Jatim, Rabu (2/7).

PRODUKSI

Bioetanol Diekspor ke Filipina MOJOKERTO - PT Perkebunan Nusantara X (Persero) melalui anak usahanya PT Energi Agro Nusantara melakukan pengiriman ekspor perdana produk bioetanol "fuel grade" sebanyak 4.000 kiloliter ke Filipina.

Pelepasan truk tangki pengangkut bioetanol ekspor dilakukan Direktur Utama PTPN X Subiyono dan Direktur Utama PT Energi Agro Nusantara (Enero) Agus Budi Hartono di lokasi pabrik di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (2/7).

Pengiriman 4.000 KL bioetanol pesanan sebuah perusahaan di Filipina itu dilakukan dalam dua tahap melalui Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.

"Kami terpaksa mengirim barang melalui Semarang, karena di Pelabuhan Tanjung Emas ada tangki khusus untuk mengirim

bioetanol. Sebelumnya kami sudah survei ke pelabuhan di Surabaya, Gresik dan Pasuruan, tapi tidak menemukan tangki yang kami butuhkan," ungkap Agus Budi.

Ia mengemukakan sebelumnya ada beberapa negara yang berminat membeli produk bioetanol dari PT Enero, seperti Jepang dan Singapura, namun penawaran harga yang diberikan tidak sebagus dari Filipina.

"Sebenarnya kami lebih berharap produk bioetanol ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai energi alternatif, setelah makin menipisnya cadangan energi fosil. Akan tetapi, pemerintah belum memberikan respons positif dan harganya juga lebih rendah dibanding ekspor," tutur Agus Budi.

Menurut ia, harga bioetanol

fuel grade dengan tingkat kemurnian 99,5 persen di dalam negeri sekitar Rp 7.000-Rp7.500 per liter, sementara di pasar ekspor bisa mencapai Rp 8.500-Rp 9.000 per liter.

Sementara itu, Dirut PTPN X Subiyono menambahkan ekspor perdana ini menjadi awal mula dari upaya perseroan untuk memacu kinerja pabrik bioetanol pada masa mendatang.

Pabrik bioetanol produksi anak usaha PTPN X yang beroperasi di Mojokerto, memiliki desain kapasitas produksi 30.000 kiloliter per tahun. Bioetanol itu dihasilkan dari pengolahan hasil samping industri gula berupa tetes tebu dengan kebutuhan sekitar 120.000 ton per tahun yang disuplai pabrik gula milik PTPN X. = ANT/DIDIK KUSBIANTORO/DIK

PERDAGANGAN

Sentra PKL Ampel Siap Dioperasikan SURABAYA - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surabaya, Jawa Timur, siap mengoperasikan Sentra Pedagang Kaki Lima di kawasan Ampel dalam waktu dekat.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Surabaya Hadi Mulyana mengatakan pihaknya sedang memesan gerobak yang akan dipakai PKL yang berjualan di sana.

Sentra PKL ini akan menampung 80 hingga 100 pedagang.

"Dibandingkan sentra PKL di lain tempat, konsep sentra PKL ka-

wasan Ampel tersebut berbeda," katanya.

Menurut dia, biasanya gerobak pedagang dibiarkan tetap di sentra PKL, namun untuk sentra PKL Ampel, gerobaknya dibawa pulang oleh PKL. Maka, setiap gerobak di sana diberi roda sehingga bisa dipindahkan.

"Mereka yang nanti menjual sentra PKL Ampel ini kebanyakan adalah warga setempat yang selama ini berjualan di sekitar kawasan religi Ampel.

Kami juga melibatkan pihak ke-

lurahan dalam pendataan siapa yang mau berjualan di sana," tegasnya.

Saat ini keberadaan sentra PKL dengan panjang 2.180 meter belum difungsikan, sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk bermain. Bahkan ada beberapa remaja yang belajar sepeda motor di kasasan sentra PKL. Mengenai hilangnya pagar dan lampu yang ada di Sentra PKL Ampel beberapa waktu lalu, Hadi mengatakan pagar dan lampu tersebut tak hilang namun

diamankan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. Langkah pengamangan itu dilakukan agar pagar dan lampu tersebut tak rusak dan hilang.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Sudirjo mengatakan dirinya melihat program pembangunan sentra PKL Pegirian di atas sungai itu banyak menimbulkan pro dan kontra sebab keberadaannya bakal menambah kemacetan lalu lintas.

"Program pembangunan sentra PKL di sana cukup bagus.

Sebab, untuk penataan PKL di sekitar Ampel bisa dilakukan.

Namun, yang kurang bagus letak dari sentra PKL itu sendiri yang ditempatkan di atas sungai," katanya.

Dia menambahkan, PKL di sekitar Ampel pernah ditata pemkot dengan cara memasukkan mereka ke gedung PKL yang dibangun pada 2006-2007.

Namun, dagangan PKL tidak laku dan gedung PKL itu terbengkalai karena ditinggal penghuninya hingga kini. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUN III

9

397 Anak di Dolly Alami Kekerasan SURABAYA - Yayasan Crisis Center Cahaya Mentari (CCCM) menyatakan selama 2006 hingga 2014 ditemukan sebanyak 397 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lokalisasi Dolly Kota Surabaya.

Aktivis Yayasan Crisis Center Cahaya Mentari, Mariani mengatakan dari 397 kasus tersebut, rinciannya, kekerasan domestik atau kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebanyak 81 kasus, terdiri atas 49 laki-laki dan 32 perempuan. Kekerasan seksual anak sebanyak 45 kasus, terdiri atas 15 laki-laki dan 30 perempuan.

"Untuk anak laki-laki biasanya menjadi korban sodomi.

Sedangkan untuk perempuan karena diperkosa. Para pelaku kekerasan biasanya orang dekat seperti keluarganya sendiri," kata Mariani pada jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya.

Menurut dia, kekerasan dalam segi ekonomi, seperti memaksa menjadi pengemis, sebanyak delapan kasus terdiri atas enam anak laki-laki dan dua perempuan.

Sedangkan anak berhadapan

dengan hukum seperti terlibat kasus kejahatan sebanyak 18 kasus yang terdiri atas 16 anak laki-laki dan perempuan dua anak. Anak tidak sekolah sebanyak 81 kasus dengan rincian 54 laki-laki dan 27 perempuan.

Penelantaran anak sebanyak 14 kasus terdiri atas laki-laki sebanyak 11 anak dan perempuan 3 anak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 134 kasus dengan rincian menimpa laki-laki sebanyak 19 anak dan perempuan 115 anak.

Sedangkan untuk trafficking atau perdagangan manusia sebanyak 16 kasus dengan rincian dua laki-laki dan 14 perempuan.

"Anak-anak yang tinggal di sekitar lokalisasi ini kondisinya sangat memprihatinkan," katanya.

Bahkan sebagian besar mereka sudah dewasa sebelum waktunya. Artinya, mereka sudah

mengonsumsi tontonan dan juga berperilaku yang tidak seusianya.

Contohnya, gemar pesta seks, pesta minuman keras dan juga pesta sabu.

"Biasanya pesta-pesta ini dilakukan di makam Jarak dan juga makam Kembang Kuning. Di dua tempat inilah banyak anak-anak yang belajar melakukan tindakan kriminal," katanya.

Psikiater dr Agung Budi

Setiawan SpKJ mengatakan, jika banyak lembaga yang melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang ada di lokalisasi Dolly, bisa dipastikan jumlah kasus yang ditemukan akan lebih banyak lagi.

Hal ini dikarenakan kasus kekerasan terhadap anak ibarat fenomena gunung es.

Banyak sekali kejadian yang tidak terlaporkan. "Dari jumlah data tersebut, itu tentu sangat memprihatinkan. Saya kira para pelaku sudah mengalami gangguan mental. Gangguan mental itu sama saja dengan gila. Inilah yang sulit tertangani karena gila gangguan mental ini tidak seperti gila pada umumnya," katanya.

Menurut Agung, ada hakhak yang harus diberikan pada anak-anak, di antaranya hak atas perlindungan dan hak atas penelantaran. Tapi saat ini, yang banyak terjadi adalah hak atas perlindungan.

Ini terbukti dengan masih banyaknya kasus kekerasan yang menimpa pada anak-anak.

Parahnya, lanjut dia, pelakunya

adalah orang-orang terdekat.

Jika anak sudah menjadi korban kekerasan, maka anak tersebut berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan yang sama.

"Jika ada anak menjadi korban sodomi, maka kemungkinan besar ketika dewasa nanti, anak tersebut akan menjadi pelaku sodomi," katanya.

Agung mengungkapkan, ada dua hal penting yang mampu membuat seorang anak menjadi pribadi yang baik. Pertama, selama dalam kandungan dia merasa nyaman karena orang tuanya tidak pernah bertengkar, kemudian mendapatkan gizi yang cukup.

Kedua, setelah lahir, anak itu hidup di lingkungan yang berperilaku positif. Yang pertama adalah mikrokosmos dan yang kedua makrokosmos. "Ibarat tanaman, jika anak itu ditanam di tanah yang subur, maka ketika tumbuh bisa berbuah. Sebaliknya, jika ditaman di tanah yang tidak subur, bisa jadi tanaman itu nantinya akan mengganggu," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

HARI SANTRI

Lirboyo Setuju Program Jokowi KEDIRI - Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, setuju dengan program calon Presiden Joko Widodo terkait dengan akan menjadikan 1 Muharam sebagai hari Santri Nasional.

"Itu kehormatan pada pesantren (1 Muharam sebagai hari Santri Nasional). Kalau hari besar, itu hari libur dan sudah sewajarnya," kata Pengasuh PP Lirboyo, Kediri, KH Kafabihi Mahrus ditanya terkait rencana program Jokowi itu, di Kediri, Rabu (2/7).

Pihaknya mendukung rencana Jokowi tersebut. PP Lirboyo, Kediri, sendiri tidak dimintai pertimbangan saat Jokowi akan menjadikan 1 Muharam sebagai hari Santri Nasional. Namun, ia menyebut hal itu tidak masalah.

Kerabat dekat sekaligus tim sukses calon Wakil Presiden Jusuf Kalla yaitu Aksa Mahmud menyebut program Jokowi yang akan menjadikan 1 Muharam sebagai hari Santri Nasional diputuskan atas usul dari para kiai dan santri.

Aksa datang silaturahmi ke PP Lirboyo, Kediri.

"Pak Jokowi ambil keputusan atas maunya rakyat. Jika sudah jadi hari nasional, tentu ada keterlibatan pemerintah pada hari Santri Nasional, dan tentu ada

kesempatan santri memberikan masukan," katanya.

Pihaknya juga menyayangkan tulisan dari jejaring sosial "twitter" dari Fahri Hamzah, yang mengkritik rencana calon Presiden Jokowi menjadikan 1 Muharam sebagai hari Santri Nasional. Fahri adalah anggota Komisi III dari Fraksi PKS dan menjadi anggota tim pemenangan untuk Prabowo-Hatta.

Pihaknya menyebut, apa yang dikatakan oleh Fahri tidak mencerminkan diri sebagai umat Islam, terlebih lagi, ia merupakan salah seorang tokoh di partai Islam. Ia dinilai tidak pantas berbicara seperti itu.

"Sebagai orang muslim, itu secara etika sudah melanggar. Tidak boleh calon Presiden dibilang seperti itu. Sebagai tokoh PKS, itu bukan bahasa orang Islam, dan tidak pantas sebagai orang yang mempunyai wadah organisasi partai Islam berbicara seperti itu," katanya.

Pihaknya juga menyebut, seharusnya jika mengkritik seseorang ataupun program ada banyak cara yang bisa disampaikan, tapi tidak dengan bahasa yang seperti dikatakan oleh Fahri.

Fahri dilaporkan atas dugaan pelanggaran pemilu melalui akun twitter pribadinya, @fahri-

hamzah. Ia dituding melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden (Pilpres) Pasal 41 ayat 1 huruf C bahwa pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, dan golongan calon lain.

Kicauan itu dilontarkan Fahri Hamzah melalui akun twitternya @fahrihamzah pada 27 Juni 2014 sekitar pukul 10.40 WIB. "Jokowi janji 1 Muharram hari Santri.

Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!" kicau Fahri.

Atas perbuatannya, Fahri diminta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada semua santri di Indonesia. Mereka memberi waktu kepada Fahri untuk meminta maaf dalam 3x24 jam kepada seluruh santri di Indonesia.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yaitu Ahmad Basarah mengecam pernyataan anggota tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yaitu Fahri Hamzah, yang mengkritik rencana Jokowi menjadikan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional. Menurut dia, kritik Fahri telah melukai Jokowi dan perasaan santri di seluruh Indonesia. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

ant/rudi mulya

MINTA DUKUNGAN. Adik Ipar Jusuf Kalla yang juga Pembina koordinator nasional sukarelawan Keluarga Besar Jokowi-Jusuf Kalla, Aksa Mahmud (tengah) bersama pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat mengunjungi dan silaturahmi ke Ponpes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Rabu (2/7).

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUN III

Pasien Mati, Siapa yang Lalai Misterinya Harus Diungkap BLITAR - Kepolisian Resor Kota Blitar, Jawa Timur, menyelidiki penyebab jatuhnya seorang pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kota tersebut sehingga meninggal dunia.

"Kami masih selidiki kejadian itu, dengan mengumpulkan keterangan berbagai saksi," kata Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Polresta Blitar Aiptu Soewoko di Blitar, Rabu (2/7).

Polisi juga telah melakukan identifikasi pada pasien yang dirawat di RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar. Pasien itu diketahui bernama Winarto (35), warga Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar.

Aiptu Soewoko

Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Polresta Blitar Ia diketahui meninggal dunia di rumah sakit, setelah tubuhnya terjatuh dari lantai tiga rumah sakit. Ia sendiri sakit dan selama ini dirawat di lantai dua. Kepala pasien itu diketahui pecah, sementara tangan dan kakinya juga patah akibat terjatuh tersebut.

Polisi yang mendapatkan laporan tersebut, langsung datang ke lokasi setelah mendapatkan informasi adanya pasien yang terjatuh dari lantai tiga di rumah sakit. Mereka melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi tersebut.

Kepala Polsek Sanan Wetan, Kota Blitar, Kompol Totok menyebut, dari hasil olah tempat

kejadian perkara, polisi tidak menemukan adanya tandatanda penganiayaan di tubuh korban. Petugas juga melakukan pemeriksaan di lokasi pasien dirawat.

Polisi menduga, korban melompat dari rumah sakit, sebab di lokasi kejadian tidak ditemukan adanya tanda-tanda ia terpeleset. Ia juga diketahui dirawat di lantai dua rumah sakit. Dimungkinkan, ia naik ke lantai tiga, dan terjatuh dari lantai itu.

Namun, hasil evaluasi itu masih sementara. Untuk pastinya, polisi masih memeriksa lokasi kejadian serta sejumlah saksi di rumah sakit tersebut.

Kepala Ruang Dahlia RSUD Mardi Waluyo, tempat pasien dirawat, yaitu Eko Sugiyono mengatakan pasien menderita sakit infeksi tenggorokan, sehingga sulit makan. Selama ini, tim medis memberikan makanan pada pasien lewat saluran selang.

Ia juga mengatakan, pasien dirawat sejak 27 Juni lalu. Saat dirawat, pasien diketahui pernah meninggalkan ruangannya, sehingga tim medis berusaha mencarinya. Ia ditemukan jalan-jalan pagi, sebelum ia ditemukan terjatuh dan meninggal dunia.

Pihak RSUD Mardi Waluyo juga masih kebingungan untuk menghubungi keluarga korban, sebab keluarga tidak meninggalkan nomor telepon yang dapat dihubungi. Korban datang ke rumah sakit diantar oleh adiknya yang mengaku bernama Tugiono, namun sejak Selasa (1/7), Tugiono diketahui tidak ada di ruangan.

Saat ini, pihak rumah sakit koordinasi dengan polisi berusaha untuk menghubungi keluarga korban. Pihak rumah sakit berharap, jenazah yang bersangkutan segera diambil keluarganya, untuk dimakamkan. = ANT/DESTYAN HS/DIK

ant/aguk sudarmojo

DONOR SAAT RAMADAN. Seorang warga mendonorkan darahnya di Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa (1/7) malam.

PMI setempat menggelar donor darah malam hari usai Salat Terawih untuk mencukupi kebutuhan darah selama Puasa Ramadan 1435 H.

PMI

Stok Darah di Bojonegoro Aman BOJONEGORO - PMI Cabang Bojonegoro, Jawa Timur, menyatakan stok darah di bank darah di daerahnya dengan jumlah 553 kantong aman untuk mencukupi kebutuhan darah sejumlah rumah sakit (RS) swasta dan RS milik pemkab dalam beberapa hari.

"Stok darah di Bojonegoro aman dalam beberapa hari ini, sebab kebutuhan darah dari sejumlah RS rata-rata berkisar 70-80 kantung per hari," kata Humas PMI Bojonegoro Ali Syafa'at, Rabu (2/7).

Ia menjelaskan stok darah 553 kantong, per 2 Juli tersebut, rinciannya golongan A sebanyak 154 kantong, B 172 kantong, O 202 kantong dan AB 25 kantong.

Meskipun stok darah di tem-

patnya aman dalam beberapa hari ke depan, katanya, PMI bekerja sama dengan Perhimpunan Pendonor Darah Indonesia (PPDI) menggelar donor darah dengan mengambil lokasi di tempat keramaian usai Shalat Tarawih, Selasa (1/7). "Pelaksanaan donor darah di hari pertama hanya memperoleh sembilan kantong. Pendonornya tidak hanya warga lokal, tetapi juga dari Surabaya, dan Blitar," jelas Ketua PPDI Bojonegoro Qohar Machmudi.

Baik Qohar maupun Ali optimistis perolehan darah dari pelaksanaan donor darah selama Puasa Ramadhan 1435 Hijriyah, akan terus bertambah, sebab banyak masyarakat yang belum tahu

ada donor darah.

"Kalau masyarakat tahu mereka akan datang untuk melaksanakan donor darah, seperti tahun lalu yang bisa memperoleh 30 kantong darah/harinya selama Puasa Ramadhan," jelasnya.

Oleh karena itu, ia mengatakan pihaknya memberikan informasi kepada berbagai lapisan masyarakat mengenai pelaksanaan donor darah usai Shalat Tarawih.

Bahkan, katanya, PMI juga memberikan informasi secara langsung melalui email atau telepon selular kepada pendonor di daerahnya, yang telah melaksanakan donor darah ke PMI setempat tiga bulan lalu, agar kembali melaksanakan donor darah. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

ANGGARAN

Dana Hibah 2015 Berkurang SURABAYA - Anggaran hibah yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2015 menurun dibanding 2014 yakni dari Rp 341 miliar menjadi Rp 288 miliar.

Ketua DPRD Surabaya M. Machmud mengatakan kebijakan wali kota menurunkan dana hibah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dikarenakan dirinya tidak berkenan dianggap memanfaatkan kesempatan politis untuk persiapan Pilkada Surabaya 2015.

"2015 kan tahun politik di Surabaya, sehingga bu wali tidak mau dipolitisasi soal ini," ujarnya.

Menurut dia, sebagian dari anggaran hibah tersebut untuk kebutuhan penyelenggaran Pilkada Surabaya yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Panitia Pengawas Pemilu dan Petugas Keamanan baik dari Polisi, TNI maupun petugas Satpol PP dan Bakesbanglinmas.

Soal nominal dana hibah untuk keperluan Pilkada Surabaya, Machmud mengaku belum mengetahui rinciannya. "Itu

tergantung usulan anggaran dari penyelenggara pemilu," katanya.

Namun demikian, lanjut dia, bisa saja kebutuhan anggaran dari Pemkot Surabaya untuk Pilkada Surabaya bertambah, sedangkan untuk kebutuhan lainnya dikurangi.

Selama ini, lanjut dia, anggaran hibah banyak dikeluarkan untuk kebutuhan pembangunan dan rehabiltasi sekolah. Hal ini dikarenakan Surabaya masih membutuhkan pemerataan sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim VARIETAS BARU

Jatim Tingkatkan Produksi Tebu SURABAYA - Dinas Perkebunan Jawa Timur berupaya meningkatkan produksi tebu lokal dengan melakukan riset varietas bibit tebu baru yang memiliki potensi rendemen tinggi mencapai 15 persen.

"Upaya ini sekaligus meningkatkan kualitas tebu lokal," kata Kepala Dinas Perkebunan Jatim Mochamad Samsul Arifien di Surabaya, Rabu (2/7).

Varietas baru itu, ungkap dia, akan dikenalkan di pasar Jatim pada 2015, sesuai komitmen Pemerintah Provinsi Jatim bahwa setiap tahun selalu ada jenis tebu baru yang dirilis.

"Tentunya, varietas itu kami sesuaikan dengan kondisi daerah potensial yang menjadi sasaran pengembangan areal tanam tebu," ujarnya.

Pada tahun depan, jelas dia, jenis varietas tebu itu siap dikenalkan oleh Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) yakni PSDK atau singkatan dari Pasuruan Desa Kemlagi dan bibit tebu N11KT untuk PT Perkebunan Nusantara XI. "Selain itu, pada tahun ini kami juga bakal menyosialisasi tebu khusus untuk Pulau Madura meskipun sekarang belum diberi nama," katanya.

Ia menambahkan, tiap tahun P3GI terus meningkatkan produksi bibit tebu guna memacu angka produksi gula nasional.

Kalau tahun lalu, P3GI menaikkan produksi bibit tebu hingga 400 persen.

"Apabila dulu hanya mencapai 100-150 juta mata tebu maka telah ditingkatkan hingga 500 juta mata per tahun," katanya.

Sementara itu, Direktur P3GI, Aris Toharisman, menyatakan, pihaknya juga menyediakan bibit tebu unggul berbentuk bagal mata 2-3, "bud chip" (penggandaan bibit tebu secara cepat menggunakan mata tunas), dan "budshet" dalam jumlah jutaan sesuai dengan permintaan.

"Penambahan kapasitas produksi bibit tebu tersebut guna memenuhi kebutuhan petani tebu di Pulau Jawa dan luar Jawa," katanya. = ANT/DIK

KORAN MADURA

KAMIS 3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUN III

11

Ada Kasek Jual Bangku?

Pemkot Akan Menindak Tegas MADIUN - Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, akan menindak tegas jika ada oknum kepala sekolah (kasek) yang terbukti menjual jatah bangku pada momentum penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2014.

"Kalau wartawan atau siapa saja mengetahui ada kepala sekolah minta duit dan segala macam untuk ditukar dengan kursi PPDB, segera lapor ke saya.

Pasti dicopot langsung," ujar Wali Kota Bambang Irianto kepada wartawan di Madiun, Rabu (2/7).

Menurut dia, PPDB memang rawan praktik jual dan beli jatah bangku. Namun, pihaknya menjamin praktik tersebut tidak ter-

jadi di wilayahnya.

"Jangan berpikiran kepala sekolah itu panen saat PPDB. Itu tidak ada dan tidak benar. Semua sudah ada aturannya. Yakni Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 13 Tahun 2014 tentang PPDB," kata dia.

Ia menjelaskan, perwali tersebut menyebutkan, PPDB diprioritaskan untuk anak yang berasal dari Kota Madiun. Namun, tidak

menutup kemungkinan, Pemkot Madiun akan memberikan kebijakan jika ada siswa luar kota yang memiliki prestasi untuk bersekolah di Kota Madiun.

"Kalau memang anaknya pintar, pasti akan diusahakan. Misalnya ada anak luar kota nilai ujian nasionalnya 39 lebih. Pasti akan kita tampung," kata Wali Kota Bambang.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kota Madiun, Suyoto. Pihaknya menjamin penerapan sistem PPDB, terlebih "online", tidak akan ada kecurangan yang dilakukan oleh panitia masing-masing sekolah.

Hal itu karena semua lampiran

prestasi baik akademik maupun non-akademik dikeluarkan oleh dinas pendidikan setempat. Terlebih, semua data mulai dari identitas maupun nilai ujian nasional tertera di server, sehingga tidak dapat dimanipulasi.

"Selain itu, pihak Wali Kota Madiun sendiri telah mewantiwanti jika ada kepala sekolah atau PNS lainnya yang curang, maka akan langsung ditindak," ," kata dia.

Sesuai jadwal, PPDB di kota Madiun berlangsung dari tanggal 1 hingga 5 Juli 2014. Adapun pagu SMP hingga SMA tahun ini sama seperti tahun lalu, masingmasing rombongan belajar (rombel) diisi 32 siswa. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK BERAS ZAKAT FITRAH. Sejumlah pekerja menata beras kemasan 2,5 kilogram, yang dipersiapkan untuk zakat fitrah di Pasar Banjarjo, Kecamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (2/7).

Di daerah setempat beras khusus zakat fitrah yang harganya berkisar Rp 20.500 - Rp 23.500/ paket, banyak diminati masyarakat. ant/aguk sudarmojo

KOMODITAS

Beras Mulai Tidak Diminati Masyarakat JEMBER - Komoditas beras tidak diminati masyarakat dalam operasi pasar yang digelar oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan (Disperindag) dan ESDM Kabupaten Jember bekerja sama dengan Disperindag Provinsi Jawa Timur dan Bulog Mart.

"Komoditas yang banyak diserbu pembeli adalah gula pasir dan minyak goreng, sedangkan beras hanya terjual sedikit," kata Kabid Perdagangan Disperindag dan ESDM Jember, Agoes Noer Abadi, usai rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Bank Indonesia Jember, Rabu (2/7).

Operasi pasar yang digelar

Pemprov Jatim bersama Pemkab Jember tersebut berada di dua lokasi pasar tradisional selama bulan Ramadan, yakni Pasar Kalisat di Kecamatan Kalisat dan Pasar Mangli di Kecamatan Kaliwates sejak Senin (30/6) hingga 26 Juli 2014. "Beras tidak terlalu diminati karena harga beras di pasaran cukup stabil dan harganya beragam, sehingga warga bisa memilih beras yang harganya sesuai dengan keinginan dan kemampuan keuangan mereka," tuturnya.

Dalam operasi pasar yang digelar pada Selasa (1/7) tercatat komoditas beras hanya terjual sebanyak 80 kilogram atau 16 kemasan dengan masing-masing

kemasan berisi 5 kilogram, padahal Perum Bulog Sub Divre XI Jember menyediakan sebanyak 600 kilogram setiap hari dalam operasi pasar tersebut.

Sedangkan gula disediakan stok sebanyak 700 kilogram dan minyak goreng 700 liter, dengan harga untuk masing-masing komoditas yakni beras dijual sebesar Rp 7.500 per kilogram, gula sebesar Rp 8.500 dan minyak goreng sebesar Rp 8.750 per 900 ml.

"Operasi pasar yang digelar hampir sebulan selama Ramadan tersebut bertujuan untuk mengendalikan lonjakan harga ketiga komoditas, sehingga diharapkan harganya tetap terkendali

dan tidak menimbulkan gejolak hingga memicu tingginya inflasi menjelang Lebaran," paparnya.

Selain di Jember, operasi pasar yang digelar Pemprov Jatim tersebut dilaksanakan secara serentak di sejumlah pasar tradisional yang ada di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan empat jenis bahan pokok yang dijual yakni beras premium, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu.

"Di Jember hanya menjual tiga komoditas saja, sedangkan tepung terigu masih belum menemukan distributor untuk diajak kerja sama dalam melakukan operasi pasar di Jember," ujarnya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 KAMIS 3 JULI 2014|NO. 0394|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

KAMIS 3 JULI 2014 NO. 0394 | TAHUN III

Pelayanan PLN Masih Setengah Hati Mengapa Listrik Padam Selama Tiga Hari di Gili?

PROBOLINGGO – Warga Desa Gili, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, mengaku kecewa terhadap pelayanan PLN. Mereka menilai pelayanan PLN Probolinggo dinilai setengah hati. Sebab, di desa Gili sudah tiga hari listrik padam.

“Bahkan sampai sekarang listrik di Desa Gili masih belum normal,” ujar seorang warga setempat, Sumari, kepada wartawan, Rabu (2/7).

Dia menjelaskan tidak normalnya listrik di Desa Gili karena masih mengalami gang-

guan. “Sampai sekarang listrik masih “hidup mati, hidup mati”,”tandasnya.

Saluran listrik di Desa Gili, terang Sumari, memang bukan dari PLN langsung, melainkan melalui saluran PLTD (Perusahaan Listrik Tenaga Disel). Meski

BUDIDAYA LELE

Harga Ikan Lele Meningkat

MENGOLAH, Petani ikan lele di wilayah Kabupaten Probolinggo sedang mempersiapkan kolam untuk ditebar bibit.

PROBOLINGGO - Dalam bulan Ramadan bagi pembudidaya ikan lele sedikit tersenyum.

Sebab harga ikan lele hari-hari ini mengalami kenaikan harga di pasaran.

Salah satu pembudidaya ikan lele asal Desa Clarak Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, Soleh (30), mengatakan dirinya dalam panen kali sedikit senang, Karena ikan lele sedikit mengalami kenaikan.“Memang kenaikannya tidak terlalu besar, namun petani banyak bersyukur dengan bulan ramadan tiba,” terangnya kepada wartawan, Rabu (2/7).

Menurutnya, kenaikan harga lele dalam bulan ramadan memang tidak terlalu besar, kenaikannya mencapai Rp 2000 rupiah perkilogramnya,sebelumnya harga lele mencapai Rp 13.500 ribu perkilogramnya.” Waktu bulan puas harganya menca-

pai Rp 15.500 perkilogramnya, ketika diambil oleh pedagang dikolam pemeliharaan,” ucap Soleh.

Soleh menambahkan, dalam hasil produksi lele yang di kolam pembesarannya setiap kali panen bisa mencapai 8 smpi 1 ton. Sementara untuk harganya mengikuti harga pasaran. Jika harga naik, maka keuntungan akan bertambah begitu juga sebalikanya.“Harga terendah lele konsumsi biasanya diambil dengan harga Rp 12 ribu rupiah,”tandasnya.

Harga lele saat ini mencapai Rp 15.500 maka pendapatan hasil jula lele konsumsinya rata-rata mencapai Rp 13-15 juta rupiah dalam stu kali panen. Sedangkan hasil bersih yang didapatkan hanya mencapai 5 juta rupiah.“Itu setelah dikurangi pakan dan biaya pemeliharaan selama tiga bulan lamanya,”timpalnya. =Mahfud Hidayatullah

begitu, itu tetap menjadi tanggungjawab pihak PLN, karena PLTD itu dibawah naungan PLN. Saat terjadi padam selama tiga hari, pihak PLN memang sempat melakukan perbaikan.

Namun, upaya perbaikan itu dinilai tidak maksimal karena hingga saat ini saluran listrik milik warga masih hidup mati, hidup mati. “Jadi saluran listrik di Desa Gili sampai sekarang belum normal,” imbuh dia.

Tidak normalnya saluran listrik tersebut, membuat sebagian warga menggunakan

lampu minyak seadanya. Bahkan, saat terjadi padam selama tiga hari tersebut, pulau Gili yang hanya seluas 68 hektar dengan jumlah penduduk kurang lebih 7.600 jiwa (data tahun 2004) itu menjadi sebuah pulau mati nan gelap. “Warga terpaksa harus pakai lampu minyak seadanya,” tuturnya.

Melihat belum normalnya saluran listrik di desa itu, warga meminta agar pihak PLN lebih serius memberikan pelayanannya. Karena listrik menjadi salah satu kebutuhan yang sangat

penting. “Katanya pelayanan prima, tapi kok seperti ini,” ujar warga lainnya, Misto.

Sementara itu, pihak UPJ PLN Cabang Probolinggo hingga saat ini belum bisa dikonfirmasi. Sejumlah wartawan mengaku enggan untuk menemui Kepala UPJ PLN Probolinggo karena terkesan sulit ditemui. Secara terpisah, bagian superviser PLN, Sugiarto saat dikonfirmasi sulit dihubungi.

Berkali-kali selulernya dihubungi hanya terdengar nada sambung dan tidak diangkat. =Muhammad Sugianto

PILPRES

Kota Kebanjiran Surat Prabowo PROBOLINGGO - Ribuan surat pribadi dari Prabowo Subianto, Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, tertahan di Kantor Pos Probolinggo, Jawa Timur.

Surat yang ditujukan kepada seluruh warga di Kota Probolinggo ini belum semua dikirimkan oleh petugas pos lantaran masih banyak tersisa.

Thomas Ganif AS, Kepala Unit Operesional Kantor Pos

Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi, menyatakan bahwa pengiriman dilaksanakan terus menerus setiap hari sesuai wilayah tugasnya masing-masing. ”Jumlahnya satu karung berisi 20 dos. Dan satu dosnya berisi 600 surat, sehingga totalnya 12.000 pucuk surat,” ujarnya saat ditemui wartawan di Kantor Pos Probolinggo, Rabu (2/7) .

Menurutnya, ribuan surat pribadi dari Prabowo ini telah diterima di Kantor Pos Probolinggo sejak 1 Juli 2014 lalu. Surat ini ditujukan pada semua warga atau masyarakat.“Karena by name, su-

rat yang tidak diterima atau penerimanya pindah akan diretur,” tandas Thomas Ganif AS. Thomas Ganif AS menambahkan, pengiriman surat ini hanya akan dibatasi hingga tanggal 5 Juli 2014 nanti. Hal ini dilakukan lantaran pada tanggal 6 nanti telah memasuki masa tenang.

Terkait ada unsur pelanggaran atau tidak dalam surat ini, pihak Kantor Pos mengaku tak tahu menahu dan menyatakan bahwa tugas Kantor Pos hanya jasa untuk mengirimkan ke alamat yang sudah tertera. =M.Hisbullah Huda

TERTAHAN, Ribuan surat pribadi dari Prabowo Subianto, Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, belum terkirim di Kantor Pos Probolinggo.

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 3 JULI 2014|NO. 0394|TAHUN III

13

WASPADA KAMPANYE HITAM

Kader Nahdliyyin Ketok Pintu Rumah Rakyat PROBOLINGGO - Ratusan Kader Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo melakukan ketok pintu rumah Rakyat di Kota Probolinggo untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014.

TAMANISASI, Banyaknya taman yang ada dinilai masih kurang jika disebut sebagai Kota Seribu Taman.

BLH Berencana Bangun Kavling Tamanisasi PROBOLINGGO – Berkembangnya pembangunan Kota Probolinggo yang begitu cepat, dapat berdampak terhadap program tamanisasi. Apalagi Kota Probolinggo dikenal sebagai salah satu Kota di Jawa Timur sebagai “Kota Seribu Taman”.

Dari hasil rakor yang diadakan BLH Kota Probolinggo, ada dua taman yang mengalami rusak akibat dampak fasilitas jalan milik salah satu perusahaan.

“Jumlah taman yang ada di Kota Probolinggo sebanyak 612 taman. Ada dua yang rusak,” ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo, Budi Krisyanto melalui Kabid KSDA BLH, Asep S. Lelono kepada wartawan, Rabu (2/7).

Banyaknya taman yang ada tersebut, dinilai masih kurang jika disebut sebagai Kota Seribu

Taman. Itulah sebabnya, melalui rakor itu, salah satu pembahasannya soal pembuatan kavling tamanisasi yang ada di Kota Probolinggo.

“Kita itu harus mampu mewujudkan sebagai julukan Kota Seribu Taman,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, untuk memenuhi jumlah taman tersebut, rencananya, BLH akan memanfaatkan lahan yang ada. Seperti di Jalan Mastrib dan di depan stadion Kota Probolinggo. Di dua lokasi itu rencananya akan dibuat kavling tamanisasi.

Asep menambahkan, agar

taman yang dibangun nanti tidak mudah rusak, diharapkan memilih lahan yang memenuhi kriteria. Seperti lahan tanah yang subur dan bersih dari keberadaan sampah yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan taman.

Lalu bagaimana dengan perawatan terhadap taman-taman itu? Menurut Asep, harus terjalin koordinasi yang baik.

Apalagi BLH sendiri hanya mempunyai petugas taman sebanyak 16 orang. Dari banyaknya petugas tersebut, terbagi menjadi 4 jalur.

“Jadi setiap jalur itu ada 4 petugas. Makanya semua ini diharapkan terjalin koordinasi yang baik agar upaya perawatan terhadap tamanisasi bisa dilakukan dengan maksimal,” ujarnya. =Muhammad Sugianto

Ketok Pintu yang dimaksud, agar warga Nahdliyyin di Kota Probolinggo jangan sampai terpengaruh dengan isu yang memojokkan pasangan CapresCawapres Joko Widodo - Jusuf Kalla. Sebab, keduanya itu diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan merupakan kader Nahdlatul Ulama.

“Kami tidak ingin warga Kota Probolinggo, terpengaruh isu sesat yang menyesatkan Pak Jokowi,”ujar Abdul Malik Haramain Koordinator Tim Pemenangan Jokowi-JK tingkat Nasional, saat di Ponpes An Nur Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.

Lebih lanjut Abdul Malik Haramain mengatakan, Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo selama ini tidak pernah ikut dalam politik Praktis. Namun, karena ada kader NU yang maju sebagai Cawapres, sehingga NU Kota Probolinggo

sendiri memasang badan.

“Dengan pertimbangan politik dari Nahdlatul Ulama, dua figur inilah yang menegakan Islam Rahmatal Lil Alamin,”jelas Pria Asal Probolinggo.

Malik Haramain mempertanyakan kepada rakyat,”Apakah kalian pernah mendengar apa tidak calon yang lain selain di dukung oleh PKB apakah masuk dalam organisasi NU? “Tidak pernah dengar,”ujar warga sekitar.

Kalau tanpa ada calon yang di dukung NU, Abdul Malik Haramain meyakini, Program NU yang sejak lama ini berjalan akan di musnahkan.”Utamanya Jawa Timur, yang mayoritas warga NU, marikita sama-sama merapatkan barisan untuk 9 juli ini agar calon yang di usung kita duduk sebagai Capres-Cawapres,”bebernya.

Sementara itu, Wakil Ketua PCNU Kota Probolinggo Abdul Halim menyebutkan, kalau keberadaan NU di Kota Probolinggo tersebut sudah sangat solid untuk memenangkan pasangan CapresCawapres Nomor urut 2.

“Kader NU di sini (Kota Probolinggo) sudah mengetok pintu rumah warga untuk memilih Pak JokowiJK,”ucapnya. =M.Hisbullah Huda

KETOK PINTU. Ratusan kader Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo untuk Pemilu Pilpres 9 Juli 2014.

14

KORAN MADURAKORAN MADURA KAMIS 3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUN III

SWISS TERSINGKIR DRAMATIS

Ottmar Hitzfeld Tak Kuasa Menahan Tangis SAO PAULO - Pelatih Swiss asal Jerman Ottmar Hitzfeld tak kuasa menahan tangis saat tim besutannya secara dramatis tersingkir dari Piala Dunia 2014 setelah kalah 0-1 dari Argentina pada babak perpanjangan waktu di Stadion Itaquerao, Sao Paulo, Selasa (1/7) tengah malam hingga Rabu (2/7) dini hari WIB. Mantan pelatih Bayern Muenchen ini mula-mula tegar saat berdiri di depan kamera untuk sesi wawancara seusai pertandingan. Dia mengelus kedua pipinya sendiri, lalu mengangkat kepala dan mendengar pertanyaan wartawan. Tetapi ketika pertanyaan masih diajukan, Hitzfeld tak kuasa menahan tangis. Air matanya mengalir dari kedua matanya dan sulit berbicara.

Dia harus menarik nafas sejenak untuk menormalkan kembali emosinya. Hitzfeld menangis bukan melulu karena kalah dari Argentina, tetapi juga terharu atas usaha para pemainnya melawan Lionel Messi dan kawan-kawan.

Hitzfeld menjadi salah satu pelatih tersukses untuk Timnas Swiss karena berhasil mengangkat martabat dan prestasi tim ini menjadi salah satu tim yang diperhitungkan dari Eropa pada Piala Dunia ini.

Gol Angel Di Maria pada menit ke-118 dari dalam kotak penalti memanfaatkan umpan menyusur tanah Lionel Messi membuyarkan semua impian dan mengakhiri perjuangan Swiss pada Piala Dunia ini. Gol

itu juga sekaligus mengakhiri karier kepelatihan Hitzfeld bersama Swiss. Emosinya semakin teraduk-aduk karena sebelum laga melawan Argentina ini, saudara pelatih 65 tahun ini yang sangat dekat dengannya meninggal dunia.

“Dia seorang perfeksionis.

Memiliki kepribadian yang hebat, punya filosofi hidup yang fantastik dan rasa hormat adalah aspek terpenting di dalam semua itu. Dia sudah memberikan begitu banyak hal kepada para pemainnya dan mereka mengakui tidak pernah mengalami hal-hal seperti ini sebelumnya,” kata asisten pelatih Michel Pont saat konferensi pers usai pertandingan seperti disampaikan wartawan Koran Madura, Carol Aji. Pemainnya pun memuji.

“Dia orang yang mengagumkan dan kami semua sangat hormat padanya. Meskipun dia menempatkan saya sebagai pemain pengganti, saya selalu sadar bahwa dialah yang paling tahu tentang apa yang dikerjakannya. Dia membawa perubahan besar dan membangun tim ini dengan para pemain muda,” kata pemain Timnas Swiss Haris Seferovic.

Seusai kalah dari Argentina, Hitzfeld melepaskan jabatannya sebagai pelatih setelah menukangi klub itu selama beberapa tahun. “Hari kepelatihan saya sekarang berakhir dan saya bangga pada apa yang saya capai,” ujarnya dalam konferensi pers setelah pertandingan. =FIFA.COM/CAROL AJI

SALING MENENANGKAN. Pelatih Swiss Ottmar Hitzfeld memeluk Xerdan Shaqiri setelah mereka kalah dramatis dari Argentina.

LAPORAN CAROL AJI DARI BRAZIL

KAMIS 3 JULI 2014 No. 0394 | TAHUN III

14

Setan Merah Patahkan Ambisi Amerika Serikat

MENANG SUSAH PAYAH. Gelandang Belgia Axel Witsel berusaha menjaga bola dari Michael Bradley (kanan) yang berupaya merebutnya pada laga yang berlangsung di Arena Fonta Nova, Salvador, Rabu (2/7) dini hari WIB.

SAO PAULO- Belgia menjadi tim terakhir yang sukses tembus ke perempat final Piala Dunia 2014 setelah mengalahkan Amerika Serikat pada Selasa (1/7) waktu setempat atau Rabu (2/7) dini hari WIB. Tetapi hal itu tidak diraih dengan mudah.

Belgia harus menempuh babak perpanjangan waktu untuk memastikan kemenangan.

W

artawan Koran Madura, Carol Aji melaporkan, upaya Belgia menjinakkan Amerika Serikat berlangsung alot, meski pada akhirnya mereka memastikan kemenangan tipis 2-1 pada laga yang berlangsung di Arena Fonte Nova, Salvador. Semua gol dari kedua tim lahir pada babak extra time.

Belgia dan Amerika Serikat sama-sama gagal mencetak gol selama 90 menit dan memaksa mereka bermain pada babak tambahan waktu. Di babak ini, Belgia lebih diuntungkan karena kebugaran pemainnya lebih bagus dari Amerika Serikat.

Perawannya gawang Amerika Serikat selama 90 menit itu tidak terlepas dari penampilan gemilang penjaga gawang mereka Tim Howard. Kiper klub Liga Utama

KONTESTAN PEREMPAT FINAL 4 Juli pukul 23:00 di Rio De Janeiro

PRANCIS

JERMAN

5 Juli pukul 03:00 di Fortaleza

BRAZIL

KOLOMBIA

5 Juli pukul 23:00 di Brasilia

ARGENTINA

BELGIA

6 Juli pukul 03:00 di Salvador

BELANDA

KOSTA RIKA

Inggris, Everton, itu rata-rata melakukan 82,4 persen penyelamatan.

Itu sebabnya, dia terpilih sebagai pemain terbaik pada laga ini atau FIFA Man of the Match.

Sayang, ketangguhan pria berewokan itu akhirnya jebol juga pada menit ke-93 atau ketika

pertandingan babak tambahan waktu baru berlangsung tiga menit melalui Kevin De Bruyne. Mantan pemain Chelsea ini mencetak gol fantastik. Dia menguasai bola di dalam kotak penalti Amerika Serikat dan dikepung oleh tiga bek lawan. Sambil membelakangi pemain lawan, dia berhasil menggiring bola menjauh dari tiga pemain Amerika Serikat sebelum melepas tendangan menyusur tanah ke pojok kanan bawah gawang Howard dan gol.

Romelu Lukaku menggandakan keunggulan Setan Merah pada menit ke-105. Pemain Chelsea yang dipinjamkan ke Everton itu melepas tembakan keras kaki kiri memanfaatkan umpan terobosan dari rekannya di sebelah kenanan wilayah pertahanan lawan, tanpa bisa dihentikan Howard.

Tetapi dua menit berselang, pemain muda Amerika Serikat yang baru berusia 18 tahun, Julian Green, berhasil memperkecil ketinggalan menjadi 2-1. Sayang, gol ini sudah terlambat dan tidak mampu lagi mendongkrak semangat pasukan Juergen Klinsmann itu. Alhasil, mereka harus mengakui ketangguhann Belgia yang sebagian besar pemainnya membela klub-klub elite di Liga Utama Inggris. =FIFA.COM/CAROL AJI/DAR

KORAN MADURA

KORAN MADURA

KAMIS 3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUN III

LAPORAN CAROL AJI DARI BRAZIL

KAMIS 3 JULI 2014 No. 0394 | TAHUN III

15

15

MATCH-FIXING

Pemain Busuk di Skuat Kamerun Spiegel terjadi beberapa hari setelah pertandingan tersebut (tanggal 21 Juni) dan buktinya adalah rekaman di Facebook saya,” ucap Perumal.

Namun, Der Spiegel tetap teguh kepada pendiriannya bahwa Perumal pernah memprediksi hasil laga tersebut dengan tepat.

“Kami tegaskan bahwa Perumal melakukan percakapan dengan kami beberapa jam sebelum partai Kroasia vs Kamerun. Yakni diprediksi hasil pertandingan akan berakhir dengan skor 4-0 untuk Kroasia dan seorang pemain Kamerun akan mendapatkan kartu merah di babak pertama,” tulis pernyataan Der Spiegel.

Perumal merupakan warga negara Singapura yang pernah dihadapkan kepada tuduhan match-fixing dan pertama kali dipenjara pada 1995 di Singapura.

Pada tahun yang sama, ia pergi ke Inggris untuk mengatur dua pertandingan FA CUP. Seluruh cerita mengenai match-fixing tersebut dituangkan oleh Perumal dalam bukunya berjudul Kelong Kings yang ditulis oleh jurnalis investigasi Alessandro Righi dan Emanuele Piano. Buku yang dirilis pada 28 April 2014 itu diceritakan Perumal mengklaim melakukan aksi match-fixing pada laga pamungkas penyisihan grup Piala Dunia 2010 antara Nigeria vs Honduras.

Ia juga pernah mengatur hasil pertandingan di Olimpiade Atlanta 1996 dan Beijing 2008. Perumal juga mengaku pernah mengatur sejumlah laga persahabatan yang melibatkan Tim nasional (Timnas) Afrika Selatan, Bulgaria, Kolombia, Guatemala, Denmark, Brasil dan Tanzania. =SKY SPORTS/CAROL AJI

SAO PAULO-Sejumlah pemain Tim Nasional Kamerun diduga terlibat dalam skandal pengaturan skor pada Piala Dunia 2014 ini. Diduga, mereka terlibat dalam praktek busuk ini saat kalah telak 0-4 dari Kroasia pada laga di Manaus, 18 Juni 2014 silam.

O

toritas sepakbola Kamerun hingga saat ini sedang melakukan investigasi atas dugaan ini. Komite etik mereka akan melakukan investigasi terkait dugaan itu. Investigasi dilakukan tidak lepas dari pengakuan Wilson Raj Perumal yang dimuat di majalah Jerman, Der Spiegel. Perumal, yang dikenal sebagai “Dewa MatchFixing” itu mengaku telah terlibat pengaturan skor pada laga antara Kamerun melawan Kroasia.

Tidak hanya itu, ia juga mengatakan salah satu pemain Kamerun akan mendapatkan kartu merah di babak pertama. Entah kebetulan atau tidak, Alex Song saat itu harus diusir keluar karena kedapatan menyikut wajah striker Kroasia Mario Mandzukic tepat sebelum turun minum.

Kamerun menuai hasil buruk pada Piala Dunia ini. Bergabung dengan Brasil, Meksiko, dan Kroasia di Grup A, Samuel Eto’o dan kawan-kawan selalu kalah.

Mereka kalah 1-2 dari Meksiko pada pertandingan pertama, lalu kalah telak 0-4 dari Kroasia di pertandingan terakhir dan kalah 1-4 dari tuan rumah Brasil di laga pamungkas. Perihal kekalahan telak 0-4 dari Kroasia, diduga sejumlah pemain Kamerun terlibat dalam skandal pengaturan skor.

Sementara itu, Juru Bicara

FIFA Delia Fischer menyatakan Presiden Sepp Blatter telah mendengar kabar tersebut tetapi ia menolak mengatakan apakah akan melakukan invesitigasi atau tidak. “Kami tidak ingin berkomentar apakah saat ini investigasi sedang dilakukan atau tidak terkait manipulasi pertandingan.

Kode Disiplin dan Etik FIFA menyatakan pernyataan kepada publik akan dilakukan setelah keputusan diambil oleh Komite Disiplin dan Etik FIFA dan semua pihak terkait,” ujar Fischer.

“Secara umum, integritas dari suatu pertandingan merupakan prioritas utama FIFA dan kami menangani match-fixing dengan sangat serius. FIFA tetap melanjutkan untuk bekerja dengan agensi hukum di tingkat nasional, regional, atau dunia untuk menghindari manipulasi pertandingan,” sambungnya.

Nama Perumal muncul setelah ia diberitakan melakukan percakapan melalui laman Facebook dengan salah satu jurnalis Der Spiegel meskipun belakangan dibantah langsung. “Bertentangan dengan temuan Der Spiegel yang kemudian disebarkan ke seluruh dunia, saya tidak pernah memprediksi hasil pertandingan Kamerun melawan Kroasia pada 18 Juni lalu. Perbincangan lewat Facebook dengan jurnalis Der

TRANSFER PEMAIN

Chelsea Sepakati Transfer Diego Costa LONDON - Chelsea telah sepakat untuk merekrut penyerang Diego Costa dari Atletico Madrid, demikian diumumkan klub Liga Utama Inggris itu pada Selasa.

Pemain internasional Spanyol itu telah lama dikait-kaitkan dengan kepindahan ke klub London tersebut, dan penyelesaian kesepakatan ini kelihatannya akan terwujud tidak lama

lagi setelah Si Biru mengatakan mereka telah menemui klausa buy out untuk penyerang 25 tahun itu.

“Chelsea Football Club dapat mengonfirmasi kesepakatan telah tercapai dengan Atletico Madrid untuk transfer Diego Costa, di mana Chelsea telah memenuhi klausul buy out untuk pemain internasional Spanyol itu,” demikian bunyi pernyat-

aan di situs resmi klub.”

Sementara itu, bek Ashley Cole dipastikan meningkalkan klub asal London tersebut.

“Klub Sepak Bola Chelsea berterimakasih kepada Ashley untuk jasa fantastisnya yang ia berikan selama delapan tahun berada di sini, dan untuk membantu mendatangkan begitu banyak trofi. Kami mendoakan yang terbaik untuknya di masa yang

akan datang.” Rekan Cole di klub dan timnas Frank Lampard juga telah meninggalkan Stamford Bridge pada bulan lalu.

Selain Cole, striker Kamerun Samuel Eto’o juga dipastikan akan pergi dari skuat yang diasuh Jose Mourinho itu. Dalam 21 penampilannya bersama The Blues, Eto’o mencetak 9 gol.=ANT/DAR

16

KORAN MADURA

KAMIS 3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUN III

KORAN MADURA

16

KAMIS 3 JULI 2014 No. 0394 | TAHUN III

KEMENANGAN DRAMATIS DI

MENIT TERAKHIR

Pemain Argentina merayakan kemenangan di tengah kekecewaan pemain Swiss pada laga yang berlangsung di Stadion Itaquerao Sao Paulo, dini hari WIB.

1

Gol Angel Di Maria Akhiri Mimpi Swiss

S

AO PAULO - Argentina harus memeras peluh hingga babak perpanjangan waktu untuk menyegel tiket ke perempat final Piala Dunia 2014, Selasa (1/7) waktu setempat atau Rabu (2/7) dini hari WIB. Swiss, yang menjadi lawan Argentina, bermain gigih untuk melawan dominasi permainan Lionel Messi dan kawan-kawan.

Wartawan Koran Madura, Carol Aji yang menyaksikan pertandingan di Stadion Itaquerao, Sao Paulo, Brazil melaporkan bahwa Argentina menang 1-0 atas Swiss berkat gol kaki kiri Angel Di Maria pada babak tambahan waktu, tepatnya pada menit ke-118 memanfaatkan umpan menyusur tanah Lionel Messi di dalam kotak penalti.

Selama 90 menit, Swiss mampu meredam permainan menyerang Lionel Messi dan kawankawan. Sejumlah peluang yang didapat masing-masing tim selama 2x45 menit, tidak ada satu pun yang membuahkan gol. Kedudu-

118’ Angel Di Maria (Assist: Lionel Messi)

GOOOL. Selebrasi khas gelandang serbu Argentina Angel Di Maria usai mencetak gol kemenangan Argentina di menit ke-118’

g

Setan Merah Patahkan Ambisi Amerika | Halaman 14

g

Ottmar Hitzfeld Tak Kuasa Menahan Tangis | Halaman 14

kan 0-0 bertahan hingga laga usai.

Akibatnya, mereka harus bermain melalui babak tambahan waktu 2x15 menit. Gol Angel Di Maria terjadi pada 15 menit pertama.

Di menit-menit akhir babak perpanjangan waktu, Swiss sebenarnya punya peluang memaksakan hasil imbang. Bek Argentina Ezequiel Garay melakukan pelanggaran terhadap Xerdan Shaqiri di depan kotak penalti. Dalam eksekusi tendangan bebas, bola mengarah kepada Blerin Dzemaili yang menanduk bola ke arah gawang. Sayangnya, bola membentur mistar. Bola rebound juga

0 tidak bisa diarahkannya dengan tepat ke gawang Argentina.

Pada laga tersebut, bintang Argentina Lionel Messi dinobatkan sebagai pemain terbaik, meski gagal mencetak gol. Penyerang Barcelona ini pantas dinobatkan sebagai Man of the Match karena kontribusinya yang signifikan.

Gol kemenangan Argentina yang dicetak Di Maria berawal dari aksi Messi.

Dia merebut bola di tengah lapangan dan menggiring hingga garis 16 lawan sebelum diakhiri dengan mengirim umpan kepada Di Maria yang menunggu di pojok garis 16 sebelah kiri wilayah pertahanan Swiss. Begitu mendapat bola, Di Maria langsung melepas tendangan mendatar kaki kiri ke pojok kanan bawah gawang yang tidak bisa dijangkau kiper Swiss. =FIFA.COM/CAROL AJI/DAR

KAMIS 3 JULI 2014 No. 0394 | TAHUN III

KORAN MADURA

PERKETAT PENGAWASAN CURWAN

KEJARI PERIKSA SEKRETARIS DISPERTAN

YULI ROHMAH KAMISHIDAYATI 3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUN III PETANI PERLU DAPAT PERHATIAN

PAMEKASAN

SAMPANG

NETER KOLENANG | P

G

J

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Kurdi Lolos di PTUN

AMDAG: Akan Kami Bawa ke MK

SUMENEP – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Selasa (1/7) menolak gugatan Bambang Hermanto, terkait keputusan KPU Sumenep Nomor 234 tertanggal 13 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Legislatif DPRD Sumenep. KPU menetapkan A. Kurdi HA sebagai caleg terpilih dari Partai Demokrat daerah pemilihan (dapil) II. “Dalam sidang yang digelar pada Selasa kemarin, hakim PTUN Surabaya menyatakan bahwa objek gugatan tidak masuk ranah PTUN. Sehingga gugatan mereka tidak bisa diterima oleh PTUN,” jelas komisioner KPU Sumenep Bidang Hukum Achmad Subaidi, Rabu (2/7).

Menurut komisioner KPU yang menghadiri sidang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya menolak gugatan warga Kecamatan Giligenting lantaran soal sengketa hasil pemilu bukan lagi ranah PTUN, tetapi ranah Mahkamah Konstitusi (MK).

“Namun, penggugat maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang di PTUN Surabaya kemarin. Namun, ketidakhadiran mereka tidak membuat hakim menunda putusan, hakim PTUN Surabaya tetap melanjutkan sidang dan menyatakan gugatan tersebut tidak bisa diterima,” terangnya.

Secara terpisah, Rudi Hartono, kuasa hukum penggugat, mengatakan, pihaknya tidak hadir ke sidang permusyawaratan di PTUN Surabaya karena sakit. “Kami berhalangan hadir, kami sedang dalam kondisi sakit,” katanya.

Pihaknya mengaku sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak pan-

itera di PTUN Surabaya untuk memberitahukan alasan ketidakhadiran dirinya. “Sekaligus kami meminta agar sidang permusyawaratan atas gugatan kami itu dilaksanakan pada Kamis (3/7),” ujarnya, kemarin.

Ia mengatakan, PTUN Surabaya boleh saja tetap melanjutkan sidang permusyawaratan tanpa kehadiran penggugat maupun kuasa hukumnya. “Jadi, jika pun memang benar sidang dilanjutkan dan telah ada penetapan, sebelum ada langkah selanjutnya, kami akan tanyakan langsung hasilnya ke PTUN. Sebab kami akan ke PTUN pada Kamis,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Dapil II Menggugat (AMDAG) Eko Wahyudi mengatakan, pihaknya melalui kuasa hukumnya akan melanjutkan kasus tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Maka akan kami bawa ke MK, sebab Panwaslu sudah merekomendasikan bahwa ijazah Kurdi sudah TMS (tidak memenuhi syarat”, ujarnya.

Penetapkan A. Kurdi HA sebagai caleg terpilih digugat lantaran legalisir ijazah pendidikan terakhirnya (SLTA) tidak sama dengan lembaga yang mengeluarkan. Hal itu ditemukan Sudarsono, warga Giligenting.

Menurut Sudarsono, seharusnya stempel legalisir ijazah Kurdi atas nama Dinas Pendidikan Jakarta Selatan, bukan Dinas Pendidikan Sumenep.

Sementara di ijazah yang digunakan atas nama Disdik Sumenep.

Itu pun bukan stempel terbaru, tetapi masih menggunakan legalisir lama. Di dalam stempel legalisir ijazah tersebut tertulis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep atas nama Moh. Rifa’ie.

Namun, Kurdi telah membantahnya. “Ijazah saya tidak palsu. Ijazah saya sah,” tegas anggota Komisi C DPRD Sumenep, Jumat (27/6). =SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 3 JULI 2014 No. 0394 | TAHUN III

BUDAYA

Bulan Ramadan Peziarah Minim

SEPI PEZIARAH. Gapura dalam Asta Tinggi Desa Kebunagong Kecamatan Kota Sumenep, Rabu (2/7). Meski sudah memasuki bulan Ramadan, namun peziarah asta tersebut masih minim.

SUMENEP – Sejak memasuki bulan Ramadan, peziarah Asta Tinggi di Desa Kebonagong, Kecamatan Kota Sumenep, sepi.

Padahal pada hari-hari sebelumnya, tempat yang menjadi salah satu kekayaan cagar budaya itu selalu dipadati peziarah. ”Kami kurang begitu faham, namun kemungkinan sepinya pengunjung dikarenakan bulan puasa.

Sehingga peziarah merasa enggan untuk berziarah seperti biasanya,” kata juru kunci Asta Tinggi, Abd Razak Qhasyani, Rabu (2/7).

Menurut Razak, jumlah peziarah sangat sedikit. Pada hari kedua hanya ada 20 peziarah. ”Biasanya kalau selam bulan Ramadan, rata-rata pengunjung berasal dari daerah Sumenep saja,” terangnya.

Razak memprediksi, sepinya peziarah akan terus terjadi hingga akhir bulan Ramadan. ”Meski nanti sudah lewat dua puluh hari berpuasa, pengunjung pasti tetap sepi.

Karena mungkin peziarah masih lesu,” ungkapnya.

Kata Razak, peziarah yang datang ke Asta Tinggi itu, bisa digolongan ke dalam dua bagian.

Yakni peziarah murni dan peziarah yang membawa kepentingan, seperti halnya ingin menelusuri sejarah.

Perziarah murni merupakan peziarah yang ingin mendoakan penghuni kubur di kompleks Asta Tinggi, sementara yang satu lagi merupakan peziarah yang ingin mengetahui rekam jejak penghuni kubur yang terkenal seantero negeri ini. ”Biasanya peziarah yang kedua ini memang sangat penasaran dengan kompleks pemakaman ini.

Mereka ingin tahu dari jarak dekat bagaimana sebenarnya bentuk makam yang dikunjungi banyak orang ini,” katanya.

Termasuk peziarah model kedua adalah turis manca negara yang biasanya dalam tiap bulan terdapat 6 orang.

Di Asta Tinggi itu ada empat kompleks pemakaman, yakni kompleks pemakaman Pangeran Panji Pulang Jiwo, Pangeran Azimat, Mohammad Saod, dan kompleks pemakaman Pengeran Asiruddin atau Sultan. =JUNAEDI/MK

1.426 Warga Menganggur Tersebar di 14 Desa di Kecamatan Pragaan SUMENEP – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumenep menyatakan sebanyak 1.426 warga Kecamatan Pragaan menjadi pengangguran murni. Sementara penduduk Kecamatan Pragaan sebanyak 66.594 warga.

Sebanyak 1.426 warga yang menganggur tersebar di 14 desa, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Pengangguran murni itu terjadi akibat terbatasnya lapangan kerja yang disediakan pemerintah.

Kasi Info Bursa dan Lapangan Kerja Disnakertrans Arief mengatakan, kesempatan kerja hanya sebanyak 29.390. Jika dikaitkan dengan total penduduk sebanyak 66.594, nyaris tidak sampai 50 persen warga yang memiliki kesempatan kerja.

Keterbatasan lapangan kerja itu, kata Arief, melihat peluang kerja yang hanya 29.390, sementara usia kerja produktif dari angkatan kerja hanya mencapai

39.503. Dari potensi kerja dengan peluang kerja yang tidak mencapai 30 ribuan itu, terdapat sekitar 10 ribuan tenaga kerja yang menganggur. Meskipun tidak terhitung dalam kategori pengangguran murni.

“Masa usia kerja produktif

yang sebanyak 39.503 angkatan kerja itu, dengan peluang kerja yang tersedia hanya mencapai 29.390 tentu masih tersisa sekitar 10 ribuan warga Pragaan yang menganggur. Meski tidak tergolong sebagai pengangguran murni, namun mereka akan

terjebak dalam pengangguran murni jika tidak memaksimalkan peluang kerja yang ada,” katanya.

Pihaknya sudah mengupayakan pengentasan pengangguran itu dengan berbagai upaya dan program. Salah satunya melalui pembinaan dan penyuluhan tena-

ga kerja. Namun upaya itu selalau menemui jalan buntu.

Di antara mereka ada yang beralasan karena tidak mau bekerja di luar daerah meski kesempatan kerja tersedia. Mereka lebih tertarik mencari nafkah serabutan asal masih tinggal bersama keluarga besarnya.

Selain itu, persoalan prospek kerja yang menjadi pertimbangan tenaga kerja, seperti bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), misalnya, yang dianggapnya lebih prospek.

Pada tahun 2014 sebanyak 2.461 warga Kecamatan Pragaan berstatus sebagai pencari kerja (pencaker). Disnakertrans mengatakan ada beberapa lapangan kerja yang tersedia hanya saja para pencari kerja masih memilah jenis pekerjaan.

Di samping itu para pencari kerja tidak memenuhi kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan. “Seperti Alfamart yang membutuhkan sebanyak 100 tenaga kerja, yang diterima hanya sekitar 15 tenaga kerja saja,” terangnya. =ALI RIDHO/MK

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUN III

C

PNS TAK DISIPLIN

Abdi Disperta Diberhentikan

TAK BERLAYAR. Sebagian penumpang Kapal Dharma Bahari Sumekar 1 tetap bertahan di atas kapal sekalipun pelayaran digagalkan, Rabu (2/7).

Sebab Mesin Rusak, Kapal Gagal Berlayar Ratusan Penumpang Tertahan, Sembako Membusuk SUMENEP - Sedikitnya 150 penumpang Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) 1 terpaksa harus tertahan di Pelabuhan Kalianget. Pasalnya, kapal dengan tujuan Pulau Kangean yang seharusnya berlayar, Selasa (1/7) malam pada pukul 19.00 mengalami gangguan teknis pada mesin.

Gangguan teknis itu berlangsung hingga Rabu (2/7) pagi. Akibat rusaknya mesin, beberapa kebutuhan pokok seperti sembako warga kepulauan harus menginap semalaman sampai menebar bau busuk.

Pantauan Koran Madura, kemarin, terlihat sebagian penumpang menjadikan kapal sebagai tempat tidur, sebagian lagi mereka tidur di ruang tunggu pelabuhan. Hingga saat ini, belum ada kepastian dari pihak kapal kapan akan berangkat.

Kapal masih bersandar di Pelabuhan Kalianget, menunggu datangnya alat yang dibeli di Surabaya.

Sebab kerusakan kapal terdapat di bagian mesin, salah satu selnya mengalami kebocoran sehingga kapal tidak dapat dihidupkan dan terpaksa harus diganti.

Terlihat ekspresi wajah kecewa ditunjukkan oleh ratusan penumpang, sebab selain harus menginap berteman dengan dingin dan nyamuk, puluhan ton sembako yang sudah berada di dalam kapal rusak dan membusuk. “Iya, sudah bau Mas, sebab semalaman sudah be-

rada dalam kapal,” kata Siti Supriyah, warga kepulauan, Rabu (2/6).

Mereka harus rela, telur, gubis, buah-buahan, daging ayam, dan lain sebagainya mulai menebar bau. Namun, untuk menghindari kerugian yang lebih besar para pedagang terpaksa merendam daging ayam dengan es batu untuk di kirim kembali ke Pulau Kangean.

Para pedagang pun sibuk memindahkan barang dagangannya dan siap dikirim melalui perahu layar motor yang akan berlayar ke Pulau Kangean. Mereka mengaku mengaku mengalami kerugian jutaan rupiah akibat barang dagannya rusak dan sebagian busuk.

“Mengapa tidak rugi, sebab kami harus mengeluarkan uang lagi untuk mengirim barang dagangan melalui perahu dengan ongkos kirim lebih mahal. Belum lagi soal sembako yang membusuk,” ucapnya dengan eksperesi kecewa.

Sementara itu, Bambang Suprio, Manager Operasional Dharma Bahari Sumekar (DBS) I mengatakan bahwa tertahannya para penumpang di pelabuhan akibat

terjadinya kerusakan pada mesin kapal, sehingga para penumpang yang sudah menaikkan penumpang dan siap berangkat harus rela bersabar. “Setelah mesin mau di nyalakan, ternyata tidak bisa dihidupkan. Kami terpaksa memutuskan agar kapal gagal berangkat,” katanya.

Ketika ditanya para penumpang yang sudah membeli tiket, kata Bambang, penumpang mengembalikan tiket ke bagian loket sampai mesin itu selesai diperbaik. “Mereka bisa mengembalikan tiket,” ujarnya Disinggung soal nasib para penumpang, menurut Bambang, sebagian penumpang yang bertujuan ke Pulau Kangean terpaksa masih bertahan di atas kapal karena tidak punya uang untuk menyewa penginapan. Sedangkan sebagian penumpang beserta barang-barang sembako lainnya, terpaksa pindah tumpanga, yaitu menggunakan transportasi alternatif perahu kayu. “Agar barang-barang mereka capat sampai ke Pulau Kangean, mengingat kapal DBS 1 masih dilakukan perbaikan.

Berdasarkan standar perbaikan mesin, membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan kapal DBS dimungkinkan masih hari Jumat, tanggal 4 Juli lusa untuk dapat beroperasi lagi. =SYAMSUNI

SUMENEP – Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumenep memberhentikan Hafidi (36), abdi negara di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Disperta) setempat dengan hormat pada 23 Juni lalu, setelah menerima surat rekomendasi dari Inspektorat.

Penuturan pegawai di Disperta, yang bersangkutan itu sudah melalaikan tugasnya hampir sejak dua tahun yang lalu. Hal itu terjadi sejak kepemimpinan Kadisperta sebelumnya. Dan sudah sering mendapat surat teguran, tapi tidak pernah ditanggapi.

Kepala Disperta Sumenep Bambang Heriyanto mengatakan, pegawai negeri sipil (PNS) golongan II A itu memang layak diberhetikan.

Rekam jekanya memang jelek. Hampir selama 200 hari tidak pernah masuk kerja tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas.

“Sanksi pemberhentian terhadap PNS itu sudah layak diberikan. Pasalnya, Hafidi terbukti sering melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Sudah berulang kali surat teguran diberikan, namun tidak pernah digubris oleh yang bersangkutan,” terangnya, Rabu (2/7).

PNS yang bekerja di Bidang SDP dan Penyuluhan Disperta itu diberhentikan karena berbagai pertimban-

gan. Indispliner kepegawaian menjadi pertimbangan utama. Sebab tiap kali diberi surat panggilan tidak pernah menghadap atau menanggapinya.

Mengacu kepada PP Nomor 53 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), abdi negara yang tidak masuk selama tujuh hari kerja akan diberikan surat teguran. Dinas Pertanian mengaku sudah melakukan hal itu.

“Jika masih tidak diindahkan surat teguran secara lisan itu dan kembali tidak masuk kerja atau mangkir dari tugas-tugas kepegawaian akan diberikan surat peringatan secara tertulis,” tegasnya kepada Koran Madura.

Peringatan secara tertulis dikeluarkan setelah yang bersangkutan lalai atau mangkir kerja selama 20 hari, dan konsekuensinya akan dikenakan sanksi penundaan gaji secara berkala. Namun jika akumulasi ketidakhadiran sampai 46 hari tidak masuk kerja, meski tidak berturut-turut tidak masuk akan dilakukan sidang kode etik kepegawaian yang melibatkan Inspektorat dan BKPP. “Artinya surat rekomendasi pemberhentian oknum PNS itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Kita sudah laporkan yang berangkutan ke Inspektorat,” terangnya. =ALI RIDHO/MK

Sejumlah penumpang berusaha mengamankan sembakonya di Pelabuhan Kalianget, Rabu (2/7) setelah pelayaran digagalkan.

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUN III

Buronan Pelra Belum Terlacak Gerindo: Tersangka Tidak Ke Mana-mana SUMENEP - Kejari Sumenep belum berhasil melacak keberadaan Irwan Jaya Wangsa Gunawan, rekanan dari PT. Andika Buana Perkasa Surabaya, yang menjadi buronan kasus Pelabuhan Rakyat (Pelra) Kecamatan Kalianget.

Sementara dua terpidana yang sudah berhasil diringkus, yakni Andrianus dan Tri Jonggo sebagai Konsultan Pengawas PT. Dimensi Empat Arsigatra.

“Dua sudah dieksekusi, tinggal satu yang masih dalam kejaran (daftar pencarian orang) Kejari. Dicari belum ketemu, kita cari alamatnya yang lama, kosong melompong, di kantornya pun juga gak ada,” terang Kasi Pidsus Kejari Sumenep Sugiyanto, Rabu (2/7).

Kata Sugianto, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, salah satunya dengan pihak kepolisian dan Kejagung. “Termasuk mengirim berkas-berkas DPO ke Kajati dan Kejagung. Sehingga, dimana pun orang itu diketahui keberadaannya langsung ditangkap, sebab

itu sudah dalam kejaran Kejari,” jelasnya.

Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LMS) Gerakan Reformasi Indonesia (Gerindo) melihat ada kejanggalan dalam upaya penangkapan buron. Sebab, dari hasil investigasinya, buronan yang dikatakan pergi ke luar kota itu tidak ke mana-mana.

“Saya katakan, Kejari bohong besar jika tidak tahu keberadaan buronan itu. Sebab dia tidak ke mana-mana, ada kok di rumahnya,” jelas Ketua Gerindo, Syarkawi.

Menurut Syarkawi, pihaknya sudah melakukan kroscek sendi-

ri dengan menyamar menjadi masyarakat setempat. “Iwan ada, tetapi pertanyaannya, kenapa Kejari selalu berdalih sulit melacak buronan tersebut. Apa janganjangan Kejari tahu, tapi tidak memberi tahu,” duganya.

Kemungkinan lain, kata Syarkawi, Kejari memang tidak serius memburu borunan tersebut. “Karena selama ini Kejari lebih bertenaga dalam menangani kasus yang receh, sementara kasus-kasus yang sebenarnya merugikan negara kurang mendapat atensi yang serius,” tegas orang yang telah melaporkan kasus Pelra itu.

Penanganan kasus korupsi

Pelabuhan Rakyat tersebut kini juga ditangani langsung oleh Kejaksaan Tinggi, karena melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penanganan kasus korupsi proyek dengan dana APBN 2005 sekitar Rp 3 miliar itu, merupakan gabungan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Sumenep.

Seperti diketahui, tiga terdakwa divonis oleh pengadilan dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider kurungan 1 bulan atas pekerjaan Pelabuhan Rakyat Kalianget yang ditemukan penyimpangan. =SYAMSUNI/MK

RUMAH SAKIT

Kadinkes Baru Diharap Perhatikan kepulauan

Seorang jurnalis sedang mengambil foto bangunan pusat kesehatan masyarakat Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng yang sudah dua tahun dibiarkan rusak, Rabu (2/7).

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pustu Lenteng Masih Dibiarkan Rusak SUMENEP – Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kecamatan Lenteng, yang berada di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, hingga saat ini masih dibiarkan rusak. Pustu itu sudah rusak sejak dua tahun lalu.

Atap bangunan tersebut rusak parah. Sejumlah plafon banyak yang rusak bahkan bolong karena dimakan rayap. Kondisi fondasinya juga terlihat sudah tidak kuat. Empat ruangan gedung itu, yakni dua ruang kantor dan dua ruang rumah dinas, tidak lagi bisa difungsikan.

Saat ini, Pustu Desa Lenteng Barat menempati bekas toko milik warga. Kondisi tempat

pengganti pustu sementara sangat miris. Tempat pemeriksaan pasien tidak ada kamar khusus, melainkan hanya ditutupi gorden. Sehingga setiap kali pasien yang hendak berobat selalu merasa canggung dan malu.

"Setiap kali berobat masyarakat memang selalu mengeluh. Karena tempat pustu saat ini kurang representatif untuk kesehatan," terang Hadari, warga Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Rabu (2/6).

Menurut Hadari, warga bersama kepala desa berinisiatif untuk memperbaikinya.

“Namun, karena pustu itu milik pemerintah, banyak yang tidak memperbolehkan. Sehingga kami terpaksa membiarkan

sampai ada uluran tangan dari pemerintah," tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep Fatoni mengatakan, pustu itu sudah menjadi atensi pihaknya untuk segera diperbaiki.

"Untuk pustu di Desa Lenteng Barat, sudah diprioritaskan.

Kalau tidak ada halangan bulan ini sudah mulai diperbaiki.

Segala sesuatunya sudah kami siapkan," terangnya.

Untuk memperbaiki pustu itu, pihaknya telah menyediakan anggaran sebesar Rp 300 juta. "Anggarannya cukup besar, yakni mencapai Rp 300 juta.

Karena kerusakannya sangat parah," ujar Fatoni. =JUNAEDI/MK

sumenep - Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Nur Asyur meminta kepala dinas kesehatan yang baru untuk memperhatikan ketersediaan tenaga dokter dan pelayanan kesehatan yang masih terbatas di daerah kepulauan.

“Saat ini di kepulauan tenaga medis minim, dan sarana kesehatan juga masih kurang memadai. Sehingga harapan saya dana DBHCHT itu difokuskan pada pembangunan rumah sakit tipe C di kepulauan. Sehingga nanti, jika ada masyarakat kepulauan yang hendak operasi caesar atau operasi kelahiran bayi tidak usah ke Bali atau ke Sumenep,” terangnya.

Sebenarnya DPRD Sumenep sudah menganggarkan Rp 1 miliar di APBD Perubahan (PAK) 2013. Karena kesalahan nomenklatur saja, sehingga pembangunan rumah sakit di Arjasa kandas. Sehingga dia meminta untuk memfokuskan pada pembangunannya bukan namanya.

Terlepas apakah nanti namanya puskesmas, menurut Nur Asyur, yang penting sarananya harus disiapkan dengan lengkap. “Silakan namanya Puskesmas, tapi ada pembangunan ruang rawat inap yang lengkap dan memadai di Puskesmas Kangean, itu tidak masalah,” tegas politisi PKS itu.

Asalkan dana Rp 1 miliar itu yang sudah dialokasikan di PAK

2013 terpakai. Ruang rawat inap ditambah, dan sarana lainnya juga dilengkapi, seperti alat kesehatan yang lengkap.

“Kalau nanti sudah memenuhi syarat ruang rawat inap, baru kita usulkan pergantian nama menjadi rumah sakit. Targetnya tahun ini sudah terlaksana, kepada kepala Dinkes yang baru, pembangunan rumah sakit tipe C di kepulauan harus menjadi agenda utama,” desaknya.

Pihaknya juga menjelaskan, untuk tahun ini harus difokuskan pada proses perizinannya, sambil berjalan Rp 1 miliar untuk pembangunan sarananya.

Tapi pihaknya juga mengaku, tidak mungkin mencukupi dari APBD. “Makanya perlu ada koordinasi. Saya sudah konsultasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan mereka antusias sekali untuk menfasilitasi bantuan dana ke pusat. Karena di Kangean itu merupakan kategori daerah terpencil dan tertinggal,” urainya.

Selain itu, pihaknya memberi contoh kabupaten tetangga, yaitu Pamekasan sudah hampir memiliki dua RSUD meski dengan penduduk yang lebih sedikit ketimbang Sumenep. “Sementara Sumenep yang terdiri dari banyak kepulauan masih memiliki satu RSUD,” akunya kecewa. =ALI RIDHO/MK

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUN III

PENYERAPAN ANGGARAN PENGADAAN KAPAL MOTOR

Eksekutif-Legislatif Beda Persepsi SUMENEP - Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep dan Komisi C DPRD setempat beda persepsi terkait penyerapan anggaran pengadaan kapal motor. Eksekutif mengatakan serapan anggaran untuk perencanaan teknis menghabiskan anggaran Rp 391 juta, sedangkan menurut legislatif mencapai Rp 457 juta.

"Laporan kami itu berdasarkan hasil realisasi anggaran yang diterima kami, memang seperti itu. Jadi, kalau dinas tidak menerima, berarti dinas harus mengkaji ulang," kata Ketua Komisi C DPRD Sumenep AF Hari Punto kepada Koran Madura.

Menurutnya, laporan yang telah diterima dipastikan sudah sesuai dengan fakta dan realita di bawah. Sebab, dalam laporan yang diterima sudah disahkan oleh Kadishub. "Nah, kalau itu masih salah, berarti kan yang membuat laporang perlu ditinjau ulang," ungkapnya.

Politisi Golkar itu mengatakan, laporan yang diterimanya itu sudah lengkap dengan prosentasi pencapaian selama satu tahun. "Kita lihat, dari anggaran awal sebesar Rp 17 miliar, terus dikurangi Rp 457 juta sisanya Rp 16 miliar lebih.

Apakah itu masih belum dikatakan baku, kalau masih belum, kan laporan itu keabsahannya juga perlu dipertanyakan, bahkan jika itu benar, bisa jadi telah terjadi penyimpangan," terangnya.

Lebih lanjut Pontu mengatakan, dalam laporan yang telah dibuat oleh Dishub, sama sekali tidak ada rincian yang mengatakan jika anggaran sebesar Rp 457 juta itu merupakan pagu. "Sesuai laporan yang ada, tidak ada istilah pagu, sebab rincian dan realisasinya itu sama. Jadi Rp 457 juta itu sudah terserap semua," terangnya.

Sementara Kepala Dishub Sumenep Mohammad Fadilah menilai dewan tidak paham anggaran. "Itu kan cuma dilihat dari pagunya saja. Sehingga disitu tidak dilihat dari segi pencapaian program itu. Sehingga kami dengan pihak legislatif tidak bisa ketemu," katanya.

Menurut mantan Kepala BPBD Sumenep itu, selama ini biaya yang telah diserap untuk perencanaan teknis mencapai Rp 391 juta.

Itu berbeda dengan laporan yang telah disampaikan ke legislatif, yakni mencapi Rp 457 juta. "Kalau pagunya memang benar Rp 457, hanya saja dari anggaran itu tidak terpakai semua, melainkan hanya terpakai Rp 391 juta," ungkapnya.

Anggaran sebesar Rp 391 juta itu, menurut Fadilah digunakan untuk mempersiapkan pra pelaksanaan tender. "Proyek ini kan cukup besar. Jadi sesuai dengan aturan yang ada harus dilakukan tender. Hanya saja pelaksanaan tender tidak bisa dilakukan pada tahun ini, karena proyek itu termasuk proyek multiyears atau tahun jamak," tukasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyediakan anggaran pengadaan kapal besar itu sebesar Rp 28 miliar; Rp 13 miliar bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Rp 16 miliar bersumber dari dana APBD Sumenep.

Sesuai perencanaan yang dilakukan oleh Pemkab Sumenep, pengadaan kapal jurusan kepuluan Sapeken itu berkapasitas sebanyak 300 penumpang, dan diperkirakan akan memuat 10 kendaraan. Sedangkan pengadaanya ditaksir menghabiskan dana sebesar Rp 27 miliar. =JUNAEDI/MK

ANDA MAU BERIKLAN? Pasang di

E

Komersialisasi Bandara Dimulai 14 Juli Dishub: Armada untuk Angkutan Lebaran 299 Bus Sumenep - Bupati Sumenep A Busyro Karim menyatakan penerbangan komersial Bandara Trunojoyo dimulai pada 14 Juli 2014, sesuai hasil koordinasi terakhir dengan manajemen maskapai penerbangan PT Trigana Air. "Sesuai koordinasi kami dengan PT Trigana Air, mereka siap mengoperasikan sejumlah pesawat ATR-72 untuk melayani jalur Sumenep-Surabaya, Sumenep-Denpasar, dan SumenepBanjarmasin," katanya Rabu (2/7).

Ia menjelaskan sejak beberapa waktu lalu, manajemen PT Trigana Air telah menyiapkan segala sesuatunya untuk memanfaatkan Bandara Trunojoyo.

"Hingga sekarang semuanya berjalan sesuai rencana. Saat ini, manajemen PT Trigana Air telah memiliki kantor perwakilan di Sumenep dan merekrut sejumlah karyawan. Kami pastikan penerbangan komersial di Bandara Trunojoyo segera terwujud pada Juli ini," ujarnya.

Pada pekan ini, pihaknya akan bertemu lagi dengan manajemen PT Trigana Air guna membicarakan persiapan akhir penerbangan komersial di Bandara Trunojoyo.

"Kami tidak main-main untuk mewujudkan Bandara Trunojoyo sebagai bandara komersial yang disinggahi pesawat berjadwal reguler. Namun, semuanya itu tentunya butuh waktu,"

ucapnya.

Bupati juga mengemukakan, hasil koordinasi terakhir dengan manajemen PT Trigana Air, harga tiket sejumlah jalur penerbangan itu pada kisaran Rp500 ribu hingga Rp600 ribu.

"Manajemen PT Trigana Air akan menggunakan pesawat ATR-72 tipe terbaru. Namun, mereka hanya akan mengangkut penumpang maksimal sebanyak 60 orang dari kapasitas 72 orang," katanya.

299 Bus Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang pada lebaran tahun ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep menyiapkan 299 armada bus untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada musim mudik. Bus yang disiapkan itu, meliputi bus antar kota antar provinsi (AKAP) sebanyak 8 bus, bus antar kota dalam provinsi (AKDP) patas 67 armada, AKDP ekonomi 224 bus.

"Total armada yang kami siapkan untuk angkutan lebaran sebanyak 299 bus, dan kami optimis, dengan jumlah armada

Kunjungi dan Unduh versi E-paper

www.koranmadura.com

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

yang cukup banyak, mampu melayani lonjakan penumpang, saat mudik maupun balik pada lebaran nanti,� kata Kepala Bidang Angkutan Darat, Dinas Perhubungan Sumenep Abdul Hadi, kemarin.

Sedangkan untuk bus AKDP patas cadangan, Dishub Sumenep menyediakan sebanyak 24 bus, karena setiap hari hanya 43 bus yang beroperasi. Sementara untuk bus AKDP ekonomi, disediakan cadangan 80 bus. Bus-bus cadangan tersebut akan dioperasikan apabila diperlukan akibat terjadi lonjakan penumpang.

Dikatakan, Dishub Sumenep akan melakukan pengecekan, baik kondisi armada maupun kelengkapan surat-surat kendaraan, sehingga pada hari H lebaran tidak ada kendaraan yang macet maupun mogok. "Kami akan lakukan pemeriksaan secara mendadak pada armada angkutan lebaran, untuk memastikan kondisinya memang laik jalan," sambungnya.

Disinggung kemungkinan adanya angkutan gratis bagi pemudik maupun arus balik lebaran, Dishub mengaku masih menunggu koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Karena mudik maupun balik gratis merupakan program pemerintah provinsi. =JUNAEDI/ANT/MK

KORAN MADURA

KAMIS 3 JULI 2014|NO. 0394|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 3 JULI 2014 NO. 0394 | TAHUN III

F

Pendidikan Dinilai Merosot Polemik Sistem Seleksi Terus Berlanjut PAMEKASAN – Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Pamekasan menilai Dinas Pendidikan (Disdik) setempat salah dalam menentukan sistem seleksi penerimaan perserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2014/2015. Sistem yang diterapkan saat ini dinilai sebagai indikasi mundurnya pendidikan di kabupaten yang menyandang ikon kota pendidikan itu.

Ketua LP2M Pamekasan Heru Bhudi Prayitno sangat menyesalkan kebijakan Disdik yang menggunakan sistem seleksi skoring nilai ujian nasional (NUN) pada PPDB tahun ini. Sebab sistem tersebut pernah digunakan dalam PPDB beberapa tahun lalu. Sehingga secara tidak sadar pemerintah telah mengambil kebijakan yang memundurkan pendidikan di Pamekasan.

“Saya yakin sekarang sekolah sangat kesulitan untuk mengetahui kemampuan akademik masing-msing siswa, karena hanya diukur dari nilai UN. Saya memperkirakan ke depan pendidikan di Pamekasan akan mengalami kemunduruan, karena setelah diperbaiki ternyata dikembalikan lagi pada sistem lama,” katanya.

Heru yang juga menjadi salah satu tim monitoring pelaksanaan PPDB tingkat SMP, SMA, dan SMK negeri setempat mengatakan saat itu sistem seleksi dengan skoring nilai UN dinilai kurang baik sehingga pemerintah mengubahnya dengan menggunakan sistem seleksi dengan menguji kemampuan siswa.

Sehingga kemampuan akademik siswa dapat diukur dari hasil tes tersebut.

Heru yang juga menjadi salah satu tim monitoring pelaksanaan PPDB tingkat SMP, SMA, dan SMK negeri setempat mengatakan saat itu sistem seleksi dengan skoring nilai UN dinilai kurang baik sehingga pemerintah mengubahnya dengan menggunakan sistem seleksi dengan menguji kemampuan siswa. Sehingga kemampuan akademik siswa dapat diukur dari hasil tes tersebut.

Jika sistem ujian PPDB dinilai rawan

terjadi jual beli bangku, Heru menyarankan seharusnya Disdik tidak langsung membuat kebijakan baru yang isinya adalah kebijakan lama. Semestinya Disdik berupaya memperbaikinya, seperti meningkatkan pengawasan dalam proses PPDB. Disdik juga bisa memperbaikinya dengan menggunakan jalan tengah. Artinya menyatukan dua sistem yang ada, yaitu skoring dan tes ujian, sehinga nilai akhir selekasi didapatkan dari nilai akumulasi keduanya.

“Kalau digunakan keduanya saya rasa lebih baik. Saya berharap untuk tahun depan kebijakan PPDB untuk dipertimbangkan ulang, agar pendidikan di Pamekasan tidak berjalan mundur. Karena harus disadari, kadang nilai UN itu tidak murni hasil siswa,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Kapala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Disdik Pamekasan, Moh Tarsun mengatakan kebijakan itu tidak akan menyebabkan kemunduran pendidikan di wilayah itu.

Sebab setiap sistem mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baik itu sistem seleksi skoring maupun sistem tes ujian.

Kekurangan sistem tes adalah rawan terjadi jual beli bangku oleh pihak sekolah, karena soal dibuat oleh sub rayon. Kendati itu rawan, sejauh ini pihaknya belum pernah menemukan kasus jual beli bangku seperti yang dikhawatirkan beberapa kelompok.

Selain itu, akan terjadi penumpukan siswa yang tergolong pintar atau sebaliknya di satu sekolah saja. Sedang kelebihannya, siswa yang benar-benar mampu secara akademik dapat memilih sekolah yang difavoritkan.

Pada sistem seleksi skoring kekurangannya adalah siswa yang hanya mendapatkan keberuntungan dengan nilai UN tinggi dapat bersekolah di sekolah yang favorit. Sehingga berdampak baik karena terjadi pemerataan dalam satu sekolah.

“Selian itu skoring NUN bebas dari fitnah jual beli bangku, juga siswa bisa merata karena siswa yang beruntung dengan siswa yang pintar bisa dalam satu sekolah. Bercampur baik itu yang kemampuannya rendah, sedang, dan pintar,” katanya.

Untuk diketahui, sistem seleksi pada tahun ini menggunakan sistem skoring terpadu (SST), dengan memerhatikan akumulasi nilai US (ujian sekolah ) bagi peserta tinggakan SMP dan NUN bagi paserta di sekolah SMA Dan SMK. Nilai akumulasi itu ditambahkan dengan skor wilayah (kabupaten asal sekolah peserta). Yakni bagi peserta yang berasal dari sekolah di wilayah Pamekasan mendapat tambahan skor 10, sedang yang berasal dari luar Pamekasan mendapat tambahan skor 5. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

MENDAFTAR. Sejumlah wali siswa mengambil fomulir pendaftaran PPDB untuk anaknya di SMPN 1 Pamekasan

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN BESERTA JAJARANNYA

Mengucapkan SELAMAT HARI ULANG TAHUN

BHAYANGKARA KE- 68 POLISI PROFESIONAL, BANGSA BERMARTABAT

Iklan ini Dipersembahkan oleh Humas dan Protokol Setdakab Pamekasan

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 3 JULI 2014|NO. 0394|TAHUN III

G

POLITIK

Tim Jokowi-JK Ajak Warga Ngopi Gratis PAMEKASAN - Langkah yang diambil tim pemenangan Jokowi-JK untuk dekat dengan masyarakat tak jauh beda dengan sang Capres Jokowi, yaitu blusukan. Seperti yang dilakukan Selasa (1/7), malam sehabis teraweh. Mereka datang ke kompleks Monumen Arek Lancor dan menggelar tikar di sana untuk lesehan.

Mereka mengajak masyarakat Pamekasan yang memenuhi area tersebut untuk ngopi gratis. Ada ratusan cangkir yang disiapkan.

Mereka mulai membuka lesehan itu pukul 19.30 dan berakhir hingga sekitar pukul 00.00. Banyak masyarakat yang antusias bergabung di lesehan itu. Mereka silih berganti datang dan pergi. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

JEMAAH HAJI

Ada Verifikasi Paspor Haji PAMEKASAN - Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan saat ini sedang melakukan verifikasi paspor haji yang sudah selesai dan buku paspornya sudah diterima oleh Kemenag Pamekasan.

Verifikasi penting dilakukan untuk memastikan keabsahan dan masa berlakunya paspor milik calon jemaah haji (CJH) Kabupaten Pamekasan.

Setelah verifikasi paspor haji tuntas, selanjutnya Kemenag akan melakukan aktivasi paspor ke sistem komputerisasi haji (Siskohat), berikut nomor paspor. Nomor urut porsi dan nama calon jemaah haji yang berlaku secara nasional.

Dari 560 CJH Di Kabupaten Pamekasan yang melakukan proses pembuatan paspor hanya 380. Dan paspor yang sudah selesai berjumlah 260 Paspor.

Sementara, bagi jemaah haji tertunda berangkatnya tahun lalu, paspornya masih aktif.

Sehingga, tidak perlu membuat paspor.

Kapala Seksi Haji dan Umroh Kemenag Pamekasan, Abd Wafi menyatakan hasil verifikasi paspor tersebut nantinya secara otomatis akan masuk dalam data base jemaah haji, yang akan dikirim ke Pemerintah Arab Saudi sebagai acuan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PENJUALAN DAGING JELANG RAMADAN. Peternak memberi pakan sapi yang diperdagangkan di Pasar Hewan Sibreh, Aceh Besar, Aceh. Kemendag memperkirakan sebanyak 170.000 ekor sapi dan kerbau akan dipotong pada Juni - Juli 2014 atau setara 27.000 ton daging guna memenuhi permintaan selama Ramadan.

Perketat Pengawasan Curwan Semalam 3 Ekor Sapi Hilang PAMEKASAN - Setelah wilayah Kecamatan Kadur aman dari pencurian hewan (curwan), pasca ditangkapnya Mat Selor CS, kini curwan kembali marak lagi di wilayah tersebut. Dini hari kemarin (2/6) tiga ekor sapi milik warga Dusun Gunung Malang Satu, Desa Kertagennah Laok, raib.

Tiga ekor sapi itu masingmasing dua ekor milik Harsono dan satu ekor milik Sali. Sapi-sapi itu diketahui hilang ketika para pemiliknya bangun sahur pukul 03.00 WIB. Melihat kenyataan ini, para korban yang masih bertetangga itu, langsung kaget dan tergoncang. Mereka langsung berteriak maling. Sapinya hilang.

Mendengar orang berteriak, tetangga yang sudah bangun untuk bersahur, langsung ke luar rumah dan menghampiri para korban. Ada beberapa warga yang langsung menuju Polsek Kadur

untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di desa mereka.

Setelah aparat mendengar laporan itu, langsung menuju TKP. Mereka mencari sidik jari dan barang bukti yang ditinggalkan pencuri. Barang bukti yang bisa dibawa aparat saat itu hanya tali tampar sapi, yang dipotong menggunakan pisau oleh maling. Beberapa aparat dan warga juga sudah mengejar hingga perbatasan Pamekasan-Sumenep, namun kehilangan jejak. Warga dan aparat menyimpulkan sementara tiga ekor sapi itu sudah

lolos ke Sumenep, tapi untuk mencarinya sudah kehilangan jejak, sehingga perlu pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut.

Menurut menantu salah satu korban Harsono, Alfafin, 25, sekitar pukul 01.30, ibu mertuanya (istri Harsono) mendengar suara sapi yang bergerak-gerak dari dalam kandang. Akan tetapi dia menganggap itu hal biasa. Kemudian dia kembali tidur. Setelah bangun sahur baru sadar jika sapi-sapinya yang bergerak-gerak tadi, rupanya disatroni maling.

“Sapi mertua saya yang satu pasang itu seharga Rp 12.000.000.

Kalau punya Pak Sali itu sapi jantan besar seharga Rp 10.000.000,” ucap Alfafin.

Menurut Kapolsek Kadur AKP Syakrani, meski anggotanya sudah datang ke TKP, namun para korban hingga kemarin siang belum ada yang melapor ke Polsek.

Akan tetapi pihaknya menengarai, para maling hewan ini juga masih termasuk gerombolan Mat Selor CS yang sudah ditangkap.

Mereka ini adalah anak buah Selor yang masih belum terdeteksi.

Sekadar diketahui, Mat Selor dan enam anak buahnya, spesialis maling hewan ini, telah ditangkap jajaran Polsek Kadur sekitar tujuh bulan lalu. Mereka kini tengah mendekam di LP Pamekasan.

Mereka divonis antara 1,5 - 2,5 tahun.

“Memang sejak Mat Selor CS ditangkap, wilayah Kadur ini aman dari curwan. Tapi tadi dini hari telah kejadian lagi.

Ini menjadi tugas kami untuk mengungkap. Tapi kepastian apakah para pelaku itu merupakan jaringan Mat Selor, akan kami dalami dulu,” paparnya kemarin siang. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 3 JULI 2014|NO. 0394|TAHUN III

Rp 366 Juta Terkuras untuk Dewan Kopajaa: Wakil Rakyat Seharusnya Dapat Mengefisiensi APBD PAMEKASAN – Seragam dinas untuk 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan periode 2014-2019 dianggarkan sebesar Rp 366 juta. Anggaran tersebut setara dengan anggaran pembangunan jalan lapisan panetrasi (Lapen) sepanjang 3 km.

Ketua Komunitas Parlemen Jalanan Mahasiswa (Kopajaa), Iam Kholil meminta anggaran tersebut bisa dihemat sehingga bisa mengefisiensi anggaran dan dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Seragam untuk anggota DPRD memang penting, namun yang lebih penting lagi menggunakan uang rakyat untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

“Mereka itu wakil rakyat. Sederhananya, mereka mengemban amanat rakyat untuk memper-

juangkan kepentingan masyarakat di parlemen. Kalau seragamnya sudah ratusan juta, wakil rakyat ini bisa mendapat penilaian miring. Mereka belum berbuat apaapa untuk masyarakat malah sudah menguras APBD ratusan juta.

Intinya mereka belum layak menerima itu,” katanya.

Sejauh ini, kepentingan masyarakat Pamekasan belum terpenuhi secara utuh. Terutama pemenuhan infrastruktur yang masih jauh dari harapan dan janji politik pimpinan daerah. Meliputi

infrastruktur jalan, pertanian, penyediaan air bersih, dan pembangunan lainnya.

Sekretaris DPRD Pamekasan, Bambang Prayogi mengatakan pakaian dinas itu akan diberikan kepada setiap anggota dewan, masing-masing akan mendapatkan lima stel. Yaitu dua stel Pakaian Sipil Harian (PSH), satu stel Pakaian Dinas Harian (PDH), satu stel Pakaian Sipil Resmi (PSR), dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

Khusus seragam dinas PSL akan digunakan pada prosesi pelantikan anggota DPRD Pamekasan yang baru pada Agustus mendatang.

“Sebelum teken kontrak dengan rekanan yang akan membuat, secara prosedur, bahan pakaian anggota dewan itu harus ada uji labnya dulu. Saya pikir jumlah

anggaran ini sudah sangat efisien, karena tidak ada kenaikan harga,” katanya.

Dia menjelaskan pengadaan pakaian itu harus melalalui lelang, karena anggarannya lebih dari Rp 200 juta. Saat ini masih dalam proses di Unit Pengadaan Lelang (UPL) Pemkab Pamekasan.

Informasi dari pihak UPL sudah mengajukan uji bahannya ke Jakarta.

Uji laboratorium terhadap bahan yang akan dijadikan pakaian anggota dewan itu, untuk mengetahui seberapa besar kadar katunnya. Selain itu untuk memastikan seberapa besar kadar yang lain di dalam kain tersebut. Uji laboratorium perlu dilakukan untuk menentukan kadar kain, karena tidak bisa dilihat secara kasat mata.

“Kalau secara kasat mata kan tidak bisa dibedakan. Supaya diketahui seberapa besar kandungan katunnya atau jangan-jangan akan lebih banyak polisternya, makanya perlu dilakukan uji lab,” ungkapnya.

Disamping itu, setiap anggota dewan akan diberikan pin emas. Pin akan diberikan dua, yaitu pin emas dan pin imitasi.

Mengenai berat pin emas tidak ada aturan baku, diperkirakan 2-3 gram. Anggaran seragam beserta pin emas itu dalam satu paket. ”Pengukuran sudah dilakukan, termasuk untuk anggota dewan yang baru, yang jelas kami upayakan bisa selesai sebelum prosesi pelantikan bulan depan,” harapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

di pohon.

Menurutnya, sejak tahun 2012 lalu pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat telah mengucurkan dana kepada Bakesbangpol untuk program pendidikan politik masyarakat. Di tahun 2012 anggarannya mencapai Rp 957.750.000 dan di tahun 2013 sebesar Rp 141.275.000.

“Dengan dana yang terbatas itu, kalau dimaksimalkan saya pikir sudah cukup bisa memberi pemahaman kepada masyarakat untuk sadar memilih. Paling tidak bisa mengurangi angka golput yang terus mengalami peningkatan. Termasuk mengurangi sikap apatisme terhadap demokrasi,” katanya.

I’am berharap Bakesbangpol sebagai lembaga negara di Kabupaten Pamekasan, tidak hanya membuat acara pendidikan politik tanpa target yang jelas. Lembaga itu harus mampu memaksimalkan perannya dalam berkordinasi dengan penyelenggara pemilu.

Menanggapi hal itu, Kepala Bakesbangpol Pamekasan, Herman Kusnadi mengatakan permasalahan yang dihadapi akibat Pemilu adalah tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan Bakesbangpol hanya betugas sebagai lembaga negara yang memfasilitasi.

“Kami hanya memfasilitasi, sesuai dengan pasal 126 Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang pemilihan umum.

Jadi masalah pemilu itu tidak murni ranah kami (Bakesbangpol), kami ini hanya membantu untuk memfasilitasi saja,” kata Herman.

Mengenai pendidikan politik, Bakesbangpol tidak hanya menekankan pada saat menjelang pemilu saja. Namun dilakukan secara umum kepada masyarakat, yang kegiatannya berupa wawasan kebangsaan. Manfaat dari kegiatan itu, terang Herman, akan menumbuhkan rasa cita terhadap tanah air Indonesia, sehingga hal itu akan berdampak positif terhadap kesadaran masyarakat dalam berpolitik yang baik.

Mengenai anggaran yang dianggap tidak banyak memberikan hasil, Herman tidak banyak menjawab karena dia belum menjabat saat penganggaran.

Namun pihaknya memperkirakan karena pada saat itu untuk kebutuhan quick count (hitung cepat) yang membutuhkan banyak perangkat.

“Rp 900 juta lebih itu memang kami yang menganggarkan untuk pembuatan seragam linmas. Tapi itu realisasinya ditangani satpol PP,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PROGRAM BANKESBANGPOL

Pendidikan Politik Tak Berhasil PAMEKASAN – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Parlemen Jalanan Mahasiswa (Kopajaa) beraudiensi ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pamekasan, Rabu (2/7) kemarin. Mereka mempertanyakan program pendidikan politik masyarakat di instansi tersebut, karena dinilai tidak memberikan dampak

kepada masyarakat. Indikasinya, kesadaran politik masyarakat di wilayah itu masih rendah.

Ketua Kopajaa Pamekasan, I’am Kholil mengatakan masyarakat di Pamekasan masih banyak yang apatis terhadap politik. Hal itu akan sangat dirasakan saat Pemilu baik pemilihan kepala daerah (Pilkada), maupun pemilihan calon anggota

legislatif (Pileg). Dimana masih banyak masyarakat yang memilih untuk tidak mencoblos (golput).

Tidak hanya itu, lanjut I’am.

Minimnya kesadaran politik di wilayah itu juga terjadi pada pelaku politik itu sendiri. Hal itu sangat nampak dengan jelas dari banyak tindakan yang melanggar saat masa kampanye, seperti pemasangan poster yang dipaku

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 3 JULI 2014|NO. 0394|TAHUN III

I

PENDIDIKAN

Penerimaan Siswa Baru Perlu Dipantau

PERMINTAAN BUAH MENINGKAT. Calon pembeli memilih buah melon dan semangka yang dijual di Kawasan AlunAlun, Kabupaten Pamekasan, Jatim, Senin (30/6). Memasuki bulan puasa, permintaan buah itu terus mengalami peningkatan.

Ada Tempat Hiburan Dilarang Beroperasi Perbup Menghendaki Usaha Karaoke Keluarga PAMEKASAN – Setidaknya ada 4 tempat karaoke dari 7 tempat karaoke di Kabupaten Pamekasan dilarang beroperasi. Keempat tempat karaoke itu menyalahi ketentuan peraturan Bupati (Perbup) nomor 28 tahun 2014 yang diterbitkan tanggal 11 Juni 2014 kemarin.

Keempat tempat karaoke yang diduga menyalahi ketentuan Perbup itu di antaranya tempat karaoke yang berada di Warung Makan Kampoeng Qita, Warung Makan Puja Sera, Restoran Putri, Rumah Makan Barokah, dan di Rumah Makan Handayani. Karena tempat karaoke itu masuk kategori tempat karaoke tertutup dan tidak semua orang bisa mengetahui aktivitas di dalam tempat karaoke tersebut. Sementara dalam Perbup dijelaskan seluruh tempat karaoke harus terbuka layaknya tempat karaoke keluarga.

Tiga di antara tempat karaoke yang tidak melanggar ketentuan Perbup, yaitu Tempat Karaoke di Gloss, Pondok Bambu, dan tempat karaoke yang berada di Hotel New Ramayana.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pemkab Pamekasan Didik Haryadi menyatakan Perbup nomor 28 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Karaoke tersebut

lebih mengarah kepada karaoke keluarga. Sehingga disebutkan dalam salah satu pasal dalam perbup itu, penyelenggara karaoke menyediakan tempat yang terbuka dan semua orang bisa melihat aktivitas tempat karaoke tersebut.

Dalam ketentuan lain disebutkan, bagi pemandu karaoke harus berpakaian rapi dan sopan serta harus menutupi aurat. Penyelanggara tempat karaoke juga dilarang menyediakan miras ataupun narkotika. Termasuk pengunjung juga dilarang membawa barangbarang haram tersebut.

“Perbup itu masih dalam tahap sosialisasi karena baru ditanda tangani oleh Bupati, mungkin setelah lebaran akan berjalan maksimal,” terang Didik Haryadi.

Perbup ini, kata Didik, merupakan komitmen Bupati Pamekasan Achmad Syafii untuk memerangi kemaksiatan yang ada di Kabupaten Pamekasan, serta sebagai salah satu wujud Pamekasan

sebagai kota Gerbang Salam.

Tidak hanya itu, Perbup ini juga sambil menunggu proses pengesahan Raperda tentang penyelenggara hiburan, seni, dan budaya yang saat ini tengah digodok di DPRD Pamekasan. Apabila Raperda tersebut secepatnya disahkan menjadi Perda, maka semakin memperkuat Perbup yang lebih dulu terbit tersebut.

Selama ini Pol PP tidak memiliki pedoman hukum untuk melakukan penertiban terhadap tempat karaoke yang dinilai melanggar norma-norma yang ada. Sehingga Pol PP masih ragu-ragu dalam menentukan sikap. Namun setelah Perbup terbit, maka pasukan penegak Perda itu memiliki senjata untuk melakukan penertiban terhadap tempat karaoke yang dinilai melanggar ketentuan.

Selama Ramadan ini, berdasarkan pemantauan yang dilakukan Pol PP baik secara terbuka maupun tertutup, semua memenuhi ketentuan surat edaran Bupati Pamekasan, yakni tidak beroperasi. ”Alhamdulillah semua pemilik tempat karaoke mematuhi surat edaran Bupati yang kami edarkan sebelum puasa kemaren,” katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan akan melakukan pemantauan terhadap proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sudah berlangsung mulai 1 Juli hingga 5 Juli mendatang.

Pemantauan tersebut perlu dilakukan, karena komisi yang memang menangani pendidikan itu, menjadi fasilitator antara mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Pamekasan (AMP) dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. AMP mendesak agar menghapus sistem ujian PPDB, diganti dengan skoring hasil Nilai Ujian Nasional (NUN).

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini memastikan komisinya akan melakukan inspeksi mendadak kesejumlah sekolah, khususnya SMA dan SMK yang ada di kabupaten ini.

Tujuanya, untuk mengetahui secara langsung realisasi perubahan sistem PPDB. Menurut Juhaini, hingga hari ketiga penerimaan PPDB, komisinya belum mendapat keluhan dari masyarakat, khususnya wali murid, tentang proses penerimaan siswa baru.

Sekalipun tidak ada keluhan, komisinya akan tetap melaksanan pemantauan secara langsung ke sekolah.

Juhaini juga mengapresiasi sistem yang diterapkan oleh Disdik setempat, yang mengeluarkan pengumuman pada hari yang bersamaan saat siswa baru mendaftar. Cara itu dinilai

sangat efektif untuk menekan terjadinya jual beli kursi siswa baru di Kabupaten Pamekasan.

Sidak akan terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama sekolah yang ada di Perkotaan, dan sekolah yang ada di sejumlah kecamatan di Pamekasan.

Juhaini juga merahasikan waktu dan lokasi sekolah yang akan menjadi sasaran sidak. ”Jadi seluruh anggota komisi akan terlibat dalam sidak ini, ada sebagian yang di kota dan pinggiran kota,”ujarnya.

Menurut Juhaini, komisinya akan mengevaluasi secara menyeluruh pemberlakukan pola baru dalam PPDB tersebut. Jika dianggap sangat efektif dan mengedepankan nilai-nilai keadilan, bukan tidak mungkin pola tersebut akan berlanjut bertahan ke tahun-tahun selanjutnya.

Sementara Perbup nomor 27 tahun 2014 tentang penerimaan siswa baru dan masa orentasi siswa (MOS) untuk tingkat SMA sederajat dan SMP sederajat mulai diberlakukan sejak hari ini 1 Juli 2014 kemarin.

Perbup itu sebagai acuan Dinas Pendidikan dan sekolah dalam menerapkan pola PPDB baru yang dimulai tahun ini. Isinya lebih kepada pola penerimaan siswa baru, pembentukan kepanitian, pagu, biaya pendafataran dan sistem penilaian penerimaan siswa baru. Untuk memperkuat perbup itu, Disdik setempat mengeluarkan buku pedoman teknis penerimaan siswa baru. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

SERBU SERAGAM SEKOLAH. Pedagang melayani orang tua siswa yang membeli perlengkapan seragam sekolah di salah satu toko seragam sekolah di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (2/7). Musim penerimaan siswa baru untuk semua tingkatan sekolah membuat perlengkapan seragam sekolah ramai diburu orang tua siswa.

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 3 JULI 2014 No. 0394 | TAHUN III

KAMIS 3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUN III

MADURA

J

Kejari Periksa Sekretaris Dispertan Sampang - Kejaksaan Negeri Sampang, Rabu (2/7) sekitar pukul 09.00 Wib melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Sampang, Nanik Riyani. Pemeriksaan terkait pengembangan kasus dugaan kasus korupsi pengadaan bibit bentul dan ubi kayu serta pupuk organik dan urganik Tahun Anggaran (TA) 2013.

Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Abdullah melalui Humas Kejari Sampang Sucipto

mengatakan, pemeriksaan Sekretaris Dispertan tersebut dilakukan selama hampir empat

jam. “Kita sudah memeriksa Sekretaris Dispertan sebagai saksi, karena pasti tahu secara administrasi saat penyaluran bantuannya kan,” ucapnya.

Namun, Kasi Intel itu tidak membeberkan materi pemanggilannya. Sekretaris Dispertan diperiksa di ruang Kasi Pidana Khusus (Pidsus). “Kalau materi pemeriksaannya mohon maaf, hanya pemanggilan ini soal perkara Kadis (Agus Santoso),” jelasnya.

Sucipto menambahkan, dalam menangani kasus dugaan korupsi bibit fiktif di Dispertan Sampang akan dituntaskan. Bahkan, pihaknya berencana hari ini (3/7) akan melakukan pemeriksaan kepada pejabat dilingkungan Dispertan Sampang.

Sebelumnya, Kejaksaan telah menetapkan tersangka baru, yakni Kepala Dinas Pertanian Sampang Agus Santoso. Penetapan itu, setelah adanya hasil

PENERIMAAN SISWA BARU

SLB Terima Sedikit Siswa Sampang- Saat ini sudah memasuki bulan penerimaan siswa baru bagi suatu lembaga pendidikan. Tak terkecuali lembaga pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB). Akan tetapi penerimaan yang dilakukan di SLB jauh berbeda pada lembaga pendidikan umumnya yaitu dengan menerapkan sistem kapan saja dan siapa saja boleh mendaftar di SLB. Kepala Sekolah dan Penanggung Jawab SLB Negeri Sampang, Tatang Irwanto menjelaskan penerimaan siswa baru di SLB diterapkan sistem sepanjang tahun. Dirinya juga mengaku bahwa setiap saat bisa menerima siswa baru tidak harus seperti di lembaga lainnya.

“Penerimaan di sini umumnya dilakukan sepanjang tahun, bahkan lembaga yang saya didik setiap saat bisa menerima anak baru,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (2/7).

Selain itu Tatang menjelaskan bahwa saat ini sedikitnya sudah ada siswa yang melakukan registrasi di lembaganya. Diakuinya saat ini ada 1 siswa dari jenjang TK yang sudah mendaftar lengkap dengan surat-suratnya, akan tetapi anaknya belum datang. Sedangkan penerimaan siswa baru jenjang lainnya untuk tiap tahunnya tidak lebih dari 15 siswa dan dilakukan sistem langsung di daftar ke lembaga SLB. “Untuk kemarin, siswa yang lulus yaitu SMALB sebanyak 3 orang, SMPLB sebanyak 7 orang, dan untuk SDLB sebanyak 9 orang. Dan untuk penerimaan tahun ini kalau tidak keliru sudah sepuluh siswa.

Akan tetapi siswa tersebut langsung didaftarkan ke lembaga karena sekolahnya satu atap,” jelasnya.

Sementara Kabid Peningkatan Mutu dan Kurikulum Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang Arief Budiansor melalui Stafnya Moh Hazin membenarkan perbedaan sistem penerimaan siswa baru yang dilakukan di SLB. Menurutnya, dalam sistem pendaftaran siswa baru tidak harus ada persyaratan khusus layaknya sekolah pada umumnya.

“Tidak ada persyartan khusus di SLB, yang penting sudah memenuhi krtiteria dari siswa tersebut.

Dan untuk menyekolahkan siswa ke SLB tersebut tergantung kepada wali murid masing-masing. Dan seharusnya bulan Desember siswa baru sudah terdaftar,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/MK

perkembangan dari sejumlah keterangan saksi.

Bahkan, Agus Santoso diperiksa Kejari sebagai saksi selama dua kali pemeriksaan.

Dipastikan, penetapan tersangka juga merupakan hasil keterangan dari ‘nyanyian’ tersangka AB dan tersangka AW yang telah diundang Kejari untuk membeberkan keterlibatan pihak lain pada beberapa waktu lalu. =RYAN HARIYANTO/MK

Pekerja memindahkan logistik ke atas perahu. KPU Sampang mendistribusikan logistik ke kepualauan Mandangin, Rabu (2/7)

PILPRES

Distribusi Logistik Gunakan Perahu Rakyat Sampang - Komisi Pemilihan Umum akan mendistribusikan logistik Pemilu Presiden 2014 ke Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, menggunakan perahu rakyat.

“Karena hanya itu yang merupakan transportasi satu-satunya menuju Pulau Mandangin,” kata komisioner KPU Sampang, Miftahur Rozaq, Rabu (2/7).

Kendati menggunakan perahu rakyat, ia memastikan distribusi ke Pulau Mandangin dipastikan aman, karena jarak tempuh antara Pulau Mandangin dengan wilayah daratan Kabupaten Sampang sangat dekat, yakni hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit.

Di samping itu, perairan di Pulau Mandangin tidak terlalu dalam dan ombak tidak terlalu besar.

Kondisi itu berbeda jauh dengan kondisi kepulauan yang ada di Kabupaten Sumenep, karena di wilayah itu termasuk laut lepas. “Kalau di Mandangin itu kan hanya selat,” katanya.

Biasanya, kata dia, distribusi logistik ke Pulau Mandangin sama dengan distribusi logistik ke berbagai wilayah kecamatan lain yang ada di Sampang, bahkan cenderung lebih akhir.

“Kalau pada pemilu legislatif kemarin, kami justru mendistribusikan logistik ke sana itu sehari sebelum hari H pemungutan suara. Karena jaraknya kan memang dekat,” katanya.

Kendatipun distribususi logistik ke Pulau Mandangin, Sampang itu akan menggunakan perahu rakyat, yakni perahu yang biasa digunakan sebagai alat transportasi warga kepulauan, akan akan tetapi dalam pelaksanaan distribusi nantinya akan dikawal ketat petugas kepolisian.

Pulau Mandangin merupakan satu-satunya kepulauan yang ada di Kabupaten Sampang, yakni masuk Kecamatan Kota Sampang.

Jumlah penduduk di pulau itu sekitar 18 ribu orang lebih dengan jumlah pemilih sebanyak 11.198 orang dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 27 TPS. =ABD AZIZ/ANT

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUN III

K

HITUNG ULANG DI 9 DESA

Mepet Persiapan Pilpres, KPU Kelimpungan SAMPANG- Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan adanya penghitungan ulang (bukan pemungutan suara ulang, Koran Madura, 2/7) di sembilan desa di Kecamatan Kedungdung membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang kelimpungan. Pasalnya, hanya ada waktu sepuluh hari sejak keluarnya putusan tersebut dan harus mempersiapkan pelaksanaan Pilres yang bakal digelar 9 Juli mendatang.

Praktis, KPU hanya punya waktu sampai paling lambat 10 Juli mendatang karena amar putusan MK keluar pada 1 Juli kemarin.

Adapun beberapa desa yang bakal dilakukan penghitungan ulang adalah Desa Banjar, Moktesareh, Batu Porro Barat, Batu Porro Timur, Ombul, Nyeloh, Pajeruen, Komis dan juga Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.

Divisi Logistik dan Perencanaan KPU Sampang Abdul Aziz

Agus Priyanto mengaku kesulitan dalam mempersiapkan proses penghitungan ulang tersebut.

Sebab, diakuinya persiapan penghitungan ulang yang akan dilakukan di sembilan desa sampai saat ini masih mengalami kesulitan di bagian persiapan logistik.

“Saat ini bagian logistik merasa kebingungan dengan adanya penghitungan ulang di sembilan desa pasca keputusan MK. Sebab proses penghitungan ulang tersebut hanya dibatasi sepuluh

Saat ini bagian logistik merasa kebingungan dengan adanya penghitungan ulang di sembilan desa pasca keputusan MK. Sebab proses penghitungan ulang tersebut hanya dibatasi sepuluh hari.

Abdul Aziz Agus P.

Divisi Logistik dan Perencanaan KPU Sampang

hari. Apalagi saat ini kami harus mempersiapkan secara matang untuk persiapan Pilpres 9 Juli mendatang,” tuturnya kepada Koran Madura, Selasa (2/7).

Dijelaskannya, dengan hasil putusan MK tersebut, pihaknya sudah melakukan rencana sesuai

yang dijadwalkan yaitu penghitungan ulang akan dilaksanakan pada tanggal 5 juli mendatang.

Akan tetapi diakuinya terkendala oleh anggaran pengadaan logistik dan teknik penyelenggaraannya.

Menurutnya, saat ini anggaran untuk melakukan penghitungan

ulang masih belum dianggarkan.

“Kami masih terkendala oleh anggaran untuk pengadaan logistik sebagai sarana penyelenggaraan penghitungan ulang di sembilan desa. Selain itu teknik penyelenggaraannya juga masih dalam pengkajian,” jelasnya.

Lanjut Aziz, untuk persiapan logistik Pilpres diakuinya sudah dalam kondisi aman. Dijelaskannya bahwa saat ini persiapan logistik sudah 99 persen pada tanggal 6 juli mendatang sudah siap untuk didistribusikan ke seluruh Kabupaten Sampang. Akan tetapi, pihaknya akan memperioritaskan ke pulau-pulau terlebih dahulu dalam melakukan pendistribusian. “Saat ini untuk persiapan pilpres semuanya sudah siap.

Tangga 6 juli nanti sudah siap untuk didistribusikan ke seluruh Kabupaten Sampang,” tegasnya. =MUHAMMAD MUHLIS/LUM

LOGISTIK PILPRES

Penyelenggara Pemilu Kekurangan 55 Bilik Suara Sampang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang kekurangan 55 bilik suara untuk Pemilu Presiden 9 Juli 2014, sehingga pihaknya terpaksa menggunakan bilik suara berbahan kardus.

“Kebutuhan bilik suara di Kabupaten Sampang ini kan sebanyak 5.649 buah, sedangkan bilik suara yang ada hanya 5.594 buah,” kata komisioner KPU Sampang, Miftahur Rozaq, Selasa (1/7).

Untuk menyiasati kekurangan itu, katanya, KPU terpaksa menggunakan bilik suara berbahan kardus. Keinginan KPU, kata dia, agar semua bilik suara menggunakan bilik berbahan alumunium.

Sebab, selain kualitasnya lebih bagus, dari sisi kerahasiaan lebih terjamin karena, bilik suara berbahan alumunium itu lebih lebar dan lebih luas.

“Tapi karena jumlah bilik suara berbahan alumunium itu terbatas, maka terpaksa sebanyak 55 unit kekurangannya menggunakan bilik berbahan kardus,” katanya.

Menurut Miftahur Rozaq, pada Pemilu Presiden 9 Juli 2014, pihaknya menggunakan 3 unit bilik suara di masing-masing tempat pemungutan suara

yang ada di Kabupaten Sampang. Tujuannya agar proses pemungutan suara berlangsung lebih cepat.

Sesuai rencana, bilik suara sebanyak 55 unit berbahan kardus itu nantinya akan didistribusikan di wilayah kecamatan terdekat,

sehingga mudah untuk terpantau apabila turun hujan. Sebab, bilik suara berbahas kardus itu, berpotensi cepat rusak.

“Kemungkinan nantinya akan didistribusikan untuk Kecamatan Camplong dan Kecamatan Torjun, kan dekat dari Kota Sampang ini,” terang Miftahur Rozaq.

Jumlah calon pemilih pada Pilpres 2014 di Kabupaten Sampang sebanyak 805.459 orang.

Jumlah itu bertambah sebanyak 9.639 orang calon pemilih dibandingkan pemilu legislatif 9 April 2014 yang hanya 789.731 orang.

Meskipun jumlah calon pemilih bertambah, tetapi jumlah tempat pemungutan suara pada pilpres 9 Juli 2014 ini justru berkurang.

Ia menjelaskan, pada pemilu legislatif 9 April 2014, jumlah TPS di Kabupaten Sampang yang tersebar di 186 desa/kelurahan sebanyak 2.582 TPS. Pada pilpres kali ini hanya sebanyak 1.883 TPS. Pengurangan jumlah TPS itu sesuai dengan kebijakan KPU pusat yang menetapkan bahwa jumlah pemilih di masing-masing TPS pada pilpres 9 Juli 2014 bertambah dari 500 orang pasa pemilu legislatif 9 April 2014 menjadi 800 orang pada pilpres 9 Juli 2014. =ABD AZIZ/ANT

L

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUN III

Penanganan Kasus BSPS “Ngambang” Sampang - Kasus dugaan penyimpangan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah Kabupaten Sampang terus menuai kritik.

Pasalnya, Kejaksaan Negeri Sampang yang menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) tersebut dinilai telah hilang dari permukaan.

Kejari Sampang telah menetapkan dua orang sebagai tersangka atas kasus bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI itu, yang diberikan melalui Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Sampang.

Kedua tersangka, yakni Koordinator Tim Pendamping Masyarakat (TPM) Sunarto Wirodo alias Rodo, dan Kabid Tata Ruang dan Pengembangan Perkotaan Dinas Cikatarung Satrio Wahyudi. Kejari mengaku telah mengantongi dua alat bukti dalam kasus tersebut.

Ketua Madura Devolepmant Watch (MDW) Tamsul, menuding Kejari yang menangani dugaan korupsi kasus BSPS itu sudah tidak mampu menunjukkan taringnya. Alasan itu bukan tanpa sebab, selama ini hasil penanganan BSPS masih ngambang.

“Saya masih yakin kejaksaan masih punya komitmen besar untuk menuntaskan kasus BSPS,

sehingga kejaksaan butuh support agar kasus ini tidak ngambang dan pudar dipermukaan publik,” ucapnya, Rabu (2/7).

Dirinya juga mengaku heran kepada Kejaksaan yang telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa kepala desa (kepdes) dengan dasar mendalami proses penyidikan kasus BSPS. Menurutnya, pemanggilan itu hanya memperpanjang proses penanganan perkara atau memang untuk menguatkan fakta hukum terhadap tersangka lain.

“Dari unsur birokrat menjadi sangat aneh ketika hanya pendamping program yang ditetapkan sebagai tersangka, sementara pihak dinas atau leading sectornya masih tenang-tenang saja,” tuturnya.

Tamsul menuturkan, pihak Kejari diharapkan dalam menetapkan orang sebagai tersangka yang terlibat kasus korupsi terutama soal BSPS harus terbuka agar

tidak menimbulkan multi tafsir.

“Kadang kita sebagai masyarakat dibingungkan adanya tahapan prosedur dan mekanisme penetapan tersangka, karena seakanakan kurang terbuka dan menimbulkan multi tafsir,” jelasnya.

Menanggapi tudingan itu, Humas Kejaksaan Negeri Sampang Sucipto mengatakan, pihaknya dalam menangani kasus BSPS hingga kini masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Adapun pemanggilan kepada 11 Kades hanya dihadiri 3 Kades di Kecamatan Kedungdung.

“Kita tuntaskan pemeriksaan saksi terlebih dahulu, baru kita akan mengarah kepada tersangka lain karena kita masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan saksi,” katanya.

Dirinya menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berandaiandai untuk menetapkan tersangka lain. Sebab, bilamana dari hasil pemeriksaan saksi mengarah kepada tersangka baru, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penetapan. “Kita tidak mau berandai - andai takut salah, kita tuntaskan pemeriksaan saksi terlebh dahulu,” ujarnya.

Sucipto yang merupakan Kasi Intelkam Kejari menambahkan, sejauh ini tersangka Sunarto Wirodo alias Rodo belum bisa diperiksa. Pasalnya, tersangka belum berada di wilayah hukum Sampang. Apalagi, menurutnya ,Kejari belum bisa terburu-buru untuk melakukan pelacakan keberadaan tersangka.

“Belum bisa buru - buru melacak, karena pemeriksaan saksi belum selesai, kita tidak khawatir kehilangan jejak, yang penting tersangka (Rodo-red) masih hidup di dunia dan bukan di akhirat,” tandasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

PASCA AMAR PUTUSAN MK

Sampang - Ketua KPU Sampang Syamsul Ma’arif mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang, hingga kini belum menentukan jadwal penghitungan suara ulang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, pasca amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Perhitungan suara ulang itu, rencananya akan dilaksanakan di 136 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di 9 desa di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Sebab, MK telah mengabulkan gugutan Partai Nasdem terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Daerah Pilihan (Dapil) II yang meliputi Kecamatan Kedungdung, Tambelangan, Jrengik, dan Sreseh.

“Kita masih belum menentukan dan mengarah kepastian

pelaksanaan penghitungan suara ulang, nanti kita sampaikan kembali pada rapat atau forum berikutnya,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/7).

Samsul menjelaskan, pihaknya belum menentukan jadwal penghitungan lantaran masih banyak hal yang perlu disiapkan.

Menurutnya, salah satunya seperti mempersiapkan soal anggaran serta persiapan logistik.

“Kita masih siapkan masalah terkait anggaran, logistik antaranya form-form penghitungan. Jadi administrasi penghitungan ini harus dipersiapkan, terpenting sebelum 10 hari dari amar putusan MK, dan kita akan bergerak cepat bagaimana pun situasi dan kondisinya harus dilakukan,” jelasnya.

Dirinya menuturkan, pelaksan-

aan penghitungan suara ulang rencannya akan dilakukan di gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Sampang, namun bisa saja rencana itu berubah tergantung dari penyelenggara pemilu. Sebab, KPU Sampang kini masih meminta petunjuk kepada KPU Provinsi.

KPU Sampang telah melakukan rapat koordinasi awal terkait persiapan penghitungan suara ulang yang dihadiri oleh stakeholder.

Meliputi, pihak kepolisian, anggota TNI, serta Pemerintah Daerah Sampang.

“Karena tugas dari pada kesuksesan penyelenggaran pemilu bukan hanya dari pihak KPU, melainkan stakeholder ini yang harus bisa mendukug,” tuturnya.

Rapat koordinasi itu, membahas untuk menyampaikan hasil

ryan hariyanto/koran madura

KPU Belum Tentukan Jadwal Penghitungan Suara Ulang

putusan MK setelah adanya gugatan dari Partai Nasdem, serta mengajak stakeholder untuk memback up dilakukannya penghitungan suara ulang di 9 desa

Kecamatan Kedungdung.

Ditanya apakah adanya pelaksanaan penghitungan suara ulang bisa mengganggu kepada KPU Sampang menjelang Pilpres 09 Juli mendatang ? Syamsul menegaskan, hal itu tentu tidak akan mengganggu. Sebab, beberapa tahapan pemilu sudah dilakukan secara tersendiri oleh masing masing anggota KPU. “Kita kan nanti bagi - bagi tugas di antara anggota kami dan staf KPU Sampang untuk ditangani oleh masing - masing personelnya, tidak semuanya kami fokus kepada penghitungan ulang, melainkan mempersiapkan Pilpres, kalau membebani dan menyibukkan kami memang benar, tapi tidak menggangu secara langsung,” tegasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA KAMIS 3 JULI 2014

KAMIS 2014||TAHUN No. 0394 |IIITAHUN III No.3 JULI 0394

BEREBUT SUARA

Kursi Nasdem Bertambah BANGKALAN - Setelah gugatannya dikabulkan di Mahkamah Konstitusi (MK), Partai Nasdem Bangkalan mendapat tambahan jatah kursi di DPRD Bangkalan. Bila sebelumnya hanya dapat satu kursi, pasca putusan MK tersebut Nasdem dapat tambahan 1 kursi. Sehingga ada dua kursi Nasdem di DPRD Bangkalan.

Dua kursi tersebut diperoleh dari dapil 2 dan 3.

Sebelumnya, Nasdem hanya dapat jatah 1 kursi di dapil 2.

Sedangkan untuk dapil 3 jatah kursi kedelapan atau terakhir direbut caleg dari PKPI. Kemudian Nasdem mengajukan gugatan ke MK. Sebab banyak suara Nasdem yang tersebar pada 6 TPS di Desa Kanigara, Kecamatan Konang, hilang.

Alhamdulillah, MK mengabulkan gugatan kami.

Sehingga perolehan suara Nasdem yang dulu hilang, kini kembali pasca putusan MK,�

Rudi Hartono

Wakil Ketua Bidang OKK DPD Nasdem Bangkalan Suara Nasdem yang hilang di 6 TPS tersebut berjumlah 138 suara. Lalu MK mengabulkan gugatan Nasdem dengan mengembalikan suara yang hilang itu. Sehingga perolehan suara Nasdem pada dapil 3 (Konang, Kokop, dan Tanjung Bumi) menjadi 9.437.

Sedangkan perolehan Nasdem versi KPUD di dapil 3 sebelumnya hanya 9.299. Den-

gan dikembalikannya perolehan suara oleh MK, maka jatah kursi terakhir di dapil 3 secara otomatis milik Nasdem. Setelah dipastikan lebih banyak daripada suara PKPI. Kursi terakhir di dapil 3 milik PKPI dengan perolehan suara 9.326 atau selisih 111 suara dengan Nasdem.

Keputusan MK terkait tambahan suara langsung ditetapkan, tanpa adanya hitung ulang.

"Alhamdulillah, MK mengabulkan gugatan kami. Sehingga perolehan suara Nasdem yang dulu hilang, kini kembali pasca putusan MK," ucap Wakil Ketua Bidang OKK DPD Nasdem Bangkalan, Rudi Hartono, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (2/6) kemarin.

Ia menjelaskan, dengan adanya putusan tersebut secara otomatis jatah kursi kedelapan di dapil 3 menjadi milik Nasdem.

Pasalnya, perolehan suara nasdem lebih tinggi dibandingkan suara PKPI, yang sebelumnya dapat jatah kursi ke delapan.

"Suara kami dengan PKPI selisih 111 lebih tinggi Nasdem, usai suara kami dikembalikan oleh MK. Dengan dikembalikan suara ini, kami bersyukur dan akan menjalankan amanat dari rakyat dengan baik," ucap caleg nasdem yang bakal duduk di kursi DPRD Bangkalan dari dapil 3 ini.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Bangkalan, Fauzan Jakfar menyatakan pihaknya sudah mendengar informasi terkait putusan MK yang mengabulkan gugatan Nasdem. Tetapi, sampai detik ini pihaknya mengaku belum menerima salinan putusan tersebut.

"Kami akan melaksanakan putusan MK, namun sampai sekarang kami belum menerima salinan putusan MK," paparnya. = SYAIFUL ISLAM/RAH

syaiful islam/koran madura

MINTA CABUT PERNYATAAN. Para santri saat mendatangi sekretariat DPD PKS Bangkalan, kemarin (2/7).

Fahri Harus Minta Maaf kepada Santri Forsaba Mendukung Gagasan Hari Santri Nasional BANGKALAN - Forum silaturahmi Santri Bangkalan (Forsaba) mendesak Fahri Hamzah, kader PKS meminta maaf kepada santri dan mencabut pernyataannya. Sebab pernyataan Fahri yang menyebut sinting sudah melukai perasaan para santri. Tidak hanya itu, Forsaba juga mendesak pada PKS supaya memberikan sanksi tegas terhadap Fahri Hamzah. Sehingga yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan yang dapat melukai hati para santri.

Forsaba sangat sepakat dengan pernyataan yang disampaikan Jokowi, yang berencana akan menjadikan tanggal 1 Muharrom sebagai Hari Santri Nasional. Itu merupakan salah satu bentuk perhatian pada santri.

Selama ini tidak ada Hari Santri Nasional.

Padahal kontribusi para santri terhadap negeri ini sangat banyak. Itu dimulai sebelum era kemerdekaan Indonesia. Sudah sepantasnya santri mempunyai hari nasional, seperti halnya kelompok yang lain punya hari nasional. Massa Forsaba menyampaikan aspirasi ini ke kantor DPD PKS Bangkalan, Rabu (2/7)

kemarin.

"Kami datang ke sini ingin menyampaikan surat pernyataan terhadap Fahri Hamzah melalui PKS Bangkalan," ujar Ketua Forsaba Rifki Ha Fahmi saat dikonfirmasi usai memberikan surat pada PKS. Isi dalam surat tersebut menyebutkan pihaknya meminta Fahri Hamzah supaya mencabut pernyataan dan minta maaf pada santri. Kemudian PKS harus memberikan sanksi yang berat pada Fahri agar tidak mengulangi perbuatannya. Jika perlu sanksi pemecatan terhadap yang bersangkutan.

"Gagasan keputusan 1 Muhar-

rom sebagai hari santri nasional dianggap sinting oleh Fahri, itu yang membuat kami keberatan.

Kami sangat mendukung 1 Muharrom dijadikan hari santri nasional," ujarnya.

Jika Fahri dan PKS mengabaikan tuntutan tersebut, sambung Rifki, pihaknya mengancam akan kembali lagi ke kantor PKS dengan massa lebih besar. Sampai tuntutannya dipenuhi baik dari PKS maupun Fahri.

"Kedatangan kami ke sini tidak ada kaitannya dengan pilpres. Ini inisiatif dari para santri sendiri. Kami ingin Fahri segera dapat sanksi," urainya.

Sementara itu, Sekretaris DPD PKS Bangkalan, Dindin S, yang menemui para santri, menyatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada DPP PKS. Sebab hal semacam itu bukan kewenangan dari pengurus daerah.

"Nanti, hasilnya akan disampaikan pada para santri yang ke sini. Kami sudah menerima suratnya," papar Dindin. = SYAIFUL ISLAM/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUN III

Mobdin Masih Layak Pakai Jika Diganti, Para Anggota Dewan Menghamburkan Uang Rakyat BANGKALAN - Sejumlah kalangan menyoroti pernyataan dari salah satu pimpinan DPRD yang menginginkan mobil dinas (mobdin) menjadi milik pribadi dengan cara didum. Padahal mobdin tersebut belum waktunya didum. Kondisi mobdin masih layak dipakai, karena baru berusia 5 tahun. Sebab mobdin sedan itu keluaran tahun 2009 silam. Jika memang didum, harus sesuai dengan mekanisme yang ada, yakni lelang terbuka.

Para pimpinan dewan tidak boleh seenaknya dalam melakukan dum mobdin. Karena jika tidak sesuai dengan prosedur, maka hal itu merupakan pelanggaran. Sebab dalam menerapkan aturan harus berlaku sama.

Direktur LSM Madura Corruption Watch (MCW), Syukur menyatakan mobdin dewan tidak

perlu diganti yang baru, karena masih sangat baik. Jika para anggota dewan minta mobdin diganti sama halnya dengan menghambur-hamburkan uang rakyat.

"Daripada untuk mengganti mobdin dewan lebih baik APBD dianggarkan untuk insfrastuktur.

Dimana saat ini jalan kabupaten banyak rusak dan sebagian be-

lum dihotmix," ungkap Syukur.

Kemudian bisa dialokasikan untuk pembagunan sumber air dipedesaan, yang sering mengalami kekeringan maupun untuk dana lain yang lebih bermanfaat.

Jika penggantian mobdin dewan dilakukan, maka para anggota dewan terlalu bermewah-mewah dengan uang rakyat "Lebih baik APBD diperuntukan pada kegiatan yang lebih menyentuh masyarakat. Kemudian dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat," paparnya.

Hal senada juga dikatakan, Direktur LSM CIDe, Mathur Husyairi. Ia menjelaskan, para pimpinan dewan bupati dan SKPD terlalu dimanja urusan mobdin. Jika umur mobdin masih

5 tahun, belum waktunya diganti dengan mobdin baru, kecuali sudah 10 tahun.

"Kinerja mereka tidak tambah baik, meski dikasih mobdin mewah. Saya mengecam panggar yang melakukan pengadaan mobdin tersebut," ucap Mathur.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Munawwar Cholil menyatakan pihaknya menginginkan mobdin yang dipakai didum. Ini mengingat kinerja para legislatif selama 5 tahun terakhir.

"Ini bisa dikatakan sebagai hadiah untuk didum dewan, yang selama lima tahun bekerja untuk rakyat. Bahkan, pemkab bisa memperoleh WTP berkali-kali," paparnya. = SYAIFUL ISLAM/RAH

TEPIS KAMPANYE HITAM

Buku 9 Alasan Memilih Jokowi-JK BANGKALAN - Kampanye hitam yang ditujukan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), semakin santer beberapa waktu terakhir. Isu miring tersebut menjadi konsumsi publik. Tak jarang masyarakat mempercayai kabar yang menyudutkan calon nomor urut dua itu. Untuk menepis berbagai macam isu tersebut, GP Ansor Bangkalan membagikan buku saku "9 Alasan Memilih JokowiJK" kepada seluruh pengurus GP Ansor dari tingkat anak cabang hingga ranting yang tersebar di 18 kecamatan.

"Buku saku ini kami sengaja sebarkan ke semua pengurus anak cabang (PAC) dan ranting GP Ansor se Bangkalan, agar dapat memberi pencerahan kepada masyarakat terkait sosok pemimpin yang akan dipilih pada 9 Juli mendatang," ujar Ketua GP Ansor Bangkalan, KH. Hasani Zubair.

Menurut pria yang juga koordinator relawan pasangan Jokowi-JK Bangkalan itu, buku saku tersebut tidak hanya disebar kepada Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan ranting. Namun juga kepada ratusan tokoh masyarakat yang tersebar di kabupaten Bangkalan. Dengan harapan, masyarakat luas bisa memahami dan mengerti antara kabar yang memang benar layak dikonsumsi atau tidak.

"Kami yakin dengan terse-

doni heriyanto/koran madura

BAGIKAN. Ketua GP Ansor Bangkalan, KH. Hasani Zubair saat menunjukkan buku saku 9 alasan memilih Jokowi.

barnya buku saku ini bisa mencerahkan kepada masyarakat terhadap sosok pemimpin Bangsa Indonesia yang akan dipilih pada 9 Juli mendatang," ungkap pria yang juga putra dari Rois Syuriyah PCNU Bangkalan, KH. Zubair Muntasor.

Hasani mengaku pihaknya optimis dengan tersebarnya buku

saku tersebut masyarakat tidak lagi termakan terhadap isu-isu murahan. Apalagi pengurus PAC dan Ranting GP Ansor hampir mayoritas berprofesi sebagai ustad (guru Madrasah) dan tokoh desa setempat, sehingga pasangan Jokowi-JK di Bangkalan bisa memperoleh suara terbanyak. Terlebih bisa mengantisipasi segala bentuk

kecurangan yang terjadi.

"Dengan segala upaya dan doa, kami yakin pasangan Jokowi-JK bisa meraup dukungan maksimal. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama terwujudkan, yakni Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil presiden," tandasnya. = DONO HERIYANTO/RAH

KASUS GERY

Tersangka Langsung Ditahan BANGKALAN - Berkas kasus kecelakaan Gersom Arie Sepvianto alias Gery (21), mahasiswa UTM sekaligus kader GMNI Bangkalan, dilimpahkan ke Kejaksaan Neger (Kejari) setempat, Rabu (2/7). Sedangkan tersangka dalam kasus ini, Subari (41), warga Dusun Markas Desa Gili Timur Kecamatan Kamal, langsung ditahan di rumah tahanan (Rutan) kelas II B Bangkalan.

Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyo melalui Kanit Lakalantas Polres Bangkalan, Ipda Puji Pernomo mengatakan pelimpahan berkas tersebut merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, berkas kasus kecelakaan itu sudah dilimpahkan. Akan tetapi, dikembalikan lagi karena Kejari menilai masih terdapat kekurangan pada berkas tersebut. Namun kali ini sudah dinyatakan P21 atau lengkap setelah melakukan pemeriksaan tambahan bagi Gery. "Barang bukti dan tersangka sudah kami limpahkan ke Kejari. Ini sudah tahap kedua,” katanya.

Disoal pengakuan Gery tentang dugaan adanya penganiayaan pada saat peristiwa kecelakaan itu, Puji menegaskan hal itu bukan kewenangannya. Pihaknya hanya fokus pada kasus kecelakaan saja. Mengenai adanya temuan baru di luar kewenangannya, itu sudah di luar tanggung jawab pihak Satlantas.

“Dari dulu saya kan sudah tegaskan, kalau ada dugaan lain seperti penganiyaan itu sudah bukan bidang kami, melainkan bidang Reskrim,” paparnya.

Sementara itu, Kasi pidana umum (Pidum) Kejari Bangkalan, Hartono mengaku sudah menerima pelimpahan berkas tersebut beserta tersangka dan barang bukti. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan tahap kedua guna memastikan kelengkapan berkas itu.

“Kalau misalkan sudah lengkap maka secepatnya kami akan kirim ke pengandilan, untuk tersangkan langsung kami tahan di Rutan,” terangnya.

Di tempat terpisah, Penasehat Hukum (PH) Gery, Arif Sulaiman menegaskan pihaknya bakal terus mengawal dan tidak akan berhenti pada kasus kecelakaan saja.

Akan tetapi, pada kasus dugaan adanya penganiayaan saat kecelakaan tetap menjadi fokus dalam mengungkap kebernaran. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA KAMIS 3 JULI 2014

KAMIS 2014||TAHUN No. 0394 |IIITAHUN III No.3 JULI 0394

Budaya-Pariwisata, Berkembang Biak dalam Asbak Budaya dan pariwisata, tumbuh dalam lingkup yang amat terbatas, untuk tidak menyebut ada seperti ini adanya yang tidak berdaya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melestarikan sebagai potensi dan warisan leluhur UU 10/2009 (kepariwastaan) jo UU 11/2010 (kebudayaan).

Mengabaikan dua hal tersebut bisa disanksi.

Lebih dari itu, budaya dan pariwisata sejak dari dulu dan jauh lebih awal lahir dibanding SDM termasuk orang yang terdapat dalam pemerintah saat ini. Tetapi apa yang terjadi, budaya dan pariwisata, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu dan makan biaya.

Kebudayaan di Sumenep terbagi atas tiga hal. Pertama, budaya tulis. Sebagian warga memiliki kebiasaan untuk menulis atau melukis sesuatu yang dianggapnya urgen dalam perspektif kebudayaan. Dari tangan-tangan kreatif ini lahirlah karya seni baik dalam bentuk puisi, prosa lirik, lukisan dan sejenisnya. Kedua, budaya lisan. Budaya lelakon yang mengguratkan banyak hal yang bisa dibaca, ditonton, didengar, diapresiasi, dan diulas.

Jauh sebelum produk budaya itu lahir, instansi yang membidani soal budaya belum ada. Syi’iran, tembang, ludrukan, empu, macopat, klenengan, dan sejenisnya sudah jauh lebih awal. Kini, setelah dinas itu lahir dari pemerintah, keberpihakan terhadap kro-

ist/koran madura

ASTA TINGGI. Objek wisata, Asta Tinggi yang terletak di kawasan dataran tinggi desa Kebunagung. Asta Tinggi ini merupakan situs pemakaman raja-raja Sumenep dan keturunannya yang dibangun pada tahun 1763.

nik kebudayaan memberi kesan biasa-biasa saja. Keberpihakan dari dinas budaya dan pariwisata nyaris tidak terdengar. Kebudayaan tetap berjalan apa adanya, bukan berlalu seperti yang diinginkan terjadi pasca pemerintah membentuk dinas budaya dan pariwisata. Kebudayaan serasa mati suri, hidup segan tak mau mati. Proses berbudaya sepi dan terjebak ke dalam rangka (dalam rangka HUT Sumenep baru dibuat lebih sumringah). Padahal, kebudayaan seharusnya menjadi religiusitas hari-hari dan saat ini, belum seperti itu.

Di sisi kebudayaan, terdapat pariwisata yang dari dulu hingga saat ini nyaris tidak berubah. Industri pariwisata di Sumenep tidak ada yang baru. Itu artinya,

Kebudayaan serasa mati suri, hidup segan tak mau mati. Proses berbudaya sepi dan terjebak ke dalam rangka (dalam rangka HUT Sumenep baru dibuat lebih sumringah). Padahal, kebudayaan seharusnya menjadi religiusitas hari-hari dan saat ini, belum seperti itu.”

pemerintah tidak menginisiasi,

Budaya Nyaris Tak Berdaya Pemerintah seperti terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang besar dan lupa mengerjakan halhal yang kecil. Dari sisi sosialbudaya dan historis, Sumenep memiliki masa lalu yang lebih “berbudaya” dibanding daerah lainnya di Madura. Namun, menurut kadiv sastra Dewan Kesenian Sumenep Mohammad Fauzi, artefak kultural tersebut nyaris tidak berbekas.

Dia menambahkan, publik tidak bisa mengandalkan perkem-

bangan budaya kepada pemerintah. Tetapi sangat naif juga apabila pemerintah hanya berdiam diri. Fauzi mencontohkan Jogjakarta sebagai kota budaya.

Ada atau tidak ada pemerintah di sana, budaya hidup dengan sendirinya karena masyarakat merasa memiliki dan menganggap wajib melestarikannya. “Hanya, di Jogja budaya lebih hidup karena pemerintah di sana tidak diam,” dia menjelaskan. = ABE

Mohammad Fauzi

Kadiv Sastra Dewan Kesenian Sumenep

tidak menginovasi alam yang sebenarnya bisa diolah untuk menjadi lebih baik dan berpotensi secara bisnis. Pantai Salopeng di Kecamatan Dasuk, itu sajian alam yang nyaris tidak berubah dari warna aslinya. Kecuali, pemerintah hanya melakukan tambal sulam, pembangunan gazebo yang sebagian besar sudah rontok.

Begitu juga Pantai Lombang di Kecamatan Batang-batang. Pantai ini pun juga pemberian tuhan dan sebagian besar lahan masih milik warga. Ada sentuhan joglo, gazebo, dan pentas hiburan dari pemerintah. Tetapi Lombang, selalu memunculkan sengketa dan tidak selesaiselesai, sampai hari ini. Lombang sebagai tempat wisata tidak semaju Kuta di Bali. Padahal dari sisi keindahannya, Kuta tidak jauh lebih indah dari Lombang. Mengapa wisatawan lebih memiliki Kuta meski agak jorok dan kotor, ini tentu saja soal kemasan pengelolaan dan bagaimana menjualnya ke public.

Hal yang sama dialami Asta Tenggi, Pasarean Syekh Yusuf, Asta Panaongan, Masjid Jamik, Keraton, dan kota tua di Kalianget. Tidak ada perubahan yang berarti melalui sentuhan modifikatik agar potensi wisata itu lebih didengar dan dikunjungi publik. Sekali lagi, itu semua disediakan alam. Artinya, begitu SDM pemerintah ada, semua potensi wisata yang begitu adanya sudah seperti itu ia ada sebagai anugerah tuhan. Praktis, pemerintah melalui dinas budaya dan pari-

wisata tidak membuat sejarah baru terkait pariwisata.

Lebih dari itu, sebagian potensi wisata di Sumenep justru dikelola individu. Diantaranya, kolam renang di Kecamatan Batuan dan Water Park di Kecamatan Manding. Dua obyek wisata ini bukan hasil inovasi dinas terkait pariwisata. Bila dibandingkan dengan Wisata Bahari di Lamongan, Kabupaten Sumenep dari sisi industry pariwisata tidak ada apa-apanya. Padahal, dari sisi usia, Sumenep lebih tua dari Lamongan. Masalahnya, inovasi itu tidak selalu terkait dengan tua-muda, melainkan inovasi apa yang bisa dilakukan untuk membuat kota terasa lebih hidup dari biasanya.

Lalu, untuk apa dinas budaya dan pariwisata didirikan bila inovasi terkait hal itu tidak terdengar? Apakah nama sebuah dinas yang melekat pada budaya dan pariwisata ini masih layak menjadi dinas atau tidakkah lebih baik menjadi bagian saja yang melekat di sekretariat kabupaten.

Atau, tetapkan saja dinas beserta orang-orang di dalamnya namun tidak perlu diberi anggaran kecuali gaji pegawai dan pejabat di dalamnya sampai tiba masa pension mereka? Itu bisa dilakukan apabila dinas budaya dan pariwisata tidak melakukan apapun terkait perkembangan dan hal lain yang mengiringinya. = TIM

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

3 JULI 2014 KAMIS 3 JULI 2014 | No. 0394 | TAHUNKAMIS III

MADURA

No. 0394 | TAHUN III

YULI ROHMAH HIDAYATI

Petani Perlu Dapat Perhatian Banyak orang menganggap pekerjaan tani sebagai pekerjaan yang tidak menguntungkan. Terbukti tidak sedikit anak petani meninggalkan ladang dan sawah mereka. Padahal realita menampakkan banyak petani yang dapat membangun rumah, beli mobil, bahkan berangkat haji.

M

enurut Yuli Rohmah Hidayati, petani di Kabupaten Pamekasan, perlu mendapat perhatian, terutama untuk meningkatkan SDMnya. Selama ini, cara petani setempat masih menggunakan caracara tradisional. Untuk memberdayakan cara bertani mereka, maka mereka perlu mengetahui teknologi pertanian yang sudah modern. Tidak cukup itu, mereka pun dibantu untuk mendapatkan peralatan pertanian yang lebih maju, seperti traktor dan sejenisnya.

: Yuli Rohmah Hidayati : Pamekasan, 14 Juli 1993 Alamat : Bandengan, Sumedangan, Pademawu, Pamekasan, Madura Karier/Pekerjaan : Mahasiswi Hobi : Bertanam dan travelling Tokoh Idola : Oki Setiana Dewi Obsesi : Menjadi enterpreneur yang sukses, khususnya dalam bidang pertanian

Nama Tetala

Riwayat Pendidikan = SDN Sumedangan III = SMP Negeri 1 Pademawu = SMA Negeri 2 Pamekasan = S1 Program Studi Agroteknologi , Fakultas Pertanian, Universitas Jember

NURUL ISNAINY

Agar Perempuan itu Disegani enjadi orang berpengaruh hampir menjadi impian setiap orang. Banyak cara yang bisa dilakukan. Masing-masing tentu punya metode sendiri untuk menjadi orang paling berpengaruh, paling tidak disegani.

Menjadi orang berpengaruh dan disegani dapat dilakukan melalui berbagai aspek kehidupan. Tak melulu harus duduk pada suatu jabatan tertentu. Tetapi satu yang jelas dan pasti, mempengaruhi orang lain itu membutuhkan sebuah skill. Kemampuan yang mumpuni sebagai magnet penarik perhatian.

Bagi gadis pemilik nama Nurul Isnainy, menjadi perempuan berpengaruh merupakan impiannya sejak dulu. Sebab

hal itu sebagai bukti bahwa seseorang itu memiliki kapasitas kemampuan yang lebih dari pada orang lain. Sehingga dengan kemampuan yang dimiliki, maka orang akan memandang sebagai sosok perempuan yang bisa dijadikan sebuah panutan dalam segala hal.

"Menjadi perempuan yang dapat dijadikan panutan oleh orang lain itu tentunya sangat membanggakan. Sebab hanya dengan kemampuan yang dimiliki, kita akan dipandang sebagai sosok yang istimewa," ujar gadis yang akrab disapa Iis ini.

Menurut gadis kelahiran Bangkalan, 09 Oktober 1999 itu, tidaklah mudah menjadi sosok perempuan dengan segudang kemampuan. Apalagi konstruksi sosial yang berkembang di tengah-

tengah masyarakat, memandang sosok perempuan selalu indentik dengan makhluk yang lemah. Dengan demikian, perlu kerja keras untuk menjadi perempuan berpengaruh itu.

Selain menimba bekal ilmu pengetahuan, juga harus mampu memberikan bukti konkrit bahwa pandangan yang tertanam selama ini itu suatu hal yang salah.

"Kita harus kerja keras untuk membuktikan itu semua. Tidak cukup kita hanya pintar saja lalu dianggap sebagai orang yang memiliki pengaruh di tengan-tengah lingkungan sekitar.

Orang dapat melihat kita apabila dapat membuktikan dengan perbuatan yang nyata," paparnya. =DONI HERIYANTO/RAH

Petani memang perlu merubah cara bertaninya. Sebab dengan teknologi, petani dapat menekan biaya produksi, juga mendapatkan hasil yang lebih banyak. Untuki tu, para petani perlu didampingi oleh sejumlah pihak, terutama oleh pemerintah melalui petugas di instansi yang berkompeten.

Meskipun begitu, dirinya juga berharap bisa berarti bagi para petani. Sebab itulah, ia kuliah dengan mengambil Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, di Universitas Jember. “Kalau ada yang berfikir pekerjaan tani tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, itu cara berfikir yang salah. Justru dengan bertani, biaya hidup bisa lebih dari cukup. Tentu tergantung kreativitas dalam bertani. Selain menanam tanaman utama, petani dapat menanam kebutuhan sendiri pada bagian pematang. Hargai dan cintailah para petani, karena tanpa petani kita tidak akan bisa makan.

Mereka yang bekerja memproduksi beras, untuk bangsa kita,� kata Atik, yang Asisten Dosen ini. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH