e Paper Koran Madura 4 Maret 2014

SELASA

KORAN MADURA

4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

an Polisi Tetapk 6 2 a k g Tersan kar Orang Pemba Hutan Berita Utama hal | 2

ant/widodo s. jusuf

BIAYA PERJALANAN HAJI. Menteri Agama Suryadharma Ali (kedua kiri) didampingi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu (kiri) bersama Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziyah (kedua kanan) dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Mahrus Munir (kanan) menandatangani berita acara hasil rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3).

Ongkos Haji Nyaris Rp34 Juta Pemerintah dan DPR menyepakati besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2014/1435 H sebesar Rp33.799.500 perorang, atau setara dengan 3.219 dolar Amerika Serikat dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dalam APBN Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp10.500 per dolar AS.

“Komisi VIII DPR dan Menteri Agama telah menyetujui hasil pembahasan BPIH 2014, bahwa BPIH 2014 itu turun sebesar 308 dolar Amerika Serikat dari 2013,” kata Ketua Komisi VIII DPR, Ida Fauziyah, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menjadi tuan rumah dalam rapat kerja dengan Menteri Agama, Suryadharma Ali. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi

1

0328-6770024 SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III www.koranmadura.com

patokan penting, dengan asumsi APBN 2014 sebesar Rp10.500 perdolar AS. “Maka dalam rupiah besaran biaya langsung BPIH 2014 adalah Rp33.799.500 atau turun sebesar Rp59.700 dibanding 2013, yakni Rp33.859.200 dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp9.600 perdolar Amerika Serikat,” kata Fauziyah.

Ditambahkan, dana BPIH sebesar Rp33.799.500 untuk tiket dan pajak pelayanan bandara, pemondokan selama di Mekkah, serta biaya

hidup. “Sedangkan pembayaran BPIH disesuaikan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat pelunasan,” kata dia.

Sementara itu kuota haji tahun 2014 sudah dipastikan akan dikurangi sebesar 40 persen. Dari semula 194 ribu jemaah menjadi 131 jemaah.

Skema pengurangan 40 persen didapat dari pemotongan resmi oleh pemerintah Arab Saudi sebanyak 20 persen. Selanjutnya, kuota dipotong lagi 20 persen untuk menyediakan kursi bagi jamaah yang gagal berangkat tahun lalu. = ANT/BETH

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III

Dana

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Tanggal 2 Maret yang lalu KPU/KPUD telah menutup penyerahan laporan awal dana dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu dari konstestan Pemilu 2014 sesuai tingkatannya. Kita berharap tak ada partai politik yang terlambat karena onsekwensinya sangat berat. Sesuai ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2013 itu, partai dan para calegnya sudah pasti “nelangsa” tidak diikutkan dalam pelaksanaan Pemilu 2014.

Tak terbayangkan bila “keterlambatan” benarbenar terjadi. Harapan dan impian yang sudah digantungkan setinggi langit bisa berantakan. Akan terjadi apa yang disebut ejakulasi “politik” dini tanpa hasil; kalah dan stres sebelum bertarung. Dan pada taraf lebih jauh akan merepotkan rumah sakit yang terpaksa mendadak bersiap menerima pasien stres korban pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Alamak.

Lalu, lepas ada terlambat atau tidak, PKPU 17 itu merupakan terobosan menarik. Memang ada sebagian menyebut peraturan itu agak lebay untuk kondisi masyarakat Indonesia yang belum terbiasa tertib administrasi. Namun secara keseluruhan peraturan itu sebagai proses pendidikan politik bagi partai politik, caleg maupun masyarakat.

Pada pasal 10 peraturan itu disebutkan, “Dana Kampanye berupa uang yang bersumber dari sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan, Calon Anggota DPD, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib ditempatHarus ada ikhtiar kan pada Rekening Khusus memulai pencer- Dana Kampanye terlebih dasan walau mung- dahulu sebelum digunakan kin hanya bermodal untuk kegiatan Kampanye Itu artinya proses sedikit harapan Pemilu.” lalu lintas perputaran dana kampanye tak bisa lagi seenaknya. Para caleg tak bisa jor-jor tanpa ada pendataan dan pencatatan serta pertanggungjawaban. Partai yang memiliki kewajiban melapor pada KPU/KPUD dapat mengatur sehingga bisa diminalkan kemungkinan permainan politik uang dari para caleg.

Melalui peraturan itu partai politik dapat memenej pengelolaan dana kampanye dalam keseimbangan. Caleg memiliki kemampuan dapat mensubsidi yang kurang. Dan yang sangat penting, melalui mekanisme ini, partai bisa memonitor pengeluaran caleg agar tak melampaui batas sehingga mewujud besar pasak dari pada tiang. Ini berarti satu pintu sikap bersemangat “ jadi anggota dewan” bekerja untuk balik modal, diminimalkan. Mereka yang terpilih berpeluang bekerja untuk kepentingan para konstituen.

Di sisi lain, masyarakat yang sering dianggap pragmatis –mau memilih asal ada uang- diharapkan lebih bersikap rasional. Masyarakat didorong bersikap lebih cerdas mengedepankan pilihan atas dasar pertimbangan nurani dan kualitas caleg. Ketika tak ada lagi caleg bermain uang, masyarakat diharapkan terdorong memilih dan bukan dibayar untuk memilih.

“Mimpi kali,” mungkin begitu, komentar para pesimisme dan skeptimisme. “Apa iya, bisa dilakukan dalam kondisi masyarakat terjerat persoalan ekonomi seperti sekarang,” tegas mereka. Memang tidak pada Pemilu 2014 harapan ideal dari semangat PKPU 17 itu terwujud. Tetapi, langkah ideal itu sudah saatnya dimulai, diupayakan agar bangsa ini beranjak dari keterbelakangan dalam memilih. Harus ada ikhtiar memulai pencerdasan walau mungkin hanya bermodal sedikit harapan. Namanya juga usaha. =

KORAN MADURA

Berita Utama

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III

PEMBAKARAN HUTAN RIAU

Polri Tetapkan 26 Tersangka JAKARTA- Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan 26 tersangka pembakaran hutan di sejumlah wilayah di Provinsi Riau.

“Sedang dilakukan penyidikan terhadap 26 tersangka yang diduga melakukan aksi pembakaran hutan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar saat ditemui di Mabes Polri Jakarta, Senin.

Boy menyebutkan, 26 tersangka diamankan di kepolisian resor (polres) yang berbeda, di antaranya Polres Indrafiti Hilir dua kasus dan dua tersangka, Polresta Pekanbaru dua kasus, dua tersangka, Polres Siak tujuh kasus dan dua tersangka serta lima masih penyelidikan, Polres Indragiri Hulu satu kasus dan tersangka belum tertangkap.

Selain itu, di Polres Palelawan tiga kasus dan empat tersangka, Polres Nengkalis empat kasus dan 10 tersangka, Polres Rokan Hilir empat kasus dan lima tersangka, Polres Dumai dua kasus satu belum teridentifikasi dan satu penyidikan serta Polres Meranti dua kasus dan dua tersangka.

“Jadi ini, di beberapa titik api, kemudian tersapu angin kemudian menyatu menjadi kebakaran besar,” katanya.

Namun, saat ini belum diketahui 26 tersangka tersebut apakah terkait dengan korporasi atau perusahaan tertentu. “Untuk saat ini statusnya masih sebagai warga masyarakat yang diduga melakukan pembakaran hutan, namun ada kecurigaan ke sana, nanti kita dalami apakah ada keterkaitannya dengan perusahaan tertentu,” katanya.

Boy juga mengaku belum mengantongi nama-nama perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan yang menyebabkan kor-

2

ban jiwa tersebut.

Dia juga mengatakan semua tersangka merupakan WNI yang melanggar Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan.

Untuk upaya preventif, lanjut dia, pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Penanggulan Bencana Daerah, termasuk pembuatan hujan lokal, pemadaman jalur darat dan udara.

Seorang wanita terduga pembakar lahan berhasil diamankan jajaran Polsek Dumai Timur, Polres Dumai, Riau. Kepala Polsek Dumai Timur Kompol Bayu Wicaksono, Senin mengatakan tersangka atas nama Rosdiana Br Tambunan (49) berhasil diamankan petugas berdasarkan informasi warga setempat pada Senin(24/2).

“Seorang pelaku pembakar lahan telah kita amankan karena dilaporkan warga dia membakar untuk membuka lahan sawah setengah hektar di Jalan Putri Tujuh,” kata Kompol Bayu.

Kapolsek menjelaskan, tersangka warga Jalan Merdeka Baru, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur ini ditangkap karena dengan sengaja melakukan pembakaran lahan meski telah diingatkan warga setempat sebelumnya.

“Akibat pembukaan lahan dengan membakar yang dilakukan tersangka, api meluas dan tidak terkendali serta mengeluarkan asap mengepul pekat,” terang Bayu. =ANT/JUWITA

REFORMASI PARLEMEN

Indonesia Masih Gamang JAKARTA-Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai reformasi sistem parlemen Indonesia masih gamang bahkan cenderung ambigu.

Persoalannya, konsep atau desain ketatanegaraan yang ingin dicapai melalui amandemen konstitusi tidak jelas arah dan tujuannya. Padahal kegagalan dalam menentukan arah dan tujuan akan berdampak negatif terhadap efisiensi dan efektifitas parlemen dan memunculkan kerancuan sistem perwakilan di Indonesia.

“Kerancuan sistem parlemen yang diterapkan itu bisa dilihat dari UU No.27 tahun 2009 tentang MD3 yang cenderung ambigu, menyimpang. Di satu sisi hendak menerapkan sistem bikameral dengan ditopang oleh DPR dan DPD, namun di sisi lain masih melanggengkan MPR RI sebagai lembaga yang permanen dengan yang permanen pula,” tandas Zuhro dalam dialog ‘Akuntabilitas publik kinerja lembaga negara’ di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (3/3).

Karena itu katanya, kerancuan tersebut harus diperbaiki. Caranya,

dengan pembenahan DPD sekaligus anggota MPR. Selain itu, sifat permanen MPR yang diperkuat dengan eksisnya sekretariat jenderal tersendiri karena MPR merupakan institusi ketiga dalam struktur parlemen, selain DPR dan DPD. “Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, diperlukan mekanisme check and balances antara eksekutif dan legislatif. Sistem bikameral yang dianut sejak 2004 dinilai tepat, namun perlu ada peenguatan fungsi dan peran DPD. Itu dimaksudkan agar MPR bisa berfungsi sebagai majelis nasional yang anggotanya berasal dari DPR dan DPD. Keberadaan model ini bisa memperkuat efektifitas sistem pemerintahan presidensial,” ujarnya.

Sebagai konsekuensinya lanjutnya, pimpinan MPR tidak bersifat permanen, tapi adhoc karena dibentuk untuk memimpin sidang gabungan antara DPR dan DPD. Hal itu untuk menjaga agar kedua lembaga tersebut relatif berimbang, jabatan pimpinan MPR dipegang secara bergantian antara pimpinan DPR dan pimpinan DPD dalam setiap masa sidang. “Dalam hal itu posisi MPR lebih sebagai joint session antara kedua lembaga tersebut untuk mel-

aksanakan beberapa tugas utama,” tambahnya.

Tugas utama itu kata Zuhro, seperti membahas dan mengubah UUD, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai pasal 7B UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden untuk menggantikan presiden dan wakil presiden yang berhalangan tetap, dan mendengarkan pidato kenegaraan tahunan presiden pada setiap tanggal 16 Agustus termasuk penyampaian nota keuangan dan RAPBN. Untuk mengatasi isu efisiensi dan efektifitas kinerja parlemen dan mewujudkan sistem bikameral, maka perlu dilakukan penggabungan sekretariat jenderal MPR, DPR, dan DPD RI. Selain itu agar MPR bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dalam amandemen konstitusi, lembaga ini perlu dibantu oleh Komisi Konstitusi.

Dengan demikian Siti mengusulkan perlunya penataan kembali penagakan sistem presidensial dan sistem perwakilan dengan pelembagaan sistem check and balances yang kuat, baik yang bersifat internal parlemen maupun antara lembaga parlemen dan institusi kepresidenan. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 4 2014 MARET 2014 SELASA 4 MARET | No. 0313 | TAHUN III No. 0313 | TAHUN III

33

KAMPANYE DI HARI KERJA

Kepala Daerah Terancam Sanksi

ant/widodo s. jusuf

CALON HAKIM KONSTITUSI. Calon hakim Mahkamah Konstitusi Dimyati Natakusumah mengikuti uji kepatutan dan uji kelayakan di hadapan tim pakar dan anggota Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3). Sebanyak 11 orang calon hakim Mahkamah Konstitusi mengikuti uji kelayakan dan uji kepatutan secara bergiliran dalam tiga hari ke depan di Komisi III DPR hingga akhirnya dipilih dua hakim oleh Komisi III DPR dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Pakar.

JAKARTA-Kepala daerah dipersilahkan menjadi juru kampanye bagi partainya.

Asalkan, dilakukan di luar hari kerja yakni Sabtu dan Minggu disertai izin dari kementerian dalam negeri.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, kepala daerah yang menjadi juru kampanye tidak perlu menempuh mekanisme cuti. “Kalau di Sabtu Minggu itu kan hari libur. Jadi, cukup memberi tahu saja. Kalau harinya Sabtu Minggu tidak ada larangan, cukup memberi tahu,” katanya saat dijumpai di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/3).

Menurut Gamawan, jika kepala daerah berkampanye untuk partainya pada hari kerja, maka wajib mengajukan cuti terlebih dahulu. “Lihat hari apa, kalau hari kerja ya harus cuti,” ujarnya.

Dia memastikan akan memberi sanksi kepala daerah yang melanggar aturan dalam menjadi juru kampanye. Seperti dilakukan pada hari kerja. “Ada sanksinya di PP 18, ada teguran. Bawaslu juga kan punya aturan tersendiri,” kata Gamawan.

Sementara, untuk penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye akan diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilu.

“Nanti Bawaslu akan menindaklanjuti. Kan PP itu juga ada di Bawaslu,” tegas Gamawan. =GAM

Transaksi Mencurigakan Caleg Mulai Terkuak JAKARTA-Hasil analisis terhadap laporan dana kampanye para caleg mulai terungkap adanya Laporan Keuangan Transaksi Mencurigakan (LKTM). Namun, nama caleg itu belum bisa diekspos ke publik.

“Ya, kami sudah melihat ada transaksi mencurigakan dari caleg antara lain hubungan transaksi dalam jumlah nominal yang signifikan dari caleg ke rekening oknum political exposed persons yang menjadi pengurus Parpol,” kata Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Agus Santoso di Jakarta, Senin (3/3).

PPATK saat ini, kata Agus,

memang menemukan sejumlah transaksi mencurigakan yang dilakukan para caleg. Temuan ini akan dianalisis untuk kemudian diserahkan ke penegak hukum. “Hal-hal seperti ini tentu kami cermati dan apabila sudah menjadi Laporan Hasil Analisis tentu kami teruskan ke penegak hukum,” tambahnya Menurut Agus, PPATK bekerja atas dasar laporan yang tertuang dalam UU TPPU. Dari laporan itu kemudian ada transaksi yang digolongkan sebagai mencurigakan.

Lebih jauh kata Agus, kriteria Political Exposed Persons adalah para pejabat yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK. Pengurus atau anggota Parpol yang menjadi pejabat di eksekutif atau anggota Parlemen itu masuk kategori

PEP’s. “Mereka itu dikategorikan sebagai high risk costomers sehingga diberi tanda flag (bendera),” ujarnya Dikatakan Agus,setelah masa tenggat pelaporan dana kampanye berakhir, Minggu tanggal 2 Maret kemarin, maka PPATK akan mengadakan Rapat Koordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait hal ini. “Diharapkan dalam minggu depan, setelah data laporan Rekening Dana Kampanye Parpol dikompilir secara lengkap oleh KPU, maka kita akan mengadakan rapat koordinasi. Kita beri kesempatan kepada KPU untuk mengkompilir laporan-laporan itu dulu,” paparnya.

Selain laporan-laporan wajib seperti LTKM, sambung Agus, LTKT dan LTKL, PPATK juga menerima Dumas (Pengaduan Masyarakat), masyarakat

sekarang ini pandai, kritis dan berani untuk menyampaikan laporan. Mereka akan menyampaikan laporan apabila melihat praktik-praktik korupsi, suap, money politics dan sebagainya,” imbuhnya Sementara itu, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan akan membuka terangterangan soal dana kampanye partai politik, calon DPR dan calon DPD, terutama jika laporan ini diminta oleh KPK dan PPATK. “Kalau KPK perlu laporan ini kami akan berikan, karena mungkin mereka mau mempelajari siapa penyumbangnya, terus kalau mereka nilai tidak logis ya silahkan minta nanti kita kasih,” tegasnya.

Namun jika memang ada seorang caleg yang terindikasi memiliki dana kampanye yang

bermasalah, pencalegan tidak dapat langsung dibatalkan. “Ya kita sih silahkan saja diperiksa, tapi yang harus diperhatikan bahwa dalam aturannya, pembatalan seorang calon itukan baru bisa setelah ada keputusan yang sudah inkracht (keputusan hukum tetap),” tambahnya.

Hadar juga menegaskan, meskipun dana laporan keuangan itu tidak dipublikasikan di website KPU, namun hal itu bukan berarti KPU mau menutupnutupi laporan tersebut.

“Ya karena kalau kita pasang semuanya orang juga lihatnya jadi pusing, jadi kita pasang yang utamanya saja, tapi kalau ada yang perlu laporan itu, sedetil apapun kami berikan. Semua dokumen bisa didapatkan,” tegasnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III

PARIWISATA

Kunjungan Wisman Pada Januari 2014 Turun 12,5% JAKARTA-Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Januari 2014 mengalami penurunan sebesar 12,5 % dibandingkan dengan sebulan sebelumnya.

ant/agung rajasa

WAWAN KEMBALI KE RUTAN KPK. Tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dikawal petugas ketika tiba di Rutan KPK, Jakarta, Senin (3/3). Wawan menjalani perawatan di RS Polri selama sepekan dan didiagnosa menderita Maag akut dan Vertigo.

KPU Dinilai Tidak Paham Aturan JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituduh tidak memahami sistem pemilu proporsional terbuka, setelah lembaga penyelenggara pemilu itu mengesahkan susat suara yang dicoblos dua kali.

Padahal, kebijakan seperti ini melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif.

Demikian diungkapkan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) August Mellaz di Jakarta, Senin (3/3).

“Jangan-jangan KPU tidak sadar lagi kalau pemilu kita menggunakan sistem proporsional daftar terbuka. Memberikan

dua suara calon anggota legislatif (caleg) kepada partai adalah menerapkan sistem proporsional tertutup ,” ujar Mellasz.

Ia mengatakan, Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang membenarkan pemilih mencoblos dua nama caleg atau lebih asalkan dalam satu partai dan satu daerah pemilihan, bertentangan dengan aturan itu. Menurutnya, prinsip proporsional terbuka memberi hak penuh kepada pemilih untuk menentukan calon yang dipercayai duduk di parlemen. Adapun dalam proporsional tertutup, penentuan siapa caleg yang mendapat kursi DPR adalah kewenangan partai yang mengusung.

“KPU ini tidak konsisten. Harusnya, suara pemilih yang mencoblos dua nama calon legislator adalah tak sah. Alasan KPU untuk mengurangi angka suara tak sah, tak relevan,” kata August.

Ia menyebutkan, jika KPU beralasan meminimalisir suara tidak sah, maka seharusnya KPU melakukan sosialisasi yang lebih gencar soal cara mencoblos yang benar, bukan mengubah hal-hal prinsip.

Sebelumnya, KPU menyatakan bahwa surat suara yang dicoblos lebih dari satu kali tetap dianggap sah selama namanama caleg yang dicoblos terdaftar di satu partai. “Misalnya dicoblos dua caleg dalam satu partai, itu sah. Itu untuk menekan jumlah surat suara yang tidak sah nanti,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Hotel Alila, Jakarta Pusat, Rabu (26/2) lalu.

Ferry mengatakan, pada praktik pemungutan suara nanti, akan ada banyak varian pencoblosan surat suara oleh pemilih. Menurutnya, KPU harus menerapkan kebijakan agar sejumlah varian tertentu tidak serta-merta dianggap tidak sah. =GAM/AJI

Menurut Deputi Statistik Produksi BPS, Adi Lumaksono di Jakarta, Senin (3/3), jumlah kunjungan wisman pada Januari 2014 mencapai 753,1 ribu kunjungan atau mengalami kenaikan 22,59 % bila dibandingkan dengan Januari 2013.

“Jumlah kunjungan wisman melalui Bandara Ngurah Rai, Bali pada Januari naik 21,4 % dibandingkan Januari 2013, yaitu dari 229,6 ribu kunjungan menjadi 278,7 ribu kunjungan,” kata Adi. Namun demikian, lanjut dia, jika dibandingkan dengan Desember 2013, jumlah wisman melalui Bandara Ngurah Rai mengalami penurunan sebesar 4,87 %.

Adi merincikan, dari 753,1 ribu kunjungan wisman ke Indonesia selama Januari 2014, paling banyak wisman dari Singapura yang sebesar 15,69%, Malaysia 14,73%, China 12,67 %, Australia 11,21% dan Jepang 4,62 %.

Sementara itu, menurut dia, tingkat penghunian kamar hotel berbintang di 27 provinsi pada Januari 2014 mancapai ratarata 46,98 % atau mengalami penurunan 8,75 poin jika dibandingkan dengan Desember 2013. Tetapi, jika dibandingkan dengan Januari 2013, tercatat mengalami kenaikan 0,82 poin.

“Penurunan tingkat penghunian kamar hotel yang tertinggi, terjadi di Provinsi Lampung sebesar 28,26 poin dan penurunan terendah di Jawa Timur sebesar 1,54 poin.

Sedangkan kenaikan tingkat penghunian hanya terjadi di dua provinsi, yakni Sumatera Selatan (0,78 poin) dan Jambi (0,64 poin),” papar Adi. Adi menyebutkan, rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik pada hotel berbintang di 27 provinsi selama Januari 2014 tercatat sebesar 2,12 hari.

Angka ini sekaligus menandakan terjadi kenaikan 0,17 poin jika dibandingkan dengan Januari 2013.

“Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia yang tertinggi ada di Provinsi Bali, yaitu 3,52 hari, Sulawesi Selatan 2,26 hari dan Kepulauan Riau serta Kalimantan Timur masing-masing 2,64 hari. Tamu menginap yang terendah di Kalimantan Tengah, yaitu 1,46 hari,” katanya.

Khusus untuk tamu asing, lanjut Adi, rata-rata lama menginap yang tertinggi terjadi di Provinsi Banten, yakni 6,62 hari. Sedangkan, untuk tamu Indonesia tercatat rata-rata lama menginap tertinggi di Provinsi Bali sebesar 3,63 hari. =GAM/AJI

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA MARET 2014 SELASA 4 MARET 4 2014 | No. 0313 | TAHUN III No. 0313 | TAHUN III

55

UMK

315 Perusahaan Disetujui Tangguhkan Upah Minimum JAKARTA- Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada akhir Februari 2014 menunjukkan sebanyak 315 perusahaan disetujui untuk melakukan penangguhan penerapan upah minimum 2014.

ant/puspa perwitasari

RAKER BI-DPD. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kiri) didampingi Direktur Utama Bank Mandiri Budi G Sadikin memimpin rapat kerja bersama anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah di Bank Indonesia, Jakarta, Senin (3/3). Rapat kerja tersebut membahas pengembangan UMKM dan Kredit Usaha Rakyat.

Menkeu Respons Positif Data Inflasi JAKARTA- Menteri Keuangan Chatib Basri merespons positif angka laju inflasi pada Februari 2014 yang tercatat sebesar 0,26 persen.

“Alhamdulillah, inflasinya bagus, sehingga secara tahunannya (yoy) bisa 7,75 persen,” ujarnya di Jakarta, Senin.

Chatib mengatakan dengan laju inflasi yang relatif rendah tersebut, perkiraan laju inflasi pada akhir tahun akan mencapai sesuai target yang ditetapkan pemerintah yaitu 5,5 persen.

“Inflasi kedepan masih sesuai dengan perkiraan,” katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi pada Februari 2014 mencapai 0,26 persen,

karena tingginya harga kelompok bahan makanan jadi dan minuman.

Dengan demikian laju inflasi tahun kalender Januari-Februari 2014 mencapai 1,33 persen dan inflasi secara tahunan (yoy) sebesar 7,75 persen.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau menyumbang andil inflasi 0,08 persen, diikuti kelompok bahan makanan menyumbang andil inflasi 0,04 persen.

Kemudian, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan menyumbang andil inflasi 0,03 persen serta kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,04 persen.

Dari 82 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) sebanyak 55 kota mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi di Pontianak 2,73 persen dan inflasi rendah di Bandar Lampung serta Probolinggo 0,02 persen.

Sementara, dari 27 kota IHK yang mengalami deflasi, BPS mencatat deflasi tertinggi terjadi di Sibolga, Sumatera Utara yaitu sebesar 2,43 persen. =ANT/ SATYAGRAHA

“Perusahaan yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan kenaikan upah minimum memang dapat mengajukan permohonan penangguhan upah minimum sesuai ketentuan,” kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnakertrans R. Irianto Simbolon di Jakarta, Senin.

Penangguhan upah minimum itu dapat diajukan sesuai ketentuan (Kepmen) Nomor 231 /Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

“Namun permohonan penangguhan tersebut harus sesuai persyaratan dan didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melalui kesepakatan bipartit dan memenuhi persyaratan lainnya,” kata Irianto.

Data Kemnakertrans pada akhir Februari 2014 mencatat ada 414 perusahaan yang telah mengajukan penangguhan penerapan upah kepada enam Gubernur.

Sebanyak 315 perusahaan yang disetujui penangguhannya oleh Gubernur dan Dinas Tenaga Kerja setempat, 89

perusahaan pengajuannya ditolak sedangkan dua perusahaan tidak memenuhi syarat dan delapan perusahaan mencabut permohonan penangguhannya.

Dalam Kepmen Nomor 231/Men/2003 disebutkan pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat mengajukan penangguhan Pelaksanaan Upah minimum kepada gubernur melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi.

“Penetapan disetujui atau ditolak pangajuan penangguhan merupakan kewenangan gubernur dan dinas tenaga kerja setempat. Tentunya keputusan diambil melalui proses pendataan, verifikasi dan pengecekan administrasi persyaratan izin penangguhan secara cermat dan teliti,” katanya.

Irianto mengatakan yang perlu ditekankan dalam pelaksanaan dan penerapan kebijakan UMP oleh para gubernur adalah upaya-upaya agar tidak terjadi PHK terhadap pekerja/ buruh, terutama di sektor padat karya dan agar aktivitas produksi perusahaan tetap berlangsung. =ANT/RIDWAN

ant/wahyu putro

ANGGARAN PENURUNAN KEMISKINAN. Seorang warga memandikan anjing peliharaannya bernama Loli di permukiman kumuh kawasan Petamburan, Jakarta, Senin (3/3). Pemerintah mematok anggaran untuk mengurangi kemiskinan sebesar Rp100,9 triliun dengan tingkat proyeksi tingkat kemiskinan berada pada kisaran 9-10 persen.

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III

BUMN

Penjualan Baja Krakatau Steel Naik Jakarta- PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) membukukan penjualan produk baja naik 3 persen pada 2013 menjadi 2.375.958 kg dibanding tahun sebelumnya sebesar 2.307.870 kg.

“Ditengah ketidakstabilan mata uang rupiah Krakatau Steel membukukan peningkatan penjualan produk baja pada 2013,” kata Direktur Utama Krakatau Steel Irvan Kamal Hakim di Jakarta, Senin.

Namun, ia mengakui bahwa nilai penjualan perseroan pada 2013 mengalami penurunan akibat tertekannya harga jual rata-rata produk baja perseroan seperti produk HRC sebesar 13,8 persen seiring jatuhnya harga komoditas dunia.

“Turunnya harga jual ratarata produk baja perseroan itu sejalan dengan jatuhnya harga baja di pasar internasional dan nilai tukar rupiah yang cenderung melemah terhadap dolar AS,” katanya.

Dengan adanya penurunan harga jual rata-rata produk baja, menurut Ivan, menyebabkan laba kotor perseroan turun 21,9 persen menjadi 95,6 juta dolar AS pada 2013 jika dibandingkan 2012.

Dari sisi laba-rugi bersih, Irvan Kamal Hakim mengatakan bahwa perseroan mencatatkan rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 13,9 juta dolar AS pada 2013, atau lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 20,4 juta dolar AS. “Kerugian itu disebabkan hilangnya nilai penjualan sebesar 39,4 juta dolar AS akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan juga rugi dari entitas asosiasi sebesar 12,3 juta dolar AS,” paparnya.

Ia menjelaskan bahwa rugi entitas asosiasi terutama disebabkan oleh PT Krakatau Posco (usaha patungan perseroan dengan Posco Korea) sebesar 11,49 juta dolar AS karena perusahaan itu masih dalam tahap praproduksi.

Sementara itu, total nilai aset Perseroan tercatat sebesar 2,380 miliar dolar AS, turun 7,1 persen akibat penurunan nilai kas dan setara kas serta piutang usaha, sejalan dengan turunnya pendapatan. =ANT/ZUBI

ant/widodo s. jusuf

KREDIT PASCA BENCANA ALAM Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati (tengah) bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad (kanan) dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Pery Warjiyo (kiri) mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3). Rapat yang juga dihadiri oleh sejumlah direksi Bank BUMN, Askrindo, & Jamkrindo tersebut membahas soal penanganan kredit pasca bencana alam.

Kinerja Ekspor Hanya Melemah Sementara Jakarta- Menteri Keuangan Chatib Basri memperkirakan kinerja ekspor yang melemah pada Januari 2014, hanya bersifat sementara dan tidak akan terjadi sepanjang tahun ini.

“Ekspor Januari biasanya lemah, tapi semakin kedepan ekspor akan semakin besar,” katanya di Jakarta, Senin.

Chatib mengatakan salah satu penyebab peningkatan nilai ekspor di bulan-bulan berikutnya adalah implementasi peraturan terkait Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang mulai berlaku efektif pada Februari.

Dengan demikian, ia mengharapkan neraca perdagangan akan terkendali hingga akhir tahun dan defisit neraca transaksi berjalan akan tetap terjaga pada kisaran 2,5 persen-3 persen terhadap PDB. “KITE baru akan efektif pada Februari, ini akan mendorong ekspor. Saya tetap optimis isu ‘current account deficit’ bisa diatasi dan

mencapai dibawah tiga persen,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia selama Januari 2014 mengalami defisit sebesar 430,6 juta dolar AS, yang berasal dari nilai ekspor 14,48 miliar dolar AS dan impor sebesar 14,92 mil-

iar dolar AS. “Defisit perdagangan periode Januari 2014 dipicu tingginya impor migas 3,55 miliar dolar AS, sementara ekspor migas hanya 2,49 miliar dolar AS,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Adi Lumaksono.

Selain itu, penurunan nilai ekspor dipicu antara lain oleh pemberlakuan aturan larangan ekspor bahan baku mineral mentah yang efektif berjalan sejak 12 Januari 2014.

Implikasi dari aturan tersebut telah terlihat dari penurunan kinerja ekspor nonmigas berupa bijih, kerak dan abu logam hingga 70,13 persen menjadi hanya 291,8 juta dolar AS, anjlok dari periode Desember 2013 sebesar 997 juta dolar AS. Menurut catatan, defisit perdagangan Indonesia terbesar terjadi dengan China yang mencapai 913,5 juta dolar AS, disusul defisit dengan Jepang sebesar 275 juta dolar AS, selanjutnya dengan Thailand sebesar 272,9 juta dolar AS dan Jerman defisit 87,8 juta dolar AS. =ANT/SATRAGRAHA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

pi merupakan energi panas dan cahaya dari sesuatu yang terbakar, tidak selalu benda, bisa juga hati dan perasaan. Sebagai suatu energi, maka api tidak bisa jauh dari kehidupan umat manusia. Bila manusia salah memfungsikan api, maka api itu akan meluluhlantakkan apa pun, termasuk ruang dan waktu akan terjalari energi api tersebut, seperti di Riau yang dikuasai asap akibat kebakaran lahan gambut seluas 7.000 hektare.

Dampak lalapan api, tidak hanya pepohonan dan tetumbuhan lainnya yang terbakar, namun juga udara tercemar asap dalam kurun waktu yang berkepanjangan. Bukan hanya warga Riau yang mengalami dampaknya, namun wilayah sekitar pun ikut pula merasakan penderitaannya. Itulah retorika api ketika hendak berkomunikasi dengan manusia dan lingkungan sekitarnya, setelah api itu dimanfaatkan tidak pada semestinya.

Banyak hati yang terluka. Tidak sedikit pula perasaan yang tersakiti akibat kabut asap setelah api membakar hutan di Riau. Begitu juga ketika api melalap Duri Selatan, Tambora, pertengahan 2013 lalu dan sejumlah kebakaran di tempat lain, terasa menyakitkan. Akan tetapi, lebih menyakitkan lagi ketika api perasaan dan hati telah merasuki sistem pemerintahan dan menjalari channel birokrasi di negeri ini. Api perasaan dan hati itu akan berimplikasi pada penentuan kebijakan pemerintah, termasuk juga penanganan kasus-kasus tipikor dan tindak pelanggaran hukum lainnya, yang selama ini masih mensilet hati rakyat.

Betapa mayoritas rakyat masih sangat kecewa dengan penanganan kasus hukum, yang justru tidak membuat kasus hukum berhenti, tapi justru lahir terus pelanggaran-pelanggaran hukum yang lebih baru lagi. Betapa masih banyak rakyat yang sakit hati dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai sektor program pemerintahan yang masih belum berpihak pada wong cilik, melainkan masih terlalu memanja kalangan pengusaha, penguasa, PNS, investor, dan pemangku kebijakan publik. Ini juga tak ubahnya api yang melalap hati rakyat dalam kurun waktu berkepanjangan karena pemilu tidak bisa melahirkan petinggi-petinggi negeri yang bisa memanja wong cilik di atas pengusaha, penguasa, PNS, investor, dan pemangku kebijakan publik. (*)

Opini

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III

77

2014, Tahun Penentuan

Salam Songkem

Retorika Api

KORAN MADURA

SELASA 4 MARET 2014 No. 0313 | TAHUN III

Tirai penanggalan 2013 telah berjalan dua bulan dan pintu gerbang 2014 baru saja menyongsong kehadiran kita. Siapapun sepakat, tantangan yang dihadapi bangsa dan negara di tahun ini serta masa mendatang akan jauh lebih berat.

D

i bidang ekonomi, kerja keras amat diperlukan karena beberapa indikator pencapaian yang memperlihatkan terjadinya penurunan. Pertumbuhan ekonomi 2013 berada dikisaran 5,7 persen yang berarti terjadi penurunan dibanding 6,3 persen pada tahun 2012.

Demikian pula dengan laju inflasi. Bila sepanjang tahun 2012 tingkat inflasi hanya berada dikisaran 4,3 persen, maka tahun 2013 justru naik tajam menjadi 8,3 persen. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu penyebab terkereknya laju inflasi. Kondisi ini diperburuk dengan capaian Gini ratio (indeks Gini) yang cenderung terus naik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statisitik (BPS) indeks Gini dalam lima tahun terahir berturut-turut adalah 0,37; 0,38; 0,39; 0,40, dan 0,41.

Kian naiknya indeks Gini suatu negara berarti kian melebar pula tingkat kesenjangan antara penduduk yang pendapatan rendah dan penduduk berpendapatan tinggi.

Belum lagi jika kita lihat nilai tukar rupiah. Tekanan terhadap mata uang kita itu membuat rupiah kian melemah. Bila pada awal tahun 2103 nilai tukar satu dolar AS masih diseputar Rp. 10 ribu, dipenghujung tahun ini sudah merosot, sekitar 25 persen atau berada pada kisaran Rp. 12 ribu. Dalam bidang politik dan hukum juga menghadapi

tantangan berat. Upaya menciptakan pemerintahan yang bersih baru sebatas wacana. Kondisi ini diperparah oleh prilaku korup yang ditunjukkan para petinggi partai politik di negeri ini. Bukannya membangun iklim politik yang sehat, mereka justru ikut bermain dalam kubangan lumpur korupsi yang dalam.

Hampir semua partai besar “terwakili� oleh ulah oknum yang terjerat korupsi.

Kegaduhan politik juga terjadi pada proses pemilihan kepala daerah. Praktik politik uang, jual beli suara, perkara, serta kesimpang siuran data pemilih masih mewarnai panggung politik nasional. Dalam bidang hukum masih ditemukan pula perundang-undangan yang tak memihak kepentingan nasional. Bahkan, banyak pihak yang menilai, Undang Undang Dasar 1945 yang telah mengalami beberapa kali amandemenpun sudah mulai menyimpang dari tujuan awal pendirian negara ini.

Tentu masih banyak persoalan bangsa lainnya yang tak kalah penting untuk diselesaikan, misalnya soal perbatasan, keamanan negara, dominasi, dan ketergantungan pada asing diperbagai bidang ekonomi, perkembangan teknologi informasi, ketahanan pangan, pendidikan, tenaga kerja Indonesia, dan lain-lain. Ini tentu menjadi pekerjaan berat dimasa mendatang.

Kondisi yang ada saat ini sudah barang tentu memerlukan perubahan dengan segera.

Perubahan menuju keadaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni pemerintahan yang melindungi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menyejahterakan masyarakat.

Perubahan itu hanya bisa terjadi dengan hadirnya seorang pemimpin yang menjadi teladan dan kendali utama nakhoda bangsa ini. Perubahan hanya dapat dilakukan melalui kebijakan dan kebijakan hanya muncul dari seorang pemimpin. Seba-

gaimana pendapat ahli manajemen Richard L Daft (2005 : 659), bahwa perubahan adalah tanggung jawab pemimpin. Hanya pemimpinlah yang akan membawa bahtera besar bangsa ini menuju perubahan ke arah kehidupan yang jauh lebih baik.

Renald Kasali (2001 : 11) mengutarakan, bahwa perubahan hanya dapat dilakukan oleh pemimpin yang kuat. Seorang pemimpin yang kuat bukan mereka yang otoriter namun seseorang yang bersih, ahli, dapat dipercaya, dan memiliki arah serta tujuan yang jelas.

Pemimpin perubahan adalah mereka yang memiliki karakter dan kompetensi. Ia berkarakter karena bersih, punya integritas, kesetiaan, dan selalu rela berkorban. Ia memiliki kompotensi karena ilmu dan pengalamannya serta kekuatan spiritual dan prilakunya bisa menjadi panutan masyarakat.

Pada tahun 2014 inilah yang akan menjadi penentu atau pertaruhan, saat pemilu legislatif pada 9 April dan pemilu presiden 9 Juli. Apakah kita akan memilih pemimpin yang sekedar ingin berkuasa dan menikmati jabatan atau pemimpin yang memiliki niat kuat untuk mengabdikan dirinya sepenuh hati bagi rakyat.

Pemimpin harus memilik rekam jejak yang konsisten dengan program yang didengung-dengungkan. Bila memang berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih, maka ia haruslah mampu menunjukkan bukti dan tindakan yang sama sekali tak mengindikasikan kecendrungannya untuk korupsi.

Seorang pemimpin yang bertekad untuk membentuk tata pemerintahan yang bersih, ia harus mampu membuktikan bahwa lembaga, lingkungan, organisasi, dan partai yang dibangunnya terbebas dari bentuk nepotisme atau politik dinasti.

Politik dinasti atau nepotisme akan melahirkan tumbuh suburnya perilaku korupsi yang dampaknya begitu dahsyat sehingga membuat bangsa ini terus terpuruk.

Satu hal lagi yang harus dihindari bagi kepemimpinan dimasa mendatang adalah rangkap jabatan. Mereka dipilih, diangkat, diberi otoritas, dan diberi fasilitas oleh rakyat (negara). Sudah seharusnya mereka sepenuh hati mengurus dan melayani rakyatnya. Rangkap jabatan ini pula yang membuka peluang ketidak adilan dan korupsi. =

Seorang pemimpin yang bertekad untuk membentuk tata pemerintahan yang bersih, ia harus mampu membuktikan bahwa lembaga, lingkungan, organisasi, dan partai yang dibangunnya terbebas dari bentuk nepotisme atau politik dinasti.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SELASA 4 MARET 2014 No. 0313 | TAHUN III

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III

OPINI 8

g. armadianto semeru/koran madura

AKSI DAMAI. Puluhan massa SMI menggelar aksi damai sambil membentangkan poster yang menolak Pemilu Borjuis di Jalan Gubernur Suryo depan Gedung Negara Grahadi, Senin (3/3).

Pemilu 2014 Pemilunya Para Pemodal SURABAYA – “Pendidikan bermutu itu mahal�. Kalimat ini sering muncul di masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT). Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Belum lagi fenomena pendidikan tinggi saat ini. Dimana masyarakat harus mengeluarkan jutaan rupiah untuk dapat mendudukkan anak-anaknya di perguruan tinggi.

Tidak lama lagi, Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi untuk memilih orangorang yang akan memimpin bangsa ini untuk lima tahun ke depan. Tetapi, apakah mereka akan benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat, seperti pen-

didikan, kesehatan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak.

Atau mereka hanya orang-orang yang tiba-tiba muncul seperti pahlawan kesiangan yang hanya menebar janji-janji melalui juru kampanye, poster, baliho, media cetak, dan elektronik.

Hal itu disampaikan puluhan massa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) menggelar aksi penolakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Mereka menganggap, Pemilu Borjuasi 2014 adalah pemilunya para pemodal.

"Kita menganggap bahwasanya partai-partai yang tampil kampanye di tingkatan nasional adalah salah satu partai yang menghamba pada kepentingan modal," ujar M Riza, Humas SMI di sela-sela aksinya di Jalan Gubernur Suryo depan gedung Negara Grahadi, Senin (3/3).

Riza mengatakan, semakin mahalnya biaya pendidikan merupakan buah atau hasil partai

politik tidak ada yang berpihak sama sekali kepada rakyat. "Di sektor perburuhan, maraknya politik upah murah seperti penetapan UMK kemarin. Juga di tingkat pertanian, bahwa pemerintah dan elit politik borjuasi hari ini pun menggusur kepentingan rakyat guna kepentingan kaum modal," tegasnya.

Karena itu, lanjut Reza, SMI menolak Pemilu Borjuasi 2014 dan akan membangun persatuan dan kesatuan gerakan rakyat.

"Membangun kesatuan alat politik rakyat untuk menandingi kepemimpinan kaum pemodal.

Kita menganggap kepemimpinan yang seharusnya adalah

dari kaum buruh yang wajib memimpin negara ini kalau ingin sejahtera," tandasnya.

Puluhan massa SMI ini berasal dari berbagai kota seperti Surabaya, Medan, Jakarta, Bengkulu, Yogyakarta, Kediri, Bekasi, Tangerang dan beberapa daerah lainnya.

Selain orasi, mereka juga menggelar berbagai poster yang diantaranya bertuliskan "Nasionalisasi asset vital di bawah kontrol rakyat', 'Pendidikan gratis SD-PT adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia', 'Orang miskin dilarang sekolah!!!', dan berbagai poster lainnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III

9

Rehabilitasi Rumah Terhambat Persediaan Genteng di Jawa Timur Terbatas SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengaku kesulitan dalam membangun kembali rumah-rumah warga yang menjadi korban bencana erupsi Gunung Kelud, karena persediaan genteng di Jawa Timur terbatas.

Jumlah kebutuhan genteng mencapai 8 juta genteng.

"Saat ini di Jawa Timur memang bukan musim pembuatan genteng, sehingga kami harus mencari dan mendatangkan genteng dari luar provinsi (Jawa Timur)," kata Gubernur kepada wartawan usai menjadi inspektur Upacara dalam HUT ke-64 Satuan Polisi Pamong Praja,

HUT ke-52 Satuan Perlindungan Masyarakat dan pembukaan Rakornas Polisi Pamong Praja Tahun 2014 di Lapangan Makodam V/Brawijaya Surabaya, Senin (3/3).

Meski kondisi di lapangan demikian, namun upaya rehabilitasi rumah-rumah warga yang rusak

akibat diterjang erupsi Gunung Kelud, terus dilakukan. Termasuk mendekati pemilik rumah yang menyetujui pemasangan asbes sebagai pengganti genteng rumahnya.

"Tapi prinsipnya mereka yang tidak dapat genteng asal membuat permohonan ditandatangani asbes pun mau. Tapi jangan sampai diputus persetujuan dari pemilik rumah," tandasnya.

Sejauh ini, pemprov telah mencairkan dana sebesar Rp 30 miliar dari Rp 100 miliar yang disiapkan, untuk rehabilitasi ru-

mah-rumah warga yang diterjang erupsi Gunung Kelud di tiga kabupaten yang terimbas.

"Yang sudah hampir selesai seperti di Blitar 100 persen selesai, Puncu dan Kepung itu prosesnya penyelesaian. Tapi Ngancar dan Plosoklaten sudah selesai," ujar gubernur.

Kerugian akibat erupsi Gunung Kelud tahun ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Letusan gunung tersebut selain memporakporandakan pemukiman warga juga meluluhlantakan sektor pertanian seperti padi, jagung,

kedelai, cabai, tomat, kentang nanas, dan bunga mawar. Selain itu, sektor perkebunan seperti kopi, kakao, cengkeh, dan tebu yang ada di tiga wilayah Kediri, Blitar, dan Malang juga rusak. Belum lagi peternakan yang meliputi sapi perah, sapi ternak, dan peternakan lainnya. Di sektor pendidikan, sejumlah bangunan sekolah mulai tingkat SD hingga SMA hancur. Kini, pemprov dan pemerintah daerah yang terimbas, bekerja maksimal untuk merehabilitasi kembali. = E HANA DIMAN

PENGAMANAN PEMILU

Satpol PP-Satlinmas Harus Ikut Amankan Pemilu SURABAYA - Gubernur Jatim Soekarwo meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk berperan serta dalam mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tanpa meninggalkan tugas utamanya sebagai penegak peraturan perundangan dan Peraturan Daerah (Perda). Hal tersebut disampaikan gubernur saat memberikan sambutan dalam upacara HUT ke-64 Satuan Polisi Pamong Praja, HUT ke-52 Satuan Perlindungan Masyarakat dan pembukaan Rakornas Polisi Pamong Praja Tahun 2014 di Lapangan Makodam V/Brawijaya Surabaya, Senin (3/3).

Menurut gubernur, tugas utama Satpol PP dan Satlinmas adalah menegakkan peraturan perundang undangan dan Perda.

Namun pada tahun ini ada tugas tambahan yang sangat berat yakni mengamankan dan mensukseskan pemilu 2014. Satpol PP harus memperhatikan faktor penting dalam mengoptimalisasikan ketertiban dan ketentraman masyarakat saat pesta demokrasi berlangsung. Salah satunya dengan berkoordinasi, sinkronisasi baik secara horizontal dan vertikal dengan Bawaslu, KPU, TNI/Polri dan Bakesbangpol. " Satpol PP dan Satlinmas harus mengawal peraturan yang ada, agar Pemilu berlangsung jujur dan adil. Hal tersebut merupakan tugas berat, karena kontestan Pemilu cenderung mendahului dan melihat peluang untuk memanfaatkan situasi yang ada. Satpol PP dan Satlinmas harus lebih aktif agar Pemilu bisa berlangsung

RAKORNAS POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2014.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menjadi inspektur Upacara dalam HUT ke-64 Satuan Polisi Pamong Praja, HUT ke-52 Satuan Perlindungan Masyarakat dan pembukaan Rakornas Polisi Pamong Praja Tahun 2014 di Lapangan Makodam V/Brawijaya Surabaya, Senin (3/3).

Dalam sambutannya, gubernur meminta agar satpol PP dan satlinmas ikut dalam pengamanan pemilu 2014.

e hana diman/koran madura

jurdil," tambahnya.

Dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2014, Satpol PP dan Satlinmas harus melakukan pendekatan persuasif dan harmonis dengan membaca kultur/ budaya lokal. Gubernur mengatakan, perlindungan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan keamanan namun mempunyai cakupan lain meliputi tata kehidupan masyarakat. Pemilu yang aman bisa tercipta apabila masyarakat ikut berperan serta. Selain itu, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga harus dirangkul untuk mencegah potensi gangguan ketertiban umum sesuai dengan

kearifan lokal.

"Maka dari itu dalam menyelesaikan masalah harus menggunakan kultur/ budaya lokal karena kultur bagian dari manajemen," tegasnya.

Sejauh ini, menurut Pakde Karwo, Satpol PP dan Satlinmas sudah terbukti mampu membantu tugas-tugas yang berat tapi tetap lancar, seperti penanggulangan bencana Gunung Kelud dan tugas kemasyarakatan lainnya.

"Maka untuk mengawal pelaksanaan Pemilu mendatang saya yakin tidak ada masalah asalkan manajemen pengenda-

lian tetap diperhatikan," ujarnya.

Sementara itu Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri Agung Mulyana mengatakan, Satpol PP yang berjumlah 73.348 orang dan Linmas 941.529 orang siap mendukung pelaksanaan Pemilu 2014 di 545.647 TPS se Indonesia. Peringatan HUT ke-64 Satpol PP dan HUT ke-52 Satlinmas dipusatkan di Jatim diikuti sekitar 600 peserta.

Dipilihnya Jatim karena memiliki tradisi kuat dalam menyelenggarakan even skala nasional dan internasional. Selain itu, Jatim salah satu provinsi yang menjadi contoh berjalannya demokrasi

di Indonesia. Tujuan Rakornas dalam rangka pemantapan tupoksi satpol PP di daerah demi optimalisasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya mengawal pelaksanaan Pemilu 2014.

Capaian yang diharapkan, menyamakan persepsi dan pola operasi bagi satpol PP di daerah, juga TNI, Polri, KPUD, Panwaslu, Bakesbangpol dan pihak terkait.

Dengan kerja sama yang sinergis diharapkan dapat tercipta situasi yang kondusif, baik menjelang, saat pelaksanaan pemungutan suara maupun pasca pemilu. = E HANA DIMAN

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III

Surat Suara Ditemukan Rusak SURABAYA - Kertas suara untuk pemilihan legislatif (Pileg) 2014 Kota Surabaya selesai cetak. Namun, dari 2.041.856 total kertas suara, ada sekitar ratusan kertas yang rusak dan sebagian belum dipotong.

Akibatnya, kertas suara untuk pemilihan calon legislatif DPRD Kota Surabaya itu, akan dikembalikan lagi ke pihak percetakan, yaitu PT Temprina yang beroperasi di Kabupaten Nganjuk.

Sementara itu, sejak kedatangan surat suara pada Sabtu (1/3) di gudang pelipatan, Jalan Sidotopo Wetan 11, kertas suara mulai dilipat hingga kemarin (3/3) masih dilakukan pelipatan.

Penanggung jawab pelipatan kertas untuk wilayah DPRD Kota Surabaya, Suparmun mengatakan, karena tugas yang dilakukannya hanya untuk pelipatan kertas, sementara kerusakan kertas suara beberapa di antaranya belum dipotong oleh pihak percetakan, sehingga terpaksa harus disimpan terlebih dahulu, untuk kemudian akan dikembalikan ke PT Temprina.

"Untuk gambarnya, sudah bagus. Sudah sesuai. Namuan, banyak belum dipotong. Sedangkan tugas kita di sini hanya untuk melipat saja. Jadi kita tidak berani motong sendiri. Kuatirnya nanti malah rusak," terang Suparmun, Senin (3/3).

Selain ada yang belum dipotong, lanjut Suparmun, ada juga yang rusak seperti robek. "Kertasnya kusam dan berlipat-lipat.

Tak hanya itu saja, ada juga yang

polos tanpa gambar."

Lebih jauh Suparmun merinci, untuk logistik Pileg 2014 di Kota Surabaya, pihaknya menerima 2.041.856 kertas suara dari PT Temprina yang harus dilipat sebelum didistribusikan ke beberapa wilayah di Kota Pahlawan ini.

"Untuk pelipatan kertas itu sendiri, kita melibatkan sekitar 250 pegawai. Rata-rata warga daerah Sidotopo yang menganggur.

Ada orang baru yang ikut kerja.

Tapi rata-rata orang lama (orang yang biasa bekerja melipat kertas suara) biar cepat selesai," terang dia lagi.

Agar cepat selesai, para pekerja tersebut bekerja selama 72 jam nonstop atau tiga hari berturutturut tanpa henti. Per pekerja dibayar Rp 40 per kertas-nya dengan sistem borongan.

Sedangkan untuk menjaga stamina pekerja agar tidak drop, panitia menyiapkan obatobatan dan bekerja sama dengan Puskesmas terdekat serta pihak rumah sakit swasta yang ada di Surabaya.

"Untuk keluar masuk gudang pun, harus dilakukan pemeriksaan oleh pihak polisi yang memang disiagakan untuk antisipasi keluarnya kertas suara dari dalam gudang," tandas Suparman. = G. ARMADIANTO SEMERU

g. armadianto semeru/koran madura

SURAT SUARA RUSAK. Suparmun penanggung jawab pelipatan kertas untuk wilayah DPRD Kota Surabaya, menunjukkan surat suara yang rusak.

INFLASI

Erupsi Kelud Tidak Picu Inflasi Jatim Februari SURABAYA - Erupsi Gunung Kelud di Kediri tidak memicu inflasi Jawa Timur karena selama bulan Februari 2014 angka inflasi hanya mencapai 0,28 persen atau lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional pada periode sama sebesar 0,26 persen.

"Inflasi yang cukup rendah pada Februari tersebut membuktikan bahwa kinerja perekonomian Jawa Timur tidak terperangaruh erupsi Gunung

Kelud," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, M Sairi Hasbullah, saat rilis inflasi, di Surabaya, Senin (3/3).

Menurut dia, erupsi Gunung Kelud yang cukup dahsyat tersebut tidak sampai menggoyahkan perekonomian di Jawa Timur khususnya di Kota Kediri sebagai pusat bencana. Apalagi, pada Februari 2014 Kediri hanya inflasi 0,05 persen.

"Selama Februari 2014,

seluruh kota/kabupaten Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Timur mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Banyuwangi 1,02 persen," ujarnya.

Posisi berikutnya, jelas dia,Sumenep 0,76 persen, Madiun 0,60 persen, Malang 0,31 persen, Surabaya 0,23 persen, Kediri dan Jember masing-masing 0,05 persen, dan inflasi terendah terjadi di Probolinggo 0,02 persen.

"Inflasi pada Februari terse-

but dikarenakan semua kelompok pengeluaran mengalami kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,75 persen," katanya.

Lalu, tambah dia, kelompok bahan makanan 0,31 persen, kelompok sandang 0,49 persen, kelompok kesehatan 0,14 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga mengalami inflasi

0,10 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, bahan bakar 0,09 persen, dan terendah terjadi pada kelompok transpor-komunikasi-jasa keuangan 0,07 persen.

"Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi adalah naiknya harga cabai rawit, beras, es, wortel, daging sapi, emas perhiasan, ikan mujair, mie, tarif air minum PAM, dan susu untuk balita," katanya. = ANT/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III

11

ant/seno

PERMINTAAN BUNGA KRISAN

Pekerja merawat bunga krisan dengan memberi kertas untuk menopang bunga mekar sempurna saat dipanen di Politeknik Nursery Rembangan, Kemuning Lor, Arjasa, Jember, Jawa Timur.

Menjelang musim pernikahan permintaan bunga krisan naik menjadi 100 ikat per hari dari hari biasa, yaitu 10-20 ikat dengan harga Rp 15.000 per ikat.

Biaya IURAN Gratis SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya siap melayani sekitar 3 ribu warga per hari yang melakukan pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Balai Kota Surabaya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya drg Febria Rachmanita kepada wartawan kemarin mengatakan pendaftaran JKN di Balai Kota, tidak dikenakan biaya iuran sebesar Rp 19.225, karena sudah ditanggung pemkot.

"Supaya tidak salah sasaran, formulir pendaftaran JKN tidak disebar di kelurahan-kelurahan.

Pasien dengan Jamkesmas lama bisa mendaftar langsung ke BPJS dan ke Balai Kota Surabaya," kata drg Febria.

Pelayanan JKN di Balai Kota

Surabaya dibuka sejak Sabtu (1/3) kemarin. Pasien diberi kemudahan, yakni didaftarkan ke BPJS melalui pemerintah kota. Warga yang datang pun bisa mencapai 3000 orang per hari. Menurutnya, pelayanan ini merupakan permintaan langsung dari Wali Kota Surabaya

Tri Rismaharini. Risma tidak ingin rumah sakit menolak pasien hanya karena pasien tersebut masih memegang kartu Jamkesmas lama.

"Bu Wali (Risma) minta supaya rumah sakit tidak menolak pasien, juga tidak ada kesalahan di front office," tandasnya.

Pendaftaran JKN (BPJS kesehatan) juga dapat dilakukan melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id. Berikut beberapa prosedur yang perlu diperhatikan oleh calon peserta antara lain, pertama menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), kartu NPWP dan alamat e-mail dan nomor ponsel

yang bisa dihubungi. Kedua, calon peserta mengisi isian secara lengkap seperti nama, tanggal lahir, alamat, e-mail, dan lain-lain. Kemudian memilih besaran iuran sesuai dengan kelas perawatan. Untuk kelas III Rp. 25.500/bulan, kelas II Rp. 42.500/ bulan dan kelas I Rp. 59.500/bulan. Ketiga, setelah menyimpan data, sistem akan mengirimkan e-mail notifikasi Nomor Registrasi ke alamat e-mail sesuai dengan yang diisikan oleh calon peserta.

Calon peserta dapat mencetak Formulir Pendaftaran dan Nomor Virtual Account sebagai kelengkapan dokumen pada saat akan

mengambil Kartu BPJS Kesehatan ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat. Sementara itu, jika proses pendaftaran online selesai dilakukan, untuk mengambil kartu BPJS kesehatan, kelengkapan dokumen yang dibawa sebagai berikut Kartu Tanda Penduduk (asli dan fotokopi), fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Surat Nikah, pasfoto berwarna 3x4 cm (2 lembar), formulir Pendaftaran (bisa Anda dapatkan setelah Proses Aktivasi Pendaftaran) dan lembar Virtual Account (bisa Anda dapatkan setelah Proses Aktivasi Pendaftaran). = E HANA DIMAN

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SELASA 4 MARET 2014|NO. 0313|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SELASA 4 MARET 2014 NO. 0313 | TAHUN III

Kota Kraksaan dalam Bingkai Penataan RDTR Menunggu Rekomendasi Gubernur PROBOLINGGO - Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 02 tahun 2010, Kota Kraksaan secara resmi sudah ditetapkan menjadi Ibu Kota Kabupaten Probolinggo. Pemkab terus melakukan pembenahan pembangunan baik secara fisik maupun sumberdaya manusia.

Untuk melakukan upaya itu, pihaknya melakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Kraksaan.“RDTR Kota Kraksaan belum bisa dilaksanakan. Saat ini konsep masih dilayangkan ke tingkat provinsi untuk mendapatkan sebuah rekomendasi,” kata Kepala

Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Probolinggo, Dewi Qorina, Senin (3/3).

Dewi Qorina mengatakan, di dalam RDTR Kota Kraksaan secara detail sudah direncanakan termasuk masalah penataan jalan, saluran drainase dan penataan

daerah terbuka hijau, serta lain sebagainya.“Yang jelas tampilan Kota Kraksaan sudah menjadi agenda pembangunan pemerintah daerah,” terangnya.

Lebih jauh ia mengatakan RDTR belum bisa dilakasanakan, karena harus ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur.

Pasalnya RDTR Kota Kraksaan harus disinkronkan dengan rencana pembangunan provinsi Jawa Timur.“Rencana yang ada dalam RDTR, Kota Kraksaan tidak bertolak belakang dengan apa yang diharapkan pemerintah provinsi,” papar Dewi Qorina.

Pembangunan Kota Kraksaan kedepan, lanjut Dewi Qorina, akan dibangun jalan lingkar utara (LJU) Kraksaan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan perkembangan transportasi terus mengalami peningkatan. Sehingga JLU memang sangat tepat dibangun di wilayah kota Kraksaan.“Dengan JLU semua angkutan berat dilarang masuk wilayah kota. Namun, saat ini jalan utama Kota Kraksaan masih satu jalur saja,” jelasnya.

Ia menambahkan, RDTR Kota Kraksaan sudah dibuat peraturan daerah (Perda), Akan tetapi perda

itu masih belum bisa dilaksanakan sebelum ada rekomendasi dari gubernur.“Kalau suda ada persetujuan gubernur, secara otomatis nomor perda akan keluar setelah dilakukan evaluasi oleh pemerintah provinsi,”imbuh Dewi Qorina.

Dewi Korina mengaku, konsep RDTR yang ditawarkan kepada gubernur tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan konsep. “Apakah masalah keredaksian atau hal-hal lain yang ada dalam RDTR itu,” pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

BERBENAH: Pemkab terus melakukan pembangunan fisik Kota Kraksaan yang secara resmi menjadi Ibu Kota Kabupaten Probolinggo.

PARTAI POLITIK

12 Parpol Laporkan Dana Kampanye PROBOLINGGO - Sebanyak 12 parpol peserta pemilu telah menyerahkan dana kampanye ke kantor KPU Kota Probolinggo. Dari 12 parpol tersebut, partai Hanura pimpinan purnawirawan Jenderal Wiranto memungkasi laporan dana kampanyenya dari parpol yang lain.

Salah seorang anggota KPU Devisi Hukum dan Pengawasan, Imam Sugandi kepada wartawan mengatakan, semua parpol yang menjadi peserta pemilu sudah menyerahkan

dana kampanyenya ke kantor KPU. “Semua parpol sudah menyerahkan,” katanya, Senin (3/3).

D e n ga n me nye rahkan d a n a k a m p a nye te rs e b ut, b e r a r t i t i d a k ada p arp o l y a n g a k a n d i co re t s e b ag ai p e s e r t a p e m ilu. “Se mua b e r ja l a n d e n g an lancar,” terang dia.

Imam Sugandi menjelaskan, setelah penyerahan dana kampanye tersebut, pihak KPU akan melakukan verifikasi soal kelengkapan

Dia menambahkan, parpol yang telah menyerahkan laporan dana kampanyenya terlebih dulu adalah Nasdem. Setelah itu disusul oleh partai lainnya.

Yakni Gerindra, OKS, PDIP, Golkar, dan PPP.

data parpol. Verifikasi itu akan dilakukan sampai Jum’at (7/3) mendatang. “Kalau ada parpol yang masih terdapat kekurangannya, maka KPU akan mengembalikannya lagi,” tandasnya.

Dia menambahkan, parpol yang telah menyerahkan laporan dana kampanyenya terlebih dulu adalah Nasdem. Setelah itu disusul oleh partai lainnya. Yakni Gerindra, OKS, PDIP, Golkar dan PPP. Sementara itu, di KPU

Kabupaten Probolinggo penyerahan dana kampanye tahap I, PAN termasuk salah satu partai tertinggi soal laporan dana kampanye sebesar Rp.453.292.250. Besarnya laporan dana kampanye PAN tersebut beradasarkan rekap laporan penerimaan sumbangan dana kampanye parpol di situs resmi KPU Kabupaten Probolinggo. Sedangkan nilai terendah laporan dana kampanye partai Hanura senilai Rp.2,5 juta. =Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 4 MARET 2014 NO. 0313| TAHUN III

Pedagang Bedak Terlantar Enggan Menempati karena Sepi Pembeli PROBOLINGGO - Sejumlah bangunan bedak atau los pedagang di sebelah timur terminal Bayuangga Kota Probolinggo hingga saat ini tidak berfungsi. Bahkan, para pedagang yang ada di terminal emoh untuk menempati.

Alasannya, karena lokasi tersebut sepi dengan pembeli.

Akibatnya, bangunan bedak yang dibangun oleh Pemkot beberapa tahun silam tersebut terlihat kumuh dan terlantar. Dimanamana terlihat sampah berserakan.

“Bangunan los itu sudah lama tidak ditempati,” tutur sejumlah pedagang di terminal Bayuangga, Kota Probolinggo, Musta’in kepada wartawan, Senin (3/3).

Menurut dia, emohnya pedagang untuk menempati los itu, karena penumpang terlihat jarang untuk datang ke lokasi bedak tersebut. Sehingga pedagang yang berniat menyewa los itu merasa rugi. “Pembeli disana sangat sepi.

Sehingga kurang diminati pedagang” katanya.

Tujuan Pemkot membangun los tersebut agar para pedagang terlihat tertib. Namun upaya dan keinginan itu bak layar perahu yang tak berkembang. Padahal, untuk membangun los tersebut, Pemkot harus merogoh kocek dana anggaran ratusan juta.

“Ya apa boleh buat. Kalau pedagang diteruskan menyewa tempat itu, pedagang merugi karena pembeli di tempat itu sangat sepi,” ujar pedagang asongan, Bahri.

Karena alasan sepi pembeli itulah, pedagang asongan tetap memilih berjualan di dalam terminal bus. Kondisi sepi itu ternyata tidak hanya dialami pedagang yang emoh menempeti los sebelah timur terminal.

Tetapi dialami oleh para sopir angkot dan taksi umum. Beberapa tahun silam, Pemkot juga membangun terminal untuk angkot dan taksi umum. Namun, hingga saat ini hanya sebagian kecil angkot yang masuk areal tersebut.

Mereka memilih balik kucing di depan terminal mencari penumpang di luar daripada harus masuk terminal. Sejumlah sopir angkot saat dimintai komentarnya mengatakan, dalih sepi penumpang menjadi sebuah alasan klasik. “Disana penumpang sangat sepi,” terang seorang sopir, Misnaji.

Kondisi sepinya penumpang di dalam terminal itu membuat para sopir enggan untuk masuk.

Mereka kebanyakan langsung “ngacir” dan mencari penumpang

di depan terminal. “Kebanyakan angkot langsung balik dan men-

cari penumpang di luar terminal,” katanya.

Komisi B Agendakan Sidak Kondisi terlantarnya bangunan bedak atau los di sebelah timur terminal Bayuangga Kota Probolinggo menjadi sorotan publik. Pasalnya, bangunan bedak tersebut terkesan muspro.

Salah seorang anggota Komisi

A DPRD Kota Probolinggo, Taufiqurahman saat dikonfirmasi enggan untuk memberikan komentar. Alasannya, persoalan itu bukan kewenangan komisi A, melainkan kewenangan Komisi B yang membidangi. “Itu kewenangan Komisi B,” katanya.

Ketua Komisi B, Safiudin saat dikonfirmasi menjelaskan,

rena masih banyak agenda kegiatan,” ungkapnya.

Pantauan di lapangan, kondisi los-los yang peruntukannya untuk pedagang tersebut terlihat memprihatinkan. Selain terlihat kumuh, bangunannya sebagian ada yang rusak. Begitu pula kondisi bangunan atapnya, banyak genteng-genteng yang terli-

pihaknya mengaku terkejut ada sejumlah los pedagang yang tidak difungsikan. Melihat fakta itu, Komisi B mengagendakan gelar sidak. “Kita agendakan gelar sidak nantinya,” terang dia kepada wartawan.

Gelar sidak tersebut, rencananya akan dilakukan pada Jum’at atau Senin mendatang.

“Kalau besok kita tidak bisa ka-

hat pecah.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Probolinggo, Sudianto hingga berita ini ditulis tidak berhasil dikonfirmasi. Saat dihubungi hanya terdengar nada sambung dan tidak diangkat. Melalui pesan pendek SMS-nya, dia berdalih sedang dinas di luar dan hendak mengikuti rapat. =Muhammad Sugianto

13

Resahkan Warga

Aksi Mesum di Kuburan PROBOLINGGO - Aksi mesum di areal pekuburan China di Kelurahan Wonoasih, Kota Probolinggo belakangan meresahkan warga setempat. Pasalnya, aksi itu tak hanya dilakukan pada malam hari, namun mereka nekat melakukannya pada siang hari.

Munasir, salah seorang warga setempat mengatakan, aksi mesum itu dilakukan oleh anak-anak muda.

Mereka berpacaran di areal pekuburan. “Masak pacaran di kuburan,” katanya kepada wartawan, Senin (3/3).

Melihat areal pekuburan itu kerapkali dijadikan ajang mesum pacaran, warga setempat mengaku resah. Mereka meminta agar petugas Sat Pol PP melakukan operasinya.

Informasi yang diperoleh, sebenarnya areal pekuburan tersebut sudah seringkali menjadi target operasi petugas. Namun, seringkali razia yang dilakukan oleh petugas tersebut tidak membuahkan hasil. Mereka terlebih dulu mencium kedatangan petugas, sehingga mereka terlebih dulu “ngacir”. “Dulu petugas seringkali melakukan razia. Sekarang sudah tidak lagi,” ungkap warga lainnya, Abdullah.

Jarangnya petugas melakukan operasi lagi, kini areal pekuburan tersebut kembali dijadikan ajang mesum pacaran. Sebagian dari mereka tergolong masih pelajar. “Terkadang mereka pacaran sore hari saat pulang sekolah,” tandasnya.

Camat Wonoasih, Maskur saat dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menertibkan ulah nekat anakanak muda yang suka mesum di areal tersebut. Alasannya, karena itu bukan kewenangannya. “Itu bukan kewenangan kita, tetapi kewenangan BLH,” kilahnya.

Dia menjelaskan, areal kuburan china itu memang masuk wilayah Kecamatan Wonoasih. Bahkan, Maskur sendiri mengaku sering mendapat laporan dari warga sekitar. Tetapi pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena persoalan itu merupakan kewenangan pihak BLH. =Muhammad Sugianto

14

KORAN MADURA

Probolinggo

SELASA 4 MARET 2014|NO. 0313|TAHUN III

Puluhan Motor Brong Diamankan Motor Ditilang, Pengendara Pulang Jalan Kaki PROBOLINGGO – Upaya Polres Probolinggo Kota untuk menekan penggunaan knalpot brong menjelang Pemilu 9 April mendatang lumayan berhasil di pusat kota. Belakangan ini trek-trekan semakin marak.

Apalagi saat tengah malam dan malam minggu, trek-trekan sangat mengganggu warga. Seperti yang dilakukan anak-anak muda di Jalan Ahmad Yani, Jalan KH.Hasan Genggong, Jalan Cokroaminoto, Jalan Pahlawan, dan Jalan Mastrip, para pelaku trektrekan ini sampai melakukan taruhan. Kegiatan mereka sering membahayakan masyarakat.

“Bahkan suara knalpot mereka brong sehingga mengganggu masyarakat di malam hari. Sikap mereka di jalan raya sangat mengganggu pengguna jalan raya,” kata Kapolres Probolinggo Kota, AKBP.Iwan Setyawan, kepada wartawan, Senin (3/3).

Untuk mengantisipasi makin maraknya aksi trek-trekan yang mengganggu ini, Satlantas Polres Probolinggo Kota melakukan penertiban. Operasi dilaksanakan guna menertibkan kendaraan yang digunakan untuk balapan liar dan yang menggunakan knalpot brong.

“Kami kadang kewalahan karena para pelaku sering kali melakukan aksinya berpindahpindah dan kucing-kucingan, sehingga kami kesulitan menangkap mereka,” jelasnya.

Menurutnya, dari sweeping yang dilakukan, ada 40 sepeda motor yang menggunakan knalpot brong, 57 tanpa menggunakan helm diamankan. Ia mengimbau kepada para orang tua agar ikut bertanggungjawab memberikan arahan kepada anaknya tentang bahaya trek-trekan mengingat pelaku berusia antara 15-20 tahun.

“Kegiatan mereka membahayakan pengguna jalan. Pemilik kendaraan yang melanggar ditilang dan akan disidang sesuai dengan pelanggarannya,”kata AKBP. Iwan Setyawan.

Motor Ditilang, Pulang Jalan Kaki Maksud hati ingin merayakan malam minggu, namun malah bingung jalan pulang. Bukan lantaran kesasar, puluhan pemuda ini mengaku apes ditilang polisi.

Mereka dipaksa pulang jalan kaki karena motor mereka disita.

Kacong (19) pemuda asal Kabupaten Probolinggo, mengaku bingung hendak pulang setelah

ditilang polisi di sekitar Jalan Ahmad Yani. Motornya diangkut polisi menggunakan truk, karena berknalpot brong. “ Sial. Bagaimana ini pulangnya,” ujarnya dengan wajah pucat.

Bukan cuma Kacong yang bingung. Halim dan beberapa temannya juga merasakan hal yang sama.

Malah, Halim bingung mau pulang menumpang kendaraan apa. “Terus mau naik apa kita pulangnya,” gerutunya kepada polisi yang menuliskan surat tilang untuknya.

Meskipun terus memelas, polisi tetap bergeming. Polisi tetap menilang dan mengangangkut puluhan motor yang berkanlpot bising menggunakan truk.

Selanjutnya, motor-motor ini dikirim ke Mapolres Probolinggo Kota untuk proses hukum selan-

jutnnya.

Selain itu pihaknya tidak akan pandang bulu. “Mau pulang naik apa, itu terserah mereka. Banyak kok angkutan umum. Penindakan ini untuk kepentingan masyarakat luas dan juga si pengendara,” tegasnya.

Dijelaskan, knalpot brong sengaja dipasang pemilik motor untuk membuat bising situasi lalu lintas. “Tentu ini sangat berbahaya. Knalpot ini kan merangsang pengendaranya untuk kebut-kebutan,” papar AKP.Mukhlason.

Harus Bawa Knalpot Standar Mulai hari ini, untuk para pemilik sepeda motor yang ditahan pada malam Minggu, (1/3) itu dipersilakan mengambil kendaraannya di Mapolres Probolinggo Kota dengan syarat membawa kelengkapan surat-surat dan juga kelengkapan kendaraan.

“Untuk saat ini kendaraan yang ditahan bisa diambil, tentunya dengan membawa kelengkapan surat-surat dan kelengkapan

kendaraan. Seperti membawa knalpot yang standar, spion maupun kelengkapan yang lainnya,” ucap AKP.Mukhlason, Kasatlantas Polres Probolinggo Kota.

Pantuan lapangan, di halaman depan Mapolres Probolinggo Kota sudah banyak sejumlah warga yang akan mengambil sepeda motor mereka yang ditahan lantaran menggunakan knalpot brong untuk berkonvoi pada malam Minggu kemarin.

Sejumlah warga itu sudah nampak membawa peralatan bengkel dan juga kelengkapan kendaraan masing-masing mulai dari pelg dan ban standar serta knalpot asli. Mereka harus menganti knalpot brong dengan yang standar sebelum keluar dari Mapolres Probolinggo Kota.

“Kita masih melakukan pengecekan apakah sepeda motor yang kita tahan ini ada yang hasil curian atau tidak. Semua kendaraan yang akan diambil akan kita cek surat-suratnya dengan nomer mesin dan nomer rang-

kanya, untuk mengetahui apakah ada blokir kriminal ataupun curanmor,”terangnya.

Ia menegaskan, rata-rata pemilik sepeda motor yang menggunakan knalpot bising tersebut adalah pelajar. Polisi menyatakan kini lebih tegas terhadap pengendara motor yang menggunakan knalpot brong karena dinilai telah mengganggu kenyamanan masyarakat.

Seluruh motor sitaan tersebut knalpot brong itu polisi juga mengamankan sejumlah sepeda motor yang tidak dilengkapi STNK, SIM, dan BPKB. Razia yang dilakukan aparat Polres Probolinggo Kota ini guna mengurangi angka kecelakaan, khususnya di wilayah Kota Probolinggo.

“Sebagai pembelajaran yang melanggar lalu lintas, polisi akan meminta para pemilik untuk membawa orangtuanya saat mengambil barang bukti sepeda motor,”pungkas AKP.Mukhlason. =M.Hisbullah Huda

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

SELASA 4 MARET 2014 No. 0313 | TAHUN III

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III

LA LIGA

Madrid, Barcelona, Atletico Masih Bersaing Ketat PENCETAK GOL. Juventus berhasil menaklukkan AC Milan dua gol tanpa balas yang dicetak oleh Carlos Tevez (kiri) dan Fernando Llorente (kanan)

Milan Harus Akui Keunggulan Juventus MILAN - AC Milan harus mengakui keunggulan Juventus saat kedua tim menjalani laga “big match” di San Siro, Senin (3/3) dini hari WIB pada lanjutan Liga Serie A Italia. Anak-anak asuh Clarence Seedorf itu takluk 0-2 di depan publiknya sendiri oleh Si Nyonya Tua. Dua gol kemenangan Juventus dicetak oleh Fernando Llorente di babak pertama dan Carlos Tevez pada babak kedua. Tmabahan tiga poin ini tidak hanya semakin mengokohkan Juve di puncak klasemen, tetapi juga memperlebar jarak perolehan poin mereka dengan AS Roma menjadi 11 poin.

Tampil di kandang lawan tidak membuat nyali penggawa Juve ciut.

Mereka justru mampu mendominasi jalannya laga sejak menit pertama. Gol yang ditunggu publik tim tamu akhirnya tiba semenit jelang turun minum. Berawal dari sodoran bola yang diberikan Tevez kepada Stephan Lichtsteiner yang langsung diteruskan dengan umpan silang ke dalam kotak penalti. Llorente yang tidak terkawal mampu mengkonversikan umpan itu menjadi gol pembuka bagi timnya.

Unggul satu gol, Juve seperti biasa lebih memilih menunggu lawan pada sepertiga pertahanan sendiri. Milan pun terpancing untuk terus melancarkan serangan.

Begitu terdapat celah di barisan pertahanan tuan rumah, Juve lantas menghukumnya dengan gol kedua pada menit ke-68. Andrea Pirlo melihat Tevez berdiri bebas di luar kotak penalti dan lantas memberikan sodoran bola kepada sang striker. Tevez pun tanpa ragu melesakan tendangan gledek dari jarak 25 meter yang gagal dijangkau kiper Milan Christian Abbiati.

Bagi Tevez, gol itu merupakan koleksi ke-15 di Serie A musim ini sekaligus menempatkannya sebagai pencetak gol terbanyak sementara. Pemain yang didatangkan dari Manchester City pada awal musim itu unggul satu gol dari striker Fiorentina Giuseppe Rossi yang sudah absen karena cedera sejak Januari lalu.

Di kubu lawan, kegagalan menambah poin bagi Milan kini melempar mereka ke posisi sepuluh dan berjarak enam angka dari zona Liga Europa. “Hanya tank yang bisa menghentikan Juve. Mereka menunjukan kekuatan mereka dan Tevez mampu membuat perbedaan.

Ia pemain yang hebat,” ujar pelatih Milan Clarence Seedorf mengenai kekalahan timnya.

Pada partai lain, Fiorentina gagal menambah koleksi poinnya setelah kandas dari Lazio dengan skor tipis 0-1. Berlaga di Artemio Franchi, Senin (3/3) dini hari WIB, Lazio yang baru tersingkir dari kancah Liga Europa langsung memimpin ketika laga baru menginjak lima menit. Berawal dari sepak pojok, terjadi kemelut di depan gawang Fiorentina, Lorik Cana yang tidak terkawal menyambut bola muntah untuk langsung disambar masuk ke gawang Fiorentina.

Keunggulan “Biancocelesti” pun bertahan hingga laga usai dan memastikan raihan tiga poin bagi mereka. Lazio kini berada di peringkat kedelapan dengan koleksi 38 poin. Sedangkan, “La Viola” masih tertahan di urutan keempat dengan raihan 45 angka.

Fiorentina masih tertinggal tujuh angka dari Napoli yang bertengger di posisi ketiga sebagai batas akhir zona Liga Champions. =ESPN/SKY SPORTS/AJI

BARCELONA - Persaingan perebutan gelar juara La Liga Spanyol kembali ketat setelah Real Madrid, Barcelona dan Atletico Madrid memetik hasil berbeda pada Senin (3/3) dini hari WIB. Atletico bermain imbang 2-2 dengan Real Madrid di Vicente Calderon, sedangkan Barcelona menang telak 4-1 atas Almeria di Camp Nou. Dengan hasil ini, Madrid tetap bertengger di puncak klasemen sementara dengan 64 poin. Tempat kedua diduduki Barcelona dengan 63 angka atau selisih 1 poin dari “El Real”. Sedangkan Atletico berada di tempat ketiga dengan 61 poin atau selisih dua poin dari Barcelona.

Artinya, ketiga tim ini masih akan bersaing memperebutkan gelar juara hingga kahir musim ini, mengingat masih ada 20 pertandingan ke depan.

Pada laga Barcelona versus Almeria, “El Barca” menekan sejak menit awal. Hasilnya, mereka langsung memimpin ketika laga memasuki menit kesepuluh. Alexis Sanchez membuka keran gol timnya setelah memanfaatkan bola rebound hasil tendangan Cesc Fabregas.

Gol Alexis tersebut seakan menjadi pembuka gol lainnya.

Selang 14 menit, Barca mampu menggandakan keunggulan melalui tendangan bebas kaki kiri Lionel Messi yang melewati pagar betis pemain Almeria. Ini merupakan gol ke-15 bagi Messi yang sempat terbelit cedera selama dua bulan.

Namun, Almeria enggan menyerah begitu saja. Tim tamu bisa memperkecil ketertinggalan pada menit ke-27. Berawal dari umpan tendangan sudut Corona, bola bisa disundul Angel Trujilo memaksimalkan miskoordinasi lini belakang Barca. Akan tetapi, usaha Almeria untuk menyamakan kedudukan harus

kandas pada menit ke-83.

Berawal dari sundulan Messi yang menyambut sepak pojok sempat membentur mistar gawang, bola liar langsung disambar masuk oleh Carles Puyol.

Semenit jelang waktu normal tuntas, Xavi Hernandez menutup gol Barca lewat tendangan bebas melengkung yang gagal diantisipiasi kiper Almeria Esteban.

Pada laga beberapa jam sebelumnya, duel sekota antara Atletico melawan Madrid berlangsung seru dan menarik. Berlaga di Vicente Calderon, Atletico dibayangi rekor buruk yang selalu kalah dalam lima pertemuan terakhir setiap kali menjamu Madrid di La Liga. Kekhawatiran itu pun sempat kembali terbesit di benak tuan rumah ketika Karim Benzema sudah membuka skor bagi “El Real” ketika laga baru berjalan tiga menit.

Angel Di Maria melepaskan umpan silang dari sisi kanan ke dalam kotak penalti. Benzema yang lolos dari jebakan off-side, langsung menyontek bola di muka gawang Thibaut Courtois.

Tertinggal gol cepat, Atletico berusaha bangkit dengan melancarkan serangan demi serangan. Kerja keras penggawa “Los Rojibalncos” akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-28 lewat tendangan keras mendatar Koke yang melaju diantara kaki Sergio Ramos sekaligus menaklukan kiper Diego Lopez.

Atletico yang mendapatkan dukungan penuh suporternya bahkan berbalik unggul pada semenit turun minum lewat tendangan keras dari jarak jauh Gabi.

Namun, keunggulan Atletico sirna pada menit ke-82. Bermain bertahan menjadi bumerang bagi kubu tuan rumah ketika Cristiano Ronaldo mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat tendangan datar yang mengarah ke sudut kanan gawang Courtois.

“Hasilnya seperti yang samasama kita lihat. Kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Setidaknya, kami mampu menunjukan kami masih hidup dalam persaingan menuju gelar juara,” kata arsitek Atletico Diego Simeone. =ESPN/AJI

16

KORAN MADURA

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III

100 HARI LAGI

MILAN HARUS AKUI KEUNGGULAN JUVENTUS

MADRID, BARCELONA, ATLETICO MASIH BERSAING KETAT

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

Olahraga KORAN MADURA

16

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III

YAYA TOURE melepaskan tembakan pada laga final Piala Liga antara Manchester City melawan Sunderland, Minggu (2/3) malam WIB.

LONDON - Gelandang bertahan Manchester City mencetak gol indah ke gawang Sunderland pada final Piala Liga Minggu (2/3) malam WIB di Stadion Wembley. Menurutnya, ini adalah gol paling indah yang pernah dicetaknya selama kariernya. Gol itu bukan hanya indah tetapi juga sangat krusial karena menjadi momentum kebangkitan timnya untuk membalikkan keadaan sekaligus membenamkan ambisi Sunderland menjuarai Piala Liga musim ini.

Manchester sempat tertinggal 0-1 selama 45 menit pertama, sebelum akhirnya disamakan oleh Yaya Toure dengan gol indahnya itu pada awal babak kedua. Setelah gol ini, City masih bisa mencetak dua gol lainnya masingmasing melalui Samir Nasri dan Jesus Navas untuk membenamkan “The Black Cats”.

“Ya, ini gol terindah saya.

Tetapi yang terpenting ada-

Yaya Toure: Ini Gol TerINDAH Saya Pellegrini Persembahkan Gelar Pertama untuk Manchester City lah kami bisa memenangkan pertandingan hari ini. Ini sangat penting. Final hanya satu dan kami harus menikmati laga ini dan perlu memenangkannya,” kata mantan gelandang Barcelona asal Pantai Gading itu.

Bagi pelatih City Manuel Pellegrini, gelar juara ini sangat berarti. Pasalnya, ini adalah gelar juara pertamanya bagi Manchester City yang baru dilatihnya

mulai musim panas 2013 lalu.

Artinya, pada musim pertamanya dia langsung mempersembahkan gelar juara.

“Saya sangat bahagia. Memenangkan trofi pertama, menurut saya, sangat penting untuk kami semua, untuk pemain, untuk saya dan staf dan untuk siapa saja. Ini sangat penting karena klub yang penting seperti ini harus memenangkan trofi,” kata

Pellegrini.

Sedangkan saat ditanya tentang penampilan anak-anak asuhnya di babak pertama melawan Sunderland di final, pria Cile itu menilai anak-anak asuhnya bermain buruk. “Sunderland bermain sangat bagus. Di babak kedua kami berubah dan mencetak dua gol cantik. Kemenangan ini adalah buah dari kesabaran. Di babak kedua kami menjadi tim yang lebih baik,” tambah Pellegrini.

Sementara itu, kapten tim Vincent Kompany mengaku sangat senang bisa mengangkat trofi di Wembley. “Ini stadion terbaik. Menurut saya, ini sta-

dion terbaik di Eropa, mungkin juga di dunia dan mengangkat trofi di sini adalah sesuatu yang spesial. Kami sangat menikmati situasi ini. Saya kira kami harus lapar untuk gelar-gelar lainnya.

Kami sudah mencapai sesuatu yang besar bagi klub ini dan kami harus melanjutkannya,” kata bek asal Belgia itu.

Sementara itu, kapten Sunderland John O’Shea menilai, kekalahan ini bagaikan pil pahit yang harus diterima. Tim terbaiklah yang keluar sebagai pemenang. “Mereka mencetak gol indah untuk menyamakan kedudukan dan membalikkan keadaan. Yaya Toure mencetak gol dengan menempatkan bola dipojok kanan atas gawang.

Setelah gol ini kami kehilangan organisasi permainan sehingga melahirkan gol kedua. Salut untuk mereka, mereka layak menang,” kata mantan pemain Manchester United (MU) itu. =ESPN/AJI

SELASA

KORAN MADURA

4 MARET 2014 No. 0313 | TAHUN III

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III

AA

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

KEPUNG POLSEK. Ratusan massa di Kecamatan Blega saat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor polsek setempat.

Blega BELUM Aman Ratusan Massa Kepung Kantor Polsek Blega BANGKALAN - Maraknya aksi pencurian harta benda di Kecamatan Blega membuat warga resah. Puncaknya, ratusan warga di Kecamatan Blega melakukan aksi mendatangi kantor polsek setempat, guna menuntut agar pelaku pencurian di Desa Rosep dibekuk.

Keresahan warga mulai muncul ketika tiga pelaku pencurian emas atas nama Romli, Miskan, dan Nufan dibekuk petugas beberapa hari yang lalu.

Koordinator aksi H. Mahrus dalam orasinya meminta agar kinerja Polsek Blega lebih profesional dalam menjalankan tugas utama sebagai aparat penegak hukum. Terutama dalam mengungkap pelaku utama pencurian yang selama ini meresahkan warga.

Namun, petugas kepolisian dinilai

tidak bisa memberikan rasa aman terhadap masyarakat setempat.

“Siang hari kami mencari nafkah. Namun, malam tak bisa tidur lantaran harus menjaga harta benda kami,” teriaknya.

Permasalahan lain yang menjadi tuntutan dalam aksi demonstrasi dengan 300 massa ini, mereka meminta agar Kapolsek Blega Iptu Rivai dicopot dari jabatannya, karena dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan petugas penegak hukum. Apalagi dalam penanganan kasus tersebut warga menilai ada permainan dalam penuntasan kasus pencurian itu. Warga juga menuntut agar Kanit Reskrim dan Kanit Patroli diberhentikan.

Berdasarkan pengakuan Mislan dan Nufan yang lebih dulu ditangkap, Romli merupakan otak pelaku pencurian emas.

Namun, pada Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), Romli hanya dikenakan pasal kepemilikan senjata tajam (sajam).

“Sampai sekarang kasus itu belum dilimpahkan ke Kejaksaan. Ada kesan mengulur waktu, pecat saja Kapolsek itu,” Kepala Desa Rosep Munawar menambahkan.

Kapolres Bangkalan AKBP Sulistyono yang turun langsung menemui massa berjanji akan menindak tegas anggotanya yang tidak benar dalam menangani kasus. Bahkan pihaknya menindaklanjuti dengan menurunkan tim propam. Ia menegaskan kasus pencurian tersebut akan menjadi atensinya dan berkas yang sudah lengkap akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan. “Tidak hanya Kapolsek, kami juga akan memproses anggota lainnya yang tidak becus,” tandasnya.

Atas aksi demonstrasi yang dilakukan warga, membuat kondisi jalan Bangkalan-Sampang macet. Sebab, massa menumpahi jalan akses penghubung dua kabupaten tersebut. Sehingga mendapatkan pengamanan ketat aparat kepolisian. =DONI HERIYANTO/RAH

PUTRI SELFI WIDYA RATNA

Bangga Menjadi Perempuan Madura SELENGKAPNYA DI HALAMAN | P

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III

MADURA

SUMENEP - Sekitar dua puluh warga Dusun Pasar Baru, Desa Talango, Kecamatan Talango, Senin (3/3) hendak mengusir penambang pasir ilegal saat melakukan penambangan di dusun tersebut.

Namun, sekitar lima orang penamban pasir ilegal sudah melarikan diri saat didatangi warga.

Penambang pasir ilegal memilih menyelamatkan diri, karena takut ditangkap warga dan dihakimi secara beramai-ramai.

Sementara beberapa alat yang digunakan menambang pasir, seperti cangkul, linggis, sekrop, dan keranjang, ditinggalkan oleh pemiliknya.

Sebelumnya, warga setempat sudah mengingatkan para penambang agar menghentikan kegiatannya, namun mereka tidak mengubris peringatan warga.

Hal itu membuat warga setempat marah, dan terus mengintai aksi penambangan ilegal yang dilakukan oleh warga luar desa itu. Amarah warga memuncak tatkala melihat lima orang penambang pasir ilegal melakukan penambangan secara sembunyi-sembunyi.

Warga Dusun Pasar Daya yang sudah siaga sebelumnya, langsung mengepung lokasi penambangan. Namun aksi warga tersebut rupanya sudah diketahui oleh para penambang, sehingga saat warga tiba dilokasi, warga sudah tidak menemukan para penambang. Hanya menemukan beberapa alat yang diduga digunakan pelaku penambangan.

Sumenep

SELASA 4 MARET 2014 No. 0313 | TAHUN III

KESAL. Sejumlah warga Dusun Pasar Baru, Desa Talango, Kecamatan Talango sedang melakukan demonstrasi di lokasi penambang pasir liar, Senin (3/3).

MERUSAK LINGKUNGAN

Warga Menolak Penambangan Pasir Liar

”Kami tadi mendapat laporan dari warga kami, jika ada sekitar lima orang yang melakukan penambangan di sini, makanya kami bersama-sama warga datang ke lokasi penambang pasir dan langsung melakukan pengepungan. Namun, kami tidak berhasil karena pelakunya sudah keburu kabur,” kata Abd Aziz, Kepala Dusun Pasar Daya.

Menurutnya, aksi penambangan pasir secara ilegal oleh warga luar desa, sangat membahayakan keselamatan warga. Jarak antara bibir pantai dengan lahan penambangan cuma tinggal satu meter, bahkan sebagian tebing pantai sudah ada yang ambrol, sehingga saat air laut pasang langsung menerobos ke tegalan hingga ke rumah-rumah pen-

duduk.

Selain aktivitas penambangan pasir ilegal merusak abrasi pantai, sekitar 200 kuburan para leluhur warga setempat tidak luput dari penambangan, sehingga warga Dusun Pasar Daya sepakat untuk menolak aksi penambangan yang dilakukan warga luar desa.

Warga meminta pemerintah

Kabupaten Sumenep, turut serta menangani masalah penambangan pasir ilegal yang ada di Desa Talango tersebut, karena bila penambangan pasir tetap dibiarkan, Dusun Pasar Daya akan tengelam dan menjadi lautan. ”Ini tidak boleh dibiarkan, karena kalau dibiarkan, kampung kami akan tenggelam dan menjadi lautan. Coba lihat tebingnya pantai sudah tinggal satu meter, kalau pas air laut pasang, maka airnya akan masuk ke kampung kami. Ini sangat berbahaya sekali,” bebernya.

Pantauan Koran Madura di lapangan, ada sekitar 200 hektare lahan di Dusun Pasar Daya, yang dikeruk secara ilegal.

Lahan tersebut merupakan lahan pertanian milik warga luar desa, yang tanahnya dijual untuk bahan bangunan. Namun demikian para pemilik lahan tidak peduli dengan kondisi masyarakat sekitar lokasi penambangan, pemilik lahan terus menjual tanah yang ada dilahan, pada masyarakat manapun yang membutuhkan.

Akibatnya lahan mereka semakin hari semakin menipis, dan kondisi tersebut mengancam keselamatan warga. Sehingga warga setempat berontak dan meminta penambangan pasir di dusunnya dihentikan, karena bila tidak dusunnya akan tergenang oleh air laut dan tak bisa ditempati sebagai pemukiman lagi.

Sementara Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumenep Hary Patriadi tidak banyak berkomentar saat dihubungi melalui telepon selulernya. Dia hanya menyuruh untuk menghubungi Kabid Pengawasan. ”Ke Bidang Pengawasan,” katanya dalam pesan singkatanya kepada wartawan, kemarin. =JUNAEDI/MK

SUMBER DAYA HAYATI

Harga Rumput Laut Naik Drastis

SENANG. Salah satu petani rumput laut di Kecamatan Talango sedang membersihkan hasil panen. Saat ini harga rumput laut naik drastis.

SUMENEP – Harga rumput laut di Kabupaten Sumenep naik drastis. Pada musim panen sebelumnya hanya berkisar Rp 15.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp 20.000 per kilogram.

"Alhamdulillah pada musim panen kali ini, kami bisa memperoleh hasil dari bertani rumput laut, karena harganya lumayan tinggi dan tanaman rumput laut kami bagus. Sehingga hasil kami juga berlimpah," kata Mathari (50), petani rumput laut.

Dikatakan, pada musim panen sebelumnya, petani rumput laut di Talango, paling banter hanya mendapat penghasilan Rp 300

Alhamdulillah pada musim panen kali ini, kami bisa memperoleh hasil dari bertani rumput laut,”

Mathari

Petani Rumput Laut ribu per ancak. Sementara bagi petani yang kurang beruntung, bisa-bisa hanya mampu mengembalikan biaya tanam saja.

Sementara pada musim panen saat ini, petani rumput laut bisa meraup keuntungan sampai Rp 600 sampai Rp 700 ribu per ancak.

Sementara modal yang dikeluarkan petani per ancaknya sebesar Rp 600 ribu, dengan total bibit 4 kuintal per ancak.

Harga rumput laut kering Rp 1200 per kilogram, rumput laut basah Rp 2000 per kilogram, sedangkan untuk harga bibit siap tanam Rp 3000 per kilogram. Sedangkan perolehan panen rumput laut per ancaknya mencapai 1,5 ton, dari 4 kuintal bibit yang ditanam. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III

C

Infrastruktur Masalah Kepulauan Said Abdullah: Seharusnya Pulau Jadi Daerah Istimewa Sumenep- Kerusakan infrastruktur jalan di Pulau Sapudi mencapai 75 persen. Dari dua kecamatan dengan 18 desa yang ada, hanya jalan poros kecamatan saja yang terlihat bagus, itupun masih kelihatan berlubang dan bergelombang. Sementara kerusakan yang cukup parah terjadi di 16 desa, terutama desa-desa yang agak jauh dari pusat kecamatan.

Pantauan Koran Madura ketika melakukan liputan di dua pulau, yakni Sapudi dan Raas, terlihat bahwa dari ujung desa hingga pusat kecamatan, infrastruktur jalan tidak hanya berlubang, tetapi sudah tidak layak dilewati. Bahkan, menurut penuturan warga, sudah beberapa kali terjadi kecelakaan.

Anshori, warga Pulau Sapudi mengungkapkan bahwa di daerahnya itu memag sulit cari jalan yang bagus, semua jalan sudah rusak parah. "Dari 18 desa yang ada, hanya di jalan dekat kecamatan aja yang agak bagus. Itupun masih ada yang bergelombang," ucapnya kepada Koran Madura.

Ia menambahkan bahwa kondisi jalan tersebut sudah mengalami kerusakan sejak beberapa tahun yang lalu. "Kurang lebih 4 tahun lalu, jalan mengalami rusak parah. Makanya, kami pun harus hati-hati kalau hendak mengendarai sepeda motor, karena sudah banyak makan korban," tambahnya.

Hal serupa juga terjadi di Pulau Raas. Tidak hanya jalan-jalan desa, tetapi jalan poros kecamatan juga mengalami kerusakan cukup parah. "Saya tidak bisa mempersenkan berapa, Mas, dikatakan seratus persen nantinya salah. Tetapi yang jelas, hampir semuanya, dari ujung timur hingga barat, jalan di sini rusak parah, seperti jalan kuda saja, Mas," kata Masnoto, warga Raas dengan ekspresi kecewa.

Ketika ditanya apakah pernah ada perbaikan, ia mengaku per-

nah, tetapi sudah lama, sekitar 5 tahun yang lalu. "Entahlah, ada informasi mau diperbaiki, tetapi hanya isapan jempol belaka, sampai sekarang belum ada tandatanda perbaikan," akunya.

Sementara itu, di Kepualauan Kangean juga mengalami kondisi yang sama. Bahkan, menurut pengakuan warga, tidak hanya jalannya yang rusak, tetapi juga belum tersedianya pelabuhan atau dermaga.

"Bukan hanya rusak ringan, tetapi cukup parah. Ironisnya, bukan hanya jalan, tetapi juga belum tersedianya pelabuhan atau dermaga. Kadang kalau warga hendak berlayar harus berbasahberbasah menceburkan diri untuk sampai ke perahu," kata Dul Siam, warga Sapeken.

Ditanya soal prosentase kerusakan, kata Dul Siam, kurang lebih 70 persen mengalami kerusakan. "Kalau dermaga hanya 25 persen yang ada, itupun jauh dari jangkauan warga," jelasnya.

Politisi PKB tersebut meminta kepada pemerintah agar benarbenar memperhatikan kondisi kepulauan. "Terutama soal jalan, karena itu menyangkut pelayanan publik," pintanya.

Termasuk, lanjut Dul Siam, ke depan jalan di kepulauan harus di hotmix. "Jika perbaikannya sama seperti kemarin, maka tidak sampai 1 bulan kembali rusak.

Jadi, harus di hotmix kalau hendak diperbaiki. Kita tahu bahwa secara geografis maupun struktur tanah di kepualauan itu tidak

RUSAK. Salah satu jalan raya di daerah kepulauan. Infrastruktur masih menjadi kendala utama warga kepulauan.

sama dengan daratan," tandasnya.

Soal anggaran infrastruktur apakah pernah dibahas di dewan, kata Dul Siam, pemerintah memang konsen perbaikan infrastruktur. "Dari dinas terkait 2015 infrastruktur sudah harus tuntas, tetapi jika perbaikan itu tetap seperti kemarin, maka jalan di kepulauan akan bernasib sama. Makanya harus di hotmix," jelasnya.

Seharusnya Istimewa Melihat potensi yang dimiliki oleh kepulauan, menurut Said Abdullah, seharusnya daerah kepulauan menjadi daerah yang istimewa. "Karena tak dapat dibantah, potensi alam yang dimiliki sungguh luar biasa, pula kekayaan budaya dan kearifan lokal yang dijunjung tinggi. Seperti potensi migas, misalnya, di

semua kepulauan potensi migas ada. Oleh karena itu, seharusnya kepulauan menjadi daerah istimewa," jelasnya saat dikonfirmasi usai keliling 2 hari di Kepulauan Raas dan Sapudi.

Belum lagi, lanjut Said, seperti di Sapudi, kaya denga sapinya.

Bahkan menjadi penyuplai terbesar di Nusantara ini. "Bayangkan jumlahnya sampai 50.000 sapi yang ada dengan 4000 sapi disuplai tiap tahunnya. Sungguh, fakta yang luar biasa. Maka tak ada alasan bagi pemkab untuk memarginalkan daerah kepulauan," paparnya.

Termasuk dalam hemat Said, setiap DPRD dari masing-masing dapil yang berangkat daerah pulau harus benar-benar menjadi wakil bagi rakyatnya. "Karena setiap DPR daerah itu punya dana jasmas Rp 500 juta perdewan

untuk daerah pemilihan. Kalau mereka turun secara maksimal, menyapa masyarakat pasti tidak seperti saat ini. Cobalah, misalnya, mereka datang secara bergiliran ke dapil masing-masing, kemudian kasih dana Rp 10 juta, saya yakin masyarakat pulau akan sejahtera," jelasnya.

Tetapi kata anggota DPR RI dapil Madura itu, oleh DPR-nya dijual. "Sebab kalau saya lihat jalannya, aduh, memprihatinkan, sangat rusak. Oleh karena itu ke depan, rakyat harus cerdas memilih wakilnya. Jadi, kalau ada anggota DPR tidak memikirkan kesejahteraan rakyatnya, maka jangan dipilih lagi. Untuk apa punya angota DPR seperti itu, hanya membangun istana ekonomi keluarga sendiri," jelasnya. =SYAMSUNI

KEHILANGAN BPKB bernopol M 3840 WD a/n Achmad Zahrie MS d/a Dsn Tanapote RT 08 RW 04 Desa Aengdake Kecamatan Bluto, Sumenep.

Pasang Iklan di

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III

XXX

Tebing Tanggul Rusak SUMENEP – Tebing tanggul Banjeru, Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, kondisinya rusak. Warga yang tinggal di hilirnya, Dusun Panele dan Tambak Sari, Desa Gapura Tengah tidak menutup kemungkinan terkena banjir apabila curah hujan tinggi.

Tanggul tersebut mendesak untuk diperbaiki. Jika dibiarkan akan menyebabkan semakin lebarnya kerusakan. Lahan pertanian di hilir tanggul bisa terendam banjir apabila ada hujan lebat akibat tidak kuatnya tanggul menampung air.

Nanang, pemuda sekitar dam di perbatasan Desa Gapura Barat dengan Gapura Tengah, mengatakan, kerusakan itu terjadi saat banjir beberapa waktu lalu. Namun, hingga saat ini belum ada upaya perbaikan dari pemerintah.

Dirinya khawatir kerusakan di bagian bawah dam tersebut semakin lebar dan mengakibatkan kerusakan semua bagian pembendung aliran itu. Akibat digerus air secara terus menerus, menurut Nanang, tidak menutup kemungkinan pada saatnya nanti akan ambrol. ”Sehingga, air tidak dapat dikendalikan seperti sebelumnya,” katanya, kemarin (3/3).

Hal serupa juga diucapkan Marsrawi, 40, warga setempat.

Menurutnya, tebing dam itu mestinya segera diperbaiki oleh pemerintah karena akan berdampak langsung pada penduduk sekitar lokasi dam.

Apalagi, pembangunan dam sudah lama sehingga

membutuhkan rehabilitasi.

Sebab, infastruktur dan konstruksi bangunan sudah tidak kuat lagi menahan terjangan dan debit air yang cukup tinggi. ”Kerusakan itu terjadi pada saat ada luapan beberapa waktu lalu yang disebabkan hujan deras,” terangnya sambil menunjukkan ke bagian dam yang rusak. Pantauan Koran Madura di TKP, kerusakan tidak hanya terjadi pada tebing pembendung. Tebing di sisi timur juga terjadi keretakan.

Pemerintah diminta memprioritaskan pembangunan dam agar warga sekitar tidak mengalami kerugian yang kedua kalinya. Beberapa waktu lalu, sebelum dam mengalami kerusakan, puluhan rumah dan areal tambak udang terendam banjir akibat Kali Palene tidak dapat menampung debit air saat terjadi hujan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Sumenep Eri Susanto belum dikonfirmasi.

Ketika dihubungi via telepon tidak merespons meski nada deringnya aktif. Pesan singkat yang dilayangkan juga belum dibalas, hingga berita ini diturunkan. =ALI RIDHO/MK

Kasek Korupsi Rp 192,3 Juta 10 Tahun Gaji dan Tunjangan Guru Difiktifkan SUMENEP - Kasus korupsi yang melibatkan terdakwa Ach Buchari, Kepala SDN Gadu Timur I, Kec Ganding terus bergulir. Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep telah melimpahkannya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (27/2).

Akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian uang senilai Rp 192,3 juta yang dicairkan kepada terdakwa setiap bulannya selama 10 tahun. Terdakwa dijerat dengan pasal berlapis yakni Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Pasal 2 tentang upaya menguntungkan diri sendiri dan pasal 3 UU Tipikor tentang menyalahgunakan wewenang.

“Terdakwa dijerat dengan dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor. Pasal itu menegaskan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan begitu, terdakwa akan terancam pidana dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara,” kata Kajari Sumenep R Adi Wibowo melalui Kasi Pidsus Kejari Soegianto.

Selain itu, terdakwa juga dijerat dengan dakwaan pasal 3 UU Tipikor tentang menyalahgunakan wewenang atau jabatan se-

bagai kepala sekolah. Maka terdakwa terancam pidana dengan penjara seumur hidup atau minimal satu tahun.

Soegianto mengungkapkan, kasus itu bermula dari penggusuran SDN Bataal Timur I, Kec Ganding. Saat itu terdakwa masih berstatus sebagai guru PNS. Namun lantaran sekolah itu digusur akibat minimnya jumlah siswa, menyebabkan sekolah tersebut diregrouping oleh Disdik Sumenep.

Sejak saat itu, terdakwa Buchari mendapatkan SK mutasi ke SDN Gadu Timur I dengan jabatan baru sebagai kepala sekolah (kasek). Saat menjalankan sebagai kasek, ada guru PNS bernama Wahyu Nurhadi Kusumo.

Namun, guru itu sudah tidak aktif lagi mengajar di SDN Gadu Timur I, Kec Ganding.

Berdasarkan dari keterangan Soegiyanto, terdakwa mengaku guru tersebut sudah 10 tahun tidak aktif lagi mengajar di sekolah tersebut. Absesnnya Wahyu sudah berlangsung sejak 2000 hingga 2010 lalu. Namun rupanya

itu dimanfaatkan oleh terdakwa untuk membayar gaji pada guru yang non aktif tersebut. Padahal guru itu sudah pindah ke Amerika sehingga terdakwa sengaja melakukan pengajuan gaji fiktif dengan nama Wahyu yang sudah non aktif itu.

Selain untuk membayar gaji oknum guru yang sudah non aktif itu, dana sebesar total Rp 192,3 juta digunakan untuk membayar tunjangan Wahyu. Namun rupanya, terdakwa mengambil uang tersebut untuk membayar honor guru dan digunakan untuk membiayai mantan istrinya yang sudah dicerai pada 1999 lalu.

“Kan aneh kalau guru sudah tidak aktif mengajar namun tetap diajukan oleh kasek tersebut (terdakwa) untuk mendapatkan gaji. Karena yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan gaji itu kan Kasek. Selain ada unsur memperkaya diri, terdakwa juga menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya. Jadi wajar terdakwa dijerat pasal berlapis,” terang Soegianto.

Untuk informasi, penyerahan berkas BAP dilimpahkan dari Kejari ke Pengadilan Tipikor karena sudah P 21 pada 4 Juli 2011. Sementara penyerahan berkas Barang Bukti (BB) dilimpahkan pada 1 Januari 2012 lalu. =ALI RIDHO/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III

E

RUANG TERBUKA HIJAU

Cipta Karya Tak Menginginkan Perumahan SUMENEP - Kepala Dinas PU Cipta Karya, Bambang Iriyanto, menegaskan, pihaknya tidak akan mengeluarkan rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) di ruang terbuka hijau (RTH) sebagimana yang tertera dalam RTRW. ”Bagi saya, apa pun alasannya, Perda itu tetap harus ditegakkan,” tegas mantan Kepala Disbudparpora itu.

Jika bangunan sudah terlanjur berdiri, katanya, penegak perda harus melakukan penggusuran.

Selama ini, pengembang mengaku sudah mengantongi

SUMENEP – Sejumlah masyarakat Dusun Nung Pote Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan memperbaiki jalan secara gotong royong, Senin (3/3).

Hal itu dilakukan karena selama kurang lebih 5 tahunan jalan yang menyambungkan antara Desa Pragaan Daya dengan Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk itu tidak pernah mendapatkan program perbaikan dari pemerintah.

Salah satu tokoh masyarakat Dusun Nung Pote Desa Pragaan Daya K. Akwi mengatakan, dirinya sangat kecewa dengan kondisi jalan yang sudah lama tidak diperbaiki. ”Kalau dihitung mungkin sudah lebih dari 5 tahun yang tidak pernah diperbaiki,” katanya.

Akibat lamanya tidak dapat perbakan itu, maka semakin hari juga semakin bertambah parah.

Hal itu diakibatkan terkikis air hujan dan sering dilalui kendaraan bermotor, baik bermuatan berat maupun ringan. ”Ini kan jalan poros desa, yang jelas itu banyak kendaraan yang melintas setiap harinya,” terangnya.

Kondisi jalan yang rusak berat itu, menurutnya, tidak jarang membuat para pengendara sering mengalami kecelakaan. ”Makanya kami perbaiki walaupun secara urunan, karena memang sudah banyak yang menjadi korban,” ungkapnya.

Apalagi, menuruntnya, jalan yang menghubungkan dua desa itu banyak tikungan tajam den-

izin mendirikan bangunan, namun hanya dari camat. Menurut Bambang, izin tersebut tidak cukup. Sebab, IMB harus dikeluarkan oleh pihak BPPT, bukan dari camat. ”Ya soal rugi itu konsekuensi yang mendirikan bangunan. Kenapa tidak mengurus izinnya terlebih dahulu kepada BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu). Saya tetap tegas, Perda harus ditegakkan,” katanya.

Dijelaskan, langkah itu harus diambil ketika sudah ada kesepahaman bersama

Bambang Iriyanto

Kepala Dinas PU Cipta Karya

dengan BPPT. “Jika memang harus digusur, ya mau apalagi. Jika dalam kesepahaman bersama itu memang terbukti melanggar, apalagi yang bisa dilakukan, kalau bukan penggusuran,” imbuhnya.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Sumenep, Hari Ponto mengungkapkan, pihaknya sudah memaksa pihak BPPT untuk menghentikan proses pembangunan perumahan yang berada dikawasan terlarang tersebut melalui surat rekomendasi dewan. Dan itu sudah disampaikan pada BPPT.

Dalam rapat pertemuan dengan pihak BPPT, Ponto mengatakan bahwa ada kesalahan dalam pengurusan izin bangunan yang dilakukan oleh pihak developer perumahan. ”Katanya, mereka mendapatkan izin itu dari camat.

Tetapi, saya tegaskan, sebelum bangunan itu mendapatkan izin, maka tidak boleh ada kegiatan apa pun. Saya suruh mengurus izinnya dulu, sebab itu merupakan kawasan yang dilindungi oleh Perda,” kata Politisi Golkar. =ALI RIDHO/MK

Tidak Tersentuh Program Pemerintah Warga Urunan Perbaiki Jalan Desa

KOMPAK. Sejumlah warga kompak membenahi jalan di Desa Prgaan Daya Kecamatan Pargaan, kemarin.

gan tanjakan tinggi. Sehingga pengendara sering kebobolan yang pada akhirnya masuk jurang.

Oleh sebab itu, lanjut Akwi, dirinya bersama warga sekitarnya mempunyai rencana untuk memperbaikinya dengan cara seadanya, yakni urunan semasa warga sekitarnya. ”Demi keselamatan dan kenyamanan warga di sini, maka kami sepakat untuk mem-

perbaiki secara urunan,” katanya. ”Kalau paginya kami bersama masyarakat umum, namun kalu sore harinya terkadang dengan siswa,” tukasnya.

Kepala Desa Pragaan Daya Imrah mengakui jika kondis jalan yang mengubungkan dua desa itu sudah lama tidak diperbaiki, dan sering terjadi kecelakan.

Namun untuk mencegah agar

tidak semakin parah maka dilakukan perbaikan sementara waktu.

Sebab jalan itu, menurutnya, dipastikan tahun ini sudah diperbaiki. ”Itu sudah menjadi atensi kami. Jika tidak ada halangan tahun ini sudah diperbaiki,” katanya. Sebab menurut kepala desa yang baru menjabat itu, jalan itu sudah diajukan untuk mendapat-

kan perbaikan. ”Kita doakan saja semuga tahun ini uslan kami bisa diterima,” harapnya.

Sementara Kepala PU Bina Marga Sumenep Edy Rasiyadi saat dihubungi melalui telepon selulernya sampai berita ini ditulis tidak merespons walaupun nada sambungnya terdengar aktif. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

SELASA 4 MARET 2014|NO. 0313|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

SELASA 4 MARET 2014 NO. 0313 | TAHUN III

F

KRIMINAL

Polisi Batal Autopsi Jenazah Ana

DEMO TRANSPARANSI DANA PEMILU. Sejumlah mahasiswa dari Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar), berunjukrasa di Bundaran Digulis, Pontianak, Kalbar, Senin (3/3). Mereka menuntut transparansi dana pemilu Kalbar dan rekening milik anggota KPUD Kalbar, serta merealisasikan Undang-Undang Pemilu No 3 Pasal 11 Tahun 1999 tentang pemberian dana kampanye melebihi batas yang telah ditetapkan oleh KPU akan mendapatkan sanksi pidana berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal sepuluh juta rupiah.

APBD Rawan Bocor Menjelang Pemilu Heru: Waspadai Lobi-lobi Sejumlah Politisi PAMEKASAN - Menjelang Pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) April 2014 mendatang, sejumlah kelompok masyarakat mengkwatirkan bocornya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan 2014. Salah satunya disampaikan Ketua Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pamekasan, Heru Budi Prayitno.

Menurut Heru, APBD bocor tersebut bisa dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan proyek yang tidak jelas realisasinya, termasuk pula program kegiatan berkedok sosial kemasyarakatan, yang diklaim milik salah satu calon legislatif, dengan target bisa meraup suara tinggi di Pileg. “Kami hanya mengingatkan hati-hati pimpinan SKPD, karena bukan tidak mungkin menjelang pemilu APBD Pamekasan bocor,” katanya.

Menurut Heru, Pamekasan sudah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari pemerintah pusat. Sewajarnya predikat ini tetap di pertahankan dengan baik. “Jangan-jangan nanti ada kegiatan yang tidak jelas penggunaan anggarannya dan membuat pemerintah pusat

merubah predikat Pamekasan,” ujarnya.

Heru melanjutkan bocornya APBD tersebut bisa melalui lobilobi yang dilakukan beberapa politisi, agar mendapatkan program kegiatan, seperti program bedah rumah, program raskin, ataupun program proyek jalan desa. “Saya hanya mengingatkan tolong dipilah mana program pemberdayaan masyarakat, mana proyek. Karena kalau proyek sudah bicara untung rugi,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Pamekasan, Halili berkenyakinan APBD Pamekasan 2014 tidak akan bocor, karena pelaksanaan pemilihan legislatif. “Para caleg itu tidak mungkin menggunakan dana APBD, karena dia

sudah memiliki dana kampanye masing-masing,” jelasnya.

Halili menambahkan anggaran yang ada di masing-masing SKPD dilakukan sesuai dengan rencana kerja dan aturan yang berlaku dan pertanggungjawaban anggaranya juga jelas. “Dari mana bisa bocor, wong anggaran APBD tersebut ada pengawasnya,” kelitnya.

Sekalipun demikian, kata Halili, bisa saja ada oknom yang mau bermain-main dengan APBD Pamekasan. Namun, konsekuensinya akan berhadapan dengan hukum pidana. “Kalau mau bermain-main dengan uang rakyat, maka bersiap-siaplah berhadapan dengan hukum,” tandasnya.

Dirinya setelah APBD disahkan, dalam sambutanya atas nama Ketua DPRD Pamekasan, sudah mengingatkan agar SKPD di lingkungan Pemkab Pamekasan, bisa melaksanakan anggaran dengan baik. Sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Di tahun 2014 ini, pemerintah Kabupaten Pamekasan akan menghabiskan anggaran sebanyak Rp 1,4 triliun. Anggaran

tersebut sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diputuskan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Pamekasan untuk menejemen pembelanjaannya selama satu tahun ke depan.

Perimbangan APBD tahun ini antara belanja langsung seperti gaji PNS bagi 9 ribu lebih se-Pamekasan dengan belanja pembangunan, terbilang masih separuh-separuh.

Di APBD tahun 2014 ini, sektor pendidikan akan menelan anggaran sampai 40 persen. Sektor pendidikan memang sangat dominan dalam anggaran tahun 2014 ini, yang totalnya sampai 40 persen. Hal itu sudah berdasarkan amanat undang-undang bahwa daerah harus mengalokasikan 20 persen anggaran. Namun karena komitmen Bupati Pamekasan untuk sektor pendidikan sangat tinggi, sehingga dialokasikan sampai 40 persen. Sisanya diserap sektor lainnya, dinas kesehatan 10 persen dan infrastruktur 9 persen serta sektor pembangunan di satuan kerja lainnya. =FAKIH AMYAL/RAH

PAMEKASAN - Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan memutuskan tidak melakukan autopsi jenazah Anita Fanina Ngantung, 48, yang meninggal karena diduga bunuh diri pada Minggu (2/3). Keputusan itu diambil setelah Sadewo, 58, suami Anna tidak memberi izin autopsi.

Sadewo memilih membawa pulang jenazah istrinya dari kamar mayat RSUD dr Slamet Martodirdjo Pamekasan ke Surabaya untuk disemayamkan, sebelum dimakamkan di kampung halamannya di Kota Batu. Dengan demikian, polisi belum bisa memastikan penyebab pasti kematian wanita Tionghoa tersebut dan tetap pada kesimpulan sementara bahwa peristiwa tersebut karena korban bunuh diri dengan cara meminum racun serangga.

Seluruh barang bukti yang sempat diamankan diserahkan ke pihak keluarga bersamaan dengan penyerahan jenazah di RSUD Pamekasan. ”Dengan demikian, kami tidak memiliki tanggung jawab apapun, karena semuanya sudah kami serahkan ke keluarga almarhumah,” kata Kasubag Humas Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Siti Maryatun.

Ana ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa di rumah kontrakannya di Jalan Darma Gang 1 RT 14/RW 5, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Minggu (2/3) siang.

Sejumlah teman korban mengatakan korban sengaja mengakhiri hidupnya lantaran cemburu pada suaminya yang diduga memiliki simpanan wanita lain. Alasannya, ia tidak diperbolehkan ikut suaminya yang bekerja sebagai sopir saat bertugas.

Ketua RT 14/RW 4, Kelurahan Lawangan Daya, Achmad Subaidi mengakui dari pembicaraan tetangga korban, latar belakang bunuh diri itu lantaran korban merasa cemburu kepada suaminya. ”Dari informasi yang kami dengar motifnya karena cemburu. Tapi pastinya kami tidak mengerti,” kata Achmad Subaidi. =SUKMA FIRDAUS/MUJ/RAH

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SELASA 4 MARET 2014 NO. 0313| TAHUN III

G

Nelayan Bondet Ditangkap Polisi: Tersangka Bisa Bertambah PAMEKASAN - Asmoro, 55, warga Dusun Sumber, Desa Lancar, Kecamatan Larangan, Pamekasan, ditangkap petugas Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan, karena kedapatan sedang membawa bondet alias bom ikan di Dusun Talang Siring, Desa Montok, Kecamatan Larangan, Senin (3/3).

Polisi juga menyita barang bukti berupa tujuh buah bom ikan, dua ons bahan potasium yang siap racik, dan tiga rol kabel. Asmoro yang ditangkap saat akan pulang dari mencari ikan itu ditahan di Mapolres Pamekasan.

Kapolres Pamekasan, Ajun Komisaris Besar Nanang Chadarusman, melalui Kasubag Humas, Ajun Komisaris Siti Maryatun mengatakan penangkapan tersangka berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak. Berdasarkan laporan tersebut, Polres segera menerjunkan anggotanya untuk mengecek kebenaran laporan tersebut.

Setelah dipastikan informasi itu benar, anggota polisi dari Satuan Reserse dan Kriminal (reskrim) menunggu tersangka di sekitar Pantai Talang Siring. “Ketika tersangka hendak pulang, kami geledah dan ditemukan bom, potasiun yang siap

racik dan 3 gulung kabel,” katanya.

Dari pengakuan tersangka, dia mencari ikan dengan menggunakan peledak sudah sejak sepekan terakhir. Polisi kini tengah menggali keterangan tersangka, untuk mengungkap darimana asal-usul bahan peledak yang ia gunakan meracik bondet. “Sehingga dari keterangan itu, bukan tidak mungkin akan ada tersangka lain,” katanya.

Maryatun menjelaskan tersangka akan dijerat dengan Pasal 1 UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang kepemilikan bahan peledak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Kepada wartawan, Asmoro mengaku bom ikan tersebut dirakit sendiri dari bahan potasium yang dia beli dari salah seorang warga Desa Kertagenah, Kecamatan Kadur, Pamekasan. “Setiap satu kilogram bahan peledak itu, saya beli dengan harga RP 80 ribu,” katanya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

BOM IKAN. Tersangka pengguna bom ikan saat ditunjukkan ke wartawan didampingi penyidik Polres Pamekasan. Kasus itu sedang dikembangkan untuk mengungkap asal-usul bahan peledak yang digunakan.

PERPANJANGAN BUP

84 Pegawai Teknis Batal Pansiun PAMEKASAN - Sebanyak 84 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan batal menjalani masa pensiun setelah diberlakukan UndangUndang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU tersebut berisi penambahan Batas Umur Pensiun (BUP) bagi PNS. Data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat menyebutkan sebanyak 84 PNS yang dipastikan batal pensiun pada tahun ini terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 5 orang, eselon III sebanyak 7 orang, eselon IV sebanyak 29 orang, dan staf sebanyak 45 orang.

Kepala BKD Pemekasan, Lukman Hadi Mehdia mengatakan pihaknya telah mendapatkan surat dari Kepala Badan Kepagawaiann Negara dengan nomor: K.26-30/V.7-3/99 pada tanggal 17 Januari 2014 lalu yang berisi penundaan masa pensiun para PNS tesebut.

“Itu sebagai konsekwensi pemberlakuan Undang Undang Aparatur Sipil Negara itu. Masa pensiun para PNS tersebut ditunda sesuai dengan kepangkatan dan eselon masing-masing,” kata Lukman.

Ia menjelaskan untuk eselon II, masa perpanjangannya selama empat tahun, yakni dari usia 56 diperpanjang hingga

Ia menjelaskan untuk eselon II, masa perpanjangannya selama empat tahun, yakni dari usia 56 diperpanjang hingga usia 60 tahun. Sementara untuk pejabat eselon III masa pansiunnya diperpanjang dua tahun dari usia 56 menjadi 58 tahun.

usia 60 tahun. Sementara untuk pejabat eselon III masa pansiunnya diperpanjang dua tahun dari usia 56 menjadi 58 tahun.

Lukman menambahkan dengan diterapkannya UU tersebut secara otomatis di Kabupaten Pemekasan selama dua tahun tidak akan ada pejabat yang pansiun. Namun, UU yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 15 April 2014 tersebut tidak memasukkan pegawai yang berstatus guru. Sebab, untuk guru sudah memiliki undang-undang tersendiri yakni sampai usia 60 tahun. ”Sebagaimana pada tahun-

tahun sebelumnya, pada tahun 2014 sebenarnya direncanakan terdapat 289 PNS di lingkungan Pemkab yang akan pensiun, jumlah tersebut termasuk guru. Namun dengan diberlakukannya UU baru ini hanya para tenaga pengajar yang bisa pensiun. Sementara bagi pegawai teknis lainnya masa tugasnya diperpanjang,” ungkapnya.

Lukman mengaku tidak bisa menjelaskan secara detail alasan perpanjangan masa tugas tersebut, karena hal itu merupakan kebijakan pemerintah pusat. Sementara di daerah hanya sebagai pelaksana kebijakan. =ali syahroni/muj/rah

H

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SELASA 4 MARET 2014|NO. 0313|TAHUN III

PARPOL

KPU Tidak Mengumumkan Dana Kampanye

KEJURNAS DRAG BIKE PUTARAN SATU. Dua orang pembalap memacu motornya, dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Drag Bike Seri Satu, dalam Kelas Suporting bebek 4 tak standar 155 CC, di Serkuit Jl Sultan Agung, Pasuruan, Jatim, Minggu (2/3). Dalam kejurnas drag bike seri satu tersebut, diikuti oleh 192 peserta dan 292 pembalab dari Jatim, Jateng dan Luar Pulau.

Ada Pungli di Terminal Ceguk Mohammad Zakir: Akan Dilakukan Pengecekan PAMEKASAN – Tempat penitipan sepeda motor di terminal Ronggosukowati, Pamekasan, diwarnai pungutan liar (pungli). Di tempat parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) setempat itu, diberlakukan tarif parkir yang nilainya jauh dari tarif yang tertera di karcis.

Warga pengguna jasa penitipan sepeda motor di terminal itu dikenai biaya parkir sebesar Rp 4 ribu, padahal di karcis hanya tertulis Rp 1000.

Seorang pengguna jasa penitipan sepeda motor, Syamsul, warga salah satu desa di Kecamatan Pademawu, Pamekasan, mengatakan dirinya tidak keberatan dengan tarif tersebut asalkan sesuai dengan yang tertera di karcis.

“Kami menilai ada ketidakjujuran di pengelolaan tempat penitipan sepeda motor itu, karena tarif yang diberlakukan tidak sama dengan nilai yang ada di tiket parkir,” katanya.

Semestinya, kata dia, di tiket parkir itu tidak hanya ditulis Rp 1000 jika memang ada biaya lain

sebagai biaya keamanan. Sebab, hal tersebut mengundang kecurigaan, jangan-jangan kelebihan tarif itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, terlihat jelas dalam pengelolaan tempat penitipan sepeda motor itu, pendapatan dari retribusi parkir itu tidak dicatat dengan baik sehingga nilai pendapatannya tidak bisa dipertangungjawabkan secara jelas.

“Petugas hanya mencatat tanggal pengambilan sepeda motor yang diparkir dan uang pembayarannya dimasukkan ke laci tanpa dicatat. Ini sangat rawan, karena bisa jadi uang itu tidak masuk ke kas terminal atau ke pemerintah daerah, melainkan dipergunakan secara pribadi oleh petugas yang mengelola,” katan-

PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan menolak menyampaikan ke publik dana kampanye yang dimiliki masing-masing partai politik (parpol) peserta pemilu di wilayah itu. Alasannya, lembaga penyelenggara pemilu itu tidak memiliki kewenangan untuk mengumumkan dana kampanye yang sudah dilaporkan masing-masing parpol pada Minggu (2/3) tersebut.

KPU menyatakan yang memiliki kewenangan menyampaikan dana kampanye itu adalah masing-masing partai politik.

Sehingga jika ada masyarakat yang ingin mengetahui hal tersebut, bisa menanyakan langsung ke sekretariat masingmasing parpol. ”Jika mau tahu berapa keuangan masing-masing parpol, silakan tanya ke mereka.

Yang jelas semua partai sudah memberikan laporan keuangan tahap keduanya ke kami,” kata Komisioner KPU Pamekasan Divisi Hukum Pengawasan SDM dan Organisasi, Agus Kasiyanto.

Ia menjelaskan hingga tiga hari ke depan, lembaganya masih akan melakukan pengecekan berkas-berkas laporan keuangan itu. Jika dalam pengecekan tersebut terdapat kekurangan, maka akan dikembalikan untuk dilengkapi.

Laporan tersebut, jelas Agus,

akan diaudit oleh auditor dari akuntan publik setelah semua berkas dipastikan sudah lengkap. ”Tunggu saja hasil audit akuntan publik nanti setelah pemilu. Kondisi keuangan masing-masing partai itu akan diketahui secara pasti,” kata Agus.

Sementara itu, Panwaslu Pamekasan menyatakan juga belum menerima salinan laporan keuangan itu sehingga juga belum mengetahui besaran dana kampanye yang dimiliki masing-masing partai peserta pemilu di Pamekasan. Lembaga tersebut hanya menyatakan sudah melakukan pengawasan selama masa penyerahan laporan dana kampanye tahap kedua. ”Dari hasil pengawasan kami, semuanya sudah menyerahkan laporan keuangan tahap dua ke KPU. Kewenangan kami hanya di pengawasan itu dan belum menerima salinan laporan tersebut,” kata Ketua Panwaslu Ahmad Zaeni.

Ia menyatakan dalam waktu dekat akan meminta salinan tersebut ke KPU sebagai bahan pengawasan terhadap tahapan selanjutnya. ”Paling dalam pekan ini kami akan berkirim surat ke KPU Pamekasan untuk meminta agar kami diberi salinan laporan tersebut,” katanya. =SUKMA FIRDAUS/MUJ/RAH

ya.

Kapala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Pamekasan, Mohammad Zakir mengatakan tarif retribusi dari jasa penitipan sepeda motor di terminal tersebut merupakan tarif resmi dari instansinya dengan besar retribusi Rp1000 per hari. Harga itu, berlaku untuk penitipan sepeda motor di lokasi tersebut selama sehari semalam.

Ia mencontohkan jika sebuah sepeda motor dititp pada malam hari kemudian diambil pada pagi harinya, maka hal itu akan dihitung satu hari, dengan tarif parkir Rp 1000.

Disinggung soal pungutan di atas tarif yang ditetapkan itu, Zakir mengatakan baru mengetahui kabar tersebut dan akan melakukan pengecekan untuk mengetahui kebenarannya.

Jika hal tersebut benar, maka dirinya akan melakukan pembinaan terhadap petugas pengelola jasa penitipan sepeda motor di terminal tersebut. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

MODUL PENDIDIKAN PEMILIH. Petugas menunjukkan modul pendidikan pemilih di KPUD Kudus, Jateng, Senin (3/3). Saat ini KPUD Kudus membagikan modul pendidikan pemilih dengan sasaran kelompok pemilih perempuan, kelompok agama dan kelompok pemilih pemula guna memberi edukasi mengenai pemilu.

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SELASA 4 MARET 2014 NO. 0313| TAHUN III

I

Banyak Caleg Kurang Peduli Lingkungan Masih Ditemukan Alat Peraga Dipaku di Pepohonan PAMEKASAN - Forum Komunitas Hijau (FKH) Rampak Naong, Pamekasan, menilai masih banyak calon anggota legislatif (caleg) yang kurang memiliki kepedulian terhAdap kelestarian lingkungan hidup. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya alat peraga yang ditempel di pohon dengan cara dipaku.

Wakil Ketua FKH Rampak Naong, Achmad Bachtiar Sudamar mengatakan forumnya masih menemukan alat peraga yang dipasang dengan cara dipaku di pohon, padahal pohon tersebut merupakan hasil penanaman dari kegiatan yang dilaksanakan pemerintah untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Alat peraga yang dipasang dengan cara merusak itu, sebagian besar berada di sepanjang jalan di kawasan pinggiran kota dan wilayah utara Pamekasan. Alat peraga itu tidak hanya alat peraga milik caleg DPRD Pamekasan, melainkan juga milik caleg DPRD Jawa Timur dan DPRRI. “Di pinggir-pinggir jalan di kawasan sabuk hijau masih kami temukan alat peraga yang dipaku di pohon. Padahal cara tersebut merusak dan menunjukkan kurang pedulinya caleg tersebut terhadap kelestarian lingkungan,” kata Bachtiar.

Dalam penilaian forumnya, kata dia, jika caleg tersebut memiliki kepedulian terhadap kele-

starian RTH, tidak hanya menyuruh tim mereka memasang alat peraga, namun juga memberikan batasan-batasan cara pemasangan yang tidak merusak, apalagi merusak kawasan terbuka hijau.

“Ini menjadi catatan bagi kami untuk mempertimbangkan dukungan pada caleg tersebut.

Karena bagi kami, bukan hanya sekedar keterkenalan dan janjijanji program yang akan jadi bahan pertimbangan untuk mendukung, tapi juga kepeduliannya pada lingkungan,” jelas Bachtiar Sudamar.

Ia meminta agar partai politik segera melakukan penataan pemasangan alat peraga caleg masing-masing dengan merubah cara pemasangannya ke cara yang lebih baik dan tidak merusak.

“Kami akan berkirim surat ke masing-masing partai untuk melakukan penataan. Ini kami lakukan untuk penyelamatan ruang terbuka hijau dari ancaman kerusakan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup In-

donesia (LPLHI) Pamekasan, Hesan Seruji mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon anggota legislatif yang alat peraganya dipasang dengan cara dipaku di pohon. Melalui anggotanya yang tersebar di hampir seluruh

pembangunan, sementara pada pemasangan alat peraga saja mereka sudah merusak lingkungan. Padahal masalah itu saat ini sedang menjadi perhatian serius, bukan hanya di tingkat nasional, melainkan internasional,” ka-

mengabaikan hal kecil yang memiliki dampak cukup serius pada kelestarian lingkungan.

“Kami sangat menghormati caleg yang memasang alat peraganya dengan baik dan kami akan mendukungnya meski kami tidak

Pelajar melintas di dekat pohon yang terdapat alat peraga kampanye dari sejumlah caleg peserta Pemilu 2014 di Jalan Bukit Duri Raya, Jakarta.

kecamatan di Pamekasan, lembaganya meminta agar cara memasang alat peraga menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan pada pemilu nanti.

“Bagaimana akan mengawal

tanya.

Ia menilai saat ini sebagian caleg hanya menargetkan penyebaran alat peraga untuk meningkatkan elektabilitas (dukungan pemilih) dan popularitas (tingkat keterkenalan) mereka, sehingga

masuk dalam tim sukses caleg tersebut. Sebab dari cara pemasangan alat peraga itu, kami bisa menilai kesesuaian visi, misi, dengan sikap dia,” jelas Hesan. =G. MUJTABA/RAH

DANA HIBAH PRESIDEN

Koperasi Batik Tidak Persulit Jaminan PAMEKASAN - Ketua Pengurus Koperasi Batik pasar 17 Agustus, H. Maskur membantah memperberat anggotanya dalam mendapatkan pinjaman modal dari dana hibah Koperasi yang dibantu presiden susilo Bambang Yudhoyono Rp 500 juta ketika berkunjung ke Pamekasan beberapa pekan silam.

Menurut, H. Maskur, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan emas sebagai jaminan transaksi simpan pinjam tersebut sudah menjadi kesepakatan pengurus koperasi dan tidak bisa diubah. Pertimbangannya pemilik usaha batik di pasar 17 Agustus dinilai mampu mengantongi jaminan tersebut.

Apalagi kata H. Maskur, dana tersebut merupakan dana hibah sehingga jaminan tersebut di-

pastikan aman dan akan diberikan kembali kepada anggota koperasi yang meminjam. “Saya pikir jaminan tersebut tidak terlalu berat dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anggota koperasi pasar 17 Agustus,” ucapnya.

Ia menjelaskan bagi anggota yang akan meminjam modal di koperasi tersebut, akan disurvei terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kelayakan sisi usaha yang dikembangkan oleh pemilik kios batik tersebut. “Tidak mungkin kami mengeluarkan seenaknya nilai pinjaman tersebut, karena kami harus mempertanggungjawabkan kepada anggota yang lain,” urainya.

Sesuai dengan kesepakatan pengurus, paling tinggi nilai pinjaman modal sebesar Rp 10 juta, jika lebih dari angka tersebut,

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan emas sebagai jaminan transaksi simpan pinjam tersebut sudah menjadi kesepakatan pengurus koperasi dan tidak bisa diubah.

H. MASKUR

Ketua Pengurus Koperasi Batik

pengurus tidak berani mengeluarkan. Batas waktu pinjamannya selama 3 bulan. Selama bulan

tersebut, pengurus koperasi akan mengevaluasi perkembangan usaha anggota dan dampak simpan pinjam koperasi tersebut. “Intinya dana hibah tersebut dapat memberdayakan pemilik usaha batik di pasar 17 Agustus,”ungkap Maskur.

Kalau tidak dibatasi dirinya khawatir dana tersebut tidak mencukupi kebutuhan 337 anggota yang bernaung di koperasi batik pasar 17 Agustus. “Kasihan mereka (para anggota) yang membutuhkan pinjaman. Namun persediaan anggaran tidak ada,” kata H. Maskur.

Sejak dana hibah tersebut dicairkan, hanya 10 anggota yang melakukan tranksaksi simpan pinjam tersebut dan rata-rata BPKB sepeda motor yang menjadi jaminan. Peminjam harus menyertakan surat

pernyataan kesanggupan bermaterai. “Yang terpenting adalah saling kepercayaan, antara pengurus koperasi yang mengelola dana hibah dengan anggota koperasi yang meminjam,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah pedagang batik di pasar 17 Agustus mengaku keberatan terhadap jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan emas, apabila mau memanfaatkan modal usaha. Apalagi rata-rata penjual batik di pasar 17 Agustus ini memiliki keterbatasan modal.

Para pedagang tersebut meminta pengurus koperasi 17 Agustus untuk merubah regulasi jaminan simpan-pinjam tersebut, karena sangat berat bagi para pengusaha batik pasar 17 Agustus. =FAKIH AMYAL/RAH

Sampang J

KORAN MADURA JKORAN PROBOLINGGO

Sampang

SELASA 4 MARET 2014 No. 0313 | TAHUN III

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III

MADURA

Sayeri Dituntut 20 Tahun Penjara Tak Puas Hasil Sidang, Istri Korban Pingsan S ampan g - Pengadilan Negeri Sampang, Senin (03/3) sekitar pukul 11.30 Wib menggelar sidang pembunuhan alm Habib Alwi (60) warga Desa Batu Poro Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa, Sayeri (48).

Dalam persidangan tersebut, dua Jaksa Penuntut Umum yakni Bagus Wicaksono dan Moh Hasan menuntut Sayeri dengan hukuman 20 tahun penjara. Sebab, terdakwa telah melanggar Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

Hai itu didasarkan pada keterangan 11 saksi yang telah didatangkan dan barang bukti di antaranya kendaraan bermotor Yamaha Jupiter bernopol L 5551 WB dan sebuah celurit. Terdakwa Sayeri benar melakukan pembunuhan pada 30 Oktober 2012.

“Maka dari itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara ini me-

mutuskan, menyatakan terdakwa Sayeri terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana serta melakukan tindak pidana dan menjatuhkan dengan pidana 20 tahun penjara,” ucap salah satu JPU, Bagus Wicaksono saat membacakan tuntutan.

Pimpin sidang yang juga Kepala Pengadilan Negeri Sampang Syaifudin Zuhri, memberikan waktu selama satu minggu kepada terdakwa Sayeri dan penasihat hukumnya untuk menyusun pledoi pembelaan.

“Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan terdakwa dari JPU maka sidang lanjutan akan kembali digelar pada tanggal 10 Maret mendatang. Silakan terdakwa menyusun pledoi pembelaan selama satu minggu ini kepada penasihat hukumnya,” ungkap Hakim Ketua Syaifudin Zuhri.

Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Sampang Syihabudin menuturkan, sesuai pembacaan tuntutan terdakwa memang melakukan pembunuhan berencana sebelum kejadian selama dua hari.

“Pembacaan tuntutan JPU terdakwa berdasarkan dari keterangan saksi beberapa waktu lalu. Dalam persidan-

DITUNTUT. Pengadilan Negeri Sampang saat menggelar sidang pembunuhan alm Habib Alwi dengan agenda pembacaan tuntutan terdakwa Sayeri, Senin (03/3) sekitar pukul 11.30 Wib.

gan memang terdakwa terlibat perencanaan,”katanya.

Pihaknya tentu dalam memutuskan segala persidangan hukum tetap bekerja secara profesional serta tidak memihak kepada siapa pun. Hal itu, harus sesuai dengan fungsi dan tugas yang diembannya.

“Kalau pembelaan itu kan

hak terdakwa, kalau kita misalnya tidak memberikan pembelaan majelis hakim dikira memihak kepada satu pihak, tetapi kita harus tetap bekerja secara profesional sesuai dengan keadilan,” tegasnya.

Pingsan Lantaran tak puas terhadap hasil sidang yang mengagendakan pembacaan tuntutan terdakwa Sayeri selaku eksekotor pembunuhan, Hj Rohmah (45), istri korban, pingsan. Usai persidangan, Rohman mulai berteriak histeris meminta kepada Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar terdakwa dihukum mati.

“Pak hakim, saya memohon kepada Anda, agar Sayeri dihukum mati, Pak. Saya sudah sengsara setelah ditinggal oleh suami akibat terdakwa, Pak,” ucap Hj Rohmah dengan nada tangis.

Menurut Hj Rohmah (45), tuntutan dirinya itu harus bisa dipahami oleh Majelis Hakim.

Sebab, terkdakwa merupakan pembunuh bayaran dan merupakan pengedar narkoba. Bahkan, jika tetap dibiarkan ditenggarai akan kembali melakukan tindak pidana yang sama.

“Jangan sampek diberi hukuman 20 tahun, karena Sayeri itu pembunuh bayaran, kalau sampek dibiarkan tetap seperti itu,” katanya.

Hal senada juga disampikan oleh Hafifah (35). Adik korban itu mengaku tidak puas terhadap

hasil pembacaan tuntutan terdakwa. Pasalnya, tidak sesuai dengan tuntutan dari keluarga korban.

Sehingga, dirinya menilai pihak jaksa diduga disuap.

“Saya tidak puas kalau Sayeri hanya 20 tahun, karena kita mengharapkan hukuman mati, apa lagi dia (terdakwa-red) paling parah sampek kakak saya terbunuh. Kurang adil, mungkin jaksa masuk angin,” ungkapnya.

Dirinya berharap, pihak pengadilan dalam memutuskan hukuman nantinya tidak membela sepihak agar sesuai dengan aturan yang ada. “Supaya mempunyai hati nurani yang baik, tidak membela terdakwa saja,” imbuhnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, beberapa pendukung keluarga korban sejak pagi mulai berkerumun di depan luar Pengadilan Negeri Sampang.

Bahkan, seluruh keluarga pun menggelar doa bersama selama persidangan.

Tak hanya itu, beberapa spanduk ancaman pun mulai di ayungkan menghadap kantor pengadilan negeri, serta massa pendukung berorasi menuntut keadilan sesuai dengan tindakan terdakwa.

Disisi lain, akibat ratusan massa pendukung dan keluarga korban, beberapa pelintas jalan raya di sekitar lokasi secara bergeliran melihat kondisi tersebut. Namun, dengan kesigapan dan keamanan polisi arus lalu lintas bisa normal. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III

K

POLEMIK KASEK SMP 4 SAMPANG

Pengangkatan Kakak Ipar Sekda Tidak Berdasarkan Prestasi SAMPANG- Pengangkatan Kakak Ipar Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang Puthut Budi Santoso, Siti Kamariyah sebagai Kepala Sekolah (Kasek) SMP 4 Sampang terus memunculkan polemik. Sebab, dasarnya tidak menggunakan ukuran prestasi.

Setelah beberapa guru yang menggerutu di arus bawah, LSM Madura Development Watch (MDW) pun ikut bereaksi.

Menurut Ketua LSM MDW Tamsul, sangat wajar jika pengangkatan kakak ipar Sekda menyisakan gonjang-ganjing di arus bawah. Sebab, pengangkatannya sarat dengan nuansa nepotisme.

Bahkan, menurut alumni UTM tersebut, hal itu bisa bertentengan dengan visi-misi Al-Falah (Bupati Sampang A Fannan Hasib dan Fadilah Budiono) sendiri. Dimana Al-Falah ingin menciptakan birokrasi yang sehat dan anti KKN. ”Setiap pengangkatan unsur pimpinan starategis seperti Kasek itu seharusnya tidak hanya memperhatikan syarat pemenuhan kepangkatan saja. Akan tetapi, yang relevan dengan visi-misi Al-Falah itu seharusnya juga memperhatikan unsur prestasi

yang nyata di bidangnya masingmasing. Nah, Kakak Ipar Sekda yang diangkat sebagai Kasek itu kan sebelumnya hanya guru biasa dan belum pernah berprestasi menurut lembaga yang kredibel (di bidangnya),” katanya kepada Koran Madura, Senin (3/3).

Dijelaskannya, pengangkatan Siti Kamariyah yang tanpa memperhatikan unsur prestasi itu bisa jadi hanya memperparah kondisi birokrasi yang sehat. Apalagi, dia belum pernah berpengalaman mengabdi sebagai kasek di sekolah swasta. Padahal, itu sudah menjadi bagian dari prsoses menuju kasek sejak puluhan tahun yang lalu. ”Memang secara prosedural tidak ada masalah dengan pengakatan Kakak Ipar

Sekda (Siti Kamariyah) sebagai Kasek SMP 4 Sampang. Tapi yang menjadi persoalan adalah prestasinya yang belum jelas sampai saat ini. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil kebijakan secara cepat dan tepat kalau belum pernah berpengalaman sebelumnya,” ujarnya.

Untuk itu, aktivis berambut gondrong itu menyarankan agar pengakatan Siti Kamariyah sebagai Kasek SMP 4 Sampang ditinjau ulang. Dia kemudian menyarankan agar Sekda Sampang Puthut Budi Santoso mencari alternatif lain yang sudah berprestasi. Itu untuk mempercepat kemajuan dunia pendidikan di lingkungan Pemkab Sampang. ”Sebaiknya ditinjau ualang saja

dan cari yang lebih berprestasi,” sarannya.

Sementara itu, Sekda Sampang Puthut Budi Santoso membantah jika adik iparnya itu tidak berprestasi. Menurutnya, Siti Kamariyah sudah pernah menjadi guru tauladan dan juara satu guru berprestasi tingkat Kabupaten Sampang. ”Selain sudah mengikuti sertifikasi kepala sekolah, dia (Siti Kamariyah) juga sudah pernah berprestasi di tingkat Kabupaten Sampang. Jadi, dia sudah cukup berprestasi dan syarat kepangkatannya sudah memenuhi” katanya seraya membenarkan jika Adik Iparnya itu memang belum pernah mengabdi di sekolah swasta. =MIFTAHUL ULUM

DANA KAMPANYE

SAMPANG - Komisioner KPU Sampang, Miftahur Rozaq, mengungkapkan, semua partai politik peserta pemilu di Kabupaten Sampang, telah menyerahkan laporan rekening dana kampanye tahap kedua.

“Partai politik yang paling akhir menyerahkan laporan rekening dana kampanye ke kami KPU Sampang ialah PKPI,” kata Miftahur Rozaq di Pulau Madura, Minggu (2/3) malam.

Ia menjelaskan, partai politik pimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso itu menyerahkan laporan rekening dana kampanye ke KPU Sampang sekitar pukul 15.30 WIB atau tiga jam sebelum batas akhir penyetoran laporan rekening dana kampanye ditutup.

Menurut Miftahur Rozaq, PKPI merupakan satu dari sembilan partai politik peserta pemilu di Kabupaten Sampang yang menyerahkan laporan rekening dana kampanye di hari terakhir.

“Kalau partai politik yang menyerahkan laporan rekening dana kampanye lebih awal di daerah kita ialah Partai Nasional Demokrat (Nasdem),” katanya menjelaskan.

Jumlah parpol peserta pemilu di Kabupaten Sampang untuk pemilu legislatif yang akan digelar 9 April 2014 sebanyak 12 partai.

Ke-12 partai politik peserta pemilu itu masing-masing nomor urut 1 Partai Nasional Demokrat (Nasdem), 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 4.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan nomor urut 5 Partai Golongan Karya (Golkar).

Selanjutnya nomor urut 6 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), 7. Partai Demokrat, 8.

Partai Amanat Nasional (PAN), 9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan terkahir nomor urut 10 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Dua partai politik lainnya masing-masing Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Sedangkan calon pemilih di Kabupaten Sampang yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif nanti sebanyak 789.731 orang.

Pemilu di Kabupaten Sampang akan digelar di 2.582 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 180 desa dan enam kelurahan di 14 kecamatan di wilayah itu.

Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang, hingga Senin (3/3) siang masih menunggu kedatangan tiga jenis logistik untuk pemilu legislatif 2014 yaitu surat

ant/m. agung rajasa

Semua Parpol Setorkan Rekening Kampanye

suara, formulir dan gembok untuk kotak suara.

Komisioner KPU Sampang Hernandi Kusuma Hadi, menjelaskan, ketiga jenis logistik itu baru akan tiba Senin sore, sedangkan kotak dan bilik suara sudah diperoleh beberapa hari lalu.

Menurut dia, pihak KPU juga telah menyampaikan ke KPU

Jatim dan KPU pusat terkait kekurangan logistik pemilu itu.

“Informasi yang kami terima dari KPU Provinsi, hari ini logistik pemilu surat suara akan datang.

Kemungkinan sore ini tiba di KPU Sampang,” katanya menjelaskan.

Kebutuhan surat suara pemilu legislatif di Kabupaten Sampang diperkirakan sebanyak 3.158.924

surat suara.

Jumlah total kebutuhan surat suara itu untuk empat jenis surat suara, yakni DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD. “Jadi jumlah total kebutuhan surat suara ini berdasarkan jumlah pemilih sebanyak 789.731 orang,” kata Hernandi Kusuma Hadi. =ABDUL AZIZ/ANT

L

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III

NARKOBA

Polisi Perhatikan Daerah Utara

MELANGIT: Pedagang cabai rawit saat menunggui pembeli di Pasar Srimangunan, Sampang, Senin (3/3).

Harga Sembako Terus Melambung Pedagang-Pembeli Mengeluh SAMPANG- Erupsi Gunung Kelud masih terus berdampak terhadap pergerakan harga-harga sembilan bahan pokok (sembako). Dalam sepekan terakhir, harga sejumlah sembako terus melonjak naik di Pasar Srimangunan, Sampang.

Hal tersebut disebabkan sejumlah besar komoditas sembako didatangkan dari luar Madura yang saat ini terdampak langsung erupsi Gunung Kelud, seperti Probolinggo, Kediri, Malang dan Surabaya. Bu Kane (50), salah satu pedagang sembako di Pasar Srimangunan menjelaskan, salah satu harga sembako yang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan adalah komoditas cabai rawit. ”Cabai rawit sekarang mencapai harga Rp 60 ribu per kilogram yang semula harganya Rp 38 ribu sampai dengan 40 ribu

per kilogram. Sedangkan untuk bawang putih yang harganya dari Rp 13 ribu per kilogram menjadi Rp 16 ribu per kilogram, dan untuk cabai merah mencapai harga Rp 22 ribu per kilogram,” katanya kepada Koran Madura, Senin (3/3).

Selain itu, lanjut dia, komuditas bawang juga mengalami kenaikan harga. Bawang putih yang semula harganya hanya Rp 12 ribu sampai dengan Rp 13 ribu per kilogram menjadi Rp 16 ribu per kilogram. Bawang merah yang harganya semula antara Rp 12 ribu sampai dengan Rp 14 ribu per kilogram, saat ini mencapai harga Rp 17 ribu per kilogram. ”Bawang daun juga mengalami kenaikan harga, Mas. Saat ini harganya mencapai Rp 10 ribu per kilogram yang sebelumnya hanya Rp 9 ribu per kilogram,” tuturnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Siti Romlah (35). Menurutnya, dalam tiga hari terakhir ini harga sembako ada yang turun dan ada juga yang naik. Saat

ini dia mengaku mendapatkan keuntungan tidak terlalu besar.

Dia mengaku menawarkan barang dagangannya dengan harga yang relatif lebih murah dari yang lainnya. ”Keuntungan yang saya ambil berkisar antara Rp 500 sampai Rp 1.000,” ungkapnya.

Hal itu dibuktikan dengan harga cabai rawit yang ditawarkan, yaitu Rp. 40 ribu per kilogram. Sedangkan bawang merah Rp 15 ribu per kilogram. “Saya hanya mengambil untung sedikit, Mas, yang penting cepet laku,” imbuhnya.

Selain itu juga, banyak pedagang dan pembeli mengeluh atas kenaikan harga bahan baku saat ini. Banyak pedagang mengalami penurunan omzet penjualannya disebabkan mahalnya bahan baku saat ini. Ditambah lagi bahan dagangannya yang cepat membusuk seperti bahan sayuran yang tidak tahan lama.

Begitu pula bagi pembeli, banyak yang mengeluh dengan kenaikan bahan sembako yang tak kunjung stabil. =CR2/ LUM

Sampang - Polres Sampang setelah berhasil menangkap tersangka inisial B yang merupakan kurir narkoba di wilayah utara beberapa waktu lalu, kini daerah utara menjadi perhatian khusus polisi.

Beberapa waktu lalu, Korps Bayangkara itu menangkap tersangka yang kedapatan membawa sabu seberat 8 gram dengan nilai total Rp 8,8 juta di kecamatan Ketapang.

Penyergapan dilakukan terhadap salah seorang buronan Polda Riau atas nama Edy Priyanto yang hingga saat ini masih menjadi buronan. Pasalnya, Edy kedapatan membawa barang haram jenis sabu sabu tersebut seberat 11,48 gram di Kecamatan Banyuates.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan, pihaknya berjanji akan membabat habis peredaran narkoba yang memasuki wilayahnya itu.

Menurutnya, keberadaan narkoba yang memasuki Kota Bahari sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat.

“Kami akan menangkap seluruh peredaran narkoba di Sampang, karena bisa mengganggu masyarakat Sampang,”

ucapnya.

Dalam rangka memudahkan pemberantasan narkoba, diri mengajak masyarakat berpartisipasi dengan memberikan informasi setiap ada kasus perederan narkoba. Menurutnya, kasus narkoba tergolong dalam kasus ‘mati rantai’ atau putus hubungan.

“Kami juga berharap partisipasi masyarakat ikut serta dalam penuntasan narkoba, karena bilamana tidak ada peran serta dari masayarakat maka hal ini akan lebih sulit untuk diungkap,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, hingga kini pihaknya mengaku memprioritaskan pandangan untuk memberantas narkoba di wilayah utara Sampang. Hal itu, karena daerah utara kerap kali dijadikan lahan untuk transaksi narkoba.

Imran menuturkan, dalam penentuan daerah utara sebagai daerah peredaran narkoba bukanlah tanpa alasan. Mengingat daerah utara jauh lebih aman untuk dijadikan sebagai peredaran narkoba. Sehingga bisa dimungkinkan hal itulah yang dijadikan kesempatan oleh sindikat narkoba. =RYAN HARIYANTO/MK

Keluarga Besar LSM Madura Development Wacth (MDW) Mengucapkan

Selamat Ulang Tahun yang ke-20

Fety Fathiyah

Direktur Keuangan Koran Madura ”Semoga Tambah Dewasa, Tambah Arif, Tambah Bijaksana dan Kreatif”

Tamsul, SE

Ketua LSM MDW

KORAN PROBOLINGGO MADURA

Sampang M M

KORAN MADURA

Bangkalan

SELASA MARET 2014 SELASA 4 MARET 2014 |4No. 0313 | TAHUN III

No. 0313 | TAHUN III

Air Sungai Tercemar Uji Kualitas Polusi Udara dan Tanah Masih Aman BANGKALAN - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bangkalan menyatakan uji kualitas terhadap tanah dan udara masih di bawah normal.

Uji tersebut dilakukan di sejumlah fasilitas umum. Dari hasil uji udara dan tanah itu diketahui masih dalam tahap kewajaran dan tidak memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan. Namun untuk air di sungai sudah tidak steril lagi.

Kepala BLH Bangkalan, Tommy Firyanto, melalui Bidang Sumber Daya Alam (SDA) Amdal, Kusno Suhardi mengatakan uji kualitas dengan menggunakan lima sample di sungai rumah sakit, lalu lintas dan lokasi usaha, seperti Rumah Makan (RM) dan perhotelan itu dapat disimpulkan Udara dan Tanah yang dinikmati dalam kondisi sudah di bawah standar. Apalagi air di sungai hanya bisa digunakan mandi dan mencuci saja. ”Hasilnya untuk air sungai masih bisa digunakan, namun sebatas untuk mandi dan nyuci, kalau untuk diminum daerah perkotaan sudah tidak bisa, karena tingkat higienisnya kurang,”

UJI KUALITAS. Berdasarkan hasil uji coba terhadap air di sungai diketahui hanya bisa digunakan untuk mandi dan mencuci saja.

jelasnya.

Sedangkan untuk udara, akibat dari asap kendaraan bermotor tidak menyebabkan asap berlebihan dinilai masih dalam tahap kewajaran. Ia tidak menampik jika polusi memiliki dampak terhadap udara yang dihirup. Akan tetapi,

dampaknya tidak terlalu parah seperti yang terjadi di kota-kota besar.

Selain pengujian terhadap air dan udara, pengujian juga dilakukan terhadap struktur tanah di Kabupaten Bangkalan. Pengujian tersebut dilakukan bekerjasama

dengan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP) Surabaya. ”Tapi uji kualitas ini hanya dilakukan di tingkatan kabupaten, belum ke desa-desa,” ujarnya.

Untuk rumah makan dan limbah domestik dilakukan oleh

pihak ketiga seperti pengepul/pemulung dan sebagainya. Jadi untuk menjaga struktur tanah agar tidak memiliki dampak negatif bagi masyarakat, BLH telah bekerjasama dengan para pemulung dan pengepul. =DONI HERIYANTO/RAH

REVISI PERATURAN

Pembuatan Dokumen Kependudukan Gratis BANGKALAN - Proses pengurusan dan penerbitan semua dokumen kependudukan, mulai dari akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, hingga akta kematian akan bebas dari pungutan biaya. Hal ini tercantum dalam revisi Undang-Undang no 23 tahun 2006 menjadi UndangUndang no 24 tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan yang baru disahkan.

Pengurusan dan penerbitan itu meliputi penerbitan baru, penggantian karena rusak atau hilang, perbaikan akibat salah tulis, dan atau akibat perubahan elemen data. Dengan demikian, masyarakat akan semakin mudah tanpa harus khawatir dipungut biaya dalam mengurus proses

penerbitan dokumen kepandudukan tersebut.

“Jadi berdasarkan revisi undang-undang itu pada salah satu pasal menyatakan penerbitan berupa KK, KTP, akte kelahiran, akte perceraian, dan perkawinan semuanya gratis,” ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil H.Moh. MusLeH SH.MH, melalui Kabid Administrasi Kependudukan, Jayus Sayuti.

Menurutnya, semua anggaran untuk penerbitan dokumen itu sudah ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Maka, peraturan daerah (Perda) no 20 tahun 2008 tentang administrasi kependudukan di wilayah Bangkalan harus dilakukan perubahan. Sebab dalam per-

da tersebut mengatur tentang biaya penerbitan dokumen seberas Rp 6000.00.

“Saat ini perda yang kita pakai harus dilakukan revisi melalui pengajuan draf perubahan yang nantinya dibahas dengan pihak legislatif,” paparnya.

Dikatakan untuk pemberlakuan peraturan yang baru ini dimungkinkan bisa direalisasikan pada pertengahan 2014 nanti. Sebab untuk saat ini pihaknya masih melakukan persiapan-persiapan sebalum peraturan tersebut diterapkan.

Terlebih merubah semua peraturan yang masih mencantumkan biaya penerbitan dokumen kependudukan. =DONI HERIYANTO/RAH

N

KORAN MADURA

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III

Otonomi Daerah Dikebiri Pusat Grand Desain Pembangunan Madura Ditutup-tutupi BANGKALAN - Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Munawwar Cholil menilai otonomi daerah (otoda) yang merupakan amanat undang-undang masih bersifat semu. Kebijakan langsung yang seharusnya diemban pemerintah daerah tak bisa dilaksanakan secara langsung. Hal itu terbukti dengan adanya BPWS yang dinilai mencederai nilai otoda.

"Daerah tidak bisa bebas menentukan arah kebijakan sesuai amanah undang-undang nomor 32 terkait pengembangan Bangkalan ke depan. Sebab masih ditunggangi BPWS yang sifatnya bukan garis struktural," kata Munawwar, kemarin (3/3).

Pentingnya keberadaan otoda guna tidak menjadikan kebijakan yang semu. Artinya, pemerintah daerah memang diberikan kebebasan. Namun, mengenai mata kuncinya harus tetap dipegang pemerintah pusat. Kalau keadaan sekarang, jadinya kan tidak adil.

Ada otoda tapi masih juga dihadirkan BPWS. Seperti negara Cina, Thailand, dan Filipina, pengaruh otonomi daerahnya bisa jalan.

Sebab pemerintah pusatnya telah memberikan kebijakan sebebasbebasnya. Kalau memang otoda, harusnya diberikan kemandirian yang seutuhnya. Termasuk kebutuhan mendatangkan investor

atau lainnya, seharusnya daerah diberi kebebasan berjuang dan menentukannya sendiri. "Tentunya hal itu dapat mencederai kebijakan atau undang-undang mengenai otoda," ujarnya.

Dia memaparkan kesetujuan pemerintah kabupaten lainnya, lantaran mereka bukan merupakan kawasan langsung kaki jembatan Suramadu. Oleh karena itu, sah-sah saja 3 kabupaten lainnya menyetujui terkait kerjasama dengan BPWS. Oleh karena itu, jika BPWS memang benar-benar akan membangun Madura seharusnya ada pemaparan tentang grand desain Madura ke depan seperti apa.

Harus ada keterbukaan dan saling dipertemukan menyangkut pembangunan Madura ke depan.

"Saya pernah menanyakan ke pemerintah pusat. Kalau grand desainnya saja tidak transparan, maka pemerintah daerah dengan pusat tidak akan bisa berjalan

DIMINTAI KETERANGAN. Wakil Ketua DPRD Bangkalan saat dimintai keterangannya terkait pembangunan Bangkalan ke depan.

moh ridwan/koran madura

lancar dan searah," jelasnya.

Menurutnya, selama ini pemerintah pusat belum pernah mengajak ke 4 kabupaten berdiskusi mengenai grand desain pembangunan ke depan. Maka yang ada akan timbul saling kecurigaaan mengenai pembangunan yang akan direncanakan.

"Coba tanyakan saja pada 3 kabupaten yang lain, apakah mereka juga mengetahui tentang grand desainnya," tanyanya.

Harus ada pertemuan secara

terbuka dan memaparkan pentingnya pembangunan di Madura.

Pemerintah pusat harus memaparkan keinginan sebenarnya mengenai kemajuan Madura setelah dibangunnya jembatan Suramadu. Madura tidak bisa dijadikan seperti wilayah Batam.

Sebab, ada pemerintah daerah yang telah membangun. Beda dengan kondisi Batam, karena sebelum pembangunan merupakan wilayah kosong, yang notabene penduduknya hanya sedikit.

"Kalau ada otoda buat apa ada BPWS. Sedangkan BPWS kepanjangan tangan pemerintah pusat," ungkapnya.

Harapannya dengan adanya Suramadu otomatis akan terbangun era industrialisasi, tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum bisa menikmati. Sebab, situasi perekonomian dan SDM belum berjalan ideal. Tentunya hal itu merupakan pekerjaan rumah. = MOH RIDWAN/RAH

UTM

Tercium Aroma Nepotisme dalam Rekrutmen Dosen BANGKALAN - Proses rekrutmen dosen di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) di Kecamatan Kamal ditengarai ada permainan oleh pihak kampus, sebab ada dugaan kuat penerimaan dosen tersebut berunsur nepotisme. Hal itu mengingat persyaratan wajib menjadi seorang dosen harus mempunyai ijazah minimal S-2.

Akan tetapi, kenyataannya pihak kampus rupanya meloloskan peserta rekrutmen dosen yang hanya lulusan S-1. Pihak kampus disebut-sebut mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen menerangkan guru minimal harus kantongi S-1.

Sedangkan untuk dosen harus mengantongi minimal ijazah S-2. Oleh karena itu, persyaratan yang menjadi persyaratan wajib dipenuhi sebelumnya.

"Pada mulanya, saya menerima keputusan hasil tes rekrutmen dosen di UTM. Namun, kekecewaan saya tersebut memuncak

setelah mendapat SMS dari salah satu tim penguji. Sebab sesuai hasil SMS sepertinya saya lolos, cuma sengaja tidak diloloskan," kata peserta rekrutmen dosen UTM yang tak lolos, Awang Darmawan, kemarin (3/3).

Pihak kampus sengaja meloloskan salah satu peserta calon dosen yang tak sesuai syarat.

Sebab, yang diloloskan baru selesai sidang untuk S-2 di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Artinya, belum mempunyai ijazah S-2 sebagai prasyarat untuk mengikuti seleksi dosen.

Peserta yang lolos dalam rekrutmen dosen itu ada dua orang yakni Teguh Hidayatulloh dan Fahrur Rozi. Salah seorang tim penguji juga meluapkan kekecewaan sekaligus permohonan maaf kepada peserta yang sebenarnya lolos seperti dirinya, tapi sengaja “digugurkan” atas kebijakan universitas. Sebab, ada indikasi nepotisme yang dilakukan pihak pejabat kampus.

Hal itu terbukti melalui pesan singkat yang dilayangkan tim penguji kepada dirinya. Yang menyebutkan permintaan maaf atas tidak lolosnya saudara Awang.

Padahal peserta yang lolos statusnya masih S-1. Rencananya akan diwisuda gelar S-2 nya bulan Maret. Padahal pengumuman lolosnya rekrutmen dosen sendiri diumumkan pada Sabtu (8/2) silam.

Dia menjelaskan setelah ditelusuri ternyata yang bersangkutan masih kerabat salah satu pejabat di UTM. Bahkan anggota tim penguji mengaku kecewa dengan adanya keputusan yang diambil pihak kampus yang diwakili Pembantu Rektor (PR) 1. Sebab, salah satu calon dosen yang lolos dinilai kurang layak.

Isi dari pesan itu menyebutkan “Sebelumnya mohon maaf sekaligus kecewa karena mas Awang sebetulnya salah satu yang tim wawancarai dan rekomendasi untuk diterima, tapi

keputusan akhir ada di universitas. Saya pun kaget dengan adanya putusan ini, mohon maaf. Insya Allah ada peluang lebih baik bagi mas Awang”, jelas komentar tersebut melalui pesan singkat.

Tidak hanya itu, salah satu tim penguji juga mengirimkan pesan lewat jejaring sosial pada peserta lain. Dimana menyebutkan "Saya juga heran karena saya dan prodi juga merekom Awang, ternyata alasan PR 1 karena Awang alumni S-1 atau S-2 PTS (Perguruan Tinggi Swasta). Saya gak habis pikir, kok hanya gara-gara alumni swasta tapi tidak dilihat kapasitas ilmunya. Makanya saya juga protes ke PR 1,” ucapnya.

Dirinya pun mengaku langsung menelusuri kevalidan informasi tersebut. Setelah didapat ternyata salah satu peserta yang diterima bernama Fahrur Rozi yang belum mengantongi S-2. Yang bersangkutan hanya lulusan S-1 yang bersangku-

tan masih kuliah S-2 di Unair Surabaya. Termasuk baru selesai sidang. Oleh karena itu, dengan adanya sejumlah pesan tersebut mengindikasikan dugaan kuat atas praktik nepotisme, lantaran masih kerabat dekat pejabat di UTM. "Atas kebenaran informasi yang saya peroleh, saya pun sangat kecewa. Sebab rekrutmen dosen tidak beres. Kenyataannya, Fahrur Rozi merupakan menantu salah satu pejabat di UTM. Jauh-jauh saya dari Jogja, kalau tahu kenyataannya begini saya tidak ikut seleksi," keluh Alumni UGM tersebut.

Dirinya berharap sebagai perguruan tinggi di Pulau Madura, UTM harus menjadi pilar peradaban. Jangan dinodai oleh tindakan dan perbuatan oknum yang tidak bertanggungjawab.

Hal itu sangat mencederai nilainilai pendidikan yang ada. Sebab kualitasnya bisa tercoreng dengan tindakan nepotisme. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Laporan Khusus

KORAN MADURA

SELASA 4 MARET 2014

SELASANo. 4 MARET 2014| |TAHUN No. 0313 |IIITAHUN III 0313

OO

Risma, Wali Kota Jadi Perbincangan SURABAYA - Wali Kota Perempuan pertama Kota Pahlawan, Surabaya, Ir Tri Rismaharini MT yang akrab dengan sapaan Risma, memasuki Tahun Kuda, 2014, menjadi topik utama perbincangan.

Tidak hanya oleh warga Kota Buaya atau Jawa Timur saja, tetapi sudah menjadi perbincangan nasional.

Lembaga survei Indonesia Indicator (I2) menganggap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai "trending topik" primadona baru pada peta perpolitikan di Indonesia berdasarkan penelitian pemberitaan sejumlah media massa, "trending topik".

Ya, tidak hanya karena prestasinya yang berjibun, heboh keinginannya untuk mundur sebagai orang pertama di Ibu Kota Provinsi Jatim itulah membuat peta politik di Tanah Air "gonjang-ganjing".

Sebab, Risma banyak diminati parpol di Tahun Politik ini, seiring dengan popularitasnya yang mampu (hasil survei beberapa lembaga survei) menyaingi Joko Widodo (Jokowi).

"Seabreg" penghargaan nasional dan internasional (terlalu panjang disebutkan) diraih Kota Surabaya selama tiga tahun (2010) alumnus Institut Teknologi 10 Nopember (ITS) Surabaya ini memimpin Kota Pahlawan. Paling kalau orang membaca prestasi gemilang diraih Risma memimpin Kota Surabaya, akan bilang "wah", "hebat" atau decak kagum lainnya.

Terhangat, Risma mandapat penghargaan "Mayor of The Month February 2014" alias wali kota terbaik dalam bulan Februari 2014 dari City Mayor Foundation.

Selain itu, Risma terpilih sebagai Wali Kota Terbaik Dunia versi Citymayors.com.

Keinginan mundur perempuan yang selalu berjilbab ini, terkait dengan jiwanya yang "sesak" akibat penunjukan dan pelantikan Wakil Wali Kota Wisnu Sakti Bhuana yang tidak sesuai prosedur, Risma menganggap pelantikan wakilnya itu penuh dengan rekayasa. Risma ingin prosedur sesuai peraturan dijalankan.

Risma itu polos dan lugu serta egaliter, seperti umumnya "Arek Suroboyo" yang ceplas-ceplos tanpa tendeng aling selalu mengerjakan tugasnya secara langsung (bukan di belakang meja) dan melayani warganya dengan sunguh, ia bukan politikus dan tidak mau politik-politikan, sehingga realitas politik, di mana ia harus menerima Wisnu sebaggai wakilnya, dirasakannya "menyesakkan".

Karena itu, Risma "curhat" ke berbagai kalangan. Namun, keinginan mundurnya mendapat tentangan dari berbagai kalangan, khususnya warga Surabaya yang tidak ingin Risma "meninggalkan" mereka.

Rektor Unair Prof Dr Fasich Apt meminta Risma jangan mundur, karena ini ibarat langkah yang tinggal langkah terakhir, jadi selesaikan visi dan misi yang ada.

Guru Besar Fakultas Farmasi Unair Surabaya itu menegaskan bahwa pem-

impin itu harus memperhatikan setiap kritik dan desakan, tetapi jangan sampai mundur, karena pemimpin itu harus membiasakan untuk menyelesaikan tugas sampai akhir.

Pengamat Politik asal "Islamic Education Centre", Mahbub Ghozali meminta Wali Kota Tri Rismaharini harus tetap fokus menjalankan tugasnya memimpin Surabaya dan tidak terpengaruh polemikpolemik yang berkembang selama ini.

Pada kesempatan sama, Anggota SPI Jatim yang juga salah satu pembicara, Umar Farouq mengatakan sudah seharusnya kepala daerah tidak tunduk pada kepentingan partai politik, termasuk partai politik pengusung. Sebab, saat sudah dilantik sebagai kepala daerah, maka tanggung jawabnya kepada masyarakat, bukan kepada partai.

Karena itu, kepada seluruh Tri Rismaharini kepala daerah di Wali Kota Surabaya Indonesia diimbau penghargaan nasional dan internasional. untuk tetap memTaman-taman di Surabaya yang selama perjuangkan kepentingan masyarakat. ini tidak terurus, disulap Risma. Untuk itu Jika ada partai pengusung yang mencoba latar belakangnya sebagai arsitek harus mengekang maka kepala daerah harus belajar lagi mengenai tanaman. "Bangsa berani melawannya. kita itu pandai membuat atau membanTerkait kurang harmonisnya hubungan gun, tetapi abai memelihara. itu jangan dengan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu lagi terulang," ujar Risma, mengenai pemSakti Buana yang baru dilantik beberapa benahan taman. waktu lalu, Sekretaris SPI Jatim, MukhliPrestasi inilah yang menjadi lirikan sol Maulidin menilai wajar. Selain pernah parpol untuk dicalonkan menjadi wali kota. memimpin pemakzulan terhadap Risma, Namun, sebenarnya Risma enggan dicalonWisnu melalui PDI Perjuangan kerap berkan karena menurut dia pertanggungjawaseberangan dengan Risma. bannya luar biasa berat di akhirat kelak. sementara itu, pakar hukum asal Mulai 28 September 2010, Tri RismahaUniversitas Airlangga Surabaya, I Wayan rini resmi mejabat sebagai Wali Kota SuraTitib Sulaksana menyampaikan, ketidakbaya. Sejak saat itu sepak terjang Risma harmonisan Risma dengan Wisnu sudah semakin kelihatan. Yang paling menonjol bisa diprediksi dan memang tidak cocok. adalah pengelolaan pertamanan Surabaya Apalagi dulu Wisnu pernah mencoba yang lebih baik lagi sebagai contoh adalah menggulingkan Risma dari jabatannya.

Taman Bungkul yang awalnya tidak pantas Sementara itu mewakili warga, tokoh disebut taman disulap oleh Bu Risma menmasyarakat Surabaya, Mat Mochtar mejadi taman yang indah dan menjadi tempat minta "arek-arek Suroboyo" mengawal rekreasi gratis untuk warga Surabaya.

Risma hingga masa jabatannya berakhir Menurut Risma, membangun fisik pada 2015. Ia menilai, selama dipimpin Risma, Surabaya berubah dan lebih tertata, Surabaya itu mudah, namun membangun warganya itu yang jauh lebih sulit. Karena baik penataan kota, pembangunan, hingga tiap orang punya otak dan kemauan penghijauan maupun masyarakatnya.

Taman Melejitnya nama Risma dimulai sendiri-sendiri yang terkadang sulit diatur.

Risma pun rela basah kuyup berhujansaat ia menjabat Kepala Dinas Kebersihan hujanan ria memantau banjir Surabaya. dan Pertamanan (DKP) di Surabaya sejak Ia memantau pintu-pintu air di beberapa 2005. Perempuan kelahiran Kediri, Jatim, titik seperti Jagir, Kayun, Patemon, Patuah 52 tahun lalu itu berhasil menjadikan dan Simo juga Bozem Morokrembangan.

Surabaya kota yang lebih bersih, adem, Risma juga tegas segera menyuruh unhijau serta indah, dibuktikan dengan

tuk memperbaiki pompa yang rusak agar Surabaya tidak sampai kebanjiran, bahkan ia nekat membuka sendiri pintu air dengan berbasah-basahan.

Warga juga tidak heran bila memergoki wali kotanya angkat sampah yang menyumbat got atau drainase, menunggu dan cek langsung penebangan pohon yang rawan tumbang atau menganggu jaringan listrik, mengatur lalu lintas yang ketahuan macet Tidak hanya itu, saat ada pertandingan sepak bola sudah hal biasa selalu terjadi kerusuhan. Itu juga terjadi ketika berlangsung pertandingan di Gelora 10 Nopember.

Kerusuhan itu sempat memakan korban seorang suporter (bonek) tewas.

Risma tidak mau warganya mati konyol gara-gara kerusuhan sepak bola yang seharusnya tidak perlu terjadi. Menurut ia boleh-boleh saja menyukai suatu kesebelasan apalagi itu adalah milik daerahnya, namun tidak perlu ada kerusuhan apalagi hingga jatuh korban.

Ketika ada razia ABG mesum di diskotek, Risma juga ikut turun tangan.

Beliau sungguh geram terhadap ABG-ABG yang tertangkap basah berbau alkohol dan melakukan adegan mesum. Ia juga tidak setuju jika para ABG itu menyalahkan orang tuanya yang bercerai hingga terjun ke dunia hitam. Menurut Risma itu hanyalah alasan menyalahgunakan keadaan.

Saat ada kabar ditangkapnya seorang ibu rumah tangga yang melakukan jual beli anak di bawah umur, Risma langsung menuju ke Mapolrestabes Surabaya. Di sana Risma langsung menumpahkan kemarahannya pada sang ibu muda ini.

Risma juga langsung memimpin acara pemulangan 45 Pekerja Seks Komersial ke daerahnya dari sejumlah tempat lokalisasi.

Dan menasehati "Jangan pernah berfikir, saya bukan bagian dari 'sampeyan' (kalian), tetapi berifkirlah bahwa sampeyan-sampeyan itu juga bagian dari saya. Sehingga bisa berbuat baik seperti yang orang lain lakukan." Wali kota perempuan yang satu ini, juga sering meluangkan waktu untuk berbincang dengan warga Surabaya melalui radio. Ia dengan sabar meladeni segala pertanyaan warganya mulai dari penggusuran, saluran got yang tersumbat bahkan pernah juga ada pertanyaan yang kurang sopan dilontarkan padanya.

Sohibnya, mantan Wali Kota Solo yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi menilai Tri Rismaharini sebagai sosok pekerja keras, berani dan dekat dengan masyarakat. "Pokoknya semua punya. Bu Risma juga cocok jadi Presiden," kata dia.

Terkait isu pengunduran diri Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya dalam beberapa waktu terakhir ini, Ia mendorong agar Tri Rismaharini untuk tetap menjabat.

Hal inilah yang akhirnya menjadikan Risma sebagai fenomena. Tidak hanya di Surabaya dan Jatim, nama Risma kini dikenal publik se-Tanah Air. Wayan Titib yakin kinerjanya mampu mengungguli Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. = ANT/CHANDRA HN/DIK

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

P

SELASA 4 MARET 2014 | No. 0313 | TAHUN III SELASA 4 MARET 2014

MADURA

No. 0313 | TAHUN III

PUTRI SELFI WIDYA RATNA

Bangga Menjadi Perempuan Madura Perempuan Madura seringkali dianggap sebagai perempuan yang ketinggalan dalam segala bidang.

Stigmatisasi itu tampaknya sudah melekat dalam benak sebagian orang yang tidak mengetahui sebenarnya tentang perempuan tanah garam itu.

Frame berpikir demikian membuat Putri Selfi Widya Ratna memiliki keinginan kuat untuk membuktikan bahwa anggapan itu salah besar.

KUPON

LOMBA AZAN

BERHADIAH UMROH Nama Umur Alamat Nomor Kontak

: ......................................... : ......................................... : ......................................... : .........................................

• Kupon ini diserahkan ke studio Madura Channel Jl. Adirasa 6-7 Kolor Sumenep, selambatlambatnya tanggal 8 Maret 2014

Dipersembahkan oleh:

• Babak penyisihan akan disiarkan secara langsung di Radio 89.5 FM

Said Abdullah Institute

• Keterangan lebih lanjut hubungi: Abiel (087850117101) dan Susi (087850449593)

Machan Corporation

enurut gadis kelahiran Pamekasan, 04 Desember 1994 itu, perempuan Madura memiliki semangat luar biasa, bah-

kan melebihi dari dugaan. Semangat untuk berusaha meraih cita-cita bisa melebihi dari kaum laki-laki di Madura. Dengan semakin berkembangnya pendidikan membuat perempuan Madura tidak lagi ketinggalan. Akan tetapi akan semakin bisa bersaing dengan perempuan-perempuan yang ada di luar Madura.

"Kata siapa perempuan Madura ketinggalan zaman. Sakarang sudah bukan seperti dulu lagi, perkembangan zaman sudah bisa melahirkan perempuan yang cerdas dan pintar," papar gadis murah senyum ini.

Anggun dan berwibawa itulah salah satu ciri-ciri perempuan Madura. Sikap tegas yang dimiliki gadis Madura semakin mencerminkan karakteristik kaum hawa itu. Tak jarang para lelaki pulau Jawa memiliki hasrat untuk meminang menjadikan ibu dari anakanaknya. Ketertarikan kaum Adam luar Madura semakin menjadi bukti bahwa gadis pulau garam memiliki daya magis yang dapat meluluhkan hati kaum lelaki.

"Aku bangga jadi orang Madura.

Apalagi banyak lelaki yang melirik perempuan Madura, karena memang saat ini sudah pintar dan tak kalah pentingnya memiliki sikap yang tegas,santun, berakhlakul karimah,"

tuturnya.

Perempuan Madura bagi Selfi tak ubahnya perempuan lain. Madura dengan segenap cita rasa kulturalnya punya referensi sendiri tentang perempuan. Perempuan Madura sangat praktis. Soal pakaian apa adanya, tidak norak seperti kebanyakan perempuan di luar Madura yang ingin dinilai cantik. Hanya menggunakan bedak biasa sekedar penanda bahwa ia perempuan sudah bisa membuat perempuan Madura kelihatan anggun. =DONI HERIYANTO/RAH

SITI SARIYATI

Termotivasi Ungkapan John F. Kennedy hysical fitness is not only one of the most important keys to a healthy body, it is the basis of dynamic and creative intellectual activity (Kebugaran fisik tidak hanya salah satu kunci yang paling penting untuk tubuh yang sehat, itu adalah dasar dari aktivitas intelektual yang dinamis dan kreatif).

Itu kalimat yang ditulis John F. Kennedy dan membuat Siti Sariyati menyukai oleh raga.

Kesukaan terhadap olahraga itu dia wujudkan melalui kegemaranya terhadap bola voli (volley ball). Itu pula yang membuat gadis yang tinggal di Desa Tobungan, Kecamatan Galis, Pamekasan itu,

menjadi langganan sebagai anggota kontngen olahraga sejak masih duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Gading cantik kelahiran Pamekasan, 01 juni 1993 itu memilki keinginan untuk bisa mengibarkan bendara merah putih di luar negeri melalui cabang olahraga yang ia tekuni melalui ajang olahraga tingkat internasional.

Demi mewujudkan keinginan itu gadis yang suka makan rujak ini mengambil jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) di Universiats Islam Madura (UIM).

Sediktinya, gadis alumni SDN 1 Tobungan, itu sudah menjadi anggota kontingen bola voli Kabupaten Pame-

kasan, pada kejuaraan daerah (kejurda) bola volli, juga dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur.

Tidak hanya itu, tim gadis yang juga alumni SMP Negeri 5 Pamekasan dan SMA Negeri 2 Pamekasan itu, pernah medapatkan juara pertama dalam ajang Pekan Oleh Raga dan Seni (Porseni) saat dia masih duduk di bangku SMP. Gadis yang pada bulan Juni nanti berusia 21 tahun itu, juga men-

jadi guru dalam mata pelajaran yang tidak jauh dari dunia olah raga, yaitu penjaskes di sebuah sekolah di Pamekasan. =ali syahroni/muj