e Paper Koran Madura 06 Maret 2014

KAMIS

KORAN MADURA

6 MARET 2014 | No. 0315 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

1

0328-6770024 KAMIS 6 MARET 2014 | No. 0315 | TAHUN III www.koranmadura.com

Anas Urbaningrum Dijerat Pasal TPPU Berita Utama hal | 2

Gudang Amunisi TNI AL Meledak 1 Orang Meninggal Dunia, 86 Orang Terluka JAKARTA- Sebuah ledakan terjadi di gudang amunisi Pasukan Katak Armada RI Kawasan Barat (Armabar) sekitar Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara, sekitar pukul 10.00 WIB. “Sekarang sedang diinventalisir penyebabnya,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta Rabu.

Rikwanto mengatakan pihak TNI Angkatan Laut (AL) menginventarisasi penyebab ledakan, termasuk jumlah korban dan kerusakan yang ditimbulkan.

Rikwanto menambahkan aparat kepolisian membantu pihak TNI AL memblokade dan mensterilkan kawasan agar masyarakat

tidak masuk lokasi ledakan.

“Di lokasi sudah ada dari kepolisian perairan dan DVI untuk membantu korban,” ujar Rikwanto.

Satu Orang Meninggal Seorang anggota prajurit TNI Angkatan Laut dari kesatuan Fasharkam Lantamal III Sertu Iman meninggal dunia dalam insiden meledaknya gudang amunisi di Markas Komando Pasukan Katak, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu pagi sekitar pukul 10.30 WIB. “Korban meninggal di lokasi kejadian,” kata Kapuspen Mabes TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul di RS Mintohardjo, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan pihaknya akan memberikan santunan dan menanggung kepulangan jenazah termasuk pemakaman korban. Mengenai kenaikan pangkat, pihaknya belum mengetahui dan semua tergantung keputusan dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio dan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko karena itu merupakan kewenangannya.

Sementara itu, satu korban luka parah, Serka Midi dari kesatuan Fasilitas dan Pemeliharaan juga masih mendapat perawatan intensif di ruang ICU. “Doakan saja semoga kondisi cepat pulih,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Iskandar juga mengatakan jumlah korban ledakan amu-

nisi sekitar 87 orang, yang semuanya merupakan anggota TNI AL. Dari jumlah itu, 15 orang sudah diperbolehkan pulang untuk rawat jalan. Sementara sisanya, 72 orang, masih menjalani perawatan di rumah sakit terpisah. Data ini juga termasuk satu korban meninggal dan juga satu lainnya yang masih kritis.

Menurut Iskandar, para korban rata-rata terkena pecahan genteng dan kayu dari gudang amunisi yang meledak tersebut.

Ada yang terkena di bagian dada, kepala, dan perut.

Sementara itu, penyebab ledakan masih dalam investigasi pihak TNI, namun demikian diduga ledakan itu dipicu percikan api dari hubungan pendek arus listrik yang mengenai amunisi. =GAM/SAIFUL/ANT

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 6 MARET 2014 | No. 0315 | TAHUN III

LEDAKAN GUDANG AMUNISI

Tak Sedahsyat Ledakan Cilandak JAKARTA- Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Untung Suropati menyebutkan ledakan di gudang amunisi Komando Pasukan Katak tidak separah ledakan di gudang amunisi Marinir di Cilandak, 30 Oktober 1984.

“Kasusnya sama, ada ledakan beruntun, namun ini berbeda efek ledakannya dan tak sebesar ledakan di Cilandak,” kata Untung saat jumpa pers di dermaga penyeberangan Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu.

Menurut dia, ledakan di Cilandak lebih dahsyat karena gudang itu lebih besar, terlebih jenis amunisi yang disimpan lebih lengkap, mulai dari amunisi kaliber besar hingga mortir.

“Kalau yang di Pondok Dayung ini hanya ada amunisi senjata senjata khusus milik Kopaska. Rata-rata senjata ringan seperti pistol dan sejata laras panjang,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Untung menjelaskan kronologis peristiwa ledakan di gudang amunisi Kopaska tersebut, bahwa peristiwa itu bermula ketika pukul 09.05 terlihat dan tercium bau asap di dalam gudang amunisi.

“Melihat kepulan asap hitam tersebut, anggota jaga langsung mengambil alat pemadam kebakaran dan disemprotkan. Waktu terus bergulir, kemudian sekitar pukul 09.25 WIB terdengar suara ledakan kecil yang membuat anggota jaga dan anggota lainnya panik. Tak berlangsung lama, ledakan besar pun terdengar hingga menyebabkan puluhan personil TNI AL mengalami luka-luka,” kata Untung.

Padahal, lanjut dia, pada pukul 08.15 WIB saat anggota jaga melakukan pengecekan rutin di gudang amunisi tidak terjadi apa-apa. Mereka mengecek kebersihan gudang, kelengkapan jumlah senjata dan aspek lainnya.

“Pada jam itulah, gudang amunisi dinyatakan aman,” katanya.

Ia mengaku pihaknya masih menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Ia membantah adanya sabotase karena daerah Pondok Dayung merupakan daerah yang steril dari masyarakat sipil.

“Pondok Dayung merupakan daerah terbatas. Tak sembarang orang bisa masuk ke dalam tanpa izin. Daerah ini sangat terisolir dan aman dari lalu lintas masyarakat biasa,” kata Untung.

Ledakan di gudang amunisi menyebabkan berbagai pecahan dan proyektil amunisi bertebaran ke udara, menerjang orang-orang di dekat lokasi. Orang yang paling banyak terkena pecahan adalah mereka yang berjarak 100-200 meter dari titik ledakan.

Ia juga memastikan, pascaledakan itu tak ada efek lanjutan dari amunisi yang terbang. =ANT/SYAIFUL

Anas Dijerat Pasal Pencucian Uang Keluarga Besar Anas Enggan Komentar JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pasal itu ikut diterapkan setelah KPK melakukan pengembangan penyidikan pada perkara dugaan korupsi proyek Hambalang dan atau proyek-proyek lainnya yang lebih dulu menjeratnya.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, yang dikonfirmasi menjawab mengambang. Dia tidak membantah dan membenarkan mengenai informasi itu.

“Nanti jurubicara KPK (Johan Budi) akan menjelaskan soal indikasi TPPU dari AU. Itu saja,” kata dia ketika dijumpai di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Rabu (5/3).

Ketua Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) itu dikenakan Pasal 3 dan atau Pasal 4 UU No 8/2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan TPPU, serta Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 UU No 15/2002 tentang

TPPU juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

KPK terkesan tak banyak melakukan penyitaan terhadap harta Anas. Namun, Bambang Widjojanto enggan berspekulasi lebih jauh.”Bagaimana sih, kalau indikasi begitu, masak terus dibilang sedikit. Kan bukan sedikit atau tidak sedikit. Kalau itu hasil kejahatan, ada indikasi, ya mesti disita,” tegasnya.

Jurubicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo yang dikonfirmasi mengenai informasi tersebut membenarkannya. “Ya, ini mau diumumkan,” singkat Johan.

Keluarga besar Anas enggan berkomentar seputar dakwaan Jaksa KPK ini.

“Bu Athiyyah Laila (istri Anas Urbaningrum) bilang keluarga tabah. Sebagai warga negara biasa, keluarga tak punya daya apa-apa,” kata salah seorang pengacara Anas, Tina M Tamher di Jakarta, Rabu (5/3).

Dia menjelaskan, Attiyah beserta keluarga rela Anas juga ikut dijerat dengan pasal pencucian. Meski sebenarnya, pihak keluarga sadar bahwa Anas Urbaningrum sama sekali tak bersalah dalam perkara yang disangkakan oleh KPK itu.

“Keluarga sadar kasus apa yang dihadapi mas Anas dan mas Anas pun sadar tidak

mungkin membentuk pasukan pengaman keluarga,” sambung dia.

Salah seorang pengacara Anas Urbaningrum, Firman Wijaya mengatakan pihaknya menghormati langkah KPK yang ecara resmi mengumumkan status tersangka dugaan TPPU terhadap kliennya. “Kita belum tahu, tapi kita hormati saja KPK,” kata Firman.

Kendati begitu, Firman berharap agar KPK tidak membabi buta. Sebab, hematnya, penetapan tersangka TPPU tidak ada signifikansinya dengan perkara awal Anas, dalam hal ini dugaan gratifikasi proyek Hambalang dan atau proyek-proyek lainnya. “Dimana tidak ada kaitannya dengan menyembunyikan asal-usul harta, sementara kasus perkara pokoknya belum tuntas, bagaimana?

Kok follow up crime-nya sudah dilakukan,” tanya dia.

Firman menyatakan bahwa penerapan TPPU ini juga sangat ganjil. Sebab, dalam penyidikan perkara awal saja masih belum jelas. Penyidikan masih saja bolak-balik dan sangat membingungkan. “Mending langsung disidang saja lah daripada berlarut-larut,” katanya. =GAM/ABD

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

KPK Akan Sita Harta Anas Urbaningrum JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyita harta Anas Urbaningrum, setelah mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.

“Kalau (harta) itu hasil kejahatan, ada indikasi ya mesti disita,” kata Wakil Ketua Bambang Widjojanto di gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jakarta, Rabu.

KPK pada hari ini menetapkan Anas sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang dengan menyangkakan Anas melangar melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU No 25 tahun 2003 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengenai orang yang menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari kejahatan.

Ancaman pidana terhadap orang yang melanggar pasal tersebut adalah penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Pengenaan pasal tersebut memberikan kewenangan

KPK untuk menyita harta kekayaan Anas yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

KPK saat ini masih melakukan penelusuran aset terkait Anas.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, KPK belum melakukan penyitaan terkait dengan penyidikan kasus TPPU ini.

Sebelumnya KPK menetapkan Anas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang dan proyek-proyek lain.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara tertanggal 28 Desember 2007 yang dilaporkan Anas ke KPK setelah ia tidak lagi menjabat sebagai pantia Komisi Pemilihan Umum (KPU), total kekayaan sebesar Rp2,237 miliar dan 2.300 dolar AS. Harta tersebut terdiri atas harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp965,5 juta berupa tanah dan bangunan di Jakarta Timur (275, 539 dan 237 meter persegi), Depok (1.550 meter persegi), Karawang (11.412 dan 1.620 meter persegi), dan Bekasi (210 meter persegi).

Selanjutnya harta bergerak senilai total Rp383 juta berupa mobil Kia Carens, motor Honda, mobil Nissan Serena, mobil Toyota Kijang. Harta bergerak lain berupa logam mulia dan barang seni lain senilai Rp92,831 juta dan ditambah giro sejumlah Rp795,6 juta dan 2.300 dolar AS. Harta ini jauh berbeda dengan jumlah harta Anas yang dalam surat dakwaan mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek Hambalang Deddy Kusdinar. Disebutkan bahwa Anas menerima Rp2,21 miliar dari proyek Hambalang untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April 2010 hingga 6 Desember 2010.

Uang itu diserahkan ke Anas digunakan untuk keperluan kongres Partai Demokrat, antara lain membayar hotel dan membeli “blackberry” beserta kartunya, sewa mobil bagi peserta kongres yang mendukung Anas, dan juga jamuan dan “entertain”. =ANT/DESCA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 6 2014 MARET 2014 KAMIS 6 MARET | No. 0315 | TAHUN III No. 0315 | TAHUN III

33

DOKTER MENGGUGAT

MK Gelar Sidang Perdana JAKARTA- Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang dimohonkan oleh Dokter Indonesia Bersatu (DIB).

ant/widodo s. jusuf

LUKISAN KARIKATUR CAPRES. Pelukis Wito melukis di depan galerinya dengan latar belakang sejumlah lukisan karikatur tokoh politik di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Rabu (5/3). Sejumlah seniman lukis indah mulai meramaikan galeri lukisnya dengan karya lukisan karikatur sejumlah tokoh politik yang disebut-sebut akan maju atau dicalonkan menjadi capres pada pemilu presiden 2014 mendatang.

Calon Hakim MK Belum Ada yang Layak?

JAKARTA - Komisi III DPR belum mengantongi nama yang memenuhi kualifikasi utama untuk menjadi hakim konstitusi. Syarat utama menjadi seorang hakim konstitusi adalah negarawan. Karena itu, mereka tidak akan memaksakan diri memilih dari nama-nama yang sudah melakukan uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. Demikian diungkapkan Ketua Komisi III DPR dari Partai Demokrat Pieter C Zulkifli dan politisi Partai Gerindra Martin Hutabarat di Jakarta, Rabu (5/3).

Menurut mereka, dari calon-calon yang ada, belum satu pun yang memenuhi kriteria sebagai seorang negarawan. “Seperti prinsip kami bersama, jika hasilnya tidak memenuhi syarat, ya tidak akan kita terima,” kata Pieter.

Pieter sendiri kecewa dengan kompetensi semua calon hakim konstitusi yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelaya-

kan di Komisi III DPR. Menurutnya, hasil seleksi yang buruk itu sangat mengejutkan karena tak terbayangkan sebelumnya.

“Kondisi calon halim konstitusi ada yang luar biasa. Maksud saya luar biasa tidak mengerti apa-apa, mengejutkan. Nanti bersama Tim Pakar akan kita rangking nilai semua calon,” tandasnya.

Pendapat senada diungkapkan politisi Partai Gerindra Martin Hutabarat secara terpisah. Dia mengaku kecewa dengan kualitas para calon hakim konstitusi.

“Kita harus jujur, calonnya tidak seperti yang diharapkan. Saya kira tidak perlu dipaksakan kalau tidak memenuhi kualifikasi,” kata anggota Komisi III DPR ini.

Martin mengatakan, meski belum semua calon mengikuti uji kepatutan dan kelayakan, penilaian internal di Komisi III sama dengan penilaian dari Tim Pakar. Ia berharap pemilihan hakim konstitusi tak dilakukan tergesa-gesa demi memperbaiki MK sebagai penjaga konstitusi yang dihormati. “Sebab jadi hakim MK itu harus negarawan,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Martin mengusulkan agar dibuka lagi pendaftaran calon hakim konstitusi. Ia meminta Komisi III lebih pro-

aktif menjemput nama-nama usulan dari masyarakat yang dianggap layak menjadi hakim konstitusi.

Mengenai waktu seleksinya, Komisi III DPR dapat melaksanakannya setelah selesainya Pemilu Legislatif 2014. Pada masa-masa itu, konsentrasi anggota Komisi III tak akan terbelah antara menjalankan tugas menyeleksi dan kampanye di daerah pemilihan masing-masing. “Masih ada waktu, bisa nanti setelah pileg. Kita harus cari yang terbaik, jangan memaksakan karena setelah memilih kita tak bisa menyesalinya,” pungkas Martin.

Sembilan dari sebelas calon hakim konstitusi telah mengikuti uji kelayakan dan uji kepatutan di Komisi III DPR. Dalam proses seleksi, Komisi III DPR melibatkan sembilan Tim Pakar untuk membuat pertanyaan yang mendalam.

Penilaian dari Tim Pakar akan menjadi rekomendasi sebelum Komisi III menentukan pilihannya. Dua calon hakim yang terpilih akan menggantikan posisi Akil Mochtar yang menjadi terdakwa dalam dugaan kasus suap dan Harjono yang akan pensiun pada Maret 2014. =GAM/AJI

Kuasa hukum DIB Lutfhie Hakim, saat sidang di MK Jakarta, Rabu, mengatakan permohonannya ini menitikberatkan pada penafsiran tindak pidana dalam Pasal 66 ayat (3), yang masih memberikan penafsiran luas dan berpotensi tindakan dokter bisa dibawa ke ranah hukum.

“Hendaknya yang dimaksudkan pasal tersebut yakni perbuatan dokter yang mengandung kelalaian nyata dan kesengajaan. Diluar itu tidak tepat jika dijadikan objek pidana,” kata Luthfie di depan majelis panel yang dipimpin Ketua MK Hamdan Zoelva.

Menurut dia, pemohon meminta MK untuk memberikan penafsiran terhadap Pasal 66 ayat (3) bahwa tindakan kedokteran yang bisa dibawa dalam ranah hukum hanya tindakan yang mengandung kesengajaan atau kelalaian berat.

Pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran berbunyi: “Pengaduan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata kepengadilan.”

Sementara juru bicara DIB, Agung Sapta Adi mengungkapkan jika ketentuan tersebut tidak pernah dibatasi maka sangat berpotensi menjerat para dokter untuk masuk dalam ranah pidana.

Agung mengatakan tidak semua tindakan dokter bisa langsung dibawa dalam proses pidana karena memiliki tindakan prosedural medis tersendiri.

“Harus ada pembedaan yang tegas, mana kasus yang bisa diperkarakan ke ranah hukum dan yang tidak,” ucap Agung.

Menanggapi permohonan ini, Hamdan Zoleva mengatakan bagaimana masyarakat bisa mengetahui tindakan dokter yang bisa dilaporkan hanya kelalaian nyata dan kesengajaan.

“Artinya masyarakat boleh lapor kalau delik ‘opset’ dan kelalaian yang nyata, artinya kan tidak boleh melaporkan selain itu, jadi konstruksinya gimana,” tanya Hamdan.

Sementara Anggota Panel Patrialis Akbar mengatakan kerugian konstitusional yang dipaparkan belum mengupas secara detail jika Pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran tetap diberlakukan akan menyebabkan kerugian dokter.

“Jadi ini kan berhubungan dengan kerugian konstitusional, jadi harus dikaitkan apa yang menjadi kerugiannya,” kata Patrialis.

Majelis panel memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya. =ANT/JOKO SUSILO

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 6 MARET 2014 | No. 0315 | TAHUN III

PARTAI POLITIK

Moncong Putih Jawara di Jawa JAKARTA-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) lebih menguasai pemilih di Pulau Jawa, sedangkan Partai Golkar menguasai pemilih di luar Pulau Jawa.

menerima laporan masyarakat, bukannya malah membuat bingung seperti ini,” tutur Fadli.

Akibatnya, proses pelaporan yang seharusnya selesai dalam waktu 30 menit jadi bertambah lama sampai dua jam.

“Ini harusnya setengah jam bisa selesai, tetapi kami sampai dua jam hanya untuk melaporkan saja,” tambahnya.

Lambannya kerja Bawaslu tersebut menyebabkan masyarakat enggan mengadukan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu maupun Panwas.

Oleh karena itu, Bawaslu diminta untuk segera memperbaiki sistem kerja pengawasan, karena menjelang pelaksanaan pemungutan suara akan semakin banyak aduan datang dari masyarakat.

“Jika dilihat dari sebaran teritorial (wilayah), PDI Perjuangan lebih menguasai Pemilih di Pulau Jawa dengan elektabilitas sebesar 22,8 persen,” kata Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median), Sudarto, saat merilis survei ‘Elektabilitas Partai Politik Pra Pemilu dan Pengaruh Potret Permasalahan DKI Jakarta terhadap Elektabilitas Jokowi’ di Cikini, Jakarta, Selasa (4/3).

Survei ini dilakukan pada 28 Januari hingga 15 Februari 2014, dengan jumlah sampel 1500 orang, margin of error sebesar 2,57 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Sementara metodologi yang digunakan median adalah random sampling dan proporsional di 33 provinsi.

Menyusul di bawah PDI Perjuangan berurutan; Golkar 13,8 persen, PKB 6,7 persen, Demokrat 6,1 persen, PPP 6,1 persen, Hanura 4,2 persen, Nasdem 4 persen, PKS 3,8 persen, PAN 3,3 persen, PBB 0,7 persen, dan PKPI 0,2 persen.

Sedangkan pemilih di luar Jawa, Golkar lebih menguasai dengan perolehan 21,6 pesen. Menyusul di bawahnya ada PDI Perjuangan 20,1 persen, Gerindra 7,6 persen, PKS, 6,4 persen, Hanura 5,5 persen, Demokrat 5,2 persen, PPP 3,8 persen, PAN 3,8 persen, PKB 3,2 persen, Nasdem 3,2 persen, PBB 1,6 persen, dan PKPI 0,0 persen.

Sementara yang tidak memilih, tambah Sudarto, dari 12 parpol yang ada, pemilih Jawa sebanyak 23,4 persen dan Luar Jawa 18 persen.

Jika pemilu diadakan sekarang, maka PDI Perjuangan yang menjadi jawaranya. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini memperoleh 21,4 persen, disusul oleh Partai Golkar 17,8 persen.

Menyusul dibawah PDI Perjuangan dan Golkar, ada Partai Gerindra (6,2 perseb), Partai Demokrat (5,7 persen), PKS (5,1 persen), PKB (5 perseb), PPP (4,9 persen), Partai Hanura (4,8 persen), Partai Nasdem (3,6 persen), PAN (3,5), PBB (1,1) dan PKPI (0,1).

Sementara untuk undecide voters sebanyak 20,8 persen. “PDI Perjuangan dan Golkar bersaing ketat di posisi pertama elektabilitas partai,” kata Sudarto.

Sementara itu, lanjut Sudarto, posisi tiga besar elektabiliras sementara diperebutkan oleh enam partai yakni Gerindra, Demokrat, PKS, PKB, PPP dan Hanura.

Sudarto mengakui jika Demokrat memang mengalami penurunan. Masuknya kasus Sutan Bathogana yang diduga terlibat korupsi di SKK Migas membuat Demokrat turun menjadi 5,4 persen dari 8 persen persen pada survei sebelumnya. Sementara PKS dan Gerindra menurut Sudarto mengalami kenaikan, namun tidak drastis.

=ANT/FRANSISKA

=GAM/ABD

ant/ nyoman budhiana

SOSIALISASI PEMILU. Petugas KPU Denpasar berjalan bersama boneka kotak Pemilu saat sosialisasi Pemilu berkeliling di Kota Denpasar, Bali, Rabu (5/3). Sosialisasi tersebut menyasar para pedagang, buruh dan masyarakat yang minim informasi Pemilu dengan harapan dapat memperkecil kesalahan, suara tidak sah dan golongan putih.

Kinerja Bawaslu Lelet?

Dinilai Bertele-tele Terima Aduan JAKARTA- Sejumlah pelapor dari kalangan pegiat pemilu mengeluhkan kinerja Badan Pengawas Pemilu yang tidak siap dalam menerima pengaduan laporan dugaan pelanggaran pemilu dari masyarakat.

Pelapor dari Paralegal Pemilu Haris Winarto di Jakarta, Rabu, mengeluhkan petugas penerima yang mengulur waktu selama proses pelaporan.

“Ini ketiga kalinya saya datang melapor. Di kedatangan yang pertama saya sudah menyerahkan fotokopi identitas KTP, lalu tadi juga diminta lagi. Tidak ada kesiapan yang baik di Bawaslu dalam menerima laporan pengaduan,” kata Haris

usai menyerahkan laporan dugaan pelanggaran di Gedung Bawaslu.

Selain itu, lanjutnya, petugas penerima berkas aduan selalu berganti setiap pihaknya menyerahkan laporan ke Bawaslu.

Hal itu menyebabkan tidak ada koordinasi yang baik di antara petugas, sehingga waktu pelaporan menjadi lama dan tidak efektif.

Sementara itu, pelapor dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan petugas penerima aduan memperdebatkan syarat laporan apakah memenuhi syarat atau tidak.

“Yang membuat lama adalah mereka mengajak kami berdebat apakah laporan kami sudah memenuhi syarat atau belum. Seharusnya tugas mereka adalah

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 6 MARET 2014 | No. 0315 | TAHUN III

5

Sistem Kapitasi Ideal Bagi BPJS JAKARTA-Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyambut baik sistem pelayanan kesehatan yang diterapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan menggunakan sistem kapitasi. Sistem tersebut terbilang ideal karena akan membantu masyarakat untuk terus sehat tanpa harus berobat di rumah sakit.

Direktur Eksekutif AAUI Julian Noor mengatakan, dengan menggunakan sistem kapitasi, maka rumah sakit akan terdorong untuk mempertahankan dana yang digelontorkan BPJS. Ini akan membuat para dokter di fasilitas kesehatan berupaya agar masyarakat sehat. Tidak lagi ada stigma semakin banyak masyarakat yang sakit, maka semakin banyak pendapatan dokter dan rumah sakit. “Kalau dulu kan ant/zabur karuru

Kalau dulu kan semakin banyak orang sakit, pendapatan rumah sakit atau dokter banyak. Dengan kapitasi rumah sakit atau dokter tidak akan seperti itu lagi Julian Noor

Direktur Eksekutif AAUI semakin banyak orang sakit, pendapatan rumah sakit atau dokter banyak. Dengan kapitasi rumah sakit atau dokter tidak akan seperti itu lagi”, kata Julian, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (5/3).

Dengan menggunakan sistem kapitasi, maka fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS akan menerima sejumlah dana untuk nantinya dipergunakan bagi peserta BPJS berobat di rumah sakit. Dana tersebut nantinya akan menentukan berapa jumlah pendapatan para dokter terkait peserta BPJS. Dengan penggunaan kapitasi, maka para dokter akan berusaha agar dana dari kapitasi tersebut tidak habis. Artinya, para dokter akan berusaha untuk membuat masyarakat terus sehat dan tidak berobat di rumah sakit. Dengan sistem ini, diharapkan tercipta masyarakat Indonesia yang sehat dan terbebas dari penyakit. =GAM

FORUM PEMBIAYAAN MASKAPAI PENERBANGAN. Ketua Umum Asosiasi Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) Arif Wibowo (keempat kiri) berbincang dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti S Gumay (kedua kanan) beserta perwakilan maskapai pada Forum Pembiayaan Maskapai Penerbangan Internasional di Jakarta, Rabu (5/3). Forum tersebut menghadirkan 25 pembicara nasional dan internasional dan dihadiri sekitar 200 peserta dari dalam dan luar negeri yang berkecimpung dalam industri penerbangan, khususnya penyewaan pesawat dan mesin pesawat.

Kemenkeu Pastikan Suntik Dana Subsidi BBM APBN-P Akan Dibawa ke Banggar Sebelum Akhir Semester I JAKARTA-Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyiapkan skenario baru asumsi makro pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Soal kurs, bendahara negara memperkirakan levelnya selama sembilan bulan mendatang bakal stabil di level Rp 11.500-12.000 per USD. Imbasnya, besaran defisit dalam APBN akan dinaikkan. “Kalau kurs melemah, defisitnya melebar dan nambah. Kita jaga di bawah 2 persen atau 2,5 persen, nanti kita lihat,” kata Pelaksana Tugas Kepala BKF Andin Hadiyanto di kantornya, Jakarta, Rabu (5/3).

Usulan APBN-P akan dibawa ke Badan Anggaran DPR sebelum akhir semester I ta-

hun ini. Untuk itu, Andin dan timnya mengaku masih memantau fluktuasi nilai tukar Rupiah. Apalagi, di awal 2014, Rupiah justru menguat di pasar valuta asing. “Dua bulan

Kalau kurs melemah, defisitnya melebar dan nambah. Kita jaga di bawah 2 persen atau 2,5 persen, nanti kita lihat Andin Hadiyanto

Pelaksana Tugas Kepala BKF terakhir kan ada penguatan tajam, nanti kita lihat risiko pelemahannya. Paling aman ada pada range segitu,” ungkapnya.

Lantaran masih berpegang pada skenario pelemahan kurs, BKF pun mempersiapkan ancang-ancang mengubah besaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) di APBN-P. Saat ini, pihaknya masih terus menghitung berapa persen kenaikan subsidi premium dan solar di anggaran negara. Soalnya, ada faktor lain yang bisa mengurangi beban, misalnya pemanfaatan biodiesel 10 persen serta tren konsumsi harian yang tak terlalu berbeda dari tahun lalu. “Otomatis kalau Rupiahnya melemah, subsidi BBM akan naik ya.

Paling tidak itu lebih dari yang dianggarkan,” kata Andin.

Tahun ini APBN menganggarkan subsidi BBM sebesar Rp 210,73 triliun. Akan tetapi, dari data SKK Migas dan Komisi XI DPR, penurunan potensi lifting migas serta pelemahan Rupiah, sudah diramalkan akan membuat pagu subsidi membengkak Rp 40 triliun. =GAM

KORAN MADURA 6KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA

Ekonomi

MADURA

6

KAMIS 6 MARET 2014 No. 0315 | TAHUN III

KAMIS 6 MARET 2014 | No. 0315 | TAHUN III

DUGAAN PENIPUAN

BPR Restu Artha Makmur Diadukan Nasabah ke OJK JAKARTA- PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Restu Artha Makmur Semarang diduga melakukan penipuan pinjaman. Karena itu, nasabahnya mengadukan BPR tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

ant/zabur karuru

PASAR MOBIL 2014. Aktivitas bongkar muat mobil di Terminal Mobil Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (5/3). Sejumlah pelaku bisnis otomotif nasional berpendapat bahwa total pasar mobil baru tahun 2014 akan stagnan atau tidak bergerak dari hasil tahun 2013 yakni 1,2 juta unit, hal tersebut disebabkan kondisi penumpukan pasokan yang tidak diimbangi oleh penyerapan pasar.

Perdagangan Kita Makin Sehat Ekspor Didominasi Produk Bernilai Tambah Tinggi JAKARTA-Struktur perdagangan Indonesia semakin sehat ditunjukkan dengan struktur ekspor yang mengikuti tren pemulihan ekonomi dunia dengan pertumbuhan tertinggi didominasi oleh barang-barang bernilai tambah.

Kondisi ini semakin menggembirakan karena diikuti dengan struktur impor yang semakin bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi domestik.

“Pertumbuhan ekspor yang didominasi produk manufaktur pada Januari 2014 khususnya ekspor bernilai tambah tinggi seperti mesin-mesin, perangkat mekanik, dan bahan-bahan kimia. Ketika ekspor non migas meningkat walaupun rupiah menunjukkan tren penguatan ini artinya kualitas produksi nasional semakin diakui kualitasnya,” un-

gkap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Jakarta, Rabu (5/3).

Menurutnya, ada tiga indikasi yang menunjukkan struktur ekspor Indonesia semakin sehat dan perlu terus ditingkatkan. Pertama, ekspor ke negara-negara tradisional seperti China dan Amerika Serikat di bulan Januari 2014 menguat signifikan, masing-masing naik sebesar 22,6% dan 1,5% dibanding Januari 2013 (YoY). “Ini artinya ketika perekonomian dunia pulih, maka kita bukan ditinggalkan melainkan justru ikut merasakan percepatan pertumbuhan,” imbuhnya.

Kedua, ekspor ke negara tujuan ekspor baru atau nontradisional khususnya Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, Peru, dan Nigeria pada Januari 2014 juga terus menguat dan masing-masing tumbuh sangat signifikan sebesar 116%, 72%, 187%, dan 117% YoY. “Negara-negara berkembang besar sebagai tujuan ekspor baru tersebut perlu digarap terus secara

serius karena punya fungsi yang sangat strategis selain memperluas pasar ekspor juga berperan sebagai buffer. Sehingga kalau terjadi lagi krisis perekonomian dunia atau bila pemulihan ekonomi di negara maju lambat, Indonesia bisa tetap tumbuh berkesinambungan,” tambahnya.

Dan Ketiga, kenaikan ekspor tertinggi ditunjukkan oleh ekspor barang-barang manufaktur, khususnya yang bernilai tambah tinggi seperti mesin-mesin/ pesawat mekanik naik 33,7% YoY, perhiasan (54,5%), produkproduk kimia (26,5%), dan kertas/ karton (11,0%).

Dia menegaskan, bukan hanya struktur ekspor yang positif.

Struktur impor juga sangat menggembirakan. “Yang paling penting dari neraca impor Januari adalah turunnya impor barang konsumsi dan impor migas secara signifikan, digantikan dengan impor barang modal untuk keperluan industri,” katanya. =GAM

Nasabah yang mengadukan BPR ini ke OJK adalah Hendro Rahtomo dan istrinya Ranggoaini Jahja.

Nasabah tersebut menduga ada praktik tipu daya perjanjian pinjam meminjam yang diubah menjadi jual beli secara sepihak oleh pihak BPR tersebut atas jaminan aset korban. “BPR itu memberi kredit dan berusaha mengambil aset yang dijamin,” ujar Ranggoaini, di Jakarta, Rabu, (5/3).

Pihaknya selaku pelapor, membawa pengacara yakni, M. Irsyad Thamrin. “Saya dan pengacara membawa 2 ahli.

Kami sudah mengadukan ke OJK Semarang. Ada respon, tapi hasilnya tidak disampaikan karena hasilnya rahasia,” tukasnya.

Dia menjelaskan, pihaknya mengajukan kredit kepada BPR Restu Artha Makmur pada 2011 sebesar Rp1 miliar, dengan rincian BPR Restu Artha Makmur sebesar Rp800 juta dan BPR Restu Mandiri Makmur Rp200 juta.

Adapun jaminan berupa sebidang tanah seluas 721 meter persegi yang jatuh tempo kredit disebutkan pada 12 Desember 2012, setahun setelah pengajuan. Akan tetapi, pihak BPR

tersebut diduga melakukan penipuan yang ternyata diubah menjadi jual beli aset secara sepihak.

“Kredit Rp1 miliar, nilai asetnya Rp5 miliar. Suami saya dikriminalisasi, ditahan di LP Kedung Pane karena dengan tudingan penipuan dan menempati lahan orang, padahal itu lahan kita. Kesepakatannya itu bukan jual beli,” ucapnya.

Kredit yang diajukan dirinya dan suaminya tersebut digunakan untuk modal kegiatan usaha. Suami Ranggoaini sempat mengajukan kredit bank umum, akan tetapi butuh prosedur yang lebih panjang dan memakan waktu. Sementara, pihaknya membutuhkan uang dengan segera, sehingga pihaknya mengajukan kredit ke BPR tersebut.

Dirinya mengaku pihaknya datang ke OJK Pusat di Jakarta untuk menanyakan perihal perlindungan konsumen. Pasalnya, selain dirinya terdapat beberapa korban dengan modus serupa dilakukan BPR yang sama. “Mereka mau mengambil keuntungan lebih besar dengan mengambil aset nasabah. BPR harus diawasi karena jumlahnya ratusan,” tutup dia. =GAM

ant/puspa perwitasari

BAZAR CONSUMER SHOW. Pramuniaga menawarkan produk laptop dalam Mega Bazar Consumer Show 2014 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (5/3). Pameran yang menampilkan beragam gadget, komputer dan aksesorisnya itu berlangsung hingga 9 Maret mendatang.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

iapa pun orangnya, selama rakyat Indonesia pasti mendamba negeri ini berjaya. Hanya tidak mudah membuat Indonesia berjaya. Selama ini setiap potensi yang dimiliki negeri ini rasanya sudah dikerahkan, untuk mengantarkan Indonesia menjadi lebih berjaya. Namun hingga kini Indonesia tetap istikamah, terseok. Tidak tampak kemajuan dan kejayaan yang dicapai, kecuali di sektor utang luar negeri yang kian membesar dan menghegemoni.

Di berbagai pelosok daerah, loronglorong rusak hanya ditambal sulam, bahkan ada yang dibiarkan tak tersentuh program perbaikan infrastruktur.

Apalagi jembatan tradisional, meskipun sangat dibutuhkan warga setempat dan sekitarnya, lebih tidak terpedulikan lagi, seperti yang tersebar di sejumlah kabupaten di Madura. Kalau pun ada infrastruktur umum, seperti jalan provinsi di Kabupaten Sumenep, sudah diperbaiki, namun belum setahun sudah rusak lagi. Ada juga gedung sekolah yang sebenarnya masih berdiri kokoh dan bagus, sengaja dibikin ada kerusakan agar tersentuh program rehab, ini juga peristiwa yang bukan ilusi.

Ilustrasi faktual yang sangat mengusik pencapaian kejayaan negeri ini. Sebab bagaimana negeri ini bisa berjaya, apabila di sana-sini masih terdapat tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Tindakan semacam ini akan sangat berpengaruh terhadap kesiapan Indonesia untuk berdikari di berbagai sektor, baik di sektor pendidikan, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya.

Ketidakmampuan berdiri sendiri di berbagai sektor ini telah menjadikan Indonesia tak ubahnya masih berada dalam penjajahan, meskipun telah puluhan tahun merdeka. Secara ekonomi, negeri ini masih terjajah utang luar negeri, menjadi budak lembaga keuangan negeri Singapura dan AS. Untuk saat ini saja, kedua negara itu menjadi negara terbesar memberi utang ke Indonesia , totalnya mencapai USD 47,4 miliar dari Singapura. Kemudian disusul oleh negara Amerika dengan total pinjaman mencapai USD 38,4 miliar.

Belum lagi dari negara lainnya, hingga pada Oktober 2013 utang luar negeri Indonesia tembus USD 262,4 miliar (setara Rp 3.204 triliun) yang terdiri dari utang pemerintah dan swasta. Bila begini, kapan Indonesia bisa berjaya? (*)

Opini

KAMIS 6 MARET 2014 | No. 0315 | TAHUN III

77

Pemimpin (Bukan) Pengemis

Salam Songkem

Negeri Berjaya

KORAN MADURA

KAMIS 6 MARET 2014 No. 0315 | TAHUN III

Menjelang perhelatan Pemilu raya yang tinggal menghitung hari, konsep pemimpin yang konon setiap manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban, secara serentak akan diuji dan dipentaskan. Terhitung sebanyak 6.608 caleg akan merebutkan 560 kursi DPR di pemilu tahun ini.

J

umlah tersebut menunjukkan antusias para pemimpin di Indonesia, untuk mengukur diri seberapa layak menjadi pemimpin bangsa yang sesungguhnya, yaitu di samping memimpin diri sendiri juga memimpin umat dan bangsa.

Di sisi lain, ada berbagai harapan besar yang harus diraih lewat jalur ‘bertarung’ di pemilu raya. Entah hanya sebatas untuk mencari sensasi dan ketenaran, memperbanyak pundi-pundi harta, atau justru tulus mengabdi untuk memperbaiki bangsa dan negara. Terlepas dari hal itu, posisi legislatif menjadi salah satu titik penting atas kesejahteraan negara (trias politica).

Sangat disayangkan jika posisi tersebut disia-siakan tidak lebih hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Problem bangsa memang terlalu kompleks, jadi ada PR berat untuk kepemimpinan mendatang. Masyarakat pun mulai gerah dengan bangsanya sendiri, realitanya tidak sedikit rakyat yang lebih mengagungkan negara tetangga. Masyarakat yang hakikatnya menjadi unsur penting negara, justru secara tidak langsung menjadi ancaman tersendiri bagibangsa. Sebab, pola pemerintahan yang tidak kunjung membaik, serta banyaknya pengkhianatan pemerintah atas janji terhadap rakyat, menjadi alasan yang pantas

kenapa rakyat mulai tidak percaya diri dengan tanah air.

Karena itu, pemimpin dituntut ekstra peka atas problem bangsa dan harapan rakyat.

Setidaknya seorang pemimpin harus seperti rumusan Leroy Eimes, bahwa pemimpin adalah mereka yang mampu melihat lebih banyak dari orang lain, yang mampu melihat lebih jauh dari orang lain, serta mampu melihat segala sesuatu sebelum orang lain. Jadi salah besar jika berniat menduduki kursi pimpinan namun tidak lebih hanya untuk mempertebal isi dompet.

Disorientasi itulah yang menyebabkan pemimpin mulai nakal, menghalalkan segala cara untuk menuruti hawa nafsu. Tetap memakai jalur pemilu namun dengan metode politik pragmatis. Langkah tersebut diperkuat dengan kondisi masyarakat Indonesia yang cenderung materialistik.

Mereka mau menggunakan hak pilih asal ada apresiasi setimpal berupa selembar-dua lembar rupiah sebagai pengganti jam kerja. Lantas tidak berdiam diri, para caleg atau calon pemimpin memanfaatkan kondisi tersebut.

Berawal dari sinilah para caleg berlomba-lomba ‘mengemis’ untuk dipilih. Padahal hakikat pemimpin untuk dipilih bukan minta dipilih. Sayangnya, metode ‘perang’ caleg tidak seutuhnya sportif, sehingga nomimal yang besar sebagai tumbal pencalonan dengan mudah digelontorkan. Sehingga, tidak sedikit yang stress karena gagal terpilih padahal modal money politic sangat fantastis.

Meluruskan Disorientasi Pemimpin Diakui atau tidak, masyarakat Indonesia sudah terjebak dalam permainan politik pragmatis. Politik uang menjadi sebuah keniscayaan sampai pemilihan tonggak pimpinan RT sekalipun. Masyarakat terlena dengan lembaran uang yang cukup menggiurkan. Dengan sedikit usaha praktis dua-tiga lembar uang dengan mudah di-

dapat, itu masalahnya. Tindakan menodai demokrasi negeri dilakukan secara berjamaah. Minim kesadaran akan pentingnya nilai demokratis, padahal suara manusia adalah suara tuhan.

Dengan demikian, mengacu pengalaman pemilu suram yang sudah berlalu, sudah saatnya bangsa ini membuka lembaran baru menyongsong masa depan bangsa yang lebih baik. Ingat bahwa pemilu adalah acara sakral untuk memilih pimpinan negara terbaik untuk menggantungkan nasib bangsa lima tahun kedepan. Sudahlah cukup track record yang sudah berlalu dari hasil yang tidak sportif.

Solusi konkretnya harus ada sosialisasi lebih lanjut menganai teknis dan hakikat sesungguhnya pemilu. Bukan hanya bersosialisasi mengenai pendidikan pemilu namun sema-mata hanya sebagai alat pencitraan. Untuk menyongsong pemilu 2014 ini memang harus benar-benra siap. Sehingga tercipta pemilu yang khidmat, kondusif, dan sportif. Alhasil, pemimpin yang terpilih memang benar-benar menjadi harapan bangsa.

Memang tidak mudah untuk menjadi pemimpin. Setidaknya harus menguasai aspek intelektual, spiritual dan material.

Dengan demikian, walaupun harus melewati proses demokrasi, pemimpin yang terpilih benar-benar siap dari berbagai segi. Tidak harus susah-susah ‘mengemis’ kepada masyarakat untuk dipilih, cukup dengan mempresentasikan track record yang jelas serta memaparkan visi-misi yang pro rakyat dan

realistis.

Seharusnya para calon pemimpin menyadari hal tersebut, dan mampu mensiasatinya dengan baik. Memimpin bukanlah sebagai ajang penindasan atau perampasan harta. Lebih dari itu, pemimpin adalah pengabdian jiwa-raga sebagaimana system politik yang diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw. Tidak ada alasan lain untuk tidak meniru sistem politik profetik Nabi, yang tidak takut miskin demi kemaslahatan umat dan bangsa.

Problem pokok keterpurukan bangsa Indonesia adalah melekatnya mental budak. Demikian realitanya, masyarakat masih bermental miskin. Jadi segala sesuatu meski diukur dengan materi. Padahal kedudukan harta di dunia tidak lebih sebagai fitnah dan ujian. Oleh sebab itu, wajar jika orientasi memimpin hanya untuk materi.

Para pemimpin negeri siap kaya namun sama sekali tidak siap miskin, walaupun semata-mata untuk kemaslahatan negeri.

Karena itu, jangan heran jika menjelang hari H pemilu raya tahun ini, bermunculan pengemis yang minta dipilih sebagai pemimpin. Karena hakikatnya mereka tidak siap dan tidak layak sebagai pemimpin yang sesungguhnya, jadi sebagai masyarakat yang terdidik dan peduli dengan masa depan bangsa dan negara harus mewaspadai hal itu. Mulai sadar bahwa menggunakan hak pilih bukan karena kadar rupiah namun karena hati nurani yang tergoyah. Indonesia bukan tempatnya para pengemis! Wallahu a’lam bi al-shawwab=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

KAMIS 6 MARET 2014 No. 0315 | TAHUN III

KAMIS 6 MARET 2014 | No. 0315 | TAHUN III

OPINI 8

Megawati: Jokowi Calon Presiden SURABAYA - Pengamat komunikasi politik asal Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menilai saat ini Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sedang melakukan "check sound" terhadap Joko Widodo (Jokowi) di berbagai daerah sebagai calon presiden.

"Bu Mega sedang mengetes dan melihat potensi suara masyarakat terhadap Jokowi.

Apalagi santer berkembang bahwa PDIP akan mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden," ujarnya ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Rabu.

Berkembangnya kabar Jokowi dicalonkan sebagai presiden ditunjukkan dengan banyaknya baliho yang dipasang di sejumlah titik, khususnya di Surabaya.

Baliho-baliho itu bertuliskan "Coblos Moncong Putih antara

Jokowi Presiden".

Bahkan akhir pekan, Megawati membawa langsung Jokowi ke Surabaya untuk bertemu dengan Wali Kota Tri Rismaharini. Mereka juga menemui masyarakat secara langsung di Taman Bungkul dan menyempatkan makan di warung pedagang kaki lima di tempat itu.

"Kenapa Jokowi yang dibawa ke Surabaya? Padahal dia seorang kepala daerah. Ini yang menjadi perhatian dan sinyal mengarah ke sana semakin kuat," katanya.

Menurut Suko Widodo, apa yang dilakukan Megawati merupakan sinyal-sinyal bahwa dalam Pemilihan Presiden pada Juli 2014 akan menyodorkan kadernya sendiri. Apalagi, lanjut dia, PDIP dikenal sebagai partai yang memiliki ideologis kuat.

"Mayoritas di pilkada berba-

Joko Widodo

Gubernur DKI Jakarta gai daerah, PDIP selalu memunculkan kadernya sendiri, meski peluang berkoalisi dengan partai lain tetap ada. Ini merupakan ciri

khas PDIP yang memang kuat dan percaya terhadap kadernya," kata dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik tersebut.

Ia juga menilai Megawati mulai berfikir dua kali untuk memaksakan tetap maju sebagai calon presiden periode 2014-2019. Tingginya tingkat popularitas dan elektabilitas Jokowi, kata dia, akan dimaksimalkan untuk mendongkrak suara partai.

Karena itulah tidak heran jika nama Jokowi yang belum genap dua tahun memimpin DKI Jakarta tersebut ditetapkan sebagai juru kampanye nasional (jurkamnas) pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 dan akan berkeliling Indonesia memenangkan partainya.

“Jurkamnas akan semakin memperkenalkan siapa sosok Jokowi ke masyarakat seTanah Air. Tentu saja hal ini se-

makin menguatkan sinyal bahwa Jokowi memang digadang-gadang menjadi calon pemimpin bangsa ini,” kata dia.

Tentang wacana diduetkan dengan Tri Rismaharini, Suko Widodo menilai itu bukanlah sebuah hal yang tidak mungkin.

Apalagi, saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah sangat kuat dan PDIP tentu saja akan memanfaatkan kekuatan kadernya di daerah.

“Beruntung PDIP memiliki Jokowi dan Risma. Keduanya kepala daerah yang saat ini sedang populer dan menyita perhatian publik Tanah Air. Kalau keduanya diduetkan sebagai pasangan calon presiden dan wakilnya, tentu akan menjadi kekuatan tersendiri dan sedikit merubah peta politik selama ini,” katanya.

Hanya saja, jika berniat menduetkan kadernya sebagai pasangan calon presiden maka PDIP minimal harus memenangkan Pemilu Legislatif dan meraih suara paling sedikit 20 persen. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

KEMBANGKAN KETERAMPILAN

Seharusnya Perempuan Ambil Bagian dalam Pembangunan SURABAYA - Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf meminta perempuan Jawa Timur ikut ambil bagian dalam pembangunan karena perempuan menjadi bagian penting untuk masa depan pembangungan Jawa Timur dan Indonesia.

"Perempuan menjadi salah satu modal besar indonesia. Sebagaimana yang sudah dibahas dengan serius di PBB bagaimana mengembangkan keterampilan kaum perempuan terutama untuk meningkatkan ekonomi keluarga," papar Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf saat membuka Seminar Peran Serta Organisasi Perempuan Dalam Mensukseskan Pemilu 2014 di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Rabu (5/3).

Gus Ipul menjelaskan, dari fakta sehari-hari, di Indonesia jika ibu sejahtera maka keluarganya ikut sejahtera, tapi tidak demikian jika yang sejahtera kaum laki-laki belum tentu keluarganya juga sejahtera. Sebab dari ibu yang sejahtera itu berarti ia sehat dan akan menghasilkan air susu ibu (ASI) yang sehat dengan demikian anak-anaknya akan sehat.

"Karenanya saat ini PPB sedang membuat skema yang konk-

e hana diman/koran madura

SEMINAR. Wakil Gubernur Jawa Timur membuka Seminar Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Mensukseskan Pemilu 2014 di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Rabu (5/3).

rit supaya perempuan makin terlibat dalam peningkatan ekonomi keluarga," ujarnya.

Pemprov Jatim berkomitmen menjadikan perempuan sebagai bagian penting dalam proses pembangunan. Sebab itulah Jatim dianggap salah satu propinsi yang dianggap pro perempuan, ini dibuktikan dengan penghar-

gaan demi penghargaan yang didapatkan tiap tahun terkait peran perempuan.

"Program pro perempuan ini akan kita teruskan untuk tahuntahun ke depan, dengan harapan perempuan makin mengukuhkan perannya khususnya dalam pemilu 2014 nanti," tambahnya.

Dalam menghadapi pemilu

2014, Gus Ipul menerangkan, konsep keadilan harus diutamakan supaya diskriminasi terhadap kaum perempuan bisa dikurangi.

Salah satu caranya saat ini dengan membut peraturan mewajibkan Calon Legislatif (Caleg) 30 persen adalah perempuan.

"Ini bukti bahwa Gender mainstreaming (GMS)/Pengarusu-

tamaan Gender telah diaplikasikan di semua bidang, dan di era reformasi perempuan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensinya,” tuturnya.

Peran Organisasi Wanita, tambahnya, diperlukan untuk membahas isu-isu yang sedang beredar, mengembangkan diri dan sarana menambah ilmu. Organisasi perempuan merupakan salah satu peninggalan Orde Baru (orba) yang perlu dilestarikan dan direvitalisasi. Organisasi wanita harus dikelola lebih baik agar efektif dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Melalui Organisai ini perempuan diharapkan bisa memaksimalkan perannya dan memberikan dampak perubahan terutama dalam pembangunan ekonomi keluarga.

Sementara itu, Ketua Umum Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Fatma Saifullah Yusuf mengatakan, Pemilihan Umum (Pemilu) akan dilaksanakan 9 April 2014 untuk pemilihan legislatif baik di tingkat Pusat, Propinsi, dan daerah. Oleh karenanya melalui BKOW diharapkan semua perempuan di Jatim ikut berperan serta menggunakan hak pilihnya. = E HANA DIMAN

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 6 MARET 2014 | No. 0315 | TAHUN III

9

ilustrasi/diaridrsepet

Mahasiswa Rantau Terancam Tak Memilih SURABAYA - Puluhan ribu mahasiswa rantau yang menempuh studi di berbagai universitas di Jawa Timur terancam tidak bisa memilih karena mereka tidak mungkin untuk kembali ke daerah asalnya saat masa pencoblosan Pemilu 2014 pada 9 April mendatang.

"Di ITS Surabaya saja ada 5.000 mahasiswa rantau, sedangkan di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ada 16.000 mahasiswa rantau, bahkan di Universitas Brawijaya Malang ada 25.000 mahasiswa rantau," kata Presiden BEM ITS Surabaya Mukhlis Ndoyo Said di Surabaya, Rabu (5/3).

Di Unijoyo, Bangkalan, Madura justru lebih besat hingga mencapai 70 persen mahasiswa setempat berasal dari luar kabupaten setempat atau mahasiswa rantau. "Itu jumlah mahasiswa di

PTN, sedangkan mahasiswa PTS tentu akan lebih banyak lagi," katanya.

Oleh karena itulah, dirinya bersama enam rekannya dari ITS, Unair, dan Unijoyo Bangkalan Madura mendatangi Kantor KPU Jatim untuk menanyakan solusi bagi mahasiswa rantau untuk tetap bisa memanfaatkan hak pilih pada tempat pemungutan suara (TPS) di dekat kampusnya.

"Kami menanyakan mekanisme pindah pilih, karena saat Pemilihan Gubernur Jatim pada 29 Agustus 2013, banyak teman-

Di ITS Surabaya saja ada 5.000 mahasiswa rantau, sedangkan di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ada 16.000 mahasiswa rantau, bahkan di Universitas Brawijaya Malang ada 25.000 mahasiswa rantau,�

Mukhlis Ndoyo Said

Presiden BEM ITS Surabaya teman kami yang ditolak petugas TPS untuk mencoblos," kata Mukhlis saat bersama rekan-re-

kannya diterima Ketua KPU Jatim Eko Sasmito.

Hal itu menyebabkan suara mahasiswa banyak yang hilang saat Pilgub Jatim 2013. "Karena itu, kami datang untuk meminta jaminan agar hak pilih mahasiswa tidak hilang, apalagi 34 persen DPT adalah pemuda," kata mahasiswa semester VIII Jurusan Teknik Industri FTI ITS itu.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito, mengatakan pihaknya akan mengeluarkan instruksi ke KPU tingkat kabupaten/kota untuk diteruskan hingga tingkat kelurahan yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait pemilih dari luar kota, seperti mahasiswa.

"Saya jamin bisa (memilih), asalkan memenuhi syarat sesuai aturan yakni surat panggilan untuk memilih yang diterima

keluarga di rantau agar dikirim ke Jatim, lalu gunakan surat panggilan itu sambil menunjukkan KTP dan kartu mahasiswa," katanya.

Selain itu, KPU Jatim secara internal juga akan melakukan "bimtek" (bimbingan teknis) ke KPU-KPU daerah untuk tidak menolak pemilih yang memenuhi persyaratan. "Kalau masih kesulitan, laporkan ke saya atau KPU Jatim, tentu akan kami proses," katanya.

Dalam kesempatan itu, para aktivis BEM Jatim itu juga mendesak KPU Jatim untuk melakukan sosialisasi tata cara pemilihan bagi para mahasiswa.

"Soal itu masih didesain komisioner KPU yang membidangi pendidikan, karena mahasiswa juga merupakan bidikan kami," kata Eko Sasmito. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 6 MARET 2014 | No. 0315 | TAHUN III

PERTEMUAN GUBERNUR

Jatim Jadi Tuan Rumah

ant/ari bowo sucipto

ALIH FUNGSI LAHAN. Sejumlah petani bergotong royong menggarap sawah di depan kawasan perumahan di Kelurahan Sekarpuro, Malang, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Pemrov Jatim membatasi alih fungsi lahan pertanian yang kini tinggal tersisa 404 ribu hektare atau sekitar 9 persen saja.

Produksi Pertanian Turun SURABAYA - Besaran produksi aneka hasil pertanian di Jawa Timur berdasarkan angka sementara (ASEM) 2013 menurun karena tingkat produktivitas maupun luas lahan sejumlah komoditas di provinsi ini kian berkurang.

“Namun, penyebab itu tidak semuanya terjadi di seluruh produksi pertanian. Ada yang produksinya turun karena luas lahan berkurang dan ada yang disebabkan penurunan produktivitas,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, M Sairi Hasbullah, di Surabaya, Rabu (5/3).

Ia mencontohkan, Angka Sementara (ASEM) 2013 produksi padi Jawa Timur sebesar 12,05 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Jika dibandingkan dengan produksi padi 2012 (ATAP) terjadi penurunan produksi 149.360 ton (-1,22 persen).

“Penurunan produksi padi ini disebabkan penurunan tingkat produktivitas sebesar 2,59 kuintal/hektare (-4,20 persen). Padahal terjadi kenaikan pada luas panen sebesar 61.300 hektare (3,10 persen),” katanya.

Selain itu, ASEM 2013 produksi jagung di Jawa Timur sebesar 5,76 juta ton pipilan kering. Pencapaian itu jika dibandingkan dengan produksi jagung 2012 (ATAP), terjadi penurunan produksi sebesar 534.340 ton (-8,49 persen).

“Faktor penurunan produksi jagung ini disebabkan turunnya

luas panen sebesar 32.980 hektare (-2,68 persen) dan tingkat produktivitas sebesar 3,05 kuintal/hektare (-5,97 persen),” katanya.

Sementara itu ASEM 2013 produksi kedelai Jawa Timur sebesar 329.460 ton biji kering. Kalau dibandingkan dengan produksi kedelai 2012 (ATAP) terjadi penurunan sebanyak 32.520 ton (-8,99 persen).

“Untuk penurunan produksi kedelai lebih dikarenakan turunnya luas panen 10.200 hektare (-4,62 persen). Bahkan, tingkat produktivitas juga turun sebesar 0,75 kuintal/hektare (-4,58 persen),” katanya.

Untuk kacang tanah, ASEM 2013 produksinya di Jawa Timur sebesar 207.970 ton biji kering.

Apabila dibandingkan dengan

produksi kacang tanah 2012 (ATAP) juga terjadi penurunan.

Produksi kacang tanah turun 5.820 ton (-2,72 persen), disebabkan menurunnya luas panen 13.500 hektare (-8,25 persen) meskipun tingkat produktivitas naik 0,79 kuintal/hektare (6,04 persen).

Di sisi lain, lanjut dia, ASEM 2013 produksi kacang hijau di Jatim sebesar 57.690 ton, dibandingkan dengan produksi kacang hijau 2012 (ATAP), menurun 9.090 ton (-13,62 persen).

Penurunan produksi ini disebabkan menurunnya luas panen sebesar 7.040 hektare (-12,59 persen) dan tingkat produktivitas sebesar 0,14 kuintal/hektare (-1,17 persen), katanya. = ANT/DIK

SURABAYA - Provinsi Jawa Timur mendapat kepercayaan sebagai tuan tumah pertemuan Gubernur se-Indonesia dalam acara “Round Table Dialog” (RTD) IV Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Surabaya, 12 Maret.

“Para kepala daerah akan duduk bersama membahas peningkatan pembangunan insfrastuktur, pelayanan transportasi, kesehatan dan sebagainya,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi kepada wartawan di Surabaya, Rabu (5/3).

Di samping itu, tujuan digelarnya pertemuan tersebut juga untuk memberikan rekomendasi regulasi maupun usulan program kepada pemerintah pusat terkait topik bahasan, guna percepatan pembangunan di wilayah provinsi masing-masing.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Jatim Soekarwo yang juga tercatat sebagai salah satu Ketua APPSI akan memberi sambutan ucapan selamat datang kepada sekitar 150 peserta atau undangan.

Di samping para gubernur yang tergabung dalam APPSI, peserta juga akan diikuti pendamping satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang disesuaikan dengan topik bahasan diskusi.

Sedangkan, lanjut dia, para narasumber yang dihadirkan terdiri dari sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan Ketua Badan Anggaran DPR RI, serta Ketua Komisi V DPR RI. “Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga akan memberikan pengarahan dan pembekalan sebagai narasumber,” kata mantan Kepala Asisten IV Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut.

Sejumlah menteri yang menjadi narasumber yakni Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

SENGKETA LAHAN

Puluhan Warga Bangah Datangi Kantor Desa SIDOARJO - Puluhan warga Desa Bangah di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mendatangi kantor desa setempat untuk menanyakan seputar penggunaan fasilitas umum yang ada di kaveling milik Polda Jatim di desa setempat.

Salah seorang tokoh masyarakat Tjindan Muhdin di Desa Bangah Kecamatan Taman,

Sidoarjo mengatakan warga ingin menanyakan peruntukan lahan fasilitas umum yang ada di tempat tersebut.

"Lahan fasum seluas 4.300 meter persegi itu saat ini sudah berdiri sebuah masjid, dan selanjutnya akan dibangun tempat pendidikan Al Quran (TPQ) di lokasi yang sama," ungkapnya.

Ia mengemukakan, selama

pembangunan TPQ itu warga tidak pernah dilibatkan oleh pihak desa selama proses pembangunan hingga saat ini.

"Oleh karena itu, kami meminta kepada pihak desa untuk menghentikan proses pembangunan TPQ tersebut, sampai ada pertemuan lebih lanjut karena yang menjadi keinginan warga bukan pembangunan TPQ," tu-

kasnya.

Ia menuturkan, warga menilai Kepala Desa Bangah arogan, mengingat warga tidak pernah diajak berdiskusi terkait pemanfaatan lahan fasilitas umum tersebut.

Ia mengatakan, di lingkungan sekitar Desa Bangah sendiri juga terdapat banyak tempat mengaji atau juga TPQ yang sudah berdiri.

Ia mengatakan, kebutuhan warga sebenarnya adalah pembangunan gedung balai RT atau bahkan bisa digunakan untuk balai RW. Sementara itu, Kepala Desa Bangah B Handoko mengaku menerima masukan warga terkait dengan aksi yang sudah dilakukan ini. = ANT/SLAMET HIDAYAT/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 6 MARET 2014 | No. 0315 | TAHUN III

11

BANTUAN

135 Gepeng Dapat Rumah Gratis Rp 162 Juta SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur membangun rumah gratis bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PMKS) yakni gelandangan dan pengemis di Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan.

Sedikitnya 35 kepala keluarga (KK) atau sekitar 135 orang mendapatkan rumah gratis dari program "Desaku Menanti "tersebut.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Sujono kepada Koran Madura kemarin mengatakan, proses pembangunan rumah gratis tersebut sudah masuk dalam tahap pembangunan fisik. Anggarannya diambil dari APBN Kementerian Sosial dengan totalmencapai Rp 1.277.000.000.

"Dana tersebut diperuntukkan untuk membeli tanah seluas 8.500 m2 dan pembangunan fisik rumah. Masingmasing rumah kita alokasikan Rp 162 juta dengan luas tanah per rumah 100 m2 per KK," kata Sujono.

Menurut Sujono selama menempati rumah, para gelandangan dan pengemis binaan dari dinsos tersebut akan mendapatkan pendampingan dengan berbagai program termasuk juga memberikan pelatihan ketrampilan. Seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berupa pengembangan ternak kambing, kerajinan dan lainnya. Pembekalan ketrampilan ini dimaksudkan agar hidup mereka bisa mandiri dan tidak kembali kepekerjaan awal seperti sebagai pengemis atau gelandangan. Beberapa contoh

pelatihan ketrampilan yang diberikan misalnya usaha bakso termasuk cara membuatnya, salon kecantikan, beternak, meubeler, pertukangan dan lainnya.

"Disekitar rumah mereka juga banyak areal sawah yang belum tergarap, mereka nantinya juga bisa bercocok tanam," tandasnya.

Sujono mengakui, program ini adalah salah satu terobosan pengentasan PMKS secara total dari sekian banyak program pengentasan PMKS lainnya.

Dari jumlah PMKS di Jatim yang mencapai 14.803 jiwa, jumlah rumah yang dibagikan dalam program ini memang belum sebanding dengan besarnya PMKS. “Desaku Menanti akan menjadi percontohan pengentasan PMKS yang ideal dan totalitas,� urainya.

Sementara itu, dalam upaya pengentasan PMKS, Dinas Sosial Jatim juga menyelenggarakan kegiatan sinkronisasi program pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2015. Tujuan dari sinkronisasi program adalah menyatukan pemahaman antara pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota tentang arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial. Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi Dinas Sosial yakni terkait dengan perubahan sistem jaminan kesehatan nasional yang berimplikasi pada perubahan mekanisme pelayanan kesehatan klien pada UPT sebagai salah satu rangkaian pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar. = E HANA DIMAN

ant/ari bowo sucipto

REHABILTASI RUMAH PASCA ERUPSI. Ratusan rumah warga yang rusak akibat abu vulkanik Gunung Kelud terlihat dari Desa Pandansari, Ngantang, Malang, Jawa Timur kemarin. Pemprov Jatim menargetkan proses rehabilitasi rumah korban letusan Gunung Kelud selesai dalam waktu dua minggu dengan perkiraan dana mencapai perkiraan Rp 128 miliar.

ant/adhitya hendra

PELIPATAN SURAT SUARA. Sejumlah pekerja melipat surat suara di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pasuruan, Jatim, Rabu (5/3). KPUD Kota Pasuruan belum bisa menargetkan waktu untuk menyelesaikan pelipatan surat suara, sebabkan belum seluruh surat suara khususnya surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota sampainya ke KPUD.

PPP Serius Garap Jawa Timur SURABAYA - PPP menggelar silaturahmi ulama serta serangkaian pertemuan dengan tokoh NU dan Muslimat NU di Jawa Timur untuk menggarap Jatim secara serius dalam menyongsong Pemilu 2014.

"Sebagai satu-satunya parpol yang masih berasaskan Islam, kami menggelar silaturahmi dengan para kiai dan alim ulama daerah ini," kata Ketua DPW PPP Jatim HM Musyaffa' Noer M.Si MM di Surabaya, Rabu (5/3).

Silaturahmi dengan ulama dilakukan di Pesantren Lirboyo Kediri pada Rabu (5/3), sedangkan pertemuan dengan tokoh NU dan Muslimat NU telah berlangsung di kediaman Hj. Khofifah Indar Parawansa di Surabaya (2/3).

"Kegiatan itu untuk menjaga soliditas partai, hubungan persaudaraan, sekaligus untuk menyatukan sikap dalam memenangkan PPP pada Pemilu tahun ini," katanya.

Ia menjelaskan pertemuan ulama di Kediri juga akan dihadiri pengurus PPP se-Jatim, majelis pertimbangan partai, majelis syariah partai, tokoh masyarakat, tokoh NU, dan tokoh Islam di provinsi ini.

"Mereka akan berdialog dengan Ketua Umum DPP PPP H Suryadharma Ali dan H Djan Faridz (Menteri Perumahan Raky-

at). Petinggi PPP itu akan mengikuti aspirasi para ulama untuk penguatan PPP," katanya.

Para kiai yang siap hadir antara lain KH Idris Marzuki (Lirboyo, Kediri), KH Mas Subadar (Pasuruan), KH Anwar Iskandar (Lirboyo, Kediri), KH Zainudin Djazuli (Ploso, Kediri), KH Nurul Huda (Ploso, Kediri), KH Nawawi (Sidogiri, Pasuruan), dan sebagainya.

Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat H. Djan Faridz dalam pertemuan di kediaman Ketua Umum PP Muslimat NU Hj Khofifah Indar Parawansa di Surabaya (2/3) menegaskan bahwa Bunda Khofifah masuk dalam bursa capres yang diusung PPP. "Kita serius mencapreskan Bunda Khofifah, karena beliau merupakan Ibu Bangsa. Beliau punya komitmen pada Islam dan PPP juga merupakan satu-satunya parpol yang konsisten dengan asas Islam di saat parpol Islam mulai bergeser menjadi parpol nasionalis," katanya.

Dalam kesempatan itu, Djan Faridz juga meminta bantuan Muslimat NU se-Jatim untuk mendata

15 rumah masyarakat miskin pada setiap kabupaten untuk dilakukan bedah rumah. "Nanti, Muslimat NU yang mengoordinasikan bedah rumah di 38 kabupaten/kota seJatim," katanya.

Instruksi PMB Sementara itu, Pimpinan Pusat (PP) Partai Matahari Bangsa (PMB) menginstruksikan seluruh anggota dan kadernya di seluruh Indonesia untuk memilih dan memenangkan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Seruan ini sebagai wujud keputusan politik internal yang menyatakan berkoalisi dengan PAN," kata Ketua Tim Koalisi PMB-PAN Syafrudin Budiman.

Caleg DPR RI Dapil I Surabaya-Sidoarjo itu menjelaskan koalisi itu diwujudkan dalam hubungan politik dengan memasukkan banyak kader PMB sebagai Caleg DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

"PAN merupakan partai yang layak dipilih di tengah kondisi penyederhanaan parpol. PAN bisa menjadi ruang aspirasi anggota PMB saat ini dan masa mendatang," ujarnya.

Selain itu, seluruh anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia yang berjumlah 60-an orang juga diserukan untuk mengampanyekan PAN. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 KAMIS 6 MARET 2014|NO. 0315|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

KAMIS 6 MARET 2014 NO. 0315 | TAHUN III

PASAR

Harga Cabai Rawit Makin ‘Pedas’

SEGERA DIBANGUN: Tahun ini, Dermaga Pulau Gili Kabupaten Probolinggo, setelah bertahun - tahun rusak.

Dermaga Pulau Gili Segera Dibangun Dewan Minta Rekanan Jangan Asal Membangun PROBOLINGGO - Setelah Dermaga pulau Gili Ketapang Desa Gili Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo yang rusak beberapa tahun kemarin segera terbangun.

Pasalnya Pemkab Probolinggo sudah merencanakan pembangunanya dalam tahun ini.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina menyampaikan pemerintah sudah mengajukan pembangunan dermaga dalam APBD 2014.

“Alhamdulillah dalam pengesahan APBD 2014 usulan tersebut diterima maka pembangunan dermaga Gili Ketapang akan segera dibangun dalam tahun ini,” katanya wartawan, Rabu, (5/3).

Pihaknya menilai, pentingnya pembangunan dermaga Gili Ketapang karena dianggap penting untuk segera dilakukan pem-

bangunan. Sebab dermaga itu merupakan satu-satunya akses jalan untuk perekonomian yang dijadikan masyarakat pulau Gili Ketapang setiap harinya.“Kondisi infrastruktur merupakan hal yang terpenting dalam peningkatan perekonomian masyarakat yang ada di daerah tersebut,” tandas Dewi Korina.

Menaggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Probolinggo, Ahmad Mudianto, mengatakan, kerusakan dermaga pulau Gili Ketapang merupakan pembangunan yang perlu diprioritaskan. Apalagi dermaga itu mer-

upakan satu-satunya akses yang digunakan masyarakat di pulau itu, sebagai sarana transportasi.

“Keberadaan dermaga itu merupakan akses jalan yang digunakan oleh masyarakat Gili Ketapang dalam melaksanakan kegiatan perekonomiannya,” ucapnya.

Ia mengharapkan kepada para pekerja proyek baik dari unsur Dinas Pekerjaan Umum (DPU) atau rekanan yang mengerjakannya agar tidak asal-asalan dalam mengerjakannya.“Kami akan memanggil rekanan pemenang proyek jika akan melakukan proses pengerjaan. Sehingga kualitas pembangunan sesuai dengan RAB proyek yang diinginkan bersama,” tegas Mudianto.

Dermaga Sudah Lama Rusak Menurut salah satu penduduk pulau Gili Ketapang, Latif, mengaku senang dengan terbangun-

nya, kondisi jalan dermaga itu.

Pasalnya sudah lebih dari lima tahun mengalami kerusakan. Namun dermaga itu tetap saja digunakan oleh penduduk Desa Gili, karena satu-satunya jalur dermaga yang ada.

“Kondisi jalan dermaga itu banyak yang bolong, panjang dermaga itu diperkirakan sekitar 200 meter dari bibir pantai. Bahkan ujung sepanjang 4 meter sudah terputus, dan tidak bisa digunkan lagi,” terangnya.

Pria yang juga berprofesi sebagai pedagang itu, merasa kesulitan ketika sudah mau menuju dermaga. Disamping dermaganya rusak dermaga itu juga sempit.”Kalau mau menaikkan dan menurunkan ikan dari kapal harus behati-hati, dan bergantian dengan para penumpang kapal yang lain,” pungkas Latif. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Harga cabai rawit di pasaran terus mengalami peningkatan sampai dengan harga Rp 60 ribu perkilogramnya. Tingginya harga disebabkan produksi cabai milik petani tidak maksimal akibat curah hujan yang tinggi beberapa bulan kemarin.

Menurut salah satu pedagang cabai rawit, H Musri mengatakan harga cabai rawit mulai naik sekitar dua minggu kemarin. Mulai dari harga Rp 30 ribu perkilogramnya hingga sekarang sudah tembus Rp. 60 ribu. “Memang banyak tanaman cabai petani yang rusak, sehingga berpengaruh kepada tingginya harga, “ terangnya kepada wartawan, Rabu, (5/3).

Menurutnya, permintaan konsumen terhadap cabai rawit dari daerah lain tetap. Sedangkan stok cabai rawit semakin berkurang. Secara otomatis, dengan sedikitnya cabai rawit akan berpengaruh besar terhadap harga.“Saya setiap harinya mengirimkan cabai rawit ke Surabaya kurang lebih 5-7 kwintal. Sebelumnya saya bisa mengirimkan 1 sampai 1,5 ton perharinya,”tandas H.Musri.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Desprindag ) Kabupaten Probolinggo, Erlin Setiawati mengatakan, harga cabai mahal sampai tembus 60 ribu dikarenakan ketersedian pasokan cabe rawit petani turun. Sedangkan permintaan terhadap komoditi itu tetap.“Secara otomatis hukum pasar akan berlaku. Yakni, harga akan naik sebanding dengan ketersedian barang yang ada di pasaran, termasuk kelangkaan cabai rawit,” terangnya.

Senada disampaikan, Kepala bidang teknik Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, Handaka Marwanta, mengatakan memang pada dasarnya tanaman cabe di Kabupaten Probolinggo belum musim panen.

Sebab saat ini musimnya padi karena kondinya masih musim penghujan. Apalagi, untuk cabe rawit di Kabupaten Probolinggo, banyak petani yang memberanikan diri menanam lebih awal. Bahkan, banyak tanaman cabe petani yang rusak akibat hujan, dan menyebabkan produksi cabe sedikit. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 6 MARET 2014 NO. 0315| TAHUN III

13

Pemkot Replikasikan Program IBW Tambah Lokasi, Gandeng Empat Perguruan Tinggi PROBOLINGGO - Sukses menjalankan Program Iptek Bagi Wilayah (IBW) di wilayah Kecamatan Wonoasih tahun 2013 yang merupakan hasil kerjasama dengan perguruan tinggi, kini Pemkot Probolinggo menambah wilayah sasaran tahun 2014, yakni Kecamatan Kanigaran dan Mayangan.

Kepala Bappeda Kota Probolinggo, Ir.Imanto, MM mengatakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemkot Probolinggo berupaya memfasilitasi program Iptek Bagi Wilayah (IBW). Program ini dilaksanakan di empat kecamatan, yakni Wonoasih, Kanigaran, dan Mayangan.

“Ini hasil kerjasama Pemkot Probolinggo bersama Perguruan Tinggi, sepeti Universitas Muhammadiyah, Unisma, Polinema dan Universitas Brawijaya yang tergabung dalam Forum Pelayanan Iptek Bagi Masyarakat,”ujar mantan Kepala Dinas PU Kota Probolinggo, dalam Sosialisasi Program Iptek Bagi Wilayah (IBW) Kota Probolinggo tahun 2014, di Shaba Bhina Praja, Kantor Walikota Probolingo, Rabu (5/3).

Imanto mengatakan konsep program perencanaan pembangunan kota yang berbasis partisipasi masyarakat di Kota Probolinggo dapat membantu keberlanjutan program untuk mempercepat pembangunan di Kota Probolinggo.“Saya berharap, program IBW ini bisa bermanfaatan untuk kemajuan Kota Probolinggo,”tandasnya.

Secara terpisah, Sekdakot Probolinggo, Johny Hariyanto, mengatakan Kota Probolinggo secara integral progranm ini akan memberikan pemahaman Iptek Bagi Wilayah (IBW).”Terima kasih. Kalangan perguruan tinggi bisa memberikan transformasi alih teknologi, pengetahuan dan IPTEK untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada Pemkot Probolinggo,”ucap Sekdakot Probolinggo.

Sekdakot Probolinggo mengungkapkan, dalam era tahun 2001 – 2014 Pemkot Probolinggo sudah menjalin kerjasama dengan BUILD dan UNDP. “Kita kaya struktur tapi kaya fungsi. Namun karena kepentingan politik dan pemerintah pusat perubahan terjadi di Pemkot Probolinggo ketika kerjasama dengan BUILD dan UNDP,”kata Johny Hariyanto.

Johny Hariyanto, menyatakan adanya perguruan tinggi bisa mendorong percepatan pembangunan di wilayah selatan.

Masyarakat masih beranggapan

pembangunan masih di wilayah utara. Padahal pembangunan sudah mengarah pada pemerataan.

“Saya sangat aspiratif sekali program IBW di Kecamatan Wonoasih bisa berlanjut di Kecamatan Kanigaran dan Mayangan,”tandasnya.

Sekdakot Probolingggo menambahkan, program IBW sangat cocok sekali diarahkan untuk IPTEK gas metan diwilayah kecamatan Mayangan, yang akan

ditangani oleh Polinema dan Universitas Brawijaya Malang. Untuk wilayah Kecamatan Kanigaran dilakukan kerjasama pemberdayaan pasar. Karena masih ada pasar tradisional masuk di wilayah perkotaan, seperti Pasar Baru. ”Mulai sekarang perencanaan sudah diarahkan kepada Pasar Baru. Termasuk camat Wonoasih dan Kademangan harus mendukung program IBW, agar supaya selesai program bisa di

tindaklanjuti,”pinta Johny Hariyanto.

Johny Hariyanto berharap, kalau program ini bagus bisa direplikasi kewilayah kecamatan lain.

Kita senang dibantu pemikiran dan segalanya, dalam rangka mempercepat pembangunan di masyarakat.

“Oleh karena itu, fasilitas bantuan keuangan yang diberikan pemerintah terbatas bisa dioptimalkan.

Syukursyukur ada bantuan dari lembaga yang lain,”pinta Sekdakot Probolinggo,”imbuhnya.

Gandeng Empat Perguruan Tinggi Empat perguruan tinggi besinergi dengan Pemkot Probolinggo melalui program Iptek Bagi Wilayah (IBW), diantaranya Universitas Muhammadiyah Malang,

itan di Kecamatan Kedopok Perwakilan Polinema Malang, Ach. Muhib Zainuri, mengatakan Program IBW tidak terlepas dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Probolinggo 2010 - 2014, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya melalui pertumbuhan ekonomi yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Menurutnya, kondisi eksisting wilayah IBW Kecamatan Mayangan menyebutkan persoalan yang dihadapi berupa penglolaan sampah dan limbah, teknologi pemanfaatan energi dari sampah, pemanfaatan biogas dari limbah peternakan belum optimal, penurunan produktivitas hasil pertanian, dan belum ada kelembagaan wisata berbasis masyarakat.

riwisata Budaya. Sesuai visi dan misi perguruan tinggi untuk pengabdian masyarakat, yang meliputi upaya mengembangkan relevansi pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu, meningkatkan kebutuhan dunia usaha, dan masyarakat, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sebagai subyek pembangunan melalui proses pengembangan metode ilmiah. ”Ini bentuk pengabdian perguruan tinggi untuk masyarakat.

Pengabdian masyarakat untuk menjadikan sebagai subyek pembangunan,”paparnya.

Disisi lain, kontribusi pariwisata dalam pemasukan ekspor dunia, lanjut dia, adanya pasar budaya untuk melindugi masyarakat pasar. Apalagi wisata

Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Polinema, Unisma, dan Polinema.

Program yang ditawarkan, terfokus pada penguatan UKM dengan membentuk Komunitas di Kecamatan Wonoasih, pengembangan Pasar Baru menuju Destinasi Pariwisata Budaya di Kecamatan Kanigaran, pengelolaan lingkungan dan wisata pendidikan di Kecamatan Mayangan, dan pengembangan kawasan agropol-

“Empat persoalan itu yang ditangkap Polinema Malang untuk disinergikan dengan Pemkot Probolinggo, disamping persoalan yang lain. Harapannya bisa bermanfaat untuk masyarakat,”ujar Ach. Muhib Zainuri.

Selanjutnya mewakili Universitas Brawijaya Malang, Yusri Abdillah, mengungkapkan pihaknya memfokuskan Pengembangan Pasar Baru menuju Destinasi Pa-

budaya bukan menjual budaya, tapi produk budaya yang kita jual, seperti batik manggur.

Penggerak ekonomi daerah seperti segmentasi pariwisata, perlu adanya sumberdaya yang tidak akan habis karena budaya terus berkembang dan dinamis.

“Ini skala prioritas pembangunan sebagai implementasi IBW di Kecamatan Kanigaran,”terang Yusri Abdillah. =M.Hisbullah Huda

14

KORAN MADURA

Probolinggo

KAMIS 6 MARET 2014|NO. 0315|TAHUN III

Tekan Potensi Kecurangan Pemilu Partai Politik Mulai Membentuk Saksi TPS PROBOLINGGO - Pelaksanaan Pemilu legislatif sudah mulai tinggal hitungan jari. Namun dalam pelaksanaan pemilu 9 April mendatang, partai politik sudah mulai mempersiapkan para saksi di setiap TPS untuk satu desa.

Upaya itu dilakukan untuk menekan munculnya kecurangan pemilu mendatang.

Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB Kabupaten Probolinggo, Hanafi mengatakan, pihaknya dalam menyambut pemilu sudah mulai mempersiapkan pemantapan untuk para calegnya. Bahkan PKB sudah melakukan rekrutmen saksi di setiap

TPS yang ada di seluruh desa.

“Yang jelas semua kelengakapan pemilu, PKB sudah siap. Temasuk kelengkapan saksi yang akan ditempatkan di setiap lokasi tempat pemungutan suara (TPS),” katanya kepada wartawan, Rabu (5/3).

Ia menyebutkan jumlah saksi yang ada di Kabupaten Probolinggo disesuaikan dengan banyaknya jumlah TPS yang ada untuk 330 desa di wilayah 24 kecamatan. Dari Ketentuan KPU, jumlah TPS yang akan dijadikan sebagai tempat pemungutan dalam pileg mendatang, sebanyak 2900 TPS.“Ini sudah kami lakukan dan nama-namanya sudah kami terima,”tandas Hanafi.

Senada dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang, Partai Hanura Kabupaten Probolinggo, Kasiono. Menurutnya, untuk saksi

parpol partainya sudah mempesiapkannya. Karena saksi merupakan hal yang terpenting dalam proses pelaksanaan pemilu.

Selain itu dengan adanya saksi di TPS, secara otomatis proses pelaksanaan pemilu mulai pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara butuh adanya keberadaan saksi.“Semua kejadian, baik hal-hal yang menyebabkan timbulnya kecurangan juga bisa terpantau,” terang Kasiono.

Kasiono mengaku, sebelum mendapatkan surat mandat dari partai, setiap saksi akan diberikan

pembekalan berupa pemahaman dan penjelasanan tentang tugas dan kewajiban saksi ketika berada di lokasi TPS. “Secara otomatis, mereka bisa mengetahui secara pasti posisi dirinya dalam pemilu.

Dan ketika berada di TPS, mereka tidak hanya duduk, datang dan pulang. Yang di ingginkan, mereka bisa memberikan masukan serta kritikan jika terjadi permasalahan yang berpontesi untuk melakukan kecurangan,”pungkas Kasiono. =Mahfud Hidayatullah

KESEJAHTERAAN

Nelayan Tak Terpengaruh Gonjang-Ganjing Politik PROBOLINGGO - Nasib nelayan memang beda dengan para pengusaha sablon. Menjelang musim kampanye ini, nasib pemilik sablon seolah mendapat berkah. Sekali musim, mereka bisa meraup untung hingga ratusan juta rupiah. Lalu bagaimana dengan nasib para nelayan di Kota Probolinggo?

Gemuruh politik belakangan ini ternyata tidak seperti gemuruh badai di laut. Para nelayan seolah apriori dan tidak mau tahu soal politik yang kini sedang kencang menjadi perbincangan semua kalangan. “Kita tidak mau tahu apa itu namanya politik. Yang penting nelayan itu bisa dapat tangkapan ikan,” tutur salah seorang nelayan, Abdul Bakar saat ditemui wartawan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Rabu (5/3).

Kondisi nasib nelayan baru bisa terpengaruh jika cuaca laut terjadi badai. Seperti beberapa pekan kemarin. Kabut putih akibat letusan gunung Kelud, ternyata membawa dampak terhadap para nelayan. Mereka sebagian tidak bisa melaut berhari-hari karena keberadaan kabut tebal putih tersebut mengganggu jarak pandang. “Kalau hanya situasi politik saya kira tidak berpengaruh,” katanya.

Begitu pula soal harga ikan.

Sekencang apapun situasi politik, tidak akan mempengaruhi harga ikan hasil tangkapan para nelayan di laut. Gejolak harga itu terjadi ketika terjadinya perubahan cuaca. “Kalau cuaca buruk sudah pasti akan mempengaruhi

harga. Dan itu pengalaman yang terjadi,” terang dia.

Abdul Bakar menjelaskan, nasib nelayan itu lebih cenderung pada ketergantungan cuaca.

Bukan ketergantungan situasi politik yang belakangan ini marak jadi perbincangan semua kalangan. Itulah sebabnya, banyak nelayan yang emoh bicara soal politik pada pemilu mendatang. Mereka bukannya tidak mau menyalurkan hak pilihnya,

mereka sudah lupa.

Hal senada juga dikatakan nelayan lainnya, Saiful Efendi. Hampir lima belas tahun, pria yang mengaku mempunyai dua orang anak itu bekerja sebagai nelayan.

Iapun berpikiran serupa dengan Abdul Bakar. Setiap hari dia hanya berpikir bagaimana mendapatkan ikan yang banyak di laut.

tetapi lebih memikirkan nasib.

Toh, siapapun yang terpilih sebagai wakil rakyat, kebanyakan

Banyak Titipan Bendera Parpol Meski para nelayan di PPI

banyak bendera parpol terpasang. Mereka mengaku benderabendera parpol yang berkibar di tiang kapal itu hanya sebuah titipan. “Bendera itu hanya titipan,” kata seorang nelayan, Badrus.

Dia menjelaskan, bendera titipan itu tentu saja mereka bayar. Namun, bukan berarti pemilik kapal lalu mendukungnya. “Kalau cuma nitip saya kira tidak masalah,” tan-

ini, harga ikan terlihat normal.

Tidak seperti beberapa pekan kemarin yang mengalami penurunan akibat hasil tangkapan nelayan yang melimpah. Seperti harga ikan teri sebesar Rp.12 ribu dari harga sebelumnya Rp.16 ribu perkilo. Sedangkan ikan benggol turun menjadi Rp.7000 perkilo dari harga sebelumnya Rp.14 ribu perkilo.”Jadi turunnya harga itu karena hasil tangkapan ikan yang melimpah. Bukan karena pen-

mengaku tidak mau terpengaruh dengan situasi politik, namun di beberapa kapal yang bersandar

dasnya.

Sementara itu, menjelang musim kampanye pileg ini tahun

garuh apa-apa,” ujar warga nelayan lainnya, Sumar. =Muhammad Sugianto

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

KAMIS 6 MARET 2014 No. 0315 | TAHUN III

RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III

Agen Pemain Dapat Untung Besar Gazidis: Seharusnya Sebagian Besar Dana Transfer Masuk Saku Pemain BARCELONA - Chief Executive Arsenal Ivan Gazidis menilai, agenagen pemain sepakbola mendapat keuntungan terlalu besar dari tranfser pemain pada setiap jendela transfer baik musim panas maupun musim dingin. Sebaliknya klub dan pemain hanya mendapat sedikit dari nilai transfer yang begitu besar.

Parahnya lagi, jumlah yang didapat klub tidak sesuai dengan ketentuan FIFA. Sayangnya, klub tidak bisa berbuat apa-apa dengan fakta seperti ini.

“Jelas sekali bahwa terlalu banyak uang yang jatuh ke tangan para agen pemain dalam transaksi transfer pemain. Tetapi saya tidak yakin klub-klub bisa mengatasi persoalan ini. Kita adalah bagian dari masalah karena kita juga sepakat membayarkan uang dalam jumlah besar seperti ini ke mereka. Ada tekanan yang tidak biasa dalam sistem yang membuat para agen mendapat keuntungan yang signifikan,” kata Gazidis dalam konferensi pers di Barcelona, Selasa (4/3).

Gazidis datang ke Barcelona untuk berbicara dalam Asosiasi Klub-klub Eropa atau European Clubs’ Association (ECA). Menurut Gazidis, tim-tim elite Eropa harus mengambil peran untuk tidak boleh tunduk pada tekanan para agen. Sebab penelitian ECA

Kita adalah bagian dari masalah karena kita juga sepakat membayarkan uang dalam jumlah besar seperti ini ke mereka.

Ivan Gazidis

Chief Executive Arsenal

memperlihatkan bahwa 14 persen dari seluruh uang transfer seorang pemain masuk ke kantong para agen.

Sementara itu, aturan FIFA menyebutkan bahwa 5 persen dari biaya transfer harus dibayarkan kepada tim yang melatih pemain

pada rentang usia 12 sampai 23 tahun. Faktanya, diperkirakan dana 200 juta pound tidak dibayarkan ke klub sesuai dengan aturan FIFA tersebut. Yang paling rugi adalah tim-tim di Afrika dan Amerika Latin yang mengekspor pemainpemain muda berbakat ke Eropa

karena tidak memahami dan tidak mengetahui aturan seperti ini.

Menurut Gazidis, seharusnya sebagian besar dari dana transfer masuk ke saku pemain, bukan ke agen. “Pemain harus mendapat uang lebih banyak daripada agen.

Kalau saya seorang pemain atau anggota persatuan pemain, ini akan menjadi masalah substantif dan akan menjadi fokus perhatian saya karena itu berarti klien-klien sebagai organisasi dan saya sebagai pemain kehilangan banyak uang,” papar Gazidis.

Lebih lanjut dia menegaskan, “Banyak orang terlibat dalam konflik kepentingan yang sering ada dalam transaksi dengan agen seperti ini dan bahwa klub dan para pemain harus menaruh perhatian serius pada masalah ini.” =SKY SPORTS/AJI

ARSENAL

Mertesacker dan Rosicky Perpanjang Kontrak LONDON - Dua pemain Arsenal Per Mertesacker dan Tomas Rosicky memperpanjang kontrak bersama klub London Utara itu.

Hanya saja, klub Liga Utama Inggris itu tidak mengungkapkan durasi kontrak keduanya. Pelatih “The Gunners” Arsene Wenger hanya menegaskan bahwa keduanya sudah memastikan masa depannya bersama klub itu.

Mertesacker yang adalah bek internasional Jerman berusia 29 tahun bergabung dengan Arsenal dari Bremen pada 2011. Sedangkan Rosicky sudah lebih lama tinggal di Emirates. Ini adalah musim ke delapannya bersama Arsenal. “Saya putuskan tinggal di Arsenal untuk menjuarai liga bersama Arsenal. Inilah tujuan utama saya dan saya akan melakukan segala sesuatu yang bisa saya kerjakan untuk mencapai tujuan tersebut,” kata kapten Timnas Republik Cek itu.

Arsenal sedang berjuang menjuarai Liga Utama Inggris untuk pertama kalinya sejak 2004. Tetapi saat ini, Arsenal berada di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Utama Inggris dengan 54 poin atau sama dengan nilai Liverpool di peringkat kedua setelah kalah 0-1 dari Stoke City akhir pekan lalu. Tetapi Oliver Giroud dan kawan-kawan kalah selisih gol dari “The Reds”.

Thomas Rosicky, Per Mertesacker dan Arsene Wenger berjalan bersama usai melakoni pertandingan. Wenger masih percaya kemampuan Rosicky dan Mertesacker dan memperpanjang kontrak dua pemain tersebut.

Sementara itu, bek dan kapten Barcelona Carles Puyol memutuskan meninggalkan klub itu pada akhir musim ini. Kepastian ini sekaligus mengakhiri spekulasi tentang masa depannya. Puyol tidak masuk dalam skuat inti Bar-

celona dalam dua musim terakhir karena dililit cedera cedera dan tergerus usia yang makin tua.

Pemain 35 tahun ini menghabiskan hampir seluruh karier sepakbolanya di Barcelona sejak melakukan debut pada 1999. Pada musim ini, dia baru tampil 12 kali dan mencetak satu gol ke gawang Almeria akhir pekan lalu, sejak pulih dari cedera lutut pada Oktober tahun lalu.

Selasa (4/3), Puyol menegaskan bahwa dirinya dan Barcelona sudah mencapai kesepakatan untuk tidak memperpanjang kontrak pada akhir musim ini, meskipun kontrak pemain itu bersama El Barca masih tersisa dua tahun.

“Pemulihan cedera lutut saya lebih sulit dari yang saya perkirakan. Saya tidak bisa tampil sama sekali pada level yang saya inginkan. Pada akhir musim, saya ingin beristirahat baru kemudian kita akan lihat perkembangan lebih lanjut. Saya masih punya waktu tiga bulan dan saya akan memberikan yang terbaik untuk Barcelona. Tetapi saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan pada akhir musim nanti,” kata Puyol.

Pada saat dia berbicara, Puyol ditemani oleh rekan-rekan satu tim di Barcelona seperti Gerard Pique, Cristian Tello, Jose Pinto, dan mantan teman setim Ivan de la Pena.

Pada kesempatan itu, Puyol tidak

menerima pertanyaan wartawan.

Puyol adalah jebolan akademi sepakbola Barcelona, La Masia dan menjadi kisah sukses Barcelona.

Bersama jebolan La Masia lainnya seperti Xavi, Iniesta, dan Messi, mereka menjadikan Barcelona sebagai tim yang paling ditakuti di dunia. Gelar La Liga pertamanya diraih pada musim 2004-2005.

Dia juga merebut gelar juara Piala Dunia Antarklub, Copa Del Rey, Piala Super Spanyol, Piala Super Eropa, dan tiga titel Liga Champions. Sementara bersama La Furia Roja, Puyol mempersembahkan dua gelar juara Piala Eropa dan Piala Dunia pada 2010.

Oleh teman-temannya di Barcelona, Puyol dipanggil Tarzan karena penampilan dan wajah garangnya yang membuat lawanlawannya bergetar meskipun postur badannya tidak terlalu tinggi.

Tetapi penampilan fisik yang energik dan penampilan yang sempurna serta jiwa kempimpinan yang mumpuni cukup mengintimidasi lawan-lawannya. Kualitas seperti itu juga membuat dia dinobatkan sebagai kapten Barcelona. Ketika dia cedera, ban kapten disematkan pada lengan Xavi Hernandez.

Puyol lahir dan besar di Pobla de Segur, Catalan dan hanya kalah dari Xavi Hernandez dalam hal jumlah penampilan untuk Barcelona. =SKY SPORTS/ESPN/AJI

16

KORAN MADURA

RABU 5 MARET 2014 | No. 0314 | TAHUN III

98 HARI LAGI

AGEN PEMAIN DAPAT UNTUNG PALING BESAR OLAHRAGA | 15

Olahraga

ROSICKY DAN MERTESACKER PERPANJANG KONTRAK OLAHRAGA | 15

KORAN MADURA

Messi Tak Butuh Gelar Juara Dunia Untuk Menjadi Pemain Besar

BUONES AIRES - Legenda sepakbola Argentina Diego Armando Maradona menegaskan, Lionel Messi tidak perlu menjuarai Piala Dunia untuk dinobatkan sebagai pemain besar sepanjang masa. “Messi tidak butuh Piala Dunia untuk menjadikannya sebagai pemain terbaik di dunia,” kata Maradona.

Menurutnya, Piala Dunia 2014 memang akan menjadi sangat luar biasa bagi Argentina, bagi pendukung, dan bagi Messi sendiri. Pasalnya, Albiceleste dinilai menjadi penantang paling berat tuan rumah Brasil dalam memburu gelar turnamen empat tahunan ini.

Sementara bagi Messi, menjuarai Piala Dunia atau tidak sama sekali tidak menghapus statusnya sebagai salah satu yang terbesar di dunia.

Menyinggung soal Piala DUnia 2010 di Afrika Selatan, Maradona berpendapat, “Messi memiliki pengalaman Piala Dunia yang hebat bersama saya dan tidak ada orang yang mengatakan itu.”

Saat Argentina kalah dari Jerman di perempat final, Messi sangat terpukul dan sedih. “Saya mendekatinya dan menyampaikan bahwa dia masih punya banyak Piala Dunia untuk menebus kekalahan itu. Saya katakan itu dengan seluruh hati saya. Saat itu kami semua menundukkan kepala karena sedih dan Messi menangis,” cerita Maradona tentang pengalaman pahit di Afrika Selatan lima tahun silam.

Ketika itu, Maradona adalah pelatih Albiceleste. Dia sukses mengantar Tim Tango ke babak perempat final sebelum ditaklukkan Jerman.

Maradona memprediksi, pada Piala Dunia 2014 tim-tim yang patut diperhitungkan adalah Spanyol, Jerman, dan tuan rumah Brasil dengan pertahanan yang sangat bagus. “Bagi Messi ini akan menjadi ujian karakter, untuk menumpahkan seluruh “kemarahan” dalam hatinya. Brasil akan menjadi lawan terbesarnya,” kata Maradona. =SKY SPORTS/ESPN/AJI

16

KAMIS 6 MARET 2014 | No. 0315 | TAHUN III

Buah Kerja Keras Thiago Gelandang Bayern Muenchen Thiago Alcantara menilai, penampilan menawannya bersama Bayern Muenchen musim ini terbayar lunas ketika dia dipanggil ke Timnas Spanyol. Ini adalah untuk pertama kalinya pemain ini membela La Furia Roja sejak debut pada 2011. Sejauh ini, dia baru empat kali membela tim senior Matador.

Kapten Spanyol U-21 yang menjuarai Piala Eropa U-21 tahun lalu itu hampir pasti masuk dalam daftar 23 pemain yang akan dibawa Del Bosque ke Brasil Juni. “Berita tentang saya dipanggil membuat saya sangat bahagia. Saya percaya ini adalah sebuah hadiah untuk kerja keras dan kerja baik saya bersama klub. Ini sebuah kehormatan bagi seorang pesepakbola,” katanya.

Dia melanjutkan, “Saya percaya, saya sedang melewati momen yang sangat indah. Tim saya mempercayai saya dan saya mempercayai mereka 100 persen. Hasilnya, sebuah simbiosis yang sangat bagus.”

Sementara itu, pelatih Spanyol Vicente Del Bosque mengakui, dia memilih Thiago Alcantara berdasarkan prestasinya bersama Bayern Muenchen. “Kami tidak melihat Thiago sebagai pendatang baru karena dia bermain sangat bagus dengan Bayern Muenchen. Mereka adalah salah satu tim terbaik di Eropa dan dia menjadi starter di sana,” tutup mantan pelatih Real Madrid itu. =SKY SPORTS/ESPN/AJI/DAR

KAMIS

KORAN MADURA

6 MARET 2014 No. 0315 | TAHUN III

KAMIS 6 MARET 2014 | No. 0315 | TAHUN III

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

foto-foto: syamsuni/koran madura

Sumenep – Rabu (5/3) malam sekitar pukul 20.30 kembali dilalap si jago merah, padahal pembangunan Pasar Anom Baru Sumenep pasca kebakaran 2007 hingga kini belum kelar, Tak ada korban jiwa, namun tak 100 lebih kios ludes menjadi abu.

Wais, saksi mata peristiwa kebakaran menceritakan, percikapan api berawal dari salah satu toko yang terletak di bagian selatan. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik, karena banyak kabel listrik tercecer.

“Saat saya melintas, tiba-tiba ada percikan api. Waktu itu api masih belum begitu besar. Karena kahwatir saya melapor ke Polsek Kota. Sayangnya petugas hanya bilang terima kasih. Agar percaya, saya kemudian mengajak satu orang petugas pemadam kebakaran, namun saat sampai di lokasi lagi, api sudah tambah besar. Dan baru saat itulah pemadam kebakaran bergerak menuju lokasi,” katanya kepada Koran Madura.

Saksi lain, Pramono mengungkap-

SI JAGO MERAH Yang Baru Belum Kelar, Yang Lama Kembali Terbakar kan, meski tak ada korban jiwa, kerugian dipastikan mencapai miliaran.

Sebab, ada ratusan toko yang terbakar.

“Tidak ada korban, tetapi 100 lebih kios atau toko hangus dilalap si jago merah,” terangnya.

Hingga pukul 24.00, api yang bisa dijinakkan hanya di bagian selatan dan barat, sementara bagian timur pasar api masih terus berkobar. Petugas rupanya kesulitan menjinakkan api.

Menurut keterangan yang dihimpun Koran Madura, kobaran api terlihat sampai sejauh 20 kilometer, yakni dari Desa Airrabu di ujung barat Kecamatan Bluto.

Bupati A. Busyro Karim, Wakil Bupati Soengkono Sidik, Sekda Hadi Soetarto, dan sejumlah pejabat teras

SKPD tampak terjun langsung ke lokasi kebakaran. Namun, bupati enggan memberikan komentar terkait kebakaran tersebut.

Rencananya, sebelum terjadi kebakaran pada Rabu malam, pasar segera dibangun lagi oleh investor tanpa menggunakan dana APBD, dan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 42 miliar.

“Investor minta waktu sekitar dua bulan ke depan untuk menyelesaikan proses menghitung rincian kebutuhan unit per lokasi,” kata Kepala DPPKA Carto melalui Kabid Dinas Pendapatan Imam Sukandi pada 23 Februari kemarin. Rencananya, MoU akan dilaksanakan pada sekitar Februari sampai Maret ini. =SYAMSUNI/MK

AMANKAN BARANG. Sejumlah pedagang berbondong-bondong berusaha mengamankan barangnya sebelum ikut terbakar.

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 6 MARET 2014 | No. 0315 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 6 MARET 2014 No. 0315 | TAHUN III

KMS Tagih Komitmen Pemkab Pemerintah Dinilai Belum Tegas Memerangi Pasar Modern SUMENEP - Beberapa mahasiswa yang tergabung dalam Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS), Rabu (5/3) mendatangi Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Mereka managih janji dan komitmen pemkab untuk melindungi pasar tradisional dari gerusan pasar modern yang kian marak di Kota Sumekar.

“Kedatangan kami ke sini untuk menagih janji dan komitmen Pemkab prihal pasar modern yang mulai marak dan menjamur di kota Sumenep. Karena sepertinya pemkab tidak punya ikhtiar baik untuk menyelamatkan toko-toko kecil yang selama ini dicuri oleh pasar modern model swalayan tersebut,” kata Zainullah, tim investigasi KMS kepada wartawan usai berdiskusi panjang bersama Sekda.

KMS mengaku menemukan banyak kejanggalan di balik tumbuh pesatnya pasar modern. “Dan sesuai komitemn Bapak Bupati pada beberapa waktu lalu bahwa pada tahun 2014 ini, tidak ada lagi pembangunan pasar modern.

Sebab hal itu benar-benar meresahkan dan memukul telak beberapa toko-toko kecil yang berada di sekitarnya, karena semenjak kehadiran pasar modern semacam itu, potensi ekonomi mereka kian tertutup dan tak berkembang sebagaimana mestinya,” jelasnya., Zain mengungkapkan bahwa

TAGIH JANJI. Mahasiswa yang tergabung dalam Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS), Rabu (5/3) mendatangi Pemkab Sumenep. Kedatangan mereka untuk menagih janji dan komitmen pemkab dalam membatasi pasar modern.

temuan KMS sudah disampaikan kepada Sekda selaku perwakilan dari Pemkab. “Data temuan kami sudah kami sampaikan kepada pemkab terkait dengan tumbuh pesatnya pasar modern. Ada tiga toko modern yang kami temukan sudah beroperasi lagi. Di antaranya Alfamart di Marengan dan Pamolokan.

“Termasuk pasar modern juga mulai masuk-masuk ke kecamatan, seperti di Ganding, ada swalayan baru yang juga berdiri. Makanya, kedatangan

kami ke sini untuk menagih janji dan komitmen Pemkab terkait keberadaan pasar modern, agar pemkab benar-benar serius memerhatikan para UMKM dan tokotoko kecil,” tegasnya.

Zainullah berjanji jika pemkab melanggar komitmennya, maka ia mengancam akan melakukan demo besar-besaran. “Sebab apa yang kami katakan ini bukan isapan jempol belaka, tetapi memang benar adanya. Untuk itulah, Pemkab harus tegas memegang

komitmennya terkait dengan keberadaan pasar modern,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Hadi Soetarto mengaku bahwa pihaknya apresiatif terhadap semua masukan dari elemen masyarakat. Karena masukan itu, kata Mantan Kepala Bappeda itu, sangat berharga bagi dasar kebijakan Pemkab ke depan.

“Oleh karena itu, tadi sudah banyak aspirasi yang diserap oleh

kami dari mahasiswa. Dan sepanjang masukan itu bermanfaat demi kemajuan pemkab, insya Allah akan ditindaklanjuti sebaga referensi untuk mengambil kebijakan,” katanya.

Kemudian soal banyak UMKM yang merasa dirugikan oleh pasar modern tersebut, kata Hadi, pemkab akan senantias mendorong ekonomi lokal, terutama UKM, baik dari aspek manajerialnya maupun dari aspek peralatannya sepanjang dibutuhkan.

“Selain itu, kami juga akan mendorong keterampilan yang mereka miliki. Karena tidak menutup kemungkinan akan mendekat kepada Perbankan.

Jadi, bagi UMKM yang tidak memiliki jaminan, ada lembaga yang namannya Jamkrida untuk mengatur segala teknis UMKM. Artinya, lembaga tersebut, khusus yang menjamim UMKM. Namun, karena ada yang menjami, maka harus menjaga komitmen,” paparnya.

Hal yang juga diusahakan oleh Pemkab adalah memberikan kredit usaha rakyat kepada mereka yang bergerak dalam hal UMKM. “Sebetulnya Pemkab Sumenep sudah memberikan BUMD melalui BPRS, salah satu programnya adalah pemberdayaan UMKM. Termauk juga penguatan modal kebada mereka. Tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi, karena perbankan model konvensional, bank umum maupun syariah prinsip utamanya itu adalah kehati-hatian, sebab kalau tidak, kredit macet yang akan terjadi,” jelasnya. =SYAMSUNI

UJIAN NASIONAL

Utamakan Prestasi, Bukan Prestise SUMENEP – Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep M. Kamalil Ersyad mengajak semua elemen untuk menjunjung tinggi kejujuran dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan ujian nasional yang tentan bocor. Prestasi siswa harus diutamakan, bukan prestise sekolah dan dinas yang menangani bidang pendidikan. ”Bisa saja dalam pelaksaan UN itu para guru mencari solusi alternatif (meluluskan siswa) melalui bocoran kunci jawaban UN itu sendiri. Ini sudah menjadi rahasia

umum,” terangnya, Rabu (5/3).

Oleh sebab itu, pengawasan pelaksnaan UN harus diperketat.

Sehingga kecurangan melalui bocoran soal yang kerap terjadi tidak terulang kembali. ”Saya kira ketika pengawasannya diperketat maka tingkat kebocoran soal itu akan sedikit, sehingga adanya UN ini bisa lebih mengutamakan prestasi daripada prestise,” harapnya.

Pengawasan sendiri tidak cukup hanya dilakukan panitia pengawas UN, tapi melibatkan semua elemen seperti orangtua

Bisa saja dalam pelaksaan UN itu para guru mencari solusi alternatif (meluluskan siswa) melalui bocoran kunci jawaban UN itu sendiri. Ini sudah menjadi rahasia umum,”

M. Kamalil Ersyad

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep

dan guru. ”Pengawasan itu bukan hanya dibebankan untuk guru dan lembaga, namun bisa saja terhadap semua elemen yang ada,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Sumenep A. Shadik belum bisa dikonfirmasi. Pada UN 2014, Disdik telah menetapkan Daftar Nominasi Tetap (DPT) peserta Ujian Nasional tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 25.848 siswa.

Rinciannya, SMP/MTs sebanyak 15.618 peserta dengan kebutuhan ruangan sebanyak 780 ruang, sedangkan untuk tingkatan SMA/

MA sebanyak 9.195 siswa dengan kebutuhan ruangan sebanyak 459 ruang.

Sementara untuk SMK sebanyak 1.035 siswa dengan kebutuhan ruangan sebanyak 66 ruang. Jumlah total peserta Unas dari SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebanyak 5.848 siswa dan kebutuhan ruangan sebanyak 1.305 ruang. Adapun jadwal pelaksanaan Ujian Nasional SMA/ MA dan SMK tanggal 14-16 April, sedangkan SMP/MTs sederajat pada bulan Mei 2014. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 6 MARET 2014 | No. 0315 | TAHUN III

KEAMANAN DESA

Poskamling Perlu Dimaksimalkan SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menyeru agar keberadaan poskamling dimaksimalkan untuk mencegah kejahatan. Maraknya kejahatan di pedasaan disinyalir karena keberadaan poskamling kurang maksimal atau malah tidak ada sama sekali.

Anggota Komisi A DPRD Sumenep Moh. Riadi menduga terjadinya aksi kejahatan diberbagai daerah, seperti pencurian sapi dan pencurian kendaraan bermotor, disebabkan tidak maksimalnya poskamling di setiap desa. “Di setiap desa banyak poskamling yang tidak berfungsi maksimal, sehingga rentan terjadi aksi kejahatan,” katanya.

Politisi PKS itu optimis, jika keberadaan poskamling difungsikan dengan baik, aksi kejahatan yang seringkali meresahkan warga setidaknya bisa diminimalisasi.

Disinggung masalah anggaran untuk keamanan desa, pihaknya mengaku masih belum bisa memberikan anggaran. Kendati demikian, tidak adanya anggaran bukan sebuah alasan untuk tidak mengopti-

malkan keamanan desa.”Kalau masalah anggarannya, kami akan alokasikan pada PAK mendatang, itu kalau tidak ada halangan yang lain,” janjinya Sementara Kabag Pemerintah Desa Setkab Sumenep Moh. Ramli tidak menampik masih banyak desa yang belum memiliki poskamling. Namun, keberadaan poskamling dinilai bukan satu-satunya fasilitas untuk menjadikan sebuah desa bisa aman. ”Kalau tempat ronda, itu bisa dilakukan di mana saja, termasuk di langgar dan teras rumah warga,” katanya.

Pihaknya mengaku tidak bisa menekan aparatur desa untuk membangun poskamling di setiap titik rawan aksi kejahatan. Sebab, sampai saat ini belum ada anggaran khusus untuk pembangunan poskamling.

Menurut Ramli, menjaga ketertiban dan kemanan bukan hanya tanggung jawab dirirnya dan aparat desa, tetapi juga aparat kepolisian. ”Ini semuanya harus kompak, sehingga kemanan desa bisa terelakan,” tukasnya =JUNAEDI/MK)

C

Kopajaa Anggap Dinkes Main-main Masih Banyak Pasien Miskin Dipungut Biaya SUMENEP – Aktivis Komunitas Parlemen Jalanan Mahasiswa (Kopajaa) Cabang Sumenep mendatangi kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, Rabu (5/3). Mereka mempertanyakan layanan kesehatan gratis yang belum maksimal dilakukan oleh dinkes, padahal anggaran pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat miskin mencapai Rp 12,5 miliar yang bersumber dari APBD Sumenep Tahun Anggaran (TA) 2014.

AUDIENSI. Beberapa perwakilan mahasiswa melakukan audiensi dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep. Mereka mempertanyakan pelayanan kesehatan gratis yang belum maksimal.

Ketua Kopajaa Sumenep Iklal menganggap, pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep tidak transparan dan terkesan main-main. Terbukti, dari anggaran sebesar Rp 12,5 miliar dari Dinkes untuk layanan kesehatan gratis tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat miskin atau pasien yang ingin berobat.

Anggaran sebesar itu mestinya layanan kesehatan gratis benarbenar bisa dirasakan oleh warga miksin. Dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan gratis, semua warga miskin yang tidak mengantongi kartu Askes yang sekarang berubah jadi BPJS, Jamsostek, dan Jampersal, dapat mem-

peroleh layanan kesehatan gratis dari pemerintah.

Hanya saja berdasarkan temuan yang ada, terdapat pasien miskin di sejumlah kecamatan masih dipungut biaya, bahkan biaya yang diminta dinilai sangat mahal. “Jadi harapan pemkab yang tertuang dalam Perbup itu menjadi sia-sia,” ungkapnya.

Jika memang ada regulasi khusus terkait obat gratis dan non gratis yang diberikan kepada pasien di puskesmas maupun di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinkes harus transparan dengan menunjukkan bukti rilis kepada publik. “Sehingga tidak ada lagi yang terkesan ditutuptutupi,” desaknya.

Selain itu, jika terdapat petu-

gas yang melakukan pungutan liar terhadap pasien miskin, Iklal mendesak Dinkes tegas memberikan sanksi kepada oknum petugas tersebut. “Tindak tegas oknum itu.

Jangan dibiarkan,” pungkasnya.

Sementara Kadiskes Sumenep Anugerah Rizka Rahadi melalui Kepala Puskesmas Gapura R Amar Ma’ruf Haji menegaskan bahwa pasien yang bisa memperoleh layanan kesehatan gratis di puskesmas hanya pasien kelas 3 di ruang rawat inap dan rawat jalan. Pasien miskin yang dikenakan biaya itu di Gapura lantaran tidak mengantongi SPM (Surat Pernyataan Miskin).

Sedangkan biaya persalinan di Puskesmas Gapura sudah sesuai peraturan. “Sesuai dengan Perbup, pasien yang melakukan persalinan itu harus menyertakan surat keterangan miskin (SKM) atau surat pernyataan miskin (SPM) dari kepala desa yang diketahui oleh camat,” terang Amar.

SKM atau SPM tersebut harus disetor oleh pasien selama menjalani perawatan di puskesmas selama 1 kali dalam 24 jam.

Meski warga bersangkutan diketahui miskin, tapi tidak membawa SPM ketika di puskesmas, pasien tersebut tetap dipungut biaya.

“Jadi dalam Perbup itu diterangkan kalau pasien rawat jalan cukup menunjukkan KTP. Sedangkan untuk yang rawat inap, seperti yang melakukan persalinan, selain menunjukkan KTP plus SPM itu.

Selain itu, dalam perbup itu juga diterangkan bahwa pasien kelas I dan II tetap dipungut biaya.

“Jadi jangan hanya lihat judul perbup tersebut, tapi lihat pasal per pasal. Intinnya, tidak semua pasien digratiskan,” pungkasnya =ALI RIDHO/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 6 MARET 2014 | No. 0315 | TAHUN III

MINYAK DAN GAS BUMI

Ketika Investor Eksploitasi Migas SUMENEP - Sejumlah investor raksasa mulai menancapkan kekuasaanya dengan mengeruk migas di Madura. Dari data ESDM Sumenep, ada dua perusahaan migas yang beroperasi di Sumenep yakni PT KEI dan PT Santos. Lain dari itu ada empat perusahaan migas yang siap melakukan tanda tangan kontrak (MoU).

PT KEI dan PT Santos mulai mengeruk hasil kekayaan migas (minyak dan gas) dari perut bumi Madura, utamanya Sumenep.

Sayangnya, kontribusinya tidak jelas terhadap daerah. Indikasinya, meski dua perusahaan migas itu telah melakukan eksploitasi, hasilnya belum bisa dinikmati atau berdampak langsung pada masyarakat.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep Dwita Andriyani mengungkapkan, ekploitasi atau pengerukan kekayaan yang diambil dari perut bumi Sumenep tanpa ada mekasnime yang jelas, bagian dari upaya merampas hak dan kesejahteraan masyarakat Sumenep. Buktinya, Pemkab hingga kini tidak tahu berapa kontribusi yang diberikan terhadap daerah dari hasil migas itu.

“Padahal, pengerukan migas sudah berlangsung. Ini kan repot, jika eksekutif saja tidak

mengetahui bagaimana pengelolaan hasil migas. Sebab, perusahaan migas melakukan kontrak dengan pemerintah bukan dengan dewan. Mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH) migas, dana participating interest (PI) dan corporate social responsible (CSR) masih menjadi tanda tanya,” tutur Politisi PAN. Ketua Komisi B Bambang Prayogi juga mempertanyakan ketidakseriusan pemerintah terkait pengelolaan migas.

Pasalnya model pengelolaan migas seperti apa juga tidak jelas. Berapa persen warga pribumi yang direkrut untuk terlibat dalam pengelolaan migas dan menempati posisi apa dalam mengelola perusahaan migas yang nota bene sumber migas milik warga Sumenep.

Termasuk juga terkait dengan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas. Memang kata Bambang, jika mengacu pada

Sementara itu, Kabag ESDM Setda Sumenep Abd Kahir berdalih pengelolaan migas sudah jelas diatur. Untuk perusahaan Migas seperti PT Kei di Pagerungan sudah diatur DBHnya. Soal besaran DBH bergantung dari hasil lifting Migas.

Namun untuk eksplorasi Migas di Raas, PT Kei tidak meberikan DBH lantaran di atas 12 mil dari ekplorasi Migas. Apalagi sesuai UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Raas hanya memperoleh CSR saja, tidak memperoleh DBH. Sedangkan PT Santos yang beroperasi tidak memperoleh dana perimbangan DBH. Sebab kata Kahir, sesuai dengan UU No 33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, Sumenep diterapkan DBH berdasar pendekatan kewenangan bukan berasar wilayah. Sebab dari dua perusahaan Migas yang beroperasi, semuanya masih eksplorasi dilepas pantai (Off Shore). “Aturannya, 0 sampai 4 Mil pemerintah daerah memperoleh DBH, untuk 4 sampai 12 mil sudah mejadi kewenangan provinsi, dan diatas 12 mil itu menjdi kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya. =ALI RIDHO

Korban KDRT Lolos dari Pantauan

LOMBA AZAN

BERHADIAH UMROH : ......................................... : ......................................... : ......................................... : .........................................

• Kupon ini diserahkan ke studio Madura Channel Jl. Adirasa 6-7 Kolor Sumenep, selambatlambatnya tanggal 8 Maret 2014

Dipersembahkan oleh:

• Babak penyisihan akan disiarkan secara langsung di Radio 89.5 FM

Said Abdullah Institute

• Keterangan lebih lanjut hubungi: Abiel (087850117101) dan Susi (087850449593)

ketika ditanyakan pada Kementerian ESDM dilempar ke SKK Migas, dari SKK Migas masih dilempar lagi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kok dewan terkesan dipimpong gitu,” pungkasnya.

Solusinya, kata Politisi PDIP ini, Pemkab hharus segera membentuk Konsultan Migas yang diangkat oleh Bupati agar persoalan transparansi DBH Migas klir dan tidak dipimpong ke sana kemari. Sebab konsultan sudah bisa merinci pembagian DBH berapa persen, PI nya berpa temasuk juga dana CSR dari Perusahaan Migas. “Jika memang gaji konsultan mahal, berpa sih mahalnya? Masak APBD kita gak kuat menggaji konsultan?” Tanya dia heran.

Apalagi lanjut Bambang, pembentukan konsultan juga diwajibkan pemkab dan dewan memiliki konsultan pada tiaptiap pemasalaha yang ada. Apalgi masalah sebesar Migas. Pemkab harus cerdas dengan mengangkat konsultan migas sehingga kedudukan dan kewenangannnya jelas. Dan msyarakat yang mestinya menikmati hasil Migas, tidak perlu repot lagi ketika harus bertanya tentang pengelolaan migas itu.

KERJA TIM TIDAK SOLID

KUPON

Nama Umur Alamat Nomor Kontak

Undang-undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DBH minyak bumi untuk daerah sebesar 15,5% dan pemerintah pusat sebesar 84,5%. Sedangkan DBH gas bumi untuk pemerintah daerah 30,5% dan pemerintah pusat 69,5%.

Dijelaskan pula untuk DBH minyak bumi yang diterima pemerintah daerah sebesar 15,5% yang terdiri dari 3% dibagikan untuk provinsi, 6% untuk kabupaten/kota penghasil, 6% lagi untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Sedangkan dana bagi hasil gas bumi yang diterima pemerintah daerah sebesar 30,5% tersebut, sebesar 6% dibagikan ke provinsi bersangkutan, 12% untuk kabupaten/kota penghasil, 12% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

“Yang menjadi persoalan, benarkah DBH Migas itu sudah direalisasikan oleh Perusahaan Migas seperti PT Kei dan PT Santos kepada Pemkab Sumenep. Sebab sampai saat ini kalangan dewan tidak mengetahui pembagian hasil migas yang diberikan pada daerah. Bahkan

Machan Corporation

SUMENEP – Banyak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, maupun perampasan hak-hak anak, lolos dari pantauan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Badan Perlindungan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Sumenep.

Tidak terpantuanya korban kekerasan dan pelecehan oleh P2T-P2A, karena pemerintah masih minim dalam melakukan sosialisasi.

Kebanyakan korban KDRT masih belum tahu cara menyelesaiaknnya. ”Kalau di pedesaan, banyak masyarakat yang masih belum tahu (P2TP2A), sehingga pemerintah itu harus intens melakukan sosialisasi,” ungkap Samauddin, tokoh masyarakat Kecamatan Ambunten.

Memang kami akui, tim P2T-P2A selama ini kurang maksimal bekerja, ”

Sri Nurhayati

Kabid Pemberdayaan Perempuan BPMPKB Kabid Pemberdayaan Perempuan BPMPKB Sumenep Sri Nurhayati tidak membantah akan hal itu. Menurutnya, lembaga perlindungan tersebut memang belum berfungsi sebagaimana mestinya. ”Memang kami akui, tim P2T-P2A selama ini kurang maksimal bekerja, karena masih terjadi miss commocation (kesenjangan komunikasi) antara lembaga satu

dengan lembaga lainnya yang tergabung dalam tim kami.

Jadi pekerjaan kami masih tersendat,” katanya Kendala yang sering menjadi penghalang dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban KDRT, tidak adanya koordinasi sesama tim. “Lembaga yang tergabung dalam tim pelayanan terpadu, melangkah sendiri-sendiri dalam

menangani kasus KDRT maupun kasus anak,” tuturnya.

Dalam setahun, P2T-P2A BPMPKB Sumenep, hanya menangani kasus yang menimpa kaum perempuan sebanyak 30 orang, sedangkan kasus yang menimpa anak-anak baru 20 kasus. Hal tersebut dikeranakan laporan kasus masuk ke lembaga lain.

Meskipun masih dalam satu tim, namun tidak pernah dilaporkan ke P2T P2A. ”Kami berharap, lembaga yang tergabung dalam tim pelayanan terpadu P2T-P2A bisa bekerja lebih baik dari sebelumnya. Tim bisa bekerja secara time work dan tidak saling menutupi informasi adanya laporan korban KDRT maupun anak-anak, sehingga mereka bisa mendapatkan pendampingan dan perlindungan sebagaimana layaknya,” pungkasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 6 MARET 2014 | No. 0315 | TAHUN III

Distribusi Logistik Terganjal Anggaran KPU Kekurangan Anggaran Rp 800 juta

LIPAT SURAT SUARA. Menjelang pelaksanaan pemilu legislatif Bupati Sumenep A. Busyro Karim bersama ketua DPRD setempat Imam Hasyim memantau langsung aktivitas pelipatan dan penyortiran surat suara di kantor KPU.

SUMENEP - Pendistribusian logistik Pemilu Legislatif 2014 ke kepulauan akan terganggu lantaran anggaran yang disiapkan terbatas. KPU Sumenep sudah memohon anggaran, namun yang direalisasikan tak mencapai separuh yang diajukan.

Ketua KPU Sumenep Thoha Samadi mengungkapkan, pihaknya mengajukan anggaran distribusi logistik sebesar Rp 1,4 miliar, namun yang direalisasikan hanya sebesar Rp 600 juta. Dengan demikian, KPU masih kekurangan anggaran Rp 800 juta lagi.

“Ini jadi problem khusus, sebab anggaran yang turun tidak sesuai dengan yang diajukan oleh KPU Sumenep. Sehingga hal itu akan berdampak pada pendisrtibusian logistik ke pulau-pulau yang tersebar di Sumenep. Padahal untuk bisa sampai ke kepulauan yang tersebar sebanyak 78 pulau, membutuhkan biaya besar,” terangnya.

Hitung-hitungannya KPU pusat, kata Thoha, tidak melihat masuk kabupaten yang sulit pendistribusiannya atau tidak, semua dipukul rata. Model penganggaranya dibuat sama sehingga jika tidak ada penambahan anggaran

distribusi logistik, pihaknya akan kelabakan dalam menyebarkan kotak suara dan surat suara.

“Kita minta tambahan lagi total Rp 800 juta untuk menyebarkan logistik itu. Sebab, yang menjadi target distribusi terdapat 78 pulau yang ada TPS-nya dan ini menjadi titik paling akhir mendistribusikan logistik. Bisa carter perahu atau kapal untuk mendistribusikan itu, namun ini bisa dimanfaatkan oleh penyewa kapal lantaran sudah momentum pemilu. Sehingga akan terjadi kenaikan anggaran sewa kapal,” katanya.

Kali ini, kata Thoha, model pembagian tidak seperti pemilupemilu sebelumnya. Dulu, seberapa luas cakupan untuk mendistribusikan logistik, sekarang di pukul rata tidak melihat banyaknya pulau lagi. Namun untuk wilayah kepulauan, pihaknya meminta masingmasing PPK mengajukan anggaran

sesuai yang dibutuhkan.

Kendati demikian, pihaknya akan tetap memprioritaskan untuk mendapatkan tambahan anggaran distribusi logistic. Sesuai dengan hasil komunikasi pengajuan tambahan anggaran itu, kekurangan dana distribusi logistik akan direvisi lagi DIPA-nya (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). “Kita sudah deal dengan KPU Provinsi Jatim dengan KPU RI,” tuturnya.

Dalam satu dua hari ke depan akan menyelsaikan revisi pengajuan DIPA tersebut. Pasalnya besok informasi sudah dipanggil ke Surabaya untuk pengedilkan perubahan DIPA tersebut. “Insya Allah besok sudah selesai pengajuan revisi angaran logistik pemilu,” katanya.

Soal sewa pendistribusian bergantung jauh dekatnya lokasi.

Kalau ke Masalembu pakai Kapal Sabuk Nusantara. Sebab jika menggunakan perahu terlalu mahal, untuk kepulauan lain akan calter perahu. KPU Sumenep lebih diprioritaskan oleh KPU RI. Buktinya, KPU lainnya belum menerima surat suara, Sumenep sudah menerima surat suara. =ALI RIDHO/MK

E

DISTRIBUSI BERAS MISKIN

Raskin Kepulauan Rentan Bocor SUMENEP – Sejumlah kepala desa mengeluhkan distribusi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) daerah kepulauan Sumenep yang rentan bocor. Bocornya bantuan itu disinyalir karena kekuranghati-hatian pihak ketiga dalam mendistrubsikan bantuan itu.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumenep Moh Ali, Rabu (5/3).

Menurutnya, sudah lama sejumlah kepala desa mengeluhkan hal itu karena selalu menerima bantuan secara tidak utuh. ”Itu sudah lama menjadi keluhan dari kepala desa.

Sebab, berkurangnya itu menjadi tanggungjawab kepala desa, sehingga kepala desa menjadi rugi,” katanya.

Bocornya raskin disebabkan karena membentur sesuatu yang runcing, seperti paku dan lainnya. Dan bisa juga susut ketika diangkut dari perahu ke titik distribusi karena disebabkan kurangnya kehati-hatian.

Oleh sebab itu, menurut politisi Kepulaun Sapeken itu, persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama, terlebih eksekutif. “Kasihan kepala desa,” ungkapnya.

Terpisah, Kasubag Sarana Perekonomian Daerah Sumenep Wedi Sunarto terkejut ketika mendengar raskin di kepuluan rentan bocor. Menu-

rutnya, raskin untuk daerah kepulauan hingga kini banyak yang belum ditebus. ”Belum didistribusikan sudah ada yang bilang jumlahnya kurang,” ungkapnya.

Jika realitas seperti itu terjadi pada pendistribusian sebelumnya, bisa saja merupakan kesalahan ekspedisi atau pihak ketiga yang mengangkut raskin ke titik distribusi.

Lebih lanjut Wedi mengatakan, pendistribusian raskin untuk daerah kepulauan masih akan dilakukan Jum’at (7/3) mendatang. Hal itu jika cuaca di peraian Sumenep kembali normal.

Untuk mengantipasi terjadinya kebocoran itu, Wedi menyarankan agar pihak ketiga berhat-hati dalam melakukan pendistribusian.

Selain itu, biar dapat ditekan kebocoran tersebut, Wedi mendesak semua kades di kepulauan untuk tepat waktu menebus raskin. Sebab, menurutya, keterlambatan itu juga menjadi bagian dari faktor kebocoran raskin tersebut. ”Ssejak Januari hingga bulan ini, raskin belum ditebus,” unkap Wedi.

Karenannya, dia berharap kepada kades agar menebus tidak melebihi batas waktu yang sudah disediakan. “Jika kekurangan biaya penebusan, langsung koordinasi ke kami,” pungkasnya. =JUNAEDI/MK

WADUL DEWAN. Aparatur Desa Kangayan saat memberikan keterangan pers kepada wartawan usai mengadu dan melaporkan Kadesnya ke Komisi A DPRD Sumenep.

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO F MADURA Advertorial KAMIS 6 MARET 2014 | No. 0315 | TAHUN III

SEREMONIAL

KAMIS 6 MARET 2014 No. 0313 | TAHUN III

Bupati Tasyakuran dan Launching Program 100 Hari ke-4 BANGKALAN – Setelah sukses memimpin Bangkalan selama satu tahun, Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan kembali melakukan pencanangan program seratus hari ke-4. Dalam program kerja kali ini memfokuskan pada pencanangan Reformasi Birokrasi agar menjadikan Bangkalan yang lebih baik. Bertempat di Pendopo Agung Bangkalan, kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Muspida, ulama, dan tokoh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bangkalan RK. M. Makmun Ibnu Fuad menyerahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masingmasing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.

Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan pencanangan program Reformasi Birokrasi yang merupakan salah satu program prioritas terhadap pelaksanaan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati merupakan langkah lanjutan yang difokuskan terhadap penanganan dari berbagai hal.

Baik terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penataan kelembagaan perangkat daerah. Selain itu, penetapan standar operasional dan prosedur pelayanan.

Dengan demikian diharapkan melalui pelaksanaan program dimaksud, pemerintah Bangkalan mampu menunjukkan kinerja organisasi yang lebih mengedepankan akuntabilitas, transparansi, efektifitas, dan efisien dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Untuk itu, Ra Momon sapaan akrab Bupati Bangkalan ini menerangkan dengan telah diserahkannya SOP kepada masingmasing SKPD, pelayanan di tiap instansi harus digalakkan. Disamping itu, dirinya berharap agar kinerja masing-masing SKPD ditingkatkan sehingga output yang dihasilkan lebih optimal.

Dengan demikian, seluruh stake holder ikut mendukung kinerja Pemkab Bangkalan dalam aspek pembangunan ke depan.

"Jangan sampai kita kalah dengan Kabupaten Gresik yang pembangunan industrinya sudah berjalan saat ini. Padahal letak Bangkalan lebih strategis dibandingkan Kabupaten Gresik," ulas Momon.

Menurutnya, kaitan program Reformasi Birokrasi ini mempunyai semangat yang sama terhadap pencanangan program sebelumnya. Disamping membangun

kebersamaan semua pihak, program ini diharapkan menjadi media untuk membangun dukungan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan. Sebab program ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari pencanangan sebelumnya sehingga secara simultan akan saling melengkapi dan saling menunjang mewujudkan kesuksesan pelaksanaan program prioritas secara menyeluruh. ”Kami berharap agar ke depan pelaksanaan program reformasi birokrasi ini dapat berjalan lancar dan sukses. Kelancaran dan kesuksesan program ini merupakan hal sangat penting yang wajib diperhatikan oleh semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah),” tekannya.

Disamping pencanangan program, secara bersamaan dilaksanakan tasyakuran 1 tahun masa bakti Bupati dan Wakil Bupati 2013 – 2018. Tujuannya sebagai ungkapan rasa syukur kepada tuhan yang maha esa. Selama penyelenggara pemerintahan di kabupaten Bangkalan dapat berjalan lancar aman dan kondusif. Hal itu merupakan anugerah yang patut disyukuri.

Dengan tetap memberikan karya nyata yang lebih baik pada masa bakti yang akan datang. Dengan demikian akan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat Bangkalan. ”Kami berharap hal ini djadikan sebagai wahana bagi segenap komponen masyarakat Bangkalan untuk memanjatkan doa agar selalu diberi kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran di bawah anugerah Allah SWT,” ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH/ADV

F

KORAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 6 MARET62014 NO. 0315| TAHUN III KAMIS MARET 2014

NO. 0315 | TAHUN III

G G

MODUS PENIPUAN

Kemendikbud RI Dicatut Penipu

HARGA TERI TURUN. Pekerja menjemur ikan teri di Desa Polagan, Galis, Pamekasan, Jatim, Selasa (4/3). Akibat tangkapan teri yang melimpah, harga teri kering di daerah itu turun dari Rp 40.000 per kilogram menjadi Rp 17.500 per kilogram.

220 SD Berdiri di Tanah Warga DPRD Minta Status Tanah SD Negeri Cepat Diselesaikan PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta Dinas Pendidikan (Disdik) setempat segera menyelesaikan status kepemilikan tanah 220 SD Negeri yang tersebar di seluruh Kabupaten Pamekasan.

Sebab 220 SD itu sampai sekarang masih berdiri di atas tanah milik warga.

DPRD meminta Disdik serius mengurusnya, untuk secepatnya merubah status tanah itu menjadi milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Sebab jika hal ini dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan akan muncul permasalahan di kemudian hari.

Selama 2013 lalu, muncul dua kasus perebutan tanah yang di atasnya sudah berdiri SD Negeri.

Perebutan itu terjadi antara salah satu warga yang merasa memiliki tanah itu dengan Pemkab Pamekasan.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam mengatakan timbulnya persoalan itu karena lambannya pihak Disdik dalam menginventarisasi lahan SD Negeri, yang belum memiliki sertifikat. Sehingga berpeluang untuk disengketakan atau diklaim milik warga, karena kelemahan database yang dimiliki pemkab.

Dia menekankan agar Pemkab Pamekasan lebih jeli dalam mengurus aset-asetnya, karena itu sudah menjadi hak pemkab sepenuhnya. Selain itu, Khairul menyatakan ada kelemahan dari

Disdik Pamekasan untuk segera menerbitkan sertifikat terhadap tanah-tanah yang ditempati oleh lembaga pendidikan yang sudah resmi menjadi milik pemerintah kabupaten. ”Dulu sebetulnya sudah ada gerakan sertifikasi ini, tapi tidak tahu kenapa sampai sekarang tidak tertuntaskan persoalan itu,” katanya.

Dengan demikian, Khairul meminta pihak Pemkab Pamekasan, baik Disdik maupun Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA), untuk segera melakukan pendataan secara teliti dan menyeluruh aset-aset pemkab tersebut. Terutama yang terkait dengan lembaga pendidikan dan secara bertahap diusulkan untuk disertifikasi. Sehingga status lahan sekolah yang digunakan legal, sesuai aturan dan hukum yang berlaku. ”Sebelum masalah kembali muncul dan bertambah, hal ini harus segera ditangani dan dilengkapi. Lebih baik melengkapi di awal ketimbang menjadi permasalahan di kemudian hari,”

kata Khairul Kalam.

Selanjutnya, politisi Partai Demokrat (PD) ini berharap pengajuan sertifikasi bisa diajukan secara bertahap, baik melalui APBD maupun PAK. Dengan demikian persoalan kepemilikan lahan lembaga pendidikan di kabupaten ini lambat laun dapat terselesaikan.

Sehingga proses kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa tidak terganggu. Seperti, adanya upaya penyegelan, bahkan gugatan hukum yang diajukan oleh warga.

Kepala Disdik Pamekasan, Muh. Yusuf Suhartono melalui Kabid TK,SD, Prama Jaya mengatakan saat ini pihaknya memang sedang mengupayakan hal tersebut. Prama membenarkan jika ada beberapa SD Negeri yang masih berdiri di atas tanah milik pribadi atau masyarakat. Idealnya, semua SD Negeri berdiri di atas tanah atau aset milik Pemkab Pamekasan. Ke depan Disdik akan mendata dan mengelompokkan beberapa SD Negeri itu, untuk segera diurus status lahannya. ”Data terkait SD Negeri yang status lahannya belum milik pemkab sebenarnya sudah ada di kami. Tapi kami akan mengupdate kembali, dan segera mengurusnya. Semoga saja upaya ini lancar, dan tidak mengganggu proses pembelajaran yang ada, khususnya di SD bersangkutan,” kata Prama. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PAMEKASAN - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Muh. Yusuf Suhartono membenarkan maraknya penipuan mengatasnamakan pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KemendikbudRI) dan Kepala Disdik Provinsi Jawa Timur (Jatim) akhir-akhir ini. Sasarannya para kepala sekolah (Kasek), dengan modus membawa kabar bahwa sekolah yang dipimpinnya akan mendapatkan bantuan. Kasek yang menjadi target harus mentransfer sejumlah uang muka sebagai pelicin.

Melalui koran ini, Selasa (4/3), Yusuf meminta para kepala sekolah di Pamekasan agar mengabaikan permintaan tersebut. Karena penyaluran program pendidikan dari pusat atau provinsi melalui prosedur yang berlaku, yaitu tetap melalui Disdik Pamekasan, tidak langsung ke masing-masing sekolah. Jika ada bantuan yang disalurkan tanpa sepengetahuan Disdik setempat jelas tidak benar dan termasuk penipuan. ”Jangan hiraukan dan abaikan saja jika ada orang tak dikenal yang menghubungi dengan maksud demikian. Atau kalau mau jelas langsung saja para kepala sekolah itu berkoordinasi dengan kami dan tanyakan langsung terkait bantuanbantuan ke sekolah-sekolah,” katanya.

Pernyataan Yusuf ini disampaikan menyusul adanya salah satu kepala sekolah yang melaporkan modus penipuan yang dialaminya ke Mapolres pada Senin (3/3), lalu. Dia adalah Mustafa, Kepala SD Negeri 1 Jalmak. Menurut Mustafa, dia ditelepon oleh seseorang yang mengaku berasal dari Kemendikbud Jakarta. Awalnya ia percaya, karena beberapa hari sebelumnya Mustafa memang mengirim proposal ke Kemendikbud untuk meminta bantuan rehabilitasi sekolahnya.

Kejadian bermula saat menerima panggilan masuk dari nomor tak dikenal, yaitu nomor 085238643034, pada Senin (3/3) pukul 10.00 WIB. Saat itu, Mustafa bersama bendahara sekolah sedang berada di Bank Jatim, tanpa menaruh curiga Mustafa menerima panggilan masuk tersebut. Setelah diangkat penelepon memperkenalkan

diri, mengaku bernama Solihin, salah satu pegawai di bagian penyaluran bantuan Kemendikbud RI. Dia menyampaikan, bahwa proposal dari SD Negeri 1 Jalmak, sudah dipelajari. ”Setelah itu dia menyampaikan kalau SD Negeri 1 Jalmak mendapat bantuan senilai Rp 250 juta untuk rehab, tetapi untuk lebih jelasnya saya disuruh menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, sambil memberi saya nomor telepon, 081224824234. Katanya, itu nomor Kepala Disdik Jatim,” Mustafa menjelaskan.

Mustafa menuruti kemauan penelepon untuk menghubungi Kadisdik Jatim sesuai dengan nomer telepon yang saat itu juga diberikan oleh penelepon.

Setelah ditelepon ternyata direspon oleh orang yang mengaku sebagai Prof. Dr. Harun, yang memang sebagai Kepala Disdik Jatim. Setelah itu Mustafa disuruh menghubungi Dedi Nugroho, yang katanya sebagai Kepala Bagian Transfer dan Pencairan Cek di Bank Indonesia Jakarta sambil memberi nomor HPnya, yaitu 081295931765 dan 02140018999.

Tak menauruh curiga, Mustafa menghubungi nomor tersebut. Melalui Dedi, dia dipandu bagaimana cara mencairkan bantuan tersebut, yakni harus menyerahkan rekening sekolah, foto kopi KTP kepala sekolah dan Bendahara. Selain itu, ia disuruh mentransfer lebih dulu lima persen dari besar bantuan kepada Dedi, melalui Bank BRI. Bahkan Kamis (6/3) mendatang, Dedi menyuruh Mustafa untuk menghadap Kadisdik Jatim.

Dari percakapan dengan Dedi ini, Mustafa merasa ada kejanggalan dan mulai curiga. ”Masak saya Kamis, saat jam dinas, disuruh menghadap kepada Kadisdik Jatim di Surabaya, tanpa ada surat panggilan resmi,” katanya heran.

Karena curiga, dia akhirnya menghubungi Amir Syarifudin Kepala Cabang Dinas Pamekasan untuk meminta petunjuk. Menurut Amir, apa yang dilakukan tiga orang di atas kepada Mustafa adalah palsu, dan merupakan penipuan. Karena mekanisme penyaluran bantuan tidak seperti yang dijelaskan penelepon. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

H

KORAN MADURA

PAMEKASAN

KAMIS 6 MARET 2014|NO. 0315|TAHUN III

Pergantian Kepala MAN Akhir Maret Muarif Tantowi: Masih Merahasiakan Penggantinya PAMEKASAN - Kepala Madrasah Aliyah Negeri Pamekasan, Mohammad Taufiqi dipastikan akan diganti.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat, Muarif Tanthowi sudah memastikan pergantian itu akan terjadi paling lambat pada akhir bulan ini. “Kami sudah mengusulkan dua orang sebagai calon penggantinya,” katanya, usai menghadiri istigasah persiapan Ujian Nasional di MAN Pamekasan, jalan KH Wahid Hasyim, Rabu (5/3).

Sayang, Muarif belum menyebutkan dua nama yang dicalonkan sebagai pengganti Taufiqi sebagai Kepala MAN tersebut. Ia hanya menyatakan keduanya berasal dari Kantor Kemenag Pamekasan.

“Kami sudah mengkomunikasikan hal ini melalui telepon,

karena sifatnya mendesak. Kami pastikan tidak sampai satu bulan Surat Keputusan pergantian kepala MAN sudah terbit,” ujarnya.

Kondisi MAN Pamekasan dianggap sudah emergency (darurat), karena penolakan terhadap Kepala Madrasah juga terjadi

pada siswa. Padahal dalam waktu dekat akan dilaksanakan Ujian Nasional. Selain itu, pekan ini para siswa kelas X dan XI sudah harus mengikuti Ujian Akhir Madrasah.

Dia mengatakan penolakan terhadap kepala madrasah oleh siswa itu sudah dianggap mendesak, sehingga menjadi perhatian serius Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur untuk menyegerakan memenuhi tuntutan tersebut.

Muarif yakin pengganti Taufiqi merupakan orang yang bisa dipercaya oleh semua pihak termasuk para siswa.

Sebelumnya, pada pertengahan Februari lalu setelah aksi

mogok mengajar dilakukan para guru MAN, aksi serupa dilakukan siswa di madrasah tersebut untuk menuntut Mohammad Taufiqi segera diganti.

Selasa (4/3) lalu, para siswa kembali melakukan aksi dengan menutup paksa semua pintu kelas dan ruang Kepala Madrasah.

Kepala MAN Pamekasan, Moh Taufiqi tetap tidak memberi komentar dan enggan menanggapi kondisi yang terjadi. Dia juga tidak mau menanggapi tudingan para siswa yang menuding dia tidak profesional dalam bekerja dan sering mengeluarkan katakata yang tidak pantas di depan siswa. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

DIPENUHI. Dua pelajar MAN Pamekasan melintas di depan sekolah mereka. Kementerian Agama akhirnya memenuhi tuntutan para siswa agar kepala madrasah mereka diganti dan dijanjikan akhir bulan ini.

KAMPANYE

Mobil Bak Terbuka Diintai PAMEKASAN - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pamekasan akan menindak tegas sopir mobil bak terbuka yang mengangkut orang untuk berkampanye dengan tindakan tilang, yaitu sopir mobil pikap dan truk yang biasa digunakan sebagai alat transportasi massa saat kampanye. Satlantas setempat sudah melakukan berbagai persiapan terhitung sejak H-10 pelaksanaan kampanye terbuka.

Kasatlantas Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Polisi Bambang Soegiharto mengatakan apa yang akan dilakukan satuannya berdasar UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya pasal 137, tentang larangan angkutan barang mengangkut manusia. Aturan ini dibuat demi keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas. Sebab resiko manusia diangkut dengan kendaraan angkutan barang, sangat besar.

Pihaknya sudah mengimbau kepada para Calon Anggota Legislatif (Caleg) melalui Partai Politik (Parpol) bersangkutan agar tidak menggunakan kendaraan bak terbuka saat mengangkut orang untuk berkampanye. Dia menyarankan agar mengangkut manusia menggunakan kendaraan pengangkut manusia.

Bambang menyatakan akan memberi tindakan tilang tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran tersebut. Hal ini karena sudah memberi peringatan jauh hari sebelum pelaksanaan kampanye terbuka. Proses tilang yang akan dilakukan nanti berbeda dengan proses tilang pada umumnya.

Dia menjelaskan langkah awal anggotanya akan memberi teguran sekaligus peringatan serta mencatat nomor polisi (nopol) kendaraan bak terbuka yang melanggar dengan mengangkut orang saat kampanye.

Jika ternyata dalam kampanye berikutnya, kendaraan bak terbuka itu masih tetap mengangkut orang, maka penilangan akan langsung dilakukan terhadap sopirnya. ”Tilang ini dalam rangka menegakkan peraturan dan memberikan kesadaran kepada sopir dan masyarakat. Untuk itu patuhi saja aturan yang ada, maka akan aman dan tenang, juga kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas akan terwujud,” katanya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KORAN MADURA

PAMEKASAN

KAMIS 6 MARET 2014 NO. 0315| TAHUN III

I

Dewan Menyoroti Ruang Tunggu Keluarga Pasien Pimpinan RSUD Akan Dipanggil PAMEKASAN – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menilai pembangunan ruang tunggu untuk keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Slamet Martodirjo mendesak segera dilaksanakan.

Menurut Wakil Ketua Komisi D, Juhaini mengatakan ruang tunggu tersebut merupakan fasilitas yang harus disediakan RSUD sebagai bentuk layanan kepada pasiennya.

Ia menilai lambannya pem-

bangunan ruang tunggu tersebut sebagai bentuk kurang seriusnya pimpinan rumah sakit terbesar di Madura itu dalam memberikan pelayanan yang baik bagi pasien dan keluarganya. Ia menjelaskan anggaran untuk pembangunan

fasilitas tersebut sudah direalisasikan pada anggaran tahun lalu. Karenanya, ia mempertanyakan kenapa program tersebut belum juga terlaksana. ”Anggarannya sudah dikucurkan tahun lalu. Kami meminta pengelola RSUD lebih tanggap dan segera melaksanakan rencana tersebut agar warga yang menjaga keluarganya yang dirawat tidak terkesan ditelantarkan,” ujarnya.

Menurut Juhaini sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan perkembangan rencana

pembangunan ruang tunggu tersebut. Padahal semestinya, program itu sudah mulai dilaksanakan, setidaknya rancangan bangunan dan lokasinya sudah jelas.

Ia berencana mengundang pimpinan RSUD untuk memberi penjelasan soal program tersebut jika dalam waktu dua bulan belum bisa mengambil keputusan. Penjelasan itu dinilai penting karena berkaitan dengan pemberian layanan bagi pasien di salah satu badan usaha milik

daerah. Sebelumnya Direktur RSUD Dr. Slamet Martodirjo, Anwar Farid berjanji akan melaksanakan pembangunan ruang tunggu tersebut pada tahun ini setelah mendapatkan kepastian anggarannya. ”Tentu kami akan segera membangun fasilitas tersebut jika sudah ada anggarannya. Karena fasilitas ruang tunggu keluarga pasien merupakan tanggung jawab kami sebagai pengelola RSUD,” katanya. =FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

LOGISTIK

56 Lembar Surat Suara Dinyatakan Rusak PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan menemukan 56 lembar surat suara rusak saat melakukan penyortiran dan pelipatan logistik pemilu tersebut. Surat suara rusak itu terdiri dari 47 surat suara untuk DPR RI dan 9 surat suara untuk DPRD Jawa Timur.

Divisi logistik KPU Pamekasan, Didin Sudarman menyatakan jumlah tersebut masih dimungkinkan bertambah, karena proses sortir masih berlangsung dan masih banyak surat suara belum disortir.

Didin menjelaskan kerusakan yang terjadi pada surat suara itu berupa sobek, gambar calon tidak jelas, dan kertas suara berwarna hitam akibat tumpahan tinta percetakan.

Ia akan melaporkan jumlah surat suara yang rusak ke KPU Jawa Timur dan KPU RI dilengkapi dengan berita acara setelah proses penyortiran itu selesai. Jika surat suara yang bisa dipakai masih kurang dari kebutuhan, maka lembaganya akan mengajukan tambahan.

Dari jumlah hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 675.814 pemilih, KPU Pamekasan membutuhkan sebanyak 2.757.322 lembar surat suara atau sekitar 2.757 boks.

Didin mengaku belum bisa memastikan apakah surat suara

yang rusak tersebut akan dikembalikan ke KPU Jawa Timur atau dimusnahkan seperti pada saat

Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang lalu. Dalam proses pelipatan dan penyortiran surat suara

tersebut, KPU melibatkan 150 orang tenaga sortir yang terbagi dari beberapa kelompok. Setiap

kelompok mengerjakan 1 sampai lima dos. =FAKIH AMYAL/MUJ/RAH

J

KORAN MADURA

PAMEKASAN

KAMIS 6 MARET 2014|NO. 0315|TAHUN III

Balitbangda Layak Dievaluasi Budi Ashari: Kami Hanya Melakukan Penelitian PAMEKASAN - Aktivis Institut For Democracy and Social Analysis (IDEAS/Lembaga Kajian Demokrasi dan Sosial) Pamekasan menilai Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) setempat belum dirasakan manfaat keberadaannya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan diminta untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi lembaga tersebut dan segera melakukan perbaikan.

Direktur IDEAS, Ali Wahdi mengatakan semestinya Balitbangda memiliki fungsi sebagai lembaga yang melakukan penelitian dan kajian-kajian untuk pengembangan potensi yang dimiliki Pamekasan. Namun, sayangnya, fungsi tersebut belum dirasakan, bahkan program-program dan hasil kajian yang dimiliki instansi tersebut nyaris tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Kami menilai lembaga ini belum berfungsi maksimal sehingga perlu rasanya Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan evaluasi,” kata Ali Wahdi, usai bertemu Kepala Balitbangda Pamekasan, Budi Ashari, Rabu (5/3).

Jika hasil evaluasi itu menyatakan lembaga tersebut tidak dibutuhkan, ia mengusulkan agar dilikuidasi (dihapus) dan memaksimalkan lembaga lain yang memiliki fungsi hampir sama, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Balitbangda Pamekasan

Ashari menyatakan setiap tahun instansi yang dipimpinnya aktif melakukan penelitian dan kajian.

Pada tahun lalu ada enam penelitian yang dilakukan meskipun ia menolak menyebutkan enam penelitian tersebut. Ia hanya mencotohkan satu penelitian saja,

yaitu penyebab terjadinya banjir, yang oleh banyaknya bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Ia menyatakan hasil penelitian yang dilakukan lembaganya sudah diserahkan ke SKPD. Namun hasil penelitian tersebut

sulit dilaksanakan sehingga sering tidak diterima saat tahap penganggaran. ”Kami hanya melakukan penelitian. Apakah hasilnya akan digunakan atau tidak, itu bukan urusan kami,” katanya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

hanya memiliki dua orang peneliti yang keahliannya masih diragukan. Akibatnya, dalam setiap penelitian, lembaga tersebut memakai jasa pihak ketiga sehingga kualitas hasil penelitiannya juga patut dipertanyakan. Bahkan hasil penelitian instansi tersebut tidak digunakan sebagai acuan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sementara anggran yang disediakan untuk penelitian tersebut cukup besar. Tahun lalu anggaran tersebut mencapai Rp 280 juta, dengan rincian Rp 75 juta untuk anggaran kajian isu strategis dan aktual dan Rp 205 juta untuk anggaran penelitian dan pengembangan aset daerah.

“Seharusnya lembaga ini menjadi lembaga penelitian dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk melakukan penelitian dan kajian-kajian, bukan sebagai lembaga penyalur program penelitian. Kalau seperti ini, orientasinya adalah proyek,” katanya.

Kepala Balitbangda, Budi

KRIMINAL

Ada Wanita Jadi Korban Perampasan Motor PAMEKASAN - Jangan cepat percaya kepada orang yang baru dikenal, kalau tidak ingin mengalami nasib seperti Romlah (38), warga Dusun Lemper Utara, Desa Lemper, Kecamatan Pademawu, Pamekasan. Ibu dua anak itu menjadi korban kejahatan pemuda yang baru dikenalnya.

Sepeda motor Yamaha Mio M 2066 AB miliknya dibawa kabur pelaku di depan warung kopi, Desa Billaan, Kecamatan Proppo, Pamekasan, Rabu (5/3/2014), sekitar pukul 12.00.

Usai perampasan sepeda motornya, korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Proppo. Sebab di jok

sepeda motornya terdapat dompet berisi STNK, KTP, SIM, dan uang setoran cicilan sebesar Rp 3 juta.

Kepada sejumlah wartawan, korban menceritakan malam sebelumnya ia menerima telepon dari seorang pria menanyakan apakah saat itu ia tidak ada acara. Pada esok harinya, ketika korban masih di Lapas, pelaku kembali menghubungi menanyakan posisi dan kepastian korban apakah jadi pergi ke Pegantenan.

Korban pun menjawab jika dirinya masih di Lapas menemui suaminya dan sudah mau pulang. Saat itu pelaku mem-

inta korban menemui pelaku di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pamekasan, Jalan Kabupaten. Selanjutnya, korban sendirian menemui pelaku bersama temannya mengendarai sepeda motor Yamaha Vega, namun tidak jelas plat nomor sepeda motornya.

Korban hanya ingat pelaku mengenakan baju motif kotakkotak, tubuhnya tinggi tegap dan mengenakan helm, sehingga wajahnya tidak jelas. Pelaku mengaku kenal dengan orang Palengaan, yang hendak didatangi korban untuk menagih cicilan.

Bahkan pelaku menawarkan diri mengantar. Ketika tiba di ping-

gir jalan Desa Billaan, Proppo, pelaku memberitahu korban berpura-pura hendak berhenti sebentar di warung milik pamannya untuk minum kopi, sehingga korban menurut saja.

“Kita minum kopi dulu di sini.

Habis ini kita berangkat. Kamu tenang saja, warung kopi ini milik paman saya,” kata korban menirukan ucapan pelaku.

Setelah korban turun dari sepeda motornya, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor itu ke arah barat. Ia mencoba menanyakan ke pemilik warung apakah kenal dengan pria yang bersama dirinya tadi dan dijawab tidak kenal. Mendengar penje-

lasan itu, wanita itu baru sadar telah menjadi korban perampasan.

“Sepeda motor itu saya pinjam ke sepupu saya. Ini yang membuat saya sedih. Bagaimana caranya saya mengganti, saya hanya menjadi tukang kredit keliling ke kampung-kampung,” kata Romlah.

Kapolres pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman melalui Kasat Reskrim, AKP Mohammad Nur Amin mengatakan untuk mengungkap kasus ini pihak akan berkoordinasi dengan Polsek Proppo dan meminta keterangan korban. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

Sampang KORAN PROBOLINGGO

Sampang K K

KORAN MADURA

Sampang

MADURA

Kantor Disperta Digeledah Penyidik Menyita Dokumen dari Ruang Kerja AW dan AR SAMPANG - Kejaksaan Negeri Sampang, Rabu (05/3) sekitar pukul 13.45 Wib menggeledah kantor Dinas Pertanian Sampang. Namun, saat tim penyidik menyita sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi bantuan bibit tanaman Bentul dan Ubi Kayu tahun 2013, kantor tersebut sepi dari pegawai.

Keluarga Besar Dinas PU Bina Marga & Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sampang

Mengucapkan

KAMIS MARET 2014 KAMIS 6 MARET 2014 |6No. 0315 | TAHUN III No. 0315 | TAHUN III

Kedatangan tim penyidik kejari disambut Kabid Teknik Dinas Pertanian Suyono.

Kepada tim dari kejari, Suyono mengatakan sejumlah pegawai sedang istirahat. “Semua karyawan sedang istirahat, Pak. Sebentar lagi balik ke kantor,” ucap Suyono dihadapan Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Abdullah.

Kajari Abdullah mengaku kecewa, karena saat melakukan penggeledahan hanya sebagian kecil pegawai yang ada di kantor.

“Saya tidak tahu posisi istiarhat apa tidak. kalau memang kepalanya tidak ada minimal bahwanya ada lah. Alasan dari Disperta, Kepalanya sedang rapat tidak tahu kemana,” terangnya.

Dengan didampingi dari Polres Sampang dan Sekretaris Dinas Pertanian Nani Riyani, tim penyidik menyisir ruang kerja Kabid Tanaman Pangan AW dan Kasi Produksi Tanaman Pangan AR yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tersebut.

Kepala Kejari Sampang Abdullah mengatakan, langkah penggeledahan tersebut sebagai tindak cepat untuk menghindari upaya penghilangan barang bukti. “Kita harus bertindak cepat, ini untuk menghindari indikasi penghilangan barang bukti. Jadi kita harus mengantisipasi hal tersebut terjadi,” tuturnya.

Dari dua ruang kerja AW dan AR, kejari menyita sejumlah dokumen yang nantinya akan dipelajari sebagai tindak lanjut pengungkapan kasus tindak pidana dugaan korupsi pengadaan bibit bentul dan ubi kayu fiktif tersebut. “Ada sejumlah dokumen yang kita sita untuk mencari barang bukti baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit bentul dan ubi kayu dengan tersangka AW dan AR,” jelasnya.

Abdullah menambahkan, kasus pengadaan bibit tanaman pangan fiktif tersebut merupakan program tahun 2013 dengan total anggaran mencapai RP 800 juta. Dari total keseluruhan anggaran, Kejari sebelumnya telah menyita Rp 455,2 juta dari Dispendaloka Sampang dan dan sedang menyusuri sisa uang lainnya.

SKPD Kejaksaan Negeri Sampang saat ini sedang membidik sejumlah dugaan korupsi di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Selain di diperta, kejari sedang mendalami dugaan korupsi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran.

Pada Kamis (27/2), Abdullah mengatakan, dalam minggu kasus damkar masuk ke penyidikan. Saat ini sudah penyelidikan tinggal ke proses penyidikan. Insya Allah pasti akan ada tersangkanya,” ungkapnya.

Selain pembelian mobil pemadam kebakaran, kasus korupsi lainnya yang juga terus diselidiki Kejari Sampang ialah kasus dugaan korupsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nilai total Rp 16 miliar. Kasus ini menyeret mantan Bupati Sampang Noer Tjahja, bahkan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.

Penetapan Noer Tjahja sebagai tersangka tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-06/F.2/Fd.1/01/2014 tertanggal 13 Januari 2014. Ia menjadi tersangka atas hasil pengembangan penyidikan pada mantan direksi PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) yakni perusahaan yang ada dibawah naungan BUMD Pemkab Sampang. =RYAN HARIYANTO/ANT/MK

SKPD DALAM BIDIKAN KEJARI Dinas Pertanian (Proyek Pengadaan bantuan bibit tanaman bentul dan ubi kayu Tahun 2013) sebesar Rp 800 juta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Proyek Pengadaan mobil pemadam kebakaran Tahun 2012) Rp 1,2 miliar Mantan Bupati Sampang Noer Tjahja (Korupsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)) sebesar Rp 16 miliar

Selamat dan Sukses

Satu Tahun Kepemimpinan Al-Falah Bupati A Fannan Hasib & WaKIL BUPATI Fadilah Budiono

Ir RPH Moh Zis, MT Ir Wahyu Prihartono, MM Kepala Dinas PU Bina Marga

Kepala Dinas PU Cikatarung grafis: ach. sunandar dari foto asli oleh ryan hariyanto

ilustrasi petugas Kejari sedang melakukan penggeledahan di Kantor Disperta

L

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 6 MARET 2014 | No. 0315 | TAHUN III

Biaya Bintang Lima, Pelayanan Kaki Lima SAMPANG – Aktivis Forum Kajian Publik Haru Susanto mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sampang.

Temannya, sekalipun menggunakan fasilitas umum namun pelayanan yang didapat tak kalah jelek ketimbang pelayanan Jamkesmas.

“Biaya persalinan faislitas umum demi pelayanan yang lebih baik, tetapi pelayanannya sama saja seperti kami menggunakan jamkesmas,” ucap Heru. Masrohah (35), temannya, pada Jumat (28/2) melahirkan di rumah sakit menggunakan fasilitas umum.

Selama tiga hari dirawat di rumah sakit, biaya persali-

nan menghabiskan sekitar Rp 10 juta. Namun, pelayanannya tidak memuaskan, bahkan tak kalah jelek ketimbang pengguna pelanayanan jaminan kesehatan masyarakat. (jamkesmas).

Masrohah (35) selama menginap di kamar ruang mawar 1 tersebut kondisinya sangat mengecewakan. Dimana, air tandon penampungan bocor yang mengalir sampai masuk ke dalam kamar ruang inap.

Ironisnya lagi, kata Heru, seiring pasien itu menjalani operasi kelahiran tiba-tiba listrik mendadak padam. Namun, seiring berjalan pihak rumah sakit menggunakan listrik cadangan dari mesin genset.

“Genset yang digunakan juga mendadak mati alias rusak. Ini perlu dipertanyakan kenapa mesin gensetnya mati, jangan-jangan pengadaan gensetnya tidak sesuai dengan spesifikasi atau ketentuan

di RAB-nya, atau sengaja di korupsi biar mendapatkan keuntungan yang banyak,” jelasnya.

Tak hanya itu, pria warga Jalan Mutiara Kelurahan Banyuanyar Kec/Kota Sampang menjelaskan, pihak rumah sakit juga tidak mempunyai ruang khusus perawatan bayi untuk perawatan bayi baru lahir. Sehingga, akhirnya dirujuk ke rumah sakit di Pamekasan.

“Perawatan untuk bayi tidak ada, hingga ke rumah sakit Pamekasan dengan biaya sendiri, apalagi dokter spesialis anak di rumah sakit Sampang tidak punya,” keluhnya, Rabu (5/3).

Dirinya mengaku kesal karena menyangkut nyawa pasien. Dirinya berharap, kejadian tersebut tidak kembali terulang dengan bentuk apa pun.

“Kalau ini terus terjadi jangan salahkan kalau pasien menyebut bahwa rumah sakit biaya bintang

lima tapi pelayanan kaki lima.

Makanya kejadian ini agar tidak terulang lagi baik yang menggunakan fasilitas umum maupun jamkesmas, rumah sakit harus mengutamakan keselamatan dan pelayanan sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang Yuliono saat dikonfirmasi meminta

maaf jika ada keluhan pelayanan. “Kalau ada pelayanan yang kurang nyaman, saya selaku nama rumah sakit mohon maaf, mungkin ini bisa menjadi masukan bagi saya,” ungkapnya.

Lanjut Yuliono, terkait adanya air tandon yang bocor, pihaknya akan menyampaikan kepada pihak yang berkompeten. =RYAN HARIYANTO/MK

SATU KADUS DESA APA’AN DITAHAN

PERSIAPAN PEMILU LEGISLATIF

SAMPANG- Keluarga salah satu Kepala Dusun (Kadus) Desa Apa’an melurug rumah Kepala Desa (Kades) Apa’an, Rabu (5/3). Mereka hendak meminta pertanggungjawaban Kades Apa’an Abdul Qodir Jaelani atas penahanan Kadus Apa’an Dawi.

Untuk diketahui, Dawi merupakan salah satu Kadus di Desa Apa’an yang sekarang harus mendekam di ruang tahanan Mapolres Sampang. Sebab, dia diduga terlibat kasus korupsi penyalahgunaan dana PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan). Menurut keluarga Dawi, dana yang cair dari proyek tersebut seharusnya sebesar Rp 105 juta. ”Akan tetapi, realisasinya saat itu hanya cair sebesar Rp 42 juta. Dari dana itu, Rp 12 juta yang terpakai oleh Dawi,” kata Bu Seiniyah (49), saudara nomor dua Dawi.

Sekitar pukul 10.30 WIB, kediaman Kades Apa’an Abdul Qodir Jaelani dan Makiya selaku bendahara di Desa Apa’an diserbu pihak keluarga Dawi, tiga dari enam saudara Dawi serta keponakan dari Dawi ikut mendatangi kediaman kepala desa. Pihak keluarga Dawi ingin bertemu langsung dengan kepala desa dan bendahara dengan tujuan menuntut kejelasan Dawi yang saat ini sudah dua puluh hari mendekam di tahanan Mapolres Sampang. ”Padahal sebelumnya Kades Apa’an Abdul Qodir Jaelani dan Bendaharanya

Sampang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang menemukan 41 Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak memenuhi syarat pada pemilu legislatif yang akan digelar 9 April nanti. DPT yang tak memenuhi syarat karena ada yang meninggal dunia dan pindah domisili yang tersebar hampir di semua Kecamatan.

“Saat ini kami menemukan 41 DPT tidak memenuhi syarat,” ungkap Komisioner KPUD Sampang Zahri Setiono, Rabu (5/3). Pada 23 Januari lalu, DPT yang telah ditetapkan secara nasional sebanyak 789.731 pemilih.

Menurutnya, DPT yang ditemukan tidak memenuhi syarat tidak mengganggu DPT yang telah ditetapkan. “Jadi bagi pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat cuma diberikan tanda, sehingga tidak mempengaruhi rekapitulasi DPT yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang memenuhi syarat memilih supaya mencermati kembali DPT tersebut. Menurutnya, apabila ada yang belum terdaftar di dalam DPT, maka segera melaporkan kepada panitia pemungutan suara (PPS) setempat.

“Kalau masih belum ada yang terdaftar ke DPT segera laporkan ke PPS, karena masih ada peluang untuk dimasukkan ke daftar pemilih khusus (DPK) hingga H-14 pencoblosan,” katanya. =RYAN HARIYANTO/MK

Keluarga Datangi Kades Apa’an

Makiya menjamin akan membebaskan Dawi dari tahanan Polres Sampang”, kata saudara nomor tiga Dawi, Bu Musri’ah (38).

Menurut Bu Musri’ah, pihak keluarga Dawi sudah membayar uang jaminan untuk pembebasan Dawi sebesar Rp 10 juta.

Tetapi, sampai saat ini Dawi tetap ditahan di Mapolres Sampang.

Setelah lama menunggu lama di halaman rumah Kades Apa’an Abdul Qodir Jaelani dan tak kunjung ditemui, mereka tampak kecewa. Keadaan semakin panas ketika mertua Kades Apa’an Abdul Qodir Jaelani menghampiri dan menjelaskan keberadaan menantunya itu. Dia berdalih bahwa kepala desa sudah tidak ada dirumah dari kemarin (4/3). =CR2/ LUM

41 DPT Tidak Penuhi Syarat

KORAN MADURA

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 6 MARET 2014

KAMISNo. 6 MARET 2014| |TAHUN No. 0315 |IIITAHUN III 0315

Taksi Liar Jadi Atensi Kejari Akan Dibuat Pertimbangan Hukum BANGKALAN - Keberadaan mobil pelat hitam yang sering kali dijadikan taksi menjadi perhatian Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan. Keberadaan taksi liar dapat mengganggu kenyamanan warga. Terlebih mengganggu taksi legal yang sudah jelas peruntukannya sebagai sarana angkutan jalan.

Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan, Joeli Soelistyanto mengaku akan membuat pertimbangan hukum terkait maraknya taksi liar tersebut. Sehingga keberadaannya bisa diminimalisir.

Apalagi berdasarkan informasi yang diterima, sudah lama hal itu terjadi. Maklum saja dirinya baru bekerja di institusi tersebut masih dua bulan. ”Kami akan membuat pertimbangan hukum untuk taksi plat

hitam ke Bupati Bangkalan, kemudian dilanjut ke Kapolres. Sebagai upaya mengurangi pelanggaran,” terangnya.

Mantan Kejari Enrekang Sulawesi Selatan tersebut mengaku terkejut ketika melihat banyak mobil plat hitam yang digunakan sebagai taksi liar.

Sebab hal itu jelas menyalahi peruntukannya. ”Saat tiba pertama di Bangkalan, saya kaget kok banyak plat

hitam yang dijadikan taksi. Saya berpikir kasian juga nasib taksi plat kuning yang sudah mempunyai kontribusi jelas ke daerah,” katanya.

Terpisah Kasatlantas Bangkalan, AKP Yusis Budi K ketika dikonfirmasi mengenai keberadaan mobil plat hitam tersebut mengatakan polisi seringkali melakukan penindakan terhadap keberadaan taksi liar ini.

Namun taksi-taksi ilegal tersebut seringkali tak mengindahkan aturan berlalu lintas, termasuk menarik penumpang. ”Sudah kita tindak, bahkan sejak awal tahun 2014 ini ada 42 taksi plat hitam yang kita tilang,” kata Yusis.

Menurutnya, maraknya taksi

plat hitam itu disebabkan penataan trayek yang ada masih amburadul. Sehingga dalam mengatasi keberadaan taksi plat hitam masih sangat sulit.

“Penataan trayeknya di sini masih ambradul, jadi kadang kesulitan dalam melakukan penertiban,” ucapnya.

Selain itu, penertiban plat hitam ini bukan hanya tugas dari kepolisian. Namun Dinas Perhubungan juga sangat berperan.

Sebab pengaturan trayek tersebut dikeluarkan oleh lembaga tersebut. ”Memang untuk penertiban taksi plat hitam ini butuh kerjasama dari semua pihak, bukan hanya pihak kepolisian,” ujarnya. = MOH RIDWAN/RAH

TUJUH KALI KESEMPATAN KAMPANYE

Dilarang Berkampanye pada Hari Raya Nyepi BANGKALAN - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan sudah menetapkan perubahan jadwal kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2014, yang dimulai 16 Maret 2014 hingga 5 April 2014 mendatang.

Perubahan tersebut berdasarkan surat edaran (SE) KPU pusat dengan menghadirkan seluruh perwakilan 12 partai Politik (Parpol).

“KPU baik pusat maupun di daerah bersama seluruh Parpol telah menetapkan jadwal kampanye terbuka yang dimulai pada 16 Maret hingga 5 April 2014," ujar Ketua Divisi Sosialisasi KPUD Bangkalan, Syaiful Ismail.

Dalam pelaksanaannya nanti, kata Syaiful, semua partai politik peserta Pemilu memiliki kesempatan sebanyak 7 kali untuk menggelar kampanye terbuka dalam bentuk rapat umum di kabupaten Bangkalan. Akan tetapi, seiring dengan perayaan hari raya Nyepi pada 31 Maret mendatang, partai politik tidak diperkanankan melaksanakan kampanye pada hari tersebut.

“Adanya perayaan Hari Raya Nyepi sesuai kesepakatan, jadwal kampanye ditiadakan, sehingga jumlah penyelenggaraan kampanye hanya sebanyak 6 kali," katanya.

Dalam pelaksanaannya nanti, lanjutnya akan melibatkan empat partai politik di setiap zona dalam hari yang sama. Sebab, dalam pembagian jadwal kampanye terbuka ini, 12 partai politik akan dibagi berbentuk kelompok. Mas-

doni heriyanto/koran madura

KOORDINASI. Perwakilan dari 12 partai politik peserta pemilu saat koordinasi dengan KPUD Bangkalan terkait perubahan jadwal kampanye.

ing-masing kelompok akan melakukan kampanye secara serentak pada hari yang sama. Hal ini diikuti oleh kelompok hingga 6 kali putaran. "Untuk zona bebas yang penting sesuai dengan kelompok itu," paparnya.

Sementara itu, jumlah parpol peserta Pemilu 2014 di Kabupaten Bangkalan sebanyak 12 partai, yakni Partai Nasional Demokrat

(Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Golongan Karya (Golkar).

Selanjutnya, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai

Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), serta Partai Bulan Bintang (PBB).

Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Bangkalan akan digelar di 2.557 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 273 desa dan delapan kelurahan di 18 kecamatan, dengan jumlah pemilih sebanyak 955.998 jiwa. = DONI HERIYANTO/RAH

M M

PROFESI GURU NON PNS

Dana Tunjangan Mencapai Rp 4,4 M

BANGKALAN - Dana tunjangan profesi guru non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemeneg) di Kabupaten Bangkalan mencapai Rp 4,4miliar. Dana fantastis tersebut dialokasikan bagi seluruh guru non PNS yang berjumlah 1.479. Tunjangan fungsionaris itu diberikan setiap triwulan sekali. Saat ini, jumlah guru penerima tunjangan meningkat 10 persen.

"Setiap guru mendapat tunjangan fungsional sebesar Rp 1.500.000 yang di cairkan per triwulan terhitung dari bulan Januari sampai Maret," ujar Kepala Kemenag Bangkalan, Amin Mahfud.

Sebelumnya, jumlah guru penerima fungsional, kata Amin, hanya sekitar 1.339 orang. Kini, naik menjadi 1.479 penerima atau mengalami peningkatan sebanyak 10 persen. Hal itu bergantung tingkat kelulusan sertifikasi dan nomor register guru (NRG). Dengan demikian, penerima dana tunjangan itu adalah para guru yang dinyatakan lulus sertifikasi.

"Setiap tahunnya memang selalu mengalami peningkatan. Sebab, itu berdasarkan kelulusan uji sertifikasi. Bagi yang tidak lulus tidak berhak mendapatkan tunjangan itu," paparnya.

Menurutnya, sistem pencairan tunjangan profesi ini, langsung melalui rekening masing-masing penerima.

Pencairan langsung itu dirasa lebih efektif dibandingkan masih melalui Kemenag setempat. Jika masih melalui Kemenag ditakutkan timbul persepsi negatif. Maka dari itu, guna menciptakan transparansi di lingkungan guru non PNS dana itu langsung diterima oleh yang bersangkutan.

"Kami berharap para guru non PNS yang menerima dana tunjangan fungsional bisa bermanfaat bagi keluarga mereka.

Kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan para guru," tuturnya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

KORAN MADURA

Laporan Khusus

KAMIS 6 MARET 2014|NO. 0315|TAHUN III

Ketika Budaya “Ojhung” Mulai Jadi Gelanggang Perempuan Tokoh: “Ojhung” Telah Mengalami Reduksi Nilai

Perempuan Bertarung: Terlihat dua perempuan sedang bertarung dalam gelanggang ojhung.

Ojhung Perempuan itu mendapat sorotan dari banyak tokoh, bahkan telah mengundang polemik.

SUMENEP- Sebagai khazanah kebudayaan masa lalu, ojhung memang merupakan budaya yang masih terus dijunjung oleh masyarakat Sumenep. Bahkan bisa dipastkan ketika musim kemarau tiba, pagelaran ojhung dipastikan akan menjadi pagelaran budaya yang marak dilaksanakan.

Nampaknya budaya hasil nenek moyang tersebut tidak akan pernah lekang oleh waktu dan lapuk oleh hujan. Karena seiring perjalanan waktu, masyarakat Sumenep masih tetap kental dalam mempertahankan budaya yang berasal dari nenek moyangnya itu. Sehingga budaya yang menggunakan keahlian memukul dari dari rotan itu menjadi gelanggang budaya setiap tahun.

Seperti yang terlihat di Batuputih Laok pada Selasa (4/3) kemarin, ojhung kembali menjadi sajian budaya masyarakat setempat. Namun ada yang berbeda jika melihat pagelaran ojhung di Batuputih Laok tersebut. Jika bisanya yang bertarung di atas gelanggang ojhung adalah laki-laki, kini malah beberapa perempuan yang

meramaikan pertarungan ojhung.

Seolah budaya ojhung mulai jadi pentas para kaum hawa.

Pantauan Koran Madura, dua orang perempuan sedang siapsiap mengambil aba-aba sang wasit untuk meniupkan peluit pertanda pertarungan dimulai.

Sesaat setelah peluit itu dibunyikan, dua perempaun itu pun bertarung dan saling pukul dengan rotan layaknya pendekar. Sorak sorai dari ratusan pengunjung pun berdatangan. Sungguh, ojhung perempuan ini benar-benar mengundang perhatian banyak kalangan, bahkan sampai ada ratusan orang mendatangi arena ojhung untuk melihat para perempuan ini bertarung. Tak apa walau harus bayar karcis amsuk.

Sungguh, ojhung yang dulu iden-

tik dengan duel antara dua orang laki, kini nampaknya mulai ada pergeseran, kelihatannya kemurnian budaya ojhung sudah mulai tercampuri karena lahirnya ojhung perempuan ini.

Syifa Angraini, pelaku ojhung perempuan saat itu mengaku senang telah terpilih menjadi seorang perempuan pemberani hingga bisa bertarung seperti lelaki. Bahkan kata Angraini, hal tersebut menjadi pengalamannya yang pertama dalam budaya ojhung, dan menjadi kegembiraan dan kenangan tersendiri bagi perempuan asal Desa Kasengan tersebut, “Saya merasa bangga sampai naik ke pentas pertarungan Ojhung ini, karena dari kemarin tidak pernah ada seorang perempuan yang mau bertanding di pentas ojhung, dan saya adalah perempun pertama yang menjadi pelaku Ojhung di kecamatan Batuputih ini” ungkanpnya.

Sementara itu, salah satu panitia ojhung, Husin bahwa ojhung perempuan sebanrnya merupakan percobaan. Katanya, pihaknya hanya ingin tahu apakah perempuan juga bisa berperang den-

gan keberanian yang sam seperti laki-laki. “Nah, ternyata melihat mereka bertarung tadi, perempuan-perempuan itu juga punya nyali untuk naik ke pentas pertarungan, dan berlaga membela diri dengan menggunakan rotan, sehingga hal inilah yang mendung ratusan masyarakat untuk menontonnya, termasuk ini juga menjadi hiburan yang baru bagi masyarakat,” katanya Mengundang Polemik Namun, sepertinya, pagelaran ojung perempuan yang baru digelar itu dapat sorotan dari banyak kalagan, bahkan banyak mengundang polemik dari banyak kalangan terutama dari para tokoh. Bahkan kabarnya, pasca pagelaran itu, masyarakat akan mendemo kapolsek karena telah memberikan izin lokasi terhadap ojhung perempuan tersebut.

“Iya, kemarin pasca ojhung dilaksanakan, beberapa tokoh termasuk masyarakat yang tidak suka ada ojhug perempuan akan melakukan demo ke kapolses karena memberikan izin lokasi. Karena bagi sebagian orang, ojhung

itu bukan untuk perempuan, tetapi hanya untuk lelaki,” katanya Fawaid, warga Batuputih.

Ia menambahkan bahwa mengundang polemic akibat ojhung yang kemarin itu seolah dijadikan lahan bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Padahal ojhung tersebut bukan untuk dijual atau diperdagangkan. Ojhung itu adalah budaya, sehingga bagi mereka tidak layak harus dengan cara begitu, apalagi perempuan,” jelasnya.

Sementara itu, menurut Husnan, salah satu tokoh setempat mengatkan bahwa pagelaran ojhung di Batuputih tersebut sudah bukan ojhung yang sebenarnya.

“Selain telah mengundang polemic antar tokoh, juga seolah ada dekradasi nilai dan substansi dari ojhung. Dulu kan untuk memohon hujan, tetapi koki sekarang bisa bebas melakukan pagelaran ojhung. Saya sepakat-sepakat saja ada ojhung, tetapi bukan seperti ini caranya, perempuan dan bernuansa bisnis,” jelasnya.

Abdul Hadi, salah satu pengasuh pondok pesantren setempat mengatakan bahwa lebih menyikapinya dengan arif. Menurut Hadi, selama pagelaran budaya itu tidak bertentangan dengan tiga hal. “Diantanya adalah tidak bertentangan dengan substasnsi agama. Selain itu, kebudayaan itu tidak baik ketika membawa dampak sosial yang bisa menggeser ketertiban sosial dan harmonisasi di tengah-tengah masyarakat.

Termasuk juga menjadi tidak baik kalau ada komersialisasi budaya, baik yang langsung maupun tidak langsung. Nah, selama pagelaran budaya itu tidak bertentangan dengan tiga itu, maka bagi saya sah-sah saja dan tidak menjadi masalah,” katanya kepada Koran Madura.

Sebab kata Hadi, kebudayaan itu adalah milih masyarakat, tidak boleh ada orang lain melakukan intervensi terhadap eksistensi kebudayaan. “Itu milik masyarakat, jadi bagi saya tak masalah selagi bertentangan. Tanpa perhatian siapapun, ketika masyarkaat memiliik karya dan benrilai seni dan mau dikembangkan, maka kita pun tidak boleh ikut campur, sehingga tidak mereduksi substansi nilai budaya-budaya tersebut,” pungkasnya. =SYAMSUNI

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Komunitas

KORAN MADURA

KAMIS 6 MARET 2014

KAMISNo. 6 MARET 2014| |TAHUN No. 0315 |IIITAHUN III 0313

OO

BAHAGIA CYCLING CLUB (BCC)

Hobi Menantang Gunung

BERPOSE. Bahagia Cycling Club (BCC) Bangkalan saat berpose di atas puncak. Komunitas ini dibentuk karena adanya kesamaan visi dan misi yaitu Olahraga, Adventure, Wisata, Friendship, dan Sosial.

BANGKALAN - Bahagia Cycling Club (BCC) Bangkalan adalah sebuah komunitas Sepeda Gunung yang berada di kota Bangkalan. Kesamaan minat terhadap petualangan dan olahraga yang tergolong memicu adrenalin serta menuntut mental baja membuat mereka begitu kompak. Kegiatan akhir pekan dengan rute berbeda selalu menjadi agenda rutin club sepeda ini.

Komunitas ini sendiri merupakan komunitas sepeda yang tergolong sudah lama, karena sudah banyak petualang jelajah yang digeluti sejak tahun 2003. Dengan anggota dari beragam profesi yang kini mencapai 259 orang, komunitas ini dibina oleh Dr H Eddy Moeljono, yang setiap harinya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Bangkalan.

Komunitas ini dibentuk karena adanya kesamaan visi dan misi yaitu Olahraga, Adventure, Wisata, Friendship, dan Sosial. "Karena kecintaan terhadap olahraga sepeda gunung dan berpetualang, kami dirikan komunitas ini.

Selain membuang kepenatan dalam bekerja, bersepeda da-

pat membuat tubuh dan jiwa menjadi sehat," jelas Eddy Moeljono.

Komunitas ini juga sangat aktif melakukan tour bareng dengan berbagai komunitas mountain bike lainnya, beberapa even yang telibat didalamnya yang kebanyakan dilakukan di luar Madura.

Menurutnya, petualangan menantang, saat tour ke gunung Bromo tanggal 15 16 Februari lalu, dengan rute yang sangat memacu adrenalin di lautan pasir gunung Bromo yang disertai kabut dan angin berdebu.

Sejak awal berdiri 8 Februari 2003, club ini sudah berkecimpung dan selalu mengikuti even sepeda jelajah jawa timur tiap, yang

dijadwalkan hampir 3 bulan sekali. Pada tahun 2013 lalu, kebetulan club ini dipercaya sebagai tuan rumah dalam even jelajah sepeda gunung se pulau Jawa. Selain itu, sering pula komunitas ini mengikuti kegiatan off road.

Anggota komunitas ini terdiri dari semua kalangan, baik PNS ataupun pengusaha, serta masyarakat umum lainnya. Kegiatan rutin denga rute panjang biasa dilakukan pada saat akhir pekan, Sabtu dan Minggu dengan rute pendek bersepeda mengelilingi kota Bangkalan mulai pukul 4.30 sd 6.00 WIB. Selain itu, rute panjang mengelilingi wilayah pedesaan di Bangkalan untuk kebugaran kesehatan minimal 15 kilometer sering juga dilakukan, baik ke wilayah kecamatan Labang, Tragah, Kwanyar, dan kecamatan lainnya yang ada di Bangkalan. Rata-rata tiap bersepeda setiap akhir pekan diikuti minimal 12 sampai 20 orang peserta. Dengan anggota yang paling tua berusia 70 tahun.

Dalam kegiatan ini, para

anggota seringkali bertukar pendapat dan saling mengenalkan bagaimana teknik mengendarai sepeda yang baik ataupun mengenai perlengkapan bersepeda. Termasuk berbagi tips merawat yang sehat dalam bersepada gunung.

"Sejauh ini, banyak sudah tempat yang di kunjungi oleh club sepeda gunung ini.

Pastinya setiap jelajah wisata Sejawat selalu mengikuti kegiatan tersebut. Tempatnya pun berpindah-pindah antar kabupaten di Jawa Timur," ungkap Yon, sapaan akrabnya.

Mengapa memilih berpetualang dengan sepeda dalam mengunjungi sebuah tempat. Club ini beralasan yang paling utama adalah berpetualang dengan sepeda disamping berolahraga juga bisa menikmati panorama alam pegunungan yang begitu indah. Disamping itu, saat melewati perkampungan kami dapat berinteraksi dengan budaya penduduk setempat. "Ini memberikan kepuasan tersendiri bagi

kami sesama pecinta sepeda gunung," ujarnya.

Dia menjelaskan perbedaan utama dari Mountain Bike dengan jenis olah raga sepeda lainnya, karena merupakan salah satu aliran olahraga sepeda yang lebih mengedepankan petualangan dan berwisata di alam pegunungan. Sedangkan jenis olahraga sepeda lainnya selain orientasi olahraga dan kesehatan ada juga yang berorientasi prestasi.

Menurutnya, memang hobi bersepeda gunung tergolong mahal kalau mau ikuti perkembangan teknologi. Namun, semuanya bergantung dari kemampuan ekonomi para anggota. Yang jelas standarnya sepeda full suspensi, rem, ban dan pemindah gigi. Standar sepeda yang anggota kami miliki mulai dari 2 jutaan sampai puluhan juta.

"Untuk perawatan tidak begitu mahal, kecuali mengganti komponen yang sifatnya High Quality," tandasnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

P

KAMIS 6 MARET 2014 | No. 0315 | TAHUN III KAMIS 6 MARET 2014

MADURA

No. 0315 | TAHUN III

DESTI RELINDA

Cantik itu Harus Smart MAULITA AGUSTIANA

Terobsesi Menjadi Pengacara Andal iarpun Langit Runtuh Hukum Harus Ditegakkan, semangat aksioma ini sebenarnya sudah ada di dalam benak Maulita Agustiana sejak masih berseragam putih abu-abu. Sehingga tidak mengherankan jika saat ini memilih melanjutkan pendidikannya di fakultas hukum di salah satu Universitas ternama di Madura.

Apalagi ketidakadilan terjadi di mana-mana semakin membuatnya terpanggil untuk menjadi pengacara andal demi membela kaum yang tertindas.

"Aku merasa tersentuh disaat melihat kaum yang lemah terjerat kasus, namun tidak ada pembelaan yang berarti, aku masih ingat kasus pencurian kakau yang menimpa seorang nenek renta yang bernama Minah," ujar gadis yang akrab dipanggil Ita ini.

Bagi gadis kelahiran Pamekasan 19 agustus 1994 itu membantu kaum yang lemah merupakan sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Oleh sebab itu, ia sangat berambisi menekuni ilmu hukum demi tercapainya cita-cita menjadi seorang pengacara. Apalagi selama ini pengcara selalu didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini juga yang membuatnya semakin giat dalam belajar menekuni semua aspek yang berkaitan dengan ilmu hukum.

"Bagaimanapun caranya aku harus bisa mewujudkan cita-cita mulia ini. Semangat yang diberikan oleh kedua orang tua juga menjadi bekal berharga untuk kedepannya," tutur gadis yang mengidolakan mantan jaksa yang terkenal berani alm. Baharuddin Lopa itu.

Menurutnya demi mencapai citacita yang diimpikan, ia selalu mengikuti segala bentuk perkembangan informasi yang berkaitan dengan hukum. Tidak hanya itu saja, belajar beragumentasi menjadi menu wajib yang harus dijalankan. =DONI HERIYANTO/RAH

Berbekal motivasi dari kedua orang tua yang sederhana dan memerhatikan pemuda-pemudi zaman sekarang yang banyak kehilangan masa depan, membuat Desti Relinda Qurniawati berkeinginan untuk terus tekun dan giat belajar, tanpa harus mengabaikan perawatan tubuh agar tetap terlihat cantik. Akan tetapi, menurutnya, cantik itu tetap harus smart, karena cantik saja tidaklah cukup bagi seseorang untuk menjalani hidup di jagat yang multidimensi ini.

arena itulah, dara cantik kelahiran Pamekasan 18 juni 1993 yang kini menempuh kuliah semester VI jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administras di Universitas Madura (Unira), tidak pernah berhenti merawat kecantikan, belajar, dan berdoa.

Ketekunannya telah membawanya berhasil meraih IPK terbaik di kelasnya. Meskipun

begitu dia tetap tidak mau dibilang menjadi bintang kelas, karena baginya gelar bintang kelas itu hanya menjadi beban moral yang sangat berat dan cenderung menggelincirkan seseorang pada kekhilafan dan kesombongan. �Ah nggak sih, saya biasa saja. Yang penting kita sadar posisi dan tugas saja. Namanya pelajar ya tugasnya belajar,�

kata Desti, sapaan akrabnya, sambil tersenyum.

Kepandaian memang penting dalam kehidupan ini, setidaktidaknya dapat mengimbangi kecantikan rupa, hehe. Bayangkan bila cantik rupa cantik tubuh, tapi tidak cantik akal dan bodoh, rasanya tidak smart deh, hehe. Siapa pun orangnya, termasuk juga Desti berkewajiban menuntut ilmu, berupaya menghilangkan kebodohan.

Untuk menjadi pandai ya belajar, katanya. Siapa pun memiliki potensi untuk menjadi manusia pandai dan cantik atau tampan. Bergantung bagaimana orangnya mengasah potensi yang dimilikinya. Kaya-miskin tidak menjadi penghalang untuk tampil cantik dan pandai.

Hidup dengan keterbatasan jangan sampai membuat lengah dan menyerah, agar tidak terpuruk dalam kegalauan hidup di hari tua kelak.

Itu prinsip yang sangat terbattere di hatinya. Doa juga motivasi dari kedua orang tuanya dijadikan pecut penyemangat belajar di segala bidang, baik belajar ilmu pengetahuan agama, dunia, maupun pengetahuan tentang merawat kecantikan. Itulah yang membuatnya senantiasa mensyukuri atas apa pun yang ada padanya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH