e Paper Koran Madura 06 Agustus 2014

RABU

6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

Mengapa 22 Ribu Aparat Berjaga di MK? MK Tetapkan ur rn Mantan Gubegai Papua Seba Tersangka Berita Utama hal 2

1

0328-6770024 RABU 6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III www.koranmadura.com

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan telah menyiapkan sebanyak 22.000 personel untuk menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, selama berlangsungnya proses persidangan sengketa Pilpres 2014. Sementara itu beberapa Dewan Pengurus Daerah Partai Gerindra mengatakan akan menurukan massa kurang lebih 30.000 orang.

BERITA TERK AIT Hal 2,3

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III

SIDANG SENGKETA PILPRES

Tiga Puluh Ribu Relawan PrabowoHatta akan Kepung KPU JAKARTA-Puluhan ribu pendukung partai Koalisi Merah Putih akan mengawal Mahkamah Konstitusi, Rabu (6/8), memberikan dukungan moril kepada lembaga peradilan tersebut agar betul-betul menegakkan keadilan dalam menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.

ant/mohamad hamzah

GERAKAN PEDULI PALESTINA. Sejumlah relawan Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) menggalang dana dari para pengunjung pada salah satu kegiatan pameran di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (5/8). Penggalangan dana itu sebagai bentuk kepedulian untuk membantu korban agresi militer Israel terhadap Palestina di Gaza.

Mantan Gubernur Papua Tersangka JAKARTA- Komisi Pemberantasan Kourpsi menetapkan mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan “Detailing Engineering Design” Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sungai Mamberamo tahun anggaran 2009-2010 di provinsi Papua.

“Penyidik menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup dan disimpulkan diduga terjadi tindak pidana korupsi terkait ‘Detailing Engineering Design’ PLTA di Sungai Mamberamo tahun anggaran 2009-2010 dan menetapkan BS (Barnabas Suebu) sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa.

Barnabas adalah Gubernur Papua 2006-2011.

Barnabas diketahui adalah calon anggota legislatif terpilih 2014-2019 dari partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang mewakili daerah pemilihan Papua.

“Selain itu, penyidik juga menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup dalam untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait ‘Detailing Engi-

neering Design’ PLTA di Sungai Mamberamo tahun anggaran 2009-2010 dan menetapkan JJK (Jannes Johan Karubaba) selaku kepala dinas Pertambangan dan Energi provinsi Papua 20082011 sebagai tersangka,” tambah Johan Budi.

Satu lagi tersangka dalam kasus ini menurut Johan berasal dari pihak swasta yaitu perusahaan yang mengerjakan proyek itu.

“Dari hasil gelar perkara, penyidik juga menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan LD (Lamusi Didi) dari swasta yaitu direktur utama PT KPIJ (Konsultasi Pembangunan Irian Jaya) sebagai tersangka,” ungkap Johan.

Kepada ketiga tersangka disangkakan pasal pasal 2 ayat

(1) atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

“Nilai proyek adalah sekitar Rp56 miliar dengan kerugian negara senilai Rp35 miliar”, tegas Johan.

KPK menduga PT KPIJ melakukan penggelembungan harga proyek apalagi masih ada hubungan dengan Barnabas.

“Pemeriksaan para terperiksa pada masa penyelidikan memang lebih banyak dilakukan di Papua,” tambah Johan. =ANT/DESCA

“Kami akan mengawal dan memenuhi jalan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK), untuk memberikan dukungan moril kepada MK, agar melaksanakan fungsi seadil-adilnya dalam memutuskan proses sidang pertama hingga terakhir dengan penuh tanggung jawab dan rasa keadilan,” kata Ketua DPD Gerindra Jawa Barat Ferry J. Juliantono di Jakarta, Selasa.

Ferry mengatakan, dukungan moril berupa unjuk rasa besok sebagai bagian dari keinginan pihaknya agar proses hukum di MK bisa terlindungi dari unsurunsur yang tidak menginginkan adanya keadilan di MK. Menurut Ferry, DPD Gerindra Jawa Barat akan menurunkan 10.000 kader dan simpatisannya dalam aksi tersebut.

“Bagi kami, kami merasa proses pilpres kemarin ada kecurangan. Kami minta masyarakat bisa memahami bahwa langkah kami menggugat melalui MK adalah hak konstitusional yang dibolehkan,” ujar dia.

Ferry menyatakan permohonan maafnya kepada masyarakat yang terganggu kenyamanannya karena adanya aksi demonstrasi besok di MK. Ketua DPD Gerindra DKI Ja-

karta Muhammad Taufik mengatakan, pihaknya juga akan menurunkan 10.000 orang kader dan simpatisan untuk berdemonstrasi di sekitar Gedung MK besok.

Jumlah itu menurut dia di luar dari massa partai koalisi merah putih lainnya yang kemungkinan turut serta.

“Total massa dari Gerindra kemungkinan 30.000 orang,” kata Taufik.

Taufik menegaskan aksi demonstrasi di MK besok adalah aksi damai. Dan pada waktu bersamaan, seluruh kantor KPUD Provinsi se-Indonesia, juga akan didatangi ribuan kader-kader partai koalisi di daerah.

“Kami akan memberikan stempel KPU curang, sebagai simbol bahwa KPU sudah melakukan pelanggaran sehingga perlu dilakukan tindakan. Kami akan terus melakukan demonstrasi terhadap KPU hingga komisioner KPU ditangkap karena sudah merupakan tindakan kriminal,” ujar Taufik.

Menurut dia, selain demonstrasi di MK dan KPU, pihaknya juga akan melakukan demonstrasi di Mabes Polri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). =ANT/RANGGA

ant/novrian arbi

PELANTIKAN DPRD KOTA BANDUNG. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Nurhakim (kiri) membacakan sumpah bagi sejumlah anggota DPRD Kota Bandung periode 2014-2019 di Gedung DPRD Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/8). Sebanyak 50 anggota DPRD Kota Bandung yang dilantik tersebut terdiri dari legislator dari PDIP yang mendapat 12 Kursi, Gerindra 7 kursi, Golkar, Demokrat, PKS, dan Hanura masingmasing sebanyak 6 kursi, Nasdem 4 kursi, PPP 2 kursi, dan PKB 1 kursi.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III RABU 6 AGUSTUS 2014

No. 0413 | TAHUN III

33

SENGKETA PILPRES

22 Ribu Personel Jaga MK JAKARTA-Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menyiapkan sebanyak 22.000 personel untuk menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, selama berlangsungnya proses persidangan sengketa Pilpres 2014.

ant/anis efizudin

GUBERNUR PANEN PERDANA TEMBAKAU. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan panen perdana tembakau di kawasan lereng Gunung Sumbing Desa Wonosari, Bulu, Temanggung, Jateng, Selasa (5/8). Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Temanggung Ganjar juga berdialog dengan pihak pabrikan rokok besar membahas kuota pembelian tembakau rajangan tahun ini.

Ratusan Anggota KPU Verifikasi Bukti Sidang MK Masing-masing KPU Daerah Mengutus Dua Orang JAKARTA-Ratusan anggota Komisi Pemilihan Umum daerah, di Jakarta, Selasa, melakukan verifikasi berkas selama proses Pilpres RI 2014 guna mempersiapkannya sebagai bahan bukti dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Komisioner KPU Pusat Ida Budhiati mengatakan proses verifikasi tersebut dilakukan oleh anggota KPU di 109 kabupatenkota dan 23 provinsi, dengan cara memeriksa kembali dokumen asli sejumlah sertifikat selama proses Pilpres lalu.

Masing-masing KPU daerah ada dua orang, yaitu bagian teknis dan hukum. Dokumen yang diverifikasi tentu disesuaikan dengan obyek sengketanya.

“Apabila sudah menyangkut di TPS, maka kami meminta

teman-teman di (KPU) daerah untuk mengambil dokumen mahkota,” kata Ida di sela-sela verifikasi berkas di salah satu hotel bintang empat di Jakarta.

Dia menjelaskan dokumen mahkota merupakan berkas yang secara administratif dikelola dengan baik dari dalam kotak suara yang berisi berkas hasil pemilu antara lain berita acara, sertifikat hasil perolehan suara, serta formulir daftar pemilih.

“Nanti kami akan menghadirkan dokumen yang tersimpan

dalam kotak suara terkait dengan daftar pemilih, daftar pemilih tetap, daftar pemilih khusus, daftar pemilih tetap tambahan yang memang menjadi tugas dan kewajiban kami untuk mempertanggungjawabkannya sehubungan dengan administrasi pemilu,” jelasnya.

Anggota-anggota KPU di 109 kabupaten-kota dan 23 provinsi diminta hadir di Jakarta untuk memverifikasi berkas tersebut.

“Kami hanya memanggil anggota KPU di beberapa daerah yang terkait dengan pengaduan yang diajukan pihak pemohon, jadi tidak semua provinsi. Misalnya, di Provinsi Jawa Barat hanya ada empat dari 26 kabupaten-kota yang ada, kemudian di Jakarta dan Jawa Tengah juga ada beberapa saja,” tuturnya.

Berdasarkan pantauan Anta-

ra, pemeriksaan berkas tersebut dilakukan oleh para anggota KPU daerah dalam satu ruangan besar di lantai tiga hotel. Pengamanan cukup ketat dilakukan oleh KPU dengan melarang masyarakat, pemantau dan wartawan untuk melihat proses persiapan pembuktian tersebut.

Ida mengatakan hal tersebut dilakukan agar para anggota KPU daerah tersebut dapat bekerja maksimal dalam memverifikasi berkas-berkas yang akan diperlukan dalam persidangan.

“Berkas-berkas itu sangat banyak, kami khawatir kalau ada rekaman dokumen yang belum terkonfirmasi kemudian temanteman wartawan masuk dan menemukannya akan menimbulkan kegaduhan politik,” ujar Ida. =ANT/FRANSISKA

“Tahapan Pilpres masih berjalan dan ada gugatan di MK yang diajukan salah satu pasangan (capres-cawapres). Kami sudah melakukan persiapan berlapis di gedung MK, ada 22 ribu personel khusus untuk pengamanan,” kata Kapolri Jenderal Pol Sutarman di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengamanan tersebut dilakukan di dalam dan di luar gedung MK, serta di jalanjalan yang terletak di sekitar gedung MK. Tidak hanya itu, kata Sutarman, Kepolisian juga akan memberi pengamanan bagi para hakim konstitusi yang terlibat dalam proses persidangan sengketa Pilpres 2014.

“Tempatnya kami amankan, dan hakimnya kami beri pengamanan juga, sehingga kami harap hakim konstitusi akan memutuskan berdasarkan fakta yang ada dan norma keadilan yang berlaku,” ujarnya.

Kapolri menambahkan, pihaknya akan berupaya mengamankan setiap tahapan persidangan sengketa Pilpres di MK agar dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib.

Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Agus Rianto mengatakan pihaknya siap mengamankan situasi di sekitar area Mahkamah Konstitusi selama berlangsungnya proses penanganan sengketa Pemilu Presiden 2014.

“Bagaimanapun, Polri siap memberi pelayanan bagi pihak yang berunjuk rasa dan pihak lain yang juga memerlukan pengamanan, seperti pihak tuan rumah (MK) yang didatangi pendemo,” kata Agus.

Ia menyebutkan, petugas Kepolisian juga akan memberi pengamanan kepada para pengguna jalan yang melalui sekitar area gedung MK. =ANT/YUNI

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III

ISIS SUSUPI INDONESIA

PBNU: Larangan Ideologi ISIS Tepat JAKARTA- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendy Yusuf mengatakan larangan Pemerintah terkait perkembangan ideologi “Islamic State of Iraq and Syiria” (ISIS) di Indonesia adalah sebuah hal yang tepat.

ant/wahyu putro

PENGAMANAN SIDANG SENGKETA PILPRES. Sejumlah personel kepolisian melakukan pengecekan ruang sidang yang akan digunakan untuk persidangan sengketa pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (5/8). Polri menyiapkan sebanyak 22.000 personel untuk melakukan pengamanan gedung MK selama berlangsungnya proses persidangan sengketa Pilpres 2014 dengan sidang perdana akan dilaksanakan pada hari ini Rabu (6/9).

Rumah Transisi Dianggap Hanya Pembentukan Opini JAKARTA- Juru bicara Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Andre Rosiade menilai peresmian Rumah Transisi pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sebagai upaya pembentukan opini publik bahwa kontestasi Pilpres telah selesai.

“Hak Jokowi untuk membangun rumah transisi. Tapi ini opini yang dibangun tim Jokowi bahwa Pilpres sudah selesai, padahal baru ada penetapan KPU, perjalanan masih panjang,” ujar Andre di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya Jokowi meresmikan rumah transisi pasangan Jokowi-JK di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, sebagai tempat untuk mempersiapkan jalannya pemerintahan hingga pelantikan Presiden dilakukan.

Andre mengatakan hal itu hanyalah upaya membentuk opini

publik bahwa Jokowi sudah pasti menjadi presiden. Padahal hasil gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja membatalkan hal tersebut.

“Berdasarkan pernyataan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bisa saja di MK dikalahkan. Seluruh kemungkinan itu masih terbuka dan kami timkamnas meyakini Prabowo-Hatta akan memenangi Pilpres jika Pilpres jujur dan adil,” ujar dia.

Lebih jauh dia mengatakan Rumah Transisi Jokowi-JK yang diketuai Rini Mariani Soemarno Soewandi jelas memberikan sin-

yal bahwa pasangan Jokowi-JK akan didominasi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, sebab Rini merupakan orang dekat Megawati.

“Rini Soewandi dekat dengan Megawati dan dia berperan penting di Rumah Transisi itu.

Ini sinyal dominasi Megawati,” kata dia.

Andre menegaskan bahwa pihaknya akan membuktikan adanya kecurangan yang terjadi selama proses Pilpres. Pihalnya menyepakati pembuktian kecurangan itu akan ditempuh melalui proses hukum (melalui MK, DKPP, dan mempidanakan KPU di Mabes Polri) serta proses politik (melalui pembentukan Pansus Pilpres di DPR).

“Semua proses itu akan terus berjalan. Seluruh langkah akan kami ambil,” tegas dia. =ANT/RANGGA

“Sangat tepat bila yang dilarang adalah ideologinya. NKRI berdasarkan ideologi Pancasila, sedangkan ISIS berdasarkan ideologi yang mengaku Islam tetapi tindakannya sangat tidak Islami,” kata Slamet Effendy Yusuf dihubungi di Jakarta, Selasa.

Selain itu, Slamet menilai ideologi ISIS merupakan gerakan politik yang ditujukan untuk mendirikan negara Islam yang menyatukan Irak dan Suriah. Karena itu, ideologi tersebut tidak mungkin masuk ke Indonesia.

“Paham ISIS dipengaruhi semangat untuk memecah belah negara-negara di Timur Tengah dan berpaham kolonialisme dan imperialisme khususnya di Irak dan Suriah,” tuturnya.

Namun, Slamet juga menyayangkan banyak orang Indonesia yang berpikiran aneh-aneh seperti yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Karena itu, dia menyebut orang-orang yang mendukung ISIS adalah orang yang salah paham dan pemahamannya salah.

“Yang mendukung ISIS adalah orang bodoh karena tidak memahami pribadi dan sejarah bangsa Indonesia sendiri. Bagi NU, NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah upaya final untuk mendirikan negara Indonesia,” tukasnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Polhukam Djoko

Suyanto menyatakan menolak paham ISIS berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekatunggalikaan yang menaung dalam NKRI. “Pemerintah dan negara menolak dan tidak mengizinkan paham ISIS yang akhir-akhir ini menjadi IS (Islamic State) berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekaan kita di bawah NKRI,” kata Djoko Suyanto dalam jumpa pers setelah rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/8).

Djoko mengatakan setiap pengembangbiakan paham tersebut harus dicegah dan Indonesia tidak boleh menjadi tempat bersemayam paham ISIS/IS. Menkopohukam menegaskan bahwa warga Indonesia harus menghormati negaranya sendiri yang menganut asas kebhinekaan yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan golongan.

Ia juga mengemukakan, salah satu tindakan yang bakal dilakukan pemerintah adalah mencegah berdirinya perwakilan formal dari ISIS/IS. Ia mengutarakan harapannya agar seluruh komponen masyarakat dapat mencegah penyebaran paham ISIS/IS di Indonesia. =ANT/DEWANTO

ant/septianda perdana

PENJUAL BENDERA MEDAN. Pedagang menata bendera dan umbul-umbul yang dijual di Kawasan Jalan Sisingamangaraja Medan, Sumut, Selasa (5/8). Menjelang perayaan HUT RI ke-69, penjual bendera musiman mulai marak di kota Medan dan di berbagai daerah lainnya.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 6 AGUSTUS 2014 RABU 6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III No. 0413 | TAHUN III

55

SUBSIDI ENERGI

Solar Masih Dijual Bebas di Solo SOLO- Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Solo, belum menerapkan kebijakan pemerintah yang membatasi menjualan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi antara pukul 08.00 hingga 18.00 WIB.

ant/oky lukmansyah

NELAYAN ANTRE SOLAR. Sejumlah nelayan menata jeriken saat antre pengisian BBM jenis solar di SPBN Pelabuhan Jongor, Tegal, Jateng, Selasa (5/8).

Sejak pemerintah memberlakukan pengurangan subsidi BBM jenis solar untuk nelayan dengan kapasitas di atas 30 GT sebanyak 20 persen, berdampak pada pengurangan alokasi solar bersubsidi di SPBN tersebut dari 1.488 KL menjadi 1.456 KL sehingga antrean pengisian BBM kapal nelayan menjadi lebih lama sekitar tiga pekan hingga satu bulan.

Indonesia Ralatif Stabil

Mitigasi Dampak Krisis Ekonomi Global Berjalan Baik JAKARTA-Negara Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir mampu memitigasi dampak krisis ekonomi global melalui intensifikasi koordinasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mekanisme yang telah berjalan baik selama ini merupakan modal berharga bagi Presiden dan Kabinet berikutnya untuk mengantisipasi dan menjawab setiap gejolak perekonomian dunia. “Memang, sejumlah tantangan pembangunan nasional telah menunggu Presiden dan Kabinet Baru untuk membawa Indonesia menjadi lebih berdaya saing, maju, mandiri dan berkeadilan,” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia (UI) Firmanzah di Jakarta, Selasa (5/8).

Salah satu tantangan ekonomi Indonesia jelas dia menciptakan ekonomi yang bernilai tambah, baik dari sisi rantai proses produksi, tenaga kerja maupun infrastruktur dan sarana pendukung. Dengan demikian, ekonomi Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini sangat penting mengingat persaingan ekonomi semakin ketat, baik di tengah pusaran tingkat global maupun kawasan (ASEAN). “Kedalaman integrasi ekonomi Indonesia dalam system pembayaran, perdagangan, keuangan dan investasi dunia menuntut kita semua untuk lebih berdaya tahan atas setiap gejolak perekonomian global,” urainya.

Selain masalah itu, jelasnya, tantangan dari dalam negeri juga akan semakin kompleks. Percepatan pembangunan infrastuktur, pemerataaan pembangunan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, perbaikan iklim doing-business,

pemberdayaan usaha kecil-mikro dan menengah, reformasi birokrasi, peningkatan pendapatan perpajakan dan industrialisasi, merupakan beberapa prioritas yang masih memerlukan perhatian khusus.

Sementara itu, harmonisasi kebijakan antara kementrian/lembaga dan pusat-daerah, juga membutuhkan ekstra perhatian bagi pengambil kebijakan nasional selama periode 2015-2020. “Kita tentunya optimistis bahwa dalam gelombang ketiga pasca reformasi, stabilitas politik-keamanan dan ketertiban akan semakin baik,” papar Firmanzah seraya menyampaikan optimismenya, bahwa perekonomian nasional juga akan semakin berdaya saing dan berdaya tahan.

Lebih lanjut, dia menjelaskan kunci dari semua itu, adalah semangat keberlanjutan dan kontinuitas yaitu meneruskan hal-hal yang telah baik dan memperbaiki apa yang masih kurang dari periode sebelumnya. =GAM

Manajer SPBU Jalan MT Haryono Solo, Farid Wajdi mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan edaran dan spanduk pembatasan penjualan solar untuk dipasang mulai pukul 08.00 hingga 18.00 WIB, berlaku sejak tanggal 4 Agustus 2014.

Namun, pihaknya mendapatkan pemberitahuan lagi dari Hiswana Migas atau Pertamina untuk melepas spanduknya kembali dan diminta menunggu informasi lebih lanjut.

“Kami tetap menjual solar kepada konsumen seperti biasanya.

Kami tidak membatasi konsumen jam berapa mereka akan membeli solar,” katanya.

Menurut dia, pihaknya salah satu SPBU yang berada di jalan kota sehingga untuk penjualan BBM jenis solar tidak begitu banyak yakni ratarata hanya sekitar 1.500 liter hingga 2.500 liter per hari.

Bahkan, permintaan solar di SPBU Jalan MT Haryono Solo tersebut selama Lebaran 2014 tetap stabil sekitar 2.000 liter per hari.

“Kami pada Senin (4/8) sekitar pukul 12.00 WIB diminta memasang spanduk kebijakan pemerintah itu.

Namun, kami Selasa pagi sudah diminta melepas spanduk itu, dan menunggu informasi selanjutnya,” kata Farid.

Oleh karena itu, pihaknya tetap memberikan pelayanan penjualan solar seperti biasanya berlaku hingga malam hari atau pelayanan selama 24 jam.

Selain itu, pihaknya juga melayani pembelian BBM jenis premium dengan kemampuan penjualan per hari sekitar 15 ribu hingga 16 ribu liter. Permintaan premium selama Lebaran mengalami peningkatan sekitar 1.000 liter per hari dibanding hari biasa.

Manajer SPBU Sumber Solo Sumarsono, mengatakan, pihaknya memang belum menjalankan aturan sesuai kebijakan pemerintah yang membatasi penjualan solar bersubsidi itu, karena harus menunggu informasi lebih lanjut dari Pertamina atau Hiswana Migas. =ANT/BAMBANG

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III

SUBSIDI ENERGI

77% Subsidi BBM Dinikmati Golongan Menengah Atas JAKARTA-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengaku pemerintah telah menghabiskan sekitar Rp350-Rp400 triliun setiap tahunnya untuk subsidi energi yang didalamnya ada subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi listrik.

Namun sayangnya, sebanyak 77% subsidi yang digelontorkan pemerintah justru dinikmati masyarakat menengah keatas. Hal ini mengindikasikan subsidi BBM tidak tepat sasaran.

“Subsidi energi seperti BBM itu kami teliti sebanyak 77% dinikmati masyarakat menengah ke atas. Mereka tidak berhak mendapat subsidi.

Orang punya mobil itu sudah mulai masuk kelas menengah. Kalau baru sepeda motor itu belum mampu dan wajib disubsidi,” ujar Jero di Kantor ESDM, Jakarta, Selasa, (5/8).

Sedangkan dalam Undang Undang (UU) yang ada, subsidi harus diberikan kepada golongan yang tidak mampu atau harus tepat sasaran.

Dengan demikian, anggaran subsidi yang begitu besar dinilai telah menggangu pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan Indonesia.

“Anggaran Rp350-Rp400 triliun seharusnya untuk pembangunan tapi habis untuk subsidi BBM maupun listrik. Semua sepakat bahwa itu kalau dibiarkan sebagian besar anggaran itu jadi subsidi tidak bisa dipakai untuk membangun infrastruktur, kesehatan pendidikan dan subsidi harus dikurangi,” tukasnya.

Oleh sebab itu, pemer-

intah mengambil langkah kebijakan dengan cara melakukan pengendalian atau pembatasan pada BBM bersubsidi. Yakni seperti menerapkan beberapa kebijakan diantaranya tidak menjual solar subsidi di Jakarta Pusat serta tidak menjual BBM subsidi seperti premium di jalan tol. “Mengurangi subsidi itu tugas dan tekat kita semua.

Masyarakat punya mobil dua dan tiga, rumah sudah pakai ac, listrik sudah 3.500 watt kelompok inikan tidak boleh mendapat subsidi. Tapi sekarang mereka masih dapat subsidi,” tutup Jero.

Lebih lanjut dia menegaskan jika tidak ada kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, maka diperkirakan kuota BBM subsidi yang sebesar 46 juta kilo liter akan habis sebelum akhir tahun ini. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah mengeluarkan Surat Edaran BPH Migas No. 937/07/Ka BPH/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.

“Menurut perhitungan dari BPH Migas jika kebijakan itu tidak dijalankan, solar subsidi akan habis pada November, sedangkan premium subsidi habis 19 Desember 2014. Jadi pas tanggal 20 Desember, premium enggak ada lagi sudah habis. Padahal tinggal 20 hari lagi hingga akhir tahun,” ujarnya.

Menurutnya, hingga saat ini kuota BBM subsidi masih tersedia. Pengendalian atau pembatasan yang dilakukan bukan berarti adanya kelangkaan atau habisnya BBM subsidi. “Persepinya jangan habis, terjadi kelangkaan.

Solar akan habis, Premium habis. Yang terbatas itu solar dan premium subsidi akan habis karena ada kuotanya.

Tapi yang non subsidi belum habis,” tutup Jero. =GAM

ant/oky lukmansyah

HARGA IKAN NAIK. Nelayan mengangkat keranjang berisi ikan sebelum proses pelelangan di TPI Pelabuhan Tegal, Jateng, Selasa (5/8). Akibat belum melautnya nelayan karena libur lebaran, menyebabkan harga ikan naik hingga 50 persen seperti ikan layang dari Rp 200 ribu per keranjang menjadi Rp 400 ribu per keranjang dan ikan banyar dari Rp 500 ribu per keranjang menjadi Rp 800 ribu per keranjang.

SEKTOR KEUANGAN

Optimisme Pasar Cukup Tinggi JAKARTA-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks tendensi Bisnis (ITB) Indonesia pada triwulan II-2014 mencapai 106 atau lebih tinggi bila dibandingkan pada triwulan I-2014 yang sebesar 101,95. Peningkatan ini menandakan optimisme pasar yang lebih besar.

“Peningkatan kondisi bisnis pada triwulan II-2014 terjadi pada semua sektor kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan,” ungkap Kepala BPS Suryamin, dalam jumpa Pers, di Jakarta, Selasa, (5/8).

Sementara itu, lanjut Suryamin, peningkatan kondisi bisnis tertinggi terjadi pada sektor Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan dengan nilai ITB sebesar 113,05 dan peningkatan terendah terjadi pada sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Peri-

kanan dengan nilai ITB sebesar 102,13.

Selain itu, Suryamin juga memaparkan bahwa kondisi bisnis pada triwulan II-2014 meningkat karena adanya peningkatan pendapatan usaha dengan indeks 109,7, kapasitas produksi usaha dengan indeks 106,68 dan rata-rata jumlah jam kerja dengan indeks sebesar 103,49.

Lebih lanjut, dia memperkirakan, ITB di Kuartal III-2014 akan meningkat menjadi 108,06 poin atau lebih tinggi dari realisasi di kuartal kedua tahun ini yang sebesar 106 poin. “Nilai ITB triwulan kedua 2014 diprediksi sebesar 108,06 poin, berarti kondisi bisnis diperkirakan akan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ini sama halnya dengan kenaikan tingkat optimisme pelaku bisnis,” katanya.

Menurut Suryamin, kondisi bisnis di semua sektor usaha pada Kuartal III-2014 diperkirakan akan bakal mengalami peningkatan.

“Peningkatan bisnis tertinggi akan

terjadi pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Terendah pada sektor pertambangan dan penggalian, karena masih ada dampak dari kebijakan larangan ekspor mineral,” paparnya.

Suryamin mengatakan, perkiraan angka indikator perkembangan ekonomi ini diperoleh melalui survei yang dilakukan BPS bersama Bank Indonesia (BI) terhadap 2.801 perusahaan besar dan sedang di seluruh provinsi. “Yang menjadi respondennya adalah pimpinan perusahaan-perusahaan tersebut,” ucap Suryamin.

Berdasarkan variabel pembentuknya, kata dia, peningkatan kondisi bisnis pada Kuartal III2014 diperkirakan terjadi karena peningkatan harga jual produk, order di dalam negeri, order barang input dan order dari luar negeri.

“Peningkatan tertinggi untuk harga jual produk diperkirakan terjadi pada sektor konstruksi. Sedangkan peningkatan terendah terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian,” pungkasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

ari ini sidang perdana perkara hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2014 digelar MK. Sidang ini menjadi harapan satu-satunya pasangan Prabowo-Hatta, setidak-tidaknya untuk mengurangi kekalahan, bahkan kalau perlu untuk merebut kemenangan dari tangan pasangan Jokowi-JK. Pasangan Prabowo-Hatta yang sebelumnya mencabut diri atas kepesertaannya dalam pilpres 2014 karena kecewa atas kecurangan yang terjadi dan menduga tidak ditindak tegas oleh penyelenggara dan panwas pemilu akhirnya mendaftarkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden 2014 ke MK. Sebuah pilihan yang ditempuh kubu Pasangan PrabowoHatta, karena merasa kemenangan yang seharusnya di pihaknya direbut secara tidak benar oleh pihak rivalnya.

Itulah sebabnya Sekretaris Tim Perjuangan Merah Putih Keadilan dan Kebenaran (PMPKK), Fadli Zon meminta para pendukung dan simpatisan Koalisi Merah Putih agar mengawal sidang dan bersiap mulai jam 8 pagi.

Upaya boleh dilakukan oleh kubu Prabowo-Hatta dan pendukungnya.

Akan tetapi, hasil persidangan tetap akan mengacu pada bukti-bukti konkret. Hukum keadilan akan diberikan oleh MK di bawah kendali Hamdan Zoelva. MK kini barangkali sudah tidak seperti ketika dikomando Akil Mochtar, sehingga harapan keadilan bisa benar-benar diberikan, semoga.

Baik kubu penggugat maupun tergugat sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan yang bakal diberikan MK sesuai bukti-bukti dalam persidangan.

Menghadapi gugatan di persidangan, sejumlah tergugat dari berbagai daerah, salah satunya KPU Pamekasan, Madura, telah memberangkatkan beberapa komisionernya ke Jakarta. Tentu mereka telah menyiapkan berkas-berkas pembuktian seperti rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), yang menjadi bahan sengketa. Di pihak tergugat, tentu juga melakukan persiapan serupa. Pihak manakah yang dapat meyakinkan hakim MK? Ikutilah sidangnya.(*)

Opini

RABU 6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III

77

Nyadhar dan Kemodernan Kita

Salam Songkem

Sidang PHPU

KORAN MADURA

RABU 6 AGUSTUS 2014 No. 0413 | TAHUN III

Upacara nyadhâr di Desa Pinggir Papas merupakan pagelaran tradisi yang merefleksikan khazanah lokal dan nilai-nilai agama. Upacara nyadhâr pertama yang akan dilaksanakan pada 8 Agustus 2014, tidak sekadar mengekspresikan kebahagiaan atas melimpah ruahnya garam. Akan tetapi juga menjadi manifestasi rasa syukur kehambaan atas karunia Tuhan yang melimpah ruah.

Bahkan, tradisi nyadhâr dapat dimaknai sebagai “hari raya” lain bagi masyarakat Pinggir Papas.

D

alam konteks kekinian, tradisi warisan Syekh Anggasuto dan saudarasaudaranya itu dapat menjadi jalan spiritual anak-putu-nya untuk menemukan dua arti hidup yang hampir raib. Pertama, arti penghambaan. Syeckh Anggasuto dan saudara-suadaranya dalam menggelar tasyakuran atau memenuhi nazarnya untuk selamatan atas karunia garam sebagai sumber penghasilan, dapat menjadi i’tibar atau pertanda untuk mengembalikan segala kejadian atas kuasa Tuhan.

Dalam melaksanakan tasyakurannya, Syech Anggasuto mengajarkan untuk mengedepankan nilai-nilai cinta pada Tuhan. Kemeriahan upacara nyadhâr tidak boleh melebihi kemeriahan ritual “maulid agung”, yaitu upacara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Saw. Dengan kata lain, niat pelaksanaan nyadhâr harus ditekankan pada kesadaran yang utuh untuk mengembalikan dan mengemas ungkapan kebahagiaan dan syukur dalam koridor yang digariskan Tuhan dan rasul-Nya. Dengan demikian, upacara

nyadhâr diharapkan menjadi ruang muhasabah bagi masyarakat Pinggir Papas dalam menghayati roda kehidupan. Sehingga ritual nyekar ke makam para leluhur sebelum acara puncak nyadhâr dapat menghadirkan kesadaran, bahwa semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepadaNya. Atau ritual ngaum (makan nasi panjang bersama-sama) di ritual puncak nyadhâr dapat menumbuhkan kesadaran akan karunia Tuhan yang begitu melimpah ruah. Kesadaran akan kemelimpah-ruahan riski Tuhan itu diharapkan dapat menumbuhkan sikap berbagi kepada sesama.

Kedua, arti identitas. Modernisasi dengan segala produk instannya, menggiring manusia pada ruang paradoks. Di satu sisi masyarakat disuguhi pola hidup yang praktis dan instan, dan di sisi lain ruang-ruang kosong (hampa) menjebak mereka pada kubang kegelisahan. Sehingga masyarakat berjalan di atas rel kegamangan. Akibatnya, lambatlaun kita kehilangan identitas sebagai satu komunitas. Kita mudah terpecah belah demi hal-hal sepele dan kepuasaaan sesaat Di sinilah, melaksanakan dan menghayati tradisi –semisal nyadhâr- akan membawa kita pada ruang kontemplasi. Dengan tradisi kita mencoba untuk bertanya tentang kebermaknaan rutinitas dan interaksi sosial kita. Nyadhâr yang dilaksanakan dengan tata acara adat ketat dan nilai fardu bagi anak-putu Syekh Anggasuto dan saudara-saudaranya menjadi tali pengikat masyarakat Pinggr Papas.

Pada upacara nyadhâr, masyarakat Pinggir Papas kembali menengok ruang-ruang kebersamaannya. Mereka yang berada di luar pulau berusaha untuk pulang ke tanah kelahiran. Mereka pulang demi kebersamaan dan tugas pokok warisan leluhur untuk menikmati sekaligus mensyukuri nikmat Tuhan. Artinya, upacara nyadhâr mengajarkan kita untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam kebersamaan. Seperti halnya dalam hari raya idul fitri dan

adlha, dalam upacara nyadhâr masyarakat Pinggir Papas menemukan makna kesatuannya sebagai sebuah komunitas.

Menyembuhkan Luka Dewasa ini, tradisi nyadhâr berhadapan dengan ruang pelik.

Tradisi nyadhâr yang mengajarkan kesopanan, kehalusan dan kekhusukan berhadapan dengan generasi modern yang rasional, instan dan praktis. Tak pelak, pelaksanaan upacara nyadhâr hanya bermakna seremoni mengikuti jejak leluhur semata.

Salah satu penyebab runag pelik itu, gagalnya tranformasi budaya kita di tengah rasionalitas masyarakat modern.

Ruh tradisi, seperti nyadhâr, terletak pada mitos yang melingkupinya. Semakin besar mitos yang melingkupinya, semakin ‘sakral’ yang disuguhkan. Akan tetapi mitos pulalah yang menjebak kita untuk mengungkung gerak nalar rasio. Mitos memaksa kita untuk tidak berkata-kata atau pasrah akan lelaku yang bertahan sejak lama. Karena mitos kita terjebak dalam kekakuan sekaligus kepincangan berpikir dan cara pandang terhadap budaya.

Pun masyarakat Pinggir Papas menganggap penelusuran terhadap masa lalu dan silsilah mereka sebagai kutukan. Mereka menganggap bahwa penelusuran akan masa lalu, seperti mengorek luka lama. ‘Kepercayaan’ semacam itu menjadikan konsep dan pemahaman terhadap tradisi cenderung stagnan. Dengan narasi penelusuran masa lalu akan mengorek luka lama, para pini-sepuh bertahan untuk memandang tradisi sebagai produk daripada sebagai proses. Karena itu, generasi muda kehilangan akses terhadap pemaknaan akan akar budayanya.

Dilema antara menjaga kesakralan mitos tradisi dan per-

lunya trasformasi nilai-nilai tradisi membuat kita gamang.

Upacara nyadhâr pun berjalan dengan ruh yang mengawang di antara langit dan bumi.

Upacara nyadhâr pada akhirnya tak mampu untuk membentuk karakter individu pemangkunya menjadi lebih beradab dan bertakwa. Bahkan nyadhâr sekadar menjadi momentum perayaan ritual tradisi dan agama semata.

Kegamangan gagalnya tranformasi budaya pada generasi muda dapat kita dalam serangkaian ritual nyadhâr. Banyak peziarah tidak lagi mengindahkan etiket ketika nyekar ke makam para leluhur yang dianggap sakral. Mereka dengan enjoy mempertontonkan “budaya” salah-kaprah. Ziarah kubur dengan pakaian “u can see” seolaholah menjadi mode menakjubkan kaum modern.

Karena itu, mitos “mengorek luka lama” yang bertahan dalam diri sebagian orang-orang Pinggir Papas mesti segera dibedah. Mereka harus lebih jernih memandang dan mendudukkan upacara nyadhâr sebagai produk sekaligus proses men-tradisi yang mesti diwariskan secara utuh pada anak cucu.

Nyadhâr mesti diniatkan untuk membentuk tatanan masyarakat yang berbudaya sekaligus ketuhanan yang kuat.

Kemungkinan lain yang dapat ditempuh pada masa yang akan datang, sebagai upaya mentranformasikan upacara nyadhâr beserta nilai-nilai yang melingkupinya, masyarakat Pinggir Papas sudah seyogyanya untuk mengkonkretkan tata adat mereka dalam lembaga adat dan rumah budaya. Lembaga adat untuk menghidupkan kembali peranperan tokoh lokal dalam dinamika sosial. Sedangkan rumah budaya untuk menjadi ruang dialog antara pini-sepuh dan generasi muda dalam memahami lapisan makna upacara nyadhâr.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail. com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

RABU 6 AGUSTUS 2014 No. 0413 | TAHUN III

RABU 6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III

OPINI 8

ant/eric ireng

PEMBATASAN SOLAR BERSUBSIDI. Seorang petugas melakukan pengisian solar bersubsidi di salah satu mobil, tak jauh dari poster pemberitahuan pembatasan waktu pelayanan untuk solar bersubsidi di SPBU di Surabaya, kemarin. Sesuai instruksi Pemerintah melalui Surat Edaran BPH Migas No. 937/07/Ka.BPH/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Pengendalian Jenis BBM Tertentu Tahun 2014, pembelian Solar Bersubsidi akan dibatasi di jam 08.00-18.00 waktu setempat terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2014.

Penjualan Solar Bersubsidi Seharusnya Dibatasi 50 SPBU se-Jatim-Bali Telah Diberlakukan SURABAYA - Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V menyatakan sebanyak 50 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) se-Jawa Timur - Bali telah membatasi penjualan solar bersubsidi sejak awal Agustus lalu.

"Upaya tersebut adalah komitmen kami menjalankan kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran BPH Migas No. 937/07/

Ka.BPH/2014 tanggal 24 Juli 2014 perihal Pengendalian Jenis BBM Tertentu Tahun 2014," kata General Manager Pertamina MOR V,

Giri Santoso, di Surabaya, Selasa (5/8).

Dari puluhan SPBU itu, ungkap dia, sebanyak 42 SPBU berada di Jatim dan delapan SPBU lainnya berada di Denpasar, Bali.

Namun, secara keseluruhan saat ini tercatat jumlah SPBU di Jawa Timur mencapai 835 SPBU. "Kemudian, total di Bali ada sebanyak 180 SPBU," ujarnya.

Dengan kebijakan tersebut, optimistis dia, 50 SPBU tersebut hanya melayani pembelian solar subsidi pada pukul 08.00 hingga 18.00 waktu setempat.

"Untuk menyosialisasikan kebijakan itu, kami telah menempel stiker, poster, dan memasang spanduk sehingga masyarakat dapat mengenali SPBU yang dikenai pembatasan waktu penjualan so-

lar bersubsidi," katanya.

Di sisi lain, tambah dia, Pertamina juga melakukan langkah tertentu untuk mengantisipasi kebutuhan konsumen yang melakukan pembelian BBM kendaraan diesel di luar waktu pembatasan.

"Salah satunya dengan meningkatkan ketersediaan Pertamina Dex dan Solar Non Subsidi di 50 SPBU tersebut," katanya.

Sementara itu, lanjut dia, upaya penghentian pengiriman premium juga siap dilakukannya di dua SPBU di jalan Tol Sidoarjo.

Tepatnya berlaku mulai tanggal 6 Agustus 2014.

"Tindakan kami ini sekaligus diikuti dengan peningkatan ketersediaan Pertamax plus dan Pertamax agar dapat mengakomodasi kebutuhan konsumen," katanya. = ANT/NURUL H/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III

Pemkot Malang Terancam Kehilangan PAD Rp 3 Miliar MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, terancam kehilangan potensi pendapatan asli daerah sebesar Rp 3 miliar dari sektor pemasangan reklame insidental di sejumlah lokasi strategis.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang Ade Herawanto mengakui dampak dari pelarangan pemasangan reklame insidental di sejumlah titik strategis tersebut berpotensi menghilangkan pendapatan asli daerah (PAD) cukup besar, yakni sekitar Rp 3 miliar.

Target PAD dari pemasangan reklame insidental di 15 titik strategis itu sebesar Rp 5 miliar dan saat ini sudah terealisasi sekitar Rp 2,5 miliar.

"Kalau pemasangan reklame insidental itu sekarang dilarang, otomatis kami akan kehilangan pendapatan, bahkan bisa lebih dari Rp3 miliar, sebab setiap tahun selalu melebihi target," ujar

Ade, Selasa (5/8).

Hanya saja, tegas Ade, potensi PAD tersebut bukan "menguap" dan tidak masuk ke kas daerah, tapi semata-mata karena adanya pelarangan yang dituangkan dalam Surat edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2014.

Saat ini, penyetoran pajak harus melalui Bank Jatim, kalaupun dititipkan pegawai juga harus segera disetorkan, maksimal 1 kali 24 jam, sehingga kecil kemungkinan terjadi penggunaan yang menyimpang oleh pegawai Dispenda.

Ia mengakui beberapa waktu lalu memang ada indikasi hilangnya potensi pajak dari pemasangan reklame insidental, tapi

bukan dikorupsi dan tidak masuk kas daerah, namun karena adanya pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Pada saat itu banyak sekali reklame insidental, tapi hanya satu dua yang membayar pajak.

"Kami kesulitan melacak reklame insidental para calon legislatif dan partai politik, tidak hanya yang dipajang di papan reklame permanen, tapi juga yang dipasang di pinggir jalan, apalagi yang di paku di pohon atau di tempel di tiang listrik," tuturnya.

Wali Kota Malang Moch Anton bersikukuh melarang pemasangan reklame insidental di 15 titik strategis, meski harus kehilangan potensi PAD. Alasan Anton mengeluarkan SE pelarangan tersebut, karena adanya masukan dari masyarakat yang terganggu dengan pemasangan reklame di trotoar, sehingga

menganggu pengguna jalan, termasuk difabel.

Anton mengakui kebijakannya itu mendapat protes dari kalangan pengusaha maupun wakil rakyat.

"Meski mendapatkan protes, kami akan jalan terus, bahkan kami sudah beberapa kali membahas masalah ini dan bakal mener junkan inspektorat untuk menelusuri adanya pejabat yang 'bermain', sehingga PAD miliaran rupiah dari sektor pajak reklame insidental itu menguap," tegas Anton, belum lama ini.

Ke-15 lokasi strategis yang dilarang untuk pemasangan reklame insidental itu di antaranya adalah di Jalan A Yani, Balearjosari, Jalan S Supriyadi, Jalan MT Haryono, Jalan Raya Dieng, Jalan Kawi, jalan Semeru, Jalan Mayjen Panjaitan, serta Jalan Raya Tlogomas. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

PAKAI KENDARAAN DINAS

Pegawai Jalani Hukuman "Push Up" MALANG - Sejumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, Jawa Timur, harus menjalani hukuman "push up" di depan umum karena melakukan pelanggaran terhadap kendaraan dinas yang mereka pakai ketika mudik Lebaran Idul Fitri 1435 Hijriah.

"Siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap kendaraan dinas harus diberi sanksi untuk memberi efek jera, salah satunya harus menjalani 'push up' di depan umum maupun teguran secara lisan," kata Kepala Dinas Pendapatan daerah (Dispenda) Kota Malang Ade Herawanto usai memeriksa dan mengecek kendaraan dinas instansi tersebut di kawasan perkantoran terpadu Kedungkandang, Selasa (5/8).

Ade mengatakan pelanggaran terhadap penggunaan kendaraan dinas yang dilakukan anak buahnya itu di antaranya adalah mengubah motor yang seharusnya pelat merah menjadi pelat hitam, bahkan ada yang tidak dilengkapi dengan pelat nomor.

Selain memeriksa pelat nomor, kelengkapan surat kenda-

raan dan kondisi fisik kendaraan juga diperiksa pascalibur panjang Lebaran ini. SIM, STNK juga diperiksa dan hasilnya lengkap semua, namun jika ada kendaraan yang kondisinya rusak harus segera diperbaiki.

Ia mengemukakan keberadaan kendaraan dinas baik motor maupun mobil, sangat penting, sebab kendaraan tersebut membantu petugas dalam melakukan pemantauan pajak. Saat ini jumlah mobil dinas Dispenda sebanyak 12 unit dan motor sebanyak 36 unit siap pakai serta lima unit yang masih baru dibeli.

"Ke depan pemeriksaan rutin ini akan kami lakukan setiap bulan agar penggunaan kendaraan dinas bisa maksimal, apalagi semua petugas pajak adalah petugas lapangan untuk mengawasi wajib pajak," ucap Ade. Lebih lanjut, Ade mengatakan pengecekan kendaraan secara rutin, baik fisik maupun kelengkapan surat kendaraan tersebut demi kesiapan kendaraan dinas yang akan digunakan kembali untuk operasional kerja. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

ant/septianda perdana

PANTAU ARUS BALIK. Seorang petugas Dinas Perhubungan memantau titik keramaian melalui cctv di Area Traffic Control System (ATSC) Medan, Sumut, kemarin. Sebanyak 15 titik keramaian di kawasan kota Medan telah dipasangi cctv untuk memudahkan petugas memantau arus lalu lintas dan mengatasi kemacetan pada saat arus balik Lebaran 2014.

9

PASAR KOBLEN

Izin Belum Diterbitkan SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya belum mengeluarkan izin operasional Pasar Buah Koblen yang menempati bekas Rumah Tahanan Militer (RTM) karena belum mengantongi Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya, Erick Cahyadi mengatakan pihaknya belum mengeluarkan SKRK maupun IMB bagi pasar yang menempati bangunan cagar budaya tipe C itu karena sejauh ini pihak investor belum mendapat perizinan dari Tim Cagar Budaya.

"Penggunaan bangunan cagar budaya untuk kegiatan apapun, termasuk komersil, harus ada rekomendasi dan izin dari tim yang mengurusi soal bangunan bersejarah ini," katanya, Selasa (5/8).

Menuruat dia, SKRK Pasar Buah Koblen ini bisa keluar ketika semua syarat sudah terpenuhi, misalnya bukti kepemilkan dan yang juga penting harus ada izin dari Tim Cagar Budaya.

"Izin dari tim ini yang belum ada," kata Eri. Berhubung bekas RTM ini dalam cagar budaya masuk klasifikasi tipe C, lanjut dia, maka masih bisa diubah peruntukannya, termasuk untuk kegiatan usaha. Beberapa bagian dari bangunan ini juga diubah, namun harus mendapat persetujuan dan izin dari tim cagar budaya.

Berbeda ketika bangunan cagar budaya itu masuk klasifikasi tipe A, maka bangunan itu tidak boleh diubah-ubah. Mengingat Surabaya dalam perekonomiannya sudah mengukuhkan diri sebagai kota perdagangan dan jasa.

Sehingga, sebagian pasar lokasi dan kawasan yang ada di kota Pahlawan ini diperbolehkan untuk kegiatan usaha yang mengacu pada dua sektor tersebut. Namun karena tidak mengantongi izin apapun, maka potensi pajak di pasar buah Koblen ini tidak ada. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III

Pemprov -Pemuka Agama Memiliki Sikap atas ISIS SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengumpulkan pemuka agama dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menyikapi 'Islamic State of Iraq and Syria' (ISIS) yang kemungkinan ada di provinsi setempat.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan pada pekan ini pihaknya akan mengumpulkan sejumlah tokoh agama dan juga tokoh masyarakat untuk memba-

has masalah tersebut.

"Sejak semalam saya mendapatkan banyak telepon terkait dengan hal ini dan pada pekan ini kami akan mengumpulkan

sejumlah pemuka agama untuk menanggapi hal ini," katanya usai melakukan Halalbihalal dengan forum pimpinan daerah di Provinsi Jawa Timur, Selasa (5/8).

Ia mengemukakan, dengan adanya pertemuan dengan para ulama dan tokoh agama tersebut diharapkan bisa mendapatkan rumusan terkait dengan ISIS di Provinsi Jawa Timur.

"Kami mengimbau supaya

masyarakat Jatim khususnya mengikuti seruan Menkopolhukam dan Kapolri tentang adanya ajakan ISIS, telah menjadi konsensus konstitusi dan politik yang mengganggu ideologi negara menjadi musuh negara," katanya.

Ia mengatakan, jika memang ISIS merupakan salah satu organisasi yang garisnya mengganggu keutuhan NKRI maka patut ditolak.

"Sikap saya, Kapolda dan seluruh jajaran Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Jatim, dan Pangdam sangat tegas, kalau memang ISIS mengancam dan mengganggu Pancasila, UUD 45 dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kami akan menolak," katanya.

Pada kegiatan halalbihalal ini dihadiri sejumlah pejabat, seperti Kapolda, Pangdam V Brawijaya, Ketua DPRD Jatim, Konjen negara sahabat, dan sejumlah pejabat lainnya.

Ada 24 Bupati dan Walikota yang turut hadir di antaranya Bupati Sampang Fannan Hasib, Bupati Sodoarjo Syaiful illah dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

TRIWULAN II/2014

Perekonomian Jatim Tumbuh 5,94 Persen

ant/adhitya hendra

INFLASI DI JATIM. Petani mencabut gulma di area persawahan yang ditanami bawang merah di Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jatim, beberapa hari yang lalu. Pada Juni 2014 Jatim mengalami inflasi sebesar 0,36 persen.

TAK TERPAUT

Inflasi Malang Jauh di Bawah Prediksi MALANG - Tingkat inflasi Kota Malang, Jawa Timur, pada Juli 2014 masih jauh di bawah dari yang diprediksikan, yakni hanya 0,49 persen atau tidak terpaut jauh dari dua bulan sebelumnya.

"Sebelumnya ada prediksi angka inflasi Kota Malang bakal melambung tinggi pada Juli karena dipicu beberapa momen khusus puasa dan Lebaran, namun, ternyata masih terkendali," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang Muhammad Sarjan, Selasa (5/8).

Dia mengatakan angka itu terpaut jauh dengan dua bulan sebelumnya, yakni Mei sebesar 0,31 persen dan Juni 0,37 persen.

Menurut dia, dari delapan kota/ kabuapten di Jatim yang dihitung angka inflasinya, semua mengalami inflasi, namun yang paling tinggi adalah Kota Probolinggo

yang mencapai 0,99 persen, disusul Sumenep sebesar 0,89 persen.

Sedangkan Kota Malang berada di posisi kelima dengan angka inflasi sebesar 0,49 persen.

Inflasi di Kota Malang, lanjutnya, terjadi karena adanya kenaikan maupun penurunan harga sejumlah komoditas, namun yang paling tinggi adalah kelompok bahan makanan sebesar 0,90 persen yang disusul kelompok bahan makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,36 persen.

Selain itu, katanya, juga dipengaruhi oleh kelompok perumahan, gas, listrik serta bahan bakar lainnya sebesar 0,16 persen.

Ada sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, di antaranya adalah ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, listrik, angkutan kota, kentang, emas

perhiasan, kelapa, pepaya, dan kentang. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga adalah bawang putih, angkutan udara, bawang merah, wortel, gula pasir, batu bata, jeruk, kayu balokan, labu siam, serta melon.

Ia mengakui dibandingkan dengan kota lain, indikator harga tiket pesawat berpengaruh besar terhadap penghitungan infalsi pada Juli, sebab pada saat penghitungan angka inflasi Juli, harga tiket pesawat dari Malang menuju berbagai daerah, khususnya Jakarta mengalami penurunan.

"Karena poinnya cukup besar dan pengaruhnya cukup tinggi terhadap inflasi, maka inflasi di Kota Malang terlalu tinggi. Hanya saja, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan juga mendorong angka inflasi di daerah ini," ujarnya. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

SURABAYA - Perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,94 persen pada triwulan II tahun 2014 dibandingkan periode sama tahun 2013 atau mengalami perlambatan karena tidak sesuai target yang dicanangkan dalam RPJMD 2014 minimal sebesar 6,56 persen.

"Kondisi itu menjadi salah satu indikasi kian menurunnya kinerja ekonomi Jatim pada tahun ini," kata Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, M Sairi Hasbullah di Surabaya, Selasa (5/8).

Padahal, ungkap dia, selama tahun 2012 realisasi pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan II berhasil mencapai 7,3 persen. Selain itu, pada tahun 2013 masih bagus di posisi 6,9 persen.

"Walau begitu, jika dibandingkan dengan kinerja ekonomi nasional pada periode sama yang mencapai 5,12 persen maka ekonomi Jatim triwulan II/2014 jauh lebih baik," ujarnya.

Sementara itu, jelas dia, rendahnya angka pertumbuhan yang dicapai Jatim triwulan II/2014 disebabkan oleh semakin mundurnya laju pertumbuhan dari sektor pertanian di wilayah tersebut.

"Pada triwulan II/2014, pertumbuhan sektor pertanian mencapai 0,54 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Jika dibanding triwulan sebelumnya, pertumbuhannya justru mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu sebesar 12,36 persen," katanya.

Secara umum, tambah dia, situasi tersebut adalah siklus bi-

asa. Penyebabnya puncak panen raya terjadi pada triwulan I atau antara bulan Februari-Maret.

Sementara, pada bulan AprilMei terjadi penurunan kinerja yang luar biasa.

"Kini yang perlu dicermati, sektor pertanian ini memang mulai mengalami penyusutan.

Apalagi, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Jatim kian melemah," ucapnya.

Hal itu, sebut dia, terlihat dari realisasi kontribusi sektor pertanian yang terus menyusut dari tahun ke tahun. Pada triwulan II/2012, pertumbuhan sektor pertanian mampu mencapai 4,68 persen dengan kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim sebesar 15,98 persen.

"Lalu pada tahun 2013, pertumbuhannya mengalami penurunan menjadi 1,42 persen dengan sumbangannya sebesar 15,36 persen," tuturnya.

Kalau tahun ini, lanjut dia, pertumbuhannya pada triwulan yang sama menjadi sangat tipis diangka 0,54 persen dan kontribusinya juga kian menyusut menjadi 14,93 persen.

Akibatnya sektor pertanian kian tergusur dan menjadi penyumbang terendah kedua dalam pertumbuhan perekonomian Jatim yaitu hanya sebesar 0,07 persen.

"Kemudian, sektor yang berkontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan II/2014 yakni sektor perdagangan hotel dan restoran, dan sektor jasa," katanya. = ANT/CHANDRA HN/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III

11

JELANG PILKADA

PDIP Menyiapkan Survei JEMBER - Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jember, Jawa Timur, segera melakukan survei untuk menentukan calon Bupati menjelang pemilihan umum kepala daerah setempat pada tahun 2015.

"Untuk menentukan siapa calon yang akan didukung partai dalam Pilkada Jember tentu harus melakukan survei terlebih dahulu, sehingga tidak hanya berdasarkan keinginan partai politik saja," kata Ketua DPC PDIP Jember Kusen Andalas, Selasa (5/8).

Sebelumnya, lanjut dia, PDIP Jember hanya melakukan rapat kerja cabang khusus (rakercabsus) yang melibatkan seluruh kader tingkat ranting dan pengurus anak cabang (PAC) untuk menentukan siapa calon kepala daerah yang akan diusung dalam pemilihan bupati dan wakil bupati.

"Namun, saat ini perlu adanya survei yang melibatkan lembaga independen untuk mengetahui calon mana yang diminati oleh masyarakat seperti pencalonan capres Joko Widodo pada Pemilu Presiden yang digelar 9 Juli 2014," ucap Kusen yang juga Wakil Bupati Jember dua periode itu.

Ia mengaku belum tahu pasti apakah dirinya akan maju sebagai calon Bupati Jember periode 2015-2020 seiring dengan kemenangan partai koalisi PDIP yang mengantarkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai calon presiden terpilih dalam Pemilu Presiden 2014.

"Secara pribadi saya tidak punya keinginan untuk menjadi Bupati Jember dan saat ini fokus menyelesaikan tugas saya sebagai Wabup Jember mendampingi Bapak MZA Djalal hingga tahun 2015," paparnya.

Saat ditanya tentang kriteria calon bupati dan calon wakil bupati yang akan diusung oleh partai berlambang banteng moncong putih tersebut dalam Pilkada 2015, Kusen mengaku belum melakukan pembahasan di internal partai terkait persoalan tersebut. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

ant/suryanto

ANGIN KENCANG TERPA KAWASAN NELAYAN. Nelayan bergotong-royong mengevakuasi perahu setelah angin kencang menerpa kawasan Pemukiman Nelayan, Nambangan, Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (5/8). Akibat angin kencang di kawasan perairan Surabaya dan sekitarnya, puluhan perahu terbalik dan nelayan memilih tidak melaut demi keselamatan mereka.

Waspadai Angin Kencang SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya meminta warga khususnya yang berada di pesisir pantai mewaspadai fenomena alam berupa angin kencang yang sempat membuat 44 perahu tenggelam, sembilan di antaranya rusak, seperti yang terjadi pada Selasa (5/8) pagi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Kota Surabaya Soemarno mengatakan angin kencang yang menerjang kawasan Kecamatan Bulak pada Selasa pagi berdampak cukup serius.

"Jadi ini memang fenomena alam berupa angin kencang

dan sudah diprediksi serta diinformasikan oleh BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika)," kata Soemarno, yang juga adalah Ketua Penanggulangan Bencana Surabaya.

Menurut dia, berdasarkan keterangan BMKG Juanda Surabaya diperkirakan angin kencang akan berlangsung selama satu pekan.

Biasa itu terjadi sekitar Juli-Agustus.

"Untuk warga di kawasan pesisir disarankan berhati-hati dan waspada karena kecepatan angin mencapai lebih dari 40 Kilometer (KM)/jam dengan ketinggian gelombang antara empat dan lima meter," jelasnya.

Angin kencang terjadi pada pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB, di wilayah kecamatan Bulak yang terkena dampaknya. Sebanyak 44 perahu tenggelam dan sembilan rusak.

Soemarno mengatakan tenggelamnya perahu-perahu itu

sebab perahu tersebut ditambatkan di pantai. "Karena ombak besar dan terisi oleh air laut. Apakah perahunya rusak atau tidak kita belum tahu persisnya," ungkapnya.

Dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa. Hanya ada satu orang yang terluka dan sudah dirujuk ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terdekat. Sementara itu wilayah Kenjeran, Asemrowo dan Rungkut tidak terkena dampaknya sebab perahu mereka ditambatkan ke sungai, dan tidak ada masalah. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

CALON HAJI

Jemaah Diberangkatkan 11 September BOJONEGORO - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), menyebutkan sebanyak 1.095 calon haji di wilayah setempat diperkirakan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Juanda Surabaya pada 11,12 dan 13 September.

"Perkiraan jadwal keberangkatan para calon haji Bojonegoro itu mengacu pada keberangkatan jamaah di Jatim, yang akan dimulai 31 Agustus," kata Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Bojonegoro Wachid Priyono, Selasa (5/8).

Sesuai jadwal, katanya, calon

haji Jatim, yang pertama kali berangkat, yaitu Pembantu Gubernur Wilayah Kerja V Surabaya, disusul kemudian Pembantu Gubenur Wilayah Kerja III Kediri, Jember, Madiun, Malang, kemudian Bojonegoro.

"Pembantu Gubernur Wilayah II Bojonegoro, meliputi Tuban dan Lamongan, memperoleh jadwal berangkat agak belakang, sehingga kami perkirakan keberangkatannya berkisar 11,12 atau 13 September," katanya menegaskan.

Semula, katanya, jumlah calon haji di Bojonegoro yang memperoleh daftar panggil berangkat

musim haji tahun ini tercatat sebanyak 1.040 calhaj.

Tapi, lanjutnya, sebanyak 45 orang di antaranya batal berangkat, karena meninggal dunia, meminta pengunduran jadwal keberangkatan dan kesulitan ekonomi.

Dengan demikian, menurut dia, calon haji di daerahnya yang dipastikan berangkat musim haji tahun ini sebanyak 995 orang, karena sudah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan membuat paspor.

"Jumlah calon haji Bojonegoro bertambah, karena memperoleh

tambahan porsi dari Kemenag Pusat sebanyak 103 orang," jelasnya.

Menurut dia, tambahan porsi tersebut, karena di Jatim, ada sekitar 2.000 calonn haji yang batal berangkat dengan berbagai faktor, sehingga setelah dilaporkan kepada Kemenag Pusat, jatah tersebut dibagikan kembali kepada daerah di Jatim.

Hanya saja, masih menurut dia, tambahan untuk 103 calon haji untuk daerahnya itu, yang bisa terisi 84 calon haji, sedangkan 19 lainnya tidak bisa berangkat dengan alasan ekonomi. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 RABU 6 AGUSTUS 2014|NO. 0413|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

RABU 6 AGUSTUS 2014 NO. 0413 | TAHUN III

MUI Rapatkan Barisan ISIS Jangan Sampai Berkembang di NKRI PROBOLINGGO – Himbauan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan paham kelompok Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) mendapat respon dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo.

Guna mengantisipasi kelompok sektarian radikal tersebut, MUI akan merapatkan barisan.

“Kita akan merapatkan barisan dalam bingkai NKRI,” tandas Ketua MUI Kota Probolinggo, KH. Masruhin kepada wartawan, Selasa (5/8).

Menurutnya, paham kelompok ISIS itu merupakan kelompok yang menentang pemerintahan yang sah yang tidak boleh terjadi di NKRI. “Setelah kita mengadakan rapat internal MUI dan melakukan pengkajian, ISIS itu merupakan gerakan kelompok yang menentang terhadap pemerintahan yang sah,” terang dia.

Di Iraq dan Syiria, kata KH. Masruhin, paham kelompok ini telah melakukan perlawanan terhadap pemerintahan disana. Se-

hingga bentuk dari perlawanan tersebut merupakan doktrin dari gerakan mereka.

Agar paham kelompok sektarian radikal itu tidak merambah ke daerah, MUI Kota Probolinggo akan mengundang semua takmir masjid se-Kota Probolinggo. Tujuannya, agar umat Islam merapatkan barisan dalam menghadapi gerakan yang justru merongrong NKRI. KH. Masruhin menambahkan, giat mengundang para pengurus takmir masjid se-Kota Probolinggo itu rencananya akan dilakukan pada 14 Agustus 2014 mendatang. “Semua takmir masjid di Kota Probolinggo nantinya akan kita undang,” terang mantan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo itu.

Lalu bagaimana jika di Kota

Probolinggo ada indikasi gerakan ISIS? Dia menegaskan, masyarakat harus segera melaporkannya kepada yang berwenang. Karena gerakan tersebut sudah jelas menentang terhadap pemerintahan yang sah yang justru nanti akan memecah belah

NKRI. “Laporkan saja kepada yang berwajib. Dan ISIS jangan sampai berkembang di NKRI,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto

Masa Jabatan PPK Berakhir

Kontrak Kerja Hanya Tujuh Bulan PROBOLINGGO - Masa jabatan Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) Pemilu Presiden (Pilpres) nampaknya sudah berakhir sejak 30 Juli kemarin.

Kepastian itu setelah setelah mereka memperoleh surat edaran dari KPU pusat.

Surat edaran yang diterima dari KPU pusat tersebut, menerangkan kalau kontrak PPK yang ada di Kecamatan sudah berakhir pada tanggal 30 Juli 2014 terhitung kontrak sebanyak tujuh bulan dengan alasan pilpres berlangsung dalam satu putar saja.

“Memang awalnya kontrak untuk PPK sebanyak 9 bulan untuk pilpres. Namun dalam 7 bulan sudah habis massa jabatan. Untuk saat ini kami sudah bukan anggota PPK lagi,” terang mantan PPK Kecamatan Leces, Ali Sujoko, kepada wartawan, Selasa (5/8).

Ali Sujoko mengatakan, sebelum dirinya dan keempat anggota PPK dinyatakan lepas jabatan karena massa kontrak

habis. PPK juga harus memberikan pertanggung jawaban terlebih dahulu dengan menyerahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas pelaksanaan pilpres kemarin kepada KPU.“Hanya itu saja, tidak ada istilah secara seremonial cara pemberhentian PPK,” tegasnya.

Dikatakan, awal kontak oleh KPU untuk PPK selama 9 bulan, bukan secara otomatis gaji yang diberikan sesuai massa kerja.“Jadi yang dua bulan berikutnya sudah tidak terhitung lagi untuk gaji anggota PPK,”tandas Ali Sujoko.

Menanggapi hal itu, anggota komisioner KPU Kabupaten Probolinggo, Irfan Ghozi mengatakan, jumlah PPK yang ada di Kabupaten Probolinggo sebanyak 24 PPK. Dengan jumlah anggota sebanyak 120 orang.“ PPK terdiri dari lima orang dengan terdiri dari unsur ketua,” jelasnya. =Mahfud Hidayatullah

PASCA HARI RAYA

Ada Kenaikan Pemesanan Pelat NKB PROBOLINGGO – Pasca hari raya Idul Fitri 1435, pesanan pembuatan pelat nomer kend-

araan meningkat. Hal ini terlihat di salah satu percetakan di Jalan Mastrib, Kota Probolinggo. Men-

ingkatnya pemesanan pelat nomer itu, tidak hanya pasca lebaran ini. Tetapi sudah sejak menjelang

lebaran kemarin.

“Sebelum lebaran kemarin sudah banyak yang pesan plat nomer kendaraan,” ujar pemilik percetakan plat nomer kendaraan, Bayu saat ditemui wartawan, Selasa (5/8).

Dia menjelaskan, pemesan plat nomer, tidak hanya kendaraan roda dua saja. Tetapi juga banyak pesanan kendaraan roda empat. Saking banyaknya pesanan, Bayu sampai merekrut karyawan untuk memenuhi permintaan.

Bayu sendiri mengaku, jika dengan meningkatnya pesanan pembuatan plat nomer kendaraan tersebut, membuat dia dan keluarganya tidak bisa mudik ke kampong halamannya. “Ya terpaksa kita tidak bisa mudik, karena banyak pesanan yang harus segera diselesaikan,” terang dia.

Sedangkan harga pembuatan plat nomer kendaraan itu variatif.

Tergantung dari jenis dan model huruf yang dipesan oleh konsumen. Harga variatif itu mulai Rp.25 ribu hingga Rp.35 ribu.

Bayu mengaku tidak tahu, kenapa pesanan plat nomer kendaraan kini mengalami peningkatan. Bisa saja, meningkatnya konsumen itu akibat factor dari banyaknya masyarakat yang melakukan mudik dengan menggunakan kendaraan pribadi.

Sejak meningkatnya pesanan pembuatan plat nomer itu, pria asal Jember itu mengaku jika omset yang dia peroleh sejak bulan puasa hingga pasca lebaran ini mencapai Rp.7 juta. “Itu pendapatan kotor yang kita peroleh,” katanya.

Pemilik kios pembuatan plat nomer kendaraan lainnya, Misbah juga mengatakan serupa.

Sejak bulan puasa hingga pasca lebaran tahun ini banyaknya pemesan mengalami peningkatan. Bahkan, ia sendiri mengaku kewalahan.

“Saya sendiri kewalahan menerima pesanan. Terkadang juga saya tolak, karena kurangnya tenaga yang tidak bisa memenuhi permintaan,” katanya. =Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 6 AGUSTUS 2014|NO. 0413|TAHUN III

13

Ada Problem di Pencatatan Nikah Juknis Belum Terbit, Terkesan Dipaksakan PROBOLINGGO – Regulasi pencatatan nikah dan rujuk di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir 10 Juli 2014 dengan keluarnya PP No 48 Tahun 2014 tentang Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Merujuk PP tersebut, nikah di kantor KUA, gratis, alias perai.

Nikah di rumah atau di luar jam kerja, juga gratis, tapi dikenakan uang jasa profesi dan transpor penghulu yang menghadiri dan mengawasi nikah tersebut, sebesar Rp600 ribu.

“Biaya nikah malah tidak meringankan warga, tapi justru memberatkan.

Apakah berlakunya PP 48 tahun 2014 berlaku serentak seluruh indonesia, dan regulasinya sudah diterapkan,”ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Probolinggo, As’ad Anshari, dalam dengar pendapat tentang regulasi biaya pencatatan nikah, bersama Kantor Kemenag dan KUA se Kota Probolinggo, Selasa (5/8).

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, Muhammad mengatakan tugas Kemenag di daerah secara struktural tergantung kebijakan dari pusat. “Ini menjadi masalah. Tanpa ada sosialisi dahulu kepada masyarakat, PP Nomor 48 tahun 2014 sudah diberlakukan,” keluhnya.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang mengatur masalah biaya pernikahan memang sudah diterbitkan.

Aturan terbaru itu tertuang dalam PP Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya pencatatan nikah.

Tetapi, petunjuk teknis (juknis) mengenai penerapan PP Nomor 48 tahun 2014 ini, hingga sekarang belum jua diterbitkan. Sebetulnya pemberlakuan peraturan tersebut sangat ringan. Pihaknya menyebut ada tiga opsi yang diberlakukan.

Yakni opsi petama, pelaksanaan akan nikah dilakukan di kantor KUA tidak dikenakan biaya, tanpa ada pembedaan baik yang kaya maupun miskin .

Opsi kedua, jika dilakukan diluar kantor KUA dikenakan biaya Rp.600.000. Sedangkan opsi ketiga, yakni bagi mereka yang tidak mampu karena terkena bencana alam, tidak dikenakan biaya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa/ kelurahan.

“Karena berlakunya PP tersebut diberlakukan 12 Juli 2014, dan PP dibuat 27 Juni 2014. Dan juknis pemberlakukan PP 48 tersebut itu masih belum jelas. Padahal

masyarakat berkaitan dengan hari, tiga bulan sebelumnya sudah mendaftar ke KUA. Secara terpisah, Kasi Bimbangan Program Masyarakat Islam, Kemenag Kota Probolinggo, Dawam Ikhsan, menyebut PP Nomor 48 tahun 2014 hadir sebagai Perubahan atas PP Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif PNBP. Menurut PP baru ini, pencatatan nikah atau rujuk yang dilaksanakan di balai nikah tidak dipungut biaya alias Rp 0. Keten-

tuan ini berlaku bagi masyarakat secara umum tanpa membedakan status ekonomi.

Sebaliknya jika pernikahan dilaksanakan di luar balai nikah dan atau di luar jam kerja maka catin harus membayar PNBP dengan tarif Rp. 600 ribu sebagai jasa profesi dan transpor bagi penghulu yang menghadiri dan mencatat pernikahan tersebut.

Soal biaya diatur dalam Peraturan Presiden (PP). Dua PP terakhir yang mengatur PNBP NR adalah PP Nomor 51 tahun 2000, kemudian diubah dengan PP Nomor 47 tahun 2004. Di dalam PP tersebut ditetapkan tarif PNBP pencatatan nikah dan rujuk pada KUA Rp.30.000 “Implikasi di era baru Biaya Rp.30 ribu sekali nikah itu tanpa

membedakan di mana dan kapan nikah itu dilaksanakan menyisakan persoalan bagi penghulu dan juga bagi masyarakat, terutama nikah yang dilaksanakan di luar balai nikah,”kata Dawam Ikhsan.

Data Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo, menyebutkan angka pernikahan selama tahun 2012 sebanyak 1912 pasangan, dan tahun 2013 sebanyak 1989 pasangan. Jika diprosentase, tahun 2012 angka pernikahan diluar kantor sebesar 80 persen.

Sebaliknya tahun 2013 justru terbalik, dimana data pernikahan di kantor KUA sebesar 80 persen.“Dengan adanya perubahan tersebut, kebanyakan masyarakat mengeluhkan mahalnya biaya nikah sebesar Rp.600

ribu,” tandasnya.

Mengakhiri dengar pendapat, As’ad Anshari, meminta kebijakan baru ini tentu harus disosialisasikan oleh aparat Kementerian Agama secara berjenjang sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami dengan baik.

Di samping itu, pemantauan dan pengawasan dari Kasi Bimas Islam dan Kepala Kankemenag juga sangat penting sehingga penghulu tidak memungut di luar ketentuan yang berlaku.

“Kebijakan pencatatan nikah/ rujuk gratis ini diharapkan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Masyarakat tentu berharap agar penyesuaian kebijakan ini dapat terealisir dalam waktu yang tidak terlalu lama,”ucapnya. =M.Hisbullah Huda

14

KORAN MADURA

Probolinggo

RABU 6 AGUSTUS 2014|NO. 0413|TAHUN III

PROYEK

Kabag APS Tidak Mengakui Tender Proyek Tak Fair PROBOLINGGO – Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Probolinggo, Warto membantah ada tudingan miring terhadap pelaksanaan tender proyek yang dinilai tidak fair. Pasalnya, semua pelaksanaan lelang yang diadakan oleh Bagian Pembangunan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Semua kita lakukan dengan fair. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” tandasnya saat dikonfirmasi

wartawan, Selasa (5/8).

Belakangan ini ada beberapa rekanan yang mengeluh soal pelaksanaan tender proyek di lingkungan Kota Probolinggo. Rekanan itu mengeluh karena ada tender proyek yang dimenangkan oleh CV yang berasal dari luar Kota Probolinggo.

Menangggapi hal itu, Kabag Warto menanggapinya dengan dingin. Dia mengatakan, persoalan siapa yang memenangkan tender itu berdasarkan dari

kelengkapan persyaratan dan kualitas perusahaan yang mengajukan.

“Kalau persyaratan dari perusahaan itu sudah sesuai dengan aturan, saya kira tidak masalah.

Kita tidak akan tebang pilih. Kita tidak akan melihat apakah dia itu berasal dari Kota Probolinggo atau dari luar Kota Probolinggo,” katanya.

Ia juga menampik dalam meloloskan peserta tender bukan sistim titipan dari pejabat daerah.

“Tidak ada titip-titipan. Semua pelaksanaan tender yang sudah kita laksanakan dengan fair,” ujar dia.

Di era digital ini, Warto menegaskan, jika pihaknya tidak bisa main-main. Karena pengumuman lelang atau tender itu sudah dilakukan secara transparan.

Seperti melalui E-proc dan pengumuman yang sudah dipasang di papan pengumuman di depan kantor Bagian Pembangunan.

“Sekarang itu sudah melalui on-

line, jadi kita tidak bisa mainmain,” akunya.

Sementara itu, PT Pandan Landun, Munir saat ditemui wartawan mengatakan, ada tender proyek yang dinilai telah melanggar aturan. Seperti tender proyek pasar Ikan Kecamatan Mayangan. Tender proyek itu telah usai. Namun pihak CV tidak bisa menunjukkan Surat Badan Usaha (SBU) hingga batas waktu yang sudah ditentukan. =Muhammad Sugianto

SOLANECEAE

Harga Tomat Anjlok

NORMAL. Aktivitas kehidupan warga pesisir setelah libur lebaran

Nelayan Mulai Melaut PROBOLINGGO - Aktivitas kehidupan warga pesisir, khususnya para nelayan nampaknya mulai kembali normal untuk melaut. Setelah mereka meliburkan diri untuk musim lebaran beberapa hari lalu.

Salah satu nelayan asal warga pesisir Desa Randu Putih Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Ahmad (54) mengatakan selama H-2 sebelum lebaran para nelayan tidak melakukan aktivitas melaut.

Nelayan tidak melaut menjelang lebaran, menurut Ahmad, permintaan ikan laut dihari itu tidak cukup tinggi. Sehingga nelayan tidak begitu besar untuk berencana mencari ikan dikala itu.“Apalagi di hari itu, semua warga masyarakat sudah disibukkan lebaran,” katanya kepada

wartawan, Selasa (5/8).

Namun, sejak beberapa hari H+5 lebaran kemarin, nelayan sudah mulai kembali bekerja untuk melaut. Libur menjelang lebaran memang sudah menjadi tradisi warga pesisir.“P ermintaan ikan laut dari warga sudah mulai banyak, sehingga nelayan segera melaut setelah lebaran,” tandas Ahmad.

Senada disampaikan, Rohim (27). Salah satu nelayan di wilayah Kabupaten Probolinggo, menjelaskan, dirinya saat ini sudah mulai mencari ikan dilaut.

Namun tidak bisa melaut terlalu ketengah.

Karena cuaca dan angin laut masih tergolong besar.“Saya dan nelayan lainnya, khususnya pemilik perahu kecil mencari ikan di daerah yang tidak begitu jauh dari bibir pantai,”ucapnya.

Ia mengaku, musim lebaran kemarin kebutuhan tergolong besar. Disamping menyiapkan kebutuhan untuk keluarga, juga menyediakan persiapan untuk para saudara dan sanak kerabat.“Jadi tabungan masyarakat khususnya para neleyan sudah mulai menipis. Jadi saya sudah kembali beraktifitas lagi untuk bisa menafkahi mereka,” ungkapnya. =Mahfud Hidayatulah

PROBOLINGGO - Petani yang menanam tomat di wilayah Kabupaten Probolinggo kembali resah dengan hasil panennya.

Karena harga jual di kalangan petani mencapai Rp 400 perkilogramnya.

Anjloknya harga tomat di wilayah Kabupaten Probolinggo, banyak petani rela tidak memanennya karena dipengaruhi situasi harga jualnya.

“Ya nggak imbang mas dengan ongkos panen dengan hasil tomat yang di dapatkan,” kata, Slamet (47) salah satu petani asal Desa Sumberbulu Kecamatn Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, kepada wartawan, Selasa (5/8).

Menurutnya, ongkos panen setiap orangnya mencapai Rp 20 ribu. Sementara harga jual tomat sangat murah. Melihat kondisi tersebut, banyak buah tomat yang sudah layak panen akhirnya ditinggalkan begitu saja.“Ya kadang saya suruh warga yang ingin tomat disruh mengambil sendiri di sawahnya.

Jadi hitung-hitung tomat digratiskan,” terangnya.

Dikatakan, anjloknya harga tomat memperkirakan karena melimpahnya stok di tingkat petani di berbagai daerah penghasil tomat. Sebaliknya permintaan tomat dari perusahaan atau pabrik justru berkurang.

“Memang sebelumnya, harga tomat sempat mengalami harga normal dikalangan petani yakni mencapai angka Rp 4-5 ribu rupiah perkilogramnya,” ucap Slamet.

Sementara itu, Pedagang Sayur di Pasar Leces Kabupaten Probolinggo, Wasit (40) mengaku, murahnya harga tomat dikarenakan pasokan dan stok tomat di daerah lain lumayan banyak. Bahkan memperkirakan kalau sudah mau musim mangga.

“Biasanya harag tomat murah. Ini terjadi ketika musim mangga tiba. Bahkan penghasil tomat seperti Jember dan Lumjang, saat ini banyak pasokan yang datang daeri daerah itu.Kemungkinan tomat sudah memasuki panen raya,” ucapnya. =Mahfud Hidayatulllah

ANJLOK. Harga jual tomat petani tak seimbang dengan ongkos panen, sehingga banyak petani rela tidak memanennya.

KORAN MADURA

lahraga

MANCHESTER UNITED

Pelajaran Penting dari Tur Pramusim MU Manchester United seperti sudah kembali ke karakter aslinya setelah sukses menjuarai International Champions Cup di Amerika Serikat. Sejauh ini, Louis Van Gaal mampu membangunkan potensi Setan Merah.

Rooney (harus) Jadi Kapten MU

Pasti ada yang tidak sepakat, khususnya setelah suporter MU dibuat cemas dan ketar-ketir dengan keinginan hengkang Wayne Rooney di musim lalu. Namun, Rooney tetaplah bagian penting dari MU. Apa yang ditunjukkannya selama tur pramusim di Amerika Serikat menjelaskan bahwa ia mampu mengambil tanggung jawab yang ditinggalkan Nemanja Vidic sebagai Kapten MU. Apalagi kandidat kuat lainnya, Robin van Persie masih didera cedera dan akan absen di laga-laga awal MU di pentas Liga Primer Inggris. Meskipun selain mereka berdua, Louis Van Gaal dapat menunjuk Darren Fletcher yang sudah mengapteni tiga laga MU selama tur pramusim ini.

Filosofi Van Gaal

Van Gaal memang baru melatih MU selama tiga pekan, tapi dia telah menerapkan metode dan skema pemainan khasnya pada formasi 3-4-1-2. Sejauh ini, pemain MU bisa beradaptasi dengan sistem tiga bek ini. Sebagian pemain belajar dengan peran dan posisi baru, misalnya Ashley Yong yang didapuk sebagai wing back.

Setidaknya, Van Gaal butuh dua bek tengah berpengalaman sebelum deadline transfer musim panas ini. Sejauh ini, dua nama yang dihubungan dengan Old Trafford adalah Mats Hummels dan Thomas Vermaelen.

Surplus Pemain

Van Gaal menyatakan bahwa skuat MU tidak seimbang, terutama menumpuknya pemain bertipe No. 10 di dalam tim. Oleh karena itu, meneer Van Gaal disebut akan menjual beberapa pemainnya, di antaranya yang santer disebut adalah Nani, Shinji Kagawa, Marouane Fellaini, Wilfried Zaha dan Anderson yang paling santer disebutkan.

Selain itu, Javier Hernandez juga kemungkinan pergi menyusul ketertarikan Atletico Madrid.

Daya Tahan Fletcher

MU Tetap Butuh Bek

Meskipun Jonny Evans, Phil Jones dan Chris Smalling dapat beradaptasi dengan sistem baru yang diterapkan Van Gaal, mereka tetaplah darah-darah muda dan cukup riskan menggantungkan beban besar pada mereka.

Apalagi Van Gaal nyata-nyata mengatakan bahwa perubahan terbesar MU ada pada pemain belakang mereka. MU harus segera mencari pemain yang bisa menggantikan p e r a n Vidic, Ferdinand dan Evra sebagai pemimpin di lini belakang mereka musim depan.

Michael Carrick harus menepi selama tiga bulan setelah mendapat cedera pada pergelangan kakinya. Semasa itu, Fletcher baru saja kembali ke tim utama Manchester United setelah absen begitu lama karena penyakit radang usus besar.

Selama tur pramusim, Fletcher tampil impresif dan membuktikan kemampuan dirinya. Namun, pertanyaan besarnya, berapa lama Fletcher bisa bertahan? Apakah dia perlu diistirahatkan pada tahap-tahap tertentu? Jelas, MU membutuhkan gelandang tengah baru. Hadirnya gelandang baru akan meringankan beban Fletcher, Herrera dan Cleverley hingga Carrick kembali pada pertengahan Oktober nanti.=MIRROR/DAR

KORAN MADURA

RABU 6 AGUSTUS 20146|AGUSTUS No. 0413 |2014 TAHUN III RABU

No. 0413 | TAHUN III

15 15

Rodgers Berharap Coutinho Tinggal Lebih Lama MIAMI - Pelatih Liverpool Brendan Rodgers berharap Philippe Coutinho mau menandatangani kontrak baru agar tinggal lebih lama di Anfield. Pasalnya, kehadiran pemain internasional Brasil itu dari Inter Milan 18 bulan silam dengan harga 8,5 juta pound memberi dampak yang signifikan bagi klub Merseyside tersebut.

P

emain 22 tahun ini menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang Rodgers di Liverpool dan karena itu dia berharap Coutinho mau menandatangani kontrak jangka panjang dalam waktu yang tidak lama lagi.

“Saya tidak yakin kapan ini akan dilakukan. Saya belum berbicara dengan para direktur dalam beberapa hari terakhir sehingga saya belum tahu posisi kami dalam masalah ini, tetapi saya sendiri menilai, dia adalah seorang pemain yang paling kami butuhkan dan inginkan untuk periode waktu ke depan,” kata Rodgers, Selasa (5/8) pagi WIB. Dia melanjutkan, “Saya yakin, saya akan lebih banyak mendengar tentang itu ketika saya akan kembali ke Inggris Selasa (kemarin).”

Sementara itu, kiper Real Madrid Diego Lopez dilaporkan semakin dekat untuk hijrah ke AS Monaco. Pemain 32 tahun itu diperkirakan segera menyepakati kontrak berdurasi tiga tahun dengan klub Monaco dengan nilai sebesar 5,5 juta euro atau Rp 8,8 miliar per musim.

Kabar hengkangnya Lopez tidak lepas dari kedatangan penjaga gawang anyar Keylor Navas ke Santiago Bernabeu yang diikat selama enam tahun.

Pos penjaga gawang “El Real” musim depan dipercaya hanya akan diisi oleh Navas dan sang kapten Iker Casillas. Navas sendiri sebenarnya sudah berada di Santiago Bernabeu pada 1 Agustus kemarin. Namun kedatangannya ke markas Madrid harus tertunda hingga 4 Agustus karena kubu Madrid harus memberikan klarifikasi terkait masa depan Casillas dan Lopez.

Monaco sejatinya telah menyatakan ketertarikannya untuk memboyong Lopez. Ma-

drid bahkan memasukan Lopez sebagai bagian dari transfer James Rodriguez dari Monaco, tetapi Lopez bersikukuh untuk tetap tinggal di Madrid. Selain itu, Lopez juga menjadi salah satu incaran tim Serie A, Napoli.=SKY SPORTS/CAROL AJI

PHILIPPE COUTINHO

menjadi bagian penting dari sistem permainan Liverpool, sehingga pelatih Brendan Rodgers mengharapkan sang pemain mau menandatangani kontrak baru bersama The Reds dan bertahan lebih lama di Anfield.

KORAN MADURA 16 BACA JUGA

RABU 6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III

g Rodgers Berharap Coutinho

Tinggal Lebih Lama | Halaman 15

g Pelajaran Penting dari Tur

Pramusim United| Halaman 15

lahraga KORAN MADURA

3

Manchester United: De Gea; Jones, Smalling, Evans (Blackett 46); Valencia (Shaw 8), Fletcher (Cleverley 46), Herrera (Lingard 78), Young; Mata (Kagawa 69); Rooney, Hernandez (Nani 69).

1

16

RABU 6 AGUSTUS 2014 No. 0413 | TAHUN III

Liverpool: Mignolet, Kelly, Johnson, Skrtel, Sakho (Toure 74), Gerrard (Lucas 63), Allen (Can 63), Henderson, Coutinho (Peterson 77), Lambert (Ibe 63), Sterling.

TROFI PERTAMA MU Louis Van Gaal Puji Wayne Rooney MIAMI-Manchester United (MU) tampil sebagai kampiun turnamen pramusim International Champions Cup (ICC) usai mengandaskan perlawanan Liverpool dengan skor 3-1 di partai final yang berlangsung Selasa (5/8) pagi WIB. Trofi ini adalah raihan pertama MU pada era Louis Van Gaal.

W WAYNE ROONEY tampil impresif sepanjang tur pramusim Manchester United di Amerika Serikat. Pelatih Louis Van Gaal pun tak ragu memberikan pujian kepadanya.

ayne Rooney, Juan Mata, dan Jesse Lingard menjadi pahlawan kemenangan Manchester United (MU) pada laga yang berlangsung di Sun Life Stadium, Miami, Amerika Serikat itu. Tak pelak, pelatih Setan Merah Louis van Gaal memuji Rooney yang didaulatnya sebagai kapten tim pada turnamen ini, selain karena mencetak gol juga membuat sejumlah umpan.

Pada laga ini, Liverpool unggul terlebih dahulu berkat gol Steven Gerrard dari titik putih pada menit ke-14 menyusul pelanggaran bek Jonny Evans terhadap Raheem Sterling di dalam kotak penalti. Kedudukan 1-0 ini bertahan hingga turun minum.

Di babak kedua, MU mulai bangkit. Ketika pertandingan ba-

bak kedua baru berjalan 10 menit, Wayne Rooney mampu menyamakan kedudukan dengan tendangan voli kaki kiri dari dalam kotak penalti ke pojok kanan atas gawang Liverpool memanfaatkan umpan silang jauh Javier Hernandez.

Dua menit berselang, MU berbalik unggul melalui gol Juan Mata memanfaatkan umpan terukur Luke Shaw. Menjelang laga usai, tepatnya pada menit ke-88, MU semakin unggul jauh berkat gol Jesse Lingard memanfaatkan umpan Shinji Kagawa. Hingga peluit panjang dibunyikan wasit, kedudukan 3-1 untuk kemenangan MU tidak berubah.

Pelatih Louis van Gaal secara khusus puas dengan hasil yang mereka raih selama turnamen ini.

Dia pun secara khusus memuji Wayne Rooney pada laga ini. “Dia

selalu seorang juara. Saya kira dia layak mendapat penghargaan karena dia memberi banyak umpan dan mencetak gol. Tetapi kami juga bertahan secara baik. Banyak sekali bek yang juga bisa menjadi pemain terbaik pada turnamen ini,” kata Van Gaal.

Dia melanjutkan, “Untuk Rooney, gol itu sangat penting.

Golnya indah. Anda bisa melihat serangan dan apa yang dia lakukan dengan menempatkan bola di bawah lengan penjaga gawang dan juga di pojok gawang. Umpan silang Chicharito juga menawan.”

Pada laga itu, Van Gaal memberi ban kapten kepada Rooney.

“Saya selalu mencari peluang untuk memberikan ban kapten kepada para pemain. Hari ini, Rooney bermain selama 90 menit untuk pertama kalinya,” ucapnya.

Sementara pelatih Liverpool Brendan Rodgers mengaku memetik banyak hal positif dari kekalahan atas MU. “Saya kira ini sebuah laga yang sangat baik dan kedua tim bermain bagus. Kami bisa memimpin terlebih dahulu dan memiliki sejumlah peluang menambah gol.

Bahkan kami seharusnya mendapat satu lagi penalti,” kata Rodgers. =ESPN/CAROL AJI/DAR

RABU 6 AGUSTUS 2014 No. 0413 | TAHUN III

MENGHAKIMI PENCURI MOTOR PAMEKASAN

WARGA SYIAH BELUM DITERIMA SAMPANG

F

K

KORAN MADURA

ARINA HIDAYAH RABU 6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III IMPIAN ITU BUTUH PERJUANGAN NETER KOLENANG

A

P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Komisioner KPU Bertolak ke Jakarta Menjalani Sidang Pilpres tanpa Didampingi Pengacara PAMEKASAN - Tadi malam tiga komisioner KPU Pamekasan, yaitu Ketua KPU Moh. Hamzah, Anggota KPU Divisi Teknis dan Data Moh. Subhan, juga Anggota KPU Devisi Hukum Hairil Anwar bertolak ke Jakarta. Mereka akan menghadapi sidang perdana di MK hari ini, yang rencananya dimulai pukul 09.00 WIB.

S

idang ini dilaksanakan setelah adanya gugatan dari Tim Sukses (Timses) Pasangan Prabowo-Hatta Pamekasan dengan tergugat KPU Pamekasan, terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Pilpres 9 Juli yang lalu.

Ketua KPU Moh. Hamzah mengungkapkan pihaknya sudah siap dalam menghadapi sidang tersebut. Segala sesuatu sudah dipersiapkan, menyangkut data, berkas-berkas, dan bukti-bukti lainnya, untuk dibawa ke hadapan majelis hakim MK. Dalam persiapan menghadapi PHPU ini, KPU Pamekasan juga telah menggelar rapat pleno dengan KPU Jatim beberapa waktu lalu, dalam rangka membahas persiapan sidang tersebut. Dari hasil pleno tersebut, KPU Pamekasan diminta agar membuat kronologi proses rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), sebagai bukti dalam persidangan di MK. Sebab yang digugat oleh pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 ini adalah terkait DPKTb tersebut.

Anggota KPU Divisi Teknis dan Data Moh. Subhan turut menjelaskan bahwa pihaknya diadukan atas hasil rekapitulasi DPKTb KPU Pamekasan, yang jumlahnya lebih sedikit dari data yang dimiliki Timses Prabowo-Hatta.

Data DPKTb versi Tim Prabowo tidak sama dengan data riil KPU

Pamekasan. Menurutnya, data Timses Prabowo-Hatta tersebut tidak berdasar dan kurang valid.

Sebab lebih banyak dari data KPU Pamekasan. KPU Pamekasan dalam merekap DPKTb ini sudah berdasarkan fakta, kevalidan, dan aturan yang ditentukan. Akan tetapi Subhan mempersilakan adanya gugatan tersebut dan nanti bisa dibuktikan mana data yang lebih valid di muka majelis hakim MK. “Nanti kami akan membeberkan segala data kami.

Tentunya penggugat juga akan membeberkan datanya. Biarkan mejelis hakim yang menilai,” ungkap Subhan kemarin (5/8).

Dari perbedaan data itu, KPU Pamekasan memiliki DPKTb berdasar hasil rekapitulasi yang telah digelar yakni sebanyak 1.699 suara. Sedangkan data versi Timses Prabowo-Hatta sebanyak 2.246 suara. Dasar inilah yang dipakai Timses pasangan yang memenangi Pilpres di Pamekasan ini untuk melayangkan gugatan ke MK. Ketua K P U menyat-

akan tidak hanya KPU Pamekasan saja, dari Jatim yang bertolak ke Jakarta untuk menghadiri sidang di MK sebagai tergugat. Akan tetapi ada enam KPU lainnya, yaitu KPU Kota Surabaya, KPU Sidoarjo, KPU Malang, KPU Kota Batu, KPU Jember, dan KPU Banyuwangi, yang juga menjadi tergugat di MK atas masalah PHPU terkait Pilpres ini. Pihaknya berharap dalam sidang hari ini, khususnya untuk KPU Pamekasan berjalan lancar. Dalam menghadapi sidang perdana itu, Hamzah mengungkapkan pihaknya masih belum meminta didampingi pengacara.

“Cukup kami saja. Belum membutuhkan pengacara.

Sebenarnya yang diminta hadir cukup Divisi Hukum dan Divisi Data saja. Saya ikut hadir untuk mendampingi dan memberi support buat kedua rekan tersebut,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, pada Pilpres 9 Juli 2014 lalu di Pamekasan, telah digelar di 1.645 TPS yang tersebar di 189 desa/ kelura-

han, di 13 kecamatan, yang dihadiri 76 persen pemilih, dari jumlah total DPT (setelah ditambah DPT Khusus) sebanyak 682.886 orang.

Dari tingkat kehadiran itu, suara pasangan Prabowo-Hatta menang sebanyak 73 persen dari suara sah. Suara tidak sah ada 3.601.

Jumlah penyelenggara

Cukup kami saja.

Belum membutuhkan pengacara.

Sebenarnya yang diminta hadir cukup Divisi Hukum dan Divisi Data saja.

Saya ikut hadir untuk mendampingi dan memberi support buat kedua rekan tersebut.

Moh. Hamzah Ketua KPU Pamekasan

pemilu yang dilibatkan sebanyak 12.152 orang. Meliputi sebanyak 11.515 anggota KPPS, 567 anggota PPS, 65 anggota PPK, dan lima anggota KPU Pamekasan. Sedangkan untuk pengawas yang diterjunkan sebanyak 417 orang.

Meliputi 372 orang anggota PPL dan pengawas relawan, 42 orang anggota panwascam, dan tiga orang anggota Panwaslu Pamekasan. =SUKMA FIRDAUS/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 6 AGUSTUS 2014 No. 0413 | TAHUN III

INSTANSI PEMERINTAH

Kantor UPT-P Tak Layak Huni SUMENEP - Kepala Disdik Sumenep A. Shadik mengatakan keberadaan kantor Unit Pelaksana Teknis Pendidikan (UPT-P) di beberapa kecamatan tidak layak huni, baik di kecamatan daratan maupun kepulauan.

"Kalau kantornya sudah ada semua.

Hanya saja perlu dilakukan rehab, baik rehab berat maupun rehap sedang. Itu tidak hanya terjadi di kepulauan saja, di daratan juga demikian," katanya kepada Koran Madura, Selasa (5/8).

Menurut Shadik, banyaknya kantor UPT Pendidikan yang tidak layak pakai, karena sudah termakan usia dan tidak pernah mendapat bantuan rehab dari pemerintah. "Untuk melakukan rehab kan butuh anggaran yang tidak sedikit, sedangkan anggaran yang kita punya sangat terbatas," keluhnya.

Pihaknya berharap, sekalipun beberapa kantor UPT Pendidikan tak layak, pelayanan tidak mengecewakan.

"Kami akan segera melakukan pembenahan secara gradual, sehingga pada tahun 2015 mendatang minimalnya banyak yang sudah direhap," janjinya.

Keberadaan kantor UPT, menurut Shadik, punya peran besar untuk memajukan dunia pendidikan ke depannya. "UPT merupakan ujung tombak kami. Makanya kami ke depannya terus mengusahakan agar setiap tahunnya ada pembenahan," tukasnya.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep Ach. Salim mengaku kecewa, sebab setiap tahunnya selalu dianggarkan untup rehab sejumlah kantor UPT Pendidikan. "Anggarannya setiap tahunnya memang ada. Namun, kami tidak bisa merinci dengan detail, karena kami tidak pegang teksnya," katanya kepada wartawan di tempat kerjanya, kemarin.

Politisi partai berlambangkan ka'bah itu menduga, keberadaan anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah sia-sia. "Kami tidak akan buruk sangka, namun kalau benar, itu patut dicurigai dalam pekerjaannya di bawah," terangnya.

Oleh sebab itu, pihaknya selaku wakil rakyat dalam waktu dekat akan melakukan investigasi secara mendalam terhadap semua realisasi program di bawah naungan Disdik, termasuk realisasi program rehab kantor UPT Pendidikan.

"Kami pasti akan selalu memonitoring di setiap program yang ada di Sumenep ini. Sebab, kami tidak mau tidak susuai dengan juknis (petunjuk teknis) yang ada," tukasnya. =JUNAEDI/MK

Di bawah terik matahari. Petani tembakau merawat daun emas tersebut, Selasa (5/8). Hingga saat ini pemerintah belum bisa ikut campur dalam menentukan harga tembakau dan terkesan cuci tangan.

Pemkab Cuci Tangan Terkait Standardisasi Harga Tembakau SUMENEP – Menjelang panen tembakau, petani dibuat was-was. Pasalnnya, sampai detik ini belum ada penentuan harga si daun emas itu. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) mengaku tidak bisa menentukan harga tembakau. Bahkan, keduanya malah saling lempar tanggung jawab.

Kabid Perdagangan Disperindag Sumenep R Heni Yulianto mengatakan, tembakau itu tidak termasuk tata niaga.

Sehingga harga tembakau disesuaikan dengan kualitas dan kebutuhan dari pabrikan. “Soal harga tembakau itu berlaku hukum pasar. Sebab, pemerintah menetapkan sebagai barang bebas. Dalam hal ini sangat berkaitan dengan kuali-

tas,” katanya.

Namun demikian, dia menggaris bawahi, meski sudah masuk barang bebas, pemerintah tidak tinggal diam jika terjadi ketimpangan harga atau harga merosot drastis.

Sehingga hal-hal yang menyangkut kebijakan pemerintah, biasanya Disperindag selalu diundang untuk duduk bersama.

“Kami sarankan silakan

tanyakan ke Dishutbun soal ketentuan perlindungan harga dan pemasaran tembakau itu, Mas. Sebab, Dishutbun koordinator, kami hanya sebagai anggota tim tembakau kabupaten,” ungkapnya.

Diterangkan lebih jauh, soal merosotnya harga tembakau, biasanya Dishutbun selaku koordinator melakukan langkah-langkah mediasi dengan perwakilan/asosiasi petani tembakau dan melibatkan Komisi B. ”Masalah harga langsung ke Dishutbun,” katanya, mengulangi.

Kabid Perkebunan Dishutbun Sumenep Nasah Bandy justru angkat tangan soal perlindungan dan pengaturan harga tembakau. Dia berala-

san soal harga tembakau itu bukan termasuk kewenangan Dishutbun. Sebab, Dishutbun hanya berkaitan dengan mulai dari pengolahan lahan tembakau sampai tembakau itu panen. Pasca panen terkait harga dan pemasaran tembakau itu sudah masuk tupoksinya Disperindag.

“Memang ada tim tembakau kabupaten yang melibatkan instansinya bersama Disperindag. Namun demikian, tidak lantas koordinator tim itu berasal dari Dishutbun. Sebab dilihat dari tupoksinya saja terkait tata niaga/perdagangan sekaligus pemasarannya itu sudah ranahnya Disperindag,” ujarnya. =ALI RIDHO/YAT

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III

Raperda Pilkades Belum Tuntas

Seremonial

Sumenep Miliki RDTR Kawasan Perkotaan INOVASI. Kepala Dinas PU Cipta Karya Bambang Irianto (kiri, pegang mik) saat memberikan penjelasan soal RDTR beberapa waktu lalu di Surabaya.

Pembahasan 18 Agustus Mendatang SUMENEP – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemilihan Kepala Desa (Pilkads) serentak masih belum selesai. Padahal pelaksaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2014 tinggal 2 bulan lagi, Oktober mendatang. Belum selesai raperda itu, disebabkan terbentur kegiatan internal DPRD Sumenep.

Anggota Komisi A DPRD Sumenep Hamid Ali Munir mengakui jika pembahasan raperda tentang pilkades serentak masih belum selesai. ”Bukannya kami lengah dalam menjalankan tugas, namun masih menyelesaikan kegiatan lain yang sifatnya lebih mendesak lagi,” katanya.

Menurut politisi PKB itu, agenda di internal DPRD khususnya di Komisi A, mulai dari awal bulan puasa hingga saat ini masih melakukan pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

”Pembahasan PAK sudah selesai, jadi kami sekarang tinggal fokus pada penyusunan raperda pilkades serentak itu,” akunya.

Pembahasan raperda pilkades serentak itu akan dilakukan pada tanggal 18 Agustus mendatang.

Agenda pembahasan yang akan dilakukan itu, merupakan kelanjutan dari pembahasan yang telah usai beberapa bulan yang lalu. ”Pembahasan itu merupakan kerja maraton,” ungkapnya.

Lebih lanjut Hamid mengatakan, keberadaan raperda itu dinilai sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pilkades serentak mendatang. Itu untuk menjadi payung hukum pelaksanaan pilkades serentak sesuai dengan kebijkan Bupati Sumenep. ”Memang kami sadari, selama ini pelaksanaan pilkades serentak masih belum mempunyai payung hukum yang jelas, makanya ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi kami untuk segera diselesaikan sebelum masa jabatan purna,” janjinya. =JUNAEDI/YAT

TERPEROSOK. Truk pengangkut garam terperosok di jalan Dr. Cipto, Selasa (5/8). Jalan tersebut baru diperbaiki beberapa bulan yang lalu, namun kualitas jalan tidak mampu menahan angkutan dengan muatan berat.

C

S

UMENEP – Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan. RDTR ini merupakan penjabaran dari Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota/Kabupaten. Saat ini hanya menunggu persetujuan dari Gubernur Jatim, Soekarwo.

RDTR sebagai wujud pemanfaatan ruang Bagian Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan secara terperinci guna melaksanakan program-program pembangunan perkotaan.

Juga merupakan rencana yang menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional perkotaan. Sehingga, tercipta lingkungan harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Sedangkan RDTR ini berlaku salam lima tahun dan dituangkan ke dalam peta rencana dengan skala 1 : 5.000 atau lebih.

Itu sesuai dengan ketentuan Pasal 59 PP Nomor 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap RTRW kabupaten/ kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTRnya. Bagian dari wilayah yang akan disusun RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota.

RDTR itu berfungsi sebagai pengendalian mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW, acuan kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci, acuan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang serta Acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang. Tidak hanya itu, RDTR juga bermanfaat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah, swasta, atau masyarakat.

Selain itu, juga menjadi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten/kota secara keseluruhan, Ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat BWP (Bagian Wilayah Kota) atau Sub BWP. Dalam konteks Sumenep, penyusuan RDTR itu mengacu kepada amanat Pera-

turan Daerah Sumenep no. 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Sumenep. Dalam Materi teknisnya, Kota Sumenep merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang perlu disusun RDTR. ”Jadi, keberadaan RDTR ini memang sangat perlu. Untuk tata ruang kota yang lebih bagus,” kata Bambang Irianto, Kepala Dinas PU Cipta Karya.

Menurut Bambang, Materi Teknis RDTR BWP Kota Sumenep disusun pada tahun 2013. Bahkan, pihaknya telah melakukan konsultasi ke Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur sebanyak lima kali. Materi itu juga sudah disampaikan di hadapan anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jwa Timur.

Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi dilakukan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep.

Lebih lanjut mantan Kepala Disbudparpora ini mengungkapkan, penyusunan Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi tidak sembarangan. Melainkan melibatkan seluruh Kepala Desa dan Lurah dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) 4 kali pertemuan dan Uji publik dengan mengundang seluruh ketua RW di BWP Kota Sumenep dan Stakeholder yang terkait. ”Itu sesuai dengan PP No. 68 tahun 2010 tentang keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang,” ungkapnya.

Bambang menuturkan, Progres Raperda RDTR BWP Kota Sumenep sebenarnya telah mendapatkan persetujuan substansi materi Gubernur melalui Keputusan Gubernur No. 88/11.K/KPTS/013/2014 tentang Persetujuan Substansi RDTR Bagian Wilayah Kota (BWP) Kota Sumenep. Raperda itu juga sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD Sumenep. ”Saat ini masih dalam tahap evaluasi dari Gubernur, untuk disetujui dan disahkan dari hasil perubahan raperda itu,” ungkapnya. =ADV/MOH. HAYAT

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III

DILARANG. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep membiarkan pedagang musiman menggelar dagangan di Taman Adipura Sumenep, Selasa (5/8). Areal tersebut merupakan daerah terlarang. Di areal Taman tersebut sudah terpasang Peraturan Keindahan, Ketertiban, dan Kebersihan (PK3) tapi diabaikan.

SUMENEP – Memasuki bulan Agustus 2014, sejumlah tempat yang ada di wilayah Kota Sumenep menjadi pasar dadakan.

Salah satunya terlihat di taman Adipura Sumenep.

Di sepanjang trotoar taman Adipura berjejer pedagang bendera. Padahal, daerah tersebut merupakan areal terlarang. Namun, malah terkesan dibiarkan.

Pantauan Koran Madura, sejumlah pedagang musiman itu berjualan bendera merah putih dengan motif yang beraneka ragam di atas trotoar taman Adipura, padahal di sejumlah sudut terdapat larangan keras untuk

Pedagang Musiman di Zona Terlarang Kepala Satpol PP: Saya yang Melegalkan itu Semua berjualan di areal taman Adipura tersebut. ”Selain melanggar PK3 (Peraturan Keindahan Ketertiban dan Kebersihan), juga melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebab, areal itu memang areal bebas yang tidak diperbolehkan ditempati orang berjualan,” kata Junaidi, Koordinator Lembaga Kajian Kritis Sumenep (LKKS) kepada Koran

Madura, kemarin.

Junaidi menuding Pemerintah Kabupaten Sumenep setengah hati dalam menerapkan Perda RTRW. ”Itu memang kenyataan di lapangan, seharusnya Satpol PP sebagai penegak perda reaktif untuk melakukan penertiban, bukan malah terkesan melegalkannya. Kalau itu dilegakan ada apa?” tanyanya.

Oleh sebab itu, pihaknya se-

laku bagian dari agent of control, menduga belum ditertibkannya para pedagang musiman itu, karena sudah ada kesepakatan terselubung antara pemerintah dengan para pedagang. ”Kami patut curiga mengapa itu dibiarkan,” katanya.

Kasatpol PP Sumenep Abd. Madjid malah melegalkan adanya pedagang musiman walaupun berada di areal terlarang. Itu dis-

ebabkan karena alasan kemanusia. ”Selagi tidak mengganggu terhadap jalan raya dan jalan di trotoar itu, kami legalkan,” katanya, kemarin.

Sebab lanjut Madjid, keberadaan pedagang musiman itu hanya untuk sementara waktu saja. ”Itu paling hanya satu atau dua minggu saja, setelah itu sudah tidak ada lagi. Bahkan itu kasihan jika ditertibkan, sebab mayoritas para pedagang itu bukan orang Madura, melainkan pendatang dari Jakarta,” ungkapnya.

Lebih lanjut mantan Camat Kalianget menantang, jika ada seseorang yang mempersoalkan keberadaan para pedagang musiman itu, agar menghubungi dirinya. ”Siapa pun yang mepersoalkan, suruh menghadap saya, Kasatpol PP. Karena saya yang melegalkan itu semua,” sesumbarnya. =JUNAEDI/YAT

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III

E

DUGAAN KORUPSI PNPM TALANGO

BANDARA TRUNOJOYO

Audit BPKP Belum Turun

Pesawat Komersil Layani Tiga Rute

SUMENEP - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep belum tuntas menyidik kasus dugaan korupsi PNPM Talango pada tahun 2010. Pengusutan kasus itu masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim yang tak kunjung turun.

Kejari sudah melayangkan surat permohonan bantuan terkait perhitungan kerugian keuangan negara (PKN) ke BPKP pada 22 April 2014.

Surat tersebut bernomor: B.47/0.5.34/Fd.1/04/2014.

“Audit BPKP belum turun.

Sebab, pihak BPKP masih meminta data tambahan kepada kami terkait kasus ini. Surat permintaan hasil audit BPKP yang dilayangan pada April lalu itu hingga kini belum turun. Pihak kejaksaan Sumenep masih menungu info kapan tim BPKP itu siap ekpose atau gelar perkara tentang korupsi PNPM Talango itu,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sumenep Sugianto.

Pihaknya masih terus mengumpulkan data tambahan sesuai yang diminta oleh BPKP. Apabila sudah dianggap cukup dan sesuai dengan kebutuhan BPKP, pihaknya langsung akan mengirimkan. ”Masalah berapa lama waktunya, kami tidak bisa memastikan. Hanya tinggal menunggu. Masalah audit itu sudah menjadi wewenang BPKP,” ungkapnya.

Kendati demikian, terang dia, pihaknya tetap melakukan proses penyidikan kasus tersebut. Yakni, dengan terus mengumpulkan bukti atas dugaan kasus korupsi PNPM itu.

Sampai saat ini dua oknum sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni berinisial F yang selalu siap ketika diperiksa dan inisial M yang menghilang dan tak pernah menghadiri pemanggilan kejakasaan.

Menurutnya, gelar perkara kasus korupsi PNPM Talango nantinya akan diketahui masuk zona mana, dan hal itu akan ditentukan oleh BPKP. Sudah ada tim BPKP yang mengurus persoalan itu masuk zona mana.

Tak hanya itu, sambung Sugik, hasil ekspose itu juga berkaitan dengan hasil penyidikan seperti apa lalu baru bisa disimpulkan. Sementara ini data atau dokumen tambahan yang diserahkan Kejari ke BPKP akan menentukan untuk pengambilan kesimpulan. =ALI RIDHO

Bupati A. Busyro Karim memberikan keterangan pers kepada wartawan terkait komersialisasi bandara, Selasa (5/6). Penerbangan Bandara Trunojoyo akan melayani tiga rute.

SUMENEP – Meski sudah dinyatakan menjadi bandara komersil, namun penerbangan dari bandara Sumenep belum dilakukan sampai detik ini. Pemkab baru akan memulai penerbangan secara komersil pada 18 Agustus mendatang.

Sedangkan pesawat yang akan digunakan adalah jenis ATR 42, dari maskapai penerbangan Trigana Air. Kepastian penerbangan itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep, Muhammad Fadillah. Mantan Kepala BPBD itu mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan segala sesuatu untuk penerbangan komersil pertama di Bandara Trunojoyo tersebut. ”Jika tidak ada aral 18 Agustus nanti sudah ada penerbangan komersil perdana dengan pesawat ATR 42 milik Trigana Air,” katanya.

ANDA MAU BERIKLAN? Pasang di

Menurut Fadilah, secara simbolis, pesawat yang akan melayani masyarakat umum itu akan dimulai dengan penerbangan pertama dari Surabaya ke Sumenep. Pesawat dimaksud akan membawa rombongan Gubernur Jatim, Kementerian Perhubungan, serta sejumlah pejabat sebagai percobaan awal pesawat milik Trigana Air tersebut.

“Nanti setelah turun di Bandara Trunojoyo juga begitu. Pak Gubernur dan dari Kementerian akan kembali ke Juanda, didampingi Bupati, jajaran Forpimda, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati A. Busyro Karim menegaskan rute penerbangan komersil Bandara Trunojoyo Sumenep direncanakan untuk rute Sumenep-Surabaya, Sumenep-Banjarmasin, dan Sumenep-Malang. “Rute Sumenep-

Kunjungi dan Unduh versi E-paper

Malang itu merupakan rute baru dan sudah final. Yang masih dalam kajian rute Sumenep-Denpasar,” ujarnya.

Mantan Ketua DPRD dua periode ini menuturkan, untuk rute Sumenep-Surabaya, dijadwalkan akan dilalui dalam 3 kali dan dari Surabaya ke Sumenep sebanyak 2 kali dalam seminggu. “Untuk Sumenep-Surabaya jadwalnya pagi, sementara Sumenep-Banjarmasin dijadwalkan sore,” tambahnya.

Ditanya soal harga tiket pesawat, suami Nur Fitiana Busyro Karim ini mengungkapkan, tidak terlalu mahal. Harga tiket itu berkisar 300350 ribu. “Harga tiket diperkirakan antara Rp 350-400 ribu. Kecuali saat promo, harga tiket bisa lebih murah dari itu, yakni kisaran Rp 300 ke 350 ribu,” pungkasnya. =SYAMSUNI/YAT

www.koranmadura.com

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

KORAN MADURA

F KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 6 AGUSTUS 2014 NO. 0413 | TAHUN III

RABU 6 AGUSTUS 2014|NO. 0413|TAHUN III

MADURA

KRIMINAL

Menghakimi Pencuri Motor

F

Polres Melindungi Oknum PNS Pelaku Penggelapan?

Pelapor Berencana Melanjutkan Laporan ke Polda Jatim PAMEKASAN - Masih ingat kasus penggelapan mobil rental yang dilakukan oknum PNS awal April lalu?

Rupanya hingga kini, polisi tidak melakukan penahanan terhadap pelaku, yang bernama Samhaji, 40, yang sehari-hari bertugas sebagai Sekretaris Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, tersebut. Hal ini membuat pemilik rental, Budi Cahyono, 40, warga Jl Sersan Mesrul, yang sekaligus sebagai korban dan pelapor, merasa kecewa. Karena kekecewaannya itu, dia berniat melapor ke Polda Jatim.

DIBORGOL. Pemuda 19 tahun yang nekad melakukan pencurian kendaraan bermotor di siang hari babak belur dihajar massa.

PAMEKASAN - Pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor), Moh Ghulamol Fikri Naufal, 19, asal Kabupaten Mojokerto, babak belur dihajar massa di Jl Trunojoyo, Pamekasan, Selasa (5/8) kemarin.

Naufal dikeroyok massa setelah tertangkap tangan sedang mencuri motor milik Bukhori, warga Jl Niaga, Kelurahan Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan. Kini pelaku ditahan di Mapolsek Kota Pamekasan.

Motor yang digunakan Naufal untuk sampai ke lokasi, Honda Revo bernopol M 6310 AR dan motor korban, Honda Beat Nopol M 3571 EY disita petugas sebagai barang-barang bukti.

Anak Bukhori yang peramana kali mengetahui motornya dicuri, Rafika Alawadiyan, 20, menceritakan sebelum mencuri motor berwarna biru-putih itu, pelaku terlihat mondar-mandir di depan rumahnya, untuk melihat kondisi sekitar.

Setelah dirasa aman, Naufal langsung mendorong motor yang diparkir di halaman rumahnya itu ke arah timur. Rafika baru sadar motornya telah dibawa orang tak dikenal, setelah pelaku

mendorongnya sejauh 20 meter, seketika itu pula Rafika mengejar pelaku sambil dan berteriak maling. Sekita itu, pelaku berusaha melarikan diri dengan meninggalkan motor hasil curiannya.

Disaat bersamaan, warga sekitar berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk mengejar pelaku. Warga nyaris kehilangan jejak karena pelaku berlari dengan sangat cepat. Namun akhirnya, salah satu warga yang mengejar dengan mengendarai motor berhasil menangkap maling itu dengan cara menabrakan motornya. Warga lainnya langsung menghajar Naufal beramai-ramai setelah diketahui sebagai maling.

Beruntung, Naufal bisa diamankan dari amuk massa oleh petugas yang kebetulan melintas di Jl Trunojoyo. Kemudian Naufal dibawa ke Mapolsek kota di Jl Raya Teja untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Orang berjaket hitam itu tidak hanya sekali lewat depan rumah, dia mondar-mandir dengan gelagat yang mencurigakan, sehingga saya perhatikan. Dan dugaan saya itu benar, tidak lama kemudian dia mengambil motor saya,” kata Rafika kepada sejum-

lah wartawan di Mapolsek Kota.

Kanit Reskrim Polsek Kota Pamekasan, Iptu Moh Sholeh mengatakan kepada petugas Naufal mengaku baru tinggal di Pamekasan selam 4 hari, Naufal berasalan tidak tahu jalan sehingga sampai ke loaksi tersebut.

Dalam perjalanannya, ia mengaku tertarik untuk memiliki motor tersebut untuk dikuasai sehingga diambilnya.

Dijelaskan, Naufal tinggal di rumah pamananya, Mukhlison, 40, di Perumahan Nyalabu Permai. Ia bisa sampai ke kawasan itu menggunakan motor milik pamananya, yang diparkir di kolam renang di Jl Purba Pamekasan.

“Kami akan terus kembangkan kasus ini, apakah yang bersangkutan berkerja sendiri atau ada temannya. Atau mungkin ada hubungannya dengan kejadian curanmor yang marak terjadi bekalangan ini di Pamekasan.

Kami juga akan meminta keterangan dari pamannya itu,” katanya.

Akibat perbutannya itu, Naufal akan dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Meski mobil tersebut sudah ditemukan oleh Budi akhir bulan lalu, yang sudah berpindah tangan ke warga Kecamatan Kalianget, Sumenep, yang memaksa Budi untuk menebusnya sebesar Rp 25 juta ke orang tersebut, karena rupanya mobil rentalnya itu sudah digadaikan ke orang lain, tapi dia tetap bersikukuh akan melanjutkan laporan masalah penggelapan mobil yang dialaminya ini ke Polda Jatim. Karena menganggap penyidik Polres Pamekasan tak serius menangani ini. Dia meminta penyidik menahan pelaku, yaitu Samhaji, dalam rangka memberikan efek jera terhadap para pelaku penggelapan lainnya.

Samhaji, dilaporkan atas kasus penggelapan mobil, atas mobil rental merek Daihatsu Xenia bernomor polisi M 1793 D yang disewanya dari Budi sejak 4 April 2014. Saat itu Samhaji hendak menyewa selama lima hari, namun mobil itu tak kunjung kembali ke Budi, hingga akhirnya Budi mencarinya sendiri, dan baru ketemu akhir Agustus kemarin di Kalianget. Diduga Samhaji sengaja menggelapkan mobil itu, dengan cara memindahtangankan ke orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, hanya untuk keuntungan Samhaji sendiri.

Yaitu dengan cara digadaikan ke orang lain. Padahal mobil tersebut adalah mobil rental milik Budi.

Kecurigaan Budi atas gelagat tidak baik Samhaji ini, menguat setelah pada 6

April lalu pukul 02.00 dini hari, mobil itu dikabarkan hilang. Informasi itu disampaikan langsung oleh Samhaji saat bertamu ke rumah Budi. Padahal, beberapa jam sebelumnya, mobil itu berada di RSUD dr. Slamet Martodirdjo Pamekasan. Karena itu, setelah dia yakin Samhaji ini sebenarnya aktor intelektualnya, dia langsung melapor ke Polres. “Tapi laporan saya itu hingga saat ini tak ada tindak lajut yang pasti. Seakan aparat kurang serius menanganinya.

Saya kecewa terhadap polisi, terutama penyidik,” paparnya kemarin (5/8).

Menurutnya, jika kasus ini tidak ditangani serius maka akan bertambah banyak kasus serupa. Sebab tidak ada tindakan efek jera yang diberikan polisi. Buktinya, sampai saat ini pelaku yang sudah lengkap dengan barang bukti mobil masih belum ditahan.

Padahal sebelumnya, menurut Budi, penyidik berjanji akan menetapkan tersangka dan menahannya, jika sudah menemukan barang bukti berupa mobil dimaksud. Akan tetapi sampai sekarang tersangka masih belum ditahan.

Padahal barang bukti mobilnya sudah ada.

Sementara menurut Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Siti Maryatun, tidak ditahannya Samhaji karena dia belum ditetapkan sebagai tersangka. Status dia masih sebagai saksi. Dan hingga saat ini penyidik yang menangani kasus ini masih terus melakukan penyelidikan. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 6 AGUSTUS 2014|NO. 0413|TAHUN III

G

Aroma Dugaan Penyelewengan Dana Rehab SD Mulai Tercium Seluruh Anggaran bersumber dari APBD atas Usulan Dinas Pendidikan PAMEKASAN - Komunitas Mahasiswa Pademawu (KMP) mencium adanya penyelewengan dana rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD) yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pamekasan, maupun yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Meski tidak diulas secara rinci nama-nama lembaga penerima dana rehab, jenis kegiatan dan sumber pendanaannya, namun ditengara anggaran program pembangunan di bidang pendidikan itu banyak diselewengkan.

Juru bicara KMP, Akhmad Kurniawan mengaku heran karena tingginya anggaran pendidikan di wilayah itu tidak diimbangi dengan peningkatan gedung di beberapa lembaga pendidikan.

Berdasar hasil penelusurannya, masih banyak kepala sekolah yang belum menuntaskan reha-

bilitasi gedung sekolah. Mereka beralasan karena keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga harus menunggu kucuran dana program lain untuk menuntaskan rehabilitasi gedung.

Ia menduga, adanya sekolah yang belum menerima program rehabilitasi gedung itu karena pembagian program rahab gedung tidak merata. Hal diduga karena ada pihak-pihak yang bermain dalam pembagian proyek di tubuh Disdik setempat. Ia mendesak pihak Disdik agar menelusuri dugaan itu agar program pem-

AUDIENSI. Aktivis KMP menyoal realisasi anggaran dana rehabilitasi gedung SD.

bangunan merata dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, serta mendesak oknom tersebut diberikan sanksi tegas apabila terbukti.

KMP juga mendesak agar Disdik setempat mempublikasikan seluruh kegiatan dan anggaran yang dikelola melalui website Disdik Pamekasan. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui dan memantau segala pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah.

Dalam kesempatan itu KMP juga meminta transparansi anggaran dana rehabilitasi SD berikut rincianya. Alasannya, untuk dijadikan bahan pengangan dan acuan.

KMP mengaku masih akan menelusuri lebih jauh adanya dugaan penyelewengan anggaran rehab gedung sekolah. Apabila diketahui ada penyelewengan uang negara, KMP akan melapor-

kan ke penegak hukum.

Kepala Bidang (Kabid) TK/SD Disdik Pamekasan, Prama Jaya mengaku tidak bisa memenuhi permintaan para aktivis KMP tersebut. Alasannya, karena permintaan aktivis KMP tidak jelas.

Jenis bantuan dari APBD yang seperti apa yang ditanyakan. Termasuk tidak menyebutkan tahun anggaran berapa serta sekolah apa yang diduga melakukan penyelewengan.

Menurut Prama, seluruh kegiatan rehabilitasi gedung sekolah, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, semuanya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Berikut laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran, yang telah diberikan dan dievaluasi serta ditinjau oleh pihak-pihak yang berwewenang.

Ia mengaku penggunaan ang-

garan sudah transparan, apalagi anggaran yang bersumber dari APBD itu, sudah melalui persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan. Dan penggunaanya sudah berjalan secara transparan. �Seluruh anggaran yang bersumber dari APBD, semua atas usulan dari Disdik dan dibahas secara bersama-sama oleh tim anggaran, baru diputuskan dan disesuaikan dengan kemampuan APBD Pamekasan,� jelasnya.

Sementara mengenai usulan agar seluruh kegiatan ditubuh Disdik Pamekasan diumuumkan melalui website, ia tidak bisa memberikan jawaban pasti.

Prama hanya berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada Kadisdik Pamekasan, Yusuf Suhartono dan Sekretaris Disdik, Slamet Gustiantoko. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 6 AGUSTUS 2014|NO. 0413|TAHUN III

PEJABAT RSUD

Usulan Nama Telah di Meja Bupati

MOBIL PERPUSTAKAAN KELILING. Sejumlah anak - anak memanfaatkan fasilitas perpustakaan keliling di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (5/8). Mobil Perpustakaan Keliling yang disediakan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah ini ditujukan untuk meningkatkan budaya gemar membaca bagi masyarakat.

Penerapan K-13 Berpotensi Lemah Syahwat Disdik Harus Menggandakan CD Panduan Kurikulum PAMEKASAN - Penerapan kurikulum 2013 (K-13) yang akan diberlakukan serentak pada tahun pelajaran 2014 2015 terancam tidak akan maksimal. Hingga saat ini buku panduan kurikulum 2013 belum diberikan kepada seluruh siswa sekolah dasar yang ada di 471 SD tersebar di 13 kecamatan.

Alasannya, rekanan yang bertanggung jawab dalam pengadaan buku kurikulum 2013 khusus wilayah Madura, yakni Jabal Rahmat belum bisa memastikan kapan ribuan buku kurikulum 2013 tersebut akan dikirim ke Madura. Padahal Kurikulum 2013 tersebut wajib dilaksanakan dan diterapkan oleh setiap guru di sekolah masing-masing untuk kelas 1, 2, 4, dan 5. Sebagaimana acuan dan sistem pembelajaran kurikulum 2013 yang sudah ditentukan.

Disdik Pamekasan sendiri sudah berkali-kali mempertanyakan kepada rekanan yang menggan-

dakan buku tersebut. Tetapi jawaban pihak rekanan yang berkantor di Bekasi Jawa Barat itu akan secepat mungkin dikirim. Karena bagaimana pun buku tersebut akan mempermudah dan memacu peserta didik dalam menerapkan kurikulum 2013.

Kepala Bidang (Kabid) TK/ SD Disdik Pamekasan, Pramajaya membenarkan belum dikirimnya buku tersebut. Namun sambil menunggu keluarnya buku K-13, pihaknya sudah memberikan soft copy CD buku panduan kurikulum 2013 yang sudah disebar ke masing-masing Kepala Cabang Disdik Pamekasan. Untuk selanjutnya

diberikan kepada kepala sekolah dan digandakan serta diberikan kepada siswa.

Menurut Prama, keterlambatan buku K-13 tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Pamekasan saja, melainkan juga terjadi di seluruh Indonesia. Tidak hanya tingkat SD, melainkan pula tingkat SMP dan SMA. Permasalahanya sama, yakni dari rekanan yang terlambat mengirimkan cetakan buku kurikulum 2013.

Panggandaan CD tersebut dianggap sebagai salah satu solusi yang harus dilakukan oleh Disdik Pamekasan, untuk memaksimalkan penerapan K-13.

Prama yakin K-13 akan berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Karena yang terpenting dalam K-13 ini yakni kelihaian guru dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik.

Diakui, seluruh guru swasta maupun negeri di Pamekasan sudah mengikuti pelatihan pen-

erapan kurikulum 2013. Dan semuanya sudah dianggap mapan dalam menerapkan kurikulum itu sehingga, tidak perlu diragukan lagi.

Perbedaan mendasar antara K-13 dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diterapkan sejak tahun pelajaran 2007-2008 sampai 2013 yaitu, dalam KTSP kegiatan pengembangan silabus merupakan kewenangan satuan pendidikan.

Namun dalam K-13 kegiatan pengembangan silabus beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kecuali untuk mata pelajaran tertentu yang secara khusus dikembangkan di satuan pendidikan.

Tetapi esensinya dua kurikulum tersebut sama, yakni pembelajaran berpusat pada siswa. Para siswa dituntut mencari pengetahuan, bukan menerima pengetahuan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Kekosongan dua jabatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.

Slamet Martodirdjo, Pamekasan, yaitu jabatan Kapala Bagian Tata Usaha (KTU) dan Wakil Direktur (Wadir) pelayanan medis akan segera diisi, kata Bupati Pamekasan, Ach Syafii. Menurutnya, draf usulan jabatan terhadap dua jabatan di rumah sakit tersebut telah sampai di mejanya. Saat ini pihaknya tengah melakukan telaah usulan tersebut.

“Usulan pengisian dua jabatan di rumah sakit itu sudah sampai kepada kami bulan puasa kemarin, dan kami tengah melakukan pengkajian terhadap drafnya,” katanya.

Pengisian dua jabatan itu akan dilakukan bersamaan dengan mutasi jabatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Sayang, Syafii tidak menyampaikan secara pasti kapan rencana pengisian itu akan dilakukan. “Tidak hanya di RSUD tapi juga beberapa jabatan lain yang juga kami lakukan pengisian,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur RSUD Pamekasan, dr. Farid Anwar mengatakan kendati ada jabatan kosong tugas dari KTU dan Wadir medik tugas-tugas pokoknya tetap ada yang menjalankan.

Dijelaskannya, tugas KTU diserahkan kepada pejabat di bawahnya, yaitu Kepala Sub Bagian (Kasubag) diantaranya Kasubag Umum, Personalia dan pengembangan Sumber Daya Manusia, tergantung pada kebutuahan pelayanan administrasinya.

Sementara tanggungjawab Wadir pelayanan medik juga diambil alih oleh pejabat dibawahnya. Kepala bidang perawatan dan pelayanan medik dengan dibantu oleh para kepala seksi yang ada dibawahnya. “Meskipun jabatan itu kosong tapi tugasnya ada yang memegang.

Harapankan kami tentu yang kekosongan itu bisa diisi, agar lebih memudahakan kerja kami disini” katanya.

Kekosongan itu sempat disorot karena dua jabatan itu sudah lama dibiarkan kosong, sehingga tidak adaya pegawai yang menajabat didua posisi itu telah menyebabkan pengawasan dan pelayanan administrasi menjadi kurang maksimal. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 6 AGUSTUS 2014|NO. 0413|TAHUN III

I

KEMERDEKAAN RI

Penjualan Bendera Mulai Marak di Pinggir Jalan

TAK TERAWAT. Taman bermain anak di bekas Stasiun KA di Jl Trunojoyo akan digusur dan akan dibangun kios untuk PKL

Taman Bermain Bakal Dibongkar

Rp 498.521. 100 Dana Rakyat Terkuras Sia-sia PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menyewa lahan bekas stasiun kereta api milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) yang berada di Jl Trunojoyo, Pamekasan, untuk taman bermain anak-anak.

Namun, karena tidak dapat menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) lahan tersebut akan dibongkar.

Padahal, pembangunan taman permainan bagi anak-anak yang berlokasi di Jl Trunojoyo telah menelan anggaran sebesar Rp 498.521.100. Saat ini tempat tersebut sudah dibiarkan begitu saja oleh pemerintah setempat tanpa dimanfaatkan secara maksimal.

Lokasi permainan yang sudah terbengkalai itu rencananya akan dibongkar, karena lahannya akan digunakan untuk penataan ulang bagi para pedagang kaki lima (PKL) di Pamekasan, yang saat ini menempati sejumlah area terlarang di Pamekasan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabu-

paten Pamekasan, Taufikurrahman mengatakan, lahan disewa oleh Pemkab Pamekasan untuk pusat permainan anak sudah tidak bisa dipertahankan karena tidak memberikan keuntungan bagi pemerintah setempat, sehingga lahannya akan dimanfaatkan pada bidang lain, yaitu akan dimanfaatkan untuk PKL khusus sentra makanan dan minuman (Mamin).

Dijelaskan Taufik, rencana untuk menggusur taman permainan anak itu semakin menguat setelah Pemkab Pamekasan membutuhkan lahan untuk menata PKL, sehingga agar lahan tersebut memberikan manfaat, maka taman

bermain akan dibongkar.

“Insyaallah tahun ini, akan dilakukan pengaturan ulang disana dengan dibangun kios-kios bagi PKL untuk Mamin, anggaran sudah ada di Dinas Permukiman (Dinas PU Cipta Karya) sebesar Rp 1 M,” kata Taufiq.

Menurut Taufiq, Selain tidak memberikan kontribusi yang signifikan, tempat mainan yang pembangunannya dikontraktualkan ke rekanan, juga dinilai kalah bersaing dengan tempat mainan di lokasi lainnya. Sehingga, permainan ditaman tersebut ditinggal oleh masyarakat, dan tidak dioperasikan.

“Selama ini tempat mainan itu tidak memberikan kontribusi yang cukup bagus ke PAD, karena tidak ada peminatnya, makanya kemudian lahan itu dibiarkan karena operasinal permaian dengan hasil yang dipadaptkan lebih besar biaya operasinalnya,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang biasa digelar setiap tanggal 17 Agustus selalu membawa berkah kepada penjual bendera musiman di Pamekasan.

Berkat Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan itu, penjual bendera yang biasa menjual di sejumlah toko alat-alat sekolah, kini mulai mewabah ke sejumlah trotoar, misalnya di Jl Jokotole Pamekasan.

Penjual bendera, justru bukan berasal dari Pamekasan, melainkan dari kota kembang Bandung, yang sengaja datang dari Jawa Barat ke Madura. Karena Pamekasan dinilai sangat strategis untuk mendapatkan keuntungan dari menjual bendera.

Bendera yang dijajahkan di Jl Jokotole ini ukuranya bervariasi. Mulai ukuran 90 cm, hingga ukuran 8 meter. Termasuk motif bendera mulai dari motiv biasa hingga motif umbul-umbul.

Roni Nugraha warga Bandung Jawa Barat, jauh-jauh datang ke Pamekasan, untuk menaruhkan nasibnya sebagai penjual bendera. Ia rela pensiun 1 bulan dari bisnis biasanya sebagai penjual miniatur dari bahan-bahan kayu Jogja di Pantai Kute Bali, demi menambah koceknya berjualan bendera di Pamekasan, menjelang HUT kemerdekaan.

Sejak tanggal 1 Agustus yang lalu ia sudah berada di Pamekasan dan memilih trotoar sebagai tempatnya. Karena

lokasi itu dinilai sangat strategis untuk menarik pembeli.

Baru 3 hari ia menjual bendera, namun keuntunganya sudah bisa dirasakan.

Setiap harinya, ia bisa menjual 10 sampai 15 buah Bendera.

Mulai dari ukuran kecil hingga besar. Puncaknya mulai tanggal 10 hingga 18 Agustus mendatang, warga Pamekasan akan bebondong-bondong membeli bendera, untuk meramaikan HUT kemerdekaan RI tahun 2014. Jika biasanya hanya laku 15 lembar bendera, maka akan meningkat menjadi 25 sampai 30 lembar bendera perhari.

Harga bendera yang ditawarkan, ukuran bendera 1 meter seharga Rp 20 ribu, ukuran 1,80 meter harganya Rp 40 ribu, 1,35 meter Rp 35 ribu. 4,5 meter harganya Rp 50 ribu dan 8 meter dipatok harga Rp160 ribu.

Tidak hanya bendera yang ia jual, melainkan miniatur merah putih seperti gantung kunci ketupat ia juga jual. Dan beberapa miniatur unik lainya yang dijajahkan.

Tingginya animo masyarakat Pamekasan membeli bendera ini kata Roni, menandakan nasionalisme dan patriotisme masyarakat Pamekasan sangat tinggi terhadap bangsa dan negara. Dan sangat menghargai jasa-jasa para pahlawan dengan mendirikan bendera di sejumlah tempat di Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

BISNIS MUSIMAN. Seorang penjual bendera sedang menggelar dagangannya di trotoar Jl Jokotole, Pamekasan.

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

RABU 6 AGUSTUS 2014 No. 0413 | TAHUN III

RABU 6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III

MADURA

J

Tak Boleh Ada ISIS di Sampang SAMPANG- Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sampang meminta semua pihak agar ikut andil mengantisipasi kemungkinan munculnya organisasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Sampang. Sebab, hal tersebut meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan Pancasila.

Ketua PCNU Sampang KH Syafi’uddin melalui Sekertaris PCNU Mahrus Zamroni dengan tegas menyatakan ajaran ISIS

tidak boleh menjamur di Indonesia, termasuk juga di Sampang. Menurutnya, tidak ada alasan untuk mentolerir per-

edaran ISIS di Sampang.

“PCNU Sampang dengan tegas menyatakan ISIS tidak boleh menjamur di Sampang, apalagi tujuan ISIS ini ingin membentuk negara khalifah,” ujarnya, Selasa (5/8).

Zamroni menjelaskan bahwa khilafah itu sendiri terbentuk bukan dengan atas persetujuan ulama Indonesia. Sementara, menurutnya mayoritas ulama di Indonesia berwadah NU dan Muhammadiyah yang

tidak menghendaki adanya negara khilafah di Indonesia. “ISIS itu hanya mengatasnamakan Islazm, dan itu tidak sesuai dengan Islam, karena tindakan yang dilakukan oleh mereka adalah tindakan kekerasan,” tandasnya.

Sementara Menteri Agama (Menag) RI Lukman Hakim Saifuddin juga menyatakan penolakannya terhadap ISIS. Sebab menurutnya tindakan ISIS merupakan tindakan yang bertolak belakang dengan keagamaan Is-

lam di Indonesia. Bahkan faham ISIS juga mengancam pada sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“ISIS ini kan tindakanya radikal dan ekstrim, sehingga hal ini pasti kita tolak karena ISIS dapat mengancam Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan lain sebagainya. Dan dakwah Islam itu adalah mengayomi serta merangkul kebaikan, bukan mengedepankan kekerasan,” ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

PENDIDIKAN

Tiga Guru Tak Punya Jam Mengajar

ryan hariyanto/koran madura

Warga Desa Sreseh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang saat mendatangai Komisi A DPRD Sampang, Selasa (5/8) sekitar pukul 12.00 Wib.

PEMERINTAHAN

Komisi A Ditanya Pelantikan Pejabat Kades Sreseh SAMPANG – Warga Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, Selasa (5/8) sekitar pukul 12.00 Wib mendatangai Komisi A DPRD Sampang. kedatangannya untuk mempertanyakan waktu pelantikan pejabat (Pj) kades setempat.

Sebab, hingga kini, Pj Kades Sreseh bernama Ibrahim belum dilantik oleh pihak kecamatan.

Padahal, sebelumnya Pj yang bersangkutan sudah terpilih melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

Malik, salah satu tokoh Desa Sreseh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, mengatakan,

tidak dilantiknya Pj terpilih tersebut merupakan kesengajaan oleh pihak terkait. “Ke sini kami ingin mempertanyakan kenapa belum ada pelantikan Pj Kades Sreseh, padahal sudah diputuskan oleh BPD, ini kan dinilai ada penguluran waktu,” ucapnya.

Tak hanya itu, menurutnya, BPD Sreseh menerima surat pemberitahuan masa jabatan Kades yang telah habis. Sehingga, dalam waktu 3 hari BPD diminta untuk mengusulkan nama Pj Kades.

“Pada Jumat (18/7), kami menerima surat untuk mengusulkan nama Pj Kades, setelah itu kami justru diminta kembali men-

gadakan rapat tiba-tiba muncul nama baru yang disusulkan supaya jadi Pj Kades, padahal nama itu tidak pernah di bahas dalam rapat BPD,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sampang Moh Hodai mengatakan masih akan menindaklanjuti masalah tersebut.

Meski, nyatanya permasalahan ini merupakan kewenangan dari bagian pemerihan desa (Pemdes) Pemkab Sampang.

“Akan kita dalami dulu permasalahannya apa, ini kan Pemdes yang semestinya bisa memfasilitasi permahalan,” tuturnya. =RYAN HARIYANTO/MK

SAMPANG - Ketua Komisi D DPRD Sampang Amin Arif Tirtana menyanyangkan sikap Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Sampang. Lantaran, tiga orang guru dinolkan jam mengajarnya di sekolah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kec/Kota Sampang.

Tetiga guru yang dinolkan jam mengajarnya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka merupakan guru Matematika, Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

“Kepala sekolah menempatkan tiga guru mata pelajaran dinolkan dari jam mengajar padahal PNS, mereka tidak punya jam mengajar selama hari efektif,” ucapnya, Selasa (5/8).

Sejauh ini, Komisi D belum mengetahui alasan dari kepala sekolah, kenapa ketiga guru yang tersebut dinolkan dari jadwal mengajar. Bahkan, pihaknya sudah mengkoordinasikan dan menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Sampang.

“Sudah disampaikan terutama bagian Kabid Tendik dan Kurikulum semua memang menyalahkan adanya sikap seperti itu, tapi sampai saat ini dari Dinas Pendidikan belum ada tindakan,” jelasnya.

Mantan anggota Komisi B DPRD Sampang itu menambahkan, selain adanya ketiga guru dinolkan dari jadwal mengajar, ada perubahan rombongan belajar (rombel) di SMP Negeri 6.

Salah satunya, ada pengurangan rombel dari empat rombel diubah menjadi tiga rombel.

Sehingga, hal ini menyebabkan melebihi dari kapasitas jumlah minimal. “Pada waktu kelas VII rombelnya ada empat setelah

naik ke kelas VIII berubah menjadi tiga, itu pun dengan jumlah siswa yang sama,” tuturnya.

Dirinya memastikan, kejadian tersebut dapat mempengaruhi jadwal guru mengajar lainnya.

Sebab, diyakini setiap guru yang seharusnya mengajar selama 24 jam per minggu, kini bisa menjadi bertambah. “Bisa saja lebih 24 jam guru lainnya untuk mengajar, karena adanya ketiga orang guru dinolkan, apalagi ada perubahan rombel,” ujarnya.

Komisi yang membidangi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial tersebut, khawatir ada sentimen pribadi atau ada arogansi dari kepela sekolah setempat kepada guru yang bersangkutan. “Bisa jadi permasalahan pribadi dibawa ke ranah pendidikan,” katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Heri Purnomo belum bisa memberikan keterangan. Nomor telepon yang biasa digunakan tidak aktif saat dihubungi Koran Madura.

Terpisah, Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Sampang Siti Sofiatun membenarkan hal tersebut. Bahkan, pihaknya sudah melaporkan kepada Disdik setempat adanya ketiga guru yang tidak punya jadwal mengajar tersebut.

Dirinya menegaskan, ketiga guru dimaksud tidak mendapatkan jadwal mengajar dikarenakan sudah terpenuhi oleh mata pengajar guru lainnya.

“Kami sudah memberitahukan kepada Disdik, tapi sampai kini belum ada tindakan, karena ketiga guru ini tidak mau dipindah padahal sudah penuh sama guru mata pelajaran lain,” ungkapnya. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

RABU 6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III

K

LEGISLATIF

Rapat Paripurna Tidak Serius?

mohammad muhlis/ koran madura

BERKUNJUNG. Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin datang ke Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang untuk mencari solusi terkait konflik inter agama, Selasa (5/8).

Warga Syiah Belum Diterima Menag RI Datangi Daerah Konflik SAMPANG - Nasib warga Syiah asal Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang, yang direlokasi ke luar Madura untuk kembali ke kampung halamannya tampaknya masih suram. Pasalnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga sekitar masih menolak kehadiran mereka.

Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin, Selasa (5/8), mendatangi Desa Karang Gayam Kecamatan Omben. Dalam kesempatan ini, Lukman Hakim melakukan pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat guna mencari solusi penyelesaikan konflik.

K.H. Abdul Malik, salah satu tokoh agama di daerah konflik yang tergabung dalam Tim Lima, menuturkan, keberadaan warga Syiah di kampung halamannya merupakan penyakit masyarakat yang dapat menular. Oleh sebab itu, pemerintah hendaknya bertindak secara tegas untuk mencari jalan keluar

untuk menghadapi ketegangan warga Syiah dengan masyarakat Sampang.

“Untuk memulangkan warga Syiah ke kampung ini, maka hendaknya mereka (warga Syiah) harus bertobat dulu supaya warga sekitar desa ini dapat menerimanya,” ujarnya dalam pertemuan dengan Menag RI, Selasa (5/8).

Muhlis, Tim Lima lainnya, menambahkan, masyarakat Sampang sebenarnya mengizinkan warga Syiah yang saat ini mengungsi di Sidoarjo untuk kembali ke Sampang. Namun dengan syarat kembali ke ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.

“Warga Syiah telah melaku-

kan penodaan agama dan mereka itu seperti penyakit, maka untuk memulangkannya, maka mereka harus disadarkan dan di kembalikan tidak terkecuali kepada anak-anak mereka,” tegasnya.

Sementara Mentri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin menjelaskan, dalam kesempatan itu, pihaknya hanya melakukan pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat guna mencari solusi penyelesaikan konflik yang terjadi supaya suasana damai seperti yang diharapkan masyarakat dapat terwujud.

“Ini masih perlu terus didalami. Saya masih akan terus mencari informasi, karena informasi dari warga di sini (Desa Karang Gayam dan Blu’uran) sangat penting, dan nanti saya juga merencanakan akan melakukan pertemuan dengan pihak yang lainnya, jadi tahapannya masih disitu. Supaya harapan masyarakat untuk menghindarkan konflik bisa terwujud,” ujarnya. =MUKHLIS/MK

SAMPANG - Rapat paripurna di ruang rapat komisi besar DPRD Sampang, Selasa (5/8) dengan agenda pembacaan nota penjelasaan Raperda LKPJ APBD 2013 dinilai tak serius. Sejumlah kepala dinas menyibukkan diri bermain ponsel serta tak mendengarkan rapat.

Pantauan Koran Madura, beberapa kepala dinas (kadis) lainnya tidak menghadiri rapat tersebut. Bahkan, rapat paripurna pembacaan nota penjelasan itu tidak dihadiri Bupati Sampang A Fannan Hasib serta Sekertaris Daerah (Sekda) Puthut Budi Santoso. Nota penjelasan raperda dibacakan oleh Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono.

Wakil Ketua DPRD Sampang Ach Kian Santang mengaku kesal.

Menurutnya, seharusnya dalam nota penjelasan raperda tersebut mendapat apresiasi serta respons positif dari sejumlah satuan kerja (satker) di lingkungan pemerintahan setempat.

“Anggaran yang sudah diamanatkan kepada satker itu bisa diapresiasi dalam nota penjelasan, tetapi kenapa ini justru tidak serius dan kurang mendapatakan dukungan moral, berarti seperti ini pekerjaan selama 2013 kurang maksimal dan setengah-tengah,” ucapnya.

Dirinya juga menyanyangkan ketidakhadirian sejumlah kepala dinas (kadis) saat rapat paripurna

agenda pembacaan nota penjelasan. “Acara ini lebih penting daripada menghadiri acara halalbihalal, kenapa baik Bupati serta Sekda Sampang tak hadir,” tanyanya.

Dirinya menilai, selama ini pembacaan nota penjelasan merupakan keterlambatan pihak eksekutif. Sebab, semestinya standar nota penjelasan raperda disampaikan maksimal pada bulan Juli. “Eksekutif baru menyampaikan raperdanya kepada kita, sehingga penilaian audit dari BPK dikatakan wajar pengecualian,” katanya.

Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono saat membacakan nota penjelasan raperda selama tahun 2013, mengklaim bahwa seluruh pekerjaan telah teralisasi sekitar 96 persen.

“Nantinya sisa anggaran tahun kemarin akan digunakan tahun ini,” ujarnya.

Dirinya menuturkan, selama ini yang menjadi evaluasi dalam pekerjaan hingga tidak teralisasi 100 persen salah satunya seperti di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dikarenakan adanya pengerjaan proyek tidak mencapai target waktu. Sehingga, mau tidak mau pekerjaan itu diberhentikan sesuai kontrak kerja.

“Karena waktunya mepet, maksimal pengerjaan seperti gorong-gorong bulan Desember ternyata tidak selesai,” terangnya. =RYAN HARIYANTO/MK

ryan hariyanto/koran madura

Rapat paripurna DPRD Sampang, Selasa (5/8) dengan agenda pembacaan nota penjelasaan Raperda LKPJ APBD 2013. Rapar tersebut hanya dihadiri Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono.

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III

Pemkab Enggan Fungsikan Gudang Tembakau SAMPANG - Keberadaan gudang penampungan tembakau kini terus menjadi sorotan. Hal tersebut dikarenakan keberadaan gudang tembakau di Kabupaten Sampang sampai saat ini belum ditempati. Gudang itu sudah lama dibangun.

Aktivis Mahasiswa GMP2R Kholilur Rahman menuturkan, gudang tembakau tersebut hendaknya segera dimanfaatkan Tiga gudang tembakau yang ada di Sampang mubazir, sebab para petani tidak dapat menikmati gudang tembakau tersebut.

“Jika tidak digunakan kan mubazir. Seharusnya pemerintah daerah memanfaatkan keberadaan gudang-gudang tembakau itu sebagai sumber penadapatan asli daerah (PAD).

Bukan malah membiarkan kosong seperti itu,” ujarnya kepada Koran

Madura, Selasa (5/8).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sampang Hery Soeyanto menuturkan, pembangunan tiga

gudang itu menggunakan dana APBN. Tiga gudang tersebut semuanya bukan untuk gudang tembakau saja, melaikan untuk hasil pertanian yang lainnya.

“Dua dari tiga gudang itu akan digunakan sebagai resi gudang yang nantinya akan digunakan untuk hasil pertanian lainnya seperti bawang, cabai, kacang,

CUACA TAK MENENTU

Nelayan Taidak Berani Melaut SAMPANG - Iklim yang tidak menentu membuat nelayan di perairan Sampang takut untuk melaut, Senin (4/8). Ombak dan angin kencang, baik di pantai utara maupun pantai selatan, sudah terjadi sejak empathari yang lalu.

Buhari (39), nelayan asal Ketapang, Kecamatan Ketapang, menuturkan, sebagian besar nelayan memilih tidak melaut, karena hasilnya sedikit dan tidak seimbang dengan harga solar. Selain itu, karena bertepatan dengan hari Lebaran Ketupat meski

harga ikan cukup mahal.

“Jika melihat dari situasi angin saat ini, saya lebih memilih untuk tidak melaut. Apalagi saat ini masih suasana Lebaran. Saya melakukan aktivitas silaturahim ke sanak keluarga jauh dengan merayakan Lebaran Ketupat,” ujarnya kepada Koran Madura, Senin (4/8).

Hal senada juga diungkapkan nelayan lainnya, Hosnan (41). Ia mengatakan, nelayan ketika melaut harus

dan hasil pertanian lainnya. Jadi yang murni untuk gudang tembakau hanya ada satu gudang yaitu terletak di Kecamatan Omben,” tuturnya, Selasa (5/8).

Sementara kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) Kabupaten Sampang Misdi menepis jika keberadaan tiga gudang di tiga kecamatan tersebut tidak di fungsikan dengan maksimal.

Menurutnya, keberadaan gudang itu hingga saat ini masih belum ada akad penyerahan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), sehingga pemerintah daerah khususnya Disperindagtam tidak bisa berbuat banyak terhadap keberadaan gudang-gudang tersebut.

“Terus gudang itu mau dikemanakan, wong gudang itu masih belum ada akad penyerahan dari Bappebti. Dan kewengan untuk mengelola gudang itu merupakan pihak Bappebti. Mungkin tahun-tahun ini akan diusahakan untuk pemanfaatan gudang itu,” terangnya. =MUKHLIS

PARKIR. Tampak perahu nelayan diparkir di Pesisir Ketapang, Senin (4/8). Cuaca di perairan Sampang sedang ekstrem.

menempuh jarak yang cukup jauh untuk memperoleh hasil tangkapan yang maksimal.

Oleh sebab itu, nelayan di daerahnya lebih mementingkan keselamatan daripada nyawa sebagai taruhannya.

“Uang itu bisa dicari di lain hari. Akan tetapi jika nyawa itu tidak bisa dijadikan taruhan,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/MK

mohammad muhlis/ koran madura

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

RABU 6 AGUSTUS 2014

RABU 6No. AGUSTUS 2014| |TAHUN No. 0413 |IIITAHUN III 0413

Kekeringan Melanda 17 Kecamatan BPBD Jangan Tinggal Diam

ist/koran madura

DIPAKAI MUDIK. Mobil dinas yang berkeliaran saat lebaran beberapa waktu lalu yang tertangkap kamera MCW.

SAAT LEBARAN

MCW Temukan Mobdin Berkeliaran BANGKALAN - Larangan untuk memakai mobil dinas (mobdin) untuk mudik rupanya tak dihiraukan oleh beberapa pejabat. Madura Coruption Watch (MCW) menilai ada beberapa mobdin yang dipakai untuk mudik saat lebaran. Sebab mobdin tersebut terlihat berkeliaran di jalan. Padahal imbauan itu diutarakan langsung oleh Bupati Bangkalan.

"Pada saat lebaran kemarin, beberapa mobdin ditemukan dipakai sampai ke pelosok desa.

Bagaimana sikap Bupati terkait hal itu," kata Ketua MCW, Syukur.

Pihaknya menanyakan mengenai hal itu, konskuensi dan sanksi apa yang akan diberikan oleh bupati perihal penggunaan mobdin saat lebaran. Sebab, himbauan untuk tidak menggunakan

mobdin saat mudik masih juga dilakukan oleh beberapa pejabat yang mokong. Selain itu, mobil tersebut ada pula yang diubah plat asalnya menjadi hitam.

Menurutnya, jika benar-benar bupati melarang penggunaan mobdin, seharusnya sebelum lebaran, mobdin harus diparkir di kantor pemkab. Jangan ditaruh dirumah masing-masing pejabat yang bersangkutan. Kalau sudah ketahuan seperti itu, sanksi apa yang hendak diberikan pemkab.

"Kami memang melihat ada beberapa mobdin yang dipakai saat lebaran. Ada yang ke desa dan ada juga yang mengitari tempat-tempat khusus, sampai ada yang diganti platnya. Kami ada buktinya," terangnya.

Sementara itu, bupati Bangkalan melalui Sekretaris

Daerah (Sekda) Bangkalan, Eddy Moeljono menjelaskan, larangan yang diberikan bupati menyangkut dengan penggunaan mobdin sifatnya berupa himbauan . Sebab, hal itu menyangkut dengan etika kepatutan. "Saya yakin tidak ada yang dipakai ke luar daerah. Kalau sekitar Bangkalan mungkin keterpaksaan saja.

Sebab tidak ada kendaraan lagi yang dipakai. Apalagi, pejabat mempunyai keluarga," akunya.

Jika pun ada, penggunaan mobdin dipastikan tidak akan menggunakan anggaran daerah.

Kalau pun bupati melarang penggunaan mobdin, mungkin yang dimaksud sampai ke luar daerah.

Sanksi yang diberikan sesuai dengan PP 53/2010 tentang disiplin pegawai. = MOH RIDWAN/RAH

PENYEBARAN KELOMPOK ISIS

MUI Minta Masyarakat Waspada BANGKALAN - Semakin maraknya isu yang beredar tentang Islamic State Irak and Syiria (ISIS) membuat Majelis Ulama Indonieia (MUI) Kabupaten Bangkalan risau. Kelompok yang baru-baru ini muncul menghiasi media elektronik dikhawatirkan berkembang pesat dan mempengaruhi pikiran masyarakat di Jawa Timur khususnya Bangkalan sebagai daerah yang terletak di ujung barat pulau Madura.

Perlu kiranya MUI setempat untuk melakukan langkah antisipatif terhadap berkembangnya kelompok Islam garis keras terse-

but. Kelompok ini dinilai sangat membahayakan karena dinilai sudah melenceng dari prinsip dan kaidah agama islam yang sebenarnya. Apalagi, dengan munculnya kelompok islam garis keras ini seringkali memicu terjadinya konflik horizontal terkait masalah perbedaan keyakinan keagamaan.

"Kita akan melakukan pemantauan musyawarah di Surabaya, dengan ulama se-Madura. Selain juga melibatkan FPI, dan FAS, untuk membahas antisipasi masuknya aliran isis tersebut" ujar Ketua MUI Bangkalan, KH.Syarifuddin

Damanhuri, saat dikonfirmasi.

Menurutnya, langkah antisipasi itu akan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah kabupaten (pemkab) Bangkalan, aparat kepolisian serta para tokoh masyarakat yang berada wilayah setempat. Pihaknya berupaya agar pemerintah bertindak tegas dengan melarang dan menolak adanya kelompok ISIS tersebut. Sebab, faham-faham yang demikian sangat membahayakan sendi-sendi bernegara dan ajaran islam = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangkalan menyatakan di antara 18 kecamatan yang ada, 17 kecamatan di antaranya masuk kategori daerah tanggap darurat kekeringan. Apalagi pada bulan Agustus ini musim kemarau semakin terasa. Sehingga kecamatan tersebut praktis kekurangan air bersih. Kondisi demikian nyaris terjadi hampir setiap tahun.

"Memasuki bulan Agustus musim kemarau sudah semakin terasa. Tak ada lagi hujan seperti bulan-bulan sebelumnya.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menetapkan sejak bulan Juni sudah memasuki musim kemarau. Secara otomatis kekurangan air untuk dikonsumsi maupun untuk kebutuhan lainnya," jelas Kepala BPBD Bangkalan, WH. Hidayat.

Memasuki bulan Agustus musim kemarau sudah semakin terasa. Tak ada lagi hujan seperti bulan-bulan sebelumnya. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menetapkan sejak bulan Juni sudah memasuki musim kemarau. Secara otomatis kekurangan air untuk dikonsumsi maupun untuk kebutuhan lainnya,�

WH. Hidayat

Kepala BPBD Bangkalan Menurutnya, di antara kecamatan itu hanya wilayah kota Bangkalan saja yang tidak termasuk sebagai daerah tanggap darurat kekeringan. Pasalnya, ketersediaan air cukup memadai. Sedangkan di 17 kecamatan yang dikategorikan kekurangan air, tidak semua desa mengalami kekeringan. Akan tetapi, hanya sebagian saja. Namun, juga perlu diantisipasi kemungkinan terkenak bencara kekeringan.

"Misalnya di satu kecamatan itu belum tentu semua desa

mengalami kekeringan. Tapi perlu juga dilakukan langkah antisiasi terhadap kekurungan air bersih. Sebab, segala kemungkinan bisa terjadi," paparnya.

Dengan demikian lanjut Dayat, perlu adanya tindakan konkrit untuk menanggulangi 17 kecamatan itu. Agar kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan air bersih dapat terpenuhi. Salah satu yang perlu dilakukan adalah menyuplai air bersih melalui mobil tangki air yang disebar ke berbagai wilayah sesuai dengan kebutuhan. Sehingga masyarakat tidak sampai kekurangan air bersih untuk memenuhi keperluan sehari-hari "Untuk langkah penanggulangan tersebut, kami masih melakukan kordinasi dengan pihak-pihak terkait. Sebab, masalah ini perlu segera dilakukan penangan secara cepat dan tepat. Sebalum, masyarakat benar kekerungan air bersih," jelasnya.

Hal itu sebagai upaya meringankan beban masyarakat yang kekurangan air saat musim kemarau. Apalagi, air bersih merupakan kebutuhan utama setiap daerah. Pastinya, BPBD tidak akan tinggal diam, karena sudah menjadi tanggung jawab sebagai pemerintah. Bantuan dari pemerintah tentunya sangat diharapkan, mengingat sumur dan sungai yang selama ini dijadikan sebagai sumber tak lagi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Sesuai dengan intruksi bupati agar kami segera melakukan kordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk membicarakan masalah ini," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III

Ke Mana Gas LPG 3Kg Akan Dicari?

Abd Razak: Pendistribusian Terhambat Suasana Lebaran BANGKALAN - Sudah hampir sepekan pasca Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriyah, keberadaan LPG 3 kilogram di sejumlah pengecer di wilayah Kabupaten Bangkalan, mengalami kelangkaan. Sehingga membuat kalangan ibu rumah tangga merasa kelimpungan. Diduga kelangkaan itu, akibat adanya pengurangan stok pengiriman. Praktis banyak masyarakat yang biasa membeli LPG 3 kilogram terpaksa harus pulang dengan kecewa.

SERIUS. Sejumlah siswa saat mengikuti ujian sekolah beberapa waktu lalu.

moh ridwan/koran madura

POLEMIK PENDIDIKAN

Haruskah Pendidikan Berkualitas itu Mahal?

BANGKALAN - Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas perlu dukungan semua masyarakat. Hal itu bisa diwujudkan dengan partisipasi masyarakat atau wali dengan bantuan kepada sekolah. Saat ini sekolah seringkali merasa kesulitan mengenai pembiayaan. Pembiayaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini diberikan oleh pemerintah dinilai belum dapat menutupi kebutuhan sekolah.

Hal itu berbanding terbalik dengan cita-cita pendidikan yang ingin berkualitas. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kualitas pendidikan memang harus dengan harga yang mahal.

"Dengan biaya pendidikan yang murah rupanya tidak menjadikan pendidikan yang lebih baik. Kita akan kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di luar.

Pendidikan berkualitas memang harus mahal," kata Ketua Dewan Pendidikan Bangkalan, Mondir A Rofi'i, kemarin (5/8).

Dia menilai sangat setuju dengan adanya penambahan biaya pribadi yang dilakukan wali murid kepada sekolah, dengan syarat tidak membebani. Sebab

Dengan biaya pendidikan yang murah rupanya tidak menjadikan pendidikan yang lebih baik.

Kita akan kalah dengan sekolah-sekolah yang ada di luar. Pendidikan berkualitas memang harus mahal,�

Mondir A Rofi’i

Ketua Dewan Pendidikan Bangkalan jika dibandingkan dengan sekolah di Surabaya, di Bangkalan kualitasnya masih kalah.

Menurutnya, pada prinsipnya, tambah banyak dana yang dimiliki sekolah, kualitasnya pasti tambah maju. Sebab, ada dana untuk perbaikan dan kegiatan ekstra di sekolah. Namun, BOS harus tetap berjalan, karena itu merupakan program dari pemerintah.

"Partisipasi wali murid wajib dilakukan. Namun, bagi yang tidak mampu tidak perlu membayar tambahan biaya operasional," ungkapnya.

Indikator kurang mampu dari siswa, bisa diketahui dengan jalur yang ditempuh saat pendaftran. Selain itu, sekolah harus pro aktif mengetahu kondisi siswanya. Sehingga, dalam memberikan bantuan dan program khusus bisa tepat sasaran. Dengan itu cita-cita pendidikan berkualitas bisa tercapai.

"Kalau jelas-jelas miskin kan harus dibantu, apalagi prestasi siswa di sekolah bisa diandalkan," terangnya. = MOH RIDWAN/RAH

"Memang informasi yang saya terima kelangkaan ini karena adanya kebijakan pengurangan jatah LPG 3 kilogram atau LPG melon.

Tapi untuk yang ukuran 12 kilogram masih normal-normal saja.

Namun, masyarakat lebih memilih yang melon," jelas H. Imron salah satu pemilik toko eceran LPG. Selain adanya pengurangan jatah, lanjut Imron, juga terjadi kenaikan harga LPG sebesar Rp 5000 sebelumnya. Dimungkinkan dua faktor ini yang membuat ketersediaan LPG 3 kilogran menjadi sangat minim di pasaran. Ia sangat berharap agar ketersediaan LPG tersebut kembali normal seperti sediakala. Sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan saat membutuhkannya. Apalagi mayoritas masyarakat lebih banyak menggunakan LPG ukuran kecil itu.

"Sekalipun yang 12 kilogran itu banyak tapi nilai jualnya sangat minim, lebih banyak yang mencari LPG 3 kilogram. Ya semoga beberapa waktu kedepan bisa kembali normal dan tidak terjadi

kelangkaan," paparnya.

Menurut salah seorang ibu rumah tangga, Hamidah (30) warga Mlajah Bangkalan, dengan adanya peristiwa kelangkaan LPG 3 kilogram tersebut membuat dirinya sangat resah. Apalagi LPG tersebut sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk memasak.

"Iya susah Mas, di beberapa toko pengecer stoknya habis. Kalo mau pakai yang besar kan mahal," keluhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bangkalan, Abd Razak tidak memungkiri kelangkaan LPG di pasaran.

Menurutnya, kelangkaan tersebut disebabkan para pekerja masih dalam suasan lebaran. Sehingga berdampak pada pendistribusian kepada setiap toko pengecer.

"Tapi kalau masalah stok saya tidak khawatir, karena masih bisa memenuhi permintaan. Yang menjadi kendala pada tingkat distribusi karena kemarin-kemarin kan masih lebaran," terangnya. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

KOSONG. Salah satu pemilik toko eceran LPG 3 kilogram menunjukkan tabung yang tak berisi gas.

KORAN Bangkalan MADURA

Industri Lokal

Bangkalan OO

KORAN MADURA

RABU 6 AGUSTUS 2014

RABU 6No. AGUSTUS 2014| |TAHUN No. 0413 |IIITAHUN III 0413

fakih amyal/koran madura

MENAMBAL BAN. Hanafi (35) warga asal Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu, Pamekasan saat melayani tambal ban.

Berjibaku dengan Nasib di Lingkaran Ban

D

emi menyambung hidup dan bisa menyekolahkan anaknya, Hanafi harus bertahan dengan usahanya sebagai tukang tambal ban.

Sehingga ia harus bertatih-tatih untuk mempertahankan usahanya.

Jika sepeda onthel, ia memungut tarif Rp 5000, kalau sepeda motor roda dua sebesar Rp 10.000.

Namun ia juga menggratiskan bagi warga yang kurang mampu.

PAMEKASAN - Semangat Hanafi (35), warga Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, yang sehari-harinya menjadi tukang tambal ban, patut diapresiasi.

Sekalipun peralatannya masih serba tradisional, ia tetap bertahan dengan usahanya itu.

Kepada koran ini Hanafi menceritakan satu-satu usaha yang bisa menyambung hidupnya selain menjadi buruh tani juga menjadi tukang tambal ban.

Hampir 10 tahun lebih dirinya menjadi tukang tambal bal dirumahnya.

Ia hanya memamfaatkan kamar tamu untuk dijadikan bengkel tambal ban. Sementara pelangganya hanyalah tetangga yang ada di desa setempat.

Dan ia juga melayani panggilan tamban ban apabilan diperlukan. “Misalnya ada warga yang sepeda motor bocor di tengah jalan, bisa menelpon saya dan saya siap melayani untuk datang,� ungkapnya.

Tentu kata hanafi, tarif layanan panggilan dengan datang langsung ke rumahnya berbeda. Untuk layananan panggilan ia biasa mematok tarif Rp 15.000. atau lebih tinggi Rp 5 ribu dibandingkan dari tarif biasa.

Pendapatan yang diperoleh tidak menentu. Kadang setiap hari 2 sampai 5 sepeda onthel ataupun sepeda motor yang ditambal. Kadang pula selama sehari tidak ada yang menambal ban.

Apabila Musim panen padi dan tembakau tiba, banyak sepeda angin milik warga yang banya bocor. Karena sepeda angin di desa-desa masih digunakan untuk mengankut padi atau-

pun tembakau. Sehingga, ia bisa membuka layanan tambal ban hingga malam hari.

Hanafi menjelaskan hasil tambal ban tersebut sudah bisa dirasakan. Sekalipun hanya terbatas. Namun, untuk menambah pendapatan, ia juga menjual onderder sepeda angin ataupun sepeda motor. Terutama penyediaan onderder ban baru. Dengan demikian bisa menambah pendapatan dari usaha bengkel dan tambal ban.

Ia berharap ada bantuan modal pemerintah, Sehingga ia bisa mengembangkan usaha tambal ban. utamanya mendapatkan bantuan kompresor. Sehingga, ia tidak lagi menggunakan pompa angin

tradisional. Berkali-kali ia memohon kepada pemerintah.

Tetapi hingga saat ini belum direspon baik.

Ketua Forum Riset Dan Advokasi Masyarakat Marginal Ribut Baidi meminta dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi untuk memerhatikan warga yang memiliki potensi pengembangan usaha mandiri.

Seharusnya program pemberdayaan dan bantuan peralatan yang diberikan pemerintah, lebih mengedepankan masyarakat yang sudah memiliki usaha mandiri. Sehingga, program pemerintah bisa tepat sasaran, tepat guna dan mamfaatnya tinggi. = FAKIH AMYAL/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

RABU RABU 6 AGUSTUS 2014 | No. 0413 | TAHUN III 6 AGUSTUS 2014

MADURA

No. 0413 | TAHUN III

ARINA HIDAYAH

Impian Itu Butuh Perjuangan Setiap orang memiliki impian dan cita-cita.

Sebab bagi semua orang, impian itu adalah energi dalam hidup. Tanpa impian, hidup seolah hanya dunia mimpi. Sehingga benar apa kata orang, gantunglah impian dan citacitamu setinggi langit, maka niscaya engkau akan menjadi pribadi, bukan diri. Namun, tak mudah impian itu kita raih, butuh perjuangan. Bisa saja impian kita dapat menjadi nyata, jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya.

H

al itu ternyata berlaku bagi Arina Hidayah, perempuan kelahiran Sumenep, 17 Nopember 1995 itu, kini sedang mengekar impiannya. Dulu, semasa masih duduk di bangka sekolah, dirinya takut mengejar impian, sebab menjadi perempuan kadang seringkali mendapat perlakuan tak arif dari lingkungan dimana ia tinggal, sebab hegemoni patriarki masih kental.

Tetapi tak apa bagi perempuan berkulit putih itu, yang penting punya tekad yang kuat untuk terus berproses. Soal buah bibir masyarakat, bahkan dicerca dan dihini itu hanya sebuah tangga

menuju hidup yang lebih baik.

Arin pun mulai sadar bahwa keburukan itu ternyata hanya bisa dibalas dengan kebaikan.

"Pasca lulus MA, saya dapat cibiran dari banyak orang, bahkan ada nada sinis, karena tugas perempuan itu hanya menjadi isteri dan mengurus keluarga, tak usah kuliah jauh-jauh, tapi saya bisa meyakinkan orang tua bahwa apa yang mereka bilang tidak benar, karena kuliah itu adalah mencari ilmu. Orang yang berilmu tak mudah goyah ketika ada gelombang datang," ucapnya Iya, kadang berbuat baik itu tak cukup, sebab hidup di tengah-tengah masyarakat sungguh sangat berbeda saat kita kuliah dulu, bukan untuk berteori, tapi perlu aplikasi. "Oleh karena itu, saya akan membuktikan bahwa yang mereka katakan itu salah, orang mencari ilmu tidak semata-mata hanya mengejar titel dan karir, tetapi untuk menatap hidup yang lebih baik. Bayangkan jika tak ada yang tahu soal kesehatab, maka siapa yang akan mengobati orang sakit. Pula bisa kita bayangkan kalau kita tak tahi teknologi, maka siapsiaplah untuk jadi tumbal glo-

balisasi," urainya.

Kini, perempuan yang akrab disapa Arin tersebut masih tercatat sebagai Mahasiswa jurusan Kebidanan di salah satu kampus di Sumenep. Bahkan ia punya impian besar, saat tiba waktunya, ia ingin mengabdi dan berjuang untuk kesehatan masyarakat.

"Motivasi saya masuk kebidanan tak lain hanya ingin mengabdi kepada masyarakat.

Terutama dalam kesehatan," ucapnya.

Impiannya itu, kata Arin akan dihadiahkan pada kedua orang tuanya kelak.

Sebab apa yang jalani hari ini adalah bentuk doa dan kasih sayang orangtua.

"Tanpa doa dan kasih sayang beliau, mustahil kita bisa tetap bernafas hingga hari ini.

Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, mala sepantasnyalah kita membalas jasanya kelak," pungkasnya. =SYAMSUNI

Nama : Arina Hidayah Tetala : S u m e n e p , 1 7 Nopember 1995 Alamat : D e s a G a n d a n g , Kec. Ganding Hobi : Membaca Riwat pendidikan 1. SDN Daleman 1, Ganding 2. MTs Al-Anwar, Gadu Timur, Ganding 3. MA Al-Anwar, Gadu Timur, Ganding 4. UNIJA Jurusan kebidanan Prestasi = B intang pelajar dari SD sampai MA = J uara 1 lomba Qiroatil Qur’an se Kecamatan Ganding