e Paper Koran Madura 05 Mei 2014

SENIN

1

KORAN MADURA

5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

0328-6770024 SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III www.koranmadura.com

ant/widodo s. jusuf

ara Penyelengg Bers ru a H u il Pem wab tanggung Ja Nasional hal 4

Melawan dengan Elegan Diserang dengan Isu SARA, Jokowi Keliling Pesantren JAKARTA-Kunjungan Jokowi ke berbagai pesantren di Jawa Timur dianggap sangat efektif dan tepat oleh sejumlah pengamat.

Dalam sebuah acara talkshow di televisi swasta, pengamat politik Burhanudin Muhtadi mengatakan, kunjungan Jokowi ke pengasuh-pengasuh pondok pesantren sangat efektif untuk menjawab black campaigne berupa isu SARA yang dilakukan lawan-lawan politiknya beberapa hari terakhir.

“Kita sama-sama tahu bahwa kiai-kiai yang dikunjungi Jokowi

adalah kiai yang memiliki konsern dan kepedulian terhadap isu-isu pluralisme di negeri ini. Sebut saja Solahuddin Wahid, selama ini beliau adalah sosok yang kita kenal sebagai salah satu tokoh HAM” ujar Burhanudin Muhtadi.

Selain itu ia juga menilai, kunjungan Jokowi kali ini, khususnya ke kediaman KH. Maimun

Zubair, cukup tapat. Menurutnya, gestur tubuh Ketua Majelis Pertimbangan Syari’ah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini sangat berbeda dengan saat menerima kunjungan calon presden partai Gerindra, Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. “Gestur tubuhnya menunjukkan bahwa beliau lebih wellcome saat menerima Jokowi, dan saya pikir Romahurmuzi juga tidak akan melangkahi beliau dalam hal ke mana partai berlambang ka’bah ini akan menentukan pili-

han teman koalisinya”, terangnya.

Pada saat yang sama, M. Romahurmuzi, Sekjen PPP mengiyakan apa yang pernyataan tersebut. Menurutnya, sebagai kader ia akan menuggu apa yang menjadi keputusan Majelis Pertimbangan Syari’ah dalam hal menentukan koalisi. “Kita pasti akan mendengar terlebih dahulu masukan dan nasehat dari dewan syari’ah untuk menentukan langkah seperti apa yang akan kita ambil. Kita tidak mungkin bersebrangan dengan meraka” Ujarnya.

Sebelumnya, saat PPP dilanda “prahara” M. Romhurmuzi ber-

JOKOWI KUNJUNGI PESANTREN Al ANWAR Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Pimpinan Pondok Pesantren Al Anwar yang juga Ketua Majelis Syariah PPP K.H. Maimun Zubair (tengah) didampingi Wasekjen PDI Perjuangan Achmad Basarah (kanan) di Rembang, Jawa Tengah, Minggu (4/5). Jokowi melakukan kunjungan ke Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk bersilaturahmi dengan sejumlah pimpinan pondok pesantren dan tokoh politik dalam rangka pencalonan dirinya menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan.

sebrangan dengan Ketua Umum PPP, Surya Dharma Ali yang lebih cendrung membangun komunikasi dengan Ketua Partai Gerindra, Prabowo Subianto. =BETH

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

Ramping

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Wacana koalisi ramping yang dipaparkan Calon Presiden PDI Perjuangan Jokowi jelas tak terkait sosok fisik dirinya. Sekalipun sempat sedikit memancing senyum wartawan yang bisa jadi karena pararel dengan fisiknya yang ramping- penegasan Jokowi sangat serius tentang bagaimana membentuk koalisi yang tak banyak melibatkan partai politik.

Tentu bukan sebuah ego keinginan menguasai kekuasaan titik tolak wacana koalisi ramping. Logika yang dikembangkan lebih merupakan upaya bagaimana menguatkan sistem Presidensil yang dianut negeri ini. Sebuah pilihan sistem yang dalam perkembangan pelaksanaannya selama ini seperti terombang ambing dalam ketakjelasan. Proses menuju pemilihan Presiden dan pembentukan kabinet melibatkan begitu banyak partai sehingga tak ada beda dengan sistem parlementer.

Yang lebih parah lagi setiap pengambilan keputusan pemerintah harus lebih dahulu memerlukan kesamaan suara partai pendukung. Presiden yang seharusnya memiliki hak penuh dalam memutuskan kebijakan pemerintahan terpenjara kepentingan koalisi dari partai pendukung. Yang terjadi akhirnya berbagai keputusan pemerintah berjalan seret. Logika riil politik legitimasi dukungan rakyat pada Presiden betapapun tingginya, tak mampu membangkitkan totalitas penuh dalam pengambilan keputusan. Selalu setiap keputusan terpenjara silang sengketa kepentingan partai pendukung.

Perjalanan pemerintahan sejak tahun 2009 secara jelas menggambarkan betapa koalisi gemuk Sebuah pemerinta- ternyata lebih banyak han kuat, tegas, jelas menimbulkan kegamangan serta berada dalam serta terpecahnya totalitas dan pelakbarisan kokoh mutlak pengambilan sanaan keputusan. Belum diperlukan lagi ketika anggota koalisi bermain-main mengambil sikap beda; tetap ingin menikmati kue kekuasaan namun tak mau menerima resiko dan konsekwensi keputusan pemerintah.

Jokowi tampaknya belajar dari pengalaman teoritis dan empirik, baik dari perjalanan pemerintahan di negeri ini maupun di tempat lain. Bahwa secara logika pada dasarnya sistem presidensil memang tak pernah berhasil beriringan dengan sistem multi partai. Tak ada data sejarah perpaduan sistem presidensil sukses dikawinkan dengan sistem multi partai.

Koalisi ramping bisa jadi sebagai jalan tengah, yang diharapkan memberi harapan memandukan konsepsi riil politik di negeri ini, yang masih menggunakan sistem multi partai dengan sistem presidensil. Melalui koalisi ramping itu, diharapkan ada penguatan sistem presidensil sehingga pengambilan keputusan pemerintah lebih berpeluang terhindar dari perdebatan panjang penyamaan persepsi partai pendukung. Rakyat tak lagi dibingungkan sikap partai dan mentrinya yang kadang bermain-main, berseberangan.

Seluruh jajaran pemerintah bersatu kokoh dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Partai pendukung akan lebih mudah berada dalam paduan suara sama; tidak lagi mencla-mencle. Semua terlihat jelas partai yang berkuasa dan yang berada di dalam kekuasaan. Hitam putih keputusan pemerintah terang benderang sehingga rakyat dapat memberikan penilaian obyektif tanpa bumbu kebingungan lagi.

Terlalu banyak persoalan negeri ini yang perlu diselesaikan. Sebuah pemerintahan kuat, tegas, jelas serta berada dalam barisan kokoh mutlak diperlukan. Presiden sebagai pucuk pimpinan pemerintahan dengan koalisi ramping diharapkan tak lagi disibukkan pekerjaan rumah riak-riak kepentingan politik sempit. =

KORAN MADURA

Berita Utama

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

2

Jokowi “Berlibur” ke Pesantren SURABAYA- Seperti tidak mau kehilangan momentum, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) memanfaatkan hari Sabtu (3/5) dan Minggu (4/5) dengan “berlibur” ke pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

“Dari sini (kediaman Ketua Umum PP Muslimat NU Hj. Khofifah Indar Parawansa di Jemursari VIII, Surabaya), saya memanfaatkan liburan, Sabtu dan Minggu, dengan roadshow pesantren,” ucap Jokowi.

Selepas bersilaturahmi dengan tokoh Muslimat NU (3/5), Jokowi bersama tim yang meliputi Zuhairi Misrawi (PDI Perjuangan), Ahmad Basarah (PDI Perjuangan), Marwan Jakfar (PKB), dan Effendy Choiry (NasDem) pun langsung meluncur ke Jombang.

“Di Jombang, saya akan ke Pesantren Paculgowang (Pesantren Tarbiyatun Nasyiin yang diasuh Ketua Dewan Syuro DPP PKB K.H. Aziz Mansyur), lalu ke Tebuireng,”

tukasnya.

Di Tebuireng, Gubernur DKI Jakarta yang mengenakan stelan baju putih dan celana hitam serta kopiah hitam itu berziarah ke makam tokoh NU dan mantan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan bertemu pengasuh Pesantren Tebuireng K.H. Solahuddin Wahid.

“Saya juga bersilaturahmi ke Pesantren Tambakberas dan pesantren lain di Jombang sampai malam, lalu Minggu (4/5) pagi langsung ke Rembang, Jateng, untuk sowan ke K.H. Maimun Zubair (tokoh PPP),” paparnya.

Selain ke Ponpes Al-Anwar, Rembang yang diasuh K.H. Maimun Zubair, mantan Wali Kota Surakarta

itu juga bertandang ke Pesantren Giri Kusumo, Demak, yang dipimpin K.H. Munif Zuhri dan Pesantren Alfadllu yang dipimpin K.H. Dimyati Rois di Kendal Semarang.

Misalnya, saat bertemu K.H. Aziz Mansyur, Jokowi pun menjadi “santri” dengan mendengarkan sang kiai membaca Kitab “Jamul Jawame” karya Abdul Wahab bin Taqiyuddin ‘Ali bin Abdul Kafy as-Subky (kitab ushul fiqih).

“Saya memahami apa yang beliau sampaikan,” ujar Jokowi saat ‘mengaji’ dan menerima nasihat dari sang kiai, sehingga K.H. Aziz pun memberi restu saat Jokowi saat meminta izin maju sebagai capres.

Di Surabaya, Jokowi sempat mengumumkan penunjukan Khofifah sebagai juru bicara tim sukses Jokowi untuk Pilpres 2014. “Mbak Khof (Khofifah) itu figur yang dikenal bukan hanya di Jatim lho,” ucapnya. =ANT/ EDY

BURSA CAPRES 2014

Politis Hanura Minta Win-HT Legoyo JAKARTA-Ketua DPP Hanura Yuddy Krisnandi berpendapat secara pribadi bahwa Hanura sebaiknya berkoalisi dengan PDI Perjuangan dan mendukung pencalonan presiden Joko Widodo dalam Pilpres mendatang.

“Secara pribadi saya menyarankan agar Partai Hanura berkoalisi dengan PDIP dan mendukung Pak Jokowi sebagai capres,” ujar Yudi Krisnandi dalam diskusi di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, dengan berkoalisi dengan partai yang besar dan punya peluang besar untuk menang, maka Hanura akan terlibat dalam pemerintahan.

“Tidak ada partai politik apakah itu parpol besar dan kecil ingin beroposisi dan Mereka ingin terlibat di pemerintahan,” kata dia.

Apabila Jusuf Kalla menjadi cawapres Jokowi, ia mengaku senang karena Hanura mempunyai punya historis dan chemistry yang baik karena pernah memajukan JK-Wiranto di Pilpres 2009.

“Hanura punya peluang berperan dalam proses kebijakan politik yang akan datang jika berkoalisi dengan

PDIP,” ujar dia.

Meskipun demikian, ia mengatakan, Hanura masih menghitunghitung dengan siapa berkoalisi dan mempertimbangkan dengan seksama pendapat DPD, DPP Hanura pada Rapat Pimpinan Nasional pada 6 Mei mendatang.

“Hanura belum memutuskan akan berkoalisi dan mendukung siapa capresnya. Hanura masih menghitung-hitung dengan siapa berkoalisi dan mempertimbangkan

dengan seksama pendapat DPD, DPP Hanura pada Rapimnas Selasa mendatang,” ujar dia.

Terkait duet Win-HT, ia mengatakan duet tersebut tidak dapat dilanjutkan karena dalam realitas politik Hanura mendapatkan 5,4 persen dalam hitung cepat.

“Kita prediksi hasil resmi KPU dapat 5 sampai 6 persen, atau berada di urutan 10. Itu adalah pil pahit bagi kita dan harus ditelan,” kata dia. =ANT/BETH

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

2014 SENINSENIN 5 MEI 20145|MEI No. 0354 | TAHUN III No. 0354 | TAHUN III

33

Gunung Slamet Siaga Level III Seorang warga menonton semburan asap hitam yang di kawah Gunung Slamet, yang terlihat dari Puncak Sakub, Desa Pandan Sari, Paguyangan, Brebes, Jateng, Minggu (4/5) pagi. Aktivitas vulkanik Gunung Slamet yang berada pada level siaga, hingga saat ini masih fluktuatif ditandai dengan kenaikan gempa tremor hingga tujuh kali dan tinggi letusan asap yang mencapai 1,5 kilometer. ant/idhad zakaria

Jokowi Jangan Sampai Salah Strategi JAKARTA-Temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru memperlihatkan tren calon presiden (capres) PDI Perjuangan, Joko Widodo yang melemah, sementara di lain sisi, tren capres Gerindra, Prabowo Subianto cenderung menguat. Dalam kondisi ini, Jokowi bisa kalah oleh Prabowo jika salah memilih pasangan dan salah dalam berstrategi kampanye.

Hal ini disampaikan peneliti SMRC, Sirojudin Abbas saat memaparkan survei bertema Koalisi Capres, Elite vs Massa Pemilih, yang dirilis di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Minggu (4/5).

Survei yang dilakukan pada 20-24 April 2014, menggunakan sampel 2040 responden, dengan margin of error + 2,2% dan tingkat kepercayaan pada 95%.

Dalam survei yang merupakan kerjasama SMRC dengan The Comparative National Election Project (CNEP) ini, fokus ada pada koalisi yang bertumpu pada elektabilitas tokoh partai menurut lima tertinggi perolehan suara partai.

Partai yang memimpin koalisi adalah PDI Perjuangan yang mengusung Joko Widodo, Golkar pengusung Aburi-

zal Bakrie, Gerindra dengan Prabowo sebagai capres, Demokrat (Dahlan Iskan) dan atau PKB (Mafhud MD).

Ketika lima nama tersebut bertarung, maka Jokowi akan memimpin dengan 44,3%, Prabowo 28,4%, Aburizal 9,0%, Dahlan Iskan 3,1%, Mahfud MD 1,7%, 13,4% sisanya belum tahu. Namun, jika dikerucutkan hanya pada tiga pasangan maka Jokowi akan memperoleh 47,1%, Prabowo 32,1%, Aburizal 9,2%, yang menjawab belum tahu turun menjadi 11,5%.

Pada simulasi dua nama, Jokowi vs Prabowo, Jokowi mendapat 51,6% dan Prabowo 35,7%, belum tahu sebesar 12,7%. Namun, tren head to head antara mereka berdua, sejak Desember

2013 hingga April 2014, suara Jokowi cenderung terus turun, dari 62% menjadi hanya 52%. “Kebalikan dari itu, Prabowo justru punya tren positif, dari 23% ke 36%, pada periode yang sama,” jelasnya.

Namun, Jokowi lebih didukung oleh pemilih lintas partai. Data survei menunjukkan bahwa basis pemilih terbesar Aburizal Bakrie adalah Partai Golkar (23%), PPP (15%), dan PBB (14%).

Dukungan terhadap Prabowo paling besar datang dari Gerindra (73%), Hanura (50%), dan PKS (45%). Sementara data pemilih menunjukkan Jokowi didukung pemilih PKPI (89%), PDI Perjuangan (78%), Nasdem (64%), PBB (50%), Demokrat (47%), PKB (44%), PAN (42%), PPP (40%), dan Golkar (38%).

Berdasar survei ini, baru koalisi PDI Perjuangan dan Nasdem yang mencerminkan aspirasi pemilih mereka. “Jika elit PPP dan PAN memutuskan untuk mendukung Prabowo, maka keputusan tersebut adalah keputusan elitis yang tak mencerminkan aspirasi konstituen PPP dan PAN,” pungkasnya. =GAM/ABD

VULKANOLOGI

Aktivitas Gunung Slamet Menurun PURWOKERTO - Aktivitas Gunung Slamet yang terpantau petugas Pos Pengamatan Gunung Api Slamet di Desa Gambuhan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, cenderung menurun, meskipun statusnya masih “siaga” atau level III. “Sebuah level itu tidak bisa hanya dievaluasi dalam beberapa jam atau hanya dua hari. Itu perlu waktu, kita tidak akan pernah tahu besok mau seperti apa, besoknya seperti apa,” kata Ketua Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Slamet, Sudrajat saat dihubungi dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Minggu.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan mengikuti terus perkembangan aktivitas Gunung Slamet. “Nanti, apa pun hasilnya, akan kami sampaikan ke semua pihak,” katanya.

Mengenai adanya lontaran material pijar yang terlihat mengarah ke selatan-tenggara Gunung Slamet dalam beberapa hari terakhir, dia mengatakan bahwa hal itu biasa terjadi.

Akan tetapi, lontaran material pijar yang terpantau oleh Pos PGA Slamet hanya yang mengarah ke barat karena pos pengamatan tersebut berada di utara Gunung Slamet. =ANT/SUMARWOTO

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

Penyelenggara Pemilu Harus Bertanggung Jawab Peneliti AEPI: Aparat Harus Menangkap Komisioner KPU JAKARTA-Penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg) 2014 dianggap sangat amburadul dan menjadi pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Pemicunya adalah sikap penyelenggara yang tidak profesional.

Untuk itu, aparat Kepolisian dianggap perlu menangkap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena menjadi dalang keberutalan pemilu 2014.

“Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Presiden ( Pilpres) harus dihentikan. Penegak hukum segera memeriksa dan menangkap semua komisioner KPU, baik pusat dan daerah karena terbukti mendalangi kejahatan Pemilu,” ujar Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng di

Jakarta, Minggu (4/5).

Menurutnya, pelaksanaan pemilu ini melanggar konstitusi.

Bahkan dalam proses pelaksanaannya sangat amburadul dan korup. Kondisi ini diperparah disertai kejahatan pemilu yang dilakukan KPU dan seluruh perangkatanya secara massif. ”Saya kira,

Pemilu 2014 adalah yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia,” katanya.

Dia menegaskan kekacauan Pemilu ditandai banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar, banyaknya Daftar Pemilih Tetap (DPT) palsu, money politic yang sangat luas, kecurangan dalam perhitungan suara, hingga jual beli suara oleh KPU, oleh calon legislatif.

Sebenarnya ujar Daeng, tanda-tanda ekisruhan Pemilu 2014 dimulai dari sejak E-KTP yang korup yang mengakibatkan amburdulnya DPT. Namun KPU memaksakan DPT hingga hampir 100 % warga negara Indonesia yang

berhak memilih, yakni mencapai 186 juta orang. Faktanya banyak warga negara tak terdaftar. Lebih dari 5 juta orang tak terdaftar (3 %). Sebanyak 10,5 juta DPT bermasalah, berisi nama siluman, (5%). Artinya DPT berisi banyak nama nama fiktif.

Namun KPU memaksakan diri, memperbolehkan warga negara menggunakan KTP untuk ikut dalam pemilu. “Akhirnya DPT tak diperdulikan lagi, karena orang boleh menggunakan KTP,” imbuhnya.

Hasilnya jelas dia angka Golput sangat tinggi. Seluruh hasil perhitungan cepat (quick count) mengumumkan Golput mencapai

37 % atau sebanyak 70 juta. “Jika ditambahkan dengan jumlah warga negara tidak terdaftar 3 %, DPT bermasalah 5 % maka secara keseluruh Golput mencapai angka 45 %,” imbuhnya.

Namun anehnya hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU, hampir 100 % menggunakan hak pilhnya. Artinya tidak ada golput. Bahkan rekapitulasi suara akhir oleh beberapa KPU daerah jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih melebihi DPT.Artinya perangkat pelaksana pemilu mencoblos sendiri surat suara termasuk surat suara sisa untuk diperdagangkan. =GAM

CAPRES PILIHAN AKTIVIS 98

Pelanggar HAM Jangan Jadi Presiden JAKARTA-Sekelompok aktivis 98 yang menolak keras Prabowo Subianto memiliki kriteria tersendiri untuk calon presiden (capres) pilihannya. Salah satu kriteria capres adalah tidak melakukan pelanggaran HAM.

ant/wibowo armando

KORBAN KEKERASAN ANAK. Foto alm. Renggo Khadafi (11) dibawa kerabatnya seusai pemakaman di TPU Kampung Asem, Makasar, Jakarta Timur, Minggu (4/5). Renggo merupakan siswa SD Negeri 09, Kampung Makasar, Jaktim, meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju RS. Polri karena diduga dipukuli tiga siswa kakak kelasnya.

Menurut aktivis 98, Kasino, presiden Republik Indonesia mendatang harus bebas dari KKN dan memiliki kompetensi yang memadai.

“Pandangan angkatan 98 wapres yang cocok, pertama dia bebas dari KKN. Kemudian dia punya kompetensi. Dia punya integritas moral. Dia punya jaringan internasional. Tapi yang jelas bukan orang yang melakukan kejahatan KKN, melakukan pelanggaran HAM,” ujarnya di Cikini, Minggu, (4/5).

Meskipun demikian pihaknya belum merumuskan siapa yang akan mereka pilih.

Namun mereka sudah memiliki gambaran lebih condong kepada sosok Joko Widodo (Jokowi), Capres dari PDI Perjuangan.

“Siapa-siapanya kita belum rumuskan. Tapi yang memang platformnya dekat ya Jokowi untuk menjalankan amanah dari UUD 45. Namun memang Jokowi belum masuk ke platform-nya tapi setidaknya

sudah mendekati platform,” tutup Taufan, salah seorang aktivis 98.

Lebih lanjut, mereka juga menyerukan untuk tidak memilih calon presiden yang berasal dari orde baru. Menurut mereka, para calon presiden tersebut merupakan orangorang yang melakukan kesalahan di masa lalu sehingga tidak pantas dipilih kembali di masa mendatang.

Masinton Pasaribu, salah satu aktivis 98, mengatakan bahwa tidak masuk akal jika orang yang seharusnya diadili namun akan mengemban tugas memimpin Republik Indonesia.

“Orang yang seharusnya diadili malah sekarang minta dipilih jadi presiden. Semangat kami adalah mendorong kepemimpinan baru yang lepas perilaku lama, dari rezim lama,” ujarnya saat menghadiri diskusi di Cikini, Minggu, (4/5). =GAM ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

2014 SENIN SENIN 5 MEI 20145|MEI No. 0354 | TAHUN III No. 0354 | TAHUN III

55

SKANDAL BANTUAN KAPAL

BPK Perlu Audit Inka Mina

ant/rudy mulya

WISATA GUNUNG KELUD. Wisatawan menikmati pemandangan dampak letusan Gunung Kelud di area wisata Desa Sugihwaras, Ngancar, Kediri, Jawa Timur, Minggu (4/5). Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengingatkan warga dan wisatawan agar tidak berdekatan langsung dengan jalur lahar material vulkanik Gunung Kelud mengingat masih terjadinya letusan sekunder yang sangat berbahaya.

OJK Harus Tertibkan Investasi Bodong UU Perlindungan Konsumen Diharapkan Bisa Menjadi Solusi JAKARTA-Industri keuangan Indonesia ternyata masih menjadi surga bagi pelaku kejahatan. Hal ini ditandai dengan maraknya kasus penipuan investasi bodong. Untuk meminimalisir masalah ini, maka dibutuhkan peran aktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar hal ini tidak terulang dan terjadi lagi.

“Sekarang banyak lagi korban penipuan, ada penipuan di pasar modal. Itu karena sekuritasnya atau pelakunya sudah punya niat,” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia, Haryajid Ramelan, di Jakarta, Sabtu (3/5).

Menurut Haryajid, peran aktif OJK sangat dibutuhkan. Apalagi OJK mendapat mandat dalam Undang Undang untuk mengatur perlindungan konsumen (consumer protection) di industri keuangan.

“Harus ada perlindungan yang tinggi dan bagaimana OJK mengatur para profesional. Profesi perlu diatur karena begitu

banyak profesi karena itu perlu diskusi,” tuturnya.

Pengawasan ketat terhadap pelaku profesi di industri sektor keuangan sangat dibutuhkan karena turut andil dalam menciptakan industri yang sehat untuk masa depan. Apalagi, OJK terus melakukan edukasi dan promo mengenai investasi. “Yang dulu belum bisa dilakukan BapepamLK, dapat dilakukan OJK,” imbuhnya.

Haryajid menegaskan, kehadiran OJK sebagai lembaga independen sangat dibutuhkan untuk seluruh industri jasa keuangan.

“Indonesia masih butuh lembaga independen, ini sudah berapa

banyak pengorbanan untuk bisa mendirikan ini, ini juga ada UU perlindungan konsumen diharapkan bisa mengatasi hal tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, korban investasi bodong GBI asal Depok, Jawa Barat, Ramsi Azhari Slawat mengaku perbankan tidak bisa lepas tangan dibalik maraknya kasus penipuan investasi. Ramsi merupakan korban investasi emas GBI melalui brosur yang terpajang di meja teller Bank Mega Syariah, Depok.

Selain mencantumkan logo sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), investasi emas Gold Bullion Indonesia (GBI) juga memperkuat brand imagenya dengan menempatkan brosur tepat di teller Bank Mega Syariah. “Saya lihat brosur di Bank Mega Syariah cabang Depok, lihat brosur. Brosur itu ditaruh di tellernya. Saya coba hubungi dan cukup meyakinkan,” jelas Ramsi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sab-

tu (3/5).

Keyakinan tersebut diperkuat dengan sertifikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan produk investasi tersebut halal untuk dipasarkan kepada masyarakat. “Meyakinkan sih, terutama karena ada label MUInya,” imbuh.

Untuk investasi di GBI, Ramsi mengaku berinvestasi emas seharga Rp 705.000 per gram.

Ramsi sendiri memutuskan berinvestasi untuk 100 gram emas.

Dengan demikian, total nilai investasi emas Ramsi sekitar Rp 70,5 juta. Namun, lantaran Ramsi mengambil opsi gadai, maka Ramsi hanya merogoh kocek sebesar 40 persen dari total investasi, sisanya sebesar 60 persen dibayar oleh bank.

Dengan pilihan investasi gadai, perbulan Ramsi dijanjikan imbal hasil mencapai 2,5 persen dari total investasinya atau 30 persen dalam setahun. =GAM

JAKARTA- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan Audit Kinerja terhadap proyek Inka Mina KKP 2010-2013.

Diduga, proyek ini syarat dengan manipulasi.

Berdasarkan temuan Badan Litbang DPP KNT), ada kecenderungan penggelembungan jumlah bantuan kapal INKA MINA, meski realisasi kapal hingga 2012 telah mencapai 519 armada.

“Sejak awal, KNTI membuka dialog dengan KKP dan berpartisipasi aktif guna memaksimalkan manfaat program Inka Mina kepada nelayan. Namun, proses konstruktif tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembenahan,” buka Ketua Dewan Pembina KNTI, Riza Damanik di Jakarta, Minggu (4/5).

Seperti diinformasikan sebelumnya, dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, diketahui Kapal Inka Mina 250 baru 2 kali beroperasi dan rugi. Saat diserahterimakan 2012 lalu, kapal bantuan tersebut tidak dilengkapi alat tangkap yang memadai.

“Dengan kenyataan seperti itu, bagaimana kapal dapat beroperasi dan mendapatkan keuntungan hingga milyaran rupiah?” gugat Amin Abdullah, Presidium KNTI Wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Info daerah lain tersaji via email.

Di sejumlah wilayah, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jambi, Banten, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, hingga Papua, juga tengah berlangsung proses hukum terkait INKA MINA. Teranyar, KNTI juga mensinyalir adanya penggelembungan bantuan Kapal Inka Mina.

“Kami berpendapat, efektivitas pemerintahan sudah hampir berakhir. Jika Bapak Cicip (Menteri Kelautan) hendak berkontribusi menyelamatkan masa depan kesejahteraan nelayan dan eksistensi KKP sebagai lembaga negara, maka akan lebih bermanfaat jika waktu tersisa dimaksimalkan bekerjasama dengan BPK melakukan Audit Kinerja INKA MINA,” imbuh Riza.

KNTI dijadwalkan mengirimkan permohonan dan kelengkapan dokumen ke BPK dan UKP4 besok (Senin, 5/5). =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

ant/wahyu putro a

NORMALISASI WADUK MELATI. Pekerja menggunakan alat berat melakukan proses normalisasi Waduk Melati di Tanah Abang, Jakarta, Minggu (4/5). Proses normalisasi dengan mengeruk lumpur dan pemasangan turap itu ditargetkan selesai dua tahun ke depan sehingga dapat menambah daya tampung debit air yang akan mengurangi dampak banjir di Ibu Kota.

Bank Mandiri Enggan Beli Bank Mutiara JAKARTA-PT Bank Mandiri Tbk menyatakan enggan membeli Bank Mutiara untuk mendongkrak aset perseroan demi menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan Perbankan di 2020. Bank pelat merah ini berharap melakukan konsolidasi dengan bank-bank bermodal besar.

Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin mengaku, modal perseroan masih kalah jauh dibanding perbankan asal Singapura. Sehingga membeli eks Bank Cen-

tury bukanlah solusi memperbesar aset dan modal. “Terlalu kecil (modalnya Bank Mutiara). Kalau modal DBS bisa lima atau enam kalinya dari kita. Jika ambil Bank Mutiara pun nggak akan mengejar mereka, jadi konsolidasi harus dengan yang besar-besar,” tegas dia di Jakarta, Minggu (4/5/).

Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menerima 11 Dokumen Pendaftaran dari Calon Investor Saham Bank Mutiara. Sebelas calon investor yang telah menyampaikan dokumen pendaftaran diperkirakan empat berasal dari dalam negeri dan tujuh berasal dari luar negeri yang terdiri dari Jepang, Singapura, Malaysia, Hongkong, dan negara lainnya.

“Pada tanggal 29 April 2014 pukul 18.00

WIB (sesuai batas waktu penerimaan dokumen pendaftaran), ada 11 dokumen pendaftaran. Dari sisi jumlah, 11 calon investor ini mengalami kemajuan bila dibandingkan proses penjualan tahun sebelumnya yaitu lima calon investor,” ujar Sekretaris LPS Samsu Adi Nugroho.

Setelah tahapan penyampaian dokumen pendaftaran oleh calon investor, selanjutnya, LPS akan melakukan verifikasi dan penilaian terhadap dokumen tersebut untuk menentukan calon investor ke tahap berikutnya Budi mengungkapkan, ada tiga langkah untuk memperbesar modal perbankan, yakni laba ditahan (dividen), rights issue (penerbitan saham baru) dan konsolidasi. “Modal perbankan itu mesti besar, karena ketentuan

CAR saat ini 8%, dan nanti di Bassel III akan menjadi 10%. Artinya kalau mau nambah aset Rp 1 triliun, harus nambah modal Rp 100 miliar. Nah yang susah itu nambah modal,” terang dia.

Dia mengaku, pihaknya sulit menambah modal dari keuntungan perseroan, mengingat setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kewajiban untuk menyetor dividen setiap tahun. “Bisa naik sih (modal) tapi susah,” ucap Budi.

Upaya kedua dengan rights issue, katanya, sulit dilakukan mengingat ada kepemilikan pemerintah dalam porsi saham perusahaan pelat merah yang dipatok sebesar 60%.

“Misalnya kalau rights issue Rp 20 triliun Bank Mandiri bisa, pemegang saham dan investor pun senang. Tapi kita harus setor seperti Rp 12 triliun, jadi tidak mungkin bisa,” ujar Budi.

Jalan terbaik, tambah Budi, adalah dengan konsolidasi yang sudah dilakukan negara lain, seperti Singapura dan Malaysia. “Substansinya konsolidasi harus terjadi, kalau tidak Indonesia bisa ditertawakan bangsa lain. Karena kita bukan tuan rumah di negeri sendiri di 2020,” tutur Budi. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Salam Songkem

Perkawinan Politik alam pilpres mendatang tampaknya Joko Widodo (capres PDI P) dan Probowo Subianto (capres Gerindra) bakal bersaing ketat. Capres PDIP, Jokowi yang selama ini selalu melejit tak terkejar, belakangan mulai menurun, bahkan beda tipis di atas capres Gerindra. Jokowi mendapat 51,6% Sn Prabowo memperoleh 35, 7 %.

Kenyataan ini terlihat dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 20-24 April 2014 yang melibatkan 2040 responden.

Dalam survei kerja sama SMRC dengan The Comparative National Election Project (CNEP) disebutkan bila Jokowi salah memilih cawapres bukan mustahil akan terkejar oleh pasangan capres Probowo.

Ancaman ini tentu layak dihiraukan oleh kubu Jokowi kalau tidak ingin bernasib seperti Bambang DH, yang gagal menduduki kursi nomor satu di Jawa Timur masih kehilangan kursi nomor dua di Surabaya. Bila salah memilih pasangan cawapres, bisa jadi, Jokowi pun yang maju dalam pilpres mendatang akan benar-benar dikalahkan oleh rivalnya dan kehilangan kursi kejayaannya di DKI Jakarta.

Sebab itulah Jokowi dan PDIP sebagai parpol pengusungnya harus benarbenar seksama membaca peta politik dalam pilpres mendatang. Kejayaan PDIP yang memenangi pemilu legislatif pada 9 April lalu, jangan sampai gagal memimpin Indonesia, namun itu akan terwujud apabila PDIP dan Jokowo yang diusungnya tidak menafikan kekuatan koalisi, termasuk dalam memilih pasangan Jokowi.

Kabar yang berembus belakangan ini tampaknya PDIP lebih tertarik menyandingkan Jokowi dengan Puan Maharani, keduanya sama-sama kader terbaik dan berasal dari PDIP. Dengan tidak menafikan pendapat ini, namun tampaknya apabila ini yang terjadi, maka kuat dugaan Jokowi akan kehilangan dukungan pemilih dari parpol lain. Tidak ada salahnya, Jokowi disandingkan dengan kader dari parpol lain, terutama dengan parpol Islam.

Koalisi antara PDIP dengan parpol Islam, baik dengan PKB, PAN, PKS, atau PPP, sejatinya merupakan simbol perkawinan parpol berbasis nasionalis dengan parpol yang berbasis islam.

Perkawinan politik semacam ini sangat kuat untuk memimpin Indonesia. (*)

KORAN MADURA

Opini

SENIN 5 MEI 2014 No. 0354 | TAHUN III

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

77

Pilpres 2014: Siap Menang, Siap Jadi Pecundang Pilpres sebagai rangkaian gerbong pesta demokrasi tahun 2014 ini akan segera digelar di negeri gugusan pulau bernama Indonesia, tanggal 9 Juli yang akan datang. Berbagai nama bakal calon presiden (capres) pun sudah muncul ke publik.

Genderang perang sudah mulai ditabuh dan penari-penari politik mulai beraksi. Dan perhelatan pilpres kali ini akan lebih menarik karena incumbent (petahana) tidak lagi bisa bertarung karena sudah dua periode menjabat. Siapa pun nantinya yang menang, kita berharap tidak ada konflik, apalagi berbuntut sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Siapa pun yang bertarung harus siap menang dan siap juga menjadi pecundang.

M

emang perlu diakui bahwa bukanlah sesuatu yang “diharamkan” untuk melakukan gugatan jika satu pasangan yang kalah masih belum bisa menerima kekalahannya. Tapi hendaknya perlu kita pahami bahwa gugatan tersebut bukanlah didasari sifat siap menang tak siap kalah, karena itu bukanlah jiwa ksatria. Lantas apa motif pasangan calon yang kalah untuk membawa sengketa pilpres ke MK? Mudah-mudahan motif dari pasangan yang kalah adalah menegakkan fair play seperti prinsip jujur, adil, dan tidak melakukan kecurangan.

Termasuk membuktikan bahwa

para “wasit politik”, adalah para wasit yang benar-benar netral dan tidak berpihak.

Konflik Pilpres Konflik dalam pemilu termasuk pilpres, secara garis besar dapat digolongkan ke dalam 3 penyebab (M.Ikhsan, 2006). Pertama, konflik struktural. Konflik ini terjadi dikarenakan adanya ketimpangan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya.

Konflik ini cenderung terjadi jika salah satu pasangan calon adalah incumbent. Tak bisa dipungkiri bahwa pasangan incumbent memiliki sumber daya yang berlimpah. Dalam tataran ini kemungkinannya kecil, karena dalam pilpres kali ini tidak ada capres incumbent.

Kedua, komplik yang bersumber pada permasalahan kepentingan. Hal ini lebih dominan terjadi di level struktural yang terkait dengan masalah psikologis. Bisa disebabkan oleh kurangnya netralitas berbagai pihak dikarenakan faktor kepentingan, hingga masalah ketidaksiapan pasangan yang kalah secara psikologis. Hal ini dapat dimaklumi dalam konteks pasangan calon yang kalah sudah “habis-habisan” sejak masa penjaringan oleh partai pengusung hingga hari H pemilihan. Miliaran bahkan trilyunan uang, ribuan hingga jutaan pendukung, dan berbagai sumber daya lain sudah dikerahkan dalam pertempuran. Tak mudah untuk menerima hasil menjadi pecundang. Apalagi jika selisih suara tipis.

Penyebab ketiga, yang kerap terjadi adalah konflik hubungan.

Ini biasanya terjadi dikarenakan kesalahan persepsi dan komunikasi yang dilatarbelakangi terbatasnya sumber daya dalam mencapai tujuan bersama. Konflik ini kalau diamati, lebih sering terjadi di kalangan akar rumput.

Fanatisme yang berlebihan tanpa diimbangi kesetaraan mengakses sumber daya menyebabkan sering terjadi kerusuhan pasca pemilihan. Lebih spesifik lagi, kerusuhan pasca pemilihan

ini sering terjadi di daerah yang masih memiliki infrastruktur politik yang minim. Akibatnya, konflik yang semula baru bersifat laten dan tertutup, lamakelamaan menjadi konflik yang terbuka (manifest conflict).

Untunglah, hal tersebut belum pernah terjadi di Indonesia.

Konflik masih bersifat tertutup dan belum menjurus kepada spiral konflik yang destruktif.

Kita percaya bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cinta damai dan tidak berpikir sempit. Hal ini perlu dijaga jangan sampai dikotori oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Janganlah kita mencontoh negara lain yang diwarnai kerusuhan pasca pemilihan.

Pengerahan massa, perusakan kantor KPU, teror terhadap pasangan calon dan tim sukses, bukanlah cara ksatria memenangkan pertempuran politik.

Kalah hari ini tentunya masih ada kesempatan hari esok. Seorang politikus sejati tak mengenal kata menyerah.

Lalu, apakah konflik ditabukan dalam pilpres? Tidak perlu senaif itu. Konflik adalah hal wajar, bahkan seperti dikatakan tokoh sosiologi konflik struktural Lewis Coser, konflik juga berfungsi positif melalui perubahan sosial yang dihasilkannya. Setiap konflik pasti akan memberikan dampak sosial yang positif, tak hanya dampak negatif. Misalnya saja, masyarakat akan semakin dewasa dalam berpolitik. Kedewasaan ini misalnya ke depannya berwujud dalam memilih calon tidak lagi hanya berdasarkan politik pencitraan atau

kharisma, atau hanya sekedar sentimen kedaerahan, ataupun karena kekuatan uang. Tetapi pilihan sudah mulai ditentukan dengan melihat kapabilitas, tak lagi hanya popularitas. Pasti akan selalu ada dampak positif dari konflik yang terjadi dalam pilpres. Tinggal bagaimana para stakeholder terkait melakukan proses manajemen konflik dengan baik dan adil. Semua pihak harus berlapang dada menerima hasil dari penyelesaian jalur hukum (law settlement).

Di sini akan teruji bagaimana dulu komitmen para calon untuk bersikap ksatria “siap menang dan siap kalah”. Kalau tidak juga, mungkin akan lebih baik ke depannya pilpres langsung oleh rakyat ditiadakan dan semuanya dikembalikan lagi ke MPR. Toh, seperti kata pakar otonomi daerah Ryas Rasyid, kualitas demokrasi tidak mutlak diukur dari pemilihan secara langsung oleh rakyat. Jadi, siap menang dan siap juga kalau harus “menjadi pecundang”!=

Di sini akan teruji bagaimana dulu komitmen para calon untuk bersikap ksatria “siap menang dan siap kalah”

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SENIN 5 MEI 2014 No. 0354 | TAHUN III

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

Apa Target Jokowi Tunjuk Khofifah Jadi Jubir?

SURABAYA - Komunikasi politik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berbuah manis dari safari politik bakal calon presiden Joko Widodo di Surabaya dan Jombang, Sabtu (3/5) kemarin.

Jokowi sapaan akbrab gubernur DKI tersebut langsung menunjuk Ketua PP Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa sebagai juru bicara tim pemilihan presiden (pilpres) 2014.

"Penunjukan Khofifah sebagaimana sudah menjadi standar Jokowi dalam menjalin kerjasama dalam menghadapi pemilihan calon presiden 2014 dengan siapapun tidak ada janji kursi menteri atau jabatan tertentu," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah.

Dihadapan warga Nahdliyin di kediaman Khofifah Jalan Jemursari No. 24, Surabaya (3/5), alasan Jokowi menunjuk Khofifah sebagai juru bicara adalah Khofifah dinilai sosok yang tepat dan cocol untuk menjadi jubir.

"Saya kenal lama dengan beliau (Khofifah,red). Saya tanya ke beliau, dan beliau bilang wong saya tidak pernah diundang rawoh (datang di acara PDIP). Kemudian saya diundang dan beliau bersedia menjadi juru bicara saya," jelas Jokowi.

Dalam penuturannya, Khofifah mengakui pertemuannya dengan Jokowi tidak hanya berlangsung dalam rangka pemilu ini saja. Khofifah juga menjelaskan penunjukkannya sebagai jubir Jokowi adalah atas nama pribadi dan tidak membawa nama organisasi.

"Setelah deklarasi, Insya Allah banyak hal yang bisa bersinergi," jelas Khofifah di kediamannya di Surabaya, Sabtu (3/5).

Khofifah menegaskan, dia tidak melanggar peraturan dalam organisasi NU dengan menjadi jubir Jokowi. Sejauh ini kalangan NU pun tidak mempermasalahkannya. "Kalau di AD/RT-nya NU, kan ada larangan rangkap jabatan.

Tapi ini kan bukan jabatan politik," ujarnya.

Meski penujukkan Khofifah sebagai jubir ini tidak ada

ant/widodo s. jusuf

JOKOWI BERTEMU KHOFIFAH. Calon Presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (kiri) mendapat sambutan dari Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa (kanan) setibanya di kediaman Khofifah di kawasan Jemur Sari, Surabaya, Jawa Timur kemarin. Joko Widodo menunjuk Khofifah Indar Parawansa sebagai salah seorang juru bicara (jubir) pemenangan pemilu presiden (pilpres) sekaligus bersilaturahmi dengan para Muslimat NU.

deal tertentu yang dibuat oleh kedua belah pihak, namun langkah yang ditempuh oleh Jokowi cukup cerdik dan berlian, dibanding pesaing Prabowo dan Aburizal Bakrie.

"Penunjukkan Khofifah sebagai jubir tentu diharapkan dukungan dari kaum muslimat NU. Dimana Khofifah sebagai ketuanya," ujar Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang Wahyudi Binaryo dihubungi Koran Madura,

Minggu (4/5).

Menurut Wahyudi, penetapan Khofifah sebagai jubir juga akan makin mendekatkan PKB untuk mendukunh Jokowi sebagai presiden mendatang. Langkah Jokowi tersebut juga akan semakin mempermudah mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan PKB. Apalagi safari Politik Jokowi ini mengunjungi sejumlah tokoh penting NU yang memimpim sejumah pondok pesantren di Jatim.

"PKB akan mendukung PDIP tinggal menunggu waktu saja.

Sunggu langkah brilian yang dilakukan oleh Jokowi dengan penunjukkan Khofifah sebagai jubirnya," tegasnya.

Wahyudi menambahkan, selalu ada keberhasilan yang dibawa oleh Jokowi dalam safari politiknya. Ini merupakan sebuah terobosan politik yang berlian untuk menarik simpati PKB. = G. ARMADIANTO SEMERU

OPINI 8

UN SMP 2014

Modus Kecurangan Sama SURABAYA - Kecurangan di ujian nasional tingkat sekolah menengah pertama (SMP) tidak akan jauh berbeda dengan sekolah menengah atas (SMA).

"Modusnya sama," ujar Pengamat Pendidikan Isa Anshori kepada Koran Madura, Minggu (4/5).

Menurut Isa, sebelum ujian dilaksanakan soal ujian sudah beredar luas. "Setelah (siswa) mendapat jawaban soal ujian, kemudian disembunyikan di tempat-tempat yang tidak terlihat pengawas ujian," jelasnya.

Ia mencotohkan jawaban itu ditulis di kertas kecil dan disembunyikan di kolong meja.

Isa melihat kebocoran soal unas itu membuat para pelajar meremehkan unas. Sebab, mereka bisa mendapatkan soal dan jawaban ujian dengan mudah, meski harus membayar mahal.

Pendistribusian naskah unas SMP di Surabaya, Polrestabes Surabaya menerjunkan personilnya untuk menyaksikan pengecekan jumlah soal dan LJUN di setiap sunrayon.

Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Suparti mengatakan, pengamanan naskah unas SMP sangat ketat. "Tidak ada peluang naskah soal itu bisa bocor.

Ruang penyimpanan dikunci rangkap dua dan disegel. Satu kunci disimpan Kapolsek dan lainnya disimpan petugas subrayon," ujarnya kepada wartawan, Minggu (4/5).

Di setiap sekolah yang menyelenggarakan unas, lanjut Supati, sebanyak 287 personel berpakai sipil dan tidak bersenjata api disebar. " Jika polisi mengenakan seragam dikhawatirkan peserta unas merasa tidak tenang dan terganggu," jelasnya.

Untuk diketahui, sebanyak 39.343 pelajar tingkat SMP Sederajat di Kota Surabaya siap mengikuti Ujian Nasional 2014 yang akan dilaksanakan selama empat hari mulai Senin (5/5) hari ini hingga Kamis (8/5).

39.343 peserta UN terdiri 35409 siswa SMP, 3013 siswa MTS, dan 33 SMP LB. Sedangkan untuk siswa kejar paket B atau wustha sebanyak 888 peserta. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

9

Ada 20 Perusahaan Terancam Dipidana ant/andika wahyu

SINERGI TRANSPORTASI MASSAL. Pekerja menyelesaikan proyek angkutan cepat massal (MRT) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo memastikan bahwa pembangunan kereta Mass Rapid Transit (MRT) dan penambahan koridor trans Jakarta secara bersamaan tidak akan mengakibatkan tumpang tindih armada transportasi massal.

ANGKUTAN MASSAL CEPAT

Persetujuan AMC Harus Diperjelas SURABAYA - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya meminta penjelasan dari pemerintah pusat terkait adanya persetujuan angkutan massal cepat atau AMC di kota ini.

"Jika Dirjen Tata Ruang menyetujui adanya AMC di Surabaya, maka harus disebutkan dengan jelas apakah itu trem, monorel atau KRL," kata anggota Komisi C DPRD Surabaya Agus Sudarsono di Surabaya, Minggu (4/5).

Menurut dia, hampir dua tahun rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Surabaya belum jadi karena masih adanya perselisihan pendapat antara pemerintah pusat yang menginginkan adanya tol tengah dengan pemerintah kota yang tetap bertahan dengan keputusannya tidak ada tol tengah dan menggantikannya AMC. Ia mengatakan jika dalam peraturan pemerintah masih disebutan adanya tol tengah, maka itu menjadi kewenangan dari pemerintah untuk merevisi. Tentunya, lanjut dia, keputusan tersebut harus disesuaikan dengan perda RTRW Surabaya.

Selama ini, lanjut dia, RTRW yang telah selesai dibahas di DPRD Surabaya hampir dua tahun lalu, namun hingga kini masih belum disahkan oleh pemerintah pusat.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan pihaknya beberapa hari lalu juga sudah konsultasi ke Kementerian Pekerjaan

Umum. Hasilnya, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Basuki Hadi Muljono, mengatakan pembahasan tol dalam kota dengan pemerintah Surabaya sudah mulai ada titik temu sehingga dimungkinkan tidak perlu tol tengah kota.

Risma mengatakan tidak hanya pembangunan jalan lingkar Surabaya, Risma juga sudah mengkonsep pembangunan monorel barat timur dan trem utara selatan yang membuat pemerintah pusat yakin akan gagasannya ini.

Risma mengatakan fungsi jalan tol dalam kota akan dapat tergantikan dengan kedua proyek infrastruktur tersebut.

Serta, keunggulan proyek angkutan massal cepat (AMC) yakni lebih ramah lingkungan dari pada adanya tol yang melintas di tengah kota.

"Untuk arus barang yang dari Tanjung Perak lewat jalur-jalur di timur dan barat.

Sedangkan, orangnya bisa ditampung dengan trem dan monorel yang melewati pusat kota," kata Risma.

Dia mengatakan, awalnya memang proyek tol tengah digagas untuk memudahkan arus transportasi dari daerah luar Surabaya menuju pelabuhan Tanjung Perak.

Dengan demikian, diharapkan dapat mengatasi kemacetan.

"Waktu itu belum ada pembangunan monorel dan trem.

Sekarang ini progres pembangunannya cepat sekali," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

MOJOKERTO - Sedikitnya 20 perusahaan di Mojokerto, Jawa Timur, kini terancam dipidana, karena nunggak membayar iuran program jaminan sosial tenaga kerja karyawannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto Didin Haryono mengatakan ke-20 perusahaan yang terancam dipidanakan itu karena sudah bertahun-tahun tidak membayar iuran kepada BPJS Ketenagarkerjaan Mojokerto, padahal merupakan keharusan.

"BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto telah berkoordinasi dengan Kejari Mojokerto terkait adanya 20 perusahaan yang nunggak pembayaran iuran karyawannya dalam program BPJS ini dan pihak Kejari sudah siap melayangkan surat panggilan kepada pemilik perusahaan," kata Didin Haryono dalam rilis yang disampaikan melalui surat elektronik, Minggu (4/5).

Ia menjelaskan, ke-20 perusahaan yang terancam dipidana itu, antara lain PT Primatalim Abadi Raya Trawas, PT Calvari Abadi, PT Rira Indonesia Jagalan Kota Mojokerto, dan PT Primatalim.

Didin Haryono menjelaskan, pihaknya telah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Mojokerto sebagai langkah awal dalam berupaya mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 itu tentang BPJS. Langkah itu dimaksudkan agar pemilik perusahaan benar-benar memperhatikan ketentuan yang

telah ditetapkan undang-undang, serta memperhatikan jaminan sosial tenaga kerja para karyawannya untuk mengikut sertakan mereka pada program BPJS, khususnya Ketenagakerjaan.

"Kontrak kerja sama antara BPJS Ketenakerjaan dengan Kejari Mojokerto telah penandatangannya telah kami lakukakan beberapa hari lalu yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Mojokerto Dra Hj Khairunnisa, Wakil Walikota Ir H Suyitno, dan Kakanwil BPJS Jatim Drs H Rizani Usman," katanya menjelaskan.

Sebenarnya, kata Didin, sapaan karib mantan Kepala BPJS Madura ini, jumlah perusahaan nakal di Kabupaten/Kota Mojokerto berjumlah ratusan. Namun sebagai langkah awal, BPJS Ketenagakerjaan merekomendasikan 20 nama perusahaan untuk dilakukan pemanggilan oleh Kejari Mojokerto.

Pihak Kejari, kata dia, telah mempersiapkan surat pemanggilan kepada pimpinan ke-20 perusahaan yang nunggak membayar program jaminan sosial tenaga kerja itu.

"Pendekatan hukum dengan cara melakukan kontrak kerja sama dengan Kejari Mojokerto ini merupakan salah pendekatan

yang kami lakukan sebagai bentuk perhatian dalam berupaya meningkatkan kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja," katanya.

Bentuk pendekatan lainnya adalah pendekatan politik. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto ini berharap, pimpinan daerah, baik bupati, wakikota dan Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab dan Pemkot Mojokerto bisa diajak bekerja sama dengan cara membentuk sistem perizinan terpadu dan mengharuskan program jaminan sosial sebagai prasyarat dikeluarkannya izin usaha.

"Paling tidak bagi warga yang hendak mengajukan izin usaha, ada upaya dari SKPD untuk mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja," pinta Didin Haryono.

Sesuai dengan ketentuan, perusahaan yang mengabaikan jaminan sosial tenaga kerjanya terancam dikenai sanksi hukuman kurungan penjara 8 tahun atau pidana denda Rp1 miliar, sesuia dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berdasarkan undang-undang itu, maka mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja merupakan keharusan. Oleh karenanya, pihaknya mendorong agar semua perusahaan ikut program jaminan sosial tenaga kerja. = ANT/ABD AZIZ/DIK

gresnews

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

PEMILU

Bawaslu Perintahkan Rekapitulasi Ulang 11 Kecamatan SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya melakukan rekapitulasi ulang pada 11 kecamatan di Kota Pahlawan.

Komisioner KPU Jatim Choirul Anam mengakui pihaknya telah menerima surat rekomendasi rekapitulasi ulang dari Bawaslu Jatim.

Isinya, surat tersebut memerintahkan KPU Surabaya untuk melakukan rekapitulasi penghitungan ulang.

"Kami sudah menerima surat rekomendasi rekapitulasi ulang dari Bawaslu dan sudah kita kirimkan ke KPU Surabaya," ujarnya.

Bawaslu Jatim mengeluarkan sebanyak 4 surat rekomendasi yang kesemuanya tertanggal 3 Mei 2014. Surat Rekomendasi Rekapitulasi Ulang tersebut dikeluarkan dengan nomor 237 sampai 240/Bawasluprov/Jtm/V/2014 untuk empat parpol.

Hal untuk merupakan surat rekomendasi nomer 237 untuk Partai Golkar caleg DPR RI, lalu rekomendasi Nomor 238 untuk PDIP Surabaya dan kemudian surat rekomendasi nomor 239 untuk caleg PAN Surabaya dan surat nomor 240 untuk caleg DPR RI asal Partai Demokrat.

Surat Rekomendasi Bawaslu tersebut ditandatangi oleh Ketua Bawaslu Jatim, Sufyanto dan telah dikirimkan ke KPU Jatim. Kemudian surat rekomendasi tersebut akan diteruskan oleh KPU Jatim ke KPU Surabaya.

Sehubungan dengan hal

itu, KPU Surabaya bakal menggelar rapat kordinasi dengan Panwaslu dan pihak terkait untuk menindaklanjuti surat rekomendasi dari Bawaslu tersebut. Karena surat rekomendasi itu merupakan perintah yang harus dilaksanakan.

"Tentunya kita akan segera kordinasi dengan semua pihak.

Selain itu juga minta petunjuk serta arahan ke KPU Jatim terkait anggaran dana untuk pelaksanaan rekapitulasi ulang lagi," ujar Ketua KPU Surabaya, Eko Waluyo.

Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Jatim, KPU Surabaya harus segera melakukan penghitungan rekapitulasi ulang di 11 Kecamatan yang terdiri dari 62 TPS. Bawaslu merekomendasi permohonan keberatan dari caleg DPR RI dari Golkar dan Partai Demokrat serta caleg DPRD Surabaya dari PDI Perjuangan dan PAN. Adapun 11 Kecamatan yang harus melakukan rekap ulang antara lain Genteng, Sambikerep, Jambangan, Wonocolo, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Karangpilang, Sawahan, Gubeng, Benowo dan Semampir.

Sedangkan Ketua Panwaslu Surabaya, Wahyu Hariadi, menyatakan pihaknya telah melakukan kordinasi dengan KPU Surabaya terkait surat rekomendasi dari Bawaslu Jatim tersebut.

"Saya sudah kordinasi dengan Ketua KPU Surabaya.

Agar bisa segera menggelar rekapitulasi ulang," ujar Wahyu Hariadi. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

ant/teresia may

PENDAKIAN. Para wisatawan sedang melakukan pendakian di Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang-Malang, Jawa Timur.

OBJEK WISATA

Jalur Pendakian Semeru Dibuka LUMAJANG - Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) membuka jalur pendakian ke Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut (mdpl) dan berada di perbatasan Kabupaten LumajangMalang, Jawa Timur, Senin (5/5).

"Mulai besok jalur pendakian gunung tertinggi di Pulau Jawa itu resmi dibuka untuk umum dengan tarif baru," kata Kepala Balai Besar TNBTS Ayu Dewi Utari, Minggu (4/5).

Jalur pendakian Semeru ditutup sejak 7 Januari 2014 karena badai dan cuaca buruk yang terjadi di sepanjang jalur pendakian gunung setempat, sehingga membahayakan keselamatan para pendaki dan penutupan tersebut berlangsung sekitar empat bulan.

Menurut dia, pihaknya bersama porter (penduduk setempat) sudah melakukan survei dan membersihkan jalur pendakian

dari pohon tumbang dan tanah longsor yang menutup sebagian jalur akibat cuaca buruk yang terjadi beberapa pekan lalu, bahkan sejumlah rambu-rambu yang rusak juga sudah diperbaiki.

"Berdasarkan hasil survei, jalur pendakian dinilai layak dan aman dilalui oleh para pendaki, sehingga TNBTS memutuskan untuk membuka jalur pendakian gunung yang memiliki ketinggian 3.676 mdpl itu pada 5 Mei 2014," tuturnya.

Ia menjelaskan jalur pendakian Gunung Semeru dibatasi hingga Kalimati, sehingga para pendaki dilarang melakukan pendakian hingga ke puncak Mahameru karena berbahaya bagi keselamatan wisatawan.

"PVMBG merekomendasikan pendakian hingga Kalimati karena status Gunung Semeru masih Waspada (Level II), sehingga masyarakat atau pendaki tidak

boleh melakukan aktivitas di radius 4 kilometer dari puncak," paparnya.

Ayu mengimbau para pendaki mematuhi rekomendasi TNBTS untuk melakukan pendakian hingga batas Pos Kalimati yang ditentukan karena selama ini masih ditemukan para pendaki yang nekat naik ke puncak Mahameru.

"Untuk mengantisipasi pendaki yang naik ke puncak, petugas TNBTS memperketat izin pendakian dengan membuat surat pernyataan yang menyebutkan mereka melakukan pendakian hingga Kalimati," katanya.

Selama empat bulan jalur pendakian Semeru ditutup, petugas TNBTS "kebanjiran" telepon dari para pendaki yang menanyakan kapan jalur pendakian gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu dibuka. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

INFRASTRUKTUR

Mall di Jatim Diperkirakan Tumbuh 20 Persen SURABAYA - Seiring meningkatnya kebutuhan dan gaya hidup masyarakat dalam berbelanja, pusat perbelanjaan modern di Jatim diperkirakan masih terus tumbuh hingga 20% tahun ini.

Apalagi kunjungan wisatawan domistik maupun manacanegara ke Jatim cukup meningkat sehingga memacu pertumbuhan pusat belanja atau mall.

"Beberapa kota di Jatim telah

dan mulai melengkapi kotanya.

Denhan puat belanja atau mal baru seperti di Jember, Ponorogo, Madiun, dan Sidoarjo. Kalau untuk Surabaya belum ada mal baru tetapi hanya perluasan saja seperti Tunjungan Plaza dan Supermall PTC", ujar Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur Riza Wibowo, Minggu (4/5).

Ia mengatakan meski sudah

memiliki banyak mal, namun Surabaya juga dinilai perlu ada tambahan mal baru yang menyebar ke setiap wilayah untuk memenuhi kebutuhan peritel maupun konsumen.

Apalagi masyarakat kelas menegahnya terus bertumbuh.

"Gaya hidup orang belanja di mal sekarang ini bukan menjadi suatu kemewahan atau konsumerisme, tapi suatu kebutu-

han orang berbelanja dengan nyaman," jelasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan sebuah mal dapat dinilai dari tingkat hunian peritelnya. Di Indonesia dalam rata-rata tingkat hunian mal baru atau perluasan mencapai 95%.

"Keberhasilan sebuah mal itu bisa dilihat peritelnya, bisa hidup atau tidak, bisa bayar sewa, bayar service charge maupun bayar kar-

yawannya," tegasnya.

Untuk diketahui, Pakuwon tengah menyelesaikan perluasan mal Tunjungan Plaza 5 dan 6 yang diperkirakan beroperasi pada 2016 mendatang. Selain memperluas mal Tunjungan Plaza 5 dan 6, Pakuwon juga tengah merenovasi Tunjungan Plaza 3 dan 4 dengan investasi Rp 80 miliar. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

11

Rekapitulasi Ulang Pemilu Dijaga Ketat JEMBER - Ratusan polisi menjaga ketat rekapitulasi ulang hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 untuk Daerah Pemilihan V dan Dapil I Jember di aula Kantor KPU Kabupaten Jember, Jawa Timur, Minggu siang.

KPU Kabupaten Jember melakukan rekapitulasi ulang berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) terkait dengan dugaan penggelembungan hasil perolehan suara di Dapil V dan hilangnya belasan suara salah satu partai politik.

"Sebanyak 200 polisi disiagakan dan kekuatan pengamanan masih ditambah satu satuan setingkat kompi (SSK) Brimob Kepolisian Daerah Jatim," kata Kapolres Jember AKBP Awang Joko Rumitro yang turun langsung memimpin pengamanan di lapangan.

Menurut dia, pihaknya melakukan pengamanan secara ketat untuk para undangan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses rekapitulasi penghitungan suara berlangsung.

"Kami tidak ingin terjadi situasi tidak terkendali. Oleh karena itu, semuanya harus diantisipasi dan pengamanan harus diperketat," tuturnya.

Ratusan polisi berseragam dan bersenjata lengkap tersebut berkumpul di dalam dan luar kompleks Kantor KPU Kabupaten Jember, bahkan sebuah kendaraan taktis dan satu unit "water cannon" juga ikut disiagakan di halaman Kantor KPU setempat.

Sementara itu, anggota Panwaslu Kabupaten Jember Dahlia mengatakan bahwa

rekomendasi Panwaslu untuk melakukan rekapitulasi ulang tersebut berdasarkan laporan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kehilangan sebanyak 13 suara di Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang.

"Laporan kecurangan hasil perolehan suara juga dilayangkan Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang mengklaim kehilangan 36 suaranya di Dapil Jember V yang meliputi Kecamatan Kencong, Gumukmas, Puger, dan Jombang," paparnya.

Pantauan di lapangan, proses rekapitulasi ulang yang digelar di aula Kantor KPU Kabupaten Jember sempat memanas karena para pengurus partai politik dan saksi meminta rekapitulasi dilakukan untuk seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di dua dapil tersebut. Namun, pihak KPU menolak.

"Kami hanya melakukan rekapitulasi ulang perolehan suara di TPS yang bermasalah sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jember," tegas Ketua KPU Kabupaten Jember Ketty Tri Setyorini.

Rekapitulasi ulang di Dapil Jember V hanya dilakukan di empat TPS, yakni di empat desa di Kecamatan Puger, sedangkan di Dapil Jember I hanya satu TPS di Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ant/m risyal hidayat

PARADE BUDAYA KOTA SURABAYA. Peserta mengenakan pakaian adat khas Minangkabau ketika mengikuti Parade Budaya dan Pawai Bunga 2014 di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (4/5). Parade dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-721 tersebut diikuti sekitar 75 kelompok yang berasal dari sejumlah provinsi.

PRODUKSI

Produsen Mamin Belum Berpihak ke Konsumen SURABAYA - Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya (LPKS) Paidi Pawirorejo mengatakan produsen makanan dan minuman (mamin) di Indonesia belum memberikan aman sepenuhnya kepada konsumen.

"Sebagian besar makanan dan minuman di Indonesia masih menerapkan prinsip "gu-

nakan selagi bisa sebelum dilarang". Padahal bahan-bahan itu sudah dilarang di negara lain," ujarnya dihubungi Koran Madura, Minggu (4/5).

Menurut Yoyok sapaan akrab Paidi Pawirorejo ini, bila produsen memilih bahan makanan yang lebih aman daripada yang digunakan akan menjadi nilai

tambah dan memperoleh kepercayaan dari konsumen. "Itu juga harus berlaku pada sikap perusahaan pada lingkungan", ujarnya.

Yoyok mencontohkan, mengenai iklan menggunakan model anak-anak. Di negara-negara Eropa, menggunakan anak-anak untuk iklan yang jelas dilarang.

Namun, masih banyak perusa-

haan multinasional yang juga memproduksi produk sama yang menggunakan anak-anak sebagai bintang iklan di Indonesia.

"Pemerintah dan masyarakat harus peduli dengan rantai pasok produksi pro lingkungan", tegasnya.

Produsen tentu saja mengikuti relugasi pemerintah setem-

pat. Namun, lanjut Yoyok, hal ini bisa berbalik ketika ada kekuatan konsumen yang memboikot produk bila memang terbukti melakukan kecurangan.

"Konsumenlah yang bisa diandalkan sebagai kunci kepedulian pro lingkungan," pungkasnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SENIN 5 MEI 2014|NO. 0354|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SENIN 5 MEI 2014 NO. 0354 | TAHUN III

Akan Ada AKN di Wonoasih Bersaing Ketat Bersama 53 Kabupaten/Kota PROBOLINGGO - Tinggal selangkah lagi Kota Probolinggo memiliki Perguruan Tinggi (PT) Akademi Komunitas Negeri. Proposal yang diajukan Pemerintah Kota Probolinggo mendapat perhatian dari Ditjend Dikti Kemendikbud Republik Indonesia.

Akademi Komunitas Negeri (AKN) yang hendak berdiri ternyata bukan sekadar gembargembor. Setidaknya, Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kemendikbud, Sabtu (3/5), menurunkan tim visitasi ke Kota Probolinggo.

Haris Budiarto, Ketua Tim Visitasi Ditjen Dikti, menyebut rencana pendirian AKN setara diploma satu (D1) dan diploma dua (D2) itu sudah memiliki nilai plus. Sebab, Pemkot Probolinggo siap menyediakan anggaran, sarana prasarana dan lahan. ‘’Kami melakukan verifikasi lapangan usulan pendirian akademi komunitas yang sudah diajukan Pemkot Probolinggo tahun 2013 lalu,’’ jelasnya di Ruang Shaba Bhina Praja, Kantor Walikota Probolinggo.

Menurut dia, pemkot mengusulkan tujuh program studi (prodi). Yakni, urusan perhotelan, otomotif, perkayuan industri, teknologi perikanan tangkap, pengolahan pemanfaatan sampah limbah, teknologi informasi, dan jurusan akuntansi. Haris Budiarto bersama Prof. Arwan, dan Dian Indra, rekan setimnya sengaja

mewawancarai tim pemkot.

Bahkan, ketiganya sudah bertemu langsung dengan Wali Kota Probolinggo.‘’Wali kota sudah sanggup menyiapkan anggaran dan tanah untuk mengegolkan pendirian akademi komunitas,’’tandas Haris Budiarto.

Kampus AKN itu rencananya dibangun di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo bersebelahan dengan Balai Pembenihan Ikan, milik Dinas Kelautan dan Perikanan.

Lahan seluas 5,2 hektare sudah disiapkan.

Haris Budiarto menyebut Ditjen Dikti bakal menyatakan sikapnya bulan ini. ‘’Pertengahan Mei kami mengadakan rapat sekaligus menentukan usulan kabupaten dan kota mana saja yang disetujui,’’ terangnya.

Dia menjelaskan, terdapat 53 kabupaten/kota lain di Indonesia yang mengusulkan pendirian AKN. Dari puluhan usulan itu, hanya 10 – 15 yang akan disetujui. Akademi komunitas berstatus negeri, salah satunya akan berdiri di Kota Probolinggo.‘’Banyak akademi serupa di Indonesia tapi sta-

tusnya masih swakelola dengan menggandeng universitas pengayom. Kota juga bisa kalau mau swakelola, semisal bekerja sama dengan ITS,” papar Haris Budiarto.

Haris Budiarto menambahkan, pendirian akademi komunitas negeri sebenarnya tidak terlalu sulit. Asalkan ada komitmen anggaran berikut ketersediaan tanah, serta sarana dan prasarana, maka Ditjen Dikti akan turun melakukan verifikasi. Ketersediaan tanah minimal seluas 3 hektare. ‘’Nanti ada sharing antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apabila usulan disetujui, maka tanah berikut bangunan akan diserahkan ke Ditjen Dikti Kemendikbud. Semakin besar daerah mampu meng-cover maka lebih cepat akselerasinya,’’ bebernya.

Di tempat yang sama, Walikota Hj.Rukmini berani menegaskan jika anggaran sudah siap. Orang nomor satu di Kota Probolinggo juga sudah menyampaikan komitmennya. Bahkan, wali kota berani membuat surat pernyataan terkait ketersediaan anggaran untuk sarana prasarana, biaya operasional, dan anggaran beasiswa sebanyak 150 mahasiswa untuk tiga program studi akademi komunitas. ‘’Tanah seluas seluas 5.200 meter persegi atau 5,2 hektare sudah disiapkan, berikut sarana prasarana yang akan ditempati

sementara di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo, serta menyiapkan pembangunan gedung dan perkantoran,’’ tegasnya.

Jika Ditjen Dikti nanti menyetujui, pihaknya menyanggupi menyiapkan dosen pengajar.

Selain itu, instrukstur diambil dari kalangan dunia usaha dan industri.”Kami optimistis disetujui, sudah ada komitmen dari wali kota dan DPRD Kota Probolinggo, serta dukungan pelaku usaha atau perusahaan yang berinvestasi,’’ucap Walikota Hj.Rukmini yang di dampingi Wawali HM.Suhadak, beserta Ketua DPRD, HM.Sulaiaman.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Probolinggo, HM. Sulaiaman, mengatakan proses hibah aset tanah ke Kemendikbud kelak juga atas persetujuan dewan. DPRD mendukung penuh rencana pendirian akademi komunitas negeri itu. Selepas itu, detail engineering design (DED) segera dibuat yang realisasinya nanti di-cover APBD Perubahan 2014. Pada Agustus mendatang, akademi sudah dapat memulai perkuliahan bagi mahasiswa baru. ‘’Nanti dapat bekerja sama dengan universitas pembina,’’katanya.

Politisi Partai Demokrasi Indoenesia Perjuangan (PDIP) itu menambahkan, motivasi mendirikan AKN itu untuk menampung lulusan SMA/SMK yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.

Setiap tahun, diperkirakan ada 40 persen lulusan yang tidak meneruskan studi mereka ke PT. ‘’Kemungkinan karena kendala biaya.

Mereka akan berijazah D-1 dan D-2 kalau melanjutkan di akademi komunitas. Apalagi, dulu Kota Probolinggo dikenal sebagai Kota Pendidikan yang berdiri SGO, SPG dan PGAN,”terang HM.Sulaiman.

Tim Visitasi Tinjau Lokasi Dalam kunjungan sekaligus peninjauan lokasi tersebut, tim Visitasi dan Review didampingi Kepala Bappeda Kota Probolinggo, Immanto, Sekretaris Dinas Pendidikan, Adi, Manager PT.BFI, Heru Djudiarto dan PT Kutai Timber Indonesia (KTI), Cpt. Saint Latif, serta para pengurus AK melihat kondisi riil perusahaan PT.BFI yang mendukung penuh atas berdirinya Akademi Komunitas. Dilanjutkan meninjau bangunan yang akan dijadikan sebagai gedung sementara kegiatan belajar mengajar mahasiswa AK di SMK Negeri 2 nantinya.

Kemudian Tim Visitasi bergegas melihat lahan seluas 5,2 hektare di Kelurahan Kedungasem yang disediakan untuk Akademi Komunitas. Setelah itu bergeser ke Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, dan menuju PT. Kutai Timber Indonesia (KTI).

Di lokasi ini, Tim Visitasi diberikan kesempatan untuk melihat langsung proses pengolahan kayu menjadi playwood yang langsung dipimpin Manager Capt.

Saint Latif. Satu persatu lokasi tak luput dari pengamatan. Dan berakhir di Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) Mayangan.

Anggota Tim Visitasi dan Review, Dian Indra, dalam kesempatan tersebut mengatakan, tugas mereka berkunjung ke Kota Probolinggo ini adalah untuk melakukan, klarifikasi, verifikasi dan validasi data di lapangan sesuai dengan apa yang telah pernah disampaikan.

Verifikasi yang pertama dilakukan adalah terkait dengan komitmen Pemkot Probolinggo terhadap pendirian AK, yaitu komitmen yang bisa dituangkan dalam dokumen untuk segera diambil keputusan. Selain itu, kelayakan penyelenggara juga sangat diperlukan, sebab dalam menjalankan akfitifitasnya, apakah AK dilengkapi dengan tempat-tempat magang.

“Sebanyak 70 persen lulusan akan diserap oleh dunia usaha sedangkan 20 persen lagi ditargetkan harus mampu menjadi pengusaha dengan membuka lapangan pekerjaan yang baru,” jelas Sigit.

Ditambahkan, setelah komitmen dan kelayakan penyelenggara ditemukan, maka penilian selanjutnya akan beralih kepada sisi input. Hal ini juga sangat diperlukan, jangan setelah AK tersebut didirikan dan tidak ada mahasiswa yang berminat, maka dari itu diperlukan data mahasiswa yang masuk dan lulus untuk setiap tahunnya.

Menurutnya, AK adalah bagian dari amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).

AK bertujuan sebagai penguatan pendidikan vokasi dan mendongkrak Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi. Masingmasing mahasiswa yang selesai menempuh program pendidikan ini akan mendapat gelar setara dengan D1 atau D2. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA SENIN 5 MEI 2014 NO. 0354| TAHUN III

13

Kemana Petani Harus Mencari Pupuk Urea Sudah 7 Hari Menghilang di Pasaran PROBOLINGGO – Kelangkaan pupuk jenis urea dikeluhkan Petani Kabupaten Probolinggo.Pasalnya jenis pupuk tersebut banyak digunakan oleh kalangan petani karena ternilai murah.

Pupuk bersubsidi tersebut, jarang ditemukan di kios-kios yang ada sudah sekitar 7 hari yang lalu.”Saya sudah cari kemana-mana juga tidak ada,” kata, Turam, salah satu petani asal Desa Sumbersuko Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Minggu (4/5).

Turam mengaku, petani banyak memburu jenis pupuk urea subsidi itu karena dinilai murah harganya dibandingkan dengan pupuk lainnya. Harga pupuk urea di kios-kios pertanian cukup tejangkau, yakni Rp 95 ribu. Sedangkan untuk jenis pupuk lainnya lebih dari harga Rp 150 ribu.

“Memang jenis pupuk lainnya banyak.Namun harganya sangat mahal,” terangnya Sementara itu, pupuk jenis ZA juga tergolong bersubsidi, Tetapi saat ini jenis pupuk itu mengalami kenaikan harga hampit dua kali lipat dari harga semula.“Kalau harga urea memang murah, tetapi barang tidak ada,” tandas Turam.

Dengan kelangkaan pupuk

“Kalau tanam bawang merah, pempukannya bias tiga kali sampai panen.Jadi secara otomatis uang untuk membeli pupuk akan membengkak,”

katanya.

Sedangkan kata Rohim, harga panen saat ini sedikit kurang menguntungkan petani.Sebab harga

jual dengan biaya tanam tidak sebanding.”Jadi banyak petani mengalami kerugian,”pungkasnya. =MahfudHidayatullah

urea bersubsidi tersebut, Turam dan petani lain tidak mau mengambil reskio atas kegagalan panen pada tanamannya.

Dia mengaku untuk menyiasatinya secara terpaksa membeli pupuk ZA meski harganya mahal.

“Kalau tanaman sudah waktunya pupuk, tidak bias ditundatunda lagi. Jadi tidak boleh terlambat dalam hal pemupukannya,” terangnya.

Dalam ukuran tanah 200 meter persegi, ia mengatakan, pupuk yang harus tersedia sebanyak 50 kilogram. Karenadari volume itu bias mencukupi untuk pemupukan tanaman sawahnya.

“Jadi kami tetap harus membeli meski harga pupuk mahal,” tandasnya.

Selainitu, petani lainnya, Rohim, warga Desa Clarak, Kecamatan Leces, mengatakan , dengan kelangkaan dan mahalnya harga pupuk selain urea, membuat petani sangat resah. Sebab ongkos perawatan tanaman akan mengalami kenaikan.

UU DESA

Apdesi Desak Pemerintah Buat PP PROBOLINGGO – Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendesak pemerintah agar segara membuatkan peraturan pemerintah (PP) tentang adanya undang-undang desa baru nomor 6 tahun 2014 . Dengan adanya PP tentang undang-undang tersebut dinilai akan memudahkan daerah untuk membutkan perda tentang undangundang desa tersebut.

DEMO JALAN RUSAK. Warga membawa poster dalam aksi tutup jalan di kawasan pertigaan Gading, Winongan, Pasuruan, Jatim. Jalan pertigaan Gading, Winongan yang menjadi jalur alternatif Malang-Probolinggo tersebut sudah rusak sejak 2009 yang lalu, hingga kini tidak ada perbaikan jalan dan sering mengakibatkan kecelakaan.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Apdesi, Edy Santuso mengatakan pihaknya berharap kepada pemerintah agar segera membuatkan dan mengesahkan adanya undang-undang desa

yang baru.“Karena tidak bisa diberlakukan undang-undang tersebut, jika PP tentang undang –undang itu masih belum digarap dan segera di sahkan,” katanya kepada wartawan, Minggu (4/5).

Edy Santuso mengaku, undang – undang desa yang juga mengatur tentang Anggaran Dana Desa (ADD) menyebutkan adanya penambahan anggaran itu rata-rata sebesar Rp 1,4 miliar rupiah. Dana besar tersebut, bersumber dari APBN yang direncanakan akan digulirkan pada 2015 mendatang.

“Jika PP atas undangundang tersebut masih belum ada, maka secara otomatis aturan dibawahnya seperti perda yang di garap oleh pemerintah daerah yang ada di Kabupaten atau kota yang ada di seluruh Indonesia juga tidak bias membuatnya,”

tandasnya.

Menurutnya, pada tahun 2015 mendatang kebanyakan desa akan melaksanakan pemilihan kepala desa atau pilkades.Secara otomatis mereka akan menerima aturan tentang desa yang baru termasuk PP dan perda desa.“Apalagi undang-undang desa yang baru masih banyak kepala desa yang belum memahami tentang isi di dalamnya,” ucap Edi Santuso.

Dengan tidak adanya sosialisasi itu, kata Edy Santuso, dinilai kurang memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat lebih-lebih kepada kepala pemerintahan desa , yakni kepala desa.“Pihak pemerintah pusat agar segera melakukan perencanaan tentang agenda sosialisasi undang- undang desa yang baru,” harapnya. =MahfudHidaytullah

14

KORAN MADURA

Probolinggo

SENIN 5 MEI 2014|NO. 0354|TAHUN III

Suara Caleg PKB Dihitung Ulang Hasil Rekomendasi Bawaslu Jawa Timur PROBOLINGGO – Pemilihan Legislatif di Kota Probolinggo sudah usai, namun saat perhitungan suara di KPU selesai, masih ada caleg merasa keberatan atas teknis penghitungan oleh petugas KPPS, calon anggota legislatif Kota Probolinggo dari daerah pemilihan (dapil) I Kecamatan Kademangan dan kedopok, untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Yakni caleg nomor urut 1, Taufiqurrahman yang memperoleh 1.605 suara dengan caleg nomor urut 3, Nur Hudana yang meraup1.606 suara.

Surat keberatan yang diajukan Taufiqurrahman, akhirnya membuahkan hasil. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur merekomendasi untuk meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo untuk membuka pembukaan kotak suara sekaligus pembukaan C-1 plano pada sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan melakukan penghitungan ulang.

Rekomendasi Bawaslu Jawa Timur tersebut, langsung ditindak lanjuti KPU Kota Probolinggo untuk menggelar Rapat Koordinasi, Jum’at (2/5) kemarin, dengan Pembahasan tentang Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Panwaslu Kota Probolinggo kepada KPU Kota Probolinggo agar KPU Kota Probolinggo melakukan pembukaan kotak suara sekaligus Pembukaan C-1 PLANO, dan melakukan penghitungan ulang.

Rapat koordinasi di hadiri Anggota KPU Kota Probolinggo, Polres Probolinggo Kota, Kejaksaan Negeri, Panwaslu, Pimpinan Partai Politik, Panitia Pengawas Pemilu Kota Probolinggo, Taufiqurrahman, Baddruttamam dari Perwakilan dari Nur Hudana, S.HI, PPS Kelurahan Jrebeng Lor dan Kelurahan Sumber Wetan, serta PPK Kecamatan Kedopok Ketua KPU Kota Probolinggo, Sukirman WHP, mengatakan berdasarkan masukan dari Caleg Anggota DPRD Kota Probolinggo, atas nama Taufiqurrahman dari Partai Kebangkitan Bangsa dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor: 223/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, serta Rekomendasi Panwaslu Kota Probolinggo nomor: 198/PW. Kota/Prob/PILEG/RKM/IV2014, agar KPU Kota Probolinggo melakukan pembukaan kotak suara sekaligus Pembukaan C-1 PLANO. Permintaan Pembukaan C-1 PLANO akan dilakukan terhadap TPS 1 Jrebeng Lor dan TPS 5 Kelurahan Sumber Wetan, dan melakukan penghitungan ulang untuk TPS 3 dan 10 di Kelurahan Jrebeng Lor. “Keputusan hasil rakor, sesuai

usulan atau permintaan dari mayoritas Pimpinan Parpol, diharapakan pengitungan ulang dilakukan untuk Suara PKB saja.

Rekomendasi tersebut tetap akan dilaksanakan setelah ada surat perintah dari KPU Provinsi Jawa Timur,”papar Sukirman WHP. Sukirman WHP menambahkan, saat pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang nantinya akan mengundang seluruh pihak terkait.“Penghitungan ulang akan dilaksanakan Senin (5/5) atau (hari ini,red) yang terdiri dari seluruh ketua Partai Politik, Pihak pelapor dan pihak yang berkepentingan, Ketua PPK Kedopok, Ketua PPS Jrebeng Lor dan Sumber Wetan, serta Gabungan Hukum Terpadu (GAKUMDU) dan setiap partai politik diharapkan untuk menghadirkan

saksi,”paparnya.

Menanggapi hal itu, Baddrut Tamam, Ketua Pemenangan Caleg Nomor urut 3, Nur Hudana, SHi, menyatakan keberatan rencana pelaksanaan penghitungan ulang dan rekapitulasi ulang hasil Pemilu Legislatif 2014, pada daerah pemilihan (Dapil) I, Kecamatan Kademangan dan Kedopok.

Ia mengungkapkan mengacu rekomendasi Bawaslu Jawa Timur, Nomor: 223/BAWASLU-PROV/ JTM/IV/2014 atas laporan / gugatan saudara Taufiqurrahman, caleg DPRD Kota Probolinggo, Nomor urut 1 daerah pemilihan (dapil) I, serta Rekomendasi Panwaslu Kota Probolinggo nomor: 198/PW. Kota/Prob/PILEG/RKM/ IV2014, agar KPU Kota Probolinggo melakukan pembukaan kotak suara sekaligus Pembukaan C-1 PLANO yang merekomendasikan ulang terhadap TPS 1 Jrebeng Lor dan TPS 5 Kelurahan Sumber Wetan, dan melakukan penghitungan ulang untuk TPS 3 dan 10 di Kelurahan Jrebeng Lor. “Berdasarkan UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD, bahwa pelaksanaan rekapitulasi dan penghitungan ulang bisa dilaksanakan apabila memenuhi unsur pasal 223 ayat 2, pasal 225, pasal 227 ayat 1,”tegas

Badrut Tamam.

Dengan mengacu hal itu, lanjut Badrut Tamam, tidak dapat dibenarkan KPU Kota Probolinggo melakukan penghitungan ulang padaTPS 3, dan TPS 10 Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok.

Apalagi di kedua TPS tersebut, dudah pernah dilakukan penghitungan ulang atas permintaan atau gugatan saudara Taufiqurrahman yang disaksikan langsung oleh yang bersangkutan bersama para saksi, dan pihak Panwaslu beserta pihak keamanan.

Begitu juga, yang terjadi di TPS 1 Kelurahan Jrebeng Lor Kecamatan Kedopok sudah pernah membuka form C-1 plano, saat pelaksanaan Rekapitulasi PPK Kedopok, tanggal 16 April 2014.

Disaksikan para saksi partai, Panwascam, Komisioner KPU Kota Probolinggo, dan petugas keamanan. Kemudian TPS 5 Kelurahan Sumbertaman.

“Penghitungan ulang atau rekapitulasi ulang atas semua gugatan, tuntutan keberatan oleh pihak manapun karena telah melewati tenggang waktu, berdasarkan UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD tidak dapat dibenarkan,”pungkasnya. =M.Hisbullah Huda

Terapi Air Laut

PPP Banyak Dikunjungi Warga PROBOLINGGO – Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo, tak hanya menjadi obyek wisata di saat hari libur.

Namun juga menjadi sarana terapi untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit.

Warga yang melakukan terapi dengan berendam air laut, tak hanya dilakukan orang dewasa, tetapi juga banyak dilakukan oleh seumuran anak-anak.

Seperti Minggu (4/5) kemarin, puluhan warga dari berbagai daerah datang untuk melakukan terapi air laut.

Terapi yang mereka lakukan dengan merendam seluruh tubuh hingga berjam-jam lamanya.

“Air laut itu juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit,” ujar seorang warga asal desa Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Hari Purnomo kepada wartawan.

Hari Purnomo sendiri mengaku hampir setiap Minggu mendatangi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Kota Probolinggo.

Tujuannya, dia tidak hanya melakukan liburan saja, tetapi juga mandi untuk melakukan terapi. Saat melakukan terapi tersebut, sekujur tubuhnya seperti ada aliran yang menarik-narik.“Tubuh rasanya seperti kesemutan,” terang dia.

Sejak rutin melakukan terapi air laut tersebut, sakit linu yang dideritanya hampir sembuh. Bahkan, sedikit demi sedikit kondisi penyakit yang dideritanya semakin hilang.

Hal yang sama diakui, Ny. Rup. Perempuan asal desa Jangur, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo itu mengatakan, terapi air laut lebih efesien daripada pergi ke dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya.

Dia menjelaskan, sejak setahun yang lalu, Ny. Rup selalu mengeluh sering sakit kepala. Namun sejak rutin melakukan terapi sendiri dengan berendam di laut, penyakitnya sudah agak mendingan. “Sekarang sudah agak baikan, setelah seringkali melakukan terapi air laut di PPP,” katanya. =Muhammad Sugianto

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

SENIN 5 MEI 2014 No. 0354 | TAHUN III

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

City Makin Dekat Juara Liga Inggris LIVERPOOL - Manchester City berpeluang lebih besar menjuarai Liga Utama Inggris dibandingkan Liverpool dan Chelsea, setelah akhirnya duduk di puncak klasemen sementara Liga Utama Inggris seusai mengalahkan Everton 3-2 pada laga di Goodison Park, Sabtu (3/5) tengah malam WIB hingga Minggu (4/5) dini hari WIB. City memiliki nilai yang sama dengan Liverpool yaitu 80 poin, tetapi City unggul selisih gol dari Liverpool. Sedangkan Chelsea tergusur ke tempat ketiga. Posisi ini akan bertahan hingga akhir musim, bila City, Liverpool, dan Chelsea memenangkan dua laga sisa.

Pada laga di Goodison Park itu, The Citizen, sempat tertinggal 0-1 lebih dulu berkat gol Ross Barkley.

Tapi Sergio Aguero dan Edin Dzeko membawa timnya bangkit dan menutup babak pertama dengan keung-

gulan 2-1. Di awal babak kedua, Dzeko sukses menceploskan gol keduanya dan diperkecil oleh gol Romelu Lukaku hingga kedudukan akhir menjadi 3-2.

Pelatih City Manuel Pellegrini mengaku bahwa tidak mudah menundukkan Everton yang juga punya agenda finis di zona empat besar.

“Ini sungguh sebuah langkah besar. Melawan Everton di sini sangat sulit. Jika ada yang meragukan pemain-pemain Everton, mereka sangat ingin meraih kemenangan sejak awal dan ini adalah pertandingan yang sulit,” kata Pellegrini.

Kemenangan City ini memperkecil peluang Liverpool menjuarai liha. Hal ini memunculkan tuduhan bahwa Everton sengaja

kalah dari City karena tidak ingin rival satu kotanya itu mengangkat trofi juara musim ini. Tetapi pelatih everton Roberto Martinez membantah tuduhan tersebut.

Menurut Martinez, tuduhan itu tidak beralasan. Pasalnya mereka juga sangat berkepentingan dengan kemenangan atas City yaitu bisa tembus ke Liga Champions musim depan. Tetapi dengan kekalahan ini maka mimpi mereka bermain di kompetisi terelit Eropa itu pupus.

Jatah terakhir dari Inggris untuk

bermain di play off Liga Champion menjadi milik Arsenal.

Everton memang butuh kemenangan untuk menjaga kans mereka finis di zona Liga Champions. Dengan kekalahan tersebut, Everton dipastikan tidak akan bisa finis di zona empat besar.

Everton tersendat di urutan lima klasemen dengan nilai 69. Mereka terpaut empat poin di belakang Arsenal yang mengoleksi nilai 73.

Everton kini hanya tinggal memiliki satu pertandingan sisa,

sementara Arsenal punya dua laga. Dengan selisih empat poin itu, jumlah poin maksimal Everton, yakni 72, sudah tidak mungkin melampaui Arsenal.

Arsenal sendiri baru bermain menghadapi West Bromwich Albion pada hari Minggu (4/5) malam WIB. “Jika ada yang mempertanyakan integritas kami, mereka tidak punya alasannya. Niat kami untuk memenangi laga ini begitu jelas,” kata Martinez. =BBC/SKY SPORTS/AJI

LA LIGA

Xavi: Barca Akhiri Musim Tanpa Gelar BARCELONA - Gelandang Barcelona Xavi Hernandez menilai timnya tidak memiliki peluang lagi menjuarai La Liga Spanyol, seusai ditahan imbang 2-2 oleh Getafe Sabtu (3/5) lalu.

Dengan demikian, Barcelona mengakhiri musim ini tanpa satu gelar juara pun. Padahal, La Liga menjadi peluang terakhir meraih gelar setelah gagal di final Copa del Rey dan tersingkir di semifinal Liga Champions.

Barcelona kini menempati posisi dua klasemen sementara dengan nilai 85 dari 36 laga, tertinggal tiga angka dari Atletico Madrid di puncak klasemen yang baru bermain 35 kali. Sementara Real Madrid juga siap mengambil alih

dengan koleksi 82 poin dari 34 partai.

“Sebuah keajaiban harus terjadi agar kami memenangi La Liga, itu hampir mustahil. Kami tidak tampil baik karena musim kami sejauh ini tidaklah bagus.

Kami memulai langkah dengan bagus saat memenangi Piala Super Spanyol, tapi kami tidak kompetitif dalam banyak aspek sepanjang musim,” kata Xavi.

Dia melanjutkan, “Tim ini tidak berada pada level yang dibutuhkan, kami menjalani musim yang buruk, dan sekarang kami harus kritis terhadap diri kami sendiri. Kami harus meningkatkan banyak hal, kritis terhadap diri kami sendiri, dan bersiap untuk tahun depan.”

Sementara itu, pelatih Barcelona Gerardo Martino menyesalkan hasil tak maksi-

mal kontra Getafe itu. Dia pun menilai timnya tak berjalan baik untuk timnya. “Akhirnya sungguh tidak mengenakkan, tampil di Camp Nou dan karena penampilan yang ditunjukkan,” kata Martino.

Pelatih asal Argentina itu melanjutkan, “Ini bukanlah sesuatu yang kami perkirakan.

Sedari awal memang ada kemungkinan untuk tidak meraih target kami, tapi untuk tidak mencapainya itu seharusnya bukan kesalahan kami. Ini bukanlah tahun yang bagus, baik secara individu maupun kolektif, karena saya tidak mampu mewujudkan keinginan saya menjadi realitas tim dan karena kami tidak pernah menunjukkan versi terbaik Barca.

Ini merupakan musim yang sulit dengan banyak isu terkait sisi sepakbola.” =SKY SPORT/AJI

16

KORAN MADURA

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

lahraga NAPOLI JUARA KORAN MADURA

16

SENIN 5 MEI 2014 No. 0354 | TAHUN III

Persembahan Gelar Perdana Rafael Benitez

ROMA - Pelatih anyar Napoli Rafael Benitez sukses mempersembahkan gelar pertamanya untuk klub itu setelah menjuarai Coppa Italia. Pada final di Stadio Olimpico, Minggu (4/5) dini hari WIB, “Partonapei” menang 3-1 atas Fiorentina. Gelar ini cukup menghibur setelah gagal bersaing dengan Juventus dan AS Roma di Liga Serie A. Napoli hanya duduk di peringkat ketiga klasemen akhir dibawah Juventus dan AS Roma.

Padahal target mereka musim ini adalah meraih scudetto atau meraih gelar juara Liga Serie A Italia setelah belanja besar-besaran pada musim panas 2013 silam. Benitez antara lain memboyong pemain-pemain Real Madrid seperti Gonzalo Higuain, Callejon, dan pemain pinjaman dari Liverpool Pepe Reina.

Pada laga itu, Napoli unggul terlebih dahulu berkat sepasang gol Lorenzo Insigne di menit ke11 dan ke-17. Tetapi Juan Vargas sempat membuat Fiorentina memperkecil ketinggalan dan terus memelihara harapan.

Apalagi kemudian Napoli harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-78 setelah Gokhan Inler diusir keluar lapangan. Akan tetapi hasil akhir lantas dipastikan berpihak ke Napoli setelah Dries Mertens membuat gol di menit

LORENZO INSIGNE dikerubuti rekan-rekannya usai mencetak gol ke gawang Fiorentina

EVERTON 2-3 MAN. CITY

38

HARI LAGI

injury t i m e dan mengakhiri laga dengan skor telak 3-1.

Ini adalah gelar Piala Italia (Coppa Italia) ke-5 Napoli. Sebelumnya mereka juara pada 1962, 1976, 1987, dan 2012. Tapi mereka masih kalah dari Lazio dan Fiorentina (enam trofi), Inter Milan (tujuh gelar), dan AS Roma dan Juventus (sembilan titel).

Rafael Benitez mengaku puas dengan permainan anak-anak asuhnya. Menurut dia, Napoli bermain indah dan mengontrol pertandingan tersebut. “Saya pikir ini adalah laga yang indah. Kami memegang kontrol di awal dengan keunggulan 2-0 dan pertandingannya tampak simpel, tapi kemudian Fiorentina kembali punya kans. Kami bisa saja mendapatkan gol ketiga lebih cepat, tapi kami juga bekerja dengan baik di lini pertahanan dan dengan 10 orang kami tampil baik sebagai sebuah tim dengan karakter yang nyata,” ucap mantan pelatih Chelsea itu.

Pria Spanyol yang pernah melatih Liverpool itu melanjutkan, “Saya selalu mengatakan bahwa kalah tidak mengubah apapun, tapi sebuah kemenangan akan lebih positif . Para penggemar melihat bahwa tim ini menampilkan 100% dan itulah hal terpentingnya.” =ESPN/AJI

BARCELONA 2-2 GETAFE

City Makin Dekat Juara Liga Inggris

Xavi: Barca Akhiri Musim Tanpa Gelar

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

SENIN

KORAN MADURA

5 MEI 2014 No. 0354 | TAHUN III

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

Taneyan Lanjang

A

KORAN MADURA

Nama-nama yang Dimungkinkan Jadi Kandidat • • • • • • • •

Audisi Menuju Bupati,

Siapa Pengganti Busyro?

Audisi Menuju Bupati,

Siapa Pengganti Busyro?

A. Busyro Karim Soengkono Sidik Unais Ali Hisyam Dewi Khalifah Bambang Mursalin Azasi Hasan Ilyasi Siraj Moh. Sahnan

• • • • • • • •

A. Busyro Karim Soengkono Sidik Unais Ali Hisyam Dewi Khalifah Bambang Mursalin Azasi Hasan Ilyasi Siraj Moh. Sahnan

Nama-nama yang Dimungkinkan Jadi Kandidat

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

SENIN

5 MEI 2014 No. 0354 | TAHUN III

Sampang B

KORAN MADURA BKORAN

Berita Utama

SENIN 5 MEI 2014 No. 0354 | TAHUN III

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

MADURA

Banyak Peserta Satu Juara Nama-nama yang Dimungkinkan Menjadi Kandidat Pemilukada Sumenep 2015 Ketika pertarungan pemilu legislatif dianggap banyak orang selesai, sesungguhnya peperangan yang sebenarnya belum dimulai, pada konteks lokalitas Sumenep. Meski tinggal satu tahun lagi, pemilukada ramai dibicarakan orang saat ini. Mereka bertanya, siapa pengganti Busyro? Tak ada jawaban pasti kecuali dua hal; Busyro diganti Busyro, atau Busyro diganti yang bukan Busyro. Lalu siapa, inilah sejumlah nama yang melompat, dari satu bibir ke bibir yang lain.

Di antara nama yang disebut antara lain, Unais Ali Hisyam (anggota DPR RI dari PKB). Sosok ini dinilai layak karena berpengalaman di politik. Misalnya, pernah menjabat ketua komisi B DPRD Sumenep dan naik kelas menjadi anggota DPR RI. Nama lainnya, Seongkono (Wabup) Sumenep mendampingi A Busyro Karim.

Sekoci Busyro-Soengkono dalam konstalasi politik bisa tidak satu jalur lagi, meski mungkin tetap bersatu dalam perahu yang sama.

Di luar nama itu, Dewi Kholifah. Sosok perempuan ini bukan nama baru karena pernah mencalonkan dalam pemilukada Sumenep 2010. Kemudian, Dewi bermaksud naik kelas dengan menjadi caleg DPRD Provinsi Jatim dari PPP (2014). Dewi

melakukan migrasi politik dari semula PKB ke PPP. Ada pula Bambang Mursalin. Wiraswasta asal Sumenep (bermukim di Jakarta) ini dikabarkan akan turun gunung untuk bertarung kembali pada pemilukada (2015) sebagaimana tahun 2010. Setelah tereliminasi (pemilukada Sumenep 2010), Bambang menjadi caleg DPR RI 2014, berlindung di bawah pohon beringin (Golkar).

Selanjutnya, Azasi Hasan juga disebut akan terbang rendah ke Sumenep untuk menjajal pemilukada 2015. Pria yang aktif di perbankan ini pernah tereliminasi audisi pemilukada di Sumenep (2010). Nama lainnya, Ilyasi Siraj yang malang-melintang dalam jagat politik. Sebelumnya, Ilyasi menjabat sebagai anggota

DPR RI (PKB). Kemudian ia maju sebagai calon bupati Sumenep 2010. Mantan ketua PCNU Sumenep ini maju sebagai caleg DPR RI dari partai Gerindra (2014).

Begitu pula, Moh Sahnan. Pria tambun ini fotonya mulai bergantungan di sejumlah pohon, di pinggir jalan. Ada yang menduga, pengusaha ini bakal mengadu nasib di sirkuit pemilukada Sumenep (2015). Dari kalangan muda, Badrut Tamam (anggota DPRD Provinsi Jatim) dari PKB, disebut-sebut akan menjadi kuda troya dalam pemilukada Sumenep (2015). Bahkan di luar nama yang telah disebutkan, akan muncul Satrio Piningit, nama yang tidak populer tetapi menjadi kuda hitam, rising star yang tidak begitu populer tetapi bisa menyalip di tikungan. Apalagi, di dalam politik, memungkinkan terjadinya hal yang di luar dugaan, nothing impossible in politics.

Menurut politisi muda Sumenep Hambali Rasidi, yang tidak terbayangkan sebelumnya, di dalam realitas politik pada akhirnya akan membuat orang menggelengkan kepala tanpa disadari. “ Jangan lupa, semesta politik itu seperti dunia bola, menggelinding, menggila, bahkan menggilas,� dia menarik nafas. =ABE

PENDIDIKAN

Krisis Guru Belum Teratasi PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum mampu mengatasi krisis guru yang terjadi di wilayah ini, karena kuota rekrumen CPNS guru setiap tahunnya sedikit. Sementara jumlah guru yang pensiun di wilayah ini terus bertambah.

Data dari Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan pada pertengahan tahun 2013 lalu, Pamekasan kekurangan 500 guru, didominasi sekolah yang berada di wilayah utara. Meliputi Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Pasean. Kini di awal tahun 2014 kekurangan guru sudah bertambah sekitar 650 guru.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengakui tingginya kekurangan guru tersebut. Ia mengaku sudah melakukan berbagai upaya agar krisis guru

tersebut bisa teratasi. Salah satunya dengan mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar kuota rekrutmen guru setiap tahunnya ditambah. Dengan cara itu kekurangan guru bisa ditanggulangi.

Selain itu kata Syafii pihaknya memaksimalkan guru honorer yang masuk data honorer kategori dua (K-2). Tetapi lagi-lagi kuota guru yang lulus masih sangat terbatas. Khususnya rekrutmen guru Sekolah Dasar (SD), yang paling banyak kekurangan guru.

Ditambah lagi kata Syafii setiap bulanya guru yang pensiun mencapai 20 orang. Artinya jika dikalkulasi selama satu tahun, jumlah guru yang pensiun mencapai 240 guru. Jumlah ini tidak imbang dengan rekrutmen guru di Pamekasan yang hanya

43 guru pada rekrutmen tahun 2013 kemaren.

Lebih lanjut ditegaskan, jika sebelumnya di Pamekasan guru tidak merata, yakni ada sekolah yang jumlah gurunya gemuk ada pula yang sedikit, saat ini bukan hanya tidak merata, melainkan juga kekurangan guru. “Jadi sudah tidak ada lagi guru di salah satu sekolah dikurangi karena kegemukan, melainkan samasama kekurangan guru,� ungkap syafii.

Penanggulangan sementara yang dilakukan sekolah yang kekurangan guru itu, yakni banyak dibantu oleh guru honorer yang diangkat oleh Sekolah. Sehingga, proses kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik.

Saat ini pihaknya sedang mengkaji dan mengkonsep

dengan beberapa pihak untuk menyiasati kekurangan guru di Pamekasan. Termasuk melanjutkan upaya permohonan ke pemerintah pusat agar menambah kuota rekrutmen CPNS guru di Pamekasan. Seperti yang diketahui, pada tahun 2013 kemaren, Pamekasan mendapat jatah rekrutmen guru sebanyak 50 posisi. Sebanyak 43 untuk mengisi pos guru kelas dan, 7 orang untuk guru produktif. Namun, yang lulus justru hanya sebanyak 42 orang. Rincianya, 38 orang yang lulus itu dari formasi PGSD, sedangkan sisanya dari formasi guru produktif dan 3 orang khusus jurusan informatika tidak lulus tes. Sementara untuk broadcast dan pendidikan pertanian tidak ada pendaftarnya.

Dibanding rekrutmen 2010

lalu, kuota CPNS pada tahun 2013 kemaren menurun drastis. Pada tahun itu, penerimaan CPNS di Pamekasan mencapai 332 orang meliputi formasi tenaga guru 132 orang, tenaga kesehatan 90 orang dan tenaga teknis lainnya sebanyak 110 orang.

Selama pemberlakuan masa moratorium itu, PNS yang pensiun setiap tahunnya diatas 250 orang. Dari jumlah pegawai yang purna tugas itu, jumlah terbanyak berasal dari tenaga guru sekolah dasar (SD).

Sementara itu, tenaga harian lepas (THL) dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pamekasan yang sudah masuk katagori dua (K-2) sebanyak 1.443 orang. Namun, yang dinyatakan lulus hanya 161 orang. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

HKORAN Sumenep Sumenep Pamekasan PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

SENIN 5 MEI 2014 No. 0354 | TAHUN III

I CC

Sejumlah DPAC Sambut Baik Soekarwo Dikabarkan Pecat Ketua DPC Demokrat Sumenep SUMENEP – Sejumlah Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat di Kabupaten Sumenep menyambut baik kabar pencopotan Ketua DPC Demokrat Sumenep Joni Tunaidy oleh Ketua DPD Demokrat Jatim Soekarwo.

Ketua DPAC Demokrat Kalianget Sarkawi mengatakan, Ketua DPC Demokrat Sumenep Joni Tunaidy memang pantas dilengserkan sebagai langkah penyelamatan partai. Sebab kepemimpinan yang sekarang memang tidak produktif dan bermasalah.

“Sikap Pakde (Soekarwo) atas pencopotan Ketua DPC Demokrat Sumenep Joni Tunaidy beberapa waktu lalu yang santer berembus di media sebagai langkah yang tepat. Sebab, sejumlah ketua DPAC Sumenep yang ikut mendirikan Partai Demokrat dari awal, justru diberhentikan di tengah jalan (oleh Ketua DPC). Namun ironisnya, SK pemecatan atas sejumlah ketua DPAC Demokrat tidak kami terima,” katanya mewakili pengurus yang dipecat.

Dia menambahkan dari 19 Ketua DPAC yang oleh Joni sudah dianggap lengser, hingga saat ini SK pemecatan para Ketua DPAC Demokrat itu belum diterimanya. Sehingga kepemimpinan Demokrat di bawah Ketua DPD

TASYAKURAN. Sejumlah kader menggelar tasyakuran atas dicopotnya Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep Joni Tunaidy oleh Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo. Namun, Joni Tunaidy mengaku belum menerima SK pemecatan dirinya.

Demokrat sekarang dinilai tidak sehat.

“SK kami dari DPD, tapi kenapa kok DPC yang memberhentikan kami? Ini kan sudah tidak beres. Meskipun begitu kami masih tetap peduli dengan Demokrat, karena kami yang merintis terbentuk kepengurusan Partai Demokrat di Sumenep,” sambung RB Hafi, salah satu pendiri Partai Demokrat di Sumenep pada tahun 2012.

Ditambahkan Sarkawi, sangat wajar jika Pakde Karwo memecat Ketua DPC Sumenep yang aro-

gan dan tidak tertib administrasi itu. Pasalnya uang saksi pada pileg kemarin yang semestinya diterima usai penghitungan tidak langsung diberikan. Sehingga uang saksi sebesar Rp 300 juta ditalangi saudara Iskandar, caleg DPRD Jatim.

Sementara Sekretaris DPC Demokrat Sumenep, Zahrir Ridho, enggan berkomentar terkait kabar pemecatan Joni Tunaidy.

Dia hanya mengatakan pemecatan terhadap tiga ketua DPC Demokrat Jatim bagian dari mekanisme partai. Hal tersebut

menjadi kewenangan DPD dan DPP Partai Demokrat, bukan kewenangan DPC Sumenep.

“Urusan pemecatan ketua DPC, saya tidak berhak berkomentar, masalah tersebut sudah menjadi kewenangan DPD dan DPP. Apapun yang mereka putuskan ya itulah yang terjadi,” pungkas Zahrir Ridho sambil menutup ponselnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sumenep Joni Tunaidy menanggapi santai soal beredarnya pernyataan Soekarwo terkait pencopotan dirinya. Dia mengatakan hanya terjadi misko-

munikasi antara DPC Demokrat Sumenep dengan DPD Jatim.

“Adanya dugaan penggelapan uang saksi, sebenarnya bukan digelapkan tetapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ-nya) lambat disetor ke DPD Demokrat Jatim.

Dan hal itu dimaafaatkan oleh oknum tertentu untuk melaporkan ke Ketua DPD Demokrat Jatim.

Lebih dulu fitnahnya yang muncul,” tepisnya.

Dia juga menepis sudah dicopot dari jabatan Ketua DPC Demokrat Sumenep. Pasalnya hingga saat ini pihaknya belum menerima SK pemecetan dari DPD Jatim. “Dipecat itu kan harus dibarengi dengan bukti tertulis yakni SK pemecatan,” tandasnya kepada Koran Madura.

Menanggapi pernyataan Sarkawi dan sejumlah Ketua DPAC Demokrat Sumenep, Joni justru menuding sebaliknya. Menurut dia, mereka itu sudah bukan kader Demokrat. Jadi berita yang disampaikan mereka berita bohong. Sebab dirinya tidak pernah memecat mereka, justru mereka itu tidak terpilih dalam Musancab yang digelar di Batuan.

“Saya kira ini sudah melalui proses demokrasi yang sehat.

Tidak ada yang memberhentikan mereka tapi memang mereka tidak terpilih kembali dalam Musancab Demokrat. Nah kalau tidak terpilih, kan bukan kesalahan saya selaku Ketua DPC Demokrat.

Mereka justru disanksi oleh akdernya sendiri, makanya tidak terpilih,” tegas Joni. =ALI RIDHO/MK

KEPEGAWAIAN

Status PNS K-2 Masih Terkatung SUMENEP- Status Pegawai Negeri Sipi (PNS) kategori 2 pasca kelulusan beberapa waktu lalu, statusnya masih terkatungkatung. Pasalnya, hingga saat ini, formasi khusus 261 yang dinyatatakan sudah lulus oleh Menpan belum jelas. Padahal sudah lama informasi kelulusan itu diumumkan.

Kepala BKD Sumenep Titik Suriyati saat dikonfirmasi Koran Madura mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Menurutnya, semua hal yang berkenaan dengan PNS berada di bawah tanggung jawab Menpan dan BKN.

“Daerah tidak bisa berbuat apaapa, semua keputusan ada di Menpan. Bahkan kita pun tidak bisa mengakses website Menpan terkait informasi dan formasi untuk Sumenep,” katanya.

Pihaknya masih fokus pada tahap pemberkasan. Terkait dengan formasi penempatan 261 belum ada kepastian dari Kemenpan. “Artinya mereka akan ditempatkan di mana itu belum ada kabar dan informasi yang jelas, tetapi instruksi dari Menpan, akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” tambahnya.

Tenaga PNS yang dibutuhkan

oleh Sumenep adalah pada tenaga administrasi, guru dan kesehatan. “Jadi itu yang dibutuhkan oleh kami,” ujarnya singkat.

Soal kejelasan formasi penempatan itu, Titik belum bisa memastikan kapan. Dirinya hanya menunggu informasi dari Menpan. “Belum pasti kapan.

Cuma tersiar kabar di bawah kalau formasi itu adalah Juni dan Juli, padahal saya juga belum tahu pasti kapan,” jelasnya.

Disinggung soal apakah ada rekrutmen lagi pada tahun 2014, pihaknya belum mendapat informasi soal rekretmen

lagi. “Belum ada kayaknya, biasanya kalau ada, langsung ada surat pemberitahuan dari Menpan, baik melalui surat langsung maupun melalui website yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep, Moh. Readi meminta agar pemerintah benar-benar tepat sasaran dalam menempatkan formasi PNS. Artinya, mereka yang lulus itu harus disesuaikan dengan spesifikasi keilmuan dan kemampuan mereka. “Agar saat mereka benar-benar bekerja dengan baik dan sesuai dengan

kemampuannya. Sehingga pelayanan yang mereka berikan kepada publik dapat terukur sesuai dengan kapasitasnya sebagai abdi negara,” katanya.

Menurut Readi, seringkali penempatan PNS tidak tepat sasaran. Mereka yang seharusnya menjadi guru, malah ditempatkan pada tenaga administarasi. “Sehingga menjadi benar kalau mereka tidak maksimal dalam bekerja, karena berbanding terbalik dengan kemampuan dia bekerja,” pungkasnya. =SYAMSUNI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

SELEKSI KOMISIONER KPU

Timsel Diminta Transparan SUMENEP - Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) mendesak tim seleksi (timsel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep bersikap transparan. Mereka mengecam timsel karena ditengarai ada pesanan untuk memenangkan calon tertentu pada Pemilihan Bupati 2015.

SEKOLAH DITINGGAL SISWA. Beberapa siswa mengikuti proses belajar mengajar di SDN Katawang Laok, Guluk-Guluk, Sumenep, Jatim. Akibat tidak mendapat perhatian dari pemkab setempat, sekolah negeri satu-satunya di desa itu mulai ditinggal siswanya yang saat ini hanya berjumlah 15 siswa dari kelas satu hingga kelas enam.

Prestasi Siswa Terhambat Fasilitas Disidik: Masih Akan Kami Ajukan ke Pusat SUMENEP – Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) Muhammad Suhaidi menilai, banyak siswa tidak mampu meraih prestasi karena terkendala minimnya fasilitas dan sarana prasarana seperti internet dan lab yang belum memadai.

“Seperti halnya kompetisi olimpiade fisika, kimia, biologi, dan komputer yang memerlukan eksperimen. Siswa yang sekolahnya hanya menitikberatkan pada pembelajaran teori tidak mampu bersaing dengan siswa yang mempunyai sekolah dengan kualitas infrastruktur yang baik serta penyediaan materi yang cukup untuk mengikuti perlombaan tersebut,” jelasnya.

Dinas Pendidikan diminta memperhatikan hal itu. Sebab, sekolah yang memiliki fasilitas lengkap bisa dihitung dengan jari dan hanya berada di daerah perkotaan dan sekolah negeri. Sementara sekolah swasta yang ada dipedesaan bangunan sekolahnya saja masih ada yang belum layak “Yang jelas, siswa yang sekolah

di lembaga pendidikan yang sudah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, seperti adanya ketersediaan internet, dan kelengkapan lainnya jelas sangat berbeda dengan siswa yang belajar di lembaga pendidikan yang serba kekurangan dari segi fasilitas. Sementara, semua siswa mendapatkan penilaian yang sama dengan ukuran standar lulus UN dan lembar soal yang sama. Ini kan menjadi tidak logis melihat proses pendidikan kita,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Sumenep (Disdik) A. Shadik tidak menampik bahwa sampai saat ini masih ada lembaga pendidikan yang masih membutuhkan bantuan untuk sarana dan prasarana.

“Tetapi akan kami upayakan ajukan ke pusat, baik melalui Dana

Alokasi Khusus (DAK) maupun rehab APBN. Jadi dari tahun ke tahun DAK maupun rehab APBN sudah ada,” katanya.

Ditanya soal ada berapa sekolah yang mengalami rusak dan perlu penambahan fasilitas dan sarana prasarana, Shadik berdalih bahwa semua sekolah yang membutuhkan rehab karena sudah rusak sudah diajukan ke pemerintah pusat. “Semuanya sudah saya usulkan, kalau sudah dapat, nanti kami sampaikan,” jelasnya tanpa menyebutkan jumlah sekolah rusak dan kurang fasilitas.

Lebih jauh terkiat dengan sekolah yang belum difasilitasi internet sebagai penunjang kualitas pendidikan, ia pun juga tak kunjung menyebutkan. “Secara jelas masih belum tahu ada berapa, tapi yang sudah ada sebagian sekolah yang sudah pakai internet. Seperti di Desa Aeng Anyar, kecamatan Gili Genting sudah pakai internet, coba buka situs SDN Aeng Anyar, pasti keluar data-datanya,” pungkasnya. =SYAMSUNI/MK

Aktivits KMS Wawan meminta Timsel KPU Sumenep terbuka dalam memberikan nilai hasil tes tulis kepada masyarakat. Ini sebagai bentuk netralitas terhadap hasil seleksi komisioner KPU setempat. Dengan diketahuinya nilai hasil tes seleksi KPU oleh publik, masyarakat bisa menilai bahwa timsel benar-benar transparan dan netral.

“Kalau tidak bisa dipublikasikan nilai hasil tes tulis itu, kami masih menyangsikan kinerja Timsel. Untuk itu Timsel harus netral dalam melakukan seleksi tidak hanya menjadi corong kebutuhan politik tahun 2015 dalam moment Pilbup. Kualitas SDM KPU Sumenep ditentukan oleh proses seleksi Timsel.

Jadi Timsel jangan sampai main mata dengan orang atau kelompok yang mempunyai kepentingan,”tandasnya.

Sebagai bentuk protes, KMS membakar kotak pesanan yang bertulis Proyek Pesanan 2015 di depan Kantor Timsel, Jl Urip Sumuharjo Sumenep, Sabtu (3/5). Dia juga meminta Timsel memberikan scoring hasil seleksi tiap peserta, dan memberikan data siapa saja peserta yang masuk 10 besar sebelum diserahkan ke Timsel Provinsi Jawa Timur.

Wawan mengungkapkan, rekrutmen calon komisioner KPU oleh Timsel merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam mewujudkan pemilu berkualitas.

Calon komisioner yang akan terpilih nanti diharapkan bukan sosok politisi, tetapi yang benar-benar netral. Sehingga mampu manghalau tekanan politik dan kepentingan apa pun. “Kami tidak ingin, calon komisioner KPU nanti adalah orang-orang pesanan dari parpol atau elit politik mengingat tahun depan akan menghadapi pemilu," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Timsel KPU Sumenep, Ibnu Hajar mengatakan pihaknya

memastikan Timsel netral, tidak ada titipan dalam kepentingan apa pun termasuk Pemilu 2015. Ibnu memastikan, proses rekruitmen calon komisioner KPU sesuai ketentuan dan murni tidak ada pesanan parpol atau pihak manapun. Namun soal hasil scoring nilai, pihaknya tidak bisa mengabulkan karena berbenturan dengan aturan.

Hanya saja, jelas Ibnu, jika harus mempublikasikan nilai hasil seleksi, pihaknya berbenturan dengan Undang-Undang. Kalau hanya nama-nama saja, timsel siap memberinya. Ibnu menam-

Jadi, kami tidak bisa bergerak sendiri untuk mengabulkan keinginan teman-teman KMS. Aturannya sudah jelas, bahwa tahapan seleksi KPU adalah rahasia.

Ibnu Hajar

Ketua Timsel KPU Sumenep bahkan, tahapan seleksi KPU ini sifatnya rahasia, itu sesuai Keputusan KPU Nomor 47 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia.

“Jadi, kami tidak bisa bergerak sendiri untuk mengabulkan keinginan temanteman KMS. Aturannya sudah jelas, bahwa tahapan seleksi KPU adalah rahasia. Yang berhak tahu hanya Timsel dan KPU Provinsi Jawa Timur, dan KPU RI,” ungkapnya. Saat ini, seleksi KPU Kabupaten Sumenep masih memasuki tahapan tes kesehatan dan tes psikologi bagi 43 peserta.

Penetapan 10 nama calon KPU Sumenep yang akan diajukan ke KPU Jatim tanggal 19 Mei mendatang. =ALI RIDHO/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

PENCAIRAN DANA TPG

Melangkahi SE, Kadisdik Klaim Bagus SUMENEP- Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, A. Shadik mengklaim jika pencairan dana tunjangan profesi guru (TPG) di lingkungan Dinas Pendidikan setempat tergolong bagus dibandingkan daerah lain. ”Kami kira untuk Sumenep tergolong bagus,” katanya.

TPG tersebut hingga saat ini belum dicairkan. Padahal Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (SE Kemendikbud), batas akhir pencairan dana TPG tanggal 30 April 2014. Begitu juga dengan pembayaran Kurang Bayar Tunjangan Profesi Tahun 2010-2013.

Dalam SE itu disebutkan, pelaporan pembayaran dana TPG triwulan tersebut kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 5 Mei 2014 dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri.

Sementara di Kabupaten Sumenep, pencairan dana TPG triwulan pertama masih akan di lakukan Mei ini.

Menurut Shadik, belum dilakukan pencairan dana TPG untuk triwulan pertama itu, disebabkan karena keterlambatan pemerintah pusat dalam mengirim SE Kemendigbud ke pemerintah daerah. ”SE itu baru kami terima pada tangal 22 April kemarin,” katanya.

Akibat keterlabatan itu, membuat proses administrasi bagi guru yang berhak menerima TPG masih belum rampung. ”Pada dasarnya, semuanya butuh proses, dan saat

ini berkasnya masih belum rampung semua. Jadi tidak boleh tidak masih belum bisa dilakuan pencairan,” terangnya, tanpa menyebutkan jumlah guru yang menerima TPG tahun ini.

Apalagi, kata Shadik, persyaratan untuk melakukan pencairan dana TPG, seorang guru harus me-

dalam penulisan nama, alamat, atau penulisan nomor induk pegawai (NIP), dipastikan SKTP guru yang bersangkutan tidak keluar. ”Nah, kemungkinan belum rampung berkas itu, karena yang bersangkutan masih membenahi data.

Sedangkan untuk membenahi data itu membutuhkan kejelian dari

”SE itu baru kami terima pada tangal 22 April kemarin,”

A. Shadik

Kadisdik Sumenep miliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP). ”Ini merupakan salah satu persyaratan wajib yang harus dimiliki para guru yang akan menerima TPG,” terangnya.

Sementra untuk mendapatkan STP itu, lanjut Shadik guru yang bersangkutan harus membenahi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hingga valid. ”Proses ini bukan dinas yang mengurusi, melainkan harus yang bersangkutan langsung ke operatornya,” ungkapnya.

Jika dapodik tidak valid, seperti halnya kekurangan satu huruf

guru itu sendiri,” pungkasnya.

Informasinya, untuk dana TPG dilingkungan Dinas Pendidikan Sumenep pada tahun 2014 mencapai Rp 172.324.164.000. dengan rincian Kekuragan Pembayaran Rp 18.214.872.100, sisa dana TP Guru PNSD direkening umum kas daerah Rp 27.569.088.087, penyaluran triwula I Rp 36.065.379.000, penyaluran triwulan II Rp 45.419.595.000, penyaluran triwulan III Rp 45.419.000, dan penyaluran IV Rp. 45.419.595.000. =JUNAEDI/MK

PC LP Ma’arif NU Sumenep Mengucapkan

Selamat Melaksanakan

Ujian Nasional (UN) kepada siswa SLTP MOH. IKSAN, SP., MT Ketua PC LP MA’ARIF

”Semoga bisa lulus semua, dan meningkatkan kualitas pendidikan di Sumenep”

E

DITENGARI MESUM

Mantan Kades Digerebek Warga SUMENEP – Mantan Kepala Desa Lobuk Kecamatan Bluto, IM (laki-laki, 50), nyaris dimassa oleh sejumlah masyarakat Desa Pakandangan Sangra. IM ditengari berbuat mesum dengan TN (perempuan, 37), warga Dusun Sabeddung Desa Pakandangan Sangra Kecamatan Bluto, Minggu (4/5) sekitar pukul 01.00 dini hari.

Informasi yang dihimpun Koran Madura, sekitar pukul 23.30, IM ke rumah janda beranak dua itu. IM tidak pulang hingga pukul 1.00 dini hari. Pada saat itulah massa yang sudah berkumpul langsung mengepung rumah TA. IM tertangkap sedang berada di dalam rumah TA. Karena tindakan keduanya dinilai telah meresahkan warga, massa yang sudah naik pitam langsung menyeret keduanya ke halaman rumah TA. Pada saat itu juga sejumlah warga hampir menghakimi sendiri. ”Kemungkinan besar jika kami tidak segera ke TKP (tempat kejadian perkara), massa sudah main hakim sendiri,” kata Kepala Desa Pakandangan Sangra, Sukandar, kemarin.

Setelah itu, keduanya dibawa ke balai desa setempat untuk dimintai keterangan. Dalam proses mediasi tersebut, pihak Desa Pakandangan Sangra juga melibatkan aparat Desa Lobuk dan orangtua TA. Dihadapan sejumlah warga, orangtua TA tidak banyak berkomentar. Dia meminta pertanggungjawaban IM, dan IM mangaku sanggup untuk menikahi janda beranak dua yang sudah sekitar 6 tahun ditinggal suaminya itu.

Karena kedua belah pihak saling menerima, permasalahan itu dinilai telah usai, sehingga TA diperbolehkan pulang ke rumahnya. Sementara IM masih diamankan di

rumah kepala desa setempat. ”Mulai tadi malam, memang (IM) diamankan di sini (rumah kades), baru sekitar pukul 6.00 kami serahkan ke wali TA, karena IM menyatakan sanggup untuk menikahi TA,” terangnya Ketua Peguyuban Volly Kecamatan Bluto itu.

Untuk mencegah aksi kejahatan lainnya sehingga desa tetap kondusif, pihaknya mengimbau agar seluruh warga setempat selalu waspada, ketika melihat seseorang yang bukan warga setempat berkeliaran di luar waktu biasanya. ”Kami tidak menghalangi siapa pun yang mau soan ke desa kami, asalkan tahu waktu,” terangnya. Sebab lanjut Sukandar, jika sudah larut malam apalagi bertamu ke rumah warga yang nyata tidak ada suaminya, itu dapat memicu pikiran negatif.

Perlu diketahui, saat ini TA di rumahnya tinggal bertiga dengan dua anaknya, anak petamanya berumur sekitar 12 tahun dan anak kedua berumur sekitar 8 tahun. Jadi TA saat ini menjadi tulang punggung keluarga sejak ditinggal suaminya sekitar enam tahun yang lalu.

Untuk membiayai kedua anaknya, TA bekerja di salah satu perusahaan rokok yang berada di Kota Sumekar.

Sementara IM merupakan mantan Kades Lobuk, informasinya saat ini masih mempunyai istri. =JUNAEDI/MK

F

Sumenep

KORAN MADURA

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

Belum Ada Sosialisasi Bentor Partis: Polisi Tidak Etis pada Pengemudi Roda Tiga SUMENEP - Pengemudi becak bermotor (bentor) di Sumenep merasa resah dan tidak nyaman saat mengemudikan kendaraannya. Para pengemudi bentor seperti odong-odong dan becak bermotor berjenis CC maupun non CC sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari petugas kepolisian.

KHUSUK. Siswa terlihat khusuk sedang mengaji Al-Qur’an di makam pendiri sekolah menjelang ujian nasional.

PERSIAPAN UN

Dari Berfikir Hingga Berzikir SUMENEP – Berbagai persiapan dilakukan agar lancar dalam mengerjakan ujian nasional (UN) dan bisa lulus, seperti mengasah fikiran sebelum UN dengan try out dan berzikir bersama memohon kemudahan dan kelulusan.

Minggu (4/5), sedikitnya 70 siswa madrasah tsanawiyah di Kecamatan Pragaan, menggelar istigasah dan menghatamkan Al Qur’an di makam pendiri sekolah tersebut. Sebelumnya, peserta UN itu telah intens mengikuti bimbingan khusus dan try out.

Adi Fya Ramdani mengaku masih khawatir sekalipun telah rutin mengikuti bimbingan khusus dan try out. Sebab, menurutnya, dalam menghadapi UN itu tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan otak. ”Kami semakin khawatir, banyak rumor yang beredar di masyarkat, banyak orang yang pintar namun tidak lulus juga,” terangnya.

Oleh sebab itu, selain mengikuti serangkaian persiapan UN yang sudah digelar juga sering mengikuti ritual keagamaan lainnya. ”Tidak hanya di sini saja yang kami lakukan, melainkan di rumah setiap sore, terkadang tengah malam kami sering melakukan munajat,”

ungkapnya.

Dengan cara itu, pihaknya memiki mental optimis dan yakin bisa lulus. Pada hari ini, siswa SLTP mengikuti UN. ”Andai saja kami bisa memilih, lebih baik UN ditiadakan, karena saya fikir dalam menghadapi UN, selain menguras tenaga dan fikiran, juga sering rentan bocor,” harapnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Sumenep A. Shadik menjamin dalam pelaksaan UN kali ini tidak akan terjadi kebocoran. ”Kami optmis, jika dalam pelaksanaan UN ditingkat SMP sederajat akan berjalan lancar,” terangnya.

Apalagi, dalam pelaksanaanya tidak hanya diawasi oleh pihak sekolah atau dari Dinas Pendiidkan, juga diawasi pengawas independen dari perguruan tingi. ”Di sana juga ada pihak kepolisan untuk menjaganya,” ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya menganjurkan, jika ada salah satu oknum yang menawarkan kunci jawaban agar tidak dihiraukan. ”Jangan percaya dengan modus kunci jawaban, karena soal UN merupakan rahasia negara yang tidak mungkin bocor,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

Akibatnya, mereka tidak konsentrasi dan selalu merasa waswas dalam mencari penumpang maupun dalam menaikkan muatan. Mereka takut ditilang petugas. “Kami tidak tenang menjalankan tugas kami sebagai pengemudi odong-odong, karena kami pernah kena tilang. Petugas beralasan adong-odong hanya digunakan untuk mengangkut barang bukan orang,” kata Syaifullah (30) pengemudi odong-odong jurusan Kalianget - Sumenep, Minggu (4/5).

Sehingga terpaksa Syaiful merelakan odong-odongnya dibawa petugas ke kantor lantas.

Akibatnya, harus pulang dengan tangan hampa dan harus menggadaikan perhiasan istrinya untuk menebus kendaraannya. Apalagi surat izin mengemudi yang ditentukan untuk roda tiga juga belum jelas. Sebab SIM dibilang tidak berlaku untuk roda tiga.

Padahal saat itu, Syaiful sangat membutuhkan uang untuk memiriksakan anaknya ke dokter, namun karena sumber pencahariannya ditilang petugas, terpaksa membawa anaknya yang sedang sakit pada seorang dukun.

“Odong-odong kan sudah menjadi sumber mata pencaharian kami sehari-hari, karena odongodongnya sudah ditilang petugas dan kami sudah tidak punya untuk memeriksakan anak kami ke dokter, terpaksa kami bawa anak kami pada seorang dukun,” sambungnya.

Sementara Moh Hasan, Ketua Persatuan Armada Roda Tiga Sumenep (Partis) sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan petugas kepolisian pada pengendara bentor. Karena petugas sebelumnya tidak pernah mensosialisasikan pengoperasian bentor pada masyarakat, tiba-tiba saja petugas langsung

melakukan penilangan terhadap mereka.

“Ulah petugas kepolisian dilapangan tidak etis pada pengemudi roda tiga, masak mereka mau ditilang padahal masyarakat masih belum tahu aturannya. Dan petugas belum pernah mensosialisasikan penggunaan roda tiga pada masyarakat, ini kan aneh tiba-tiba saja mau ditilang,” beber Moh Hasan.

Dengan banyaknya kejadian yang cukup meresahkan pengemudi bentor maupun odongodong di Sumenep, pihaknya berharap ada solusi cerdas dari pemerintah. Pemerintah diminta supaya membentuk perda yang bisa melindungi pengendara roda tiga. Selain pembentukan perda dari pemerintah, Partis juga akan melegalkan persatuannya ke badan hukum.

Sehingga para pengendara roda tiga merasa aman dan tidak diintimidasi petugas. “Kami sudah merancang Partis menjadi organisasi yang legal dan berbadan hukum, kami ingin melindungi anggota kami dari intimidasi petugas maupun oknum tertentu.” pungkasnya. =ALI RIDHO/MK

PEREMPUAN DAN ANAK PERKASA. Pengunjung mengamati lukisan pada pameran tunggal karya pelukis Yayak Yatmaka bertajuk "Perempuan dan Anak Perkasa" di TIM, Jakarta, Minggu (4/5). Pameran tersebut menceritakan anak-anak dan perempuan yang gigih bekerja untuk menyambung kehidupan mereka, berlangsung hingga 13 Mei.

KORAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

SENIN 5SENIN MEI 2014 5NO.MEI 0354| TAHUN III 2014

NO. 0354 | TAHUN III

G G

INFRASTRUKTUR

Banyak Balai Desa Tak Difungsikan

MEGAH. Hotel Limousine di Jl Raya Ambat, Tlanakan, Pamekasan, yang pembangunannya tidak mengantongi IMB

Limousine Dibiarkan Liar?

KPPT: Belum Ada Pengajuan Izin dari Pihak Hotel PAMEKASAN - Pembangunan Hotel Limousine yang berbentuk kapal kandas yang berlokasi di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, sampai saat ini masih belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Meskipun begitu, tampaknya pemerintah setempat sengaja membiarkan fakta tersebut.

Pantauan di lapangan, hotel yang sebelumnya mendapatkan penolakan dari tokoh masyarakat dan ulama tersebut tidak ada aktivitas dan pintunya tertutup rapat. Hanya saja, pada bagian pintu utama yang sebelumnya terpasang baliho tulisan ‘dijual’ saat ini sudah tidak ada lagi.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pamekasan, Sahrul mengatakan pihaknya sampai saat ini belum menerima pengajuan izin dari pemilik hotel, baik izin mendirikan bangunan (IMB) atau jenis

izin lainnya. Ditanya langkah dari KPPT sendiri, Sahrul mengaku tidak bisa berbuat banyak, sebab pihaknya hanya menunggu pengajuan izin dari masyarakat, termasuk pembangunan hotel yang sebelumnya menjadi polemik tersebut.

Menurutnya, sebelum adanya izin dari pemerintah, hotel tersebut tidak bisa beroperasi dan akan dikenakan sanksi karena melanggar aturan. “Kalau pengajuan ke kami itu masih belum, kami hanya menunggu saja, kalau tanpa izin tentu tidak bisa beroperasi,” katanya.

Di lain pihak, Ketua Komunitas Parlemen Jalanan Mahasiswa

(Kopajaa) Pamekasan, I’am Holil mengatakan semestinya KPPT Pamekasan harus aktif berkoordinasi dengan pihak menajemen hotel soal perizinannya.

Sesuai dengan peraturan daerah (perda) nomor 4 tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja KPPT, tugas KPPT adalah melakukan koordinasi, menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemantauan serta evaluasi di bidang perizinan secara terpadu.

Untuk itu, KPPT wajib melakukan klarifikasi ketika menemukan sebuah jenis usaha yang tidak memiliki izin kepada para pemilik usaha tersebut untuk menayakan terkait perizin, sesuai dengan waktunya.

“Jika sedang tahap pembangunan, maka tanyakan izin mendirikannya. Termasuk juga tanyakan izin lainya seperti, HO, Amdal, dan SIUP-nya, jadi KPPT itu harus aktif bukan pasif,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Tak seluruh balai desa yang ada di desa-desa difungsikan dengan maksimal.

Bahkan ada di antaranya dibiarkan menjadi bangunan kosong. Padahal pembangunannya menggunakan dana dari APBD yang notabene uang rakyat.

Salah satu contoh Balai Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, yang hanya berjarak lima kilometer dari pusat kota. Balai desa tersebut sudah bertahuntahun tak ditempati. Keadaannya tidak terawat. Di tembok banyak coretan cat. Jika malam gelap, karena tak ada satu pun lampu penerang yang hidup.

Menurut warga sekitar, jika malam sering ditempati nongkrong anak-anak muda. Tidak menutup kemungkinan mereka di sana melakukan perbuatan amoral, seperti minuman keras, judi, dan mesum. Warga sekitar lainnya Zainol, 30, mengaku sejak lama dia sering lewat di depan balai desa itu, baik siang atau pun malam. Setiap kali dia lewat, tak pernah ada kegiatan di tempat tersebut. Jika malam selalu gelap. Kades setempat berkantor di rumahnya sendiri.

Demikian juga, tak satu perangkat desa pun terlihat ke tempat tersebut meski hanya sekadar untuk membersihkan.

Selain balai desa itu, rupanya fenemona semacam ini banyak dijumpai di Pamekasan.

Terutama di daerah-daerah yang jauh dari pantuan kedinasan.

Misalnya beberapa balai desa di daerah pantura. Menyikapi ini

Kepala Bapemas-Pemdes Pemkab Pamekasan, Masrukin hanya bisa mengatakan prihatin.

Dia tidak tahu harus bertindak bagaimana agar para kades itu segera memfungsikan balai desanya. Sebab balai desa itu dibangun menggunakan uang rakyat untuk sentral pelayanan dan kegiatan masyarakat desa bersangkutan.

“Memang ada beberapa balai desa yang tidak difungsikan oleh Kades dan aparatnya.

Ini tidak tepat sebenarnya. Hal ini menjadi atensi khusus bagi kami, untuk segera memberikan kesadaran kepada mereka,” ujar Masrukin kemarin (4/5).

Langkah awal yang akan dilakukan pihaknya dalam waktu dekat akan berkirim surat kepada para camat. Dalam surat tersebut pihaknya meminta para camat untuk melakukan pembinaan terhadap para kades.

Terutama kades yang masih berkantor di rumah pribadinya agar bisa memfungsikan balai desa itu sebagaimana mestinya.

Sebab balai desa adalah fasilitas untuk dimanfaatkan bukan untuk dibiarkan. Meski demikian, ia tidak menjamin upaya tersebut bisa efektif.

Masrukin menyatakan tidak bisa serta-merta menegur kades secara langsung, kecuali hanya bisa memberikan imbauan yang akan disampaikan melalui para camat. Ia berharap imbauan ini bisa diperhatikan dengan seksama oleh para kades dimaksud. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KUMUH. Balai Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, yang hanya berjarak lima kilometer dari pusat kota, tak terawat karena tak pernah difungsikan.

H

Pamekasan

KORAN MADURA SENIN 5 MEI 2014|NO. 0354|TAHUN III

Satu Pelamar KPU Dinyatakan Gugur Karena Tak Menghadiri Tes Kejiwaan PAMEKASAN - Satu orang pelamar komisioner KPU Pamekasan sudah dinyatakan gugur sebelum pengumuman 20 besar turun, karena pelamar berjenis kelamin perempuan itu tak menghadiri rangkaian tes kesehatan terakhir, yaitu tes kejiwaan kemarin (4/5).

Padahal dalam rangkaian tes kesehatan sebelumnya, sejak 2-3 Mei, yang bersangkutan hadir. Tapi tak tahu apa penyebabnya, saat tes kejiwaan yang bersangkutan tak hadir. Tidak ada keterangan apa pun dari yang bersangkutan sehingga ia terancam tidak lolos.

Salah satu anggota Timsel KPU Pamekasan, Taufik Hidayat mengatakan yang bersangkutan masih diberi dispensasi asalkan melakukan tes kejiwaan susulan ke RSJ dr Radjiman Widyodiningrat Lawang, Malang, pada hari ini. Sebab dalam tes kejiwaan tersebut, Timsel mendatangkan tim psikolog dan psikiater dari RSJ tersebut. “Kesempatan untuk mengikuti tes kejiwaan susulan hanya besok. Jika besok juga tidak hadir maka lansung kami gugurkan,” ujarnya kemarin.

Dengan tidak hadirnya satu peserta ini maka dalam tes kemarin hanya diikuti 31 orang saja. Tes tersebut dilaksanakan di salah satu hotel di Jl Trunojoyo, Pamekasan. Sekadar diketahui, dari 32 pelamar

yang lolos seleksi administrasi, empat diantaranya pelamar perempuan. Jika satu pelamar perempuan ini positif gugur, maka pelamar perempuan tinggal tiga orang.

Tes yang dilakukan di Aula barat hotel tersebut, dimulai pukul 08.00. Dengan jadwal, tes tulis kejiwaan tahap satu mulai pukul 08.00-10.00. Dilanjutkan dengan tes tulis kejiwaan tahap dua pukul 10.00-12.00. Setelah istirahat, dilanjutkan dengan tes wawancara yang dilakukan langsung tim dari RSJ dr Radjiman Widyodiningrat terhadap para peserta, yang dimulai sejak pukul 13.00 hingga selesai.

Dalam serangkaian pelaksanaan materi tes ini dengan pengawasan ketat Timsel KPU dan tim dari RSJ dr Radjiman Widyodiningrat.

“Tes kejiwaan ini merupakan materi tes kesehatan terakhir. Setelah ini selesai, tes kesehatan dinyatakan cukup. Berikutnya adalah tes psikologi yang akan dimulai tanggal 7 Mei hingga selesai,” ucap Taufik. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

UN SMP

Peranan Perguruan Tinggi Diambil Alih LPMP PAMEKASAN - Pengawasan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat yang akan berlangsung serentak hari ini akan sedikit longgar dibandingkan dengan pengawasan UN SMA/ sederajat. Karena pangawasan UN SMP ini tidak melibatkan tim pemantau independen (TPI) dari perguruan tinggi yang biasanya ditugaskan di masing-masing sekolah. Sebagai penggantinya, pemerintah menerjunkan tim khusus pengamanan UN SMP dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang berkedudukan di Surabaya. Tim ini nantinya akan memantau satu persatu penyelenggara UN di Pamekasan.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdik Pamekasan, Moh Tarsun menyatakan LPMP merupakan lembaga independen yang ditugaskan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur

(Jatim) untuk mengawasi pelaksanaan UN. Jumlah anggotanya sebanyak 3 orang.

Mereka nantinya akan melakukan pengawasan secara maraton ke masing-masing sekolah penyelenggara UN. Tarsun menegaskan sekalipun tidak melibatkan perguruan tinggi, pengawasan di setiap ruangan ujian akan menggunakan sistem silang penuh.

Guru SMP akan mengawasi di sekolah MTs, begitu pun sebaliknya. Sistem ini diyakini akan mempersempit peluang kebocoran kunci jawaban. “Mekanisme ini sudah berdasarkan surat edaran dari Kemendikbud, untuk mengantisipasi persoalan teknis pada pelaksanaan UN,” ulasnya.

Namun demikian, pengamanan UN akan melibatkan aparat kepolisian, masingmasing sekolah dijaga dua anggota polisi.

Para anggota kepolisian itu nantinya akan

berpakaian preman, agar para peserta tidak merasa ketakutan akan kehadiran polisi ke sekolah. Mengantisipasi kekurangan dan salah cetak soal seperti pelaksanaan Unas tingkat SMA, pihak penyelenggara bisa menggunakan soal cadangan, apabila masih kurang bisa meminta ke penyelenggara lain atau bisa memfotokopi dengan disaksikan tim pengawas baik dari kepolisian maupun LPMP. Lebih lanjut Tarsun menegaskan bagi penyelanggara UN SMP yang kekurangan LJUN atau diketahui LJUN-nya rusak tetapi LJUN cadangan sudah tidak ada, maka peserta bisa menjawab di naskah soal UN. Karena nanti yang akan memindah jawaban peserta dari tim pemindai Disdik Provinsi Jawa Timur. Dengan catatan harus disertai berita acara kekurangan LJUN. Tarsun belum bisa memastikan apa-

kah LJUN SMP akan sempurna. Karena tim dari Disdik hanya bertugas menjemput, menghitung, dan mendistribusikan naskah soal atau pun LJUN. Sementara yang berhak membuka adalah pengawas ruangan, beberapa menit sebelum pelaksanaan UN berlangsung.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii bersama Komandan Kodim 0826 Letkol Armed Mawardi dan Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman dijadwalkan akan melakukan sidak ke sejumlah penyelenggara UN di Pamekasan. Diantaraya yang menjadi target sidak SMP Negeri 2 Pamekasan, SMP Negeri 5 Pamekasan, dan MTs Negeri 1 Pademawu.

Peserta UN SMP/sederajat di Pamekasan tahun ini sebanyak 15.303 siswa yang tersebar di 75 penyelenggara dan 78 penggabung di Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA SENIN 5 MEI 2014 NO. 0354| TAHUN III

I

Dinsosnakertrans Abaikan Keluhan PYEC? DPRD pun Mulai Angkat Bicara PAMEKASAN - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Andi Suparto meminta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemkab Pamekasan segera menindaklanjuti keluhan dari peserta Pamekasan Young Entrepreneur Competition (PYEC) 2014.

Khususnya yang berkenaan dengan janji pemberian uang pembinaan kepada 50 besar peserta PYEC, untuk mengembangkan usahanya.

Menurut Andi, tidak ada gunanya panitia melaksanakan

PYEC kalau tidak ada tindak lanjutnya. Seperti pengembangan wirausaha mandiri sesuai dengan kemampuan dan kreativitas saat menempuh pendidikan dan latihan di PYEC beberapa waktu yang lalu.

PERTANIAN

Tindak lanjut itu bisa dilakukan dengan cara pemberian bantuan berbentuk uang pembinaan seperti yang sudah dijanjikan panitia, ataupun bantuan peralatan yang bisa memacu kemampuan kewirausahaan masingmasing peserta.

Melalui pengembangan usaha itu diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran di Pamekasan. “Pemuda Pamekasan itu bukan tidak memiliki kemampuan. Mereka mampu tetapi untuk mengembangkan usaha sering kali dihadapkan

Pupuk Tembakau Dipastikan Aman PAMEKASAN – Pupuk menjadi bagian terpenting dalam setiap musim tanam tembakau.

Menjelang musim tanam tahun 2014 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan telah memastikan ketersediaan pupuk di wilayah itu aman. Terdapat lima jenis pupuk yang ketersediaannya diawasi oleh pemerintah, yaitu Urea, SP-36, ZA, NPK, dan pupuk organik. Pupuk tersebut disubsidi oleh pemerintah, dengan harapan dapat membantu meringankan biaya produksi petani, termasuk petani tembakau.

Berdasarkan Data Komisi Pengawasan Pupuk dan Pastisida (KP3) Pamekasan, kabupaten tersebut tahun ini mendapat jatah pupuk sebanyak 27.262 ton dari lima jenis pupuk tersebut.

Dengan rincian pupuk Urea 17.942 ton, SP-36 3.300 ton, ZA 1.120 ton, NPK 2.900 ton, dan pupuk organik 2.000 ton.

Kepala bagian sumber daya alam (kabag SDA) Pamekasan, Salah Syamlan mengatakan dengan kuota pupuk bersubdisi yang telah diberikan pemerintah tersebut pihaknya memastikan kebutuhan pupuk tembakau untuk musim tanam tahun ini akan terpenuhi.

“Kuota yang diberikan itu adalah kuota untuk satu tahun, termasuk untuk kubutuhan pupuk tembakau musim tanam.

Pupuk bersibsidi itu hanya bisa diperoleh petani melalui kelompok tani karena disalurkasn ke

sana,” katanya.

Kuota yang diberikan oleh pemerintah pada tahun ini lebih kecil dibanding dengan tahun 2013 lalu. Data tahun sebelumnya, kuota pupuk Urea 21.542 ton, SP36 5.419 ton, ZA 6.120, NPK 3.302 ton menjadi 2.900 ton. Sementara untuk pupuk jenis organik di tahun 2014 ini mengalami penambahan sebanyak 81 ton dari sebelumnya mendapat kuota 1.919 ton tahun ini menjadi 2.000 ton.

“Meskipun ada pengurangan, tapi hal itu tidak akan mempengaruhi ketersediaan pupuk pada musim tanam tembakau nanti.

Sebab stok pupuk pada musim tanam tembakau tahun lalu banyak yang tidak terserap, makanya pemerintah mengurangi stok tahun 2014,” ungkapnya.

Data realisasi penyerapan pupuk bersubsidi tahun 2013 pada bagian SDA setempat menyebutkan pupuk urea terserap 54,41 % atau 11.720 ton dari 21.542 ton. Sp-36 terserap 45,97 persen atau 2.491 ton dari 5.19 ton. ZA terserap 52,24 persen atau 3.197 ton dari 6.120 ton. NPK terserap 53,12 persen atau 1.754 ton dari 3.302 ton. Pupuk organik terserap 68,42 persen atau 1.313 ton dari 1.919 ton.

Dengan kata lain, stok pupuk yang tidak terserap pada tahun 2013 lalu itu , pupuk urea 9.822 ton, SP-36 sebanyak 2.928 ton, ZA 2.923 ton, NPK 1.548 ton, dan pupuk organik 606 ton. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

dengan ketidakmampuan modal usaha. Sehingga ia lebih cenderung mencari pekerjaan bukan membuat pekerjaan sendiri,” katanya.

Disinggung menganai desakan untuk transparansi dana kegiatan, Andi mengaku bukan kewenangannya. Ia memasrahkan sepenuhnya kepada pihakpihak terkait yang memiliki kewenangan untuk mengetahui realisasi anggaran itu. Ia mendorong Dinsosnakertrans untuk membuka bursa kerja.

Sehingga setiap tahunya pen-

gangguran di Pamekasan bisa ditekan dengan baik. Termasuk pula aktif melakukan pembinaan dan latihan kewirausahaan. Apalagi dalam waktu yang tidak lama ini, BLK sudah bisa beroperasi.

Telah diberitakan sebelumnya, sejumlah mantan peserta PYEC 2014 mempertanyakan penyerahan dana stimulan untuk peserta terbaik yang belum direalisasikan. Besarannya Rp 3 juta untuk 50 peserta terbaik. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

J

Pamekasan

KORAN MADURA SENIN 5 MEI 2014|NO. 0354|TAHUN III

Kargo Disuntik Lagi Rp 2 M Ketua Komisi B: Semestinya Pemkab Tak Membiarkan Kargo Tanpa Aktivitas PAMEKASAN - Kelanjutan pembangunan Terminal Barang (Kargo) yang terletak di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, mendapatkan angin segar. Tahun 2014 ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mengucurkan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk pembangunannya.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemkab Pamekasan, Mohammad Zakir mengatakan dengan dana tersebut akan dibangun sejumlah fasilitas pendukung, seperti gudang dan penerangan. Sayangnya, anggaran yang telah dijanjikan kepada Pemkab Pamekasan itu hingga saat ini belum turun, sehingga pembangunan terminal barang belum dapat dipastikan kapan akan dilanjutkan.

“Sebelum anggaran itu turun kami tidak bisa melanjutkan pembangunan terminal itu. Dan dana sebesar Rp 2 miliar yang dijanjikan Pemprov Jatim belum tahu kapan cairnya,” katanya.

Untuk itu, pihaknya tidak bisa menargetkan kapan Terminal Barang dapat dimanfaatkan untuk bongkar muat barang mengingat hingga saat ini masih terkendala dengan ketersediaan anggaran dalam pembangunannya. Apalagi tahun ini pemkab setempat tidak menyiapkan dana sedikit pun untuk pembangunan Terminal Barang itu, karena keterbatasan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Pemkab Pamekasan.

“Kami tidak bisa menentukan kapan terminal itu bisa beroperasi karena terkendala anggaran yang dimiliki, Tetapi kalau ada kucuran anggaran dari pemerintah pusat, dimungkinkan pada tahun 2016 nanti bisa beroperasi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi B

DPRD Pamekasan, Hosnan Achmadi mengatakan semestinya pemkab tidak membiarkan Terminal Kargo tanpa aktivitas supaya keberadaannya tetap terawat.

Sebab jika tidak ada aktivitas apa pun dimungkinkan fasilitas yang ada akan cepat rusak. “Semestinya pemerintah tetap menggunakan Terminal Barang itu dengan fasilitas yang ada agar keberadaannya tidak terkesan sia sia. Kami harapkan agar anggaran yang ada nanti digunakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Untuk diketahui pada tahun 2011 lalu pembangunan Terminal Kargo tersebut mendapat kucuran dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pamekasan sebesar Rp 4 miliar untuk biaya urukan tanah dan pembangunan dua pos jaga.

Kemudian pada tahun 2012 hanya mendapatkan dana Rp 30 juta untuk penyempurnaan pengerjaan yang sebelumnya. Pada tahun 2013 kembali mendapat kucuran dana Rp 2 miliar untuk saluran air dan pengerasan jalan.

Sementara, total anggaran yang dibutuhkan untuk proyek pengerjaan Terminal Kargo itu sekitar Rp 30 miliar. Terminal tersebut direncanakan akan digunakan sebagai tempat transit barang untuk mendukung kebijakan pemerintah setempat agar kendaraan besar pengangkut barang tidak masuk kawasan kota. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PEMBANGUNAN TERMINAL BARANG MENYERAP DANA DI ATAS RP 6 MILIAR NO

TAHUN

1 2 3 4

2011 2012 2013 2014

RP 4 miliar 30 juta 2 miliar 2 miliar

SUMBER DANA APBD Pamekasan APBD Pamekasan APBD Pamekasan APBD Jatim (belum turun)

UNTUK

Urukan Tanah dan Pembangunan 2 Pos Jaga Penyempurnaan pekerjaan sebelumnya saluran air dan pengerasan jalan Gudang dan penerangan

SELEKSI PEMAIN BARU

Putaran Kedua, PMU Depak 10 Pemain PAMEKASAN - Menghadapi putaran kedua ISL, ada kabar mengejutkan dari manajemen PMU, ada pencoretan 10 pemain sekaligus.

Beberapa diantaranya pemain inti, pemain yang sering diturunkan pada putaran pertama.

Menurut Manajer PMU Achsanul Qosasi, keputusan ini merupakan hasil evaluasi manajemen PMU bersama tim pelatih, yang

telah dilakukan Jumat malam (2/5). Hasil keputusan dalam evaluasi itu antara lain siapa saja pemain yang harus dicoret, siapa saja pemain yang akan dipertahankan, juga perlunya melakukan seleksi pemain baru untuk mengisi kekosongan pemain.

Beberapa pemain yang harus dicoret adalah Syaiful Amri, Ajisaka (keduanya penjaga gawang),

Abu Bakar Sillah, Kokoh Ronianrto, M Said, Rivai (pemain belakang), Rudi Rega, Boy, Alain N’kong (pemain tengah), dan Erfan Hidayatullah (pemain depan).

Awalnya akan ada 12 pemain yang harus dicoret. Dua pemain berikutnya adalah Michael Orah dan Jose Jara Gonzales. Namun karena pertimbangan dan berbagai faktor, akhirya dua pemain

ini diputuskan untuk dipertahankan hingga akhir musim. Selain itu ada punggawa PMU yang cidera hingga akhir musim, namun masih dipertahankan, yaitu Nopendi dan Zenal Arif. “Hal ini perlu kami lakukan, guna persiapan menghadapi putaran kedua.

PMU harus berjuang untuk bisa masuk empat besar,” kata Achsanul kemarin.

Selanjutnya, mulai sore ini, pelatih Arcan Iurie bersama tim pelatih yang dipimpinnya akan melakukan seleksi pemain. Para pemain seleksi itu terdiri dari beberapa pemain tim-tim peserta ISL, baik pemain lokal maupun pemain asing. Selain itu juga ada pemain PMU U-21 yang akan dipromosikan ke tim utama. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Sampang Sumenep KORAN

MADURA

KORAN MADURA

Sampang

SENIN 5 MEI 2014 SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III No. 0354 | TAHUN III

KK

PEMERIKSAAN Seorang anggota polisi memeriksa sejumlah perempuan yang mengaku calon TKI, saat diamankan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Rabu (30/4). Sebanyak 43 orang asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang mengaku calon TKI, diamankan petugas kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, karena diduga korban sindikat TKI ilegal, menyusul tidak adanya identitas termasuk paspor saat diperiksa petugas terkait.

Belum Ada Perda TKI di Sampang

RUMDIN KETUA DPRD SAMPANG

Beberapa Huruf Papan Nama Mulai Terlepas

Dinsosnakertrans: Kita Sudah Merencanakan SAMPANG- Tingginya jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Kabupaten Sampang yang kerap mengalami persoalan seperti deportasi, kecelakaan kerja hingga meninggal dunia di negara perantauan sampai saat ini belum ada dasar hukum perlindungannya yang kuat. Pasalnya, Kabupaten Sampang belum punya Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang ke-TKI-an.

Di tahun 2014 sudah ada beberapa TKI asal Sampang yang dipulangkan dalam kondisi tak bernyawa seperti Muharromah, TKI asal Kelurahan Polagan, Kota Sampang, Hayati warga Kecamatan Ketapang, dan Abdullah, warga Kecamatan Sokobanah.

Kasi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans (Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi) Teguh Waluyo menjelasakan, kebijakan perlindungan TKI khusus di Kabupaten Sampang masih belum ada Perda khusus tentang TKI yang mendapat masalah. Meskipun TKI yang bersangkutan berstatus ilegal.

Kerena hal itu sangat dibutuhkan sebagai kebijakan untuk dijadikan naungan hak asasi warga negara. “Perda yang mengatur perlindungan TKI masih belum ada, tapi kita sudah merencanakan perda dengan DPR untuk membahas terkait kebijakan perlindungan para TKI,” ujarnya, Minggu (4/5).

Teguh juga mengaku bahwa di tahun 2013 Perda yang menangani terkait permasalahan TKI yang ada di Kabupaten Sampang masih belum ada, dirinya menjelaskan sampai saat ini untuk kebijakan terkait perlindungan TKI hanya berpijak pada

Undang-undang (UU) No 39/ 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

“Untuk saat ini masih belum ada perda, tapi kami sudah melakukan kajian serta perencanaan mengenai perlindungan TKI. Dan untuk permasalahan TKI telah dilakukan kajian dan pembahasan oleh DPRD Kabupaten Sampang, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang pasti maupun pengesahan naungan hukum terkait kebijakan perlindungan para TKI,” ungkapnya.

Salah satu isi Perda yang akan dibahas tersebut, menurut Teguh Waluyo, bahwa dalam proses Pemberangkatan para TKI hendaknya terdaftar di Unit Pelayanan Pendaftaran TKI (UPPTKI) melalui perusahaan pengarah tenaga kerja indonesia. Sehingga mampu mengantisipasi permasalahan yang kerap dialami TKI asal Pulau garam khususnya TKI dari kabupaten Sampang. =CR2/LUM

COPOT: Beberapa huruf pada nama pengenal rumah dinas (Rumdin) Ketua DPRD Sampang, Jalan KH Wahid Hasyim banyak yang terkelupas, Minggu (4/5).

SAMPANG- Pembangunan rumah dinas (Rumdin) Ketua DPRD Sampang, Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Kota Sampang yang menelan dana hingga Rp 700 juta dikabarkan sudah siap ditempati.

Namun sebelum resmi ditempati, bagian dari bangunan tersebut sudah mulai ada yang rusak. Beberapa huruf papan nama tampak sudah mengelupas.

Hal tersebut mengindikasikan jika pengerjaan pembangunan Rumdin tersebut tidak serius.

Pantauan Koran Madura, beberapa fasilitas dari kebutuhan primer bangunan tersebut tampak dibangun asal-asalan karena bangunan

yang masih baru tersebut sudah mulai ada yang rusak. Padahal, bangunan yang sudah menelan anggaran ratusan juta seharusnya tidak akan mudah mengalami kerusakan, apalagi bangunan tersebut masih baru selesai dan masih belum sempat ditempati oleh Ketua DPRD Sampang.

Untuk diketahui, Ketua DPRD Sampang Imam Ubaidillah enggan menempati Rumdin tersebut hanya dikarenakan fasilitas air PDAM-nya belum ada. Sehingga Rumdin tersebut saat ini tampak seperti pajangan properti belaka karena tidak ada penghuni dan tidak ada yang merawat.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sampang Sudarmanta menjelasakan, pihaknya masih belum mengetahui adanya pengelupasan huruf papan nama rumdin tersebut. Dia berjanji akan segera melakukan pengecekan terkait terkelupasnya huruf papan nama itu. “Besok (hari ini, Red) saya akan cek lagi ke Rumdin tersebut, dan nanti saya melakukan perbaikan berupa penempelan beberapa huruf yang mengelupas,” ujarnya kepada Koran Madura, Minggu (5/4). =CR2/LUM

L

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

Petugas menempelkan kartu ujian peserta ujian nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan diselenggarakan mulai hari ini (5/5)

UJIAN NASIONAL

14.290 Siswa SLTP Ikuti UN SAMPANG - Sebanyak 14.290 siswa sekolah lanjutan tingkat tingkat pertama (SLTP) Kabupaten Sampang pada hari ini (5/5) akan mengikuti ujian nasional (UN).

Peserta UN dari sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 7.934 siswa dan dari madrasah tsanawiyah (MTs) sebanyak 6.356 siswa.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menyatakan siap melaksanakan ujian nasional (UN) yang akan digelar pada 5 sampai 8 Mei 2014. Pelaksanaan UN di 14 kecamatan tersebar di 57 SMP dan 61 MTs. “Kami dari pihak Disdik sudah siap. Kita sejak awal juga sudah menginstruksikan kepada masing-masing sekolah agar ada pembekalan kepada siswa seperti try out,” ucap Kepala Bidang Kurikulum dan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

Arif Budiansor.

Disinggung peserta yang drop out, Arif Budiansor belum bisa memastikan. Pihaknya masih menunggu pelaksanaan UN dan sejauh ini belum ada laporan dari sekolah yang bersangkutan.

“Pendistribusian kita lakukan hari Sabtu (3/5) kemarin untuk yang daratan, sedangkan ke Pulau Mandangin hari ini (4/5). Bicara masalah kebocoran tentu kita antisipasi dengan mempersempit peluang dengan aksi kecurangan,” jelasnya.

Arif menambahkan, kemungkinan adanya kebocoran dapat dihindari dengan varian soal yang berjumlah 20. “Asumsi saya bahwa kebocoran ujian pasti akan sulit, karena kode soalnya tidak diketahui, dan paket soal setiap kelas ada dua puluh, jadikan sangatlah sulit,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

SEREMONIAL

Bupati Ingin Pendidikan Unggul SAMPANG - Upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2014 digelar di lapangan Wijaya Kusuma Kec/Kota Sampang, Jumat (2/5) sekitar pukul 08.00 Wib dipimpin langsung Bupati Sampang A Fannan Hasib.

Pada kesempatan tersebut, Bupati memberikan penghargaan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas BPBD, kepala sekolah, dan siswa siswi berprestasi. Pemkab juga menggelar pameran pendidikan tingkat SMA se-Kabupaten Sampang.

“Pada kesempatan ini saya ingin mengapresiasikan den-

HARDIKNAS. Bupati Sampang A Fannan Hasib memimpin upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2014. gan setinggi - tingginya kepada sejumlah guru dalam upaya yang mau bersusah payah mengajarkan keterampilan kepada anak didiknya,”ucap Bupati Sampang A Fannan Hasib.

Bupati berharap melalui peringatan Hardiknas pen-

didikan di Sampang semakin maju. Salah satunya dengan akan memprioritaskan daerah wilayah utara. “Mungkin dari daerah utara harus diprioritaskan pendidikannya, dibandingkan nanti di Kota,” tuturnya. =ADV/ RYAN HARIYANTO

UN SMP DAN SEDERAJAT

Disdik Pastikan Tidak Ada Kebocoran Soal SAMPANG- Untuk pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat yang akan dimulai hari ini (Senin, 5/5), Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang memastikan tidak akan ada kebocoran soal.

Kabid Kurikulum Disdik Kabupaten Sampang Arif Budiarsor mengatakan bahwa untuk mencegah kebocoran soal tersebut pihaknya telah melakukan berbagai langkah, di antaranya pendistribusian soal yang dilakukan mendekati hari pelaksanaan dengan melibatkan aparat kepolisian serta pengetatan saat pelaksanaan UN. “Pendistribusian kita lakukan hari Sabtu (3/4) kemarin untuk yang daratan, sedangkan ke Pulau

Mandangin hari ini (Minggu, 4/5).

Kita persempit peluang bermainmain dengan aksi kecurangan,” ucap Arif Budiarso, Minggu (4/5).

Selain itu, lanjut Arif, nantinya akan ada 20 variasi soal yang akan dikerjakan oleh para siswa, sehingga kemungkinan adanya kebocoran dapat terhindarkan. “Kalau saya asumsikan bocoran akan sulit, karena kode soalnya tidak diketahui, dan paket soal setiap kelas ada dua puluh, jadi untuk kebocoran soal sulit,” tegasnya.

Ditambahkan Arif, meski pihaknya tidak menargetkan kelulusan hingga sempurna, namun yang paling menjadi titik tekan atau diutamakann ialah kejujuran siswa menjalankan UN dan mendapat nilai maksimal. =CR2/LUM

OMBUDSMAN Naksha Laraswati menjelaskan perihal kebocoran soal Ujian Nasional (UN) 2013-2014 tingkat SMA beberapa waktu lalu. Diharapkan, pada UN tingkat SMP yang dimulai hari ini (5/5) kebocoran tidak terjadi lagi.

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

Warga Gotong-royong Perbaiki Jalan Provinsi ksian warga setempat, Mofahri (47) mengaku sering melihat kecelakaan sepeda bermotor yang diakibatkan oleh jalan rusak yang tak kunjung diper-

baiki. Dirinya mengaku bahwa setidaknya ada sepuluh pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan akibat dari jalan tersebut.

“Ketika saya lihat sepeda motor yang lewat hampir semua pengendara yang melintas di jalan tersebut tidak bisa menghindari kerusakan jalan sehingga banyak pengendara kehilangan kestabilan sehingga bisa mengalami kecelakaan,” ujarnya.

Munirah (42) pemilik kios yangtepat di depan jalan rusak

tersebut juga mengaku sering merasakan getaran di dalam rumahnya ketika ada mobil angkutan besar seperti bus akas, truk yang penuh dengan muatan. “Mobil-mobil besar tersebut sering melaju kencang sehingga menimbulkan getaran sampai kerumah saya,” ujarnya.

Munirah juga memberikan kesaksian terkait rawan kecelakaan sepeda motor yang melintasi jalan rusak tersebut, dikarenakan sepeda motor yang jatuh biasanya ketika hendak menghindar dari jalan yang ru-

sak dan berlubang.

Mashuri, Ketua RT 01 RW 05 yang ikut bekerja dalam penimbunan tersebut menilai Pemerintah Kabupaten Sampang Khususnya proyek yang menangani kerusakan jalan tak peduli terhadap keselamatan warga. Sehingga masyarakat yang peduli akan keselamatan pengguna jalan melakukan kegiatan gotong-royong penimbunan sementara guna untuk meminimalisir tingkat kecelakaan lalin di jalan tersebut.

“Kegiatan ini untuk meminimalkan anak-anak sekolah jatuh ketika melintas di jalan tersebut,” ungkapnya.

Hingga berita ini ditulis sekitar pukul 18.03 WIB, Kepala Dinas PU Bina Marga Sampang Moh Zis tidak bisa dihubungi. Nomor telepon seluler yang biasa digunakannya sedang tidak aktif. =CR2/LUM

saja. Melainkan sudah tersencana dengan matang karena ke depan BEM STIRUA, kata dia, ingin menjalin kemitraan strategis dengan media harian Koran Madura. ”Kami berharap Diklat ini sebagai awal untuk menjalin

kerja sama selanjutnya. Kami ingin menjadi Kampus binaan dari Koran Madura dalam konteks jurnalistik,” harapnya.

Sementara itu, Kabiro Koran Madura Sampang Miftahul Ulum saat ditemui usai acara mengaku

siap menyambut inisiatif kerja sama strategis dalam bidang jurnalistik dengan BEM STIRUA. Menurutnya, mahasiswa dan santri yang ada di bawah naungan PP Raudlatul ‘Ulum Arrahmaniyah itu mempunyai potensi

untuk berkarya di bidang jurnalistik. ”Semua pesertanya antusias dan punya potensi dasar jurnalistik. Jadi, saya sangat welcome jika diajak bekerja sama lebih jauh ke depan,” tutur jurnalis kelahiran Sumenep itu. =CR2/ LUM

SAMPANG- Puluhan warga bergotong-royong memperbaiki akses jalan provinsi yang mengalami kerusakan cukup parah lantaran terdapat penimbunan tanah dan bebatuan di Jl Syamsul Arifin, Kelurahan Polagan, Kota Sampang, Minggu (4/5). Kegiatan swadaya tersebut dimulai sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB dipimpin oleh RT 01 RW 05, Kelurahan Polagan.

Inisiatif gotong-royong tersebut muncul dikarenakan banyaknya keluhan warga yang kerap terjadi kecelakaan bermotor di jalan tersebut. Kesas-

M

SERIUS: Kabiro Koran Madura Sampang Miftahul Ulum saat mengisi Diklat Jurnalistik di Kampus STIRUA, Kecamatan Sreseh, Sampang, JumatSabtu (2-3/5).

SAMPANG- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Raudlatul ‘Ulum Arrahmaniyah (STIRUA) mendatangkan Kabiro Koran Madura Sampang Miftahul Ulum dalam acara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jurnalistik yang digelar selama dua hari berturut-turut, Jumat-Sabtu (2-3/5). Dalam acara yang mengusung tema ”Santri dan Jurnalistik Terapan” itu mendaulat Kabiro Koran Madura sebagai pemateri utama.

Sekjend BEM STRIUA Shiddiq mengatakan, pelaksanaan Diklat tersebut untuk membangun jiwa jurnalisme mahasiswa dan santri Pondok Pesantren (PP) Raudlatul ‘Ulum Arrahmaniyah. Sehingga pada akhirnya nanti, Shiddiq berharap keluarga besar Arrahmaniyah bisa meluncurkan media sendiri yang berbasis santri. ”Diklat kali ini memang lebih diarahkan kepada jurnalistik terapan supaya para mahasiswa dan santri di sini (PP Raudlatul ‘Ulum Arrahmaniyah, Red) bisa langsung menerbitkan majalah sendiri,” ujarnya, Sabtu (3/5).

Selain itu, Shiddiq mengungkapkan bahwa pemilihan Kabiro Koran Madura sebagai pemateri utama bukan karena kebetulan

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Bangkalan

Bangkalan N

SENIN 5 MEI 2014 No. 0354 | TAHUN III

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

LPJ KF

Masih Banyak yang Amburadul BANGKALAN - Kejanggalan dalam penyusunan laporan Program Keaksaraan Fungsional (KF) di Kabupaten Bangkalan tahun 2012 terlihat oleh Madura Coruption Watch (MCW). Setelah lembaga yang menelisik masalah korupsi tersebut meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada masing-masing lembaga penerima, MCW menduga banyak program yang belum dilaksanakan dengan benar.

Berdasarkan analisa LPJ yang telah diterima, ada indikasi kejanggalan dari pelaksanaan program tersebut. Diantaranya ditemukan kelompok sasaran yang sama antara lembaga penerima Muslimat dan Fatayat.

Kondisi demikian terjadi di Kecamatan Konang dengan nama kelompok sasaran kelompok Mawar dan Melati.

Muslimat NU Bangkalan menerima alokasi dana dari program KF sebesar Rp 90.000.000 untuk 25 kelompok, satu kelompok terdiri dari 10 orang. Kemudian PC. Fatayat NU Bangkalan alokasi dana sebesar Rp 90.000.000 untuk 25 kelompok.

Tidak hanya itu, juga ditemukan adanya dugaan sisa anggaran sekitar Rp 10 juta belum jelas peruntukannya. Ini terjadi pada lembaga penerima dana KF, GP Ansor Bangkalan. Lembaga ini menerima alokasi dana sebesar Rp 25.200.000 untuk 7 kelompok.

Selain itu, Madura Corruption Watch (MCW) juga menemukan LPJ nyeleneh dari LSM El-SIPP. Dimana ditemukan adanya kelebihan anggaran. Dana yang diterima Rp 18 juta, namun dalam LPJ Rp 21.050.000.

Kepala Divisi Analisa dan Monitoring MCW Kholilur Rohman menjelaskan dana hibah (Bansos) Provinsi Jatim tahun anggaran 2012 melalui Dinas Pendidikan (Dindik) yang dialokasikan pada program Keaksaraan Fungsional (KF) kurang lebih ada 182 lembaga penerima se- Bangkalan. Adapun kisaran dananya mulai dari Rp 7,2 juta hingga Rp 180 juta.

"Ada tujuh lembaga penerima dana KF yang dijadikan sample.

Kami akan survei ke lapangan untuk mengetahui kebenarannya.

Terutama pada kelompok sasaran yang sama dari lembaga penerima dana KF berbeda," jelasnya.

Pihaknya mengaku telah mengambil beberapa sample lembaga penerima untuk dianalisa. Apakah benar program KF

sesuai dengan peruntukan atau tidak jelas penggunaannya.

Dia menerangkan selain yang telah disebutkan, penerima program KF PKK Bangkalan dengan alokasi dana sebesar Rp 180 juta untuk 50 kelompok.

Lalu HMI Bangkalan alokasi dana sebesar Rp 18 juta untuk 5 kelompok. Kemudian LSM El-SIPP dana yang diterima Rp 18.000.000 untuk 5 kelompok.

Terakhir, BASSAMA Bangkalan dengan alokasi dana sebesar Rp 54.000.000 untuk 10 kelompok.

Dalam analisa LPJ tersebut juga ditemukan kejanggalan berupa bentuk laporan yang hampir sama antara lembaga satu dengan lainnya. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya bentuk penyusunan, model kwitansi dan nomor kwitansi. Kondisi yang demikiam disinyalir ada oknum pembuat LPJ secara masal.

"Hasil analisa sementara, MCW menemukan sisa anggaran Rp 10 juta yang alokasinya belum jelas pada LPJ GP Ansor.

Begitu juga dengan PC HMI, ada sisa anggaran Rp 125.000 yang alokasinya belum jelas," terangnya.

Menurutnya, dari bukti foto tiap kelompok hanya dihadiri 6 sampai 8 orang per kelompok.

Begitu pula, LPJ LSM El-SIPP juga masih amburadul, anggaran yang diterima senilai Rp 18 juta. Akan tetapi, didalam LPJ anggaran yang terserap Rp 21.050.000.

"Untuk lembaga penerima Bassama, LPJ-nya belum diberikan. Kami akan lakukan kroscek ke bawah, kalau ada indikasi penyelewengan, MCW akan melaporkan kepada pihak berwajib," tegasnya.

Dia menambahkan dana bansos tersebut pagu pencairannya per Desember 2012, secara otomatis pelaksanaan program tersebut pada tahun 2013 beberapa lembaga pelaporannya ada yang di tahun 2012. Program itu dilaksanakan selama 6 bulan.

Saat dikonfirmasi, Ketua Bidang PTKP PC HMI Bangkalan, Zaman mengaku tidak mengetahui secara pasti terkait LPJ dari program yang dimaksud. Sebab LPJ itu yang membuat pengurus HMI periode terdahulu.

"Kami tidak tahu pasti kalau LPJ (KF 2012) ini ada kesamaan dengan lembaga penerima lain. Juga jumlah peserta setiap kelompok, saya tidak tahu secara detail. Karena ketika pelaksanaan dulu, saya tidak ikut," ucapnya. = MOH RIDWAN/RAH

doni heriyanto/koran madura

ORASI. Puluhan aktivis IMM menggelar aksi demonstrasi menyoroti program pendidikan gratis di Bangkalan.

Pendidikan Gratis Jadi Sorotan IMM Menengarai Marak Terjadi Pungli BANGKALAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Bangkalan menggelar aksi demonstrasi, Minggu, (4/5). Mereka menyoroti janji politik Bupati setempat terkait program pendidikan gratis. Apalagi di sejumlah lembaga pendidikan masih terindikasi adanya pungutan liar. Hal itu dinilai sebagai ketidakseriusan pemerintah dalam mewujudkan program tersebut.

"Pemerintah tidak serius dalam mewujudkan program pendidikan gratis. Terbukti di beberapa lembaga pendidikan masih ada pungutan liar," ujar Koordinator aksi IMM, Baharuddin Ansori.

Dalam orasinya, Ansori menegaskan kebijakan tersebut harus dikawal dan diawasi secara ketat. Sebab, dana yang dialokasikan untuk sektor pendidikan cukup fantastis melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebanyak 40 persen. Masih adanya pungutan liar sebagai bentuk lemahnya kontrol yang dilakukan pemerintah selama ini. "Selamatkan masyarakat Bangkalan dari kebodohan, pendidikan gratis itu harga mati yang harus diwujud-

Kami menuntut kepada pemerintah Bangkalan di bawah kepemimpinan Makmun Ibnu Fuad harus tegas menindak lembaga yang masih melakukan pungutan liar,�

Baharuddin Ansori Koordinator aksi IMM

kan sepenuhnya," tegasnya.

Tidak seriusnya pemerintah dalam mewujudkan pendidikan

gratis, kata Ansori, berdampak pada kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat dalam mendapatkan hak berpendidikan.

Terbukti dari fasilitas yang diterima antara di kota dan di desa terjadi perbedaan yang sangat jauh.

Seharusnya, hal itu tidak terjadi, karena masyarakat memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi.

"Kami menuntut kepada pemerintah Bangkalan di bawah kepemimpinan Makmun Ibnu Fuad harus tegas menindak lembaga yang masih melakukan pungutan liar," teriak Ansori.

Pungutan liar, lanjut mahasiswa fakultas hukun Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini, merupakan bentuk penindasan terhadap hak masyarakat yang sudah jelas pendidikan digratiskan.

Maka dari itu, pihaknya mengajak kepada seluruh elemen agar juga ikut berpartisiapasi aktif dalam proses mengawal pendidikan di Bangkalan.

"Mari wujudkan pendidikan yang berkualitas tanpa diwarnai suatu tindakan yang merugikan masyarakat," tandasya. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN III

O

Kebocoran Pipa PDAM Masih Tinggi Listening Stick Bakal Dilengkapi Water Lead Detector BANGKALAN – Tingkat kebocoran pipa PDAM di Bangkalan masih relatif tinggi. Persentase tingkat kebocoran mencapai 39 persen. Padahal maksimal tingkat kebocoran 20 persen. Apalagi pengurangan tingkat kebocoran pipa per tahun hanya mencapai 3 persen. Artinya, masih perlu perbaikan pipa jaringan yang mengalami kebocoran.

Direktur PDAM Sumber Pocong Bangkalan Sutrisno melalui bidang teknik PDAM, Hadi Mulya menjelaskan untuk mengurangi

tingkat kebocoran air, PDAM Sumber Pocong Bangkalan berencana membeli alat pendeteksi kebocoran (Water Lead Detector)

seharga Rp 300 juta. Hal tersebut dilakukan kerena hingga saat ini tingkat kebocoran air yang terjadi pada jaringan pipa PDAM mencapai 39 persen.

Menurutnya, alat pendeteksi kebocoran atau Water Lead Detector itu berfungsi menjangkau letak atau posisi kebocoran yang terjadi pada jaringan pipa PDAM. Alat tersebut dinilai lebih canggih dari alat deteksi kebocoran yang dimiliki PDAM saat ini, yaitu berupa “Listening Stick”.

"Jika peralatan canggih sudah kita punya, otomatis dapat mengetahui secara langsung posisi kebocoran, sehingga bisa langsung dilakukan perbaikan," jelasnya.

Meski mengalami penurunan tingkat kebocoran pipa PDAM pada tahun 2013 dari 41 persen ke 39 persen. Penurunan tersebut tidak signifikan, karena capaian maksimal tingkat kebocoran harus 20 persen. Hal itu perlu perbaikan.

Selain kebocoran pada jaringan

pipa, lanjut lanjut Hadi, tidak ada kendala lain yang dialami PDAM Bangkalan. Kalaupun ada itu hanya pemasangan pompa air yang langsung ke jaringan PDAM oleh pelanggan dan itu berdampak pada rusaknya water meter.

"Kami menargetkan penurunan tingkat kebocoran pertahunnya 3 persen. Berdasarkan Permendagri nomor 47/1999, yang bagus tingkat kebocoran itu hanya 20 persen," terangnya. = MOH RIDWAN/RAH

POTENSI PENGEMBANGAN JAGUNG

Hibrida Terkendala Harga Bibit BANGKALAN - Potensi petani sangat rendah. "Karena pengembangan jagung hibrida daya beli petani rendah, akhirdi Kabpaten Bangkalan belum nya tidak terlaksana. Padahal bisa terealisasi dalam waktu lahan untuk pengembangan dekat, karena harga bibit jagung jagung hibrida di sini cocok ," hibrida terlalu mahal. Dalam ujarnya. setiap kilogramnya, harga bibit Saat itu, menurut Puguh jagung hibrida berkisar dari Santoso, pemerintah provinsi Rp 50 ribu hingga Rp 70 ribu.

Jawa Timur berencana menTentu saja harga itu tidak bisa gucurkan Kredit Ketahanan dijangkau para petani wilayah Pangan dan Energy (KKPE) guna setempat. membantu permodalan petani.

"Tidak sanggup kalau memModal itu dikembalikan dengan beli bibit jagung hibrida dengan cara mencicil. Namun petani harga seperti itu. Belum beli masih enggan dengan program pupuknya. Kalau harga jagung cicilan tersebut. "Para petani lokal kan hamasih enggan. nya Rp 5 ribu," Entah kalau kata Maisaroh, diberi cumapetani asal Desa cuma," jelasnya.

Karena daya beli petani Buluh KecamaProduksi rendah, akhirnya tidak jagung hibrida, tan Kamal. terlaksana. Padahal la- lanjut Puguh, Menurutnya, bibit han untuk pengemban- lebih besar jagung hibrida gan jagung hibrida di sini daripada jagung hanya mampu lokal dalam cocok ,” produksi maksekali tanam. simal satu kali Dari 30 ribu Puguh Santoso tanam. Apahektare lahan Kepala Dispertanak bila ditanam yang ada di Kadua kali dapat bupaten BangKabupaten Bangkalan berpengaruh kalan, 18 ribu pada hasil produksi. Sementara hektare lahan sangat potensial jagung lokal, bibitnya bisa diuntuk ditanam jagung hibrida. tanam berkali-kali tanpa adanya Untuk satu hektare lahan padi penyusutan hasil panen. "Kalau hibrida bisa menghasilkan 7 ton bibit jagung hibrida ditanam hingga 9 ton. Sedangkan jagung dua kali, produksi menyusut lokal hanya mampu memhingga 70 persen," tandasnya. produksi 1 ton hingga 2 ton.

Sementara itu, Kepala Dinas "Dengan catatan, (jagung Pertanian dan Peternakan (Dishibrida) dipupuk dengan bagus pertanak) Kabupaten Bangkalan dan benihnya juga bagus. Masa Puguh Santoso mengemukakan tanamnya 110 hari. Untuk jagpotensi pengembangan jagung lokal hanya 75 hari hingga ung hibrida dicanangkan dua 90 hari," tandasnya. tahun yang lalu. Sebab daya beli = DONI HERIYANTO/RAH

moh ridwan/ koran madura

DIANGKUT. Distribusi soal yang dilakukan Dinas Pendidikan Bangkalan dengan melibatkan aparat polisi.

UN SMP/SEDERAJAT

14.015 Siswa Mengadu Nasib BANGKALAN - Sebanyak 14.015 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat tengah mengikuti ujian nasional (UN) hari ini (5/5). Mereka terdiri dari siswa SMP Negeri, SMP Terbuka dan Swasta sebanyak 9.468 siswa dengan lembaga penyelenggara berjumlah 68 sekolah. Selain itu, peserta dari MTs Negeri dan swasta sebanyak 4.547 siswa dengan lembaga penyelenggara 56 sekolah.

"Siswa yang mengikuti sesuai daftar nominasi tetap (DNT), peserta UN 2014 SMP/ MTs di Bangkalan yang berjumlah 14.015 peserta. Pelaksanaan UN akan diselenggarakan secara serentak selama 4 hari, mulai tanggal 5 Mei hingga 8 Mei 2014," kata Risman Iriyanto, Kasie Kurikulum SMP/SMA Dinas Pendidikan Bangkalan.

Dia menerangkan jika dalam pelaksanaan UN 2014 SMP/MTs/ terdapat kekurangan naskah soal,

sesuai aturan pengawas diperbolehkan meminta ke ruangan lain.

Namun bila dalam keadaan force majeur boleh digandakan dengan melakukan foto copi untuk kekurangan naskah soal UN 2014.

Namun penggandaannya harus mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan dan pengawas ruangan. Selain itu, salah satu petugas dari pengawas Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim UN 2014.

Setiap hari, selama pelaksanaan UN, naskah soal ujian diambil oleh kepala sekolah dan pihak penyelenggara ke polsek setempat.

Adapun seluruh jumlah naskah sebanyak 304 box yang telah didistribusikan ke lembaga yang ditunjuk sebagai penyelenggara UN 2014 di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan.

"Saat pengambilan materi soal UN oleh panitia kecamatan akan

didampingi kasek dan penyelenggara juga mendapat pengawalan ketat dari Kapolsek setempat," ujarnya.

Selain itu, untuk menjaga pelaksanaan ujian nasional di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari kecurangan, Dinas Pendidikan (Disidik) Bangkalan mengaku terapkan sistem silang pengawas. Hal itu dilakukan untuk memperketat sistem pengawasan pada waktu pelaksanaan. Sebab guru yang ditunjuk sebagai pengawas tentunya tidak merasa berkepentingan terhadap sekolah yang dijaga.

Dia menjelaskan dengan sistem silang itu untuk mengurangi adanya praktik perjokian kunci jawaban oleh oknum, sehingga bisa ketahuan dengan cepat.

Pengawasan UN sistem silang itu cukup efektif untuk meminimalisir tingkat kebocoran Lembar Jawaban Ujian dan perjokian. = MOH. RIDWAN/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

Neter Kolenang

5 MEI 2014 SENIN 5 MEI 2014 | No. 0354 | TAHUN SENIN III

MADURA

No. 0354 | TAHUN III

PO

AHMAD FAUZI

Berhijab itu bukan sekadar terlihat ingin cantik atau modis, tetapi awal memakai hijab itu harus didahului dengan niatan dari hati. Iya, niat untuk menutup aurat dan untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi, apapun hijab yang dipakai, simple atau yang rumit sekalipun, tetapi bagus dan modis kalau disertai dengan niat dan hati yang tulus, pasti akan terlihat cantik, tentu cantik yang alamiah. “Itulah niat awal aku memakai hijab,” ucap Fitriyah Rahman, salah satu perempuan yang mulai menekuni dunia hijaber

Nama : Fitriyah Rahman Tempat Tgl Lahir : Sumenep, 05 April 1992 Alamat : Jl. MH. Thamrin No.5 Pangaran Sumenep Hoby : Bisnis Cita-cita : Model Islami Aktivitas : Sales Promotion Girl (SPG) : Mengajak Masyarakar Sumenep berhijab Rencana : Juara Hijab se-Kabupaten Sumenep Prestasi Pendidikan 1. SDN Talango 5 2. SMPN 1 Kalianget 3. SMA Muhammadiyah 1 Sumenep

erempuan kelahiran Sumenep, 05 April 1992 tersebut mengungkapkan bahwa setiap perempuan tentu ingin tampil cantik, tetapi berhijab itu bukan sekadar ingin tampil cantik. Karena orang pakai jilbab itu adalah ketundukan seorang perempuan terhadap syariat. Perempuan yang akrab disapa Fitri tersebut tidak menampik jika fakta di lapangan seringkali menunjukkan yang berbeda. Mereka yang pakai tidak selalu karena faktor ketundukan. Banyak faktorfaktor lain yang menyertai niat seseorang ketika ia memutuskan menutup aurat. Ada yang berjilbab karena alasan lebih simple dan tidak bingung memilih mode ketika akan bepergian.

“Ada juga yang mengatakan dirinya terlihat lebih cantik bila berjilbab. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa sudah waktunya berjilbab karena sudah berumur. Hanya anak muda saja yang pantas untuk tidak berjilbab,” jelasnya Parahnya, kata perempuan hobi berbisnis tersebut, ada yang berjilbab karena bintang idol-

FITRIYAH RAHMAN

TIDAK CUKUP Tampil Cantik anya berjilbab. Atau istri politisi tertentu berjilbab, sehingga akhirnya hal ini jadi alasan untuk ikut pemilu dalam sistem kufur bernama demokrasi. “Bahkan saat ini jilbab menjadi salah satu media untuk mempolitisir Islam,” katanya.

Padahal sesungguhnya, jilbab adalah satu bentuk kecil dari ketundukan dan ketaatan seorang hamba kepada Khaliknya. Sedangkan bentuk ketaatan lainnya masih sangat banyak yaitu dalam semua aspek kehidupan. Termasuk juga dalam menyalurkan aspirasi politik,

umat Islam kudu taat pada aturan syariah secara mutlak.

Tidak boleh hanya karena simbol jilbab, terus jadi ikut-ikutan berpesta demokrasi yang jelasjelas menjadikan manusia sebagai berhala. “Yang bersimbol jilbab pun aja tidak boleh, apalagi bagi yang tidak berjilbab. Ini masalah prinsip, jadi bukan sekadar ikut-ikutan aja, karena setiap amal pastilah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan –Nya,” jelas perempuan yang bercita-cita jadi model tersebut.

Dengan niat yang tulus, Fitri pun mulai menekuni dunia hi-

jaber. Bahkan ia mulai dikenal sebagai perancang hijab. Ia menuturkan, bahwa permintaan untuk merancang hijab kian sering berdatangan saat dirinya dinobatan sebagai juara 1 hijaber se-Kabupaten Sumenep.

Sehingga ia pun punya obsesi besar untuk menjadi perancang andal dalam bidang hijaber. Bahkan impian untuk menekuni bisnis melalui hijaber mulai ada.”Karena resiko menjadi perancang hijab itu sangat minim mengingat perancang hijab tak butuh tempat khusus untuk melakukan pekerjaannya.

Sering, mereka yang justru datang ke rumah konsumen untuk menata hijab. Oleh karena itu, seorang perancang hijab juga harus siap untuk dipanggil ke luar kota,” pungkasnya.

Ditanya soal tata cara berhijab, dara asal Pangarangan Sumenep ini mengatakan bahwa perancang hijab akan memadukan dan berkreasi dengan beberapa helai kain untuk menciptakan tatanan hijab yang indah. “Berarti berhijab itu juga butuh ketelatenan dan kreasi tangan,” ujarnya. =SYAMSUNI

Berwirausaha Mengurangi Pengangguran kibat keterbatasan lapangan pekerjaan sedikit berdampak di negeri ini, Terbukti, banyaknya data pengangguran. Untuk mengurangi sekaligus membeikan solusi terbaik untuk mengurangi peroblematika itu, yakni dengan membuka usaha baru.

Hal itu dikatakan oleh, Ahmad Fauzi, pria yang mengaku telah menjalankan usaha di bidang pertokoan itu. Dia menjelaskan, saat ini jangan terbayangkan bagi generasi mudah untuk bias bekerja di sebuah perusahaan atau menjadi seorang PNS.Karena saat ini terlalu banyak penggangguran.“Kalau ini tetap dibiarkan, maka akan terus bertambah masalah itu bagi masyarakat,” ucapnya.

Fauzi yang kerap namanya diapnggil itu mengatakan, dirinya memang lebih tertarik bergerak di bidang bisnis. Sebab dengan usaha tersebut, dirinya bias lebih mandiri dan bertahan hidup. “Karena lapangan pekerjaan sudah terbatas untuk menyerap tenaga kerja,” jelasnya.

Selain bias menguntungkan pribadinya, secara sosial dia bias mengangkat orang lain. Karena bias merekrut tenaga kerja.“Makanya saya terus kembangkan usaha ini, sampai kapan pun,” tegas Ahmad Fauzi.

Ahmad Fauzi menyebutkan, pekerja yang sudah direkrutnya lebih dari lima orang. Awalnya, usaha yang dirintisnya hanya dilakukan secara pribadi.“Tiap tahun saya usahakan berkembang mas, termasuk membuka cabang usaha di daerah lainnya,” pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah