e Paper Koran Madura 4 Februari 2014

SELASA

KORAN MADURA

4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III ECERAN Rp. 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

hofifah Akil Sebut K g, an en m ng ya tap Lantik Mendagri Te bruari Karsa 12 Fe l2 Nasional | ha

Pencarian Korban

TERHALANG

ERUPSI

SUMUT- Puluhan Anggota Tim SAR (Search and Rescue) terhalang mencari korban awan panas di Desa Sukameriah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Senin siang, karena terjadinya erupsi Gunung Sinabung.

Usai pencarian korban yang diduga masih ada, Koordinator Media Center Penanggulangan Bencana Sinabung, Jhonson Tarigan kepada wartawan di Kabanjahe, mengatakan pencarian korban bencana alam tersebut, terpaksa dihentikan, dikarenakan erupsi Gunung Sinabung yang terjadi empat kali pada hari ini (Senin, 3/2).

Bahkan, jelasnya, erupsi Gunung Sinabung tersebut sangat deras kedengarannya, dan dibarengi suara gemuruh, semburan awan panas, serta debu yang berterbangan cukup tebal.

“Tim Basarnas terdiri dari anggota BNPB, TNI, Polri, Tagana dan relawan sempat berlari dan menghindar dari semburan awan panas yang bercampur material terlontar saat terjadinya erupsi Gunung Sinabung,” kata Jhonson.

Dia menambahkan, debu dan awan panas yang keluar dari puncak gunung Sinabung sejauh lebih kurang 3 Km arah

1

0328-6770024 SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III www.koranmadura.com

Selatan Kota Kabanjahe.

Dalam pencarian korban awan panas yang diduga tertimbun abu vulkanik tersebut, Tim SAR juga dipandu oleh petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), karena situasi Gunung Sinabung masih status Awas.

Pencarian warga terkena semburan awan panas itu, menurut dia, dimulai pukul 12.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB, namun harus ditunda karena situasi Gunung Sinabung tidak memungkinkan alias berbahaya.

“Kalau pencarian korban tersebut terus dilanjutkan Tim Basarnas, dapat membahayakan keselamatan anggota tim evakuasi,” ucap Jhonson.

Pencarian dihentikan Sebelumnya, Tim Basarnas, Minggu, 2/1) juga menghentikan pencarian korban awan panas di Desa Sukameriah, karena gangguan awan panas.

Saat pencarian para korban tersebut, Tim SAR hanya diberikan waktu selama 10 hingga 20 menit di lokasi kejadian, karena intensitas Gunung Sinabung masih keadaan tinggi dan mengeluarkan awan panas.

Pencarian warga korban awas panas di Desa Sukameriah atau sekitar 15 Km dari Kota Kabanjahe, hanya dilakukan dua kali, dan setelah itu langsung dihentikan. =ANT/MUN/BETH

ERUPSI GUNUNG SINABUNG Seorang warga mengamati Gunung Sinabung yang mengeluarkan abu vulkanik terlihat dari Desa Beras Sitepu, Karo, Sumut, Senin (3/2). Erupsi gunung Sinabung telah menelan 15 korban jiwa serta 30.152 jiwa berada di pengungsian. ant/wahyu putro a

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III

Skeptis

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Banyak calon legislatif skeptis saat akan memasuki kampanye Pemilu 2014. Bukan karena persoalan tak yakin akan terpilih atau karena belantara persaingan keras. Mereka skeptis sebagian besar karena merasa medan yang dihadapi bukanlah layaknya pertarungan politik melainkan pasar yang penuh belantara harga. “Sudah jadi rahasia umum, per suara tarifnya sekian dan sekian,” ungkap seorang anggota DPRD tingkat II yang mencalonan diri kembali, menggambarkan medan kampanye dan pemilu.

Pernyataannya itu ternyata diamini koleganya sesama anggota DPRD. Mereka seperti kompak menggambarkan situasi yang akan dihadapi saat pemilu. Tentu dari pengamatan dan pengalaman mereka saat bersosialisasi. Masyarakat, katanya, seperti mengharap segala sesuatu instan; seperti layaknya transaksi. Ada uang ada suara; begitu biasanya terdengar.

Apa ini gejala pragmatisme politik di tengah masyarakat? Bisa ya, bisa tidak. Ya, karena mungkin masyarakat merasa sedang kesulitan ekonomi, lalu berpikir pemilu merupakan kesempatan mendapat uang walau nilainya secara kumulatif, dihitung durasi lima tahun menjadi sangat kecil sekali. Toh, pikir masyarakat, memilih atau tak memilih tak ada sesuatu yang mereka anggap bermanfaat. Masyarakat merasa tak ada perubahan. Tetap begitu saja.

Jadi jalan pintas instan yang ditempuh.

Hasil survei ini Membaca hasil surmenegaskan dua vey Cirus, yang menyehal, pertama, bah- butkan tingkat keperwa ternyata politik cayaan masyarakat pada uang tak menja- partai politik hanya 9,4 persen, bisa min keterpilihan. sekitar jadi politik transaksi sebenarnya merupakan ekspresi kekecewaan masyarakat. Merasa parpol tak bisa dipercaya lagi, apa salahnya para caleg dikerjain agar mereka membayar dari apa yang dijanjikan secara cash. Itu artinya politik transaksi bukanlah pragmatisme tetapi sekedar hukuman politik bagi para politisi.

Pernah ada sebuah survei menarik, di Madura, yang memaparkan bahwa politik uang ternyata pengaruhnya pada keterpilihan seseorang hanya sekitar 19 persen. Yang tertinggi, yang membuat seseorang terpilih 60 persen lebih, ternyata karena kunjungan atau silaturrahmi pada konstituen.

Hasil survei ini menegaskan dua hal, pertama, bahwa ternyata politik uang tak menjamin keterpilihan. Bisa jadi karena semua caleg bermain uang, akhirnya masyarakat kembali pada pilihan nuraninya.

Kedua, ternyata masyarakat sebenarnya tak seburuk yang digambarkan. Ketika mereka “diorangkan” dengan pertemuan silaturrahmi misalnya, pikiran jernih bisa mengemuka. Jadi, melalui tatap muka, penjelasan visi misi, masyarakat justru merasa tertarik memilih. “Tapi, kan pertemuan seperti itu tetap perlu uang,” celetuk seorang anggota DPRD. Benar. Namun, uang tak lagi sebagai alat transaksi suara. Uang hanya sekedar penunjang seperti transport, uang rokok dan sebagainya.

Mereka sejatinya, tetap memilih karena ikatan silaturrahmi setelah melihat visi misi dan ketulusan para caleg.

Uang ternyata memang bukan jaminan dan bukan segalanya. Ini bisa jadi pembelanjaran bagi mereka yang ingin mendapat dukungan masyarakat. Uang saja, tak cukup. =

KORAN MADURA

Berita Utama

SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III

2

Akil: Rapat Panel Menangkan Khofifah Mendagri: Putusan di MK Sudah Selesai JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap melantik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih Soekarwo dan Syaifullah Yusuf (Karsa) untuk periode 2014-2019, meski ada pasangan calon lain yang mengajukan permohonan penundaan pelantikan karena prosedur pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang cacat hukum.

Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan tidak ada istilah cacat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Namun Gamawan menyebutkan apabila ada persoalan hukum pascapembacaan putusan, pihaknya bakal menghormati proses dan mekanismenya nanti.

“Proses hukum di MK kan sudah selesai. Putusan MK itu sudah final dan mengikat sedangkan proses administrasi pengajuan oleh KPUD ke

DPRD ke Mendagri untuk dilanjutkan juga sudah sampai. Presiden SBY juga sudah menandatangani SK itu,” tegas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Didik Suprayitno pada wartawan, Senin (3/2).

Sementara pernyataan mantan hakim MK Akil Mochtar juga tidak mempunyai dasar hukum. “Mungkin jiwanya lagi tertekan, sehingga berbicara yang tidak jelas,” jawabnya.

Sebelumnya diberitakan, Kuasa hukum Khofifah Indar Parawansa mendatangi kantor Kemendagri meminta penundaan pelantikan Soekarwo dan Saifullah Yusuf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Langkah ini sebagai tindak lanjut terkait pernyataan mantan Ketua MK Akil Mochtar bahwa Khofifah menang 2:1 dalam sidang panel MK, namun kalah dalam sidang pleno.

Menurut Didik, permohonan ini akan sulit mempengaruhi putusan pelantikan Soekarwo sebagai gubernur Jatim. Apalagi, Surat Keputusan Presiden untuk melantik Soekarwo sudah turun. “Tinggal dilantik tanggal 12 Februari. Kalau ada pengacara ingin membatalkan itu, ya silakan saja,” ujarnya.

Hingga saat ini, rencana pelantikan masih berjalan dan belum ada rencana diundur. “Pelantikan yang menjadwalkan DPRD dalam suatu sidang. Sampai sekarang belum ada kabar soal pemunduran,” katanya.

Dia mengaku sudah menyampaikan surat permohonan penundaan pelantikan tersebut kepada Mendagri.

Namun berapa lama surat tersebut ditanggapi, Dedy enggan berkomentar banyak. “Nanti surat itu diserahkan dan dilanjutkan ke Mendagri. Ya, sesegera mungkin. Nanti Mendagri pulang dari Istana,” ungkapnya.

Dedy juga kembali menegaskan, SK pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2014-2019 dari Mendagri sudah lama terbit. “SK sudah turun lama,” katannya.

Adapun Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Umum Setdaprov Jatim, Suprianto, menyatakan SK pelantikan dari Mendagri sudah diterima pihaknya, di mana rencana pelantikan dilakukan tanggal 12 Februari 2014. “Sudah ada pemberitahuan dari Mendagri bahwa SK pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim dilaksanakan sesuai jadwal,” ujarnya. =GAM

SKANDAL SUAP

Kuasa Hukum: Anggoro Bukan Kabur Tapi Ketakutan JAKARTA- Tomson Situmeang, kuasa hukum Anggoro Widjojo mengatakan kliennya ketakutan, bingung, dan bukan berniat kabur dari Indonesia setelah kakak Anggodo Widjojo itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Pak Anggodo tidak kabur melainkan bingung dan ketakutan setelah terjadi penggeledahan di kantor miliknya PT Masaro dan pascatestimoni oleh Antasari Azhar terkait keterlibatannya dalam kasus korupsi,” kata Tomson di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Anggoro, kata Tomson, tidak kabur ke Singapura tapi saat ke negara jiran itu kliennya sedang menjalankan aktivitas bisnis. “Dia tidak kabur

tapi begitu tahu PT Masaro dan rumahnya ‘diobok-obok’ dia menjadi ketakutan,” katanya.

Anggoro sempat berpindah-pindah tempat selama menjadi buron.

Pak Anggoro mengaku tidak ada sangkut-paut terhadap kasus yang disangkakan kepadanya tetapi kenapa dicekal.

Tomson Situmeang

Kuasa Hukum Anggoro Widjojo

“Maka dari itu dirinya bingung. Pak Anggoro mengaku tidak ada sangkutpaut terhadap kasus yang disangkakan kepadanya tetapi kenapa dicekal.

Akhirnya tidak berani kembali ke Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, KPK menduga bos PT Masaro itu terlibat dalam penyuapan kepada anggota DPR dan pejabat Kementerian Kehutanan dalam upaya melicinkan proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan.

Tomson mengatakan Anggoro semakin panik setelah namanya dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah mangkir dari panggilan KPK. Sebagaimana diberitakan, Anggoro ditangkap ketika sedang melakukan “check-point” di perbatasan Hongkong-Senzhen, China pada Rabu (29/1).

Penangkapan itu merupakan buah dari kerja sama dua negara IndonesiaChina dalam kerja sama dalam bidang keamanan. =ANT/ANOM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 4 FEBRUARI 2014 SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III No. 0293 | TAHUN III

33

DAU DITETAPKAN

Papua dan Bogor Dapat Paling Banyak JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan besaran dana alokasi umum (DAU) daerah provinsi dan kabupaten/kota tahun anggaran 2014. Hal itu dinyatakan dalam PP No. 2 Tahun 2014.

ant/yudhi mahatma

VALIDASI KERTAS SUARA KPU.Petugas KPU bersama perwakilan KPU Daerah meneliti daftar calon legislatif saat validasi surat suara di Kantor KPU, Jakarta, Senin (3/2). Pencetakan kertas suara akan dilakukan pada pertengahan Februari 2014, sebelumnya KPU telah melakukan validasi kertas surat suara bersama partai politik, validasi dilakukan hingga dua kali untuk memastikan bentuk surat suara, gambar, nomor dan nama calon anggota legislatif.

Koalisi PDIP-Golkar Apa Kata Mega Golkar : Sejak Lama Kami Ingin Gandeng PDIP JAKARTA- Tingkat popularitas maupun elektabilitas Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) kian meroket.

Hasil jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menempatkan kedua partai itu berada di posisi teratas. Karena itu, disarankan agar keduanya berkoalisi demi memenangkan Pemilu 2014. Namun Wakil Sekjen PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan keputusan untuk berkoalisi itu berada di tangan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

“Koalisi yang kalau di internal PDI Perjuangan disebutkan kerja sama, tentunya ini menjadi kewenangan Ketua Umum sesuai amanah Kongres III dan Rakernas II di Bandung, Jawa Barat,” kata Eriko Sotarduga kepada wartawan, Senin (3/2).

Seperti diketahui, hasil jajak pendapat LSI, Minggu (2/2), menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu merosot tiga peringkat.

Di posisi pertama Partai Golkar dengan tingkat elektabilitas 18,3%. Kedua, PDI Perjuangan yakni 18,2%. Ketiga, Gerindra dengan 8,7%. Disusul Partai Demokrat 4,7%. Sedangkan partai lainnya secara berurutan dari peringkat lima adalah Hanura 4,0%, PKB 3,7%, PPP 3,6%, PAN 3,3%, PKS 2,2%, dan NasDem 2%.

PDI Perjuangan pun mengaku tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan parpol lainnya. Akan tetapi, keputusan berkoalisi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) itu tergantung hasil Pemilu Legislatif pada 9 April 2014.

“Ini semua dapat diwujudkan setelah hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014 nanti terlaksana.

Dalam politik semua kan sangat dinamis, tapi yang pasti silatura-

him dan komunikasi politik terjalin baik dengan semua partai.

Nanti pada waktunya PDI Perjuangan melalui Ketua Umum akan memutuskan dengan siapa berkoalisi,” lanjut anggota Komisi V DPR itu.

Senada dengan PDI Perjuangan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengaku setuju jika partainya berkoalisi dengan partai moncong putih ini. Bahkan diakuinya, keinginan itu sejatinya sudah lama.

“Partai Golkar sangat sependapat dengan saran LSI itu.

Bahkan sejatinya sudah sejak lama PG menginginkan menjalin koalisi yang kuat dan permanen dengan PDI Perjuangan.

Bagi PG, Indonesia bukan hanya butuh demokrasi, melainkan juga stabilitas politik yang kuat dan dinamis. Di masa Orde Baru stabilitas yang diwujudkan adalah statis, kini di era Demokrasi haruslah stabilitas yang dinamis,” kata Hajriyanto di Jakarta, Senin (3/2). =GAM

Berdasarkan PP tersebut, Provinsi Papua mendapatkan dana paling besar, Rp 1,9 triliun.

Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, Bogor mendapatkan alokasi terbesar, Rp 2,05 triliun.

Provinsi lain yang dapat jatah DAU adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat.

Sedangkan kabupaten/kota yang kebagian antara lain, Deli Serdang, Medan, Garut, Bandung, Sukabumi, Jember, dan Kabupaten Malang.

Tahun ini, jumlah DAU ditetapkan sebesar 26 persen dari APBN, yakni Rp 341,2 triliun.

Dari jumlah itu, daerah provinsi kebagian 10 persen sedangkan kabupaten/kota mendapatkan 90 persen.

Menurut laman Sekretariat Kabinet, Senin (3/2), DAU daerah dialokasikan berdasakan formula yang terdiri dari celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal.

Adapun alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri SIpil (PNS) Daerah secara proporsional.

DAU atas dasar celah fiskal dihitung berdasarkan perkalian bobot celah fiskal masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/ kota dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi atau DAU seluruh

kabupaten/kota. Adapun DAU atas dasar alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji PNS Daerah secara proporsional termasuk kenaikan gaji pokok, pemberian gaji ke-13, dan gaji bagi CPNS Daerah.

Bagi daerah yang punya nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menutur Perpres ini, menerima DAU sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol) menerima DAU sebesar alokasi dasar.

“DAU yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima DAU sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal,” bunyi Pasal 5 Ayat (3) Perpres terebut.

Sementara daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima DAU. Adapun penghitungan DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang termasuk daerah otonom baru dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk, dengan menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai sesuai dengan ketersediaan data. =GAM

ant/fahrul jayadiputra

KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi ibu negara Ani Yudhoyono mengunjungi rumah kediaman guru penderita lumpuh ibu Een Sukaesih, ketika melakukan kunjungan kerja di Desa Cibereum Wetan, Cimalaka, Sumedang, Jabar, Senin (3/2). Kunjungan Presiden tersebut guna memberikan apresiasi tinggi kepada ibu Een atas upayanya memajukan dunia pendidikan dan jasanya untuk terus mengajar dalam keadaan lumpuh selama 26 tahun.

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III

JELANG PEMILU 2014

Tiga Kejanggalan Pengucuran Dana Saksi JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mencium kejanggalan terkait rencana pengucuran dana saksi di setiap pemungutan suara (TPS) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014 sebesar Rp700 milliar.

ant/rudi mulya

TINJAU AKTIVITAS GUNUNG KELUD. Wakil Ketua DPR Pramono Anung (kanan) mendengarkan penjelasan hasil catatan seismograf aktivitas Gunung Kelud oleh kepala Pos Pengamantan Gunung Kelud Khoirul Huda (kiri) terkait meningkatnya status Gunung Kelud menjadi Waspada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Senin (3/2). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) tetap memberi status Waspada karena aktivitas Gunung Kelud terus menunjukkan keaktifan gempa tektonik jauh.

KPK Akan Awasi Realisasi Dana Saksi JAKARTA- Rencana pemerintah untuk menggelontorkan dana Rp 700 miliar bagi saksi, termasuk saksi dari partai politik (parpol) pada Pemilu 2014, berpotensi tindak pidana korupsi.

Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawasi rencana pemberian dana saksi partai politik untuk Pemilihan Umum (Pemilu) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2014 tersebut.

Seperti diketahui, dana saksi parpol ini menjadi polemik.

Senin siang perwakilan Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) yang terdiri dari sejumlah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarat (LSM) melaporkan rencana pemberian dana saksi partai politik dari APBN Rp700 miliar ke bagian pengaduan masyarakat (Dumas) KPK. “Laporan (KUAK) itu akan kita dalami dan pelajari. Karena jangan sampai dana saksi Pemilu berpotensi korupsi dan disalahgunakan,” kata Ketua KPK Abraham Samad di Jakarta, Senin (3/2).

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, pembayaran untuk saksi partai politik dinilai penting dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu 2014.

Busyro memberikan catatan, dana itu juga dinilai sangat rawan lantaran di tahun politik ini, para parpol cenderung bersikap koruptif.

“Satu sisi saksi penting perannya sehingga harus dijaga dan perlu biaya. Dalam sikon korupsi di tahun politik ini menjadi soal rumit tentang biaya saksi untuk diselewengkan. Saksi potensial untuk dibeli. Semuanya rumit,” ujar Busyro saat dihubungi wartawan, Senin (3/2).

Meski demikian, Busyro mengaku KPK akan siap melakukan pengawasan terkait dana saksi parpol itu. Busyro mengatakan pengawasan itu memang seharusnya lebih berhak BPK sebagai lembaga audit negara.

Busyro berharap para birokrat mempunyai niat untuk tidak berbuat koruptif dari dana saksi parpol. “Semoga segera insyaflah para birokrat kita untuk menjauhi harta yang bukan menjadi haknya,” ujarnya.

Peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam meminta Presiden Susilo Bambang Yud-

hoyono untuk tidak mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dana saksi partai politik pada Pemilu 2014. Dana saksi parpol sebesar Rp 660 miliar hanya bisa cair setelah adanya Peraturan Presiden yang diteken oleh SBY. “Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak mengeluarkan kebijakan yang melegalkan pemberian dana saksi parpol. Presiden selaku pemegang otoritas pengelolaan keuangan negara berkewajiban menjaga dan mengawal akuntabilitas APBN agar tidak dihambur-hamburkan dan di korupsi,” kata anggota KUAK Roy di Jakarta, Senin (3/2).

Roy mengatakan, tren praktik korupsi saat ini modusnya seperti itu. Untuk itu, jika SBY konsisten dan komitmen terhadap prinsip efisiensi anggaran APBN, maka tidak akan mengeluarkan Perpres terkait dana saksi parpol.

“Saya kira ada tren yang mulai muncul sekarang akan dijadikan payung hukum dalam bentuk Perpres. Oleh karena itu desakan kita, kalau presiden konsisten dan komitmen pada prinsip anggaran APBN yaitu efisien, efektif, Perpres itu tidak keluar,” papar Roy. =GAM/ABD

Salah satu kejanggalan itu adalah dana itu tidak ada di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). “Jadi mesti dicek ada dimana perencanaan bila hendak mengeluarkan dana seperti itu,” terang Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di Jakarta, Senin, (3/2).

Kejanggalan lainnya, kata pria yang biasa disapa BW ini, jumlah dana yang akan dikucurkan terbilang cukup besar. Karenanya, perlu dicek siapa yang menjadi penanggung jawab atas dana dimaksud. “Sehingga bisa dipersoalkan secara hukum bila terjadi masalah. “Dan yang paling penting, bagaimana mekanisme pengawasan atas penggunaan dana itu,” demikian mantan Ketua YLBHI ini.

Seperti diberitakan, perwakilan Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) yang terdiri dari sejumlah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarat (LSM) melaporkan rencana pemberian dana saksi partai politik dari APBN Rp700 miliar ke bagian pengaduan masyarakat (Dumas) KPK. Mereka menduga dana sebesar Rp700 milliar itu berpotensi dikorupsi.

Secara terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie meminta agar dasar hukum yang melandasi kebijakan pembiayaan

saksi partai politik dipastikan.

Dasar hukum iini penting agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari. “Sebaiknya dipastikan dasar hukumnya, biar tidak menimbulkan masalah di lapangan.

Sayangnya ide ini mendadak, padahal baik,” ujar Jimly kepada wartawan di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Senin (3/2).

Ide awal dari pembiayaan saksi parpol oleh Bawaslu sebenarnya meminta dana tambahan untuk pengawasan yakni pembentukan Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Namun, ide itu berkembang dan muncul ide agar dana saksi parpol juga ikut dibiayai negara.

Keberadaan Mitra PPL sekaligus pendanaan saksi 12 partai politik dan tiga saksi parpol lokal Aceh dinilai menguras uang negara. Rincian dananya adalah Rp1.5 triliun yakni Rp800 juta untuk Mitra PPL dan Rp700 juta saksi parpol.

Namun demikian, Jimly menambahkan, pengelolaan dana parpol tidak akan serta merta akan mengganggu independensi Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, saat ini hanya Bawaslu yang paling relevan mengurus dana saksi parpol. Dana ini tidak mungkin dikelola KPU dan parpol. =GAM/ABD

ant/widodo s jsusf

RAKER REKRUTMEN CPNS. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar (tengah) didampingi jajarannya mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2). Rapat kerja tersebut membahas soal rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 4 FEBRUARI 2014 SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III No. 0293 | TAHUN III

55

ATURAN BARU BEI

OJK Terima Banyak Keluhan JAKARTA-Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT BEI Nomor KEP-00001/ BEI/01-2-14 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

ant/lucky.r

MERPATI STOP OPERASI SEMENTARA. Seorang warga melihat papan pengumuman pembatalan terbang di loket maskapai Merpati Airlanes di terminal 2E, bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (03/02). PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) menyatakan untuk awal bulan Februari ini akan melakukan peniadaan penerbangan hingga 5 Februari 2014.

Rupiah dan IHSG Akan Melemah Bank Diminta Waspadai Kredit JAKARTA-Membaiknya rilis data pengangguran Amerika Serikat (AS) pada Mei 2014 diyakini akan menyeret pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kondisi ini perlu disikapi perbankan nasional dengan mewaspadai penyaluran kredit.

Hal tersebut seperti disampaikan Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Tony Prasetiantono dalam acara “Dialogue Strengthening Indonesia’s Financial System” di Jakarta, Senin (3/2).

“Mei itu momentum bagi IHSG untuk turun dan rupiah melemah, karena pada Mei ini Amerika Serikat akan mengeluarkan data pengangguran yang bagus. Bank harus selektif memberikan kredit. Kartu kredit merupakan salah satu yang berpotensi meledak, karena sejak awal bun-

ganya tinggi dan risikonya juga besar,” papar Tony.

Namun , jelas Tony, secara umum kondisi perbankan di Indonesia lebih memiliki daya tahan yang kuat untuk terimbas dari isu tapering-off The Fed AS. Karena, lanjut dia, rasio kecukupan modal (CAR) perbankan masih kuat dan tingkat kredit bermasalah (NPL) masih sangat rendah. “Untuk kena imbas itu, menurut saya kecil kemungkinanya. Perbankan Indonesia tingkat profitabilitasnya kuat,” imbuhnya.

Selain mewaspadai pencairan kredit, jelas Tony, industri perbankan juga diharapkan untuk meningkatkan CAR. Apabila tantangan global dan domestik semakin kompleks, lanjut dia, bank-bank di Indonesia perlu menempuh langkah konsolidasi dalam upaya memperkuat daya tahan industri.

“OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tugas besarnya adalah konsolidasi bank. Bagi bank tidak consolidated, akan terkena dampak buruk ekonomi. Jumlah bank yang ideal, paling tidak 70 bank, sekarang ada 120 bank. Lebih baik banknya sedikit, tetapi cabangnya banyak.

Bukan banknya banyak, tetapi cabangnya sedikit atau tidak ada cabang,” tutur Tony.

Bisa Deflasi Lebih lanjut dia menjelaskan meski inflasi Januari 2014 mencapai 1,07 persen (monthto-month), namun pada bulan berikutnya diperkirakan akan terjadi deflasi secara bulanan.

“Nanti pada Februari, saya kira inflasi 1,07 persen ini bisa turun di bawah itu atau bahkan deflasi.

Tetapi, ini tergantung curah hujan yang terjadi di bulan ini. Jadi, saya pikir kalau inflasi 1 persen masih dalam batas-batas yang masuk akal,” paparnya.

Menurut Tony, relatif tingginya inflasi Januari 2014 ini akibat banjir yang lebih besar di kawasan pantai utara Jawa Barat yang notabene pemasok utama bahan pangan dan sebagai jalur distribusi pangan. “Tahun ini memang banjirnya lebih dahsyat dari tahun lalu, terutama di Pantura dan Manado juga parah. Kalau tahun lalu kan di Jakarta yang lebih parah,” katanya. =GAM

Namun aturan BEI sudah banyak yang dikeluhkan, khususnya terkait dengan aturan komisaris dan direksi independen. Bahkan keluhan tersebut sampai ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Saya melihat banyak masukan dari industri kepada OJK agar aturan yang dikeluarkan bursa itu ditinjau kembali,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad di Jakarta, Senin (3/2).

Lantaran banyaknya industri yang mempertanyakan aturan ini, kata Muliaman, OJK berencana akan meminta penjelasan dari BEI. Menurutnya, penjelasan diperlukan untuk

Saya melihat banyak masukan dari industri kepada OJK agar aturan yang dikeluarkan bursa itu ditinjau kembali Muliaman D. Hadad Ketua Dewan Komisioner OJK

mengetahui secara pasti maksud dan tujuan diterbitkannya aturan tersebut.

Meski begitu, ia sepakat jika komisaris atau direksi independen terlalu lama bisa mempengaruhi independensinya di perusahaan tersebut. “Ada beberapa prinsip yang memang perlu, kalau komisaris atau direksi yang independen yang terlalu lama, cenderung tidak independen lagi,” katanya.

Maka dari itu, lanjut Muliaman, perlu ada batasan jabatan bagi komisaris maupun direksi independen. Namun, untuk berapa lama batasan tersebut berlaku perlu dikaji lagi. Hal ini dikarenakan perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki karakteristik berbeda satu sama lain.

Misalnya saja BUMN, direksi maupun komisaris independennya bisa menjabat dua kali lima

tahun atau sama saja 10 tahun.

Sedangkan di perusahaan swasta, dua jabatan tersebut dipegang selama dua kali dua tahun atau maksimal selama empat tahun.

“Nah itu seperti apa aturan yang harus kita sesuaikan, akan ada petunjuk teknisnya lebih lanjut,” katanya.

Atas dasar itu, Muliaman menegaskan, OJK setuju dengan aturan yang diterbitkan BEI tersebut. Namun ia berharap, agar masyarakat luas mengetahui aturan itu diperlukan sosialisasi yang seluas-luasnya.

Terlebih lagi sosialisasi bagi pihak yang tengah menjabat sebagai komisaris atau direksi independen di sebuah perusahaan.

Sebagaimana diketahui, BEI sebelumnya mengeluarkan aturan mengenai masa jabatan direktur dan komisaris independen perusahaan publik maksimal dua periode berturut-turut. Aturan yang terbit pada 20 Januari 2014 itu mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2014.

Dalam aturan tersebut, emiten wajib memenuhinya dalam jangka waktu paling lambat enam bulan sejak diberlakukannya aturan. Dalam aturan tersebut, posisi direktur independen tak boleh dirangkap menjadi direktur di perusahaan lain. Direktur independen tersebut tak boleh memiliki hubungan afiliasi dengan pengendali perusahaan atau komisaris atau direksi lainnya di perusahaan tersebut.

Direksi independen juga dilarang menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh calon perusahaan tercatat selama enam bulan sebelum penunjukan sebagai direktur. Jika terdapat kekosongan pada posisi jabatan komisaris atau direksi independen, emiten harus mengisinya paling lambat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berikutnya atau dalam waktu enam bulan sejak kekosongan terjadi. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III

RUPIAH STABIL

Bisnis Jasa Konstruksi Cerah JAKARTA-Ekonom Senior Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan menilai posisi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang relatif stabil di level Rp 12.200 serta banyaknya kerusakan infrastruktur akibat banjir telah membuka peluang bisnis bagi perusahaan jasa konstruksi.

ant/dedhez anggara

HARGA GABAH ANJLOK. Seorang petani menjemur gabah usai panen di desa Pekandangan, Indramayu, Jawa Barat, Senin (3/2). Petani mengaku kesulitan menjemur gabah saat musim hujan seperti sekarang sehingga mempengaruhi kualitas gabah kering dan mengakibatkan harga gabah anjlok dari harga Rp. 550 ribu /kwintal menjadi Rp. 480 ribu /kwintal.

Surplus Bulan Desember Mencapai USD 1,5 M Terbesar Selama Dua Tahun Terakhir JAKARTA-Neraca perdagangan Desember 2013 kembali mengalami surplus. Surplus tersebut mencapai USD 1,5 miliar, terbesar sepanjang dua tahun terakhir.

Ini terdiri dari surplus nonmigas sebesar USD 2,3 miliar, sedangkan neraca migas masih mengalami defisit sebesar USD 0,8 miliar. Secara kumulatif, neraca perdagangan pada tahun 2013 defisit USD 4,1 miliar, terdiri dari surplus nonmigas sebesar USD 8,6 miliar, sementara neraca migas defisit USD 12,6 miliar. “Surplus nonmigas di tahun 2013 meningkat 118,2% dibanding tahun lalu yang hanya mencapai USD 3,9 miliar,” jelas Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi pada konferensi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (3/2).

Menurutnya, kinerja ekspor

tersebut mengalami penguatan dibanding tahun lalu. Ekspor bulan Desember 2013 mencapai USD 16,9 miliar. Penguatan ekspor ini mulai terlihat sejak pertengahan tahun. Pertumbuhan ekspor bulan Desember 2013 mencapai 10,3% (YoY). “Pertumbuhan ekspor sejak awal semester II tahun 2013 bergerak ke arah positif,” ungkapnya.

Dia menegaskan, nilai ekspor nonmigas ke beberapa negara yang selama 2013 mengalami kenaikan signifikan antara lain Turki dengan kenaikan mencapai USD 172,8 juta. Kemudian disusul urutan berikutnya yaitu Myanmar, Nigeria, Vietnam, Ukraina, dan Mesir yang mengalami kenaikan antara USD 88 juta sampai USD 154,8 juta.

Demikian pula dengan ekspor nonmigas ke beberapa negara mitra dagang utama yang juga mengalami kenaikan signifikan, yaitu India (USD 563,4 juta), Amerika Serikat (USD 491 juta), dan China (USD 418,1 juta). “Produk ekspor

yang mendorong peningkatan ekspor bulan Desember 2013 antara lain bijih, kerak, dan abu logam (naik 40,2%), serta timah (155,1%),” jelasnya.

Sementara itu, beberapa produk manufaktur memberikan kontribusi peningkatan ekspor yang signifikan sampai Desember 2013, antara lain pakaian jadi bukan rajutan meningkat USD 81,4 juta (naik 29,9% MoM) serta kendaran dan bagiannya meningkat USD 49 juta (naik 13,4% MoM).

Ekspor tahun 2013 ditargetkan sebesar USD 179 miliar.

Sementara itu, realisasi ekspor tahun 2013 mencapai USD 182,6 miliar atau melampaui target.

Ekspor tersebut terdiri ekspor nonmigas sebesar USD 149,1 miliar (turun 2% yoy) dan migas USD 42,6 miliar (turun 11,8% yoy).

Meningkat Selama 2013, jelanya, struktur impor didominasi oleh impor bahan baku/penolong yang mencapai 76,1% dan barang

modal sebesar 16,9%. Impor barang modal dan barang konsumsi mengalami penurunan masingmasing sebesar 17,4% dan 2% (YoY), atau menjadi sebesar USD 31,5 miliar dan USD 13,1 miliar.

Sedangkan impor bahan baku/ penolong mengalami kenaikan 1,3% menjadi sebesar USD 142 miliar.

Total impor selama 2013 mencapai USD 186,6 miliar (turun 2,6% YoY), terdiri dari impor nonmigas sebesar USD 141,4 miliar (turun 5,2% YoY) dan impor migas USD 45,3 miliar (naik 6,4%). Peningkatan impor migas selama 2013 disebabkan oleh naiknya permintaan minyak mentah yang meningkat sebesar 25,8%.

Sementara itu, impor nonmigas yang mengalami penurunan antara lain kendaraan dan bagiannya turun 18,9% YoY; karet dan barang dari karet (turun 15,7% YoY); serta bahan kimia anorganik (turun 14,8% YoY). =GAM

“Kelihatannya kurs rupiah terhadap dollar AS sudah stabil di Rp12.000-an. Semakin stabil, maka pasar saham bisa menjadi lebih menarik. Dan, banyaknya infrastruktur yang rusak karena hujan terus menerus, otomatis membukan harapan bagi perusahaan konstruksi,” papar Fauzi saat acara “Dialogue Strengthening Indonesia Financial System” di Hotel Four Season, Jakarta, Senin (3/2).

Namun demikian, kata Fauzi, stabilnya kurs rupiah justru menghilangkan rasa optimistis perusahaan yang berpenghasilan dollar AS. “Perusahaan yang berpendapatan dolar itu prospeknya bagus, jika dolar AS menguat dan rupiahnya terus melemah,” ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, sikap pesimistis juga sudah ditunjukkan oleh eksportir di awal 2014 ini. “Kalau rupiahnya menguat, yang diperkiraan di 2014, otomatis daya tarik perusahaan eksportir melemah. Kami melihat rupiah akan rebound, terutama di triwulan keempat tahun ini, pasca pembentukan pemerintah baru,” tutur Fauzi.

Dia memperkirakan, rupiah di semester pertama ini bisa saja melemah ke level Rp12.400/US$.

“Karena, terus-menerusnya isu tapering dan faktor defisit neraca transaksi berjalan indonesia masih besar. Lalu juga ada pemilu di bulan April dan pemilihan presiden pada Juli,” katanya.

Fauzi menyebutkan, defisit transaksi berjalan yang semakin mengecil dan tidak adanya syok baru dari quantitative easing serta terbentuknya pemerintahan baru, maka diperkirakan rupiah akan ke arah Rp11.400 per dolar AS. “Kalau semester pertama rupiah ke Rp12.400 dan kalau semester kedua rupiah menguat ke Rp11.400,” ucap Fauzi. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

emelut Pilgub Jatim hingga kini masih belum berakhir.

Ketika warga Jatim sudah mulai berharap cagub-cawagub Soekarwo-Saifullah Yusuf membawa perbaikan bagi Jatim ke depan, ternyata muncul masalah ketika putusan pemenangan pasangan incambent tersebut dipermasalahkan oleh mantan Ketua MK Akil Mochtar, karena seharusnya yang memenangkan pemilu Jatim pasangan Khofifah Indarparawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah).

Pernyataan Akil langsung membuat tim pengacara pasangan Berkah bertindak cepat, mendesak Mendagri agar menunda pelantikan pasangan petahana itu, sampai permasalahan pilgub Jatim tersebut selesai.

Akan tetapi, Mendagri Gamawan Fauzi tidak bisa menunda pelantikan kecuali ada putusan hukum lain yang mengikat. Ini berarti Mendagri telah menerima kemenangan pasangan Karsa, otomatis menolak pernyataan Akil. Bahkan Presiden telah mengesahkan pasangan Berkah sebagai pemenang pilgub Jatim sebagaimana keputusan presiden (Keppres).

Dalam pemilukada permasalahan seperti memang sudahdapat diprediksi, namun kemelut Jatim ini menjadi cukup rumit. Apalagi MK telah memenangkan Karsa, setelah Akil Mochtar yang ketika itu menjadi ketuanya ditangkap KPK karena tersandung kasus suap pemilukada Lebak. Padahal menurut Akil semestinya yang menang adalah pasangan Berkah, bukan Karsa II. Namun MK justru memenangkan Karsa, yang kemudian dilegitimasi oleh Mendagri dan presiden. Ini mengindikasikan perjuangan Berkah dan tim pengacaranya untuk menganulir kemenangan Karsa menjadi milik pasangan Berkah tidaklah mudah. Berkah dan tim pengacaranya harus bekerja cepat untuk memperoleh kemenangannya yang direbut Karsa, kalau memang pernyataan mantan MK itu benar adanya.

Akan tetapi, MK dan Mendagri memang tidak boleh begitu saja memercayai pernyataan Akil. Kasus Lebak cukup dijadikan pertimbangan Mendagri dan pihak-pihak lain menyikapi komentar Akil Mochtar, termasuk dalam kemelut Pilgub Jatim.(*)

Opini

SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III

77

Mahfud MD Orang Madura

Salam Songkem

Kemelut Jatim

KORAN MADURA

SELASA 4 FEBRUARI 2014 No. 0293 | TAHUN III

Sekalipun orang Madura selalu jadi bahan lelucon dan tertawaan karena stigma negatif yang sudah berkembang, tidak sedikit putra Madura yang telah berhasil mengisi jabatan negara tingkat nasional dan sukses meniti karier di ibu kota, bahkan luar negeri.

D

ari sederet tokoh nasional dari Madura, Mahfud MD orang yang paling mudah dikenali sebagai orang Madura.

Saat mendengar nama Mahfud MD yang terbayang adalah pulau garam, Madura. Setidaknya ada dua ciri yang membuat nama pria kelahiran Sampang itu mudah ditebak sebagai orang Madura.

Pertama, kata ‘MD’ dibelakang nama ‘Mahfud’. Tidak jarang orang beranggapan, ‘MD’ adalah singkatan dari Madura.

Penambahan kata ‘MD’ (Mahmudin, orang tua Mahfud) secara tidak sengaja oleh gurunya saat belajar di Pendidikan Guru Agama (PGA) untuk membedakan dengan siswa lain yang juga bernama Mahfud tampaknya juga menjadi berkah tersendiri buat suku Madura.

Kedua, logat bicara khas Madura yang masih sangat kental.

Sekalipun Mahfud MD besar di Yogyakarta dan berkarir di Jakarta, logat bicara tanah kelahirannya tidak berubah. Ia tidak gengsi dan merasa malu mempertahankan logat bicara bahasa ibu di depan publik.

Karakter Madura Mahfud MD memiliki karakter tatag, karakter yang mulai jarang dimiliki pemimpin negeri ini. Tatag yang diekspresikan Mahfud menggambarkan karakter asli orang Madura: be-

rani karena benar bukan karena dibayar, apalagi membela kepentingan. Berani mempertanggung jawabkan apa yang diucapkan dan dikerjakan (Koran Madura, 24 Desember 2012).

Bukan hanya sekali Mahfud MD melontarkan statemen berani: akan berhenti dari jabatannya sebagai Ketua MK jika lembaga yang dipimpinannya terlibat korupsi. Ia buktikan bersihnya lembaga yang dimpinanya. Berbagai tuduhan yang dialamatkan pada lembaganya sampai dirinya purna tugas, 1 April 2013, tidak ada yang terbukti.

Opini Rafly Harun berjudul “MK Masih Bersih?” di harian Kompas, 25 Oktober 2010, dengan beberapa tuduhan yang meyakinkan publik, misalnya, kebenaran tulisan tersebut tidak terbukti. Untuk membuktikan kebenaran tuduhan itu dan hasilnya objektif, MK melakukan investigasi dengan menunjuk Rafly sebagai koordinator tim investasi didampingi pakarpakar hukum.

Ungkapan Mahfud MD, MK institusi bersih dari KKN tampaknya bukan pepesan kosong.

Hasil tim investigasi tidak menemukan pembenaran tuduhan Rafly yang dimuat di Kompas tersebut. Ia juga pernah menantang Mensesneg Sudi Silalahi saat menyebut MK pernah melanggar undang-undang dan Ketua MA Harifin Tumpa yang mengatakan tidak ada lembaga pemerintahan yang bersih. Namun, Sudi dan Harifin tampaknya hanya gertak sambal dan tidak bisa membuktikan ucapannya ketika ditantang Mahfud.

Sikap kontroversi dan tatag Mahfud tidak menurunkan kredibilitasnya sebagai seorang pemimpin bersih yang disegani, tapi malah membuat namanya semakin melejit dan digolongkan pemimpin bernyali. Pemimpin yang dibutuhkan negeri ini.

Sikap keras orang Madura yang sering dicitrakan negatif tampaknya juga jadi watak Mahfud MD. Tanpa tedeng al-

ing-aling, sikap keras Mahfud mudah memuncak saat melihat ketidakadilan dan pelanggaran hukum. Tak segan melontarkan kritik, kepada siapapun. Namun sekaligus lemah lembut.

Keras tapi ares, watak orang Madura.

Semasa menjadi pembantu Presiden Gus Dur sebagai Menteri Pertahanan, Mahfud MD orang yang bersikeras mencegah Gus Dur mengeluarkan dekrit saat hubungan Presiden dan DPR merenggang, sebelum akhirnya Gus Dur lengser. Mahfud MD pula yang mengungkap borok korupsi mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

“Kelemahan saya adalah suka ngomong, karena suka menyerempet lembaga dan pejabat lain. Tapi, kelebihan saya adalah suka ngomong, sehingga berani mengatakan hal-hal yang orang lain rikuh atau tak berani mengatakannya. Sebab, sering ada orang yang tak mau meneriakkan kebenaran hanya karena rikuh pada pejabat lain atau takut mengemukakannya,” kata Mahfud. Sebab itulah, mungkin, ia digemari pers dan beberapa kali menerima penghargaan dari media massa.

Mahfud MD berani bersikap keras dan tatag karena memang bersih. Tidak pernah neko-neko dengan proyek. Siti Khadijah, ibu Mahfud MD, mendidik putra-putrinya sejak kecil untuk selalu berbuat jujur dan tidak meminta-minta. Meminta bukan tidak boleh tapi tidak baik (juba’). Pola tingkah juba’ (buruk) dan bagus (baik) inilah yang

selalu ditekankan orang tua Mahfud pada anak-anaknya.

Penolakan Mahfud MD saat menjadi menteri menerima hibah tanah 6.000 m2, satu tas uang dan dua unit apartemen dari pengusaha apartemen Hanry Leo rupanya didasarkan pada pertimbangan juba’ dan bagus yang diajarkan orangtuanya di kampung. Seandainya guru besar ilmu hukum itu hanya mempertingkan dari sisi ilmu hokum, hibah tersebut sudah pasti diterima karena pada saat itu belum ada undang-undang gratifikasi.

“Pajekjek ma’ sodek, bile lendu ma’ ta’ agundek” peribahasa Madura yang selalu dipegang teguh Mahfud MD, sampai saat ini, sehingga tak gentar dengan tuduhan-tuhan yang kerap kali dialamatkan pada lembaga dan pribadinya.=

Sikap keras orang Madura yang sering dicitrakan negatif tampaknya juga jadi watak Mahfud MD. Tanpa tedeng alingaling, sikap keras Mahfud mudah memuncak saat melihat ketidakadilan dan pelanggaran hukum.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SELASA 4 FEBRUARI 2014 No. 0293 | TAHUN III

SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III

OPINI 8

24 Perusahaan Harus Rela UMK 2014 SURABAYA – Sedikitnya empat puluh enam perusahaan di Jawa Timur mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jatim karena ketidakmampuan perusahaan membayar pegawainya sesuai dengan peraturan.

g. armadianto semeru/koran madura

UNJUK RASA. Ribuan buruh se-Jatim dari berbagai elemen berunjuk rasa menuntut kenaikan UMK di depan kantor Gubernur Jatim beberapa waktu lalu.

“Dari 46 perusahaan yang mengajukan, 24 perusahaan di antaranya tidak memenuhi persyaratan, sehingga harus memberlakukan UMK sesuai keputusan,” ujar Kepala Disnaketransduk Provinsi Jatim, Edi Purwinarto, Senin (3/2).

Seperti diketahui, penetapan UMK 2014 Jawa Timur, mengalami kenaikan sesuai alam Peraturan Gubernur No 78 Tahun 2013 tentang UMK di Jawa Timur 2014 tertanggal 20 November 2013. Jika ternyata di lapangan perusahaan mengajukan penangguhan maka persyaratan yang harus dimiliki yakni, seperti melampirkan neraca rugi dan laba perusahaan, neraca produksi perusahaan pada dua tahun terakhir maupun dua tahun yang akan datang.

Edi menjelaskan, perusahaan-perusahaan yang sudah menyerahkan beberapa persyaratan hak untuk mengajukan penangguhan, diantaranya Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan yang rata-rata mempunyai karyawan hampir 2000 pegawai.

“Memang semua perusahaan punya hak untuk mengajukan penangguhan. Tapi harus diverifikasi dulu. Tidak serta merta langsung kita terima.” jelasnya.

Jika persyaratan sudah terpenuhi, lanjut Edi, Disnaker langsung melakukan peninjauan ke perusahaan untuk mengecek kebenarannya dan kemudian dilakukan evaluasi untuk meng-

Dari 46 perusahaan yang mengajukan, 24 perusahaan di antaranya tidak memenuhi persyaratan, sehingga harus memberlakukan UMK sesuai keputusan,”

Edi Purwinarto

Kepala Disnaketransduk Provinsi Jatim hasilkan keputusan layak atau tidaknya.

“Jika disetujui maka perusahaan tersebut bisa memakai UMK lama 2013. Itupun bukan setahun penuh, namun disesuaikan dengan kondisi perusahaan,” pungkasnya.

Dari catatan pengusaha yang mengajukan penangguhan UMK 2014, perusahaan yang disetujui penangguhannya yakni perusahaan padat karya maupun padat modal. Sebaliknya, perusahaan yang nanti tidak disetujui penangguhannya bakal memindahkan ‘lapaknya’ keluar daerah akibat dengan naiknya UMK yang digedok oleh Gubernur Jatim, Soekarwo pada November 2013 lalu. Perusahaan yang mengancam untuk pindah ke luar daerah dari pada melakukan PHK massal, yakni industri yang bergerak di bidang tekstil dan alas kaki. = G. ARMADIANTO SEMERU

PEGAWAI NEGERI

Sekdaprov Jatim: Kenaikan Pangkat PNS Tanpa KKN SURABAYA - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi menegaskan bahwa kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah provinsi murni melalui proses matang dan tanpa korupsi, kolusi maupun nepotisme (KKN).

"Semua diawali dari berbagai pertimbangan layak atau tidak seorang pegawai menduduki jabatan yang lebih tinggi," ka-

tanya di sela melantik Pejabat Struktural Eselon III dan IV Susulan di Lingkungan Pemprov Jatim di Aula Badan Kepegawaian Daerah Jatim di Surabaya, Senin (3/2).

Kenaikan pangkat melalui proses yang panjang dan matang serta penilaian dilakukan subjektif. Ia menjelaskan, kenaikan pangkat bukan disebabkan ada indikasi suka atau tidak suka seorang seorang pimpinan.

"Murni melalui proses seleksi ketat. Tidak ada sedikitpun KKN dalam proses kenaikan pangkat ini," kata mantan Asisten IV Sekretariat Daerah Provins Jawa Timur tersebut.

Pelantikan kali ini merupakan susulan dari pelantikan yang dilakukan pada 16 januari 2014.

Total, ada sebanyak 12 pejabat yang mengikuti pelantikan susulan ini. Terdiri dari Eselon III se-

banyak dua orang, dan Eselon IV 10 orang.

Akhmad Sukardi membenarkan, setiap usulan kenaikan pangkat tidak serta merta diterima dan disetujui. Pertimbangan utamanya yakni pangkat yang sudah cukup dan loyalitas terhadap pekerjaan.

"Poin utama adalah loyalitas, yaitu menurut pada tataran kebijakan yang dibuat. Pangkat tinggi

tidak ada artinya apabila tidak punya jiwa loyalitas yang tinggi.

Pegawai yang cerdas pun tidak ada artinya tanpa loyalitas," tandasnya.

Selain itu, lanjut dia, apabila seseorang pegawai dianggap pantas naik pangkat maka harus disesuaikan pada kemampuan yang dimiliki, sehingga tempat yang akan dijabati sesuai. = ANT/FIQIH ARFANI

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III

9

Pasar Tradisional Tak Akan Mati SURABAYA - Perusahaan Daerah Pasar Surya Kota Surabaya mengaku optimistis jika Pasar Tradisional tidak akan mati dengan munculnya toko-toko modern di wilayah perkampungan.

Direktur Pembinaan Pedagang dan Pemasaran Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS), Mrabawani S. Binudhi mengatakan selama ini tidak ada pasar tradisional yang mati karena kalah bersaing dengan toko modern.

"Mungkin yang terpengaruh adalah toko-toko perancangan yang ada di kampung-kampung," katanya.

Mrabawani yang biasa dipanggil Sony, mencontohkan Pasar Krembangan yang selama ini di-

kabarkan tutup akibat pasar modern adalah tidak benar, melainkan pasar tersebut tutup karena asrama TNI yang dihuni sekitar 800 kepala keluarga dipindah.

Padahal selama ini, lanjut dia, yang menghidupkan Pasar Krembangan adalah keluarga TNI. "Tapi setelah dipindah menjadi sepi. Jadi tidak benar jika itu karena toko modern," katanya.

Begitu juga, lanjut dia, kondisi di Pasar Pucang dan Wonokromo

yang tidak mati, padahal di depannya ada banyak toko modern.

"Bahkan rata-rata pasar tradisional banyak yang berada di tengak kota," ujarnya.

Hanya saja, kata dia, yang menjadi kendala di Pasar Tradisional hingga saat ini adalah kondisi pasar becek. "Tapi kalau seandainya semua pasar tradisional ditata dengan baik seperti dipaving dan lainnya mungkin tampak bagus. Itu yang seharus-

nya dipikirkan bersama," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Surabaya Eddy Rusianto mengatakan dalam perda penataan toko modern yang saat ini dibahas, perlu ditekankan jarak antartoko modern dalam satu wilayah.

"Izin usaha sementara diusulkan diberlakukan, agar para pemilik toko modern tidak sembarang membangun usaha yang sudah banyak toko modernnya," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM

ant/seno

SEKOLAH TERENDAM BANJIR. Sejumlah siswa membersihkan karpet yang terkena banjir di SMKN 1 Kendit, Situbondo, Jawa Timur, Senin (3/2). Sebanyak sepuluh sekolah di Situbondo terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 60-120 cm menyebabkan kegiatan belajar mengajar tertunda sampai banjir surut.

BELUM DAPAT JATAH MAKAN

Pengungsi Teriakkan Lapar kepada Gubernur Jatim SITUBONDO - Seorang pengungsi di Desa Mojodungkol, Kabupaten Situbondo, berteriak "lapar" saat Gubernur Jatim Soekarwo meninjau lokasi pengungsian warga yang rumahnya terancam longsor.

"Lapar Pak, lapar," teriak seorang lelaki saat Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo melayani wawancara wartawan di pengungsian di Sekolah Dasar Negeri 1 Mojodungkol, Kecamatan Suboh, Situbondo, Senin (3/2).

Sebelumnya, sejumlah pengungsi mengaku belum menda-

patkan jatah makan sejak pagi.

Mendapati teriakan itu Pakde Karwo berusaha menenangkan.

Kepada wartawan Gubernur menjelaskan bahwa masalahnya adalah kurangnya jatah karena ada tambahan pengungsi.

Kepala Desa Mojodungkol Suwapi yang berada di samping Gubernur juga menjelaskan bahwa memang ada yang tidak kebagian jatah makanan siang karena ada penambahan jumlah warga yang datang ke lokasi pengungsian.

Pakde Karwo menegaskan bahwa pihaknya akan menang-

gung semua kebutuhan warga, khususnya untuk keperluan makan dan layanan kesehatan.

Karena itu, ia meminta warga untuk tenang.

Sekitar 600 warga atau 200 lebih kepala keluarga di satu dusun di Desa Mojodungkol mengungsi karena bebukitan di atas perumahan mereka merekah hingga satu meter. Kondisi itu mengancam keselatan warga karena sewaktu-waktu bisa terjadi longsor.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Basuki menegaskan bahwa pihaknya

akan memenuhi semua kebutuhan makan ratusan pengungsi di Desa Mojodungkol.

"Kalau hari ini masih ada yang kurang optimal, itu karena yang kami layani memang bukan hanya satu lokasi. Banyak titik yang kami layani karena banjir yang melanda Situbondo ada di sembilan kecamatan. Kalau ada yang kurang maksimal, mohon dimaafkan," tuturnya.

Menurut dia, sejak Minggu (2/2) pihaknya sudah mendistribusikan keperluan beras ke lokasi pengungsian. Hanya saja beras itu dimasak oleh warga di

sejumlah rumah warga sehingga kemungkinan distribusinya tidak maksimal.

Namun demikian, sejak Senin dirinya menegaskan bahwa dapur umum akan mulai difungsikan dan semua keperluan untuk memasak sudah dikirim, seperti beras tiga kwintal beserta lauk pauknya.

"Untuk di lokasi banjir kami mengirimkan nasi bungkus. Seperti hari ini kami kirim 3.500 nasi bungkus, sementara di pengungsian ini kami kirim beras," ujarnya. = ANT/MASUKI M ASTRO

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III

Waspadai Bencana BOJONEGORO - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, Jatim, mewaspadai banjir bandang dan tanah longsor disebabkan di wilayah setempat terdapat sejumlah sungai yang rutin menimbulkan banjir bandang dan tanah longsor.

"Kewaspadaan menghadapi ancaman banjir bandang termasuk tanah longsor kita lakukan sampai Maret. Meskipun selama musim hujan tahun ini belum ada kejadian banjir bandang dan tanah longsor," kata Kepala BPBD Bojonegoro Amir Syahid, Senin (3/2).

Ia menjelaskan pihaknya memetakan daerahnya yang rawan diterjang banjir bandang dan tanah longsor berdasarkan kejadian tahun lalu.

Sesuai data, katanya, banjir bandang telah melanda 13 desa yang tersebar di tujuh kecamatan, antara lain, Kecamatan Gondang, Padangan, Sukosewu, Sekar, Dander, yang disebabkan meluapnya anak sungai di daerah setempat.

Akibat banjir bandang tersebut mengakibatkan sekitar 120 rumah warga rusak dengan perkiraan kerugian mencapai Rp 390,6 juta.

Selain itu, tanah longsor tahun lalu terjadi di 19 desa yang tersebar di 13 kecamatan, antara lain, Kecamatan Kepohbaru, Baureno, Bubulan, Dander, Padangan juga kecamatan lainnya.

Akibat tanah longsor mengakibatkan puluhan rumah warga dan jalan rusak, dengan perkiraan kerugian mencapai Rp

167 juta.

"Tidak ada korban jiwa dalam kejadian banjir bandang dan tanah longsor tahun lalu," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi tersebut tidak termasuk daerah yang biasa menjadi langganan banjir Bengawan Solo.

"Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi sebagian besar melanda wilayah selatan Bojonegoro akibat rusaknya kawasan hutan," katanya, menegaskan.

Kasi Operasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Mucharom menyebutkan sejumlah anak sungai Bengawan Solo yang rawan menimbulkan banjir bandang yaitu Kali Kening, Kali Pacal, dan Kali Semar Mendem.

Mengantisipasi banjir bandang, katanya, di Desa Kedungsumber, Kecamatan Temayang, telah dipasang peralatan peringatan dini banjir.

"Di daerah setempat dipasang peringatan dini bahaya banjir, sebab selama musim hujan bisa terjadi banjir bandang beberapa kali," jelasnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO

ant/rudi mulya

JALUR EVAKUASI GUNUNG KELUD AMBLAS. Sejumlah pengendara melintas di pinggir jalan yang amblas di Desa Sugihwaras, Ngancar, Kediri, Jawa Timur, Senin (3/2). Jalan tersebut merupakan jalur evakuasi warga ketika Gunung Kelud meletus.

UPDATE

Rekon Kedaruratan Gunung Kelud SURABAYA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur melakukan update Rencana Kontinjensi (Rekon) di wilayah Kediri, Blitar dan Malang menyusul status Gunung Kelud meningkat dari status normal menjadi waspada. Langkah prabencana BPBD tersebut yakni menutup akses menuju lokasi radius dua kilometer.

"Hari ini kami mengumpulkan beberapa elemen di sekitar Gunung Kelud untuk melakukan update Rekon atas peningkatan status Gunung Kelud," ujar Kepala Pelaksana BPBD Jatim Sudarmawan kepada Koran Madura, Senin (3/2).

Rekon BPBD Kabupaten Kediri, Blitar dan Malang tentang gunung tersebut, jelas Sudarmawan, masih berdasarkan situasi pada tahun 2009 silam. Sehingga beberapa elemen dilibatkan untuk menyusun

rekon terbaru dengan dinamika gunung merapi yang memiliki ketinggian 1.731 Mdpl itu.

Elemen yang dilibatkan itu adalah, PVMBG Bandung, Deputi Penanganan Bencana BNPB, Jangkar Kelud (LSM Peduli Gunung Kelud), Kesbangpol Kediri, BPBD Blitar, Malang, serta Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Jawa Timur.

"Yang di-update dalam Rekon itu adalah bagaimana kondisi sosial masyarakat sekitar wilayah Gunung Kelud, bagaimana perekonomiannya di masing-masing wilayah. Termasuk rencana jalur evakuasi ketika bencana itu terjadi," jelasnya.

Sesuai rekam jejak aktivitas di Gunung Kelud, gunung itu memiliki siklus letusan 12 hingga 15 tahun sekali. Data yang dimiliki BPBD Jawa Timur sendiri menye-

butkan, gunung berapi yang berada di wilayah tiga kabupaten itu mulai meletus pada tahun 1901, 1919, 1951, 1966, 1990 dan terakhir pada 16 Oktober 2007. Dan pada letusan terakhir itu, danau kawah Gunung Kelud berubah seiring munculnya kubah lava.

Untuk diketahui, dengan naiknya status waspada Gunung Kelud dari normal, warga di Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Senin (3/2) pagi mencium aroma belerang yang menyengat di sekitar puncak Gunung Kelud. Warga mengaku bau gas belerang itu berasal dari kubah lava, yang hanya berjarak, sekitar 500 meter. Warga pun mulai khawatir dengan perubahan status gunung tersebut, intensitas gas belerang yang keluar akan semakin tinggi dan membuat lemas. = G. ARMADIANTO SEMERU

PELINDO III

Gandeng AKR untuk Mengembangkan Proyek JIIPE SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero) menggandeng PT Aneka Kimia Raya (AKR) untuk mengembangkan proyek Java Integrated Industrial Port (JIIPE) di kawasan Manyar Kabupaten Gresik. Dalam pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan tersebut, telah disiapkan lahan seluas kurang lebih 2.000 hektare.

"Tingginya angka pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menjadi daya tarik tersendiri bagi investor yang ingin menanamkan investasi di sini. Dan kami melihat, ini potensi yang bisa dimasuki. Untuk itu, kami merencanakan membangun satu kawasan industri yang

terintegrasi dengan pelabuhan," ujar Kepala Humas PT Pelindo III, Edi Priyanto, dalam rilis yang diterima Koran Madura, Senin (3/2).

Dia mengatakan, luas areal itu rencananya terbagi dalam tiga kawasan antara lain untuk pelabuhan, industri, dan perumahan. Investasi yang diperlukan untuk merealisasi proyek tersebut diprediksi mencapai sekitar Rp 10 triliun. “Proyek itu mulai dikerjakan secara keseluruhan pada tahun 2015," ungkapnya.

Akan tetapi, kata dia, pada tahun ini perwujudan proyek JIIPE baru memasuki tahap pembangunan dan penyediaan infrastruktur. Seperti akses jalan,

Tingginya angka pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menjadi daya tarik tersendiri bagi investor yang ingin menanamkan investasi di sini.

Edi Priyanto

Kepala Humas PT Pelindo III dermaga, dan kebutuhan energi yang meliputi listrik dan air.

"Pembangunan infrastruktur dasar, memang sudah dilaksanakan pada Oktober 2013 hingga

Oktober 2014. Pembangunan ini melibatkan Pemkab Gresik yang telah menjalin kerja sama untuk penyediaan infrastruktur dan energi," katanya.

Dia menjelaskan, pembangunan JIIPE telah disiapkan ribuan hektare tersebut akan terbagi beberapa peruntunkan atau fungsi, di antaranya sebanyak 1.762 hektare sudah termasuk ruang terbuka hijau, jalan, saluran pembuangan air, dan fasilitas umum lainnya.

Bahkan, kawasan pelabuhan seluas 371 hektare di mana sudah termasuk ruang terbuka hijau dan sirkulasi. Pada masa mendatang, kawasan pelabuhan akan dikelola PT Berlian Manyar Sejahtera,

yang merupakan konsorsium antara PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) selaku anak perusahaan Pelindo III dengan PT Usaha Era Pratama Nusantara (UEPN), anak perusahaan PT AKR Corporindo Tbk. Komposisi saham sebesar 60 persen dimiliki BJTI dan sisanya dikuasai UEPN. Lebih lanjut dia mengatakan, untuk kawasan industri siap dikelola PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera, yang dimiliki oleh PT Usaha Era Pratama Nusantara dan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia. Dengan pembagian saham sebesar 60 persen dimiliki UEPN dan sisanya milik BJTI. = E. HANA DIMAN

Lintas Jatim NARAPIDANA NARKOTIKA

20 Napi Dipindah ke Lapas Pamekasan SURABAYA- Sedikitnya 20 orang narapidana narkotika segera dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus Narkotika di Pamekasan Madura setelah pembangunan fisik dari bangunan senilai Rp 12 miliar tersebut sudah selesai. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jatim, Indro Purwoko kepada wartawan di Surabaya, Senin (3/2).

Menurut Indro, pembangunan lapas khusus narkotika yang bersebelahan dengan Lapas Narkotika Klas IIA di Jl Brawijaya, Pamekasan itu sudah selesai. Dengan begitu, maka pada pertengahan Februari itu, lapas itu bisa ditempati.

"Rencananya, lapas mulai ditempati pada 17 Februari mendatang dan untuk tahap awal, ada sekitar 20 napi yang menempati lapas baru itu," ujarnya.

Lapas narkotika ini berkapasitas 1.100 napi, berdiri di atas lahan seluas 40 x 50 meter. Tiap blok akan diisi sekitar 20 napi narkotika dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Namun, sebelum penempatan napi dan operasional berjalan, pihaknya tentu harus mempersiapkan segalanya, termasuk petugas yang berjaga. Pembenahan mental bagi sipir dan staf yang bertugas juga jadi fokus utamanya.

"Kami masih membenahi sistem mental sipir dan staf yang akan bertugas di sana lebih dulu," ujarnya.

Menurutnya, dalam lapas tersebut akan ada 25 petugas dan 20 staf dari Kanwil Kemenkumham yang dibina mentalnya. Begitu siap jelang 17 Februari, mereka akan bertugas di lapas baru itu. "Jadi waktu ditempati 20 napi narkotika awal pembukaan lapas, petugas sudah siap," tegasnya.

Begitu lapas ini ditempati, maka pembinaan mental juga diberikan pada napi narkotika di sana. Terkait hal ini, pihaknya telah bekerjasama dengan pondok pesantren di Pamekasan untuk memberi pembinaan agama bagi napi beragama Islam.

Sedangkan napi beragama Kristen Protestan atau Katolik, pihaknya bekerjasama dengan lembaga dari Malang.

"Mereka akan secara intens memberi pembinaan rohani pada napi," tambah Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham Jatim, Amirudin.

Terkait dengan tentang pengamanan lapas, pihaknya mengakui bahwa jumlah ideal pengamanan adalah satu petugas dibanding 25 napi atau tahanan. Namun untuk saat ini, pihaknya memaksimalkan petugas yang ada.

E. HANA DIMAN

KORAN MADURA

SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III

11

Bubarkan Tiga BUMD Jatim SURABAYA - DPRD Provinsi Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membubarkan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kinerjanya buruk sehingga tidak memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur Thoriqul Haq kepada wartawan di Surabaya, Senin (3/2), mengungkapkan, dari 12 BUMD milik pemprov Jatim, setidaknya ada 3 yang kinerjanya tidak sehat yakni PT Jatim Invesment Management (JIM), PT Jatim Marga Utama (JMU), dan PT Jatim Graha Utama (JGU).

Perusahaan-perusahaan tersebut tidak lagi sesuai dengan cor bussines saat pendirian. “ Bisa juga perusahaan-perusahaan tersebut berganti nama menyesuaikan cor bussines saat

ini atau dijadikan sebagai anak perusahaan supaya tak membebani perusahaan induk,” ujar Thoriq sapaan karibnya.

Dalam catatan Komisi C, kata Thoriq, ketiga perusahaan tersebut tidak menunjukkan kinerja yang baik dan tidak sesuai dengan cor bussines awal. Sebagai contoh, PT JIM awalnya bergerak bidang investasi melalui pasar saham dan valas. Tetapi karena terus merugi, JIM menekuni usaha bidang penyewaan tangki timbun yang ada di kawasan Pelabuhan Gresik melalui anak perusahaan

bernama PT Petrobas.

“Kalau faktanya demikian, PT JIM sebaiknya dibubarkan dan diganti nama sesuai dengan cor bussines yang berjalan serta lebih menguntungkan. Tapi struktur manajement perusahaannya tetap, namun juga perubahan itu tentunya juga harus dibarengi dengan pencabutan dan pembuatan Perda baru,” paparnya.

Begitu juga dengan PT JGU. BUMD yang awalnya bergerak di bidang usaha perumahan, tetapi belakangan diberi tanggungjawab mengelola Pasar Induk Agrobis (Puspa Agro) sehingga manajemen perusahaannya agak melenceng dari cor bussines dan menjadi kurang sehat.

“Untuk menyehatkan kembali PT JGU, Komisi C merekomendasikan supaya Puspa Agro pengelolaannya dipisah atau

menjadi anak perusahaan dari PT JGU,” tegas Thoriqul.

Ia mengatakan salah satu kendala dalam pengembangan Puspa Agro di Jemundo Sidoarjo adalah jalan akses masuk yang belum jelas kapan bisa dilebarkan karena status tanahnya masih menjadi polemik. Hal inilah yang membuat investor tak berani menanamkan investasi untuk melengkapi fasiltas cool storage, pergudangan hingga balai karantina.

Kemudian JMU yang bergerak di bidang investasi dan operator jalan tol juga tak ada progres.

Pasalnya, pembangunan Tol Surabaya-Mojokerto yang menjadi bidikan PT JMU hingga sekarang belum rampung. “Progres baru ada setelah pembangunan Tol Sumo selesai dan dioperasikan,” ujarnya. = E. HANA DIMAN

AKTA KELAHIRAN

Pemkot Akui Anak Nikah Lewat Agama

g. armadianto semeru/koran madura

MENIKAH. Sejumlah pasangan pasutri menikah di kantor KUA. Mereka tersebar dari Kecamatan Wonokromo, Simokerto, Sawahan, Tambaksari, dan Tegalsari beberapa waktu lalu.

SURABAYA – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya memberikan akta pengakuan anak dari pasangan nikah secara agama. Dengan demikian akta pengakuan anak tidak hanya berdasar aturan dokumen negara atau di Kantor Urusan Agama (KUA), melainkan nikah di depan Modin atau pendeta bisa diakui untuk mendapatkan akta pengakuan anak.

Kepala Dispendukcapil Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, kebijakan baru tersebut sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri

nomor 470/327/sj tertanggal 17 Januari 2014 tentang perubahan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

"Aturan ini sebenarnya terinspirasi dari kasus yang dialami artis Machica Mochtar di Jakarta," kata Suharto Wardoyo, Senin (3/2).

Dispendukcapil mulai pekan ini akan menyosialisasikan aturan baru tersebut. Sosialisasi akan dilakukan melalui kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya. Bahkan, pejabat Modin atau Pendeta juga akan diberikan sosialisasi terkait aturan tersebut. Diharapkan, Modin

atau Pendeta nantinya bisa ikut menjelaskan pada pasangan yang menikah secara agama terkait akta pengakuan anak oleh negara tersebut.

Dalam aturan tersebut, dijelaskan Suharto, mengatur beberapa persyaratan untuk penerbitan akta pengakuan anak. Yakni, surat keterangan dari modin atau pendeta yang ditandatangani saksi dan surat pengakuan dari ayah yang disetujui pihak ibu. Dan tanpa syarat itu maka Dispendukcapil tidak akan bisa melayani pembuatan akta pengakuan anak dari negara.

Menurut Suharto, setiap anak

hasil pernikahan yang sah secara agama berhak mendapat pengakuan dari ayahnya. Selanjutnya akta pengakuan anak nantinya akan berdampak pada kartu keluarga (KK) dimana dalam KK akan disebutkan nama ayahnya.

"Jadi, anak nantinya bisa mengetahui siapa ayahnya. Dan itu hak dari anak. Kalau dulu hanya disebut nama ibu tanpa ada nama ayah di KK bagi anak hasil pernikahan secara agama.

Ini yang sering jadi masalah," tegasnya.

Akan tetapi, lanjut Suharto, akta pengakuan anak itu tidak bisa dibuat untuk anak hasil di luar nikah. Oleh karena itu, mau tidak mau pasangan yang telah memiliki anak harus menikah secara agama jika memang tidak menikah di KUA, sehingga anak bisa mendapatkan haknya.

Mengenai biaya penerbitan akta pengakuan anak, imbuh Suharto, sama sekali tidak ada biaya yang akan dipungut. "Jadi, orang tua yang menginginkan akta pengakuan anak tidak perlu lewat calo atau yang lainnya, silahkan mengurus sendiri karena semua tidak bayar," ujarnya.

Suharto berharap, perubahan aturan tersebut setiap warga Surabaya bisa lebih tertib dalam pengurusan administrasi kependudukan. Dengan demikian berbagai kebijakan Pemerintah bisa dilakukan lebih tepat sasaran karena data kependudukan yang lebih baik. = G. ARMADIANTO SEMERU

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SELASA 4 FEBRUARI 2014| No. 0293|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SELASA 4 FEBRUARI 2014 No. 0293 | TAHUN III

Musim Paceklik Usaha Kerupuk

Seminggu Hanya Produksi 50 sampai 100 kg.

PROBOLINGGO - Musim penghujan mempengaruhi kuantitas produksi kerupuk. Jika musim kemarau, dalam sehari mampu memproduksi 1 kwintal kerupuk. Namun, selama musim penghujan akhir-akhir ini hanya bisa memproduksi 50 kg dalam seminggu.

“Selama musim penghujan untuk membuat kerupuk berkurang, sehingga jumlah produksi kami kurangi. Omzet juga menurun drastis,” ujar Sumila Heni (40) perajin kerupuk, kepada wartawan, Senin (3/2).

Sumila Heni menambahkan, selama musim penghujan sengaja mengurangi jumlah produksi.

Lantaran suhu lembab dan intensitas panas matahari yang minim.

kelembaban udara yang dapat membuat kerupuk berjamur jika disimpan terlalu lama. Sehingga akan mengurangi rasa dari kerupuk itu sendiri.

Perempuan dua anak ini yang menjalankan usaha pembuatan kerupuk ikan sejak tujuh tahun silam itu menambahkan, selama musim pen ghujan jumlah pembuatan krupuk berkurang. Sehingga Sumila Heni tetap meng-

Setiap tampak panas matahari meski hanya sebentar, dan dibantu enam karyawannya bergegas menjemur kerupuk.

“Jika dalam sehari tidak ada panas terpaksa tidak mengeringkan kerupuk, mestinya memakai bantuan mesin oven, tapi biasanya hasilnya kurang bagus,” terang, warga RT 04 RW 02 Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.

Lebih lanjut Sumila Heni menyampaikan, saat musim penghujan tak berani memproduksi banyak. Hal tersebut dikarena

gunakan tepung tapioka.“Ya, sementara saat ini memproduksi kerupuk memakai tepung tapioka,”papar Sumila Heni.

Senada disampaikan, Agus Salim (39) perajin kerupuk asal Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, mengaku musim penghujan ini agak lesu karena proses produksi jadi terganggu. Proses pengeringan kerupuk mentah yang mengandalkan panas matahari jadi tak maksimal karena terkendala mendungatau bahkan hujan.

“Karena musim hujan mem-

buat cuaca menjadi lembab, akibatnya kerupuk mentah cepat menjamur. Ini dikarenakan proses menjemur kerupuk mentah tidak bisa maksimal. Dalam proses penjemuran memang tergantung sinar matahari,”ujarnya.

Lanjut dia, sebenarnya perajin pernah menyiasati dengan peringan menggunakan oven khusus, namun hasilnya tidak maksimal.

“Panas alternatif ini ternyata tak mampu mengeringkan sepenuhnya dan kadar air masih tersisa dalam kerupuk mentah sehinga saat digoreng akan sulit kering,”terang Agus Salim.

Agus Salim menambahkan, keadaan normal atau cuaca cerah produksi kerupuk miliknya bisa mencapai 10 sampai 25 kilogram perhari, dengan omzet sehari sejumlah Rp 250 ribu, untuk harga jual kerupuk mentah Rp 10.000 perkilogram.

“Kerupuk adalah lauk, itu dulu namun sekarang dengan sedikit inovasi dan kreativitas jenis kerupuk masa kini makin variatif dan fungsinya meluas sebagai camilan yang disukai tua-muda. Kuncinya berani mencoba. Kalau gagal tidak apa-apa, dicoba lagi terus, lamalama makin maju,” imbuhnya.

Agus Salim tentu tak sendirian memproduksi kerupuk. Dia dibantu isteri dan saudaranya mengerjakan proses produksi secara berantai. Mulai mengumpulkan bahan baku, membersihkan, menjemur, hingga menggoreng.

“Makin banyak pilihan, orang makin senang, pembeli juga tambah banyak,” ujarnya.

Dengan pemasaran yang masih konvensional, yakni dari mulut ke mulut, Agus Salim bisa menjual sampai satu kuintal lebih kerupuk dan keripik per bulan.

“Harapan saya, selain usaha ini bisa lebih maju dan berkembang, juga bisa lebih dikenal masyarakat melalui pemerintah Kota Probolinggo,”pintanya.

Kendati produsen dan penjual kerupuk saat ini semakin bertambah, tidak takut tersaingi. Dia justru senang karena produk kerupuk menjadi salah satu kesukaan masyarakat. ”Saya lebih suka banyak pesaing, jadi orang bisa memilih.

Lebih banyak pesaing lebih enak,” pungkas Agus Salim. =M.Hisbullah Huda

Bahan Baku Naik

Perajin Pot Bunga Kian Terpuruk PROBOLINGGO - Kenaikan harga bahan baku, ternyata juga langsung terasa oleh perajin pot bunga di Kota Probolinggo.

Sebab, harga bahan baku membuat pot bunga kian meroket.

Dampak langsung yang dihadapi perajin pot bunga adalah naiknya harga bahan baku seperti semen dan ditambah rendahnya daya beli masyarakat.

Kamisan (65) perajin pot bunga di Jalan Panglima Sudirman Gg. Satria I, Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, mengatakan usaha membuat pot bunga kian hari kian terpuruk. Sebab harga semen satu bulan terakhir naik Rp 45.000 dan tambah saat ini juga harga semen di pasar naik Rp 55.000.

“Sebelum bahan baku naik, harga semen di sini masih Rp 45.000/sak, setelah BBM naik harga semen jadi Rp 50.000/ sak, dan sekarang naik menjadi Rp 55.000/sak,” ucapnya kepada wartawan, Senin (3/2).

Menurutnya, sebelum harga bahan baku naik, dirinya masih dapat memproduksi pot hingga 15 buah perhari dengan keuntungan Rp 150.000. Namun saat ini hanya bisa memproduksi 10 buah per hari dan kadang 8 buah.

Untuk membuat 10 buah pot bunga minimalis, ia menghabiskan satu sak semen dalam produksinya. Sedangkan untuk harga potnya bervariasi, mulai dari Rp 35.000/buah sampai Rp 45.000/buah.

“Sekarang pesanan orang juga sudah terasa sedikit, tidak seperti yang lewat-lewat masih bisa terjual 15 buah perhari dengan keuntungan RP 10.000

per buahnya. Kini pembelinya menurun drastis, mungkin karena orang juga sudah susah,” katanya.

Terpisah, Muhammad Sibaweh (35) warga Jalan KH.Hasan Genggong, Gang Bayusari IX, Kelurahan Kebonsari Wetan Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo yang juga bekerja sebagai pengarajin pot bunga mengatakan, dirinya juga mengalami hal serupa. Selain harga bahan baku dan biaya produksi makin tinggi, pembeli juga semakin berkurang.

“Sekarang sudah mulai sepi pembeli jika dibandingkan beberapa bulan kemarin. Kalau kemarin kita bisa produksi dan jual 20 buah sekarang tak tentu, bisa 10 buah dan kadang juga tidak ada pembeli,” jelas Ahmad Sibaweh.

Ahmad Sibaweh, merasakan dampak langsung kenaikan harga bahan baku. “Bahannya tambah mahal, kalau kita naikkan harga potnya mungkin tambah susah terjualnya, sebab harga dulu aja pembeli sudah berkurang,” terangnya.

Ia bersama pekerja perajin pot bunga yang lain, berharap besar kepada pemerintah untuk dapat membantu kondisi mereka termasuk menjaga harga semen dan memberikan perhatian kepada pelaku UKM seperti mereka.

“Harga di pasaran saja sudah tinggi, ditambah lagi ongkos semen itu sampai ke sini.

Bagaimana lagi mau dibuat kalau tak dikerjakan kita makan apa?,” pungkas Muhammad Sibaweh. =M.Hisbullah Huda

BERTAHAN: Meski kenaikan harga bahan baku berdampak langsung, tak membuat perajin pot bunga di Kota Probolinggo menjadi terpuruk.

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 4 FEBRUARI 2014 No. 0293| TAHUN III

13

Banleg Segera Godok Raperda Penanggulangan HI/AIDS Raperda Masuk Skala Prioritas PROBOLINGGO - Rencangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanggulangan HIV AIDS tahun ini segera digodok. Pasalnya, penyakit mematikan dinilai angka penderitanya sangat tinggi di Kabupaten Probolinggo.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kabupaten Probolinggo, Dedy Suyanto membenarkan adanya upaya dewan dalam tahun ini, akan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan HIV AIDS. “Raperda akan mulai digodok dewan pada triwulan kedua,” katanya kepada wartawan, Senin (3/2).

Menurutnya, Perda penanggulangan HIV AIDS dianggap penting, sebab angka penderit-

anya semakin tahun jumlahnya mengalami peningkatan.”Perda itu sangat urgen untuk segera dibuat dan disahkannya,” tegas Dedy Suyanto.

Dedy Suyanto menambahkan, gambaran besar dalam Raperda nantinya akan mengatur masalah penanggulangan HIV AIDS, terutama masalah peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak penyakit itu. Sedangkan untuk

yang terlanjur terjangkit agar cara penang gulangannya lebih dimaksimalkan.“Penyebaran penyakit HIV AIDS bisa ditekan jumlah penderitanya,”imbuhnya.

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi Pengulangan AIDS (KPA) Kabupaten Probolinggo, Ismail Panji, menyambut baik serta mengaku senang jika Perda tentang penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Probolinggo bisa terwujud. ”Perda bisa dijadikan payung hukum dalam melakukan pencegahan dan penularan panyakit kelamin tersebut,” terangnya.

Bahkan, pihaknya menjelaskan tentang tingginya masyarakat

yang terjangkit penyakit HIV AIDS. Jumlah pengidap penyakit itu, dari tahun 2000 sampai 2013 kemarin sudah mencapai angka kurang lebih 640 orang, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati.

“Penyakit HIV AIDS merupakan penyakit yang membahayakan. Bahkan bisa merengut nyawa penderitanya. Untuk penderita yang dominan, yakni kalangan ibu rumah tangga,” tegas Ismail Panji.

Untuk melakukan pencegahan dan penularan panyakit HIV AIDS, lanjut Ismail Panji, perlu adanya sinergitas seleruh elemen masyarakat, baik pemerintah dan peran serta masyarakat, tokoh

agama, serta tokoh masyarakat terutama dari kalangan anak muda.“Yang paling urgen, dalam hal mensosialisasikannya dan cara penagangannya ,” paparnya.

Saat ini pihaknya merasa terbantu dengan adanya muda mudi yang gencar melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat, seperti di wilayah Kecamatan Tegasiwalan Kabupaten Probolinggo “Mereka melakukan pada aacara pengajian atau dalam kegiatan sosial lainnya. Dengan tegas mampu memberikan informasi tentang bahaya serta cara penanganannya jika sudah terjangkit,” pungkas pria yang juga menjabat sebagi dosen ini. =Mahfud Hidayatullah

KETAHANAN PANGAN

Haruskah Ada Kawasan Rumah Pangan Lestari?

PROBOLINGGO – Dinas Pertanian Kota Probolinggo menggagas Kawasan Rumah Pangan Lestari yang dilakukan sesuai dengan tiga program utama, yakni meningkatkan ketahanan pangan, percepatan keanekaragaman konsumsi pangan, meningkatkan kesejahteraan petani.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Kota Probolinggo, A. Yudha Sunantya, kepada wartawan, Senin (3/3).

A.Yudha Sunantya mengatakan ketahanan pangan berdasarkan UU nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

“Untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kami menggagas Kawasan Rumah Pangan Lestari Kawasan Rumah Pangan Lestari Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Jumlahnya sekarang mencapai 18 KRPL,”tandasnya.

Menurutnya, kawasan rumah pangan yang dibangun dalam suatu kawasan dengan

prinsip pemanfaatan pekarangan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, mengurangi belanja rumah tangga, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

“Selama 2013, sudah terbangun 11 KRPL. Sedangkan tahun 2014 menggas di 7 Kelurahan, yakni Kelurahan Ketapang , Pohsangit Kidul, Jrebeng Wetan, Wiroborang, Jrebeng Kidul, Wonoasih, dan Kedung Galeng,”papar A.Yudha Sunantya.

Dalam konteks ketahanan pangan, ketersediaan pangan, lanjut A.Yudha Sunantya, mencakup dua aspek, diantaranya tersedia dalam jumlah dan mutunya. Yang berkaitan dengan mutu ini terutama adalah gizi.

“Apabila tubuh kekurangan zat gizi, khususnya energi dan protein, pada tahap awal akan menyebabkan rasa lapar dan dalam jangka waktu tertentu berat badan akan menurun yang disertai dengan menurunnya

produktivitas kerja,”terang mantan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Probolinggo ini.

Ia menambahkan, kekurangan zat gizi yang berlanjut akan menye-bab-kan gizi buruk, jika tidak ada perbaikan konsumsi energi dan protein yang mencukupi akhirnya tubuh akan mudah terserang penyakit infeksi yang selanjutnya dapat menyebabkan kematian sehingga sangat diperlukan kecukupan gizi.

Disisi lain, indikator kesejahteraan rakyat adalah apabila setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, anak, dewasa dan lanjut usia, kaya dan miskin, semuanya memiliki status gizi yang tergolong baik.

Artinya mereka semuanya tercukupi kebutuhan pangannya, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Mereka yang keadaan gizinya baik, adalah mereka yang terbebas dari masalah gizi yaitu masalah yang timbul akibat kekurangan gizi atau kelebihan gizi.

“Akibat kekurangan gizi menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit gizi kurang, sedangkan akibat kelebihan gizi menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit gizi lebih. sangat diperlukan tindakan intervensi yang ditujukan kepada wilayah

untuk meningkatkan kondisi ketahan pangannya,”ucap A.Yudha Sunantya.

Masyarakat Terbantu KRPL Bak gayung bersambut, Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang di gagas Dinas Pertanian Kota Probolinggo, akhirnya dicanangkan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Probolinggo. Salah satunya, yang sudah dirintis di lingkungan RW 3, Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.

Koordinator pendistribusian bibit dan benih di KRPL di wilayah RW 3 Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, Nurani, mengatakan KRPL bertujuan untuk meningkatkan kesejahterraan masyarakat Pilang pada khususnya dan Kota Probolinggo pada umumnya.

“KRPL ini sebuah program dimana masyarakat melakukan pemberdayaan dirinya sendiri melalui budidaya baik budidaya tanaman seperti sayur-mayur, budidaya peternakan seperti pelihara unggas, entog atau ayam, juga budidaya perikanan, seperti pembudidayaan Ikan Lele dan Ikan Gurame,” tandasnya. =M.Hisbullah Huda

14

KORAN MADURA

Probolinggo

SELASA 4 FEBRUARI 2014| No. 0293|TAHUN III

Kisah Sang Perenggut Mahkota Benarkah Kolor Ijo Identik Pesugihan?

PROBOLINGGO – Masih ingatkah dengan kasus tertangkapnya pelaku kolor ijo? Rupa-rupanya masyarakat Probolinggo kini masih belum lepas ingatannya dengan ulah bejat Buasir Nur Khotib (50) asal warga desa Pohsangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.

Pria yang mempunyai seorang cucu itu, tak hanya melakukan aksi pencurian di sejumlah Tempat Kejadian Perkara (TKP), namun juga melakukan pemerkosaan terhadap para korbannya yang disebut dengan istilah kolor ijo.

Benarkah kolor ijo itu identik dengan pesugihan seperti apa yang diwacanakan oleh masyarakat banyak? Tidak sedikit masyarakat kini yang menilai kalau ulah sang “perenggut mahkota” itu merupakan aksi ritual untuk menjadi kaya raya.

Rasan-rasan soal aksi kolor ijo tersebut, tidak hanya muncul di warung-warung kopi pojokan, tetapi menjadi bahan perbincangan semua orang dari berbagai kalangan. Mereka mengklaim perbuatan Buasir Nur Khotib itu merupakan bagian ritual menuju kaya tanpa harus melakukan bekerja seperti layaknya masyarakat lainnya.

Wacana sang kolor ijo yang kian membumi di tengah masyarakat sebagai bagian dari ritual pesugihan tersebut, bukan karena tanpa alasan. Karena setiap melakukan aksinya, Buasir Nur Khotib selalu membawa jimat ampuh yang diyakininya bisa menundukkan para perempuan

yang dijadikan pelampiasan napsu bejatnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo, KH. Masruhin saat dimintai komentarnya menjelaskan, tidak ada dalam ajaran agama Islan melakukan perzinaan itu orang bisa kaya raya. “Itu tidak benar,” tandasnya kepada wartawan, Senin (3/2).

Menurut dia, adanya wacana kolor ijo identik dengan pesugihan itu merupakan klenik yang tidak perlu diyakini. “Masyarakat tidak perlu percaya-lah. Saya lebih cenderung ulah Buasir itu murni perbuatan kriminal yang perlu dihukum seberat-beratnya,” katanya.

Masyarakat yang menyakini kolor ijo sebagai persyaratan ritual untuk pesugihan itu, karena kultur dan aqidahnya minim. Itulah sebabnya, dia menghimbau agar masyarakat jangan mudah percaya dengan hasutan istilah kolor ijo.

KH. Masruhin sendiri mengaku heran istilah kolor ijo itu berasal darimana. Sepengetahuan dia, kolor ijo itu merupakan salah satu ilmu gendam yang kerap digunakan untuk melakukan kriminal. Bukan sebagai persyaratan untuk menuju kaya raya.

“Jadi tidak benar kalau kolor

ijo itu merupakan syarat agar orang menjadi kaya. Kalau ingin kaya, orang harus bekerja keras.

Hanya itu yang diajarkan oleh agama,” timpal pria yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Probolinggo itu.

KH. Masruhin mengakui, kasus kolor ijo itu memang sudah lama merebak di tengah masyarakat dan seringkali meresahkan. Namun baru sekarang polisi bisa membongkarnya.

“Ini murni perbuatan kriminal. Jadi tidak benar kalau kasus kolor ijo itu dikait-kaitkan dengan persyaratan ritual,” imbuhnya.

Salah seorang supranatural asal Kota Probolinggo, Ustazd Yusuf mengatakan, ilmu pesugihan itu memang ada. Namun bukan dengan cara melakukan pemerkosaan terhadap para perempuanperempuan yang sudah berumah tangga.

“Tapi yang jelas pesugihan jenis apapun dilarang oleh agama,” katanya. Biasanya orang ingin kaya raya dengan cara spontanitas itu lebih dekat dan membaur dengan mahluk halus bernama jin. Dan itu sangat dilarang oleh ajaran agama.

“Nabi saja dulu bekerja. Jadi kalau ingin kaya ya harus bekerja keras,” tandasnya.

Buasir Nur Khotib dikenal Dermawan Siapa sangka Buasir Nur Khotib akan ditangkap polisi terkait kasus kolor ijo. Di desanya, pria yang kini harus mendekam disel Mapolda Jatim itu dikenal seorang dermawan. Bahkan, dia

suka membantu tetangganya yang membutuhkan pertolongannya.

Begitu mendengar Buasir Nur Khotib ditangkap polisi, sebagian warga terkejut. Mereka tidak menyangka jika pria “murah tangan” itu ditangkap oleh polisi. Apalagi dikait-kaitkan dengan kolor ijo.

Tidak percayanya warga sekitar itu bukan tanpa alasan. Karena Buasir Nur Khotib selama ini dikenal sebagai seorang warga yang memiliki usaha di rumahnya. Seperti jasa penggilingan dan pembuatan pupuk organik.

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Nur oleh tetangganya itu, dikenal ramah dan akrab dengan tokoh masyarakat dan kiai. Tak heran, beberapa tahun silam Nur pernah mengadakan pengajian umum di rumahnya dengan mendatangkan seorang kiai kondang asal Jakarta.

“Dia itu di desa sangat baik dengan tetangga. Jadi warga tidak menyangka kalau dia terlibat kasus kolor ijo,” ujar seorang tetangganya yang wanti-wanti agar namanya tidak di korankan.

Warga itu menceritakan, sosok Nur itu sama seperti warga lainnya. Tidak ada gelagat mencurigakan kalau dia seorang pelaku kolor ijo yang kini menghebohkan jagat antero.

Sementara itu, pasca tertangkapnya Buasir Nur Khotib itu hingga kini masih menjadi perbincangan masyarakat. Namun mereka tidak mengkaitkaitkan dengan istilah pesugihan.

Karena sepengetahuan warga

sekitar, kondisi ekonomi keluarga Buasir Nur Khotib terbilang masih setara dengan orang kebanyakan di desanya.

Publik Mengecam Nama Buasir Nur Khotib bak naik daun. Namun popularitas yang dia sandang justru kebalikannya. Dia dikejam oleh sebagian masyarakat. Apalagi korban yang diperkosa kini menjadi 41 orang. Rata-rata yang menjadi korbannya adalah perempuan yang sudah berumah tangga, bahkan juga ada yang masih gadis.

Kecaman itu tidak hanya datang dari masyarakat biasa, namun juga para politisi dan kalangan pejabat di Probolinggo. Mereka berharap agar para korban melapor ke Polres Kota. Apalagi aksi yang dilakukan oleh pelaku dilakukan sejak tahun 2004 silam hingga 2014.

“Dia melakukan aksinya sejak tahun 2004 sampai 2014,” terang Kapolres Kota Probolinggo, AKBP Iwan Setiawan kepada wartawan.

Dalam melakukan aksinya, pelaku selalu membawa jimat berupa batu berwarna hijau. Batu itu diyakini oleh pelaku untuk meredam korban agar teriakannya saat diperkosa tidak didengar oleh warga.

Kepada petugas penyidik, pelaku mengaku sebelum melakukan aksinya, dia selalu mengitari rumah korban untuk mengeluarkan ilmu aji sirepnya agar korban yang diincarnya tidak bangun saat masuk ke dalam rumahnya. =Muhammad Sugianto

PARTAI POLITIK

PKB Dukung Dana Saksi Dibiayai Pemerintah PROBOLINGGO – Dana sanksi parpol yang akan dibiayai oleh pemerintah tidak hanya terjadi kontroversi di tingkat pusat, namun berimbas di tingkat daerah. Sebagian pengurus parpol menyatakan sikap mendukung jika dana sanksi parpol pada pileg 2014 mendatang dibiayai oleh pemerintah.

“Saya mendukung sekali kalau dana saksi parpol dibiayai oleh pemerintah,” ujar wakil sekretaris DPC PKB Kota Probolinggo, Taufiqurahman kepada wartawan, Senin (3/2).

Sikap parpol yang menolak itu berasal dari partai-partai besar yang tidak menginginkan dana saksi parpol dibiayai oleh

pemerintah. “Yang menolak itu kan hanya partai-partai besar,” katanya.

Sikap dukungan Taufiqurahman itu bukan tanpa alasan.

Namun partai sendiri tidak akan mampu jika harus membiayai semua dana saksi pada saat pemilu.

“Toh ini tidak hanya menjadi kepentingan parpol saja, tetapi terselenggaranya pemilu yang demokratis juga kepentingan Negara,” timpal Taufiqurahman yang juga anggota DPRD Kota Probolinggo.

Dia mencontohkan, dana bantuan parpol yang setiap tahun diberikan kepada setiap partai.

Dana itu juga berasal dari pemerintah. “Kan sama saja. Dana banpol itu tidak untuk partai, tetapi juga untuk masyarakat,” imbuh dia.

Sikap dukungan Taufiqurahman itu bukan tanpa alasan. Namun partai sendiri tidak akan mampu jika harus membiayai semua dana saksi pada saat pemilu.

Itulah sebabnya, dia menyayangkan ada parpol yang menolak dana sanksi akan dibiayai oleh pemerintah. “Kalau pemerintah nanti benar-benar membiaya dana saksi parpol, partai yang menolak jangan

sampai kemudian menerima bantuan itu,” tegasnya.

Berbeda dengan Partai Amanah Nasional (PAN). Partai berlambang matahari itu lebih cenderung mengikuti aturan partai. “Kita itu hanya pengurus daerah. Kita hanya mengikuti yang diatas. Kalau pusat memutuskan mendukung, ya kita juga mendukung,” ujar Ketua DPD PAN Kota Probolinggo, Muasim.

Dia menjelaskan, tidak ada salahnya parpol menerima dana saksi itu dari pemerintah.

Sepanjang ada landasan hukumnya. “Kalau dasar hukumnya ada, saya kira tidak masalah,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

SELASA 4 FEBRUARI 2014 No. 0293 | TAHUN III

SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III

Atletico Kuasai Puncak Klasemen Arturo Vidal (kiri) dan Nagatomo (kanan)

TAKLUKKAN INTER MILAN

Juventus Makin Jauh Tinggalkan Pesaing

TURIN - Juventus semakin jauh meninggalkan para pesaing terdekatnya di klasemen sementara, setelah sukses melumat Inter Milan dengan skor telak 3-1 pada laga bertajuk Derby Italia di Juventus Stadium Minggu (2/2) malam waktu setempat atau Senin (3/2) dini hari WIB. Si Nyonya Tua kini unggul sembilan poin dari AS Roma di tempat kedua dan menjauh 15 angka dari Napoli di tempat ketiga.

Laga AS Roma versus Parma terpaksa dihentikan setelah berjalan selama delapan menit karena lapangan tergenang air dan tidak bisa dipakai lagi. Saat itu kedudukan masih 0-0. Sedangkan Napoli secara mengejutkan kalah 0-3 dari Atalanta di pertandingan terpisah.

Anak-anak asuh Antonio Conte itu menang telak dengan skor 3-1.

Tiga gol Si Nyonya Tua diciptakan oleh Stephan Lichtsteiner pada menit ke-15, Girogio Chiellini di menit ke-47, dan Arturo Vidal menit ke-55. Sedangkan satusatunya gol Inter Milan dibuat oleh Rolando pada menit ke-71.

Menanggapi kemenangan ini, pelatih Juventus Antonio Conte mengaku sangat bahagia. “Kami menang dan bahagia. Kami mempersiapkan pertandingan ini dengan baik dan hingga ke detaildetailnya. Menurut saya, kami bermain sangat baik. Hanya saya sedikit kecewa karena kemasukan satu gol. Ini yang sedikit membuat kami khawatir.” kata mantan gelandang Juventus dan Timnas Italia itu. =espn/aji

MADRID - Untuk pertama kalinya sejak 1996, Atletico Madrid duduk di puncak klasemen sementara La Liga Spanyol setelah memetik kemenangan telak 4-0 atas tamunya Real Sociedad pada laga di Stadion Vicente Calderon, Minggu (2/2) malam waktu setempat atau Senin (3/2) dini hari WIB. Anak-anak asuh Diego Simeone ini akhirnya bisa memotong dominasi Barcelona dan Real Madrid dalam 18 tahun terakhir.

Atletico duduk di puncak dengan 57 poin sedangkan Barcelona dan Real Madrid duduk di peringkat kedua dan ketiga masing-masing dengan 54 poin.

Keberhasilan Atletico ini tidak terlepas dari hasil buruk yang diraih Barcelona sehari sebelumnya yang kalah 2-3 dari Valencia di Camp Nou. Seharusnya, El Barca bisa turun ke tempat ketiga kalau saja Real Madrid bisa mengatasi perlawanan tuan rumah Athletic Bilbao pada laga terpisah di San Memes, Senin (3/2) dini hari WIB. Sayang, kedua tim hanya bermain imbang 1-1.

Madrid tetap bertengger di tempat ketiga karena kalah selisih gol dari Barcelona yang berhak duduk di tempat kedua.

Pada laga Atletico versus Real Sociedad, keempat gol tuan rumah masing-masing dicetak oleh David Villa, Diego Costa, dan Miranda. Villa membawa timnya unggul terlebih dahulu pad menit ke-38 memanfaatkan umpan

Diego Costa. Sayang mantan penyerang Barcelona ini harus ditarik beberapa menit berselang karena mengalami cedera paha dan harus digantikan oleh Raul Garcia. Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Atletico berhasil menambah tiga gol. Pada menit ke-72, Diego Costa membawa timnya menjauh menjadi 2-0. Garcia mengirimkan bola kepada Diego Costa yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Striker Spanyol kelahiran Brasil itu pun dengan mudah menaklukkan kiper Sociedad Claudio Bravo.

Dua menit berselang, giliran Miranda yang memperbesar keunggulan tuan rumah melalu sundulannya menyambut sepak pojok yang tidak bisa dijangkau Bravo. Pesta gol Atletico ditutup oleh gol kedua Diego Costa pada laga tersebut hanya tiga menit sebelum waktu normal habis.

Pemain ini menggiring bola ke dalam kotak penalti sebelum melepas tendangan yang memaksa Bravo memungut bola dari gawang untuk keempat kalinya.

Menanggapi kemenangan ini pelatih Atletico Madrid Diego Simeone mengaku sangat puas.

“Ini momen yang sangat manis bagi para pemain yang selalu berjuang pada setiap pertandingan dengan intensitas dan etika kerja yang sama,” kata pelatih asal Argentina itu. =espn/aji

Pertama Kalinya Sejak 1996

MAKIN OKE. Penyerang Atletico Madrid David Villa merayakan gol yang dicetaknya pada menit ke-38. Gol pertama ini diikuti tiga gol lainnya dari pemain berbeda yang membawa Atletico menang atas Sociedad, dan bercokol di puncak klasemen sementara La Liga, Spanyol.

CR7 Dikartu Merah, Madrid Raih Hasil Imbang

KARTU MERAH. Momen ketika bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo dikartu merah secara langsung oleh wasit.

MADRID- Real Madrid harus puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Athletic Bilbao pada pertandingan di San Memes Minggu (2/2) malam waktu setempat. Madrid berhasil unggul duluan berkat gol Jese Rodriguez pada menit ke-65 memanfaatkan umpan silang Cristiano Ronaldo, tetapi tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan melalui tendangan voli pemain pengganti Ibai Gomez pada menit ke-85. Bola tersebut sebenarnya bisa dijangkau penjaga gawang Diego Lopez, tetapi tetap bergulir ke gawang.

Beruntung, Real Madrid terhindar dari kekalahan karena pada 15 menit terakhir, mereka bermain dengan 10 orang, setelah

pemain terbaiknya Cristiano Ronaldo diusir keluar lapangan karena langsung mendapat kartu merah. Ronaldo diusir karena kapten Timnas Portugal itu “mencakar” wajah pemain Bilbao Carlos Gurpegi yang membuatnya terjatuh.

Menanggapi pengusiran Ronaldo, bek Madrid Marcelo mengaku tidak mengerti. Sebab, menurutnya, pengusiran itu tidak beralasan. “Sulit diterima bahwa seorang pemain dikeluarkan tanpa alasan. Memang sangat sulit mendapatkan satu poin di sini, tetapi Madrid selalu mendapat jaminan untuk memenangkankan semua pertandingan. Kartu merah ini membuat kami lebih sulit,” kata bek asal Brasil itu. =espn/aji

KORAN MADURA 16 INDEKS ATLETICO KUASAI

RONALDO DIKARTU MERAH, MADRID IMBANG

SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III

OLAHRAGA

PUNCAK KLASEMEN

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

Olahraga KORAN MADURA

ARSENAL KEMBALI

KE PUNCAK LONDON - Arsenal terus menjaga persaingan memperebutkan gelar juara Liga Utama Inggris meskipun gagal mendatangkan pemain besar dalam bursa transfer musim dingin lalu. “The Gunners” kembali mengklaim singgasana setelah mengemas kemenangan 2-0 atas Crystal Palace di Emirates Stadium, Minggu (2/2) malam WIB atau Senin (3/2) dini hari WIB. Torehan positif tersebut tidak lepas dari jasa Alex Oxlade-Chamberlain yang memborong dua gol tersebut.

Arsenal sebelumnya harus tersalip dari Manchester City pada pekan lalu menyusul hasil imbang mereka saat melawan Southampton. Namun, posisi klub asal London Utara tersebut belum sepenuhnya aman.

Pasalnya, City baru akan berlaga menghadapi Chelsea pada Senin (3/2) waktu setempat atau Selasa (4/2) dini hari WIB. Jika menang, City akan kembali naik ke puncak klasemen dengan raihan 56 poin atau unggul satu angka dari Arsenal.

Bermain tanpa gol di babak pertama, Arsenal sukses memec-

PENCETAK GOL. Alex Oxlade-Chamberlain meluapkan kegembiraannya dalam laga melawan Crystal Palace. Ox memborong dua gol kemenangan Arsenal

ahkan kebuntuan ketika interval kedua baru bergulir dua menit.

Alex Oxlade-Chamberlain mencatatkan namanya di papan skor setelah absen lebih dari setahun setelah mampu mengelabui kiper Palace Julian Speroni dengan mencungkil bola.

Dominasi tuan rumah semakin jelas terlihat dengan gol kedua yang kembali lahir dari kaki Chamberlain pada menit ke-73.

Merangsek ke dalam kotak penalti, pemain 20 tahun ini menaklukan Speroni dengan tembakan terukurnya.

Pelatih Arsenal Arsene Wenger mengaku senang dengan penampilan Chamberlain.

Jika Chamberlain terus konsisten, arsitek berjuluk sang profesor itu pun tidak perlu pusing mencari pengganti Theo Walcott yang didera cedera panjang.

“Perlu waktu baginya untuk bisa kembali dan saya senang ia telah kembali ke kondisi fisik terbaiknya. Ia menunjukan jika ia bisa sangat penting bagi kami,” ucap Wenger seusai laga. =espn/aji

JUVENTUS MAKIN JAUH TINGGALKAN PESAING OLAHRAGA | 15 SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III

16

SIARAN LANGSUNG

Ox Borong Dua Gol Kemenangan

Rabu 5 Februari 2014 FULHAM vs SHEFFIELD 02:45 WIB di Bein Sport 2 Sabtu, 8 Februari 2014 LIVERPOOL vs ARSENAL 19:45 WIB di Bein Sport 3 CHELSEA vs NEWCASTLE 22:00 WIB di Indosiar NORWICH vs MAN. CITY 22:00 WIB di Bein Sport 1

SELASA

CUACA EKSTREM MENYISAKAN PILU

4 FEBRUARI 2014 No. 0293 TAHUN III

SUMENEP | C

AROMA KONGKALIKONG PROYEK

KORAN MADURA

A

PRIHATININGRUM SELASA 4 FEBRUARI WIWIT 2014 | No. 0293 | TAHUN III

SAMPANG | J

Sikap Sederhana itu Keutamaan Wanita NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Mencari Kerang di Pantai Pegagan

Sejumlah istri nelayan mencari kerang di Pantai Pegagan, Pademawu, Pamekasan, Jatim. Para istri nelayan tersebut terpaksa mencari kerang sebagai pengganti ikan karena selama hampir satu bulan, nelayan di daerah itu tidak melaut akibat terkendala cuaca buruk.

Mat Selor Tersungkur Para Saksi Memberatkan Terdakwa PAMEKASAN - Sidang lanjutan dua terdakwa pelaku pencurian hewan (curwan) milik Armuji, warga Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Pamekasan, Senin (3/2) kemarin digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan. Masing-masing Rafii alias Mat Selor 41, warga Desa Pragaan Dajah, dan Ahmadi 35, warga Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan Sumenep. Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dipimpin Slamet Riadi

selaku hakim ketua, didampingi Bambang Setyawan dan Heri Kurniawan masing-masing sebagai hakim anggota.

Saksi yang dihadirkan lima orang, Armuji saksi sekaligus korban, Hoseh istri korban, Hadi, Sahri, dan Rawari alias Pak Lili.

Sidang berlangsung sekitar 3 jam, sejak pukul 11. 00-13.45 WIB. Kesaksian para saksi memberatkan terdakwa. Di hadapan majelis hakim, Armuji menjelaskan pencurian dua ekor sapi miliknya diketahui saat ia terbangun sekitar pukul 02. 00. “Sekitar jam 2 saya bangun tidur. Saya langsung ke kandang untuk mengecek sapi, karena sedang rawan pencurian.

Ternyata sapi saya yang paling

besar sudah hilang. Saya berusaha mencari ke belakang. Setibanya di gang, saya melihat orang bertopeng dan langsung menyerang dengan bondet,” katanya.

Hoseh, istri Armuji, merupakan orang pertama yang menolong suaminya. Ia terbangun setelah mendengar bunyi ledakan bondet.

Ia menemui suaminya dalam kead-

aan terluka. Sedangkan Hadi, orang yang menemukan serpihan HP dan kartu SIM. Sebelum diserahkan ke petugas, kartu SIM itu sempat diaktifkan dan bisa digunakan untuk me-misscall kepada nomor HP Sahri. Saat itu, masyarakat meyakini pelaku pencurian Mat Selor cs, karena saat di-miscallkan ke nomor itu muncul nama Mat Selor.

Kepada majelis hakim, Sahri menyatakan memiliki nomor HP terdakwa Rafii alias Mat Selor saat ia datang ke rumah Mat Selor dan meminta no HP-nya, saat terjadi pencurian sebelumnya. Sementara Rawari alias Pak Lili mengakui ada orang mencurigakan masuk ke Desa Kertagena Tengah, pada malam kejadian. Saat ditanya pekerjaan Mat Selor, ia mengaku tidak tahu, demikian juga saat ditanya tempat penitipan kendaraan pelaku, Rawari juga mengaku tidak tahu. “Saya tidak tahu pekerjaannya, tapi 2010 lalu, saya pernah melihat Mat Selor membawa sapi malam-malam,” katanya.

Setelah menganggap cukup, majelis hakim akhirnya menunda persidangan untuk dilanjutkan pekan depan. Kedua terdakwa yang dihadirkan ke persidangan kembali dimasukkan ke sel tahanan PN Pamekasan sebelum dikembalikan ke Lapas Narkotika Kelas II-A Pamekasan. Sidang tersebut juga diikuti oleh Yurike selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU). =ACHMAD FAUZI M/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III

MADURA

SUMENEP – Pelapor dugaan salah sasaran bantuan guru mengaji, Jumanto, warga Dusun Sumur Dalam, Desa Banbaru, Kecamatan Gili Genting dipertemukan dengan terlapor yakni Sujono, rafi’i dan Mudher di Ruang Kabag Kesmas Setda Sumenep, Senin (3/2).

Dalam pertemuan itu, dengan nada geram, Jumanto mempertanyakan keseriusan Pemkab Sumenep dalam mengusut dan menangani dugaan bantuan guru mengaji yang tidak tepat sasaran.

Jumanto tetap bersikukuh bantuan itu mengalir pada tiga oknum yang tidak berstatus guru ngaji.

“Saya tegaskan dengan adanya pengakuan dari dua di antara tiga oknum pelaku yang masing-masing menerima bantuan dana guru ngaji sebesar Rp 500 ribu, kartu truf mereka ada di tangan saya. Mau dibawa keranah hukum atau tidak, semua bergantung saya selaku pelapor,” tegas Jumanto di hadapan oknum yang menerima bantuan guru ngaji yang didampingi mantan Kades Banbaru.

Dia mengatakan kasus penyimpangan bantuan semcama ini apalagi mengatasnamakan guru ngaji adalah tindakan tercela bukan hanya persoalan melanggar hukum. Sehingga karena ini sudah positif terlibat dalam pemalsuan data, urusan diproses secara hukum atau mau diselesaikan di tingkat desa, kita lihat perkembagan nanti lah. Pokoknya yang jelas, kartunya ada di tangan saya,” tandasnya.

Diakuinya, dari tiga oknum yang terlibat menerima bantuan guru ngaji yakni Sujono, Rifa’i dan

Sumenep

SENIN 3 FEBRUARI 2014 No. 0292 | TAHUN III

Kesmas Pertemukan Pelapor dan Terlapor Kabag Kesmas Tawarkan Dua Solusi

DISIDANG. Pertemuan segitiga antara pelapor, terlapor dan Bagian Kesmas Setda Sumenep.

Mudher, satu oknum di antaranya Sujono masih tetap bersikukuh dan menegaskan bahwa pihaknya adalah guru ngaji. Sementara dua oknum lainnya Rifa’I dan Mudher mengakui memang dirinya bukan

berstatus sebagai guru ngaji. Hal itu diungkapkan dalam pertemuan segitiga kemarin di Ruang Kesmas Setkab Sumenep.

Setelah melalui perdebatan yang alot antara pelapor dan ter-

lapor, akhirnya disepakati bahwa persoalan bantuan yang menyasar pada oknum yang bukan berstatus guru ngaji sepenuhnya menjadi kewenangan pelapor. Namun demikian pelapor yakni Jumanto meminta

untuk dirembuk di desa. “Hanya saja dia menegaskan, persoalan bantuan yang menyimpang itu bergantung dirinya. Mau nempuh jalur hukum atau tidak, itu tergantung saya,” katanya.

Jumanto menegaska bahwa adanya bantuan yang salah sasaran itu bukan kesalah Kesmas. Dikonfirmasi terpisah, Kabag Kesmas Setda Sumenep Ach Syahwan Effendi mengatakan, pihaknya sudah menawarkan dua solusi. “Apakah mau diselesaikan secara hukum atau cukup dirembuk di tingkat desa dengan terlapor?” tukasnya.

Ketika disingggung soal saat verifikasi penerima bantuan guru ngaji ada kesalahan dari petugas di lapangan, Syahwan menepis terkait kesalahan petugasnya di lapangan. Pasalnya pada proses verifikasi, orang yang sering bantu-bantu di Musalla itu ditulis sebagai guru ngaji. “Gak salah tapi mis-komunikasi petugas lapangan saat verifikasi,” tuturnya.

Untuk diketahui, dari 6 orang yang menerima bantuan guru ngaji tersebut yakni Suman, Ar Baito, dan Suji. Ketiga orang tersebut dipastikan berstatus guru ngaji. Sementara 3 orang lainnya yang juga menerima bantuan guru ngaji yakni berinisial Sujono, Rafii dan Mudher yang berasal dari Dusun Sumur Agung, Desa Banbaru. “Ketiga oknum yang terakhir ini justru tidak pernah menjadi guru ngaji, terang Jumanto,” warga setempat.

Menurutnya, tiga oknum yang terakhir itu diduga masing-masing menerima bantuan layaknya guru ngaji sebesar Rp 500 ribu.

Lantaran ketiga oknum tersebut juga berasal dari Dusun Sumur Dalam, Desa Banbaru itu tidak berstatus guru gaji, warga setempat mempertanyakan realisasi bantuan pemkab yang disalurkan bagi para guru ngaji. =ALI RIDHO

PENEGAKAN HUKUM

DPO Koruptor Pelra Ditangkap

PENUMPUKAN BARANG. Pekerja memindahkan barang bawaan calon penumpang tujuan Pulau Masalembu dan Kagean, di Pelabuhan Kalianget, Sumenep, Jatim, Senin (3/2). Penumpukan barang terjadi sejak dua pekan lalu, akibat gelombang laut Jawa masih berkisar 2.5 hingga 4.5 meter, hal ini menyebabkan barang basahan yang akan dijual di pulau tersebut rusak.

SUMENEP – Andreas Srijono, terpidana korupsi proyek pembangunan Dermaga Pelabuhan Rakyat (Pelra) di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, yang menjadi buronan Kejari Sumenep, ditangkap di Perumahan Kepuh Permai Waru, Sidoarjo, Senin (3/2).

Yang bersangkutan menjadi buronan sejak ditetapkan sebagai terpidana oleh Kejati Surabaya, bersama dua tersangka lainnya yakni Irwan Jaya Wangsa Gunawan (rekanan dari PT. Andika Buana Perkasa Surabaya) dan Tri Jonggo (Konsultan Pen-

“Tersangka kami langsung limpahkan ke rutan, sore ini juga”

Roch Adi Wibowo Kajari Sumenep

gawas PT. Dimensi Empat Arsigatra). Dari tiga terpidana yang menjadi buronan hampir 8 tahun, baru satu orang yang berhasil ditangkap.

Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep, Roch Adi Wibowo, mengatakan, penangkapan salah satu dari tiga orang tersangka korupsi proyek pembangunan Dermaga Pelabuhan Rakyat (Pelra) di Desa Kalianget Timur itu dipimpin langsung oleh dirinya dengan dibantu tim eksekutor.

Pihaknya langsung melimpahkan terpidana ke Rutan Sumenep untuk menjalani hukuman 1 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 1 bulan. “Tersangka kami langsung limpahkan ke rutan, sore ini juga” ungkapnya. =ALI RIDHO/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III

KESEJAHTERAAN

Angka Kemiskinan Tidak Berkurang SUMENEP - Pemerintah Ka- mempertanyakan keabsahan bupaten Sumenep dinilai be- data yang telah diterima oleh lum mampu mengurangi angka Bagian Perekonomian Setkab kemiskinan di Kota Sumekar. Sumenep. Pasalnya, banyak Indikasinya, pagu beras untuk kepala desa mengeluhkan data orang miskin (raskin) dari Tim penerima bantuan itu, karena Nasional Percepatan Penanggu- terjadi ketidaksamaan antalangan Kemiskinan pada tahun ra data yang dimiliki Bagian ini tidak mengaPerekonomian lami perubahan dengan realitas dari tahun 2013. di bawah. WarA n g g o t a ga yang sangat Komisi A DPRD embutuhkan Ini sudah jelas tidak m Sumenep Moh. raskin banyak berhasil. Logikanya, Riadi mengatidak terdata. ketika pagu itu turun, takan, besaran Sementara maka program itu di- Kasubag Perekopagu raskin salah katakan berhasil.” satu indikator nomian Setkab jumlah kemiskiSumenep Wedy nan sebuah kaSunarto mengaMoh. Riadi bupaten/kota. takan, penerima Anggota Komisi A Semakin banyak raskin tiap tahunDPRD Sumenep jatah yang didanya mestinya mepat berarti memang berkurang. nandakan semakin banyak pula ”Idealnya (memang) sepermasyarakatnya yang belum se- ti itu, namun kalau sampai tujahtera. run, kanyataanya masyarakat ”Ini sudah jelas tidak berhasil. itu berdemo besar-besaran,” teLogikanya, ketika pagu itu turun, rangnya. maka program itu dikatakan berTerkait validitas penerima hasil. Namun kalau tetap, maka bantuan itu, menurutnya, penetaprogram itu bisa dibilang telah pan pagu raskin pada tahun 2014 gagal,” kata Riadi, Senin (3/2). berdasarkan hasil survei yang Pagu raskin tahun 2014 sebanyak dilakukan Badan Pusat Statistik 1.745.670 kilogram.

(BPS).

Politisi PKS itu masih =JUNAEDI/MK

RSUD Siap Terapkan Program BPJS SEMANGAT. Petugas dari RSUD dr.

Moh. Anwar Sumenep sedang memberikan sosialisasi Program BPJS di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Senin (3/2).

SUMENEP – Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep menggelar sosialisasi Program BPJS di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Sabtu (1/2). ”Ini merupakan langkah awal kami dalam menerapkan Program BPJS, sehingga nantinya kami bisa optimal dalam memberikan pelayan terhadap masyarakat,” kata Kepala RSUD Sumenep, dr. Fitril Akbar.

Pihaknya menyadari, selama ini pelayanan rumah sakit belum memuaskan semua pasien yang berobat. Oleh karenanya, pihaknya tidak menginginkan Program BPJS tersebut kembali dikeluhkan pasien karena pelayanan yang tidak memuaskan. ”Kami akan terus berbenah diri, dan kami yakin Program BPJS di rumah sakit ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pemerintah. Buktinya, kami sekarang sudah memberlakukan (Program BPJS) di rumah sakit ini,” terangnya. =ADV/MK

MENUMPUK. Sembako menumpuk di Pelabuhan Kalianget beberap waktu lalu. Sebagian bahan makanan pokok yang akan dikirim ke kepulauan sudah membusuk dan sebagian hilang di pelabuhan.

Cuaca Ekstrem Menyisakan Pilu Sembako Membusuk dan Banyak Hilang SUMENEP – Cuaca ekstrem yang menyebabkan alat transportasi ke daerah kepulauan tersendat menyisakan pilu. Puluhan ton sembako hingga saat ini masih menumpuk di Pelabuhan Kalianget, bahkan banyak yang membusuk dan dicuri orang.

Salah satu distributor sembako ke daerah kepulauan, Yanto (40), merasa kelimpungan untuk mengirimkan bahan makanan pokok yang mudah membusuk karena tidak ada kapal yang berlayar. Jika cuaca tidak kunjung membaik, dirinya khawatir barang-barang yang menumpuk di pelabuhan akan membusuk semua. ”Yang jelas kami akan mengalami kerugian yang sangat besar jika kondisi cuaca masih terus buruk seperti kali ini. Sebab, sembako kami sudah banyak yang busuk, dan banyak yang diambil orang,” katanya di Pelabuhan Kalianget, Senin (3/2).

Rusaknya sembako, kata Yanto, karena selalu terkena hujan dan air laut. Memang barang-ba-

rangnya hanya ditutupi terpal dan di pelabuhan tidak ada tempat menaruh barang. ”Kalau sudah busuk seperti ini mau bagaimana lagi, ya harus dibuang. Mau dijual pun tidak kan laku,” ungkapnya kesal.

Pantauan Koran Madura, Kapal Perintis Asia Satu yang bisa melayani pelayaran KaliangetMasalembu, Kangean, Sapeken, dan Bima, serta Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS I) yang biasa melayani pelayaran Kaliange -Kangean Sapeken belum tampak akan berlayar.

Kepala Sahbandar Pelabuhan Kalianget, Bambang Atu, mengaku belum berani memberikan izin pelayaran, karena ketinggian gelombang di kepulauan Sumenep mencapai 5 meter. Jika dipak-

sakan, pihaknya khawatir terjadi kecelakaan. ”Melihat tingginya gelombang saat ini, kami tidak berani untuk mengeluarkan izin hingga cuaca kembali normal. Namun, kalau terpaksa, kami tidak berani tanggung jawab,” terangnya.

Sementara Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalianget, memperkirakan tingginya gelombang hingga lima hari kedepan. ”Kalau perkiraan kami, tingginya gelombnag ini masih akan terjadi lima hari kedepan,” kata petugas BMKG, Joko Sulistiyo.

Saat ini, gelombang di perairan kabupaten ujung timur pulau Madura mencapai 5 meter dengan kecepatan angin 60 kilometer/ jam. ”Memang saat ini gelombang laut itu sangat tinggi, utamanya di Pulau Kangean dan Masalembu. Ini juga sangat berbahaya jika operator kapal memaksakan diri untuk beroperasi,” tukas Joko. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III

E

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Sanksi Proyek Perlu Lebih Tegas SUMENEP – Komisi D DPRD Sumenep menilai sanksi yang diberikan Disbudparpora setempat kepada rekanan yang mengerjakan proyek renovasi Stadion Giling senilai Rp 1,6 miliar terlalu ringan. Disbudparpora telah memutus kontrak karena tidak bisa mengerjakan proyek sampai batas waktu.

Ketua Komisi D Subaidi mengatakan, pihak rekanan harusnya diganjar dengan penghentian kerja sama. Bukan hanya diputus kontrak. Pasalnya ini bukan sekadar soal melewati batas waktu, tapi proyek itu sudah rusak lagi meski baru direhab.

“Kami merasa tidak pernah punya kewenangan untuk mengawasi adanya pelaksanaan proyek Stadion yang dianggarkan melalui dana APBN itu. Sehingga, saya kecewa dan sangat marah karena satu sisi fungsi kontrol dewan melemah lantaran tidak ada kejelasan pelaksanaan proyek. Pasalnya tidak ada tembusan dari pusat atau provinsi kepada daerah,” ujarnya.

Politisi PPP ini mengaku sudah pernah menyampaikan hal itu dalam hearing dengan Komisi E DPRD Provinsi Jatim dan

DPR RI. Bahkan, semua ketua komisi kompak meminta adanya pemberitahuan jika ada proyek dari pusat atau provinsi, sehingga pelaksanaan proyek pembanguan di daerah yang dialokasikan dari pusat atau provinsi bisa dikontrol dengan jelas.

Adanya kerusakan proyek yang baru direhab dan melampaui target, kata Subaidi, harusnya menjadi catatan besar bagi dinas terkait untuk memberikan sanksi yang lebih tegas pada pihak rekanan pelaksana proyek. Sehingga jika terjadi penyimpangan, dewan bisa melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut.

“Dewan secara lebih tegas bisa menjalankan fungsi kontrol lantaran dari sisi anggaran pengawasan tidak dibatasi oleh pusat maupun provinsi. Kalau tidak ada tembusan atau pemberitahuan pada dewan, kan

dewan tidak memiliki data yang akurat terkait RAB dan program itu apa dan dari mana? Sehingga tidak lantas moro-moro proyek ada. Jika tejadi penyimpangan dan dewan memiliki data base, penyimpangan bisa diawasi,” tegas politisi asal Lenteng tersebut.

Dijelaskan kalau tidak memiliki data, lantas dewan mau berpeganagan pada apa. Nah

kalau sudah terjadi indikasi penyimpangan, lantas dewan dikira masyarakat tidak jelas dalam menjalankan fungsi kontrol atau pengawasannya.

“Padahal, pihaknya untuk urusan program atau proyek pusat atau pun provinsi tidak pernah diberikan tembusan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kadisbudparpora Febriyanto mengatakan

proyek renovasi itu yang dimenagkan salah satu kontrkator sudah diputus kontrak. Pemenang proyek lelang Stadion senilai Rp1,6 miliar diputus karena sudah melewati deadline yang ditentukan. Namun dia enggan memaparkan kenapa proyek itu diputus kontrak. Selain itu terkait kerusakan dia berdalih proyek rehab itu akibat cuaca yang selalu turun hujan. =ALI RIDHO

Warga melintas di depan pintu masuk Stadion Giling Sumenep. Dispudparpora telah memutus kontrak renovasi Stadion Giling senilai Rp 1,6 miliar, namun sanksi itu dinilai kurang layak.

10 Langkah Mencegah Kanker

M

encegah lebih baik daripada mengobati.

Demikian juga berlaku dalam mencegah kanker, merupakan langkah yang terbaik.

Pencegahan membuat suatu kerusakan tidak perlu terjadi.

Untuk mencegah kanker, diperlukan pengetahuan mengenai apa saja penyebab kanker sehingga kita bisa menghindari atau menangkal kemungkinan timbulnya akar-akar kanker tersebut. Berikut ini sepuluh tips jitu untuk mencegah kanker.

Memeriksa resiko karena keturunan Salah satu penyebab kanker berasal dari faktor keturunan.

Jika ada orangtua atau saudara yang menderita kanker, sangat mungkin kanker juga menyerang anggota keluarga lainnya. Untuk itu mengetahui

ada tidaknya anggota keluarga yang pernah terkena kanker sangat penting sebagai upaya mencegah kanker.

Menghindari makanan yang diasap dan dibakar Penyebab kanker lainnya adalah makanan yang diasap, dibakar, atau diasamkan. Contohnya seperti ikan asap atau makanan yang diacar. Makanan tersebut beresiko menimbulkan kanker. Oleh karena itu menghindari atau mengurangi frekuensi mengonsumsi makanan tersebut menjadi keharusan untuk mencegah kanker.

Menjauhi alkohol Sejak lama alkohol sudah sering disebut sebagai penyebab kanker. Untuk mencegah kanker, menghindari konsumsi alkohol merupakan langkah yang tepat.

Menghindari makanan dengan zat pewarna Banyak makanan saat ini dicampur dengan zat pewarna agar terlihat menarik. Padahal kandungan zat pewarna itu sangat berbahaya bagi tubuh dan dapat memicu kanker. Untuk mencegah kanker. sebaiknya usahakan menghindari makanan yang menggunakan zat pewarna. Makanan yang menggunakan zat pewarna dapat diketahui dari warna makanan yang terlihat jauh lebih menarik dibandingkan warna aslinya.

Menghindari rokok Seperti alkohol, rokok juga menjadi sumber penyebab berbagai penyakit tak terkecuali untuk penyakit kanker. Meninggalkan kebiasaan merokok atau berupaya menjauh dari orang

yang sedang merokok adalah upaya baik untuk mencegah kanker.

Menghindari makanan berlemak Lemak menyebabkan banyak masalah dalam tubuh.

Termasuk sebagai pemicu kanker. Untuk mencegah kanker, hindarilah makanan-makanan berlemak tinggi.

Makan makanan kaya serat Buah-buahan dan sayuran merupakan makanan kaya serat.

Memperbanyak konsumsi makanan tersebut sangat baik untuk mencegah kanker.

Rutin olahraga Berolahraga merupakan cara yang baik untuk mencegah kanker. Sebab saat berolahraga,

lemak dalam tubuh akan terbakar dan mempercepat metabolisme. Hal itu akan mencegah terjadinya kanker. Tidak harus berupa olahraga berat. Olahraga ringan seperti jalan sehat atau lari pagi bisa membantu mencegah kanker.

Konsumsi vitamin A, C, dan E Vitamin A, vitamin C, dan vitamin E memiliki kandungan antioksidan yang sangat berguna untuk mencegah kanker.

Perilaku seks sehat Tidak berganti-ganti pasangan dalam hubungan seks juga menjadi cara jitu mencegah kanker sebab timbulnya kanker juga dimungkinkan karena perilaku seksual yang tidak sehat. =Diolah dari berbagai sumber

KORAN MADURA

SELASA 4 FEBRUARI 2014| No. 0293|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 4 FEBRUARI 2014 No. 0293 | TAHUN III

F

KURIKULUM BARU

Guru Dipersiapkan Jadi Instruktur

Tak Terawat: Plafon Gedung Islamic Centre yang terletak di Jl Raya Panglegur Pamekasan mulai bolong.

Islamic Center Menuai Sorotan

PAMEKASAN – 250 guru yang ada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mulai disiapkan sebagai instruktur penerapan kurikulum baru yang akan diberlakukan mulai tahun pelajaran 2014-2015.

Kasi Pendidikan dan Madrasah (Pendma) Kemenag Pamekasan Juhedi menjelaskan ke-250 guru yang ditunjuk mengikuti pelatihan kurikulam baru itu dari berbagai lembaga pendidikan di Kabupaten Pamekasan. “Para guru yang ditunjuk mengikuti pelatihan inilah yang nantinya akan bertugas memberikan bimbingan kepada guru-guru lainnya,” kata Juhedi.

Ia menjelaskan bahwa penerapan kurikulum baru pada tahun pelajaran 2014-2015 ini sesuai dengan ketentuan Kemenag pusat atas dasar kesepakatan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Menurut Juhedi, lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag Pamekasan baru satu sekolah yang telah menerapkan kurikulum baru selama 2013, yakni MTs Negeri Sumber Bun-

gur, Kecamatan Pakong, Pamekasan.

Lembaga itu ditunjuk sebagai lembaga percontohan penerapan kurikulum baru karena berbagai pertimbangan. Selain secara kelembagaan lebih lengkap, juga guru-guru yang mengajar di lembaga itu lebih siap dan bahkan telah mengikuti bimbingan teknis secara khusus yang digelar Kemenag pusat.

“Kalau yang lain belum ada, dan oleh karenanya guru-guru yang kami tunjuk untuk mengikuti bimtek kurikulum baru di Kemenag ini lebih banyak daripada guru-guru Disdik,” terang Juhedi.

Juhedi menjelaskan lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag Pamekasan lebih banyak yang dikelola swasta, seperti yayasan dan pondok pesantran, sedangkan jumlah lembaga pendidikan negari sangat sedikit.

Untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah atau setara SD jumlah lembaga negeri hanya tiga lembaga, MTs atau setara SMA hanya tiga lembaga, sedangkan MA atau setara SMA dua lembaga. =ANTARA/RAH

Karena Tak Mendatangkan Income Signifikan PAMEKASAN - Gedung Islamic Center menjadi sorotan berbagai pihak, karena gedung yang menghabiskan dana besar itu tidak sebanding dengan manfaatnya. Biaya yang digunakan untuk perawatan pembangunan tersebut dianggarkan Rp 175 juta pertahun.

Pengadaan sarana dan prasarana menelan biaya Rp 200 juta.

Sedangkan biaya operasional gedung itu menghabiskan anggaran Rp 414 juta setiap tahun. Namun gedung tersebut jarang dipergunakan. Bahkan tidak menjadi pusat kegiatan masyarakat sehingga tidak mendatangkan income yang signifikan. Sebagian gedung itu hanya ditempati Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.

Institute for Democracy and Social Analysis (IDEAS) sangat kecewa dengan pengadaan bangunan yang menghabiskan biaya besar, namun tidak begitu bermanfaat bagi warga Pamekasan.

Koordinator IDEAS, Wahdi mengatakan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) harus transparan

terhadap pengelolaan anggaran di Islamic Center. Sebab anggaran sebesar itu mustahil dihabiskan tanpa adanya kegiatan di gedung tersebut.

“Nyaris tidak ada kegiatan apa pun di gedung tersebut yang mendukung kemajuan Islam di Pamekasan. Kegiatan di sana hanya ditempati wisuda, resepsi pengantin saja. Mustahil anggarannya bisa menghabiskan ratusan juta,” kata Wahdi.

Lebih lanjut Wahdi menambahkan, anggaran pengadaan sarana dan prasarana di Islamic Center juga terlalu berlebihan.

Berdasarkan pengamatannya, tidak ada tambahan fasilitas apa pun di gedung tersebut. Fasilitas yang ada di gedung tersebut, han-

ya fasilitas yang ditempati oleh lembaga yang ada.

“Ketika ada acara, di gedung tersebut kursi, pengeras suaranya masih sewa ke luar Islamic Center. Terus anggaran Rp 200 juta itu dibuat apa? Padahal anggarannya jelas ada,” katanya.

Anggaran sebesar itu, kata aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan ini, seharusnya bisa mendatangkan income yang besar pula ke daerah. Untuk mendatangkan income, seharusnya Kesra bisa membuat trik-trik khusus.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Kabupaten Pamekasan, Amirus Saleh, enggan mengomentari besarnya anggaran tersebut. Dirinya belasan masih berada di luar kota dan tidak bisa menjelaskan satu persatu anggaran di Islamic Center tersebut. Namun pada tahun 2014 ini, gedung Islamic Center kembali mendapat anggaran untuk biaya operasional sebesar Rp 400 juta. =ACH. FAUZI M/RAH

PAMERAN PENDIDIKAN 2014. Sejumlah siswa SMU mengisi formulir pendaftaran di Stan Universitas Multimedia Nusantara (UMN) saat Pameran Pendidikan 2014 di Balai Sidang Senayan, Jakarta.

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SELASA 4 FEBRUARI 2014 No. 0293| TAHUN III

G

BERAS BENCANA

Jatah BCP Dikurangi

MENCARI KERANG. Sejumlah warga mencari kerang di pinggir pantai Karangsong, Indramayu, Jawa Barat. Warga memanfaatkan surutnya air laut saat musim angin barat untuk mencari kerang untuk di konsumsi sendiri.

DPR- Kemenag Gelar Rapat Tertutup Andi: Yang Dibicarakan Terkait Kasus Kemenag PAMEKASAN - Sejumlah anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan bertemu pimpinan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempet, Kamis (3/2). Kedatangan DPRD ditemui Kepala Kantor Kemenag, Muarif Tantowi dan sejumlah kepala seksi.

Pertemuan berlangsung tertutup di ruang Kepala Kantor Kemenag.

Para jurnalis pun menggigit jari, karena tidak bisa mengetahui secara jelas poin-poin pembicaraan pejabat tinggi pemerintah daerah tersebut. Namun, Ketua Komisi D, Andi Suprapto usai pertemuan menjelaskan pihaknya hanya mempertanyakan sejumlah kabar miring yang dialamatkan ke Kemenag dan membicarakan langkah yang bisa dilakukan sebagai upaya perbaikan.

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, ada beberapa hal yang menjadi fokus pembicaraan, antara lain isu pungutan liar (pungli) untuk pembuatan Nomor Register Guru (NRG). Dalam kasus ini Kemenag dituding melakukan pungli, sebab jumlah guru yang belum memiliki NRG dimintai uang

sebesar Rp 50.000 untuk pembuatan nomor tersebut.

Selain itu, juga membahas tertahannya dana tunjangan sertifikasi untuk guru di sejumlah lembaga Pendidikan yang ada di bawah naungan Kemenag Pamekasan. Sebab dana yang seharusnya diterima oleh guru tersebut hingga kini belum disalurkan.

Sementara mengenai hasil pertemuan Andi Suprapto menjelaskan untuk persoalan NRG hanya terjadi kesalahpahaman antara guru dengan Kemenag.

Menurutnya uang sebesar Rp 50.000 tersebut bukan untuk pembuatan NRG, melainkan hanya untuk biaya pembuatan kartu. “Sedangkan pembuatan kartu tersebut sifatnya tidak wajib, bagi siapa saja yang tidak in-

gin membuat tidak ditarik biaya,” kata Andi.

Sementara untuk dana tunjangan sertifikasi bagi guru yang belum dibayarkan, Kemenag berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut pada tahun ini. Namun lembaga tersebut belum bisa memastikan apakah semua dana tunggakan tersebut akan disalurkan secara keseluruhan atau hanya sebagian sesuai ketersediaan anggaran. ”Setelah saya menyerap informasi secara langsung kepada petinggi di Kemenag, ternyata tidak ada pungli sebab pembuatan NRG gratis. Kemudian terkait sertifikafi kemungkinan tidak keluar semua, pasalnya jumlah penerima sertifikasi setiap tahun terus bertambah,” ungkapnya.

Kasi Pendidikan Madrasah (Penma) Kemenag Pamekasan, Juhedi belum bisa dimintai pernyataannya. Usai pertemuan dia langsung mendatangi salah satu lembaga di Kabupaten Pamekasan. Sedang saat dihubungi via telepon, HP yang biasa dia pakai tidak aktif. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

PAMEKASAN - 45 ton Beras Cadangan Pemerintah (BCP) 2013 ternyata belum terserap. Saat ini beras yang dijatahkan kepada korban bencana tersebut masih tersimpan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinsosnakertrans Pamekasan, secara keseluruhan bantuan CBP turun sebanyak 100 ton pada 2013 lalu. Dari 100 ton beras tersebut hanya 55 ton beras diberikan terhadap masyarakat yang terkena musibah atau bencana alam. Sedangkan sisanya, 45 ton masih berada di Dinsosnakertrans setempat.

Kepala Dinsosnakertrans Pamekasan, Al-Walid mengatakan sebanyak 45 ton beras tersebut tidak hanya disimpan oleh Dinsosnakertrans. Namun sebagian beras berada di gudang Bulog Pamekasan.

Menurutnya meski puluhan ton CPB 2013 tidak teralisasi, beras tersebut tidak akan hangus. ”Jadi kalau sisa sekarang 45 ton, tahun 2014 ini kita hanya terima 55 ton beras bantuan dari Pemerintah. Tidak pas utuh mendapatkan 100 ton lagi. Tapi mendapat sisa dari puluhan ton beras yang masih tersimpan. Pokoknya jumlah totalnya 100 ton nantinya,” ujarnya.

Dia menjelaskan tidak terealisasinya CBP 2013 disebabkan faktor alam. Disesuaikan dengan peruntukannya, penerima beras merupakan masyarakat yang terkena bencana. Semisal gagal panen, tidak melaut, kekeringan, dan bencana lain yang berkaitan dengan sosial. Menurut dia, beras tersebut akan tetap terpakai sesuai prosedur yang ada. ”Kalau tahun ini masih terpakai sekitar 55 ton, bukan berarti sisanya akan hangus.

Tapi masih bisa digunakan tahun berikutnya yakni 2014 ini. Mungkin di tahun 2013 bencana alama yang menimpa masyarakat tidak terlalu parah.

Sehingga belum bisa menghabiskan bantuan beras tersebut,” jelasnya.

Ditanya terkait data CBP tahun 2012, Walid enggan berkomentar panjang. Sebab sudah terlalu lama dan bukan menjadi kewenangannya. Dia menegaskan bantuan beras tersebut direalisasikan dengan merata. Dalam artian tidak

memandang bencana yang dialami masyarakat wilayah Kabupaten Pamekasan. ”Kalau tahun 2012 saya tidak tahu datanya. Tapi untuk perealisasiannya diratakan. Pokoknya setiap KK (Kartu Keluarga) mendapat bantuan dua sak beras CBP ini. Nanti kalau misalkan tabungan di Dinsosnakertrans sudah tidak ada berarti beralih ke CBP yang disimpan ke Bulog,” tegasnya.

Sebelumnya, aktivis Kopajaa (Komunitas Parlemen Jalanan Mahasiswa) Pamekasan mendatangi mapolres, untuk mempertanyakan kasus penyelewengan BCP (Beras Cadangan Pemerintah) yang terjadi pada 2009 lalu.

Sebelumnya, aktivis Kopajaa (Komunitas Parlemen Jalanan Mahasiswa) Pamekasan mendatangi mapolres, untuk mempertanyakan kasus penyelewengan BCP (Beras Cadangan Pemerintah) yang terjadi pada 2009 lalu. Ketua Umum Kopajaa I’am Holil langsung menanyakan kapan kasus BCP naik ke tingkat penyidikan. Maklum, selama ini masih terus di tingkat penyelidikan. ”Dalam kasus ini terjadi penyelewengan dalam pendistribusian BCP yang tidak sesuai juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan).

Kenapa hingga sekarang masih terus jalan di tempat,” ungkapnya.

Menurutnya, di Pamekasan tidak terjadi kekurangan pangan, tidak terjadi kekeringan, tidak terjadi adanya gagal panen, dan tidak terjadi adanya bencana dan musibah.

Tapi, kenapa serentak 13 kecamatan melakukan pengajuan meminta BCP ke pemerintah pusat. ”Saat itulah turun BCP dari pusat seberat 100 ton. Kemana beras yang 100 ton itu, disalurkan kemana saja, itulah yang menjadi persoalan. Takutnya, beras 100 ton itu hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang tidak berkepentingan,” papar I’am. =FAKIH AMYAL/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III

Warga Masih Diendus Banjir Pengendali Banjir Mulai Dilirik Kembali

di bagian hilir sungai. Terutama air yang bermuara dari dua sungai, yakni Kali Jombang dan Kali Semajid. “Saya khawatir air yang dari arah selatan dan arah barat dua sungai, akan menghantam warga yang tinggal di hilir sungai,” katanya.

Oleh sebab itu, langkah se-

lanjutnya yang akan dilakukan Pemkab Pamekasan mengajukan permohonan pengerukan kepada Balai Besar Sungai Brantas (BBSB) agar sungai-sungai yang ada di Pamekasan dilakukan pengerukan. Sebab sidementasi sungai bisa menghambat aliran air dan mudah meluap ke pemukiman warga, karena mengalami pendangkalan.

Bupati belum memastikan kapan pengerukan sungai menuju hilir itu terlaksana. Pihaknya memprediksi anggaran itu turun di akhir tahun seperti yang terjadi pada anggaran pembangunan tembok penahan banjir tahun kemarin. Jika pembangunan tembok penahan banjir dan pengerukan sudah selesai dibangun, Bupati berharap banjir di dalam kota sudah bisa tertangani.

“Saya berharap nanti banjir di dalam kota tertangani jika tanggulnya sudah dibangun dan sungainya sudah dikeruk,” katanya.

Informasi yang dihimpun Koran Madura, dana penanganan bencana banjir di Kabupaten Pamekasan sudah dianggarkan sebesar Rp 11 miliar melalui APBN. Rencananya, dana itu akan digunakan untuk 7 program kegiatan pembangunan fisik pada beberapa lokasi rawan banjir dalam kota Pamekasan.

Seperti di Gladak Anyar, di sekitar Gedung Pramuka, Kali Kloang, Blumbungan, dan daerah rawan banjir di Kantor Pemda Timur. = ACHMAD FAUZI M/RAH

atau bantuan perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga miskin itu sebesar Rp5 juta per satu unit rumah atau senilai Rp1,5 miliar lebih dari nilai total bantuan Rp 2,6 miliar.

"Inilah yang kami tidak mau tinggal diam, dan oleh karenanya secara kelembagaan PC PMII Pamekasan mendesak agar aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejari segera turun tangan mengusut tuntas kasus ini," kata Elman.

Kasus dugaan korupsi bantuan perbaikan rumah warga miskin dalam program BSPS dari Kementerian Perumahan Rakyat di Kabupaten Pamekasan ini terungkap, setelah para penerima bantuan melakukan aksi protes secara beramai-ramai pada 19 Januri 2014 dengan mendatangi kantor Kelurahan Kowel.

Kala itu, para penerima bantuan perbaikan rumah itu

menuntut haknya menerima uang sesuai jumlah yang telah ditetapkan Rp7,5 juta ditambah uang tukang Rp1 juta, bukan hanya Rp3,5 juta seperti yang telah mereka terima selama ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Muharram sebelumnya berjanji akan memberikan secara utuh bantuan perbaikan rumah bagi warga miskin yang digelapkan oleh oknum penyelenggara bantuan itu. Namun hingga saat ini janji Muharram belum terealisasi.

Selain dikorupsi, bantuan perbaikan rumah kepada 313 kepala keluarga miskin di Kabupaten Pamekasan ini juga menjadi ajang kampanye salah satu calon legislatif di Kabupaten Pamekasan dan hal itu juga menjadi protes para penerima bantuan. = ANT/RAH

achmad fauzi m/koran madura

PENGENDALI BANJIR. Bupati Pamekasan mengunjungi lokasi pembangunan pengendali banjir dalam kota di Kelurahan Parteker, Pamekasan. Bupati didampingi sejumlah pejabat dari SKPD teknis di lingkungan pemkab setempat.

PAMEKASAN - Ancaman banjir masih menghantui warga perkotaan di Kabupaten Pamekasan. Pembangunan tembok pengendali banjir di Kali Jombang dan Kali Semajid nampaknya belum menjamin bebas banjir dalam kota. Bahkan pembangunan itu justru memberi ancaman banjir lebih besar bagi warga yang tinggal di hilir kedua kali tersebut, jika hujan deras terus menghunjam bumi Pamekasan.

Karena itulah Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, meninjau pelaksanaan proyek penahan banjir di Kelurahan Parteker dan Kelurahan Patemaon, Senin (3/2) siang kemarin. Menurutnya, setelah pembangunan tembok penahan banjir dilakukan, ada kekhawatiran banjir akan menghantam

BANTUAN RUMAH

Kejari Didesak Tuntaskan Korupsi PAMEKASAN - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi bantuan rumah bagi warga miskin senilai Rp 2,6 miliar.

"PC PMII Pamekasan berkepentingan mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan mengusut kasus korupsi bantuan rumah itu, karena perbuatan korupsi, apalagi korbannya rakyat miskin, adalah kejahatan luar biasa dan tanpa ampun lagi," kata juru bicara PC PMII Pamekasan Moh Elman.

Apalagi, sambung dia, jumlah

dana yang diduga dikorupsi tidak sedikit, bahkan jauh lebih banyak dari dana yang disalurkan kepada para penerima bantuan.

Sebab dari sebanyak Rp7,5 juta dana bantuan perbaikan rumah dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang seharusnya diterima warga itu, hanya Rp 2,5 juta hingga Rp 3,5 juta yang disalurkan.

Jika dirata-rata dana yang disalurkan hanya Rp 3,4 juta, maka dana bantuan yang masuk kantong pribadi oknum penyelenggara program bantuan itu sekitar Rp 4 juta ditambah uang ongkos tukang dari dana APBD Pemkab Pamekasan sebesar Rp1

Inilah yang kami tidak mau tinggal diam, dan oleh karenanya secara kelembagaan PC PMII Pamekasan mendesak agar aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejari segera turun tangan mengusut tuntas kasus ini,”

Moh. Elman

PC PMII Pamekasan juta yang juga tidak disalurkan.

Dengan demikian, maka dana yang dikorupsi dari program BSPS

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III

I

Presiden ‘Panas Dingin’ Tim Diperintahkan Mengecek Pembangunan Embung PAMEKASAN - Mendapatkan informasi telah terjadi konflik dalam pembangunan embung di Kabupaten Pamekasan, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menjadi panas dingin. Merasa tidak enak membiarkan kasus tersebut, Presiden langsung memerintahkan tim untuk mengklarifikasi kebenaran kabar tersebut.

Pembangunan embung yang bersumber dari Dana Direktif Presiden di Kabupaten Pamekasan ditempatkan di tiga titik, berada di Desa Lancar, Kecamatn Larangan, Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, dan Desa Palengan laok, Kecamatan Palengan.

Ketua tim dari Dewan Ketahanan Nasional (Wanhanas), Mohammad Ghazalie mengatakan kedatanganya ke Kabupaten Pamekasan adalah atas perintah presiden karena ada kabar dari intelejen bahwa di Desa Bangkes telah terjadi konfilk antara aparat dengan masyarakat yang dipicu pembangunan embung di desa itu. Ia diperintahkan untuk mengklarifikasi masalah tersebut dan membantu penyelesaian persoalan tersebut.

Staf Ahli Bidang Hukum Wanhanas ini melanjutkan

dirinya sudah mendapat penjelasan dari semua pihak mulai dari masyarakat, kepala desa, dan dinas terkait, ternyata kabar itu tidak pernah terjadi.

Namun, menurutnya, ada satu persoalan yang harus segera diselesaikan, yaitu soal pembebasan tanah tempat dibangun embung yang belum dibayar. Sebab, jika persoalan itu tidak segera diselesaikan hal itu dapat memicu kemarahan pemilki tanah sehingga menimbulkan konflik.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) harus secepatnya membayar tanah warga yang menjadi lokasi pembangunan penampungan air tersebut, dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setempat. “ Dana direktif presiden hanya untuk pembangunan embung saja, sedang lahan-

ali syahroni/koran madura

KLARIFIKASI. Tim yang ditugaskkan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono sedang melakukan klarifikasi mengenai dugaan kasus pembangunan Embung di Pamekasan.

nya itu tanggungan pemkab, jadi ini harus segera diselesaikan agar tidak menjadi pemicu konflik.

Kami sudah tiga hari sejak Sabtu (1/2) lalu mencari kebenaran persoalan yang terjadi dalam proses pembangunan embung,” katanya.

Ia telah meminta Bupati Pamekasan, Achmad Syafii agar persoalan pembebasan tanah warga di tiga titik itu segera diselesaikan. Sebab, dalam sebuah kesempatan dengan pemilik tanah, pihaknya mendapati bahasa pemilik tanah dengan nada setengah mengancam, yaitu “kor bejer” (asal dibayar).

Menurutnya bahasa itu merupakan bahasa bersayap yang jika

tidak dibayar maka akan terjadi sesuatu. “Kami akan terus memonitor proses pembangunan embung disini (Pamekasan),” ungkapnya.

Mohammad Ghazalie mengingatkan kepada semua pejabat yang hadir dalam pertemuan yang bertempat di ruang pertemuan PKK Pemkab Pamekasan, agar semua proyek pembangunan apa pun terlebih dahulu mengedepankan penyelesaian urusan pembebasan lahan. Karena hal itu dapat memicu terjadinya konflik antar masyarakat dengan pemerintah.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan Pemkab Pamekasan telah menyiapkan

PUPUK BERSUBSIDI

SULIT. Seorang petani di Kecamatan Tlanakan menabur pupuk untuk tanaman padi di lahan pertaniannya.

Kebijakan sistem distribusi pupuk bersubsidi melalui poktan dirasakan menyulitkan petani non poktan untuk mendapatkan pupuk murah.

Sistem Distribusi Merugikan Non Poktan PAMEKASAN - Sistem pendistribusian pupuk bersubsidi dinilai menyulitkan petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani (poktan). Pemerintah menentukan untuk pembelian pupuk bersubsidi dalam jumlah besar, hanya diperbolehkan melalui kelompok tani. Sehingga petani yang tidak bergabung di dalamnya hanya boleh membeli pupuk dalam jumlah terbatas.

Salah seorang petani di Desa Larangantokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Sufaat menyatakan dirinya selalu kesulitan membeli pupuk bersubsidi hingga dua zak sesuai kebutuhan, kios menolak karena pembelian dalam jumlah tersebut harus melalui poktan. Sementara dia dan beberapa petani lain di dusunnya, tidak bergabung dalam poktan.

“Ketentuan itu, kata pemilik kios, merupakan ketentuan dari pemerintah. Sehingga mereka tidak berani melayani pembelian dalam jumlah besar yang tidak melalui kelompok tani,” katanya, Senin (3/2).

Ia menyatakan di lingkungannya para petani sebagian besar merupakan petani kecil yang lahannya tidak terlalu luas dan berupa lahan tadah hujan. Tanaman yang biasa ditanam di areal tersebut juga terbatas, hanya jagung dan kacang hijau pada musim hujan dan tembakau pada menjelang musim kemarau. Sehingga di lingkungannya tidak terbentuk kelompok tani.

Ia khawatir jika kebijakan itu tetap dilaksanakan para petani di lingkungannya akan kesulitan mendapatkan pupuk untuk tanaman kedelai dan tembakau. Sebagian petani di dusunnya, yakni Dusun

anggaran untuk membayar tanah warga yang tengah dibangun embung itu. Namun, penggunaan anggaran saat ini masih dalam proses pencairan. Ia mengaku baru mengetahui pembangunan embung yang di Desa Lancar dan Bangkes, karena yang diketahuinya hanya pembangunan embung di Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan.

“Dari penuturan semua kepala desa, sebenarnya soal pembayaran tanah tidak ada masalah karena pemilik tanah sudah tahu kalau dana APBD perlu proses untuk dapat pembayar tanah-tanah mereka dan ini pasti kita bayar,” katanya. = ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

Sumberanyar akan memulai menanam kedelai setelah sebagian besar tanaman jagung lokal di wilayah itu selesai masa panen.

Petani lainnya di dusun yang sama, Mat Bahar mengatakan dirinya terpaksa membeli pupuk eceran di pasar, karena tidak bisa membeli pupuk bersubsidi sebanyak dua zak karena kebijakan itu. Kondisi itu dirasakan sangat menyulitkan karena

ketersediaan pupuk eceran di penjual pupuk di pasar juga terbatas.

“Kami harus pesan terlebih dahulu, karena banyaknya pembeli pupuk eceran. Sementara untuk membeli langsung satu hingga dua zak harus membeli di kios pupuk. Sedang mereka tidak mau melayani tanpa surat rekomendasi kelompok tani,” kata Mat Bahar.

Sejauh ini belum diperoleh

pernyataan dari Kepala Dinas Pertanian setempat, Isye Widarti.

Namun Ketua Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Pamekasan, Heru Budi Prayitno mengatakan sebaiknya pemerintah menunda pelaksanaan kebijakan tersebut sebelum memastikan seluruh petani telah tergabung dalam kelompok. = G.MUJTABA/RAH

KORAN J SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III PROBOLINGGO MADURA KORAN MADURA

Sampang

SELASA 4 FEBRUARI 2014 No. 0293 | TAHUN III

J

Aroma Kongkalikong Proyek MDW : Panitia Lelang “Main Mata” dengan Pemilik CV SAMPANG – Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sampang selaku panitia lelang proyek pengerjaan jalan dinilai melakukan kongkalikong dengan pemilik CV. Hal itu didasarkan pada temuan salah satu rekanan yang diduga menerima tujuh paket proyek.

Demikian disampaikan Ketua Madura Develompent Watch (MDW) Tamsul, Senin (3/2).

Masalah tersebut diyakini melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 07 tahun 2012. Seharusnya satu nama CV maksimal memenangkan dan melaksanakan 5 paket pekerjaan sesuai dengan perpes tersebut.

“Ada dua nama CV yang diduga melanggar Perpres No. 07 tahun 2012, karena satu nama CV telah memenangkan enam sampai tujuh paket pekerjaan proyek jalan. Seharusnya, kan, satu nama CV maksimal lima paket pekerjaan,” ucap Tamsul.

Dua nama CV itu yang diduga menerima proyek lebih dari ketentuan itu, CV Baruna dan CV Harum Perkasa. Kata Tamsul, CV Baruna memenangkan tujuh paket pekerjaan, sedangkan CV Harum Perkasa memenangkan sembilan paket pekerjaan.

“Dalam kontek ini, panitia lelang dengan sengaja meloloskan dua CV di atas karena diduga adanya perselingkuhan antara panitia lelang dengan pemilik CV, sehingga tidak memberi kesempatan kepada badan usaha lain untuk mendapatkan peluang yg sama. Hal ini jelas-jelas merugian kontraktor lain,” tegas Tamsul.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga, Moh Ziz, menjelaskan, dimungkinkan tujuh paket pekerjaan itu tidak hanya dari PU Bina Marga tapi dari proyek SKPD lain. Namun demikian, pihaknya masih akan mengecek ke panitia lelang lainnya.

“Saya cek dulu ke panitia lelang lainnya permasalahan ini, karena saya yakin kalau dari tujuh paket pekerjaan ada di dinas lain, tidak ngumpul di PU Bina Marga,” pungkasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

Proyek yang diterima CV Baruna Rp 938.900.000

Pembangunan gedung kantor Dinas Pertanian tahap II

Rp 269.135.000

Pengerjaan jalan di Desa Somber Kecamatan Tambelangan

Rp 268.295.000 Rp 269.205.000

Pengerjaan jalan di Desa Rabasan Plampa’an Pengerjaan jalan di Dusun Daleman Desa Batuporo Timur

Rp 713.910.000

Pengerjaan jalan Kecamatan Tambelangan-Kecamatan Moktesareh (DAK)

Rp 937.500.000

Pembangunan jalan Kecamatan Tambelangan-Kecamatan Banyuantes

Rp 84.799.000

Pembangunan lumbung pangan desa dan lantai jemur Desa Batuporo Timur Kecamatan Kedundung

Rp 3.481.744.000

Proyek CV Harum Perkasa Rp 274.769.000

Pembangunan jambatan perahu Desa Marparan Kecamatan Sreseh

Rp 275.000.000

Rehab sedang pustu Desa Birem Kecamatan Robatal

Rp 269.185.000

Pengerjaan jalan di Dusun Samaran Desa Karang Anyar

Rp 269.100.000

Pengerjaan jalan di Dusun Prajjan Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong

Rp 269.200.000

Pengerjaan jalan Dusun Jungkarang Desa Karang Anyar

Rp 562.500.000

Pembangunan jalan Desa Plakaran Desa Krampon Kecamatan Torjun

Rp 197.000.000

Rehabilitasi saluran irigasi Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong

Rp 99.000.000

Jalan lingkungan Desa Bringin Nonggal Kecamatan Jrengik

Rp 84.000.000

Pembangunan lumbung pangan desa dan lantai jemur banjar tabulu

Rp 2.299.754.000

PENEGAKAN HUKUM

Kejari Pertimbangkan Kembali Pemeriksaan Bupati S ampan g - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang mempertimbangkan kembali rencana institusi itu memeriksa Bupati KH Fannan Hasib dan Wakilnya Fadilah Budiono, terkait kasus dugaan korupsi uang pesangon anggota DPRD periode 19992004.

Kasi Intel Kejari Sampang Sucipto, Senin mengatakan, pihaknya mempertimbangkan kembali rencana pemeriksaan kedua pejabat publik itu, dengan pertimbangan bisa berpengaruh terhadap situasi politik di Kabupaten Sampang.

“Bupati dan wakil bupati ini kan pejabat politik,” kata Sucipto.

Saat ini, kata dia, pihaknya masih melakukan kajian lebih lanjut di internal Kejari terkait rencana perlu tidaknya memanggil Bupati Sampang KH Fannan Hasib dan Wakilnya Fadilah Budiono itu.

Disamping itu, proses pemeriksaan pejabat publik seperti bupati harus mendapatkan

persetujuan dari pusat, sehingga Kejari tidak bisa bertindak sendiri.

“Inilah yang masih menjadi kajian kami di Kejari Sampang,” ucapnya.

Sebelumnya pihak Kejari Sampang merencanakan memanggil Bupati Sampang KH Fannan Hasib dan Wakilnya Fadilah Budiono terkait kasus dugaan korupsi uang pesangon anggota DPRD Sampang periode 1999-2004.

Kedua pejabat ini dianggap mengetahui kebijakan Pemkab Sampang memberikan uang pesangon kepada 45 anggota DPRD periode 1999-2004 yang berakhir masa jabatannya kala itu.

Sebab, Bupati Sampang KH Fannan Hasib saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Sampang, sedangkan Fadilah Budiono menjabat sebagai Bupati Sampang.

Rencana pemeriksaan Bupati Sampang KH Fannan Hasib dan Wakilnya Fadilah Budiono ini sebagai tindak lanjut atas pengembangan penyidikan yang dilakukan institusi Kejari, sete-

KASI INTEL Kejari Sampang Sucipto mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan kembali rencana pemeriksaan Bupati dan Wakil Bupati terkait kasus dugaan korupsi uang pesangon.

lah sebelumnya sebanyak empat pimpinan DPRD divonis bersalah oleh pengadilan negeri dalam kasus uang pesangon itu.

Keempat pimpinan DPRD itu masing-masing KH Hasan Asy’ari (almarhun), Ach Sayuti, KH Fathorrozi Faruq, dan Herman Hidayat.

Berdasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Surabaya, kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp2,1 miliar.

Para anggota DPRD itu menerima dana purnatugas masing-masing sekitar Rp42,5 juta, tunjangan yanarti dan tunjangan kesehatan.

Masing-masing anggota DPRD menerima uang sekitar Rp110 ribu selama 12 bulan, untuk tunjangan yanarti, sedangkan tunjangan kesehatan sekitar Rp350.000 dan pada tahun 2004 naik menjadi Rp500.000 per bulan. Sehingga, total dana yang diterima anggota DPRD Sampang periode 1999-2004 mencapai Rp2,1 miliar. =ABD AZIZ/ANT

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III

K

AUDIENSI

Mahasiswa Menginginkan Kejaksaan Kerja Cepat SAMPANG- Perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam IKMAS (Ikatan Mahasiswa Sampang) mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Senin (3/2).

Mereka mendesak mempercepat pengusutan kasus dugaan korupsi pesangon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang periode 1999-2004.

IKMAS mendesak Kejari Sampang agar pengusutan 9 anggota DPRD Periode 1999-2004 yang telah ditetapkan sebagai tersangka segera dituntaskan. Sehingga Kejari Sampang bisa langsung beralih ke pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam dugaaan kasus korupsi tersebut.

Bahkan, IKMAS menyayangkan belum tuntasnya pengusutan uang pesangon tersebut oleh Kejari Sampang. Karena mahasiswa tersebut menganggap bahwa kejaksaan tidak melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut.

“Seperti yang disampikan pihak Kejaksaan (Kejari) di audensi sebelumnya bahwa kasus ini (Pesangon anggota DPRD Periode

1999-2004) akan terus dideselidiki sampai tuntas, namun kami melihat dari pihak Kejaksaan tidak ada kejelasan sampai sekarang.

Bahkan kami khawatir kasus ini akan tertutupi dengan kasus lain yang terbaru,” kata Kordinator IMAS Moh Holil saat audiensi di Aula Kejari Sampang.

Sementara itu, pihak Kejari

sampang menolak tudingan dari IKMAS tersebut. Kasi Intel Kejari Sampang Sucipto menyatakan, pihaknya sampai saat ini tetap melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi pesangon anggota DPRD Periode 1999-2004 itu. Hanya saja, perkembangan detil dari penyidikan kasus tersebut tidak

semuanya dipublikasikan. ”Kasus tersebut sampai saat ini masih dalam proses penyidikan. Kami sudah melakukan empat pemeriksaan dalam empat bulan terakhir ini terkait dengan bukti-bukti dokumen,” tuturnya.

Menurutnya, sampai sekarang pihaknya sudah menyidik tiga berkas dari sembilan tersangka

dugaan korupsi pesangon anggota DPRD Periode 1999-2004.

Kejari Sampang, kata Sucipto, juga sudah memeriksa 50 saksi.

Selebihnya Kejari masih terkendala beberapa masalah, diantaranya sebagian tersangka sudah pindah dari domisili asalnya karena bekerja di tempat lain, dan masih belum ditemukan.

Sehingga, pengumpulan fakta dari saksi-saksi masih belum lengkap dan kurangnya personel dari pihak Kejari sendiri yang masih belum memadai. Rencananya akan menambah empat orang lagi yang akan membantu Kejari Sampang untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang ada. Karena masih belum lengkapanya data dan bukti-bukti tersebut maka Kejari Sampang tidak berani menahan sembilan tersangka tersebut. ”Kekewatiran Kejari terhadap tersangka takut lari itu tidak ada, karena mereka terekam tempat domisilinya sebagai orang Sampang. Kejaksaan akan terus melakukan penyelidikan terhadap kasus uang pesangon ini sampai tuntas. Kami tidak akan menutup-nutupi kasus ini dengan kasus yang baru atau kasus yang lain. Kami akan mengumpulkan bukti-bukti dan setelah selsai saya akan sampaikan nanti hasilnya,” pungkasnya. =ACH GUFRON/ LUM

KORUPSI UANG PESANGON

Penahanan Tersangka Menunggu Kelengkapan Berkas Sampang - Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang menyatakan, penahanan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi uang pesangon anggota DPRD periode 1999-2004 masih menunggu kelengkapan berkas penyidikan.

“Saat ini sebagian berkas penyidikan dalam kasus dugaan korupsi mantan anggota DPRD Sampang periode 19992004 itu masih Mahkamah Agung,” kata Sucipto kepada Antara, Senin (3/2).

Oleh karenanya, pihak Kejari Sampang memilih untuk tidak menahan sembilan mantan anggota DPRD yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi uang pesangon itu terlebih dahulu.

Jika ditahan sejak saat ini, kata Sucipto, sedangkan berkas penyidikan belum lengkap, apalagi banyak di antara pihakpihak yang hendak diperiksa dan terlibat dalam kasus itu pindah tempat tingggal, maka dikhawatirkan masa penahanan para tersangka itu tidak cukup.

“Atas dasar itulah kami memilih untuk tidak ditahan lebih dahulu,” tuturnya, menjelaskan.

Kesembilan orang mantan anggota DPRD Sampang periode 1999-2004 yang ditetap penyidik Kejari sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi itu masingmasing, Kurdi Said, Faidol Mubarok, Umar Farouk, Abdul Qowi Moh Bakir, dan Asadullah.

Mantan anggota DPRD lainnya ialah

Sudarmadji, lalu Agus Sudihardjo, Jumal, dan yang terakhir adalah M Dawi.

Kesembilan mantan anggota DPRD yang terlibat kasus dugaan korupsi uang pesangon itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejari Sampang sejak November 2013.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya pihak pengadilan memvonis bersalah empat orang pimpinan DPRD. Masing-masing KH Hasan Asy’ari (almarhun), Ach Sayuti, KH Fathorrozi Faruq, dan Herman Hidayat.

Berdasarkan putusan itu, maka tim penyidik Kejari Sampang lalu mengembangkan pemeriksaan kepada mantan anggota DPRD Sampang lainnya, yang sementara ini masih tujuh orang yang

ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Surabaya, kerugian negara dalam kasus itu mencapai Rp2,1 miliar. Para anggota DPRD itu menerima dana purnatugas masing-masing sekitar Rp42,5 juta, dan tunjangan kesehatan.

Total dana yang diterima anggota DPRD Sampang periode 1999-2004 mencapai Rp2,1 miliar.

Dari sebanyak 45 orang anggota DPRD Sampang itu yang diproses baru 13 orang, empat di antaranya telah divonis bersalah berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan sembilan orang sisanya kini masih dalam proses penyidikan dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejari setempat. =ABD AZIZ/ANT

L

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 | TAHUN III

KECELAKAAN

Niat Hati Buang Air Tambak, Tapi Kaki Malah Tersedot SAMPANG - Wahyudi (22), warga Dusun Lodan, Desa Asem Nonggal, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Senin (3/2) sekitar pukul 09.00 Wib hendak menguras air tambak. Namun, kedua kaki korban malah tersedot pipa pembuangan berukuran 10 diameter hingga tewas di tempat.

Kecelakaan berawal saat korban hendak membuka tutup pipa penyedot di lahan tambak. Kaki kiri korban tergelincir sampai tersedot pipa berukuran 8 diameter, sedangkan kaki kanan korban tersedot pipa berukuran 10 diameter.

Muksin (32), salah satu rekan korban, mengatakan, dirinya tidak mengetahui secara pasti kejadian kecelakaan tersebut.

Sebab, lokasi korban dengan dirinya saat bekerja agak berjauhan. Ia menemukan posisi kedua kaki korban sudah tersedot pipa

KORBAN KESEDOT PIPA. Warga mengunjungi korban yang kesedot pipa pembuangan air tambak di Dusun Lodan, Desa Asem Nonggal, Kecamatan Jrengik, Senin (3/2) sekitar pukul 09.00 Wib.

pembuangan air tambak.

“Saya gak tahu waktu kejadian, karena saya dengan korban agak jauh, Mas. Cuma, saya pas liat terakhir posisi korban kaki keduanya tersedot pipa ukuran 8 diameter dan 10 diameter. Rencananya, korban mau panen tambak untuk panen ikan bandeng dan udang,”

ucapnya di rumah duka.

Evakuasi korban tersendat karena akses medan menuju lokasi meninggalnya korban penuh dengan lumpur sehingga kendaraan sulit melewatinya. Untuk mengevakuasi korban, pihak kepolisian bersama anggota Koramil 06 Kecamatan Jrengik turut

membantu.

Anggota Intel Kodim 0828 Sampang, Heru Setiawan, mengatakan dirinya kesulitan untuk mengevakuasi korban, karena di tempat kejadian ketinggian air tambak sekitar 1,5 meter. “Evakuasi korban itu memang sangat susah karena medan jalannya banyak

lumpur,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Kepala Desa Asem Nonggal, Tinggal, menjelaskan, kejadian itu murni kecelakaan atau human error.

Terbukti, saat dirinya melihat jasad korban ketika sudah berada di rumah duka tidak ada tandatanda bekas luka yang mengarah kepada kasus penganiayaan.

“Murni kecelakaan ini. Tidak ada bekas luka ditubuh korban.

Karena memang korban saat membuka penutup pipa tambak itu untuk membuang air kebawa sama air sampai akhirnya kedua kaki tersedot,” katanya.

Disamping itu, beberapa warga setempat silih berganti mulai mendatangi rumah duka bermaksud menyampaikan bela sungkawa setelah korban berhasil dievakuasi. Sehingga, korban pun mulai dilakukan pemandian untuk dilakukan proses disemayamkan di sekitar rumah duka.

Bahkan, para keluarga terdekat korban yang diketahui rajin tersebut sangat histeris menyelimuti suasana kejadian itu. =RYAN HARIYANTO/MK

CUACA EKSTREM

ePaper Unduh Koran Madura versi ePaper dan nikmati beragam informasi dari gadget anda

Terbit Siang! kunjungi dan unduh dari www.koranmadura.com

Pelayanan Kesehatan Lumpuh Sampang – Cuaca ekstrem dalam sebulan terakhir di Kabupaten Sampang menyebabkan pelayanan kesehatan lumpuh di wilayah kepulauan Desa Mandangin Kecamatan Kota Kabupaten Sampang. Tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah tersebut tidak bisa menyeberang melintasi perairan.

Salah satu warga Mandangin Kecamatan Sampang menuturkan, sudah sebulan ini mantri dan perawat yang bertugas di Desa Mandangin jarang masuk. Akibatnya, banyak pasien yang tidak tertangani tenaga medis.

“Kalau dibiarkan seperi ini nanti akan ada pasien yang meninggal di tengah laut saat perjalanan menuju Sampang,” keluh Wafi, Senin (3/2). =IST/MK

KORAN MADURA

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 4 FEBRUARI 2014 No. 0293| TAHUN III

SELASA 4 FEBRUARI 2014 No. 0293 | TAHUN III

M M

PAW

Adpum Belum Terima Surat Gubernur

PAMERAN PERNIKAHAN TRADISIONAL. Seorang pengunjung melintas di salah satu stan Pameran Pernikahan Tradisional 2014 di Bale Asri Pusdai, Bandung, Jawa Barat. Pameran diikuti ratusan vendor pernikahan khususnya vendor tradisional terbaik yang ada di Bandung dan luar Kota Bandung.

Antisipasi Gratifikasi Penghulu Wajib Catat Pemberian Warga BANGKALAN - Guna mengantisipasi terjadinya tuduhan praktik gratifikasi baik dalam bentuk uang maupun barang, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bangkalan mewajibkan kepada seluruh penghulu untuk mencatat setiap pemberian warga yang melangsungkan akad nikah di luar kantor urusan agama (KUA). Instruksi tersebut langsung disampaikan setiap kali pertemuan dengan penghulu di lingkungan Kemenag setempat.

Tradisi yang berkembang di wilayah setempat, setiap kali warga melangsungkan pernikahan di luar KUA seringkali memberikan imbalan baik berupa barang maupun uang. Hal itu dimaksudkan sebagai ganti biaya transportasi atau sebagai tanda terima kasih dari warga. Oleh karena itu, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terlebih melanggar peraturan yang berlaku, para penghulu wajib mencatat setiap pemberian tersebut.

“Jadi agar tidak dituduh pemberian itu sebagai gratifikasi, kami instruksikan kepada penghulu yang bertugas melangsungkan akad nikah di luar kantor KUA un-

tuk mencatat pemberian warga,” ujar Kepala Kemenag Bangkalan, Muhammad Amin Mahfud.

Untuk itu, pihaknya selalu mewanti-wanti agar penghulu yang diundang warga untuk melaporkan maupun mencatat setiap apa yang diterima baik berupa uang ataupun barang. Apalagi sebanyak 95 persen warga Bangkalan melangsungkan akad nikah di luar kantor KUA. Oleh sebab itu, bagi penghulu senantiasa bekerja sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2004, karena pada prinsipnya biaya pencatatan nikah itu sebesar Rp 30 ribu di KUA. “Makanya saya selalu berpe-

san demikian. Sebab, itu salah satu bentuk sikap hati-hati kami agar tidak terjebak pada gratifikasi melalui pemberian warga tersebut,” jelasnya.

Kendati demikian, Kemenag tetap memperbolehkan penghulu menikahkan warga di luar KUA. Sebab pernikahan merupakan peristiwa yang sangat sakral.

Jadi jangan sampai sesuatu yang bernilai sakral terhambat karena hanya permasalahan tidak bisa melangsungkan pernikahan di luar. Apalagi warga dalam menentukan hari H pernikahan sampai datang ke kiai untuk meminta petunjuk. Kamudian sebagian kalangan masih menilai nikah di KUA tidak sesakral menikah di kediaman masing-masing.

Sementara itu, di Kabupaten Bangkalan terdapat 18 KUA. Akan tetapi, hanya 15 KUA yang memiliki penghulu. Diantaranya KUA yang tidak memiliki penghulu yakni Kecamatan Modung dan Konang. Sedangkan satunya, Amin mengaku lupa terkait Kecamatan yang tidak memiliki penghulu. =DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Pergantian Antar Waktu (PAW) atas kekosongan jabatan kursi dewan dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) hingga kini belum jelas juntrungnya.

Kabar yang beredar, surat Pergantian Antar Waktu dari gubernur Jawa Timur (Jatim) telah turun. Namun pemerintah daerah Bangkalan melalui bagian Administrasi Umum (Adpum) masih belum menerima surat tersebut.

“Selentingan saya mendengar memang sudah turun. Tapi, hingga saat ini, secara fisik saya masih belum membacanya,” kata Joko Supriyono, Kabag Adpum Setda Bangkalan.

Dia menjelaskan secara prosedural gubernur memberikan surat tujuannya ke Bupati.

Begitu juga tembusannya tertuju ke ketua DPRD. Kemudian surat tersebut ditindaklanjuti dari Bupati ke bagian administrasi. Namun sampai saat ini, bagian administrasi umum belum menerimanya.

“Mengenai proses PAW yang dimaksud, kewenangannya berada di dewan. Entah diproses atau tidaknya, yang lebih mengetahui DPRD. Untuk lebih pastinya, silakan konfirmasi ke dewan,” sarannya.

Saat ditanya mengenai jabatan PAW yang belum diisi, apakah sudah dianggarkan gajinya, semisal ada penggantinya. Pihaknya mengaku tidak mengetahui secara pasti. Akan tetapi, jika memang telah dianggarkan dan belum ada yang mengisi kursi jabatannya, tentunya anggaran tersebut akan masuk ke kas negara. Sebab anggaran gaji tersebut tidak dipergunakan alias tidak terserap.

Berbeda dengan Kabag Adpum, ketua DPRD Bangkalan

H Ali Wahdin mengaku sudah menerima surat PAW yang dimaksud. Namun mengenai proses pelantikan masih harus menunggu Badan Musyawarah (Bamus). Sebab keputusan dan penjadwalan bamus yang paling menentukan proses PAW. “Kita masih menunggu Bamus ulang, Rabu (5/2) depan.

Sebab kendalanya biasanya tidak forum, sehingga itu berpengaruh terhadap penjadwalan,” terangnya.

Menurutnya, yang paling menentukan pelaksanaan pelantikan adalah bamus tersebut. Kalau sudah tidak forum, tentunya tidak bisa.

Dari batas waktu tersebut masih sangat memungkinkan untuk dilakukan pelantikan.

Mengingat terakhir pelantikan ditarget tangal 28 Februari.

Setelah itu tak ada pelantikan dewan, mengingat masa tenggang waktu jabatan DPRD yang kurang 6 bulan. =MOH. RIDWAN/RAH

Ribuan warga menggelar pawai kemenangan dengan mengarak pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih Said Assagaff-Zeth Sahuburua dari Bandara Pattimura menuju pusat Kota Ambon, Maluku.

N

KORAN MADURA

BANGKALAN

SELASA 4 FEBRUARI 2014| No. 0293|TAHUN III

Delapan Pengendara Tewas Sia-sia Polisi Hanya Bisa Mengkambinghitamkan Human Error BANGKALAN - Langkah terobosan baru perlu dilakukan Satlantas Polres Bangkalan, guna meminimalisir terjadinya kecelakaan di Jalan Raya. Sebab, dalam kurun waktu satu bulan di tahun 2014 tercatat peristiwa kecelakaan lalu lintas mencapai 22 kejadian. Kecelakaan tersebut didominasi kendaraan roda dua. Dari jumlah ini, sebanyak delapan orang tewas dengan sia-sia. Disinyalir begitu tingginya peristiwa kecelakaan tersebut disebabkan faktor kelalaian manusia, itu untuk menutupi kegagalan polisi mengawal keselamatan pengendara di jalan.

Berdasarkan data yang di himpun Koran Madura, rincian kecelakaan yang terjadi selama bulan Januari 2014 mencapai 22 kasus. Kecelakaan tersebut men-

gakibatkan 8 orang meninggal dunia, 9 orang mengalami luka berat dan 20 orang luka ringan.

Sedangkan kerugian materi yang ditimbulkan akibat kecelakaan

sebesar Rp 97.000.000.

“Dari jumlah kasus kecelakaan yang terjadi, sebanyak 8 orang meninggal dunia, 9 orang mengalami luka berat dan 20 orang luka ringan. Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan, karena 80 persen diakibatkan dari kurang disiplinnya pengendara,” kata Kanit Lantas Polres Bangkalan, Ipda Puji Purnomo SH. Menurutnya, penyebab kecelakaan selama bulan Januari ini, karena faktor manusia (human error) saat berkendara. Misalnya pengendara tidak memperhatikan keselamatan berlalu lintas. Sehingga kecelakaan yang berakibat fatal bagi pengendara sendiri dan

para pengguna jalan lainnya tidak dapat dihindarkan. Apalagi dengan kondisi jalan yang sudah baik semakin membuat pengendara meningkatkan kecepatannya.

“Jadi penyebabnya memang didominasi oleh faktor kelalaian pengendara. Masyarakat seringkali mengabaikan keselamatan saat berkendara. Padahal sudah jelas resikonya, bahkan sampai merenggut nyawa pengendara,” paparnya.

Pihaknya tak henti-henti selalu mengimbau kepada setiap pengendara agar menjadi pelopor dalam membudayakan keselamatan. Sebab keselamatan itu sangat penting. Apalagi keluarga di

rumah sedang menunggu. Sebab faktor utama dalam upaya menekan terjadinya kecelakaan adalah para pengendara sendiri.

Sementara itu di Kabupaten Bangkalan terdapat tiga titik yang dikategorikan blackspot atau areal rawan laka, tiga titik tersebut adalah akses Suramadu, jalan raya Dumajah, dan jalan raya Galis.

Jalur tengkorak tersebut menjadi langganan terjadinya kecelakaan lalaulintas. Meski sudah diberikan peringatan terhadap bahaya kecelakaan, ternyata masyarakat masih belum memiliki kesadaran dalam membudayakan keselamatan saat berkendara. =DONI HERIYANTO/RAH

CUACA EKSTREM

Nelayan Banyusangkah Masih Takut Gelombang BANGKALAN - Sekitar dua pekan terakhir para nelayan di Desa Banyusangkah Kecamatan Tanjung Bumi tidak berani melaut.

Demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari, para nelayan harus rela menguras tabungannya yang selama ini mereka simpan dari hasil melaut. Sebab tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan kecuali menguras tabungan. Apalagi melaut merupakan satu-satunya mata pencaharian para nelayan.

Disaat terjadi cuaca ektrem di perairan Bangkalan, para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut, terpaksa ratusan nelayan berhenti melakukan aktivitas utamanya. Mereka tidak bisa bekerja untuk sementara waktu.

Resikonya, apabila para nelayan memberanikan diri melaut, ombak besar di tengah laut dapat mengancam keselamatan jiwa mereka.

“Sejak cuaca buruk dan ombak begitu besar ditengah laut, otomatis kami tidak lagi bekerja. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam menyambung hidup terpaksa kami menguras isi tabungan yang selama ini disimpan,” sesal nelayan Desa Banyusangkah, Faizul Khabil.

Tidak hanya menguras tabungan, kata Faizul, sebagian besar para nelayan juga harus rela menggadaikan perhiasannya agar dapat tetap bertahan hidup.

Sebab tidak ada pilihan lain, karena secara ekonomi sudah tidak ada harapan lain yang bisa digunakan. Mereka banyak yang menganggur. Di tengah-tengah tidak melaut, para petani hanya beraktivitas sebatas memperbaiki jar-

ing yang rusak dan menguras air yang menggenani perahu mereka.

“Ya mau kerja apa lagi, Mas, karena memang tidak memiliki pekerjaan lain. Kami sudah 20 hari tidak melaut. Untuk sehari-hari mengisi kekosongan waktu kami biasanya memperbaiki jaring yang rusak dan nguras air yang masuk ke dalam perahu,” tuturnya.

Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan curah hujan dan angin kencang yang terjadi belakangan ini bukankah puncak dari cuaca ekstrem.

Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan curah hujan dan angin kencang yang terjadi belakangan ini bukankah puncak dari cuaca ekstrem. Sebab diprediksi puncak angin dan gelombang yang tinggi akan terjadi pada pertengahan bulan Februari mendatang.

“Puncak cuaca ektrem diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari mendatang. Sangat dimungkinkan pada puncaknya, gelombang akan semakin tinggi dan angin juga kencang,” terang Shinta Andayani, prakirawan BMKG Maritim perak Surabaya. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Suramadu

KORAN MADURA

SELASA 4 FEBRUARI 2014

SELASA 4 FEBRUARI 2014 ||TAHUN No. 0293 |III TAHUN III No. 0293

OO

Khofifah Lapor ke Komisi Etik MK SURABAYA - Mantan Calon Gubernur Jawa Timur, Hj Khofifah Indar Parawansa, berencana melapor ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi terkait pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar bahwa MK sebenarnya memutuskan kemenangan Khofifah dalam Pemilukada Jatim 2013.

"Ada yang usul begitu," kata politisi yang mantan menteri itu ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin, terkait rencana Tim Kuasa Hukum Khofifah melapor ke MK dan Dewan Etik MK setelah melapor ke Kemendagri untuk menunda pelantikan Gubernur-Wagub Jatim pada 12 Februari mendatang hingga ada Keputusan Dewan Etik.

Hal itu dibenarkan Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen.

"Ya, Senin (3/2) pagi, kami melapor ke Kemendagri, tapi sampai Senin (3/2) sore belum ada respons. Kalau hasil wawancara wartawan, staf Mendagri menyebut keputusan MK itu sudah final,

karena itu rencana pelantikan tidak akan berubah," katanya.

Menurut dia, laporan ke Dewan Etik MK itu mempertanyakan adanya perbedaan hasil sidang panel dan sidang pleno MK sebagaimana dinyatakan mantan Ketua MK Akil Mochtar.

"Kalau pelantikan GubernurWagub Jatim tetap jalan, maka kami akan melapor ke PTTUN karena dasar pelantikan itu tidak sah," katanya.

Sebelumnya, Akil Mochtar menyatakan pasangan KhofifahHerman Sumawireja seharusnya menjadi pemenang sengketa Pemilukada Jatim. Akil yang merupakan ketua sekaligus anggota panel

Khofifah Indar Parawansa Ketua PP Muslimat NU

sengketa Pemilukada Jatim menyebutkan Khofifah unggul 2:1 atas Soekarwo dalam rapat panel hakim.

Selain Akil, hakim lain yang menjadi panel adalah Maria Farida dan Anwar Usman, namun ketika putusan dibacakan dalam rapat pleno justru Soekarwo menang. Akil sendiri tidak ikut dalam

WAWANCARA. Ketua Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh diwawancarai oleh sejumlah awak media saat berkunjung ke Kabupaten Bangkalan Madura (3/2).

moh. ridwan/ koran Madura

KEBANGSAAN

Indonesia dalam Titik Nadir BANGKALAN – Ketua Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh saat berkunjung ke Bangkalan, (3/2), menyatakan bangsa Indonesia sebenarnya bangsa yang besar, karena berada di atas bumi yang memiliki keanekaragaman dan kekayaan alam yang terhampar subur.

Karena tidak dikelola secara baik, penduduk Indonesia hingga kini masih terjerembab dalam jurang kemiskinan.

“Indonesia memerlukan penyadaran yang datang dari kejujuran hati. Bahwa Indonesia ini adalah negara besar. Hamparan kekayaan alam tumbuh-kembang di negara ini,” kata Surya Paloh.

Dia menyebutkan di bidang pertanian dan holtikultura negara ini sudah memadai untuk bisa berdiri sendiri. Akan tetapi,

sangat disayangkan, jika beras masih saja mengimpor dari luar.

Garam yang menjadi potensi dan penghasilan rakyat Indonesia, menjadi aneh jika masih saja mengimpor dari negara lain. ”Bagaimana kesejahteraan sektor pertanian bisa terwujud. Nasib mereka harus diperjuangkan dengan sepenuh hati,” ucapnya.

Di bidang kelautan, penghasilan masyarakat melimpah. Bisa untuk membangun kesejahteraan masyarakat sendiri. Namun, sering kali negara ini dihadapkan dengan sikap ketidakpedulian dalam menjaga wilayah teretorial. Tak jarang ikan di perairan Indonesia dicuri bangsa lain. ”Menjaga saja tidak mampu, bagaimana meningkatkan penghasilan ekonomi kelautan kita. Secara keseluruhan, Indonesia sudah memiliki Sumber Daya Alam

(SDA) yang sangat besar,” ungkapnya.

Kesalahan bangsa ini adalah tak pernah mensyukuri karunia yang begitu besar itu. Sumber daya kekayaan alam yang luar biasa itu, membuat iri seluruh negara di dunia, baik kekayaan di darat dan laut. Harus ada konsepsi, gagasan, dan tujuan yang jelas mau dibawa ke arah mana Indonesia.

“Kita bisa berjaya dengan kehidupan saat ini, tetapi kita belum mampu membuat Indonesia yang mampu bertepuk dada.

Dengan bangga kalau kita negara Indonesia,” jelasnya.

Bangsa ini telah kehilangan jati diri, bahwa negara Indonesia adalah negara yang masih menghargai nilai kebangsaaan, pluralisme, dan kebhinnekatunggalikaan. Tidak dipung-

sidang pleno pada 3 Oktober 2013 karena sudah ditahan KPK dalam kasus suap sengketa Pemilukada Gunung Mas dan Lebak.

Secara terpisah, mantan saksi untuk Tim Khofifah-Herman di MK, Sayfrudin Budiman, mengaku dirinya siap memberi kesaksian dalam sidang Dewan Etik MK maupun PTTUN, karena dirinya menilai keputusan MK tentang Pemilukada Jatim 2013 tidak mempertimbangkan kesaksian dari Tim KhofifahHerman sama sekali.

"Sebagai saksi ketiga, saya siap memberikan kesaksian lagi, karena pernyataan Akil Mochtar menunjukkan sidang MK tentang Pemilukada Jatim 2013 hanya akal-akalan, padahal kami diambil sumpah di bawah Al Quran dalam sidang di MK itu," kata mantan Ketua PMB Jatim itu.

Sebelumnya (31/1), Wagub Jatim H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menghadir Tahlil Tujuh Hari Wafat Rais Aam PBNU

KHM A Sahal Mahfudh di Gedung PWNU Jatim menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu terpengaruh dengan rumor yang akan menggagalkan pelantikan Gubernur-Wagub Jatim terpilih pada 12 Februari mendatang.

"Itu biasa dalam politik, karena itu jangan dipercaya. Yakinlah pelantikan Gubernur dan Wagub Jatim terpilih akan tetap dilaksanakan pada 12 Februari 2014, karena memang tidak ada masalah yang secara yuridis dapat mengubah keputusan MK. MK itu sudah final," katanya.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul berjanji akan melanjutkan tiga program khas Pemprov Jatim yakni program membantu pengembangan Madrasah Diniah (Madin) dengan anggaran Rp200 miliar per tahun, program penutupan lokasi kemaksiatan seperti lokalisasi, dan pemberlakuan Perda Gubernur Jatim tentang Aliran Sesat. = ANT/EDY M YA'KUB

kiri, masyarakat belum bisa bangga, karena tertinggal dengan bangsa lain yang ada di dunia ini. Bahkan negara lain yang merdeka lebih lama dibandingkan Indonesia, kini lebih berjaya.

Pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi. Apakah ini cobaan. Tak perlu menyalahkan siapa-siapa. Yang terpenting, sikap menyadari keadaaan dan keterpurukan sedini mungkin.

Untuk itu perlu adanya sikap bersatu membangun nilai moral bangsa.

"Ini tantangan yang menjadi tugas bersama. Jangan menyalahkan siapa-siapa atas ketidakberdayaan ini. Bukan DPR, bukan pula tokoh dan pemimpin negara ini. Melainkan diri kita sendiri, karena Indonesia milik kita, bukan milik orang lain ataupun orang asing,” paparnya.

Selain itu, sikap nasionalisme dan patriotisme harus tertanam dalam setiap pribadi orang Indonesia. Kesadaran tentang sikap itu harus ditanam kembali di setiap jiwa masyarakat. Perlu membangun kecintaan terhadap negerinya sendiri.

Sejauh perjalanan bangsa ini, Indonesia telah memiliki seluruh persyaratan negara besar dan makmur. Satu hal yang tidak dimiliki. Bangsa ini tidak pandai bersyukur. Oleh karena itu, terjadinya kemerosotan akhlak menjadi potret keberadaan bangsa saat ini. = MOH. RIDWAN/RAH

Sampang Minus Abdi Negara SAMPANG – Pemerintah Kabupaten Sampang kekurangan 6.200 pegawai negeri sipil (PNS). Sementara 2.066 tenaga honorer kategori dua (K2) yang sudah mengikuti tes CPNS hingga saat ini masih terkatung-katung.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sampang, kekurangan PNS paling banyak di bidang guru serta kesehatan. Kasi Pengembangan Karir BKD, Suyono, mengaku tidak bisa berbuat banyak mengatasi hal itu.

Disinggung pelulusan K2, ia menjawab, "Belum ada informasi secara resmi pengumuman penerimaan K2.

Kalau jadwal dulu memang Desember terus ditunda lagi bulan Januari, tapi sampai sekarang diundur terus," ucapnya, Senin (3/2).

Sumber Koran Madura yang mengikuti tes CPNS pada 3 November 2013 mengaku sangat kecewa terhadap pemerintah. Pasalnya, tenaga honorer K2 hanya dijanjikan jadwal pelulusan, tapi sampai sekarang belum keluar. "Banyak yang mempertanyakan kabar itu, Mas, karena terus-terusan diundur pengumuman kejelasan hasil tes," tutur warga Kecamatan Torjun itu.

Terkait pelulusan K2 yang selalu diundur, Suyono mengaku tidak memiliki kewenangan apa-apa. "Kalau kewenangan sendiri ada pada pihak provinsi, bukan di daerah. Karena kalau di daerah tidak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa menyelenggarakan ujian K2 dan selanjutnya menyerahkan hasil tes ke provinsi," tuturnya. = RYAN HARIYANTO/MK

KORAN MADURA PROBOLINGGO PKORAN

P

SELASA 4 FEBRUARI 2014 | No. 0293 |SELASA TAHUN III 4 FEBRUARI 2014

MADURA

No. 0293 | TAHUN III

YOGA BETA ALDAMA

Prestasi Bukan untuk Dibanggakan Yoga Beta Aldama, siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Pamekasan ini terus berupaya menata diri, agar tidak sombong, meski memiliki prestasi. Sebab menurutnya, prestasi yang diraih seseorang sebenarnya untuk disyukuri, bukan untuk dibanggakan, apalagi disombongkan. iswa kelas X di SMAN 2 Pamekasan ini meraih juara III lomba vocal tunggal tingkat kabupaten beberapa waktu lalu. Prestasi itu tidak lepas dari kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah itu dan semangat Yoga untuk berlatih bersama temantemannya.

“Semua karena bimbingan guru, doa orangtua dan dukungan teman-teman. Tanpa itu semua, sulit saya meraihnya,” katanya sambil tersenyum.

Remaja yang juga gemar olahraga itu mengaku akan terus mengembangkan bakatnya di bidang tarik suara tersebut. Meski bakatnya itu tidak akan dijadikan sebuah profesi, namun ia akan te-

rus mengembangkannya sebagai media untuk belajar dan memperbanyak teman.

“Apapun yang saya lakukan, untuk memperbanyak teman. Karena dari teman itu, saya bisa belajar banyak hal yang belum tentu diperoleh di lingkungan rumah, maupun di sekolah,” ujarnya.

Pemilik zodiak Aries ini dikenal pendiam namun aktif. Ia jarang bicara kecuali untuk hal-hal yang penting saja. Meski begitu, bukan berarti ia tidak memiliki banyak teman, karena teman baginya sangat menunjang prestasi, apabila tidak salah memilih pergaulan.

Temannya sangat penting dalam kehidupan ini, sebagaiman pentingnya prestasi. Aktivitas di luar rumah dan di luar sekolah menyebabkan pria yang memiliki keinginan meneruskan pendidikan hingga Strata III (doctoral) ini memiliki banyak teman. Bukan hanya di bidang seni suara, namun juga olah raga dan kegiatan lainnya, telah membuatnya memiliki banyak terman.

Ditanya tentang rencananya kedepan, ia mengaku masih berkonsentrasi pada pelajaran di sekolahnya sambil berlatih mengembangkan bakatnya di bidang seni suara. Ia yakin keduanya bisa berjalan selaras, selama bisa mengatur waktu. Justru keduanya saling menunjang satu sama lainnya.

“Latihan nyanyi ada waktu khusus yang tidak mengganggu kegiatan pelajaran. Selama kita bisa mengatur waktu, sebanyak apapun kegiatan kita, pasti akan bisa dijalani dengan baik, tanpa ada benturan,” jelas dia. =G. MUJTABA/RAH

WIWIT PRIHATINNIGRUM

Sikap Sederhana itu Keutamaan Wanita enjadi seorang wanita harus pandai dalam bersikap. Kesederhanaan dalam hidup, itu yang utama. Sangat penting agar tidak membuat persepsi orang salah. Sebab berpengaruh terhadap kehidupan sosial bermasyarakat.

Dari segi berpenampilan, wanita harus bisa mengambil porsi yang tepat. Tidak terlalu menyolok dalam penampilan seharihari, apalagi membuat malu orang sekitar, jangan sampai, kata Wiwit Prihatinningrum. ”Secara pribadi saya lebih suka berpenampilan apa adanya, tanpa harus ribet dengan berbagai peralatan make up,” kata wanita berjilbab ini.

Wanita keturunan Sumenep ini menjelaskan inner beauty seseorang lebih berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan kecantikan dalam yang dimiliki seorang wanita bisa membuat orang di sekeliling merasa lebih nyaman. Menurutnya, ukuran menjadi wanita sempurna cukup bersikap baik kepada orang lain, dengan tetap rendah hati. ”Pintar memang penting, agar tidak ketinggalan zaman. Akan tetapi, berbuat baik kepada orang lain itu jauh lebih berguna,” ungkapnya. ’Penampilan adalah kepribadian Anda’.

Ungkapan itu yang dia nilai menjadi daya tarik seseorang. Saat perempuan mampu berpenampilan sederhana, dalam kepribadiannya tentu tak akan jauh berbeda. Jauh lebih mempesona, setidaknya bagi pandangan gadis ini.

Menurutnya, kepercayaan diri bisa timbul tidak hanya dengan penampilan mewah, melainkan dengan meyakinkan diri sendiri, bahwa semua orang pada dasarnya sama, ingin diperlakukan dengan baik. Perlakukan baik karena penampilan mewah akan berpotensi mengecewakan ketika kemewahan itu sudah menghilang pergi, namun bila sikap kesederhanaan telah melekat akan sanggup membuat pesona dan perlakuan yang jauh lebih abadi. =MOH.RIDWAN/RAH