e Paper Koran Madura 07 Januari 2014

SELASA

7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III ECERAN Rp. 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

Nyonya Tua Menerkam Serigala

OLAHRAGA

16

Ngorok Matrawi

: Saya sungguh menyesal tidur dengan sekamar denganmu.

Seharusnya saya memilih sekamar dengan yang lain.

Matrahem : Lha kenapa kang?

Matrawi : Semalaman aku tidak bisa tidur gara-gara kamu ngorok Matrahem : Ah, masak?

Matrawi : Ya iya lah, lihat mataku bangkak garagara tidak bisa tidur.

Lain kali kalo mau tidur sama temannya, dulu.... diMatrahem : *#???*&^, Matrawi

KORAN MADURA

1

0328-6770024 SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III www.koranmadura.com

KENAIKAN harga elpiji 12 kg sebesar 60 persen menuai banyak kontroversi. Saat presiden SBY mengaku sangat terkejut karena tidak dikoordinasikan dengan dirinya terlebih dahulu, publik lebih terkejut lagi. Sebab bagaimana mungkin seorang presiden tidak tahu tentang kenaikan tersebut.

Memang benar, kebijakan soal harga elpiji berada di tangan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS PT PGN dan pemerintah tidak bisa mengintervensi. Namun tidakkah 100 persen saham PT Pertamina adalah milik pemerintah?

Saat Presiden SBY menghimbau agar Kementerian BUMN meninjau ulang kebijakan kenaikan harga tersebut, banyak kalangan mencibir. Mereka menilai, kenaikan harga elpiji tak lebih hanyalah upaya pencitraan yang dilakukan SBY dan Partai Demokrat.

Benarkah? Benar atau tidak tidak hanya SBY dan Tuhan yang tahu. Yang kini jelas terlihat adalah kepanikan di kalangan pengusaha kecil dan pedagang kaki lima. Beberapa dari mereka kebingungan, karena harus menaikkan harga jual, padahal di lain sisi daya beli masyarakat turun.

RUPS buru-buru kembali digelar dan memutuskan untuk mengurangi kenaikan harga elpiji 12 kg dari semula sebesar 60 persen menjadi hanya Rp 1000/kg atau Rp12.000/ tabung.

Direktur Investigasi dan Advokasi Seknas Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi menuding Dirut Pertamina, Karen Agustiawan sebagai pihak yang bertanggungjawab dibalik kisruh seputar kenaikan harga elpiji. Karena itulah, sudah sepantasnya dilengserkan dari posisinya, sebab teguran atau peringatan hanya semata-mata pencitraan saja. “Tidak cukup bagi SBY untuk sekedar memberi peringatan kepada Direktur Utama Pertamina, terkait dengan kenaikan harga elpiji tabung 12 Kg,� ujar Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Senin ( 6/1). = BETH

Akal Bulus

di Balik Kenaikan Harga Elpiji

2

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III PAMANGGI

Manipulasi

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Menjelang pergantian tahun, bersama keluarga menyempatkan diri mengunjungi sebuah pantai di kawasan Provinsi Banten. Ketika bercengkrama dengan anak sambil menikmati gemuruh ombak, datang seorang anak muda menawarkan udang. Tertarik, istri lalu tawar menawar hingga disepakati harga termasuk juga berapa kg yang akan dibeli.

Saat ditimbang, udang dimasukan dalam plastik. Istri yang terbiasa membeli udang curiga dengan ukuran timbangan lalu mencoba membuka plastik dan memaksa ditimbang lagi. Alamak, bukan hanya berat udang yang kurang; dalam plastik ternyata ada es batu relatif banyak yang diletakkan ketika istri lengah. Dengan tersipu, si penjual kemudian meminta maaf.

Sesekali coba sempatkan mencermati cara pedagang di pasar mempersiapkan timbangan. Banyak dari mereka yang sengaja memposisikan “tempat” barang belanjaan yang akan ditimbang dasarnya tak terlihat pembeli. Jika tak teliti, sampai di rumah, akan ditemui buah-buahan atau daging yang dibeli ternyata busuk, atau tak bisa dimakan. Ternyata sebelum pembeli meletakkan buah atau daging di timbangan penjual diam-diam sudah meletakkan dagangan afkiran.

Beberapa kali belanja di pasar-pasar tradisional di kawasan Jakarta Selatan kejadian sejenis selalu ditemui.

Sangat banyak barang yang dibeli tak sesuai timbangan.

Minimal, setiap satu kg, berkurang tiga sampai empat ons. Belum lagi sebagian busuk atau afkiran, yang tak bisa dimanfaatkan.

Lalu, coba lihatlah praktek-praktek pemberian discount di mall atau super market. Jika sedikit Jika sedikit teliti, teliti, mudah sekali ditemudah sekali dite- mukan permainan memukan permainan naikkan harga terlebih menaikkan harga dahulu, lalu dipromosikan discount. Bahkan terlebih dahulu, lalu dipromosikan ada sebuah super market terkenal yang sepanjang discount tahun, memberikan discount sampai 70 persen dan hanya saat menjelang lebaran, discount ditiadakan. Sudah tentu ini, merupakan praktek penipuan, yang di negeri lain, merupakan tindakan krimimal tapi di negeri ini, bisa berjalan tanpa ada tindakan hukum sama sekali.

Pernahkah diteliti promosi-promosi operator selluler yang marak di negeri ini? Benarkah yang dipromosikan sesuai kenyataan sebenarnya? Adakah yang benar-benar bersih dari praktek akal-akalan? Tentu masyarakat pengguna ponsel dan internet bisa menjawab sendiri berdasarkan pengalamannya.

Saya yakin masih ada pedagang dan pengusaha yang jujur. Namun dari pengalaman ini, sangat terasa sekali bahwa praktek manipulasi, melalui mencuri timbangan, memasukkan barang afkiran/busuk, promosi akal bulus berlangsung marak tanpa tindakan hukum sama sekali. Sulit disebut sebagai kasus karena diduga merata, mewarnai berbagai praktek jual beli atau transaksi di negeri ini.

Ketika kembali membeli durian, saat berhadapan dengan beberapa penjual saya pernah melontarkan kalimat kekecewaan, karena terlalu sering ditipu mendapat durian busuk. “Bang, dari sepuluh pedagang durian, tiga belas menipu, berbohong,” tegas saya. Marah? Ternyata tidak. Mereka hanya tersipu, merasa seperti disindir. Itu saja.

Tiba-tiba, terbayang wajah Bung Hatta yang pernah mengatakan bahwa korupsi, manipulasi di negeri ini sudah menjadi budaya. Adakah praktek yang tak hanya terjadi di birokrasi itu merupakan bukti riil sinyalemen Bung Hatta? Semoga saja, tidak. =

BERITA UTAMA

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III

2

Hari ini, Harga LPG Naik Rp 1000/kg Dahlan: Negara Masih akan Rugi Rp 6,5 T per Tahun JAKARTA- Pemerintah akhirnya melakukan perubahan harga elpiji 12 kg setelah memicu polemik, paska Pertamina menaikkan harga dari Rp 70.200/tabung menjadi Rp 117.708/ tabung. Dengan adanya revisi ini maka harga elpiji 12 kg diturunkan dari Rp 117.708 menjadi Rp 82.200 per tabung. Keputusan itu diambil pemerintah setelah menggelar rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di ruang Rapat Gedung BPK Jakarta, Senin (6/1). Koreksi harga ini efektif berlaku mulai pukul 00.00, Selasa (7/1).

Dalam pertemuan itu, pemerintah berusaha mengkaji ulang besarnya kenaikan harga gas elpiji 12 kg. Per 1 Januari lalu, harga elpiji dinaikkan menjadi Rp 3.500/kg atau bertambah 60% dari harga sebelumnya. Kenaikan itu menimbulkan protes dari masyarakat. Kenaikan harga elpiji 12 kilogram direvisi setelah Presiden, Kementerian terkait, dan pihak Pertamina menggelar rapat tertutup di Halim Perdana Kusumah, Jakarta, kemarin (5/1).

Namun rekomendasi BPK kepada direksi Pertamina tidak berubah, yakni menaikkan harga elpiji tabung 12 kg. Namun, mengenai besarnya kenaikan harga elpiji, BPK menyerahkan sepenuhnya pada keputusan PT Pertamina.

Rapat tersebut dihadiri Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Ketua BPK Hadi Poernomo, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan. “Kenaikan awal sebesar Rp 3.500 akhirnya di koreksi menjadi Rp 1.000 per Kg terhitung mulai tengah malam nanti,” ujar Dahlan.

Dahlan mengakui kenaikan Rp 1.000 per Kg masih akan terus membuat Pertaminan merugi dalam bisnis elpiji. Walau demikian, Pertamina masih akan untung dalam bisnis keseluruhan. “Ruginya belum dihitung.

Kalau rugi lagi, BPK kan sudah tahu prosesnya. Tahun kemarin ruginya Rp 7,7 T. Naiknya Rp 1.000 dari hitun-

gan kasarnya kerugian masih Rp 6,5 triliun dalam setahun ini,” ucapnya.

Menurutnya, saat ini banyak perusahaan yang ikut bisnis produksi elpiji. Setidaknya ada 4 perusahaan.

Namun, mereka tidak menjual langsung kepada konsumen. Perusahaan tersebut menjual elpiji mereka ke Pertamina. “Jangan anggap Pertaminan saja produksi elpiji. Ada 4 perusahaan mereka tidak menjual langsung, jualnya ke Pertamina. Ada dua perusahaan lagi mampu produksi dalam negeri tapi mereka lebih memilih untuk ekspor mungkin lebih untung,” jelasnya Sebelumnya, Pertamina mengaku

selama ini telah ‘jual rugi’ dan menanggung selisihnya sehingga akumulasi nilai kerugian mencapai Rp 22 triliun dalam 6 tahun terakhir.

BPK sebenarnya merekomendasikan direksi Pertamina untuk menaikkan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg). Rekomendasi sesuai dengan biaya perolehan untuk mengurangi kerugian Pertamina, namun dengan mempertimbangkan harga patokan, kemampuan daya beli konsumen dalam negeri, dan kesinambungan penyediaan ataupun pendistribusian.

Ketua BPK Hadi Poernomo mengungkapkan Pertamina menanggung kerugian atas bisnis elpiji 12 kg dan 50 kg pada periode Januari 2011 hingga Oktober 2012 sebesar Rp 7,7 triliun. Data itu berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja atas implementasi kebijakan energi nasional sektor gas dengan area kunci pendistribusian elpiji 2011 dan 2012 pada Pertamina.

Menteri Keuangan, Chatib Bisri mengaku kesal harga jual elpiji 12 kg tidak sesuai harga keekonomian.

Pasalnya, Pertamina harus menanggung rugi akibat bisnis ini yang pada akhirnya mengurangi sumbangan pemasukan ke negara. Padahal, konsumen elpiji 12 kg adalah masyarakat golongan ekonomi mampu. Pemerintah telah menyediakan elpiji bersubsidi 3 kg untuk masyarakat ekonomi bawah. “Pemerintah masa kasih uang ke korporasi. Kan yang ditanggung pemerintah adalah elpiji yang disubsidi. Masa restoran-restoran yang besar disubsidi juga.Kalau semuanya disubsidi, ngapainsaya naikin BBM kemarin,” ucapnya di Jakarta, Senin (6/1). = GAM/ABD

HARGA LPG

Uchok S. Khadafi: Copot Dirut Pertamina JAKARTA- Kenaikan elpiji 12 kg sejak 1 Januari lalu menimbulkan gelombang protes dari masyarakat.

Pemerintah yang semula mengaku tak bisa mengintervensi Pertamina, kemudian bertindak seperti pahlawan dengan menurunkan harga elpiji.

Direktur Investigasi dan Advokasi Seknas Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi menuding Dirut Pertamina, Karen Agustiawan sebagai pihak yang bertanggungjawab dibalik kisruh seputar kenaikan harga

elpiji. Karena itulah, sudah sepantasnya dilengserkan dari posisinya, sebab teguran atau peringatan hanya semata-mata pencitraan saja. “Tidak cukup bagi SBY untuk sekedar memberi peringatakan kepada Direktur Utama Pertamina, terkait dengan kenaikan harga elpiji tabung 12 Kg,” ujar Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Senin ( 6/1).

Menurutnya, kisruh soal harga elpiji ini sebagai sinyal wujud pengelolaan yang buruk dari Pertamina.

Untuk itu, harus ada langkah konkrit

dari pemerintah.

Langkah tegas SBY katanya bisa menyelamatkan wibasa pemerintah sekaligus menaikkan citra Demokrat lagi. Sebab peringatan kepada Pertamina tidak akan berdampak apaapa. “Langsung saja, copot Karen.

Kalau Karena dicopot merupakan sikap tegas dalam sejarah kepemimpinan Presiden SBY, dan citra partainya kemungkinan naik lagi dimata publik,” katanya. = GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

NASIONAL

SELASA 7 JANUARI 2014 SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III No. 0275 | TAHUN III

Kesaksian Suaidi Pojokan Anas

SKANDAL HAMBALANG

Anas Siap Ditahan KPK

Bagi-bagi Black Barry Diduga Kuat Berasal dari Dana Hambalang JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Suaidi Marasabessy, Senin (6/1/). Apa katanya tentang keterlibatan Anas dalam Kasus Hambalang?

Mantan Panglima Kodam VII Wirabuana, Makassar ini dipanggil mendalami dugaan bagi-bagi uang dan telepon genggam dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat 2010 lalu “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi,” kata Kabag Pemberitaan dan Informasi, Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin (6/1).

Seperti diketahui, Anas sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang dan atau proyek lain. Dia diduga menerima hadiah mobil Toyota Harrier dari PT Adhi Karya saat menjabat anggota DPR tahun 2009 lalu, pasalnya pemberian itu diduga terkait pembangunan Proyek Hambalang. Dia diduga melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain Suaidi, dua orang yang juga turut diperiksa adalah anggota Komite Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya dan Yusuf Badoeda. Direktur Utama PT Biofarma Iskandar juga turut kembali diperiksa KPK. Suaidi sendiri telah memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Dia mengaku akan diperiksa sebagai saksi untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

“Saksi untuk Anas,” ujar Suaidi di Gedung KPK, Jakarta.

Usai menjalani pemeriksaan hampir lima jam, mantan politisi Partai Hanura ini dikorek penyidik KPK mengenai pemberian uang dan telepon genggam tersebut. Kesak-

sian Suaidi ini membuat posisi Anas semakin terpojokan.

Suaidi menyebut pemberian itu dilakukan tim sukses Anas Urbaningrum. “Yang saya baca di BAP dilakukan oleh tim sukeses,” katanya.

Suaidi sendiri merupakan Wakil Ketua Komisi Pengawas, saat laporan DPC masuk pada 2012 silam.

Dia dikonfirmasi soal pernyataan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Tiophan Benhard Silalahi, beberapa waktu lalu. Dimana TB Silalahi kala itu menyebut, mendapat laporan dari pengurus DPC soal adanya pemberian uang dan BlackBerry dari kubu Anas yang sumbernya disinyalir berasal dari proyek Hambalang.”Jadi kami hanya datang untuk dimintai klarifikasi soal penjelasan (TB Silalahi),” terangnya.

Dikatakan Suaidi, penje-

lasan dirinya kepada penyidik KPK didasarkan atas laporan yang masuk ke Komwas.

Menurut Suaidi, ketua DPC yang melapor menyebutkan, jika pemberian berasal dari tim sukses Anas Urbaningrum.

Sayangnya,dia tak menyebut berapa nominal uang dan dari mana sumber uang dan blackberry tersebut.”Ya, sesuai dengan penjelasan dari pelapor sepertinya terjadi (pemberian uang dan BB). Kalau jumlahnya ada disebut satu-persatu tentu saya tidak punya wewenang untuk menyampaikan di sini, silakan bertanya kepada KPK karena mestinya KPK yang punya otoritas menyampaikan hasil pemeriksaan di BAP,” tandasnya.

Sementara itu, Organisasi Masyarakat (Ormas) Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) optimis KPK tak akan

33

menahan Anas Urbaningrum, melainkan hanya akan melakukan pemeriksaan terkait kasus Hambalang. “Ya saya kira pemanggilan Mas Anas, hari ini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena saya yakin kalau Mas Anas datang memenuhi panggilan tidak akan ditahan,” kata Juru Bicara PPI Tri Dianto saat dihubungi wartawan, Senin (6/1).

Selain itu, Tri menuturkan, KPK tidak bisa langsung menahan Anas karena tidak ada barang bukti cukup sehingga sangkaan yang ditujukan pun menjadi tidak jelas. “Pertama, tentang Harrier hilang ditelan bumi, lalu sekarang tentang penerimaan dana Rp 2,2 miliar juga enggak jelas itu dikasih ke siapa? Jadi, PPI tidak khawatir dengan pemanggilan Anas,” terangnya. = GAM/ABD

JAKARTA- Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Anas Urbaningrum memastikan siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencananya, lembaga antirasuah ini akan memeriksa Anas pada hari ini, Selasa (7/1). Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu akan diperiksa terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana olahraga di Bukit Hambalang, Bogor.

Anas kini berstatus tersangka karena diduga menerima hadiah mobil Toyota Harrier dari PT Adhi Karya saat menjabat anggota DPR pada 2009 lalu.

Pemberian hadiah juga diduga terkait dengan pembangunan proyek Hambalang. Anas disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kuasa hukum Anas, Firman Wijaya menjamin, kliennya tidak akan melarikan diri. Terlebih, jika KPK telah berniat memenjarakan tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang dan atau proyek lain.

Menurut Firman, Anas siap menghadapi hal tersebut. Bahkan, Anas juga berniat membuka kantor cabang Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) di Rumah Tahanan. “Mas anas tidak pernah melarikan diri, tapi mas anas punya rencana untuk membuka kantor cabang-cabang PPI di rutan-rutan,” kata Firman di Jakarta, Senin (6/1).

Firman menegakan bahwa kliennya akan memenuhi jadwal pemeriksaan tersebut. Jika KPK langsung menahan Anas, Firman melihat sebagai kewenangan KPK yang harus dihormati. Firman menegaskan, Anas tidak pernah menghindar dari proses hukum. Meski demikian, Firman menuding kasus yang menimpa mantan komisioner KPU itu lebih kentalnuansa politiknya.

“Secara hukum itu kan kewenangan KPK, pak Anas juga akan pelajari panggilan itu tetapi saya mengatakan bahwa ini adalah dirty war dalam proses ini,” tandasnya.

Lebih lanjut, Firman mengatakan tidak ada bukti kuat yang menunjukkan Anas terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. “Spekulasinya lebih tinggi daripada unsur pembuktiannya. Saya mengatakan efek prejudice lebih besar daripada pembuktian. Cenderung bias pembuktian terhadap Anas,” katanya. = GAM/ABD

4

KORAN MADURA

NASIONAL

SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III

Rudi Rubiandini Akan Buka-bukaan di Persidangan Rusdi A. Bakar: Kami Keberatan Didakwa Menerima Suap JAKARTA-Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) yang juga tersangka dalam kasus dugaan suap di lembaga yang dipimpinnya ketika itu, Rudi Rubiandini bertekad akan membuka seterang-terangnya terkait kasus yang dialaminya dalam persidangan yang dimulai Selasa (7/1) hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

“Dia (Rudi) akan terbuka, tak akan mempersulit, semua dilakukan dengan baik,” kata pengacara Rudi, Rusdi A Bakar di Gedung KPK, Jakarta, Senin (6/1).

Menurut Rusdi, selama ini kliennya bersikap kooperatif kepada KPK. Rudi telah menunjukkan kepada KPK tempat disimpan-

nya uang-uang yang kini berhasil disita. “Uang di rumah, dia yang sampaikan, enggak usah geledahgeledah, semuanya diserahkan, enggak usah digeledah-geledah,” sambung Rusdi.

Dia juga mengaku bahwa tim pengacara telah menerima salinan surat dakwaan Rudi yang

disusun tim jaksa KPK. Surat dakwaan ini akan dibacakan dalam persidangan perdana Rudi di Tipikor hari ini. Mengenai tanggapan atas surat dakwaan, menurut Rusdi, pihaknya telah menyiapkan nota keberatan (eksepsi).

Menurutnya, ada sejumlah poin dakwaan yang menjadi keberatan bagi pihak Rudi. Salah satunya adalah soal tuduhan jaksa KPK yang menyebutkan kliennya menerima suap. Dia mengatakan bahwa Rudi tidak pernah menerima suap sepeserpun.

“Peristiwa hukum kan harus bisa direkonstruksi, misalnya saya melakukan a, siapa yang melakukan b, ada hal-ha yang Pak Rudi tak tahu dan tak pernah perintah-

Dia (Rudi) akan terbuka, tak akan mempersulit, semua dilakukan dengan baik

Rusdi A Bakar

Pengacara Rudi Rubiandini kan dan tak pernah juga diberitahu tapi dimintai pertanggung jawaban itu. Yang kaya gitu, buat kita, kita garis bawahi untuk digelar di persidangan,” tutur Rusdi.

Rusdi melanjutkan, kliennya mengakui pernah memberikan uang tunjangan hari raya (THR)

kepada anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Rudi, pemberian uang kepada Komisi VII DPR seolah menjadi kewajiban setiap tahunnya. Saat dimintai uang, menurut Rusdi, kliennya tidak bisa menolak. Kebetulan, lanjut Rusdi, ketika itu ada pihak yang menawarkan uang kepada Rudi sebagai jalan keluar untuk memenuhi permintaan anggota DPR. “Dia mencari solusi waktu itu, kebetulan ada orang berikan ini clear and clean, ada uang terima kasih dan segala macam itu, dia ambil jalan taktis saja, ya sudah diserahkan saja, itu memang ada,” kata Rusdi. = GAM/AJI

APBN-P 2013

Penerimaan Pajak Gagal Capai Target JAKARTA-Pemerintah gagal memenuhi penerimaan pajak sesuai dengan target APBN-P 2013. Data Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak sampai 31 Desember 2013 hanya Rp1.072,1 triliun dari target penerimaan pajak dipatok sebesar Rp1.148,4 triliun. Ini artinya ada gap atau bolong senilai Rp76,3 triliun dari target.

Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany mengatakan banyak faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak pada tahun 2013. Antara lain, sebut dia, karena perlambatan pertumbuhan impor.

“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kita memang agak drop.

Ini disebabkan perlambatan impor. Juga sebagian besar penerimaan pajak kita masih tergantung pada tradeable goods, yaitu produk-produk yang berorientasi pasar internasional,” kata Fuad, dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (6/1).

Menurut data yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan,

Chatib Basri, hampir semua jenis penerimaan perpajakan tidak mencapai target. Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas yang ditargetkan sebesar Rp464,5 triliun, realisasinya hanya Rp413,9 triliun atau hanya 89,1 persen. Sementara PPN, dari target sebesar Rp423,7 triliun realisasinya hanya Rp383,4 triliun atau 90,5 persen. PBB yang ditargetkan Rp27,3 triliun realisasinya hanya Rp25,3 triliun atau 92,5 persen.

Jenis penerimaan yang realisasinya melebihi sasarannya adalah PPh Migas. Penerimaan dari PPh Migas tercatat sebesar Rp88,7 triliun atau (119,5% dari target yang sebesar Rp74,3 triliun. Demikian juga Penerimaan Cukai yang mencapai Rp108,5 triliun, ini merupakan 103,6% dari target yang sebesar Rp104,7 triliun.

Dia menambahkan, penerimaan pajak selama ini sangat tergantung kepada perusahaan besar dan perusahaan menengah. Sedangkan perusahaan UKM baru menyumbang dibawah dua persen. = GAM/ABD

ant/irsan mulyadi

DAMPAK ERUPSI SINABUNG. Seorang warga berjalan di samping rumah yang roboh tertutup debu vulkanik erupsi Gunung Sinabung, di Desa Sibintun, Karo, Sumut, Senin (6/1). Dampak erupsi Gunung Sinabung menutupi sejumlah desa di kawasan kaki gunung.

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

EKONOMI

SELASA 7 JANUARI 2014 SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III No. 0275 | TAHUN III

55

PETUMBUHAN EKONOMI

IMF Salah Prediksi

ant/ismar patrizki

DAMPAK PENAIKAN HARGA ELPIJI. Seorang pedagang kebutuhan pokok beraktivitas di lapak mereka di Pasar Senen, Jakarta, Senin (6/1). Masyarakat mengkhawatirkan naiknya harga gas elpiji kemasan 12 kilogram akan memicu naiknya harga kebutuhan pokok.

13 Proyek Migas Mulai Produksi 2014 Diproyeksi Menghasilkan 954 Juta Kaki Kubik Gas per Hari JAKARTA-Sebanyak 13 proyek minyak dan gas bumi (migas) direncanakan berproduksi tahun 2014. Total kapasitas produksi dari seluruh proyek tersebut mencapai 954 juta kaki kubik gas per hari (mmscfd) dan 194.121 barel minyak per hari.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berkomitmen agar proyek-proyek tersebut dapat terealisasi tepat waktu. “Jika ada yang terlambat akan memengaruhi besaran lifting migas tahun ini,” kata Kepala Humas, SKK Migas, Elan Biantoro dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (6/1).

Menurutnya, beberapa proyek yang akan berproduksi

antara lain, Sisi Nubi 2B, Blok Mahakam dengan kontraktor Total E&P Indonesie yang ditargetkan berproduksi 350 mmscfd pada kuartal pertama 2014. Kemudian, pengembangan gas Senoro dengan operator JOB Pertamina-Medco Tomori Sulawesi direncanakan mulai produksi 8 mmscfd dan 250 barel minyak per hari pada kuartal 3.

Tiga proyek yang sebelumnya ditargetkan produksi tahun 2013 lalu juga akan mulai berproduksi pada kuartal pertama tahun 2014 ini. Ketiga proyek itu adalah Lapangan Ridho dengan kontraktor Odira Energy Karang Agung berproduksi 1.200 barel minyak per hari, Lapangan Gundih yang dikembangkan Pertamina EP berproduksi sebesar 50 mmscfd dan 600 barel minyak per hari, dan Proyek Bayan A dengan kontraktor Manhattan Kalimantan Investment berproduksi 15 mmscfd dan 250 barel minyak per hari.

Elan mengungkapkan, ada tiga proyek yang mendapat perhatian penuh dari SKK Migas terkait dengan besarnya produksi yang dihasilkan dan tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah Lapangan Bukit Tua, Blok Ketapang 2 dengan kontraktor Petronas Carigali. Proyek direncanakan berproduksi 70 mmscfd dan 20.000 barel minyak per hari ini pada kuartal empat 2014. Hal yang perlu dicermati adalah proses negosiasi harga gas dan perubahan calon pembeli. Selain itu, proyek ini menggunakan skenario hulu dan hilir, sehingga ada kebijakan strategis yang diambil di luar kewenangan SKK Migas.

Hal serupa terjadi di Lapangan Muriah, Blok Kepodang yang juga dioperatori Petronas. Proyek dengan produksi 116 mmscfd ini bergantung pada selesainya pipa penyalur gas di hilir. “Untuk konstruksi fasilitas produksi di hulu akan selesai Oktober 2014,” kata Elan.

Proyek terakhir adalah Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu dengan kontraktor Mobil Cepu Ltd (MCL). Proyek strategis ini rencananya berproduksi pada kuartal keempat 2014 dengan produksi puncak 165.000 barel per hari. Beberapa tantangan yang dihadapi, yakni masalah sosial ekonomi dan keterlambatan dalam proses rekayasa, pengadaan, dan konstruksi fasilitas.

“Proyek-proyek ini harus dikawal secara intensif agar tidak mundur proyeknya,” kata dia.

Upaya-upaya untuk memastikan proyek migas berproduksi tepat waktu antara lain melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih intensif dengan melakukan rapat monitoring bulanan dan tiga bulanan bersama seluruh pihak terkait, termasuk kunjungan ke lapangan.

“SKK Migas juga akan mempercepat waktu pengadaan fasilitas produksi,” kata Elan. = GAM/ABD

JAKARTA-Ramalan sejumlah lembaga keuangan internasional terkait kondisi perekonomian Indonesia terbukti keliru. Menteri Keuangan, Muhamad Chatib Basri, menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 hampir dapat dipastikan mencapai 5,7 persen. Angka ini jauh lebih tinggi daripada proyeksi IMF Agustus lalu, yang memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumnbuh 5,25 persen. Sementara itu tingkat inflasi tahun ini diperkirakan akan berada di 8,3 persen. Ini juga jauh lebih rendah dari proyeksi IMF yang sebesar 9,5 persen.

Beberapa waktu lalu, International Monetary Fund (IMF) mengingatkan Indonesia untuk lebih fokus melakukan reformasi ekonomi mengantisipasi menurunnya investasi akibat semakin ketatnya likuiditas global sebagai dampak dari pengurangan stimulus Bank Sentral AS. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dan tahun depan hanya berkisar 5 hingga 5,5 persen.

Perkiraan IMF ini lebih suram dibandingkan dengan perkiraan Bank Indonesia, yang masih menetapkan angka 5,8-6,2 persen untuk tahun 2014. “Indonesia harus lebih kuat dan siap manakala Bank Sentral AS mulai mengurangi stimulus moneter,” ademikian bunyi laporan IMF. Dia menjelaskan salah satu penghela pertumbuhan ekonomi yang kemungkinan luput dari perhitungan IMF adalah pengeluaran Pemerintah. Selama tahun 2013, pengeluaran Pemerintah menyumbang 0,45 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Kalau sumbangan pengeluaran Pemerintah dikeluarkan maka pertumbuhan ekonomi kita memang hanya 5,25 persen, seperti yang diproyeksikan IMF. Ini yang kelihatannya lupa dihitung IMF,” tuturnya dDalam konferensi pers awal tahun di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (6/01).

Chatib menambahkan, sumbangan konsumsi Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai puncaknya tahun ini dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2011, sumbangan pengeluaran Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi hanya 0,27 persen dan turun menjadi 0,10 persen pada tahun 2012. = GAM/ABD

6

KORAN MADURA

EKONOMI

SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III

PERBANKAN

OJK Harus Dorong Perbankan Berekspansi JAKARTA-Data Ikatan Bankir Indonesia (IBI) menyebutkan, pertumbuhan perbankan nasional mencapai 20%, lebih tinggi dari bank-bank ASEAN yang rata-rata tumbuh dikisaran 10%.

Karena itu, perbankan harus didorong untuk dapat berekspansi di luar negeri.

“Dengan adanya peralihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat mendorong perbankan nasional untuk bisa berekspansi di luar negeri,” ujar Ketua Umum IBI Zulkifli Zaini disela-sela acara Ikatan Bankir Indonesia, di Financial Hall, Jakarta, Senin, (6/1).

Dengan adanya peralihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat mendorong perbankan nasional untuk bisa berekspansi di luar negeri

Zulkifli Zaini

Ketua Umum IBI Sejauh ini jelasnya, regulasi yang dibuat BI dalam mendukung pertumbuhan perbankan nasional sangat baik. Sekarang, tinggal bagaimana OJK bisa mendorong keterbukaan Indonesia terhadap bank asing dengan diikuti keterbukaan pada bank negara-negara asing di Indonesia. Ini penting agar bank nasional bisa beroperasi di luar negeri.

“Ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan kredit dari bank-bank di negara ASEAN yang hanya tumbu 10%-an.

Itu tida mungkin terjadi jika bank-bank di Indonesia tak memiliki kompetensi untuk menumbuhkan bank,” tukasnya.

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini berharap, agar ke depan industri perbankan bisa menjadi tuan

rumah di negeri sendiri.

“Sehingga ini sama seperti bank-bank asing yang bisa beroperasi di dalam negeri dan bisa bersaing,” tutup Zulkifli.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar mengatakan sektor perbankan mengambil peranan sangat penting dalam meningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Peran tersebut diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi antara debitor dan kreditor.

“Peran tersebut antara lain dilakukan sebagai lembaga pembiayaan bagi sektor riil, baik dalam rangka peningkatan iklim usaha dan iklim investasi maupun dalam rangka penciptaan lapangan kerja,” ujarnya saat acara IBI, di Financial Hall, Jakarta, Senin, (6/1).

Muhaimin mengatakan, meningkatnya arus peredaran uang di dalam negeri menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang paling strategis dalam perdagangan dan pembangunan. “Bank sangat terkait dengan penyediaan modal bagi usaha atau perdagangan, sehingga roda perekonomian dapat terus berputar,” tukasnya.

Hal tersebut, lanjutnya, berarti lembaga perbankan memiliki peranan yang sangat strategis dalam menciptakan iklim yang kondusif, khususnya bagi peningkatan perekonomian nasional. “Meskipun kita mengetahui bahwa untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif tidak hanya berasal dari peranan perbankan atau faktor ekonomi, tetapi ada juga beberapa faktor non ekonomi seperti politik, hukum, pertanahan, dan lain-lain,” tutupnya. = GAM

antara foto/fadlansyah

GAS ELPIJI MALAYSIA. Pembeli memilah tabung gas elpiji asal Malaysia yang dijual di Tarakan, Kalimantan Timur, Senin (6/1).

Harga gas elpiji Malaysia berukuran tabung 14kg kini juga naik Rp.210.000 sampai Rp.250.000, hingga masyarakat mengeluh.

50 Persen Bankir di Indonesia “Bodong” 300.000 dari 700.000 Bankir Tak Punya Sertifikasi JAKARTA- Program uji sertifikasi profesi perbankan rupanya belum sepenuhnya diikuti para bankir di Indonesia. Selain biayanya mahal, peran Bank Indonesia (BI) sebagai regulator dinilai kurang tegas mewajibkan bankir mengikuti program tersebut.

Data Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) mencatat, masih banyak pegawai bank (bankir) di Indonesia belum mengantongi sertifikasi kompetensi bankir. Bahkan hampir 50 persen bankir tidak memiliki sertifikasi. Padahal, sertifikasi ini penting untuk operasional teknis.

“Standar kompetensi ini menjadi kunci SDM. Masih ada 300.000 dari 700.000 bankir tidak punya sertifikasi,” ujar Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Ajat Sudrajat saat acara “Harmonisasi SKKNI” di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin (6/1).

Dia merasa prihatin, banyak bankir yang sudah bekerja lama na-

mun tidak mempunyai sertifikasi kompetensi. Padahal jika memiliki sertifikasi kompetensi, ada pengakuan atas kemampuan mereka di bidang perbankan. “Masa sudah 15 tahun bekerja mereka (bankir) tidak mempunyai sertifikasi kompetensi

Standar kompetensi ini menjadi kunci SDM. Masih ada 300.000 dari 700.000 bankir tidak punya sertifikasi

Ajat Sudrajat

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) banking. Mereka harus diakui kemampuan manajemen risikonya.

Apakah bankers sudah menjadi kebutuhan atau tidak? Tugas utama kita dalam sertifikasi kompetensi, mengcreate bangsa kita arti pent-

ingnya sertifikasi,” jelasnya.

Dia menyebut, sertifikat ini sama pentingnya dengan program sertifikat tanah yang muncul di tahun 1972 dengan keluarnya program nasional.

“Dari itu semua bank mewajibkan tanah harus memiliki sertifikat baru.

Lalu baru dapat melakukan kredit atau pinjaman uang dari agunan tanah yang sudah bersertifikat,” ungkapnya.

Ajat berharap bankir di Indonesia dapat memiliki sertifikasi kompetensi bankir sebelum memasuki pasar bebas ASEAN 2015.

“Modal teknologi dan SDM merupakan bekal penting bagi perbankan untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri,”jelasnya.

Ekonom Senior Institute for Development Economy and Finance(INDEF) Didik Rachbini mengungkapkan, masih banyak bankir nasional yang belum memiliki kemampuan manajemen risiko yang betul-betul baik. Padahal, kemampuan tersebut sangat dibutuhkan untuk menjaga likuiditas perbankan di Indonesia. = GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

ernyataan Ketua KPK Abraham Samad bahwa ada koruptor kakap di Jatim hingga kini tidak terbukti. KPK bagaikan melempar batu sembunyi tangan, habis melempar isu, surut tindak lanjutnya. Dugaan kasus korupsi di Jatim itu pun akhirnya tak terurus.

Setidak-tidaknya hingga kini masih belum ada titik terang siapa sebenarnya yang dimaksud koruptor kelas kakap di Jatim oleh Abraham Samad itu.

Tumpulnya KPK mengurus dugaan korupsi di Jatim menimbulkan beragam prasangka. Bisa jadi KPK sengaja membiarkannya. Bisa jadi pula KPK belum menemukan jalan masuk untuk membongkar. Kasus pemilukada Gunung Mas dan Lebak yang menjerat ketua MK Akil Mochtar, juga kasus P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) tahun 2008 yang menyeret Mantan ketua DPRD Jatim Fathorrasjid, sejatinya pintu masuk untuk mengungkap korupsi di Jatim.

Akan tetapi dua kasus tersebut kurang mampu membantu KPK, karena tidak ada korelasinya dengan koruptor yang dimaksud KPK.Terkesan KPK jadi kurang bertaji memberantas korupsi di Jawa Timur. Ntah apa yang membuat KPK ‘impoten’ semacam itu.

Memang, tidak boleh berburuk sangka, termasuk pada KPK. Sebab diamnya KPK bukan berarti tidur, walaupun kenyataannya memang seperti itu. Tapi diharapkan semoga itu keliru.

KPK harus bergerak mengalir bagai tenangnya tsunami yang sewaktu-waktu memberi kejutan, sebagaimana selama ini ditunjukkan, melakukan tangkap tangan beberapa koruptor. Tangkap tangan koruptor kelas wahid di Jatim menjadi prestasi KPK yang paling dinanti mayoritas warga Jawa Timur.

KPK wajib membuktikan lembaga antirasuah itu lebih hebat daripada koruptor ulung di Jatim. Tidak sekedar menebar janji, apalagi isu yang tak terbukti. (*)

OPINI

SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III

77

Menyoal Kualitas Caleg 2014

salam songkem

Mengintip Jatim

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014 No. 0275 | TAHUN III

Tahun 2014 merupakan tahun politik.

Tahun ini, seakan menjadi momen kompetisi untuk merebut simpati masyarakat. Pada tahun ini, hampir semua kalangan berbondongbondong mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (Caleg).

Mereka tidak peduli, apakah dirinya mampu atau tidak.

P

adahal, sebenarnya motivasi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif semata-mata panggilan rakyat dan ingin memperjuangkan nasib rakyat. Maksudnya adalah kita tidak tega melihat rakyat kelaparan, pengangguran semakin marajalela, kemiskinan semakin menjadi penyakit yang akut. Sehingga kita merasa terpanggil untuk membenahi sistem kebijakan pemerintah melalui parlemen agar kebijakan-kebijakan pemerintah berangkat dari kepentingan rakyat dan pro rakyat. Jadi motif maju sebagai caleg semata-mata untuk rakyat bukan untuk dirinya.

Dalam teori politik, wakil rakyat merupakan menyambung lidah rakyat dan aspirasi rakyat.

Ia (dewan) berkewajiban memperjuangkan hak-hak rakyat di parlemen. Untuk menyampaikan aspirasi tersebut, tentu membutuhkan orang-orang yang memang berkopeten di bidang masing-masing, baik tentang perekonomian, sosial, politik, pendidikan, budaya, hukum, ilmu ke tata negaraan dan lainlain. Sebab, di parlemen para anggota dewan bertugas membuat regulasi dan perundangundangan yang menyangkut kehidupan dan kesejahteraan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Di samping bertugas merumuskan perundangan dan

produk-produk hukum lainnya, ia juga berfungsi memberikan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan eksekutif.

Namun, demikian, belakangan ini, para partai politik (parpol) seakan gagal melakukan kaderisasi. Banyak kader-kader parpol yang ternyata tidak mampu menjadi negarawan. Parpol juga tidak mampu menciptakan negarawan sejati, yang terjadi justru parpol banyak melahirkan politisi-politisi pragmatis, yaitu politisi yang akan hanya memikirkan keuntungan pribadinya dan kelompoknya. Jika begitu faktanya, maka sampai kapanpun bangsa ini tidak akan maju dan berkembang, karena kita tidak memiliki pemimpin negara yang mempunya jiwa kenegarawanan, integritas kebangsaan, loyal terhadap rakyatnya.

Hal itu bisa dilihat dari konfigurasi politik yang berkembang beberapa tahun terakhir ini.

Sedikit sekali Caleg yang murni kader Parpol. Sekitar 75 % persen Caleg dari beberapa parpol berasal dari luar kadernya. Begitu juga menyongsong pileg 2014 ini. Mereka-mereka itu ratarata berasal dari Pengusaha dan Artis. Lalu apa yang diharapkan dari orang-orang ini? Parlemen bukan tempat intertaiment, tapi adalah lembaga tingga tinggi negara yang mengurusi legislasi.

Secara kualitas, barangkali (untuk tidak mengabaikan) mereka masih jauh dari pemahaman tentang ketatanegaraan.

Setidaknya, seorang Caleg harus mempunyai pemahaman ilmu ketatanegaran, paham konsititusi, politik, geo politik dan sistem perekonomian. Jika para caleg tidak memahami hal ini, lalu misi apa yang akan dibawa ke parlemen? Apakah hanya mau tidur, duduk manis saat sidang rakyat? Saya tidak mudah tugas seorang anggota dewan, karena tidak hanya memikirkan dirinya sendiri tapi juga harus memikirkan nasib rakyat Indonesia.

Anggota dewan harus menjadi pelayan yang baik kepada rak-

yat. Karena mereka inilah yang mewakil rakyat di parlemen dan secara otomatis mereka harus bekerja untuk rakyat.

Perlu Ada Standarisasi Caleg Untuk meningkatkan kinerja di parlemen, maka barangkali pemerintah perlu membuat regulasi dalam proses pencalegan.

Regulasi tersebut bisa menyangkut terkait standarisasi pencalegan. Paling tidak harus ada syarat-syarat yang lebih ketat dalam proses pencalegan. Sehingga tidak semua orang bisa mengajukan diri menjadi caleg, tapi harus berpijak pada kualitas dan kompetensi personalitinya. Jika ini yang terjadi, maka bukan tidak mungkin 5-10 tahun kedepan undang-undang yang dihasilkan oleh dewan akan lebih berkualitas.

Saya melihat dari beberapa banner calon anggota legislatif yang mewarnai jalan-jalan pantura baik DPR RI, Provinsi maupun Daerah sedikit sekali yang berasal dari kader parpol, mereka mayoritas berasal dari luar kader parpol. Hal ini terjadi karena mandegnya proses kaderisasi di internal setiap parpol atau dikarenakan nilai-nilai parpol-parpol sudah mengalami pergerseran, dari kendaraan perjuangan menjadi alat bisnis? Jika ini yang terjadi maka koruptor akan semakin mewabah. Sebab dari proses pencalegan saja mereka sudah menghabiskan dana miliyaran rupiah untuk membeli kursi.

Sehingga untuk mengembalikan modalnya, tidak ada cara lain selain korupsi.

Parpol, dewasa ini tidak mampu melahirkan negarawannegarawan seperti Soekarno, Moh. Hatta, Moh. Yamin, Natsir, Tan Malaka dan KH Wahid

Hasyim. Hal ini disebabkan karena parpol yang ada di negeri ini telah kehilangan oreintasi dan identitas dirinya. Cita-cita untuk membangun bangsa melalui parpol telah digadaikan dengan materi dan kemewahan.

Obsesi kekuasaan telah menghilangkan nilai juang mereka, dan kepentingan rakyat pun terabaikan. Akibatnya, banyak politisi-politisi yang mendekam dipenjara akibat menyalah gunakan uang rakyat, dan sistem pun menjadi mati dan mandul karena adanya intervensi politik dalam proses pembangunan bangsa.

Karenanya, menurut hemat saya pemerintah sudah harus memikirkan kondisi ini. Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas. Sebab selama ini rakyat hanya menjadi komuditas politisi-politisi yang tidak bertanggung jawab itu. Untuk menghindari hal itu saya pikir adalah pemerintah perlu memberikan standarissai pencalegan dalam rangka untuk memberikan seleksi yang ketat pada orang-orang yang ingin menjadi caleg.

Regulasi ini juga bisa menjadi kontrol adanya transaksi nomer urut dan kursi. Karena selama ini saya melihat kader parpol yang sudah sekian lama mengabdi untuk parpolnya justru tersisih oleh kekuatan rupiah yang melimpah.

Sehingga yang tidak punya banyak materi tidak punya kesempatan untuk menjadi Caleg.

Akhirnya, menyambut pemilihan legislatif tahun 2014 ini, rakyat harus lebih selektif dan cerdas dalam menentukan wakilnya di parlemen. Rakyat harus jeli dalam melihat kriteria calon wakil rakyat itu. Tentu kualitas caleg dan integiritas, kapabilitas, loyalitas harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati, Dedy Bashori BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORANKORAN MADURA PROBOLINGGO 8 MADURA

LINTAS JATIM

SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III

ALAT PERAGA

Penertiban Tak Merata SURABAYA - Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya menyatakan penertiban alat peraga kampanye calon anggota legislatif yang dilakukan tim gabungan penyelenggara pemilu di sejumlah kawasan tidak merata.

"Kami meminta lembaga penyelenggara Pemilu Surabaya bertindak tegas serta sesuai aturan. Kami melihat ada beberapa baliho yang melanggar belum ditertibkan seperti di kawasan Ngagel, Bratang, Panjang Jiwo, Nginden, Jembatan MERR, Kebun Bibit, belum tersentuh," kata Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya saat dengar pendapat dengan KPU, Panwaslu, Bakesbanglinmas, Satpol PP di ruang Komisi A, Senin (6/1).

Pihaknya meminta agar penertiban tidak tebang pilih.

Kalau menurut aturan pemasangan baliho dilarang dipasang di fasilitas umum. "Jadi harus ditertibkan sesuai dengan aturan," kata Armuji.

Anggota Komisi A lainnya Adies Kadir mengatakan pihaknya tidak ingin masuk ke ranah KPU dan Panwas, karena lembaga ini menjalankan aturan dari pusat. Tinggal bagaimana membuat Kota Surabaya tetap cantik.

Ia menyarankan bukan hanya baliho yang memuat kampanye caleg yang ditertibkan, tapi semua media peraga yang berisi kampanye partai, presiden, dan pejabat juga ditindak.

"Seharusnya semua saja ditertibkan agar tidak rancu begini. Kalau memang tegas sekalian saja mau kampanye presiden, partai, komersial juga ditertibkan agar Surabaya ini tetap bersih dan enak dipandang. Bila perlu dibuatkan satgas penertiban banner caleg," katanya.

Anggota Komisi A Mohammad Anwar menyebutkan bahwa sebelum pencoblosan adalah masa sosialisasi bagi seluruh caleg dan itu penting.

"Saya berharap tidak dibatasi dan dibelenggu, yang penting aturan tetap dijalankan," tegasnya.

Terkait hal itu, Ketua KPU Surabaya Eko Sasmito menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait hal tersebut. Pihaknya juga meminta Pemkot untuk menyediakan ruang atau tempat yang boleh dipasangi alat peraga kampanye sesuai aturan yang berlaku. = ANT/ABDUL HAKIM

SELASA 7 JANUARI 2014 No. 0275 | TAHUN III

OPINI 8

Siapakah Koruptor Kakap di Jatim?

SURABAYA - Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad tentang adanya koruptor kelas wahid di Jawa Timur terus memantik aksi unjuk rasa. Di Surabaya, Senin (6/1), ratusan massa yang tergabung dalam Paguyuban Arek Jawa Timur (Pagar Jati) mengadakan aksi di depan Gedung Negara Grahadi. Mereka menuntut agar gubernur Jawa Timur Soekarwo memberikan data ke KPK sehingga kasus korupsi di Jatim segera ditangani.

Menurut para pengunjuk rasa ini, kasus korupsi di Jawa Timur terjadi di sejumlah kabupaten dan kota. Banyak kasus yang sudah diproses oleh aparat penegak hukum namun tidak tuntas dan penuh rekayasa. Seperti kasus perampokan sumber daya alam khususnya di sektor pertambangan migas dan kehutanan dengan pelaku perusahaan investor mafia. Tidak hanya itu, kasus lain yang sarat korupsi di Jawa Timur adalah proyek pembangunan infrakstruktur yang menghambat kepentingan warga dan kepentin-

han/koran madura

AKSI. Ratusan massa Pagar Jati Jawa Timur kemarin memamer poster yang isinya mendukung upaya pemberantasan korupsi di Jawa Timur dalam aksi di depan gedung Negara Grahadi Surabaya.

gan umum.

"Kami yakin gubernur memiliki data tersebut dan mohon segera diserahkan ke KPK. Pakde harus berperan aktif membantu KPK mengusut pelaku korupsi di Jawa Timur. Jika tidak justru akan menjadi bumerang bagi pakde sendiri," ungkap koordinator aksi, Fadli kepada wartawan diselasela aksi.

Yang tak kalah penting, kata Fadli, pihaknya meminta agar segera mengusut tuntas perjanjian Husky-CNOOC Madura Ltd. yang tidak berpihak kepada

kepentingan nasional dan berpotensi merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar.

Meski membawa massa cukup banyak, aksi Pagar Jati berjalan tertib dan kondusif, lalu lintas di jalan Gubernur Suryo tepat di depan Gedung Grahadi tetap ramai lancar. Puluhan aparat kepolisian dari Polrestabes Surabaya juga tetap menjaga aksi damai tersebut.

"Dalam aksi damai ini, kami mengajak masyarakat Jawa Timur bersama-sama menjaga stabilitas politik dan keamanan di Indone-

sia. Untuk itu, terkait pernyataan ketua KPK beberapa waktu lalu, kami menagih janji. Pakde Karwo yang pernah mengatakan akan segera memberi data ke KPK terkait korupsi di Jawa Timur," terang Fadli.

Dalam aksinya, massa Pagar Jatim membawa sejumlah poster bertuliskan: Tahun 2014 Jawa Timur Harus Bersih dari Koruptor , Koruptor Ditunggu Malaikat di Alam Neraka, dan Jangan Jual Ladang Minyak Sumenep ke Investor Asing. = E HANA DIMAN

PELAYAAN

BPJS, Lebih Besar Pasak daripada Tiang SURABAYA - Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya menyesalkan pelayanan pasien miskin yang sudah masuk dalam daftar Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) di sejumlah rumah sakit di Kota Pahlawan yang dinilai masih kurang memuaskan.

"Kami memberikan apresiasi pada RSUD Soetomo yang sudah menerima pasien miskin jamkesmas nonkuota seperti pasien tempat tinggal tidak tetap (T4) yakni Anisa Aulia (3)," kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono saat menerima keluhan dari ayah pasien Anisa Aulia, Agus Subagyo, di Komisi D DPRD Surabaya, Senin (6/1).

Namun, pihaknya menyayangkan rumah sakit yang tidak mau memberikan obat yang

semestinya dengan dalih tidak ada dalam program BPJS. Dia menerangkan peserta program jamkesmas, jamkesda, dan pasien yang menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM), serta pasien tempat tinggal tidak tetap (T4) saat ini sudah beralih ke Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan.

"BPJS sebagai pemberian kesehatan bagi warga tidak mampu dan biayanya ditanggung negara, termasuk biaya perawatan, rumah sakit, biaya dokter, biaya obat, termasuk mereka yang masuk di ICU," katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia,

pasien miskin tersebut juga termasuk dalam tanggungan negara yang biaya berobatnya diambilkan dari sumber dana APBN. "Jadi, kalau dikatakan bahwa obat tidak ada, atau tidak masuk BPJS, dan harus beli obat di luar, maka hal itu kesalahan fatal dari pihak rumah sakit, kalau tidak ada obat harus minta pemerintah, ini dalam tanggungan negara," katanya.

Sementara itu, ayah pasien Anisa Sulia, Agus Subagyo, mengatakan pada awalnya, pihaknya sempat ditolak pihak rumah sakit karena anaknya belum terdaftar dalam BPJS, namun setelah melaporkan

ke Komisi D DPRD Surabaya, akhirnya diterima untuk melakukan "check up" di RSUD dr Soetomo.

Hanya saja, lanjut dia, pihaknya belum bisa bernapas lega karena pihak rumah sakit tidak memberikan pelayanan sepenuhnya. Anak yang mengidap penyakit infeksi paru-paru ini dipaksa harus membeli obat sendiri.

"Hanya diberi obat puyer, obat yang dibutuhkan malah disuruh nebus sendiri," kata Agus.

Agus menceritakan setelah sempat ditolak RSUD dr. Soetomo pada Kamis (2/1), dirinya diterima berobat di RSUD Soewandhi, namun karena peralatan di rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya itu tidak lengkap, maka anaknya akhirnya dirujuk ke dr. Soetomo. = ANT/ABDUL HAKIM

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III

9

Jokowi Bertahta di Atas Angin SURABAYA – Prapancha Research (PR) menyebutkan Jokowi menjadi “Top Skor” di ranah digital sepanjang 2013. Berdasarkan temuan tersebut, diprediksi bila Jokowi maju sebagai capres dan tak ada peristiwa besar berarti yang mengganggu reputasinya, karena Jokowi diprediksi akan memperoleh suara terbanyak.

“Melalui pantauan terhadap perbincangan jejaring sosial perihal capres, memperlihatkan meski perbincangan sebagian capres (Prabowo, Megawati, Ical, Wiranto) digabungkan, jumlahn-

ya hanya 16% (1.300.000 perbincangan) dibandingkan dengan Jokowi sendiri yang mencapai 84% (6.900.000 perbincangan),” ujar Peneliti Senior, Devie Rahmawati dalam memaparkan hasil riset sosial media pada periode 1 Januari 2013 – 27 Desember 2013 sekaligus menyampaikan Prediksi Kondisi Politik, Sosial dan Ekonomi tahun 2014, Senin (6/1).

Preferensi publik untuk memilih partai politik atau tokoh favorit, lanjut Devie, dari pantauan PR melalui Forum dan Blog, kecenderungan publik untuk “membicarakan” suatu parpol tidak diikuti kecenderungan untuk “memilih” parpol tersebut.

Sementara pada sampel “tokoh”, kecenderungan publik untuk “membicarakan” seorang tokoh berkorelasi positif dengan ke-

Devie Rahmawati Peneliti Senior Prapancha Research

cenderungan mereka untuk “memilih” tokoh tersebut. kecenderungan publik untuk memilih

tokoh dalam Pemilu 2014 lebih besar ketimbang kecenderungan mereka untuk memilih parpol.

“Sebagai contoh, Partai Golkar dibicarakan sebanyak 1.470 perbincangan, namun tidak ada perbincangan untuk memilih Golkar. Sedangkan perbincangan tentang PDIP berjumlah 1.006 perbincangan yang diikuti hanya 34 perbincangan tentang memilih PDIP,” jelasnya.

Ia menambahkan, ketokohan Jokowi diperbincangkan 15.800 kali. Sedangkan perbincangan untuk memilih Jokowi sebesar 8.700 perbincangan. “Kami juga melakukan riset terhadap Dahlan Iskan dengan jumlah perbincangan sebanyak 1.430, namun hanya 600 perbincangan tentang keinginan untuk memilih Dahlan. “Begitu juga dengan Anis Baswedan kan-

didat konvensi Partai Demokrat lainnya yang hanya mengumpulkan suara sebanyak 202 kali, hanya 43 perbincangan yang memilihnya,” ujarnya.

Temuan lainnya yang dilakukan oleh PR yakni, terkait citra Partai Demokrat dan PKS berpeluang untuk terus ternoda di tahun politik ini mengingat pemberitaan di 5 (lima) portal online terkemuka sepanjang 2013 terus meningkat. Peringkat pertama ialah kasus korupsi Hambalang sebesar 1.960 pemberitaan disusul kasus Bank Century sebesar 1.920 pemberitaan dan kasus suap impor sapi sebesar 432 pemberitaan. Tren ini diperkirakan akan berlanjut dan mencederai reputasi kedua partai ini pada momen krusial pemilu 2014. = G ARMADIANTO SEMERU

BANJIR

Jalan Alternatif Terpenggal NGAWI - Bencana banjir akibat luapan Bengawan Madiun yang melanda di dua kecamatan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, memutuskan jalan alternatif yang menghubungkan kabupaten setempat dengan wilayah Madiun.

"Titik terputus berada di Kecamatan Kwadungan. Saat ini saya juga masih terjebak karena akses jalan terputus banjir akibat luapan Bengawan Madiun setelah hujan deras melanda wilayah Madiun dan Ponorogo," ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ngawi, Eko Heru Cahyono, kepada wartawan, Senin (6/1).

Menurut dia, berdasarkan informasi dari tim lapangannya, banjir di Ngawi melanda di sejumlah desa di Kecamatan Kwadungan dan Pangkur. Air mulai memasuki rumah warga pada Senin dini hari, namun saat ini sudah mulai surut dan masih menutup jalan alternatif penghubung Ngawi-Madiun.

"Sebelumnya air sempat masuk rumah. Namun tidak begitu parah jadi tidak ada warga yang kami ungsikan. Meski demikian air masih menggenang di jalan," kata dia.

Pihaknya belum dapat memastikan jumlah rumah warga yang terkena banjir. Hal itu karena tim BPBD setempat masih melakukan pendataan.

Sementara, seorang warga

OJEK GEROBAK

ant/siswowidodo

Sejumlah orang pengojek mendorong gerobak untuk menyeberangkan sepeda motor dan pengendaranya melintasi ruas jalan yang terendam banjir di Desa Purwosari, Kwadungan, Ngawi, Jatim, Senin (6/1).

Kwadungan, Kristianto, mengaku, air mulai masuk rumah warga pada dini hari saat ia masih tidur.

Beruntung pada siang hari sudah berangsur surut.

"Air sudah masuk ke dalam rumah setinggi betis. Jadi semua keluarga saya bangunkan untuk menaikkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi supaya tidak basah," katanya.

Meski kini banjir tinggal me-

nyisakan genangan, warga mengaku cukup terganggu. Sejumlah warga Kwadungan terpaksa harus memutar sejauh beberapa kilometer jika hendak keluar dari desanya. Selain itu, ratusan hektare sawah di sejumlah desa di Kecamatan Kwadungan dan Pangkur juga masih tergenang air.

Data BPBD Ngawi mencatat, Kecamatan Kwadungan dan Pangkur merupakan salah satu

daerah di kabupaten setempat yang rawan banjir saat musim hujan terjadi. Selain itu, juga terdapat Kecamatan Ngawi, Pitu, dan Mantingan yang juga rawan banjir sebab wilayahnya berada di bantaran Sungai Bengawan Madiun dan Bengawan Solo.

Banjir akibat luapan Bengawan Madiun juga melanda Desa Ngelang, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Hingga

siang ini air masih memtuskan jalan alternatif penghubung Magetan dengan Madiun dan Ngawi.

Selain itu, area sawah di desa setempat juga masih tergenang air. Banjir akibat luapan Bengawan Madiun tersebut terjadi akibat tingginya curah hujan di wilayah Ponorogo, Magetan, Madiun, dan sekitarnya selama beberapa hari terakhir. = ANT/ SLAMET AGUS SUDARMOJO

10

KORAN MADURA

LINTAS JATIM

SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III

Mampukah Biogas Gantikan LPG? SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendesak pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim untuk melakukan pengelolaan dan pengolahan dengan biogas sebagai salah satu alternatif pengganti elpiji (LPG).

“Biogas suatu peluang yang harus dipertimbangkan segera yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan memasak dengan skala rumah tangga baik di perkotaan maupun di pedesaan,” ujar Anggota Komisi B DPRD Jatim, Titik Indrawati, SH, Senin (6/1).

Menurut Titik, jika pengolahan limbah kotoran hewan tersebut dilakukan secara terintegrasi maka bisa digunakan sebagai pembangkit listrik, selain alternatif pengganti elpiji.

“Kami akan melakukan pertemuan dalam pengembangan inovasi energi ini. Dengan harapan adanya bantuan pemerintah untuk mengembangkan energi alternatif itu,” jelasnya.

Masalah energi, lanjut Titik, sudah menjadi masalah global dan sangatlah penting bagi kelangsungan hidup manusia. Karena itu, ketergantungan terhadap bahan yang tidak diperbarui inilah yang dicoba untuk dicari penyelesaiannya.

g armadianto semeru/koran madura

SAMBUTAN. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Titik Indrawati, SH saat sambutan di salah satu acara, kemarin

“Makanya kami berusaha untuk mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan energi alternatif biogas ini,” tegas politisi dari Partai Demokrat ini.

Ditanya soal kenaikan elpiji 12 kilogram hanya boleh Rp. 1.000 per kg, kata Titik, hal tersebut akan meminimalisir gejolak di masyarakat. Meski kenaikan harga gas non-subsidi yang mencapai 68 % tersebut telah berdampak

pada migrasinya konsumen dari gas 12 kg ke gas 3 kg.

“Ekses kenaikan harga gas 12 kg akan tetap membuat masyarakat pengguna gas bersubsidi bertambah dan dikhawatirkan akan semakin membebani APBN 2014,” ujarnya.

Salah satu penyebab melambungnya harga elpiji 12 kg adalah belum adanya mekanisme harga jual di tingkat eceran dari Per-

tamina. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga di beberapa tempat mencapai 100%.

Pakar Perbankan DR. Jeffry W. Wurangian M.Sc melihat keputusan naik harga ini sebagai kegagalan manajemen Pertamina. Menurut Jeffry, alasan kerugian yang diutarakan Pertamina menunjukkan manajemen Pertamina tidak bekerja sebagaimana semestinya.

“Jika merugi, maka manaje-

mennya harus diganti. Begitulah manajemen yang profesional,” jelasnya saat dihubungi Koran Madura.

Jeffry menyoroti kinerja Pertamina yang menurutnya hanya profit oriented.

“Ingat, Pertamina itu BUMN. BUMN memiliki kewajiban untuk memenuhi public services obligation (POS),” ujarnya.

Dalam pandangannya, tujuan pendirian BUMN Pertamina masih belum tercapai. BUMN didirikan agar dapat mengatur hajat hidup rakyat serta meraih untung untuk mengisi kas negara.

“Pertamina menjauh dari tujuan BUMN. Kita lihat saja, rakyat tidak sejahtera dan perusahaan juga tidak untung," tuturnya.

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) akhirnya merevisi kenaikan harga elpiji 12 kilogram (kg) menjadi Rp 1.000 per kg. Sebelumnya, Pertamina telah memutuskan untuk menaikkan harga elpiji 12 kg sebesar Rp 3.959 per kg mulai 1 Januari 2014.

Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, kenaikan harga elpiji 12 kg adalah kewenangan Pertamina. Meskipun demikian, dampak terbesar kenaikan tersebut sebelumnya sudah dirasakan oleh masyarakat. Kelas menengah ke bawah menjadi lapisan masyarakat yang harus menanggung kerugian Pertamina. = G ARMADIANTO SEMERU

BIAYA PENDIDIKAN

DAK Pendidikan Kota Surabaya Hanya Terserap 6,5 Persen SURABAYA – Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk pembangunan pendidikan di kota Surabaya sebesar Rp98.849.253.396 hanya terserap 6,5 persen dari selama tiga tahun.

“Sekitar Rp 6 miliar lebih yang dipakai setelah kami (Komisi D) diprotect. Jadi sisa anggaran cukup besar dan sudah kembali penuh ke pusat,” ungkap Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono kepada Koran Madura, Senin (6/1).

Menurut Baktiono, masalah tidak terpakainya dana DAK secara maksimal oleh Kota Surabaya, karena dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pasalnya tidak dikontrol dengan baik.

“Dana tersebut semestinya bisa dialokasikan ke daerah lain yang membutuhkan, khususnya daerah-daerah terpencil seperti Papua, NTT dan NTB. Daripada

mengendap di kas daerah jadi dikembalikan saja. Bunga depositonya sendiri berapa yang sudah didapat? ,”tegas legislator asal PDIP ini.

DAK yang diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk pendidikan jumlahnya sebesar Rp51 milliar. Sesuai prosedur, DAK harus ada dana pendamping dari APBD Surabaya sebesar 10 persen, yang diajukan melalui PAK tahun 2013 sebesar Rp 47 milliar sehingga total keseluruhan DAK untuk pendidikan Rp 98 milliar.

Baktiono menjelaskan, 6,5 persen dari total DAK tersebut sangatlah cukup untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan mutu pendidikan selama 3 tahun.

“Daripada alokasi dana untuk pembangunan pendidikan di Kota Surabaya menumpuk jadi sebaiknya diberikan kepada daerah-daerah yang mutu dan kualitas pendidikannya masih rendah. Kasihan mereka sekolah masih pakai sandal

Baktiono

Ketua Komisi D DPRD Surabaya jepit,” jelasnya.

Kekhawatiran Komisi D DPRD Surabaya terhadap penyelewengan anggaran besar dari APBn tersebut menyusul banyak laporan korupsi DAK pendidikan disejumlah daerah yang diperkirakan merugikan negara miliaran rupiah.

“Modusnya macam-macam.

Mulai dari penggelapan, proyek fiktif, hingga mengarahkan pembelian buku pelajaran. Selain merugikan keuangan negara dan warganya, korupsi di sektor ini bisa membuat sekolah jadi tempat belajar korupsi,” ujarnya.

DAK Rp 95 miliar milik Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya yang sejak 3 tahun lalu mengendap di kas, sempat diawasi ketat oleh tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Sementara itu, Ketua Hotline Pendidikan Jatim, Isa Ansori mengatakan dana DAK Pendidikan Kota Surabaya yang hanya terserap 6,5 persen merupakan lemahnya management perencanaan di tingkat Pemkot Surabaya.

“Anggaran tersebut secara logika seharusnya terserap semuanya. Sehingga masyarakat khususnya siswa-siswi sekolah dirugikan yang semestinya tahun

2014 ini mereka sudah bisa menempati ruang kelas baru dengan pakaian yang baru,” ungkapnya.

Ia menambahkan, tidak terserapnya secara maksimal dana tersebut mengakibatkan pembangunan di sektor pendidikan menjadi terhambat.

“Potret pendidikan di Kota Surabaya masih banyak bangunan sekolah yang rusak. Ini menujukkan ketidakadilannya para pelaku pendidikan di Kota Surabaya,” tegasnya.

Menyoal dikembalikannya dana tersebut ke pusat karena banyaknya dugaan kasus korupsi DAK pendidikan, lanjut Isa, adalah sah-sah saja namun jangan sampai merugikan dunia pendidikan.

“Prinsip kehati-hatian sahsah saja tapi jangan sampai merugikan masyarakat. Kota Surabaya sangat membutuhkan dana tersebut,” jelasnya. = G ARMADIANTO SEMERU

KORAN MADURA

LINTAS JATIM PENCITRAAN

Caleg Ajak Slankers Nobar Film Slank SURABAYA - Calon legislator asal Partai Nasdem Arie S. Tyawatie mengajak ratusan Slankers, sebutan penggemar grup band Slank, nonton bareng film "Slank Nggak Ada Matinya" di Studio 21 Surabaya Plaza, Jalan Pemuda, Senin malam.

"Saya mengajak Slankers yang mayoritas berusia remaja untuk menyaksikan dan mengambil hikmah dari film ini.

Sebab di dalamnya juga mengandung makna antinarkoba," ujar Arie S. Tyawatie ketika ditemui di sela-sela nonton bareng.

Di samping itu, sebagai Ketua DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Kota Surabaya, ia merasa memiliki tanggung jawab moral mengajak anak-anak muda untuk tidak mudah terjerumus dalam obatobatan terlarang.

Caleg nomor 2 untuk DPRD Jatim dari daerah pemilih I (Surabaya dan Sidoarjo) tersebut membantah kegiatan ini dilakukannya untuk menunggangi komunitas Slankers di Surabaya untuk terjun ke dunia politik hingga memilihnya pada Pemilu 9 April 2014.

"Tidak ada niatan untuk memengaruhi mereka ke politis.

Mereka sudah dewasa dan sudah pintar semuanya. Agenda nonton bareng ini, agendanya Granat," kata politisi yang pernah menjabat Bendahara DPW Partai Nasdem tersebut.

Terkait film ini, ia menjelaskan erat kaitannya dengan gerakan antinarkoba. Karena itu Granat DPC Kota Surabaya juga ingin memberikan edukasi terhadap anak muda bangsa untuk memberikan pengetahuan terhadap bahaya narkoba.

"Di film ini banyak sekali manfaat dan hikmah yang bisa diambil, sehingga bisa sebagai edukasi bagi anak-anak muda.

Apalagi Slankers dikenal sebagai penggemar Slank yang total dan benar-benar setia," kata Arie.

Ia menjelaskan bahaya narkoba sangat destruktif bagi anak-anak muda saat ini. Karena itu ia berharap agar pemerintah lebih meningkatkan kinerjanya mengatasi masalah narkoba.

Sementara itu, Ketua Komunitas Slankers Surabaya, Aan, menjelaskan dalam Pemilihan Umum Legislatif nantinya akan memilih calon wakil rakyat yang memiliki komitmen kuat terhadap kemajuan bangsa. = ANT/FIQIH ARFANI

SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III

11

KPK Cecar Ketua KPUD SURABAYA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur Andry Dewanto Ahmad, Senin (6/1) kemarin akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap sengketa pilgub Jawa Timur dengan tersangka mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar . Andry diperiksa secara marathon mulai pukul 10.20 WIB sampai pukul 15.30 WIB. "Saya diperiksa selama 5 jam 10 menit mulai pukul 10.20 WIBpukul 15.30 WIB," kata Andry kepada Koran Madura melalui pesan BBM, tadi malam.

Menurutnya, ada 25 pertanyaan yang disampaikan penyidik.

Terutama mengenai hubungan-

PEMERIKSAAN KETUA KPUD JATIM. Ketua KPUD Jatim Andry Dewanto berada diruang tunggu KPK Jakarta, Senin (6/1). Andry diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap sengketa pemilukada di MK untuk tersangka mantan Ketua MK Akil Mochtar.

ant/wahyu putro a

nya dengan Akil Mochtar dan beberapa hakim di MK. "Pertanyaan utamanya, kenal tidak dengan Akil Mochtar, Muhtar Efendi, juga dengan Zainudin Amaly? Saya jawab, dengan Akil saya tahu tapi tidak kenal, dengan Muhtar Efendi (orang dekat ketua MK), saya tidak tahu dan tidak kenal. Sedangkan dengan Zainudin (Ketua DPD Golkar Jatim) tahu tapi tidak kenal," paparnya.

Andry juga ditanya apakah

pernah berkomunikasi dengan ketiga orang tersebut, dengan tegas ia mengaku tidak pernah berkomunikasi secara pribadi dengan ketiga orang tersebut.

Pertanyaan penting lain yang menjadi catatan dalam pemeriksaan kemarin, kata Andry adalah pertanyaan mengenai apakah dirinya mengetahui upaya suap atau janji ke MK pada saat sengketa pilkada Jawa Timur. "Saya jawab, saya tidak dengar sama

KESENJANGAN SOSIAL

Angka Kemiskinan di Jatim Turun SURABAYA - Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur tampaknya membuahkan hasil. Pada bulan September 2013 penduduk miskin Jawa Timur tercatat sebanyak 4.865 juta orang atau 12,73 poin persen dari total penduduk Jawa Timur atau turun 0,35 poin persen dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2012 yang mencapai 4,961 juta orang atau 13,08 poin persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, M Sairi Hasbullah, kepada wartawan di Surabaya, Senin (6/1) mengatakan, upaya peningkatan kesejahteraan penduduk menjadi sebuah target utama dalam suatu pemerintahan seperti di Provinsi Jawa Timur.

"Berbagai strategi dilakukan untuk mencapai target tersebut diantaranya mengurangi kemiskinan," katanya.

Dari jumlah itu penduduk miskin di perkotaan pada September 2013 sebesar 33,34 persen dari total penduduk miskin atau 1,622 juta jiwa. Selama satu semester mulai Maret - September 2013, kenaikan persentase penduduk miskin di perdesaan 0,08 poin persen lebih kecil dari pada penduduk perkotaan yang mencapai 0,33 persen.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas

M. Sairi Hasbullah

Kepala BPS Jawa Timur (Modul Konsumsi Susenas) pada periode Maret-September 2013, garis kemiskinan meningkat 6,31 persen atau Rp 16.248 per kapita per bulan. Atau dari 257 510 per kapita per bulan pada Maret 2013 menjadi Rp 273 759 per kapita

per bulan pada September 2013.

Pada September 2013 kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan 73,67 persen. Kenaikan garis kemiskinan di pedesaan 7,49 persen atau lebih tinggi dari pada di perkotaan yang hanya 5,07 persen.

Secara komoditas makanan, ada 5 komoditas yang secara persentase memberikan kontribusi yang cukup besar pada garis kemiskinan makanan, yaitu beras, rokok filter, gula pasir, tempe dan tahu. Komposisi tersebut terjadi pada semua wilayah baik di perdesaan maupun perkotaan Nilai Indeks kedalamam kemiskinan (P1) dalam satu semester ini menunjukkan peningkatan 0,23 poin atau 1,84 pada Maret 2013 menjadi 2,07 pada September 2017. Peningkatan nilai P1 tersebut juga terjadi di perkotaan 0,11 poin dan perdesaan 0,4 poin. Sementara itu nilai Indeks keparahan kemiskinan (P2) mengalami kenaikan 0,07 poin atau menjadi 0,50 pada September 2013. Peningkatan kedua nilai yaitu P1 dan P2 memberikan indikasi rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. = E HANA DIMAN

sekali," tandasnya.

Dalam pemeriksaan, tim penyidik juga secara khusus menanyakan soal dugaan suap yang dilakukan tim pasangan KarSa "Tapi saya jawab tidak tahu. Saya katakan, saya fokus dengan kinerja KPU dalam pilgub Jatim saja.

Soal tim kampanye pasangan calon dan apa yang mereka kerjakan saya tidak tahu dan tidak diberitahu," katanya. = E HANA DIMAN

KRIMINAL

Polda Bekuk Bajing Loncat SURABAYA - Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur membekuk dua tersangka "bajing loncat" yang mencuri muatan dalam Kapal Motor "Alken Pikat" saat sedang sandar di buy 10, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Pada 5 Desember 2013, kapal itu tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, lalu terjadi kasus pembobolan kontainer isi KM Alken Pikat pada 14 Desember 2013 yang dilakukan empat pelaku, namun hingga kini masih tertangkap dua pelaku.

"Komplotan bajing loncat itu sudah merencanakan pencurian sejak dalam perjalanan berlayar. Mereka merusak baut di kontainer yang sudah diincar. Sesampai di Tanjung Perak, pelaku langsung menghubungi rekannya setelah kapal lego jangkar," katanya.

Dalam aksi pembobolan itu, keempat pelaku mencuri dua paket kayu olahan jenis rimba campur yang berisi 115 batang senilai Rp17 juta. "Akhirnya, petugas melakukan penyelidikan hingga dua pelaku tertangkap pada 4 Januari 2014," katanya. = EDY M YA'KUB

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO 12

MADURA

LINTAS12 JATIM

PROBOLINGGO

SELASA 7 JANUARI 2014 No. 0275 | TAHUN III

SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III

Pesangon DPR Telan Rp 447 Juta Dikhususkan yang Tidak Terpilih dalam Pileg 2014 PROBOLINGGO - Pesangon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo massa khidmat 2009-2014 sudah dipersiapkan oleh pihak Pemkab. Besaran angaran untuk dewan itu sebesar Rp 447.540.000.

Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DKPP) Kabupaten Probolinggo, Tanto Walono, mengatakan untuk anggaran pesangon anggota Dewan Pemerintah daerah sudah menyediakan pos anggaran 50 anggota DPRD. Besaran anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Probolinggo sebanyak Rp 447.540.000.

Namun anggaran tersebut, tidak serta merta diterima oleh anggota DPRD. Dana itu akan diterima bagi dewan yang tidak terpilih lagi menjadi anggota dewan priode 2014-2019 mendatang. Jika angota DPRD yang lama dinyatakan oleh KPU sebagai anggota lagi, maka secara otomatis dewan tersebut tidak akan mendapatkan dana pesangon tersebut. Pasalnya mereka tidak purna tugas.

“Anggaran itu diberikan se-

bagai tanda jasa kepada dari pemda kepada anggota dewan, karena telah mengabdikan diri selama lima tahun, ” kata Tanto Walono, Senin (6/1).

Tanto Walono mengatakan, pencairan dana akan diberikan kepada anggota dewan setelah pelantikan anggota dewan baru sudah dilakukan.Besaran anggaran yang akan diterima tergantung jabatan yang disandangnya.

Apakah menjadi pimpinan dewan atau menjadi anggota saja di parlemen.“Besaran anggaran yang akan diterima mereka sangat variatif, tergantung jabatan yang dimilikinya,”tandasnya.

Anggaran senilai Rp 447.450.000, lanjut dia, akan dibagikan kepada 50 anggota DRRD. Untuk Ketua Dewan akan mendapat anggaran Rp 12.600.000, 3 Wakil DPRD masing- masing mendapatkan Rp 10.080.000.

Sementara untuk 46 anggota dewan biasa akan mendapatkan uang pesangon sebasar Rp 9.450.000. “ D e n g a n catatan mereka tidak terpilih lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dalam priode mendatang. Namun, jika mereka terpilih lagi maka sisa anggaran tersebut akan menjadi silva, dan secara otomatis akan masuk kapada kas daerah kembali,”pungkas Tanto Walono. = MAHFUD HIDAYATULLAH

m. hisbullah huda/koran madura

TAK CEMBERUT. Keluarga Hamid tak cemberut karena menggunakan biogas sebagai bahan bakar walaupun banyak masyarakat resah atas kenaikan harga elpiji 12 Kg.

BIOGAS

Warga Tak Resah, Harga Elpiji Naik PROBOLINGGO – Kenaikan harga elpiji tabung ukuran 12 Kg membuat masyarakat resah.

Namun tidak bagi warga di Kelurahan Sumbertaman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.

Mereka tak cemberut karena menggunakan biogas sebagai bahan bakar.

Hamid (48) dan Sati (45) suami isteri sejak empat tahun silam, warga Dusun Mantong RT 01 RW 05 Kelurahan Sumbertaman ini memanfaatkan kotoran sapi sebagai bahan bakar untuk keperluan memasak setiap hari.

Sehingga saat Pertamina menaikkan harga elpiji mulai 2 Januari 2014 tak meresahkan mereka.

Bahkan, ia mengaku sejak konversi minyak tanah ke Gas Elpiji telah memanfaatkan kotoran sapi untuk sumber energi alternatif pengganti gas elpiji.

Sedikitnya 10 kepala keluarga di sekitar rumahnya tersebut mengolah kotoran sapi yang selalu tersedia di kandang. Biogas yang dihasilkan itu pun disalurkan menggunakan pipa. Sehingga para ibu dapat menggunakannya untuk keperluan memasak.

“Sudah lama keluarga kami tak lagi menggunakan elpiji untuk kebutuhan rumah tangga.

Sebab persediaan biogas cukup untuk membuat dapurnya mengepul. Api yang dihasilkan cukup besar. Namun hasil makanan tak terpengaruh sama sekali,”ujar Hamid, kepada wartawan, Senin (6/1).

Hamid awalnya merasakan ketidaknyamanan memakai gas elpiji karena pengalamannnya saat malam hari sering kehabisan

gas untuk memasak, namun kesulitan mendapatkan tabung elpiji. Melihat hal ini, ia pun berusaha mencari sumber energi altenatif.

Hamid pun mendapatkan alternatif dari kotoran ternak sapinya milik saudaranya Nadi Abdul Aziz. Kebetulan, ia sebagai ketua Kelompok Tani Bangau Jaya yang memiliki 5 ekor sapi yang setiap hari mampu menghasilkan kotoran yang lumayan banyak. Ide ini kemudian ia tuangkan dengan membuat bak berukuran 3 meter x 3 meter untuk menampung kotoran sapi hasil fasilitasi Dinas Pertanian Kota Probolinggo.

Terdapat dua bak sebelum gas dihubungkan dengan kompor dengan memakai pipa berukuran kecil. Setiap hari kotoran tersebut masuk ke dalam bak penampung yang bisa menghasilkan gas untuk kompor dan listrik tiap harinya. Kompor dari gas kotoran sapi ini digunakan untuk memasak dan lampu untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Hamid.

Sejak empat tahun silam, keluarga ini sudah tidak lagi menggantungkan kebutuhan memasaknya kepada gas elpiji. Kotoran sapi yang dihasilkan tiap hari mampu menyukupi energi untuk menghidupkan kompornya.

Dari awal pemasangan hingga saat ini, Sati mengaku tidak ada masalah dalam mekanisme penggunaan biogas ini. Hanya, ia perlu rutin membersihkan saluran pipanya. Hal tersebut menjadi alternatif yang cukup membantu di tengah hiruk-pikuk mahalnya gas serta sulitnya mendapatkan gas.

Kotoran hewan ternak yang

diubah menjadi biogas sebagai pengganti bahan bakar elpiji yang semakin mahal, warga sudah memanfaatkan biogas.“Sekalipun harga elpiji naik, pemakai biogas tak terpengaruh, karena bisa menggunakan kotoran ternak untuk kebutuhan memasak,”tandas bapak dua anak ini.

Menurutnya, bahan bakar tersebut mampu untuk mencukupi kebutuhan memasak. Prosesnya, kotoran sapi dikumpulkan ke bak penampungan yang hampa udara. Kotoran tersebut bercampur air sehingga menghasilkan biogas dan disalurkan melalui selang ke kompor milik masyarakat.

Dengan disalurkan melalui selang ke kompor, lanjut dia, memudahkan untuk memasak.

Prosesnya perlu bantuan korek api dan komporpun langsung menyala. Warna yang muncul juga tak kalah dengan gasl elpiji. Biogas menjadi salah satu alternatif untuk keperluan bahan bakar kompor, sebab harga elpiji semakin melambung.

“Jika kotoran sapi di bak penampungan masih ada, bahan bakar biogas ini siap dipergunakan kapanpun dan cukup ekonomis. Bahkan tidak menimbulkan bau, ketika sudah melalui proses menjadi biogas,”imbuh Hamid.

Ditanya jumlah ternak, Sati isteri Hamid menuturkan, untuk pembuatan biogas, sebenarnya satu ekor sapi sudah cukup. “Selain kotoran sapi bisa dimanfaatkan menjadi biogas, juga mampu dipergunakan untuk pupuk tanaman,”pungkasnya, sembari tersenyum. = M. HISBULLAH HUDA

PROBOLINGGO

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III

13

Dewan Dukung Pengarsipan Sejarah Banyak Temuan Data yang Belum Terbukukan PROBOLINGGO – Rencana Kantor Arsip Kabupaten Probolinggo akan melakukan penelusuran terhadap sejarah Kabupaten Probolinggo melalui program “Masyarakat Peduli Arsip”, mendapat dukungan dari DPRD Kabupaten Probolinggo. Apalagi masih banyak tentang sejarah Kabupaten yang belum masuk dalam dokumen Pemkab.

“Saya sangat mendukung sekali dengan program itu,” tandas salah seorang anggota Komisi A DPRD Kabupaten Probolinggo, Ribut Fadilah kepada wartawan, Senin (6/1).

Pengarsipan tentang sejarah Kabupaten Probolinggo yang belum masuk dokumen Pemkab sangat penting dilakukan. “Kalau kita mau menggali, saya kira banyak tentang sejarah berupa cerita rakyat di Kabupaten Probolinggo

yang belum pernah dibukukan,” katanya.

Salah satu contoh di Kecamatan Kuripan. Di daerah itu banyak menyimpan tentang sejarah yang belum pernah dibukukan. Bahkan, di daerah itu, tidak sedikit warga setempat yang menemukan benda-benda kuno peninggalan nenek moyang.Benda kuno itu berupa uang logam berlubang bertuliskan bahasa China. “Nah itu juga bagian dari sejarah yang

Ribut Fadilah

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Probolinggo

bisa kita gali lebih dalam lagi,” katanya.

Untuk melakukan penggalian tentang bagian sejarah Kabupaten Probolinggo, imbuh dia, memang tidak mudah. Bahkan, politisi dari PKB itu mengaku tertarik dan siap untuk membantu. Tak hanya itu, Ribut juga siap membantu dengan membentuk tim independen untuk melakukan penelusuran tentang sejarah yang ada di Kabupaten Probolinggo yang tidak pernah terjamah. “Kalau bisa Kantor Arsip juga harus membentuk tim,” timpal dia.

Dengan adanya program “Masyara\kat Peduli Arsip” tersebut, warga dapat menghibahkan benda-benda sejarah itu ke Pemkab. Dengan catatan,

ada wujud apresiasi untuk merangsang warga agar mau menghibahkannya ke pemerintah daerah.

Diketahui sebelumnya, di Kabupaten Probolinggo masih banyak sejarah yang belum terarsipkan dalam dokumen Pemkab.

Itulah sebabnya, Kantor Arsip kemudian mengambil langkah dengan mengusung program tersebut.

Salah satu tujuannya, agar sejarah yang tidak terarsipkan itu bisa dibukukan dan masuk dalam dokumen Pemkab. Bahkan, Kantor Arsip-pun berjanji akan memberikan imbalan kepada warga yang membantu menyetorkan data tentang nilai-nilai sejarah Kabupaten Probolinggo. = MUHAMMAD SUGIANTO

BELUM DIPERBAIKI

Akses Jalan Pemandian Kokap Rusak Parah PROBOLINGGO – Akses jalan aspal menuju obyek wisata pemandian “Kokap” di desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo mengalami rusak parah.

Kondisi jalan aspalnya tidak hanya mengelupas, namun juga berlubang.

Melihat kondisi jalan aspal menuju obyek wisata pemandian milik yayasan Universitas Panca Marga (UPM) itu, tidak sedikit pengunjung yang mengeluh.

Bahkan, kondisi kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya.

Ironisnya, kondisi itu terkesan “luput” dari perhatian pemerintah daerah. “Jalan aspal menuju pemandian Kokap itu sudah lama.

Namun sampai sekarang belum juga ada perbaikan,” ujar seorang pengunjung pemandian Kokap, Ridwan kepada wartawan, Senin (6/1).

Dia menjelaskan, meski kondisi akses jalan aspal itu mengalami rusak parah, namun masih banyak pengunjung yang datang.

“Kalau jalan aspal yang rusak itu terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan warga akan malas untuk berkunjung. Apalagi jalan itu merupakan satu-satunya akses menuju pemandian,” terang dia.

Akses jalan itu sangat penting. Apalagi jalan aspal yang rusak itu satu-satunya menuju obyek wisata pemandian itu,”

Tofan

Pengunjung

muhammad sugianto/koran madura

RUSAK PARAH. Warga menunjukkan kondisi jalan aspal yang rusak parah mengelupas berlubang.

Tofan, seorang pengunjung pemandian Kokap lainnya juga mengatakan serupa. Dia mengaku kondisi jalan aspal menuju obyek wisata itu sudah lama mengalami rusak. Bahkan, rusaknya jalan tersebut diperkirakan sepanjang 5 km. “Akses jalan itu sangat

penting. Apalagi jalan aspal yang rusak itu satu-satunya menuju obyek wisata pemandian itu,” tandasnya.

Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Henny Tri Agustina saat dimintai komentarnya mengaku, jika akses

jalan menuju obyek pemandian Kokap itu sudah lama mengalami rusak. Bahkan, rusaknya jalan itu sudah berlangsung sejak lama.“Jalan itu sudah lama rusak,” katanya. Melihat kondisi rusaknya akses jalan tersebut, banyak pengunjung obyek

wisata pemandian Kokap yang mengeluh.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Kabupaten Probolinggo, Anggit Hermanuadi saat dikonfirmasi melalui Kabid Pengendalian Operasional, Sunyoto mengatakan, akses jalan aspal menuju obyek wisata pemandian Kokap itu memang masuk wilayah jalan Kabupaten. “Nanti PU akan melakukan survey dulu ke lapangan,” tandasnya.

Jika memang kondisi akses jalan itu mengalami rusak parah, PU nanti akan segera melakukan perbaikan. Namun, Sunyoto sendiri tidak bisa memastikan kapan upaya perbaikan itu akan dilakukan. Karena masih melihat kondisi anggaran yang ada.

“Kalau memang anggarannya ada, tahun ini akan dilakukan perbaikan,”pungkasnya. = MUHAMMAD SUGIANTO

14

PROBOLINGGO

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III

Pengusaha Keberatan

Pemerintah Didesak Batalkan Kenaikan Gas Elpiji PROBOLINGGO – Sejumlah pengusaha mendesak pemerintah agar membatalkan kenaikan harga gas elpiji 12 kg sebesar 60 persen. Sikap desakan itu karena kebijakan yang diambil oleh PT Pertamina dengan menaikkan harga gas elpiji 12 kg tersebut sangat membebani para pengusaha dan pedagang.

antara foto/ cucuk dnartono

BENTROK MAHASISWA

Sejumlah personil kepolisian Polres Lumajang mengamankan seorang mahasiswa saat unjuk rasa mahasiswa PMII Lumajang yang berakhir bentrok dengan aparat kepolisian di depan kantor Bupati Lumajang, Jatim. Senin (6/1). Aliansi PMII mahasiswa Lumajang melakukan unjuk rasa terkait rusaknya ruas jalan kabupaten Lumajang akibat dilewati ratusan truk tronton pengangkut pasir besi yang sampai saat ini sama sekali tak mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

JELANG PILEG

PAN Terbesar Setorkan Dana Kampanye PROBOLINGGO - Dari jumlah parpol yang akan mengikuti pileg 2014 mendatang telah melakukan penyetoran dana kampanyenya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo pada 27 Desember 2013 lalu. Setoran dana kampanye terbesar diraih oleh Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurut Divisi Teknis, Pencalonan dan Data Pemilih, Jakfar Sodiq, mengatakan semua parpol sudah menyetorkan jumlah dana kampanye yang akan digunakan dalam pileg mendatang. Parpol sudah menyetorkan dana tersebut pada 27 Desember 2013 lalu.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu

Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu wajib melaporkan penerimaan sumbangan Dana Kampanye kepada KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

“Parpol wajib untuk mengirimkan dana kampanye keda KPU,” ujarnya kepada wartawan, Senin (6/1).

Menurutnya, laporan penerimaan sumbangan wajib disampaikan secara berkala, yakni untuk periode I tanggal 27 Desember 2013 dan periode II tanggal 2 Maret 2014. Untuk parpol yang telah menyerahkan dana kampanye kepada KPU, dintaranya Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI P, Golkar, DEMOKRAT, PAN, PPP, HANURA , dan PBB. “Untuk PKPI tidak menyetorkan dana kampanye, karena

parpol tersebut tidak menjadi peserta pemilu legislatif di Kabupaten Probolinggo disebabkan tidak ada calegnya,” terang Jakfar Sodiq.

Dari data KPU Kabupaten Probolinggo, dana partai yang paling tertinggi dari sebelas parpol dimiliki oleh PAN dengan jumlah dana kampanye sebesar Rp. 453.929.250.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Kabupaten Probolinggo Arif Wibisono, mengatakan besaran dana itu bersumber dari para caleg di Kabupaten Probolinggo di semua dapil. Dana tersebut akan dilakukan oleh partainya untuk pemenangan pemilu legislatif 2014.

“Target kursi yang akan direbut oleh partainya sebanyak 7 kursi. Minimal setiap dapil ada perwakilannya,” ujarnya. = MAHFUD HIDAYATULLAH

Daftar Dana Kampanye Parpol DI Kabupaten Probolinggo Nomor Partai Politik Jumlah Dana Kampanye 1 Partai Amanat Nasional (PAN) 453.929.250.

2 Partai Kabangkitan Bangsa (PKB) 233.500.000 3 Partai NasDem 68.750.000 4 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 41.000.000 5 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) 22.500.000 6 Partai Demokrat

8.000.000 7 Partai Bulan Bintang (PBB) 4.800.000 8 Partai Hanura 2.500.000 9 Partai Gerindra

0 10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 0 11 Partai Golkar

0

“Kenaikan harga gas elpiji itu sangat membebani masyarakat.

Terutama terhadap pengusaha rumah makan,” ujar seorang pemilik depot di Terminal Bayuangga Kota Probolinggo, Ny. Saudah kepada wartawan, Senin (6/1).

Menurut dia, jika kenaikan harga gas elpiji tersebut tidak segera dibatalkan, maka akan berpengaruh terhadap harga kebutuhan lainnya. “Jelas itu akan berdampak,” katanya.

Bahkan, Ny. Saudah akan menaikan harga menu makanan di depotnya jika harga gas elpiji tetap bertahan naik. Alasannya, dengan naiknya harga gas elpiji 12 kg, biaya produksi di depotnya juga akan bertambah.

“Di depot saya itu ada 3 gas elpiji 12 kg. Kalau harganya naik, biaya kebutuhan untuk

membeli gas elpiji kan juga naik,” timpalnya.

Sebagai bentuk sikap protes dengan harga kenaikan gas elpiji tersebut, para pemilik depot dan warung di terminal mengancam akan menaikkan harga menu. “Kalau harga menu makanan tidak dinaikkan kita akan rugi,” ujar pemilik warung lainnya, Misbahul.

Diketahui sebelumnya, untuk mengantisipasi terjadinya gejolak terhadap kenaikan harga gas elpiji 12 kg tersebut, pihak Diskopindag berjanji akan segera melakukan pantau harga di pasar. Seperti di pasar Baru, Kronong dan pasar Wonoasih.

“Kita akan segera melakukan pemantauan dan operasi pasar,” jelas Kepala Diskopindag Kota Probolinggo, Zaenullah. = MUHAMMAD SUGIANTO

BERBAHAYA

Kereta Kelinci Menjadi Incaran Polisi PROBOLINGGO - Selain becak motor (bentor) dilarang melintas dijalan raya Probolinggo, Polisi juga melarang untuk kereta kelinci melintas dijalan raya, karena langkah yang dilakukannya tersebut justru membahayakan penumpangnya.

Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Warih Hutomo mengatakan,langkah yang dilakukan pihaknya kepada pemilik kereta kelinci yangmelintas dijalan raya, bertujuan untuk mengantisipasi kecelakaan.“Kendaraan tersebut tidak sesuai dengan standar,” ujarnya. Senin (6/1).

Menurutnya, hal itu melanggar aturan lalu lintas dan bisa membahayakan pada pengendara dan penumpangnya.“Itu

sangat berpotensi penyebab kecelakaan karena Kereta kelinci bukan kendaraan yang memiliki standar angkutan umum,”tegas AKP.Warih Hutomo.

Menyikapi hal itu, salah satu pemilik Kereta Kelinci, Sulton (45) mengaku kendaraan tersebut dijadikan sebagai tulang punggung untuk menghidupi keluarganya. Banyak masyarakat yang meminati untuk menggunakan kendaraan Kereta Kelinci sebagai kendaaraan rekreasi untuk anak kecil.

“Kereta ini merupakan sumber penghasilan baginya dalam setiap harinya, dan sudah lama menjadi tulang punggung keluarga,”ucapnya sembari mengeluh untuk dicarikan solusinya. = MAHFUD HIDAYATULLAH

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

OLAHRAGA

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 2014 0274 | TAHUN III SELASA 7 JANUARI No. 0275 | TAHUN III

Untuk Pertama Kalinya Roma Terjungkal TURIN - AS Roma akhirnya terjungkal untuk pertama kalinya di ajang Liga Serie A Italia musim ini, setelah dihajar oleh Juventus dengan skor 3-0 di Juventus Stadium, Minggu (5/1) waktu setempat.

Sebelumnya, “Giallorossi” tercatat tidak pernah terkalahkan dalam 17 laga terakhirnya.

Meskipun sempat menguasai jalannya laga pada menit-menit awal, Roma nyatanya harus tertinggal lebih dulu. Pada menit ke17, tuan rumah sukses memimpin lewat Arturo Vidal. Berawal dari aksi Carlos Tevez yang mengecoh Daniele De Rossi di kotak penalti, ia lalu memberikan umpan terobosan kepada Vidal yang berlari dari belakang. Gelandang asal Chile itu pun tidak menyia-nyiakan usaha Tevez dengan berhasil mengkonversinya menjadi gol lewat sepakannya di muka gawang Morgan De Sanctis.

Tertinggal satu gol, Roma mencoba keluar menyerang. Sementara, Juve langsung menerapkan pertahanan ketat dengan menunggu lawan hingga merangsek ke sepertiga lapangan.

Miralem Pjanic melepaskan dua

sepakannya yang masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Gianluigi Buffon. Begitu juga dengan sepakan dari luar kotak penalti yang dilakukan Dodo.

Buffon kembali tampil sigap dengan menepis si kulit bundar.

“La Vecchia Signora” yang lebih mengandalkan serangan balik terlihat kerap merepotkan pertahanan Roma yang terlihat tidak terorganisir dengan baik ketika diserang. Fernando Llorente punya kesempatan untuk menggandakan keunggulan Juve pada menit ke-40 tetapi tendangan kerasnya dari luar kotak penalti masih melayang tipis di atas mistar gawang.

Memasuki interval kedua, Juve gantian mengambil alih serangan. Baru tiga menit laga dimulai, sang jawara bertahan

sukses menggandakan keunggulan. Berawal dari tendangan bebas di sisi kanan pertahanan Roma, Andrea Pirlo yang menjadi eksekutor mengirimkan bola ke tiang jauh, Leonardo Bonucci yang tidak terkawal langsung menyambar bola lewat sepakan sambil menjatuhkan diri.

Roma berusaha keras untuk memperkecil ketertinggalan mereka. Pada menit ke-59, sebuah tembakan keras Adem Ljajic dari luar kotak penalti masih bisa diamankan oleh Buffon. Situasi makin memburuk bagi Roma ketika harus bermain dengan sepuluh orang pada menit kei-74. De Rossi diganjar kartu merah langsung karena melancarkan tekel dua kaki terhadap Giorgio Chiellini. Hanya selang dua menit, Roma lagi-lagi kehilangan pe-

mainnya. Kali ini, Leandro Castan diusir wasit karena menahan bola yang sudah di tepi garis gawang dengan tangannya. Wasit juga menunjuk titik putih bagi Juve.

Mirko Vucinic yang masuk di babak kedua maju sebagai eksekutor. Tendangannya ke arah kanan gawang mengecoh De Sanctis yang bergerak ke kiri.

Setelah unggul tiga gol, conte memutuskan untuk menarik keluar Vidal dan Llorente, kemudian memasukkan Claudio Marchisio dan Fabio Quagliarella. Quagliarella mengancam gawang Roma lewat tembakannya, tetapi bola bisa diamankan De Sanctis. Skor 3-0 pun tidak berubah hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga.

Meskipun harus merasakan kekalahan perdananya musim ini, Roma enggan larut dalam kekecewaan. “I Lupi” langsung membidik kemenangan di dua pertandingan yang akan datang di Coppa Italia melawan Sampdoria dan Serie A kontra Genoa.

“Apakah harapan kami soal scudetto sekarang memudar?

Masih ada 60 poin untuk diperebutkan sebelum musim berakhir jadi liga belum berakhir. Tapi, seperti yang selalu saya katakan, target kami tidak pernah untuk memenangi gelar, melainkan untuk kembali ke Eropa,” kata Garcia di situs resmi klub. = SKYSPORTS/AJI

LIGA SPANYOL

Barcelona Kembali Bertahta BARCELONA-Barcelona kembali naik ke puncak klasemen sementara La Liga Spanyol setelah membekuk tamunya Elceh pada laga di Camp Nou, Minggu (5/1) tengah malam WIB empat gol tanpa balas.

Tiga dari empat gol “El Barca” diborong Alexis Sanchez, sedangkan satu gol lainnya lahir dari kaki Pedro Rodriguez juga berkat umpan manis Alexis.

Raihan tiga angka ini sekaligus membawa “Azulgrana” kembali meraih puncak klasemen yang sebelumnya dipegang Atletico Madrid usai mengalahkan Malaga sehari sebelumnya. Namun, Barca belum bisa tenang karena mereka

memiliki nilai sama dengan Atletico yaitu 49 poin dan hanya unggul selisih gol. Barca dan Atletico akan kembali berebut posisi teratas tabel klasifika ketika keduanya bentrok di Vicente Calderon akhir pekan ini.

Laga ini akan menjadi penentu siap yang lebih berhak duduk di puncak klasemen.

Kemenangan akan membuat salah satu tim unggul tiga poin. Tetapi bila keduanya memetik hasil imbang, maka Barcelona tetap akan berada di puncak karena unggul selisih gol jauh dari tim dari Ibukota Spanyol tersebut.

Berlaga tanpa Lionel Messi yang menyaksikan dari

tibun penonton serta Neymar da Silva Jr yang memulai pertandingan dari bangku cadangan, Alexis tampil sebagai pusat perhatian. Tiga golnya seakan memusingkan pelatih Barca Gerardo Martino untuk menentukan starting eleven timnya. Nama Alexis jelas akan menjadi pertimbangan tersendiri setelah lesakan hattrick perdananya bagi Barca.

Selama ini nama mantan penggawa Udinese itu memang kerap terpinggirkan.

“Waktu liburan bagus untuk saya. Saya pikir Martino memberikan saya kepercayaan diri yang saya butuhkan sebagai pemain,” ujar Alexis yang

kini telah mengoleksi 11 gol di La Liga.

Martino mengaku terkesan dengan performa yang ditampilkan Alexis, terutama gol ketiga lewat skema tendangan bebas.

“Alexis mengambil tendangan bebas dengan baik di sesi latihan. Ketika Leo (Messi), Xavi, Cesc atau Neymar bemain, mereka hampir tidak pernah memberikannya kesempatan menendang. Karena ketika ia mengeksekusi tendangan bebas, kami tahu akan membentur pagar betis. Saya jadikan itu sebagai bahan lelucon di bangku cadangan sebelum ia mencetak gol lewat free kick hari ini,” ucap Martino. = ESPN/AJI/DAR

15 15

MU KALAH LAGI

Moyes Terus Berdalih MANCHESTER - Musim 2013/14 tampaknya tidak akan pernah dilupakan seluruh penggawa Manchester United. Bukan karena torehan prestasi yang mereka raih seperti musim sebelumnya, melainkan serangkaian hasil buruk yang harus diterima di berbagai level kompetisi. Setelah tercecer di papan tengah Liga Utama Inggris, MU kembali menelan pil pahit ketika harus langsung tersingkir di ajang Piala FA usai dikalahkan Swansea City dengan skor 1-2 di Old Trafford.

Kekalahan tersebut terasa semakin menyesakan bagi “The Red Devils” karena terjadi di kandang.

Pekan lalu, mereka juga kandas di tangan Tottenham Hotspurs saat bertanding dihadapan pendukung sendiri. Keangkeran Old Trafford terus memudar karena total MU sudah mengalami kekalahan kandang sebanyak lima.

Dalam kurun waktu 24 musim terakhir, baru kali ini MU sudah menelan lima kekalahan kandang sebelum Februari (1989/90). Dengan empat kekalahan kandang sebelumnya terjadi di Liga Utama Inggris, kekalahan kandang atas Swansea kali ini adalah yang pertama buat David Moyes sebagai pelatih MU di ajang Piala FA. Moyes pun terus berdalih mengenai rentetan hasil buruk di kandang. Menurutnya, para pemainnya sedikit kurang beruntung dan keadaan semakin sulit karena mereka harus bermain dengan 10 orang.

“Kami bermain cukup baik, cukup sering mendekati kotak penalti, tapi tidak menciptakan peluang. Saya pikir kami mengontrol permainan dengan baik dalam waktu yang lama,” kata Moyes sesuai laga.

Sementara bagi Swansea, kemenangan tersebut terasa semakin manis karena mereka menorehkan sejarah untuk kali pertama mengukir kemenangan di Old Trafford.

Pada sepuluh pertandingan sebelumnya, mereka dua kali bermain imbang dengan MU dan delapan kali kalah. = ESPN/AJI/DAR

16

Olahraga

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

KORAN MADURA

16

BERITA HAL 15

KOMENTAR “Apakah harapan kami soal scudetto sekarang memudar? Masih ada 60 poin untuk diperebutkan sebelum musim berakhir”

RUDI GARCIA

Pelatih AS ROMA

MU KALAH LAGI, MOYES TERUS BERDALIH OLAHRAGA | 15

BARCELONA KEMBALI BERTAHTA OLAHRAGA | 15

3-0 Juventus

AS Roma

NYONYA TUA MENERKAM

SERIGALA Juve Berikan Kekalahan Perdana untuk AS Roma AS Roma akhirnya terjungkal untuk pertama kalinya di ajang Liga Serie A Italia musim ini, setelah dihajar oleh Juventus dengan skor 3-0 di Juventus Stadium, Senin (6/1) dini hari WIB. Sebelumnya, “Sang Serigala (I Lupi, julukan AS Roma)” tercatat tidak pernah terkalahkan dalam 17 laga terakhir dengan meraih 12 kemenangan dan lima hasil imbang.

Tiga poin yang diraih “Nyonya Tua (La Vecchia Signora, julukan Juventus)” terasa semakin penting karena mereka kini melaju sendirian di puncak klasemen dengan 49 poin atau unggul delapan angka dari Roma yang bertengger di peringkat kedua.

LIVEONTV Rabu, 8 Januari 2014 SUNDERLAND vs MAN. UNITED 02:40 WIB di Bein Sport 1 Kamis 9 Januari 2014 MAN. CITY vs WEST HAM UNITED 02:40 WIB di Bein Sport 2

ANDREA PIRLO JUVENTUS

17

A K H US U S S

M

OR

AN

PA

NG

Menelikung Negara,KORAN MADURA SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 |LIPUTAN TAHUN III KHUSUS | N Menjarah atas Nama BUMD

7 JANUARI 2014 No. 0275 | TAHUN III

L AP

SELASA

Taneyan Lanjang REKTOR LEBIH BAIK MUNDUR SUMENEP | C

FUNGSIONAL GURU AKHIRNYA DICAIRKAN PAMEKASAN | G

KENAIKAN LPG MENGGERGAJI WARGA BANGKALAN | J

syamsuni/koran madura

MUNDUR! LAGI, BANJIR MENGHADANG SAMPANG | L

MELIANA FITRIYAH BERSIKAP SEDERHANA ITU LEBIH DARI CUKUP NETER KOLENANG | P

Mahasiswa atas nama Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Wiraraja, Sumenep, kembali melakukan aksi unjuk rasa di kampusnya, Senin (6/1).

Mereka menuntut rektor kampus tersebut mundur dari jabatannya. SELENGKAPNYA HALAMAN SUMENEP C.

PAMEKASAN - Puluhan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan, Senin (6/1), melakukan unjuk rasa di halaman kampus itu. Mereka menduga ada penggelapan dana kemahasiswaan yang harus segera dibereskan. Puluhan mahasiswa itu melakukan longmarch dari lapangan Desa Bettet di sebelah utara kampus dengan membawa poster yang bertuliskan sejumlah tuntutan dan harapan terhadap perbaikan di kampus tersebut.

Di pintu masuk halaman kampus, mereka menyampaikan orasi. Mereka menyatakan dugaan adanya penggelapan dana itu muncul setelah setiap akan diadakan kegiatan intra kampus hanya mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 250 hingga Rp 500 ribu dari perguruan tinggi itu.

Padahal dalam setiap semester, dana kegiatan kemahasiswaan yang ditarik kepada setiap mahasiswa sebesar Rp 15 ribu. Bahkan, sejak semester ganjil tahun 2013, dana tersebut telah naik menjadi Rp 20 ribu setiap mahasiswa setiap semester. “Dalam satu semester semua kegiatan oleh BEM fakultas hanya mendapatkan Rp 4 juta. Lalu

ADA AROMA

KKN DI UIM

Rektor: Besar Kecilnya Anggaran Disesuaikan dengan Kegiatan

kemana yang puluhan juta yang bersumber dari sumbangan mahasiswa itu?� kata Mohammad Khalid, salah satu mahasiswa pengunjuk rasa.

Demi kemajuan organisasi kemasiswaan di kampus itu, mereka menutut agar pengelola universitas itu bersikap transparan dalam mengelola dana anggaran kemahasiswaan setiap tahun. Selain itu, mereka juga menuntut nilai pasti yang akan diberikan kepada masing-masing organisasi intra kampus di perguruan tinggi itu dalam setiap kegiatan kemahasiswaan. Jika dua tuntutan itu tidak diterima, mereka meminta penghapusan penarikan uang kemahasiswaan.

Menanggapi tudingan mahasiswanya, Rektor UIM Pamekasan, Shahibuddin berjanji akan menaikkan anggaran untuk kegiatan kemahasiswaan. Namun nilainya tergantung pada besar-kecilnya kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun, kata dia, kenaikan itu tidak sertamerta bisa langsung dilakukan, karena masih perlu dilakukan pembahasan di tingkat pimpinan UIM untuk mendapatkan persetujuan. =ali syahroni/muj/rah

KORAN MADURA KORAN 18 PROBOLINGGO B MADURA

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

SUMENEP

SELASA 7 JANUARI 2014 No. 0275 | TAHUN III

Aset Pemkab Raib Inspektorat: Sembilan Kendaran Pemerintah Digondol Maling SUMENEP – Sebanyak sembilan kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Sumenep dinyatakan hilang selama tahun 2013. Kendaraan yang merupakan asset milik pemkab itu ditengarai hilang karana dicuri orang. Sembilan kendaraan tersebur terdiri dari 4 kendaraan roda empat dan 5 kendaraan roda dua.

Sembilan kendaraan itu menyebar di empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD), di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

Kepala Inspektorat Kabupaten Sumenep Didik Untung Samsidi menjelaskan, hilangn-

yan kendaraan yang merupkan aset milik pemkab karena dicuri orang. ”Memang benar, hilangnya sembilan kendaran pemerintah itu karena digondol maling,” katanya, Senin (6/1).

Saat ini, tim pemeriksa aset pemkab sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah SKPD yang dinyatakan kendaran dinasnya hilang. ”Ini sudah diperiksa, dan hilangnya kend-

araan itu memang benar adanya,” terangnya.

Pihaknya sudah meminta agar semua aset yang hilang tersebut segera diganti, baik berupa uang atau kendaraan lain dengan jenis yang sama. ”Ini milik negara. Jadi ini harus diganti oleh pemegang kendaraan, karena sebelumnya memang ada berita acara serah terima aset daerah” ujarnya.

Peristiwa tersebut diharapkan jadi pelajaran agar pemegang aset lebih hati-hati, karena bagaimanapun juga hal tersebut masuk pada kategori kelalaian. ”Jika hati-hati dalam memegang amanah, saya kira ini tidak akan terjadi,” tukasnya.

Sementara anggota Komisi A DPRD Sumenep Hamid Ali Munir meminta agar pemkab

Sumenep tidak langsung percaya adanya laporan kendaraan yang hilang dengan alasan dicuri maling. Dikhawatirkan memang ada upaya untuk menggelapkan aset negara ”Ini aneh kirannya, masak dalam satu tahun sampai sembilan kendaraan yang hilang, bisa bangkrut negara ini,” katanya.

Politisi PKB itu mendesak pemerintah segera menelusuri penyebab hilangnya sembilan kendaraan itu. Jika memang ada indikasi kesengajaan, pemkab harus sigap dan tegas dalam memberikan sanksi. ”Pemkab harus sigap menangani persoalan itu, sehingga hal semacam itu tidak lagi terjadi. Jika perlu beri sanksi yang seberat-beratnya,” tukasnya. = JUNAEDI/MK

LPG.

SUMENEP – Pelajar yang baru pertama kalinya pada pemilu legislatif April mendatang akan menggunakan hak suaranya diminta untuk tak tergiur politik praktis. Jangan terlibat kampanye partai politik.

Pelajar harus tetap konsentrasi terhadap pendidikannya.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Nurul Hamzah mengungkapkan, pemilih pemula akan menjadi bidikan calon anggota legislatif. Pada tahun ini dimungkinkan terjadi maneuver politik dan tidak menutup kemungkinan melibatkan pemilih pemula.

Dalam pelaksanaan pemilihan nanti, siswa yang sudah masuk sebagai pemilih dapat menyalurkan hak suaranya sebagaimana mestinya.

Hanya saja, harus menjaga netralitas dan bentuk penyimpangan politik lainnya, seperti money politic dan semacamnya. “Jadi, para siswa diharapkan jauhi politisasi dengan melibatkan diri sebagai massa pada saat kampanye dan semacamnya, agar tidak mengorbankan pendidikannya,” jelasnya saat kunjungan kerja di SMA Negeri I Ambunten, Senin (6/1). =AHMAD SAI/MK

Rekanan Mestinya Sudah Mengembalikan

junaedy/koran madura

Seorang pembeli LPG 12 Kg sedang mengecek tabungnya di tempat pendistribusian LPG di Jalan, KH. Zainal Arifin, Senin (6/1).

HARGA LPG

Tak Naik Saja Sudah Mahal SUMENEP – Warga kepulauan sangat merasakan imbas kenaikan harga LPG. Di daerah tersebut, meski harga Liquefied Petroleum Gas normal harganya jauh lebih mahal dibandingkan di daratan. Warga merasa sudah jatuh masih tertimpa tangga.

Moh. Ali, warga kepuluan

Pelajar Jangan Tergiur Politik Praktik

Masalembu, sangat keberatan dengan kebijakan Pertamina menaikkan harga LPG ukuran 12 kg sebesar 60 persen . ”Yang jelas, jika memang pemerintah menaikkan, kami sengat keberatan. Karena walaupun tidak dinaikkan harga LPG di kepuluan sudah mahal,” terangnya.

Politisi PPP itu mengungkapkan, harga LPG ukuran 12 kg di kepulauan sudah mencapai Rp 125 ribu, sementara LPG ukuran 3 Kg berkisar Rp 19 ribu sampai Rp 25 ribu. ”Kalau harga itu terus naik, yang jelas masyarakat akan terpukul. Karena harga LPG 12 kg bisa mencapai Rp 200

ribu,” terangnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumenep tersebut, kenaikan LPG ukuran 12 kg akan berdampak terhadap harga LPG yang disubsidi, karena besar kemungkinan pelanggan LPG 12 kg akan beralih ke LPG 3 kg. ”Jika semuanya sudah beralih, maka yang jelas LPG 3 kg juga akan langka. Sehingga harganya pun juga akan melonjak drastis nantinya,” ujarnya. = JUNAEDI/MK

SUMENEP – Hingga saat ini, PT PT Surya Bayu Sejahtera (SBS) selaku rekanan pembangunan pasar anom belum membayar semua uang yang mesti dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep. Sisa anggaran di rekanan sekitar Rp 300 juta.

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyesalkan uang Rp 300 juta yang masih mengendap di rekanan. Ketua Komisi B DPRD Bambang Prayogi mengatakan, seharsusnya dana itu sudah kembali semua sebelum tutup tahun.

“Seharusnya sebelum tutup tahun semua uang itu harus masuk.

Agar kita tahu berapa silva kita diakhir tahun. Kalau begini kan tak jelas. Pemerintah perlu memberikan ketegasan kepada rekanan agar sisa uang itu secepatnya dibayar,” ucapnya, Senin (6/1).

Jika nanti rekanan masih belum mengembalikan, pemkab diminta lebih tegas dan tidak boleh mainmain. “Pemkab harus kembali menyurati rekanan agar mereka segera mengembalikan uang itu. Bayangkan, sejak tutup tahun mereka belum mengembalikan sisa itu,” jelasnya. =SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA

SUMENEP

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

C 19

syamsuni/koran madura

REKTOR MUNDUR! Mahasiswa atas nama Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Wiraraja, Sumenep, kembali melakukan aksi unjuk rasa di kampusnya, Senin (6/1). Mereka menuntut rektor kampus tersebut mundur dari jabatannya.

SUMENEP - Mahasiswa Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep kembali menggelar unjuk rasa di kampunya, Senin (6/1). Puluhan mahasiswa tersebut mengatasnamakan Keluarga Besar Mahasiswa yang terdiri dari badan eksekutif mahasiswa (BEM), BEM fakultas, UKM, AMUG, dan organisasi kemahasiswaan lain.

M

ahasiswa menuntut Rektor Unija Alwiyah mundur dari jabatanya. Mantan Dekan Fakultas Ekonomi itu dianggap tidak mampu mengemban amanat. Tidak terkambulnya tuntutan mahasiswa mengubah sistem paket ke SKS, dinilai rektor sudah tak lagi berpihak kepada mahasiswa.

Aksi massa dimulai sekitar pukul 09.30 Wib. Massa membawa sejumlah poster yang bertuliskan nada kecaman, seperti “KBM Mendukung Atas Aksi AMUG”, “Rektor Beserta Senat Harus Menyikapi Tuntutan Mahasiswa” dan “Kembalikan Sistem Pembayaran Paket ke SKS. Massa juga melakukan orasi secara bergantian.

Rektor Lebih Baik Mundur Mahasiswa Kembali Demo Rektorat Unija Pantauan Koran Madura, sejumlah mahasiswa sempat saling dorong dengan pihak keamanan kampus. Kala itu juga, puluhan polisi berjaga ketat. Massa yang menggelar aksi di sekitar kampus itu sempat ditemui Rektor Unija Alwiyah, namun hanya beberapa saat saja. Selanjutnya, Alwiyah meninggalkan mahasiswa.

“Jika Rektor tidak bisa menyelesaikan masalah ini, hendaknya rekor mundur dari jabatannya.

Sebab, tidak pro kepada mahsiswa. Unija bukan kampus orang kaya, anak miskin juga berhak menikmati. Oleh karena itu

kami tegaskan, turunkan Rektor dari jabatannya, dan bubarkan yayasan. Alwiyah gagal membawa Unija menjadi lebih baik, malah makin tidak terkendali,” teriak Buhara, Presiden BEM Unija di depan Gedung Rektorat.

Zainullah, korlap aksi, berteriak, Orde Baru telah lahir di Unija. “Sebab, Rektor ternyata bersikap otoriter, masak kita hendak menyampaikan aspirasi harus dibubarkan paksa. Masak seorang rektor mengancam mengeluarkan mahasiswa jika melakukan penyegelan. Ini sudah cara preman dan militer,” ungkapnya.

Rektor Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep memang mengancam akan mengeluarkan mahasiswa yang mengganggu sivitas akademika dan kegiatan KBM mahasiswa. “Silakan orasi dan melakukan aksi demo di sini, tetapi siapapun mahasiswa yang mencoba mengganggu aktivitas pendidikan di Unija, maka ada dua opsi bagi mereka, mengikuti aturan yang ada, atau mereka bisa keluar di kampus Unija,” ucap Alwiyah di depan para pendemo.

Disinggung soal tuntutan mahasiswa agar pihaknya segera mengubah sistem paket ke SKS, kata Alwiyah, kebijakan itu tidak bisa diubah, sebab aturan itu memang sudah ada sejak dua tahun yang lalu. “Sejak Kamis kemarin sudah saya sampaikan ke mereka bahwa kebijakan ini berlaku dua tahun yang lalu, dan perlu digarisbawahi bahwa kebijakan ini ada sejak mahasiswa semester 1 dan 3 belum masuk,” jelasnya.

Alwiyah menambahkan, sistem paket pun bukan hanya disosialisasikan secara lisan saja, tetapi juga diletakkan di brosur.

“Dalam brosur sudah jelas bahwa pembayarannya adalah 1 juta persemester. Dan saat registrasi mereka juga sudah menandatan-

gani kesepakatan. Jadi, sekali lagi kami tidak bisa mengubah kebijakan itu, sebab itu sudah menjadi kesepakatan,” paparnya.

Bahkan Alwiyah berdalih bahwa hanya rektor Unija yang punya statemen yang mengatakan kepada mahasiswa agar mahasiswa yang kurang mampu untuk mengirim surat permohonan, Unija membuka pintu toleransi.

“Baik soal kebijakan menyicilnya maupun soal kebijakan menunda pembayarannya,” tambah Alwiyah.

Menanggapi hal itu, Presiden BEM Buhara mengatakan hal itu hanya bahasa apologis. “Saya sudah jenuh mendengar itu, karena menyikapi persoalan selalu hendak diselesaikan secara diplomatis,” ucapnya.

Bahkan ia sudah melakukan komunikasi dengan BEM Nusantara, pula BEM Jatim dan Madura. “Mereka siapa memenuhi undangan kami. Dan saya pastikan, jika kampus masih tetap pada kebijakan awal dan menggunakan cara-cara preman dalam menyelesaikan masalah, maka jangan salahkan kami jika BEM Nusantara akan turun dan aksi besar-besaran di Unija,” tegas Buhara. = SYAMSUNI/YAT

D 20

KORAN MADURA

SUMENEP

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

Nelayan Tak Berani Melaut Ketinggian Ombak Mencapai 4 Meter SUMENEP- Cuaca buruk yang melanda perairan Sumenep berdampak pada aktivitas nelayan di sejumlah daerah.

Di Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek dan Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, nelayan mengaku tidak berani melaut, karena ketinggian ombak mencapai 4 meter.

Pantauan Koran Madura, Senin (6/1), terlihat ratusan nelayan menambatkan perahunya di tepi pantai. Karena ombak tak kunjung menurun, nelayan terpaksa memilih diam dan tidak melaut meskipun penghasilannya bergantung kepala hasil laut.

Ketua Asosiasi Nelayan Dungkek, Addus, mengatakan sudah sejak seminggu yang lalu cuaca buruk dan tak kunjung membaik.

“Sehingga semua nelayan di sini lebih memilih diam daripada bergerak menuju laut. Mereka memilih tinggal di rumah saja,” ucapnya, Senin (6/1).

Sambil menunggu cuaca membaik, kata Addus, para nelayan tidak memiliki aktivitas lain, hanya diam di rumah dan hanya menjaga perahunya. “Kadang jika ombak besar, perahu memang perlu dijaga ketat, khawatir hilang terbawa arus, termasuk terjadi tabrakan satu sama lain,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan

Hasan, nelayan asal Desa Ambunten Timur. Kini aktivitas laut di perairan utara itu lumpuh. ketinggian ombak masih mencapai tiga meter lebih. “Perahu hanya kami bersihkan saja, dan menguras air yang masuk ke perahu. Kadangkala hanya sekadar dijadikan tempat memancing,” ungkapnya.

Jika tetap dipaksakan melaut, mereka khawatir mengancam keselamatan jiwa. “Khawatir tibatiba perahu kami tenggelam di tengah laut. Sehingga kami memilih mengikat perahu, dan tidak beraktivitas melakukan penangkapan ikan, sembari menunggu cuaca membaik,” tuturnya.

Menurut perkiraan, cuaca di wilayah perairan Sumenep akan kembali membaik sekitar akhir bulan Februari mendatang. Meski demikian, nelayan tetap berharap cuaca secepatnya membaik dan dapat beraktivitas melakukan penangkapan ikan. =SYAMSUNI/YAT

TAK MELAUT. Puluhan perahu nelayan di Kecamatan Ambunten ditambatkan, Senin (6/10. Nelayan tidak berani untuk melaut karena cuaca di perairan utara tersebut sedang ekstrem. Ketinggian ombak mencapai 4 meter.

KESEMPATAN BERKARIR

KORAN MADURA

? i m a K r o t a r t s u l I Anda Harian Koran Madura membutuhkan

Syarat: • Pria atau wanita, diutamakan belum menikah • Mampu mengilustrasikan gambar sesuai naskah • Kreatif dan imajinatif • Mampu bekerja secara deadline • Dapat bekerja dalam tim maupun individual

Kartunis/Ilustrator

Menguasai Corel Draw Adobe Photoshop Adobe Illustrator

Kirimkan segera lamaran, CV & portofolio Anda ke Redaksi Koran Madura Jalan Adirasa 07 Kolor Sumenep Telp. (0328)6770024

KORAN MADURA

SUMENEP

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

E 21

PEMBERHENTIAN REKANAN

Komisi C Merasa Gelisah SUMENEP – Adanya delapan rekanan yang diblacklist Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga akibat tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu membuat dewan gelisah. Komisi C DPRD Sumenep mamastikan akan memanggil dan mempertannyakan kebijakan itu kepada pihak terkait.

Langkah itu dilakukan untuk mengetahui lebih detail kebijakan yang diambil dinas PU Bina Marga. Tidak hanya itu, pihaknya juga bisa melakukan evaluasi bersama dengan dinas terkait atas keberadaan rekanan dimak-

sud. ”Memang perlu dilakukan evaluasi secara mendalam terkait kinerja dari sejumlah rekanan itu,” kata Sekretaris Komisi C Dekky Purwanto.

Dia mengungkapkan, bisa jadi itu juga terkait soal layak

dan tidaknya rekanan tersebut masih memegang proyek pada masa yang akan datang. ”Blacklist itu kan ada waktunya. Jadi, apabila memang tidak memungkinkan dan kinerjanya buruk bisa jadi kami rekom rekanan tidak usah dipakai untuk masa-masa yang akan datang selamanya,” tuturnya.

Politisi PDIP ini menambahkan, pihaknya juga akan mengevaluasi terhadap semua pekerjaan proyek di 2013. Termasuk, melakukan evaluasi terkait kualitas dan rekanannya. ”Makanya,

dalam waktu dekat kami pasti akan memangil PU Bina Marga, hanya tingga menunggu waktu,” ujarnya.

Pihaknya mengaku banyak mendengar kabar tentang banyaknya pekerjaan proyek di bawah naungan PU Bina Marga Sumenep yang belum selesai hingga batas waktu yang telah ditentukan. ”Sekarang kan sudah awal tahun, jadi patutlah kita mengevaluasi atas semua pekerjaan yang telah dilakukan 2013 itu. Termasuk penyebab tidak tuntasnya proyek itu,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas PU Bina Marga Edy Rasyiadi, belum bisa ditemui di kantornya karena sedang rapat internal. Telepon genggamnnya tidak aktif.

Dalam keterang sebelumya, Edy Rasyiadi mengatakan, pada tahun 2013 sebanyak delapan rekanan telah diberhentikan secara paksa dari pekerjaan proyek yang sedang dikerjakan.

Itu karena rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan proyek yang bersumberkan dari APBD tahun 2013 itu. = JUNAEDI/YAT

SEREMONIAL

BPBD Sosialisasikan PRB Program Usaha Ekonomi Produktif untuk Korban Banjir

S

UMENEP - Dalam upaya menanggulangi bencana, melalai program PNPB (Program Nasional Penanggulangan Bencana) pusat, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Sumenep menggelar sosialisasi pengurangan risiko bencana.

Acara sosialisasi program PRB (pengurangan risiko bencana) berlangsung di Graha Arya Wiraraja Pemkab Sumenep, Senin (6/1). Acara tersebut dibuka sekitar pukul 09.30. Tampak hadir Bupati, Kepala BPBD, Camat, Ketua Pokmas, Kepala Desa di 14 Kecamatan yang sering terkena dampak bencana.

Dalam sambutannya Bupati A Busyro Karim menekankan pentingnya PRB yang dikemas dalam program Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Dengan hadirnya program UEP diharapkan korban bencana alam dapat segera dipulihkan dari peristiwa bencana tersebut.

“Ini untuk mempercepat pemulihan kondisi korban bencana alam. Dengan adanya bantuan dalam bentuk program UEP, korban bencana setidaknya dari sektor ekonomi bisa tertangani.

Wujud dari UEP itu berupa bantuan uang senilai Rp 72 juta untuk masing-masing desa yang terkena dampak bencana alam tersebut,” ujar Busyro.

Realisasi dari bantuan uang

itu direncanakan untuk pembelian hewan ternak seperti sapi.

Itu dilakuakn, kata Bupati, agar masyarakat yang terkena dampak bencana bisa segera pulih perekonomiannya.

“Namun demikian, sapi tersebut harus dipelihara dan dijadikan sebagai aset untuk diambil untungnya, bukan lantas dijual,” tegasnya disambut tawa peserta yang hadir.

Sementara Kepala BPBD Sumenep Mohammad Fadilah mengatakan, program UEP itu sesuai dengan Undang-undang No 24/2007 tentang Penanggulangan Dampak Bencana Alam.

Katanya, keseriusan pemerintah untuk menangani korban akibat bencana direalisikan dengan program UEP. “Dengan program UEP, masyarakat yang terkena dampak bencana tidak terlalu terbebani dengan kerugian yang telah dideritanya. Sehingga, bantuan sapi dirasa cukup tepat untuk disalurkan pada korban bencana alam tersebut. Sebab kegiatan tersebut dapat membantu untuk memulihkan sektor ekonomi yang dialami korban bencana,” kata Fadilah.

Dia menambahkan, realisasi dari program UEP supaya digunakan untuk pembelian sapi produktif. Sehingga, sapi tersebut dipelihara supaya gemuk dan besar. Hasil dari sapi terse-

but dapat diperoleh untung.

Apalagi, jika sapi tersebut bisa dipelihara hingga membuahkan keturunan atau anak sapi.

“Kan lumayan, jika per desa dapat bantuan sebesar Rp 72 juta. Dengan dibelikan sapi, uang tersebut akan terus berputar dan berkembang. Jika harga sapi per ekor saja Rp 8 juta, maka korban bencana akan memiliki sapi sebanyak 9 ekor sapi,” ungkap mantan kepala ESDM ini.

Bahkan, lanjut Fadil, bantuan uang sebesar Rp 72 juta akan

diberikan pada masing-masing desa se-Kab Sumenep. Tercatat sebanyak 40 desa yang tersebar di 14 kecamatan akan menerima bantuan program UEP tersebut.

Bantuan tersebut akan dicairkan langsung pada masingmasing pokmas (kelompok masyarakat). Sehingga, jelas Fadil, hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pemberian bantuan bagi korban bencana alam. Sebab anggota pokmas yang akan langsung menerima dan mangambil

uang tersebut di bank melalui rekening pokmas.

“BPBD dalam hal ini hanya mengawasi dan memantau pencairan bantuan tersebut yang disalurkan melalui rekening pokmas bersangkutan. Sehingga tiap desa akan menerima sekitar 9 ekor sapi, lengkap beserta obat-obatan dan kandang sapinya. Kalau dicairkan melalui BPBD, cukup berisiko,” ujar Kepala BPBD tersebut sambil tersenyum. =ADVERTORIAL/ALI RIDHO/YAT

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO 22 F

SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III

MADURA

PAMEKASAN

SELASA 7 JANUARI 2014 No. 0275 | TAHUN III

Pengiriman Urea Terus Berkurang Pemkab: Itu karena Pergub PAMEKASAN – Pernyataan mantan kepala Sumber Daya Alam (SDA) Jumhari Ghani, dalam dengar pendapat bersama Komisi B DPRD Pamekasan, beberapa waktu yang lalu, bahwa stok pupuk Urea aman di Pamekasan, ternyata tidak terbukti. Sebab kenyataannya urea semakin menghilang di pasaran. Sehingga membuat para petani di beberapa kecamatan mengeluhkan melenyapnya pupuk yang menjadi kebutuhan pertanian itu.

Syamsul Arifin, 40, warga Dusun Duwek Rajeh, Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Pamekasan, mengaku kesulitan mendapatkan jenis pupuk tersebut, padahal sudah mencarinya ke berbagai kios pupuk dan toko di daerahnya.

Menurutnya, pada Jumat (03/01) ada pengiriman pupuk jenis urea ke kelompok tani di desanya.Pagi datang, sore pupuk itu sudah habis. Selain itu, kata Syamsul, ada penurunan kuota pengiriman ke kelompok tani di desanya. Biasanya mendapat jatah 4 ton, kini menurun menjadi 2 ton. "Kami kalau sudah dengar ada pengiriman pupuk, langsung bergegas ke rumah ketua kelompok tani. Kalau tidak secepatnya diambil, pupuk jatah saya itu bisa diambil petani lain," ucapnya.

Belum lagi harga pupuk di kios-kios pupuk, naik dari harga biasanya. Per sak biasanya Rp 90.000, naik menjadi Rp130.000.

Karena pupuk merupakan kebutuhan, semahal apa pun, petani

tetap membelinya. Bahkan berebutan sehingga banyak petani yang tidak kebagian.

Kelangkaan pupuk sudah terjadi dalam satu bulan terakhir. Ia berharap pemerintah secepatnya mengatasi kelangkaan pupuk tersebut. "Sekarang petani sangat membutuhkan pupuk urea, pemerintah harus secapatnya mencari jalan keluar dan mengatasi kelangkaan," ujarnya.

Kelangkaan pupuk juga terjadi di desa Tanjung Kecamatan Pademawu. "Kalau masyarakat tahu ada informasi pengiriman pupuk, pagi harinya sudah mengepung ketua kelompok tani," kata Wawaluddin, warga Tanjung Pademawu.

Keluhan warga Pamekasan itu membuat anggota Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Pamekasan, Fadhila angkat bicara. Dia merasa heran dengan kelangkaan pupuk yang terjadi, karena hasil inspeksi mendadak (sidak) ke gudang penyanggah di Pamekasan, persediaan pupuk

masih aman.

Asisten Bupati Pamekasan bidang perekonomian meminta harus dibedakan kelangkaan pupuk dan ketersediaan pupuk bersubsidi. Menurut dia, kalau langka, berarti di Pamekasan, baik yang pupuk bersubsidi maupun pupuk yang dijual tidak ada di kios-kios. Tetapi, kenyataanya pengiriman pupuk bersubsidi tetap berjalan. "Saya pastikan tidak ada kelangkaan pupuk di Pamekasan," ucapnya.

Pengurangan pengiriman pu-

puk bersubsidi itu terjadi, kata dia, karena amanat dari Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 76 tahun 2013 tentang kuota pupuk yang isinya mengurangi pengiriman pupuk. "Pengiriman pupuk itu dibatasi oleh pergub, sehingga kami harus mengikuti pergub tersebut," kata mantan kepala Inspektorat ini.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan masih terus berupaya mendapatkan tambahan kuota pupuk dari pemerintah pusat. "Yang mengatur dan

yang membatasi kuota pupuk itu Kementerian Pertanian, sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengajukan tambahan," ujarnya.

Tahun ini berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK ) yang sudah disetujui pemerintah pusat, jenis pupuk urea yang disetujui sebesar 18.649 ton SP 36. 6.26 ton, ZA. 5.514 ton, NPK 3.292 ton, dan organik 1.453 ton, untuk semua jenis ragam tanaman di Pamekasan. =fakih amyal/rah

PERKAWINAN

Masyarakat Seharusnya Mengurus Surat Nikah PAMEKASAN - Wakil Bupati Pamekasan, Khalil Asyari mengaku prihatin dengan banyaknya masyarakat yang sudah menikah, tetapi belum memiliki surat nikah. Padahal Surat Nikah tersebut sangat penting untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi pendidikan anaknya.

Bagi masyarakat yang tidak mengantongi buku nikah, dirinya meminta agar secepatnya mengurus ke Kantor Urusan Agama di masing-masing Kecamatan di Pamekasan. "Biasanya kalau di desa-desa cukup menikah di hadapan kiai dan

mudin, tetapi tidak ada surat nikahnya," ucapnya.

Menurut Khalil, apabila pasangan suami-istri tidak memiliki surat nikah, maka pernikaha mereka dianggap ilegal. "Surat nikah tersebut juga jadi bukti bahwa pasangan pasutri tersebut sah secara hukum Islam dan hukum negara," ujarnya.

Khalil menduga masyarakat yang menikah namun belum memiliki surat nikah, sebanyak 30 % dari keseluruhan penduduk di Pamekasan. "Jumlah ini akan terus kami tekan, sejalan dengan program pemerintah tentang isbat nikah," janjinya.

Drs. Khalil Asyari

Wakil Bupati Pamekasan

Khalil mengharapkan agar para kiai, ustad, dan tokoh masyarakat, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan petingnya surat nikah.

Sehingga masyarakat tidak mengabaikan pembuatan surat nikah.

Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas) Kemenag Pamekasan, Zayadus Zabidi mengaku Kemenag tidak mendata jumlah masyarakat yang tidak memiliki akte nikah. "Setiap perkawinan pasti ada petugas pencatat nikah dan petugas kami pasti merekapnya," ujarnya.

Menurut Zaiyadus, kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan ke KUA sudah tinggi. Terbukti setiap ada pernikahan pasti melibatkan penghulu. Pernyataan Zaiyadus Zabidi tersebut berbeda dengan pernyataan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Muarif Tantowi. Menurutnya masih banyak warga Pamekasan yang belum memiliki buku nikah, karena dulu masyarakat Pamekasan lebih cenderung menikah di hadapan kiai, bukan di hadapan penghulu. =fakih amyal/rah

PAMEKASAN

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III

G 23

TUNJANGAN

Fungsional Guru Akhirnya Dicairkan

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat mengikuti apel pagi di halaman Kantor Balai Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (6/1). Ribuan PNS di wilayah Kota Kediri belum menerima Gaji bulan Desember 2013 karena Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum disetujui oleh Gubernur Jatim dan masih dalam pembahasan di tingkat parlemen. Persoalan keterlambatan gaji PNS tersebut sebenarnya bisa terselesaikan melalui peraturan wali kota, dengan memerintahkan pencairan pembayaran gaji tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan karena Walikota Kediri Samsul Ashar sedang menjalani Umroh.

PAMEKASAN - 8.409 guru swasta di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, setelah molor beberapa lama, akhirnya dicairkan juga. Pencairan itu dimulai tanggal 06 Januari 2014.

Kepala Kemenag Pamekasan, Muarif Tantowi memastikan itu karena telah melakukan koordinasi dengan pihak BNI. Tunjangan tersebut murni milik guru. Pengawas dan kepala sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan tunjangan fungsional kepada guru penerima.

Jika diketahui anak buahnya melakukan pemotongan, baik pemotongan yang dilakukan oknom Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI), oknom pendidikan madrasah, ataupun kepala sekolah yang bertatus PNS di bawah binaan Kemenag, menurutnya, akan ditindak tegas.

"Saya pastikan tahun ini tidak akan ada pemotongan TFG, kalau masih ada yang dipotong, laporkan ke saya langsung," ujarnya.

Saya pastikan tahun ini tidak akan ada pemotongan TFG,�

Muarif Tantowi Kepala Kemenag Pamekasan

Muarif meminta maaf kepada guru swasta atas keterlambatan pencairan tunjangan fungsional guru tersebut. Keterlambatan murni karena persyaratan administrasi pembuatan rekening di Bank yang ditunjuk oleh Kemenag Pamekasan. Dalam kesempatan itu, dia juga meminta maaf kepada guru swasta yang tidak terjangkau sebagai penerima tunjangan guru fungsional tahun ini. Karena keterbatasan kuota dan persediaan anggaran pemerintah.

Sebelumnya, sejumlah guru swasta di Pamekasan, di bawah Kementerian Agama Pamekasan, merasa khawatir karena Tunjangan Fungsional Guru Non PNS di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan tahun 2013 tersebut tidak kunjung dicairkan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini mengaku bersyukur karena tunjangan fungsional guru non PNS dapat dicairkan. Sekalipun sudah memasuki awal tahun 2014.

Rencananya jika hingga awal Januari ini belum ada kejelasan dari pihak Kemenag tentang pencairan tunjangan fungsional, komisinya akan memanggil kepala Kemenag dan Kasi Penma Kemenag Pamekasan. =fakih amyal/rah

Dokumen Pemkab Rusak Ada 500 Berkas dalam Upaya Penyelamatan PAMEKASAN - Ribuan berkas dan puluhan peralatan elektronik di Komplek Perkantoran milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan di Jalan Jokotole dipastikan rusak akibat tergenang air Sabtu pekan lalu.

Sejumlah karyawan harus bekerja bakti membersihkan kantor dari lumpur dan menjemur peralatan yang terkena air. Mereka juga memilah berkas-berkas yang masih bisa diselamatkan.

Sebagian berkas itu dijemur, namun sebagian lainnya langsung dimasukkan karung, karena kondisinya rusak dan tidak bisa dipakai kembali.

Di komplek tersebut terdapat beberapa Satuan Kerja Persangkat Daerah (SKPD), antara lain, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Kantor Inspektorat Kabupaten, Badan Pemberadayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemmas dan Pemdes), sera Dinas Kesehatan. Di beberapa kantor itu, beberapa dokumen tidak bisa diselamatkan. Ada sebagian yang masih bisa dipakai meski juga terkena air. Bahkan di Kantor Dispendukcapil ada ratusan berkas pemohonan kartu keluarga dan akta lahir milik masyarakat yang belum tercetak

juga terendam banjir dan rusak.

"Kami masih mengupayakan untuk penyelamatan dengan cara menjemurnya. Mungkin datanya masih bisa diselamatkan," kata Kepala Dispendukcapil, Mohammad Alwi.

Jika data di berkas itu sudah tidak bisa dipakai, instansinya masih memiliki data simpanan di komputer yang dimungkinkan masih bisa diselamatkan, karena posisinya jauh dari genangan.

Menurutnya, ada sekitar 500 berkas pemohon yang pencetakannya akan sedikit lebih lama, karena berkasnya masih diusahakan selamat.

Beberapa peralatan, seperti komputer juga masih dalam tahap perbaikan setelah ikut terendam banjir. Akibat rusaknya peralatan itu, dalam satu atau dua hari kedepan, Dispendukcapil belum dapat melakukan pencetakan. Ia berharap peralatan itu bisa diperbaiki dan bisa digunakan kembali tanpa harus mengganti dengan yang baru. Sebab

jika harus mengganti, proses pengadaannya akan memakan waktu yang cukup lama.

Alwi menjelaskan meskipun belum dapat melayani pencetakan, namun hal itu tidak akan mengganggu pelayanan permohonan Kartu Keluarga dan Akta Lahir. Sebab pelayanan akan terus dilakukan tanpa menunggu penyelamatan berkas yang terkena genangan.

Kantor yang arsipnya juga terkena banjir adalah kantor Bapemmas dan Pemdes. Menurut

salah satu staf di kantor itu, arsiparsip itu terendam banjir semalam sehingga sudah banyak tulisan dalam berkas yang tidak bisa dibaca. Meskipun begitu arsip itu harus diusahakan bisa selamat.

"Untuk komputer, mungkin masih bisa digunakan setelah dibersihkan dan diperbaiki. Tapi untuk dokumen dan arsip, sangat sulit karena banyak yang sudah hilang tulisannya," kata Heru Budiharto, salah satu staf di Kantor Bapemas dan Pemdes. =Ali Syahroni/muj/rah

H 24

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III

TRANSPORTASI UMUM

Larangan MPU Masuk Kota Belum Diterapkan PAMEKASAN - Larangan Mobil Penumpang Umum (MPU) masuk kota di Kabupaten Pamekasan, sampai kini belum diterapkan. MPU jurusan Pamekasan-Sumenep, Pamekasan-Sampang maupun sebaliknya masih bebas keluar masuk kota.

Larangan ini sebenarnya sudah dijadwalkan pada Desember 2013 lalu, namun batal dilaksanakan karena beberapa alasan. Diantaranya karena bersamaan dengan kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), operasi lilin pada perayaan natal dan tahun baru. Larangan MPU masuk kota itu kemudian diundur hingga awal Januari 2014, namun hingga kini tak juga diterapkan.

Ketua Komisi A DPRD Pamekasan Iskandar mengatakan molornya penerapan larangan MPU masuk kota karena tidak adanya koordinasi yang integral dari pihakpihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanannya. Oleh karenanya, Komisi A DPRD Pamekasan sudah menyampaikan undangan kepada Kepala Satuan Lalulintas (Kasatlantas) Polres Pamekasan dan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pamekasan untuk dipertemukan dalam satu forum pada Rabu (8/1) mendatang. Untuk mengkoordinasikan sekaligus membahas kendala yang dihadapi dari masing-masing pihak.

Koordinasi ini dinilai penting untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan larangan dimaksud. Setelah berhasil diidentifikasi, nantinya akan dicarikan solusi sehingga bisa diterapkan dengan dukungan semua pihak. "Jangan sampai satu pihak menghendaki untuk diterapkan, tetapi pihak lain tidak mendukung. Makanya perlu dikoordinasikan secara integral," katanya.

Iskandar menambahkan dalam koordinasi nanti juga akan digali masalah kesiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penerapan larangan itu. Jika armada yang tersedia saat ini dirasa kurang, maka perlu dicarikan solusi. Jika memang perlu pengadaan, maka perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut karena menyangkut anggaran.

Kasatlantas Polres Pamekasan AKP. Bambang Sugiharto membenarkan penerapan larangan MPU masuk kota kembali ditunda, karena ada penggantian pejabat sehingga tidak memungkinkan untuk diterapkan awal Januari. =akh.fauzi/rah

Sejumlah MPU berjejer di Kawasan Perempatan Pegadaian di Jl Segara Pamekasan.

Mereka masih bebas keluar masuk kota.

Meninggikan SDN V Bukan Solusi yang Tepat Selama Kali Semajid Terus Meluapkan Air PAMEKASAN - Keinginan pihak sekolah dasar negeri (SDN) V Jungcang, Kecamatan/Kabupaten Pamekasan untuk meninggikan halaman dan ruang kelas perlu dipikir ulang. Sebab meninggikan halaman sekolah itu dinilai bukan solusi yang tepat untuk menghindari serangan banjir dari luapan Kali Semajid yang berada di sekitar lokasi.

"Kalau penyebab banjirnya tidak dikendalikan, saya pikir akan terus banjir. Peninggian halaman dan peninggian ruang kelas juga percuma. Lagi pula mau ditinggikan bagaimana, kalau sekolahnya tidak dibongkar. Kalaupun dibongkar dananya bagaimana," kata Khairul Kalam, Wakil Ketua DPRD Pamekasan.

Menurut Khairul, langkah yang paling tepat untuk mengatasi banjir di sekolah itu bisa dilakukan membuat bangunan pengendali banjir pada sungai yang menyebabkan banjir. Pengendali banjir itu bisa dibangun dalam bentuk turap-turap atau dibangun pengendali banjir seperti yang sedang dikerjakan di Kali Jombang dan Kali Semajid.

Khairul Kalam mengatakan kondisi sekolah dan pemukiman warga yang menjadi langganan banjir itu memang perlu segera dilakukan penanganan oleh pemerintah setempat. Oleh karenanya, ia meminta pihak terkait agar segera mencarikan solusi yang paling baik guna kelancaran aktivitas pendidikan dan kegiatan masyarakat setempat.

Kabid Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Pramajaya mengatakan kondisi SD Negeri V dan SD VI di Kelurahan Jungcangcang yang sering menjadi langganan banjir memang sudah masuk dalam catatan Disdik. Namun pihaknya perlu koordinasi dengan instansi terkait, seperti Badan Keuangan dan Aset serta

Dinas Pemukiman. Hal ini perlu dilakukan karena menyangkut aset daerah, kajian teknis, dan kemampuan anggaran untuk melakukan kegiatan dimaksud.

"Kami masih akan koordinasikan dulu. Jadi kami tidak sendiri tetapi perlu koordinasi karena menyangkut banyak hal," katanya.

Kami masih akan koordinasikan dulu. Jadi kami tidak sendiri tetapi perlu koordinasi karena menyangkut banyak hal,�

Pramajaya Kabid Dikdas

Sekolah itu memang perlu dilakukan penanganan khusus, karena sudah menjadi langganan banjir setiap tahun. Namun bentuk penanganan dimaksud be-

lum bisa dipastikan saat ini, karena perlu dikomunikasi dengan pihak terkait untuk menentukan langkah yang terbaik dan tepat.

Dalam catatan Koran Madura, SD Negeri V dan SD Negeri VI Jungcangcang terpaksa meliburkan aktivitas belajar mengajar setiap terkena banjir.

Hal ini dilakukan karena kondisi sekolah tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif.

Selain menggenangi halaman sekolah, banjir seringkali masuk ke hampir semua ruang kelas. Bahkan beberapa waktu lalu sempat merusak sejumlah aset sekolah, seperti buku dan beberapa aset lainnya.

Kepala SD Negeri V Juncangcang, Suharto berharap luapan banjir yang terjadi setiap tahun di sekolah itu bisa mendapat perhatian dari pihak terkait agar tidak terus terulang. Misalnya dengan dilakukan peninggian halaman sekolah serta ruang kelas. =uzi/rah

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III

I 25

JALUR TRANSPORTASI

Jalan Poros Desa Ditanami Pohon PAMEKASAN - Ratusan warga Dusun Sangger Dua, Desa Pasangger dan Dusun Aing Rassa Dejeh, Desa Palesangger, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, melakukan aksi menutup jalan lintas kedua desa dengan cara menanami pohon pisang.

Aksi yang dilakukan pada Senin (6/1) itu merupakan bentuk kekesalan mereka terhadap pemerintah yang tidak segera memperbaiki jalan tersebut, meski kondisinya sudah rusak parah dan sering menyebabkan pengendara jatuh. Mereka juga menggali parit sedalam 1 meter agar jalan itu tidak bisa dilalui.

Menurut warga, mereka cukup kesal dengan kondisi jalan poros yang menghubungkan kedua desa dengan desadesa lainnya itu. Sebab jalan itu kini menjadi seperti jalan makadam yang becek setelah turun hujan dan berdebu pada musim kemarau. Kondisi itu tidak hanya membahayakan pengendara yang melintas, namun juga dinilai mengganggu kesehatan warga sekitar akibat debu yang beterbangan.

"Anak-anak biasa bermain di sekitar jalan itu. Kami khawatir mereka terserang penyakit akibat debu," kata Mohammad Dali, salah satu warga Desa Pesangger.

Ia mengatakan jalan poros sepanjang dua kilometer itu merupakan jalan satu-satunya akses tercepat dari desanya menuju ke pusat kecamatan dan Kota Pamekasan. Sayangnya belum ada perhatian dari pemerintah untuk memperbaikinya. Padahal di jalan itu sering terjadi pengendara jatuh akibat kondisi jalan yang licin dan berbatu.

Jalan yang juga sebagai batas dua desa tersebut sering didatangi oleh petugas yang melakukan pengukuran. Warga berfikir jalan tersebut akan diperbaiki namun hingga saat ini perbaikan itu belum juga dilakukan. "Terpaksa kami tutup jalan ini daripada membahayakan," katanya.

Ia mengatakan beberapa kali warga kedua desa mengusulkan perbaikan jalan itu melalui kepala desa masing-masing, maupun melalui jalur resmi saat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Namun, usulan itu terkesan hanya dicatat

AKSI WARGA. Akibat kesal dengan kondisi jalan yang rusak, warga menutupnya dengan menanami pohon pisang.

dan dijanjikan untuk diprogramkan, sementara pelaksanaannya belum ada kepastian.

Menurutnya, warga sudah sepakat untuk menutup jalan itu, setidaknya selama musim hujan, karena saat turun hujan jalan tersebut licin dan berlumpur sehingga membahayakan penggunanya.

Hal serupa juga disampaikan Abdus Saka, Kepala Sekolah SDN Pasangger III, salah satu

pengguna jalan yang setiap hari melintasi jalan tersebut.

Menurutnya, tidak jarang kendaraannya terpaksa digotong warga untuk melintas karena terjebak lumpur. Jalan tersebut merupakan akses satu-satunya untuk sampai di sekolahnya.

Terkadang dia terpaksa menitipkan kendaraan miliknya di rumah warga karena takut terjatuh. =ali Syahrori/muj/rah

BAHAYA. Sebuah sepeda motor masuk jurang di lorong yang rusak parah. Warga sedang berusaha membantu mengangkat sepeda motor dari dalam kubangan lorong yang rusak.

DISPENDUK CAPIL

Pelayanan KTP Lumpuh PAMEKASAN- Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk dan berkas administrasi kependudukan lainnya di kantor catatan sipil pemkab Pamekasan, Jawa Timur, Senin, lumpuh, karena terjadinya banjir yang merendam kantor itu sejak Jumat (3/1) lalu.

"Saat ini semua pegawai negeri sipil masih kerja bakti membersihkan ruang kantor yang kebanjiran, termasuk menjemur komputer dan peralatan elektronik lainnya yang terendam banjir," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan Budi Irianto.

Banjir yang terjadi Jumat akibat hujan deras yang mengguyur kawasan itu menyebabkan lima kantor pemerintahan, yakni Cacatan Sipil, Dinkes, Inspektorat, BPMD dan Dinas PU terendam banjir.

Kondisi terparah terjadi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Pamekasan, karena menyebabkan semua komputer di kantor itu terendam banjir dan hal ini menyebabkan data-data kependudukan terancam musnah.

"Petugas pencatat kependudukan masih mencoba menjemur komputer yang terendam banjir itu barangkali nanti bisa nyala. Jika tidak data-datanya kemungkinan musnah," terang Budi. =ant/rah

26 L

KORAN MADURA

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III

BANGKALAN

SELASA 7 JANUARI 2014 No. 0275 | TAHUN III

PELABUHAN KAMAL TERANCAM

Pemkab Jangan Hanya Diam

doni heriyanto/koran madura

ELPIJI. Tabung elpiji 12 kg kini tak lagi diminati masyarakat akibat harga yang melambung tinggi.

Kenaikan Elpiji Menggergaji Warga Permintaan Tabung Gas 3 Kg Naik Drastis BANGKALAN-Kebijakan pemerintah mengganti minyak tanah dengan elpiji ternyata menyulitkan masyarakat.

Tingginya permintaan elpiji 3 kilogram (elpiji melon) sebagai dampak kenaikan drastis harga elpiji 12 kilogram, membuat elpiji bersubsidi tersebut kian langka di lapangan.

Bahkan elpiji yang memiliki HET (harga eceran tertinggi) Rp 17 ribu per tabung itu, kini di pengecer dijual dengan harga Rp 20 ribu bahkan lebih per tabung.

Menyikapi kondisi ini, komisi B DPRD Bangkalan meminta pihak Pertamina segera mengambil sikap guna mengantisipasi efek domino dari kebijakan Pertamina dan Kementerian BUMN yang tidak pro rakyat

tersebut.

“Ada beberapa hal yang kami tangkap dari kondisi saat ini yang bolehlah disebut agak kacau, akibat dari kenaikan secara drastis elpiji 12 kilogram tersebut. Namun yang paling utama adalah fenomena, beralihnya pengguna elpiji menengah ke atas, yang selama ini menggunakan elpiji 12 kilogram, sekarang mulai beralih ke elpiji bersubsidi 3 kilogram,” papar ketua komisi B DPRD Bangkalan, Ainur Rofik.

Pada saat bersamaan, kata Rofik, tingginya permintaan terhadap elpiji 3 kilogram berdampak pada naiknya harga barang tersebut, khususnya di tingkat pengecer. Itu harus segera diantisipasi sebelum kondisinya semakin semrawut. Menurutnya, menyikapi kondisi saat ini dimana pemerintah pusat pun tak bisa mengambil sikap yang jelas, Pertamina seharusnya mampu menambah stok elpiji 3 kilogram agar dapat menghindari kelangkaan elpiji 3 kilogram.

“Tidak mungkin juga kita melarang pengguna elpiji kalangan menengah ke atas yang beralih ke elpiji 3 kilogram, sehingga solusi yang paling tepat sepertinya adalah meminta Pertamina menambah stok elpiji 3 kilogram, sebelum terjadi kelangkaan,” paparnya.

Ia menjelaskan sebelum ada kenaikan dirinya menjual elpiji 12 kg seharga Rp 85ribu/tabung, namun setelah ada kenaikan kini dirinya menjual seharga Rp130ribu/tabung.

Fenomena yang terjadi harga elpiji 12 kg mengalami lonjakan harga Rp 45 ribu. Sehingga masyarakat lebih memilih tabung 3 kg.

“Ada kenaikan Rp45ribu, jadi masyarakat banyak beralih ke yang 3 kg. Kalau stok yang 12 kg disini masih banyak, sedangkan yang 3 kg kosong dan pengiriman lambat, jadi banyak orang yang mau beli terpaksa saya tolak,” ungkapnya. = DONI HERIANTO/RAH

BANGKALAN - Tidak adanya solusi dari Pemerintah Bangkalan, terkait nasib pelabuhan Kamal membuat PT. ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan) mengancam akan melakukan penutupan dengan tidak mengoperasikan armada kapal.

Sebagai pengelola merasa tidak sanggup lagi jika setiap tahunnya selalu menanggung kerugian hingga miliaran rupiah. Apalagi kondisi pelabuhan semakin memprihatinkan.

Menanggapi permasalahan tersebut, komisi A DPRD Bangkalan mengaku prihatin terhdap nasib pelabuhan yang sempat menjadi kebanggaan warga Bangkalan tersebut. Pihaknya berjanji akan memanggil semua pihak stake holder untuk membicarakan permasalahan yang tergolong rumit itu. Sebab keberadaan pelabuhan tetap menjadi kebutuhan sebagai penunjang mobilisasi aktivitas warga setempat.

“Ini merupakan permasalahan serius yang harus mendapatkan jawaban. Apapun alasannya keberadaan pelabuhan tetap menjadi kebutuhan. Jangan sampai ditutup, akibat kerugian yang timbul. Kalau sampai ditutup para pejalan kaki itu mau lewat mana jika mau ke Surabaya?” ujar Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Syafiudin Asmoro.

Sebagai salah satu fasilitas umum yang dibutuhkan warga, kata politisi Gerindra ini, Pemkab setempat harus bisa melihat permasalahan yang dialami PT. ASDP. Jika tidak segera diatasi ancaman mogok atau bahkan pelabuhan itu ditutup akan benar-benar terjadi. Maka dari itu, Bupati sebagai pemangku kebijakan jangan hanya menunggu bola namun juga menjemput bola. Dalam artian reaktif terhdap gejala terjadinya problematika yang bersinggungan dengan kepentingan publik.

“Berbicara pelabuhan Kamal ini menyangkut hajat semua masyarakat Bangkalan. Jadi Bupati itu harus tanggap terhadap permasalahan. Bukan melakukan tindakan kalau sudah ada laporan. Apabila seperti itu, kesannya hanya menunggu bola saja,” kritik Syafi.

Menurutnya, pelabuhan Kamal disamping sebagai penyeberangan umum juga bisa dijadikan areal pariwisata agar tetap bisa bertahan. Ketersediaan tempat wisata tersebut, dapat dimungkinkan memancing minat

warga untuk meramaikan kembali suasana pelabuhan yang kehilangan penggemarnya. Dengan catatan Pemkab setempat benarbenar memiliki keseriusan dalam menanggulangi permasalahan yang ada di belakangan ini.

“Salah satu solusinya selain sebagai penyeberangan juga dijadikan tempat wisata kapal.

Itupun kalau Pemerintah serius menanggapi permasalahan ini.

Disamping itu, pembangunan infrastruktur juga harus dilakukan untuk memperindah lokasi pelabuhan,” paparnya.

Diakui semenjak beroperasinya jembatan Suramadu, lanjut Syafi, jalur menuju Kamal menjadi daerah yang mati, karena sangat minim aktivitas. Semua beralih dan terpusat di akses menuju jempatan sepanjang 5.438 meter tersebut. Dengan demikian, untuk meramaikan kembali daerah yang mati itu, perlu adanya improvisasi

dari Pemkab setempat.

“Jadi kami akan memanggil semua pihak terkait agar dapat segera teratasi. Jika dirasa sangat perlu kami akan bentuk panitia khusus (Pansus) dalam menangani permasalahan pelabuhan Kamal,” tegasnya.

Perlu diketuhui PT. ASDP sebagai pengelola pelabuhan Kamal harus menanggung kerugian sebesar Rp 8 miliar, akibat sepi dan minimnya pengguna jasa penyeberangan. Apalagi di tengah kondisi yang semakin memprihatinkan, tidak ada salosi konkrit dari Pemerintah Bangkalan untuk menyelamatkan pelabuhan yang berada di ujung kebangkrutan. = DONI HERIANTO/RAH

KORAN MADURA

BANGKALAN

SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III

M 27

RELOKASI

PKL dan Penataan Kota BANGKALAN - Pedagang Kaki Lima (PKL) kerap menjadi penyebab ruwetnya penataan kota. Bila tidak terelokasi dengan baik, PKL cenderung bertebaran liar di sepanjang jalan protokol dan tempat-tempat keramaian lainnya. Penataan terhadap para pedagang ini terasa sangat menyulitkan, padahal sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Bupati Fuad Amin.

Meski banyak dikeluhkan pedagang akibat omzet mereka yang semakin turun, penataan PKL memang harus dilakukan.

Terbukti kini Kota terlihat bersih dan lalu lintas relatif lancar.

Saat ini, dengan pemerintahan Makmun Ibnu Fuad, para pedagang pun kembali direlokasi ke Pusat Makanan Rakyat (Pumara) yang berlokasi di sebelah Stadion Gelora Bangkalan (SGB). Sedangkan fasilitas yang lama, kini dijadikan Taman Kota Bangkalan atau ruang terbuka hijau. Di samping itu, jadwal jualan mereka yang semakin panjang juga menjadi faktor lain penunjang kenaikan omzet pedagang.

“Kalau di alun-alun para pedagang diperkenankan buka mulai malam hari, namun di Pumara mereka boleh buka atau berjualan mulai pagi hari,” jelas Agus Periyanto, SE, MM, Kabid UMKM kemarin (6/1).

Para pedagang disediakan lokasi yang cukup representatif dengan infrastruktur yang cukup memadai. Mulai dari fasilitas kios, tempat duduk, meja, etalase, dan penerangan (listrik) bagi para pedagang disediakan Pemkab Bangkalan untuk menarik minat pengunjung.

“Tidak kurang terdapat tiga puluh tujuh pedagang yang ada disini (pumara). Jenis jualan mereka juga bervariasi. Mulai dari nasi goreng, sate, bebek, dan lain sebagainya ada disini,” ujar Andang Pradana, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bangkalan.

Dalam perkembangannya penghasilan mereka rata-rata lebih meningkat dibandingkan tempat yang lama. Disamping pertimbangan letak geografisnya yang dekat dengan Stadion Bangkalan, juga dekat dengan fasilitas permainan anak-anak serta Taman Rekreasi Kota (TRK) menjadikan omzet dagangan PKL meningkat signifikan. = RIDWAN/RAH

doni harianto/koran madura

PENARIKAN SENPI. Polres Bangkalan melakukan penarikan terhadap sejumlah senjata api yang digunakan oleh personil yang bertugas di bagian operasi lapangan. Sebanyak 58 dari 351 pucuk senjata api yang dipakai telah habis masa berlakunya. Guna mendapatkan kembali izin tersebut, puluhan personil kepolisian harus mengikuti tes psikologis dan uji kemahiran menembak. Tampak salah satu anggota Polres Bangkalan saat melakukan uji kemahiran membidik sasaran tembak.

PTPN Seharusnya Tak Memaksakan Kehendak Lebih Baik Penggarapan Lahan Tebu Dihentikan BANGKALAN – Anggota DPRD Bangkalan M. Iksan menyatakan PTPN X terkesan memaksakan kehendak dalam upaya penanaman tebut.

Padahal hingga kini penggarap lahan tebu di Kecamatan Kamal itu masih belum ada peralihan yang jelas dari PT Semen Indonesia.

Menurut legislatif di komisi B ini, saat DPRD Bangkalan meminta kejelasan dasar peralihan kepada PTPN X dan PT Semen Indonesia tidak ada yang merespon. Mereka tidak memberikan penjelasan secara detail terkait peralihan hak garap lahan. Akibatnya, legislatif mendesak PTPN X yang sedang melakukan pembersihan lahan segera dihentikan. Sampai semua persoalan selesai. “Termasuk dasar peralihan tersebut. Jika PTPN X tetap memaksa melakukan penanaman tebu, bisa dipastikan bakal timbul sebuah permasalahan di kemudian hari,” kata Iksan.

Seharusnya, PTPN X jangan melakukan pembersihan lahan di atas bekas hak garap PT Semen Indonesia. Meskipun BUMN harus mematuhi aturan main.

Menurutnya, dalam peralihan fungsi lahan dari PT Semen Indonesia pada PTPN X untuk ditanami tebu ada landasan hukum yang harus dipatuhi. Termasuk apa dasar peralihan hak garap tersebut.

“Hingga kini dasar peralihan hak garap belum jelas. Disinyalir ada sesuatu yang terkesan disembunyikan, sehingga mereka tidak berani menyampaikan informasi terkait dasar peralihan pada legislatif,” ucapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta pada PTPN X agar menghentikan aktivitas pembersihan lahan sampai semuanya jelas. Iksan berpendapat, BUMN tidak sepenuhnya milik pemerintah. Hanya sebagian saham milik pemerintah. Seperti halnya kasus yang terjadi pada kenaikan elpiji, pemerintah tidak bisa langsung memberikan putasan. Sebab harus ada kejelasan, karena status pemerintah mengimbau.

“BUMN tidak boleh semenamena dalam menjalankan usahanya. Mereka harus mematuhi

rambu-rambu yang ada. Khususnya dasar peralihan hak garap dari PT Semen Indonesia ke PTPN X harus ada,” ungkapnya.

Dengan kebijakan memperluas area lahan tebu, justru dirinya mengaku dan merasa aneh dengan adanya rencana pemerintah tersebut. Sebelumnya pun pemerintah ingin membangun Madura sebagai kawasan industri.

“Katanya ingin menjadikan kawasan industri, kok malah ingin dijadikan perkebunan tebu di Madura. Sebenarnya keinginan pemerintah apa?” tanyanya.

Sejauh ini, pihaknya mengaku tetap mempertanyakan areal semen itu, sebelum ada kejelasan secara jelas. Untuk itu pemerintah daerah juga harus tegas menyikapi persoalan ini.

Disamping itu, Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Wilayah Kerja X (Madura), Gada Rahmatullah sepakat dengan apa yang disampaikan para legislator di Bangkalan. Menurutnya, sebelum pemkab setuju, maka administrasinya dilengkapi terlebih dulu agar tidak menuai persoalan di belakang. “Memang sebuah perusahaan ingin mengembangkan

usahanya, harus ada izin usaha dulu,” terangnya.

Menurutnya, PTPN X tidak serta merta melakukan pembersihan lahan untuk penanaman tebu, meskipun dalam satu Kementerian. Kerangka hukum yang ada harus dilalui dan dipatuhi oleh semua pihak. Dirinya mengaku ada beberapa langkah yang dilakukan PTPN X tidak sejalan dengan pemerintah. Ada program perluasan lahan tebu seluas 2500 hektare dari APBN, tapi PTPN X terkesan melangkah sendiri.

“Kami berharap PTPN dan Pemerintah daerah harus sejalan sehingga para petani tidak bingung,” pintanya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Kepala Seksi Tanaman PTPN X, Agus Minhandoko menyatakan dirinya belum bisa menanggapi komentar yang disampaikan legislatif. Pihaknya masih akan menyampaikan informasi tersebut pada pimpinan dan PT Semen Indonesia.

“Kita akan sampaikan dan musyawarahkan ke semen Indonesia, yang punya lahan dan konfirmasi pada pimpinan (PTPN X),” ujarnya. = DONI HERIANTO/RAH

KORAN 28 PROBOLINGGO L

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III

MADURA

SAMPANG

SELASA 7 JANUARI 2014 No. 0275 | TAHUN III

Lagi, Banjir Menghadang BPBD: Potensi Banjir Tidak Besar SAMPANG - Hujan deras di kawasan utara Kabupaten Sampang mengakibatkan Jalan Imam Bonjol dan Jalan Melati Kelurahan Dalpenang, Senin (6/1) kembali digenangi banjir.

Banjir kiriman tersebut karena sungai Kali Kamuning meluap, tak mampu menampung debit air.

Sinal (40), warga Desa Kamuning Kecamatan Kota Sampang, mengatakan, sejauh ini kondisi air masih terbilang aman, namun tidak menutup kemungkinan akan semakin tinggi seiring dengan pasangnya air laut.

Saat ini ketinggian air hampir 2 meter.

"Saat ini masih kecil kalau dibandingkan yang kemarenkemaren, tapi tidak menutup kemungkinan nanti siang akan tambah besar karena berbenturan dengan pasangnya air laut.

Banjir bikin saya kerepotan karena tingginya air banjir sampai merendam rumah seperti banjir beberapa waktu lalu," ucapnya Senin pagi.

Berbeda dengan Mat Hasan (45) warga Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang. Ia menuturkan datangnya banjir membawa rezeki. Pasalnya, dirinya yang

sehari - hari berprofesi sebagai pengayuh becak meneima banyak pelanggan yang mnggunakan jasanya.

"Kalau sudah banjir tidak terlalu besar seperti banyak warga yang mau kerja baik pegawai, anak sekolah, ikut naik becak saya dan bisa dikatakan menambah penghasilan, Mas," tuturnya dengan logat Madura.

Pantauan Koran Madura, banjir membuat pengguna jalan yang hendak melintas di jalur yang trgenang air harus ekstra

hati-hati karena kondisi air sudah mencapai setinggi lutut orang dewasa.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang Wisnu Hartono menjelaskan, kondisi banjir yang menggenangi Jalan Imam Bonjol dan Jalan Melati tidak berpotensi besar, karena debit air diwilayah utara sudah mulai menyusut.

"Dipastikan potensi banjir kali ini tidak besar, karena air di utara sudah habis menyusut," te-

rangnya.

Wisnu berharap, kepada masyarakat di bulan Januari hingga Februari, semua warga di Kabupaten Sampang waspada dengan adanya bencana alam.

Hal itu, sesuai dengan informasi dari BMKG Surabaya.

"Berdasarkan info dari BMKG, warga Sampang harus waspada karena di bulan Januari hingga Februari curah hujan dan angin puting beliung masih tinggi," tuturnya. =RYAN HARIYANTO/MK

DUGAAN KORUPSI RTLH

RTLH dalam Bidikan Kejaksaan SAMPANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sampang saat ini sudah mulai melototi program bantuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dari Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI di wilayah kabupaten setempat.

1.932 penerima manfaat mestinya per KK menerima dana sebesar Rp 7.500.000. Namun, berdasarkan laporan di lapangan bahwa penerima bantua hanya menerima Rp 3 juta.

Di antatanya, dengan bahan material yakni 5 hingga 10 sak semen, 1 truk pasir, dan juga batu bata satu truk."Kami sekarang sudah akan menelusuri kasus korupsi RTLH di Sampang, karena sejauh ini kami telah menerima pengaduan dan laporan dari beberapa pihak terkait," ucap Kasi Intelkam Kejari Sampang Sucipto.

Rencana dalam pengusutan tuntas dugaan kasus korupsi itu telah mendapat dorongan dari beberapa pihak. "Kami sudah disetujui langsung oleh Kemenpera dan tokoh agamawan di Kecamatan Omben pada saat Kemenpera mengunjungi lokasi kerusuhan Syiah pada 4 Januari yang lalu," ungkapnya.

Sucipto menambahkan, dugaan itu diperkuat dengan informasi yang sampai kepada Menpera. Pelaksanaan pengerjaannya hanya mencapai Rp 3.000.000. Seharusnya setiap penerima menerima sebesar 7.500.000.

Sementara Kepala PU Cipta Karya Sampang melalui Kabid Perumahan Rakyat, Satrio tidak bisa dimintai keterangan. “Maaf maaf saya sedang sibuk," pungkasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

SAMPANG

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III

M 29

KALI KLAMPIS

Dua Siswi Tenggelam Belum Ditemukan Sampang - Usai pulang sekolah, dua orang siswi SMP Negeri 1 Jrengik mandi di sungai Kali Klampis di Desa Bencelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, Senin (6/1) sekitar pukul 14.00 Wib. Akibatnya kedua korban masih remaja tersebut tenggelam dan belum ditemukan.

Pantuan Koran Madura, beberapa warga dibantu oleh anggota TNI, Tim Sar mulai melakukan penyisiran di sejumlah titik sungai mulai dari lokasi pertama. Korban bernama Fifi (14) warga Desa Bencelok, dan Holif (14) warga Desa Taman Jiken Kecamatan Jrengik.

Kronologi kejadian, kedua korban diketahui terseret arus sungai. Mengetahui itu, rekan korban bernama Sri Wahyuni (14) berusaha menolong korban dengan menariknya. Namun, hal itu tidak berhasil diselamatkan.

Menurut saksi mata, Amin (42), warga setempat, mengatakan, dua korban yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP tersebut mandi disungai. Diduga korban terseret arus deras yang saat itu kondisi debit aliran sungai cukup tinggi.

"Ada dua anak siswi SMP saat itu pulang sekolah mandi di sungai, karena arus sungai cukup deras kedua korban tenggelam, meski temannya ini berusaha menolongnya," ucapnya sembari mencari korban.

Lanjut Amin, kendala dalam mencari korban tidak hanya arus deras. Melainkan, banyaknya kendala di medan sungai membuat warga dibantu anggota TNI maupun tim sar sulit menemukannya.

"Susah carinya mas dari sejak siang hari sampai sekarang sore belum ada hasil, karena banyak beberapa runtuhan puing kayu dan arus air relatif besar,"terangnya.

Sementara itu, Kepala Desa Plakaran Kecamatan Jrengik Mohammad Yuzak menuturkan dirinya tidak mengetahui betul kejadian tersebut. Hanya saja, berdasarkan informasi laporan masyarakat jika memang ada dua siswi tenggelam di sungai wilayahnya itu. =RYAN HARIYANTO

EVAKUASI. Warga saat berusaha mencari dua siswi yang tenggelam di Kali Klampis. Namun upaya pencarian belum membuahkan hasil.

Sejumlah perwakilan massa duduk menunggu di ruang tamu aula Pemkab Sampang, Senin (6/1) menunggu pembahasan tertutup terkait dugaan kecurangan pelaksanaan pilkades Sawah Tengah Kecamatan Robatal.

KISRUH PILKADES

Dugaan Kecurangan Pilkades Berujung di PTUN SAMPANG - Puluhan warga asal Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal, Senin (06/1) sekitar pukul 11.00 melakukan pertemuan di ruang Pemkab Sampang. Dialog tertutup tersebut diikuti Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD), perwakilan warga yang tidak puas, panwas kecamatan dan pihak pemkab.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa pada 30 Desember 2013 di Desa Sawah Tengah terindikasi terjadi kecurangan. Warga usai mengutarakan masalah adanya dugaan kecerungan itu berencana akan melaporkan ke PTUN. Alan Kaisan, koordinator dari datangnya puluhan warga, mengatakan, pihaknya ingin mengadukan masalah adanya dugaan kecurangan surat suara yang

tidak sah hingga mencapai 280 surat suara itu. Bahkan, sebagaian warga yang curiga meminta dilakukan pemilihan ulang. Namun, hal itu tidak digubris oleh P2KD dan camat setempat yang berada di lokasi pilkades.

"Kami ke sini masih terkait adanya dugaan surat suara yang curang. Makanya kami kepada pihak pemkab terpaksa harus ngelurug untuk kedua kalinya setelah sempat kecewa, apalagi waktu itu

tidak dipertemukan dengan P2KD dan juga pihak panwascam. Tapi, kedatangan warga sekarang bisa dipertemukan oleh pihak Pemkab Sampang," ucapnya.

Beberapa puluhan warga asal Desa Sawah Tengah tersebut juga terlihat menunggu hasil dialog tersebut. Bahkan, Alan masih merasa kecewa terhadap pihak Pemkab Sampang yang terkesan angkat tangan dalam masalah tersebut. Sebab, menurutnya, setelah pihaknya mengutarakan masalah adanya dugaan kecerungan tersebut, malah disuruh melanjutkan masalah tersebut ke PTUN. "Sebenarnya saya masih kecewa dari hasil pertemuan ini. Kami disuruh menyelesaikan masalah ke PTUN," jelasnya.

Terkait kekeliruan P2KD setempat yang tidak memberikan berita acara terkait jumlah daftar pemilih tetap kepada cakades pada waktu itu, pemerintah akan memprosesnya. Namun pihaknya merasa tidak puas dengan hasil pertemuan tersebut, sebab kedatanganya dalam dialog yang berlangsung dalan ruangan tertutup itu hanya ditemui oleh Sekdakab (Putut Bhudi Santoso) dan Kabag pemdes Pemkab Sampang (Didik Adi Pribadi).

Sementara Sekda Sampang Puthut Budi Santoso tidak bisa dimintai keterangan. Bahkan, dirinya terkesan menghindar dari kepungan awak media. "Ngapain mau minta komentar saya, gak usah," paparnya. =RYAN HARIYANTO/MK

N 30

KORAN MADURA

LIPUTAN KHUSUS

SENIN 6 JANUARI 2014 | No. 0274 | TAHUN III

Menelikung Negara, Menjarah atas Nama BUMD BONGKAR KEBOBROKAN BUMD. Haryono Abdul Bari dan Ketua JCW Sajali menyerahkan data pendukung kebobrokan BUMD di Sampang sesaat setelah melakukan konfrensi pers di Kejaksaan Negeri Sampang, Senin (6/1)

PA

OR

AN

M

L AP

NG

N A KHUSUS S

SAMPANG- Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sampang tampaknya hanya menjadi tameng bagi sekelompok oknum tertentu untuk menjarah kekayaan negara. Atas nama BUMD, kelompok oknum tertentu bisa dengan leluasa menguras kekayaan Kabupaten Sampang yang dikelola BUMD dalam modus persekongkolan kejahatan korporasi.

egara ditelikung oleh sejumlah oknum dalam bentuk penyesuaian perundangan untuk memuluskan aksi penjarahan aset melalui alat yang bernama BUMD. Itu berdasarkan temuan data yang dipaparkan oleh Haryono Abdul Bari (HAB) saat konfrensi pers di hadapan sejumlah wartawan dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang Abdullah, Senin (6/1).

Menurut mantan anggota DPRD Jatim itu, keberadaan BUMD yang dibawahi PT Geliat Sampang Mandiri (GSM) secara legal formal tidak ada yang memberi kontribusi yang signifikan terhadap PAD (pendapatan asli daerah) Sampang. Padahal, ada PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) sebagai anak perusahaan PT SSS yang sangat potensial untuk memberi kontribusi lebih terhadap PAD Sampang. Sebab, PT SMP menangani langsung perdagangan minyak dan gas (migas) yang dikeruk di wilayah Sampang. ”Selama ini PT SMP secara legal formal tidak pernah setor ke PAD Sampang. Sebab, pembentukan dan pengelolaannya tidak patuh pada UU No 40/ 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahkan perdanya sendiri juga dilanggar.

Akibatnya setoran yang melalui PAD itu menjadi haram menurut perundangan negara kita,” tuturnya.

Tidak hanya itu saja yang menjadi persoalan di PT SMP. Anak perusahaan PT GSM itu juga, menurut HAB, bisa diang-

gap tidak sah secara hokum.

Sebab, sebelum diambil oleh oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, PT SMP sudah terbentuk dengan status swasta.

Komposisi sahamnya 60 persen dikuasasi PT Asa Perkasa dan sasanya 50 persen milik PT GSM. Selang beberapa lama, PT GSM kemudian mengurus dokumen baru untuk membentuk BUMD yang menginduk ke PT GSM. ”Nah anehnya, PT GSM malah membuat anak perusahaan yang nama yang sama, yaitu PT SMP juga. Bahkan pihak managemen yang mengurusnya juga sama seperti pengurus PT SMP yang swasta. Ini sudah bertentang lagi dengan undang-undang

perseroan terbatas,” paparnya.

Belum lagi, PT SMP yang saat itu sudah diklaim berbentuk BUMD tersebut sebenarnya belum memenuhi syarat sebagai sebuah lembaga BUMD. Sebab, keberadaan PT SMP saat itu tidak mempunyai payung hokum berupa Perda. Dalam perjalanannya, perdanya untuk melegalkan PT SMP sebagai BUMD baru dibuatkan belakangan. ”Artinya, PT SMP ini sebenarnya bisa diistilahkan sebagai anak haramnya PT GSM. Atau hasil perselingkuhan antara eksekutif dengan legislative. Indikasinya jelas bahwa perdanya yang menyusul untuk membenarkan adanya PT SMP sebagai BUMD,” lanjutnya.

Oleh karena itu, HAB meminta agak BUMD-BUMD yang jelas bermasalah dan menabrak perundang-undangan yang berlaku itu segera dibubarkan. Apalagi, sumbagan yang masuk ke PAD secara makna cukup kecil sekali jika dibandingkan dengan aset negara yang dikelolanya. Ditambah lagi, kasus-kasus aneh yang mengelilingi BUMD tersebut.

Yang terbaru, PT SMP kehilangan uang USD 110 ribu dalam keadaan brankas terkunci rapid an tidak ada kerusakan. Kejaksaan Agung sedang melakukan penyelidikan dan menyita aset BUMD tersebut berupa uang Rp 32 M. ”Dari kasus-kasus tersebut, apalagi yang bisa diharapakan dari PT SMP. Ya, leboh baik kan dibubarkan saja lah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kajari Sampang Abdullah mengaku siap memproses semua kejanggalan-kejanggalan tersebut.

Pihaknya saat ini mengaku sedang dan akan terus melakukan kajian hukum terhadap ihwal BUMD-BUMD di Sampang yang bermasalah. ”Kalau memang terbukti ada undang-undang yang dilanggar, Kejari tidak akan segan-segan untuk membubarkannya. Itu sudah menjadi kewajiban Kejari untuk ikut menyelamatkan aset negara dan menjaga penyelenggara negara yang bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme),” katanya. =MIFTAHUL ULUM/ MK

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KOMUNITAS

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014

SELASA 7No. JANUARI 2014| |TAHUN No. 0275 |IIITAHUN III 0275

31 O

NCC Taklukkan Bumi Sumekar SUMENEP Komunitas pecinta Gowes yang tergabung dalam NCC (Nuknyonok Cycling Club) Sumenep, keberadaaanya patut diperhitungkan. NCC yang merupakan salah satu komunitas pecinta sepeda gunung di Sumenep, kiprahnya sudah tak diragukan lagi.

NCC beranggotakan sebanyak 30 peserta.

dok.ncc

TEROBOS RINTANGAN ALAM. Komunitas NCC (Nuknyonok Cycling Club) Sumenep berfoto bersama usai menerobos berbagai rintangan alam dengan memasuki pelosok desa hinggga jalur terjal di pegunungan.

Komunitas NCC memiliki i’ikad kuat untuk menerobos berbagai rintangan alam dengan memasuki pelosok desa hinggga jalur terjal di pegunungan.

Menurut Koorditor NCC Ismail Maulana kemarin (6/1), Komunitas ini dalam sekali perjalanan minimal ditarget menempuh jarak 60 kilometer. Sehingga hanya orang-orang yang punya nyali dan punya komitmen yang bisa tergabung dalam komunitas ini. Berbagai pelosok se-Bumi Sumekar sudah pernah dilintasi NCC. NCC awalnya berdiri pada 2000 merupakan komunitas

biker’s yang terbilang cukup disegani di Sumenep. Anggotanya yang berasal dari berbagai kalangan yakni PNS, Mahasiswa, polisi, atlet dan lain sebagainya cukup kuat dalam mengemban misi persatuan dan persaudaraan dalam clubnya.

“Bagi yang tidak sejalan pikirannya, tidak perlu menunggu dikeluarkan dari club, namun dengan sendirinya merka akan keluar dari club. Sebab komunitas NCC sudah satu jiwa sehingga jika ada anggota yang tidak nyambung, dipastika dia tidak bakal kerasan bergabung den-

gan NCC,” terang Ismail yang kerap dipanggil Kolonel Iis oleh rekan-rekannya.

Kuatnya tali persahabatan NCC ditunjukkan dengan di saat weekend atau hari libur seperti sabtu dan minggu, komunitas gowes ini sering ngumpul bareng. Biasanya kata Kolonel Iis agendanya mengitari Sumenep. Bahkan jika pada hari tersebut ada kagiatan undangan misalnya, anggota tersebut dipastikan tidak hadir. Mereka tetap mengedepankan kegiatan dan agenda NCC ketimbang menghadiri kegiatan orang lain meski kegiatan resmi. “Pokokn-

ya konitas NCC lebihi dari saudara,” akunya.

Tekadnya untuk menaklukkan Bumi Sumekar pun tidak sebatas jargon saja. Terbukti, hampir semua daerah terpencil sudah pernah dilalui oleh NCC. Bahkan kata Kolonel Iis, NCC tidak pernah mengeluh untuk menempuh jarak minimal 60 kilometer. Sebab komunitas ini memang ditakdirkan bagi manusia yang cinta berpetualang.

Hal itu sudah teruji, tatkala lanjut Kolonel Iis, jalan setapak yang terjal dan jarang dilalui sepeda pun dilintasinya. Bagi NCC asal jalur tersebut tidak buntu,

komunitas ini akan terus menerobos masuk hingga jalur yang sulit terjangkau manusia biasa. “Kalau masih bisa dilewati meski cukup untuk sepeda pancal, NCC pasti akan terobos,” katanya.

Kenekatan komunitas sepeda gowes ini berbeda dengan konitas gowes lainya. Buktinya, kata Kolonel Iis, NCC dalam tiap kali off road selalu menciptakan nama dari rute yang dilewatinya. Seperti rute Malaka di Desa Elak Laok, Kec Lenteng. Disebut rute malaka sebab di puncak bukit itu ada buah malaka, dan dibwahnya terlihat tebng jurang yang sangat berbahaya yang disebut jurang jahannam. Lantaran sudah ppernah makan korban pecinta gowes.

Rute lainnya seperti karaoke di Desa Barisan, Kec Batu Putih. Kolonel Iis mengatakan disebut rute karaoke lantaran sepanjang jalan turun dari bukit terdapat bebatuan kerikil yang jika dilewati sepeda pasti bergoyang. “Makanya jalan tersebut disebut rute karaoke,” ucap Kolonel Iis samba tersenyum. Bahkan ada rute TKO yang di Desa Bilapora, Kec Lenteng, itu lantaran sempat membuat anggota NCC ada yang pingsan saat menerobos jalur TKO tersebut. = ALI RIDLO

Tour De Java, NCC Dijuluki Laskar Jokotoli SUMENEP - Kenekatan salah satu komunitas gowes Sumenep yang tergabung dalam NCC rupanya tidak hanya bertekad menaklukkan Bumi Sumekar. NCC (Nuknyonok Cycling Club) juga mulai mengepakkan sayap jaringannya hingga ke Jawa Timur.

Koordinator NCC Sumenep Ismail yang kerap dipanggil Kolonel Iis, menjelaskan komunitasnya sering mengikuti even gowes se-Jawa Timur. Tour ke Pulau Jawa (Tour De Java) tergabung dalam even Sejawat (Sepeda Jelajah Wisata Jawa Timur) membuktikan NCC tak hanya diperhitungkan di Sumenep, namun kiprahnya mulai dikenal di tingkat Jatim. Hingga NCC

oleh komunitas Sejawat dijuluki Laskar Jokotole.

Even yang diikuti oleh hampir 38 kab/kota se Jatim tersebut, komunitas gowes yang mewakili daerahnya masing-masing itu, ikut dalam pesta even Jawatimuran tersebut. Tak ayal, kata Kolonel Iis, NCC justru mendapatkan gelar kebanggaan dari seluruh komunitas gowes JAtim dengan julukan Laskar Jokotole.

“Ini bukti bahwa NCC tidak hanya ingin hanya sebatas menyalurkan hobby semata.

Lebih dari itu, NCC ingin mengenalkan budaya Sumenep yang kental dengan nuansa kekerabatan, kerukunan dan kebersamaan dalam sikap.

Even Sejawat sebuah kisah petualangan yang menakjubkan,” katanya bangga.

Julukan Laskar jokotole ternyata tak sekedar tempel nama.

Gelar itu diberikan lantaran NCC merupakan salah satu komunitas gowes Sumenep yang aktif

mengikuti even di Jawa Timur.

“Bahkan hampir tiap 3 bulan sekali NCC selalu mengagendakan touring ke Jawa, tak perlu menunggu datangnya even,” terang colonel Iis. Keseriusan NCC dibuktikan dengan adanya kegiatan

ngumpul bareng dua kali dalam seminggu. Biasanya selepas acara ngumpul lantas touring menjelajahi Sumenep dan agendanya tiap sabtu dan minggu. “Pada hari tersebut, NCC harus mengesampingkan kegiatan lainnya termasuk kesibukan keluarga. Biasanya keluarga sudah mengerti dengan kegiatan NCC, jadi sudah bisa memaklumi,” kilahnya lagi.

Hampir sejumlah tempat wisata popular di Jatim sudah pernah dijelajahi oleh NCC. Seperti, lanjut Kolonel Iis, pernah touring ke Gunung Bromo Probolinggo, Gunung Semeru di Lumajang, Gunung Putri Tidur di Malang, dan sejumlah tempat ekstrim lainnya. = ALI RIDLO

KORAN MADURA PROBOLINGGO 32KORAN

NETER KOLENANG

SELASA 7 JANUARI 2014 | No. 0275 | TAHUN III SELASA 7 JANUARI 2014

MADURA

No. 0275 | TAHUN III

P

MELIANA FITRIYAH

Bersikap Sederhana itu Lebih dari Cukup Meliana Fitriyah boleh berbangga dengan berbagai prestasi yang diraihnya. Namun prestasi yang diraih tidak dibiarkan berpengaruh buruk, apalagi sampai membuatnya berubah.

Ia masih tetap memelihara kesederhanaannya selama ini, karena kesederhanaan itu baginya lebih dari cukup. Bahkan sederhana itu indah, kata gadis berparas manis ini. i balik prestasi dan sejumlah penghargaan yang disandangnya, Meliana Fitriyah masih tetap terlihat sederhana. Pertama bertemu siapa pun tidak akan pernah menyangka jika wanita berparas ayu ini merupakan peraih runner up Duta Wisata tahun 2009.

Karena penampilannya yang biasa dan sikapnya yang ramah.

Gadis yang lahir di Pamekasan pada 19 tahun lalu itu sudah banyak meraih penghargaan dari dunia modelling yang ia ikuti sejak masih duduk di kelas X SMAN 2 Pamekasan.

Selain Duta Wisata itu, barubaru ini ia kembali mendapatkan penghargaan baru di dunia yang digemarinya itu, yaitu Juara III Puteri Nusantara tahun 2013 dan juara harapan I Duta Mahasiswa Genre tahun 2013.

Gadis yang suka makan mie ayam dan bakso ini di bawah panggung tetap terlihat biasa saja, karena menurutnya, sikap sederhana akan menjauhkan dirinya dari halhal yang negatif. Ia mencontohkan seperti terjebak dalam pergaulan bebas, terjerumus dalam jerat penyalahangunaan norkoba dan lain sebagainya.

Gadis yang bekerja sebagai presenter di salah satu TV lokal Jawa Timur ini, juga masih tercatat sebagai mahasiswi semester V di salah satu kampus swasta di Pamekasan. Dia memiliki obsesi sebagai wanita karier. Dan untuk mendukung keinginannanya itu, ia memilih jurusan menajemen dengan harapan banyak peluang kerja setelah lulus kuliah nanti.

Tidak hanya itu, gadis beralamat di Perumahan Graha Kencana dengan tinggi badan 165 cm itu masih ingin meneruskan jenjang pendidikannya ke Pascasarja (S2) dengan jurusan yang sama dengan jurusan kuliahnya saat ini. "Bagi saya, karir saat ini bukan segalagalanya. Karena bagi saya, pendidikan lebih penting dari itu. Saya ingin terus kuliah sambil menata karir," katanya.

Gadis yang berulang tahun pada tanggal 23 Maret itu sangat mengidolakan artis dari Korea (Lee Seung Gi). Bahkan ia pun memiliki kesukaan nonton drama Korea.

"Saya punya banyak koleksi film Korea," katanya.

Saat ditanya tentang kesukaannya pada dunia modelling, gadis ini mengaku nyaman dan merasa memiliki bekal di dunia itu. Apalagi

dengan banyak mengikuti kontes tersebut, ia akan mendapat banyak teman baru. Selain itu akan banyak pengalaman yang menarik dalam setiap kontes. Sebut saja, saat ia sedang mengikuti karantina ketika menjadi finalis Duta Wisata Pamekasan, ia merasa seperti antar peserta bukan sebagai saingan, melainkan seperti satu saudara.

"Disana akan juga membuat kita sedikit belajar mandiri karena jauh dari orang tua dan akan muncul kesadaran betapa berartinya orang tua yang telah membesarkan dan menyangangi kita," kata gadis yang lahir tahun 1994 lalu itu.

Dengan semua yang telah didapatkan ia banyak mengambil pelajaran. Menurutnya, salah satu yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah para remaja yang mulai terbawa arus gelombang kemajuan zaman. Sehingga tidak sedikit pemuda dan pemudi yang terjebak dalam kenakalan remaja yang akan merusak masa depan genarasi bangsa.

Sebenarnya, ia merasa kemampuan remaja Madura, khususnya Pamekasan tidak kalah jauh dengan kemampuan remaja yang ada di kota metropolitan seperti Surabaya dan Jakarta. Hanya saja, seringkali merasa pesimis (tidak percaya diri) dengan kemampuan yang dimilikinya.

Gadis alumni, SD Plus Nurul Hikmah dan SMPN 2 Pamekasan ini mengajak untuk menjauhi tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Seperti seks bebas dan narkoba agar menjadi generasi bangsa yang baik. Sehingga kemajuan Indonesia di masa depan benar-benar terwujud seperti keinginan para proklamator negeri ini. =ali syahroni/muj/rahem