e Paper Koran Madura 09 Januari 2014

KAMIS

9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III ECERAN Rp. 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

KORAN MADURA

SETAN MERAH MAKIN TERPURUK OLAHRAGA | 15

Pengungsi Sinabungh Terus Bertamba NASIONAL |4

Sakit Mata Hari ini giliran Matrawi datang sendirian ke dokter. Ia mengeluhkan sakit pada matanya setiap minum kopi.

Matrawi

Dokter

Matrawi

: Dok… setiap saya minum kopi dari cangkir, rasanya mata kanan saya seperti ada yang menusuk-nusuk dok. : Oooo.. itu yah masalahnya. Kalau begitu, setiap mau minum kopi keluarkan dulu sendoknya dari dalam cangkir. : O… Terima kasih, Dok..

Matrawi

1

0328-6770024 KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III www.koranmadura.com

KPK Siapkan Brimob untuk Panggil Paksa Anas

KORAN MADURA 2 Utama Berita

KORAN MADURA

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

SKANDAL HAMBALANG

ICW Sarankan Anas Penuhi Panggilan KPK JAKARTA- Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menyarankan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika memang merasa tidak bersalah.

“Jika dia merasa benar, sebaiknya datang memenuhi panggilan KPK untuk menjelaskan kebenaran itu,” kata Ade di Jakarta, Rabu.

Menurut Ade, sikap Anas yang mangkir atau tidak memenuhi panggilan KPK justru mengesankan deklarator organisasi kemasyarakatan Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) itu ketakutan.

“Apalagi ada prediksi Anas akan ditahan,” kata Ade. Anas mangkir dari panggilan KPK pada hari Selasa (7/1) untuk diperiksa sebagai tersangka kasus Hambalang.

Melalui Juru Bicara PPI Ma’mun Murod, Anas menyatakan tidak memenuhi panggilan KPK bukan karena takut ditahan, melainkan karena ada hal yang tak jelas dalam surat perintah penyidikan (sprindik) KPK. Pengurus PPI Tri Dianto menyebutkan sebenarnya Anas berniat memenuhi panggilan KPK. Namun, kemudian

batal karena ada informasi yang menyebutkan pimpinan KPK berinisial BW datang ke Cikeas bersama dengan Wamenkumham Denny Indrayana sehari sebelum jadwal pemanggilan Anas.

Menurut Ade, ada upaya membelokkan kasus Anas ke ranah politik dengan menyebut adanya pertemuan pimpinan KPK dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat di Cikeas.

“Hal ini supaya KPK dianggap sebagai alat politik dan Anas jadi korban,” kata Ade. Menurut dia, pembelokan kasus korupsi ke arah politik biasa terjadi dalam penanganan kasus korupsi yang menjerat politikus.

“Memang salah satu konsekuensi melawan korupsi politik pasti ada perlawanan balik,” kata Ade. Kendati demikian, kata Ade, masyarakat akan tetap mendukung segala upaya KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi selama KPK tetap mengambil langkah hukum untuk kepentingan penegakan hukum semata.

“Publik sudah makin cerdas dan bisa menilai siapa aktor antagonis dan protagonis dalam hal ini,” katanya. = ANT/SIGIT PINARDI

Anas Urbaningrum

Tersangka Kasus Hambalang

2

KPK Siap Kerahkan Brimob untuk Anas Johan Budi: Kita Bisa Tegas kalau Mangkir Lagi JAKARTA-Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan dipanggil paksa bila tiga kali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Upaya paksa ini dilakukan jika tersangka Anas tidak kooperatif.

Bahkan lembaga antirasuah ini telah meminta bantuan dari Brimob untuk mengantisipasi perlawanan dari loyalis Anas. “Kita akan bisa bertindak tegas kalau mangkir lagi,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Rabu (8/1).

Seperti diketahui, Anas Urbaningrum tidak memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah dalam proyek Hambalang dan proyek lainnya. Alasannya, Anas merasa masih tidak mengerti atas sangkaan korupsi terhadapnya.

Johan mengaku, KPK punya standar operasional prosedur dalam melakukan upaya terhadap hal-hal yang mengganggu penyidikan. Namun, KPK terlebih dahulu menggunakan mekanisme persuasif dalam memanggil seorang tersangka. Hal itu pun, kata Johan, sudah dilakukan terhadap Anas, tersangka kasus Hambalanga, dengan mengirimkan surat panggilan. “Kalau mangkir lagi, kemudian mangkir lagi, ada pemanggilan paksa,” katanya.

Pemanggilan paksa tersebut, kata dia, dilakukan dengan menjemput tersangka di kediaman tersangka.

Bahkan, jika terjadi perlawanan dari Anas dan para pendukungnya, KPK tak segan menggunakan cara keras, seperti memakai senjata api, dibantu anggota satuan Brigade Mobil dari Kepolisian.

“Tapi kalau ada tersangka yang membahayakan dalam upaya menjemput paksa, itu dilihat apakah melakukan perlawanan atau tidak.

Karena penyidik di-backup Brimob, tentu berpakaian lengkap dengan membawa senjata,” jelas Johan.

Johan menjelaskan, penyidik KPK akan menunggu kedatangan Anas untuk diperiksa pada Jumat mendatang.

Jika sampai batas waktu ditentukan, dia mengatakan maka penyidik bakal melakukan upaya paksa. “Akan ditunggu sampai sore atau siang. Jika sudah ada indikasi dia tidak hadir, tentu ada upaya paksa,” sambung Johan.

“Mangkir itu kan tidak kooper-

atif (bekerja sama). Ada pemanggilan paksa. Biasanya penyidik yang datang untuk menjemput tersangka itu.

Jemput paksa itu kalau tidak kooperatif. Biasanya kalau ada perlawanan, maka penyidik dibantu atau petugas kepolisian,” ujar Johan.

Namun, Johan tak ingin berandai-andai. Menurut dia, KPK masih mengedepankan sisi persuasif dalam proses penyidikan Anas. “Saya ini masih berpikir positif Anas sebagai warga negara akan memenuhi panggilan nanti. Jadi kita tidak boleh ada kesimpulan atau asumsi Anas bakal tidak hadir Jumat nanti,” tegas Johan.

Kemarin Anas dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai

tuduhan Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Ma’mun Murod Al Barbasi. “Ini sudah urusan KPK. Tim KPK tengah merumuskan langkah hokum yang akan diambil,” jelas Bambang.

Bambang memastikan, langkah hokum terhadap Ma’mun tidak akan menganggu proses hokum terhadap Anas. Bahkan dia menggaransi, siapa pun tidak bias menganggu proses hokum di KPK. “Siapapun yang berupaya mengacaukan penegakan hokum akan menerima akibat dan konsekwensi hokum. Jadi, jangan main-main dengan KPK,” tegasnya.

Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Julian Aldrin

tersangka. Anas mangkir. Alasannya, Anas tidak mendapatkan kejelasan perkara apa yang disangkakan oleh KPK. Karena dalam surat panggilan itu disebutkan diperiksa dalam kasus Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Proyek-proyek lainnya itulah yang dipertanyakan Anas dan koleganya.

“Kami masih berharap Anas kooperatif hadir ke KPK, sehingga tidak perlu dipanggil paksa,’’ kata Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen di Jakarta, Rabu.

Zulkarnaen selanjutnya mengatakan, demi cepat tuntasnya kasus ini, setiap tersangka, terperiksa, dan saksi seyogianya kooperatif saat dipanggil KPK. “KPK selalu berharap bagi yang terperiksa, tersangka atau saksi bisa hadir sesuai panggilan, ini untuk kelancaran penuntasan kasus ini,” paparnya.

Pasha menegaskan pernyataan Ma’mun Murod itu ngawur, dan tidak berdasar.

“Tak pernah ada pertemuan antara SBY dan Bambang serta Denny di Cikeas pada Senin itu. Kenyataannya tidak seperti itu. Kok ngarangnya sampai sejauh itu ya?” kata Julian mempertanyakan kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, Rabu (8/1).

Dua loyalis Anas, Ma’mun dan Tri Dianto sebenarnya sudah menyampaikan permintaan maaf seca terbuka kepada Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana dan Bambang Widjojanto.

Namun Deny menilai permintaan maaf tersebut tak dilakukan dengan tulus. “Mereka saya baca mengirim rilis meminta maaf atas fitnah yang mereka katakan kemarin, tetapi sambil balik mengancam. Itu permintaan maaf akal-akalan,” kata Denny dalam siaran persnya (Rabu, 8/1).

Langkah Hukum Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto tengah merumuskan langkah hokum terkait

= ANT/SIGIT PINARDI

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 9 JANUARI 2014 KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III No. 0277 | TAHUN III

ant/lucky r

SAMPAH BERSERAKAN DI JALAN. Pengendara motor melintas di dekat sampah yang berserakan di jalan Muara Kamal, Kamal, Jakarta Utara, Rabu (8/1).

GEDUNG BARU DPR

Marzuki: Saya Siap Mengganti 1000 kali Lipat JAKARTA-Nama Ketua DPR Marzuki Alie kembali disebut masuk dalam pusaran korupsi. Politisi Partai Demokrat itu dituding ikut cawe-cawe proyek pembangunan Gedung Baru DPR yang diperkirakan membutuhkan anggaran mencapai Rp 1,1 triliun.

Dugaan keterlibatan politisi Demokrat ini mencuat setelah Mantan Kepala Divisi I PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor mengaku pernah dipanggil politisi Marzuki.

Dalam sidang lanjutan kasus Hambalang dengan terdakwa Deddy Kusdinar, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (7/1/2014), Teuku Bagus Muhammad Noor Maruzki menjadi inisiator pertemuan yang dilakukan sebelum ditentukannya pemenang tender proyek tersebut. Meski tak menungkas secara detail, Teuku tak menampik Marzuki memiliki kepentingan atas pemanggilan tersebut.

“Nah, yang punya kepentingan itu siapa kalau saya yang dipanggil ke DPR? Ya dia (Marzuki Alie),” ungkap tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang.

Marzuki mengaku pernah bertemu, Teuku Bagus Muhammad Noor di ruang kerjanya, di gedung DPR Senayan. Namun pertemuan itu dalam kapasitasnya sebagai pimpinan lembaga untuk memastikan soal adanya dugaan permainan dalam proyek pembangunan gedung DPR yang baru.

Pertemuan itu diakui Marzuki dilakukan atas inisiatif dirinya karena dirinya mencurigai ada permainan dalam proyek itu. Disitu saya ingatkan mereka untuk bekerja dengan baik karena proyeknya proyek negara, perusahaan yang mengerjakan juga BUMN. Marzuki membantah keras tudingan bahwa dirinya menerima Rp1 miliar dari proyek itu.

Marzuki berjanji akan mengganti 1000 kali lipat kalau memang dirinya terbukti menerima uang tersebut. Dia pun merasa ada orang dibalik Teuku Bagus yang mengatur fitnah terhadap dirinya. ”Saya sudah tahu orang ini tidak beres sejak awal, makanya saya minta Menteri Mustafa Abu Bakar untuk memecatnya.

Saya dan beberapa pimpinan pun mengadakan rapat karena kondisi itu dan kemudian rapim membatalkan proyek tersebut,” cetusnya. = GAM/ABD

33

Kinerja PPK-PPS Harus Dievaluasi JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta KPU Kabupaten/ Kota melakukan evaluasi terhadap kinerja panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).

Evaluasi itu penting untuk memastikan petugas PPK dan PPS yang akan diperpanjang masa tugasnya selama 9 bulan ke depan benar-benar memiliki integritas, independensi, dan profesional.

“Pekerjaan di tingkat operasional seperti PPK dan PPS tantangannya sangat berat. Sehingga sukses Pemilu tidak dapat dilepaskan dari kinerja jajaran penyelenggara secara keseluruhan, termasuk badan penyelenggara ad hoc.

Karena itu, KPU Kabupaten/Kota perlu memberi perhatian serius dalam mengangkat dan menetapkan kembali PPK dan PPS untuk 9 bulan ke depan,” tegas Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Kantor KPU Jakarta, Rabu (8/1).

Menurutnya, peran PPK dan PPS memang sangat vital sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Kewenangan PPS dalam melakukan rekapitulasi suara yang sempat ditiadakan pada Pemilu 2009 kembali dimunculkan pada Pemilu 2014.

Demikian juga dalam pasal 45 huruf t, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu memberikan tambahan tugas kepada PPS yakni kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat.

Oleh sebab itu, kapasitas yang dibutuhkan dari setiap penyelenggara di tingkat operasional tidak hanya dalam tataran teknis administratif, tetapi kemampuan komunikasi dan bersosialisasi dengan masyarakat juga penting.

“Apalagi, KPU menargetkan partisipasi 75 persen,” ujar Ferry.

Untuk mendukung program sosialisasi di tingkat badan ad hoc seperti PPK dan PPS, dalam anggaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014, KPU sudah menyiapkan tiga kali kegiatan sosialisasi yang akan dikelola PPK dan PPS. Dia berharap, dengan kegiatan sosialisasi di tingkat PPK dan PPS, masyarakat semakin sadar

akan penting Pemilu sebagai sarana untuk membangun bangsa dengan cara memilih calon anggota DPR, DPD dan DPRD yang berkualitas. “Bagaimana strategi sosialisasi yang akan dilakukan setiap PPK dan PPS, itu tergantung kreasi dan inovasi masingmasing. Yang penting pesan yang ingin kita sampaikan untuk menggunakan hak pilih pada 9 April 2014 dapat ditangkap dan dipahami masyarakat,” ungkapnya.

Kapasitas PPK dan PPS kata Ferry juga akan ditingkatkan dengan pemberian bimbingan teknis (bimtek) terutama bimtek pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Apalagi, lanjut Ferry, PPK dan PPS sangat potensial digugat bahkan dipidanakan oleh parpol dan caleg yang merasa dirugikan dengan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara.

Dengan demikian jelasnya, petugas PPK, PPS dan KPPS penting memahami semua jenis formulir yang akan diisi. Sebab pelanggaran dapat terjadi bukan karena disengaja, karena kelalaian pun tetap dinilai sebagai pelanggaran. “Aspek kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan penting untuk dijaga,”pungkasnya. = GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

OBAT DAN MAKANAN

BPOM Musnahkan Produk Ilegal JAKARTA-Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) telah melakukan 23 kali pemusnahan terhadap obat dan makanan ilegal di Indonesia sepanjang 2013. Total nilai keekonomian dari kegiatan pemusnahan ini mencapai Rp22,5 miliar.

ant/irsan mulyadi

MENGUNGSI DARI DESA. Sejumlah warga dan anak-anak menunggu mobil truk yang akan mengantarkan mereka mengungsi dari Desa Payung yang terkena dampak debu vulkanik erupsi Gunung Sinabung, Karo, Sumut, Rabu (8/1). Sedikitnya 22.145 warga mengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung

ERUPSI SINABUNG

Warga Terus Mengungsi LANGKAT, SUMUT- Pengungsi erupsi gunung Sinabung Kabupaten Tanah Karo di penampungan pengungsi di Desa Telagah Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, setelah erupsi yang terus meningkat kini mencapai 500 jiwa.

“Ada 500 jiwa warga yang mengungsi dari Tanah Karo akibat erupsi gunung Sinabung,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat Hardianul Zally di Stabat, Rabu.

Hardianul menjelaskan pasca kondisi gunung Sinabung yang terus mengeluarkan awan panas, membuat sejumlah warga kabupaten Tanah Karo khususnya dari kecamatan Naman Teran, kembali mengungsi ke Langkat ini, berdasarkan data yang dihimpun hingga pukul 08.00 Wib. “Sekarang ini 500 jiwa pen-

katnya pengungsi yang datang ke lokasi penampungan, selain itu juga telah disalurkan 100 selimut kepada pengungsi yang baru datang.

Untuk stok bahan makanan dan obat-obatan masih cukup, untuk didistribusikan kepada para pengungsi, katanya.

gungsi di lokasi pengungsian dari sebelumnya 340 jiwa yang ditampung di lokasi pengungsian,” katanya.

Mereka itu terdiri dari 150 kepala keluarga, 257 jiwa lakilaki dan 243 jiwa perempuan, dimana peningkatan kedatangan para pengungsi ini setelah gunung Sinabung beberapa kali terus melakukan erupsi, sehingga warga yang tadinya

sempat pulang kini kembali ke lokasi pengungsian.

Kepala BPBD Langkat itu juga menambahkan bahwa masa perpanjangan tanggap darurat diperpanjang hingga 18 Januari mendatang.

Hardianul juga menjelaskan bahwa BPBD Langkat akan menambah satu tenda lagi untuk menampung para pengungsi karena mening-

Salah seorang pengungsi Adi Barus menjelaskan bahwa mereka kembali mengungsi karena khawatir dengan kondisi gunung Sinabung yang kembali mengeluarkana wan panas.

Bahkan sejumlah perladangan dan perkebunan yang berada di desa sekitar gunung Sinabung sudah rawan terkena awan panas, sehingga warga harus kembali melakukan pengungsian.

Padahal sebelumnya sejumlah warga yang mengungsi ke Langkat ini sudah mulai kembali ke desa mereka guna melihat kondisi rumah dan areal perladangan, namun hingga sekarang ini warga yang mengungsi kembali bertambah. = ANT/ IMAM FAUZI

“Pemusnahan dilakukan oleh Badan POM daerah, seperti Pekanbaru, Bandar Lampung, DKI Jakarta, Palangkaraya, Palembang, Medan, Batam, Semarang, Serang, Jayapura, Banjarmasin, Yogyakarta, Kupang, Mataram, Denpasar, Pontianak dan Manado,” ujar Kepala Badan POM Roy A Sparringa di Jakarta, Rabu (8/1).

Menurut Roy, pengawasan obat dan makanan 2013 difokuskan pada pencegahan peredaran obat dan makanan ilegal serta penegakan hukum melalui pengawasan pre dan post market. Untuk pengawasan pre-market, kata dia, sepanjang 2013 Badan POM telah menerbitkan persetujuan izin edar obat sebanyak 7.866 izin, obat tradisional sebanyak 2.367 izin, suplemen makanan sebanyak 3.231 izin, kosmetik sebanyak 26.271 izin dan pangan sebanyak 13.980 izin.

Terkait pengawasan post-market di bidang pangan, jelas Roy, Program Aksi Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) 2013 berhasil mencapai target 80,79 persen sampel memenuhi syarat (MS) atau mengalami kenaikan 4,79 persen dibandingkan dengan 2012.

“Hasil ini merupakan hasil intervensi terhadap 16.993 sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah,” imbuhnya.

Sementara itu, lanjut Roy, pangan tanpa izin edar (48,54 persen dari temuan) dan pangan kedaluwarsa (40,42 persen dari temuan). Temuan ini merupakan yang terbanyak dari hasil intensifikasi pengawasan pangan menjelang Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru 2014.

“Total nilai keekonomiannya mencapai Rp12,65 miliar,” tegas Roy. Dia menyebutkan, Badan POM juga telah melakukan pengawasan obat ilegal termasuk palsu yang dipromosikan melalui internet. Melalui Operasi Pangea VI 2013 yang dikoordinir oleh International Criminal Police Organization, Badan POM menemukan 129 situs website yang memasarkan obat ilegal dan atau palsu.

“Nilai keekonomian temuan ini mencapai Rp5,59 miliar,” ucapnya.

Selain Pangea VI, Badan POM juga berpartisipasi dalam Operasi Storm IV dan berhasil menyita obat, obat tradisional, kosmetika dan suplemen makanan ilegal dengan nilai keekonomian mencapai Rp5.68 miliar. = GAM

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 9 2014 JANUARI KAMIS 9 JANUARI | No. 02772014 | TAHUN III No. 0277 | TAHUN III

55

MIGAS

Pertamina Lifting Perdana Saharan Crude Aljazair

ant/idhad zakaria

ARMADA KAPAL PERTAMINA. Awak Kapal menaiki Kapal MT. Gunung Geulis yang dipersiapkan untuk mengambil hasil lifting minyak mentah Saharan Crude milik PT. Pertamina di Aljazair, usai dilakukan pelepasan secara simbolis di Pelabuhan RU IV Cilacap, Jateng, Rabu (8/1). Dari total 201 unit kapal yang dioperasikan oleh PT. Pertamina, 59 unit merupakan kapal milik Pertamina dan 142 sisanya merupakan kapal sewa. Kapal MT. Gunung Geulis merupakan satu dari armada kapal Large Range (LR) Crude Oil milik PT. Pertamina yang memenuhi persyaratan SIRE.

BI Rate Diprediksi Tetap 7,5 Persen Isu Global Akan Menjadi Pertimbangan Utama JAKARTA-Bank Indonesia (BI) diperkirakan masih akan menahan suku bunga acuan atau BI Rate di level 7,5%.

Hal ini disebabkan oleh masih gencarnya isu global yang terjadi di AS. “Dengan adanya isu global yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dan catatan makro ekonomi domestik yang belum membaik, saya perkirakan BI masih akan mempertahankan BI Rate di level 7,5%,” ujar pengamat perbankan Paul Sutaryono di Jakarta, Rabu (8/1).

BI akan menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan pada Kamis (9/1). Salah satu keputusan yang akan diambil bank sentral dalam RGD ini adalah menetapkan besaran BI Rate Januari 2014.

Menurutnya, isu-isu global masih akan menjadi perhatian BI dalam memutuskan kebijakan moneter, terutama terkait dengan pergantian Chairman

Dengan adanya isu global yang terjadi di Amerika Serikat (AS) dan catatan makro ekonomi domestik yang belum membaik, saya perkirakan BI masih akan mempertahankan BI Rate di level 7,5%

Paul Sutaryono

Pengamat Perbankan Federal Reserve AS dan sejumlah kebijakan moneter global yang seiringan dengan membaiknya perekonomian Eropa dan AS.“BI

sampai saat ini masih menanti tindak lanjut pergantian Gubernur The Fed yang baru. Jadi, menurut saya BI Rate masih akan tetap atau tidak berubah pada level 7,5%,” ujarnya.

Paul menambahkan, selain adanya faktor global, perkiraan ditahannya BI Rate di angka 7,5% tersebut juga dipengaruhi pada sejumlah catatan positif indikator makroekonomi dan kegiatan transaksi internasional.

Dia menjelaskan, pada beberapa bulan terakhir, tren inflasi terus melandai, defisit neraca transaksi berjalan terus mengecil dan terjadinya surplus neraca perdagangan. Dimana hal tersebut dinilai akan menjadi alasan BI untuk tidak mengubah kebijakan suku bunganya. “Inflasi melandai, meski nilai tukar Rupiah masih melemah terhadap dollar AS, namun diperkirakan BI Rate akan tetap ditahan oleh Bank Indonesia,” tutup Paul. = GAM

CILACAP-PT Pertamina (Persero) untuk pertama kalinya akan melakukan lifting minyak mentah Saharan Crude yang diproduksi dari lapangan minyak hasil akuisisi perusahaan di Aljazair.

Lifting perdana tersebut akan dilakukan menggunakan kapal milik Pertamina MT Gunung Geulis dengan volume kargo 600.000 barel.MT Gunung Geulis, kapal milik jenis Large Range (LR) Crude Oil dengan bobot mati 107.538 MT, akan dilepas pada 9 Januari 2014 dari pelabuhan RU IV Cilacap dan akan mengarungi lautan Hindia, Terusan Suez, Lautan Mediterrania, sebelum mencapai pelabuhan tujuan, yaitu Arzew, Aljazair. MT Gunung Geulis secara simbolis akan dilepas oleh Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya dan Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto.

MT Gunung Geulis akan menempuh perjalanan selama sekitar 28-30 hari untuk dapat mengangkut kargo Saharan Crude sebanyak 600.000 barel dari pelabuhan yang dikelola oleh Sonatrach.

Kargo tersebut akan dibawa ke Indonesia untuk dibongkar di Pelabuhan Balikpapan yang selanjutnya diolah di RU V Balikpapan. Dengan pertimbangan kapasitas penyimpanan minyak mentah di Arzew dan lama waktu tempuh, kegiatan lifting Saharan

Crude Oil direncanakan sebanyak 2 bulan sekali. “Berlayarnya MT Gunung Geulis untuk mengangkut cargo hasillifting Saharan Crude merupakan bentuk komitmen Pertamina untuk selalu mejaga pasokan bagi ketahanan energi nasional.

Setelah aksi akuisisi Blok 405a milik ConocoPhilips, Pertamina kini mengelola tiga lapangan minyak utama, yaitu Menzel Lejmat North (MLN), EMK, dan Ourhoud. Pertamina memiliki 65% participating interest dan sekaligus bertindak selaku operator di lapangan MLN. Selain itu, Pertamina memiliki 16,9% participating interest di lapangan EMK serta 3,7% di lapangan raksasa Ourhoud,” kata Hanung di Cilacap, Rabu (8/1).

Produksi minyak bagian Pertamina (net to share) pada bulan Oktober 2013 sebesar 23.300 barel minyak per hari (BOPD) dan diharapkan akan terus meningkat hingga mencapai 32.000 BOPD pada tahun 2016-2017. Selain di Aljazair, pada tanggal 29 November 2013 Pertamina melalui anak perusahaan PT Pertamina Irak EP telah menyelesaikan proses akuisisi 10% PI pada lapangan super raksasa West Qurna Phase-1 (WQ1) di Irak dari Exxon Mobil.

Saat ini produksi lapangan WQ1 sekitar 500.000 barel per hari. = GAM

ant/dedhez anggara

HARGA KEDELAI NAIK. Pekerja menyelesaikan proses pembuatan tahu di industri tahu rumahan Bojongsari, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (8/1). Pengusaha tahu mengeluhkan harga kedelai yang kembali naik akibat dipicu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

SURAT UTANG

ASRI Berencana Terbitkan Obligasi JAKARTA-Lembaga pemeringkat utang, Fitch Ratings mengumumkan Alam Synergy Pte Ltd berencana menerbitkan surat utang yang akan dijamin oleh PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI).

Hasil penerbitan obligasi itu akan dipakai untuk membayar utang yang akan jatuh tempo pada 2017.

Sedangkan sisanya untuk pengembangan proyek properti di Indonesia dan general corporate purposes.

“Saat ini Fitch memberi peringkat ekspektasi atas rencana penerbitan obligasi senior tanpa jaminan dalam mata uang dolar AS oleh ASRI di posisi B+(EXP) atau stabil, dengan Recovant/joko sulistyo

MUSIM SUMBANG INFLASI. Sejumlah perahu nelayan tidak melaut dan bersandar akibat cuaca tidak menentu di Pelabuhan Ikan Pulau Setokok, Batam, Selasa (7/1). Tingginya permintaan komoditas ikan tidak dapat dipenuhi karena suplai dari nelayan tersendat akibat musim utara di perairan Kepulauan Riau. Menurut data Bank Indonesia Kantor Wilayah Kepri, hal itu menyumbang sebesar 0,45 persen atau 71 persen dari angka inflasi bulan Desember sebesar 0,65 persen (month to month/mtm) atau 8,24 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dari rata-rata nasional 0,55 persen.

Menjaga Likuiditas Transaksi Sewa Gedung Wajib Pakai Rupiah JAKARTA-Lembaga konsultan properti, Colliers International Indonesia mendorong pemerintah agar mewajibkan pengelola gedung untuk menyeragamkan ongkos sewa dengan menggunakan mata uang rupiah.

Langkah ini penting demi menjaga ketersediaan likuiditas di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. “Sekarang ini ada seruan dan keluhan dari pengusaha, terkait dengan banyaknya rental ruang-ruang gedung dengan menggunakan dolar AS. Memang sekarang sedang ada keinginan mengharuskan untuk mengubah ke rupiah,” kata Office Services Director Colliers, Bagus Adikusumo di Jakarta, Rabu (8/1).

Menurut Bagus, selama ini peraturan yang berlaku tidak secara tegas mewajibkan pengelola gedung untuk menerapkan uang sewa dengan menggunakan rupiah. “Sekarang, peraturan kita yang menginginkan perubahan dari dolar ke rupiah tidak menjadi wajib. Pengelola yang ingin tetap pakai dolar, tetap pakai dolar,”

tuturnya.

Bagus mengatakan, saat ini ada 30 persen pengelola gedung yang menerapkan ongkos sewa dengan menggunakan dolar AS. Dengan persentase yang tinggi tersebut, kata dia, hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu likuiditas dolar AS di dalam negeri. “Apalagi current

Sekarang ini ada seruan dan keluhan dari pengusaha, terkait dengan banyaknya rental ruangruang gedung dengan menggunakan dolar AS

Bagus Adikusumo

Office Services Director Colliers account deficit sudah berlangsung sangat panjang dan rupiah terus tertekan,” imbuhnya.

Di tengah melemahnya rupiah, kata Bagus, sebaiknya penggunaan dolar AS bisa lebih di arahkan un-

tuk kegiatan-kegiatan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri, seperti pada kegiatan impor.

“Yang jelas, sekarang ini belum ada kekuatan bagi pemerintah untuk mengubah dari dolar ke rupiah untuk sewa perkantoran dan housing,” ucapnya.

Saat ini aturan yang mengatur penggunaan mata uang rupiah dalam bisnis persewaan gedung ada pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/2013. Permendag itu menyebutkan bahwa dalam perjanjian sewa-menyewa harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Sementara itu, menurut Manager Residential Tenant Representation Colliers, Gene Sugandy, selama ini pengenaan ongkos sewa rumah tinggal dengan menggunakan dolar AS lebih banyak berlaku bagi ekspatriat.

“Penggunaan dolar untuk kegiatan sewa rumah bagi ekspatriat sangat wajar,” kata Gene.

Dia menegaskan, pemberlakuan transaksi menggunakan dolar AS bagi sewa rumah ekspatriat justru lebih dipengaruhi oleh keinginan konsumen. “Mereka (ekspatriat) tentunya lebih familiar menggunakan dolar daripada rupiah,” imbuhnya. = GAM

Saat ini Fitch memberi peringkat ekspektasi atas rencana penerbitan obligasi senior tanpa jaminan dalam mata uang dolar AS oleh ASRI di posisi B+(EXP) atau stabil, dengan Recovery Rating di ‘RR4

Leslie Tan

Juru Bicara Fitch ery Rating di ‘RR4,” ujar juru bicara Fitch, Leslie Tan melalui surat elektronik yang diterima Koran Madura di Jakarta, Rabu (8/1).

Dalam skala kecil, jelasnya, peringkat itu mencerminkan skala usaha ASRI yang kecil, konsentrasi proyek dan volatilitas yang melekat dalam usaha pengembangan properti. “Sebelumnya, lebih dari 50 persen dari penjualan marketing berasal dari proyek perumahan ASRI di Serpong,” ujarnya.

Fitch berekspektasi, secara bertahap perusahaan akan memiliki portfolio usaha yang lebih terdiversifikasi seiring dengan berkembangnya proyek hunian kedua ASRI di Pasar Kemis. Manajemen ASRI memperkirakan, Pasar Kemis akan berkontribusi sekitar 43 persen terhadap total penjualan marketing di 2013 atau lebih besar

dari 2012 yang sebesar 18 persen.

Leslie menyebutkan, pada 2014 akan menjadi tahun yang penuh tantangan untuk bisnis pengembangan properti kelas menengah ke atas, seperti proyek ASRI di Serpong. Dengan peraturan kredit kepemilikan rumah (KPR) yang lebih ketat dan pelaksanaan pemilu, jelas Leslie, hal ini akan menurunkan sentimen investor.

Fitch berekspektasi, penjualan yang lebih tinggi di Pasar Kemis dan pendapatan berulang yang stabil dari pusat perbelanjaan dan cultural parks akan dapat mengisi penjualan yang lebih rendah di Serpong.

“Pasar Kemis memiliki peran strategis dalam menangkap permintaan yang lebih stabil dari pembeli segmen menengah ke bawah dengan harga yang lebih terjangkau. Pembeli rumah pertama dikecualikan dari peraturan KPR yang lebih ketat,” tuturnya.

Dia menambahkan, ekspektasi Fitch menyebutkan bahwa penjualan dari Pasar Kemis yang terletak sekitar 15 kilometer dari Serpong akan memberi stabilitas pendapatan untuk ASRI. Leslie mengatakan, pada tahun ini, pengembang properti dengan pinjaman dalam dolar AS akan mengalami dampak negatif dari pelemahan rupiah. Sehingga, hal ini meningkatkan beban utang terhadap mata uang penjualannya.

“Pelemahan rupiah yang signifikan dan penjualan yang lebih rendah dari perkiraan memperburuk rasio utang ASRI yang diukur dengan presales/gross debt (2013F: 0,95x),” terangnya.

Meski demikian, kata Leslie, Fitch berekspektasi bahwa ASRI akan dapat menjaga profil utang sesuai dengan peringkatnya atau rasio presales/gross debt berada di atas 0,75x untuk periode 12 bulan ke depan. = GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

ertambangan mineral dan batu bara di Indonesia menjadi permasalahan yang tak kunjung berakhir. Sebab selama ini, banyak potensi pribumi itu diekspor ke negara lain oleh oknum yang tak bertanggungjawab. Sehingga penduduk pribumi sendiri menjadi tidak merasakan manfaat dari kekayaan buminya sendiri.

Untuk menangani permasalahan ini, pemerintah berupaya memberlakukan UU/4/2009 tentang Minerba mulai 12 Januari tahun ini.

Apabila UU ini sudah diberlakukan, maka akan banyak pengusaha yang gigit jari. Bila sebelumnya mereka dapat dengan leluasa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari bisnis mengekspor mineral mentah, namun setelah pemberlakuan UU Minerba itu mereka menjadi terbatasi dan tak bisa lagi mengekspor mineral mentah yang dikeruk dari bumi Indonesia.

Pemberlakuan UU Minerba mendatangkan harapan segar. Juga dapat memberikan semangat perbaikan pemanfaatan hasil bumi Indonesia. Akan tetapi, banyak pihak yang meragukan keampuhan UU Minerba itu. Muncul kekhawatiran UU Minerba akan senasib dengan perundang-undangan yang pernah ada sebelumnya di negeri ini, hanya menjadi legalitas formal, yang dalam penerapannya setengah hati, sehingga pelanggaran masih saja terus terjadi. Tentu saja pelanggaran itu terjadi karena banyak pihak yang berwenang menutup mata, seakan membiarkan penodaan undang-undang berlangsung terus sebelum ada pihak yang mempermasalahkannya.

Memang niat baik pemerintah mewujudkan penertiban ekspor mineral dan batu bara dengan penertiban undang-undang yang dilengkapi dengan peraturan lainnya patut diapresiasi. Apalagi benar-benar diterapkan, tentu akan membentuk kondisi penertiban minerba yang sangat menguntungkan bagi negara dan rakyat Indonesia.(*)

Opini

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

77

Politik itu Baik

salam songkem

Kemelut Minerba

KORAN MADURA

KAMIS 9 JANUARI 2014 No. 0277 | TAHUN III

Politik dipandang oleh banyak golongan sebagai perkara kotor, najis bahkan menjijikkan. Hal ini terlihat jelas dengan asumsi banyak orang yang menyebutkan bahwa politik itu kotor, politik itu najis dan lain sebagainya. Hingga akhirnya tak sedikit pula orang yang tidak mau berkecimpung di dunia perpolitikan.

M

emang, sudah sewajarnya jika banyak orang berasumsi demikian.

Sebab, realita di lapangan menyebutkan bahwa politik memang seperti itu. Namun perlu diketahui, kekotoran politik yang biasa dipandang oleh banyak kalangan, tidak serta merta dapat diambil kesimpulan bahwa politik itu kotor.

Sebab, pada dasarnya politik itu baik. Namun, karena terpedaya oleh orang-orang kotor yang berada di dalamnya, hingga akhirnya politik dipandang sebagai perkara yang menyebabkan kemadhorotan. Nah, paradigama seperti inilah yang secara tidak langsung membuat dunia perpolitikan di negeri ini dipandang sebelah mata. Alhasil, kebobrokan politik di Indonesia sedikit banyak telah diamini oleh banyak kalangan. Sebab, orang-orang baik yang mestinya mampu untuk berpolitik dan dapat merevolusikan negara ini menjadi lebih baik, justru menghindar dari kewajiban tersebut.

Dengan berdalih terhadap makolah yang menyebutkan ”wongkang soleh kumpulono”, membuat banyak orang baik tidak mau berkecimpung di dunia politik yang sudah terkenal dengan kekotorannya. Dengan kata lain,

kebanyakan dari mereka tidak mau terkena getah dari kekotoran politik. Padahal, jika dipikir secara rasional suatu sistem tidak akan menjadi buruk jika aktor atau pemerannya adalah orangorang buruk. Nah, inilah yang harus ditelaah lebih dalam bahwa hukum kausalitas berlaku. Sebab, pada dasarnya politik itu baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan arti dari kata politik itu sendiri. Arti kata politik memang beragam.

Namun, pada hakikatnya secara keseluruhan mengandung subtansi yang sama, yakni menunjukkan bahwa politik itu baik.

Pertama, politik berasal dari bahasa Yunani, berawal dari kata polis yang artinya sopan.

Yakni politik adalah perkara yang sopan. Dalam artian jika tidak sopan maka tidak pantas disebut politik. Kedua, politik berasal dari bahasa Inggris polite, yang memiliki arti menata. Yakni menata kota dan masyarakat agar terwujud tatanan negara dan masyarakat yang baik dan sentosa. Dengan kata lain sistem yang berada di dalamnya bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran semata.

Ketiga, politik dalam bahasa Arab yaitu siyasah, yang mempunyai arti mengurusi. Mengurusi dalam konteks ini identik dengan seorang pelayan yang mengurusi negara agar tercipta tataran negara dan masyarakat yang lebih baik.

Nah, dari ketiga kata tersebut, politik dapat juga diartikan sebagai seni untuk menata kota atau negara agar terlihat indah dan baik. Asumsi demikian secara tidak langsung telah menunjukkan bahwa politik itu baik. Sebab, pada dasarnya tujuan politik adalah untuk mencapai masyarakat madani dan mempunyai negara baldatun toyyiatun wa mubarokatun. Namun ironis, ketika kita melihat perpolitikan yang ada di negeri ini. Tentunya sangat bertolak belakang dengan ketiga istilah

tersebut. Dengan kata lain politik yang ada di negeri ini sedikit banyak telah mengalami distorsi dan disorientasi.

Potretnya demikian, keburukan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Inilah masalah yang kita hadapi. Politik yang sejatinya suci, bersih dan baik tersebut, karena dikelola dan diorganisir oleh orang-orang jahat hingga akhirnya membuat politik di negeri ini dicap sebagai perkara yang membawa kemadhoratan dan kemafsadatan.

Jika kita menginginkan politik di negeri ini kembali ke khitohnya, maka langkah konkrit yang harus kita lakukan adalah mengisi ranah politik dengan orang-orang baik. Sebab, hanya dengan jalan inilah kita dapat mencapai mayarakat madani dan mengabulkan cita-cita para founding fathers terdahulu. Yakni terciptanya masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Namun, untuk mewujudkan itu semua tentunya tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Sebab, perlu adanya sentuhan tangan oleh seluruh kalangan termasuk orang-orang baik itu sendiri. Dengan kata lain, perlu adanya sinergi yang harus dilakukukan secara berjamaah. Pasalnya jika segala sesuatu dikerjakan oleh orangorang baik secara berjamaah, maka sudah barang tentu hasil yang akan dituai pun lebih baik dan lebih optimal. Dalam tanda kutip hukum kausalitas atau

sunnatullah berlaku.

Politik Butuh Orang Baik Selain politik mempunyai arti di atas, politik juga diartikan dengan terbagi menjadi dua suku kata. Yakni dari kata “poli” dan “tik”. “Poli” berarti banyak dan “tik” adalah taktik.

Jika digabungkan maka politik mempunyai arti banyak taktik.

Memang asumsi tersebut juga benar. Sebab, politik dipandang banyak kalangan sebagai wadah untuk memperoleh kekuasaan, meskipun dengan berbagai cara.

Termasuk taktik kotor yang rentan terjadi, seperti suap menyuap, money politic, dan lain sebagainya. Ironis memang, namun inilah yang terjadi. Hal ini tak lain karena efek yang ditimbulkan oleh orang-orang baik tidak mau masuk ke ranah politik.

Kita semua tentu sepakat, jika kita tidak mau dipimpin oleh orang-orang jahat. Sebab, itu sama saja akan merusak citra bangsa dan membunuh rakyat secara perlahan. Oleh sebab itu, tak salah jika politik di negeri ini sangat membutuhkan orangorang baik. Alhasil, demi terwujudnya masyarakat madani dan terciptanya tatanan negara yang baldatun toyyibatun wa mubarokatun maka sesuai konsekuensinya orang-orang baik harus masuk ke ranah politik. Dengan kata lain hanya orang-orang baiklah yang nantinya dapat menyelamatkan dunia perpolitikan Indonesia yang telah mengalami bobrokisasi. Wallahu a’lam bi al-sowab=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORANKORAN MADURA PROBOLINGGO 8 MADURA

Lintas Jatim

KAMIS 9 JANUARI 2014 No. 0277 | TAHUN III

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

OPINI 8

KPU Mencoret 211 Nama Ganda SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menemukan 211 nama ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu legislatif (pileg) 2014. Jumlah tersebut ditemukan merata di Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-wilayah Kota Surabaya dan akan dicoret dari DPT pileg 2014.

"Sebanyak 5.015 TPS se-Surabaya jumlah nama yang ganda merata. Tapi update kita lakukan terus menerus hingga H-7 sebelum pencoblosan (9 April-red)," ujar Komisioner Bidang Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kota Surabaya, Edward Dewaruci, Rabu (8/1).

Edward mengatakan jumlah tersebut dari penduduk yang pin-

dah domisili, meninggal, serta mereka yang terdaftar ganda di beberapa tempat.

Hal ini dilakukan agar penyediaan surat suara pada pemilu nanti lebih akurat.

"Belum nanti koreksi ganda se kabupaten/kota di Jatim, atau ganda se Indonesia. Karena itu, update kali ini, diperkirakan sekitar 800 nama akan dicoret," ung-

kapnya.

Update data, lanjut Edward, sengaja dilakukan terus menerus hingga sepekan sebelum coblosan karena pergerakan pemilih tiap harinya memang selalu terjadi.

"Dilakukan dengan menerjunkan petugas di tingkat PPK di seluruh kecamatan yang ada di Kota Surabaya," ujarnya.

Data KPU Kota Surabaya, Pemilu 9 April 2014 jumlah pemilih di Surabaya mencapai 2.003.267 orang. Sedangkan, Pilkada Jawa Timur, 29 Agustus 2013 lalu, jumlah pemilihnya mencapai 2.019.200 orang.

Terpisah, Komisioner Divisi Teknik Penyelenggara dan Data

KPU Jawa Timur, Agus Mahfudz Fauzi mengatakan DPT sementara telah ditetapkan pada 2 Desember 2013 lalu. Saat itu, jumlah pemilih di Jawa Timur sebanyak 30.447.008 pemilih. Saat ini update jumlah DPT masih berlangsung dan dipastikan jumlahnya akan terus berkurang.

"Akan terjadi pengurangan jumlah pemilih sekitar 1 persen dari jumlah DPT yang sudah ditetapkan tanggal 2 Desember," ujar Agus.

Erward Dewaruci berharap masyarakat mau dan aktif mengikuti proses tahapan pemilu, sehingga pada hari H nanti partisipasi pemilih betul-betul

berkualitas, baik dari jumlah kehadirannya maupun pilihannya betul-betul yang diinginkan.

"Semisal, tahu ada kesalahan data di TPS, segara menginformasikan. Atau dimasa kampanye ini, mencermati partai mana dan calon siapa yang dipilih sehingga pada saat hari H," tegasnya.

Menyoal tanggal pemilihan, Erward mengatakan, masih banyak warga Kota Surabaya yang belum mengetahui 9 April tersebut pemilu. "Tinggal 3 bulan dan memang ini menjadi tugas berat kita.

Relawan demokrasi kita gerakkan terus, setidaknya orang tahu tanggal itu," ungkapnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

MINUMAN KERAS

Dinkes Instruksikan Gelar Operasi Miras

ant/rudi mulya

PENGGEREBEKAN INDUSTRI MIRAS OPLOSAN. Petugas Satuan Reskrim Polres Kediri memeriksa sejumlah botol berisi minuman keras (miras) oplosan ketika penggeledahan gudang penyimpanan miras oplosan di kandang ternak di Desa Senden, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu (8/1). Polisi menggerebek tempat penyimpanan ratusan botol miras merek terkenal yang dipalsukan, puluhan liter miras oplosan yang dikemas dalam botol serta alkohol berkadar tinggi sebagai campuran miras oplosan.

SURABAYA - Dinas Kesehatan Jawa Timur menginstruksikan Dinas Kesehatan kabupaten/kota di provinsi ini untuk menggelar operasi minuman keras jenis cukrik menyusul semakin banyaknya korban yang tewas akibat minuman itu.

"Dinas Kesehatan setempat harus segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan pihak berwenang lain untuk mengantisipasi peredaran minuman keras jenis ini," kata Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Harsono kepada wartawan di Surabaya, Rabu (8/1).

Di sejumlah daerah, belasan korban tewas akibat minuman keras jenis cukrik. Akhir tahun lalu terjadi di Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Memasuki awal bulan tahun ini, kasus serupa terjadi di Mojokerto dan kembali di Surabaya.

Terbaru, 17 korban tewas di di Mojokerto. Kemudian pada Rabu (8/1), tiga korban tewas asal Menanggal Surabaya menjadi korban. Tidak itu saja, tiga warga lainnya sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena kondisinya kritis.

Menurut Harsono, dampak dari mengonsumsi cukrik ini sangat berbahaya bagi organ tubuh hingga mengakibatkan seseorang tewas. Kendati sudah banyak yang mengerti tentang bahayanya, ia menyatakan heran karena masih banyak yang tidak peduli dan tetap meminumnya.

"Minuman itu bisa me-

nyebabkan gagal ginjal, merusak liver, lambung bisa iritasi dan berdarah, otak keracunan, jantung dan organ lainnya. Ini karena cukrik mengandung zat aditif dan beracun," kata dia.

Mantan Bupati Ngawi dua periode itu mengingatkan masyarakat untuk tidak mengonsumsi cukrik dan meminta warga mengawasinya. Selain itu, jika menemukan peredaran minuman keras jenis ini harap segera melaporkannya ke petugas.

"Selain itu, peran aktif dari aparat kepolisian untuk menertibkan peredaran cukrik ini juga dibutuhkan. Tindakan tegas sangat diperlukan untuk mengantisipasi kejadian serupa dan membuat jera pengedar," katanya.

Sementara itu, mengantisipasi semakin banyaknya korban jiwa, sejumlah kepolisian di Jatim intensif menggelar razia minuman keras. Bahkan, aparat Kepolisian Resor Kediri menggerebek sebuah pabrik tempat pembuatan minuman keras di Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri.

Polisi juga menyita barang bukti berupa botol dan tempat membuat minuman. Diketahui pelaku beroperasi sejak setahun lalu. Dalam sehari, pelaku mampu memproduksi 50 dus berisi berbagai merek minuman keras palsu yang dikirim ke wilayah Kediri dan sekitarnya. = ANT/FIQIH ARFANI

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

9

Guru PAI Menagih Tunjangan BOJONEGORO - Ratusan Guru Agama SDN di Kabupaten Bojonegoro, Jatim, Rabu, demo ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat dengan tuntutan pencairan tunjangan profesi pendidikan (TPP) atau sertifikasi selama 2013.

"TPP selama 2013 sama sekali belum kami terima, padahal Guru Agama di Tuban, Magetan, juga daerah lainnya sudah menerima tunjangan sertifikasi," kata Ketua Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKGPI) Bojonegoro Mulyono, dalam orasinya.

Mulyono yang didampingi Sekretaris KKGPI Imam Sutikno, ketika melakukan orasi dihadapan Kepala Kemenag Abd. Wahib, sempat terjatuh dan menjerit histeris, sehingga harus digotong sejumlah petugas kepolisian resor (polres) setempat.

Reda dari kondisinya, ia menjelaskan sebanyak 574 Guru Agama di SDN belum menerima TPP selama 2013 yang besarnya sekitar Rp 2 miliar setiap bulan.

"Kami sudah beberapa kali menanyakan langsung ke kemenag, tapi hanya sebatas janji tidak ada realisasinya," ucapnya, menegaskan.

Abd. Wahib yang melakukan pertemuan dengan Mulyono, Imam Sutikno dan sejumlah perwakilan guru, menjelaskan alokasi TPP tahun lalu hanya sebesar Rp8 miliar, sehingga karena tidak mencukupi disalurkan untuk TPP

ant/aguk sudarmojo

DEMO GURU AGAMA. Ketua Kelompok Kerja Guru Agama Islam (KKGAI) Kabupaten Bojonegoro, Jatim, Mulyono, diringkus polisi ketika melakukan orasi di Kantor Kemenag setempat, Rabu (8/1). Ratusan Guru Agama SDN di daerah setempat menggelar demo menuntut pencairan tunjangan profesi pendidikan (TPP) atau sertifikasi selama 2013 yang besarnya sekitar Rp 2 miliar/bulan.

bagi Guru SMP, SMA dan SMK. "Yang menentukan alokasi anggaran TPP langsung Kanwil Kemenag Jatim," jelasnya.

Begitu pula, menurut dia, anggaran tahun ini yang diterima sebesar Rp16,5 miliar alokasinya untuk Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI).

"Kami tidak berani memutus-

kan anggaran yang kami terima untuk TPP. Tapi beri waktu kami untuk menyampaikan tuntutan KKGPI kepada Kanwil Kemenag Jatim," kata Wahib, yang mengelak pendemo ketika didesak untuk menghubungi langsung Kanwil Kemenag Jatim.

Dalam pertemuan itu, disepakati tuntutan pendemo

yang akan disampaikan kepada Kanwil Kemenag Jatim yaitu perbaikan sistem pencairan sertifikasi Guru PAI SDN dan alokasi anggaran Rp 16,5 miliar disalurkan untuk sertifikasi Guru PAI SDN. Selain itu, di dalam tuntutan itu juga disebutkan apabila tuntutan Guru Agama di Bo-

jonegoro tersebut sampai Jumat (10/1) tidak dipenuhi atau tidak ada jawaban maka Guru Agama akan demo kembali, Selasa (14/1).

"Kami akan menggelar demo lagi dengan jumlah yang lebih banyak," ujar Sutikno, dibenarkan sejumlah guru lainnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO

PEMILIHAN UMUM 2014

Pemilu Berjalan Tanpa Gangguan Teror SURABAYA - Kekhawatiran publik terhadap dugaan munculnya teror pada saat Pemilu 2014 tidak akan terganggu.

Optimisme bahwa pelaksanaan Pemilu tidak akan terganggu oleh aksi teror diungkapkan Mantan Pangdam Iskandar Muda Aceh, Mayjen (Purn) Supiadin Aries.

“Dilihat dari trend-nya aksi terorisme tidak akan terjadi pada saat Pemilu, namun pihak keamanan harus terus bersiaga untuk menjamin keamanan nasional,” ujar Aries, Rabu (8/1).

Lebih lanjut, lulusan Akabri angkatan 1975 ini mengingatkan pemerintah melalui aparat keamanan untuk selalu waspada pada potensi konflik horizontal pada saat pelaksanaan pemilu.

“Karena suhu politik yang memanas, potensi kericuhan

antar- pendukung calon legislatif bisa menjadi konflik dengan skala yang cukup besar,” ujar Supiadin Aries.

Hal senada dilontarkan pengamat sosial-politik Universitas Muhammadiyah Malang Dr. Wahyudi Binaryo. “Menurut saya sih tidak akan ada teror, selagi pesta demokrasi itu berjalan sesuai dengan UU yang berlaku," ujarnya.

Menurut Wahyudi, potensi keributan mungkin terjadi karena

Dilihat dari trend-nya aksi terorisme tidak akan terjadi pada saat Pemilu, namun pihak keamanan harus terus bersiaga untuk menjamin keamanan nasional,”

Purn Supiadin Aries Mantan Pangdam Iskandar Muda Aceh

adanya kecurangan-kecurangan yang pada akhirnya membuat simpatisan parpol tidak terima.

Seperti yang terjadi pada pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya.

"Saya kira dalam pemilu nanti hanya menampilkan ekspresinya dalam ketidakpuasan seperti tindakan yang merusak bendabenda milik publik. Tidak sampai punya atensi untuk membunuh orang,” ujarnya.

Persaingan atau kompetisi pemilu nanti, lanjut dia, lebih tinggi, tapi ada parpol tertentu yang sudah dikalahkan dirinya sendiri. Mungkin dia tidak berani tampil mengusungkan dada.

"Kasus di Partai Demokrat, PKS dan Golkar akan cukup men-

gerem kepercayaan diri mereka untuk mengusungkan dada menganggap partai lain kalah.

Sekaligus menurunkan potensi ketegangan meskipun ada persaingann", jelasnya.

Wahyudi menambahkan, aparat keamanan memang seharusnya tetap waspada menjaga kemungkinan adanya ganguan teror atau gangguan keamanan lainnya. “Keamanan harus tetap ditingkatkan, karena nantinya eskalasi gesekan para pendukung parpol bisa saja terjadi ketika dianggap banyak kecurangan dan dan gangguan dari kelompokkelompok radikal yang ingin menjadikan negara ini menjadi negara khilafah,” tambahnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

10

KORAN MADURA

Lintas Jatim

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

KECELAKAAN

Mobil Taxi Terbalik SURABAYA – Sebuah Taxi Express Nomor Polisi L 4263 UH terbalik di depan Balai Pemuda Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Rabu (8/1) siang, akibat ban pecah.

Data Traffic Management Center (TMC) Polrestabes Surabaya, taxi mengalami ban pecah saat melaju kencang dari Jalan Gubernur Suryo menuju Jalan Yos Sudarso, sehingga sopir tidak bisa menguasai kemudi lalu terbalik tepat di depan Balai Pemuda.

Dari pantauan Koran Madura, lalu lintas di ruas jalan Gubernur Suryo lajur kiri sempat tersendat. Namun, selepas dari lokasi kejadian, sudah kembali lancar.

Evakuasi berlangsung cepat tidak lama setelah taxi tersebut terguling. Untungnya saat kejadian tidak ada penumpang di dalam taxi tersebut.

"Tinggal menunggu derek untuk mengevakuasi taksi tersebut," ujar Kanit Laka Lantas Polrestabes Surabaya, AKP Made Sukama, saat ditemui wartawan di lokasi kejadian, Rabu (8/1). = G. ARMADIANTO SEMERU

TERBALIK. Taxi Express Nomor Polisi L 4263 UH terbalik di depan Balai Pemuda Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Rabu (8/1) siang.

g. armadianto semeru/koran madura

Arus Petikemas Menggeliat Lampaui Pertumbuhan Ekonomi Nasional SURABAYA – Peningkatan arus barang khususnya petikemas yang melalui pelabuhan utama di Jawa Timur dan Kawasan Indonesia Timur, yakni Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam empat tahun terakhir terus tumbuh, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada tahun 2012 misalnya, pertumbuhan ekonomi di Jatim berada pada angka 7,27% atau naik 0,05% dari tahun 2011 yang tercatat sebesar 7,22%. Angka itu jelas lebih tinggi di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 6,23%.

Pada tahun 2013 ini, perekonomian Jatim tumbuh sebesar 7%.

Meski nilai pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 7,27%, namun pertumbuhan ekonomi 7% tersebut masih lebih tinggi dibandingkan nasional. Bahkan pertumbuhan ekonomi Jatim pada 2013 ini adalah yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Jawa maupun luar Jawa.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Jatim, salah satu penyumbang pertumbuhan

ekonomi di Jatim adalah sektor perdagangan yang menyumbang 22,3%. Wajar saja, mengingat saat ini Jawa Timur merupakan pintu gerbang perdagangan wilayah timur Indonesia dengan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pendukungnya.

Kepala Humas PT Pelindo III Edi Priyanto mengungkapkan bahwa kecenderungan arus petikemas yang melalui Pelabuhan Tanjung Peraknampaknya terus mengalami pertumbuhan.

Berdasarkan data internal PT Pelindo III tercatat sepanjang Januari hingga Desember 2013 arus petikemas melalui Pelabuhan Tanjung Perak udah mencapai 3.188.036 TEU’s atau setara 2.510.589 Box. Dengan demikian realisasi arus petikemas (TEU’s) di Pelabuhan Tanjung Perak-

sepanjang tahun 2013 tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 11,89 % dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2012 tercatat 2.849.138 TEU’s.

Realisasi tersebut menurutnya terdiri dari arus petikemas internasional sebanyak 1.269.266 TEU’s atau sebesar 42,31% dari total arus

Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 20,9% untuk satuan TEU’s dan 24,8% untuk satuan Box dari total arus petikemas yang melalui Pelabuhan Tanjung Perak,”

Edi Priyanto

Kepala Humas PT Pelindo III petikemas (TEU’s), dimana setara 894.099 Box atau 35,61 % dari total arus petikemas (Box). Sedangkan arus petikemas domestik tercatat sebanyak 1.730.683 TEU’s atau 57,69 % dari total arus petikemas (TEU’s), setara dengan 1.616.490 Box atau 64,39 % dari total arus petikemas (Box).

Jika dilihat dari kontribusinya, terbesar disumbang oleh arus petikemas di Terminal Petikamas Surabaya (TPS), selanjutnya di Terminal Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) dan sisanya dariberbagai Terminal Konvensional Pelabuhan Tanjung Perak yang terdiri dari Terminal Jamrud, Terminal Nilam dan Terminal Mirah.

Adapun rinciannya, lanjut Edi, untuk arus petikemas di Terminal Petikemas yang dioperasikan oleh PT TPS mencapai sebanyak 1.365.617 TEU’s atau setara dengan 998.503 Box. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 42,8% TEU’s dan 39,8% Box dari total arus petikemas yang melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Diantara total arus petikemas tersebut, petikemas internasional masih mendominasi dengan total 1.177.530 TEU’s, sedangkan petikemas domestik hanya mencapai 188.087 TEU’s.

Selanjutnya disusul Terminal Berlian yang dioperasikan oleh PT BJTI yang pencapaiannya sepanjang Januari hingga Desember 2013 sebanyak 1.157.274 TEU’s atau 888.940 Box. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 36,3 % TEU’s dan 35,4 % Box dari total arus petikemas

yang melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Diantara total arus petikemas tersebut, petikemas domestik masih mendominasi dengan total 880.711 TEU’s, sedangkan petikemas internasional hanya mencapai 88.476 TEU’s.

Sementara arus petikemas di Terminal Konvensional Pelabuhan Tanjung Perak meliputi terminal Jamrud, Nilam dan Mirah sejak Januari sampai dengan Desember tahun 2013 terealisir sebanyak 665.145 TEU’s atau setara dengan 623.146 Box. Di antara total arus petikemas tersebut, petikemas domestik masih mendominasi dengan total 661.885 TEU’s, sedangkan petikemas internasional hanya mencapai 3.260 TEU’s.

"Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 20,9% untuk satuan TEU’s dan 24,8% untuk satuan Box dari total arus petikemas yang melalui Pelabuhan Tanjung Perak," ujarnya.

Pencapaian tersebut menurut Edi disebabkan karena pelabuhan Tanjung Perak sendiri selain sebagai gerbang utama arus barang tidak hanya skala internasional tetapi juga menjadi arus domestik bagi Jawa Timur dan terhadap daerah lain di Kawasan Timur Indonesia. = G. ARMADIANTO SEMERU

KORAN MADURA

Lintas Jatim

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

11

Ponsel Pejabat Wajib Aktif 24 Jam SURABAYA - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi mengingatkan agar ponsel dan email milik semua pejabat di lingkungan pemerintah provinsi selalu aktif selama 24 jam untuk memudahkan koordinasi.

"Semua ponsel milik kepala, sekretaris, dan pejabat lainnya di sebuah badan/dinas harus aktif 24 jam," ujarnya di sela membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Sekda Tahun 2014 di Kantor Gubernur Jatim, Rabu (8/1).

Ia meminta semua nomor ponsel dan nama email yang belum terdata agar segera diserahkan ke

Biro Humas dan Protokoler untuk didata. Sehingga bisa mempercepat koordinasi ketika ada kegiatan mendadak yang melibatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.

Di samping itu, pihaknya mengaku saat ini sudah tidak mengandalkan undangan berbentuk fisik melalui surat menyurat atau nota dinas.

Hal ini karena undangan yang

datang bisa saja mendadak, sehingga koordinasi bisa lebih cepat dengan menggunakan email maupun pesan singkat atau sms.

"Saya minta Dinas Komunikasi dan Informasi Jatim membuatkan akun email khusus bagi pejabat Eselon III sampai staf di lingkungan Pemprov Jatim," kata dia.

Tidak itu saja, pihaknya meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim dan Satuan Kerja vertikal kementerian/lembaga, BUMN dan BUMD di Jatim untuk menyinkronkan kegiatan yang melibatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2014. "Mulai tahun ini, setiap

kegiatan yang mengundang Gubernur dan Wagub harus disinkronkan agar tidak terjadi tumpang tindih antarsatu kegiatan dengan kegiatan yang lain," kata mantan Asisten IV Setdaprov Jatim itu.

Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata dia, masih terdapat benturan jadwal kegiatan-kegiatan yang melibatkan Gubernur dan Wagub yang diselenggarakan antara satu SKPD dengan SKPD lainnya.

Oleh karena itu, untuk menghindari pengalaman serupa terjadi tahun ini, Sukardi mengumpulkan para sekretaris badan/dinas dan perwakilan satuan kerja verti-

kal kementerian/lembaga, BUMN dan BUMD di Jatim untuk membahas bersama sekaligus mendata seluruh kegiatan di instansinya.

Data yang masuk selanjutnya akan dilaporkan ke Biro Humas dan Protokol, kemudian setelah direkapitulasi dalam tabel jadwal untuk dilaporkan ke Gubernur dan Wagub Jatim.

"Data yang harus disinkronisasi, seperti kegiatan yang melibatkan Gubernur dan Wagub, termasuk agenda kunjungan pejabat pusat seperti Presiden, Wapres, maupun Menteri selama setahun penuh," katanya. = ANT/ FIQIH ARFANI

KEBUN BINATANG

Perlu Dirombak Total SURABAYA – Ketua Pro- amburadul. "Sejak tahun 2000 Fauna Indonesia, Rosek Nur- kami sudah mengamati," kata sahid menyayangkan peristiwa Rosek. Apalagi, kata dia, ada konkematian satwa Kebun Binatang flik internal dalam pengelolaan Surabaya (KBS) terus berlanjut. KBS yang terjadi selama ini. "Ini Rosek menilai perlu adanya per- bentuk akumulasi manajemen ombakan total, terhadap mana- KBS yang amburadul," tuturnya. jemen satwa di KBS. Namun Rosek menolak berko“Perlu ada perombakan total mentar mengenai penyebab singa tentang manajemn satwa, ter- mati, yang dikaitkan dengan pomasuk desain kandang, enrich- sisi singa yang tergantung pada ment (pengayaan) kandang, ma- kawat sling. “No comment kalau kan, pengamanan, dan lain-lain. soal digantung. Tapi intinya perlu Satwa tidak hanya cukup soal ada evaluasi menyeluruh, dan makan dan minum, tapi juga yang terpenting Pemkot Surabaya soal akomodatidak alergi tersi,” ujar Rosek, hadap masusaat dihubungi kan dan kritik,” Koran Madura, tegasnya.

Rabu (8/1).

Ke m a t i a n Perlu ada perombakan total Menurut tidak wajar tentang manajemen satwa, singa jantan Rosek Nursatermasuk desain kandang, di KBS, menuhid, kasus keenrichment (pengayaan) matian singa rut dia, sangat kandang, makan, penga- mendesak bagi di KBS tersebut sulit dibawa manan, dan lain-lain. Satwa m a n a j e m e n ke ranah hu- tidak hanya cukup soal ma- untuk memakum. "Kecuali kan dan minum, tapi juga sang kamera Pemerintah pengintai atau soal akomodasi,” Kota Surabaya CCTV, pada atau pengelola setiap kanRosek Nursahid kebun binatang dang dan temKetua Pro-Fauna Indonesia melaporkan pat-tempat kasus itu ke penting lainpolisi karena ada unsur kriminal- nya. “Sangat butuh, kebutuhan nya," ujar Rosek.

CCTV itu untuk memantau dari Rosek menambahkan, singa sangkar ke sangkar terutama tersebut bukan satwa yang dilind- malam hari. Sehingga pengunungi karena dibawa dari Afrika. jung maupun satwa itu sendiri Berbeda jika satwa tersebut mer- bisa diketahui,” ujarnya. upakan satwa asli dari Indonesia Untuk diketahui, seekor sindan termasuk dalam satwa yang ga jantan asli Afrika diberi nama dilindungi. "Payung hukum yang Michael itu ditemukan mati terada saat ini hanya mengatur sat- gantung di dalam kandangnya di wa asli Indonesia yang dilindungi. Kebun Binatang Surabaya (KBS), Akan kesulitan untuk mencari pa- Selasa (7/1) pagi sekitar pukul yung hukumnya," tambahnya.

07.00 WIB. Singa jantan beruTerlepas dari penyebab kema- sia 1,5 tahun itu mati, dengan tian singa itu disengaja atau tidak, kondisi leher tergantung kawat. lanjut Rosek, KBS dikelola secara = E. HANA DIMAN

TUNJUKKAN BARANG BUKTI. Kapolsek Gayungan, Kompol Herlina menunjukkan barang bukti berupa botol bekas pesta minum 'cukrik', di Mapolsek Gayungan, Surabaya, Rabu (8/1).

e. hana diman/koran madura

MIRAS OPLOSAN

Empat Warga Tewas Akibat Cukrik SURABAYA - Jumlah korban tewas akibat menenggak minum keras oplosan jenis cukrik yang mencapai 17 orang di Mojokerto, tampaknya tidak menimbulkan efek jera bagi 6 orang pria di Menanggal Surabaya. Akhir pekan lalu, mereka pesta cukrik di samping makan Menanggal, hingga tak sadarkan diri dan dilarikan ke RSU DR Soetomo Surabaya, dan naas, 3 diantaranya meninggal dunia.

Korban yang meregang nyawa adalah Hendri alias Timun (35) dan Edi Siswanto alias Ambon warga Menanggal V, Deni Agus dan M Rofik Fitrianto (32) warga Menanggal gang Sawo. Sejumlah tetangga korban mengatakan, mereka pesta miras selama dua hari sejak mulai hari Sabtu sampai Senin.

"Sabtu mereka minum, dan berhenti sejenak, kemudian berlanjut minum lagi, dan begitu seterusnya.

Sampai pada Selasa (7/1), mereka

tak sadarkan tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit Islam Surabaya. Dua orang yang parah dilarikan ke RS Dr Sutomo, dan akhirnya meninggal dunia," kata Ramlan, tetangga korban.

Menurut Kepala IRD RSU DR Soetomo Surabaya, Dr Oerip Murtedjo, para korban yang meninggal dunia dipastikan karena menenggak miras oplosan jenis cukrik.

"Tubuh manusia memang tidak kuat jika dipaksakan meminum racun. Dalam miras jenis cukrik mengandung metanol, sejenis zat racun tubuh yang tidak baik untuk dikonsumsi," papar Dr Oerip.

Sebenarnya, korban bisa diselamatkan jika tidak terlambat dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan pertolongan intensif dari rumah sakit. Pada kasus dua orang yang meninggal dunia pagi kemarin, kata Dr Oerip, racun yang terkandung di dalam miras oplosan cukrik menyerang multi organ dengan kadar metanol

yang terlalu tinggi.

"Akibatnya mereka meninggal dunia. Keterlambatan penanganan memang berdampak pada kematian. Kalau sampai terlambat dibawa ke sini, ya tetap saja ga bisa sembuh," katanya dengan nada serius.

Dari total enam orang yang melakukan pesta, kini tinggal dua orang yang masih tersisa. Menurut Kanit Reskrim Polsek Gayungan, AKP Sukoco, korban yang bertahan adalah adalah Ketut warga Menanggal IV dan Pak Ji. Ketut sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan kemarin kondisinya membaik bahkan diperbolehkan pulang untuk rawat jalan.

"Ketut sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan Rabu sore ini kondisinya membaik bahkan diperbolehkan pulang untuk rawat jalan. Sedangkan Pak Ji masih belum jelas keberadaannya dimana," kata Sukoco. = E HANA DIMAN

12

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

GAS

SIDAK PEREDARAN GULA RAFINASI Petugas gabungan Dinas Perindustrian dan Pedagangan (Desperindag) Provinsi Jawa Timur dan Desperindag Kota Kediri melakukan inspeksi mendadak (sidak) peredaran gula rafinasi di pusat perbelanjaan Hypermart Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (8/1).

Sidak tersebut akan dilakukan di sejumlah pusat perbelanjaan dan pasar tradisional di Propinsi Jawa Timur untuk menekan peredaran gula rafinasi yang marak di masyarakat.

SPBU Jadi Patokan Harga Elpiji Terbaru

ant/rudi mulya

Mana Komitmen Pemprov?

Terkait Penyelesaian Jalan Kenari SURABAYA - Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya mempertanyakan komitmen hasil dengar pendapat antara DPRD, BPN, Pemkot dan Polrestabes Surabaya yang akan membuka Jalan Kenari Surabaya akhir 2013.

"Tapi hingga awal Januari ini belum ada kabar beritanya. Jika ini belum dibuka, maka kami minta Ketua Komisi A untuk mengundang lagi pihak-pihak terkait," kata anggota Komisi A DPRD Surabaya Adies Kadir di Surabaya, Rabu (8/1).

Menurut dia, pihaknya menagih keseriusan Pemkot Surabaya dalam membuka Jalan Kenari yang selama ini dikuasai PT Sentral Tunjungan Perkasa (STP) atau pemilik sertifikat untuk kepentingan masyarakat umum.

Ia menjelaskan kenapa Jalan Kenari harus dibuka untuk umum, karena perjanjian antara Pemkot Surabaya dan PT STP waktu itu batal demi hukum ka-

rena tidak ada persetujuan antara Gubernur Jatim dan Menteri Dalam Negeri.

"Padahal komisi A juga sudah berkoordinasi dengan BPN pusat dan menyatakan bahwa perjanjian itu bisa dicabut oleh angket DPRD Surabaya," kata Adies yang juga Caleg Nomor 5 DPR RI Dapil I Surabaya-Sidoarjo ini.

Hanya saja, lanjut dia, yang menjadi pertanyaan hingga saat ini adalah masih adanya kendala terhadap pembatalan sertifikat tersebut. Hal ini dikarenakan sikap Kanwil BPN Surabaya II masih menginginkan adanya mediasi antara kedua belah pihak.

"Jika BPN Kanwil II seperti itu, Pemkot Surabaya harus lebih te-

gas," katanya.

Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya II Virgo Eresta Jaya pada saat dengar pendapat di DPRD waktu itu menyatakan, salah cara yang dapat ditempuh menyelesaikan masalah ini adalah lewat jalan mediasi yang difasilitasi oleh BPN. "Saran saya lewat jalur damai dulu. Biar nanti Kanwil yang memfasilitasi. Tapi kalau mentok, baru ditempuh jalur hukum," katanya.

Virgo menuturkan dari sinyal yang diberikan PT Sentral Tunjungan Perkasa (STP) atau pemilik sertifikat, sebenarnya mereka ingin dilibatkan secara langsung dalam menyelesaikan sengketa lahan Jalan Kenari. Sebab selama ini ada kesan, penyelesaian masalah sengketa hanya lewat jalur legislatif.

Oleh karena itu, ia belum bisa memberikan kepastian kapan

Jalan Kenari itu dapat difungsikan seperti sedia kala. Meskipun dalam pengamatan yang dilakukan BPN di lokasi, sebenarnya jalan tersebut juga telah berfungsi sebagai jalan lintas.

"Kalau lancar, sebelum tahun baru masalah ini bisa selesai.

Akan tetapi, kita lihat dulu mediasi yang akan dilakukan nanti," katanya.

Disinggung soal kronologis lepasnya aset pemkot itu ke tangan PT Sentral Tunjungan Perkasa, secara tegas ia menyatakan tidak ada masalah. Hanya saja, dalam proses administrasinya ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi.

"Cara mendapatkan lahan itu kan macam-macam. Ada yang lewat ruilslag (tukar guling) atau lewat pembayaran ganti rugi.

Mungkin untuk Jalan Kenari ini, ada beberapa persyaratan yang belum lengkap," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM

SURABAYA - PT Pertamina Marketing Region V, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara memanfaatkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagai barometer harga elpiji yang sesuai dengan keputusan terbaru.

"Untuk menjaga agar harga elpiji 12 kg tidak melambung tinggi di tingkat pengecer, Pertamina memanfaatkan SPBU yang menjual elpiji 12 kg sebagai barometer harga bagi masyarakat.

Harga jual elpiji 12 kg di SPBU maksimal Rp.4000 diatas harga agen untuk per tabungnya," ujar Assisten Manager External Relation PT Pertamina MOR V Heppy Wulansari, di Surabaya, Selasa (8/1).

Selain itu Pertamina akan terus memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas terhadap agen yang melakukan pelanggaran mengenai harga jual maupun tindakan penimbunan yang akan berdampak pada ketersediaan elpiji non subsidi 12 kg dan elpiji subsidi 3 kg. Sanksi kepada agen yang melanggar akan langsung dilakukan Pemutusan Hubungan Usaha.

Heppy Wulansari juga mengatakan, Pertamina terus berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan elpiji non subsidi 12 kg dan elpiji subsidi 3 kg dalam kondisi aman. "Untuk wilayah Pertamina Marketing Region V sudah disiapkan penambahan stok hingga 1,6 juta tabung elpiji 3 kg sebagai antisipasi jika harus dilakukan operasi pasar maupun extra dropping," jelas Heppy.

Ia menjelaskan penambahan stok tersebut diluar alokasi ratarata kebutuhan elpiji Jatim yang mencapai 3.220 metrik ton (MT) per hari dan akan didistribusikan ke berbagai daerah yang mengalami kelangkahan. "Jadi kapanpun dan dimanapun terjadi kelangkahan, stok bisa dikeluarkan dan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan," tegasnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

PARLEMEN

20 Raperda Akan Dibahas di Prolegda 2014 SURABAYA – Badan Legislasi Daerah (Banlegda) DPRD Provinsi Jawa Timur akan membahas sedikitnya 20 rancangan peraturan daerah (Raperda) dalam program legislasi daerah (Prolegda) tahun anggaran 2014. Raperda tersebut 7 diantaranya berasal dari inisiatif Dewan Jatim dan 13 raperda inisiatif eksekutif.

“Dari 7 raperda inisiatif DPRD

Jatim itu, 4 diantaranya tergolong baru. Meliputi, raperda perlindungan petani dan nelayan, raperda kawasan ekonomi khusus Suramadu, raperda tenaga kesehatan dan raperda pengendalian peredaran minuman beralkohol," ujar Ketua Banlegda DPRD Jatim, RB Zainal Arifin kepada wartawan, Rabu (8/1) Zainal menambahkan, tiga raperda lainnya merupakan sisa

raperda tahun 2013 yang belum diselesaikan. “Tiga raperda sisa tahun lalu itu terdiri dari raperda pembangunan dan pemberdayaan pefilman Jatim, raperda keselamatan pengguna lalu lintas jalan, dan raperda penyelenggaraan sistem pendidikan di provinsi Jatim,” tambahnya.

Sementara 13 raperda inisiatif eksekutif, lanjut Zainal

meliputi,raperda pengendalian pencemaran udara di Jatim, raperda pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, raperda perpustakaan, raperda perubahan atas Perda No.10/2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat dan lembaga teknis daerah provinsi Jatim, raperda perusahaan daerah air bersih (PDAB).

Kemudian raperda penggabun-

gan PT Jatim Marga Utama (JMU) dan PT Jatim Investment Management (JIM), raperda pelayanan terpadu satu pintu, raperda pembangunan jangka menengah daerah provinsi Jatim 2014-2019, raperda pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Jatim tahun anggaran 2013, raperda perubahan APBD tahun anggaran 2014. = E. HANA DIMAN

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

LINTAS13 JATIM 13

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 9 JANUARI 2014

KAMIS 9No. JANUARI 2014| |TAHUN No. 0277 |IIITAHUN III 0277

Pemkot Tak Konsisten Aktivitas Pasir Besi Ditutup, Kini Dibuka Kembali PROBOLINGGO - Pemkot Probolinggo terkesan tak maksimal menutup aktivitas pasir besi di pelabuhan Tanjung Tembaga (TT). Penutupan terhadap aktifitas pasir besi tersebut, lantaran banyak akses jalan rusak di jalur lingkar utara (JLU).

obet/koran madura

JASA KUDA. Penyedia jasa kuda usai mengangkut penumpang para wisatawan. Tukang ojek kuda ini adalah para penduduk sekita dari suku tengger gunung Bromo. Ia menawarkan jasa ojek kuda kepada wisatawan yang datang.

BANJIR

Tanaman Bawang Merah Terendam PROBOLINGGO - Puluhan hektar tanaman bawang merah yang ada di wilayah Kecamatan Dringu resah, akibat terkena luapan banjir dari hujan deras yang terjadi, Selasa (7/1).

Wilayah yang terkena luapan banjir, diantaranya Desa Tamansari, Tegal Rejo, Kali Rejo, Randuputih, Mranggon Lawang, Sumbersuko, Sekarkare, Sumbersuko,,Sumberagung dan Ngepoh.

Salah satu petani bawang merah, Eto Sugiarto (45) asal Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, mengaku resah dengan hujan deras yang terjadi pada sore kemarin. Pasalnya tempat pembuangan air disawahnya penuh dengan air hujan. Sehingga genangan air melanda tanaman bawanganya.

“Kalau hujan seperti ke-

marin terjadi setiap hari, maka tanaman bawang petani akan mengalami kerusakan. Karena bawang rentan dengan air hujan,” katanya Rabu (8/1).

Menurutnya, air hujan yang turun secara terus menerus akan mengalami hal yang sangat fatal .Karena banyak mengandung zat garam. “Jika disirami air hujan, apalagi sampai tergenang maka daun dan akar bawang akan membusuk hingga menyebabkan kematian pada tanaman bawang,” tandas Eto Sugiarto.

Eto Sugiarto mengaku, ketertarikan petani bawang merah meski musim hujan tetap melakukan pananaman bawang merah. Karena harga bawang merah lepas bulan satu, harganya akan menjadi mahal.“Daerah petani bawang wilayah lainnya sudah tidak tanaman bawang ketika musim hujan seperti ini,”ucapnya.

Senada dikatakan Ibnu Atokillah (42) petani bawang asal Desa Sumberagung Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Ia mengaku air hujan yang turun kemarin, banyak petani bawang merah sulit mengendalikan luapan air untuk dialirkan, karena tempat pembuangan air juga penuh. “Yang jelas, mereka terpaksa membiarkan air yang mengenangi sawahnya,”tuturnya.

Nampaknya petani masih beruntung, hujan yang turun tidak terjadi dalam waktu lama. Kalau sampai terjadi, maka bawang petani bisa busuk.“Dalam waktu singkat air bisa langsung meresap kepermukaan tanah, Dan tidak terjadi genangan lama pada tanaman bawang merah,”pungkas Ibnu Atokillah. = MAHFUD HIDAYATULLAH

Melihat kondisi itulah, Walikota Probolinggo, HM. Buchori langsung berang dan melakukan penutupan terhadap aktivitas pasir besi di pelabuhan Tanjung Tembaga. Bahkan, kondisi rusaknya jalur JLU akibat dilewati kendaraan besar itu, membuat Pemkot harus menyediakan anggaran Rp 2 miliar untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak.

Namun kini aktivitas itu kembali dibuka. Pemkot mengeluarkan kebijakan aktivitas pasir besi tersebut boleh dilakukan kembali asal tidak merusak akses jalan.

“Asal tidak merusak akses jalan boleh dilakukan,” ujar Kepala Dishub Kota Probolinggo, Sudianto kepada wartawan, Rabu (8/1).

Dia membantah jika Pemkot dinilai tak maksimal dengan membuka kembali aktivitas pasir besi di pelabuhan tanjung tembaga. “Saya kira tidak seperti itu.

Kebijakan itu kan bisa berubahberubah,” tandasnya.

Sudianto menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang nomer 4 Tahun 2009, pemerintah kini telah melarang eskpor pasir besi.

“Kalau dulu kan tidak apa-apa.

Sehingga banyak menjadi rebutan untuk berbisnis pasir besi,” timpal dia.

Sejak ditutupnya aktivitas pa-

sir besi oleh Pemkot 1 Desember 2013 lalu, banyak pengusaha pasir besi yang menutup usahanya.

Mereka tidak bisa mengakut pasir besi itu melalui jalur pelabuhan karena Pemkot menutup akses jalan pelabuhan.

Bahkan, Walikota Probolinggo, HM. Buchori sempat mengancam akan memblokade sendiri jika masih ada truk besar yang memuat pasir besi dengan melewati JLU. Tak hanya itu, orang nomer satu di Kota Probolinggo itu juga akan mengerahkan petugas Sat Pol PP untuk melakukan blokade.

“Sekarang diperbolehkan asalkan tidak boleh merusak akses jalan,” kata Sudianto lagi.

Pantauan di lapangan, di pelabuhan Tanjung Tembaga kini terlihat banyak tumpukan pasir besi. Bahkan, di sisi sebelah barat pesisir laut juga terdapat bertonton pasir besi. “Kalau tumpukan pasir besi yang itu, saya kira sisasisa yang kemarin.

Tapi yang jelas sekarang itu sudah diperboleh untuk masuk pelabuhan. Dengan syarat kendaraan yang memuat pasir besi sesuai dengan kapasistas muatan, sehingga tidak merusak akses jalan,” pungkasnya. = MUHAMMAD SUGIANTO

HASIL TES CPNS

Pengumuman Akhir Bulan Januari PROBOLINGGO - Masalah pengumuman kelulusan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) K2 Kabupaten Probolinggo sudah dapat dipastikan.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Probolinggo secara resmi sudah menerima surat dari Kementerian Aparatur Negara (Kemenpan).

Menurut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo, Sigit Sumarsono melalui Kabid Pengembangan dan Diklat , Sugeng Agus

Purnomo, mengatakan, untuk pengumaman CPNS Pegawai K2 sudah bisa dipastikan. Pihaknya sudah menerima surat edaran dari Kemenpan tentang tes CPNS golongan itu.

“Secara kedinasan sudah diberikan informasi tentang kepastian pengumumannya. Insyallah akan segera diumumkan Minggu keempat bulan Januari.

Dalam suart tersebut tidak dijelaskan tanggalnya,” katanya kepada wartawan, Rabu(8/1).

Ketika ditanya masalah keter-

lambatan penguman CPNS jalur k2, Sugeng Agus Purnomo mengaku tidak mengerti permasalahan itu. Karena kewenanagan tentang pengumuman dan kuoto yang akan diambil dalam tes itu, menurutnya, hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagai panitia yang dibentuk oleh Kemenpan.“Jadi BKD hanya pantia pelaksana lokal saja. Untuk teknis dan mekanisme yang mengatur pemerintah pusat,” ujarnya. = MAHFUD HIDAYATULLAH

muhammad sugianto/koran madura

TAK MAKSIMAL. Pemkot mengeluarkan kebijakan aktivitas pasir besi boleh dilakukan kembali asal tidak merusak akses jalan.

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

GP Ansor Tolak Politik Uang PROBOLINGGO – Menjelang pemilu legislatif mendatang, Ansor Kabupaten Probolinggo menyatakan secara tegas akan menolak money politic. Pasalnya, money politic yang dilakukan oleh caleg akan menjerumuskan rakyat pada politik transaksional.

“Anshor akan menolak money politik yang dilakukan oleh para caleg,” ujar Wakil Ketua PAC GP Anshor Kecamatan Dringu, Ahmad Fauzi kepada wartawan, Rabu (8/1).

Menurut dia, indikasi ter-

jadinya money politik yang akan dilakukan oleh para caleg pada pemilu legeslatif mendatang, merupakan bagian pembodohan terhadap masyarakat bawah. “Ini bagian dari pembodohan dan menciderai demokratisasi bang-

sa,” katanya.

Itulah sebabnya, untuk mengantisipasi terjadinya money politik yang akan dilakukan oleh para caleg, PAC GP Anshor Kecamatan Dringu akan melakukan langkah persuasive melalui ranting-ranting yang ada di desa.

Tak hanya itu, namun pihaknya juga akan memanfaatkan media social dengan melakukan pemasangan baliho yang isinya menyatakan secara tegas “meno-

lak money politik”.

Ahmad Fauzi menjelaskan, langkah penolakan terhadap money politik tersebut, karena tersebar wacana jika pileg mendatang bakal banjir money politik.

Jika wacana itu terus dibiarkan, maka itu akan menjadi sebuah ancaman terhadap idealisme di “akar rumput”.“Cara-cara kotor seperti ini-lah yang tidak kita harapkan,” katanya.

Sementara itu, menjelang pemilu mendatang, tak hanya

merupakan peperangan antar caleg. Namun juga menjadi bagian peperangan antar parpol. Terbukti, kini dimana-mana bendera parpol sudah terpasang.

Bahkan, tak hanya di jalanjalan. Namun juga peperangan itu terjadi di perairan laut. Salah satunya, di pelabuhan Tanjung Tembaga. Hampir semua kapal terdapat bendera parpol. Seperti parpol Nasdem, PDIP, Hanura dan sejumlah parpol lainnya. = MUHAMMAD SUGIANTO

FOKUS BERSIH-BERSIH

Kantor Baru Belum Terima Pelayanan Publik

ant/adhitya hendra

TUNA RUNGU PENJUAL KALENDER. Jajuli penyandang tuna rungu (kiri) menjual kalender di Jalan Pakis Tirtosari, Surabaya, Jatim, Rabu (8/1). Kalender 2014 tersebut dijual dengan berbagai harga mulai Rp 6500 - Rp 10500 tergantung jenis dan ukuran kalender.

KARTU IDENTITAS

Daerah Sudah Bisa Mencetak e-KTP Sendiri PROBOLINGGO – Pertengahan tahun 2014 ini, daerah bisa mencetak e-KTPsendiri.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dispenduk dan Capil Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto kepada wartawan, Rabu (8/1).

“Tapi itu masih dalam proses,” katanya. Diperkirakan daerah bisa mencetak e-KTPsendiri pada pertengahan tahun atau bulan Oktober mendatang.

Anung menjelaskan, selama ini untuk membuat e-TKP,

daerah hanya merekam data pemohon. Kemudian data itu dikirim ke pusat. Namun dengan kebijakan pemerintah, kini pembuatan atau mencetak e-KTPakan dibuat di daerah nantinya.“Sekarang ini daerah masih menunggu pengiriman alat cetaknya dari pemerintah pusat,” katanya.

Saat disinggung rencana pemerintah akan menggratiskan biaya pembuatan e-KTP, Anung menjelaskan jika masih men-

unggu Peraturan Pemerintah (PP).

“Kalau acuan PP-nya sudah ada, kita tinggal merealisasikan saja.

Karena dana anggaran itu menggunakan dana APBN,” tandasnya.

Berdasarkan data, jumlah penduduk di Kabupaten Probolinggo mencapai 1,2 juta jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, sebanyak 834, 536 yang wajib mempunyai e-KTP. Untuk menyukseskan program e-KTP tersebut, Dispenduk dan Capil Kabupaten Proboling-

go sudah melakukan upaya maksimal dengan melakukan jemput bola. Bahkan, menggunakan mobil dinas yang dijadikan mobil e-KTP untuk melakukan pendataan dan perekaman data.

“Pada tahun 2014 ini KTP konvensional sudah tidak berlaku lagi. Makanya masyarakat yang belum melakukan perekaman data, segeralah melakukan perekaman data e-KTP,” pungkasnya. = MUHAMMAD SUGIANTO

PROBOLINGGO - Gedung Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo yang baru di Kota Kraksaan sudah diresmikan pada Selasa (7/1) malam. Namun saat ini para pegawai yang menempati kantor belum menerima palayanaan publik karena masih fokus melakukan penataan dan bersihbersih kantornya masing-masing.

Menurut Kepala Bagian Komunikasi dan Informasi Kabupaten Probolinggo, Santoso, mengatakan semua kantor yang ada di sekretrariat lama di jalan raya Dringu sudah dipindahkan semua.”Banyak komputer dan dokumen penting yang harus dilakukan penataan secara baik. Sehingga pelayanan nantinya akan lebih mudah, ” katanya kepada wartawan, Rabu (8/1).

Kepindahan kantor berakhir 7 Januari 2014 kemarin.Aktifitas kantor pemkab yang baru untuk menerima pelayanan publik akan dilakukan, Senin (13/1) mendatang. Hanya Kantor yang tidak pindah, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan inspektorat, dan Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD).

“Meksi pelayanan publik belum dibuka. Namun pegawai yang ada dikantor tetap aktif masuk.

Sehingga tidak ada pegawai yang tidak masuk kantor. Begitu juga jam datang dan pulang pegawai tetap harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pemarintah daerah,”tandas Santoso.

Untuk kantor pemkab yang lama, lanjut Santoso, akan dipergunakan untuk perguruan tinggi Akademi Komunitas dengan berbagai jurusan yang belum ada di kampus-kampus lain di wilayah Probolinggo. “Keberadaan gedung itu masih akan berguna, dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. = MAHFUD HIDAYATULLAH

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO MADURA

15 Olahraga 15 KORAN MADURA

KAMIS 9 JANUARI 2014 No. 0277 | TAHUN III

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

Jelang Piala Dunia 2014

Pellegrini Jaga Kiper Inggris Tetap Bugar

LESU. Pemain Manchester United tertunduk lesu usai mengalami kekalahan dari Sunderland pada leg pertama Piala Liga Inggris yang digelar di Stadium of Light, Rabu (8/1) dini hari WIB.

Setan Merah Makin Terpuruk Manchester United Kalah untuk Ketiga Kalinya NEWCASTLE - Manchester United (MU) kembali menelan kekalahan, tetapi kali ini di ajang Piala Liga Inggris. Dalam laga di Stadium of Light, Rabu (8/1) dini hari WIB, Setan Merah kalah 1-2 dari tuan rumah Sunderland pada leg pertama semifinal Piala Liga. Sementara itu, dari ajang Copa del Rey Spanyol, pada waktu yang hampir bersamaan Valencia hanya bermain imbang 1-1 melawan Atletico Madrid di Stadion Mestalla pada Rabu (8/1) dini hari WIB. Meski kalah, MU masih berpeluang maju ke final, karena pada leg kedua 22 Januari mendatang, mereka menjamu Sunderland di Old Trafford dan hanya butuh kemenangan 1-0 untuk tampil di final. Sedangkan Atletico juga berpeluang maju ke perempat final karena mereka akan gantian menjamu Valencia di Vicente Calderon pekan depan dan cukup bermain imbang tanpa gol untuk terus melaju di kompetisi nomor dua di negeri itu.

Bagi MU, kekalahan dari Sunderland pada dini hari kemarin

DATA & FAKTA • Sejak Mei 2001, baru kali ini MU menelan tiga kekalahan beruntun di semua kompetisi. Dan baru kali ini pula sejak tahun 1932 Manchester United selalu kalah dalam tiga laga pertamanya di awal tahun.

• Dari 32 pertandingan yang dijalani musim ini, Wayne Rooney dkk. kalah 8 kali. Di musim lalu, dari 54 laga, mereka hanya kalah 10 kali.

adalah yang ketiga secara beruntun dalam tujuh hari terakhir.

Dan, ini adalah untuk pertama kalinya dalam 13 tahun terakhir, MU mengalami tiga kekalahan beruntun. Pada 1 Januari pekan lalu, MU kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Old Trafford pada ajang Liga Utama Inggris.

Lalu di akhir pekan, di tempat yang sama, mereka juga takluk 1-2 dari Swansea City di Piala FA. Terakhir, kalah dari Sunderland di semifinal Piala Liga.

Kekalahan ini terasa menyakikan karena secara statistik, MU sangat mendominasi jalannya pertandingan, meski mereka tidak diperkuat dua ujung tombaknya, Robin van Persie dan Wayne Rooney. Data statistik menunjukkan, Setan Merah mengantongi 70 persen penguasaan bola pada

babak pertama. Ryan Giggs dan kawan-kawan juga mendapat sejumlah peluang menghasilkan gol.

Tetapi keasyikan menyerang membuat, MU terlena dan kurang awas menjaga lini belakang. Sesaat jelang turun minum, Sunderland mampu memecahkan kebuntuan laga lewat gol bunuh diri Ryan Giggs. Berawal dari situasi tendangan bebas, bola diteruskan Wes Brown ke depan gawang MUyang dilanjutkan dengan sontokan oleh Phil Bardsley.

Namun, si kulit bulat menyentuh Giggs sebelum masuk ke gawang yang mengecoh kiper MU David De Gea. Beruntung, pada babak kedua, ketika pertandingan baru berjalan tujuh menit, tim tamu sukses menyamakan kedudukan melalui sundulan bek yang juga kapten Nemenja Vidic menyambut bola tendangan pojok Tom Cleverly. Tetapi petaka menghampiri “Setan Merah” pada menit ke-62 ketika wasit Andre Marriner menunjuk titik putih setelah Cleverley melanggar Adam Johnson di kotak terlarang.

Fabio Borini yang tampil sebagai eksekutor tidak membuang kesempatan untuk membawa timnya kembali memimpin sekaligus mengakhiri laga dengan kemenangan 2-1. = ESPN/AJI/DAR

MANCHESTER - Pelatih Manchester City Manuel Pellegrini mendukung penjaga gawangnya Joe Hart supaya berada dalam kondisi prima sebelum Piala Dunia 2014. Hart disingkirkan oleh Pellegrini pada November lalu menyusul sejumlah blunder yang dilakukannya. Tempatnya di bawah mistar gawang City digantikan oleh Costel Pantilimon yang sudah bermain di tujuh laga Liga Utama Inggris.

Joe Hart yang sudah berusia 26 tahun terpaksa harus menyaksikan teman-teman satu timnya beraksi dari sisi lapangan. Meski demikian, Pellegrini yakin, pelatih Tim Nasional (Timnas) Inggris Roy Hodgson akan memetik keuntungan dari istirahatnya Joe Hart.

“Bagi saya, sangat penting Joe berada dalam penampilan terbaiknya di Timnas Inggris. Begitu juga dengan Micah Richard, Joleon Lescott, dan semua pemain Inggris yang kami miliki. Saya sangat senang dengan mengistirahatkan Joe Hart karena saya kira kami sudah mengambil keputusan yang tepat dan pada waktu yang tepat pula,” kata pelatih asal Cile tersebut.

Dia melanjutkan, “Ini bagus baik untuk tim maupun untuk Joe Hart sendiri dan untuk semua pihak. Joe Hart memanfaatkan waktu istirahat itu dengan cara yang benar. Dia bekerja keras dan kembali tampil normal dalam permainan terbaiknya.” =SKYSPORT/ESPN/AJI/DAR

Pulih, Sturridge Siap Beraksi Kembali LIVERPOOL-Daniel Sturridge siap kembali beraksi bersama Liverpool saat melawan Stoke City di ajang Liga Utama Inggris akhir pekan ini, setelah pulih dari cedera engkel. Mantan pemain Chelsea ini sudah intesif berlatih bersama “The Reds” sejak Senin (6/1) lalu. Akibat cedera ini, pemain Timnas Inggris ini absen membela Liverpool pada sembilan laga.

Sebelum cedera dalam latihan pada 19 November 2013 silam, Sturridge sudah mencetak 11 gol dalam 14 penampilan untuk Liverpool musim ini.

Duetnya bersama Luis Suarez dinilai paling tajam dan sempat membantu klub itu duduk di puncak klasemen sementara Liga Utama Inggris sebelum akhirnya menelan dua kekalahan beruntun pada Boxing Day yang menyebabkan mereka turun ke peringkat keempat saat ini.

Pelatih Liverpool Brendan Rodgers siap menduetkan kembali Sturridge dengan Luis Suarez di lini depannya. Diharapkan kembalinya Sturridge semakin mengokohkan posisi mereka di zona Liga Champions hingga akhir musim.

Liverpool juga masih menunggu kabar tentang cedera yang dialami wakil kapten Daniel Agger yang didapatnya saat mengalahkan Oldham di ajang Piala FA pada Minggu (5/1) lalu. =SKYSPORT/ESPN/AJI/DAR

16

KORAN MADURA

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

KORAN MADURA

Olahraga

PELLEGRINI JAGA KIPER INGGRIS TETAP BUGAR OLAHRAGA | 15

PULIH, STURRIDGE SIAP BERAKSI KEMBALI OLAHRAGA | 15

TIGA kekalahan beruntun menjadi gambaran Manchester United-nya David Moyes dalam sepekan terakhir. Apakah hal ini mulai menghadirkan tekanan di pundak Moyes? Pada laga leg pertama semifinal Piala Liga Inggris di kandang Sunderland, pasukan David Moyes menderita kekalahan 1-2. Itu berarti, untuk ketiga kalinya berturut-turut MU kalah dengan skor yang sama di tiga pertandingannya, di awal tahun 2014. Sebelumnya mereka juga takluk dari Tottenham Hotspur (liga) dan Swansea City (Piala FA).

BACA SETAN MERAH MAKIN TERPURUK OLAHRAGA | 15

HOROR KETIGA MOYES

Setan Merah Kembali Kalah

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

16

KAMIS

Suhu Politik Desa MEMANAS

9 JANUARI 2014 No. 0277 | TAHUN III

O

17N

KORAN MADURA BAU SEDAP

Ternak Puyuh

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

Taneyan Lanjang Dari Tiga Tersangka, Satu Orang Berstatus PNS SUMENEP - Pada awal tahun ini, polisi berhasil membekuk tiga tersangka sabu-sabu. Tiga tersangka yang berhasil diamankan itu terdiri dari pengedar dan pemakai.

Tiga tersangka yang dibekuk oleh pihak jajaran narkoba itu adalah ABD (47), warga Desa Kalianget Timur; NR (24), warga Talango; dan satu orang berjenis kelamin perempuan atas nama ANS (28), asal Desa Gapurana, Pulau Talango. Selain tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti (BB) berupa SS seberat 0,28 dan 0,24 gram, pipet, bong, dua korek api, dan alkohol.

Ketiga tersangka itu ditangkap saat selesai melakukan pesta barang haram itu. Pertama kali, polisi berhasil menangkap

ADA SABU DI DALAM BH ABD dan NR di Jalan Raya Talango. Dari perkembangan penyelidikan yang dilakukan mengarah kepada keterlibatan ANS. Akhirnya, polisi membekuk ANS (perempuan) di rumahnya. Saat ditangkap, ia mengimpan 0,3 gram sabu di BH-nya.

Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko mengatakan, satu tersangka yang berhasil diamanakan adalah oknum PNS, ABD. ”Ternyata, satu tersangka itu PNS, yang berada di bawah naungan Disdik,” katanya.

Menurutnya, ABD sudah dua kali ditangkap pihak kepolisian dalam kasus yang sama. Dan saat ini kembali diamankan oleh petugas. ”Ya, sudah diamanakan dua kali,” kata perwira dengan dua melati di pundak ini.

Marjoko mengungkapkan, ketiga tersangka itu untuk sementara masih sebagai pengguna dan menguasai barang terlarang itu. Kendati demikian, pihaknya akan terus mengembangkan penyelidikan kepada ketiga orang ini. ”Ketiga orang ini dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman di atas 5 tahun penjara.

Disinggung soal tersangka lain, polisi masih melakukan pengembangan. “Kami masih terus melakukan pengembangan kasus terkait tersangka lain di balik dibekuknya tiga tersangkap kaus narkoba ini,” pungkasnya. =SYAMSUNI/YAT

JERAT NARKOBA Tersangka

ABD (47) Warga Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget NR (24) Warga Desa Talango Kecamatan Talango ANS (28) Warga Desa Gapurana Kecamatan Talango

Barang bukti Sabu 0, 52 gram Alkohol Korek api Bong Alat hisap

Sanksi

syamsuni/koran madura

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

TIGA TERSANGKA. Polisi menangkap tiga tersangka pengguna narkoba yang terdiri dari pengedar dan pemakai. Mereka saat ini diamankan di Mapolres Sumenep.

Romantisme Soekarno di Jagat Sinematografi E | SUMENEP

24 Raperda Belum Tuntas F | PAMEKASAN

Indikasi Korusi di BPBD Makin Nyata K | SAMPANG

Semua Sekolah Wajib Menerapkan Kurikulum 2013 L | BANGKALAN

NETER KOLENANG DANICA ADZINI Perempuan Wajib Berprestasi

KORAN MADURA KORAN 18 PROBOLINGGO B MADURA

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

Sumenep

KAMIS 9 JANUARI 2014 No. 0277 | TAHUN III

Penggelap Mobil Tak Berdaya Setelah 22 Tahun Raibkan 29 Unit Mobil SUMENEP – Riki Zulkarnaen (22), warga Dusun Lojikantang, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, tak berdaya di depan aparat kepolisian. Polisi menangkapnya karena melakukan penggelapan mobil rental milik Muharto (45) dan Nur Diansyah.

Muharto, pemilik rental, mengungkapkan, perbuatan Riki terbongkar bermula saat pelaku menyewa dua mobil sekaligus di rentalnya. Namun hingga satu minggu mobil yang disewanya tak dikembalikan. Setelah ditanya, mobil yang disewa masih akan dipakai dan kontrak sewanya akan diperpanjang hingga satu minggu lagi.

“Karena mobil masih mau dipakai oleh Riki kami tidak masalah, yang penting dia bertanggung jawab dan melunasi semua biaya sewanya. Sebab aturan sewa itu tidak ada batasnya selagi dikembalikan”ucap Muharto, Rabu ( 8/1) kepada wartawan.

Menjelang batas waktu pengembalian sebagaimana ditentukan Riki, tepatnya pada hari ke 13, pemilik rental kembali menanyakan keberadaan mobil tersebut. Namun Riki mengatakan sedang berada di luar kota.

Pekau berjanji akan mengembalikan mobil yang disewanya itu tepat waktu.

Pada hari ke 15 sesuai batas waktu yang dijanjikan pelaku, dua mobil yang disewa dari rental tidak juga dikembalikan, sehingga pemilik rental marah dan mencari keberadaan pelaku beserta dua mobil yang disewanya. Setelah bertemu dengan pelaku, pemilik

rental langsung mendesak pelaku agar mengembalikan mobil yang disewanya.

Katanya, jawaban pelaku sudah mulai mencurigakan. Dia mengatakan bahwa mobil yang disewanya disewakan lagi pada temannya, dan mobil tersebut dikatakan sedang dipakai. Namun setelah didesak oleh pemilik rental, akhirnya pelaku mengakui jika mobil yang disewanya dari rental digadaikan pada temannya seharga Rp 20 juta.

“Setelah kami desak terus, akhirnya dia mengaku jika mobil yang disewanya dari rental digadaikan pada temannya, namun kami masih bisa bersabar dan meminta pelaku agar secepatnya menebus mobil sewaan itu, dan mengembalikannya ke rental,” tuturnya.

Hal senada juga diakui oleh Nur Diansyah, pemilik rental lain. Ia juga menjadi korban dengan modus tak jauh beda. Pelaku awalnya menyewa mobil selama 3 hari. Na-

mun, karena sampai batas yang ditentukan tak juga dikembalikan, pengguna jasa rental langsung ditelepon. “Katanya hendak diperpanjang, akhirnya kami iyakan saja, yang penting bayar sewanya bayar dan mobilnya dikembalikan. Tetapi setelah dihubungi lagi, jawaban Riki membuat kami ragu, dan kami sadar bahwa ini adalah modus penipuan. Akhirnya benar, mobil kami tidak dikembalikan. Karena jawabannya meragukan akhirnya kami laporkan ke pihak kepolisian,” jelasnya.

Dari tujuh unit mobil rental milik Muharto, warga Perumnas, Pamolokan tersebut, hanya dua unit yang ditemukan, yakni dengan mobil Akia dengan nopol M 1398 VD, dan Avanza dengan nopol M 1545 V Sementara dari sembilan unit mobil rental Nur milik Diansyah, juga hanya dua unit yang sudah ditemukan, yakni jenis mobil Gran Livina, dengan nopol M 1328 AA,

dan Xenia dengan nopol M 1362 AA. Mobil tersebut diamankan di Mapolres.

29 Unit Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku setidaknya sudah menggelapkan 29 unit mobil rental. Karen a korban yang awalnya bekerja menjadi Admin di PEN SKB tersebut tidak hanya menyewa di dua rental tersebut, tetapi juga di rental lain.

Kini, Riki sedang mendekam di sel tahanan Polres. Dan Pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan kasus tersebut.

Kapolres AKBP Marjoko mengatakan bahwa pihaknya masih belum bisa memberikan rilis sekarang. “Sebab hanya beberapa unit saja yang baru ditemukan.

Masih belum lengkap. Karena kami masih akan melakukan pengembangan kasus modus ini,” ucapnya tanpa menyebutkan secara detail. =SYAMSUNI/MK

KEBIJAKAN

Rakyat Berhak Ingatkan Pemerintah SUMENEP – Pemerintah dimungkinkan melakukan kesalahan dalam mengambil kebijakan karena orang-orang yang duduk di pemerintahan juga manusia. Sebagai manusia, pemerintah berpotensi keliru meski pada saat yang berpotensi benar. Namun jika salah, pemerintah tidak boleh terusmenerus dipersalahkan. Yang lebih pas, pemerintah wajib diingatkan karena rakyat berwenang mengontrol.

Itulah poin penting orasi politik anggota DPR RI MH Said Abdullah di desa Pagar Batu kecamatan Saronggi kemarin (8/1).

Menurut pria yang juga menjadi caleg PDI Perjuangan di dapil Jatim XI ini, telah terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan berwarga negara dengan pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan. Sejauh ini, rakyat menduga SDM di pemerintahan hidup layak.

Sementara, rakyat semakin

terperosok. Padahal, setiap tahun pemerintah menaikkan anggaran untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya.

Faktanya, rakyat miskin justru semakin naik di tengah anggaran yang tinggi. Seharusnya, angka kemiskinan berkurang karena kenaikan anggaran. “Logika hukumnya kan begitu. Jika tidak seperti itu berarti ada yang salah,” dia menjelaskan di hadapan ratusan relawan perjuangan se kecamatan Saronggi.

Oleh karena itu, Said berpendapat saatnya rakyat mengingatkan pemerintah bila merasa tak lagi diperhatikan oleh yang memrintah. Sebab, rakyat yang memiliki kedaulatan dan pemerintah hanya menjalankan amanat penderitaan rakyat.

Pembina SAI (Said Abdullah Institute) itu pun meminta pemerintah agar tidak diam untuk urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Usai berbicara di Saronggi,

Said terus bergerak ke Kecamatan Lenteng dan Manding. Di dua kecamatan ini, pria itu juga menegaskan soal kebangsaan,

gotong royong dan kebersamaan yang mulai punah. Didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Hunain Santoso berikut pengurus

lainnya, Said tak henti-hentinya menyuarakan komitmen kebangsaan menuju Indonesia hebat. =ABDUR RAHEM

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

C 19

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Belanja Publik Tak Sampai 30 Persen SUMENEP – Wakil Ketua Komisi B DPRD Dwita Andriyani mengaku kecewa atas timpangnya peruntukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014. Dari total anggaran Rp 1,52 triliun, hanya sekitar 10 persen yang betulbetul untuk belanja publik.

Sementara belanja pegawai mencapai 70 persen.

FRONT Aksi Mahasiswa Sumenep melakukan demo ke gedung DPRD Sumenep, Kamis (19/12/2013). Mereka menuntut wakil rakyat serius melakukan pembahasan rancangan APBD 2014

“Gimana perekonomian masyarakat bisa meningkat dan pembangunan bisa maju, jika alokasi untuk pembanguan publik hanya 30 persen saja. Bahkan jika dikaji lebih detail, dari 30 persen itu hanya tersisa 10 persen saja yang benar-benar bisa dirasakan langsung mamfaatnya oleh masyarakat.

Indikasinya, lantaran dari 30 persen itu setelah dikaji masih digunakan untuk membayar honorarium pegawai,” ujarnya.

Kepala DPPKA Sumenep Carto mengatakan, dalam postur APBD sudah tidak dikenal lagi istilah anggaran belanja pegawai dan anggaran belanja publik. Sebab untuk memilah keduanya tidak tepat. Pasalnya, angaran belanja tersebut sering tumpang tindih.

Sehingga sulit memakai kategori belanja pegawai dan belanja publik. Postur APBD hanya mengenal anggaran belanja langsung dan tidak langsung “Sebenarnya anggaran yang disodorkan oleh Pemkab sudah berimbang. Yakni 55 persen untuk belanja tidak langsung dan sisanya sebanyak 45 persen untuk belanja langsung. Sudah berimbang kok. Itu postur APBD kita,” katanya. =ALI RIDHO/MK

“Gimana perekonomian masyarakat bisa meningkat dan pembangunan bisa maju, jika alokasi untuk pembanguan publik hanya 30 persen saja.”

DWITA ARYANI

Wakil Ketua Komisi B

SEREMONIAL BUPATI A. Busyro Karim saat memberikan sambutan pada pelantikan mutasi terhadap 73 pejabat di lingkungan Pemkab Sumenep

Bupati Segarkan Birokrasi S UMENEP - Pada awal tahun 2014, Bupati A Busyro Karim melakukan penyegaran birokrasi. Sebanyak 73 pejabat dimutasi oleh orang nomor satu dijajaran Pemkab Sumenep. Pengambilan sumpah mutasi dilakukan, Rabu (8/1) di Pendapa Agung.

Di tengah-tengah jajaran SKPD Pemkab Sumenep, bupati mengungkapkan, mutasi tidak dimaknai secara politis. Menurutnya, mutasi dilakukan dalam rangka melakukan penyegaran

PEGAWAI yang menerima mutasi menandatangani serah terima jabatan.

terhadap jajaran birokrasi, sehingga pejabat yang memegang satu jabatan birokrasi tidak jenuh.

Ia menegaskan bahwa pergeseran pejabat ke jabatan lainnya demi meningkatkan kinerja pejabat. Mutasi murni dilakukan sebagai penyegaran birokrasi. Selain memang ada yang sudah lama memegang jabatan tertentu dan ada juga yang sudah pensiun, sehingga butuh penyegaran.

Menurut Kepala BKD Sumenep Titik Suryati, dari 73 pejabat

yang dimutasi di antaranya Febrianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) naik menjadi Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora).

Menggantikan posisi Bambang Irianto.

Sementara posisi Kepala KKP yang sebelumnya dijabat Bambang justru diisi Akhmad Wahid.

Akhmad Wahid dimutasi dari Kepala Bidang Perumahan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang menjadi kepala KKP. Sedangkan posisi kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang sebelumnya hanya dijabat Plt lanta-

ran Kepalanya Zein Saleh sudah pensiun.

Selain itu, lanjut Titik, posisi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep diisi Mohammad Fadilah menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat Hery Koentjoro Pribadi. Fadillah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep.

Dijelaskan pula, Mantan Kadishub Hery Koentjoro justru dimutasi menjadi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) yang sebelumnya dijabat Koesman Hadie. Sementara posisi yang ditinggalkan Fadilah digantikan Koezman Hadie.

Sementara untuk bagian Sekretariat Daerah (Setda) juga mengalami pergantian pejabat.

Kabag Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) Chainur Rasyid dimutasi menjadi Kabag Umum Setda Sumenep. Posisi kabag Kesmas Setda yang ditinggalkan Chainur Rasyid diisi Raden Achmad Syahwan Effendy yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Organisasi Setda.

Tak hanya itu, jelas dia, bagian setda lainnya juga mengalami pergantian. Posisi yang ditinggalkan Syahwan diisi R Abd Basid, dari jabatan sebelumnya yang menjabat Kabag Umum Setda Sumenep. Saat ini jabatan Kabag Umum Setda sudah resmi digantikan Chainur Rasyid yang sebelumnya menjabat Kabag Kesmas Setda Sumenep. =ADV/EDO/YAT

D 20

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

ALAT PERAGA PEMILU

Baliho Nakal Dibersihkan SUMENEP - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumenep menurunkan paksa baliho calon anggota legislatif (caleg), Rabu (8/1). Penurunan paksa itu dilakukan karena keberadaan baliho itu dianggap melanggar PKPU Nomor 15 Tahun 2013. Baliho itu diturunkan dari sejumlah titik yang ada di kota Sumekar ini.

Pantauan Koran Madura, Satpol PP menurunkan baliho caleg yang dianggap melanggar itu di Jalan Agus Salam, Imam Bonjol dan Jalan Raya Manding. Hampir semua baliho caleg menjadi sasaran dari polisi penegak perda itu.

Hasil penertiban yang dilakukan itu kemudian diserahkan kepada Panwaslu Sumenep.

Kasi Operasi Satpol PP Moh. Saleh mengungkapkan, penertiban yang dilakukan pihaknya mengacu kepada undang-undang.

Selain keluar dari zona, pemasangan baliho caleg tersebut juga belum mengantongi surat izin. “Pemasangan itu melanggar PKPU Nomor 1 maupun perubahan PKPU Nomor 15 Tahun 2013.

Sehingga, harus diturunkan,” katanya.

Saleh mengungkapkan, pihaknya hanya sekadar menurunkan saja, sedangkan untuk sanksinya pihaknya menyerahkan kepada panwaslu. “Sebab, dalam proses pemilu yang berhak melakukan sanksi itu panwaslu. Kami hanya menertibkan saja,” ungkapnya.

Saleh menuturkan, dalam PKPU yang telah dibuat, zona yang boleh ditempati baliho

hanya pada batas jalan Pamolokan, itupun hanya pada saluran air. “Selebihnya itu sudah keluar.

Tetapi masih ada batasan toleransi, seperti mereka menempel di rumahnya kami biarkan, karena ini adalah pesta demokrasi lima tahunan,” paparnya.

Sementara, Divisi Penanganan, Tindak Lanjut dan Pelaporan Panwaslu Kabupaten Sumenep, Darmindra, mengatakan, berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 bahwa pemasangan baliho bukanlah serampangan seperti yang telah terjadi di beberapa titik kota. “Setiap desa hanya satu caleg, dan zonanya sudah jelas, dan khusus kota ada 16 zona.

Namun dari 16 zona yang bisa pasangi baliho masih dikatakan melanggar kalau dipaku di pohon, dan kami tetap tertibkan,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, sebenarnya pihaknya tidak berwenang menertibkan dan menurunkan baliho yang melanggar. Itu sesuai dengan amanah undang-undang.

“Kami hanya bisa merekomendasikan ke PPK, KPU dan Satpol PP,” jelasnya. =SYAMSUNI/YAT

Zona Penempatan Alat Pileg 2014 Wilayah Kecamatan Kota No.

Desa

Lokasi Pemasangan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Pajagalan Pamolokan Karangduak Kebunan Kacongan Bangselok Bangkal Kebun Agung Kepanjin Kolor Maringan Daya Paberesan Pabian Pandian Parsanga Pangarangan

Jl. Kamboja Jl. Saluran Air Jl. Pepaya Jl. Melati (di Lapangan Melati) Lapagan Voli Trunojoyo Jl. KH. Hajat Jl. Parenggan Jl. Masjid Sukambang Jl. Pendekar/Jl. Pujangga Jl. Sultan Abdurrahman Jl. Lombok Jl. Lapangan Sepak Bola Jl. Guntur Jl. Barito Jl. Burung Glatik Halaman Lapangan Giling

syamsuni/koran madura

MELANGGAR. Satpol PP saat bersih-bersih baliho caleg di sejumlah titik yang ada di Kota Sumenep.

KESEMPATAN BERKARIR

KORAN MADURA

Anda Ilustrator Kami?

Harian Koran Madura membutuhkan

Kartunis/Ilustrator Menguasai

Corel Draw Adobe Photoshop Adobe Illustrator

Syarat: • Pria atau wanita, diutamakan belum menikah • Mampu mengilustrasikan gambar sesuai naskah • Kreatif dan imajinatif • Mampu bekerja di bawah tekanan • Dapat bekerja dalam tim maupun individual

Kirimkan segera lamaran, CV & portofolio Anda ke Redaksi Koran Madura Jalan Adirasa 07 Kolor Sumenep Telp. (0328)6770024

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

Romantisme Soekarno di Jagat Sinematografi

Selain memiliki rasa nasionalisme dan heroisme dalam bernegara, Soekarno (diperankan Ario Bayu) dalam film ternyata lelaki yang romantis.

Ia merasa tak sanggup menatap mata Fatmawati (diperankan Tika Bravani) dan telah membuatnya gugup. Kegagapan Soekarno ini jugalah yang membuat Fatmawati tidak memiliki kata lain, kecuali membenamkan nama Soekarno ke lubuk hatinya.

EVALUASI KINERJA

Dua PPK Tak Hadir

D

i film yang dibesut Hanung Bramatyo ini, Soekarno memiliki karakter yang kalah garang dibanding Sjahrir (Tanta Ginting). Dari sisi karakter, Sjahrir lah yang lebih pas menjadi pemeran Soekarno. Namun sayangnya, Sjahrir dalam film ini tidak memiliki wajah yang agak mirip dengan Soekarno. “Itulah film, selalu ada yang tidak pas.

Pasti ada yang tidak sempurna tetapi dengan kekurangan ini film menjadi sempurna,” kata narasumber bedah film Soekarno di Koran Madura, Abrari Alzael.

Menurut pria yang akrab dis-

SUMENEP – Dalam evaluasi kinerja PPK, Selasa (7/1) malam, dari sembilan penyelenggaran pemilu tingkat kecamatan yang dipanggil dua di antaranya tidak hadir. Dua PPK itu yakni PPK Arjasa dan Masalembu.

Komisioner KPU Moh Ilyas mengatakan, hanya tujuh PPK yang memenuhi undangan KPU. “Dua PPK lainnya memilih untuk tidak hadir dengan alasan terkendala transportasi. Mereka mengaku tidak ada kapal yang mau berangkat dari dua pulau tersebut, sehinga dua PPK di ke-

apa Abe ini, yang perlu mendapat penghargaan film itu adalah semangat sutradara hanung Bramnantyo untuk mengembalikan semangat nasionalisme yang pernah didedahkan Soekarno. Bahwa di dalam film tidak sama persis dengan Soekarno di alam nyata, menurut mantan kadiv apresiasi film dan sinteron Jemaah Cinema Mahasiswa (JCM) UIN Jogja ini, hal itu sebagai hal yang wajar. Sebab, produser di dalam film sejarah pun, pasti menginginkan keuntungan dan karenanya ada improvisasi pada plot dan karakter yang dibangun di dalam film.

Dalam bedah film ini, lulusan

camatan berbeda itu tidak hadir,” jelas Ilyas, Rabu (8/1).

KPU menginstruksikan dua PPK itu untuk melakukan evaluasi internal. Hasil evaluasi itu nantinya disampaikan pada KPU. Langkah ini untuk memperoleh laporan dari mereka alasan kinerjanya yang buruk.

Namun demikian, nanti tetap akan dipanggil.

Sementara tujuh PPK yang mengikuti rapat tersebut yakni PPK Guluk-guluk, Kalinget, Dungkek, Saronggi, Dasuk, Raas, dan Gayam.

E 21

Hasil Bedah Film Koran Madura

magister psikologi Untag 1945 Surabaya ini menjelaskan, sutradara cukup yakin generasi muda Indonesia sudah mengenal sosok Soekarno yang memiliki jiwa nasionalisme dan heroisme tinggi.

Tetapi jika Hanung membuat hal yang sama dalam film, penonton akan kecewa karena sutradara dianggap menerjemahkan seajrah ke dalam film. Itulah sebabnya, Hanung sebagai sutradara mengambil sisi yang tidak banyak dipotret sejarah terutama dalam konteks romantisme Soekarno, setidaknya kepada Fatmawati di dekat istri sebelumnya Inggit Garnasih (diperankan Maudy Kusnaedy). “Namanya juga film, pasti ada perempuan yang kuat di dekat lelaki yang hebat,” kata humas dewan kesenian Pamekasan dan Sumenep ini.

Adapun tokoh Bung Hatta (diperankan Lukman Sardi) memiliki watak yang yang mendekati Hatta dalam alam nyata. Hatta lebih banyak berperan sebagai penyeimbang Bung Karno pada saat sang proklamator itu butuh pertimbangan menyangkut situasi bangsa yang serba darurat saat itu. Sementara dalam soal cinta Bung Karno hanya berdialog dengan dirinya sendiri dan Inggitlah jawabannya.

Sementara tokoh-tokoh lain yang antara lain diperankan Nelly Sukma, Widi Dwinanda, Matias Muchus, Argo, Agus Kuncoro, Muhammad Santosa, Emir Mahira, Novia Ardhana, Agus W P, Diel Siryadi, Khiva Iskak, Agus Mahesa, Norman Akyumen, Ade Firman, Muhammad A.B, Kedung Darma, Patton, Muh Effendi R, Eli, Arif Nilman, Keio, dan Hamdy Salad sudah maksimal menjadi pemeran dengan karakternya masing-mas-

Dua Poin Terkait hasil rapat semalam, ada dua poin penting yang mengemuka. Pertama, kinerja PPK kurang maksimal karena ada anggotanya yang tidak aktif. “Hasil klarifikasi tersebut menunjukkan bahwa penyebab kurang aktifnya atau kerja PPK tidak maksimal lantaran ada kesibukan lain di luar sebagai jadi (anggota) PPK,” terang Ilyas.

Kedua, kerja anggota PPK melebihi batas waktu yang ditentukan KPU. Mereka selalu

ing, di lingkaran Bung Karno.

Sepintas, Soekarno hampir mirip dengan Braveheart. Di dekat William Wallace (diperankan Mel Gibson), terdapat perempuan yang menggugah kesadaran nasionalisme dan memupuk patriotisme untuk melawan penjajah (Inggris) saat itu. Hanya, menyamakan dua film ini tidak cukup syarat karena Ario Bayu yang memerankan Soekarno tidak sesemangat Mel Gibson dalam Braveheart. =ABDUR RAHEM

INFO FILM SOEKARNO Rilis : 11 Desember 2013 Genre : Drama, Sejarah Pemain : Ario Bayu, Lukman Sardi, Maudy Koesnaedi, Tika Bravani, Agus Kuncoro, Ferry Salim, Tanta Ginting, Nelly Sukma, Widi Dwinanda, Matias Muchus Sutradara : Hanung Bramantyo Produksi : Multivision Pictures Durasi : 2 jam 17 menit

molor dalam menjalankan tugas hingga beberapa hari dari jadwal yang telah ditentukan KPU. “Karena kerjanya tidak maksimal, makanya kita panggil mereka untuk diklarifikasi,” katanya.

Hasil dari klarfikasi itu, kata Ilyas, akan diplenokan. Nasib sembilan anggota PPK tersebut akan ditentukan dalam sidang pleno KPU. Katanya, apakah akan dilakukan pergantian antar waktu atau sanksi lain tergantung hasil rapat. =ALI RIDHO/MK

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO 22 F

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

MADURA

Pamekasan

KAMIS 9 JANUARI 2014 No. 0277 | TAHUN III

MPU Tak Disiplin Dicegat Polisi

MELANGGAR. Seorang petugas kepolisian menghentikan sebuah Mobil Penumpang Umum (MPU) yang mencoba masuk jalur kota. Saat ini, para sopir angkutan umum itu hanya menerima peringatan sebelum larangan masuk kota untuk mobil angkutan umum diberlakukan.

24 Raperda Belum Tuntas Kinerja Politisi Perlu Dievaluasi PAMEKASAN - Dari 30 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Pamekasan tahun 2013 lalu, Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan hanya menyelesaikan enam Raperda sebagai Peraturan Daerah (Perda) dan masih menyisakan tanggungan sebanyak 24 Raperda yang belum tuntas.

Dari enam yang sudah disahkan sebagai Perda, tiga berkaitan dengan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tiga sisanya non-APBD. Semuanya merupakan rancangan peraturan usulan pemerintah.

Tiga Perda non-APBD antara lain Perda tentang RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengan Daerah) tahun 20132017, Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025, dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal PDAM setempat yang merupakan tunggakan prolegda tahun 2012 lalu.

Sedangkan 24 Raperda yang belum selesai, sembilan Raperda adalah sisa rancangan peraturan yang masuk dalam daftar Pro-

legda 2012, dan 15 Raperda lainnya masuk dalam daftar Prolegda tahun 2013.

Ketua Badan Legislasi DPRD Pamekasan, Taufikurahman mengatakan kendala utama penyelesain puluhan Raperda itu karena belum ada kesepakatan dalam pembahasannya. Kesepakatan yang dia maksud itu adalah kesamaan pandangan antar panitia khusus yang membidangi masing-masing Raperda.

Selain itu, keterlambatan juga disebabkan oleh adanya pengkajian mendalam terhadap masing-masing rancangan peraturan. Menurutnya, setiap raperda memang harus dikaji dari semua aspek agar setelah disahkan tidak ada lagi kekurangan.

Ia mengakui ada sejumlah

kalangan yang menilai lambannya pengesahan Raperda menjadi Perda itu karena kurang maksimalnya kinerja anggota DPRD Pamekasan dalam membahasnya. Sehingga sisa Raperda yang belum disahkan, jauh lebih banyak dibanding dengan yang belum disahkan. Bahkan sebagian merupakan sisa Prolegda 2012. Namun, kata dia, penilaian itu akan dijadikan dorongan untuk lebih mempercepat pembahasan agar puluhan Raperda yang menjadi hutang itu bisa segera disahkan.

"Raperda tidak bisa disahkan dengan terburu-buru karena perlu banyak pertimbangan dan harus hati-hati. Jika tidak, hasilnya tidak efisien karena ada pihak-pihak yang merasa dirugikan sehingga cenderung raperda itu akan diabaikan," katanya.

Taufik menyatakan Raperda yang belum selesai pembahasannya itu tidak akan dihilangkan, melainkan akan secara otomatis menjadi agenda prolegda tahun tahun ini. Ia memperkirakan,

semua rancangan itu akan selesai pembahasannya pada pertengahan tahun ini. Sebab 21 raperda, drafnya sudah rampung dan tinggal pengkajian akhir di Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Sementara tiga sisanya masih tahap penyelesaian draf rancangan.

Belum selesai 24 Raperda dibahas dan disahkan, kini Baleg DPRD Pamekasan kembali menerima lima usulan Raperda, sehingga total Raperda yang harus dibahas pada tahun ini sebanyak 29 rancangan.

Lima usulan Raperda yang baru masuk itu dua diantaranya Raperda usulan pemerintah dan tiga lainnya adalah Raperda tentang APBD. Dua Raperda usulan pemerintah itu adalah Raperda Pencabuatan Perda nomor 5 tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan Raperda Perubahan Perda nomor 8 tahun 2010 tentang pembentukan PT. Aneka Usaha Mekkasan Makmur. =ali syahroni/muj/rah

PAMEKASAN – Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Pamekasan menghentikan setiap Mobil Penumpang Umum (MPU) non angkutan pedesaan dan angkutan kota yang mencoba masuk di jalur menuju Kota Pamekasan. Petugas kepolisian itu mengingatkan para sopir MPU itu tentang akan segera diberlakukannya larangan masuk kota bagi MPU sesuai Peraturan Bupati Pamekasan tentang penataan jaringan trayek angkutan umum.

Kapala Satuan Lalulintas Polres Pamekasan, AKP Bambang Soegiharto melalui Kanit Patroli Aiptu M. Nikrah mengatakan saat ini proses pelaksanaan Peraturan Bupati itu masih dalam tahapan sosialisasi. Diharapkan para sopir itu memahami tujuan pemberlakuan peratuan itu sehingga mau mematuhinya dengan tidak melanggar larangan tersebut.

Nikrah mengatakan larangan masuk kota itu bukan hanya diberlakukan terhadap MPU non angkutan perdesaan dan angkutan perkotaan dari jalur Tlanakan saja, melainkan akan diberlakukan terhadap semua MPU dari semua jalur, termasuk dari arah Kecamatan Larangan, Palengaan, dan Proppo. “Ini diberlakukan untuk semua MPU. Sehingga kami berharap peraturan ini dipahami dan diikuti,� katanya.

Larangan masuk kota itu, kata dia, tidak sepanjang hari. Melainkan hanya mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB atau hanya delapan jam dalam sehari. Dalam Perbub tersebut juga diatur tempat pemeberangkatan dan kepulangan MPU pada setiap trayek. Untuk trayek Sumenep-Pamekasan dan trayek Pamekasan-Waru berangkat-pulang di Terminal Lawangan Daya.

Jurusan Proppo-Pamekasan dan Palengan Pamekasan pemberangkatan maupun kepulangannya ditentukan di Pasar 17 Agustus Pamekasan. Sedangkan untuk trayek Pamekasan-Kamal dan sebaliknya, berangkat dan pulang MPU ditentukan di Terminal Ceguk.

Marsam, sopir salah satu MPU jurusan Kamal-Pamekasan mengatakan aturan itu sangat memberatkan sopir. Sebab selama ini penumpangnya kebanyakan naik dari kawasan kota, demikian pula sebaliknya. Sehingga, jika peraturan itu diberlakukan, maka sangat mungkin kendaraannya akan selalu berangkat dari Pamekasan dalam keadaan kosong penumpang. Sebab, meskipun nantinya, semua penumpang akan diarahkan ke terminal dan subterminal, namun untuk penumpang jurusan Sampang dan Bangkalan, akan lebih memilih menggunakan jasa bus daripada MPU. =ali syahroni/muj/rah

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

G 23

BPBD Tak Serius PAMEKASAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan lambat mengkalkulasi (menghitung) kerugian bencana banjir dan bencana lainnya, yang terjadi di Kabupaten Pamekasan, beberapa waktu yang lalu. Padahal akibat banjir tersebut, banyak dokomen, alat elektronik, dan beberapa peralatan kantor lainnya rusak parah.

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan, Moh. Sidik menilai BPBD sangat terlambat dalam melakukan perangkuman kerugian akibat banjir yang terjadi beberapa waktu di Pamekasan. Padahal korban banjir mengharapkan bantuan kerusakan dari Pemerintah.

Menurut Sidik, seharusnya, BPBD tidak sigap dalam memberikan pertolongan saat kejadian banjir saja, melainkan pasca (setelah) banjir juga sigap melakukan pendataan korban dan kerugian akibat banjir. Sehingga dana tanggap darurat bisa secepatnya dikucurkan untuk keperluan korban banjir.

Tidak hanya kepada BPBD, Sidik menyoroti keberadaan Dinsosnakertrans juga terlambat dalam memberikan bantuan sosial kepada korban banjir. "Seharusnya semuanya bisa sigap dan siaga, tidak hanya saat banjir, pasca banjir juga dipikirkan," ujarnya.

Kepala Badan Penanggulangan Benjana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan, Budi Irianto mengaku belum mengantongi jumlah kerugian bencana banjir yang terjadi di Pamekasan beberapa waktu yang lalu. Menurut Budi, hingga saat ini belum ada laporan resmi dari pihak lurah, camat maupun kepala SKPD yang terkena dampak banjir. "Kami masih akan menunggu laporan tentang kerugian akibat banjir," ucapnya.

Setelah mencatat dan mengkalkulasi semua kerugian banjir, selanjutnya, pihaknya akan melaporkan kerugian tersebut kepada Bupati Pamekasan, Achmad Syafi'i.

"Kalau dalam telaah staf nanti diarahkan ke Dinas keuangan untuk diambilkan dari dana tanggap darurat, maka kami berikan bantuan," ujarnya.

BPBD juga berkewajiban melaporkan kerugian akibat banjir kepada Pemerintah dan BPBD Provinsi Jawa timur. "Biasanya kami juga mendapat bantuan untuk korban banjir dari pemerintah provinsi Jatim," urainya.

Menurut Budi, BPBD bertugas melakukan evakuasi dan memberikan bantuan makanan dan peralatan kepada korban banjir saat kejadian. Setelah mendapat laporan kerusakan akibat dampak banjir, pihaknya akan mengundang dinas teknis untuk memperkirakan kebutuhan anggaran. =fakih amyal/rah

Sejumlah warga berdoa bersama saat dilaksanakan tradisi Saparan di kawasan lereng Gunung Andhong Dusun Mantran Wetan, Giri Rejo, Ngablak, Magelang, Jateng, Rabu (8/1).

Setiap bulan Sapar penanggalan Jawa, warga setempat melaksanakan tradisi merti dusun yang dilaksanakan dengan mengirab Gunungan Jongko dan kenduri nasi tumpeng serta ingkung ayam untuk memohon doa kepada Tuhan YME agar dikabulkan segala permintaan.

TPI Kurang Bermanfaat Nelayan Mengadu ke DPRD PAMEKASAN - Sejumlah nelayan dari Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Pamekasan, yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pamekasan mendatangi Komisi B DPRD Pamekasan, Rabu (08/01/2014). Mereka mengadukan keberadaan TPI yang tidak maksimal manfaatnya terhadap pelelangan ikan.

Mereka kesekian kalinya mempertanyakan belum optimalnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di desanya, padahal sudah diresmikian sejak tahun 2008 yang lalu dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Pamekasan.Tujuan dibangunnya TPI agar nelayan tidak terjerat dengan perdangangan sistem ijon dan memudahkan nelayan didalam melakukan transaksi penjualan ikan menjadi tidak berjalan secara baik.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pamekasan, Warda mengatakan TPI tersebut sekalipun beroperasi masih belum berjalan optimal.

Karena perahu nelayan kesulitan menyandar di dekat TPI. Akibatnya nelayan harus berjalan sejauh 85 meter untuk bisa sampai ke TPI. Sementara nelayan menginginkan agar perahu milik nelayan bisa bersandar di dekat TPI. Tujuannya untuk mempermudah nelayan memindahkan hasil tangkapan ikannya ke TPI."Saya harapkan ada solosi dari pemerintah, agar tempat bersandarnya perahu nelayan bisa dekat dengan TPI," kata Warda.

Saat ini, nelayan tetap menggunakan cara tradisional, yakni masih menggunakan jembatan darurat, untuk bisa memindahkan hasil tangkapan ikannya."Kalau nanti bisa dibangun kayak darmaga, mungkin bisa memudahkan nelayan," ujar Warda.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Pamekasan, Nurul Widiastutik mengaku akan berupaya memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan oleh nelayan. Namun begitu, kata Nurul, semua kebutuhan tersebut harus disesuaikan dengan kekuatan anggaran yang dimiliki APBD Pamekasan.

"Sesuai kata pepatah, ingin memeluk gunung, namun apa daya tangan tak sampai, itulah keingi-

AUDIENSI. Suasana dialog antara perwakilan nelayan dengan pimpinan DPRD Pamekasan. Para nelayan itu mengeluhkan tidak maksimalnya fungsi TPI yang dibangun di wilayah mereka.

nan kami untuk memberdayakan nelayan," ucapnya.

Kendala yang dialami untuk mengoptimalkan TPI, diantaranya belum tercapainya target ideal pembangunan Couse way atau lintasan untuk membendung pasir yang masuk ke area TPI. Saat ini yang tersedia 265 meter, yang dianggarkan dari APBD Pamekasan tahun 2010-2011 dengan total anggaran Rp 3 miliar lebih.

Sementara idelanya harus 350 meter. Sehingga sisanya tinggal 85 meter, yang diperkirakan akan menghabiskan anggaran Rp 1,5 miliar, yang kini masih diusulkan dalam APBD 2014.

Yang kedua belum tersedi-

anya Trestle atau pendaratan kapal ikan ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pembangunan Trestle tersebut, diperkirakan akan menghabiskan anggaran Rp 2,5 miliar.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan siap mendukung seluruh keinginan nelayan, untuk optimalisasi TPI di branta pesisir. Namun, Hosnan berharap agar dinas terkait tidak terpacu untuk mengusulkan melalui APBD Pamekasan. Karena program tersebut bisa diajukan ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. =fakih amyal/rah

H 24

KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

Dinsosnakertrans Diminta Transparan PAMEKASAN - Sejumlah pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Pamekasan meminta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) transparan soal distribusi santunan kematian dan alokasi beras cadangan pemerintah (BCP).

Juru bicara LSM Pamekasan dari Komunitas Parlemen Jalanan Mahasiswa (Kopajaa) Iam Kholil menyatakan pihaknya perlu meminta institusi penyelenggara program itu agar transparan terkait dengan alokasi dana bantuan sosial kematian dan BCP. Sebab berdasarkan hasil penelitian di Pamekasan, Jawa Timur, banyak warga yang tidak menerima bantuan.

"Padahal, sesuai dengan ketentuan, setiap warga yang meninggal dunia, keluarganya akan mendapatkan santunan kematian. Akan tetapi, faktanya tidak sedikit warga Pamekasan yang meninggal dunia," kata Iam Kholil.

Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa program santunan kematian itu tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, bahkan berpotensi dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Ia menegaskan program santunan kematian merupakan program sosial pemkab berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 8 Tahun 2010.

Ketika itu pemerintah melalui dana APBD Pemkab Pamekasan mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta dengan ketentuan setiap warga yang meninggal dunia akan mendapatkan santunya Rp250.000. "Lalu, ke mana dana santuan kematian itu dibagikan?

Wong dalam laporan programnya, semuanya telah terlaksana," kata Iam Kholil, mempertanyakan.

Oleh karena itu, para pegiat LSM ini meminta pemkab bisa transparan dalam hal penggunaan dana, khususnya santunan kematian. Bahkan para aktivis ini meminta setiap pemberian santunan kematian diumumkan secara terbuka melalui media online di instansi itu.

Selain santunan kematian, para pegiat LSM ini juga mempertanyakan alokasi penggunaan BCP (beras cadangan pemerintah) dalam kurun waktu 2012-2013. Menurut Iam Kholil, pihaknya perlu mempertanyakan realisasi BCP pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi selalu pelaksana program mengingat keberadaan BCP pernah bermasalah pada tahun 2009.

Menanggapi tuntutan itu, Kepala Dinsosnakertrans Pamekasan Alwalid menyatakan bahwa pihaknya akan memperhatikan seruan mahasiswa dan para pegiat LSM tersebut. =ANT/RAH

HARGA TERI EKSPOR. Pekerja menjemur teri nasi untuk ekspor di Desa Tanjung, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Rabu (8/1). Harga teri nasi pada musim tangkap tahun ini berkisar Rp 16.000 - Rp 22.000 per kilogram atau lebih rendah dari musim sebelumnya seiring menurunnya kualitas tangkapan tahun ini.

Gedung Dewan Bersolek Dana APBD Terkuras Nyaris Seratus Juta

DIPERBAIKI. Seorang pekerja sedang menyelesaikan perbaikan plafon gedung DPRD Pamekasan. Untuk perbaikan itu, Sekretariat DPRD menganggarkan dana sebesar Rp 98 juta.

PAMEKASAN – Di tengah kemiskinan mendera masyarakat Pamekasan, gedung dewan malah berdandan. Tidak tanggung-tanggung, untuk perbaikan plafon yang rusak di gedung wakil rakyat itu ternyata dianggarkan sebesar Rp 98 juta. Dana tersebut berasal dari Perubahan APBD 2013 yang seharusnya diberikan kepada program lain yang sangat berguna untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Perbaikan dilakukan karena kondisi plafon dan kayu di semua ruang Komisi dan Ruang Loby DPRD melapuk dan kondisinya memprihatinkan. Sehingga sebelum ambruk, sekretariat DPRD Pamekasan melakukan perbaikannya.

Sekretaris DPRD Pamekasan, Bambang Prayogi menyampai-

kan anggaran rehabilitasi ruang Komisi dan Ruang Loby DPRD Pamekasan tersebut bersumber dari APBD 2013. Dengan anggaran sesuai pagu sebesar Rp 98 juta. Namun berdasarkan kesepakatan kontrak dengan rekanan sebesar Rp95 juta, sisanya Rp 3 juta dikembalikan ke kas daerah (Kasda).

Bambang menambahkan sekwan tidak akan semena-mena melakukan perbaikan tanpa melihat jenis kerusakan dan dampak yang ditimbulkan. "Perbaikan ini mendesak kami lakukan, agar tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan di setiap komisi," ucapnya.

Tidak hanya plafon ruang komisi maupun ruang lobi, kursi Anggota DPRD Pamekasan juga mendesak diganti. "Mungkin nanti akan kami ajukan pada PAK 2014, sehingga kursi DPRD Pamekasan bisa dipakai oleh anggota DPRD yang baru," ujarnya.

Bambang mengharapkan agar perbaikan plafon dan kayu ini tidak diartikan sebagai pemborosan untuk menghabiskan anggaran. Kegiatan tersebut murni karena untuk menjaga kemungkinan ambruknya plafon ataupun kayu. "Ini dalam rangka menjaga kenyamanan DPRD Pamekasan, ketika membahas kepentingan masyarakat," ucapnya. =fakih amyal/rah

KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

I 25

parpol

Rekening Kampanye Diuji PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengkaji laporan rekening dana kampanye empat partai politik di daerah ini karena dinilai tidak jelas.

Menurut Ketua Panwaslu Pamekasan Zaini, Rabu, kajian laporan rekening dana kampanye partai politik untuk memastikan penggunaan dana kampanye sesuai yang dilaporkan pengurus partai seperti dalam laporan rekening dana kampanye. "Kajian yang dilakukan Panwaslu ini dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan saja, serta sebagai kontrol atas laporan yang disampaikan pengurus partai," kata Zaini.

Ia menjelaskan kajian

yang dilakukan Panwaslu atas penggunaan dana kampanye sejumlah partai politik di Kabupaten Pamekasan yang dinilai tidak jelas dan membutuhkan kajian sebanyak empat partai.

Masing-masing PKB, PDIP, PBB, dan PKPI. "Kami menemukan adanya laporan yang mencurigakan dan perlu dicek di lapangan," kata Zaini.

Menurut dia, laporan mencurigakan yang ditemukan Panwaslu tentang pembelian alat peraga kampanye sehingga

Panwaslu perlu melakukan penghitungan sebaran alat peraga dengan jumlah dana yang dilaporkan pengurus partai ke KPU Pamekasan.

"Tapi sekali ini upaya untuk mengkroscek kebenaran laporan itu hanya sebagai menjalankan fungsi pengawasan saja, bukan berarti Panwaslu mencampuri uturan auditor yang telah ditunjuk untuk mengaudit laporan rekening dana kampanye," katanya menjelaskan.

Secara terpisah, Komisioner KPU Pamekasan Agus Kasiyanto mengatakan data rekening dana kampanye yang diserahkan ke KPU sesuai dengan jumlah partai politik peserta pemilu yang ada di Kabupaten Pame-

kasan, yakni 12 partai. "Pada prinsipnya semua laporan dana rekening itu tidak ada yang bermasalah dan sesuai dengan ketentuan," katanya.

Berbeda dengan Panwaslu, KPU justru menyatakan tidak menemukan adanya data pelanggaran dalam laporan rekening awal dana kampanye tersebut, semisal adanya sumber dana terlarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.Demikian juga dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013, tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. "Kalaupun ada laporan yang

dinilai menyimpang, semisal adanya penggelembungan jumlah dana, itu bukan kewenangan penyelenggara pemilu, akan tetapi menjadi tugas akuntan publik sebagai lembaga yang ditunjuk melakukan audit keuangan," kata Agus Kasiyanto menjelaskan.

Dari 12 partai politik peserta pemilu ini, empat partai diketahui tidak memiliki dana awal kampanye, yakni PKB, PDIP, PBB dan PKPI. Sedangkan, delapan parpol sisanya dengan dana terbanyak adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yakni Rp 487 juta dan yang paling sedikit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakni Rp2 juta. =ANT/RAH

KOMPOR GAS

Permintaan Elpiji 3 Kg Meningkat PAMEKASAN - Permintaan elpiji ukuran 3 kilogram di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, terus meningkat, meski harga elpiji ukuran 12 kilogram turun.

"Penyebabnya berdasarkan informasi sejumlah pengecer di Pamekasan karena pengguna elpiji 12 kilogram telanjur beralih menggunakan elpiji tabung ukuran 3 kilogram," kata Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Achmadi, Rabu.

Meski permintaan terus meningkat, akan tetapi harga yang berlaku di Pamekasan cenderung tidak berubah, yakni dalam kisaran antara Rp13 ribu per tabung hingga Rp14 ribu per tabung.

Ini terjadi, kata Hosnan, karena peningkatan permintaan ini dikarenakan juga diimbangi dengan jumlah pasokan. Sebab menurut Hosnan Achmadi, selama permintaan elpiji ukuran 3 kilogram meningkat, pasokan dari pihak Pertamina juga meningkat.

"Nampaknya pihak Pertamina sudah mengantisipasi kemungkinan kenaikan elpiji 12 kilogram ini, dan dampaknya terhadap permintaan elpiji ukuran 3 kilogram," katanya.

Hosnan menjelaskan, ke-

Nampaknya pihak Pertamina sudah mengantisipasi kemungkinan kenaikan elpiji 12 kilogram ini,�

Hosnan Achmadi Ketua Komisi B DPRD Pamekasan

naikan permintaan elpiji ukuran 3 kilogram sebesar 30 persen ini, saat harga elpiji ukuran 12 kilogram masih naik.

Hosnan juga menjelaskan, komisi B DPRD Pamekasan juga telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara langsung ke sejumlah agen dan pengecer elpiji di Kabupaten Pamekasan.

Hasilnya, permintaan elpiji tabung ukuran 3 kilogram di Kabupaten Pamekasan memang mengalami peningkatan, namun tidak sampai terjadi kelangkaan, karena diimbangi dengan penambahan pasokan dari Pertamina. =ANT/RAH

Petani mengupas kulit jagung agar kering sebelum dipanen, di Desa Polagan, Galis, Pamekasan, Jatim.

Produksi jagung di Madura, turun dari semula 26 ton menjadi 16 ton per hektare, karena susahnya mendapatkan pupuk urea untuk pertumbuhan jagung yang berlangsung sejak dua bulan lalu.

Sehingga tanaman jagung yang biasanya berbonggol dua itu, kini menjadi satu.

KORAN MADURA KORAN 26 PROBOLINGGO J

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

MADURA

Sampang

KAMIS 9 JANUARI 2014 No. 0277 | TAHUN III

Pelayanan RSUD Setengah Hati Humas: Tak Mungkin Belum Meriksa Dikasih Resep SAMPANG - Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sampang dikeluhkan keluarga pasien. Pelayanan rumah sakit tidak memuaskan dan petugasnya dinilai asalasalan dalam memberikan pelayanan.

Sugik (28), warga Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, mengeluhkan pelayanan rumah sakit saat memerikasakan gejala penyakit istrinya, Maryam (22) yang mengalami gejala pusing di Poli Saraf RSUD Sampang. Menurutnya, tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, tenaga medis yang menangani langsung memberikan resep obat.

"Saya berangkat memeriksa istri saya ini awalnya tidak ada gejala apa pun, cuma memang mau periksa istri yang setiap hari kadang nyeri di kepalanya. Ketika saya periksakan dokternya itu malah main HP gak menghargai kalau ada pasien," ucapnya.

Reaksi setelah minum obat tersebut, Maryam tiba-tiba lemah dan kejang-kejang hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Menanggapi hal itu, Humas RSUD Sampang Yuliono menuturkan, kondisi pasien saat diperiksa itu mempunyai gejala tension headache (THA) dan vertigo.

Sehingga, pihaknya memberikan obat untuk menyembuhkan sesuai dengan jenis penyakitnya.

"Memang dia (maryam-red) mempunyai gejala THA dan Vertigo saat diperiksa ke sini, makanya diberikan obat itu," klarifikasinya kepada Koran Madura.

Ditanya mengapa pasien setelah meminum obat lemah dan kejang-kejang, dirinya menjelaskan semua obat sama yang diberikan kepada pasien. Sebab, obat tersebut masih dikatakan normal dan sama diberikan kepada pasien lainya serta tergantung dari respon pasien setelah meminum obat tersebut.

Terkait dengan tenaga medis yang langsung memberikan resep, dirinya menegaskan jika tidak ada dokter sebelum memeriksa langsung memberikan resep.

"Dan tidak mungkin dokter belum meriksa pasien mau langsung dikasih resep obat. Tergantung dari keahlian dokternya kalau tidak perlu memeriksa keadaan kondisi fisik pasien cukup dengan pemeriksaan anamnis atau tanya jawab," pungkasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

RUMAH SAKIT. Seorang jurnalis mengintip ruang Poli Saraf RSUD Sampang yang terlihat sepi, Rabu (8/1). Salah satu pasien mengeluhkan pelayananan rumah sakit karena dinilai setengah hati.

PENDERITA LEPTOSPIROSIS

Dari Daerah Terkontaminasi Banjir Sampang – Humas RSUD Kabupaten Sampang Yuliono mengungkapkan, rata-rata penderita penyakit leptospirosis berasal dari daerah yang terkontaminasi genangan air banjir, beberapa waktu lalu. Saat ini setidaknya sudah 15 orang dirawat di rumah sakit.

"Jadi ada 15 orang yang dirawat di rumah sakit. Terakhir tinggal 3 orang sekarang, karena 12 orang sudah dipulangkan.

Penderita memang dari warga terkontaminasi daerah banjir, seperti Jalan Imam Bonjol, Jalan

Melati," ucapnya, Rabu (8/1).

Penyakit itu menyebar melalui tikus dan yang paling banyak adalah tikus got. Gejalanya panas mendadak tinggi, nyeri otot, serta nyeri di bagian kepala depan dan belakang, mata penderita berwarna merah yang terkadang kekuning-kuningan.

"Kebanyakat penyaluran penyakit ini terdapat pada tikus got," tuturnya.

Pihak rumah sakit sendiri sejauh ini telah memberikan pengobatan kepada penderita.

Disamping itu, dari dinas ke-

Kebanyakat penyaluran penyakit ini terdapat pada tikus got,�

dr Yuliono

Humas RSUD Kabupaten Sampang sehatan juga sudah melakukan deteksi dini ke lapangan. Pihaknya berharap masyarakat mem-

berikan informasi kepada pihak terkait jika keluarga walaupun tetangganya mengalami penyakit leptospirosis.

Terkait adanya jumlah penderita yang terus bertambah, pemeritah kabupaten (Pemkab) belum bisa menetapkan status kejadian luar biasa (KLB). Sebeb, menurutnya, status KLB terhadap leptospirosis bisa diberikan jika jumlah penderita mencapai dua kali lipat dari jumlah penderita tahun lalu.

"Kalau leptospirosis yang sekarang belum KLB. Kalau sta-

tus KLB penderita harus dua kali lipat dari penderita yang sekarang. Sampang endemik leptospirosis," ungkap dr Yuliono.

Masih Yuliono, keberadaan penyakit tersebut mamang belum bisa hilang dari Kabupaten Sampang, hal itu lantaran masih kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan bersih.

"Faktornya bisa karena kurang bersihnya lingkungan.

Jadi keberadaan penyakit tersebut masih saja ada,"paparnya. =RYAN HARIYANTO/MK

KORAN MADURA

Sampang PEMBELIAN DAMKAR

Indikasi Korupsi di BPBD Makin Nyata

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

PERBAIKAN INFRASTRUKTUR

Proyek Kemenpera Mengelupas SAMPANG - Proyek pembenahan jalan poros desa di Dusun Lor-Polor dan Nangkernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, dalam hitungan jam sudah mengelupas setelah diguyur hujan deras. Proyek tersebut didanai Kementerian Perumahan

Rakyat (Kemenpera) RI. Warga Desa Karanggayam mengungkapkan, pengerjaan proyek jalan dikerjakan dengan asal-asalan. Semua material yang digunakan tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh Kemenpera RI.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PU Bina Marga Sampang, Mohammad Zis mengaku belum menerima laporan dari pihak rekanan, namun dirinya tetap bertanggung jawab karena masih ada waktu untuk masa pemeliharaan. (IST/MK)

Sejumlah murid SD Negeri 3 Sajira warga kampung Tagajing, desa Sukajaya, Sajira, Lebak, Banten menyeberang Sungai Ciberang melalui jembatan miring karena tali selangnya putus sebelah.

Jembatan itu rusak akibat diterjang banjir tahun 2012 lalu dan sampai sekarang belum diperbaiki.

Sampang - Pengadaan kendaraan mobil pemadam kebakaran (damkar) milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang tahun 2012, terindikasi ada dugaan pembengkakan biaya atau harga pembelian di luar batas normal.

Demikian disampaikan Kasi Indikasi dugaan mark up Intelkam Kejaksaan Negeri damkar itu juga menjadi sorotan (Kejari) Sampang Sucipto, Rabu aktivis Sampang. Pembelian unit (8/1). Menurutnya, pembelian damkar hingga terkuak mark up mobil damkar semestinya hanya dipastikan tidak hanya melibatsekitar Rp 600 juta, tapi melamkan di pihak BPPD. Melainkan bung menjadi Rp 1,2 miliar. Ada ada dinas-dinas lain yang telah indikasi kerugian uang negara terorganisir melakukan dugaan sebesar Rp 600 juta. korupsi tersebut.

Pihaknya sudah melakukan Ketua Lingkartan Rakyat pemanggilan terhadap beberapa Sampang (Liras) Alan Kaisan meorang saksi yang diduga kuat me- nuturkan, semestinya dari pihak ngetahui alur pembelian mobil legislatif maupun eksekutif juga damkar tersebut. tak luput dari pemerikSehingga dalang saan yang dilakukan dari pembengkaoleh kejari maupun kan pembelian Badan Pemeriksaan Saya kurang paham Keungangan (BPK). mobil damkar bisa terungkap.

"Memang adanya masalah itu, Mas. "Kami sudah korupsi di pengadaan Sebab, itu pada tamelakukan damkar ini merupahun 2012 silam,...� pemanggilan," kan sebuah harga yang terangnya. sangat fantastis. Pihak Wisnu Hartono legislatif dan eksekutif Dalam waktu Kepala BPBD Sampang juga perlu cermat, dekat kejari akan menaikan status kenapa anggaran damorang yang diperiksa tersebut ke kar tidak sesuai dengan harga dalam tahap penyelidikan. Namun dipasaran seharusnya Rp 600 nama tersebut masih dirahasiakan. juta malah sampai Rp 1,2 milyar. “Dalam waktu dekat ini juga akan Berartikan ini sudah masuk dinaikan statusnya. Namanya kasus korupsi yang terorganisir," nanti saja, biarkan kita fokus untuk tandasnya. pemeriksaan dulu,� ujarnya.

Kejari diminta tidak hanya Sementara itu, Kepala BPBD menelusuri mark up pengadaSampang Wisnu Hartono saat an damkar tersebut, melainkan dikonfirmasi memilih tidak babeberapa anggaran yang ada di nyak berkomentar dengan alasan dina -dinas lainnya seperti pehal tersebut bukanlah menjadi ngadaan mobil dinas, maupun wewenang dirinya. pembelanjaan langsung dan tidak "Saya kurang paham masalah langsung, serta anggaran pemeliitu, Mas. Sebab, itu pada tahun haraan berkala juga dibidik.

2012 silam, dan saya belum men"Saya kira bukan hanya jabat sebagai kepala BPBD pada damkar saja yang mark up. Bawaktu itu. Kalau bawahan saya nyak di dinas lainya. Itu juga bisa memang sudah ada yang dipangditelusuri betul seperti sekarang gil Kejari, tapi saya tidak tahu banyak anggaran digunakan oleh persis masalah tersebut, sebab itu kepentingan pribadi seperti mabil sudah termasuk ranah hukum," dinas dan lainnya," terangnya. singkatnya. =RYAN HARIYANTO/MK

K 27

KASUS SISWI TENGGELAM

Polisi Pastikan Murni Kecelakaan Sampang - Petugas Kepolisian Resor Sampang memastikan kasus dua siswa SMP Negeri I Jrengik yang tenggelam murni karena kecelakaan.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar, Rabu menjelaskan, polisi telah melakukan penyelidikan dan melakukan olah tempat kejadian perkara, bahkan telah melakukan autopsi korban.

"Hasilnya, kami tidak menemukan adanya bekas penganiayaan di tubuh korban, dan kami bisa memastikan bahwa kasus tenggelamnya kedua siswa Sampang kemarin itu karena kecelakaan," kata Kapolres.

Kapolres mengemukakan hal ini menanggapi rumur yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa, kasus siswi tenggelam di sungai Klampis Sampang dan meninggal dunia itu karena adanya unsur kesengajaan.

Menurut Kapolres, siswi yang tenggelam di sungai Klampis itu, karena yang bersangkutan terseret arus sungai, sedangkan mereka tidak bisa berenang.

AKBP Imran Edwin S Kapolres Sampang

Dua siswi SMP Negeri I Jrengik, Sampang, Madura, Jawa Timur, Senin (6/1) sekitar pukul 14.00 WIB terseret arus sungai.

Kedua siswi SMP Negeri Jringek yang terseret arus sungai itu masing-masing bernama Mega Liviaceta dan Olifaturrohmah. Kedua masih merupakan siswi kelas III SMP Negeri I Jrengik.

Kedua siswi itu terseret arus sungai saat hendak mandi sepu-

lang dari sekolah. Tiba-tiba seorang diantara kedua tepeleset dan temannya berupa menolong akan tetapi keduanya langsung kecebur arus sungai yang saat itu deras.

Keesokan harinya, yakni pada Selasa (7/1), tim SAR menemukan dua siswi SMP Negeri I Jrengik, Sampang, Jawa Timur yang hilang terseret arus sungai pada Senin (6/1).

Korban ditemukan tadi sekitar pukul 05.40 WIB oleh tim SAR, dalam kondisi meninggal.

Korban siswa terseret arus sungai yang pertama kali ditemukan ialah Olifaturrahmah sekitar pukul 05.40 WIB dan selang dua jam kemudian temannya yang bernama Mega Silvie Cheta.

Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup, sekitar 500 meter dari dari tempat semula kedua siswi ini terjatuh di bibir sungai.

"Hasil otopsi, kedua korban ini tidak ada tanda-tanda penganiyaan, makanya kami memastikan bahwa kejadian itu murni kecelakaan," katanya. =ant/mk

28 L

KORAN MADURA

KORAN MADURA

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

Bangkalan

KAMIS 9 JANUARI 2014 No. 0277 | TAHUN III

USAHA TERNAK

Warga Terusik Limbah Ayam

doni heriyanto/koran madura

HEARING. Komisi D DPRD Bangkalan saat melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan setempat terkait pelaksanaan Kurikulum 2013. Mulai tahun pelajaran 2014-2015, semua sekolah di Kabupaten Bangkalan dipaksa menerapkan kurikulum baru itu.

Semua Sekolah Wajib Terapkan Kurikulum 2013 Uji Coba Sudah Dilakukan di 11 SD, 5 SMP, 4 SMA, dan 2 SMK BANGKALAN – Penerapan kurikulum 2013 terus menjadi perbincangan. Kali ini Komisi D DPRD Bangkalan beraudiensi dengan dinas terkait untuk mempersiapkan pelaksanaannya di semua sekolah. Mulai tahun pelajaran 20142015, semua sekolah di Kabupaten Bangkalan dipaksa menerapkan kurikulum baru itu.

Pelaksanaan Kurikulum 2013 ini diterapkan di seluruh sekolah, mulai tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Pada tahun pelajaran 2013/2014 ini, kurikulum 2013 sudah dilaksanakan dan berjalan hampir satu semester di beberapa sekolah di Kabupaten setempat.

Untuk mendukung penerapan kurikulum 2013, Kemendikbud bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten akan melakukan pelatihan

dan pedampingan guru dan penyediaan buku teks Kurikulum 2013 pada tanggal 10-14 April mendatang di 17 tempat pelatihan kurikulum (TPK). Dalam pelatihan tersebut, sebanyak 11.000 guru di Bangkalan wajib mengikutinya.

Pernyataan tersebut diungkapkan Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan Moh Kamil saat hearing bersama Komisi D DPRD Bangkalan, Rabu (8/1). Selain itu, Kurikulum 2013 yang diimplementasikan di tahun 2014 mewajibkan semua guru mulai tingkat SD, SMP, SMA/ Sederajat memiliki laptop sebagai sarana pendukung pelaksanaan kurikulum tersebut.

“Semua guru wajib mempunyai laptop sendiri sebagai penunjang profesi guru saat menjalankan kurikulum 2013, hal itu berdasarkan evaluasi yang kami lakukan selama ini,” ungkapnya.

Kurikulum tersebut menitikberatkan pada pembelajaran berbasis IT dan lebih banyak terhadap pendidikan karakter tanpa meninggalkan pengetahuan. Se-

hingga bagi para guru dituntut memiliki kapasitas yang mempuni dalam menjalankan kurikulum baru. Jangan sampai dalam perjalanan pelaksanaan kurikulum terdapat guru yang tidak memahami, karena akan merimbas pada anak didik.

Semua guru wajib mempunyai laptop sendiri sebagai penunjang profesi guru saat menjalankan kurikulum 2013, hal itu berdasarkan evaluasi yang kami lakukan selama ini

Moh Kamil

Sekretaris Dinas Pendidikan Bangkalan “Saya kira kurikulum 2013 dirancang agar siswa memiliki mutu dan kualitas tinggi. Maka,

guru harus memiliki kemampuan yang matang dalam penguasaan kurikulum tersebut,” imbuhnya.

Ketua Komisi D Mukaffi Cholil menaruh harapan besar terhadap seksesnya pelaksanaan kurikulum 2013. Apalagi semua sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK seKabupaten Bangkalan akan menerapkan secara serentak pada bulan Juli mendatang. Berdasarkan kondisi di lapangan masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang harus segera dibenahi.

“Kami berharap pelaksanaan kurikulum baru ini benarbenar dapat mencetak siswa yang berkualitas tinggi. Siswa nantinya tidak selalu menghadap papan tulis, namun bisa memaparkan terkait di hadapan siswa lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, pelaksanaan kurikulum 2013 telah dilakukan uji coba di 11 SD, 5 SMP, 4 SMA, dan 2 SMK di Kabupaten Bangkalan yang telah ditunjuk pusat sebagai sekolah sasaran pelaksanaan kurikulum 2013. =DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Pencemaran lingkungan di Desa Keramat dan Sembilangan akibat usaha ternak ayam potong dan telur dinilai mengganggu masyarakat sekitar. Warga menilai keberadaan ternak milik Sinyono tersebut berdampak pada pencemaran udara. Sebab mereka merasakan bau sangat menyengat dan kondisi tidak nyaman akibat kerumunan lalat yang menyebar secara luar biasa.

“Kita tidak bisa makan dengan nyaman. Begitu mau makan, ribuan lalat langsung mengerubuti makanan yang akan kita makan,” ujar Abd. Hadi, Kepala Dusun Morokolak Barat, Desa Sambilangan, dalam hearing dengan Komisi C DPRD Kab. Bangkalan kemarin (8/1).

Pihaknya mengaku secara persuasif telah bertemu dengan Sinyono, pemilik ternak ayam petelur. Dia pun berjanji untuk melakukan fogging.

Setelah itu memang dilakukan penyemprotan. Namun tindakan itu tidak efektif. Dua jam setelah disemprot, lalat-lalat tersebut kembali berdatangan.

Hama lalat itu semakin parah dalam satu bulan terakhir.

Murid-murid Sekolah Dasar tidak tenang belajar karena ruang kelas mereka dipenuhi oleh ribuan lalat. Masyarakat tidak nyaman karena bau dan bertebarannya wabah lalat sangat mengganggu keberadaan lingkungan.

“Saat ini yang kami minta, lanjutnya, adalah peninjauan kembali izin usaha ternak ayam potong dan telur milik Sinyono itu bilamana ada.

Namun kalau memang tidak berizin, maka kami minta agar usaha ternak ayam tersebut segera ditutup atau dihentikan,” pintanya.

Faruq Alqomi, Wakil Ketua Komisi C yang menemui warga berjanji untuk segera menindak-lanjuti keluhan masyarakat di dua desa tersebut. Pihaknya berjanji akan mengagendakan keluhan masyarakat untuk segera dirapatkan dengan pihak-pihak terkait. =RIDWAN/RAH

KORAN MADURA

Bangkalan

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

M 29

SIDANG TILANG

Pemilik Wajib Memasang Spare Part Standar BANGKALAN - Ada pemandangan berbeda di halaman Polres Bangkalan. Halaman yang biasanya dijadikan tempat apel para personel kepolisian, kini mendadak menjadi bengkel sepeda motor. Puluhan sepeda motor harus dibongkar pasang untuk memasang spare part sesuai standar.

Sepeda motor tersebut terjaring dalam razia operasi lilin cipta kondisi menjelang pergantian tahun baru beberapa waktu lalu, karena memakai knalpot brong dan ban kecil tidak sesuai spektek. Para pemilik kendaraan tersebut, terpaksa disibukkan untuk mengganti sejumlah onderdilnya setelah melakukan sidang tilang di Pengadilan setempat. Bahkan mereka rela kepanasan karena terik sinar matahari yang menyengat.

Mereka tidak memperdulikan panasnya matahari tersebut, demi mendapatkan motornya kembali, untuk bisa dibawa pulang ke rumah masing-masing.

Setiap yang mengambil selalu diteliti petugas lantas, untuk mencocokkan surat–surat kendaraan, nomor mesin, dan rangka serta nomor polisinya. ”Knalpot dan roda kecil kalau tidak langsung diganti tidak boleh diambil, Mas. Ya terpaksa saya jauh-jauh dari rumah datang kesini setelah sidang tilang.

Langkah ini bagus kok, Mas, untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan dan agar tidak menggangu ketenangan masyarakat

akibat knalpot brong,” kata salah satu pemilik kendaraan, Arif Sanjaya sembari mengusap keringat yang bercucuran.

Sementara di tempat lain, sebagian pemilik motor memanfaatkan teras kantor Humas Polres untuk berlindung dari sengatan sinar matahari yang berlokasi tidak jauh dari tempat bongkar pasang spare part kendaraan yang disita kepolisian.

Para pemilik sepeda motor tampaknya juga ada yang mencoba merayu petugas hendak mengganti knalpot di luar polres atau ke jasa service. Mereka beralasan tidak bisa mengganti sendiri knalpot atau roda sendiri dan harus menggunakan jasa service.

Akan tetapi, Polisi tidak perduli dengan alasan dan rayuan pemilik sepeda motor. Petugas dengan tegas menyatakan tidak menerima alasan apapun dan tetap pada aturan harus dibongkar pasang di halaman Polres.

Akhirnya, sebagian diantaranya ada yang memanggil jasa service untuk mengganti spare part. =DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

GANTI. Pemilik sepeda motor yang terjaring razia terpaksa harus mengganti spare part kendaraannya dengan knalpot dan ban yang sesuai standar di halaman Polres Bangkalan.

doni heriyanto/koran madura

KLARIFIKASI. Perwakilan ulama Konang dan keluarga korban di Polres Bangkalan saat membantah dugaan perselingkuhan Ustad Munir yang mengakibatkan tewas ditusuk tersangka.

Bukan karena Perselingkuhan Keluarga Minta Nama Baik Munir Direhabilitasi BANGKALAN - Kasus terbunuhnya seorang guru ngaji, Munir Buhori, 48, warga Desa/ Kecamatan Konang yang dilakukan oleh Ahmad, 36, beberapa waktu lalu, karena diduga bermotif perselingkuhan dibantah oleh keluarga korban.

Keluarga korban meminta klarifikasi kepada pihak kepolisian maupun awak media. Menurut keluarga korban, korban yang saat itu tewas bersimbah darah setelah ditusuk secara bertubitubi bukan karena perselingkuhan, melainkan karena tak mau mengikuti keinginan tersangka.

KH. Dhofir, tokoh masyarakat yang datang mewakili ulama setempat menjelaskan antara korban dan tersangka sebelumnya telah terjadi hubungan kerjasama, dimana tersangka meminta korban untuk membantu dirinya menjemput istri tersangka yang sudah ditalak 3. Namun korban enggan mengikuti keinginan tersangka.

“Jadi tidak benar kalau dibilang selingkuh, seperti kebanyakan yang media beritakan.

Sebelumnya, korban dimintai tolong oleh tersangka untuk menjemput istrinya yang sudah ditalak 3, ustad Munir yang saat itu dimintai tolong tidak berkenan melakukan hal itu, sebab berdasarkan hukum agama, jika sudah ditalak 3, maka si wanita harus cerai dulu, lalu menikah dengan orang lain, baru dapat dinikahi lagi,” terangnya.

Menurut perwakilan keluarga korban yang turut hadir di Polres Bangkalan, sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, pelaku bahkan sempat meminjam motor korban untuk menjemput istri yang telah diceraikannya. Namun yang melakukan penjembutan adalah ponakan tersangka, bukan korban.

“Dua minggu sebelumnya, pelaku sempat pinjam motor korban guna kepentingan menjemput istrinya. Itu pun yang jemput bukan almarhum ustad Munir, melainkan keponakan pelaku. Jadi sepertinya pembunuhan ini terjadi akibat korban tak mau memenuhi keinginan tersangka untuk rujuk dengan istrinya,” jelasnya.

Menyikapi pernyataan tersebut, Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono mengatakan pemberitaan yang keluar di media bu-

kan asal pemberitaan. Pasalnya, semua keterangan diperoleh dari pengakuan tersangka saat dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian. Tersangka mengaku nekad melakukan pembunuhan, karena korban selingkuh dengan istri tersangka.

“Pelakunya sendiri yang mengatakan demikian, bahkan sampai saat ini yang bersangkutan bertahan dengan keterangannya. Adapaun keterangan itu tak bisa kami rubah di BAP, karena kami tidak berwenang merubah pernyataan tersangka, namun dengan adanya klarifikasi dari pihak korban seperti saat ini, saya harap ini bisa lebih memberikan penyeimbang informasi, bagi proses hukum tersangka khususnya yang kini prosesnya sudah masuk tahap 1,” jelas Sulistyono.

Sementara itu, keluarga korban beserta tokoh ulama dan masyarakat Konang meminta agar publik dapat memahami permasalahan ini dan tidak menerima informasi secara sepihak dari tersangka. Hal itu, demi nama baik dan reputasi korban sebagai seorang guru ngaji dan sebagai bagian dari kalangan ulama di Konang. = DONI HERIANTO/RAH

KORAN MADURA N 30 PROBOLINGGO L Industri Lokal

KORAN MADURA

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III

ist/ koran madura

BERSIH KANDANG: Salah satu pekerja sedang membersihkan kandang ternak puyuh di Desa Gulbung, Kecamatan Pangarengan, Sampang.

M

SEDAP

Ternak Puyuh SAMPANG- Peternakan burung puyuh selain menjanjikan penghasilan yang cukup fantastis, ternyata juga sangat mengasyikkan.

Itu terungkap saat Koran Madura mewawancari Moh Jakfar (26), salah satu peternak puyuh asal Desa Gulbung, Kecamatan Pangarengan, Sampang, Rabu (8/1).

enurut Jakfar, burungburung puyuh tampak sangat lucu jika sedang dikasih makan. Apalagi, saat rebutan makanan dengan puyuh sebelahnya. Pemandangan yang seperti itu cukup ampuh untuk mengusir penat. ”Kalau lagi penat, saya biasa mengecek langsung perawatan burung puyuh di dalam kandangnya.

Nah, saat itu saya bisa menyaksikan perilaku lucu burung-burung puyuh. Jadi setelah keluar saya bisa lebih refresh,” ujarnya kepada Koran Madura.

Selain itu, bisnis burung puyuh juga bisa menghasilkan hingga jutaan rupiah. Itu jika dikelola secara profesional. Di tengah perekonomian yang tidak menentu saat ini, kata Jakfar, mencari penghasilan tambahan dengan membuka usaha rumah tangga menjadi pilihan yang bijak. “Salah satu alternatif Ingin menambah penghasilan serta membantu perekonomian keluarga dengan beternak burung puyuh bisa menjadi rekomendasi yang perlu dicoba,” sarannya.

Modal yang diperlukan bisa dibilang cukup terjangkau. Dengan modal yang relatif kecil, para peternak burung puyuh sudah bisa meraup omzet hingga jutaan rupiah.

Oleh karena itu, Jakfar mengaku

tertarik menjadi peternak puyuh, ketika melihat teman yang sedang berternak burung puyuh, temannya bercerita dan memberikan motivasi terkait bisnis puyuh. “Untuk modal awal, cukup dua juta dengan jumlah burung puyuh sebanyak 120 ekor.

Itu sudah bisa produksi dengan omzet sekitar Rp 900 ribu per bulan,” tuturnya.

Meskipun pada awanya, Jakfar mengaku sedikit tidak percaya, tapi setelah direalisasikan ternyata bisnis burung puyuh memang benarbenar menjanjikan untuk menambah penghasilan. ”Awalnya sih tidak percaya, tetapi setelah mencoba menjalankan usaha ini (ternak burung puyuh), ya lumayan menguntungkan.

Sejak pertama kali menetas hingga 42 hari Burung Puyuh sudah bisa bertelur, dan bisa bertahan selama dua tahun. Kalau memlihara 1500 ekor, omzetnya bisa mencapai Rp 6 juta hingga Rp 8 juta per bulan.

Dan puyuh-puyuh tersebut bisa menghasilkan 1000 sampai 1300 butir telur perharinya.” ungkapnya.

Saat ini, usaha miliknya sudah mempunyai 3500 ekor burung puyuh. Bahkan usaha yang dirintisnya sejak Desember 2011 sudah dibagi menjadi dua tempat.

Yakni di Desa Gulbung, Kecamatan

Pangarengan dan di Desa Gunung Eleh, Kecamtan Kedungdung.

Meski demikian, beternak burung puyuh tidak selamanya menguntungkan. ”Tapi tidak selamanya berternak puyuh itu enak, yang paling ditakuti itu ketika puyuh terkena peenyakit, karena jika sudah terserang penyakit maka gampang menular ke yang lain,” bebernya.

Oleh karena itu, peternak burung puyh harus rajin dalam melakukan pembersihan kandang dan melakukan pencegahan-pencegahan. Itu untuk menghindari terjangkitnya burung buyuh dari penyakit yang tidak diinginkan. ”Makanya peternak puyuh harus melakukan perawatan secara intensif biar terhindar dari serangan penyakit,” katanya.

Terkait perawatan puyuh sendiri, Jakfar menyarankan agar para peternak burung puyuh rajin membersihkan kandangnya setiap pagi, kotorannya dipindahkan, dan tempat minumnya juga harus selalu disterilkan. ”Kalau pagi itu membersihakan kandang, kotoran puyuh, dan juga tempat minumnya puyuh. Setelah itu baru puyuh-puyuh yang kita pelihara diberi pakan konsentrat secukupnya,” pungkasnya. =MIFTAHUL ULUM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lapsus

KORAN MADURA

KAMIS 9 JANUARI 2014

KAMIS 9No. JANUARI 2014| |TAHUN No. 0277 |IIITAHUN III 0277

31 O

ryan hariyanto/koran madura

AMOG. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Omben Menggugat (Amog) saat menggelar aksi, Selaa (31/12/2013) di Kantor Pemkab Sampang. Mereka menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan pilkades di kecamatan setempat.

Suhu Politik Desa Memanas SAMPANG - Suhu politik di sejumlah desa yang hendak menggelar pemilihan kepala desa pada 2014 di Kabupaten Sampang, kini memanas, akibat kebijakan penundaan pilkades.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sampang Rahmad Hidayat, Senin (6/1) menjelaskan, situasi itu dipicu adanya kecurigaan dari sebagian bakal calon kepada desa yang hendak memperebutkan jabatan kepala desa.

"Mereka menganggap bahwa kebijakan menunda pilkades pada tahun 2014 ini atas permintaan kepada desa saat ini agar jabatan kepala desanya lebih lama. Padahal, itu atas permintaan pemerintah pusat," kata Rahmat.

Ia menjelaskan, belum lama ini Mendagri mengeluarkan surat edaran yang isinya agar kepada desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2014 ini hendaknya pelaksanaan pilkadesnya ditunda hingga 2015.

Pertimbangan Mendagri, karena jika digelar pilkades, dikhawatirkan situasi politik justru semakin keruh, karena pada tahun 2014 merupakan momentum politik nasional.

Karena itu, untuk mencegah berbagai kemungkinan yang akan terjadi, pemerintah pusat melalui Mendagri meminta agar pelaksanaan pilkades di semua desa di seluruh Indonesia ditunta.

Di samping itu, ketersediaan petugas keamanan pada tahun 2014 kurang, karena semua personel keamanan akan dikerahkan untuk mengamankan pemilu.

"Akan tetapi sebagian warga desa dan pendukung bakal calon kades di sejumlah desa di Sampang justru menilai negatif," kata Rahmad Hidayat.

Bahkan pada Senin (6/1) pagi puluhan warga dan tokoh masyarakat Desa Karangpenang, Kecamatan Karangpenang, Sampang mendatangi kantor DPRD Sampang meminta agar pemkab tetap menggelar pilkades.

Menurut juru bicara warga Desa Karangpenang, Bahrawi, pihaknya sengaja meminta pemkab tetap menggelar pilkades, ka-

Mereka menganggap bahwa kebijakan menunda pilkades pada tahun 2014 ini atas permintaan kepada desa saat ini agar jabatan kepala desanya lebih lama.

Padahal, itu atas permintaan pemerintah pusat,�

Rahmad Hidayat

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sampang rena apabila ditunta, justru akan memperkeruh suasana.

"Di desa kami sumbah timbul kecurigaan, bahwa penundaan pilkades ini hanyalah rekayasa saja untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan. Makanya, kami datang ke sini meminta pemkab untuk tetap menggelar pilkades di desa kami," kata Bahrawi.

Pada November 2013, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 140/7635/ PMD tahun 2013 tentang Pe-

nundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bagi desa-desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada tahun 2014.

Dengan adanya surat edaran itu, maka sepanjang tahun 2014, seluruh kabupaten/kota tidak diperkenankan menggelar pilkades. Sebab dengan adanya surat itu, maka semua desa yang mestinya menggelar pilkades 2014 harus menundanya hingga 2015.

Alasan mendasar dari SE Mendagri ini, karena di tahun 2014 akan digelar pesta demokrasi berupa pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres).

Pemerintah beralasan, SE Mendagri tentang penundaan pilkades selama 2014 itu untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi selama tahapan pelaksanaan pemilu, seperti bentrok massa dan berbagai jenis ketegangan politik lainnya.

"Tetapi masyarakat tetap tidak mau mengerti hal ini, dan mereka menganggap bahwa kebijakan menggelar pilkades itu di tingkat kabupaten bukan di tingkat pusat," kata Wakil Ketua Komisi A

DPRD Sampang Rahmad Hidayat menjelaskan.

Di tahun 2014 ini, jumlah desa yang berakhir masa jabatan kepala desanya, sehingga harus digelar pilkades sebanyak 84 desa dari total jumlah desa sebanyak 180 desa yang tersebar di 14 kecamatan di wilayah itu.

Dari jumlah itu, semuanya menginginkan agar pilkades tetap digelar dengan alasan merupakan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa hari lalu, ribuan warga di Kecamatan Omben, juga berunjuk rasa ke kantor Pemkab Sampang meminta bupati tetap menggelar pilkades. Massa dari berbagai desa itu bahkan sempat mengancam akan mogok memilih saat pemilu nanti, apabila pilkades tidak digelar.

Rahman Hidayat menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemkab Sampang terkait tuntutan warga untuk tetap menggelar pilkades itu. Sebab menurut dia, kewenangan untuk menggelar pilkades pada pihak eksekutif bulan legislatif. = ANT/MK

KORAN MADURA PROBOLINGGO 32KORAN

P

KAMIS 9 JANUARI 2014 | No. 0277 | TAHUN III KAMIS 9 JANUARI 2014

MADURA

No. 0277 | TAHUN III

KRISTIN DEWAYANTI

Menikmati Dunia Shooting Menikmati dunia shooting tidak bisa terjadi pada setiap orang. Hanya orang tertentu yang bisa mengalaminya. Setidak-tidaknya seperti Kristin Dewayanti. Nama artis ini barangkali masih asing bagi diantara kita. Padahal sosok Kristin ini sudah sangat familier dan sering nongol di layar kaca televisi maupun layar lebar. Bagi para penggemar sinetron kolosal yang sering tayang di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia, seperti Damarwulan, Si Buta dari Lembah Hantu, dan Ciung Wanara, pasti pernah melihatnya. Sebab artis ini ikut bermain didalamnya, meski peran yang dimainkan Kristin masih acak adul, seiring dengan adanya tokoh baru.

K

DANICA ADZINI

ristin Dewayanti berhasil dijumpai di Jakarta Selatan. Dia banyak bercerita pada Koran Madura tentang waktunya yang banyak tersita aktivitas shooting. Aktris yang murah senyum ini kini masih sibuk melakukan aktivitas shooting dalam Sinetron Kolosal Angling Dharma, yang merupakan remake dari sebuah sinetron tersebut yang pernah booming di era 2000-an.

Dalam sinetron itu dia mendapat peran sebagai Nyi Demang, Dayang Istana Malwapati. Saat ini masih sibuk shooting dengan peran barunya sebagai Nyi Jantur yang terkenal memiliki kendaraan perahu terbang.

Dayang istana Malwapati yang diperankan Kristin Dewayanti bukanlah dayang biasa. Tetapi ia adalah dayang penyusup yang bertugas menjaga dan mengamankan Dewi Sekarwangi, permaisuri Angling Dharma dari ancaman maut. Sedangkan peran Nyi Jantur merupakan peran tritagonis yang diimprovisasi sehingga sinetron itu lebih berwarna. =ACHMAD FAUZI/RAH

Perempuan Wajib Berprestasi

P

erempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Termasuk juga dalam menorehkan prestasi dalam segala bidang yang digeluti. Hak itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena dengan prestasi yang diukir, dapat menjadikan perempuan lebih percaya diri dan bisa lebih dibanggakan.

Bagi Danica Adzini, yang pernah meraih Jebbing Bangkalan ini, prestasi yang diraih seseorang merupakan penghargaan yang harus dijaga untuk lebih memotivasi diri demi meraih prestasi lainnya di kemudian hari.

Prestasi dan penghargaan yang

disandang perempuan berkulit putih ini tidak lantas membuatnya merasa puas. Sebab cepat merasa puas, menurutnya, hanya menjadikan dirinya terlena dan sombong. Padahal prestasi didapat bukan untuk disombongkan. “Prestasi yang aku raih sebagai jebbing Bangkalan sebagai bukti bahwa kaum perempuan juga memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam meraih prestasi. Namun, tidak lantas menjadikan aku puas dan terlalu bangga. Akan tetapi, justru ini merupakan amanah yang harus tetap dipertahankan dan berusaha lebih baik lagi di masa yang akan datiang,� ujar-

nya seraya tersenyum.

Menurut gadis yang berualang tahun setiap tanggal 3 April ini, diaman pun, kapan pun, dan bagaimana pun keadaannya jangan pernah surut berusaha berkarya demi sebuah prestasi. Yang terpenting,jangan pernah berfikir, meraih prestasi merupakan suatu hal yang sulit, karena paradigma pikir yang seperti bisa-bisa membuat prestasi benar-benar sulit diraih. Padahal setiap orang masing-masing telah dibekali kemampuan yang sama oleh penciptanya, bergantung bagaimana masing-masing mengasah potensi yang telah disiapkan sejak kelahirannya itu.

Menurutnya, siapa pun or-

angnya apabila senantiasa giat berproses tanpa mengenal putus asa, makan dapat mendorong mempercepat keberhasilan, tidak ada bedanya lelaki maupun perempuan. Maka dari itu, banyak berusaha dan terus berproses dapat dipastikan mendapatkan hasil yang memuaskan, kata gadis yang beropsesi menjadi Miss Indonesia ini.

Untuk meraih obsesinya itu, Danica Adzini terus menempa diri dengan berbagai pengetahuan, termasuk mengikuti berbagai pelatihan modelling dan even-even yang mendukung langkahnya menuju Miss Indonesia. =DONI HERIYANTO/RAH)