e Paper Koran Maduira 7 April 2014

SENIN

KORAN MADURA

7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

1

0328-6770024 SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III www.koranmadura.com

Jumlah Partai Seharusnya Diciutkan Berita Utama hal | 2

ant/seno

PENGIRIMAN LOGISTIK PILEG. Sejumlah petugas bersiap mengirim logistik Pemilu menggunakan kuda di Desa Brambang Darussalam, Tlogosari, Bondowoso, Jawa Timur, Minggu (6/4). Pengiriman logistik itu menggunakan kuda karena kondisi jalan sulit diakses kendaraan bermotor.

Logistik Belum Sepenuhnya Beres Beberapa Daerah Terluar Masih Menunggu hingga Besok Panglima Kodam VII/ Wirabuana, Mayor Jenderal TNI Bachtiar menyatakan, distribusi logistik surat suara yang dikirim melalui laut ke pulau-pulau terluar masih harus menunggu sehari lagi.

“Izin Bapak KSAD, pendistribusian logistik surat suara ke beberapa daerah itu sudah selesai dilakukan dan masih ada beberapa daerah lagi yang masih menunggu,” jelasnya di Makassar, Minggu.

Penegasan Pangdam itu disampaikannya melalui video conference atau komu-

nikasi jarak jauh yang digelar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman beserta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Husni Kamil Malik terhadap 14 Kodam se Indonesia.

Distribusi logistik yang dimaksudkannya masih harus menunggu waktu sekitar satu hari lagi yakni warga yang berada di pulau terluar seperti Miangas, Kabupaten Talaud dan Pulau Marore yang berada di Sulawesi Utara atau berbatasan dengan Pulau Mindanao, Filipina Selatan.

“Kami laporkan juga jika distribusi logistik ke pulau terluar di Indonesia itu di-

karenakan jarak tempuhnya yang cukup jauh sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama,” katanya.

Dia mengaku jika terlambatnya distribusi logistik itu ke kedua pulau tersebut dikarenakan jaraknya yang cukup jauh, apalagi distribusi dilakukan hanya dengan menggunakan kapal laut.

Meskipun pendistribusian masih menunggu waktu sekitar satu hari itu, dirinya tetap mengontrol dan memantau logistik tersebut melalui komunikasi satelit.

“Jika tidak ada hambatan, Insya Allah, besok pagi logistiknya sudah tiba

di kedua pulau. Meskipun sudah didistribusikan, kita tetap pantau dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ucapnya.

Sebelumnya, dia menyatakan jika distribusi ke pulau terluar dengan menggunakan kapal laut itu karena Helikopter milik TNI AD jenis Bell 412 EP yang biasa digunakannya itu mengalami kerusakan pada enginenya sehingga pengiriman dilakukan lewat jalur laut.

Selain itu, perwira tinggi itu juga melaporkan kepada KSAD jika distribusi logistik surat suara secara keseluruhan di Sulsel itu sudah 99 persen selesai dan sudah tiba di daerah masing-masing. =ANT/HASANUNDDIN

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

Memilih

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Dalam konteks hubungan sosial tak diragukan nilai penting sikap mengkritisi institusi publik. Ini bagian dari kekuatan kontrol menjaga agar institusi tersebut senantiasa berada di jalan lurus. Tidak melenceng dari tujuannya, termasuk juga komitmennya jika institusi tersebut katakanlah pernah mengumbar janji, memaparkan berbagai perencanaan.

Beberapa agama menyebut mengkritisi sebagai bagian dari amar ma’ruf nahi munkar; menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengajak dan mengarahkan agar berbuat kebajikan, yang memberikan manfaat dan pada konteks yang lebih tegas mencegah jangan sampai yang dikritisi berbuat kemungkaran atau perbuatan yang melanggar normanorma apapun.

Banyak pilihan cara. Yang umum berlaku di tengah masyarakat melalui ucapan, lontaran pernyataan baik langsung maupun melalui media massa. Yang langsung biasanya merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi dan peran seperti legislatif mengawasi eksekutif. Yang melalui media, bisa dari kalangan masyarakat seperti pengamat, tokoh agamawan, tokoh adat dan lainnya.

Legislatif kadang memanfaatkan media agar kritiknya pada eksekutif memiliki kekuatan pressure serta efektif.

Namun secara faktual tak semua kritik membawa hasil efektif. Kadang kritik sama sekali tak mampu katakanlah merobah sikap dan perilaku para aktor institusi yang menjadi sasaran kritik. Mereka tetap mengembangkan sikap ego atau kepentingannya; tanpa mau mendengar suara-suara kebenaran yang bertebaran.

Selesai? Belum. Masih Diam atau tidak ada ruang yang memberi kesmemilih memang empatan masyarakat untuk memperbaiki institusi yang merupakan hak dikritik. Jika suara tak didenwarga negara. gar, kritik diabaikan, masih Tetapi diam, tak terbuka kemungkinan melakan pernah bisa anjutkan langkah lebih tajam merobah keadaan. melalui instrumen lain.

Dalam konteks politik yang menjadikan demokrasi sebagai instrumen, pergantian mereka yang tak memiliki kepedulian melalui pemilu merupakan langkah paling efektif sebagai pembelajaran. Ada saatnya hanya bicara. Namun di saat lain, ketika ada kesempatan untuk merobah atau mengganti masyarakat harus pula bersikap dan bertindak.

Pemilu yang tinggal menghitung jam ini sesungguhnya merupakan moment strategis bagi masyarakat Indonesia. Jika selama ini mereka merasa kecewa pada partai dan para anggota legislatif yang tak pernah bekerja; yang tak pernah datang mengunjungi masyarakat, yang lalai memperjuangkan kepentingan masyarakat, inilah kesempatan mengkritisi sekaligus memberikan sanksi. Lalu kepada mereka yang bekerja sungguhsungguh inilah saatnya memberi apresiasi atau penghargaan dan kepercayaan.

Karena itu jangan diam pada tanggal 9 April nanti.

Jangan hanya duduk di dalam rumah. Ayo beriringan berjalan ke TPS untuk menggunakan hak dan memaksimalkan kesempatan: memberikan sanksi kepada anggota legislatif yang tak bekerja dan menghargai sungguh-sungguh yang bekerja, yang selalu datang mengunjungi masyarakat dengan cara memilih kembali. Inilah saatnya bersikap dengan cara memilih yang terbaik.

Diam atau tidak memilih memang merupakan hak warga negara. Tetapi diam, tak akan pernah bisa merobah keadaan. Kita memang harus berbuat untuk kepentingan bangsa ini antara lain melalui langkah kaki menuju TPS. Ayo memilih untuk Indonesia yang lebih baik. =

KORAN MADURA

Berita Utama

SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

2

Kampanye Hitam Justeru Bumerang Banyak Diserang, PDIP Makin Banyak Raih Simpati JAKARTA-Upaya sejumlah partai pesaing Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) melakukan kampanye hitam guna merusak nama partai moncong putih dipastikan tidak akan berhasil.

Pasalnya, rakyat semakin cinta kepada partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini berkat sikap politik yang konsisten selama 10 tahun.

Karena itu, partai nomor 4 ini diprediksi keluar sebagai pemenang pemilihan legislatif 9 April mendatang. Salah satunya, karena struktural partai dan pemberian kesempatan kepada PDI Perjuangan sebagai partai oposisi oleh masyarakat.

“Kemenangan PDI Perjuangan di Pileg dan Pilpres, karena mesin politik dan kesempatan dari masyarakat,” ujar pengamat politik FISIP-UI Andrinof Chaniago dalam pemaparan hasil survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) di kantornya, Jalan Warung Jati, Kalibata, Jakarta, Minggu (6/4).

Diketahui, hasil penelitian terbaru JSI menunjukkan bahwa PDI Perjuangan akan menang telak pada 9 April mendatang. Partai banteng diprediksi mendapat dukungan suara sebesar 24,7 persen, kemudian disusul Partai Golkar dengan 18,0 persen, Partai Gerindra 11,8 persen, Partai Demokrat 9,0 persen, dan PKB dengan 7,9 persen.

Dia menambahkan, prediksi ke-

menangan PDI Perjuangan juga tidak lepas dari faktor figur Joko Widodo (Jokowi) yang ditetapkan sebagai bakal capres. “Figur Jokowi juga sangat berpengaruh, dia dianggap sanggup,” katanya.

Andrinof menambahkan, figur Jokowi yang menjadi aset mobilisasi iklan dalam kampanye PDI Perjuangan juga efektif dibandingan parpolparpol lain yang memiliki saluran televisi. “Jokowi menjadi figur iklan lebih efektif, dibandingkan parpol yang punya televisi,” tegasnya.

Pada bagian lain survey, JSI menobatkan Partai Demokrat dianggap sebagai paling korup selama pemerintahan yang berjalan lima tahun ini.

Kader partai yang dipimpin Presiden SBY ini paling mendapat sorotan publik atas tindak korupsi yang dilakukan. “72,2 persen responden pernah mendengar kader partai politik dari Partai Demokrat terlibat kasus korupsi,” kata Direktur Eksekutif JSI Widdi Aswindi dalam pema-

paran hasil survei di kantornya, Jalan Warung Jati, Jakarta, Minggu (6/4).

Di bawah Demokrat terdapat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendapat sebanyak 51,1 persen, Partai Golkar 42,6 persen, dan PKB 15,4 persen. “Untuk PAN sebanyak 14,3 persen, dan PPP 12,9 persen,” ungkap Widdi.

Sementara, Partai Hanura mendapat sorotan sebesar 7,6 persen, dan urutan terakhir yang pernah didengar masyarakat kadernya terlibat korupsi yaitu Partai Gerindra dengan 7,2 persen.

“Demokrat juga mendapat penilaian paling rendah di antara partai politik yang duduk di parlemen periode 2009-2014 dalam kasus korupsi,” jelas Widdi.

Ditambahkannya, Demokrat mendapat nilai 3,85, disusul berturut-turut oleh PKS (4,60), Partai Golkar (5,55), PAN (5,91), PKB (6,10), PPP (6,10), PDI Perjuangan (6,32), Partai Hanura (6,41), dan Partai Gerindra (6,51).

Survei JSI digelar di 33 provinsi pada 24-30 Maret 2014 terhadap 1.200 responden dengan wawancara kuesioner tatap muka. Menggunakan multistage random sampling dengan margin of error sebesar plus minus 2,9 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen. =GAM/ABD

POLITIKA

Jumlah Partai Seharusnya Diciutkan JAKARTA-Pembatasan jumlah partai politik sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya dengan jumlah 12 parpol saat ini, kalangan pemilih masih merasa pusing harus memilih siapa.

Dengan asumsi setiap partai memiliki tujuh caleg, daftar pilihan tentu sangat banyak.

“Ada enam atau tujuh (caleg) dikali 12 parpol, itu kan membingungkan,” ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk di kawasan Matraman, Jakarta, Minggu (6/4).

Seperti diketahui, jumlah parpol peserta pemilu 2014 sebanyak 15 parpol. Sebanyak 12 parpol berskala nasional dan 3 buah partai lokal.

Ke12 partai berskala nasional itu adalah Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PDI

Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Selain jumlah, pelaksanaan pemilu juga membuat masyarakat bingung dengan adanya fakta lebih dari 90 persen anggota legislatif, mencalonkan diri kembali. Padahal, mereka dinilai memiliki kinerja yang buruk di mata masyarakat. “Pada

sisi lain wajah (caleg) baru ini juga nggak dikenal,” imbuh Hamdi.

Untuk menyelesaikannya, dia menyarankan agar dibentuk pengurangan jumlah parpol hingga tinggal tiga atau empat dan sistem distrik. Dengan begitu, setiap partai akan mengirimkan satu orang di setiap dapil untuk berkampanye dan berdebat dengan perwakilan dari partai lainnya. “Sehingga, pilihan masyarakat pun akan berkurang nantinya,” pungkasnya.

Sementara itu, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi meminta semua partai politik agar melaksanakan janji-janji kampanye kepada rakyat. Kepada partai nasionalis diminta melakukan tindakan sesuai dengan asas nasionalis yang dipakai. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 7 APRIL 2014 SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III No. 0336 | TAHUN III

33

Jangan Pilih Pelanggar HAM Koordinator Kontras Haris Azhar (kedua kiri), Ketua BP Setara Institute Hendardi (kiri), keluarga korban perisitiwa Mei 1998 Ruyati Darwin (ketiga kiri), keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa Paian Siahan (kedua kanan) dan korban peristiwa 1965/1966 Mudjayin (kanan) memberikan keterangan saat jumpa pers bertajuk ‘Jangan Pilih Partai Yang Mengusung Capres Pelanggar HAM Berat’ di Kantor KontraS, Jakarta, Minggu (6/4). Dalam keterangannya mereka mengajak masyarakat agar tak memilih partai atau calon presiden (capres) dan cawapres yang punya rekam jejak buruk dalam pelanggaran HAM berat di masa lalu. ant/zabur karuru

Isu Masa Lalu pun Diangkat KontraS: Jangan Pilih Capres Pelanggar HAM Berat JAKARTA-Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama sejumlah LSM dan orang tua korban yang hilang dalam peristiwa penculikan penghilangan paksa, Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Mei 1998 meminta pemilih agar hati-hati dalam menentukan pemimpin di masa yang akan datang, terutama capres yang punya rekam jejak hitam.

Mereka menyuarakan agar capres pelanggar HAM berat tidak dipilih pada pilpres 2014.

Pasalnya, masa depan dan kebebasan berdemokrasi Indonesia terancam jika capres pelanggar HAM ini terpilih.

Hal ini disampaikan kepada wartawan di Kantor KontraS, Minggu (6/4) menyikapi agenda politik pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014. Hadir Koordinator KontraS Haris Azhar, Ketua Harian Setara Institute Hendardi dan Indarti dari Imparsial. Hadir pula tiga orang tua korban hilang dan penculikan yakni Paian Siahaan, Mudjayin dan Ruyati Darwin. “KontraS dan se-

jumlah LSM serta keluarga korban hilang menyerukan agar capres pelanggar HAM berat tidak dipilih,” tegas Haris.

Menurut dia, pihaknya menaruh kecewa dengan sikap sejumlah partai politik yang jejak rekamnya seringkali tidak berpihak kepada pemenuhan keadilan bagi para korban pelanggar HAM berat karena tersandera dengan kepentingan politik satu sama lainnya.

Sejumlah peristiwa berdarah yang menyandera kepentingan politik parpol menurut catatan mereka, adalah pertama, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II melalui Pansus DPR tahun 2001

yang menyatakan dalam peristiwa itu bukan pelanggaran HAM berat. Dalam proses voting, ada 7 fraksi yang menyatakan peristiwa itu bukan pelanggaran HAM berat yaitu Fraksi Golkar, F-TNI/ Polri, F-PBB, F-PPP, F-Reformasi, F-KKI dan F-PDU. Sedangkan tiga fraksi yang menyatakan terjadi pelanggaran berar adalah F-PDI Perjuangan, F-PDKB dan F-PKB. Pada 6 Maret 2007, Komisi III DPR merekomendasikan agar peristiwa Trisakti dan Semanggi dibawa ke sidang Paripurna DPR untuk pembahasan agenda pengadilah HAM. Namun, dalam rapat Bamus, usulan Komisi III itu mentah lagi.

Kedua, peristiwa penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998. Rekomendasi ke-4 DPR kepada Presiden pada 30 September 2009 atas penanganan peristiwa ini adalah merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik peng-

hilangan orang secara paksa di Indonesia.

Terhadap rekomendasi itu, kata Haris, presiden sudah menyerahkan amanat presiden untuk pembahasan pengesahan ratifikasi kepada DPR melalui Komisi I. Namun, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura meminta penundaan pembahasan dengan alasan masih memerlukan pendalaman materi diikuti oleh Fraksi PKS dan Fraksi Golkar. Sejumlah fraksi menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan . Namun akhirnya Komisi I memutuskan untuk menunda pembahasan ratifikasi konvensi tersebut.

Ketiga, sikap partai yang tidak berpihak kepada penuntasan peristiwa pelanggaran HAM berat. Haris mengatakan, partai Gerindra secara terang-terangan melalui manifestonya oleh Ketua Dewa Pembina Prabowo Subianto menyatakan adanya pengadilan HAM merupakan suatu yang over bodig (berlebihan).

Atas semua fakta itu, KontraS dan LSM serta keluarga korban

hilang menyerukan kepada publik untuk tidak memilih partai yang mengusung capres pelanggar HAM berat atau setidak-tidaknya mengusung capres yang memiliki rekam jejak buruk dimasa lampau terkait dengan peristiwa pelanggaran HAM berar masa lalu.

Partai tersebut adalah Gerindra. Menurut mereka, Partai Gerindra dan Prabowo Subianto diduga kuat terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung atau setidak-tidaknya bertanggungjawab dalam peristiwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998.

Tak hanya Partai Gerindra, Partai Hanura dan Wiranto sebagai Ketua Umumnya, diduga kuat terlibat baik secara langsung dan tidak langsung atau setidaktidaknya bertanggungjawab dalam peristiwa Trisakti dan Semanggi. “Partai Golkar juga mengusung kembali kejayaan Orde Baru dengan mengusung Soeharto sebagai figur dalam beberapa kampanyenya,” pungkasnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

KRIMINAL

70% BBM Bersubsidi Nelayan Diselewengkan JAKARTA-Partai Amanat Nasional (PAN) siap memberi solusi dengan merancang model transportasi massal untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperluas cakupan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta yang menghubungkan wilayah Timur-Barat dan Utara-Selatan.

ant/indrianto eko suwarso

KAMAPNYE. Sejumlah simpatisan Partai Golkar mencat tubuh mereka saat mengikuti kampanye terbuka hari terakhir di depan kantor DPD Partai Golkar Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (4/4). Dalam pemilu kali ini, ICW menilai Golkar paling banyak melakukan politik uang dalam masa kampanye.

ICW: Golkar Juara Politik Uang Selama Masa Kampanye Terjadi 23 Kasus JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Partai Golkar paling banyak melakukan politik uang selama kampanye dengan 23 kasus, setelah ICW dan jaringannya melakukan pantauan praktik politik di 15 provinsi. Sedangkan tempat kedua dihuni Partai Amanat Nasional (PAN).

“Partai Golkar melakukan 23 pelanggaran politik uang berdasarkan pemantauan awal kami dalam praktik tersebut,” kata peneliti bidang korupsi politik ICW Abdullah Dahlan dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (6/4).

Dia menjelaskan PAN, menempati peringkat kedua yaitu dengan jumlah pelanggaran sebanyak 19 kasus. Selanjutnya adalah Partai Demokrat 17 kasus, PDI Perjuangan 13 kasus, dan Partai Persatuan Pembangunan 12 kasus. “Semua partai politik nasional melakukan pelanggaran politik uang,” ujarnya.

Abdullah Dahlan menambahkan, aktor pelaku politik uang dan penyalahgunaan jabatan serta fasilitas negara

didominasi oleh kandidat atau calon legislatif yaitu sebanyak 96 kasus.

Selain itu aktor lainnya adalah tim sukses dengan 49 kasus, aparat pemerintah 16 kasus, partai dan tim kampanye sebanyak tiga kasus. “Sistem proporsional terbuka membuat aktor pelaku politik uang bukan dari instrumen partai, melainkan dari kandidat dan tim suksesnya,” kata Abdullah.

Dia juga mengungkapkan kasus politik uang berdasarkan pencalonan banyak ditemukan dalam wilayah pencalonan di DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 60 kasus.

Lalu DPR RI sebanyak 37 kasus, DPRD Provinsi 31 kasus, dan DPD sebanyak tujuh kasus.

“Dominan pelanggaran di DPRD Kabupaten/ Kota, menandakan wilayah pertarungan yang ketat dan marak terjadi transaksi politik ada di wilayah tersebut,” ujarnya.

Wilayah pemantauan ICW dan mitra jaringannya itu meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Mitra jaringan pemantauan ICW antara lain, LBH Sumatera Barat, Sahdar Sumatera Utara, Fitra Riau, Kabahil Bengkulu, Mata Banten, dan G2W Jawa Barat.

Abdullah Dahlan menjelaskan ada lima besar daerah yang banyak melakukan politik uang yaitu Provinsi Riau sebanyak 32 kasus, Sumatera Utara 18 kasus, Banten 16 kasus, Sulawesi Utara 14 kasus, dan Jawa Barat 12 kasus. =GAM/AJI

JAKARTA-Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyerukan agar pemerintah dan pimpinan partai politik segera memperbaharui komitmen partai serta memastikan kadernya di DPR kelak mendorong akselerasi perlindungan nelayan maupun petambak. Pasalnya, komitmen dan strategi partai politik menyejahterakan nelayan dan petambak belum terlihat menjelang penyelenggaraan Pemilu 2014.

Angota Dewan Pembina KNTI, Riza Damanik menyebutkan fakta di level produksi, sekitar 70% BBM bersubsidi nelayan diselewengkan. Empat dari 10 bantuan kapal Inka Mina tidak tepat sasaran. Realisasi modal usaha perikanan dari perbankan kurang 1%.

Dia menegaskan, di level konsumsi, sekitar 50 kabupaten-kota rawan kelangkaan dan melonjak harga ikan. Separuh dari komoditas ikan impor jenis konsumsi.

Bahkan, konsumsi ikan rakyat Indonesia 57% lebih rendah dari Malaysia. “Tanpa kesejahteraan nelayan dan petambak, mustahil negara mengurangi kemiskinan, menghadirkan anak-anak sehat dan cerdas, bahkan menegakkan kedaulatan bangsa,” jelas Riza di Jakarta, Minggu (6/4).

Oleh karenanya,KNTI meminta pemerintah menyediakan skim kredit usaha dengan akses dan sistem pembayaran mudah.

Langkah ini dibarengi pembekalan pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam bidang menangkap, pembudidayaan, pengolahan, hingga pemasaran.

“Perlu juga mendukung penguatan organisasi dan koperasi,” urainya.

Selain itu ujarnya, pemerintah maupun DPR harus menjamin dan melindungi nelayan agar dapat bebas menangkap ikan di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut dia melihat, perhatian terhadap nasib petani nelayan masih sangat minim.

Untuk itu, kedepan, pemerintah wajib menyediakan dana pemberdayaan sehingga menciptakan kemitraan usaha yang adil dan menguntungkan. “Dan perlu juga mendukung lahirnya UU Perlindungan Nelayan dan Petambak Skala Kecil serta merevisi UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,” katanya.

Riza juga menyerukan agar nelayan maupun petambak di seluruh Indonesia, untuk terlibat aktif dalam proses Pemilu 2014 dan menolak politik uang.

“Memilah, memilih, dan mencoblos calon wakil rakyat dan presiden yang mendukung nasib petani. Memperkuat soliditas dan solidaritas antar nelayan dan petambak, maupun dengan gerakan sosial lainnya,” pungkasnya. =GAM

ant/sahlan kurniawan

BBM LANGKA. Sejumlah nelayan antre BBM hingga ke jalan di sebuah stasiun pengisian bahan bakar disel nelayan (SPBDN) di Prigi , Trenggalek, Jawa Timur, Jumat (4/4). Sejak satu bulan terakhir BBM jenis Solar di daerah itu langka sehingga terjadi antrean panjang di SPBU yang mesih tersedia, sementara nelayan terancam tidak bisa melaut pada musim kali ini.

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

4 APRIL 2014 SENINJUMAT 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III No. 0335 | TAHUN III

55

INDUSTRI SAWIT NASIONAL

Pemerintah Terkesan Kurang Tegas BOGOR-Persaingan bisnis minyak nabati dalam skala internasional telah menjadikan minyak sawit banyak mengalami tantangan. Padahal, sejauh ini keberadaan industri CPO menjadi lokomotif ekonomi nasional dan sebagai salah satu pendorong utama surplus neraca perdagangan.

ant/andika wahyu

OJEK HELIKOPTER IBUKOTA. Sebuah helikopter milik jasa penerbangan swasta mengudara dengan latar belakang gedung bertingkat di kawasan Ibukota Jakarta, Sabtu (5/4). Kemacetan Jakarta yang semakin parah menjadikan sebagian pebisnis menyewa jasa “ojek” helikopter untuk melakukan pertemuan bisnis di berbagai lokasi di Jakarta dengan tarifnya 2.000-3.000 US dolar per jam di luar biaya pendaratan (ground handling).

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Ditangkap JAKARTA- Tim Penyidik Ditjen Pajak bekerjasama dengan Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan dalang penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Kedua pelaku penerbit faktur fiktif ini berinisial Z alias J alias B ditangka, pada tanggal 3 April 2014, pukul 19.00 WIB di Jakarta Timur.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, Direktorat Jenderal Pajak, Kismantoro Petrus mengatakan pengungkapan kasus ini dimulai pada tahun 2010, dengan melakukan penyidikan terhadap Soleh alias Sony, Eryanti dan Tan Kim Boen alias Wendry.

“Atas Proses Penyidikan tersebut telah dilakukan pe-

nuntutan dan diputus melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2010,” ujar Kismanto di Jakarta, Minggu (6/4).

Z alias J alias B bersama saudaranya D alias A alias R (masih buron) merupakan penerbit faktur pajak yang tidak didasarkan pada transaksi sebenarnya melalui perusahaan: PT. SIC, PT. IGP,

PT. GIK, PT. BSB, PT. KGMP, PT. BIS, PT. BUMP, PT. CDU, PT. MNJ, PT. SPPS dan PT. PML, dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2010, yang diperkirakan mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 247.447.417.730,.

Kismantoro menjelaskan, Z dan D mendirikan perusahaan-perusahaan di atas dan menggunakan nama-nama fiktif sebagai pengurus dan pemegang saham. Z dan D menyuruh anak buah mereka, bernama Soleh alias Sony, dkk, untuk menandatangani faktur pajak dan SPT Masa PPN perusahaan-perusahaan tersebut.

Faktur pajak yang diterbitkan kemudian dijual ke perusahaan-perusahaan yang berniat menggunakan faktur tersebut sebagai pengurang jumlah pajak yang harus dibayar.

Ditjen Pajak akan senantiasa melakukan tindakan yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan penerbit dan pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

“Bersama ini dihimbau kepada masyarakat dan Wajib Pajak agar berhati-hati dalam menggunakan faktur pajak masukan, sehingga tidak terlibat dalam tindak pidana perpajakan,” pungkasnya. =GAM

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), M Fadhil Hasan dalam sebuah diskusi di Bogor, Sabtu (5/4). “Dalam kancah persaingan global, industri minyak sawit selalu disebutkan sebagai kegiatan usaha yang tidak sustainable dan selalu dituduh sebagai perusak lingkungan,” ucap Fadhil.

Dia menegaskan, industri minyak sawit terbukti sustainble yang tercermin dari eksistensinya di Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Fadhil mengatakan, industri ini justru memperbaiki lingkungan, karena lahan perkebunan sawit Indonesia bersumber dari lahan dengan kadar karbon rendah.

Menurut Fadhil, sejak beberapa tahun terakhir, Eropa dan Amerika Serikat terus mengupayakan proteksi terhadap masuknya minyak sawit dalam pasar mereka. Hal tersebut, lanjut dia, dipastikan akan merugikan Indonesia sebagai penghasil minyak sawit terbesar di dunia, setelah menggeser posisi minyak kedelai dari AS. Fadhil menyebutkan, sejauh ini ada tiga jenis minyak nabati yang menguasai pasar internasional, yakni minyak sawit yang banyak diproduksi negara tropis, canola dari Eropa dan kedelai di AS. “CPO (minyak sawit mentah) merupakan minyak nabati yang efisien, lebih murah dan produktif,” ucap Fadhil.

Dia menambahkan, penyebab utama surplusnya neraca perdagangan Februari 2014 sebesar US$785,3 juta disebabkan oleh besarnya ekspor CPO. “Kalau minyak sawit dikeluarkan dari komponen neraca perdagangan, maka pada Februari 2014 neraca perdagangan kita akan defisit,” imbuhnya.

Lebih kompetitifnya produk sawit tersebut, jelas Fadhil, berbuntut pada terciptanya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan Eropa dan AS. “Kalau tidak ada gangguan dari asing, diperkirakan pada 2030, industri sawit kita menjadi produsen terbesar untuk produk oleofood, bio-oleokimia, bio energi, bio lubricant, bio surfactant dan bio detergen,” paparnya.

Fadhil merincikan, parlemen Eropa sudah mengeluarkan direktif promosi (Renewable Energy Directive/EU RED) agar pada 2020 penggunaan energi baru terbarukan memiliki kandungan greenhouse gas (GHG) minimal 35 persen. “GHG saving minyak sawit Indonesia belum mencapai standar minimum itu,” ujar Fadhil.

Selain itu, lanjut dia, Eropa juga memberlakukan anti-dumping duties (bea masuk terhadap biodiesel yang diimpor dari Indonesia dan Argentina sejak 27 November 2013-27 November 2014. “Sekarang ini ada empat eksportir Indonesia dikenai anti-dumping duties. Eksportir kita jadi terkena pajak ganda, bea keluar dari Indonesia dan bea masuk dari Eropa,” jelasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

BBM BERSUBSIDI

Realisasi Penyaluran Kuartal I 2014 Capai 23,6% JAKARTA-Realisasi penyaluran BBM bersubsidi hingga 31 Maret 2014 mencapai 11,2 juta KL atau 23,6% terhadap kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan APBN 2014 kepada PT Pertamina (Persero).

ant/yudhi mahatma

AKSES JALAN PEMEKARAN. Warga melintas di jalan penghubung Kabupaten Jaya Wijaya dan Kabupaten Lanny Jaya, Papua, Sabtu (5/3). Pemerintah daerah Papua bersama pemerintah kabupaten menggiatkan pembangunan akses jalan dan pusat pemerintahan untuk menjangkau masyarakat yang ada di pegunungan Jaya Wijaya terkait pemekaran kabupaten seperti Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Trikora.

Pertumbuhan Uang Beredar Masih Melambat JAKARTA-Pertumbuhan likuiditas perekonomian Uang beredar dalam arti luas (M2) pada Februari 2014 masih berada dalam tren melambat.

Pada Februari 2014, M2 tercatat sebesar Rp3.639,5 triliun, tumbuh 10,9% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Januari 2014 sebesar 11,6% (yoy), atau turun 0,3% (mtm) dibandingkan dengan level bulan sebelumnya.

Keterangan tertulis Departemen Statistik Bank Indonesia (BI) mengatakan berdasarkan komponennya, pertumbuhan M2 tahunan yang melambat bersumber dari komponen M1 (Uang Kartal dan Giro Rupiah) dan komponen Uang Kuasi (Dana Pihak Ketiga yang terdiri dari simpanan berjangka dan tabungan baik rupiah maupun valas serta simpanan giro valas). Pertumbuhan komponen M1 tercatat menurun dari 7,0% (yoy) menjadi 6,1% (yoy).

Sementara itu, pertumbuhan Uang Kuasi juga menurun dari 12,7% (yoy) pada Januari 2014

menjadi 12,1% (yoy) pada Februari 2014. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi, perlambatan pertumbuhan M2 antara lain disebabkan oleh penurunan pertumbuhan kredit dan kontraksi operasi keuangan pemerintah.

Kredit kepada sektor swasta pada Februari 2014 tumbuh 19,9% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada Januari 2014 sebesar 20,9% (yoy). Sementara itu, operasi keuangan pemerintah masih mengalami kontraksi sejalan dengan pola musiman rendahnya realisasi belanja pemerintah di awal tahun.

Suku bunga simpanan dan kredit perbankan pada Februari 2014 masih meningkat.

Suku bunga simpanan 1, 3 dan 6 bulan masing-masing tercatat 7,99%, 8,05% dan 8,21%, meningkat dibandingkan dengan suku bunga simpanan Januari 2014 masing-masing sebesar 7,91%, 7,96% dan 7,90%.

Kenaikan suku bunga dana tersebut mulai diikuti peningkatan suku bunga kredit dari 12,48% pada Januari 2014 menjadi 12,55% pada Februari 2014. =GAM

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan dari total kuota penyaluran BBM bersubsidi yang dialokasikan kepada perusahaan tahun ini sebanyak 47,35 juta KL, hingga akhir kuartal I 2014 telah terealisasi sebanyak 11,2 juta KL atau 23,6%. Realisasi tersebut menunjukkan pertumbuhan sekitar 1,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 yang mencapai 11,02 juta KL. Berdasarkan data Pertamina, realisasi Premium hingga 31 Maret 2014 mencapai sekitar 7,1 juta KL atau 22% dari kuota penyaluran Premium Pertamina sebanyak 32,32 juta KL. “Realisasi tersebut naik 1,63% dibandingkan dengan periode yang sama 2013 sebanyak 6,98 juta KL,” jelas dia di Jakarta, Minggu (6/4).

Menurutnya, realisasi penyaluran Solar bersubsidi menunjukkan kenaikan lebih besar, yaitu 3,91% dari 3,7 juta KL pada kuartal I 2013 menjadi 3,85 juta KL pada kuartal I tahun ini. Kuota penyaluran Solar bersubsidi yang ditugaskan kepada Pertamina tahun ini mencapai 14,14 juta KL. “Adapun, realiasi penyalu-

ran Kerosene lebih rendah sekitar 9,89% menjadi 249.000 KL yang salah satunya disebabkan oleh keberhasilan program konversi Kerosene ke Elpiji 3kg yang dilaksanakan oleh Pertamina,” tuturnya. Dia menjelaskan, kuota Kerosene bersubsidi tahun ini turun 47% dibandingkan dengan kuota tahun lalu sebesar 1,7 juta KL menjadi hanya 900.000 KL. Sementara itu, ketahanan stok BBM Pertamina dalam kondisi aman dengan rata-rata kecukupan untuk 20,73 hari. Stok Premium dan Solar masing-masing 18,32 hari dan 18,46 hari.

Dalam upaya mengamankan pendistribusian BBM dan LPG selama pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014, Pertamina telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) BBM dan LPG yang bertugas sejak 16 Maret hingga 9 April 2014. “Fokus utama dari pembentukan Satgas BBM dan LPG ini untuk mengantisipasi potensi kendala distribusi selama pelaksanaan pesta demokrasi tersebut, termasuk pelaksanaan puncak pemilu 9 April 2014,” pungkasnya. =GAM

SKEMA FCTC

Jurus Asing Kuasai Industri Rokok RI BOGOR-Ratifikasi pembatasan perdagangan tembakau, Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) diyakini sebagai agenda besar korporasi asing untuk menguasai industri rokok di Indonesia.

Akhirnya, traktat itu dikhawatirkan akan menekan ekspor tembakau akibat matinya subsektor pertanian tembakau.

Penilaian tersebut seperti dikemukakan Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng dalam diskusi bertajuk “Menggugat FCTC Menyelamatkan Tembakau” di Bogor, Sabtu (5/4).

"Isu kesehatan dalam FCTC menjadi senjata korporasi asing untuk mengancurkan perdagangan rokok dan produksi tembakau di Indonesia," katanya.

Menurut Salamuddin, pemerin-

tah perlu mempertimbangkan untuk menyepakati ratifikasi tersebut, mengingat luasnya ruang lingkup FCTC dalam mengatur sektor pertanian dan perdagangan tembakau serta Intelctual Poverty Right.

"Sikap hati-hati dari pemerintah sangat diperlukan, karena traktat tersebut mengandung konsekuensi terhadap perekonomian nasional," tuturnya.

Dia menyebutkan, beberapa pasal dalam FCTC juga berkaitan langsung dengan kegiatan perekonomian di Indonesia, terkait dengan pengaturan harga dan nonharga yang berbentuk aturan kenaikan pajak dan cukai. Bahkan, jelas Salamuddin, ratifikasi itu juga mengatur standarisasi kandungan zat pada rokok, label hingga kemasan. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

ktikad baik pemerintah dalam melindungi para TKI patut diacungi jempol. Pemerintah berani mengalokasikan dana yang cukup besar untuk sebuah tanggung jawab yang tinggi terhadap warga negaranya yang menjadi tenaga kerja di luar negeri. Salah satunya dalam upaya membebaskan Satinah, TKW asal Semarang Jawa Tengah, yang nyaris dihukum gantung di Arab Saudi karena telah membunuh Nura, ketika majikannya itu hendak membenturkan kepala Satinah ke tembok di tahun 2007 lalu.

Setidaknya peristiwa tersebut memberikan pembelajaran bagi kita tentang tiga perkara penting. Pertama, harga sebuah nyawa TKW di Arab Saudi senilai 7 juta riyal atau sekitar Rp 21 miliar. Terlihat dari harga diat yang dipatok keluarga korban yang nyaris membuat negara islam tersebut menebas leher salah satu TKW Indonesia, Satinah. Andai saja pemerintah Indonesia tidak turun tangan mengatasi permasalahan yang menimpa warga negaranya di seberang negeri sana.

Kedua, ketegasan pemerintah untuk menyelamatkan TKI/TKW meskipun sudah diketahui melakukan pelanggaran hukum. Selama ini telah ada 176 warga Indonesia yang dibebaskan pemerintah RI dan masih ada 246 warga pribumi yang masih dalam upaya penyelamatan karena tersandung kasus serius di luar negeri. Termasuk pembebasan Satinah, sejatinya menjadi permasalahan sendiri bagi pemerintah RI apabila tidak dapat memberlakukan secara adil semua TKI/ TKW yang bermasalah di negeri perantauan. Bila ini dilakukan oleh pemerintah RI, maka dapat dibayangkan dana APBN akan terkuras untuk penyelamatan TKI/ TKW dari jeratan hukum di negeri orang, padahal dana tersebut masih sangat dibutuhkan untuk berbagai program penting di dalam negeri. Akan tetapi, jika pemerintah mengabaikan warganya yang membutuhkan penanganan pemerintah, justru negara ini dianggap tidak bertanggung jawab atas TKI/TKW yang telah diberangkatkannya.

Ketiga, semestinya pengalaman menyelamatkan TKI/TKW dari kasus hukum di luar negeri selama ini, menggerakkan pemerintah untuk menemukan solusi terbaik agar peristiwa serupa tidak terus menerus terjadi dan tidak ada lagi TKI/TKW yang dideportasi akibat kelalaian mereka. (*)

Opini

SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

77

Detik Detak Pemilu

Salam Songkem

Harga TKW

KORAN MADURA

SENIN 7 APRIL 2014 No. 0336 | TAHUN III

Memasuki bulan April ini, atmosfer politik berdetak tidak sebagaimana mestinya.

Caleg harap-harap cemas dan mengharap banyak keberuntungan.

Masyarakat beda lagi, sebagian harap-harap akan ada banyak menuai rezeki, di momentum ini. Pemilu sebagai pesta demokrasi, tidak sama dengan Idul Fitri dan Idul Adha, yang bisa dirasakan dan dirayakan, setahun sekali.

P

emilu ini lima tahun, bagi beberapa orang, harus dimaksimalkan.

Caleg memaksimalkan menebar simpati untuk dipilih, sebagian masyarakat itu, akan memaksimalkan kerjanya untuk mendapatkan banyak keuntungan.

Pemilu sebagai pesta demokrasi, adalah tempat menuai harapan. Jangka pendeknya, harapan untuk mendapatkan uang, jangka yang lebih panjang, adalah harapan akan kesejahteraan. Caranya pun, cukup sederhana, yakni, datang ke TPS, menentukan pilihan, lalu mencoblos surat suara yang ada nama dan gambar partainya.

Jika dihitung, hanya membutuhkan waktu, sekitar 15 menit, di TPS. Namun waktu yang sedikit, kiranya akan juga dirasakan akibatnya selama 5 tahun lamanya.

Memang, satu suara, itu sedikit, dibanding dengan suara lain yang berbeda. Namun setiap suara yang didukung oleh suara yang sama, dari lainnya, akan demikian bermakna, untuk menjadikan salah satu wakil rakyat, di tingkat daerah, wilayah, hingga pusat, untuk mendapatkan salah satu kursi di legislatif.

Partai sebagai tempat bernaung para caleg, tentu akan memaksimalkan mesin poli-

tiknya bekerja, dalam rangka mendapatkan dukungan dan suara-suara sebanyak-banyaknya. Karena, momen pileg pada 09 April ini, akan menentukan terhadap sikap politik pada pemilu, yang berbentuk pilpres. Peta politik sewaktu-waktu akan berubah, dan situasi tahun 2014, akan berbeda, dengan situasi 2009 lalu.

Perjalanan politik setiap partai itu selama lima tahun belakangan kemarin, menjadikan elektabilitas setiap partai, naik dan turun.

Konteks nasional, partai pemerintah pun, sepertinya juga tidak akan bisa “menguasai� suara rakyat lagi. Lantaran perjalanannya, sudah banyak sekali masalah-masalah, yang menjadikan elektabilitas partai turun drastis. Partai-partai yang relegius, sepertinya, akan kembali berebutan, untuk mendapatkan dukungan dari basisnya. Partai yang nasionalis, semisal PDIP, juga akan bangkit terus, untuk kian meneguhkan eksistensinya.

Apalagi, banyak kadernya, yang menjabat kepala daerah di beberapa tempat, semisal Jawa Tengah dan DKI, demikian diterima oleh masyarakat.

Bagaimanapun, eskalasi dan geliat demokrasi, yang diimplementasikan dengan pemilu ini, tentu saja, suara rakyat yang paling utama. Rakyat harus tetap terus diposisikan sebagai raja atau tuan, dalam ranah demokrasi.

Inilah yang mengandaikan bahwa rakyat harus sadar dan menyadari keberadaan dan identitasnya. Pemilu hanya gerimis, di tengah derasnya sistem demokrasi. Ia hanya mula, dari cari cerita selanjutnya, akan kesejahteraan yang menjadi tanggung jawab negara. Mereka, para caleg itu, adalah pelayan, atau wakil dari rakyat, dari parlemen, yang tugas utamanya, adalah melayani, dan memperjuangkan nasib rakyatnya. Iklim demokrasi akhir-akhir ini, lalu tiba-tiba, saya mendengar, parodi sederhana, sekaligus memilukan.

Ternyata, sebagai wakil rakyat, DPR seringkali, bisa mewakili semua hal tentang rakyatnya, termasuk mewakili kesejahter-

aannya. Parodi, ini muncul, lantaran, memang, selalu ada kenyataan, bahwa banyak wakil rakyat, yang hanya membutuhkan rakyat ketika menjelang pemilu, selebihnya, adalah urusan dan kepentingan pribadi dan kelompok di dalamnya.

Inilah kenyataan, yang perlu juga disadari bersama oleh setiap caleg selanjutnya. Bahwa, mulai hari ini, kometmen dan visi menjadi anggota legislatif, perlu dikuatkan dan ditingkatkan lagi. Bahwa, menjadi caleg, seyogianya, memang, salah satu jalan untuk memperjuangkan nasib rakyat, yakni mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan, hingga memakmurkan rakyanya. ‘ Tentu saja, atmosfir politik yang memang mulai panas, memasuki bulan April ini, oleh semua pihak, seyogianya dijadikan sebagai bahan untuk terus meningkatkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Bukan, dianggap sebagai jalan akhir dari sekian perjuangan lainnya.

Kenyataan berdemokrasi, beberapa waktu lalu, terutama hasil pengamatan saya, pada 2009, ternyata ada banyak caleg, yang tidak terpilih, akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit jiwa. Mereka tidak siap kalah, dan tidak siap untuk tidak terpilih. Ambisinya memuncak, dan menganggap, dengan menjadi anggota legislatif, dalah tujuan akhir dari perjuangan.

Sehingga, ketika tujuan itu tidak tercapai, efek yang dirasakan, adalah stres, hingga pun, bisa gila. Padahal, bila diniatkan hanya sebagai alat dan tempat

perjuangan, tentu masih banyak ruang-ruang lain, untuk berjuang bagi negeri ini.

Pun juga, kiranya, ini pula yang mesti juga menjadi kesadaran rakyat. Kadangkala, masyarakat, hanya terlibat dalam sistem demokrasi, ketika pemilu. Selebihnya, kurang peduli, acuh tak acuh terhadap perkembangan demokrasi selanjutnya. Ini pula, yang menjadikan jalan dari demokrasi menjadi pincang, terengah-engah dan tidak sampai kepada tujuan. Akhirnya, kue demokrasi, kadang kala, hanya dibagi- bagi dan dirasakan oleh segelintir orang. Tidak merata, lantaran, memang tidak ada pedulian dari berbagai pihak dan masyarakat untuk bisa mengubahnya.

Sisi lainnya, golput harus dihindarkan. Dengan kesadaran, bahwa pemilu akan terus berjalan, meski banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi ini. pun juga, dengan kenyataan, bahwa suara golput, kadang-kadang, digunakan hanya untuk kepentingan orang tertentu, dengan memanipulasi data yang ada.

Pemilu harus sukses tahun ini. pemilu harus dijadikan pesta rakyat yang besar bagi negeri ini. tentu saja, untuk menyukseskan pemilu 2014 ini, adalah dengan menjadiakan demokrasi sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kedewasaan berbangsa dan bernegara. Semua elemen harus mempunyai kesadaran akan posisi dan peran dirinya dalam panggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat berdemokrasi.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SENIN 7 APRIL 2014 No. 0336 | TAHUN III

SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

OPINI 8

ant/irwansyah putra

KAMPANYE ANTI GOLPUT

Aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh mengkampanyekan anti golput pada Pemilu legislatif 2014 di Banda Aceh, Minggu (6/4). Aktivis BEM Unsyiah mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilih pada pemilu anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota serta DPD pada 9 April 2014.

Ribuan Pasien RS Terancam Golput JEMBER - Ribuan pasien rawat inap di sejumlah rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskemas) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, terancam tidak menyalurkan hak pilihnya atau golput karena tidak ada tempat pemungutan suara (TPS) khusus.

"Kami berharap ada TPS khusus yang disediakan di RS karena jika tidak, banyak pemilih di RS tidak bisa menyalurkan hak pilihnya. Kebanyakan pasien, keluarga pasien dan pegawai rumah sakit enggan datang ke TPS terdekat karena kondisinya tidak memungkinan," kata Direktur RS Bina Sehat Jember, dr Faida, Minggu (6/4).

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilu Gubernur

Jatim pada tahun lalu, kata dia, surat suara yang disediakan TPS terdekat di sekitar RS Bina Sehat kurang, sehingga banyak pegawai dan keluarga pasien yang tidak menyalurkan hak pilihnya.

"Pada Pilgub lalu, kami sudah mengatur jadwal kerja sedemikian rupa, sehingga pegawai bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS terdekat secara bergantian, namun surat suara yang disediakan

di sana kurang. Kami berharap penyediaan surat suara yang cukup, agar semua pasien dan pegawai tidak kehilangan hak suaranya," paparnya.

Dalam pertemuan KPU Jember dengan seluruh direktur rumah sakit milik pemerintah dan swasta yang digelar pada Jumat (4/4) lalu terungkap bahwa semua pihak RS menginginkan perlakuan khusus dalam pemilu legislatif yakni adanya TPS khusus yang disediakan di RS. Kabupaten Jember memiliki tiga rumah sakit daerah, yakni Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi, RSD Balung, dan RSD Kalisat, serta tujuh rumah sakit swasta.

Sementara Ketua KPU Jember

Ketty Tri Setyorini mengatakan pihak KPU tidak menyediakan TPS khusus di sejumlah rumah sakit dan puskesmas yang memiliki rawat inap pada saat Pemilu Legislatif yang digelar 9 April 2014.

"Tidak ada TPS khusus, karena pasien, keluarga pasien, dan pegawai rumah sakit bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS terdekat yang berada di sekitar rumah sakit," tuturnya.

Kendati demikian, lanjut dia, KPU akan meminta petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di sekitar rumah sakit mendatangi rumah sakit, sehingga mempermudah pasien, pengunjung dan perawat untuk menyalurkan hak

pilihnya.

"Tidak hanya di rumah sakit, puskesmas yang memiliki pelayanan rawat inap juga diperlakukan sama karena memang tidak ada TPS khusus pada Pemilu 2014, sehingga seluruh TPS merupakan TPS reguler termasuk di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Jember," katanya.

Menurut dia, petugas KPPS akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit terkait dengan data pasien dan pegawai yang bertugas saat pemilu, sehingga surat suara yang disediakan dapat mencukupi kebutuhan pemilih yang akan mencoblos di RS. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

KECELAKAAN

Tiga Remaja Ditemukan Tewas Tenggelam BOJONEGORO - Tiga remaja dari Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), yaitu Rina Andriana, Rini Andriani, dan Rina Ristiani, yang semuanya berusia 16 tahun, ditemukan tewas tenggelam di sebuah embung.

"Warga menemukan ketiganya sudah dalam keadaan tak bernyawa di dasar embung, " kata Petugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Imam Nurcahyo, Minggu (6/4).

Warga menemukan ketiganya sudah dalam keadaan tak bernyawa di dasar embung,�

Imam Nurcahyo

Petugas Pusdalops BPBD Bojonegoro Sesuai laporan perangkat Desa Ngradin, Kecamatan Padangan, kata Imam, saudara kembar Rina Andriani dan Rini Andriani, warga Desa Ngradin, dan Rina Ristiani, warga Desa Ndengok, Kecamatan Padangan, bermain-main di tepi embung, Sabtu (5/4) sekitar pukul 14.00 WIB. Ketika itu, katanya, ketiganya sedang berfoto bersama, salah satu remaja tersebut terpeselet tercebur masuk ke dalam embung yang berkedalaman sekitar 3-4 meter yang kondisinya curam.

"Lainnya berusaha menolong, tapi ikut tenggelam.

Kemungkinan ketiganya tenggelam disebabkan tidak bisa berenang," katanya, memperkirakan.

Menurut dia, warga yang mengetahui kejadian tenggelamnya tiga remaja itu berusaha melakukan pertolongan, namun warga menemukan ketiganya di dasar embung sudah dalam keadaan meninggal dunia.

"Setelah menjalani visum dari petugas medis Puskesmas Padangan, selanjutnya ketiga korban diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan," jelasnya.

Dimintai konfirmasi, Sekretaris BPBD Bojonegoro MZ Budi Mulyono menjelaskan pemkab akan memberikan santunan bagi korban tewas tenggelam sebesar Rp 2.500.000/jiwa.

Pemberian santunan tersebut sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro tentang Santunan Korban Bencana.

"Kami belum memproses pemberian santunan, karena masih menunggu data nama korban dari kecamatan," jelasnya.

Menanggapi kejadian itu, ia mengimbau masyarakat waspada kalau bermain-main di sekitar embung yang banyak dibangun pemkab di sejumlah lokasi.

"Kalau memang tidak bisa berenang sebaiknya jangan bermain-main di sekitar embung untuk menghindari bertambahnya korban," ujarnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

9

SBY: Tak Ada Ruang Curang dalam Pemilu SURABAYA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan di era reformasi yang terbuka dan demokratis di Indonesia saat ini, tidak ada ruang dan sulit bagi siapa pun untuk melakukan kecurangan dalam pemilu karena banyak pihak yang mengawasi.

Presiden SBY saat pertemuan dengan pimpinan media massa di Surabaya, Sabtu malam, mengatakan sistem dan Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini dibuat oleh DPR yang multipartai dan pemerintah, yang juga terdiri dari menteri dari beberapa partai politik, sehingga dipastikan aspirasi dan kepentingan partai sudah terakomodasi dalam sistem dan Undang-Undang Pemilu tersebut.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini bersifat independen dan dipilih oleh DPR yang multipartai, sehingga pihak yang terkait dalam penyelengaraan dan pengawasan dan penegakan hukum pemilu semua sudah independen.

"Begitu juga pers yang tentu akan mengontrol jalannya pemilu dengan independen," kata Presiden.

Potensi kecurangan dalam pemilu, lanjut Presiden, terjadi bila sistem dan Undang-Udang Pemilu dikooptasi oleh kepentingan mayoritas tunggal partai tertentu dan KPU, Bawaslu serta MK

tidak independen atau bekerja dalam pengaruh kekuasaan pihak tertentu.

"Di era sekarang ini sangat sulit. Dari pusat sampai daerah, semua partai saling mengawasi.

Di TPS ada saksi, dihitung di tingkat PPS, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ke pusat saling diawasi oleh semua partai, apalagi sekarang ini ada IT (Teknologi informasi) yang bisa mengawal penghitungan," kata Presiden.

Presiden mendorong kepada semua pihak yang menemukan kecurangan dalam pemilu, agar

menempuh jalur dan mekanisme hukum yang ada seperti ke Bawaslu dan MK dan tidak diselesaikan dengan kekerasan atau halhal yang menciderai martabat demokrasi.

Menurut SBY, demokrasi di Indonesia ini sudah masuk dan menuju ke deretan negara yang sistem demokrasinya mapan.

Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan bangsa Indonesia pascareformasi menggelar pemilu tiga kali, dimana dua kali diantaranya pemilu langsung dipilih rakyat yang berlangsung lancar dan damai.

Untuk itu, Presiden meminta kepada TNI dan Polri untuk menjamin Pemilu 2014 harus kembali berlangsung damai dan demokratis. "Situasi politik dan keamanan kita harus stabil, agar pembangunan dan investasi terus tumbuh berkembang," katanya menegaskan.

Presiden memprediksi situasi politik setelah Pemilu Legislatif 9 April 2014 akan semakin dinamis dan panas, karena akan ada peta politik baru menuju Pemilu Presiden 9 Juli 2014 hingga dilantiknya Presiden baru 20 Oktober 2014 nanti.

"Saya berharap siapapun yang kalah hendaknya menerima dengan jiwa besar, meskipun kalah itu memang menyakitkan," katanya. = ANT/A MUNIR/DIK

KERJA SAMA

Pemkot Target Kerja Sama Liverpool-Rotterdam SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menargetkan bisa kerja sama antarkota antarnegara atau sister city dengan Pemkot Liverpool, Inggris, dan Rotterdam, Belanda pada 2014.

Kepala Bagian Kerja Sama Pemkot Surabaya Ifron Hadi mengatakan saat ini pihak Liverpool dan Rotterdam yang diwakili Duta Besarnya masing-masing sudah melakukan pertemuan dengan Wali Kota Surabaya.

"Bulan Juni mendatang, kami kirim tim untuk penjajakan kerja

sama ke Liverpool," katanya.

Menurut dia, kerja sama tersebut dilakukan karena Kota Surabaya dengan kedua kota tersebut memiliki kesamaan yakni sebagai kota pelabuhan. Ia mengatakan hampir semua sister city yang dilakukan beberapa kota di luar negeri kebanyakan memiliki pelabuhan.

"Untuk Liverpool tertarik dengan pengembangan Teluk Lamong yang dilakukan Pelindo.

Begitu juga Rotterdam yang memiliki pelabuhan besar," katanya.

Selama ini, lanjut dia, kapal-

Bulan Juni mendatang, kami kirim tim untuk penjajakan kerja sama ke Liverpool,�

Ifron Hadi

Kepala Bagian Kerja Sama Pemkot Surabaya kapal besar selalu singgah Singapura. Tentunya, kata Ifron, dengan adanya pengembangan

pelabuhan di Teluk Lamong diharapkan kapal-kapal besar tidak harus singgah di Singapura melainkan langsung ke Surabaya.

"Kalau bisa ya langsung saja sehingga tidak kena ongkos angkut atau biaya lainnya," katanya.

Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana sebelumnya mengaku sangat apresiatif terhadap tawaran kerja sama dengan Liverpool melalui Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Rebecca Razavi saat melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Surabaya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Surabaya sebagai kota perdagangan dan jasa bisa belajar banyak kepada Liverpool yang lebih maju.

Kota yang terkenal dengan klub sepak bola Liverpool FC dan juga band legendaris The Beatles itu, kata dia, punya banyak potensi salah satunya yang kini mulai dikembangkan dan belum ada di Surabaya adalah energi laut.

"Karena itu, kita menyambut baik diajak melakukan kerja sama dengan negara yang lebih maju dari Surabaya," ujarnya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

Golput Bukan Solusi SURABAYA - Pemilihan legislatif (Pileg) sudah di depan mata. Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai politik (parpol), dan rakyat sudah merundingkan agenda ini dengan harapan, tidak ada golput. Pasalnya, golput merupakan “hantu politik” yang menjadi musuh dan harus dimusnahkan dari alam demokrasi.

ant/eric ireng

PEMBERSIHAN ATRIBUT KAMPANYE. Sejumlah petugas gabungan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Satpol PP, Dinas Perhubungan Surabaya, dan Linmas melakukan penertiban dan pembersihan atribut kampanye di akses MERR Surabaya, Minggu (6/4). Penertiban dan pembersihan tersebut dilakukan, menyusul telah selesainya masa kampanye memasuki masa tenang pra Pemilu 2014 pada 9 April 2014.

PEMILU

Atribut Caleg Masih Bertebaran SURABAYA - Atribut milik para calon legislator berupa baliho, banner, maupun spanduk berbagai ukuran yang masih terpampang dan bertebaran di sejumlah sudut di kawasan Surabaya, Minggu (6/4).

Pantauan di lapangan, mayoritas semua banner dan baliho didominasi gambar caleg dari semua partai politik peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014.

Tidak hanya terpasang di dinding, banyak gambar terpampang di tiang listrik maupun pohonpohon.

"Para tim-tim pemenangan caleg atau partai yang seharusnya membersihkan sendiri. Padahal sudah tahu kapan masa

kampanye dan masa tenang," ujar salah seorang warga, Novan.

Menurut dia, selain mengganggu keindahan, masih banyaknya banner yang bertebaran mengindikasikan kurang tingginya tingkat kesadaran caleg itu sendiri.

"Seharusnya caleg yang memerintahkan dan menginstruksikan timnya untuk membersihkan atributnya masing-masing. Masak tidak malu kalau dibongkar paksa sama petugas," kata dia.

Setelah menjalani masa kampanye selama 21 hari atau sejak 16 Maret, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur memberi jeda waktu tiga hari sebelum hari H pencoblosan atau masuk

masa tenang, tepatnya pada 6-8 Maret 2014.

Dikonfirmasi terpisah, Badan Pengawa Pemilu Jawa Timur telah mengimbau parpol untuk membersihkan alat peraga kampanye masing-masing.

"Semua tempat harus bersih dari atribut kampanye dan diharapkan parpol memiliki kesadaran sendiri untuk menertibkan alat peraganya," kata Anggota Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko.

Jika peserta pemilu tak menertibkan sendiri alat peraga kampanyenya, kata dia, pihaknya akan turun langsung membersihkannya dan berkoordinasi dengan Satpol PP setempat. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

KRIMINALITAS

Kecelakaan KA Masih Terus Terjadi BOJONEGORO - Kecelakaan antara kereta api (KA) Haruna jurusan Jakarta-Surabaya dengan mobil Innova di perlintasan KA di Desa Prayungan, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim), Minggu sekitar pukul 12.00 WIB, mengakibatkan dua orang tewas.

"Mobil Innova yang tertabrak KA berpenumpang 12 orang. Dua orang penumpang tewas di tempat kejadian, empat orang penumpang lainnya menderita lukaluka," kata Kapolsek Sumberrejo, AKP Fandil, Minggu (6/4).

Ia menjelaskan kendaraan mobil Innova dengan Nomor Pol B 833 BKD yang dikemudikan Sugeng Subagiyo (50), warga Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Jombang, melaju dari arah selatan ke utara.

"Dia (Sugeng Subagiyo) mengaku tidak tahu ada KA lewat, sehingga tetap melaju melintasi perlintasan KA," ujarnya.

Ketika itu, katanya, mobil yang dikemudikan Sugeng Subagiyo berada di urutan ketiga beriringan dengan dua mobil lainnya yang masih satu rom-

bongan usai menghadiri hajatan pengantin di Desa Jatigede, Kecamatan Sumberrejo.

Ia menyebutkan dua penumpang yang tewas di tempat kejadian yaitu Supriyatun (60) dan Umsiah (32), keduanya warga Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Jombang.

Empat orang penumpang yang mengalami luka-luka yaitu Deni S (26), Luluk Misrodillah (34), Melan S Elisa K (13) dan Dita Aulia Asaro (8), semuanya warga Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Jombang. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

“Sikap apolitis memang sudah mendera masyarakat.

Mengapa hal ini terjadi? Ini karena kemuakan rakyat atas kondisi korslet pada parpol dan perilaku korup para pejabat kita. Selain itu, penggawa pemilihan umum (pemilu), seperti KPU dan Bawaslu, juga jarang bersosialisasi dan blusukan politik kepada masyarakat dengan konsisten dan berkala.

KPU terkesan setengah hati dan melakukan pendidikan politik ketika menjelang pemilu saja,” ujar Pengamat Politik Wahyudi Binaryo kepada Koran Madura, Minggu (6/4).

Menurut dia, pendidikan antigolput seharusnya gencar dilakukan jauh-jauh hari sebelum pemilu. Rakyat seharusnya tidak sekadar dididik menjelang pemilu, tetapi sepanjang demokrasi masih menjadi poros dan sistem pemerintahan. Jadi, pemerintah harus rajin mengedukasi masyarakat agar tidak tersesat dan golput.

“Selama ini yang dipahami rakyat tentang politik hanya “buruknya” saja. Padahal, sisi baik politik juga banyak. Rakyat harus diluruskan pola pikirnya agar tidak apolitis,” ungkapnya.

Wahyudi mengatakan, di alam demokrasi yang dilakukan KPU seharusnya menyentuh dua objek, yaitu rakyat dan politikus.

Dalam hal ini, KPU bisa mendorong rakyat tidak golput dengan menggunakan hak pilihnya secara cerdas.

“Objek kedua ada pada calon anggota legislatif (caleg) yang akan bertarung mencari dukungan suara untuk memenangi pemilu pada 9 April 2014. Artinya, caleg harus dididik mematuhi aturan main berpolitik dengan dialektika yang benar. Itu mulai dari berkampanye, tidak menggunakan politik uang, dan tidak menebar fitnah kepada rakyat demi terwujudnya asas pemilu,” jelasnya.

Poros pendidikan yang ditaburkan pada rakyat harus mengedukasi untuk “menolak”

politik uang. Itu karena musuh utama dalam pemilu adalah politik uang dan golput. Meskipun politik uang sulit dipangkas, pendidikan politik harus diberikan pada rakyat agar mengetahui dan mampu membedakan mana yang benar dan yang salah.

“Jika rakyat dan caleg sudah terdidik dan memegang teguh indepedensi yang jujur terhadap kebenaran, diprovokasi dengan apa saja mereka mampu menyikapi dengan arif,” tandasnya.

Menurut data KPU, pada Pemilu1955, partisipasi pemilih mencapai 91,41 persen, pada saat tersebut partai masih mempunyai ideologi yang kuat, bahkan menjadi ciri khasnya masing-masing.

Pada Pemilu 1971, partisipasi pemilih mencapai 96,62 persen.

Pemilu 1977, tingkat partisipasi pemilih turun, tetapi tidak terlalu drastis, menjadi 96,52 persen.

Pada Pemilu 1982, tingkat partisipasi menurun, menjadi 96,47 persen.

Pada Pemilu 1987, tingkat partisipasi mencapai 96,43 persen. Lalu pada 1992, partisipasi pemilih 95,06 persen dan pada 1997 partisipasi pemilih mencapai 93,55 persen.

Pada pemilu 1999, tingkat partisipasi mencapai 92,74 persen. Setelah itu, pada 2004, tingkat partisipasi mencapai 84,07 persen. Pada Pemilu 2009, tingkat partisipasi pemilih hanya 70,99 persen.

Bagaimana dengan Pemilu 2014? Akankah angka golput bertambah atau berkurang? Wahyudi berpendapat, ini tidak bisa dimungkiri. Karena ketidakpuasan, kemuakan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang korup menjadi penyebab lahirnya golput.

“Tapi, apakah dengan hal itu rakyat harus golput? Tentu tidak.

Golput bukanlah solusi. Seharusnya, rakyat cerdas dan mengawal proses pemilu dengan memilih calon wakil rakyat yang bersih dan amanah,” pungkasnya. = E HANA DIMAN

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

Kurikulum Baru Stagnan Akibat Tidak Ditopang Kesiapan Guru SURABAYA – Pelaksanaan dan implementasi kurikulum 2013 akan jalan di tempat jika pola pikir (mindset) guru masih menganggap dirinya hanya sebagai pusat informasi.

“Kurikulum 2013 sesungguhnya menuntut guru untuk merubah mindset nya yang diiringi dengan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Mulai dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, hingga alat evaluasinya.

Padahal esensinya, guru adalah sebagai pendamping siswa,” ujar Pengamat Pendidikan dari Unesa, Prof. Dr. Siti Masitoh kepada Koran Madura, Minggu (6/4).

Menurut dia, kurikulum baru

ini guru harus benar-benar mengetahui kemampuan setiap siswanya agar generasi mendatang lebih kreatif dan produktif.

Jadi guru tidak hanya melaksanakan semata-mata itu adalah materi, tapi bagaimana cara pembelajaranya.

“Disaat materi kurikulum 2013 belum selesai, maka perlu dikaji dan ditata kembali dengan menyesuaikan tingkat kemampuan anak,” jelasnya.

Sesungguh ada hal yang bisa diterapkan, lanjut Siti Masitoh, yakni mengajarkan siswa tidak semata-mata mendengar cerita guru, atau menerima pelajaran saja. Namun, bagaimana siswa dituntut untuk mencari tahu agar lebih aktif.

“Guru semakin “berat” karena tidak hanya mengajar, tapi membimbing anak bagaimana mencari sebuah informasi. Ini kecemasan pada guru yang harus merubah strategi pembelajaran selama ini,” imbuhnya.

Disinggung kesiapan Kota Surabaya dalam menghadapi kurikulum 2013, kata Siti Masitoh, pihaknya belum mengetahui persis. Karena perlu dilakukan pengamatan untuk bisa menen-

PILEG 2014

Pemilu Legislatif Rentan Kecurangan SURABAYA - Masa kampanye terbuka Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 berakhir Sabtu (5/4). Semua partai politik (parpol) memanfaatkan kesempatan itu untuk terus menarik dukungan masyarakat, berbagai kegiatan simpatik pun dilakukan parpol.

Berbagai pihak berharap pemilu bisa berjalan dengan demokratis tanpa adanya kecurangan yang mampu merusak demokrasi dan stabilitas di Indonesia.

Pengamat politik, Jerry Sumampouw mengatakan, ketakutan soal kecurangan pemilu memang tidak seharusnya dikhawatirkan secara berlebihan. Namun bukan berarti isu itu bisa dilupakan sama sekali.

"Saya kira perlu mengingatkan siapapun yang hendak melakukan kecurangan itu, supaya berhenti. Apakah akan sedemikian dilakukan? Karena itu akan merusak semua.

Resikonya terlalu besar," tegas Jerry kepada Koran Madura, Minggu (6/4).

Dalam analisa Jerry, kecurangan bisa dilakukan melalui berbagai proses. Seperti permasalahan yang sudah-sudah adalah soal Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Cara lainnya bisa juga dengan memanipulasi logistik pemilu.

Fakta di lapangan, ada banyak problem logistik seperti gudang tak siap, pengiriman berlebihan, atau justru pengiriman kurang.

Hal itu masih ditambah fakta lainnya bahwa proses pencetakan

dan distribusi logistik seperti surat suara dan formulir penghitungan suara (C1) praktis tak terawasi. Logikanya, kata Jerry, setiap perusahaan percetakan selalu mencetak lebih.

"Nah, kelebihan cetak itu dikemanakan? Itu tak jelas. Itu bisa juga terjadi di C1. Katanya form C1 pakai hologram sehingga tak bisa dimanipulasi. Tapi bagaimana kalau sejak awal C1 sudah dicetak lebih? Dan tak ada pengawasan," jelasnya.

Indikasi kecurangan ketiga ada di proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kaupaten, yang juga kurang diawasi.

Apabila diasumsikan kelompok yang ingin curang tadi sudah berhasil memanipulasi DPT, mendapat surat suara dan for-

tukan itu. “Tidak hanya dari hasil belajar, tapi harus komitmen mengamati. Saya belum bisa menjamin, kurikulum 2013 semua sistem bisa berjalan semua. Jika komponen-komponennya sudah terukur belum siap termasuk guru,” ungkapnya.

Dengan perubahan sistem ini, kata Siti Masitoh, nilai nantinya akan mengikuti didalamnya. Dengan demikian, nilai siswa akan dihargai. Tidak hanya pada hasil proses pembelajaran. Tapi aktivitas siswa bisa dievaluasi. “Kurikulum 2013 ini siswa terbantu pada proses pembelajaran. Perbedaannya pada alat ukur sekarang, tidak hanya tes, tapi bisa dalam bentuk skripsi, dan

mulir C1 berlebih, kini mereka hanya tinggal mengganti kotak suara. Dan pengawasan untuk kotak suara sendiri sangat lemah.

"Katanya ada mitra pengawas pemilu. Kalaupun mereka jadi dibiayai negara, mereka kan hanya bekerja di hari H. Dan apa dia akan mengawasi kotak suara 24 jam? Itu tak jelas juga.

Yang awasi 24 jam hanya polisi," jelasnya.

Permasalahan lain bisa juga terjadi di KPU Pusat sendiri.

Seandainya mengetahui ada oknum KPU daerah yang terlibat kecurangan, pimpinan akan cenderung membela hasil kerja bawahannya itu.

"KPU pusat akan membela mati-matian. Ini yang saya sebut struktur KPU memungkinkan kecurangan terjadi dan dibela KPU tingkat atas. Jadi KPU sendiri sulit diharapkan menemukan kesalahan internal. Kalaupun mau diproses, itu tunggu DKPP alias butuh waktu. Sementara proses perhitungan suara tetap jalan," paparnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Gogot Cahyo Baskoro menyatakan optimis angka partisipasi pemilih di 2014 akan meningkat, disamping Sosialisasi gencar telah dilakukan oleh KPU, semakin melek nya masyarakat terhadap politik menjadi indicator pelaksanaan pileg dapat berjalan dengan sukses.

“Kepada masyarakat untuk berperan aktif mensukseskan Pemilu 2014 untuk menggunakan hak pilih,” ujarnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

11

skala prioritas,” tandasnya.

Untuk diketahui, pemberlakuan kurikulum 2013 tahun ajaran baru 2014/2015 akan diterapkan di sekolah seluruh Indonesia pada Sekolah Dasar (SD) kelas 1,2,4 dan 5. Sedangkan SMP diberlakukan untuk kelas 1 dan 2 dan SMA untuk kelas 1 dan 2.

Jika biasanya siswa hanya diberi tugas untuk menghitung keliling, maka di kurikulum 2013 ini mereka diberi kasus yang berbeda dalam menyelesaikan masalah.

Sementara, jelang pemberlakuan kurikulum 2013 tersebut, persiapan intensif mulai dilakukan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Terlebih kepada para pengajar. Dinas Pendidikan telah memberikan pengajaran kepada 2.000 guru dari 800 sekolah terkait kurikulum baru ini. Bahkan, Dispendik Surabaya bertekad semua tingkatan sanggup melaksanakan kurikulum 2013. = G. ARMADIANTO SEMERU

ALAT TRANSPORTASI

Kapal Angkut Mobil Sandar

SURABAYA - Kapal Parani Barito yang untuk pertamakalinya dioperasikan mengangkut ratusan unit mobil merek Daihatsu terdiri berbagai tipe dari Astra berhasil sandar di Terminal Mirah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

"Kapal dengan panjang 130 meter dan bobot 10.833 GT itu menjadi armada pertama yang sukses mengangkut sebanyak 531 unit mobil. Terminal Mirah biasanya melayani bongkar muat peti kemas domestik, general cargo, dan 'offshore'," kata Deputy General Manager Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Bambang Hasbullah, dalam siaran pers di Surabaya.

Menurut dia, mobil yang diangkut kapal itu terdiri beberapa tipe, seperti Daihatsu Xenia, Ayla, Grandmax minibus, pikup dan boks, serta Terrios. Ratusan unit mobil baru tersebut ditampung sementara di lapangan Terminal Mirah.

"Sebagian unit mobil di antaranya dikirim bertahap ke gudang showroom Daihatsu di Trosobo dan Waru. Untuk kemudian secara keseluruhan dipindahkan dari Terminal Mirah," ujarnya. = ANT/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SENIN 7 APRIL 2014|NO. 0336|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SENIN 7 APRIL 2014 NO. 0336 | TAHUN III

Blusukan Malam Jokowi di Kota Bayuangga Menjadi Magnet yang Menguat bagi Warga PROBOLINGGO - Sosok Joko Widodo (Jokowi), Gubernur DKI Jakarta, yang telah diusung oleh PDI Perjuangan menjadi calon presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 seperti magnet yang kuat.

Kehadiran Jokowi pada Jumat (4/4) malam pukul 20.30 WIB, mampu menarik warga Kota Probolinggo dari berbagai kalangan. Terutama rakyat biasa, untuk berebutan bisa bertemu, bersalaman, bertegur sapa, bahkan hanya untuk berfoto bersama.

Jokowi disambut meriah oleh masyarakat.

Dengan ditemani Walikota Hj.Rukmini Buchori dan Wakil Walikota HM.Suhadak beserta Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Timur, HM.Buchori, Calon DPR RI Dapil II Pasuruan Probolinggo, Prof.

Dr. Hamka Haq dan Nindia Saleh.

Dan dikawal langsung oleh Kapolres Probolinggo Kota, AKBP.Iwan Setyawan beserta jajarannya.

Pada setiap titik kunjungan itu, umumnya warga antusias datang untuk melihat dan bertemu secara langsung dengan Jokowi.

Sejak datang dan tiba di AlonAlon Kota Probolinggo, Jokowi lebih memilih berjalan kaki, karena ingin membaur dengan warga.

Kehadiran Jokowi mampu menarik perhatian keramaian warga untuk segera mendekatinya.

“Jokowi capres yang merakyat sehingga banyak warga yang ingin bertemu meskipun hanya untuk bersalam-salaman saja,” ujar Mulyadi, warga Kelurahan Mayangan Kota Probolinggo.

Mulyadi menyebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta itu memang tidak gerah saat bertemu dengan masyarakat biasa yang segera mengerumuninya.”Ketika hendak makan ‘Tahu Tek”, dikelilingi oleh masyarakat saja Jokowi masih sempat meladeni warga untuk berfoto,” katanya.

Hal senada diungkapkan Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Probolinggo, Aliffurohman. Dia menyatakan bahwa calon pemimpin yang baik seperti Jokowi itu, tanpa pengawalan ketat dan bisa membaur dengan warga. “Ini baru calon pemimpin, kita tidak repot harus menembus pengawalan-pengawalan khusus. Jadi, kami masyarakat bisa leluasa bersalaman dan foto bersama,” ujarnya.

Sebelumnya, informasi kedatangan Jokowi ke Kota Probolinggo cepat tersebar luas, tidak saja di kalangan pers, elite politik, dan pejabat di Kota Seribu Taman.

mang menjadi idola banyak orang.

Terutama kalangan menengah ke bawah, sehingga akhirnya membuat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan mandat kepadanya untuk menjadi capres partai ini.

Tetapi banyak warga masyarakat biasa yang mengetahuinya dari media massa dan mulut ke mulut.

Sejumlah kalangan bahkan berinisiatif mencari informasi lokasi kunjungan Jokowi selama berada di Kota Probolinggo.”Banyak juga yang bertanya soal kedatangan Jokowi itu, dikiranya kami yang mengorganisasi sebagai sukarelawan pendukung Jokowi,”ujar Agus Riyanto, yang juga anggota DPRD Kota Probolinggo dari PDIP. Sejumlah wartawan juga berusaha mendekati dan bertegur sapa dengan Jokowi, tidak hanya untuk urusan mendapatkan pernyataan dan tanggapannya sebagai bahan berita, tetapi juga berpose dengan tokoh yang dianggap sebagai sosok idola media massa ini.

Para jurnalis itu pun dengan sukacita menampilkan pose dan

Disuguhi Makan Tahu Tek Calon Presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo menyantap ‘tahu tek’ bersama Walikota Probolinggo Hj.Rukmini dan Wakil Walikota HM.Suhadak, didampingi wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur HM. Buchori, beserta calon anggota DPR RI Dapil Pasuruan-Probolinggo, Hamka Haq dan Nindia Saleh di Alun-alun Kota Probolinggo.

“Tahu Tek dua bang,”pesan Buchori kepada salah seorang pemilik PKL yang mangkal di seputaran alun-alun.

Tak pelak, Jokowi pun menyantap dengan lahap tahu tek tersebut bersama mantan Walikota Probolinggo sebelum akhirnya kembali berjalan kaki sejauh dua kilometer menuju rumah Direktur Rumah Sakit Dr. Moh. Saleh, dr.

juangan Kabupaten Probolinggo di jalan Raya Dringu. Ia sempat meminta kepada kader PDI-P Probolinggo untuk berjuang keras agar memenangi pileg 9 april mendatang.

“PDI-P Probolinggo harus menang pada pileg ini. Apalagi, wakil Bupatinya merupakan ketua DPC PDI-P, “seloroh Jokowi saat itu.

Kunjungan Jokowi ke Kota yang berjuluk Seribu Taman pun menarik perhatian warga sekitar.

Mereka berebutan untuk melihat dari dekat mantan walikota Solo tersebut. Jokowi meyakini PDI Perjuangan akan meraih kemenangan di Kota Probolinggo.

Menurut dia, kemenangan partai ini akan terwujud apabila seluruh lini berjalan sehingga pasti hasilnya akan lebih baik lagi.”Tahun ini merupakan penentu, kalau kami kalah pada tanggal 9 April mendatang, jangan harap presidennya Jokowi,” ujar dia, disambut meriah warga.

Dulu, kata Jokowi lagi, saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, tidak ada yang menyangka kalau bisa menang karena banyak sekali

kebersamaan dengan Jokowi itu di akun jejaring sosial, seperti facebook dan twitter masing-masing, selain menjadi contact profile pada perangkat gadget BlackBerry dan telepon genggam mereka.

Apakah fenomena ini menjadi penanda bahwa sosok Jokowi me-

Bambang Agus Suwignyo, di jalan Kyai Mugi, RT 03 RW 05 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Jokowi disuguhi Kolak Pisang serta minum teh bersama.

Sebelumnya, Jokowi juga juga mendatangi Kantor DPC PDI Per-

kekurangannya.”Saya itu nggak punya duit, `ndeso`, miskin koneksi pusat, tetapi karena semangat berjuang untuk memberikan hasil maksimal, alhamdulillah sekarang sudah jadi Gubernur DKI Jakarta,” katanya lagi.

Saat ditanya, ketika orang-

orang Jakarta bannyak tidak setuju terkait pencalonannya menjadi calon Presiden karena masih banyak komitmen yang belum dilaksanakan. Jokowi menjelaskan akan mengikuti aturan, UU, dan konstitusi. “Kalau diperbolehkan tidak ada masalah, hanya nanti perlu dijelaskan kepada masyarakat. Bahwa kita ingin bekerja dalam sebuah dimensi yang lebih luas,”paparnya.

Ia pun mengatakan kalau dirinya masih ada di Jakarta. Insyaalah, jika tuhan mengijinkan masih bisa lebih fokus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang ada di Jakarta, dan banyak sekali hampir 67 persen kewenangan pemerintah pusat.

Tiga belas program prioritas yang ada di jakarta, waduk, jalan menuju ke jakarta menjadi kewenangan pemeru “Saya sudah biasa, dulu pemilihan Walikota putaran pertama dan kedua banyak cibiran.

Waktu Pilgub di Jakarta pada putaran pertama banyak dicibir, di cemooh, dijelekin biasa. Ada

yang ngomong wajahnya ndeso dan kampungan, terserah yang mencibir, saya enak kok. Enaknya begini, mau dukung silakan, mau tidak mendukung silakan, mau senang dan tidak senang silakan.

Enak tho,”seloroh Jokowi. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 7 APRIL 2014 NO. 0336| TAHUN III

13

Masa Tenang

Baliho Caleg Belum Ditertibkan

REKONSTRUKSI: Densus 88 memastikan dua tersangka terduga teroris Isnaini Ramdhoni dan Galih Aji Satria alias Goli dalam merakit bom.

Densus Gelar Rekonstruksi di 10 Lokasi PROBOLINGGO – Densus 88 melakukan rekonstruksi dua tersangka terduga teroris Isnaini Ramdhoni dan Galih Aji Satria alias Goli, di Jalan Raya Kedung Cowek, Kenjeran, Surabaya, Minggu (6/4) pagi.

Kedua terduga teroris yang merupakan jejaring kelompok Santoso ini ditangkap di dekat SPBU Kedung Cowek, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Senin (20/1) malam beberapa waktu yang lalu.

Ada sepuluh tempat kejadian perkara (TKP) yang di lakukan saat rekontruksi itu. Diantaranya rumah Kontrakan Isnaini Romdhoni atau Doni di Jalan panglima Sudirman, Gang Sukun Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan untuk merekonstruksi proses pembuatan bom.

Berikutnya, tempat pembelian bahan keras berupa Paku di toko Besi Jalan Sunan Ampel, Toko Korek Api di Pasar Baru, Jalan Pahlawan Gang Kemiri Kelurahan Kebonsari Kulon yang merupakan rumah ibunya.

Selanjutnya, Toko Petasan di Jalan Gatot Subroto yang di jadikan alat peledak, Toko Eletronik Juni untuk membuat detik waktu, Pelabuhan Tanjung Tembaga, Terminal Bayuangga untuk menerima dan mengirim paket dari

temannya.”Satu hingga sepuluh TKP yang di lakukan oleh Terduga Teroris,”ucap Kapolres Probolingggo Kota AKBP Iwan Setiawan.

Penjagaan super ketat Densus 888 dengan membawa senjata laras panjang. Bahkan dalam pengamanan itu menurunkan satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) Polisi dan di bantu oleh TNI dari Kodim 0820.

Di khawatirkan, ada penyusup yang akan mengacaukan jalannya rekontruksi terduga teroris Asal Probolinggo tersebut.”Pengaman jalannya rekontruksi terduga teroris ini juga di bantu oleh Kodim 0820,”tandas Kapolres Probolinggo Kota, AKBP. Iwan Setyawan.

AKBP. Iwan Setyawan menyebutkan, kalau Isnaini Romdhoni yang selama ini dikenal oleh warga sebagai tukang pangkas rambut dan nelayan di Kota Probolinggo. Ternyata, di balik itu seroang terduga teroris. “Masih di kembangkan dan di selidiki, sejauh mana jaringan teroris.

Dan dari kelompok mana masih di dalami tim Densus 88,”pungkas Mantan Kasat Shabara Polrestabes Surabaya ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan hasil pengembangan, terduga teroris ini ternyata pernah melakukan latihan perang ala militer di Poso mulai Desember lalu bersama dengan kelompok Santoso. Akhirnya Densus 88 melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Tanah Merah 04 Sayur 1, Kenjeran, Surabaya. Penggerebekan pada rumah nomor 17 itu dilakukan setelah dua terduga teroris ini disergap di SPBU. Tim Densus 88 juga menemukan barang bukti lainnya, seperti tas punggung, bendera jihad berwarna hitam bertuliskan huruf Arab, beberapa kaos, tiga buah telepon genggam beserta charger dan baterainya.

Polisi juga menemukan timer dari jam digital, rangkaian elektronik, saklar, transistor sebanyak lima buah, lampu lab sebanyak 12 buah, sumbu api satu plastik, paku berukuran 5 sentimeter, dan satu plastik yang ditempel ke bahan peledak. Ada juga pipa besi ditempeli paku-paku menggunakan lakban dan lem besi yang dilubangi dengan soder. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO – Meski sudah memasuki hari tenang, namun masih banyak baliho milik caleg yang belum ditertibkan.

Temuan baliho caleg tersebut, tak hanya milik caleg daerah.

Tetapi banyak caleg dari Provinsi Jatim maupun caleg DPR RI dari sejumlah parpol.

Salah satunya, di dapil 2 Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Di kawasan tersebut, hampir semua jalan banyak temuan baliho yang belum diturunkan. Padahal, KPU sendiri sudah menentukan H-3 merupakan hari tenang.

“Sejak H-3 katanya hari tenang, tapi kok masih banyak baliho caleg yang terpasang dimana-mana,” ujar seorang warga setempat, Sholeh kepada wartawan, Minggu (06/4).

Dia menjelaskan, hampir sepanjang jalan di kawasan Kecamatan Sumberasih banyak gambar-gambar caleg yang masih terpasang. Baliho caleg itu tidak hanya satu partai, tetapi hampir semua caleg dari semua parpol yang belum diturunkan.

Salah seorang anggota Panwascam Sumberasih, Muklas saat dikonfirmasi mengatakan, sejak Minggu (6/3) merupakan hari tenang. Semua aktifitas kegiatan kampanye terbuka sudah tidak diperbolehkan. “Memang mulai hari ini merupakan masa tenang,” katanya.

Muklas menegaskan, pihaknya sudah mengetahui memang masih banyak baliho

caleg yang belum diturunkan.

Namun penertiban terhadap baliho milik caleg tersebut, tidak hanya focus pada satu hari. “Penertiban terhadap baliho di jalan-jalan itu tidak hanya satu hari saja. Tetapi sampai H-1 pencoblosan,” katanya.

Melihat masih banyaknya baliho yang belum ditertibkan tersebut, Panwascam memberikan waktu kepada caleg yang bersangkutan agar melakukan penurunan sendiri.

“Jika sampai H-1 belum juga diturunkan, maka Panwascam akan memberikan rekomendasi kepada petugas Sat Pol PP untuk melakukan penertiban nantinya,” katanya.

Pantauan di lapangan, banyaknya baliho caleg yang belum ditertibkan itu, tidak hanya ditemukan di kawasan dapil 2 Kecamatan Sumberasih. Tetapi juga banyak ditemukan di daerah Kota Probolinggo. Seperti di Jalan Sukapura, Kelurahan Triwung Lor dan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan.

Baliho caleg itu masih terpasang di kayu-kayu di pinggir jalan. Bahkan, ukuran baliho itu juga variatif. Ada yang kecil dan besar. Melihat banyak baliho caleg yang belum diturunkan memasuki hari pertama masa tenang itu, warga meminta agar pihak Panwas segera melakukan penertiban. Karena keberadaan baliho-baliho tersebut sangat mengganggu tata keindahan kota. =Muhammad Sugianto

BELUM DITURUNKAN: Meski sudah memasuki hari tenang, namun masih banyak baliho milik caleg yang belum ditertibkan.

14

KORAN MADURA

Probolinggo

SENIN 7 APRIL 2014|NO. 0336|TAHUN III

Hari Tenang Wajib Bersih APK Panwas Berikan Tenggang Waktu Dua Hari PROBOLINGGO - Pelaksanaan pemilu legislatif yang akan digelar Rabu (9/4) besok, semua Alat Peraga Kampanye (APK) harus bersih. Panwaslu Kabupaten Probolinggo, memberikan Deadline penertiban APK kepada semua partai politik selama dua hari memasuki hari tenang.

Ketua Panwas Kabupaten Probolinggo, Wiwit Agus Pribadi mengatakan pada hari pelaksanaan pemilihan dan pemungutan suara semua atribut partai politik dan caleg dilarang terpasang.“Mulai hari tenang memasuki pelaksanaan pemilu, semua atribut parpol harus bersih,”ujarnya kepada watawan, Minggu (6/4).

Wiwit Agus Pribadi mengatakan, dalam penertiban APK pileg pihak Panwaslu Kabupaten Probolinggo menyerahkan kepada pihak partai politik peserta

pemilu. Waktu yang diberikan

oleh pihak panwas selama selama

TEKAN GOLPUT

PEMILU

KPPS Disarankan Kreatif PROBOLINGGO - Untuk memanjakan dan merangsang para pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan tidak golput, KPU Kabupaten Probolinggo menyarankan kepada Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) agar bisa kreatif.

Hal itu diungkapkan, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, M. Zubaidi. Pihaknya mengatakan, agar dalam pemilu legislatif yang akan digelar Rabu, (9/4) pemilih ramai untuk memberikan hak suaranya dalam menentukan pemimpin di DRPD Kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI dan DPD. “Kami sarankan semua KPPS yang ada di 2.300 TPS yang ada di Kabupaten Probolinggo untuk bersikap kretiatif dalam menyambut pemilih,” terangnya M.Zubaidi, kepada wartawan, Minggu (6/4).

Dalam merangsang Pemilih untuk datang Ke TPS, M Zubaidi, mengatakan banyak langkah yang harus dilakukan seperti mendesain TPS menjadi unik.

Apakah KPPS memakai baju adat, baju perjuangan atau mereka justru memberikan menu seperti

dua hari sampai dengan tanggal 7

April besok.“Jika tanggal 7 malam APK masih berdiri tegak, maka pihaknya akan menurunkannya secara paksa,” tandasnya.

Ia menambahkan, pada hari pelaksanaan pemilihan semua APK harus sudah turun, jika dalam waktu pelaksanaan masih ada APK caleg yang tetap tidak diturunkan atau sengaja di pasang ulang, maka hal itu termasuk kategori pelanggaran pemilu.

Sebab hari tenang sudah tidak ada lagi waktu untuk melakukan sosialisasi. “Masa kampanye waktunya sudah ditentukan, dan waktunya sudah berakhir tanggal 5 April kemarin,” tegas Wiwit Agus Pribadi.

Pantauan dilapangan, ada beberapa gambar caleg yang sudah mulai diturunkan. Meski belum semua APK caleg diturunkan.“Kalau saya memang sudah memperoleh mandat dari pemilik banner untuk diturunkan.

Jika sudah waktunya memasuki hari tenang,” ucap Turam, salah satu warga yang mengaku pengurus Parpol. =Mahfud Hidayatullah

menyediakan kue atau minuman untuk pemilih yang datang.

“Yang pasti mereka akan tertarik datang. Yang awalnya malas untuk datang memilih, justru akan berbondong- bondong mendatangi TPS. Karena mereka akan pensaran jika tidak datang,” tandasnya.

Selain itu, pihak KPU Kabupaten Probolinggo menghimbau kepada KPPS agar bisa memberikan pelayanan dan menyam-

butnya dengan ramah. Sehingga pemilih bisa merasa senang jika hal itu dilakukan oleh pihak KPPS di setiap TPS yang ada.“Ini penting dilakukan agar angka golput dalam pileg tidak cenderung tinggi,” tegas M.Zubaidi.

M Zubaidi menyebutkan, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) disetiap dapil tentau berbeda. Dapil I sebanyak 121.795 pemilih, dapil II sebanyak 121.508 pemilih, dapil III sebanyak 123.873, dapil IV sebanyak, 124.366 pemilih.

Sedangkan dapil V sebanyak 112.142, dapil 6 140.177, dapil VII sebanyak 110.169 pemilih. Dari ketujuh dapil tersebut, jumlah pemilih pileg sebanyak 854.030 orang dengan kombinasi pemilih perempuan sebanyak 441.587 dan pemilih laki-laki sebanyak 412.443 orang.

“Pemilih dari DPT yang ada bisa saja bertambah dengan datangnya pemilih baru dengan menunjukkan KTP atau KK yang ada. Itu bisa saja terjadi, karena belum masuknya ke DPT yang ada,” pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

KPU Gelar Pendidikan Politik Pelajar PROBOLINGGO – Pemilu legislatif 9 April 2014 tinggal selangkah lagi. Untuk menekan angka golput, KPU Kota Probolinggo menggelar penyuluhan pendidikan politik di ruang Puri Mangga Bhakti, Pemkot Probolinggo. Gelar penyuluhan pendidikan politik tersebut dihadiri oleh ratusan pelajar di Kota Probolinggo.

“Penyuluhan ini sangat penting dilakukan kepada pemilih pemula,” ujar Ketua KPU Kota Probolinggo, Sukirman, kemarin.

Dia menjelaskan, sasaran penyuluhan pendidikan politik itu kepada para pelajar. Karena mereka tergolong sebagai pemilih pemula yang perlu diberikan wawasan soal arti dari pemilu legeslatif. Selain itu, tujuan dari penyuluhan itu untuk menekan angka golput pada saat pencoblosan nanti. “Pemilih pemula itu perlu mendapatkan pembekalan,” tandasnya.

Pentingnya pembelakan terhadap pemilih pemula itu agar mereka tidak salah paham.

Apalagi terhadap arti pemilu yang demokratis. Semua rakyat memiliki hak untuk menentukan pilihannya.

Sementara itu, sebelum menggelar penyuluhan pendidikan politik terhadap kalangan pelajar, KPU juga mengundang KPPS untuk melakukan konsolidasi pada Rabu (3/4) lalu. Tujuannya, agar PPS menjalankan tugasnya dengan baik. Terlebih lagi soal pengalokasian anggaran. “Tupoksi kita itu sudah diatur oleh undang-undang,” katanya.

Itulah sebabnya, Sukirman menekankan jika terjadi masalah agar diselesaikan dengan baik. Misalnya, ada surat suara tertukar dengan dapil lain, jangan sampai diberikan kepada pemilih lain.

“Jika kesalahan itu masih wajar, selesaikan dengan baik.

Tetapi jika temuan kesalahan itu banyak, petugas harus segera melakukan komonikasi itu dengan KPU,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

SENIN 7 APRIL 2014 No. 0336 | TAHUN III

JUMAT 4 APRIL 2014 | No. 0335 | TAHUN III

Inter Kembali Imbang MILAN - Inter Milan kembali meraih hasil tidak memuaskan setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Bologna pada lanjutan Liga Serie A Italia di San Siro Minggu (6/4) dini hari WIB. Inter sebenarnya unggul melalui gol cepat Mauro Icardi. Tapi, sebelum babak pertama usai, Bologna sukses menyamakan kedudukan lewat tembakan Michele Pazienza.

Di babak kedua, Icardi membawa Inter kembali unggul lewat gol keduanya. Namun, Bologna lagi-lagi bisa menyamakan skor setelah sontekan Panagiotis Kone masuk gawang. Di menitmenit akhir, Inter punya kesempatan memetik kemenangan lewat hadiah tendangan penalti yang mereka dapat. Tapi, Diego Milito yang jadi algojo gagal menuntaskan tugasnya. Dengan hasil ini, Inter tetap di posisi kelima klasemen sementara dengan 50 poin dari 32 pertandingan. Bologna juga tetap di posisi ke-17 dengan 27 poin.

Ini merupakan hasil seri ke14 bagi “Nerazzurri” di Serie A musim ini, atau hasil seri ketiga secara beruntun. Akhir pekan dua minggu lalu, Inter juga bermain imbang 2-2 dengan Livorno. Seminggu sebelumnya, mereka bermain imbang tanpa gol lawan Udinese. Sedangkan laga sebelumnya lagi, tim milik

Erick Thohir ini kalah 1-2 dari Atalanta. Artinya, sejak meraih kemenangan 2-0 di markas Verona pada 15 Maret lalu Inter belum lagi bisa meraih kemenangan.

Pelatih Inter Milan Walter Mazzari sangat tidak puas dengan hasil ini. Dia juga mengakui bahwa dirinya gagal membakar semangat timnya dari pinggir lapangan selama pertandingan berjalan. Karena itu, menurut dia, ini masalah psikologis.

“Ini cuma merupakan salah satu periode di mana kami harus membayar atas satu kesalahan kecil sekalipun. Kami sudah menganalisis segalanya dan membenahi kesalahan dalam latihan, tapi kemudian kami kebobolan gol-gol aneh. Di Verona saya berteriak-teriak kepada para pemain untuk meningkatkan adrenalin, karena terkadang kita bisa kehilangan konsentrasi dan intensitas. Pada akhirnya kami menang,” kata Mazzari.

Mantan pelatih Napoli itu menambahkan, “Kini saya menyesal malam ini saya mengatakan para pemain bahwa mereka pegang kendali dan harus tetap tenang. Harusnya saya obrakabrik ruang ganti. Para pemain harus diberi semangat dengan cara itu agar adrenalinnya tetap maksimal.”

Galliani Minta Kaka Bertahan di San Siro

Bek sayap Inter Milan Yuto Nagatomo (kiri) dihadang oleh dua pemain Bologna pada laga yang berlangsung di Stadion San Siro, Milan, Minggu (6/4) dini hari WIB. Inter ditahan imbang oleh Bologna 2-2/

Tahan Kaka Sementara itu, Wakil Presiden yang juga Chief Executive AC Milan Adriano Galliani berharap Ricardo Kaka bertahan di San Siro, meski Milan gagal ke Liga Champions. Dalam kontrak pemain Brasil itu, dia bisa pergi ke klub lain bila Milan tidak tembus ke Liga Champions.

Dengan kondisi Milan masih terseok-seok di papan tengah

klasemen sementara Liga Serie A Italia dan tidak punya peluang lagi ke Liga Champions, Kaka mulai mempertimbangkan untuk hengkang ke liga Amerika Serikat atau Major League Soccer (MLS), meski hal itu tak diinginkan untuk terjadi mengingat pemain asal Brasil itu masih penting untuk Milan.

“Harapan klub dan kuharap juga Kaka, adalah dia mau ber-

tahan lebih lama dan merayakan laga ke-400, 500, dan siapa tahu lebih banyak lagi. Dia ada di hati seluruh fans Milan. Dia masih seperti anak-anak, dia masih bisa bermain di banyak pertandingan.

Aku senang sudah bertemu dengannya dan aku harap dia bahagia sudah menemukan Milan. Aku berharap dia bisa bertahan lebih lama bersama kami,” kata Galliani. =AJI

LIGA PRIMER INGGRIS

Kalahkan Stoke City, Chelsea Kembali ke Puncak LONDON - Chelsea kembali ke puncak klasemen sementara Liga Utama Inggris dengan 72 poin setelah pada Minggu (6/4) dini hari WIB membungkam perlawanan Stoke City dengan tiga gol tanpa balas di Stamford Bridge. Tetapi, posisi ini akan kembali diambil alih Liverpool dengan 73 poin bila mampu mengatasi tuan rumah West Ham United pada laga yang sedang berlangsung Minggu (6/4) tengah malam WIB di Upton Park saat tulisan ini naik cetak. Sedangkan City akan turun ke tempat ketiga dengan 70 poin, tapi masih unggul dua pertandingan.

Ini adalah reaksi bagus para pemain “The Blues”, setelah menelan dua kekalahan beruntun masing-masing 0-1 dari Crystal Palace di Liga Utama Inggris akhir bulan lalu dan 1-3 dari Paris Saint Germain (PSG) pada leg pertama perempat final Liga Champions di

Parc des Princes, Paris pertengahan pekan lalu.

Saat menjamu Stoke City, Minggu (6/4), “The Blues” men-

guasai jalannya pertandaingan.

Dominasi itu sejalan dengan golgol yang dihasilkan. Ketiga gol Chelsea dicetak oleh Mohamed

Salah pada babak pertama, Frank Lampard dan Willian pada babak kedua. Hasil ini menyenangkan hati pelatih Jose Mourinho. “Saya kira para pemain tampil baik.

Wajar Anda akan kesulitan pascakekalahan yang terjadi tapi hari ini tim bermain dengan sangat baik. Di babak pertama seharusnya kami unggul 2-0 atau 3-0 karena kami bermain baik. Laga sudah selesai ketika kami mencetak gol kedua,” ujar Mourinho.

Pelatih asal Portugal itu melanjutkan, “Kupikir tim bermain baik dan pertahanan kami tampil sangat solid. Itu hanya mungkin terjadi jika seluruh pemain berkontribusi. Kami sangat cepat saat menguasai bola, Mohamed Salah dan Willian pantas diapresiasi. Sayangnya Fernando Torres tidak mencetak gol karena gol akan membuatnya percaya diri tapi dia bekerja keras untuk tim dan saya puas dengannya.”

Pada bagian lain, Mourinho berharap kapten Chelsea John Terry bertahan di Chelsea. Kontrak lulusan akademi sepakbola Chelsea ini akan berakhir musim panas mendatang. Tetapi hingga saat ini belum ada kesepakatan tentang perpanjangan kontrak baru. Kalau tak ada kesepakatan baru yang tercapai di antara kedua belah pihak, maka Terry bebas pergi ke klub mana pun yang dia mau tanpa biaya transfer.

“Satu-satunya ide yang saya miliki adalah manajer ingin dia bertahan, tapi kontrak adalah antara pemain dan klub. Saya tak pernah terlibat dalam hal ini. Mereka akan menemukan momen yang tepat. Klub tahu saya ingin dia bertahan. Klub ingin dia bertahan, dia sendiri ingin bertahan, jadi harusnya dia akan bertahan,” kata mantan pelatih Real Madrid itu. =BBC/ESPN/AJI

16

KORAN MADURA

JUMAT 4 APRIL 2014 | No. 0335 | TAHUN III

KALAHKAN STOKE CITY, CHELSEA KEMBALI KE PUNCAK

INTER KEMBALI IMBANG

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

Olahraga KORAN MADURA

BEKUK Sociedad, Madrid Jaga Peluang MADRID - Real Madrid sukses melewati satu rintangan dalam perburuan gelar juara La Liga Spanyol musim ini saat bertandang ke kandang Real Sociedad, Estadio Anoeta, Minggu (6/4) dini hari WIB. Gareth Bale dan kawankawan menyikat tuan rumah dengan empat gol tanpa balas. Hanya saja, tambahan tiga angka ini tidak mempengaruhi posisi mereka di klasemen sementara. Sebab dua pesaing mereka, Atletico Madrid dan Barcelona juga memetik kemenangan penting pada laga beberapa saat sebelumnya.

Barcelona menang 3-1 atas Real Betis, sedangkan Atletico menang 1-0 atas Villarreal. Dengan hasil ini, Atletico tetap bertengger di puncak klasemen sementara dengan 79 poin, diikuti Barcelona dengan 78 angka dan Madrid dengan 76 poin. Dengan menyisakan enam laga, ketiga tim ini masih memiliki peluang untuk menjadi kampiun di akhir musim.

Pada laga di Estadio Anoeta itu, Madrid membuka kemenangan lewat gol Asier Illarramendi menjelang akhir babak pertama. Tiga gol lainnya dilahirkan masing-masing melalui Gareth Bale, Pepe, dan Alvaro Morata di babak kedua.

Kemenangan ini pun disambut baik pelatih Madrid Carlo Ancelotti. Menurut dia, kemenangan ini adalah hasil dari permainan bagus timnya. Kemenangan ini semakin terasa spesial karena Madrid tidak diperkuat pemain terbaiknya Cristiano Ronaldo yang masih cedera.

“Tim bermain amat baik, sangat cerdas. Saya amat gembira. Itu bukan laga mudah tapi saya memiliki sebuah tim yang suka berusaha keras. Saya bangga melatih tim ini. Kami mesti menghindari cedera jadi saya mengistirahatkan Cristiano. Kerisauan kedua saya adalah mengenai aspek fisik tim,” ucap mantan pelatih AC Milan itu.

Mantan pelatih Chelsea dan Paris Saint-Germain (PSG) itu meneruskan, “Kami bertahan dengan amat baik dan harus tampil dengan sangat terorganisir. Kemenangan itu menguatkan kami

dan tim. Kami akan berjuang sampai laga terakhir.”

Sementara itu, di Camp Nou, Barcelona memetik poin penuh setelah mengalahkan Real Betis 3-1. Dua dari tiga gol “El Barca” diborong Lionel Messi dari titik putih. Satu gol lainnya dibuat Jordi Figueras. Gol tunggal Betis dibuat Ruben Castro. Hanya saja kemenangan itu tidak diraih dengan permainan atraktif khas Barcelona. Meski demikian, pelatih Barcelona Gerardo Tata Martino tidak terlalu peduli. Baginya, yang terpenting adalah kemenangan.

Sedangkan di Vicente Calderon, Atletico menekuk Villarreal dengan satu gol tanpa balas. Gol semata wayang pada laga itu dibikin Raul Garcia.

Pelatih Atletico Diego Simeone memuji para pemainnya setinggi langit.

Bahkan dia kehabisan kata-kata untuk memuji Davi Villa dan kawan-kawan.

“Kami berusaha lebih keras untuk hasil akhir, lebih dari kesempatan Villareal untuk mencetak gol. Kami sudah melakukan usaha yang keras, luar biasa, jadi saya tak bisa menemukan katakata untuk terus memuji usaha dan kompromi para pemain,” kata pria dari Argentina itu. =ESPN/SKY SPORTS/AJI

66 HARI LAGI

SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

16

REKOR GARETH BALE 18 GOL + 15 ASSIST

Gareth Bale menyumbangkan satu gol kala Real Madrid menggilas Real Sociedad empat gol tanpa balas, dalam pertandingan kemarin. Dengan gol tersebut, Bale menjadi satu-satunya pemain dari La Liga yang mengemas gol sekaligus assis di angka 15 di semua ajang. Rinciannya 18 gol dan 15 assis).

DATA DAN FAKTA • Real Madrid mencetak rekor selalu mencetak gol dalam 25 pertandingan La Liga, terbaik dari klub manapun di La Liga musim ini.

• Gelandang Real Madrid yang diboyong dari Real Sociedad, Asier Illarramendi berhasil mencetak gol resmi pertamanya di Anoeta. Uniknya, semasa masih bermain di Real Sociedad dia tak pernah mencetak satu gol pun.

• Satu golnya di laga kemarin, menempatkan striker belia Real Madrid Alvaro Morata menjadi pemain paling efektif di La Liga musim ini dengan satu gol tiap 52 menit.

Torehan ini lebih baik dari Lionel Messi (1 gol per 79 menit), Cristiano Ronaldo (1 gol per 85 menit), Ibai Gomez (1 gol per 86menit), Diego Costa (1 gol per 103 menit).

• Sergio Ramos menjadi pemain yang paling sering melakukan sundulan ke gawang lawan (16 kali) tanpa menghasilkan satu gol pun di La Liga musim ini.

SENIN

KORAN MADURA

7 APRIL 2014 No. 0336 | TAHUN III

A

SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

29

persen

Proximity: Tingkat Partisipasi Tertinggi Sumenep pemimpinnya,” jelasnya Selain itu, kata Whima, hadirnya beberapa tokoh-tokoh seperti Jokowi, Prabowo, Mahfud MD, atau yang lainnya ternyata juga ikut mengetuk hati mereka. “Sehingga mereka lebih baik memilih. Seolah mereka ingin punya pemimpin baru.

Dari empat kabupaten di Madura, tingkat partisipasi tertinggi adalah di Sumenep.

“Walaupun di Sumenep tidak ada kampanye terbuka, tetapi berdasarkan hasil survei, mayoritas responden kemungkinan besar telah mantap dengan pilihannya saat ini sampai pada angka 93,5 persen,” terangnya. =SYAMSUNI/MK

10,2

persen

4,3

persen

PILEG TAHUN 2014*

tertinggi dalam hal partisipasi pemilih.

“Karena jika dibandingkan dengan angka sebelumnya, partisipasi rakyat mencapai angka tertinggi saat era reformasi dimulai, yaitu pada Pemilu 1999.

Saat itu, angka golput memang hanya sebesar 10,2%. Namun angka ini terus naik menjadi 23,3% pada Pileg 2004 dan 29% pada Pileg 2009.

“Faktor lain yang membuat rakyat tergerak ikut berpartisipasi adalah munculnya wajah-wajah baru di peta politik. Kehadiran mereka mungkin menimbulkan gairah masyarakat untuk memberi penilaian dan kemudian menetapkan sebagai

PILEG TAHUN 2009

Nugroho kepada Koran Madura.

Menurut Whima, pemberitaan berkisar pada tingkah dan strategi masing-masing partai politik cukup menarik simpati para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Ketertarikan untuk turut serta menjadi penentu nasib masa depan bangsa selain nasib sendiri diprediksi menguat. Mayoritas responden berniat ikut memilih, yaitu sekira 95%.

Seandainya niat ini dilanjutkan hingga benar-benar tercapai, maka pemerintah, penyelenggara pemilu dan pegiat demokrasi tampaknya bisa berbangga bahwa pemilu kali ini akan mencatat rekor

23,3

persen

PILEG TAHUN 2004

Demikian hasil survei Proximity kepada 1600 responden di empat kabupaten di Madura pada 10-20 Maret 2014. Unit sampelnya adalah rumah tangga dengan margin error 2,45 persen. Terkait pelaksanaan pemilu, 72, 4 persen responden mengaku sudah tahu.

“Survei ini kami melibatkan 1600 responden di Madura, masing-masing kabupaten melibatkan 400 responden. Artinya, secara umum peluang golput karena persoalan ketidaktahuan akan semakin menurun,” kata Direktur Proximity Whima Adi

Golput Diprediksi Menurun

ANGKA GOLPUT PEMILU LEGISLATIF

PILEG TAHUN 1999

SUMENEP - Pada pemilu legislatif 9 April nanti, pemilih yang tidak menggunakan suaranya diprediksi sedikit.

Pemilih yang mengaku akan menggunakan hak pilihnya 90,8 persen.

Sedangkan yang memilih golput hanya 4,3 persen, dan menunggu perkembangan 4,9 persen.

Keterangan: * Hasil survey Proximity kepada 1600 responden di empat kabupaten di Madura pada 10-20 Maret 2014 terkait pelaksanaan pemilu.

KORAN MADURA KORAN B PROBOLINGGO B

SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

MADURA

SUMENEP

SENIN 7 APRIL 2013 No. 0336 | TAHUN II

Distribusi Naskah UN Sejumlah anggota Polisi Sumenep saat melakukan pengecekan terhadap kelengkapan naskah soal ujian nasional sebelum didistribusian ke Kecamatan Masalembu, Minggu (6/4) di Mapolres setempat. junaedi/koran madura

Naskah UN Mulai Didistribusikan Disdik: Ini Pertama untuk Daerah Kepulauan SUMENEP – Naskah soal ujian nasional (UN) untuk daerah Kepulauan Masalembu dan Sapeken didistribusikan, Minggu (6/4). Pendistribusian tersebut merupakan pertama kalinya untuk distribusi naskah UN 2014.

Pantauan Koran Madura, pendistribusian soal UN dari Mapolres Sumenep dikawal ketat tiga personel aparat kepolisan.

Ke Pelabuhan Kalianget, ratusan naskah soal UN diangkut dengan mobil Avanza dengan nomor polisi M 959 VA warna hitam dan diangkut melalui kapal perintis Dewi Sri. Dari Pelabuhan Kalianget, kapal perintis berangkat sekitar pukul 10.30. Sedangkan jarak tempuh antara Pelabuhan Kalianget-Masalembu diprediksi akan memakan waktu selama 4 jam perjalanan.

Selain mendistribusikan soal UN ke Kepuluan/Kecamatan Masalembu, pada hari yang sama Disdik melakukan pendistribusian lembar soal UN ke Kepulauan/Kecamatan Sapeken. Itu dilakukan pada sore hari sekitar pukul 15.00.

Kasi Kurikulum Disdik Sumenep Sri Agustina menjelaskan, untuk daerah Kepulauan/Kecamatan Masalembu memang dilakukan pagi hari. Sementara untuk pendistribsian ke Kepulauan/Kecamatan Sapeken dilakukan sore hari. ”Pendistribusian ini disesuaikan dengan jadwal kapal

yang ada,” katanya.

Sememtara soal yang didistirbusikan, untuk Kepuluan/Kecamatan Masalembu akan ditujukan kepada enam sekolah, yakni satu sekolah menengah atas (SMA) negeri, satu SMA swasta, tiga madrasah aliyah (MA), dan satu untuk Paket C. Sementara soal UN yang akan didistribusikan untuk Kepulauan/Kecamatan Sapeken untuk 24 sekolah, yakni sebanyak 12 sekolah SMA, 11 MA, dan satu SMA negeri. ”Ini semua merupakan hari pertama dilakukan pendistribusian soal UN ke daerah kepulauan,” terangnya.

Sedangkan untuk kepulauan lainnya masih menunggu jadwal pemberangkatan kapal selanjutnya. Kendati demikian, pihaknya juga memastikan pelaksanaan UN untuk daerah kepulauan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Sementara Kapolres Sumenep AKBP Marjoko mengatakan telah membentuk tim khusus untuk mengawal pendisribusian soal UN untuk daerah kepulaun. Yang akan mengawalnya dua sampai tiga personel, baik dari petugas dari Mapolres, maupun

personel dari Mapolsek setempat. ”Untuk mengawal pedistribusian tersebut, kami sudah membetuk tim khusus,” katanya.

Pembentukan tim khusus tersebut bertujuan untuk menjaga kemungkinan hal yang tidak dinginkan, seperti halnya bocornya soal UN dan juga kunci jawabannya. ”Itu kami lakukan agar pendistribusian sampai pelaksaannya berjalan lancar,” terangnya.

Sehingga, keamanan dalam pelaksanaan UN tetap terjaga dengan maksimal.

Sebab, menurutnya, aksi pembocoran soal UN dan juga kunci jawaban itu sama halnya dengan pembodohan terhadap semua siswa. ”Ini kalau terjadi sudah jelas pembodohan terhadap siswa,” ungkapnya.

Selain dikawal ketat, menurut Marjoko soal UN telah dilengkapi dengan tiga gembok. Dan ketiga kunci gembok tersebut dipegang oleh tiga orang. ”Kuncinya itu dipegang oleh petugas, Pengawas Independen dari PT, dan juga dari pengawas pendidikan,” ujarnya Pakain Preman Pada waktu pelaksaan UN ditingkat SMA sederajat yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 16 April mendatang, petugas kepolisian tidak akan berpakaian seragam coklat seperti biasa. Mereka akan memakai baju preman. ”Kemungki-

nan jika dalam pengawasannya nanti, personel akan memakai pakaian preman,” kata Kata Kapolres Sumenep AKBP Marjoko.

Hal itu menurutnya, untuk menjaga stabilitas mental peserta UN agar tidak down. ”Ini kami lakukan agar mental sisiwa tidak terganggu,” terangnya. Sehingga, lanjut Marjoko para peserta UN dalam mengerjakan soal tetap kondusif. ”Kalau mental peserta tidak terganggu, maka yang jelas dalam mengerjakan soal tetap konsentrasi dan tidak terganggu,” ungkapnya Berdasarkan data yang dihimpun Koran Madura, peserta UN dari tingkat SMA Negeri sebanyak 2.631 siswa, untuk SMA Swasta 1.512 siswa, totalnya 4.158 siswa. Untuk peserta dari MAN sebanyak 2.528 siswa, dan dari MA Swasta 3.001 peserta, jumlah total sebanyak 5.529 peserta. Peserta dari SMK Negeri 1.035 perserta. Total jumlah peserta MA Negeri /MA Swasta/ SMK Negeri sebanyak 10.717 peserta.

Sementara peserta Unas ditingkat SMP Negeri sebanyak 5.566 siswa, SMP Swasta 890 siswa, dengan total jumlah sebanyak 6476 siswa. Sedangkan peserta MTS Negeri sebanyak 3.513 siswa, dan dari MTS Swasta 4.077 siswa, total jumlah peserta sebanyak 8.220 siswa. Jumlah total peserta dari SMAN/SMA Swasta / MTs / MTs Swasta sebanyak 14.696 siswa. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

SUMENEP

SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

C

BUDIDAYA GARAM

Pencairan Bantuan Pugar Ditunda Sumenep - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep menunda realisasi pencairan bantuan Program Usaha Garam Rakyat atau Pugar 2014 senilai Rp4,1 miliar lebih, hingga tahapan pemilu legislatif selesai.

“Keputusan DKP itu, menyusul adanya surat edaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang intinya menyebutkan seluruh program bantuan pemerintah termasuk Pugar diimbau untuk tidak direalisasikan, sebelum pemilu selesai. Jadi, kami tidak mau melanggar keputusan tersebut, maka pencairan Pugar ditunda,” kata Kepala DKP Sumenep Moh Djakfar.

Bantuan Pugar 2014 bagi petani garam rakyat di Kabupaten Sumenep mencapai Rp4,1 miliar, meliputi bantuan langsung Rp3 miliar dan Rp1,1 miliar lebih untuk peningkatan fasilitas produksi atau demplot, penguatan kelembagaan, honor pendamping dan kegiatan lainnya Menurut Djakfar, meski alokasi bantuan Pugar sudah jelas, dan sasaran penerima bantuan sudah terdata, tapi pihaknya pihaknya tidak bisa mencairkan dalam waktu cepat, sebelum tahapan pemilu selesai.

“Kami akan merealisasikannya setelah pemilu selesai. Itu untuk menghindari klaim pihak tertentu untuk kepentingan politik,” tukasnya.

Djakfar memastikan, setelah pemilu legislatif, bantuan Pugar tersebut akan diproses agar dapat dimanfaatkan sebelum memasuki masa produksi garam.

Ia menambahkan, pada tahun ini, bantuan Pugar ditekankan pada peningkatan teknologi, dengan menerapkan sistem teknologi pengelolaan tata air atau ulil filter seperti yang dilakukan petani garam di Cirebon, Jawa Barat.

“Sebab dengan sistem teknologi itu hasil produksinya memang jauh lebih banyak,” terang Moh Djakfar.

Ia menjelaskan, tahun ini penerima bantuan Pugar dengan sistem pengelolaan tata air atau ulil filter itu sebanyak 60 kelompok usaha garam (Kugar) dari total sebanyak 367 kelompok yang ada di Kabupaten Sumenep.

“Pencairan bantuan dana Pugar kepada penerima, melalui mekanisme transfer langsung ke nomor rekening milik kelompok petani garam rakyat, sebagaimana sistem pencairan tahun sebelumnya,” jelas Kepala DKP Moh Djakfar. =ABDUL AZIZ/ANT

ant/saiful bahri

HARUS MENUNGGU. 367 kelompok yang ada di Kabupaten Sumenep harus menunggu pencairan dan Pugar yang ditunda pencairannya.

istimewa

DITUNDA. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep menunda realisasi pencairan bantuan Program Usaha Garam Rakyat atau Pugar 2014 senilai Rp4,1 miliar lebih, hingga tahapan pemilu legislatif selesai. Kemungkinan dana tersebut khawatir dipergunakan pihakpihak tertentu sebagai alat mempengaruhi pemilih.

DUGAAN PELANGGARAN PEMILU

Timses Kumpulkan Formulir C-6?

SUMENEP – Di Desa Lombang Kecamatan Giligenting berembus kabar, ada tim sukses (timses) salah satu calon anggota dewan terlibat pengumpulan formulir C-6 atau undangan pemungutan suara. Namun, Panwaslu Sumenep mengaku belum menerima laporan.

Dedes Saputra, warga Dusun Cancang, Desa Lombang, Kecamatan Giligenting, mengungkapkan, di daerahnya terjadi pengumpulan undangan (Formulir C-6) yang dilakukan oleh salah satu timses calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Sumenep.

“Ada sebagian masyarakat yang undangannya dikumpulkan oleh timses caleg berinisial B dengan alasan sebatas ingin merampungkan suara caleg Kabupaten Sumenep yang bersangkutan. Diduga pengumpulan undangan tersebut terkait pengkondisian suara caleg untuk memastikan suara mereka punya caleg bersangkutan,” ungkapnya, Sabtu (5/4) malam melalui telepon seluler kepada Koran Madura.

Pihaknya mengaku telah melaporkan temuan tersebut ke Pengawas

Pemilu Lapangan (PPL) Desa Lombang.

Namun, tidak ditanggapi serius. “Jika tidak ada reaksi kekecewaan, otomatis hanya sebatas permasalahan yang tidak bisa dilanjutkan,” ceritanya.

Sepengetahuan Dedes, Formulir C-6 yang diambil sebanyak empat undangan. Namun informasi di daerah lain, tim lain yang satu komando juga melakukan hal yang sama. “Informasinya seluruh tim berinisial B ini diduga melakukan pengambilan undangan.

Karena sudah dikembalikan oleh salah satu tim yang mengambil maka sekarang pemilik formulir C-6 tersebut tidak mempermasalahkan,” paparnya lebih lanjut.

Saat dikonfirmasi, PPL Desa Lombang, Maruki membantah tidak memindaklanjuti laporan warga. Pihaknya

sudah meminta keterangan Lastri warga Dusun Cancang, orang yang dianggap diminta undangannya dan tidak ada masalah karena yang punya undangan tidak keberatan.

“Itu dititipkan sama pihak keluarga takut hilang, sebab setelah ditanya alasannya dititipkan karena takut hilang,” kata Maruki.

Sementara Ketua Panwaslu Sumenep Zamrud Khan mengatakan, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan PPL Lombang. Pasalnya hingga saat ini pihaknya masih belum mendapatkan laporan adanya dugaan pengumpulan undangan pencoblosan atau formulir C-6 tersebut.

“Kita akan telusuri informasi tersebut, apakah informasi itu hanya isu yang diciptakan atau memang ada faktanya. Kalau memang ada faktanya tentu kita proses. Kami tidak akan tinggal diam jika memang ada temuan atau laporan terindikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu, tegas Zamrud. =ALI RIDHO/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

Ada Nepotisme di PU Cipta Karya?

Proyek Plengsengan APBD 2013 SUMENEP - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep menengarai kuat di Dinas PU Ciptra Karya telah terjadi penyelewengan pada Bantuan Keuangan Proyek Plengsengan dari APBD 1 Tahun 2013 senilai Rp 3 miliar. Kepala dinas yang menjabat pada saat itu ditengarai melakukan nepotisme.

Modus tersebut tercium saat pelakana proyek tersebut dikerjakan oleh lima orang. Kelima orang tersebut adalah MZS (Kadis pada saat itu) dan kroni-kroninya adalah HD (Kabid PLP waktu itu); AS (Sekretaris); CP (Staf di PLP); dan MY (Kabid PLP sekarang).

“Kelima orang tersebut sepakat Bantuan Keuangan Proyek Plengsengan itu untuk dikerjakan sendiri dengan porsi CV masingmasing orang empat CV. Hanya orang yang berinisal MY saja yang dapat jatah tiga CV,” kata Ketua

Umum Cabang PMII Sumenep, Imam Syafi’ie, Minggu (6/4) kemarin usai proses penandatanganan tindak lanjut kasus tersebut dengan Wakapolres Sumenep.

Sementara CV tersebut berjumlah 15 CV. Inisial CV tersebut adalah CV MG, CV SD, CV KA, CV CKU, CV WG, CV 552, CV AHM, CV AN, CV SN, CV AL, CV MTK, CV WM, CV PLT, CV PM, dan CV TU. Masing-masing CV tersebut mendapat jatah anggaran kurang lebih Rp 50 hingga Rp 100 juta. “Semua CV tersebut rata-rata adalah

milik mereka. Bahkan ada salah satu pihak CV mengaku CV-nya itu dipinjam hanya untuk mengucurkan dana itu, padahal mereka tak sedikitpun tahu-manahu soal itu,” jelasnya Kata Imam, proyek tersebut terbagi menjadi 26 paket. Adapun sisanya itu dikelola sendiri oleh Sekretaris Cipta Karya. Saat itu akan ada peralihan masa jabatan kadis. “Sembari menunggu Kadis definitif terlantik. Setelah Kadis yang baru dilantik, akhirnya Sekretaris menyampaikan kepadanya kalau CV itu jangan lagi diotakatik lagi, karena itu sudah final,” tambanya.

Anehnya, Kadis yang baru tersebut tidak ada komplain sedikitpun, bahkan memberikan toleransi. “Berarti hal ini memang sudah terencana, kecurigaan kami

pun kian menguat ketika Kadis itu tak komentar apa-apa. Padahal itu sudah jelas-jelas adalah praktik KKN. Dan praktik semacam itu telah melanggar UU RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” jelasnya.

Kasus janggal tersebut sudah dilaporkan oleh PMII ke pihak yang berwenang, yakni pihak Kejaksaan negeri. “Termasuk kami laporkan juga ke pihak kepolisian.

Sebab dalam data CV itu juga ada CV Polres. Saya juga tidak tahu, kok ada institusi Polres. Makanya saat saya laporkan pada tanggal 1 kemarin, Kapolres Marjoko langsung menelpon saya. Secara tegas ia menyatakan akan ditindak lanjuti. Bahkan Marjoko sempat terkejut institusinya itu dibawa-

bawa,” jelasnya Imam, Ketua Umum PMII Cabang Sumenep.

Kini, hanya pihak kepolisian yang langsung bergerak cepat untuk menindaklanjut prakti KKN tersebut. “Kejari masih belum ada tanggapan. Kami tidak mau mainmain, jika tidak segera ditindak lanjut, maka kasus tersebut akan kami lanjutkan ke Kejati dan Mabes Polri. Sebab praktik KKN ini bukan isapan jempol belaka, beberapa saksi sudah ada yang siap mengaku.

Bahkan dua CV yang dipinjam, juga sudah siap bersaksi,” tegasnsya.

Sementara itu, kemarin, ketika Koran Madura hendak konfirmas kepada Kapolres AKBP Marjoko soal perkembangan kasus tersebut setelah proses pelaporan, Marjoko belum menjawab telepon. =SYAMSUNI/MK

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

Dinilai Belum Memberikan Banyak Manfaat SUMENEP - Keberadaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang dibentuk pada tahun 2008 dinilai belum memberikan banyak kontribusi terhadap kehidupan warga Madura. Pasalnya, program yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat, terutama di bidang ekonomi, dinilai sangat minim.

“Coba kalau mau jujur, kirakira apa saja program pemberdayaan BPWS yang sudah dilakukan. Sedikit sekali,” Tanya Ketua Kaukus Mahasiswa Sumenep (KMS) Zainullah. Sementara

program yang telah dilaksanakan dinilai kurang menyentuh, seperti pelatihan teknologi informasi yang dianggap bukan kebutuhan mendasar warga Madura.

Ia juga menyayangkan janjijanji yang diobral BPWS. Katanya, seringkali di berbagai pertemuan BPWS mengumbar janji pemberdayaan masyarakat dan akan bekerja sama dengan mahasiswa. ”Tapi ternyata hal itu tidak pernah ditepati oleh BPWS. Tipikal orang-orang di dalamnya memang pembohong,” kecamnya.

BPWS diminta untuk transparan, karena sampai saat ini pihaknya belum mengetahui minimnya kegiatan pemberdayaan apakah memang tidak ada atau hanya dinikmtai segelintir orang saja. “Kalau BPWS tidak melakukan itu, patut diduga ada apa gerangan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Humas BPWS Faizal Yasir Arifin mengakui bahwa program pemberdayaan yang dilakukan BPWS di Kabupaten Sumenep hanya menyentuh kalangan pelajar dari pesantren.”Kita akui masih

belum menyentuh mereka (mahasiswa). Untuk sementara ini, seperti pelatihan IT beberapa waktu lalu, masih melibatkan unsur pesantren, karena pilar Madura merupakan pesantren,” jelasnya melalui sambungan telepon genggam.

Terkait program BPWS, Faizal berdalih program pemberdayaan BPWS cukup banyak. Hanya saja pelaksanaannya diakui harus bertahap. Diimbuhkan, mahasiswa bisa berpatner dalam pelaksaan program pemberdayaan itu. Caranya, mahasiswa harus berkoordinasi dengan in-

stansi pemerintah terdekat, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans). ”Kalau langsung dengan mahasiswa justru tidak diperbolehkan. Malah nanti akan ada penemuan dari BPK,” jelasnya.

Namun, Faizal terkesan tidak mau berterus terang ketika ditanya soal besaran program pemberdayaan BPWS dalam satu tahun anggaran. ”Besaran anggarannya saya lupa. Tapi yang kita targetkan untuk dilatih sebanyak 200.280 warga dari semua elemen,” pungkasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

E

MINYAK DAN GAS BUMI

Data Produksi Migas Bukan Rahasia Negara

TERTIMBUN. Warga Dusun Laok Lorong, Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, saat berusaha mengevakuasi penambang sirtu yang meninggal dunia tertimbun batu.

KECELAKAAN

Penambang Sirtu Tewas Tertimbun Batu SUMENEP – Dela, 50, penambang batu asal Desa Pekandangan Kecamatan Bluto sempat berteriak sebelum mengembuskan nafas terakhir, Minggu (6/4) sekitar pukul 08.30 di tempat bekas galian pasir batu (sirtu) Desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi. Ia tertimbun bongkahan batu yang ambruk.

Pantauan Koran Madura, proses evakuasi yang dilakukan puluhan warga berlangsung selama sekitar 3 jam, lantaran lokasinya yang sempit dan peralatan yang terbatas.

Usai dievakuasi, jenazah langsung dipulangkan ke rumah duka dengan mobil BPBS. Dalamnya bekas galian tersebut sekitar 20 meter.

Informasinya, anggota penambang batu itu berjumlah 4 orang.

Namun dari 4 penambang itu, hanya ada dua orang yang masuk ke lorong bekas galian batu itu, yakni Dela dan Rusmawiyati. Dua teman lainnya masih ada di atas

lorong bekas galian batu itu.

Rusmawiyati menceritakan, saat dirinya hendak membawa hasil galian batu dengan bak untuk dibawa ke kargo, dari dalam lorong bekas batu galian itu terdengar teriakan. Ketika dihampiri ternyata Dela sudah tertimbun batu.

“Awalnya saya kaget, karena kejadian itu berlangsung singkat.

Padahal, saat itu saya baru mau keluar (dari) lorong galian dengan membawa sirtu. Namun nyawa korban sudah tidak tertolong lagi,” ceritanya kepada Koran Madura.

Faisah, tetangga korban di

tempat kejadian perkara, mengatakan, Dela sedang hamil enam bulan. Keluarganya merasa sangat kehilangan, apalagi tengah hamil.

Kapolsek Saronggi AKP Bahril mengatakan, saat mendengar ada warga tertimbun pihaknya langsung terjun ke TKP. Namun, nyawanya tidak tertolong lagi.

Pihaknya belum bisa memastikan penyebab ambruknya bekas galian tersebut karena keluarganya tidak mau jenazah diautopsi.

“Kami berharap agar keluarga korban melakukan outopsi agar menemukan titik terang dari kejadian yang telah merenggut nyawa korban tersebut. Evakuasi oleh keluarga korban cukup kesulitan lantaran hanya mengandalkan beberapa alat dan sempitnya lorong bekas galian batu itu,” terangnya. =ALI RIDHO/MK

SUMENEP – Selama ini, pemerintah daerah selalu berdalih bahwa data jumlah produksi minyak dan gas bumi rahasia negara dan hanya pemerintah pusat yang mengetahui. Padahal, daerah penghasil migas juga bisa dan berhak untuk mengakses data migas yang dikeruk dari daerahnya.

Penasihat Ahli Bidang Pemerintahan dan Kewilayahan SKK Migas Cornelia Oentarti mengungkapkan, setiap tiga bulan sekali, sebelum dilakukan penghitungan lifting, Dirjen Migas mengundang pemerintah daerah untuk membahas tentang produksi dan dana bagi hasil.

“Daerah penghasil dipanggil oleh Dirjen Migas untuk rapat duduk bersama, nanti dihitung dan diajari, termasuk cara menghitungnya juga.

Setelah dikurangi komponen pajak kemudian sekian persen, baru setelah itu dikalikan dengan harga jual minyak di pasar dunia, ” jelasnya.

Dengan demikian, pemerintah tidak punya alasan untuk tidak tahu soal produksi migas yang selama ini dikeruk perusahaan. Bahkan, pemerintah daerah bisa protes jika tidak puas dengan bagi hasil yang diperoleh. “Mestinya

kalau tidak sesuai kan protes sebagai daerah penghasil,” kata Kepala Perwakilan SKK Migas Jabamanusa Arief Sukma Widjaja di Sumenep.

Menurut Arief, di Sumenep masih ada kesenjangan sebagai pengasil migas. Hal itu didasarkan pada pengamatannya sendiri di Sumenep. “Jadi masih ada kesenjangan antara publik dengan kondisi lapangan. Fakata itu nantinya akan kita tindaklanjuti dengan program lain,” paparnya.

Suryadi, pemuda Raas tempat Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) melakukan eksploitasi, mengatakan, masyarkat di daerahnya belum menikmati hasil tambang yang dikeruknya. Bahkan infrastruktur saja masih sangat tidak layak sebagai daerah penghasil migas.

“Kesejahteraan masyarakat nihil. Justru ada kejanggal terkait sikap perusahaan migas yang cenderung tertutup dengan aktivitas warga. Mereka hanya mengandalkan komunikasi langsung dengan aparat desa ketimbang dengan warga. Maka ini yang saya sebut perampokan migas terselubung di kepulauan,” terangnya. =ALI RIDHO/MK

KEBUDAYAAN

Rp 2,5 M untuk Revitalisasi Keraton SUMENEP – Pemkab Sumenep mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 2,5 miliar dari pemerintah pusat untuk merevitalisasi keraton, yang selama ini menjadi jujukan tempat benda bersejarah di Kota Sumekar.

"Dana itu diperuntukkan untuk pembenahan fisik museum supaya lebih menarik sehingga berdampak terhadap kunjungan wisatawan ke situs peninggalan raja-raja Sumenep," kata Sekretaris Disbudparpora Sumenep, Agus Rachman.

Revitalisasi museum keraton akan dimulai triwulan pertama Tahun 2014.

"Diperkirakan awal Mei nanti revitalisasi museum Keraton Sumenep sudah bisa dilaksanakan," terangnya.

Sedangkan anggaran un-

tuk wisata lainnya, dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep Tahun 2014. ”Untuk tempat wisata lainnya, masih belum mendapatakn kucuran dana, dan kami bertekat akan diambilkan dari dana APBD,” katanya.

Disbudparpora pada tahun ini telah mempersiapkan dana sebesar Rp 30 juta untuk perawatan dua tempat wisata, yakni Pantai Slopeng dan Lombang. "Jadi masingmasing lokasi wisata itu dianggarkan sebesar Rp15 juta," terangnya.

Disbudparpora mencatat, pendapatan museum keraton Rp 52,9 juta pada tahun 2012, Pantai Slopeng Rp 20,61 juta dan Pantai Lombang Rp 56,9 juta. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

SENIN 7 APRIL 2014|NO. 0336|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

SENIN 7 APRIL 2014 NO. 0336 | TAHUN III

F

BPIH

Pelunasan ONH 2014 Menunggu Perpres

DIANGKUT. Puluhan karung raskin dipanggul kuli untuk diangkut ke truk di Gudang Bulog, Jalan Raya Larangan Tokol, Pamekasan.

Mantan Kepala Gudang Bulog Tersangka Terlibat Kasus Penyimpangan Raskin di Bulangan Timur PAMEKASAN - Tim Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Pamekasan telah menetapkan empat tersangka dalam kasus penyimpangan beras masyarakat miskin ( Raskin) di Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan. Dari keterangan saksi dan sejumlah tersangka yang telah ditahan di Mapolres itu, tim penyidik menemukan orang yang mengatur (aktor intelektual) dalam kasus tersebut.

Aktor intelektual itu adalah Hasan, mantan Kepala Gudang Bulog Sub Divre XII Madura. Rencananya penyidik akan melakukan pemanggilan pada hari ini, Senin (7/4), terhadap yang bersangkutan. Pemanggilan tersebut merupakan panggilan ketiga kalinya, setelah dua kali pemanggilan sebelumnya Hasan tidak bisa hadir.

Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP Siti Maryatun melalui Kanit Tipikor, IPDA Ach Sholeh mengatakan dalam pemanggilan terakhir itu, Hasan tetap akan ditetapkan sebagai tersangka kendati yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan penyidik. Penetapan status ini mengingat peran Hasan sebagai penentu sukses tidaknya upaya penggelapan raskin. Pihaknya mengakui jika saat ini Hasan

dalam kondisi sakit, namun hal itu tidak menjadi alasan bagi penyidik untuk tidak menjadikannya sebagai tersangka.

Setelah status tersangka ditetapkan kepada Hasan, kemudian akan dilakukan pembantaran atau tetap sebagai tersngka kendati tidak dilakukan penahanan.

Hal itu karena yang bersangkutan didiagnosa Dokter Rumah sakit PHC Surabaya sedang menderita pendarahan di bagian otak.

“Kami telah agendakan besok untuk kembali memanggil saudara Hasan, pemanggilan terakhir ini untuk ditetapkan sebagai tersangka, jika yang bersangkutan masih tetap kondisi sakit penahanannya dapat ditangguhkan tapi dilakukan pembantaran,” kata IPDA Sholeh kemarin.

IPDA Sholeh menjelaskan penangguhan penahanan den-

gan cara pembantaran itu, Hasan harus berada di rumah sakit. Kemudian masa pembantaran itu sama dengan penahanan seperti biasanya, yaitu dihitung sesuai masanya.

Dalam pemeriksaan tim penyidik nama Hasan kerap disebut oleh para tersangka sebelumnya.

Para tersangka yang menyebut Hasan sebagai dalang penyimpangan raskin tersebut, diantaranya Taqdirul Amin, Khairul Kalam,dan Hadi Murtopo. Ketiga tersangka itu mengaku tindakan mereka dalam penggelapan raskin atas rencana yang sudah disusun rapi oleh Hasan sebelumnya. Dengan penetapan Hasan sebagai tersangka, maka jumlah tersangka dalam kasus tersebut menjadi 5 orang. Masing-masing Khairul Kalam dari unsur LSM anti Korupsi Musa dari Satker Bulog, Taqdirul Amin salah satu tim pemantau raskin Kabupaten, Hadi Murtopo pengarah scenario, dan Hasan sebagai pelaku intelektual.

Hasan diperkirakan sebagai tersangka terakhir yang akan ditetapkan oleh tim penyidik dalam kasus tersebut. Sebab dari keterangan sejumah saksi dan tiga tersangka kebanyakan hanya mengarah pada Hasan. =ALI SYAHRONI/RAH

PAMEKASAN - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pamekasan belum bisa memastikan biaya pemberangkatan ibadah haji (BPIH) bagi ratusan calon jemaah haji (CJH) Pamekasan yang dipastikan berangkat tahun ini. Kemenag Pamekasan masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang diperkirakan turun pada bulan ini.

Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenag Pamekasan, Abdul Wafi menyampaikan pihaknya sedang fokus mengumpulkan berkas setoran haji yang masuk estimasi tahun 2014 atau jemaah haji yang mendaftar pada tahun 2009 lalu. Berkas-berkas tersebut nantinya akan diberikan kepada petugas sistem komputerisasi haji (Siskohat) di Kantor Kemenag Jawa Timur.

Pengumpulan berkas tersebut kini sudah mencapai 80 persen.

Sedangkan setoran awal jemaah haji tahun ini masih Rp 20 juta dan pelunasannya diperkirakan sudah dimulai sejak bulan ini apabila Perpres sudah terbit.

Mekanisme pelunasan BPIH akan diberlakukan dalam dua tahapan, yakni masa pelunasan tahap pertama sisanya diteruskan di tahap kedua. Pelunasan tahap kedua, pelunasan untuk mengisi porsi yang belum terpenuhi pada tahap pertama. Jika calon jamaah haji tidak melunasi pada tahap kedua, maka otomatis porsi mereka akan dialokasikan untuk tahun depan. “Prosesnya hampir sama dengan pelunasan tahun 2013,” katanya.

Setelah adanya pengumu-

man pelunasan nanti, jemaah yang sudah mendapatkan nomor porsi bisa melakukan pelunasan di bank-bank saat mendaftar haji. Untuk jemaah lunas tunda tahun lalu yang akan diberangkat tahun ini akan mendapatkan pengembalian apabila terdapat selisih besaran BPIH tahun ini. “Jemaah yang lunas tunda dan terdapat selisih besaran BPIH bisa mengambil pengembalian di embarkasi Surabaya,” katanya.

Jumlah Jemaah Haji yang dipastikan berangkat hingga saat ini belum ada perubahan, yakni 565 jemaah haji. Jumlah itu sudah termasuk tambahan dari jemaah haji tahun 2013 yang gagal berangkat, karena ada pemangkasan kuota haji.

Disingung apakah akan ada penambahan kuota haji bagi jemaah haji yang sudah lansia, Abd. Wafi belum bisa memastikan. Sebab Kemenag Pamekasan juga belum mendapat edaran perintah penambahan kuota tersebut. Menurutnya, biasanya jemaah haji yang sudah umur 80 ke atas dan masih masuk daftar tunggu diberikan konpensasi berangkat lebih awal, tapi hingga saat ini belum ada petunjuk lebih lanjut.

Abd. Wafi mengimbau agar para CJH Pamekasan sudah bisa mempersiapkan diri. Khususnya yang berkenaan dengan kesehatan. Sehingga setelah sampai pada pelaksanaan, mereka bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan baik. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

BATAL BERANGKAT UMRAH. Calon jemaah umrah yang batal berangkat ke Tanah Suci Makkah menunjukkan kartu pesertanya saat berada di tempat penampungan sementara di Makassar, Sulsel. Sebanyak 124 warga asal Kab. Bone, Sulawesi Selatan terlantar dan diduga tertipu agen travel Cahaya Wisata yang berulang kali membatalkan jadwal keberangkatan mereka.

KORAN MADURA

Pamekasan

SENIN 7 APRIL 2014 NO. 0336| TAHUN III

G

Toko Modern Beroperasi Tanpa IUTM Mereka Hanya Memiliki SIUP PAMEKASAN -Toko modern terus bermunculan di Kabupaten Pemekasan, namun keberadaannya tidak diiringi dengan kelengkapan administrasi yang semestinya. Terbukti dari semua toko modern yang telah beroperasi di beberapa kecamatan belum memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM), kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan, Bambang Edy Suprapto.

Menurutnya, pada saat dilakukan pengecekan di beberapa toko yang sudah beroperasi sekitar setahun, hanya mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan tidak satu pun toko modern yang memiliki IUTM. Dengan kondisi seperti itu, Bambang mengaku sangat menyayangkannya, sebab bagi usaha toko modern, IUTM merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk itu pihaknya berharap kepada menajemen toko yang bersangkutan agar segera mengurus izin ke instansi yang

berwenang. ”Seharusnya kelengkapan perizinan IUTM itu sudah dimiliki sebelum dibangun dan dioprasikan. Tapi ternyata setelah kami cek tak satu pun toko mod-

ern yang ada di Pamekasan memiliki IUTM,” katanya.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Pamekasan, Sahrul mengakui

kondisi tersebut. Data yang ada di KPPT setempat menyebutkan dari 16 minimarket seperti Indomaret dan Alfamaret yang berada di wilayah itu terdapat empat toko

modern yang telah mengajukan pembuatan IUTM dan saat ini dalam proses.

Dua toko mengajukan IUTM sebelum dirinya menjabat kepala KPPT dan dua yang lain mengajukan setelah dirinya menjadi Kepala KPPT. Dalam waktu dekat, IUTM tersebut segera diterbitkan. Selain dua nama minimarket tersebut, toko modern lainnya yang juga tidak memiliki IUTM adalah toko modern milik perorangan dan milik pondok pesantren. Sahrul mengakui selama ini pihaknya sangat kesulitan untuk mendesak manajemen toko agar segera melengkapi persyaratannya termasuk masalah IUTM. Sebab rata-rata menajemen pertokoan itu tidak berdomisili di Pemekasan.

“Perwakilan yang berada di Pamekasan tidak memiliki kewenangan untuk itu, namun kami mendesak untuk segera mengurus kelengkapan perizinan melalui perwakilannya,” katanya.

Sahrul menambahkan selama ini pihaknya terus berupaya agar semua toko modern segera memiliki IUTM. Cara yang dilakukan yaitu dengan selalu berkoordinasi dengan sejumlah pemilik toko.

Sayangnya, mayoritas pemilik pertokoan modern belum mematuhi kelengkapan perizinan tersebut. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

pat.

Selain menindaklanjuti Permendiknas, penyegaran Kasek juga sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di Pamekasan. “Majunya pendidikan di salah satu lembaga sekolah itu, tergantung bagaimana sistem yang akan diterapkan oleh pimpinan sekolah tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Komisi D DPRD Pamekasan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Yusuf Suhartono, untuk mengklarifikasi banyaknya SK pengangkatan Kasek yang ditengarai sudah banyak kadaluarsa.

Anggota Komisi D DPRD Pamekasan, Zainal Abidin mengatakan dari hasil konsolidasi antara Komisi D dengan pihak

Disdik Pamekasan disepakati jabatan kepala sekolah yang sudah 6 tahun, maka sebaiknya SK-nya diperpanjang dua tahun menjadi 8 tahun. Sehingga kepala sekolah tersebut menjabat dua pereode. Sementara bagi yang sudah melebihi dua pereode, seperti menjabat kepala sekolah 10 tahun dan yang bersangkutan memiliki prestasi, Disdik bisa memperpanjang jabatan tersebut.

Jika tidak, maka kepala sekolah tersebut dikembalikan ke tugas asalnya sebagai guru.

Pihaknya berharap, Disdik Pamekasan secepatnya mengajukan Peraturan Bupati (perbub) sebagai tindak lanjut dari Permendiknas Nomer 28 Tahun 2010, sehingga Disdik memiliki dasar hukum, untuk menjalankan Permendiknas tersebut. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KEPALA SEKOLAH

SK Kedaluwarsa Mulai Ditertibkan PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mulai menata kekosongan kepala sekolah (Kasek) tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pamekasan. Penataan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk keseriusan Bupati dalam memajukan pendidikan di wilayahnya.

Semula diketahui sebanyak 100 Surat Keputusan (SK) pengangkatan Kasek di wilayah tersebut sudah kadaluarsa.

Rinciannya 90 SK Kasek tingkat SD dan 10 SK Kasek tingkat SMP dan SMA yang tersebar di 13 kecamatan se Pamekasan. SK Kasek dinyatakan kadaluarsa karena sudah melebihi ketentuan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010.

Dari angka tersebut, kini

mulai berkurang seiring keseriusan Bupati dalam melakukan penataan. Untuk tingkat SD, saat ini sudah berkurang seiring pengukuhan 33 Kasek baru-baru ini. Sehingga tersisa 57 Kasek yang SK-nya kadaluarsa. Sedangkan tingkat SMP 5 orang diangkat sebagai Kasek dan tingkat SMA baru 1 orang diangkat sebagai Kasek. Sehingga SK Kasek tingkat SMP dan SMA yang dinyatakan kadaluarsa saat ini tersisa 4 Kasek.

Menurut Bupati, penyegaran Kasek yang SK-nya sudah melebihi ketentuan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 akan terus dilakukan, sehingga tidak ada lagi kekosongan Kasek. Penyegaran ini akan dilakukan secara bertahap dengan cara melakukan mutasi, rotasi, dan promosi guru menjadi Kasek.

Dia menjelaskan dalam ketentuan Permendiknas itu disebutkan bahwa jabatan guru yang mendapat tugas tambahan menjadi kepala sekolah hanya diberi satu kali masa tugas, yakni selama 4 tahun dan masa tugas itu dapat diperpanjang 1 kali menjadi 8 tahun, apabila kepala sekolah memiliki kinerja yang baik dan berprestasi mengatur lembaga dan sistem pendidikan yang dipimpinnya. Kepala sekolah tersebut dapat diperpanjang lagi menjadi tiga periode, yakni 12 tahun, apabila yang bersangkutan memiliki prestasi yang istimewa. Baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga ke tingkat nasional, juga memiliki penilaian kinerja amat baik selama memimpin berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) setem-

H

KORAN MADURA

Pamekasan

SENIN 7 APRIL 2014|NO. 0336|TAHUN III

PILEG

560 Polisi Mulai Disiagakan

MENUNTUT. Aksi Aktivis Aliansi Mahasiswa Pejuang Rakyat (Ampera) Pamekasan saat mendesak pemerintah membubarkan Kantor Imigrasi Klas III-A di Pamekasan.

Ampera Minta Kantor Imigrasi Dibubarkan Karena Indikasi Percaloan Semakin Nyata PAMEKASAN - Aktivis Aliansi Mahasiswa Pejuang Rakyat (Ampera) Pamekasan mendesak pemerintah membubarkan Kantor Imigrasi Klas III-A di Pamekasan. Mereka menganggap kantor tersebut bukan semakin meringankan masyarakat dalam pembuatan paspor, tapi justru sebaliknya, memberatkan.

Temuan aktivis Ampera, pembiayaan pengurusan Paspor di Kantor Imigrasi Pamekasan jauh lebih mahal dari biaya normal.

Bahkan Ampera menemukan ada pungutan pengurusan satu Paspor hingga Rp 4 juta. Padahal biaya normal untuk satu Paspor hanya Rp 225 ribu.

Agus Hadi Koordinator Ampera menduga banyak praktik percaloan yang sengaja dibiarkan di Kantor Imigrasi yang berdampingan dengan Kantor Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemkab Pamekasan di Jl Raya Panglegur itu. Akibatnya banyak masyarakat pemohon paspor yang dirugikan.

Agus menduga ada oknom pegawai kantor imigrasi yang bermain di balik pembuatan paspor.

Karena tidak mungkin, paspor dikerjakan dengan rentan waktu

yang cepat, tanpa ada keterlibatan oknom imigrasi. “Ini jelas ada yang bermain di balik pembuatan paspor, sehingga kami minta bubarkan kantor imigrasi jika hanya memberatkan pada masyarakat,” uangkapnya.

Agus khawatir, para calo itu mengambil kesempatan terhadap calon korban dari masyarakat Pamekasan yang akan menunaikan Ibadah Umrah atau Haji Plus. Apalagi animo masyarakat Pamekasan untuk menunaikan ibadah itu sangat tinggi. Padahal harapan pendirian Kantor Imigrasi di Pamekasan itu dapat memberikan pelayanan yang mudah, bersih tanpa Korupsi dan aman bagi masyarakat dalam membuat paspor.

Ampera meminta pihak Kanwil Jawa Timur Kemenkumham dan Kepala Kantor Imigrasi

Pamekasan, untuk membentuk tim investigasi internal atas dugaan keterlibatan pihak imigrasi dalam rekayasa pembuatan paspor. “Hentikan segala bentuk percaloan dan konspirasi biro jasa dengan imigrasi serta adanya rekayasa pembuatan paspor,” tegasnya.

Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan Slamet Mudjiono meminta agar Ampera bisa menujukkan bukti-bukti yang kuat tentang adanya calo di Kantor yang dipimpinya. Bahkan dirinya mengaku siap menindaklanjuti dugaan percaloan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mudjiono juga berjanji akan menindak tegas anak buahnya yang diduga terlibat dalam dugaan percaloan itu. Hanya saja ia tidak menyebutkan secara rinci sanksi yang akan diberikan kepada anak buahnya yang terlibat.

Tidak hanya itu, Slamet Mudjiono juga siap dipecat apabila terlibat dalam dugaan percaloan paspor tersebut. “Saya secara pribadi juga siap keluar dari kantor ini jika kemudian saya terlibat dalam percaloan itu,” katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Untuk mengantisipasi sesuatu yang dapat mencederai pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2014 ini, Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan menyiagakan 560 personel yang tersebar di 13 kecamatan, kata Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman, Minggu (6/4).

Ke-560 personel itu untuk pengamanan mulai dari tahap pemungutan hingga penghitungan suara dan sebagian personel telah diterjunkan untuk menjaga keamanan logistik yang telah didistribusikan beberapa waktu lalu.

Menurut Kapolres Nanang, pada H-1 (8/4) nanti, Polres Pamekasan akan mendapatkan tambahan dua kompi personel Bawah Kendali Operasi (BKO) dari Polda Jawa Timur (Jatim).

Tambahan pasukan satu kompi Brimob Polda Jatim dan BKO satu kompi Dalmas Satuan Sabhara Polda Jatim. “Kami telah mengajukan permohon BKO ke Polda Jatim, insyaallah bantuan personel itu tiba di Pamekasan H-1. Bantuan tersebut untuk mengantisipasi situasi keamanan dalam pelaksanaan Pileg nanti, setiap Daerah Pemilihan (Dapil) akan kami terjunkan anggota,” katanya.

Dalam pengamanan Pileg, juga akan dilaksanakan patroli gabungan Polisi dan TNI. Patroli itu akan diberlakukan pada setiap Dapil, karena setiap daerah dapat berpotensi rawan konflik, mengingat persaingan yang cukup ketat pada pelaksanaan Pileg.

Nanang Chadarusman menambahkan seperti pada pemilihan kepala daerah lalu, daerah-daerah yang dianggap rawan itu berada di kecamatan bagian utara, seperti Kecamatan Pasean, Batu Marmar, dan Kecamatan Waru. Namun dalam suasana politik setiap kecamatan dapat berpotensi konflik.

“Per-Dapil kami upayakan dilaksanakan patroli skala besar, sekitar satu peleton gabungan polisi dan TNI. Itu sebagai langkah untuk meminimalisir terjadinya hal hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.

Dengan langkah ini, pihaknya berharap pelaksanaan Pileg 9 April nanti dapat berjalan sukses dan lancar sesuai dengan keinginan bersama. Sementara itu, Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Letkol Armed Mawardi mengatakan sesuai dengan MoU (Momerandum Of Understding) antara Polri dan TNI, pihaknya hanya bersifat penebalan kekuatan kepada Polri pada pengamanan Pileg nanti.

Pihaknya hanya akan menerjunkan 130 personel TNI untuk pengamanan nanti.

Jumlah itu akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 1 SST atau satuan setingkat peleton, beranggotakan sebanyak 30 personel akan mengikuti pengamanan (PAM), dan satu SSK atau satuan setingkat kompi yang berjumlah 100 personel on call, jika terjadi sesuatu dalam pelaksanaan. “Semua komando pengendalian tetap ada di Kapolres,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PENGAMANAN KAMPANYE ACEH. Aparat gabungan TNI/Polri bersenjata lengkap melakukan pengamanan ketika berlangsungnya kampanye Partai Aceh di Aceh Utara, Aceh, Sabtu (5/4). Aparat kepolisian menambah dua kali lipat kekuatan dan dibantu TNI pada hari terakhir kampanye pemilu legislatif di kabupaten rentan konflik pemilu itu.

KORAN MADURA

Pamekasan

SENIN 7 APRIL 2014 NO. 0336| TAHUN III

I

Puluhan TKI Dideportasi Karena Tidak Dilengkapi Dokumen yang Sah PAMEKASAN - Dalam tiga bulan pertama di 2014 sudah puluhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asli Pamekasan yang dideportasi (dipulangkan) dari negara tempat dia bekerja.

Dari catatan di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan, ada sekitar 58 TKI asal Pamekasan, yang dipulangkan paksa ke Pamekasan, selama kurun waktu Januari hingga Maret 2014.

Mereka dipulangkan karena saat diperiksa aparat negara setempat, dokumennya tidak lengkap, alias mereka adalah TKI ilegal. Rata-rata mereka bekerja di Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah.

Angka TKI asal Pamekasan yang dideportase ini dimung-

kinkan akan terus terjadi dalam bulan-bulan ke depan. Sebab jika mengaca pada 2013 lalu, ada sekitar 1.017 TKI asal Pamekasan yang dipulangkan sepanjang tahun tersebut. Pemulangan ini dilakukan karena saat diperiksa paspor dipakai para TKI itu adalah paspor

perjalanan (melancong/wisata), yang itu ada masa berlakunya.

Ternyata para TKI pemegang paspor ini justru menetap di sana. Hal ini jelas melanggar ketentuan yang ada.

Kepala Dinsosnakertrans Pamekasan Al Walid membenarkan angka TKI ilegal di Pamekasan sangat tinggi. Dari ribuan masyarakat Pamekasan yang menjadi TKI, yang tercatat sebagai TKI resmi hanya 8 orang saja. Dirinya juga bingung melihat angka ini. Menurutnya, pihaknya telah kekeh melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menjadi TKI dari jalur yang resmi. Di samping lebih aman juga banyak

keuntungan yang didapatkan para TKI tersebut.

Menurut Walid, jika menjadi TKI resmi, mereka akan mendapatkan jaminan dari pemerintah, termasuk jaminan keselamatan dari keberangkatan hingga kepulangannya ke Pamekasan. Juga jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja selama di luar negeri, serta beberapa keuntungan lainnya. Tingginya angka TKI ilegal ini karena masih rendahnya kesadaran dari masyarakat, para calon TKI bersangkutan. “Mereka lebih memilih cara instant. Tidak mau meluangkan sedikit waktu untuk mengurus dokumen resmi/ legal, agar bisa berangkat sebagai TKI resmi,” tutur Walid kemarin

(6/4).

Ke depan pihaknya akan lebih giat lagi, secara berkala memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang gemar menjadi TKI, seperti masyarakat di wilayah pantura, agar mau menjadi TKI yang legal.

Jika perlu pihaknya akan merayu mereka, agar tidak ada yang potong kompas lagi, pingin cepat tapi tidak aman dan kerja tidak tenang.

“Kami ini sebagai pelayan masyarakat. Apa pun akan kami lakukan demi masyarakat. Sebenarnya semua itu demi kebaikan mereka (TKI) semua. Kami hanya memfasilitasi,” paparnya. =SUKMA FIRDAUS/RAH

PUSTAKA DAERAH

Keberadaan Perpusda Kurang Memuaskan PAMEKASAN - Meski Pamekasan menobatkan diri sebagai Kota Pendidikan di Madura, keberadaan Perpustakaan Daerah (Perpusda) dikeluhkan oleh masyarakat, kalangan pelajar, terutama mahasiswa.

Sebab buku-buku yang ada dalam Perpustakaan tersebut sangat minim, sehingga para mahasiswa sulit mencari referensi yang memadai.

Abdul Mufid, 20, mahasiswa salah satu kampus di Pamekasan, mengatakan tidak tahu ke mana lagi akan mencari buku-buku yang memadai bila di Perpusda saja tidak ada. Padahal pusat ilmu pengetahuan itu pada intinya ada di perpustakaan tersebut. Tapi ketika mencari buku yang dibutuhkan, di perpustakaan minim, terus bagaimana. Dia berharap koleksi buku-buku di Perpusda segera ditambah.

“Katanya Pamekasan ini menyandang ikon Kota Pendidikan.

Tapi perpustakaan daerahnya saja, bank bukunya sangat minim. Gimana cara masyarakat biar pintar, sementara gak ada buku bermutu yang bisa dibaca di perpustakaan,” ungkapnya kemarin (6/4).

Remaja asli Pamekasan ini mengaku jika dirinya dan beberapa temannya sering singgah ke Perpusda yang terletak di Jalan Jokotole tersebut. Itu dilakukan ketika mencari buku yang diinginkan, di perpustakaan kampusnya tidak mere-

ka dapatkan. Mereka berharap ketika datang ke Perpusda bisa menemukannya. Rupanya sama saja.

Menyikapi ini, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, orang yang mengikkrarkan Pamekasan sebagai Kota Pendidikan, mengakui keberadaan Perpusda kurang memadai. Dia membenarkan koleksi buku-buku di perpustakaan plat merah itu minim.

Sehingga masih belum begitu menunjang atau memberikan dukungan terhadapa ikon sebagai Kota Pendidikan.

Akan tetapi, pihaknya hingga saat ini terus berusaha untuk benar-benar mewujudkan Pamekasan sebagai Kota Pendidikan di Madura. Salah satu yang menjadi perhatian seriusnya kini adalah keberadaan Perpusda tersebut. “Kami sudah merencanakan tidak hanya menambah koleksi buku saja. Namun juga memperluas Perpusda itu.

Dalam waktu dekat kami akan membangun Perpusda baru, yang merupakan Perpusda terpadu,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan di dalam Perpusda Terpadu itu akan dibangun lebih luas dari Perpusda yang ada sekarang. Tujuannya supaya bisa menyimpan koleksi buku yang lebih banyak. Dia katakana upaya untuk membuat Perpusda representatif ini sudah ada di benaknya sejak menjabat Bupati Pamekasan pertama kali dulu.

Namun saat itu terkendala lahan.

Kini Pemkab sudah memiliki la-

han khusus, yang diatasnya akan segera dibangun Perpusda Ter-

padu. =SUKMA FIRDAUS/RAH

KORAN J SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III MADURA KORAN MADURA

Sampang

SENIN 7 APRIL 2014 No. 0336 | TAHUN III

J

Kapan Pemilu Legislatif?

Sampang - Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 tinggal dua hari lagi, namun sebagian masyarakat masih bertanya-tanya kapan pelaksanaan pemilu tersebut. Termasuk, sebagian pemilih belum tahu cara memilih yang benar dan sah.

Hal itu disebabkan minimnya sosialisasi dari Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kabupaten Sampang. Juga pendidikan masyarakat pedesaan yang masih. Sehingga, masyarakat mengaku terlalu rumit dan bingung akan memilih siapa pada 9 April nanti.

Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) Jrengik Moh Salim menilai KPU setengah hati dalam mensosialisasikan tentang pemilu kepada masyarakat pemilih baik di tingkat kota maupun tingkat pedesaan. Menurutnya, sosialisasi juga perlu diterapkan melalui spanduk atau baliho.

“Sosialisasi di lapangan hanya satu kali itu pun acara seremonial, apalagi sampek saat ini banyak masyarakt belum pa-

ham baik tata cara pencoblosan dalam pemilu, secara kasat mata mana ada baliho dari ujung timur Sampang ke barat sosialisasi hal itu,” ucapnya.

Ketua Pemuda Bahari Sampang itu menemukan pemilih di wilayah Kecamatan Jrengik kebanyakan belum tahu pasti tentang tata cara pencoblosan maupun memilah antara warna surat suara DPR, DPD, dan DPRD. “Jangan salahkan masyarakat ketika nanti angka goulput tinggi pada pileg ini, saya pernah tu-

run kebawah kepada masyarakat bahwa memang mereka tidak tau tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD,” jelas Salim yang juga tokoh masyarakat Kecamatan Jrengik.

Disamping itu, dirinya menilai penyebab utama pihak KPU dalam sosialisasi karena anggaran untuk sosialisasi kepada masyarakat sangat minim. Bahkan, waktu sosialisasi terlalu dekat dengan hari pelaksanaan.

“Seharusnya waktu sosialisasi ditentukan jauh - jauh hari

pelaksanaan, paling tidak anggaran benar - benar ditekan untuk sosialisai karena ini sifatnya penting untuk menentukan nasib masyarakat,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat di Desa Aeng Sareh Kec/Kota Sampang Moh Jakfar.

Diterangkannya, minimnya sosialisai yang dilakukan KPU setempat tentu akan berkabit fatal. Sebab, dampak inilah yang banyak menyebabkan kecurangan - kecurangan dalam menentukan nasib rakya selama 5 tahun mendatang.

“Memang dikawasan saya masyarakat banyak tidak tau cara mencoblos yang bener, apalagi surat suara ada 4 warna, dampak itu dipastikan banyak kecuranga dalam penentuan nasib rakyat, percuma KPU punya banyak personil tetapi kerjanya nol,”keluhnya.

Dirinya menambahkan, kemungkinan besar masyarakat melakukan pencoblosan hanya di surat suara berwarna hijau yang diketahui khusus pemilihan legislatif tingkat daerah.

Itu pun, setelah adanya paksaan dari para tim sukses caleq yang memberikan sejumlah uang demi meraup suara untuk menduduki kursi parlemen atau

kedudukan.

“Saya yakin masyarakat hanya mencoblos surat suara hijau, surat suara tiga ini pasti kosong, karena sudah zamannya money politik, tetapi untuk pencoblosan surat suara lainnya tidak tau, paksaan sosialisasi dari KPU benar - benar Nol,”tutur pria yang juga aktifis Ketua Fajar Nusantara.

Begitu pun, pengakuan dari anggota Lembaga Survei Indonesia (LSI) Annisa. Diterangkannya, kebanyakan masyarakat masih belum tau pasti dalam memilih. Bahkan, tidak tahu pasti dan tidak mengenal seluruh partai politik saat pesta demokrasi tiba.

“Saat saya pernah melakukan survei dikota sampang, memang masyarakat ini tidak tau masalah pemilu, baik pengenalan partai maupun tentang lainnya, kebanyakan masyarakatnya di daerah pedesaan kalau di kota sedikit paham,”ujarnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi melalui saluran telepone Devisi Sosialisasi KPUD sampang Elly Erawati, belum ada jawaban meski panggilan berulang - ulang.

Meski, pesan singkat dilayangkan tidak ada tanggapan. =RYAN HARIYANTO/MK

HARI TENANG

Masih Banyak APK Caleg di Jalan Raya SAMPANG- Meski sudah memasuki hari tenang masa kampanye Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, tapi masih banyak alat peraga kampanye (APK) calon anggota legislatif (Caleg) tetap bertebaran di sejumlah jalan raya di Sampang, Minggu (6/4).

Diantaranya sejumlah APK baik yang kecil maupun yang berukuran besar yang hingga kini masih memenuhi pohon di Jalan Imam Bonol dan belum juga ditertibkan. Padahal sebelum H-3 sudah memasuki hari tenang Pemilu yang seharusnya bersih dari aktivitas kampanye.

Namun hingga kini tidak ada tindakan yang jelas dan tegas, baik dari Panitia Pelaksana Pemilu (Panwaslu) selaku peninndakan dan pengamanan APK atau dari Satua Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sehingga seakan-

akan memberi peluang kepada para caleg untuk berkampanye di hari tenang.

Achmad Ripto, bagain Penindakan dan Penanganan menjelaskan, pihaknya pada 4 April lalu sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada semua partai politik (Parpol) agar APK calegnya segera diturunkan. ”Kami memberi waktu sebelum H-1 untuk diturunkan sendiri kepada masing-masing caleg, Jika nanti pada H-1 masih juga belum diturunkan, terpaksa Panwaslu bekerja sama dengan masyarakat untuk mengambil baliho-baliho tersebut,” ungkapnya. ”Himbauan itu sudah beberapakali diperingatkan kepada Parpol jauh-jauh hari, hanya saja tak ada gubrisan dan banyak yang melanggar,” imbuhnya. =CR1/ LUM

MENJAMUR: Terlihat alat peraga kampanye (APK) di sepanjang Jalan Imam Bonjol Sampang, Minggu (6/4).

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

K

MENUJU ANGGOTA LEGISLATIF

Hindari Bisnis Politik Pileg!

SAMPANG- Madura Development Watch (MDW) menilai Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 ini hampir mirip dengan bisnis politik para calon anggota legislatif (caleg). Pasalnya, sebagian besar partai politik (Parpol) beserta calegnya terus menerus berlomba-lomba menarik hati masyarakat menggunakan uang.

Oleh karena itu, Ketua MDW Tamsul menghimbau agar masyarakat tidak terjebak dalam bisnis penjualan suara supaya bisa memilih caleg yang berkualitas dan bisa mewakili aspirasinya jika nanti terpilih. ”Caleg sekarang ini sudah berubah orentasi, beda dengan orentasinya para politisi dulu yang memang benar-benar unuk rakayat. Sekarang sudah bergeser yang orentasinya mengarah pada pekerjaan. Caleg sekarang tidak ada bedanya dengan PNS dan orang yang sedang mencari pekerjaan. Jika tujuanan itu sudah sama dengan itu maka didalamnya sudah ada kepentingan individu dan kekpentingan sebuah kelompok dan tidak berbicara lagi tentang kepentingan rakyat,” ujarnya, Minggu (6/4).

Menurutnya, sangat miris sekali melihat proses pencalonan mereka untuk menjadi anggota yang terhormat tidak lepas dari politik uang, baik tingkatan kabupaten, provinsi bahkan DPD. Sehingga yang dipakai adalah prinsip bisnis. Dan jika para calon legislatif menggunakan prinsip itu, yang biasanya menghabiskan uang Rp 500 juta tentunya akan berharap menghasilkan 1 miliyar. ”Dan sangat memprihatinkan bagaimana bangsa kedapan, apa jadinya lima tahun kedepan bila sekarang sudah terjadi kehancuran yang didasari dengan uang,” ungkapnya.

Dan mereka sudah tidak memiliki politik yang membela rakyat, dan memberikan cermin kepada rakyat. Dan masyarakatpun sudah krisis kepercyaan kepada calon legislatif sehingga masyarakat memanfaatkan kesempatan ini,yang juga memeras dan memang seabelumnya tidak kontribusi yang jelas kepada masyarakat. ”Sekarang yang dipertanyakan, apakah ada salah satu dari mereka para calon legislatif yang benar-benar mengabdi kepada rakyat dan membela hak masyarakt yang diangkat melalui suara rakyat,” tegasnya. =CR1/ LUM

Seorang mahasisiwi berkampanye untuk berpartisipasi pada pileg 2014 dan tidak melakukan politik uang. Pada pemilu legislatif yang akan di gelar tiga hari mendatang diharapkan masyarakat dapat berperan aktif memberikan hak suaranya serta menciptakan pemilu yang bersih dan jujur.

ant/dewi fajriani

HAK POLITIK PILEG 2014

Banyak Warga Belum Terima Undangan SAMPANG- Memasuki H-3 Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, banyak warga yang masih belum menerima undangan untuk mencoblos di TPS (Tempat Pemungutan Suara) masing-masing. Terutama warga yang tinggal di daerah pedesaan terpencil.

Hal itu berdasarkan temuan LSM Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB).

Aktivis GAIB Sampang Habaib Yusuf mengungkapkan, kondisi tersebut yang bisa memungkinkan adanya penyelewengan terhadap surat suara.

Hal itu berdasarkan pengalaman Pileg tahun-tahun sebelumnya. “Saya mengaca pada pemilihan yang sebelumnya, banyak penyelewengan terhadap keberadaan surat suara menggunakan trik surat undangan tidak disebar, yang ten-

tunya ada beberapa oknum memainkan politik uang,” ujarnya, Minggu (6/4).

Oleh karena itu, dia menghimbau kepada Panwaslu untuk bertindak tegas terhadap kondisi surat undangan yang masih belum tersalurkan seluruhnya.

“Kondisi seperti itu yang rawan. Makanya Panwaslu harus tegas,” ungkapnya.

Dia juga meminta kesigapan Panwaslu dan aparat untuk menangani dan mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi oleh oknum tertentu. “Kinerja Panwas dan aparat kepolisian harus tegas memproses politik uang,” imbunya.

Terpisah, Ahmad Ripto, bagian Penidakan dan Penanganan Panwaslu Sampang menjelaskan, pihaknya memang

baru menyebarkan surat undangan tersebut mulai H-3 dan akan berakhir pada H-1. Itu sudah dikoordinasikan dengan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) untuk memantau dan meng-update perkembangan penyaluran undangan tersebut di setiap Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS). ”Semuanya pasti selesai tersalurkan,” janjinya.

Dia juga berjanji akan mengkoordinasikan kepada PPL untuk menanyakan kepada siapa dan alasan diberikan undangan tersebut. “Jadi KPPS tidak ada alasan untuk tidak menghalangi hak orang lain untuk memilih karena jika masih ada yang menghalangi nanti oknum tersebut terjerat UU No 8/ 2012,” imbuhnya. =CR2/LUM

DINSOSNAKERTRANS

Gedung BLK Belum Berfungsi SAMPANG- Gedung Balai Latihan kerja (BLK) yang terletak di Jl Samsul Arifin Kota Sampang hingga saat ini masih belum difungsikan. Padahal, gedung yang dibangun dengan anggaran APBD TA 2013 tersebut menelan biaya hingga milyaran rupiah. Namun sayang, hingga saat ini tidak bisa memberi nilai tambah untuk masyarakat Sampang.

Tidak difungsikannya gedung tersebut disayangkan oleh generasi muda Sampang sendiri. Abdul Ghoni (20) warga Kelurahan Karang Dalem yang juga bertatus mahasiswa mengaku san-

gat prihatin dengan keberadaan BLK yang tak kunjung ditempati.

Apalagi, kata dia, bangunan tersebut sudah lama selesai sejak.

Seharusnya, lanjut Ghoni, gedung BLK tersebut berguna untuk meningkatkan taraf hidup warga Sampang yang sampai saat ini masuk kategori sebagai kabupaten termiskin se-Jawa Timur. “Eman-eman, tempat itu seharusnya cepat-cepat di fungsikan. Siapa tahu saja nanti bisa menekan angka pengangguran pemuda,” ujarnya kepada Koran Madura, Minggu (6/4).

Terpisah, Kabid Ketenagak-

erjaan Dinsosnakertrans Sampang Bisrul Hafi menjelaskan, belum difungsikannya gedung BLK tersebut dikarenakan kendala sarana dan prasarana yang masih belum ada. ”Kami masih mengusulkan kepada (pemerintah) pusat untuk pengadaan alat-alat dan sarana lainnya supaya tempat tersebut secepat mungkin bisa dimanfaatkan dan ditempati mengingat kondisi Sampang jumlah pengangguran sangat tinggi. Direncanakan 2014 ini semua kebutuhan alat sudah ada,” janjinya. =CR2/LUM

MANGKRAK: Balai Latihan Kerja Kota Sampang tak terfungsikan, Minggu (6/4).

L

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

DUGAAN PELANGGARAN IT

3 Saksi Wartawan Dimintai Keterangan Sampang - Polres Sampang memanggil 3 wartawan sebagai saksi, Sabtu (5/4) atas kasus penyebaran rekaman percakapan oleh Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (Ikmas) Wafi Anas. Humas Kejari Sucipto juga sudah dipanggil untuk diminta keterangan.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Jeni Al Jauza mengatakan, materi pemeriksaan saksi tersebut seputar soal proses pemindahan barang bukti rekaman. “Kita menanyakan proses transfer rekaman itu,” ucapnya.

Untuk mengusut penyebaran rekaman percakapan via telepen yang dinilai merugikan kejari tersebut, pihaknya akan mendatangkan dua orang saksi ahli tata bahasa dan IT untuk dimintai keterangan, apakah dalam proses penyelidikan yang diungkapan Wafi Anas kepada media memiliki unsur pidana atau tidak.

“Kita masih dalam proses penyidikan, salah satunya pemeriksaan saksi termasuk saksi tata bahasa dan saksi ahli dari IT, setelah itu baru kita bisa simpulkan status terlapor apakah bisa menjadi tersangkanya,” terangnya.

Hingga saat ini, status Wafi Anas masih terlapor dan belum dilakukan pemanggilan. Bahkan, untuk mengetahui hasil dari keterangan saksi ahli tersebut dibutuhkan waktu sekitar satu hingga dua minggu.

“Wafi Anas bisa disangkakan Undang-Undang IT dengan pasal pencemaran nama baik lewat IT dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara, barang buktinya rekaman itu,” imbuhnya.

Selasa (1/4), kejari melaporkan Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (Ikmas) Wafi Anas ke Mapolres Sampang teriat penyebaran rekaman berdurasi 8 menit 34 detik terkait dugaan penerimaan uang sebesar Rp 100 juta yang diberikan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) kepada kejari. =RYAN HARIYANTO/MK

Pungli Berkedok Biaya Praktik?

SDN Asemraja 2 Tidak Mengakui SAMPANG- Persoalan di lingkungan sekolah dasar dan yang sederajat mulai terkuak satu persatu. Setelah sebelumnya beberapa sekolah dasar terindikasi tersangkut kasus pemukulan siswa hingga BSM (Bantuan Siswa Miskin) yang tidak cair, kini giliran SDN Asemraja 2, Kecamatan Jrengik yang diduga melakukan

pungutan liar (pungli) sebesar Rp 50 ribu per murid.

Aroma pungli tersebut mencuat setelah salah satu wali murid kelas VI SDN Asemraja 2 angkat bicara. Menurut wanita yang enggang dikorankan namanya itu, penarikan uang sumbangan khusus murid kelas VI tersebut untuk biaya praktik. ”Pihak sekolah (SDN Asemraja 2) telah melakukan pungutan sebesar Rp 50 ribu terhadap masing-masing siswa kelas VI dengan alasan untuk biaya praktik,” katanya kepada Ko-

ran Madura, Jumat (4/4).

Dengan adanya iuran tersebut, pihak wali murid merasa terbebani dan menyesalkan karena pihak sekolah sebelumnya tidak ada pemberitahuan. ”Saya kaget tiba-tiba ada tarikan iuran sebesar itu,” tuturnya.

Ketika akan dikonfirmasi, Kepala SDN Asemraja 2 tidak ada di meja kerja karena masih ada rapat di luar sekolah. Sementara Subyan Hadiyanto, wali kelas VI membantah adanya pungli kepada anak didiknya tersebut, apal-

agi meminta uang sebesar Rp 50 ribu. ”Dari tahun 2003 kita tidak pernah melakukan pungutan apapun, jangankan Rp 50 ribu, lima ratus rupiahpun, kita tidak mengambil apapun dari murid,” ujarnya.

Hanya saja, saat ditanya tentang rencana akan adanya praktik di SDN Asemraja 2, Hadiyanto tidak membantahnya. Dia malah menjelaskan jika praktik tersebut akan segera dirapatkan di internal SDN Asemraja 2. “Rencana program praktik tersebut baru kita rapatkan pada hari ini (Jumat (4/4) lalu) dan tanggal 21 April mendatang rencananya akan kami mulai (praktiknya),” ungkapnya.

Untuk diketahui, jumlah siswa kelas VI SDN Asemraja 2 sebanyak 17 siswa sedangkan jumlah siswa keseluruhan sebanyak 113 orang. =CR2/LUM

INFRASTRUKTUR

Pembatas Jembatan Diganti dengan Drum SAMPANG- Kondisi jalan raya nasional tepatnya di Jalan Desa Bangcelok, Kecamatan Jrengik Sampang sudah lama diperbaiki, namun hingga sekarang pembatas pengaman jembatan masih belum juga diperbaiki. Sebagai pengganti pengaman hanya diganti dengan drum yang dijejer ala kadarnya, Minggu(6/4).

Menurut Yanto (35) salah satu sopir mini bus jurusan Sampang-Kamal menuturkan, kondisi jembatan tersebeut sangat memprihatinkan yang hanya pem-

batasnya hanya diganti dengan pembatas drum. Itu bisa fatal bagi pengguna jalan yang tidak menggunakan besi pengaman dibagian sisi sampingnya. Dirinya ketika melintas harus benar hati-hati dengan konsisi jembatan yang pembatasnya sudah tidak ada.

Yanto menambahkan ”Jika siang hari mungkin tak begitu beresiko. Yang harus diwaspadi ketika di malam hari, yang kondisi jalan tidak ada lampu penerang

JEMBATAN: Jembatan tanpa pembatas di Desa Bangcelo, Kecamatan Jrengik Sampang, Minggu(6/4).

jalan dan jauh dari jangkauan rumah penduduk. Bila terserunduk ke drum tersebut yang pasti nyungsep ke selokan.”

Untuk itu, dia berharap pemerintah juga harus menjaga keamanan itu dengan mempercepat perbaikan palang besi untuk batas keamanan, agar tidak

terulang kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. ”Apalagi jalan tersebut merupakan jalan nasional yang pengguna jalannya bukan hanya mobil kecil tapi yang berukuran besar seperti bus,” katanya. =CR1/ LUM

KORAN MADURA

Bangkalan

KORAN MADURA SENIN 7 APRIL 2014

SENIN 7 APRIL 2014| |TAHUN No. 0336 |IIITAHUN III No. 0336

M M

PERTAMBANGAN

Raperda Nonmineral Tak Masuk Prolegda

DIGARAP. Ribuan Kotak Suara yang akan segera didistribusikan H-2 sebelum pencoblosan.

moh ridwan/koran madura

Kotak Suara Wajib Dikawal Kalau Tidak, PPL Bisa Terancam Hukuman BANGKALAN - Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) se-kabupaten Bangkalan wajib hukumnya mengawasi pergeseran kotak suara yang sudah berisi hasil pencoblosan surat suara. Hal itu untuk mewaspadai adanya kesalahan di lapangan pada saat pengiriman kembali ribuan kotak suara, setelah pencoblosan. Jika tidak, PPL bisa terancam dengan hukuman maksimal 1 tahun dan denda Rp 16 juta.

"Sejak dari tingkat TPS menuju PPS hingga tiba di tingkat PPK, juga pada saat dilakukan pergeseran kotak suara dari PPK ke tingkat Kabupaten Bangkalan wajib diawasi secara maksimal," kata Mashuri, Defisi Umum Panwaskab Bangkalan.

Disamping itu, pengawas harus mencatat segala kejadian pada saat pemungutan suara.

Termasuk proses penghitungan suara dan koreksi secara teliti pelaksanaan pileg DPR, DPD, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten di Bangkalan. Setiap anggota

PPL wajib hukumnya mengawasi pergeseran kotak suara yang telah dicoblos oleh masyarakat. Selain itu mengamati hasil rekapitulasi penghitungan surat suara, saat diberangkatkan dari TPS menuju PPS hingga ke tingkat PPK. Termasuk pergeseran dari PPK ke KPUD Bangkalan.

Mashuri menjelaskan apabila pergeseran kotak suara mulai dari TPS ke PPS hingga PPK termasuk dari PPK ke tingkat Kabupaten Bangkalan itu tidak diawasi dengan kata lain lalai, maka PPL terancam sanksi berat. Mereka akan diancam dengan UU No 8 pasal 283 ayat 1 dan ayat 2 tentang Tindak Pidana Pemilu dengan hukuman maksimal 1 tahun dan denda Rp 16 juta.

"Oleh karena itu kami harap kepada para petugas PPL agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, seteliti mungkin dan lengkap dengan berita acaranya," jelasnya.

Di pihak lain, Devisi Penindakan Panwaskab Bangkalan, Fajar Hariyanto menegaskan roh Panwaskab Bangkalan dalam menjalankan tugasnya adalah pada saat penghitungan suara, karena itu merupakan data kunci yang paling berharga.

Meskipun begitu, PPL jangan bertindak gegabah dan mengambil keputusan sendiri jika menemukan pelanggaran di lapangan. Sebaiknya terlebih dahulu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan panwascam sehingga bisa diambil keputusan yang tepat dan terarah.

"Seandainya PPL menemukan pelanggaran, sebaiknya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Panwascam dulu, agar bisa diambil tindakan sesuai tingkat pelanggarannya yang terjadi," saran mantan Ketua Panwaskab Bangkalan tersebut. = MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Rencana Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Bangkalan untuk mengajukan usulan raperda menyangkut tambang nonmineral harus menunggu lebih lama. Draf Raperda yang diajukan belum masuk ke program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2014, sehingga perlu upaya lanjutan agar secepatnya rancangan tersebut bisa segera dibahas di DPRD Bangkalan.

"Memang masih belum masuk prolegda tahun ini. Meskipun begitu, raperda tersebut akan diupayakan masuk karena sifatnya darurat," kata Kabag hukum setkab Bangkalan, Abd Komar Setiadjit Menurutnya, selama Raperda yang mengatur masalah pertambangan masih dalam kajian, pemkab Bangkalan telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) No 2 tahun 2014 tentang penataan usaha pertambangan mineral nonlogam dan batuan. Hal itu untuk mengatur sementara mengenai aturan jualbeli bahan tambang nonmineral.

"Khawatir Sumber Daya Alamnya sudah habis. Selama Raperda dalam kajian, kita mengacu pada Perbup ini," terangnya.

AK, panggilan akrabnya menambahkan, dalam perbup tersebut berkaitan dengan aturan menjual bedel ke luar daerah.

Disebutkan harus ada izin khusus dari pemkab Bangkalan. Hal itu mengingat menipisnya SDA yang terus dieksplorasi untuk kebutuhan di luar daerah, sehingga perlu membatasi penjualan hasil tambang nonmineral tersebut.

"Mengingat masih dalam draf, diatur dengan Perbup No 2 tahun 2014 tentang penataan usaha pertambangan mineral nonlogam dan batuan. Untuk itu kalau ada pengiriman bedel keluar daerah harus ada izin khusus dari Bupati," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Moh Fahri menjelaskan draf raperda yang diusulkan mengatur tentang aturan pertambangan daerah.

Draf raperda-nya yang disusun sesuai dengan UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral, perizinan pertambangan.

Selama Raperda tersebut masih dikaji ada Perbup yang mengatur masalah pertambangan nonmineral tersebut sebagai payung hukum dalam membatasi pengiriman bedel ke luar daerah. = MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

KRIMINAL

Tidak Pantas Menantu Bacok Mertua

doni heriyanto/koran madura

BARANG BUKTI. Motor Gery mengalami kerusakan yang cukup parah. Dalam insiden ini dinilai banyak kejanggalan. (Insert) Kondisi tulang wajah Gery sangat memprihatinkan.

Kader GMNI Memprihatinkan Hasil Rontgen: Tulang Wajahnya Mengalami Rusak Berat

BANGKALAN - Sudah sepekan Gersom Ary Sepvianto atau Gery ,(21), kader GMNI Bangkalan, yang merupakan Mahasiswa Universitas Trunojoyo (UTM) asal warga Sidoarjo, dirawat di Rumah Sakit (RS) dr. Soetomo Surabaya. Hingga saat ini Gery masih terbaring di ruang intensive care unit (ICU). Berdasarkan hasil rontgen tiga dimensi tampak tulang wajah Gery mengalami kerusakan berat, mulai dari bagian dagu terjadi patah berbentuk segitiga.

"Kondisi itu tidak hanya menyebabkan gigi Gery rusak di bagian bawah, tapi juga merusak gigi bagian atas," ujar Ketua DPC GMNI Bangkalan, Divo Kurniawan Jayadi.

Menurutnya, kondisi di bagian hidung, yaitu kerusakan gigi bagian depan atas tersambung pada kerusakan tulang hidung. Bentuk tulang hidung Gery sudah tidak beraturan. Tulang pelindung mata sebelah kiri juga patah, di bawah mata terdapat tulang rahang yang keduanya kanan dan kiri bergeser ke belakang.

"Kesakitan yang teramat Gery rasakan di bagian kepalanya diduga disebabkan patah di bagian tengkorak depan, tepat di atas hidung, di antara mata. Tulang dahi yang retak tersebut diketahui mengenai jaringan di otak Gery," jelasnya.

Menurut dokter di RS Soeto-

mo kata Divo, sedikit gerakan di bagian kepala akan menyebabkan gesekan patahan tulang dahi itu pada otak. Sebab otak terdiri dari banyak jaringan darah, maka pendarahan selalu terjadi setiap saat Gery bergerak. Pada hari keempat perawatannya, Gery sempat sadarkan diri dan berinteraksi dengan kedua orang tuanya dan kawan-kawan dari GMNI yang selama ini menemaninya di RS. Namun untuk kebaikannya, dokter selalu membuatnya dalam kondisi tidur agar dia tak banyak bergerak.

"Atas kondisi itu Gery harus menjalani perawatan intensif dalam waktu lama. Kini, Gery dirawat tiga dokter spesialis, yakni dokter spesialis saraf, tulang, dan tulang hidung tenggorokan (THT)," ucapnya.

Informasi yang dihimpun dari tiga dokter tersebut, sambungn-

ya, hingga kini Gery masih belum siap dioperasi karena bengkak di bagian wajahnya. Banyak saraf di mulut, hidung, telinga, dan mata Gery yang mengalami kerusakan.

Gery akan dioperasi pengangkatan tulang-tulang rusak di wajahnya jika bengkak di wajahnya sudah berkurang.

"Selanjutnya, Gery akan menjalani rekontruksi tulang wajah dengan pemasangan pen. Untuk semua itu kebutuhan dana belum bisa dipastikan. Namun sejak awal pihak RS memperkirakan kebutuhan dana pengobatan Gery sebesar Rp 200 juta," paparnya.

Dikatakan Divo, kondisi rusaknya tulang wajah Gery membuat dirinya semakin yakin terkait dugaan adanya kejanggalan dalam kecelakaan tersebut. Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu hasil visum yang sudah dimintakan Polres Bangkalan ke pihak RS. Besar harapan Polres Bangkalan, benar-benar mengusut adanya kejanggalan secara tuntas.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKPB Sulistyono mengatakan berdasarkan surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan(SP2HP) dianyatakan sebagai kecelakaan murni. Namun pihaknya tidak keberatan jika ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dugaan penganiayaan itu bisa diproses lebih lanjut. "Ya tidak masalah jika ada bukti silakan dilaporkan," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Nasib tragis dialami Morjalan, (60), warga Kecamatan Kota Bangkalan.

Akibat dibacok menantunya sendiri, Badrun (35), warga Desa Jambu Kecamtan Socah, Sabtu lalu, korban hingga kini masih harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamrabu Bangkalan, karena kondisinya kritis.

“Saya tidak tega milihat kondisi suami saya. Saya berharap pengecut itu (Badrun) segera ditangkap dan dipenjara, karena dia sangat keterlaluan,” ucap Rohmah, istri Morjalan.

Perbuatan sadis menantunya itu, kata Rohmah, menyebabkan suaminya menderita luka yang cukup parah.

Di bagian dada kiri terus mengeluarkan darah. Bahkan Morjalan kesulitan bernafas.

Selain luka di dada, Morjalan mengalami luka di bagian tangan kanan akibat sabetan benda tajam yang dilakukan oleh Badrun.

Merasa tidak terima dengan perbuatan keji menantunya, Rohmah langsung melaporkan peristiwa pembacokan ke Polres Bangkalan. Ia meminta Badrun segera ditangkap dan diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Apalagi peristiwa pembacokan tanpa ada sebab yang jelas. "Badrun membacok suami saya tanpa sebab yang

jelas," sesalnya.

Diceritakan pada Sabtu malam setelah shalat magrib, Badrun sempat menanyakan Aisyah, istrinya. Dengan polosnya Rohmah mengaku tidak mengetahui keberadaan Aisyah, karena sudah dua hari putrinya tidak berada di rumahnya. Pada saat itu, Badrun mengaku akan menagih utang kepada Aisyah. Ketidaktahuan Rohmah tentang keberadaan Aisyah membuat Badrun tampak emosi.

"Badrun memukul kaca dengan menggunakan celurit yang dibawanya. Suami saya yang baru selesai solat isyak kaget dengan bunyi kaca pecah tersebut dan langsung mendatangi Badrun, tapi tanpa memberi penjelasan Badrun langsung membacokkan celuritnya pada suami saya," jelasnya.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono mengatakan sudah menerima laporan dari keluarga korban.

Pihaknya berjanji akan melakukan pemanggilan terhadap menantu korban. Jika panggilan tersebut tidak dipenuhi akan dijemput paksa. Bahkan pihaknya siap melakukan pengejaran jika Badrun kabur.

“Kami sudah mengkantongi nama pelaku pembacokan itu.

Kami sudah mengerahkan anggota kami agar kasus tersebut cepat ditangani dan diselesaikan,” janjinya. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

KRITIS. Morjalan (60) korban pembacokan, warga Kecamatan Kota Bangkalan saat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit akibat luka bacokan yang cukup parah yang dilakukan oleh menantunya sendiri, Badrun (35), warga Desa Jambu Kecamtan Socah.

KORAN Bangkalan MADURA

Industri Lokal

Bangkalan OO

KORAN MADURA SENIN 7 APRIL 2014

SENIN 7 APRIL 2014| |TAHUN No. 0336 |IIITAHUN III No. 0336

doni heriyanto/koran madura

SUVENIR. Berbagai macam bentuk celurit dan pisau yang dijual di sekitar wisata religi Syaichona Kholil Bangkalan.

Suvenir Celurit Menjanjikan Celurit senjata khas Madura identik dengan tradisi carok (saling bunuh) untuk mempertahankan harga diri. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan zaman, saat ini celurit bukan lagi menjadi senjata tajam yang menakutkan, namun juga sebagai suvenir. Tak heran, jika wisatawan yang datang berziarah ke makam Syaichona Kholil Bangkalan, sangat tertarik untuk membeli cinderamata tersebut.

Begitu tingginya peminta suvenir celurit Madura dimanfaatkan oleh Samsul Hidayat, (30), warga Desa Martajasan yang sehari-hari berbisnis celurit tersebut di area wisata religi di kota salak ini. Kondisi tersebut sangat menguntungkan baginya. Apalagi ia menyediakan berbagai macam bentuk dan ukuran, sehingga para wisatawan dapat dengan leluasa memilih suvenir sesuai dengan keinginan. Tidak hanya celurit pisau dan senjata khas Madura lainnya juga dise-

diakan.

"Banyak yang sangat tertarik dengan celurit Mas, disamping memang bentuknya yang berbeda juga kualitasnya cukup bagus," ujarnya.

Sebagai senjata khas Madura, celurit memang tak bisa dipisahkan dengan laki-laki di sana. Senjata tajam ini akan selalu dibawa pergi para lelaki di Madura. Tak heran jika bentuk celurit bermacammacam bentuknya sesuai dengan keinginan pemiliknya.

Jika dibawanya secara terbuka,

bentuknya lebih besar. Ada juga yang disembunyikan di balik pakaian maka bentuknya lebih kecil. Namun seperti itu sudah berubah.

Celurit kini diproduksi sebagai cenderamata, celurit kini mempunyai daya jual yang tinggi. Yang membedakan celurit suvenir dan senjata tajam adalah bahan bakunya. Jika celurit sebagai senjata tajam akan menggunakan besi baja.

Namun untuk suvenir terbuat dari stainlis steel, sehingga akan kelihatan mengkilat,

meski tumpul.

"Bahan yang membedakan Mas, saya pesan sama pengrajin di Desa Terongan, Kecamatan Gali. Keuntungannya ya lumayan. Apalagi kalau sudah ada yang dari Banjarmasin pasti nawarnya itu dengan harga tinggi,'' tuturnya.

Kendati begitu, cara pembuatan kedua jenis celurit ini tetap sama dan sederhana. Dari memilih logam yang kemudian dipanaskan selanjutnya dipukul untuk mendapatkan celurit yang diinginkan. Harga

celurit sebagai suvenir ini juga cukup bervariasi. Tidak jarang para wisatawan mencari celurit yang asli. Sebab memang para wisatawan sengaja ingin memiliki celurit asli Madura.

Namun stok untuk celurit yang asli sangat minim, karena di sekitar lokasi wisata hanya menyediakan suvenir saja.

"Ya banyak Mas, kadang wisatawan itu cari yang asli.

Tapi kami kan menyediakan suvenir. Kalau pesan baru bisa," paparnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

Neter Kolenang

SENIN 7 APRIL 2014 SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

MADURA

No. 0336 | TAHUN III

PO

KHAIRUS SUCI

Motivasi Menjadi Dasar Prestasi ila kita belum merasakan bekunya musim dingin, mungkin kehangatan musim semi tidak akan terasa terlalu menyenangkan. Pula jika kita tidak pernah sekali-sekali merasakan pahitnya kehidupan, maka kemakmuran akan terasa hambar dan biasa-biasa saja. Iya, mengarungi hidup itu memang butuh perjuangan, bahkan tak jarang, balutan keringan kadang menjadi bumbu

dalam mengarungi hidup.

Khairus Suci, perempuan kelahiran Aeng Deke, Bluto ingin menjadikan keringat hidup itu sebagai motivasi. Sebab jalan terjal itu akan menjadi energi jika itu dijadikan sebagai dasar motivasi. Orang yang mampu bertahan untuk yang kuat akan membuat seseorang selalu berjuang untuk menuai hasil maksimal. Sehingga bagi perempuan kelahiran Sume-

DESTYANA ELLINGGA PRATIWI

Kembangkan Pertanian Bumi Pertiwi Indonseia kaya akan potensi alamnya. Namuan potensi itu masih belum terkelola secara maksimal. Ironisnya pola pikir petani di bumi pertiwi ini hanya bisa menjualnya dalam bentuk mentahnya kenegara tetangga. ealita dinegeri surga ini, menggugah perempuan yang mengaku namanya Destyana Ellingga Pratiwi, teketuk hatinya dan berangan-angan besar untuk mengembangkan lahan pertanian dan mengelolahnya secara maksmal.“Indonesia merupakan negara agraris terbesar di dunia, Namun pengelolaan belum maksimal dan terkesan masih tardisional,” katanya.

Destyana panggilan akrabnya, mengaku telah menimba Ilmu Pertanian di National Pingtung University Taiwan. Pengalamannya selama satu tahun mengenyam dunia pendidikan di Negara tersebut, banyak memperoleh pengetahuan serta mendapatkan berbagai pengalaman.

“Sangat beda pengelolaan pertanian di Negara itu,” ceritanya sembari menujukkan foto kenangannya di kampus favoritnya.

Dia sedikit menjelaskan pengalaman di negeri perta-

nian di Taiwan. Semua tanaman pertanian dikelola secara betul, termasuk pengelolaan limbah pertanian. Seperti jerami padi di jadikan pupuk untuk lahan pertanian.

“Secara otomatis petani tidak tertarik menggunaan ba-

han kimia.

Dan pengelolaannya menggunakan sistem kooporatif melalui koperasi petani,” tegasn perempuan yang mengaku hobi berpetualang pengalaman itu.

Sejuta pengalaman yang diperolehnya, Destyana berkeinginan besar memberikan pengalamannya ke petani-petani yang ada di Indonesia.“Saya ingin pertanian Indonesia ini bisa maju, dan mampu meningkatkan produktifitas pertaniannya pasca panen,” harapnya.

Karena itu, dia berkeyakinan pertanian yang ada di Bangsa ini cukup luas dan potensial untuk dikelola, selain tanahnya yang subur juga luas.“Memang di Taiwan lahan pertaniannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia,” pungkas Destyana. =Mahfud Hidayatullah

nep, 05 Mei 1991 tersebut ingin menjadi pribadi yang luar biasa, memiliki karakter hebat dan memiliki keseimbangan hidup yang menjadikannya sebagai manusia extra ordinary.

“Saya termotivasi oleh sosok Siti Aisyah dan Siti Khadijah. Mereka berdua merupakan perempuan yang ideal.

Siti Khadijah merupakan salah satu ummul mu’minin yang setia dan taat pada suaminya.

Semenjak menjadi istri Nabi Muhammad, Khadijah selalu menjadi air bagi Nabi, bahkan seringkali menenangkan nabi saat sedang gundah gulana.

Sebagai sebuh contoh, ketika Nabi SAW mendapatkan dirinya mengalami sesuatu yang menyedihkan, baik berupa penolakan, pendustaan, ejekan terhadapnya atau penghindaran orang sekitar,” katanya. =SYAMSUNI