JUMAT
KORAN MADURA
3 OKTOBER 2014 | No. 0455 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000
1
0328-6770024 JUMAT 3 OKTOBER 2014 | No. 0455 | TAHUN III www.koranmadura.com
ant/seno
TOLAK UU PILKADA. Sejumlah aktivis melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jember, Jawa Timur, Kamis (2/10). Dalam aksinya mereka menuntut UU Pilkada dibatalkan karena mencederai hak konstitusional rakyat dalam memilih kepala daerah.
Pemilihan Ketua DPR Sarat Transaksi Politik JAKARTA-Wasekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai proses pemilihan Ketua DPR melalui sistem paket, sarat akan transaksi kepentingan politik segelintir elite. Upaya transaksi kepentingan tersebut dapat menghambat kegiatan ‘bersih-bersih’ Pemerintahan Jokowi JK.
BERITA
TERKAIT Hal 4
“Sudah pasti itu (transaksional), kalau di situ sudah sangat jelas seperti UU Pilkada itu sebagai bentuk transaksional politik,” ujar Hasto di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo 10, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (2/10). Seperti diketahui, pimpinan DPR telah dilantik dan dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Ketua diisi oleh Setya Novanto (Golkar), wakil ketua diduduki oleh Fahri Hamzah (PKS), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), Fadli Zon (Gerindra). Sementara MPR baru akan memilih pimpinan pada Senin (6/10). Dikabarkan, Syarief Hasan bakal diusung oleh paket Koalisi Merah Putih sebagai calon ketua MPR. PDI Perjuangan menduga ada suatu kesepakatan dalam penetapan pimpinan DPR dini hari kemarin. Apa yang terjadi di DPR berseberangan dengan suara rakyat
yang terjadi pada 9 April lalu. Sementara itu, Sekjen Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono membeberkan Demokrat ikut dalam paket bersama Koalisi Merah Putih karena punya komunikasi yang baik dan efektif. Namun dia mengakui Demokrat dan Jokowi juga berhubungan dengan baik. “Kita terus menjalin komunikasi yang bagus. SBY berfikir positif, dan berhubungan baik dengan Jokowi,” kata dia. Selanjutnya, Ibas mengakui bahwa juga bakal bersama-sama Koalisi Merah Putih untuk ikut paket pemilihan pimpinan MPR. Namun dia tak mau menyebut siapa yang akan diajukan sebagai pimpinan MPR. “MPR RI itu ada 5 pimpinan, perlu ada unsur DPD kemungkinan dan peluang Partai Demokrat ingin berpartisipasi,” tegas dia. Secara terpisah, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid membantah keme-
n
Presiden Teke Dua Perppu Sekaligus Berita Utama hal 2
nangan paket Koalisi Merah Putih dalam pemilihan pimpinan DPR untuk menjegal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. “Bukan untuk jegal menjegal, bukan menghadirkan politik yang merebut kekuasaan, tapi politik konsolidasi yang kuat di DPR,” katanya. Hidayat mengapresiasi bergabungnya partai Demokrat dengan Koalisi Merah Putih. Sebab, hal itu membuktikan KMP tidak mudah goyah. “Upaya sangat luar biasa, beragam manuver, janjinya, termasuk kawan-kawan PPP, legowo memenangkan KMP,” ujarnya. Menurut Hidayat, dengan komposisi pimpinan DPR maka akan tercipta keseimbangan di pemerintah. Ia pun yakin revolusi mental yang didengungkan Jokowi dapat terlaksana dengan baik. “Kalau tidak ada, bisa jadi nanti yang tejadi adalah, asal bapak senang,” tuturnya. =GAM/ABD