e Paper Koran Madura 02 September 2014

RABU

3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

0328-6770024 RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III www.koranmadura.com

KPK Tak Rekomendasikan Pembebasan Hartati Nasional hal 3

Dominasi Parlemen Belum Tentu Hambat Jokowi ant/andika wahyu

PRESIDEN BERTEMU KOALISI MERAH PUTIH. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) meninggalkan podium seusai memberikan keterangan pers disaksikan politisi dari partai anggota Koalisi Merah Putih di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jabar, Selasa (2/9). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi sikap Koalisi Merah Putih yang mengakui hasil Pilpres 2014 yang telah menentukan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Analis politik Universitas Diponegoro Semarang Susilo Utomo berpendapat dominasi Koalisi Merah Putih dalam parlemen belum tentu akan menghambat program-program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke depan.

“Apabila Joko Widodo-Jusuf Kalla menyajikan profil kabinet sesuai dengan harapan publik, visi dan misi, transparan, dan sesuai dengan harapan publik maka parlemen tentu tidak berani menghambat,” katanya di Semarang, Selasa.

Kalau sampai parlemen menghambat, kata dia, kekuatan publik yang akan melakukan “pressure” terhadap DPR yang didominasi Koalisi Merah Putih atau partai-

partai politik pendukung Prabowo-Hatta.

Menurut pengajar FISIP Undip itu, secara umum keberadaan Koalisi Merah Putih yang mendominasi di parlemen memang dikhawatirkan akan menjadi tantangan berat bagi Jokowi-JK dalam memimpin ke depan.

“Namun, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) kan sedang diuji (judicial review) oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, tunggu saja putusan MK nantinya seperti apa,” katanya.

Ia menjelaskan skenario yang diinginkan dengan UU MD3 itu sebenarnya sama dengan Pemilihan Umum 1999 yang ketika itu dimenangkan PDI Perjuangan, tetapi parlemen ketika itu bukan diketuai kader parpol tersebut.

“Yang menjadi Ketua DPR kala itu

malah Pak Akbar Tanjung dari Partai Golkar, sementara Ketua MPR dijabat oleh Amien Rais dari PAN. Namun, pada Pemilu 2004 dan 2009 kan tidak lagi seperti itu,” katanya.

Pada Pemilu 2004, kata dia, ketua DPR ditempati oleh parpol pemenang pemilu, yakni Partai Golkar, sementara pada Pemilu 2009 ditempati Demokrat yang memenangi pemilu, dan seharusnya memang seperti itu.

“Penempatan ketua DPR semestinya berdasarkan representasi suara rakyat atau parpol yang menang pemilu. Namun, UU MD3 yang baru disahkan 8 Juli 2014 justru mengembalikan seperti Pemilu 1999,” katanya.

Dengan keberadaan UU MD3, kata dia, koalisi parpol pendukung Jokowi-JK bisa saja tidak memperoleh posisi apa-apa di

parlemen, terutama ketua DPR, karena mekanisme pemilihannya lewat suara terbanyak.

Meski tidak bisa dijadikan sebagai pembanding yang ideal dan proporsional, kata dia, kondisi perpolitikan di Amerika Serikat bisa dijadikan pelajaran bagi perjalanan sistem perpolitikan di Indonesia.

“Di AS, sudah menjadi hal yang biasa jika jabatan presiden dipegang Partai Republik, Kongres dikuasai oleh Partai Demokrat, demikian sebaliknya. Untuk menciptakan ‘check and balance’,” katanya.

Apalagi dalam sistem pemerintahan presidensial, kata Susilo, belum tentu juga jika dikalkulasi kalah jumlah dalam parlemen akan membuat “kalah” presiden, berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer. =ANT/ZUHDIAR

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III

PARLEMENTARIA

Lukman Hakim Mundur dari Anggota DPR Terpilih JAKARTA-Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin memutuskan mundur dari posisinya sebagai anggota DPR terpilih periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Langkah tersebut dilakukan karena merasa bertanggung jawab penuh agar pelaksanaan haji berjalan dengan baik. “Kami sudah menerima surat tembusan pengunduran diri Lukman Hakim Saifuddin tadi pagi (Selasa pagi). Alasannya, beliau menjadi penanggung jawab pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban dia makanya mengundurkan diri,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik di Jakarta, Selasa (2/9).

Sekadar diketahui, Lukman Hakim Saifuddin merupakan dinyatakan lolos sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI yang meliputi Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.

Meski sudah mengajukan pengunduran dirinya, namun KPU belum bisa memprosesnya. Sebab, surat tembusan yang disampaikan Lukman masih bersifat pribadi, bukan diajukan melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Kami (KPU) belum dapat memproses karena DPP PPP belum mengirimkan surat permintaan penggantian calon terpilih, meskipun yang bersangkutan (Lukman Hakim) sudah mengajukan pengunduran diri,” paparnya.

KPU pun memberikan tenggat waktu kepada PPP agar segera mengajukan calon pengganti Lukman Hakim, setidaknya sebelum proses pelantikan anggota DPR dan DPD yang berlangsung pada 1 Oktober mendatang. Penggantian calon terpilih bisa dilakukan jika ada permintaan sendiri dari calon terkait, meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan.

Selain Lukman Hakim, KPU juga menerima permintaan pergantian calon anggota DPR terpilih Laurens Bahang Dama. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu yang meninggal akibat tersetrum listrik di rumahnya beberapa waktu lalu.

Lukman sendiri mengaku sudah mengajukan surat pengunduran diri dari penetapan sebagai caleg terpilih ke PPP dan KPU. “Saya harus tuntas menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai Menteri Agama sampai akhir masa jabatan,” katanya.

Lukman yang kembali terpilih sebagai legislator untuk ketigakalinya itu lebih memilih mundur dari penetapan anggota DPR terpilih, karena tak boleh ada rangkap jabatan.

Maklum saat pelantikan anggota DPR baru nanti yakni 1 Oktober dia masih menjabat sebagai Menteri Agama.

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono memastikan bahwa ada tujuh menteri akan mengundurkan diri dari Kabinet SBY-Boediono.

Alasannya mereka akan dilantik menjadi anggota DPR pada 1 Oktober nanti. Menurut Agung surat pengunduran diri mereka akan diajukan pada 25 September mendatang.

“Hanya ada 7 menteri yang nanti tanggal 25 (September) sesuai ketentuan harus mundur karena akan dilantik menjadi anggota DPR,” ujarnya.

Menteri yang saat ini terpilih sebagai anggota DPR antara lain Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarief Hasan, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dan Menteri Komunikasi dan Informatikan Tifatul Sembiring. =GAM

KPK Incar Atut dengan TPPU JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menjerat terdakwa Gubernur Banten nonaktif, Ratu Atut Chosiyah dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Namun demikian, lembaga antirasuah itu masih belum bisa memastikan kapan akan mengeluarkan sprindik terkait TPPU tersebut.

“Pencucian uangnya akan menyusul. Tetapi, saya belum tahu karena saya belum cek ke penyidik,” kata Ketua KPK Abraham Samad di Jakarta, Selasa (2/9).

Seperti diketahui, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan kepada Ratu Atut kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi (MK).

Atut juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011-2013. Ia juga dijerat dengan pasal pemerasan dalam kasus yang masih berada di tahap penyidikan itu.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menyatakan hal senada. Dia bilang, pada saatnya nanti

pihaknya bisa saja menjerat bekas Ketua DPD Golkar Banten itu dengan pasal pencucian uang.

Pria yang biasa disapa BW itu bilang, pihaknya juga bisa menelusuri aset Ratu Atut melalui unit asset tracking (penelusuran aset).

Hal itu juga untuk mencegah terjadinya pengalihan harta. Nah, apabila dari proses penelusuran aset tersebut ternyata ada aset Atut yang berasal dari tindak pidana korupsi maka KPK bisa memasukannya dalam tuntutan.

“Di dalam TPPU, sampai sidang sedang berjalan kalau kemudian ditemukan aset hasil kejahatan, masih bisa ditarik dan dimasukkan dalam tuntutan. Hukum acaranya bisa begitu,” demikian bekas Ketua YLBHI ini.

Lebih lanjut, Samad memastikan tidak ada rekayasa bukti rekaman suara terkait kasus perkara suap yang menjerat Gubernur Banten Ratu Atut. “Enggak ada

rekayasa. Menurut saya tidak ada masalah,” katanya.

Sebelumnya, ihwal rekayasa rekaman itu disampaikan Hakim Alexander Mawarta. Ia menganggap salah satu alat bukti rekaman pembicaraan antara Atut dan adiknya Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan tidak bisa dipakai sebagai bukti persidangan. Sebab rekaman itu sudah direkayasa dengan tujuan menghilangkan gangguan suara atau noise agar suara menjadi jernih.

Abraham menilai pendapat itu adalah sesuatu yang wajar.

Pihaknya kata Abraham juga tidak bisa mengintervensi keyakinan hakim. “Wajar saja menurut saya.

Kita tidak bisa mengintervensi keyakinan hakim, karena itu adalah keyakinannya,” jelasnya.

Abraham menjelaskan KPK akan melakukan banding terkait putusan yang diberikan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kepada Atut dalam kasus suap penanganan sengketa Pilkada Lebak. Hakim menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan. “KPK tetap berpendirian sesuai dengan dakwan, tuntutan, yang kami ajukan. Makanya kami merasa tidak merasa sebagaimana mestinya, makanya kami melakukan upaya banding,” ujarnya. =GAM/ABD

ant/yudhi mahatma

WAYAN KOSTER DIPERIKSA KPK. Anggota DPR dari Fraksi PDIP Wayan Koster (kanan) memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap dengan terdakwa Akil Mochtar, di Jakarta, Selasa (2/9). Sebelumnya Wayan diperiksa KPK sebagai saksi bagi beberapa tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga Hambalang, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, mantan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III RABU 3 SEPTEMBER 2014

No. 0433 | TAHUN III

33

POLEMIK PARTAI BERINGIN

Suhardiman: Agung Laksono Pengkhianat JAKARTA-Pendiri Partai Golkar Suhardiman mencap Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat HR Agung Laksono sebagai pengkhianat karena tidak ada kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan perbuatan.

ant/wahyu putro a

TANK LOEPARD TIBA DI INDONESIA. Petugas berada di samping tank Leopard asal Jerman yang terparkir setelah diturunkan dari kapal di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Selasa (2/9). Sebanyak 52 tank yang terdiri dari 24 tank Leopard dan 28 tank Marder itu selanjutnya akan dibawa ke Surabaya untuk memeriahkan parade militer saat HUT TNI pada 5 Oktober mendatang.

Hal ini terkait pernyataan Agung bahwa Musyawarah Nasional (Munas) Golkar akan dilaksanakan tahun depan sebagaimana dipertahankan kubu Ketua Umum Aburizal Bakrie selama ini.

Padahal, Agung yang akan maju sebagai salah satu calon ketua umum pada Munas tersebut, selama ini gencar mendesak agar Munas dilakukan sebelum Oktober tahun ini. “Saya sebagai senior Golkar menyayangkan tindakan Agung Laksono. Seorang pemimpin harus memegang teguh yang diucapkan, jangan mencla-mencle,” kata Suhardiman di Jakarta, Selasa (2/9).

Menurut Suhardiman tindakan Agung Laksono tersebut sama saja dengan pengkhianatan terhadap partai. Dia pun menghimbau kader-kader Golkar lainnya untuk tidak mengikuti jejak mantan Ketua DPR ini.

Sebelumnya diberitakan, Agung Laksono menegaskan bahwa semua kader sepakat untuk solid dan tidak ada perpecahan lagi di tubuh partai beringin.

Agung pun menyatakan sikap

KPK Tak Rekomendasikan Pembebasan Hartati JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memberikan rekomendasi untuk Pembebasan Bersyarat (PB) pengusaha Hartati Murdaya dalam kasus suap pengurusan izin usaha perkebunan (IUP) dan hak guna usaha (HGU) di Buol, Sulawesi Tengah.

“Secara kasat mata diketahui bahwa pelaku utama (Hartati) tidak mungkin diberikan Juctice Collaborator (JC), kalau diberikan JC itu dengan surat keputusan (SK), kita tidak pernah mengeluarkan SK terhadap yang bersangkutan,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Hartati mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani masa vonis 2 tahun 8 bulan penjara.

Padahal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 khususnya pasal 43 A ayat 1 huruf a syarat bagi seorang koruptor untuk mendapatkan pembebasan bersyarat

adalah narapidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau lebih dikenal sebagai “Justice Collaborator”.

“Jelas dalam tuntutan jaksa dan putusan hakim menunjukkan tuntutan lima tahun bukan tuntutan JC, itu nampak kasat mata, kalau hukuman sudah ringan tapi diberikan pengurangan lagi,” tambah Zulkarnain.

Ia pun mengaku keberatan dengan pemberian Pembebasan Bersyarat tersebut.

“Kalau menggunakan logika berpikir, KPK keberatan, tentu

keberatan dalam sistem,” tambah Zulkarnain.

Namun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengaku bahwa PB terhadap Hartati itu sudah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Kemenkumham mengaku bahwa sejak 23 Juli 2014, Hartati berhak mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah menjalani dua pertiga masa pidana dan telah melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan baik tingkat Rutan Pondok Bambu, tingkat wilayah DKI Jakarta dan

siap mengikuti keputusan Munas jika dilaksanakan 2015. “Akhirnya kita semua sepakat supaya jangan ada perpecahan di partai.

Saya sendiri siap untuk 2014, tapi juga siap untuk 2015” kata Agung Laksono di Kawasan Monas Jakarta Pusat, Minggu (31/8) lalu.

Sementara itu Koalisi Merah Putih pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilu presiden lalu, sepanjang Selasa (2/9) melakukan pertemuan maraton. Mereka bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman pribadinya di Cikeas pada Selasa pagi, kemudian diikuti pertemuan tertutup di DPR. Pertemuan di Cikeas dihadiri oleh para petinggi partai anggota Koalisi Merah Putih.

Sedangkan pertemuan terutup di DPR dihadiri Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar, Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf dan Desmond J Mahendra dari Fraksi Gerindra dan Arwani Thomafi dari Fraksi PAN. =GAM/ABD/AJI

tim tingkat pusat.

Pada 4 Februari 2013, pengusaha Hartati Murdaya divonis 2 tahun 8 bulan penjara dengan denda Rp150 juta oleh majelis hakim di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hakim menganggap bahwa Hartati terbukti memberikan uang dengan total Rp3 miliar melalui anak buahnya yaitu Yani Ansori dan Gondo Sudjono kepada mantan bupati Buol Amran Batalipu untuk mendapatkan surat rekomendasi hak guna usaha PT Citra Cakra Murdaya (CCM) dan PT Hardaya Inti Plantation (HIP) seluas 4.500 hektare yang telah ditanami dan sisa lahan seluas 50 ribu hektare.=ANT/DESCA

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III

Rp 16 Miliar untuk Pelantikan DPR-DPD JAKARTA-Anggaran pelantikan anggota DPR/ DPD RI periode 2014-2019 sungguh sangat fantastis dan jauh dari efisiensi anggaran. Betapa tidak, acara pelantikan ini menghabiskan biaya Rp 16 miliar lebih. Besarnya alokasi anggaran pelantikan yang begitu besar mengundang kritik pedas dari para penggiat anti korupsi dan pengamat politik anggaran.

“Saya anggap ini pesta hura-hura anggota dewan yang baru, karena mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit.

Pelantikan ini sungguh dahsyat, fantastis, mewah, dan hanya membuat rakyat menjeri. Masa untuk pelantikan anggota dewan yang baru, pemerintah menghabiskan pajak rakyat sebesar 16.122.970.000 miliar,” ujar Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Selasa (2/9).

Menurut Uchok, anggaran sebesar itu terbilang fantastis, mewah, dan hanya membuat rakyat menjerit. Inilah awal dari pembohongan kepada rakyat.

“Masak acara pengambilan sumpah/anji anggota DPR, DPD, MPR pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 16,1 miliar.

SIDANG MANTAN BUPATI KARANGANYAR Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani (kiri) yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar 20072008 senilai Rp 18,4 miliar bersama kuasa hukumnya OC Kaligis (kanan) saat sidang dengan agenda pembacaan putusan sela, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jateng, Selasa (2/9). Majelis hakim menolak eksepsi penasehat hukum terdakwa dan memutuskan sidang perkara korupsi tersebut tetap dilanjutkan. ant/r. rekotomo

Padahal, saat ini rakyat mulai kesusahaan lantaran tidak punya duit karena pemerintah mulai melakukan pembatasan BBM seperti jalan tol,”tegasnya.

Dia menilai seremonial pelantikan DPR/DPD ini tak ubahnya pesta hura-hura anggota dewan yang baru. Hal ini mengesankan bahwa, wakil rakyat dan senator ini tidak peka terhadap penderitaan rakyat Indonesia. “Saya mengucapkan selamat bertugas dan berhura-hura bagi anggota DPR dan DPD yang baru,” lanjutnya.

Ironisnya lagi, pemerintah berdalil pencabutan subsidi BBM agar tidak membebani APBN. “Tapi kok untuk anggaran pelantikan sampai Rp.16.1 miliar? Pemerintah punya duit, tidak ngeyel mengatakan harus dicabut karena kemahalan, dan

juga bisa disediakan dalam APBN tanpa mengucapkan kata-kata defesit,” imbuhnya.

Uchok menambahkan, dengan anggaran sebesar itu bisa dicurigai sebagai ‘suap pertama’ dari eksekutif kepada para legislator baru agar tak banyak protes terhadap kebijakannya. “Jika benar biaya pelantikan sebesar itu maka harus dikatakan bahwa DPR baru sejak titik awal sudah membunuh harapan publik akan datangnya era perubahan,” ujar Peneliti Senior Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) di Jakarta, Selasa (2/9).

Pada pelantikan anggota DPR 2009 silam, jelasnya protes terkait biaya mahal untuk pelantikan anggota dewan terpilih juga terjadi. Saat itu publik mengkritik karena untuk pakaian pelantikan pun anggota DPR harus mengenakan pakaian yang didesign khusus dengan menggunakan dana negara. “Walaupun untuk anggaran pelantikan mahal, kita tak serta merta menyalahi anggota DPR terpilih, tetap saja tanggung jawab moral menjadi beban anggota DPR terpilih. Kita harus mengutuk panitia atau lembaga yang menyusun budget tanpa hati tersebut. Para pembuat anggaran untuk pelantikan yang mahal itu pasti bermasalah

dengan integritasnya sehingga hatinya tak terganggu oleh kemewahan yang dirancangnya selama pelantikan tersebut,” tegasnya.

Menurutnya, pelantikan itu hanya seremoni yang lebih layak untuk dikategorikan sebagai ajang basa-basi pembukaan sebelum para anggota DPR mulai bekerja. Pelantikan bukanlah kerja bermanfaat untuk kepentingan rakyat yang diwakili anggota DPR, tetapi untuk kepentingan gaya hidup mewah para wakil rakyat. Karena itu, pelantikan seharusnya bisa dilangsungkan secara sederhana tanpa mengurangi makna perayaan itu. Anggota DPR terpilih bisa diminta untuk menggunakan pakaian yang pantas tanpa perlu glamour sehingga mengejek kebersahajaan rakyat yang mereka wakili. “Otak pembuat anggaran pelantikan pastilah beraroma proyek, sehingga pelantikan yang tak lebih dari beberapa jam itu harus dibiayai secara mahal. Saya pikir halhal semacam ini yang selalu saja secara sengaja diabaikan oleh para pembuat anggaran. Ketika tuntutan efisiensi dan efektifitas mendesak untuk dijalankan, para pembuat anggaran tak merasa perlu mengaplikasikannya,” pungkasnya. =GAM

SELEKSI ANGGOTA BPK

Anggota BPK Harus Paham Anggaran JAKARTA-Fraksi Partai Gerindra DPR mensyaratkan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) haruslah memahami seluk beluk pengelolaan anggaran negara dan cara mengaudit pertanggungjawabannya.

Karena itu, rekam jejak dan kompetensi calon harus menjadi paramater penilaian sehingga orang yang tidak paham tentang keuangan negara tidak itu tibatiba masuk menjadi anggota BPK. Hal ini sangat penting mengingat tantangan yang dihadapi lembaga auditor negara ini sangat berat.

Demikian ditegaskan Pimpinan Fraksi Partai Gerindra, Farry Djemy Francis terkait majunya anggota Komisi XI DPR yang juga politisi Partai Gerindra, Sadar Subagyo sebagai calon anggota BPK di Jakarta, Selasa (2/9).

“Sikap Fraksi Partai Gerindra, memberi dukungan penuh kepada Sadar Subagyo dalam bursa pencalonan anggota BPK. Dia, salah seorang kader terbaik kami dan kami solid mendukungnya,” jelasnya.

Dia mengaku, Fraksi Partai Gerindra sangat solid mendukung Sadar Subagyo. Pasalnya, Sadar Subagyo memenuhi persyaratan menjadi anggota BPK, baik dari segi integritas maupun kapabilitas di bidang audit.

Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi yang mengharuskan jajaran anggota BPK benar-benar mengelola tata pemerintahan yang baik dengan membangun prinsip akuntabilitas, transparansi, integritas, profesionalisme dan partisipasi khususnya dalam melindungi keuangan negara.

Rekam jejaknya selama menjadi anggota DPR sudah teruji.

“Dia menjadi anggota Komisi XI, anggota Banggar DPR, pernah di Panja Keuangan Pusat dan Daerah, sehingga semua alur pembahasan keuangan sangat dipahaminya. Karena itulah, saya kira, dia menjadi salah satu calon yang pantas menduduki posisi sebagai anggota BPK,” urainya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 3 SEPTEMBER 2014 RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III No. 0433 | TAHUN III

55

antara foto/rivan awal lingga

KONSUMSI IKAN TERUS NAIK. Nelayan membawa ikan hasil tangkapannya untuk dijual di Pasar Muara Angke, Jakarta Utara, Selasa (2/9). Kementerian Kelautan dan Perikanan optimistis tingkat konsumsi ikan dalam negeri pada 2019 mencapai 50 kilogram per kapita (kg/kap) dan proyeksi akhir tahun dapat memenuhi ekpektasi awal sebesar 38/kg/kap.

Tak Ada Perlakuan Istimewa bagi Newmont JAKARTA-PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) telah mencabut gugatan arbitrase internasional terhadap UU Minerba Indonesia. Pihak Newmont kembali menemui pemerintah untuk melanjutkan lobi dan negosiasi. Namun demikian, pemerintah memastikan tidak akan memberikan kebudahan bagi Newmont dan dan perusahaan itu harus mengikuti langkah seperti sejawatnya PT Freeport Indonesia.

“Proses akan mengikuti prosedur seperti yang sudah dilakukan Freeport, biar bisa mendapatkan rekomendasi dari kementerian ESDM baik jenis mau jumlah yang akan diekspor,” ujar Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi di kantor Kemend-

ag, Jakarta, Selasa (2/9).

Dia mengapresiasi sikap dan keputusan PT Newmont Nusa Tenggara membatalkan gugatan pada pemerintah Indonesia di pengadilan arbitrase internasional. Dengan begitu proses pemberian Surat Persetujuan Ekspor

(SPE) kepada tambang emas dan tembaga asal Amerika Serikat bisa dilakukan tahun ini.

Terkait volume ekspor konsentrat yang diberikan pada Newmont, Bayu menyatakan pihaknya hanya mengikuti rekomendasi teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bila Newmont sudah menyerahkan jaminan pembangunan smelter kepada pemerintah, seperti diamanatkan oleh UU Minerba, otoritas perdagangan menjamin pemberian SPE tidak akan berlama-lama. “Kalau di kami sehari (SPE selesai), tetapi masalah teknisnya silakan ke ESDM.” Di luar itu, tambahan penjualan konsentrat dari Newmont yang mandek selama tujuh bulan terakhir bisa memperkuat kinerja ekspor non-migas sampai akhir

2014. Bayu mengatakan dampak positif dari Freeport yang mulai mengapalkan tembaga ke luar negeri sudah terasa pada data Juli lalu. “Kalau newmont nanti juga akan melakukan, tentunya akan lebih baik lagi dari sudut kepentingan ekspor kita. Tapi berapa besarannya, itu tergantung kondisi teknis yang sudah disepakati oleh ESDM,” ungkapnya.

Selama Juli 2014 hampir seluruh sektor nonmigas melemah, kecuali pertambangan yang meningkat 0,7 persen, dengan mencatat nilai USD 1,8 miliar. Terjadi peningkatan usai pemerintah mencanangkan pelonggaran bea keluar pada perusahaan tambang yang bersedia membangun smelter.

Komoditas paling moncer ekspornya pada bulan lalu, adalah besi dan baja, meningkat 89

persen. Demikian pula bijih, kerak, dan abu logam, tumbuh 72,1 persen. Itu semua adalah produk turunan tambang mineral. “Tandanya karena kegiatan pengolahan sudah mulai berjalan,” kata Bayu.

Sementara itu, Direktur Utama Newmont, Martiono mengaku telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah. Beberapa kesepakatan telah disepakati, namun, belum disetujui. “Sejak hari Jumat kita melanjutkan pembicaraan yang sudah kita awali dari sejak awal, dan alhamdulillah sore ini semua prinsip-prinsipnya sudah dibicarakan dengan Pak Sukhyar (Dirjen Minerba ESDM),” ucap Martiono di Kantor Dirjen Minerba, Tebet, Jakarta, Selasa (2/9).

Menurut Martiono, saat ini pihaknya menunggu laporan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. “Kita tinggal tunggu Pak Sukhyar melaporkan ke Pak Wamen, dan Pak Wamen kemudian akan tentunya melapor ke atasan. Kalo itu sudah bisa dilaksanakan semuanya, mudah-mudahan kita juga bisa segera menyelesaikan,” pungkasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III

PERDAGANGAN

EksporImpor Melemah JAKARTA-Aktivitas perdagangan selama bulan Juli 2014 mengalami penurunan.

Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kegiatan bongkar muat di pelabuhan akibat menghadapi bulan puasa dan Idul Fitri.

Kondisi tersebut terlihat dari kinerja perdagangan, ekspor dan impor, di bulan Juli 2014 yang mengalami pelemahan. Kinerja ekspor Juli 2014 menurun sebesar 8% (MoM) menjadi USD 14,2 miliar, sementara impor turun sebesar10,5% menjadi USD 14,1 miliar.

“Kinerja ekspor impor tersebut mengikuti pola tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam menghadapi bulan puasa dan Idul Fitri cenderung mengalami penurunan,” kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, Jakarta, Selasa (2/9).

Dengan kinerja ekspor-impor tersebut, neraca perdagangan bulan Juli 2014 mengalami surplus sebesar USD 123,7 juta, terdiri dari surplus nonmigas sebesar USD 1,7 miliar dan defisit perdagangan migas sebesar USD 1,6 miliar. Kondisi ini lebih baik dibanding tahun lalu yakni pada bulan Juli 2013 neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar USD 2,3 miliar.

“Surplus neraca perdagangan nonmigas di bulan Juli 2014 terutama dipicu oleh penurunan impor nonmigas sebesar 19,5% akibat turunnya impor barang konsumsi yang mencapai 27,3%, sementara ekspor hanya turun sebesar 7,9% dari bulan sebelumnya,” katanya.

Lebih lanjut menurutnya, negara mitra dagang yang menyumbang surplus nonmigas terbesar pada bulan Juli 2014 adalah India, Amerika Serikat, Filipina, Belanda, dan Pakistan. Kelima negara mitra dagang tersebut menyumbang surplus sebesar USD 2,2miliar. “Perdagangan dengan India dan Amerika Serikat menyumbang surplus nonmigas terbesar,” ungkapnya.

Sementara perdagangan nonmigas dengan Jepang, Korea Selatan, Thailand, RRT, dan Argentina menyebabkan defisit terbesar. Total defisit neraca perdagangan nonmigas dengan lima negara tersebut mencapai USD 1,7 M. =GAM

ant/maulana surya

PANEN PADI KARANGPANDAN. Petani menggiling padi saat panen di area persawahan, Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (2/9). Menurut para petani, hasil panen padi akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi dan sebagian dijual di pasar-pasar di wilayah Karanganyar, Solo, dan Sragen.

Indonesia di Ambang Krisis Pangan?

Pertumbuhan Penduduk Mencapai 4 Juta Jiwa per Tahun JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung mengungkapkan kekhawatirannya akan tingginya pertumbuhan penduduk dunia. Saat ini saja, penduduk di China sudah mencapai 1,5 miliar orang, India 1,2 miliar dan Indonesia 250 juta orang.

Pertumbuhan masyarakat Indonesia juga disebut sangat tinggi mencapai 4 juta orang per tahun. Pertumbuhan penduduk Indonesia disebut sudah menyamai penduduk Singapura.

“Kita saja 4 juta per tahun sudah seperti Singapura. Kita harus siapkan makanan kalau tidak terpaksa kita impor. Ketahanan pangan penting. Tahun 2050 penduduk dunia itu 9,6 miliar orang dan butuh pangan,” ucap CT sapaan akrab Chairul Tanjung dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Kelautan

dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (2/9).

Rakor ini dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, dan Menteri Kehutahan Zulkifli Hasan.

Sedangkan agenda yang dibahas adalah seputar pertanian, kelautan, dan perikanan.

CT mengakui ketahanan pangan nantinya akan jadi masalah dunia selain masalah energi dan air. Oleh karena itu CT meminta kementerian terkait seperti kementerian kelautan perikanan,

kementerian pertanian serta kementerian kehutanan untuk bisa mencari jalan keluar masalah ini. “Pangan ini juga berkaitan dengan masalah ketahanan kita.

Pangan hal yang yang penting selain masalah krisis energi dan air,” tegasnya.

Sektor pangan, menurutnya, saat ini saja masih mengalami tantangan yang tidak mudah.

Naik turunnya harga komoditas karena besarnya permintaan dibanding pasokan juga menghambat kemajuan pangan. “Selain itu konversi lahan pertanian juga terjadi terus menerus. Tidak ada pilihan lain lahan makin kecil tadi ditingkatkan produktivitasnya. Kita perlu penyuluh pertanian dan mereka harus mendapat perhatian,” tutupnya.

CT mengungkapkan, 35,2% penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian dan kelautan, akan tetapi porsi yang dinikmati

hanya sebesar 14,4% dari total ekonomi negara. Hal ini menunjukkan bahwa petani dan nelayan di Indonesia masih miskin.

CT menjelaskan, menyelesaikan masalah ini tidaklah gampang karena mayoritas petani dan nelayan berpendidikan rendah sehingga masih sulit untuk mendorong pengembangan produksi. Oleh karena itu, pertumbuhan di sektor pertanian, kelautan dan perikanan harus dipacu, karena sektor ini mempengaruhi kelangsungan ekonomi negara. “Mereka (petani dan nelayan) masih sulit untuk mengerti masalah bibit, teknologi, pemupukan, panen yang baik, hingga pemasaran yang baik. Kita akan dorong mereka untuk pertumbuhan sektor masing-masing, agar kelangsungan ekonomi negara ini dapat terjaga” tambahnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

emang tidak mudah menjadi presiden. Terpilih pun sebagai pemenang pilpres, tantangan masih saja menghadang.

Itulah yang dihadapi pasangan caprescawapres terpilih, Jokowi-JK. Kini tantangan itu datang, tidak hanya masalah keterbatasan anggaran, yang dimungkinkan akan membuat JokowiJK mengambil keputusan sangat tidak populer, bahkan cenderung mencoreng citra pemerintahannya, bila Jokowi-JK menaikkan harga BBM dan pajak.

Tantangan lainnya yang cukup menguji kelihaian Jokowi-JK adalah keberadaan DPR RI yang mayoritas dikuasai kubu Koalisi Merah Putih, yang notabene pengejawantahan dari kekuatan pasangan kubu caprescawapres terjungkal, Prabowo Subianto-Hatta, rival Jokowi-JK. Tentu tidak mudah bagi pemerintahan Jokowi-JK menjalankan program-program pemerintahannya ketika disodorkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan anggarannya.

Koalisi Merah Putih yang bercokol di parlemen tentu tidak akan tinggal diam. Mereka akan memperketat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Jokowi-JK dengan mengatasnamakan demi rakyat sesuai fungsi dan tugasnya di parlemen. Bila kubu Jokowi-JK tidak bisa membangun ruang lobi yang cantik dengan mayoritas penghuni Parlemen, ganjalan itu bukanlah mimpi. Jika ini yang terjadi, maka Indonesia akan stagnan, bahka akan mengalami kemunduran di berbagai sektor, sehingga dampaknya sangat merugikan rakyat. Lambat namun pasti jika ancaman kudeta terhadap pemerintahan Jokowi-JK tidak terantisipasi mulai dini, gejolak yang menimpa kepemimpinan Soeharto dan KH. Abdurrahman Wahid akan kembali terulang di masa pemerintahan Jokowi-JK. Jangan sampai ini terjadi lagi.

Lobi-lobi politik Jokowi-JK dengan DPR RI memang seyogyanya dilakukan, dengan tetap konsisten mempertahankan lobi-lobi tanpa syarat sebagaimana yang dilakukan dalam koalisi tanpa syarat selama proses pilpres. Komitmen tanpa syarat ini telah membuat kepercayaan rakyat terhadap JokowiJK, sehingga jika diabaikan, dilukai dengan kenaikan harga BBM dan pajak, otomatis akan membuat Jokowi-JK ditinggalkan rakyat pendukungnya. (*)

Opini

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III

77

Presiden Bukan Malaikat

Salam Songkem

Yang Teruji

KORAN MADURA

RABU 3 SEPTEMBER 2014 No. 0433 | TAHUN III

Akhirnya, kegaduhan politik di negeri ini mulai reda. Pemilu yang telah banyak menyita perhatian anak bangsa sudah ditetapkan siapa pemenangnya. Dalam hal ini, pasangan Jokowi-JK keluar sebagai pemanang melawan pasangan Prabowo-Hatta, setelah melewati sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

D

ua kubu tersebut tampil sebagai aktor drama politik di negeri ini. Layaknya sebuah drama, ada yang berperan sebagai tokoh protagonis, ada pula tokoh antagonis. Entah siapa dari dua kubu tersebut yang berperan sebagai tokoh protagonis atau antagonis. Bisa jadi satu kubu memerankan dua tokoh sekaligus: protagonis dan antagonis.

Hal itu dalam sebuah drama memang tidak lumrah. Tapi, dalam drama politik di negeri ini, hal itu bisa menjadi suatu hal yang nyata. Di satu saat, satu tokoh bisa merasa dizalimi, tetapi di saat yang lain tokoh itu justru melakukan kezaliman dengan menfitnah dan merasa suci.

Hal itu terjadi demi maraih empati. Sebab, drama ini bukan hanya soal pertunjukan, tetapi berkaitan dengan kekuasaan.

Dua kubu tersebut tampil bukan hanya untuk ditonton, tetapi juga untuk dipilih dan meraih empati. Benar apa yang ditulis Ahmad Wahib dalam catatan hariannya, bahwa di dalam politik yang ada bukan hanya perten¬tangan benar atau salah, tapi juga baik atau buruk, bahkan juga kuat atau lemah dalam rangka menang atau kalah (2012: 199).

Rakyat, sebagai penonton drama ini, perhatiannya terpecah pada dua kubu tersebut. Polarisasi rakyat ke dalam dua kubu tersebut terjadi sedemikian rupa. Mereka nyaris lupa bahwa sebenarnya mereka masih hidup dalam satu tanah air yang sama. Tanah air Indonesia. Segala macam fitnah dan caci-maki terus bertebaran, sementara kebenaran kian samar tertutup kabut nafsu kekuasaan.

Muncul banyak media partisan, yang menyajikan hidangan kebohongan.

Polarisasi menjadi kian runyam, ketika drama itu mengangkat isu keagamaan. Agama bisa menjadi senjata untuk menjatuhkan elektabilitas pihak lawan. Apalagi, ketika satu pihak berhasil “memanfaatkan” otoritas kaum agamawan. Jalan menuju kemenangan bisa menjadi semakin mulus dan lancar.

Sebab, tak sedikit dari para konstituen di negeri ini yang memilih bukan berdasarkan akal sehat, tetapi hanya karena ikut atau patuh pada fatwa tokoh agama.

Mengakhiri Drama Kini, drama itu harus segera kita akhiri. Jika, misalkan, sejak beberapa bulan yang lalu kita sempat terpolarisasi, namun kini saatnya kita menyatukan mimpi. Membangun Indonesia menjadi bangsa yang maju dan mandiri. Mari kita rajut kembali persatuan dan kebersamaan kita, demi membangun Indonesia yang lebih sejahtera.

Selama lima tahun ke depan, kita akan dipimpin oleh pemimpin baru untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Baik pendukung pasangan Jokowi-JK atau pasangan Prabowo-Hatta, semua harus berada di bawah kibaran bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lima tahun ke depan jangan ada lagi fitnah dan perselisihan.

Sementara tantangan pasangan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih adalah mengayomi semuanya. Baik yang mendukung dirinya atau

yang mendukung Prabowo-Hatta. Semua rakyat Indonesia, tanpa kecuali, harus bisa tersentuh oleh kebijakan-kebijakan yang bisa menyejahterakan mereka.

Selama lima tahun ke depan, kita lupakan saja apa yang terjadi dalam drama politik berjudul “Pilpres” itu. Anggap saja semua hal yang di luar kepentingan untuk memajukan bangsa sebagai “hiburan politik” yang lalu begitu saja. Sehabis pertunjukan itu, kita kembali beraktivitas sepertia biasa, dan bersama-sama membangun bangsa.

Ikut Bermain Drama Sehabis menonton sebuah drama, apa yang akan Anda lakukan? Jawaban yang mungkin Anda lontarkan adalah mengambil pelajaran dari isi drama itu. Lalu, bagaimana dengan drama yang berjudul “Pilpres” itu? Apakah kita juga mesti mengambil pelajaran dari drama itu? Ya, jelas kita mesti mengambil pelajaran dari sebuah drama yang telah kita tonton selama hampir 3 bulan itu.

Akan tetapi, sehabis kita mengambil satu pelajaran, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan tinggal diam sambil lalu menunggu drama itu kembali digelar pada lima tahun yang akan datang?

Tidak! Kita harus memulai episode baru dalam drama itu dengan judul “Bersama Kita Membangun Bangsa”. Dalam episode ini kita harus bisa ikut berperan menjalankan drama.

Apa peran kita dalam drama kali ini? Peran kita dalam drama bertajuk “Bersama Kita Membangun Bangsa” ini sesuai dengan passion dan profesi kita masing-masing. Jika, misalkan, kita adalah guru atau dosen yang banyak bergelut di dunia pendidikan, maka peran kita adalah memajukan dunia pendidikan demi mencerdaskan ke-

hidupan anak bangsa.

Jika kita adalah adalah pengusaha, maka kita harus membuat dunia bisnis di Indonesia lebih bermartabat dengan memperhatikan lokalitas demi menjaga kebudayaan Nusantara menghadapi Asian Economic Community (AEC) yang sebentar lagi akan dibuka. Begitu juga yang menjadi petani, nelayan, peneliti, pemikir, dan lain sebagainya. Semuanya harus berkontribusi aktif dalam membangun kemajuan bangsa.

Tugas untuk memajukan kehidupan bangsa ini tidak bisa hanya dipasrahkan kepada satu orang presiden beserta seorang wakilnya. Mereka tidak akan mampu mengemban tugas ini tanpa ada partisipasi dan kontribusi dari kita. Sebab, mereka bukan Tuhan yang mampu melakukan segala hal.

Selain itu, kritik-konstruktif mesti kita lakukan setiap ada hal yang mesti diluruskan. Inilah salah satu nilai lebih dari sistem demokrasi. Di mana ada penyimpangan dan penyelewengan, maka di situ harus segera ada pelurusan. Jika tidak demikian, maka demokrasi Indonesia akan selalu berada dalam kondisi—meminjam bahasa Guillermo O’Donnell—the perpetual absence of something more. Sederhananya, tanpa kritik, sistem demokrasi akan menjelma sesuatu yang tidak pernah bernilai lebih, atau meminjam bahasa metaforisnya Rocky Gerung (Demokrasi dan Kekecewaan, 2011:21), “hasrat yang tak pernah sampai.”

Karenanya, kritik di alam demokrasi menjadi hal yang niscaya. Sebab, seorang presiden yang menjalankan tugas kenegaraan adalah seorang manusia yang pasti melakukan salah.

Ia bukanlah malaikat yang selalu benar dan dibebaskan dari segala dosa.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

RABU 3 SEPTEMBER 2014 No. 0433 | TAHUN III

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III

8

MENAMBAH PAD

Dispenda Bidik Pajak Pengusaha Katering

ant/seno

TARGET EKSPOR HORTIKULTURA. Sejumlah pekerja melakukan proses produksi komoditas ekspor kedelai edamame di PT Mitratani Dua Tujuh, anak usaha PT Perkebunan Nusantara X di Mangli, Jember, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. PT Mitratani Dua Tujuh membidik pendapatan Rp 130 miliar dari ekspor sejumlah komoditas hortikultura, seperti kedelai edamame, okra, buncis, dan sayur.

Bahan Makanan Memicu Deflasi 0,06 Persen JEMBER - Turunnya harga sejumlah komoditas pada kelompok bahan makanan memicu terjadinya deflasi pada bulan Agustus 2014 di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebesar 0,06 persen.

"Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks kelompok pengeluaran yakni kelompok bahan makanan sebesar 0,65 persen, kemudian kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,33 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jember Wahyudi, Selasa (2/9).

Menurut dia, komoditas yang memberikan sumbangan besar terjadinya deflasi antara lain komoditas bawang merah, bayam, tahu mentah, tempe, beras, tomat sayur, daging sapi, labu siam, dan jagung muda dan angkutan dalam

kota.

"Deflasi di Jember juga disebabkan oleh turunnya harga kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan dengan deflasi terjadi pada sub kelompok transportasi sebesar 0,46 persen yang memberikan sumbangan deflasi sebesar 0,07 persen, sedangkan sub kelompok yang lain tidak mengalami perubahan," tuturnya.

Secara rinci, komoditas yang menyumbang angka deflasi tinggi di Jember antara lain angkutan dalam kota sebesar 5,24 persen, bawang merah sebesar 7,76 persen, bayam 19,08 persen, tahu mentah 7,09 persen, dan tempe

sebesar 4,71 persen.

Sedangkan komoditas yang menyumbang inflasi tinggi di kabupaten setempat antara lain tarif listrik sebesar 3,75 persen, cabai rawit sebesar 31,98 persen, pasta gigi sebesar 9,76 persen, dan daging ayam ras 1,58 persen.

Wahyudi menjelaskan, dari delapan kabupaten/kota yang memiliki indeks harga konsumen (IHK) nasional di Jawa Timur, hanya dua kabupaten yang mengalami deflasi pada bulan Agustus 2014 yakni Jember sebesar 0,06 persen dan Banyuwangi 0,12 persen, sedangkan daerah lain mengalami inflasi.

Sedangkan Jatim mengalami inflasi sebesar 0,37 persen, kemudian Kota Surabaya sebesar 0,50 persen, Malang sebesar 0,47 persen, Madiun 0,35 persen, Sumenep 0,31 persen, Probolinggo 0,07

persen, Kediri 0,06 persen.

"Secara umum, terjadinya inflasi seluruh kabupaten/kota di Jatim pada bulan Agustus sangat dipengaruhi oleh komoditaskomoditas pada kelompok bahan makanan," katanya.

Dilihat dari inflasi "years-onyears" (Agustus 2014 terhadap Agustus 2013), Jatim mengalami inflasi sebesar 3,53 persen. Dari semua kota, inflasi y-o-y tertinggi terjadi di Kota Surabaya (3,94 persen) diikuti Kota Malang (3,87 persen), Kota Madiun (3,04 persen), Kota Probolinggo (2,95 persen), Kota Kediri (2,89 persen), Kabupaten Sumenep (2,66 persen), Kabupaten Jember (2,32 persen), Kabupaten Banyuwangi (1,51 persen), dan sedangkan angka nasional (3,99 persen). = ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

MALANG - Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Jawa Timur, membidik pajak para pengusaha katering sebesar 10 persen untuk menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) kota itu yang ditargetkan sebesar Rp 260 miliar pada tahun ini.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang Ade Herawanto mengatakan katering yang dibidik adalah pengusaha di luar hotel dan restoran atau rumah makan karena ketiganya sudah membayar pajak hotel atau restoran.

"Saat ini memang belum dilakukan inventarisasi terhadap katering di luar hotel dan restoran, sehingga kami belum tahu berapa nomimal potensinya. Namun, kalau melihat kegiatan di lingkungan Pemkot Malang dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun pesta-pesta di kalangan masyarakat yang dilayani katering nonhotel, saya yakin potensinya cukup besar," ujarnya, Selasa (2/9).

Ia mengemukakan berdasarkan pendataan sementara ada sekitar 30 jasa usaha katering di luar hotel dan restoran. Pendataan tersebut akan terus dilakukan pada semua pemilik jasa usaha katering yang ada di kota itu dan selanjutnya dimasukkan menjadi wajib pajak (WP).

Menyinggung pajak yang bakal ditetapkan dari sektor usaha jasa katering tersebut, Ade mengatakan disesuaikan dengan pajak hotel maupun restoran yang mengacu pada Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yakni sebesar 10 persen dari penghasilannya.

Menurut Ade, pemberlakuan pajak 10 persen bagi pengusaha jasa katering tersebut setelah dilakukan pendataan secara keseluruhan, namun paling lambat awal tahun 2015 sudah direalisasikan.

"Kami berharap akhir Desember nanti, pendataan sudah tuntas, sehingga tahun depan pajak katering ini sudah bisa dipungut," ujarnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim

9

KORAN MADURA

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III

TRANSMIGRASI

Disnakertransos Minta Transmigran Tidak Putus Asa BOJONEGORO - Disnakertransos Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, meminta lima kepala keluarga (KK) dengan jumlah 16 jiwa yang bertransmigrasi ke Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, tidak putus asa di lokasi yang baru.

"Kami meminta transmigran Bojonegoro tidak putus asa di lokasi transmigrasi, sebab keberhasilan di lokasi bergantung kerja keras menghadapi tantangan yang ada," kata Kepala Disnakertransos Bojonegoro Adi Witjaksono, ketika memberangkatkan transmigran asal daerahnya, Selasa (2/9).

Ia menjelaskan di lokasi Ogan Komering Ilir, juga sudah ada transmigran asal Bojonegoro, sehingga transmigran yang baru bisa langsung bergabung.

Di lokasi, lanjutnya, pemkab setempat akan membantu sebuah rumah di atas tanah seluas 0,25 hektare, juga tanah garapan seluas 2 hektare, selain biaya hidup selama 1,5 tahun.

"Di lokasi pemkab juga akan membantu sejumlah alat pertanian dan alat penerangan.

Setelah lima tahun rumah dan

tanah akan menjadi milik transmigran," jelasnya.

Menjawab pertanyaan, Adi, sebelumnya, menjelaskan lima KK transmigran yang berangkat ke Ogan Komering Ilir tersebut, berasal dari sejumlah desa di Kecamatan Sumberrejo, Sukosewu dan Kepohbaru.

"Mereka sudah mendaftar tahun lalu, tetapi baru bisa berangkat bertransmigrasi tahun ini, sebab tahun lalu tidak cocok dengan lokasinya di Sulawesi," tuturnya.

Menurut dia, lima KK transmigran asal daerahnya itu akan berada di Surabaya beberapa hari untuk menjalani pelatihan di Balai Pelatihan Disnakertransos Provinsi Jatim, yang kemudian berangkat ke lokasi transmigran 11 September.

"Masih ada 15 KK warga Bojonegoro yang siap berangkat bertransmigrasi, tetapi masih mencari lokasi yang tepat," tandasnya.

Ia memprogramkan sebanyak 15 KK warga daerahnya itu bisa bertransmigrasi tahun depan, dengan tujuan juga di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

KERETA API

Harga Tiket Batal Naik JEMBER - Harga tiket kereta api kelas ekonomi di wilayah PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional IX Jember, Jawa Timur, batal naik per 1 September 2014 karena pemerintah pusat masih mengalokasikan subsidi untuk "public service obligation".

"Subsidi tetap diberikan dan batal dicabut karena Kementerian Perhubungan akan memberikan subsidi sebesar Rp1,2 triliun untuk kereta api hingga akhir 2014," kata Manajer Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) IX Jember Sugeng Turnianto, Selasa (2/9).

Sebelumnya pihak Daop IX Jember sempat menyampaikan bahwa harga tiket kereta ekonomi jarak menengah dan jauh akan mengalami penyesuaian tarif pada 1 September 2014 seiring dengan pemangkasan anggaran Kemenhub dalam APBN Peruba-

han 2014.

Pemangkasan tersebut tentu berdampak pada besaran PSO untuk KA dan tarif kereta api kelas ekonomi akan naik, namun hal itu batal dilakukan karena pemerintah tetap mengalokasikan anggaran PSO senilai Rp 1,2 triliun untuk KA. "Tiket KA Logawa jurusan Jember-Purwokerto yang rencananya naik menjadi Rp 110 ribu, batal naik dan tetap dengan harga Rp 50 ribu per orang, sedangkan KA Sritanjung jurusan Banyuwangi-Lempuyangan Yogyakarta tetap sebesar Rp 50 ribu, dari rencana semula yang akan naik hingga Rp 105 ribu per orang," tuturnya.

Sedangkan tiket KA Tawangalun jurusan Banyuwangi-Malang tidak jadi naik menjadi Rp75 ribu dan tarifnya tetap sebesar Rp 30 ribu per orang. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ant/reno esnir

PENINGKATAN AKSES AIR BERSIH. Sejumlah anak-anak mengambil air di sumur penampungan air bersih ketika acara serah terima fasilitas akses air bersih di Pulau Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, kemarin.

Permintaan Air Bersih Meningkat BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, memperkirakan warga yang mengajukan permintaan air bersih ke pemkab akan terus meningkat dan puncaknya pada Oktober akibat pengaruh kemarau.

"Permintaan warga yang mengalami kesulitan air bersih akan terus meningkat sampai Oktober dan kemungkinan sampai Desember juga masih ada warga yang mengalami kesulitan air bersih, sebab pengaruh El Nino," kata Kepala Disnakertransos Bojonegoro Adi Witjaksono, Selasa (2/9).

Hanya saja, menurut dia, saat ini warga yang mengajukan permintaan air bersih belum terlalu banyak dibandingkan dengan kemarau dalam waktu yang bersamaan.

Ia menyebutkan saat ini warga yang mengajukan permintaan air

bersih ada pada 13 desa yang tersebar di tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Kedungadem, Sugihwaras, Dander, Kepohbaru, Temayang, Ngraho, dan Dander. "Pendistribusian air bersih mencapai dua sampai tiga tangki (5.000 liter/tangki) per harinya.

Selain itu, daerah yang terdapat tampungan air juga langsung kami pasok air bersih," jelasnya.

Menurut dia, alokasi anggaran untuk menyediakan air bersih bagi warga di daerahnya hanya sebesar Rp 75 juta dalam APBD 2014.

"Anggaran Rp75 juta itu hanya mencukupi untuk peng-

adaan air bersih sekitar 250 tangki air, sehingga kalau masih kurang, maka pendistribusian air bersih akan dibantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan perusahaan minyak di sini," katanya.

Pihaknya sudah mendistribusikan sekitar 30 tangki kepada warga yang mengalami kesulitan air bersih. Perusahaan minyak yang ada di Bojonegoro juga sudah mulai ikut membantu memasok air bersih di sejumlah desa, di antaranya di Kecamatan Kasiman.

Menurut dia, warga di daerahnya itu mengalami kesulitan air bersih, karena sumur-sumur warga sudah mulai mengering. Warga bisa saja memperoleh air bersih, tetapi harus mencari ke desa tetangganya dengan jarak berkisar 2-3 kilometer. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III

Kondisi Pasar Turi Memprihatinkan SURABAYA - Kondisi Pasar Turi Kota Surabaya kini masih memprihatinkan menjelang "soft opening" yang rencananya akan dilakukan Pemkot Surabaya pada Oktober 2014.

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Turi (HP2T) H. Suhaemi mengatakan masih banyak kekurangan dalam progres pembangunan pasar kali ini seperti halnya untuk lantai "lower ground" (bawah tanah) contohnya masih banyak ditemukan stan yang belum selesai dikerjakan.

"Misalnya untuk pemasangan sekat antarstan serta sejumlah

rolling door yang belum dipasang," katanya.

Selain banyaknya stan yang belum disentuh oleh investor, kata dia, sejumlah instalasi penunjang juga sama sekali belum selasai, di antaranya instalasi listrik dan air bersih.

"Kalau sekarang ada lampu yang menyala itu masih pakai diesel atau genset. Listriknya belum

ada," ujarnya.

Untuk itu, ia mengaku heran dengan pemberitaan di salah satu media yang menyatakan bahwa lift Pasar Turi sudah beroperasi.

Sebab faktanya, lift masih terbengkalai dan belum dapat digunakan.

"Bisa dilihat sendiri kan liftnya masih mangkrak. Makanya kok aneh ada media yang memberitakan sudah beroperasi," katanya.

Selain lantai bawah tanah, kata dia, beberapa lantai seperti ground (lantai dasar) dan lantai satu juga proses pengerjannya

masih ala kadarnya. Bahkan untuk lantai tiga dan empat, lanjutnya, belum disentuh sama sekali.

"Jangankan Oktober. Akhir tahun pun kita masih ragu pembangunan yang sekarang berlangsung akan selasai," tegas Suhaemi.

Selain menyoroti progres pembangunan, ia juga menyoroti soal rendahnya kualitas stan yang diperuntukkan bagi para pedagang nantinya, di antaranya, soal rolling door yang sebelumnya diklaim oleh investor didatangkan dari Tiongkok.

"Rolling door seperti ini masak dari Tiongkok. Dengan

PEMILUKADA SURABAYA

BBM

SURABAYA - Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono berpendapat partainya kemungkinan tidak mengusung Tri Rismaharini lagi untuk Pemilukada Surabaya 2015.

"Dari yang saya ikuti, dinamika politik yang ada, 'kayaknya' sulit," kata Bambang Dwi Hartono usai memberi pembekalan kepada anggota FPDIP di DPRD Surabaya, Selasa.

Menurut dia, Rismaharini selaku Wali Kota Surabaya yang merupakan bagian dari petugas partai di eksekutif dianggap jalan sendiri karena tidak pernah mengikuti rapat tiga pilar yakni koordinasi antara eksekutif partai, petugas legislatif (anggota DPRD) dan petugas eksekutif (wali kota).

"Biasanya ada rapat tiga pilar, tapi ini tidak pernah. Jadi ini sudah menjadi gambaran tersendiri," katanya.

Ia mencontohkan soal mutasi pejabat di Pemkot Surabaya, Risma tidak pernah mendengar saran dan masukan dari partai pengusung, melainkan jalan sendiri dan memutuskan sendiri. Biasanya, lanjut dia, persoalan ini dibicarakan pada rapat tiga pilar.

"Partai bisa menilai SKPD ini. Di dalam rapat tiga pilar biasanya ada evaluasi. Ini instruksi langsung dari DPP PDIP," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

JEMBER - Antrean pengguna kendaraan bermotor untuk mendapatkan bahan bakar minyak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mulai berkurang karena Pertamina menambah pasokan BBM ke kabupaten setempat hingga 30 persen dibandingkan kebutuhan normal.

"Antrean hanya di pintu masuk dan pasokan BBM yang diterima SPBU juga sudah kembali normal," kata Supervisor SPBU Jalan Gajah Mada Jember Iwan Hendarto, Selasa (2/9).

Pantauan di lapangan, antrean BBM masih terjadi di SPBU Jalan Teuku Umar, SPBU Jalan Ahmad Yani dan SPBU Jalan Gajahmada, namun tidak sampai mengular dan menyebabkan arus lalu lintas di jalan raya terganggu.

Menurut dia, pihaknya mendapat pasokan sebanyak 24 ribu liter untuk BBM bersubsidi jenis premium dan sebanyak 8 ribu liter untuk solar, sehingga tidak ada lagi pengurangan pasokan ke SPBU Jalan Gajah Mada Jember.

"Antrean masih terjadi, namun hanya sedikit dan tidak sampai meluber ke luar SPBU dan diprediksi dua hingga tiga hari ke depan tidak ada lagi antrean kendaraan yang membeli BBM bersubsidi," ucapnya.

Berdasarkan laporan dari Hiswana Migas Eks Karesidenan Besuki, pasokan BBM sudah

kualitas seperti ini, tidak sampai satu tahun pasti akan rusak," keluhnya.

Sementara itu, salah satu mandor pembangunan Pasar Turi yang namanya enggan disebut, juga pesimistis pembangunan akan selesai bulan Oktober karena untuk saat ini saja masih banyak material yang belum tersedia di lokasi pembangunan.

"Kalau bu wali berharap Oktober selesai itu mimpi. Sekarang saja untuk pasir dan material lainya masih belum ada," kata mandor tersebut. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Antrean di SPBU Mulai Berkurang

PDIP Tak Mengusung Risma Lagi?

LOMBA FASHION SHOW POLWAN

ant/suryanto

Sejumlah anggota Polisi Wanita (Polwan) jajaran Polrestabes Surabaya mengenakan busana kebaya saat lomba fashion show di Mapolrestabes Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, kemarin. Lomba fashion show yang diikuti oleh 18 orang Polwan ini untuk memperingati HUT ke-66 Polwan yang diperingati tiap tanggal 1 September.

kembali normal sejak 27 Agustus 2014, bahkan ada tambahan pasokan hingga 30 persen dari kebutuhan normal di Kabupaten Jember.

"Masih terjadinya antrean di sejumlah SPBU karena masyarakat panik dan isu kenaikan harga BBM yang diwacanakan oleh pemerintahan yang akan datang," ujar Ketua Hiswana Migas Eks Karesidenan Besuki, Benny Satria.

Ia berharap masyarakat membeli premium sesuai dengan kebutuhan dan tidak perlu melakukan aksi borong atau penimbunan, agar situasi kembali normal dan tidak terjadi antrean di SPBU. Sebelumnya Assistant Manager External Relation Marketing Operation Region V PT Pertamina Heppy Wulansari mengatakan Pertamina melakukan normalisasi pasokan BBM bersubsidi untuk memulihkan situasi.

"Pertamina sudah menginstruksikan SPBU di Region V untuk menambah 'delivery order' penambahan jam operasi di seluruh terminal BBM dan terhitung mulai Rabu (27/8) dilakukan normalisasi untuk penyaluran BBM bersubsidi ke SPBU," tuturnya.

Dengan normalisasi itu, pasokan premium dan solar di Jatim dikembalikan ke volume awal yakni premium sebanyak 11.300 kiloliter per hari, sedangkan solar sebanyak 5.800 kiloliter per hari. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III

11

HAJI

Keuangan Terhimpun Rp80 Triliun

ant/rudi mulya

JEMAAH CALON HAJI KEDIRI. Jemaah Calon Haji (JCH) kloter 23 dan kloter 24 asal Kabupaten Kediri, melakukan salat berjemaah saat mengikuti manasik haji di lapangan Desa Katang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa (2/9). Pada tahun ini, Kemenag Kabupaten Kediri akan memberangkatkan 789 jemaah calon haji.

JCH Diminta Waspadai Penularan Penyakit Ebola KEDIRI - Bupati Kediri Haryanti Sutrisno meminta agar jemaah calon haji mewaspadai penularan penyakit, salah satunya wabah ebola yang saat ini banyak melanda sejumlah negara di Afrika Barat.

"Jemaah harus mewaspadai penularan penyakit, seperti Ebola," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Kediri Haris di Kediri, Selasa (2/9).

Pihaknya sudah memberikan sosialisasi pada jemaah calon haji terkait dengan berbagai macam penyakit yang menular, salah satunya virus Ebola. Para jemaah juga sudah diberikan vaksin sebagai upaya pencegahan penularan penyakit tersebut.

Vaksin yang diberikan adalah vaksin meningitis serta vaksin untuk mengantisipasi sakit flu.

Vaksin meningitis diberikan secara gratis kepada jemaah calon haji, sementara untuk vaksin flu

harus mengganti dengan uang.

Selain diberikan vaksin sebagai upaya meningkatkan kekebalan tubuh dari serangan penyakit, kata dia, pihaknya juga meminta agar jemaah menjaga kesehatan dan tidak bersentuhan dengan orang yang tidak dikenal.

Hal itu juga mengantisipasi penularan penyakit, seperti virus Ebola, yang salah satu penularannya lewat sentuhan tangan.

"Itu persyaratan yang harus dipenuhi, jika jemaah harus diberi vaksin, untuk mengantisipasi berbagai macam serangan penyakit," ujarnya.

Pemerintah juga sudah mengirimkan tim medis untuk ikut

memantau kesehatan para jemaah. Mereka tergabung dalam tim yang berangkat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Selain menunaikan ibadah, tim medis juga membawa serta berbagai macam obat untuk keperluan kes-

ehatan para jemaah.

Korban serangan virus Ebola sampai saat ini terus berjatuhan.

"World Health Organization" (WHO) bahkan memprediksi, korban Ebola dapat mencapai angka 20.000 jiwa. Hingga 26 Agustus 2014 korban meninggal Ebola su-

dah mencapai 1.552 jiwa.

Di Kabupaten Kediri, jumlah jemaah calon haji yang berangkat dalam musim haji 2014 mencapai 785 jemaah yang terbagi menjadi dua kloter yaitu kloter 23 dan kloter 2014 dengan embarkasi Surabaya.

Sesuai dengan jadwal, rombongan jemaah calon haji dari Kabupaten Kediri akan berangkat pada 11 September mendatang.

Mereka dikawal oleh tujuh orang tim pemandu haji daerah (TPHD) yang menemani mulai berangkat sampai pulang menunaikan ibadah haji.

Jemaah calon haji juga sudah menggelar simulasi untuk menunaikan tahapan ibadah haji.

Mereka juga mengenakan busana lengkap baik untuk pria ataupun perempuan, dengan pakaian ihram yang digelar di lapangan katang, Kabupaten Kediri. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

SURABAYA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut keuangan haji saat ini sudah terhimpun Rp 80 triliun lebih, karena itu pihaknya segera menyelesaikan UU Pengelola Keuangan Haji (PKH) yang antara lain mengamanatkan pembentukan Badan PKH untuk mengelola uang sebanyak itu.

"Insya-Allah, UU PKH akan tuntas pada periode kami agar Badan PKH dapat segera terbentuk, sehingga penyalahgunaan keuangan haji yang selama ini mewarnai penyelenggaraan ibadah haji akan teratasi," kata anggota Komisi VIII DPR RI Prof Dr KH Ali Maschan Moesa MSi di Surabaya, Selasa (2/9).

Anggota FKB DPR RI itu menjelaskan Badan PKH akan mengelola keuangan calon haji sesuai rekening yang bersangkutan dan bukan lagi rekening atas nama rekening Menteri Agama, sehingga pengelolaannya akan transparan.

"Nantinya, bisa saja akan mengarah ke Bank Haji, tapi kita belum berpikir ke arah sana, karena hal terpenting adalah dana haji bisa transparan, karena biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH) yang disetor calon haji akan dikelola badan khusus dan diawasi OJK, DPR, dan sebagainya," paparnya.

Selain itu, dana yang disetor calon haji selama bertahun-tahun akan tetap menggunakan nama Badan PKH dan nama pemilik rekening, sehingga kalau ada keuntungan dari setoran yang "ngendon" itu akan tetap kembali kepada pemilik rekening.

"Apalagi, rekening yang tersebar pada sejumlah bank itu akan 'online' (daring) dengan Badan PKH, sehingga semuanya akan benar-benar transparan, karena itu kami akan mengesahkan UU PKH pada periode kami agar badan itu segera dibentuk.

Para ulama juga mendukung dan banyak memberi masukan untuk UU PKH itu," tuturnya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 3 SEPTEMBER 2014 No. 0433 | TAHUN III

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III

MADURA

12

BBM Langka

Pelajar Harus Jalan Kaki PROBOLINGGO – Langkanya BBM sejak beberapa hari ini di Kota Probolinggo tidak hanya berpengaruh terhadap akses perekonomian, tetapi juga terhadap dunia pendidikan. Sejak langkanya BBM tersebut, banyak pelajar yang terpaksa jalan kaki ke sekolah.

Para pelajar itu terpaksa jalan kaki, lantaran jarang menemukan angkot. “Ya terpaksa jalan kaki,” ujar seorang siswi, Wiwin kepada wartawan, Selasa (2/9).

Menurut dia, jalan kaki pulang sekolah tidak hanya sendirian. Tetapi bersama dengan teman lainnya. “Kita hanya pulangnya saja yang jalan kaki. Sementara kalau pagi minta antar keluarga, karena takut telat,” katanya bercerita.

Mereka terpaksa jalan kaki, karena pengaruh langkanya BBM yang terjadi sejak beberapa hari ini. Mereka mengaku kesulitan naik angkot, karena banyak yang mogok dan antri untuk mengisi BBM. Wiwin mengatakan, meski harus pulang sekolah dengan jalan kaki, namun ia mengaku tidak putus asa. Hanya saja, siswi asal salah satu sekolah SMP

di Kota Probolinggo itu berharap agar kelangkaan BBM ini tidak berlangsung lama. “Kasihan masyarakat lainnya,” ungkapnya.

Ira, salah seorang siswi lainnya juga mengatakan serupa.

Dampak langkanya BBM itu tidak hanya berpengaruh terhadap perekonomian, tetapi juga terhadap anak sekolah. Hampir setiap hari dia mengaku kesulitan mencari angkot untuk pergi sekolah. “Angkot tetap ada. Tetapi jarang sekali, tidak seperti hari-hari sebelumnya,” kata dia.

Karena khawatir telat sekolah, ia terpaksa minta antar pada orangtuanya. Sedangkan jika pulang sekolah, Ira memilih jalan kaki bersama dengan teman lainnnya.

Ira menambahkan, dengan langkanya BBM tersebut, ia hanya berharap pemerintah lebih bijak memikirkan nasib masyarakat bawah. Karena dampak kelangkaan itu, masyarakat banyak yang kelimpungan mencari BBM. Bahkan, harga BBM jenis premium di tingkat pedagang eceran hingga tembus Rp.15 ribu perliter. =Muhammad Sugianto

Warga Keluhkan e-KTP Dispendukcapil : Diperkirakan Rampung Bulan Desember PROBOLINGGO – Masyarakat Kota Probolinggo mengeluh soal proses pembuatan Elektronik KTP (e-KTP).

Hingga saat ini banyak warga yang mengaku belum memiliki e-KTP. Padahal, sudah setahun lalu, sebagian warga mengajukan permohonan untuk membuat e-KTP. “Sampai sekarang kok masih belum selesai-selesai,” ujar seorang warga Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Ny. Siti kepada wartawan, Selasa (2/9).

Dia menjelaskan, proses pembuatan e-KTP itu tidak hanya miliknya saja yang belum selesai, tetapi juga banyak warga lainnya yang masih belum. Padahal ia mengaku sudah mengurusnya di Kelurahan dan Kecamatan.“Katanya belum selesai sampai sekarang,” tandasnya.

Salah seorang warga lain-

nya, Marsum juga mengaku kalau e-KTP miliknya juga belum selesai. Padahal kartu indentitas itu sangat penting bagi dirinya. Dia juga pernah menanyakannya ke pihak Kelurahan dan Kecamatan. Namun jawabannya juga sama, e-KTPnya belum selesai.

Dinas Kependudukan dan Capil Kota Probolinggo, Shofwan Thohari saat dikonfirmasi melalui Kasi Sistim Informasi dan Administrasi Kependudukan, Sultan menjelaskan, jika persoalan e-KTP itu merupakan masalah nasional. “Yang belum selesai itu

tidak hanya di Kota Probolinggo saja, tetapi ini masalah nasional,” katanya.

Menurut dia, salah satu yang menjadi kendala banyaknya eKTP milik masyarakat yang belum selesai, karena yang melakukan pencetakan itu bukan daerah, tetapi pemerintah pusat. “Jadi kita itu hanya menyetor data saja, sedangkan yang mencetak pusat,” ucapnya.

Dia mengatakan, e-KTP milik warga yang masih belum selesai, diperkirakan bulan Desember 2014 mendatang bakal rampung.

Karena daerah nanti akan diberikan kewenangan untuk mencetak sendiri.

“Kalau soal peralatan IT-nya sudah lengkap. Tinggal proses jaringannya saja yang masih belum diserahkan oleh pusat kepada daerah,”ucapnya. =Muhammad Sugianto

KETERPAKSAAN. Sejak langkanya BBM tersebut, banyak pelajar yang jalan kaki ke sekolah.

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433| TAHUN III

Posyandu Dinilai Rendah Pemkab Kesulitan Menaikkan IPM PROBOLINGGO -Tingkat partisipasi masyarakat untuk menghadiri ke Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Probolinggo masih tergolong rendah. Dari target 100 peserta masing-masing posyandu, tingkat kehadirannya di angka 60 persen.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Heri Sulistyanto melalui Kasubid Pengembangan SDM, Mustapa mengakui minimya partisipasi masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Padahal, posyandu merupakan program prioritas Pemkab Probolinggo tahun 2014.

Di Kabupaten Probolinggo sendiri saat ini terdapat 1.312 posyandu yang tersebar di 325 desa dan 5 kelurahan. Dengan alokasi 2-4 posyandu di tiap desa dan kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.

“Partisipasi yang minim itulah, lanjut Mustapa, membuat Pemkab Probolinggo kesulitan menaikkan IPM (Indeks Pembangungan Manusia). Meski partisi-

Selain itu, posyandu juga diharapkan melihat apakah ada bayi atau balita dan ibu hamil yang dalam kondisi gizi minim atau buruk. “Kalau ke posyandu. Nanti bisa tertolong,”ucap Mustapa.

Padahal, menurut Mustapa,

Posyandu tidak dipungut biaya.

“Sosialisasi kita tetap lakukan. Dari pada anak sakit harus ke dokter.

Mendingan ke posyandu. Sudah gratis diberi makanan gizi pula,” katanya. =Mahfud Hidayatullah

pasi masyarakat masih berkisar di angka 60 persen,”ujarnya kepada wartawan, Selasa (2/9).

Menurutnya, penyebab minimnya partisipasi tersebut bukan dari kinerja tim pokjanal posyandu yang minim. Tapi karena kesadaran masyarakat masih lemah. Masyarakat menganggap posyandu tidak penting. “Saat diumumkan kalau ada kegiatan posyandu. Hanya yang sadar saja yang mau datang,” tandas Mustapa.

Saat partisipasi masyarakat kepada posyandu tinggi, lanjut Mustapa, maka pemkab bisa mengukur sejauh mana tingkat kesehatan anak, balita dan ibu hamil. “Termasuk bisa terdeteksi langkah-langkah yang dilakukan medis jika ada kelainan pada anak dan ibu hamil,” jelasnya.

Dian Rosali

Bocah Balita Bermain dengan Ular PROBOLINGGO – Berteman dengan ular bukanlah terbilang hal yang wajar, namun justru bisa dijadikan teman mainnya. Hal inilah yang dilakukan oleh bocah balita, Dian Rosuli yang kesehariannya bermain bersama ular kesayangannya.

Jika anak balita lain asyik bermain dengan boneka, Dian Rosuli bocah balita sehariharinya bermain dan ditemani dengan binatang reptil. Putra pertama pasangan Juanidi (31) dan Iin Wahyuni (28), warga Desa Lawean Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

Di usianya yang baru tiga tahun, Dian Rosali sudah lihai memegang ular. Betapa tidak, ia terbiasa makan, tidur, dan bermain dengan berbagai jenis reptil ular berbisa hasil tangkapan ayahnya. Ular-ular tangkapan ayahnya.

Saat berkunjung ke rumahnya, Selasa (2/9), Dian Rosali tanpa rasa takut dan geli memegang ular berbisa berwarna hijau berekor merah, yang kata ayahnya

terkenal memiliki bisa yang mematikan.

Tak kurang ada delapan ular hijau dan empat ular pecut yang diletakkan di sebuah kotak di atas tempat tidurnya. Dari seluruh ular itu, ada satu ular hijau besar sepanjang sekitar 80 cm.

Ular-ular itulah yang menemani

keseharian Dian Rosali.

“Dia begitu senang bermain ular. Bahkan, dia sering mengejar ular itu yang keluar dari kotaknya. Tak hanya itu, ular itu kadang dililitkan di lehernya,”kata Junaidi, ayah Dian Rosali.

Ayahnya pun sering menemaninya bermain dengan

BERTEMAN. Dian Rosuli yang kesehariannya bermain bersama ular kesayangannya.

ular. Mereka berdua terkadang belomba menangkap ular yang lari ke sekitar rumahnya. Tapi, Dian Rosali yang lugu dan tak mengerti apa-apa seolah cuek.

Padahal, ular itu bisa membunuhnya.

Keunikan ini membuat rumah Dian Rosali dikunjungi sejumlah warga. Mereka mengaku penasaran dengan keanehan yang ada pada dirinya. Saat ditonton warga, lebih bersemangat melepas ular-ular itu, kemudian menangkapnya lagi. Temanteman seusianya dan warga yang menonton terlihat ketakutan.

Tak sampai di situ, Dian Rosali juga beberapa kali mencium ular itu yang menurutnya bau. Iin, ibunya, sesungguhnya merasa cemas dan takut terhadap kebiasaan anaknya itu. Namun, tampak senang sehingga Iin ibunda Dian Rosali mengaku tak bisa berbuat apa-apa.

“Dari pada menangis, saya biarkan saja, Mas. Yang penting dia senang. Toh selama ini baik-baik saja,” katanya. =M.Hisbullah Huda

13

Sulit Dapat BBM

Nelayan Pilih Libur Kerja PROBOLINGGO - Sulitnya mendapatkan BBM, banyak menimbulkan dampak. Termasuk para nelayan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Kondisi tersebut, membuat nelayan mulai meliburkan diri karena sulitnya mendapatkan pasokan solar di SPBU. Salah satu nelayan asal Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Zainul (35) mengatakan, dirinya dan nelayan lainnya sering kali libur tak melalut. Lantaran kesulitan untuk mendapatkan solar.“Mau kerja gimana kalau solarnya sulit seperti ini. Untuk mendapatkannya masih harus menunggu lama.

Itu pun kalau solarnya ada,” terangnya kepada wartawan, Selasa (2/9).

Manurutnya, kondisi ini sudah berjalan beberapa hari sehingga nelayan jarang melaut. Banyak perahu nelayan yang berada di bibir pantai. Mereka tidak bisa mendapatkan solar.“Solar merupakan bahan bakar yang digunakan kapal nelayan,” jelas Zainul.

Zainul menjelaskan, solar yang dibutuhkan bukan hanya satu liter atau dua liter untuk bisa mencukupi mesin kapalnya. Namun puluhan liter solar dalam seharinya yang harus disediakan.“Memang ada nelayan yang melaut. Yang melaut itu bagi nelayan yang mendapatkan solar. Jadi kalau ada solar nelayan kerja,” tandasnya.

Sementara nelayan lain, Rohim, (30) asal Desa Randuputih Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, mengatakan sulitnya mendapatkan BBM termasuk solar sangat mengganggu aktifitas nelayan dalam bekerja.“Biasaya bekerja menuju ke wilayah laut bagian tengah, Namun dengan minimnya solar, nelayan melaut tidak begitu jauh,” jelasnya.

Dengan situasi ini, menurutnya omset nelayan yang harus di dapatkan justru mengalami penurunan. “Banyak nelayan yang tidak melaut lantaran solar sulit,” katanya singkat. =Mahfud Hidayatullah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III

Lurah se-Kota Panas Dingin Dewan Soroti Anggaran Rp200 Juta Setiap Kelurahan PROBOLINGGO – DPRD Kota Probolinggo menyoroti penggelontoran dana senilai Rp200 juta pada setiap Kelurahan. Sikap itu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan. Apalagi dana tersebut digelontorkan terhadap 29 Kelurahan dengan total Rp5,8 miliar yang peruntukannya untuk pembangunan fisik.

Salah seorang anggota DPRD, Hamid Rusdi mengatakan, penggelontoran dana tersebut perlu dilakukan pengawasan. Dia berharap pengawasan itu tidak hanya dilakukan oleh dewan sebagai kontrol eksekutif, melainkan juga peran dari semua pihak.

“Kalau perlu semua pihak harus melakukan pengawasan.

Seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga wartawan,” tandasnya kepada wartawan, Selasa (2/9).

Menurut dia, kendati di lembaga legeslatif masih belum terbentuk komisi yang membidangi, namun bukan berarti dewan tidak bisa berbuat. “Silahkan saja masyarakat melaporkannya jika

memang ada temuan penyimpangan,” ungkapnya.

Masyarakat, imbuh dia, bisa melaporkan temuan dugaan penyimpangan itu pada fraksi. Atau bisa langsung pada pimpinan dewan. “Nanti laporan itu akan kita tindaklanjuti,” imbuh politisi dari partai Gerindra itu.

Diberitakan sebelumnya, dana senilai Rp200 juta tersebut peruntukannya untuk pembangunan fisik berupa paving dan irigasi.

Sedangkan pencairannya dilakukan secara bertahap. Sejumlah Camat di Kota Probolinggo saat dikonfirmasi tidak menampik soal penggelontoran dana tersebut.

Salah satunya Camat Kedupok, Agus Efendi. Dia mengata-

kan, jika setiap Kelurahan di Kecamatan Kedupok mendapatkan dana tersebut. Dana itu berasal dari dana APBD 2014. “Pencairan dana itu tidak sekaligus diberikan, tetapi diberikan secara bertahap pada Kelurahan,” katanya.

Agar dana tersebut teralisasi dengan tepat sasaran, Agus mengaku sempat mengumpulkan para Lurah di wilayahnya.

Tujuannya memberikan pemahaman terhadap penggunaan anggaran tersebut. “Jadi kita tetap berhati-hati walaupun kita hanya sebagai pelaksana saja,” terang dia.

Mantan Kabag Umum Pemkot Probolinggo itu menjelaskan, jika penggelontoran dana itu meru-

pakan program dari Bapeda. Program itu guna memenuhi usulan masyarakat yang tidak terlaksana di musrembang. Seperti banyaknya usulan masyarakat soal pembangunan irigasi di setiap kelurahan.

Agus Efendi juga menambahkan, kalau nilai dana itu juga tidak sepenuhnya diterima pihak Kelurahan. Dari Rp200 juta menjadi Rp186 juta. Alasannya, pemotongan itu untuk dana operasional perencanaan dan tim pengawasan. “Itu ada rujukan dan aturannya. Jadi kita tidak berani melakukan pemotongan jika tidak ada dasar aturannya,” katanya singkat. =Muhammad Sugianto

meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam gugus kota layak anak di Kota Probolinggo.

“Rapat evaluasi ini juga untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh Kota Probolinggo, dalam menyusun kota layak anak, serta programnya kedepan, “ kata mantan Kepala Dinas pekerjaan Umum (DPU) Kota Probolinggo ini.

Menurutnya, pengembangan kota layak anak penting agar hak anak dapat terpenuhi,dan diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, maupun spiritual.

Anak merupakan anugerah Tuhan yang harus diperhatikan karena dia akan menentukan masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.”Jika pertumbuhan dan perkembangan anak diperhatikan secara baik, maka di waktu mendatang anak dapat menjadi pilar utama penyelenggara bangsa dan negara,”tandas Imanto.

Imanto mengakui, dalam perkembangan anak juga harus menikmati hak secara wajar.

Hak tersebut diimplementasikan dengan tumbuh kembang yang baik, terpenuhinya kebutuhan,dihargai dan dilindungi serta mengembangkan potensi diri dengan baik.

“Hal tersebut harus dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, sehingga dapat

menjadi investasi yang sangat menguntungkan bagi pembangunan sumber daya manusia,” ujarnya.

Dijelaskannya, masa anakanak adalah masa indah sehingga perlu disertai pemenuhan hak.

Jika tidak maka hal tersebut tidak akan terpenuhi lagi seumur hidup dan berdampak anak tidak memiliki pertumbuhan yang baik secara fisik, mental, emosional maupun spiritual.

“Anak juga berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia mereka,”imbuh Imanto.

Sementara itu, Walikota Hj .Rukmini mengatakan, anak merupakan individu yang belum matang, dan rentan terhadap gangguan, bahkan sekarang banyak dijumpai tindak pelecehan seksual yang di alami para anak.

“Hukum yang sudah ada di rasa belum cukup untuk melindungi anak-anak, maka dari itu kita perlu melakukan perlindungan terhadap anak, dari bentuk eksploitasi dan juga deskriminasi, ” katanya.

Walikota juga mengatakan, di tahun 2013 kota Probolinggo sudah melakukan deklarasi kota layak anak, dan di awal tahun 2014 juga diselengarakan sarasehan, di mana anak di libatkan dalam pembangunan. =M.Hisbullah Huda

PENGEMBANGAN KLA

Pemkot Evaluasi Program KLA

PROBOLINGGO – Pengembangan KLA dibutuhkan penyelenggaraan sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan.

Selain itu dalam rangka menjamin terpenuhinya hak anak dibutuhkan komitmen dan koordinasi lintas sektor yakni pemerintah daerah bekerja sama dengan legislatif, dunia usaha serta keluarga guna mewujudkan kota layak anak.

“Program ini untuk memperkuat dan mensinergikan persepsi mewujudkan suatu daerah yang layak anak,”ujar Kepala Bappeda Kota Probolinggo, Imanto, kemarin.

Imanto mengatakan, rapat evaluasi dimaksudkan untuk

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

RABU 3 SEPTEMBER | No. 0433 |2014 TAHUN III RABU2014 2 SEPTEMBER

No. 0433 | TAHUN III

15 15

Ronaldo Kritik Kebijakan Transfer Madrid MADRID - Megabintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo mengkritik kebijakan transfer klubnya pada musim ini. Ia tampak tidak setuju dengan apa yang telah dilakukan Presiden Florentino Perez, terutama dengan melepas beberapa pemain penting seperti Angel Di Maria dan Xabi Alonso.

Perez total menghabiskan 110 juta euro pada bursa transfer musim panas ini untuk memboyong sejumlah pemain yang bersinar di Piala Dunia 2014. Ia mendatangkan James Rodriguez, Toni Kroos, dan Keylor Navas ke Santiago Bernabeu. Untuk menyeimbangkan neraca keuangan, Perez kemudian menjual Di Maria ke Manchester United dengan harga sekitar 75 juta euro dan

Xabi Alonso ke Bayern Muenchen dengan banderol 10 juta euro.

Hilangnya Di Maria dan Alonso bisa jadi merupakan kesalahan yang dilakukan Perez. Hal itu setidaknya dibuktikan ketika Madrid secara tidak terduga dikandaskan Real Sociedad 2-4 dalam lanjutan La Liga Spanyol pada akhir pekan lalu. Sebelumnya, mereka juga kehilangan gelar Piala Super Spanyol setelah kalah

dalam laga dua leg dari Atletico Madrid pada awal musim.

Menyikapi hal itu, Ronaldo yang sejatinya jarang berbicara mengenai kebijakan yang diambil klubnya, kini akhirnya buka suara.

Meski demikian, ia tidak mengkritik secara tajam terkait keputusan Perez dengan melepaskan Di Maria dan Alonso tersebut. Kapten Tim nasional (Timnas) Portugal itu tetap menghargai kebijakan transfer sang presiden.

“Opini saya jelas, tapi saya tidak bisa selalu mengatakan apa yang saya pikirkan. Karena besok saya akan berada di halaman depan koran dan saya tidak mau melakukan hal itu. Namun, jika

saya menjadi pengambil keputusan, saya mungkin tidak akan melakukan hal itu,” tegasnya.

“Setiap orang punya opini masing-masing dan bebas untuk dikemukakan. Jika Presiden berpikir yang terbaik untuk tim adalah dengan mendatangkan tiga pemain dan melepaskan yang lainnya, maka kita harus menghormatinya dan mendukung keputusannya,” sambungnya.

Meski demikian, Ronaldo mengakui kepergian Di Maria dan Alonso akan mengubah gaya bermain Madrid. Ia bahkan menyebut hengkangnya kedua penggawa inti tersebut akan menimbulkan risiko bagi timnya.

“Di Maria dan Xabi tentu meru-

pakan pemain yang penting, tapi kami juga punya pemain lainnnya.

Ini bisa berubah kea rah yang lebih baik atau lebih buruk. Tapi, saya berharap untuk lebih baik. (James dan Kroos) merupakan pemain bagus dan harus beradaptasi dengan bagus dan membantu tim meraih kesuksesan,” ucapnya.

Pemain 29 tahun itu juga mengucapkan selamat datang kepada Javier Hernandez yang dipinjamkan ke Madrid dari Manchester United selama satu musim penuh.

“Ia akan menjadi pemain lain yang membantu tim. Saya harap ia bisa beradaptasi dengan baik dan semuanya akan berjalan dengan baik untuknya. Kami senang dengan kedatangannya,” pungkasnya. =ESPN/CAROL AJI

BATAS AKHIR TRANSFER

Falcao Berlabuh di Old Trafford MANCHESTER - Manchester United (MU) akhirnya merampungkan proses perpindahan striker internasional Kolombia Radamel Falcao dari klub Ligue 1 Prancis, AS Monaco dengan status sebagai pemain pinjaman selama satu musim ke depan. Setelah akhir musim, MU diberi pilihan untuk mempermanenkan mantan pemain Atletico Madrid ini.

Berita tentang perpindahan mantan bomber klub Argentina River Plate ini sudah mencul ke permukaan menjelang jendela transfer musim panas ditutup. Tetapi Selasa (2/9) pagi MU baru mengumumkan secara resmi kepindahan pemain itu ke Old Trafford.

“Manchester United dengan senang hati mengumumkan bahwa Radamel Falcao sudah bergabung dengan klub ini dari Monaco sebagai pemain pinjaman selama satu tahun dengan opsi dibeli pada akhir masa peminjaman,” demikian ditulis MU di website resmi mereka.

Falcao baru satu musim membela AS Monaco setelah didatangkan dari Atletico Madrid pada jendela transfer musim panas 2013 silam. Bersama Monaco, Falcao baru mencetak sembilan gol dari 17 pertandingan, sebelum akhirnya dia harus absen selama enam bulan karena cedera lutut parah. Cedera yang sama membuat dia tidak bisa tampil membe-

SETAN MERAH BARU. Falcao (kiri) bersama asisten Pelatih Ryan Giggs memamerkan kaus bernomor punggung 9 yang akan dikenakan Falcao di Old Trafford. la negaranya Kolombia pada Piala Dunia 2014 di Brasil.

Selain mendapatkan Falcao, Setan Merah juga berhasil memboyong bek muda internasional Belanda Daley Blind dari Ajax Amsterdam dengan harga 14 juta pound. Blind adalah mantan anak asuh pelatih MU Louis van Gaal di Timnas Belanda yang tampil gemilang pada Piala Dunia 2014 lalu.

Van Gaal sudah mengungkap-

kan ketertarikannya memboyong pemain ini sejak hari pertama resmi melatih MU. Tetapi hasrat tersebut baru terwujud menjelang jendela transfer ditutup. Blind juga sudah lolos tes medis dan sepakat dengan kontrak pribadi dengan “The Red Devils”.

“Saya hanya ingin menjadi bagian dari tim ini dengan peran apa pun baik sebagai pemain bertahan maupun gelandang. Saya ditelepon pada Jumat malam bah-

wa kedua klub sudah mencapai kesepakatan. Ketika itu saya sedang bersama pacar saya dan saya datang ke rumah orang tua saya untuk minum anggur,” kata Blind.

Putra mantan bek Timnas Belanda yang kini menjadi asisten pelatih Timnas Belanda, Dany Blind itu melanjutkan, “Saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari klub terbesar di dunia. Semua terjadi secara tiba-tiba. Apa yang terjadi di belakang itu semua,

hanya agen dan ayah saya yang tahu, tetapi yang pasti saya sangat terkejut.”

Daley Blind sudah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ajax Amsterdam, tempat dia menimba ilmu sepakbola sejak kecil, melalui media sosial. Blind adalah pemain kelima yang didatangkan Van Gaal pada jendela transfer musim panas ini dengan total dana yang sudah keluar mencapai 146 juta pound.

Dengan kedatangan Falcao, MU terpaksa harus menjual beberapa pemain depannya. Salah satu yang menjadi korban adalah Danny Welbeck. Pemain Timnas Inggris ini dilego ke Arsenal. Sayang nilai transfer pemain ini tidak diungkap dan durasi kontrak juga tidak disebutkan. Welbeck dinyatakan sudah lolos tes medis dan menyepakati kontrak pribadi dengan “The Gunners”.

Welbeck akan menjadi pilihan alternatif pelatih Arsene Wenger di lini depan setelah Oliver Giroud harus absen selama empat bulan dan belum pulihnya Theo Walcott.

Welbeck akan melakoni debutnya bersama tim itu pada akhir pekan ini menlawan Manchester City.

Pemain lain yang menjadi korban kedatangan Falcao di Old Trafford adalah Javier Hernandez.

Pemain internasional Meksiko ini akhirnya dipinjamkan ke Real Madrid. =ESPN/CAROL AJI

lahraga

16 BACAKORAN MADURA

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III

KORAN MADURA

JUGA

Ronaldo Kritik Kebijakan Transfer Madrid Olahraga | 15

16

RABU 2 SEPTEMBER 2014 No. 0433 | TAHUN III

Hadapi Der Panzer, Tango Tanpa Messi Argentina punya kesempatan membalas kekalahan di partai final Piala Dunia 2014 dari Jerman. Mereka akan berhadapan dengan Jerman pada laga persahabatan di Dusseldorf, Kamis (4/9) dini hari WIB. Hanya saja, bintang mereka Lionel Messi tidak bisa tampil pada laga ini.

Mario Gomez dan Marco Reus kembali ke tim Jerman setelah absen karena cedera.

Mesut Ozil dipastikan absen karena cedera.

Pelatih:

4-2-3-1

JOACHIM LOEW

JERMAN

MANUEL NEUER MATTHIAS GINTER

ERIK DURM

THOMAS MULLER

SAMI KHEDIRA

MATS HUMMELS

MARIO GOTZE

TONI KROOS

JEROME BOATENG

MARCO REUS

MARIO GOMEZ Lionel Messi tidak bisa tampil karena cedera.

Erik Lamela dipanggil untuk menggantikannya.

Ezequiel Lavezzi akan bermain sejak awal mengisi trisula striker Tango.

GONZALO HIGUAIN

EZEQUIEL LAVEZZI ANGEL DI MARIA MARCOS ROJO

JAVIER MASCHERANO

SERGIO AGUERO FERNANDO GAGO

MARTIN EZEQUIEL DEMICHELIS GARAY SERGIO ROMERO

ARGENTINA sumber: whoscored.com | infografik: ach.sunandar

4-3-3

PABLO ZABALETA

Pelatih:

TATA MARTINO

BERLIN-Argentina harus pulang dengan kepala tertunduk usai dikalahkan Jerman pada final Piala Dunia 2014 di Stadion Maracana, 13 Juli. Gol tunggal Jerman dipersembakan oleh Mario Goetze yang lahir pada babak tambahan waktu memanfaatkan umpan Andre Schurrle.

Euforia Piala Dunia 2014 sudah selesai. Kini negara-negara Eropa kembali mempersiapkan diri mengikuti turnamen Piala Eropa 2016. Babak kualifikasi turnamen antarnegara tertinggi di Eropa ini akan dimulai pekan depan. Tetapi sebelum ke sana, tim-tim negara benua biru itu melakukan pemanasan dalam laga-laga persahabatan pada pekan ini.

Jerman memilih Argentina sebagai lawan tanding pada dini hari nanti. Kedua tim ini terus bersaing dan saling mengalahkan. Pada laga-laga persahabatan, Argentina selalu bisa mengatasi Jerman. Sebaliknya, Jerman adalah spesialis turnamen resmi dan seringkali mereka mengalahkan Argentina di turnamen-turnamen besar sekelas Piala Dunia.

Hanya saja, pada laga ini nanti, Argentina tidak diperkuat oleh pemain bintang mereka yang juga kapten tim Tango, Lionel Messi. Pemain ini masih dilanda cedera otot yang dideritanya saat membela Barcelona pada akhir pekan lalu. Meski bermain 90 menit melawan Villarreal di La Liga,

Messi dinyatakan cedera seusai pertandingan.

Argentina sangat bertumpu pada Messi. Perhatikan saja pada Piala Dunia 2014 lalu. Dalam turnamen empat tahunan itu Messi mencetak empat gol. Kehilangan Messi pada laga dini hari nanti tentu sangat merugikan Argentina. Apalagi mereka juga tidak akan diperkuat oleh Ezequiel Garay, Maxi Rodriguez dan Rodrigo Palacio. Untuk mengisi lini tengah, pelatih anyar Argentina Gerardo Tata Martino memanggil Nicolas Gaitan dan Erik Lamela.

Jerman juga tidak akan diperkuat gelandang kreatif Mesut Oezil yang masih terlilit cedera.

Mantan pemain Real Madrid ini masih berada di London. Meski demikian, pemain ini akan diturunkan pada laga kualifikasi Piala Eropa 2016 melawan Skotlandia di Dortmund pada Minggu mendatang.

Manajer Timnas Jerman Oliver Bierhoff juga mengakui bahwa selain Oezil, tim juara Piala Dunia 2014 tidak tampil dengan kekuatan penuh saat menjuarai Piala Dunia. Pasalnya, tiga pemain yaitu

Philipp Lahm, Miroslav Klose, dan Per Mertsacker memilih pensiun dari “Der Panzer”.

Meski demikian Bierhoff yakin, mereka bisa membangun tim juara yang kuat pascaditinggal ketiga pemain itu. “Kami selalu membangun sebuah tim untuk beradaptasi dengan baik setelah turnamen-turnamen besar seperti itu,” kata mantan pemain Timnas Jerman yang mencetak gol kemenangan saat Jerman menjuarai Piala Eropa 1996 silam.

Sebelum laga Argentia ini, pelatih Joachim Loew akan memilih kapten baru menggantikan Philipp Lahm yang sudah gantung sepatu dari sepakbola internasional. =SKY SPORTS/ESPN/CAROL AJI

RABU 3 SEPTEMBER 2014 No. 0433 | TAHUN III

SEGERA HENGKANG ABDUL AZIZ SAMPANG | J

PENGIRIMAN AIR BERSIH TAK MERATA BANGKALAN | M

KORAN MADURA

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III GONJANG-GANJING

A

DI REPUBLIK DEWAN

LAPORAN KHUSUS | O

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

PMII: SP3 KASUS

SMAN 1 BATUAN

CACAT HUKUM Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep menggelar demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Sumenep, Selasa (2/9) terkait surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Batuan.

didik/koran madura

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 3 SEPTEMBER 2014 No. 0433 | TAHUN III

SP3 Disinyalir Cacat Hukum

DEMONSTRASI. Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sumenep melakukan aksi ke kejari terkait SP3 SMAN 1 Batuan yang disinyalir cacat hukum, Selasa (2/9). (Foto insert) Tikus dalam sangkar sebagai simbol agar penjarah uang rakyat diseret ke jerusi besi.

Kajari: Kasus SMAN 1 Batuan Bisa Dibuka Kembali SUMENEP - Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep menggelar aksi demonstrasi di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Selasa (2/9). Penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SMAN 1 Batuan dinilai cacat hukum.

Kepala Kejari Sumenep Roch.

Adi Wibowo pada 3 Juli 2014 menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: 01/0.5.34/FD.1/07/2014. Penghetian penyidikan dikatakan mengacu pada hasil ekspose audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim tertanggal 16 Mei 2014 (Koran Madura, 11/7).

“Kejari menyampakain bahwa SP3 yang dikeluarkan berdasarkan audit BPKP. Padahal, saya datang ke BPKP Jatim, sampai saat ini tidak pernah mengeluarkan audit. Ini sudah jelas, jika Pak Kajari main-main dalam mengeluarkan SP3. Sehingga kami menilai

bahwa SP3 itu adalah cacat hukum,” tegas Ketua Umum PC PMII Sumenep Imam Syafi’ie, kemarin.

Proses penerbitkan SP3, sambungnya, harus melalui proses expose pertama, expose terakhir, lalu audit. “Ini tidak dilakukan oleh penyidik kejaksaan. Maka, SP3 sudah jelas cacat hukum,” kembali menegaskan.

Mahasiswa mengancam, jika dalam satu pekan ini tidak ada perkembangan penanganan kasus SMAN 1 Batuan, akan dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, bahkan ke Kejaksaan Agung.

“Kami tidak main-main soal ini, sebab dari kasus itu sudah jelas, tetapi kenapa di SP3, maka

jika Kejari tutup mata, PMII akan menempuh hukum lain, yakni siap mempraperadilankan SP3 itu,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kajari Sumenep Roch Adi Wibowo mengatakan, SP3 itu bukan akhir dari sebuah proses hukum. “Bisa dibuka lagi jika ada indikator atau bukti-bukti lain,” tegas Kajari Sumenep, Roch Adi Wibowo, Selasa.

Dia mengakui bahwa SP3 dugaan korupsi pengadaan lahan SMAN 1 Batuan tidak berdasarkan hasil audit BPKP. “Tapi, saya tidak main-main,” kembali menegaskan.

Katanya, SP3 terbit setelah ada penjelasan tim dari Kantor Jasa Penilai Publik Surabaya, Emmanoel Joni. “Tim penilai itu sudah menjelaskan soal berapa harganya. Dalam kasus ini, saya sudah transparan dan telah disampaikan kepada media,”tandasnya.

Menurutnya, pihak Badan

Peng a w a s a n Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum mampu menyampaikan kerugian negara dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Tim penyidik Kejari Sumenep menduga telah terjadi penyimpangan dalam pengadaan lahan SMAN 1 Batuan, baik dalam proses mau-

pun harga.

Beberapa informasi yang dihimpun oleh Koran Madura, harga pengadaan lahan SMAN 1 Batuan diduga digelembungkan. Pembebasan lahan SMAN 1 Batuan dilaporkan menelan dana lebih dari Rp 1,7 miliar, dengan rincian harga tanah Rp 175 ribu per meter. Padahal NJOP (nilai jual objek pajak) di Batuan hanya Rp 50 ribu per meter.

Pantauan Koran Madura, kemarin, selain membakar poster yang berisi kecaman terhadap Kejari, mahasiswa juga membawa tikus dalam sangkar sebagai simbol agar penjarah uang rakyat diseret ke jerusi besi. = SYAMSUNI

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III

IBADAH HAJI

87 CJH Berangkat dengan Daerah Lain SUMENEP - Sebanyak 87 dari 534 calon jemaah haji (CJH) Sumenep yang akan berangkat ke tanah suci Mekkah tidak semuanya gabung dalam kloter yang sama. Dari dua kloter yang ada, satu kloter CJH Sumenep digabung dengan CJH asal Pamekasan dan Surabaya dalam Kelompok Terbang (Kloter) 64.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Haji dan Umrah Kankemenag Sumenep Abd. Azis. Ia mengungkapkan, CJH akan terbagi pada kloter 62 dan 64, namun untuk kloter 64 hanya 87 orang CJH asal Sumenep merupakan sisa dari kloter 62.

“Mereka akan diberangkatkan secara serentak pada hari Jum'at, 26 September 2014 dari Gor A Yani menuju Embarkasi Surabaya, setelah dilepas Bupati A Busyro Karim,” katanya, Selasa (2/9).

Menurut Azis, pemberangkatan CJH dari daerah ke embarkasi dan sebaliknya, dari embarkasi ke daerah pada pemulangan nanti, tidak dibebankan kepada jemaah, melainkan

Pemkab melalui dana APBD 2014.

Disinggung persiapan pemberangkatan, Azis mengaku

sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur karena paspor dan visa CJH sudah keluar, bahkan mereka dipastikan sudah menjalani pemeriksaan kesehatan atau vaksinasi. “Disamping itu, bimbingan manasik oleh Kemenag dinyatakan selesai, sehingga diharapkan jemaah bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar,” tukasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Ummul Hasanah berharap agar Kankemenag dapat membina para JCH dengan baik, agar sesampainya di tanah suci tidak melakukan blunder sedikit pun.

“Sebab, kita punya pengalaman yang cukup pahit pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, semua pengetahuan di manasik itu harus disampaikan secara menyeluruh, sehingga para jemaah benar-benar paham,” kata politisi yang baru masuk gedung parlemen tersebut. =SYAMSUNI/MK

C

HUT PALANG MERAH INDONESIA

Manajemen PMI Perlu Dibenahi SUMENEP - Stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Sumenep seringkali krisis, bahkan sudah menjadi pemandangan yang tak pernah alpa setiap tahunnya. Akibatnya, sejumlah pasien yang mengalami pendarahan atau punya penyakit khusus tidak tertangani dengan baik.

Kepala Dinas Kesehatan Jadinya, masyarakat belum tahu (Dinkes) Sumenep, Ach. Fatoni betul, maka yang kedua harus mengatakan, kekurangan stok ada pengetahuan masyarakat. darah di PMI salah satu sebabnya, Artinya, ketika dibutuhkan sistem manajemen yang masih masyarakat, maka PMI harus amburadul. Manajemen yang siap,” tegasnya. kurang baik berPMI diminta dampak terhadap segera memperbaiketersediaan stok ki sistemnya. “Dari darah. kami sendiri untuk “Oleh karena mengupayakan, itu, yang perlu kita sudah kerja Oleh karena itu, yang sama, dan meldibenahi oleh perlu dibenahi oleh PMI adalah akukan pertemuan PMI adalah sistem sistem manajedengan Kepala PMI mennya, sebab dan Direktur RSUD manajemennya,” saya melihat agar mereka bekmanajemen PMI erja sesuai dengan A. Fatoni masih jauh dari aturan,” tambah Kepala Dinkes kata sempurna, Kadis yang baru sehingga berbeberapa bulan dampak cukup signifikan terhabaru dilantik tersebut. dap ketersediaan stok darah di Soal penggunaan darah di tubuh PMI itu sendiri,” katanya, PMI, kata Fatoni itu langsung Selasa (2/9). dari rumah sakit ke PMI. “Kami Fatoni menyoroti kinerja hanya memantau pelayanan beberapa oknum PMI yang tidak darah itu apa berjalan baik atau berkeja sesuai dengan aturan tidak. Jika mereka keluar dari dan prosedur yang ada. “Selain aturan, masyarakat langsung meada oknum yang bekerja di laporkan ke kami, biar kami yang luar ketentuan, juga sosialisasi menangani,” tegasnya. transfusi darah yang lemah. =SYAMSUNI/MK

DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sumenep

Mengucapkan Selamat

Mengucapkan Selamat Hari Palang Merah Indonesia (PMI) Bersama Bantu Sesama

Hari Palang Merah Indonesia (PMI)

Jubriyanto, S.Pd.I

Anggota DPRD Sumenep dari PKS

Selamatkan Nyawa, Sumbangkan Darahmu

Pasang Iklan di

KORAN MADURA dr. A. Fatoni

Kepala Dinkes

Drs. Koesman Hadie Kepala BPBD

Ahmad Masuni, SE., MM Kepala BPMP-KB

Imam Trisnohadi, SH.,M.Si Kepala Diskop & UKM

Call Centre (0328) 6770024

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III

RASKIN

KETERLAMBATAN DISTRIBUSI BUKU PELAJARAN

Warga Lapa Laok Datangi Kejari

Seorang guru menemani anaknya membeli buku pelajaran di sebuah toko buku di Depok, Jabar, Selasa (2/9). Karena kegiatan belajar mengajar sudah dimulai, sejumlah orang tua terpaksa membeli buku pelajaran untuk anaknya akibat keterlambatan distribusi buku pelajaran di tingkat Sekolah Dasar di Kota Depok.

foto: ant/indrianto eko suwarso

Pengadaan Seragam Disinyalir Tidak Wajar Disdik: Pengadaan Seragam Sesuai SE Bupati SUMENEP - Pengadaan seragam batik untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah atas (SMA) dinilai tak wajar. Pasalnya, harganya cukup tinggi. Sementara kualitas seragam di bawah standar.

Demikian disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sumenep dari PDI Perjuangan, Abrari.

Menurutnya, Disdik tidak boleh memaksakan kehendak kepada sekolah di bawah naungannya untuk membeli seragam sekolah.

“Kalau Disdik melakukan pemaksaan dengan modus surat edaran (SE), maka Disdik tak wajar melakukan hal itu. Sama saja itu adalah bentuk pemaksaan. Pemaksaan dalam bentuk apa pun tidak dibolehkan,” katanya, Selasa (2/9).

Menurutnya, jika ada dugaan pelanggaran, pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Sumenep untuk dimintai klarifikasi. Sebab yang ia ketahui perihal pengadaan seragam, semestinya harus meminta izin dulu kepada Bupati.

“Baru jika Bupati memberi

izin, maka pantas dilakukan oleh Disdik. Informasinya kan tidak ada restu Bupati. Maka pengadaan seragam ini jika tanpa ada SE dari Bupati, maka sepantasnya dewan memanggilnya," tegasnya.

Kata politisi dari Kecamatan Pragaan itu, jika Disdik tidak melakukan koordinasi dengan Bupati soal pengadaan seragam sekolah, kemudian, mengeluarkan SE untuk menjualnya, Disdik yang harus bertanggung jawaab. “Nah, jika ternyata Bupati membiarkan hal ini, berarti Bupati menjadi bagian dari pengadaan seragam tersebut," ujarnya.

Disinggung model pengadaan seragam ini rawan di mark up, ia tak membantah.

Karena kualitas batiknya tidak sesuai dengan harga yang ditentukan. “Saya tidak mau mengatakan ini rawan, tetapi berpo-

tensi untuk melalukan mark up anggaran, namun soal ini perlu diperjelas lebih jauh," tukasnya.

Beberapa waktu lalu, Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep menilai bahwa pengadaan seragam batik untuk siswa SD dan SMA janggal. Sebab, harga dan kualitas tidak sama, bahkan berbanding terbalik.

Berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan tanggal 22 Agustus 2014, harga seragam batik untuk siswa SD Rp 55 ribu, SMP Rp 60 untuk putra dan Rp 64 ribu untuk putri, SMA Rp 65 ribu untuk putra dan Rp 69 ribu untuk putri. Seragam yang diambil kainnya mendapat potongan ongkos jahit Rp 10 ribu.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan A. Shadik melalui Kasi Kesiswaan, Erdiyanto mengatakan, pengadaan seragam batik sekolah bukan dilakukan oleh Disdik.

Pihak Disdik hanya sebagai pelaksana sosialisasi kepada lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Disdik. “Jadi, Disdik hanya sebagai pelaksana sosialisai kepada lembaga SD dan SMA," jelasnya.

Pengadaan seragam sekolah itu kata Erdi sudah melalui Per-

aturan Bupati (Perbub) Nomor 16 Tahun 2013 tentang Model Pakaian Batik khas Sumenep Bagi Murid SD, SMP, SMA, SMK untuk wilayah Sumenep melalui Disprindak yang langsung diserahkan kepada Industri Kecil Menengah (IKM). “Jadi, pengadaan seragam batik ini atas dasar SE Bupati," paparnya.

Pihaknya menjelasakan lebih detail bahwa Dinas Pendidikan hanya sebagai pelaksana sosialisasi sehingga Disdik mengeluarkan SE kapada sekolah-sokalah untuk tahun ajaran 2014 semua sekolah harus memakai seragam batik sesuai dengan SE Bupati. “Disdik tidak tahu menahu soal pengadaan seragam tersebut, karena kami hanya bertugas untuk melakukan sosialisasi ke bawah untuk menggunakan batik," jelasnya.

Terkait harga dan kualitas seragam batik, ia menjelaskan bahwa yang menentukan harga dan kualitas batik dari IKM Disperindag. ”Memang banyak kelehuhan dari pihak sekolah terhadap Disdik terkait harga dan kualitas batik, dan keluhan itu sudah kami sampaikan kepada ketua IKM," pungkasnya. =SYAMSUNI/MK

SUMENEP - Belasan warga Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Selasa (2/9). Kedatangan mereka ke Kejari untuk menanyakan keseriusan penegak hukum dalam menangani dugaan penggelapan raskin yang mereka laporkan beberapa waktu lalu.

Jufi, perwakilan warga, mengatakan, pihaknya mendatangi Kejari karena laporan kasus yang sudah masuk ke Kejari hingga saat ini belum ada perkembangan. Sehingga, warga terpaksa mendatangi Kejari untuk menanyakan keseriusan Kejari dalam menuntaskan kasus raskin tersebut.

“Memang Kejari menunggu apa, padahal kasusnya sudah jelas di laporan kami. Saksi-saksi dan bukti sudah kami lampirkan. Kami melaporkan oknum Kepala Desa Lapa Laok atas nama AS,” tegasnya.

Kasus itu dilaporkan oleh warga ketika perangkat desa tidak mendistribusikan raskin dengan alasan belum ditebus. Tapi setelah ditebus, ternyata ketika ditanyakan ke sebagian warga tidak dicairkan. Jufri dan warga yang lain menilai bahwa beras untuk rakyat miskin sengaja digelapkan.

“Mulai awal bulan Januari 2014 sampai bulan Agustus ada warga yang menerima raskin dua kali, ada yang tidak menerima sama sekali.

Dan yang menerima ada yang tidak berhak menerima. Setelah kami cek ternyata betul,” imbuhnya.

Jufri mendata, ada 60 orang yang tidak menerima raskin. Dan data 60 orang itu sudah masuk ke Kejari.

“Kami belum puas atas kinerja Kejari, maka kedatangan kami untuk menanyakan itu semua. Karena hingga saat masih belum ada perkembangan soal kasus itu. Padahal laporannya sudah masuk tanggal 22 Agustus kemarin,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Roch Adi Wibowo mengatakan, bahwa laporan dugaan penggelapan raskin di Desa Lapa Laok masih belum lama. Sehingga kata Adi Wibowo, masih dalam tahap mempelajari data laporan.

“Laporannya baru minggu kemarin, jadi masih belum ada lanjutan.

Jadi, semua tahapan harus dilalui dulu. Itu baru tahap awal, belum Pulbaket,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi. =SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III

E

Satpol PP Lepas Penambang Majid Berdalih Bukan Penambang Ilegal SUMENEP - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep dinilai tumpul pada penambang pasir di pantai utara. Pada Senin (1/9) malam pukul 20.30 Satpol PP berhasil menangkap 1 unit mobil dan 5 orang pelaku.

Namun, langsung dilepas.

“Tetapi anehnya, kenapa para penambang itu dibiarkan lepas. Ada apa dengan Satpol PP,” tanya Iriyanto, warga Desa Ambuten Tengah, Kecamatan Ambunten, Selasa (2/9).

Padahal, kata Iriyanto, mobil itu nyata-nyata telah berisi

pasir. “Saya tidak mengerti, apa penegak pernah memang tumpul menghadapi penambang, atau jangan-jangan ada kongkalikong,” duganya.

Kepala Satpol PP Sumenep Abd. Majid membenarkan penangkapan pada Senin malam

tersebut. “Iya, kami amankan mobil dan 5 orang pelaku. Tetapi kami serahkan ke kepala desa, sebab isi mobilnya hanya pasir kasar,” katanya, kemarin.

Kata Majid, petugas Satpol PP terpaksa menangkap mobil itu karena mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Dan itu rawan jatuh. “Demi menjaga keselamatan, akhirnya diamankan,” jelasnya.

Perihal pasir, kata Majid, itu bukan penambang pasir ilegal.

“Karena isinya kasar. Sementara

Demi menjaga keselamatan, akhirnya diamankan,”

Abd. Majid

Kepala Satpol P para pelaku berasal dari warga Ambunten Tengah sendiri. Sehingga tadi malam anggota kami langsung memangil pihak kades, untuk mengklarifikasi terkait dengan mobil dan para pelaku

agar semuanya menjadi jelas,” jelasnya.

Soal keluhan warga bahwa Satpol PP tumpul menghadapi para penambang, Majid membantahnya, sebab penegak perda itu menjaga ketat lokasi penambangan.

“Jadi pada prinsipnya, jika kami melakukan razia, minimal 20 orang personel dengan dibantu dari pihak Polri dan TNI. Kemarin malam bukan razia, tetapi operasi rutin,” pungkasnya. =SYAMSUNI/MK

BIMTEK DEWAN

Anggota DPRD Bersikukuh Klarifikasi Pimpinan Sementara SUMENEP - Anggota DPRD Kabupaten Sumenep yang tidak mengikuti orientasi selama empat hari (31/8-3/9) di Kota Surabaya, bersikukuh untuk meminta klarifikasi kepada pimpinan sementara DPRD setempat atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

KUNJUNGAN WISATAWAN ASING. Wisatawan manca negara bermain surfing di Pantai Dreamland, Pecatu, Bali, Selasa (2/9). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat selama periode semester pertama Januari-Juli 2014 tercatat 5,32 juta wisatawan manca negara berkunjung ke Indonesia atau meningkat 9,37 persen dibandingkan periode yang sama pada 2013.

Anggota DPRD Sumenep dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Moh Subaidi, menjelaskan, pihaknya bersama 33 anggota DPRD lainnya melalui sekretariat DPRD secara resmi telah meminta pimpinan sementara DPRD untuk memberikan klarifikasi atas pelaksanaan orientasi tersebut.

"Aspirasi kami agar ada klarifikasi pada Selasa ini teryata tidak terealisasi. Kami bersama 33 anggota DPRD lainnya akhirnya bertemu lagi untuk membahas persoalan itu dan sepakat untuk tetap meminta klarifikasi kepada pimpinan sementara DPRD," ujarnya.

Orientasi dan pembekalan tugas bagi anggota DPRD kota/kabupaten yang digelar di Kota Surabaya selama empat hari itu merupakan kegiatan dari Kementerian Dalam Negeri yang secara teknis dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Timur.

Namun, hanya 17 anggota DPRD Sumenep yang ikut orientasi dan 33 anggota DPRD lainnya ternyata tidak ikut, dengan alasan belum adanya pembentukan fraksi di DPRD. Dalam penilaian puluhan anggota DPRD Sumenep yang tidak ikut orientasi itu, anggaran DPRD bisa dimanfaatkan atau digunakan setelah terbentuknya fraksi.

"Sesuai hasil pertemuan bersama pada Selasa ini, pimpinan sementara DPRD Sumenep harus memberikan klarifikasi kepada kami paling lambat pada Kamis (4/9).

Namun, makin cepat makin baik. Kami sudah berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD Sumenep supaya ditindaklanjuti," kata Subaidi, menambahkan.

Ia menjelaskan, pertemuan bersama untuk kedua kalinya dengan puluhan anggota DPRD yang tak ikut orientasi tersebut membahas beberapa hal dan nantinya akan menjadi materi klarifikasi."Semua hal yang menjadi poin-poin dalam pertemuan pada Selasa ini, akan kami klarifikasi kepada pimpinan sementara DPRD. Lihat dan tunggu saja pada Kamis. Beberapa hal itu harus dijawab oleh pimpinan sementara DPRD," ucapnya.

Pimpinan sementara DPRD Sumenep dijabat oleh Abrory Mannan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan status ketua dan Moh Hanafi dari Partai Demokrat dengan status wakil ketua.

Sebanyak 17 anggota DPRD Sumenep yang ikut orientasi di Kota Surabaya adalah anggota DPRD dari PKB tujuh orang, Partai Demokrat tujuh orang, Partai Nasdem dua orang, dan Partai Bulan Bintang sebanyak satu orang.

Sementara 33 anggota DPRD yang tidak ikut orientasi berasal dari PPP sebanyak tujuh orang, Partai Amanat Nasional sebanyak tujuh orang, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak enam orang.

Selanjutnya dari Partai Gerindra sebanyak lima orang, Partai Golkar sebanyak empat orang, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak dua orang, dan Partai Hanura sebanyak dua orang.

Sebanyak 50 anggota DPRD Sumenep itu dilantik atau diambil sumpah jabatannya sebagai wakil rakyat pada 21 Agustus 2014. =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 3 SEPTEMBER 2014 NO. 0433 | TAHUN III

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III

MADURA

F

Kasus Korupsi: Beras yang akan digelapkan sebanyak 5.4 ton

Kronologi: Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, aparat kepolisian polres Pamekasan menggerebek satu gudang di Desa Lebbek, Kecamatan Pegantenan, tempat diturunkannya beras, pada 12 Maret 2014 lalu.

Proses Hukum: 1. Polisi menahan Khairul Kalam dan Musa.

Dalam pengembangan penyelidikan muncul nama Takbirul Amin, Hadi Murtopo, dan Hasan Samsuri.

2. Setelah proses penyidikan dan pemberkasan dinyatakan lengkap, 25 Juni 2014, barang bukti dan terdakwa diserahkan ke Kejari.

3. Proses sidang kasus tersebut dimulai bulan Juli 2014

Kerugian Negara: Negara dirugikan sebesar Rp 31,5 juta.

Besok, 5 Terdakwa Akan Diperiksa Penyalahgunaan Raskin Mengakibatkan Negara Rugi Rp 31,5 Juta PAMEKASAN - Lima terdakwa dugaan penggelapan beras masyarakat miskin (raskin) di Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, akan diperiksa dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Surabaya, Kamis (4/9) besok.

Kelima terdakwa antara lain, Hasan Samsuri, yang menjadi otak atau pembuat skenario penggelapan.

Khairul Kalam, yang berperan sebagai eksekutor dalam mempersiapkan proses penyelewengan dengan menyewa salah satu gudang di Desa Lebbek, Kecamatan Pegantenan.

Musa, Satker Bulog Pamekasan yang

semestinya mengawal pendistribusian raskin pada titik distribusi.

Kemudian, tersangka Takdirul Amin, tim pemantau raskin Pemkab Pamekasan, yang bertugas mengawasi raskin sampai ke titik distribusi, dan Hadi Murtopo, yang diperintah Hasan Samsuri untuk berkoordinasi dengan para pelaku di lapangan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Sudiharto melalui Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Samiaji Zakaria mengatakan sidang dalam kasus upaya penggelapan raskin di Desa Bulangan Timur, sudah sampai pada pemeriksaan terdakwa, yang akan digelar pada Kamis (4/9) besok.

“Pengadian tipikor se Jawa Timur hanya ada satu di Surabaya, semoga persidangan pada hari Kamis nanti, kami mendapat jadwal lebih awal, karena pemeriksaan terdakwa itu akan lama, apalagi yang akan diperiksa ada lima orang terdakwanya,” katanya.

Lanjut Samiaji, dalam sidang

pembacaan dakwan sebelumnya, kelima terdakwa didakwa dengan pasal 2 Undang-Undang Tipikor dengan ancam hukum maksimal 15 tahun penjara.

Ditanya perihal kesehatan salah satu terdakwa, yaitu Hasan Samsuri, yang sebelumnya didiagnosa mempunyai penyakit penyumbatan darah pada bagian otak. Samiaji menjelasakan, hingga saat ini yang bersangkutan mengaku dalam keadaan sehat dan mampu mengikuti proses persidangan, setiap kali ditanyakan tentang kesehatannya.

“Secara fisik, dia (Hasan Samsuri) sehat, naik-turun mobil

tahanan dan jalan menuju ruang sidang dia bisa sendiri. Kemudian setiap menjalani sidang, dia selalu ditanya apakah sedang dalam kondisi sehat, dia menjawab sehat,” ungkapnya.

Seperti dikatahui, upaya penggelapan raskin ini dapat digagalkan oleh aparat kepolisian Polres Pamekasan, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, pada Maret 2014 lalu.

Dalam kasus ini negara dirugikan sebesar Rp 31,5 juta seperti hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433| TAHUN III

G

Pengangguran Semakin Tinggi Di-PHK PT. Unichem, Buruh Siap Bertani PAMEKASAN - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran oleh PT. Unichem Candi Madura berdampak terhadap semakin tingginya angka pengangguran di Pamekasan. Juga menambah kebingungan mantan buruh, karena harus menghadapi kenyataan beratnya memikul kehidupan keluarga.

Haris, satu dari puluhan karyawan PT. Unichem Candi Madura yang menjadi korban PHK. Ia bekerja sejak 1997 saat pertama kali perusahaan yang bergerak di bidang produksi garam itu memulai beroperasi di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Haris adalah saksi hidup, bagaimana perusahaan itu bergerak dan berkembang di Madura. Terrmasuk liku-liku yang harus dihadapi oleh pihak perusahaan selama berjalannya produksi garam. Serta dukungan warga sekitar perusahaan yang membuat perusahaan tersebut besar seperti saat ini.

Saat itu, Haris masih mendapat gaji pokok dari PT.Unichamdi Madura sebesar Rp 125 ribu dan beberapa honor tambahan lembur yang jumlahnya tidak banyak.

Tugas Haris di perusahaan itu menjadi Operator Refine.

Kini harapan Haris untuk tetap bersama perusahaan itu hanya tinggal kenangan.

untuk ia jalani selanjutnya pasca di PHK. Haris tetap berharap, PT. Unichem. Candi Madura bisa menganulir keputusan PHK

tersebut. Sehingga ia bisa kembali bekerja di perusahaan tersebut dan bisa menyambung hidup.

Seperti diketahui, PT. Unichem Candi Madura melaku-

kan PHK terhadap 31 karyawannya. Alasannya perusahaan mengalami kegagalan dan kerugian atau pailit. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

kan ke DPW Jatim, guna menduduki kursi DPRD 1. Dia hanya mengungkapkan jika salah satu dari tiga orang itu adalah dirinya. Sebagaimana diberitakan, Sahur merupakan wakil rakyat peraih suara tertinggi di Pamekasan, baik di internal PPP, maupun di antara 44 anggota dewan lainnya. Suara yang diraih Caleg dari Dapil II ini mencapai 12.000 lebih. Sementara para caleg lain perolehan suaranya di bawah 10.000.

Dengan demikian, dari empat porsi Pimpinan DPRD definitif, masih satu yang belum jelas.

Yaitu jatah PPP, sebagai DPRD 1. Sementara untuk tiga kursi pimpinan lainnya, yaitu untuk kursi para Wakil Ketua DPRD sudah fix. Yaitu dari PKB yang diutus adalah Imam Hosairi, dari Par-

tai Demokrat yang diutus adalah Hermanto, dan dari PBB yang diutus adalah Suli Faris.

Sahur sendiri tidak bisa memastikan kapan keputusan dari DPW Jatim itu akan keluar. Yang jelas menurutnya, saat ini DPW PPP tengah menggodok tiga calon itu. Setelah pada 30 Agustus lalu, DPW PPP melakukan fit and proper test kepada ketiganya di Kantor DPW PPP Jatim. Terkait masih lamanya proses di PPP ini, Sahur mengatakan mekanisme tiap partai, dalam penentuan kadernya untuk duduk di Pimpinan DPRD berbeda. Terkait ada yang cepat dan ada yang lambat itu tidak masalah. Selama tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam tatib DPRD Pamekasan. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Pasalnya, perusahaan yang dibesarkan secara bersama-sama itu sudah memilih untuk mencoret namanya dari daftar karyawan.

Terhitung sejak 8 Juli 2014, sebagaimana tertulis dalam surat pemberitahuan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Dinsosnakertrans Pemkab Pamekasan.

Sementara 24 buruh yang masih tergolong baru bekerja di perusahaan itu tetap dipertahankan oleh pihak perusahaan. Hal inilah yang memicu ketersinggungan di antara buruh.

Ia mengakui semenjak menjadi karyawan di perusahaan garam itu, gaji yang diterima sudah memenuhi kebutuhan layak hidup keluarganya. Bahkan bisa mencukupi kebutuhan pendidikan anak-anaknya.

Haris saat ini mengaku kebingungan pasca di-PHK harus bekerja apa selanjutnya. Menjadi buruh tani dan nelayan adalah pekerjaan yang memungkinkan

DPR BARU

APBD Terkuras Anggaran Bimtek PAMEKASAN - Hari ini 45 Anggota DPRD yang baru, akan menjalani Bimbingan Teknis (Bimtek), atau dalam istilah di dewan akan menjalani orientasi di Surabaya, selama empat hari ke depan. Mereka akan ditatar di Kantor Balai Diklat Provinsi Jawa Timur (Jatim). Anggaran orientasi ini tiap anggota sebesar Rp 4.250.000. Sehingga untuk 45 orang total anggaran mencapai Rp 191.250.000.

Uang tersebut dipakai untuk segala kelengkapan kegiatan orientasi para wakil rakyat Pamekasan itu, selama empat hari di Surabaya. Mereka akan ditatar oleh sekitar enam orang penatar yang telah dipersiapkan oleh Kantor Balai Diklat Proivinsi Jatim.

Menurut Sekretaris Dewan

(Sekwan) DPRD Pamekasan, Bambang Prayogi, melalui Kepala Bagian (Kabag) Persidangan Fathor Rahman, sekretariat hanya menyerahkan uang orientasi tersebut kepada Kantor Balai Diklat, selanjutnya terkait teknis penggunaan anggaran itu diserahkan sepenuhnya kepada Kantor Balai Diklat Provinsi Jatim.

“Untuk biaya orientasi ini memang sudah dianggarkan khusus.

Kami hanya menyiapkan dananya. Pangalokasiannya ada di pelaksana (Balai Diklat Provinsi Jatim),” kata Fathor Rahman kemarin (2/9).

Selanjutnya, hingga 10 hari pasca pelantikan hingga berlangsungnya masa orientasi DPRD baru ini, posisi Ketua DPRD definitif masih gelap. Fraksi PPP, yang mempunyai jatah untuk

jabatan ini belum bisa memberikan keterangan apa-apa. Bahkan menurut sumber terpercaya, Fraksi PPP, maupun DPC PPP Pamekasan, tidak mempunyai wewenang apa-apa untuk menentukan siapa yang akan diutus duduk sebagai orang nomor satu di DPRD Pamekasan.

Ketua Fraksi PPP, Moh. Sahur mengungkapkan keputusan itu ada di tangan DPW PPP Jatim.

“Hingga sekarang DPW PPP Jatim masih belum memberikan mandat kepada salah satu dari tiga orang yang diusulkan oleh DPC PPP Pamekasan, untuk duduk sebagai Ketua DPRD Pamekasan,” ungkapnya.

Sayangnya Sahur enggan membeberkan siapa tiga orang itu, dari sembilan kader PPP di DPRD Pamekasan, yang diusul-

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III

SMAN 1 Pademawu Tidak Dibenarkan Disdik Kaji Pungutan Biaya Pembangunan PAMEKASAN - SMAN 1 Pademawu, Pamekasan, belum diperbolehkan menarik biaya pembangunan terhadap siswa, sekalipun sudah mendapat persetujuan dari komite sekolah, wali murid, dan guru di sekolah tersebut. Alasannya, hingga saat ini sekolah yang berada di Jalan Raya Mandala, Desa Pademawu Timur itu, belum mengantongi surat rekomendasi dari Bupati Pamekasan, Achmad Syafii.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pamekasan saat ini sedang mengkaji usulan pungutan biaya pembangunan, yang akan digunakan untuk pembangunan pagar sekolah, pembangunan tempat parkir, dan perbaikan halaman sekolah.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Disdik Pamekasan Moh. Tarsun mengakui sudah menerima permohonan rekomendasi Bupati

Pamekasan, yang dilampiri berita acara serta hasil persetujuan permintaan biaya pembangunan dari wali murid.

Menurutnya, surat permohonan tersebut masih dikaji oleh tim Disdik, dan akan melakukan peninjauan ke SMAN 1 Pademawu, selanjutnya surat tersebut akan diajukan kepada Bupati Pamekasan.

Kajian yang akan dilakukan Disdik tersebut, meliputi ting-

kat emergensi pembangunan dan jumlah nominal yang dipungut pihak sekolah kepada siswa.

Apabila analisa yang dilakukan oleh Bupati Pamekasan, biaya pembangunan yang akan dipungut kepada wali murid tersebut dinilai memberatkan kepada siswa. Maka kemungkinan kebijakan tersebut menjadi batal.

Sebelum rekomendasi Bupati Pamekasan terbit, maka sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan kepada siswa, dengan dalih apa pun. Sekalipun ada keputusan bersama.

Tarsun menambahkan, apabila usulan sekolah tersebut tidak dikehendaki oleh Bupati Pamekasan, maka Disdik akan mengupayakan agar biaya pembangunan yang diusulkan sekolah

tersebut, bisa diajukan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) Pamekasan, di tahun 2015 mendatang.

Sebetulnya, kata Tarsun, dalam Undang-Undang Pendidikan diperbolehkan sekolah melakukan pungutan kepada wali murid, asalkan bisa memacu kamajuan sekolah lebih baik.

Tetapi, khusus di Kabupaten Pamekasan, sekolah tidak diperbolehkan menarik biaya pembangunan, sebagaimana surat edaran Bupati Pamekasan pada tahun 2012, karena memberatkan kepada wali murid. Kecuali yang sifatnya mendesak. Misalnya, ruang belajar terancan roboh, dan mengancam keselamatan siswa.

Seperti yang diketahui, SMAN 1 Pademawu melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka per-

mintaan dukungan dana terhadap para orang tua/wali murid (swadaya orang tua/wali murid) yang dalam rencana dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan pagar sekolah, pembuatan area parkir sekolah, dan perbaikan halaman sekolah.

Dalam rapat pembahasan tetang permintaan dana dilakukan kepada masing-masing orang tua/wali murid dan telah dilaksanakan dalam waktu 2 hari, yaitu pada 26-27 Agustus 2014.

Hasil dari pertemuan diputuskan, ada sumbangan sebesar Rp 600 ribu dan sumbangan sebesar Rp 450 ribu yang diberlakukan bagi wali murid. Pembayarannya dapat dicicil tiga kali dan bagi yang tidak mampu bisa langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PREMIUM

Polisi Berencana Perketat Penjagaan SPBU

PAMEKASAN - Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan berjanji akan memperketat penjagaan di Stasion Pengisian Bahan Bakar

Umum (SPBU) di sejumlah lokasi.

Hal itu setelah kepolisian mengaku kecolongan dengan adanya tangki siluman yang dilakukan

pembeli di SPBU yang berlokasi di Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Pamekasan.

Demikian disampaikan Ka-

polres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman, kemarin (2/9).

Pihaknya berjanji akan menambah personelnya guna lebih memperketat penjagaan di SPBU, agar setiap saat SPBU yang ada di Pamekasan dapat terpantau dan pembelian premium (bensin) dengan tangki siluman dapat dicegah.

“Pembelian dengan menggunakan jeriken telah kami larang, agar tidak terjadi antrean panjang.Tapi jika pembeli mengakalinya dengan tangki siluman tentu ini tidak akan kami biarkan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjut Kapolres Nanang juga akan memerintahkan anggotanya untuk mengecek mobil-mobil yang mencurigakan agar tidak terjadi penimbunan. Diakui, pihaknya tidak menyangka jika akan ada pembeli premium yang memodifikasi motornya agar tangkinya dapat menampung banyak premium. Dengan kejadian tersebut, pihaknya akan mewaspadai segala kemungkinan yang bisa dilakukan oleh pembeli premium.

Kapolres Nanang berjanji, jika pihaknya menemukan pembeli yang melakukan hal serupa akan langsung diamankan. Bukan hanya bagi pelaku, tapi penjaga SPBU juga akan diberikan peringatan,

agar bisa lebih berhati-hati.

“Tujuannya agar pihak SPBU tidak bermain mata dengan pembeli. Kalau tidak ditegur maka akan merugikan pelanggan lainnya,” ungkapnya.

Peristiwa tangki siluman dilakukan pengendara yang membeli bensin di SPBU di Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Senin (1/9). Seorang pengendara motor nekad memodifikasi dengan dua tangki untuk mendapatkan jatah yang lebih banyak.

Pengendara itu, bolakbalik membeli bensin ke SPBU dengan menggunakan tangki silumannya tersebut. Namun, berkali-kali lolos mengisi BBM tanpa ditegur oleh petugas SPBU. Sehingga dua jerigen yang disediakan di luar SPBU terisi dengan penuh.

Dia yang tidak mau menyebut identitasnya, mengaku bensin yang dibelinya,akan dijual dengan cara diecer kepada pengendara. Ia melakukan dengan cara tersebut karena jika membeli dengan menggunakan jerigen dilarang oleh pihak SPBU. “Untuk mengisi satu jerigen penuh, saya membutuhkan waktu empat kali pengisian.

Harganya sekitar dua ratus ribu,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433| TAHUN III

I

BENCANA ALAM

Mana Anggaran Penanganan Kekeringan?

DIGELANDANG. Satpol PP membawa PSK dan pria yang diduga berbuat mesum di salah satu rumah di Kecamatan Larangan.

PSK-Hidung Belang Digiring Perempuan Sumenep Jadi Peramu Nikmat di Pamekasan PAMEKASAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Pamekasan menggagalkan rencana mesum yang dilakukan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pria hidung belang yang menjadi pasangan gelapnya. Perempuan peramu nikmat itu berasal dari Kabupaten Sumenep, sedangkan pria hidung belang yang hendak menggaulinya itu berasal dari Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. Keduanya digiring petugas penegak perda untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hinanya.

Aksi mesum tersebut berhasil dibongkar di salah satu rumah yang berada di Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan Pamekasan. Petugas memergoki keduanya di dalam kamar rumah tersebut, yang sudah bersiap-siap melakukan tindakan asusila layaknya suami-istri.

Untung ketika petugas mem-

buka kamar, keduanya masih dalam keadaan memakai baju.

Sehingga keduanya belum sempat melakukan hubungan layaknya suami-istri.

PSK tersebut berinisial M (48), warga Desa Dasok Laok, Kecamatan Dasok, Kabupaten Sumenep, bersama teman prianya berinisial IM (30), warga Desa Larangan

Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Penggerebekan yang dilakukan Satpol PP pada Selasa (2/9) siang tersebut berdasarkan laporan yang disampaikan masyarakat. Pasukan penegak Perda bersama TNI, Polisi, dan Dishubkominfo Pamekasan langsung bergerak menuju sumber laporan masyarakat. Hasilnya aparat gabungan bisa menangkap pasangan tersebut.

Kepada sejumlah wartawan, PSK itu mengaku baru 1 hari di Pamekasan. Ia beralasan hanya menagih utang kepada pemilik rumah tersebut. Pada saat bersamaan kebetulan ada tawaran untuk melayani pria hidung belang.

Karena terdesak ekonomi, ia pun menerima tawaran tersebut.

Ia memasang tarif Rp 100 ribu, tetapi setelah terjadi tawar-

menawar akhirnya bersepakat Rp 50 ribu satu kali melayani. Tarif itu dipotong sewa kamar sebesar Rp15 ribu, sehingga ia hanya menikmati Rp 35 ribu dari hasil pekerjaan haram tersebut.

M mengaku tidak bekerja setelah ditinggal suaminya. Sehingga salah satu jalan untuk bisa menyambung hidup dengan menjadi PSK. Pekerjaan tersebut dianggap produktif dan mudah didapatkan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Pamekasan, Didik Haryadi mengatakan pihaknya akan mengembalikan pasangan mesum tersebut kepada kepala desa setempat. Dengan terlebih dahulu memberikan pembinaan dan surat pernyataan kepada kedua pasangan mesum tersebut, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Jumlah anggaran untuk penanganan bencana kekeringan di Pamekasan masih belum jelas nilainya. Dari anggaran tidak terduga Pamekasan tahun 2014 sebesar Rp 3,5 miliar untuk program tanggap darurat bencana, belum ada yang terealisasi pada bencana kekeringan.

Data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) setempat, dari bulan Januari sampai Juli tahun 2014 ini, serapan anggaran sebesar Rp 190 juta untuk penanganan bencana yang terjadi di musim hujan, seperti angin puting beliung, longsor, dan tanah amblas.

Kepala BPKA Pamekasan, Taufikurahman mengatakan penanganan bencana kekeringan memang sedang berlangsung, namun untuk nilai yang akan dihabiskan belum bisa dipastikan. Sebab untuk penanganan bencana itu berkaitan dengan PDAM. Kendati yang mengelola anggaran dan programnya adalah Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD).

Menurut Taufik, untuk bencana kekeringan belum ada kepastian jumlah anggaran yang akan dipakai karena masih menunggu klaim dari BPBD dalam pembelanjaan air bersih ke PDAM. Dalam penanganan bencana, tidak ada batasan anggaran yang dipakai. Berapa pun anggaran yang dihabiskan dari Rp 3,5 miliar itu akan dicairkan oleh BPKA. “Tidak ada pemilahan bencana dalam penganggarannya, semuanya jadi satu dalam anggaran tidak terduga, baik itu anggaran penanganan banjir, longsor, puting beliung maupun kekeringan. Masih belum tahu berapa anggarannya, nanti itu BPBD yang mengklaim setelah diketahui berapa yang dihabiskan untuk beli air di PDAM dan kegiatan lainnya dalam penanganan bencana kekeringan ini,� katanya.

Berkaca dari penanganan bencana di tahun 2013, dengan jumlah anggaran sama, tidak terserap seluruhnya untuk kegiatan penanganan bencana yang terjadi selama satu tahun di Kabupaten Pamekasan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

RABU 3 SPETEMBER 2014 No. 0433 | TAHUN III

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III

MADURA

J

Segera Hengkang Abdul Aziz PMPS Demo di Bakesbangpol dan KPU Sampang

Puluhan mahasiswa dan pemuda melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sampang, Selasa (1/9) sekitar pukul 10.30 Wib. Mereka mempersoalkan komisoner KPU yang diduga aktif di salah satu partai politik.

Sampang - Puluhan massa yang mengatasnamakan Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda Sampang (PMPS), Selasa (1/9) sekitar pukul 10.30 Wib, melakukan unjuk rasa di depan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan KPU setempat. Mereka mempersoalkan komisioner KPU yang diduga aktif di salah satu partai politik peserta pemilu 2014.

Komisioner KPU Sampang Abdul Aziz Agus Priyanto disinyalir tercatat sebagai pengurus DPK PKPI setempat masa bakti 20112016. Untuk meyakinkan tudingan tersebut, PMPS memperlihatkan Surat Keputusan DPP PKPI Nomor 24.31/SKEP/DPD PKP Indonesia/ JT/V2011 tertanggal 25 Mei 2011 tentang susunan personalia DPK PKPI Sampang dan surat keterangan yang dibenarkan oleh Homsih, mantan Sekretaris DPK PKPI Sampang tertanggal 24 Mei 2014.

“Semua bukti ini kami bawa un-

tuk dibeberkan kepada masyarakat yang telah dicederai atas kecurangan Abdul Aziz, dan surat keterangan dari Djul Harsowo selaku Ketua DPK PKPI Sampang periode 2011-2019 tertanggal 17 Mei 2014 membenarkan keterlibatan Abdul Aziz,” teriak Zainudin, koordinator aksi.

Zainudin mengatakan, kedatangannya ke Bakesbangpol dan KPU Sampang tersebut untuk mendesak agar Abdul Aziz Agus Priyanto segera mundur dari jabatan sebagai Komisioner KPU Sampang.

“Segera hengkang Abdul Aziz dari jabatan KPU, karena menyalahi pilar demokrasi dan tidak netral,” ucapnya.

Lanjut Zainudin, Bakesbangpol selaku badan yang mewadahi perpolitikan di Sampang, jangan pasif menghadapi permasalahan tersebut. “Bakesbangpol harus aktif menghadapi polemik di KPU ini, makanya sekarang kami meminta daftar pengurus parpol, lalu apakah Bakesbangpol responsif dengan yang kita minta,” jelasnya.

Massa menuntut KPU bersih dari orang-orang partai politik.

KPU Jatim diminta segera memecat Abdul Aziz Agus Priyanto, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pusat mengambil langkah tegas.

“Bersama ini kami akan melaporkan ke DKPP pusat dan KPU Jatim, karena Abdul Aziz Agus Priyanto sudah mencabuli instansi

KPU Sampang, dan telah menyalahi Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Sampang Rudi Setiadhy membenarkan nama Abdul Aziz tercatat sebagai Ketua DPK PKPI tahun 2011-2016. Namun, menurutnya, dirinya tidak tahu apakah nama tersebut merupakan Abdul Aziz Agus Priyanto yang kini menjabat Komisioner KPU. “Nama terang yang ada di kita yaitu Abdul Aziz SH, tapi tidak tahu apakah orang satu atau dua, foto di dalam surat keterangan parpol silakan teman media cari tahu sendiri,” katanya.

Rudi mengatakan, persoalan ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan parpol, melainkan persoalan dengan rekrutmen komisioner KPU. “Termasuk siapa pun yang minta data kepada kami secara tertulis akan kita beri, kalau

minta data di jalan ya tolong ini kan etika birokrasi,” terangnya.

Bahkan, menurutnya, sesuai pernyataan Bupati Sampang A Fannan Hasib, keberadaan Komisioner KPU harus diduduki oleh orang-orang yang sistem rekrutmennya benar berdasarkan aturan yang ada.

“Harus ditegakkan peraturan dan ketentuan dalam rekrutmen KPU, makanya saya mendukung pernyataan sikap PMPN, apalagi selama ini tim seleksi (timsel) KPU tidak pernah berkomunikasi kepada kami, kita proaktif mewanti-wanti dalam rangka merekrut komisioner, karena sudah ada tiga aduan dari masyarakat tentang hal ini,” ujarnya.

Usai menyampaikan aspirasi di kantor Bakesbangpol, massa mendatangi kantor KPU Sampang. Seluruh tuntutan terus disampaikan, termasuk massa meminta kepada KPU hari itu juga selebaran pernyataan sikap dikirim ke KPU Jatim melalui scaner.

Terpisah, Ketua KPU Sampang Syamsul Mu’arif menjelaskan, semua apa yang menjadi aspirasi mahasiswa tersebut akan disampaikan kepada KPU Jatim. Hal itu, dikarenakan secara vertikal KPU Sampang masih punya atasan yang mempunyai wewenang dalam memproses permasalahan tersebut.

“Nantinya kami juga akan melakukan rapat internal menyikapi pernyataan sikap mahasiswa untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini,” imbuhnya.

Ditanya terkait status Abdu Aziz Agus Priyanto, Syamsul tidak bisa mengomentari hal tersebut.

Sebab, jika memang terbukti sebagaimana tudingan mahasiswa, maka nantinya pengganti Abdul Azizi Agus Priyanto akan disesuaikan dengan proses dan aturan yang berlaku.

“Yang jelas kita tunggu saja hasil perkembangan penyampaian tuntutan mahasiswa ke KPU Jatim, karena selama ini memang belum ada komunikasi dengan KPU Jatim terkait dugaan keterlibatan komisioner kita di parpol,”tegasnya.

Pantauan Koran Madura, aksi massa dimulai dari gerbang pintu masuk Kabupaten Sampang di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Aksi diwarnai ketegangan saat salah satu staf Bakesbangpol Sampang menarik kabel sound system demonstran. Aksi dapat diredam oleh aparat kepolisian yang mengamankan jalannya aksi. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III

K

Ketika Laut Tak Lagi Bisa Diandalkan Sampang - Sejumlah perahu nelayan di pesisir pantai Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, terjejer tak beroperasi. Para nelayan tampak hanya beraktivitas meperbaiki alat penangkap ikan, dan sebagian beralih profesi.

Hal ini akibat dari kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah SPBU. Nelayan mengaku kesulitan memperoleh solar. Nelayan juga terbebani Surat Edaran Nomor 937/ 7 / Ka BPH 2014 perihal Pengendalian Jenis BBM. Asmad Heri (36), warga Desa Dharma Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, mengatakan, pasokan BBM jenis solar terhadap nelayan masih kurang. “Sekarang kebanyakan sudah cari aktivitas lain, Mas, mencari ikan sudah tidak bisa diandalkan, karena pembelian bahan bakar ini,” ucapnya.

Dirinya mengeluhkan sikap Pertamina yang dinilai tidak per-

nah melihat nasib nelayan. Seharusnya, jika BBM akan dinaikkan jangan dipersulit masyarakat untuk mendapatkannya. “Tetapi tidak seharusnya langsung dinaikkan, nelayan pasti kecewa sikap pemerintah atas kesulitan mendapatkan bahan bakar,” keluhnya.

Hal sama disampaikan Samsuri (52), salah satu nelayan.

Pembatasan pembelian BBM menyebabkan nelayan kesulitan mencari nafkah karena pekerjaan tetapnya melaut. “Bagaimana mau dapat untung, sebagai nelayan antar pulau juga mandek, mau beli bahan bakar banyak tapi tidak bisa,” jelasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

Sejumlah perahu nelayan di pesisir pantai Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tak beroperasi akibat kelangkaan BBM, Selasa (2/9). ryan hariyanto/koran madura

PERTANIAN

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

SAMPANG- Harga tembakau di Kabupaten Sampang versi Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) setempat berkisar antara Rp 26 ribu hingga Rp 40 ribu. Meskipun mayoritas para petani yang telah memanen tanaman tembakaunya masih banyak yang mengeluh lantaran harga jualnya tidak semulus yang ditetapkan Dishubun.

Kasi Budidaya Tanaman Perkebunan Dishutbun Sampang Nurdin menepis jika pihaknya dikatakan hanya diam saja, bahkan pihaknya mengklaim jika harga tembakau dari Kabupaten Sampang di pasaran sudah melampaui BEP dengan dua kategori yaitu petani dengan menggunakan air belian dan tidak membeli.

“Kami sudah membantu para petani tembakau di Kabupaten Sampang di bidang budidayanya supaya hasil tembakau di Kabupaten Sampang bisa mendongkrak dalam hal kualitas,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (2/8).

Selain itu dijelaskan bahwa harga tembakau di lapangan berbeda-beda di sebagian wilayah seperti halnya di Kecamatan Sokobanah, Karangpenang dan Omben ada yang mencapai Rp 40 ribu per kilo. “Luas areal tembakau se Kabupaten Sampang berkisar 4 ribu hekatar. Dan harga tembakau yang cocok dengan gudang ada yang menacapai Rp 42 ribu,” jelasnya.

Sampang - Sebanyak 37 lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Sampang sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sampang. Namun, masih lebih banyak LSM yang tidak mempunyai SKT alias bodong.

Kepala Bakesbangpol Sampang Ruti Setiadhy mengatakan, jika dilihat dari potensi di tengah masyarakat, LSM yang ada masih banyak yang belum mengantongi SKT. “Sekarang sudah ada 37 LSM ber-SKT, lebih banyak tidak berSKT,”ucapnya, Selasa (2/9).

Sayangnya, Rudi tidak membeberkan jumlah LSM yang tidak ber-SKT tersebut.

Menurutnya, keberadaan SKT sangat penting karena dengan bukti tersebut LSM dikatakan sudah legal. “Namun dengan syarat harus mempunyai kepengurusan yang jelas serta kantor,”jelasnya.

Ba kesbangpol mengaku kesulitan untuk memonitor LSM yang tidak ber-SKT. Sehingga, dengan demikian, bilamana ada pihak yang didatangi LSM, maka hendaknya mengkroscek legalitasnya.

“Sulit karena belum terdaftar LSM tidak ber-SKT ini. Imbuan kami ketika ada pihak (LSM) hendak diteliti dan dimintai legalitasnya apakah sudah ber-SKT atau belum,” imbuhnya.=RYAN HARIYANTO/MK

Harga Tembakau Antara Rp 26 Ribu hingga Rp 40 Ribu

LIHAT. Salah satu petani tembakau asal polagan saat memeriksa daun tembakau yang berlubang akibat hama ulat, Selasa (2/9).

Lanjut Nurdin, bagi petani yang membeli air untuk penyiraman, BEP temabakau per kilo antara Rp 27 hingga Rp 28 ribu, sementara yang tidak membeli air BEP-nya lebih rendah yaitu Rp

26 ribu per kilo. Penentuan BEP tembakau, menurutnya termasuk juga biaya non uang seperti halnya tenaga dan lainnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

Banyak LSM Bodong

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III

PASCA KEBAKARAN PASAR SRIMANGUNAN

Pedagang Tak Sepakati Pemerataan Dana Bantuan SAMPANG- Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang terkait bantuan dana sebesar Rp 811.200.000 juta tersebut untuk 416 pedagang yaitu sebanyak 127 kios dan sebanyak 289 lapak yang diperuntukkan bagi korban kebakaran pasar Srimangunan tampaknya penuh dengan protes. Hal tersebut datang dari pihak pedagang karena merasa dirugikan sebab pemerintah kurang jeli dan tidak tepat sasaran.

Sri Hani salah satu pedagang pakaian Sri Rejeki di Blok C asal Jl Permata Kota Sampang mengaku tidak sepakat atas kebijakan pemerintah yang menerapkan sistem bagi rata. Sebab menurutnya, perkiraan kerugian sebesar Rp 400 juta dengan tiga kios yang ludes tidak sebanding dengan bantuan yang didapatkan saat ini yaitu sebesar Rp 1.950.000. Selain itu penerapan sistem bagi rata bantuan tersebut tampaknya tidak mengedepankan

ANTRI. Salah satu pedagang ketika mengisi form dana bantuan pasca kebakaran Pasar Srimangunan di kantor Dinsosnakertrans Sampang, Selasa (2/9).

sebuah keadilan dan tidak tepat sasaran.

“Mau gimana lagi, saya terima bantuan itu, namun say-

ang pemerintah tidak jeli dalam memilah pedagang-pedagang korban kebakaran,” ungkapnya kepada Koran Madura seusai

acara pembagian bantuan, Selasa (2/9).

Hal senada juga diungkapkan oleh Samadi pedagang baju Blok

C lainnya asal Jl Nuri, pihaknya mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintah karena pembagian bantuan tersebut tidak mengacu pada data riel yang ada.

Menurutnya banyak kios yang tidak layak mendapatkan jatah bantuan kebakaran juga menerima dengan nominal yang sama dengan korban kebakaran murni.

“Saya tidak sepakat dengan adanya kebijakan penerimaan bantuan dengan sistem bagi rata.

Masak kios yang tidak terkena kebakaran juga dapat jatah bagian dana bantuan, ini kan tidak adil. Seharusnya pemerintah lebih memikirkan pedagang yang benar-benar terkena musibah kebakaran. Bukan serta-merta melakukan bagi rata seperti itu.

Itu kan tidak sesuai dengan fakta yang ada,” tegasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

BKP4 Tak Bisa Memanfaatkan Gudang Resi Pangan SAMPANG- Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BKP4) Kabupaten Sampang tidak bisa memanfaatkan gudang resi pangan yang telah dibangunnya dua tahun yang lalu. Hingga kini gudang yang terletak di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben itu tak dipergunakan dan tampak tak terawat.

Kabid Pengkajian Ketersediaan dan Distribusi Pangan (BKP4) Sampang Moh Farid Makruf mengelak jika pihaknya menelantarkan gudang tersebut. Pihaknya berdalih penggunaan gudang tersebut masih menunggu surat persetujuan dari pemerintah Provinsi Jatim.

“Sampai saat ini surat yang diajukan ke provinsi tidak kunjung turun, jadi kami tidak bisa berbuat banyak dan tidak berani memutuskan tanpa adanya surat

rekomendasi dari Gubernur Jatim Soekarwo,” kelitnya kepada Koran Madura, Selasa (2/9).

Selain itu, Farid menjelaskan, pihaknya hanya sebatas penanggung jawab saja. Menurutnya, sebelum semuanya jelas dan ada surat rekomendasi dari provinsi maka pembangunan gudang resi tetap dibiarkan. Selain itu, Farid tidak bisa mengelak jika pembangunan tersebut mangkrak selama kurang lebih dua tahun ”Tidak ada biaya perawatan mas, jadi sementara gudang itu dibiarkan seperti itu. Jika surat sudah turun dari Gubernur kita akan segera serahkan sesuai dengan petunjuk surat keputusan,” jelasnya.

Tidak dimanfaatkannya gudang tersebut disayangkan oleh Salman (38) warga sekitar. Gudang pangan yang ada didaerahnya sudah lama tidak dimanfaatkan.

MANGKRAK. Gudang resi pangan yang terletak di Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Selasa (2/9).

Bahkan menurutnya, sebagian warga tidak mengetahui kegunanan gudang pangan tersebut.

Sebab, selama ini tidak ada sosialisasi terkait pembangunan gudang tersebut. ”Pembangunan gudang itu sebenarnya sangat disayangkan sekali, sebab yang jelas gudang resi pasti akan bermanfaat bagi warga sekitar sini,” terangnya.

Berdasarkan pantauan Koran Madura, gudang tersebut terlihat tertutup rapat, bahkan tidak terlihat aktivitas sama sekali dalam gudang tersebut. Selain itu, gudang pangan terlihat tidak terawat. Sesuai tulisan yang ada di papan informasi pembiayaan pembangunan. Gedung pangan dibangun sejak tahun 2012 dengan total anggaran Rp 399. Juta dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). =MOHAMMAD MUHLIS

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

RABU 3 SEPTEMBER 2014

RABU 3 SEPTEMBER 2014| |TAHUN No. 0433 |IIITAHUN III No. 0433

BSPS Semakin Tak Jelas Benarkah Masih Tunggu SK Kemenpera?

BANGKALAN - Masyarakat penerima bantuan perumahan rakyat kini semakin bingung. Sebab bantuan rumah yang dijanjikan oleh kementerian perumahan rakyat semakin tak jelas. Setelah dilakukan survei beberapa kali, tetapi hingga saat ini realisasinya masih belum kunjung terlaksana. Belum diketahui secara pasti penyebabnya.

Apakah pelaksanaan program tersebut bakal diteruskan kepada masyarakat ataukah sudah tamat.

"Kami sudah berharap banyak agar rumah saya bisa mendapatkan bantuan. Sebab sudah puluhan tahun belum diperbaiki," kata Aminah, warga desa Tenggun Dajah Kecamatan Klampis.

Dia berharap, bisa segera mendapatkan bantuan renovasi rumah. Sebab rumah yang dihuni sudah tak layak, khawatir akan roboh, karena hanya terbuat dari bilik bambu dan kayu. Bertahuntahun dirinya hidup dalam rumah warisan tersebut. Hingga saat ini,

BANGKALAN - Bantuan pengiriman air bersih dari pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dikeluhkan warga Desa Pangelean Kecamatan Tanah Merah. Sebab, bantuan tersebut dinilai tidak merata. Apalagi, yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan itu merupakan wilayah yang mengalami krisis air bersih sejak musim kemarau tiba. Kondisi demikian, sangat disayangkan warga setempat, mengingat air bersih sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang dilanda kekeringan.

"Saya sangat menyesalkan tidak meratanya bantuan air bersih ini. Sebab, di desa Pengelean itu sangat kekurangan air bersih.

Kalau seperti ini mau dapat dari mana untuk mencukupi kebutuhan air," sesal Zaiqul Haq Alfarisi (25), warga Desa Pangelean Kecamatan Tanah Merah.

Padahal kata Zaiqul, pihaknya sudah mengajukan ke kecamatan setempat agar termasuk dalam data kategori darurat kekeringan beberapa waktu lalu. Namun, kenyataannya, justru tidak terdaftar sebagai desa penerima bantuan air bersih tersebut.

Entah bagaimana mekanisme penilaian kategori desa yang mengalami kekurangan air tersebut.

"Kami sudah ajukan, tapi kenapa kok tidak masuk dalam daftar. Desa saya kan sudah

belum diperbaiki lantaran tidak mempunyai dana, karena pekerjaan yang dilakoninya hanya sebatas petani biasa.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Ishak Sudibyo menyatakan belum ada perkembangan mengenai bantuan rumah rakyat. Sebab, pihaknya masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

Setelah, SK tersebut turun, pihaknya bisa mengetahui dengan pasti jumlah rumah yang akan dibedah.

Pasalnya, seluruh kewenangannya berada pada pusat. Pihaknya hanya selaku lembaga koordinasi dari pusat.

"Survei dan penentuannya dilakukan seluruhnya oleh pusat bersama Tim Pendamping Masayarakat (TPM). Mekanismenya, kami tidak mengajukan rumah mana yang perlu dibedah," ungkapnya.

Alur penerimaan bantuannya, ketika pencairan seluruh dana bantuan masuk ke dalam rekening masing-masing penerima.

Kemudian, tim pendamping akan memfaislitasi untuk pembelian material. Mengenai turunnya SK, pihaknya belum bisa menentukan secara pasti.

Sementara itu, Kepala seksi Perumahan Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih Yudistira Aziz menambahkan, jumlah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun

anggaran 2014 untuk Kabupaten Bangkalan dimungkinkan menurun dibanding tahun sebelumnya.

Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui TPM yang ditunjuk langsung oleh Kemenpera hanya melakukan verikasi terhadap dua kecamatan yaitu Konang dan Klampis.

Dengan demikian, besar kemungkinan dua kecamatan tersebut yang bakal menerima BSPS. Bantuan khusus pada warga yang rumahnya tidak layak huni itu, lebih sedikit dibandingkan pada 2013 lalu yang jumlahnya mencapai 5 Kecamatan dengan jumlah rumah yang dibedah berkisar 500 rumah.

"Untuk jumlah penerima 2014 ini kami belum tahu ya, karena saat ini konsultan TPM masih melakukan verifikasi data. Namun yang jelas, jika dilihat dari wilayah yang kini tengah diverifikasi itu, dapat disimpulkan

KRISIS AIR

Pengiriman Air Bersih Tak Merata

DIKELUHKAN. Bantuan air bersih yang diresmikan Wakil Bupati Bangkalan dinilai tidak merata.

jelas-jelas sangat kekurungan air bersih. Sumur-sumur yang selama ini menjadi sumber penghidupan itu tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Dirinya mempertanyakan

kinerja pemerintah setempat dalam menanggulangi bencana kekeringan itu. Dimana ada suatu wilayah yang membutuhkan air bersih, namun tidak mendapatkan bantuan. Terlebih, musim kemarau masih panjang, secara

doni heriyanto/koran madura

otomatis ketersediaan air diwilayah setempat semakin menghawatirkan. Tentunya, kondisi semacam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.

"Pemerintah jangan hanya asal menetapkan saja, tapi harus

bahwa akan berkurang dari tahun sebelumnya," terangnya.

Terkait pemberian dan pelaksanaan program pusat tersebut pihaknya hanyalah sebatas koordinasi saja. Sedangkan, mekanismenya dari Pusat (Kemenpera) menunjuk Konsultan yang kemudian membentuk TPM tersebut, Kemudian TPM yang akan bergerak dilapangan untuk melakukan survey para calon penerima manfaat.

"Saat ini para konsultan tengah memverifikasi data penerima dan kami tinggal menunggu SKnya,� katanya.

Dari hasil verifikasi data konsultan itu, diketahui dua kecamatan yang diantaranya Kecamatan Klampis yang meliputi dua desa, Desa Tenggun Dajah, Desa Tobaddhung, dan Kecamatan Konang meliputi Desa Sen-Asen, Sambiyan dan Desa Campor.

"Untuk jumlah anggaran kami belum tahu juga, cuma hasil verikasi yang diajukan ke Kemenpera kemarin ya dua Kecamatan itu.

Melihat pada tahun anggran 2013 lalu. Pelaksanaan program biasanya berlangsung Mulai Agustus dan September mendatang.

Untuk saat ini kami masih menunggu SK," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

dilihat dimana daerah yang benar-benar krisis air bersih," sindirnya.

Terpisah Kepala Dinas Sosial Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi (Dinsoknakertrans) Bangkalan, Ismed Effendi mengaku di Kecamatan Tanah Merah hanya ada tiga desa yang masuk daftar penerima bantuan air bersih.

Diantaranya, Desa Pajentan, Desa Dalembeh Dejeh, dan Desa Tanah Merah Laok.

"Yang ada di dalam catatan kami memang hanya tiga desa.

Namun, meskipun tidak termasuk penerima bantuan dan desa itu betu-betul krisis air bersih kami siap mendistribusikan ke desa tersebut," ujarnya.

Menurutnya, pengiriman bantuan air bersih ke tiga desa itu pada tanggal 10 September di Desa Pajentan dan tanggal 15 Sepetember di Desa Dalembeh Dejeh, kemudian Desa Tanah Merah Laok. Kapasitas air yang akan dikirim sebanyak 5.000 liter menggunakan satu mobil tangki. Dalam sehari, pihaknya mengirimkan dua mobil. "Distribusi air bersih terus berlangsung hingga musim penghujan tiba," kata Ismed.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, WH. Hidayat tidak bisa dikonfirmasi hingga berita ini diterbitkan. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | TAHUN III

SENGKETA INFORMASI

MCW Layangkan Surat ke PN

KOLEKSI. Salman saat menunjukkan mata uang asing yang menjadi koleksi pribadinya.

doni heriyanto/koran madura

Kolektor Cilik yang Bercita-cita Tinggi Ingin Menjadi Pemilik Museum Mata Uang Dunia BANGKALAN - Mata uang asing yang telah berumur puluhan tahun, bahkan ratusan tahun itu, menjadi suatu benda yang kuno, unik, dan begitu langka untuk ditemui. Dari sanalah, banyak kalangan memburu benda-benda tersebut sebagai koleksi pribadi. Namun, kolektor mata uang dunia yang satu ini, beda dengan para kolektor yang ada. Sebab, dia masih tergolong bocah, tapi telah mampu mengumpulkan 219 mata uang lembar asing dari 58 negara dan 434 koin mata uang 93 negara.

Kolektor cilik ini bernama Salman Al-Rosyid (13), warga Jalan KH. Moh Toha Kelurahan Pengeranan. Bocah yang kini tercatat sebagai siswa kelas 6 SDN Demangan II itu mengaku memiliki kegemaran mengoleksi mata uang asing sejak umur 7 tahun, tepatnya 6 Januari 2008 silam. Pada awalnya, ia berkunjung ke rumah kakeknya, Rohamed Zigher yang terletak di jalan KH.Moh Cholil Gg 9 no 36.

Ketika berkunjung, menemukan uang Belanda sebesar satu ringgit. Bocah yang lahir prematur itu pun penasaran, karena uang tersebut terlihat unik.

Untuk mengobati rasa penasaran itu, ia tak segan-segan menanyakan seputar uang yang ditemukan di atas meja. Kakeknya, yang notabene keturunan Belanda menjelaskan tentang uang itu, kemudian juga mengeluarkan sejumlah uang asing lainnya,

sebut saja, mata uang Malaysia dan Hongkong. Pada saat itu juga bocah ini mengutarakan keinginannnya mengoleksi mata uang dari seluruh manca negara.

Seperti gayung bersambut, bungsu dari tiga bersaudara ini dibantu oleh pamannya, Maulana Ahmad untuk menambah kolekasi mata uang asing itu. Apalagi, pamannya merupakan seorang kapten kapal yang berlayar melintasi sejumlah negara Eropa. Sampai saat ini, ia terus memburu mata uang dari negara-negara lain yang belum berhasil didapatkan. Salah satu yang menjadi tagetnya adalah mata uang Zimbahwe.

"Unik dan antik itu alasan saya suka terhadap mata uang asing. Terutama yang telah berumur ratusan tahun, seperti mata uang paling tua, yaitu uang Jerman 1.000 mark keluaran tahun 1910. Kemudian, uang koin VOC zaman Hindia Belanda tahun

1753," ujar Salman.

Putra dari pasangan Yuliana (41) dan Mual Farid (51) ini, rela mengorbankan waktu untuk bermain dengan anak-anak seusinya demi menambah koleksi mata uang asing. Bahkan uang yang didapatkan dari beasiswa digunakan untuk membeli barang antik tersebut di sejumlah toko di kawasan Surabaya. Apalagi cita-cita Salman ingin memiliki museum mata uang dunia, membuatnya semakin termotivasi mewujudkan impian yang sejak dulu telah dibayangkan.

"Cita-cita saya membangun museum mata uang dunia. Maka, saya harus terus mengumpulkan mata uang yang belum saya miliki. Yang sudah terkumpul saya letakkan dalam bentuk figura dan jumlahnya sudah 19," ucapnya.

Kegemaran Salman yang begitu berbeda dengan anak-anak seusianya mendapatkan dukungan penuh dari kedua orangtuanya. Sebab, orang tua Salman tidak mengira kalau bisa seperti ini, karena Salman lahir sebagai bayi prematur. Namun, kini telah tumbuh menjadi bocah yang begitu luar biasa.

"Ya saya tidak menyangka juga, ia bisa seperti ini, ia dulu terlahir prematur. Apa pun yang dilakukan Salman, saya sangat mendukung," ujar Yuliani. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Sengketa permohonan data pembangunan gedung Universitas Trunojoyo Madura (UTM) antara Madura Coruption Watch (MCW) dengan pihak kampus, kini berujung pada pengajuan surat ke Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan. MCW meminta agar PN mengeksekusi putusan yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi. Sebab sengketa informasi yang dilakukan di Komisi Informasi (KI) Bangkalan waktu lalu telah memenangkan pihak pemohon. Oleh karena itu, termohon dalam hal ini pihak UTM harus memenuhi setiap tuntutan yang diajukan.

Awalnya, termohon enggan memberikan data-data yang diminta oleh pemohon karena beralasan data yang diminta merupakan rahasia. Namun, setelah pemohon menggugat masalah itu ke KI, akhirnya dikabulkan lantaran berkeyakinan bukan data yang dikecualikan sesuai UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

"Hari ini (kemarin, red), kami sudah mengirim surat ke PN Bangkalan terkait putusan Komisi Informasi Bangkalan mengenai sengketa informasi antara MCW dengan UTM selaku termohon," kata Direktur MCW, Syukur, kemarin (2/9).

MCW menyampaikan putu-

san tersebut agar PN melakukan eksekusi dengan mengacu pada putusan komisi informasi nomor 003/VII/KI.KAB.BKL-PS-A/2014 yang berkekuatan hukum. Hal itu agar pihak PN bisa segera membantu untuk melaksanakan eksekusi putusan. Jika permohonan eksekusi dikabulkan, nantinya ketua PN akan mengeluarkan penetapan sita eksekusi terhadap termohon (UTM).

Adapun putusan KI mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Selain itu, KI telah menyatakan bahwa data yang diminta berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan LPJ adalah bersifat terbuka dan tidak dikecualikan. Oleh karena itu, termohon harus memberikan RAB dan LPJ sebagaimana duduk perkara kepada pemohon.

"Data yang kami minta selambatnya, harus diberikan 7 hari kerja sebagaimana putusan yang telah ditetapkan. Kemudian, biaya penggandaan data juga dibebankan kepada pemohon," terangnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan alat bukti atas tindakan serta perbuatan termohon tersebut, telah cukup alasan bagi MCW selaku pemohon berdasarkan pasal 12 ayat 1 peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2011 untuk segera memintakan penetapan eksekusi kepada PN. = MOH RIDWAN/RAH

REKRUTMEN ONLINE

Pendaftaran CPNS Diperpanjang BANGKALAN - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang jadwal Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), karena di beberapa kabupaten belum bisa diunggah oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) Kementerian Apartur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Salah satunya terjadi di Kabupaten Bangkalan yang belum bisa diakses oleh masyarakat.

"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, jadwalnya sudah diperpanjang. Kalau jadwal pusat tanggal 20 Agustus sampai 3 September. Namun jadwal di Jawa Timur tanggal 1 sampai 12 September," kata Sekretaris BKD, Arie Murfianto, kepada wartawan saat dikonfirmasi, Selasa (2/9).

Arie tidak bisa memastikan

kapan situs CPNS kabupaten Bangkalan bisa diakses. Sebab proses unggah data itu merupakan kewenangan Panselnas.

Kendati demikian, pihaknya telah berusaha berkoordinasi dengan paselnas agar situs CPNS mudah diakses oleh lapisan masyarakat.

"Kita telah berusaha berkoordinasi dengan Paselnas, baik melalui telepon dan email. Dan jawabannya masih proses," terangnya.

Selain mengirim email ke Panselnas, sambung Arie, pihaknya juga mengirim email ke Satgas CPNS dan Evaluasi ESDM Aparatur. Diharapkan dengan upaya ini proses pengunggahan bisa dipercepat, sehingga bisa diakses oleh masyarakat yang hendak mendaftarkan diri menjadi CPNS. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA Percakapan membutuhkan kesetaraan. Jika ada satu pihak yang merasa inferior atas pihak lain dan sebaliknya, solusi bersama tidak mungkin bisa dicapai. Ini sebagian kecil dari momen penting dari arti substansial komunikasi.

Orang bisa gelap mata dan sempit akal ketika kebuntuan hidup menyergap seperti dalam film Kuldesak. Empat tokohnya punya cara sendiri-sendiri menghadapi kebuntuan itu.

Ada yang memilih berhati ringan, tapi ada juga yang mengakhirinya dengan senapan.

Dalam keseharian, aktivitas yang rutin, kebuntuan kerap menerkam, mentok menghadapi teman sejawat yang koppeg, pekerjaan yang memburu, sementara tenggat tak bersahabat. Debat yang tak berkesudahan, sementara solusi harus segera diputuskan.

Semua keadaan ini mendorong orang untuk mengambil dua sikap ekstrim: diam atau bersikap keras.

Ini dua pilihan yang kerap kali tak terelakkan.

Percakapan krusial ini terjadi di republik dewan (Sumenep) yang beraroma gonjang-ganjing.

Di gedung parlemen ini, ada dua faksi yang bermula dari kebuntuan komunikasi antar orang penting di elit politik. Faksi pertama terdapat di PKB (7), Demokrat (7), NasDem (2) dan PBB (1) yang total jumlah anggota dewan di kubu ini 17 orang.

Kubu berikutnya, terdapat PAN (7), PPP (7), PDI Perjuangan (6), Gerindra (5), Golkar (4), PKS (2) dan Hanura (2) yang jumlah totalnya mencapai 33 orang.

Faksi pertama, mengikuti pendidikan dan latihan di Surabaya, mengadaptasi kehendak

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

RABU 3 SEPTEMBER 2014

RABU 3 SEPTEMBER 2014| |TAHUN No. 0433 |IIITAHUN III No. 0433

Gonjang-ganjing di Republik Dewan Disebabkan Kebuntuan Komunikasi Politik

mobil dinas ketua DPRD, menempati rumah dinas ketua DPRD definitif, dan menderita kekejangan komunikasi politik. Prilaku politik ini dianggap tidak populer dan dinilai berpotensi melanggar kepatutan. Dari sinilah sebenarnya gonjang-ganjing republik dewan yang menyebabkan faksi berkembang biak secara monokotil. Local and social wisdom pantas diduga tidak dilaksanakan secara utuh oleh pimpinan dewan dan akhirnya buntu!

didik/koran madura

AKSI. Sejumlah aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep saat menggelar aksi di depan kantor DPRD Sumenep beberapa waktu lalu.

pimpinan dewan sementara.

Faksi kedua, menolak mengikuti pendidikan dan latihan.

Ketidakikutan faksi kedua ini lantaran merasa diabaikan pendapatnya saat rapat dengar pendapat dengan pimpinan dewan

sementara. Selain itu, pimpinan dewan sementara seharusnya mengutamakan kepentingan internal dewan seperti pembentukan fraksi, tatib, dan finalisasi pimpinan dewan definitif. Tetapi, pimpinan dewan sementara

dianggap mengedepankan pendidikan dan latihan.

Alasan lainnya versi faksi kedua ini, karena pimpinan dewan, menampilkan sosok yang seolah-olah ketua DPRD definitif.

Ini ditandai dengan pemakaian

Kredo Dewan Sunah Politik Terbelahnya faksi di internal dewan disikapi beragam oleh sejumlah anggota parlemen. Politisi PDI Perjuangan, Abrari misalnya, menilai terjadinya kredo di dalam gelanggang dianggap sebagai sunah politik. Dia menganggap perbedaan cara pandang politisi dalam melihat satu persoalan merupakan hal wajar. Apalagi, pria yang akrab disapa Abe itu menilai anggota dewan juga manusia. Sebagai manusia, anggota dewan memiliki isi kepala yang tidak sama. Karena isinya

tidak sama, maka yang keluar dari kepala berpotensi tidak sama dan hal itu terbukti dalam kredo politik di republik dewan.

Sebagai muallaf di dunia politik praktis, lulusan magister psikologi Untag 1945 Surabaya ini menganggap terbelahnya faksi sebagai dinamika politik. Pasti, dia begitu yakin ada hikmah yang jauh lebih besar dari kredo secara harfiah di parlemen. Pada sebagian pihak, ada sejumlah orang yang menilai dari sisi terbelahnya faksi saja. Ini-

Abrari

Politisi PDI Perjuangan

pun, dia nilai wajar karena semua bergantung kepada siapa yang memandang dan di posisi mana seseorang memandang persoalan. Jika cara melihat masalah dari sudut yang berbeda, sudah bisa dipastikan hasil amatannya tidak sama dengan pihak lain yang memotret persoalan dari sudut yang lain. “Kredo atau apapun namanya, ini hanya memontum introspeksi dan belajar menertawakan diri sendiri,� kata budayawan ini. = OBET

Seharusnya Berguru pada Serat Pamarayoga Ranggawarsita dalam Serat Pamarayoga menghendaki pemimpin yang berwawasan luas, memiliki kearifan dan kawicaksanaan. Jati diri pemimpin merupakan dharma yang berat ke dalam banyak dimensi. Diantaranya, pemimpin harus hanguripi, melindungi, menghormati dan menjaga perdamaian sesuai etik dan norma-aturan. Sehingga timbul rasa percaya diri, untuk mencapai kehidupan yang layak. Kedua, hangrungnkebi, pemimpin harus berani berkorban demi kebersamaan. Ketiga, pemimpin harus hangruat, menjaga ketentraman.

Keempat, pemimpin punya jiwa hanata, menata bahwa pemimpin menghayati falsafah njunjung drajating praja, berdasarkan konsep nata lan mbangun praja, menegakkan kedisiplinan, kejujuran dan loyal dengan sasanti ing ngarsar sung tuladha, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani; memberikan contoh, membangkitkan semangat kerja dan berwibawa di depan yang dipimpinnya. Kelima, hamengkoni, merajut agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Keenam, hangayomi, memberikan perlindungan agar aman dan damai.

Ketujuh, hangurubi, membangkitkan semangat kerja dan kedelapan, hamemayu, menjaga ketentraman, keselarasan dan keharmonisan berlandaskan saling percaya.

Berpijak pada laku pimpinan dewan sementara di DPRD Sumenep didukung dua kali rapat faksi kedua hingga dua hari (1 – 2/9), menegaskan anasir yang seharusnya dimiliki pimpinan dewan sementara kurang utuh. Khususnya dalam hal berguru pada Ranggawarsita melalui Serat Pamarayoga yang menggariskan delapan rambu-rambu untuk menjadi pemimpin yang bijak, atau setidaktidaknya terlihat bijak, dan nampak seakan-akan bajik. = TIM

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

Lapsus

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0433 | TAHUN III

RABU 3 SEPTEMBER 2014 | No. 0433 | RABU TAHUN III 3 SEPTEMBER 2014

MADURA

O

LISA RIONAL FRETY

Selalu Bersyukur Baik Suka atau Duka S

emua hasil yang diperoleh hari ini, atas kemampuan dan kinerja kita, harus disyukuri kepada sang kuasa, baik suka maupun duka.

Inilah yang menjadi komitmen Lisa Rional Frety.

Perempuan kelahiran Surabaya ini, terus menceritakan pengalamannya sebagai wanita karier. Akan tetapi, dari semua itu tidak semestinya ketika dalam kondisi duka melupakannya.

"Tetapi tidak lupa bagaimana ketika dulu dalam keadaan duka semuanya terlupakan,"ucapnya.

Lisa panggilan akrabnya itu, sudah mempunyai usaha tersendiri dari hasil kemampuannya, semuanya tidak lupa dengan ucapan alhamdulilah. "Terus bersyukur lah sekarang, meski dulu lahir dari keluarga yang sederhana," katanya.

Dirinya berharap, semua pemuda khususnya yang sejajar dengan kelahirannya tersebut tidak harus menanamkan kemalasan tersendiri demi memajukan ambisi dan demi membahagiakan orangtua.

Sehingga, apapun yang sudah di planing untuk masa depan, harus tetap dilakukan. Sejalan disertai doa dan restu orangtua maupun keluarga di sekelingnya.

"Makanya pemuda sejak dini jangan tanamkan kemalasan, karena kemalasan awal dari keterpurukan,"imbuhnya. =RYAN HARIYANTO

Terus bersyukur lah sekarang, meski dulu lahir dari keluarga yang sederhana,"

Nama : Lisa Rional Frety Tetala : Surabaya, 15 Oktober 1990 Alamat : Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Hobi : Shopping, Koleksi, Modelling Cita : Ingin Jadi Pengusaha Riwayat Pendidikan =SD Negeri 3 Torjun =SMP Negeri 1 Torjun =SMA Negeri 1 Torjun