e Paper Koran Madura 9 April 2014

RABU

9 APRIL 2014 | No. 0338 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

KORAN MADURA

1

0328-6770024 RABU 9 APRIL 2014 | No. 0338 | TAHUN III www.koranmadura.com

Suara Pemungutan apua di 35 Distrik P Tertunda Nasional hal | 3

Pelatih Golf

Rudi Rubiandini Dituntut 5 Tahun Penjara Deviardi Menerima Uang...

• 200 ribu dolar Singapura dan 900 dolar AS dari pengusaha asal Singapura Widodo Ratanachaithong dan PT Kernel Oil Pte Limited (KOPL), • 522,5 ribu dolar AS dari Artha Meris Simbolon dan PT Kaltim Parna Industri Artha Meris Simbolon, • 600 ribu dolar Singapura dari Wakil Kepala SKK Migas Yohanes Widjanarko, • 350 ribu dolar AS dari Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Gerhard Rumesser • 50 ribu dolar AS dari kepala Divisi Penunjang SKK Migas Iwan Rahman sebesar.

Seluruh uang itu ditujukan untuk Rudi agar Rudi menyepakati sejumlah aturan pelelangan minyak mentah dan kondensat bagian negara di SKK Migas dan bersedia memberikan rekomendasi untuk menurunkan formula harga gas PT KPI kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berita Utama | 2

TUNTUTAN DEVIARDI. Terdakwa kasus dugaan korupsi di lingkungan SKK Migas Deviardi menangis usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (8/4). JPU menuntut Deviardi dengan hukuman lima tahun serta denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurunga karena membantu mantan Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini menerima suap dan melakukan perbuatan pidana pencucian uang.

antara foto/wahyu putro a

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 9 APRIL 2014 | No. 0338 | TAHUN III

PEMILU LEGISLATIF

Jangan Pilih Caleg “Sampah” JAKARTA- Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan mengingatkan masyarakat agar jangan sampai memilih caleg “sampah” karena bisa berujung kotornya sistem pemerintahan di masa depan.

“Dalam Pileg ini, kita pastikan tidak pilih caleg sampah. Anggota parlemen sampah adalah mereka yang masuk dengan cara kotor, ujungnya menghasilkan ‘output’ yang kotor,” kata Dani di Jakarta, Selasa.

Dengan memilih caleg kotor yang rekam jejaknya buruk, dikhawatirkan bangsa ini akan terus mengalami siklus keterlambatan kemajuan melalui kebijakan dan agenda perubahan yang dirumuskan wakil rakyat.

“Oleh karena itu, tidak hanya Pemilu yang berkualitas, calon anggota legislatif yang berkualitas juga perlu.

Kalau inputnya sampah, keluarannya (output) juga sampah,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Budayawan Benny Susetyo mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak.

“Perubahan ditentukan oleh pemilih yang kritis.

Pakailah ‘mbah Google’, terlepas dari adanya gangguan di situs KPU,” katanya.

Benny juga meminta masyarakat untuk aktif mengawasi Pemilu dan menolak politik uang.

Caranya, misalnya, dengan memfoto formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dan mempostingnya ke akun Twitter lembaga pengawas dan pemantau sebagai bukti keabsahan hasil Pemilu di lokasi pemilih.

“Lalu, tolak politik uang karena itu pelanggaran moralitas. Istilah ‘terima uangnya tolak calegnya’ itu tidak benar. Karena kalau terima politik uang, itu sama saja dengan dia menjual kedaulatannya,” ujarnya. =ANT/ADE IRMA

Sebelas Tahanan Nyoblos di Kejagung JAKARTA - Sebanyak 11 tahanan kejaksaan, akan turut mencoblos pada Pemilu Legislatif (Pileg) di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung Jakarta pada 9 April 2014.

“Kami telah berkoordinasi dengan panitia dari TPS Kramatsela Kebayoran Baru. Mereka akan datang ke Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung pada Rabu (9/4) sekitar pukul 12.00 WIB,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan bagi tahanan kejaksaan yang ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, akan mencoblos di rutan setempat. “Kejaksaan mengakomodasi hak suara para tahanan, baik yang ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung maupun di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jaksel,” katanya.

“Seseorang yang ditahan karena kasus kejahatan, hak politiknya selaku warga negara tidak boleh hilang, karena hak politik mereka sama dengan warga negara lainnya,” tambahnya.

Pelaksanaannya sendiri, kata dia, akan dilakukan oleh petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dari TPS terdekat yang akan datang melakukan jemput bola. =ANT/RIZA

Diviardi Terbukti Menyimpan Uang Rudi JAKARTA- Deviardi, pelatih golf mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini dituntut lima tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ketua Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Riyono dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, menilai Deviardi bersama-sama dengan mantan atasannya tersebut menerima uang dari sejumlah perusahaan minyak dan gas bumi (migas) maupun pejabat di lingkungan SKK Migas sekaligus melakukan tindak pidana pencucian uang.

“Meminta majelis hakim di pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan terdakwa Deviardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan,” katanya.

Dalam perkara ini, Rudi ditun-

tut lebih berat yaitu pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan hal yang meringankan adalah terdakwa berterus terang menyesali perbuatannya dan membantu membuka tindak pidana lain,” tambah jaksa.

Deviardi adalah orang yang menerima uang 200 ribu dolar Singapura dan 900 dolar AS dari pengusaha asal Singapura Widodo Ratanachaithong dan PT Kernel Oil Pte Limited (KOPL), 522,5 ribu dolar AS dari Artha Meris Simbolon dan PT Kaltim Parna Industri Artha Meris Simbolon, 600 ribu dolar Singapura dari Wakil Kepala SKK Migas Yohanes Widjanarko, 350 ribu dolar AS dari Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Gerhard Rumesser dan dari kepala Divisi Penunjang SKK Migas Iwan Rahman sebesar 50 ribu dolar AS. Seluruh uang itu ditujukan untuk Rudi agar Rudi menyepakati sejumlah aturan pelelangan minyak mentah dan kondensat bagian negara di SKK Migas dan bersedia memberikan rekomendasi untuk menurunkan formula harga gas PT KPI kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral.

“Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan sedangkan Rudi Rubiandini sebagai orang yang melakukan sehingga ada kolaborasi dalam perbuatan tersebut,” jelas jaksa.

Setelah menerima uang tersebut, Deviardi kemudian diminta oleh Rudi untuk menyimpan uang itu di ‘safe deposit box’ milik Deviardi.

Atas perbuatan tersebut, Deviardi dituntut berdasarkan karena melakukan tiga tindak pidana yaitu bersama-sama menerima suap, bersama-sama menerima gratifikasi dan bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan pasal pasal 12 huruf a dan pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 65 serta pasal 3 UU no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Deviardi akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) atas tuntutan itu. “Bisa jadi akan dibuat bersamasama, sendiri atau penasihat hukum saja,” kata Deviardi.

Sidang akan dilanjutkan pada Selasa, 15 April 2014. =ANT/DESCA

KRIMINAL

Polisi Segera Periksa Penculik Bayi di RSHS BANDUNG- Polrestabes Bandung segera melakukan pemeriksaan terhadap DA (32) penculik bayi Valencia Yusnita Manurung di Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung dalam waktu dekat ini.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Nugroho Arianto, di Bandung, Selasa, mengatakan keputusan untuk memeriksa pelaku DA diputuskan usai tim penyidik mendapat surat rekomendasi dari pihak RSHS Bandung terkait kesehatan Desi.

“Saat ini pelaku keadaannya sudah membaik dan memungkinkan untuk diperiksa. Kami sudah menerima surat dari pihak rumah sakit.

Rencana pemeriksaannya Kamis

mendatang,” kata dia Pemeriksaan kepada pelaku, kata Nugroho akan didampingi oleh tim pengacara dan penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Bandung.

Ketika ditanyakan tentang apa saja materi pemeriksaan sendiri, Nugroho enggan berkomentar lebih lanjut, namun fokus pemeriksaan dilakukan guna mengorek informasi terkait motif dan kronologis penculikan.

“Intinya ialah kami akan ikuti anjuran dokter. Fisik dan kondisi kejiwaan pelaku sudah membaik dan sudah bisa diperiksa. Kita tetap mengedepankan kesehatan pelaku,” kata dia.

Pada tanggal 25 Maret 2014, DA menculik bayi dari pasangan Toni dan Lasmaria bernama Valencia Yusdita, di Ruang Alamanda RSUP Hasan Sadikin Bandung.

Pelaku DA meminta ibu kandung bayi tersebut, Lasmaria Boru Manulang, membersihkan bercak darah di kainnya dan menyuruh ayah kandung sang baik untuk mengantar Lasmaria ke kamar kecil.

Usai dari kamar mandi, pasangan Toni dan Lasmaria kaget karena bayinya sudah tidak ada di ruang tersebut.

Namun, polisi berhasil mengamankan pelaku tersebuit di Jalan Pasirkaliki Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung atau sekitar satu kilometer dari lokasi RSHS, pada tanggal 28 Maret 2014.

Ketika hendak ditangkap, Desi yang merasa terpojok berusaha melarikan diri dan malakukan upaya bunuh diri dengan melompat dari Jalan Layang Pasupati Bandung. =ANT/BETH

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

APRIL 2014 RABURABU 9 APRIL 9 2014 | No. 0338 | TAHUN III No. 0338 | TAHUN III

33

POLITIKA

Ketua PAC Demokrat Pekalongan Mundur PEKALONGAN- Ketua Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Henri Setiawan, mundur dari jabatannya karena masalah pembagian uang pada 148 saksi partai berlambang mercy.

ant/zabur karuru

BUS TRANSJAKARTA TERBAKAR. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan sisa-sisa kebakaran Bus Transjakarta bernopol B 7494 IX di Jalan Sultan Agung, Jakarta, Selasa (8/4). Tidak korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan insiden tersebut masih dalam penyelidikan pihak berwajib.

Pemungutan Suara di 35 Distrik Papua Tertunda JAKARTA- Pelaksanaan pemungutan suara di 35 distrik di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, tidak dapat dilakukan pada Rabu (9/4) karena logistik surat suara belum sampai di lokasi, kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Selasa malam.

“Ada 35 distrik di Kabupaten Yahukimo tidak bisa dikirimkan logistiknya karena cuaca buruk. Pesawat sudah terbang ke sana, tetapi karena cuaca buruk jadi kembali lagi ke ibu kota Kabupaten Yahukimo,” kata Hadar di sela-sela penyampaian Pidato Pesan Pemilu 2014 di Gedung KPU Pusat.

Logistik berupa surat suara dan formulir tersebut diterbangkan dengan menggunakan pesawat sipil dan pesawat militer menuju lokasi. Namun di tengah perjalanan pesawat tersebut harus kembali lagi ke Yahukimo karena cuaca buruk.

Pengiriman logistik tersebut akan kembali dilakukan Rabu pagi jika cuaca me-

mungkinkan.

“Besok pagi, kalau cuaca sudah membaik dan memungkinkan, pengiriman akan kembali dilakukan,” kata Hadar.

Ada 35 distrik di Kabupaten Yahukimo tidak bisa dikirimkan logistiknya karena cuaca buruk.

Pesawat sudah terbang ke sana, tetapi karena cuaca buruk jadi kembali lagi ke ibu kota Kabupaten Yahukimo.

Hadar Nafis

Komisioner KPU

Terkait keterlambatan pengiriman logistik tersebut, lanjut Hadar, KPU berharap pelaksanaan pemungutan suara di 35 dis-

trik tersebut dapat berlangsung sesegera mungkin setelah logistik tiba di lokasi.

“Untuk kepastian pelaksanaan pemungutan suara di sana, kami belum tahu. Seharusnya sesegera mungkin setelah logistik itu tiba,” ujarnya.

Komisioner KPU Arief Budiman sebelumnya mengatakan hingga Selasa malam logistik surat suara sudah 99 persen terdistribusikan dari kecamatan ke desa/kelurahan untuk kemudian dibagikan ke masingmasing tempat pemungutan suara.

Sementara itu, Penasihat Pemantauan Pemilu Kemitraan Wahidah Suaib Wittoeng mengatakan berdasarkan hasil pemantauannya terdapat logistik untuk keperluan 20 distrik di Kabupaten Yahukimo tertahan di Bandara Dekay, ibu kota Yahukimo.

“Info dari pemantau kami di Yahukimo, ada 20 distrik yang belum menerima logistik dari KPU Kabupaten Yahukimo karena logistik tertahan di bandara. Besok akan kembali diterbangkan jika cuaca membaik, tetapi kemungkinannya sulit untuk bisa sampai ke TPS sesuai jadwal,” kata Wahidah dalam keterangan tertulisnya. =ANT/SIGIT

Ketua PAC Pekalongan Utara, Henri Setiawan di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa dirinya memilih berhenti karena merasa sudah ditelikung dari belakang oleh pengurus DPD Partai Demokrat Jateng saat mau mengambil uang untuk para saksi.

“Uang saksi partai untuk daerah pemilihan yang lain semua baik-baik saja dan sudah diserahkan semuanya melalui masing-maing ketua PAC tetapi kenapa giliran saya mau mengambil (uang saksi, red) kok tidak ada,” katanya.

Ia mengatakan muncuknya masalah itu diduga merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari kejadian sebelumnya yang terjadi pada Dapil Pekalongan Utara karena PAC Pekalongan Utara tidak mendukung caleg Demokrat, Arya Bima.

“Arya Bima merupakan keponakan Ketua DPD Jawa Tengah, Sukawi Sutarip yang tidak mendapat dukungan dari PAC Pekalongan Utara sehingga saya sering mendapat tekanan. Oleh karena itu agar tidak menjadi kerumitan pada partai saya memilih mundur dari jabatan ketua PAC,” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrat Kota Pekalongan, Bintoro membenarkan apa yang menjadi keinginan Katua PAC Pekalongan Utara, Henry mundur dari jabatannya.

“Sebenarnya saya ingin mempertahankan dia (Henri, red) sebagai Ketua PAC Demokrat Pekalongan Utara karena dirinya adalah kader terbaik sekaligus salah satu pejuang partai berlambang mercy,” katanya.

Ia mengatakan DPC Partai Demokrat tidak bisa memaksa Henri Setiawan bertahan bersama-sama berjuang pada Partai Demokrat karena masih ada yang behak memutuskan keinginan Ketua PAC Demokrat Pekalongan itu. “Saya adalah bawahan dari DPD Demokrat Jateng yang harus tunduk dan patuh terhadap kebijakannya,” katanya. =ANT/KUTNADI

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 9 APRIL 2014 | No. 0338 | TAHUN III

PEMILU LEGISLATIF

200 Lembar Surat Suara Rusak Akibat Banjir PALEMBANG- Sekitar 200 lembar surat suara di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan rusak akibat banjir bandang dan angin puting beliung terjadi, Senin (7/4) karena itu perlu diganti untuk pelaksanaan pemungutan suara pada 9 April 2014.

ant/zabur karuru

DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU. Petugas menata kotak suara untuk di distribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Pasar Baru, Jakarta, Selasa (8/4). Sebanyak 7.001.520 pemilih untuk wilayah DKI Jakarta akan menggunakan hak suaranya untuk memilih calon anggota DPR, DPRD dan DPD pada Pemilihan Umum Legislatif di17.045 TPS pada Rabu 9 April 2014.

Jangan Ada Raskin Berkualitas Buruk Beras Tidak Layak Konsumsi Diminta Harus Diganti JAKARTA- Kementerian Sosial sudah meminta Perum Bulog mengganti beras yang disubsidi untuk warga miskin (raskin) yang berkualitas buruk untuk diganti yang baik.

“Di beberapa daerah itu memang terjadi, ada beras yang berkutu dan berulat. Kita sudah minta diganti,” kata Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Hartono Laras di Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan Hartono menyikapi penyaluran raskin di Lumajang yang berkutu dan berulat.

Menurut Hartono, beras tidak layak itu terkait penyimpanannya yang rata-rata sudah selama tujuh bulan di gudang.

“Kita sudah minta Perum Bulog untuk mengganti beras yang tidak layak dalam waktu 2x24 jam,” katanya.

Dia juga mengatakan beras tidak layak hanya kasuistis, sebab tidak terjadi di semua daerah.

Kemensos menjadi KPA pro-

gram raskin sejak 2013.

Ia menjelaskan Kemensos sudah melakukan upaya perbaikan, misalnya dengan membentuk tim verifikasi melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

Selain itu, Kemensos juga meminta pengawalan program raskin dari Irjen Kemensos untuk intern, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta KPK. “Kita juga membentuk tim percepatan dan pengendalian pembayaran beras,” kata dia. =ANT/ DESI PURNAMAWATI

“Sekitar 200-an lembar surat suara itu perlu segera diganti untuk pelaksanaan pemungutan suara pada 9 April 2014,” kata Komisioner KPU Sumatera Selatan Divisi Perencanaan Anggaran dan Logistik, Heny Susantih di Palembang, Selasa.

Menurut dia, surat suara Pemilu yang perlu diganti itu yakni untuk calon anggota DPRD Kabupaten Musirawas.

Sementara untuk surat suara calon anggota DPD RI, DPR RI dan DPRD provinsi bisa mereka tanggulangi dengan surat suara yang berlebih, katanya.

Ia mengatakan, sekarang ini yang menjadi pemikiran itu surat suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Musirawas di daerah pemilihan tersebut.

“Saya dari tadi menunggu kronologis dari Musirawas mengenai banjir bandang dan angin puting beliung yang terjadi tersebut,” ujarnya.

Ia menuturkan, terkait dengan surat suara yang perlu diganti itu, dirinya sudah menghubungi KPU RI melalui telepon

untuk segera menindaklanjuti hal tersebut.

KPU RI sendiri siap mengirim kembali surat suara tersebut dengan menggunakan pesawat, karena itu dirinya monitor terus mengenai kondisi terakhir, tuturnya.

Ia menyatakan, sekitar 200 lembar surat suara yang perlu diganti itu yakni di dua desa dengan empat tempat pemungutan suara (TPS).

Sehubungan dengan hal itu, pihaknya juga masih menunggu laporan yang jelas dari daerah tersebut, kalaupun tidak ada foto saat kejadian bencana bisa saja berita di media massa mengenai kejadiannya, jelasnya.

Jadi, sampai sekarang pihaknya masih menunggu perkembangan terakhir mengenai hal tersebut, katanya.

Sementara mengenai logistik Pemilu untuk kabupaten dan kota lainnya di Sumsel, ia menuturkan, yang ada laporannya hanya dari Musirawas, sedangkan daerah lain tidak ada. =ANT/ SUSILAWATI

INDONESIA MEMILIH

KPU: Mahasiswa Gunakan A5 YOGYAKARTA- Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Hamdan Kurniawan mengatakan mahasiswa asal luar daerah yang ingin memilih di Yogyakarta tetap harus menggunakan formulir A5.

“Mereka (mahasiswa atau warga) pendatang tetap harus mamiliki dan menyerahkan formulir A5 di TPS,” kata Hamdan kepada wartawan di Yogyakarta, Selasa.

Menurut Hamdan, mahasiswa pendatang yang telah mengurus formulir A5 masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK).

Selama pendaftaran DPK dibuka sejak 10-30 Maret 2014 dibuka, tercatat 3.869 orang yang mendaftar.

Jumlah itu masih sebagian kecil dari jumlah mahasiswa yang tersebar di seluruh perguruan tinggi di DIY yang diperkirakan mencapai yang diperkirakan berjumlah 300 ribu orang.

Sementara itu bagi masyarakat atau mahasiswa yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) serta belum mendaftar DPK, diberikan kesempatan untuk memilih dengan menyerahkan KTP/KK. Kesempatan itu berlaku bagi masyarakat yang memiliki KTP Yogyakarta. =ANT/LUQMAN HAKIM

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

9 APRIL 2014 RABU 9RABU APRIL 2014 | No. 0338 | TAHUN III No. 0338 | TAHUN III

55

ant/m risyal idayat

TEMBAGA ILEGAL DIAMANKAN. Petugas polisi menunjukkan batu mengandung tembaga ilegal yang berada didalam kontainer yang telah diamankan di pergudangan kawasan Jalan Kalianak 55 QQ, Surabaya, Jatim, Selasa (8/4). Ditpolair Polda Jatim berhasil mengamankan kontainer ukuran 20 kaki berisi batu mengandung tembaga sebanyak 20 ton.

KUARTAL PERTAMA 2013

Rupiah Menguat 7,13% JAKARTA- Bank Indonesia menyatakan nilai tukar rupiah sampai Maret 2014 menguat 7,13 persen dibandingkan dengan level akhir tahun 2013, atau secara rata-rata menguat 2,85 persen dibandingkan dengan rata-rata rupiah sepanjang 2013.

“Perekonomian yang semakin berimbang dan mendorong perbaikan kinerja sektor eksternal berdampak pada menguatnya nilai tukar rupiah,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara saat jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Pada Maret 2014, rupiah ditutup di level Rp11.360 per dolar AS, menguat 2,19 persen dibandingkan dengan level akhir Februari 2014. Secara ratarata, rupiah pada Maret 2014 tercatat Rp11.420 per dolar AS, menguat 4,38 persen dibandingkan dengan rata-rata rupiah pada Februari 2014 sebesar Rp11.919 per dolar AS. Tirta mengatakan, Bank Indonesia akan tetap konsisten menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya dan didukung berbagai upaya untuk meningkatkan

pendalaman pasar uang.

“Berbagai kemajuan dalam pendalaman pasar uang baik rupiah maupun valas seperti mini MRA (master repo agreement) dan transaksi lindung nilai akan ditingkatkan dan menjadi fokus kebijakan ke depan,” ujar Tirta.

Menguatnya nilai tukar rupiah juga diiringi dengan penurunan tekanan inflasi. Inflasi Maret 2014 tercatat rendah yakni 0,08 persen (mtm) atau 7,32 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan inflasi Februari 2014 sebesar 0,26 persen (mtm) atau 7,75 persen (yoy). Inflasi Maret 2014 juga tercatat lebih rendah dari rata-rata inflasi dalam 6 tahun terakhir.

Tirta menambahkan, untuk stabilitas sistem keuangan, juga terjaga di mana ditopang oleh ketahanan sistem

perbankan dan perbaikan kinerja pasar keuangan. Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga, serta dukungan modal yang masih kuat.

Pertumbuhan kredit kepada sektor swasta melambat dari 20,9 persen (yoy) pada Januari 2014 menjadi 19,9 persen (yoy) pada Februari 2014, sejalan dengan arah moderasi permintaan domestik.

“Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dengan OJK untuk mengarahkan pertumbuhan kredit ke depan sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih sehat dan seimbang,” kata Tirta.

Sementara itu, terkait kinerja pasar modal pada Maret 2014 juga semakin baik tercermin pada IHSG yang berada dalam tren meningkat dan imbal hasil SBN yang menurun. Perbaikan kinerja pasar modal tersebut didorong meningkatnya optimisme investor terhadap perekonomian domestik, ujar Tirta. =ANT/CITRO ATMOKO

EKSPLORASI GAS

Total Bor Sumur Bengkulu Rp400 Miliar JAKARTA- Total E&P Indonesie akan mengebor sumur eksplorasi Rendang 1X di Blok Bengkulu I, Bengkulu, dengan perkiraan biaya Rp400 miliar mulai Juni 2014.

Kepala Departemen Hubungan Media Total Kristanto Hartadi di Jakarta, Selasa, mengharapkan pengeboran sumur lepas pantai tersebut menghasilkan temuan cadangan migas yang signifikan.

“Kami harapkan pengeboran ini memberikan hasil yang maksimal,” katanya.

Menurut dia, lama pengeboran sekitar tiga bulan.

Ia mengatakan bahwa pada tahun 2014 Total hanya merencanakan pengeboran eksplorasi di satu sumur saja, yakni Rendang 1X. Pada tahun 2013, Total mengebor dua sumur eksplorasi, tetapi tidak memberikan hasil.

Kedua sumur tersebut, yakni Anggrek Hitam, Papua dan satu lagi Tongkol, Selat Makassar.

“Sumur Anggrek Hitam ‘dry hole’ (kosong), sementara Tongkol tidak ekonomis,” kata Kristanto.

Total mengalami kerugian hingga di atas 80 juta dolar AS akibat kegagalan temuan cadangan migas di kedua sumur tersebut. =ANT/KLIWANTORO

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 9 APRIL 2014 | No. 0338 | TAHUN III

KRIMINAL PERBANKAN

Penipu Produk Bank Commonwealth Dituntut 3,5 Tahun PALEMBANG- Terdakwa penipuan produk Bank Commonwealth dituntut Jaksa Penuntut Umum hukuman pidana penjara selama 3,5 tahun di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa.

ant/puspa perwitasari

PENCATATAN SAHAM WIKA BETON. Direktur Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk (Perseroan) Wilfres IA Singkali (kiri) berbincang dengan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito usai pencatatan perdana saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (8/4). Saham PT Wijaya Karya Beton Tbk (Perseroan) yang tercatat dengan ticker WTON dibuka naik 23,7% di level Rp730 per lembar saham dari harga perdana yang ditawarkan pada saat Initial Public Offering (IPO) di kisaran Rp590 per lembar saham.

Suku Bunga Tetap Dipertahankan 7,5 Persen BI: Perekonomian Bergerak ke Arah Positif JAKARTA- Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk kembali mempertahankan tingkat suku bunga acuan (BI Rate) 7,5 persen, dengan suku bunga Lending Facility dan suku bunga Deposit Facility masing-masing tetap pada level 7,50 persen dan 5,75 persen.

“Kebijakan tersebut tetap konsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4,5 persen plus minus satu persen pada 2014 dan 4 persen plus minus satu persen pada 2015, serta menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara saat jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Bank Indonesia menilai perekonomian Indonesia dewasa

ini bergerak ke arah yang positif dan sesuai perkiraan, ditandai inflasi yang menurun dan neraca perdagangan yang kembali mencatat surplus.

“Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati berbagai risiko, baik dari global maupun domestik, dan menempuh langkah-langkah antisipatif guna memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga dan mendukung perbaikan kinerja transaksi berjalan,” kata Tirta.

Untuk itu, Bank Indonesia akan senantiasa memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan, termasuk kebijakan untuk memperkuat struktur ekonomi dan pengelolaan Utang Luar Negeri (ULN), khususnya ULN swasta.

Sebelumnya, pada Maret lalu, BI juga memutuskan untuk mempertahankan BI rate di level 7,5 persen. Ini adalah kelima kalinya secara berturut-turut BI mempertahankan tingkat suku bunga. Terakhir kali BI menaikkan suku bunga yakni sebesar 25 basis poin pada November lalu. =ANT/CITRO ATMOKO

“Menyatakan terdakwa FA (35) bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam dakwaan kedua Pasal 263 ayat 1 KUHP,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siti Fatimah.

JPU menyatakan, adapun faktor yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa yang melakukan penipuan produk perbankan tersebut telah merugikan pelapor sekaligus saksi korban Vicky Apriyanti, dan saksi korban pihak Bank Commonwealth.

Sementara, hal yang meringankannya yakni terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta tidak pernah dihukum sebelumnya.

Atas tuntutan itu, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya Rusli Bastari menyatakan akan mengajukan pembelaan (pledoi) pada persidangan berikutnya, Selasa (15/4).

“Materi nota pembelaan segera disusun, berkonsultasi dengan terdakwa,” kata Bastari.

Terdakwa merupakan mantan pegawai Bank Commonwealth yang juga telah dimajukan ke persidangan perdata pada kasus serupa atas gugatan nasabah Vicky Apriyanti.

Pada 12 Desember 2013, majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang diketuai Eli Suprapto memutuskan Bank Commonwealth (tergugat kedua) tidak terbukti melawan hukum dalam kasus pembobolan dana nasabah senilai hampir Rp5 miliar.

Majelis hakim memutus-

kan pihak bank tidak terbukti melawan hukum sehingga tidak bertanggung jawab terhadap ganti rugi yang digugat oleh nasabah.

Sementara, dalam materi dakwaan sidang pidana diketahui bahwa terdakwa pada tahun 2008 telah mengenal saksi korban Vicky Apriyanti, dan saksi Siti Rohana ketika masih menjadi pegawai Bank BII Palembang.

Kemudian terdakwa pindah ke Bank Commonwealth Palembang dan terdakwa menawarkan produk perbankan kepada Vicky dengan cara menarik dana di BII. Modus dilakukan terdakwa yakni menjanjikan kepada Vicky bunga yang besar yakni sembilan persen “nett” dan “cashback” hingga 10 persen.

Kemudian Vicky tertarik dan membuka rekening tabungan di bank tersebut.

Lantaran domisili Vicky di Prancis, maka memberikan surat kuasa ke kakak kandungnya Siti Rohana untuk mempermudah transaksi keuangan.

Surat kuasa tersebut kemudian digunakan terdakwa dengan cara memanfaatkan saksi Rohana untuk mengambil uang dari rekening Vicky hingga mencapai total Rp4,7 miliar.

Terdakwa pun memberitahu Vicky seolah-olah telah masuk dalam produk deposito dengan memberikan dokumen palsu.

Nasabah kemudian menyadari dananya telah terkuras dan tersisa Rp2 juta pada Januari 2013 setelah melakukan penelusuran sendiri ke Bank Commonwealth di Bali. =ANT/DOLLY

Terdakwa penipuan produk Bank Commonwealth dituntut Jaksa Penuntut Umum hukuman pidana penjara selama 3,5 tahun di Pengadilan Negeri Palembang

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

H

ari ini, Rabu 9 April, Pileg 2014 telah tiba. Diperkirakan potensi golput berkurang bila dibandingkan dengan Pilgub yang telah berlangsung sebelumnya di sejumlah provinsi di Indonesia. Dapat ditekannya golongan putih karena masing-masing caleg dan tim pemenangannya yang tersebar di sejumlah penjuru daerah telah berupaya maksimal mengerahkan kekuatannya agar semua rakyat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap bisa datang dan mempergunakan hak suaranya di hari pileg saat ini.

Memang tidak mudah mengerahkan masyarakat yang telah terjangkit pragmatisme. Butuh solusi yang sesuai dengan keinginan mereka untuk membangkitkan semangatnya mendatangi TPS dan memberikan hak suaranya. Salah satunya dengan memotifasi mereka dengan uang, karena uang menjadi kebutuhan pokok yang nyaris diharapkan oleh semua rakyat.

Itulah sebabnya di sejumlah daerah, praktik pemberian uang oleh tim pemenangan caleg bersangkutan terhadap masyarakat yang telah masuk daftar pendataannya tak bisa dielakkan. Nyaris rahasia umum itu terjadi di semua tempat di negeri ini.

Politik uang memang masih marak dan sulit dihilangkan. Ini akan menjadi budaya yang melilit bangsa ini di masamasa yang berkepanjangan. Kiranya cara menghilangkan politik uang tidak perlu menghilangkan pemilu dari bumi pertiwi ini, karena selain tidak mudah bahkan tidak mungkin menghilangkannya, pemilu merupakan pesta demokrasi yang dikehendaki dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dengan kondisi semacam ini dapat dipastikan pemilu legislatif saat ini dan yang akan berlangsung di masa-masa yang akan datang tidak akan menghasilkan para wakil rakyat yang benar-benar berkwalitas, apalagi memikirkan untuk memajukan negara dan rakyatnya.

Yang ada justru memikirkan bagaimana mengembalikan modal pileg dan menimbun kekayaan pribadi masing-masing.

Padahal mereka dilantik menjadi DPRD, DPD, dan DPR RI, sejatinya untuk membawa negeri ini dan seluruh rakyatnya menjadi lebih maju, lebih sejahtera, lebih bermartabat, bukan terus menerus terpuruk dalam kubangan kemiskinan dan pengangguran sebagaimana terjadi selama ini. (*)

Opini

SENIN 7 APRIL 2014 | No. 0336 | TAHUN III

77

Menyoal Fenomena Caleg Stres

Salam Songkem

Hari Pileg

KORAN MADURA

RABU 9 APRIL 2014 No. 0338 | TAHUN III

P

ara caleg itu pasti memiliki keyakinan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, sehingga mereka akan dipilih oleh rakyat dan memenangkan pileg 9 April nanti.

Keinginan untuk menjadi anggota dewan yang kuat—sehingga berbagai cara ditempuh—tetapi tidak dibarengi dengan niat yang benar, tentu akan berpotensi menimbulkan gejolak negatif pada diri mereka pasca Pileg 2014.

Dalam konteks ini, ketika mereka ternyata betul-betul dipilih oleh rakyat dan diberi amanat untuk menjadi anggota dewan, mereka lupa akan amanat tersebut. Sebaliknya, jika ternyata rakyat tidak memilih mereka menjadi anggota legislatif, padahal sebelumnya mereka yakin betul akan keberhasilannya menduduki kursi dewan, maka psikologi mereka akan down. Oleh sebab itu, tidak jarang sering ditemui pasca pileg dilaksanakan, banyak caleg yang stres dan gila, gara-gara tidak terpilih dalam pesta demokrasi itu. Fenomena caleg stres pasca pemilu inilah yang harus disikapi dengan bijak oleh masyarakat, terutama para caleg.

Faktor Penyebab Sekilas memang tampak wajar apabila ada caleg yang stres pasca pemilu dilaksanakan. Namun, seharusnya itu tidak akan pernah terjadi ketika para calon legislatif memahami betul apa itu demokrasi dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini penting dalam rangka membangun budaya politik yang sehat dan bermartabat. Jika diruntut akar masalahnya, setidaknya ada dua faktor yang menjadi penyebab kenapa sampai ada caleg stres pasca pemilu. Pertama, biaya politik yang semakin mahal.

Tidak bisa dipungkiri bahwa besarnya ongkos yang harus dikeluarkan oleh partai politik dan calon-calonnya dalam setiap pesta demokrasi, membuat

mereka harus merogoh kocek dalam-dalam. Bahkan, beberapa calon yang memang bermodal “minim” harus berpikir dua kali, apakah akan tetap maju atau tidak di pemilu nantinya.

Kondisi ini diperparah dengan adanya praktik menyimpang yang justru menambah pengeluaran caleg.

Sebut saja, beberapa mereka ada yang melakukan praktik money politic. Tidak cuma berupa uang saja, akan tetapi bisa juga dikemas dengan berbagai cara; semisal dengan memberikan sembako, alat komunikasi semacam Blackberry, smartphone, ponsel, bahkan laptop sekalipun. Di daerah pedesaan, bahkan praktik menyimpang itu bisa diwujudkan dalam bentuk pupuk, bibit, atau bahkan alat bertani.

Secara ideologis, memberikan uang atau semacamnya kepada orang lain itu tidak ada masalah, bahkan agama juga memperintahkan itu. Akan tetapi, jika aktivitas memberikan itu dilakukan saat masa kampanye atau mendekati pemilu, sedangkan pemberi adalah salah sati calon legislatif, maka akan muncul anggapan, pertanyaan, serta dugaan-dugaan yang arahnnya negatif. Jangan-jangan mereka memberikan itu, karena ada maunya. Jangan-jangan itu suap.

Pandangan-pandangan itu tak bisa dielakkan. Apalagi kalau niat si pemberi jelasjelas berorientasi pada suara orang tersebut agar diberikan kepadanya saat pemilu. Tentu ini sudah tidak bisa dibenarkan lagi. Sebab, aktivitas itu termasuk suap. Dan itu dilarang oleh negara.

Dalam konteks Islam, ini jelas melanggar ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Sebab, dalam sebuah hadits, Rasulullah pernah bersabda, “La’anallaahu al-raasyii wa al-murtasyii; Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap”. Juga “Al-Raasyii

wa al-murtasyii fi al-naar, penyuap dan penerima suap, tempatnya neraka”. Ini persoalan serius. Jika dikembalikan pada idealisme sesorang berpolitik, maka tindakan itu sudah bertentangan dengan tujuan awal dia berpolitik; yang tidak lain adalah mengatur dan mengurusi negara, agar tercipta masyarakat adil makmur yang dirilai Tuhan YME. Praktik pelanggaran-pelanggaran yang dipaparkan di atas tidak lain akan mengakibatkan biaya yang dikeluarkan oleh caleg menjadi semakin membengkak. Jika sudah demikian, maka keinginan untuk memenangkan pemilu semakin besar, sehingga sering melupakan kemungkinan-kemungkinan lain yang akan terjadi, termasuk lupa apakah dia siap kalah dalam kontestasi lima tahunan itu.

Padahal, kalah menang dalam proses demokrasi merupakan hal yang biasa. Justru prinsip itu harus dihormati dan dijalankan. Jika tidak, fenomena caleg stres akan terjadi dimana-mana setelah pemilu digelar.

Kedua, kurangnya spiritualitas pada pribadi caleg.

Diakui atau tidak, spiritualitas seseorang akan menentukan niat dalam menjalankan perjuangan, termasuk dalam politik. Sedangkan, niat akan sangat menentukan hasil perjuangan yang akan dijalankan. Ini perosoalan mind set dan hati nurani. Sehingga,

setiap caleg harus menempatkan spiritualitas dalam berpolitik. Sebab, spiritualitas itulah yang akan menjaga dirinya ketika menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Menang atau kalah nantinya akan disikapi dengan bijak, dengan berpegang pada spiritualitas itu; tidak peduli beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, maupun Konghucu sekalipun.

Jika diniatkan dengan baik, biaya politik yang dikeluarkan—tidak temasuk praktik yang melanggar norma agama dan hukum negara tentunya—akan menjadi amal shalih bagi orang yang memberi.

Dengan syarat, semua yang telah dikeluarkan dalam berpolitik diniatkan untuk pendidikan politik dan perbaikan masyarakat. Ini relevan dengan sejumlah ayat dalam alQuran yang mendorong kita untuk mengorbankan harta dan jiwa di jalan Allah Swt. Dengan demikian, tak ada lagi caleg yang stres, karena kalah dalam pemilu. Masih ada waktu untuk meluruskan niat bagi caleg-caleg yang niatnya salah, sebelum nanti menjadi orang stres dan gila. Jika tidak, maka keluarga terpaksa akan membawanya ke rumah sakit jiwa, atau ke pondok pesantren yang khusus menangani caleg stres (baca: Wawasan, 28/03/2014). Semoga tak ada lagi caleg stres. Wallahu a’lam bi al-shawaab.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

RABU 9 APRIL 2014 No. 0338 | TAHUN III

RABU 9 APRIL 2014 | No. 0338 | TAHUN III

OPINI 8

ant/suryanto

OPERASI MANTAP BRATA

Sejumlah anggota Satbrimob Polda Jatim berjalan usai apel Operasi Mantap Brata 2014 di Mapolda Jatim, Surabaya, Jawa Timur. Sebanyak 2.892 personil dikerahkan dalam Operasi Mantap Brata 2014 yang bertujuan untuk mengamankan tahapan pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014 di sejumlah daerah di Jawa Timur.

Ribuan Prajurit Pasmar-1 Siap Amankan Pemilu SURABAYA - Ribuan prajurit Korps Marinir Pasmar-1 siap mengamankan Pemilu 2014, sedangkan jajaran Polda Jawa Timur mulai melakukan pergeseran pasukan yang jumlahnya belasan ribu personel ke beberapa titik untuk mengamankan tempat pemungutan suara di provinsi itu.

"Prajurit Pasmar-1 siap digerakkan ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pengamanan pesta demokrasi itu," kata Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Siswoyo Hari Santoso dalam apel gelar kesiapan latihan triwulan II tahun 2014 di lapangan Apel Karangpilang, Surabaya, Senin (8/4).

Apel kesiapan yang dihadiri Kadepmar AAL Kolonel Mar Amin Budi Cahyono, Komandan Brigif-1 Marinir Kolonel Marinir Y. Rudy Sulistyanto, para Asisten Pas-

mar-1, dan para Dankolak/Satlak Pasmar-1 itu juga ditandai dengan "Bajra Yudha" yaitu latihan pengenalan kesenjataan yang dimiliki Korps Marinir.

Dalam apel itu, Komandan Pasmar-1, Dankolak beserta para Asisten Pasmar-1 melakukan pemeriksaan secara langsung kesiapan personel maupun material yang akan digunakan dalam latihan triwulan II tahun 2014.

Di depan ribuan prajurit Pasmar-1 dan para Taruna Akademi Angkatan Laut Korps Marinir an-

gkatan 59, Komandan Pasmar-1 secara resmi membuka latihan triwulan II tahun 2014 serta menyampaikan ucapan selamat datang kepada Taruna AAL Korps Marinir angkatan 59.

"Kemampuan prajurit Resimen Artileri-1 Marinir dalam kesiapannya mulai dari tingkat perorangan, kelompok, regu maupun kompi sangat membanggakan. Itu terlihat dari dril kesenjataan yang mampu melaksanakan dalam waktu yang singkat," kata Danpasmar-1.

Sementara itu, jajaran Polda Jatim mulai melakukan pergeseran pasukan (serpas) ke beberapa titik untuk pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) sejak H-2 pencoblosan (7/4).

Dalam serpas di lapangan

Mapolda Jatim yang dipimpin Wakapolda Jatim Brigjen Pol Suprodjo WS itu, Pulau Madura mendapat perhatian khusus dengan pengiriman 2.892 personel dari Brimob dan Sabhara Polda Jatim untuk disebar ke TPS-TPS se-Madura.

"Pengiriman pasukan ke Madura itu bukan berarti wilayah itu tidak aman, tapi personel pengamanan di sana memang kurang untuk proses pencoblosan, perhitungan dan rekapitulasi, sebab sebagian personel mereka dikirim ke kepulauan. Jadi, harus dibantu dari Polda untuk mencukupi kebutuhan personel," katanya.

Ke-2.892 personel itu terdiri dari 16 SSK (1.601 personel) Brimob, sembilan SSK (787 personel) Sabhara, dan 504 personel Polda

Jatim. Dari 504 personel Polda Jatim itu, 60 personel disebar ke TPS di Bangkalan, 150 personel disebar ke 15 TPS di Sampang, 179 personel disebar ke TPS di Sumenep, dan 115 personel disebar ke TPS di Pamekasan.

"Pak Kapolri memerintahkan Selasa jam 00.00 WIB, mereka sudah harus sampai di lokasi di wilayah Madura dan sebagainya, tapi pasukan BKO itu akan bertugas sampai H+1 dan tanggal 10 April sudah harus kembali," katanya.

Secara umum, kondisi keamanan di Jawa Timur aman dan kondusif. "Alhamdulillah bagus dan kondusif, sehingga masyarakat bisa datang ke TPS dan menggunakan haknya. Mudah-mudahan aman dan tetap kondusif sampai selesai," katanya.

Selain Madura, personel BKO Polda Jatim juga disebar ke seluruh wilayah Jatim. Secara keseluruhan, jumlah personel BKO Polda Jatim, termasuk Madura, mencapai 19.180 personel. "Tapi, pada hari H pencoblosan, polisi se-Jatim akan siaga," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim POLITIK

Caleg Diperiksa GRESIK - Panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) Kabupaten Gresik masih melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang calon legislatif yang diduga melakukan pembagian sembilan bahan pokok berupa gula, beras serta mi empat bungkus.

Salah satu Anggota Panwaslu Gresik, Jatim, Elvita Vetty mengatakan meski menemukan barang bukti berupa sembako yang dibagikan kepada masyarakat, namun pihaknya masih harus melakukan rapat Pleno untuk memutuskan masalah itu. "Hari ini semua anggota Panwaslu Gresik melakukan pleno terkait masalah itu. Dan apabila terbukti, masalah itu akan kita bawa ke pusat penegakan hukum terpadu atau gakumdu untuk kemudian ditindaklanjuti," ucapnya, menegaskan.

Dikatakannya, apabila saat proses di gakumdu caleg bersangkutan terbukti bersalah, proses selanjutnya adalah mempidanakan atau dibawa ke meja hijau, dan keputusan akhir bisa juga caleg tersebut dicoret. "Kita panggil dulu caleg bersangkutan, sebab tidak gampang memutuskan apakah caleg itu bersalah atau tidak, karena harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu," tuturnya.

Sebelumnya, temuan salah seorang caleg membagikan sembako di masa tenang kampanye pileg diungkap panitia pengawas kecamatan (Panwascam) Gresik dengan menangkap salah seorang tim sukses dari caleg bersangkutan pada Sabtu (5/4). = ANT/CHANDRA HN/DIK

KORAN MADURA

RABU 9 APRIL 2014 | No. 0338 | TAHUN III

9

Coblosan Bisa Menaikkan Harga Kebutuhan Pokok SURABAYA – Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Jawa Timur sampai saat ini tetap kondusif dan stabil. Barangbarang pangan yang harganya diperkirakan melonjak pada Pemilihan Legislatif (Pileg) adalah seperti beras, gula, minyak goring, telur, daging hingga sayuran.

g armadianto semeru/koran madura

TETAP STABIL. Harga beras di Pasar Bendul Merisi Surabaya (8/4) tetap stabil dikisaran Rp 8.000 hingga Rp 9.000.

“Memang pada Pileg dan Pilpres 2014 harga kebutuhan bahan pokok diprediksi mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya.

Namun, faktanya dengan Pileg justru akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur, Budi Setiawan, Selasa (8/4).

Berdasarkan data Disperindag Jatim kemarin, posisi harga beras IR 64 rata-rata Rp 8.100/kg, tepung terigu Rp 7.600/kg, gula pasir Rp 10.500/kg, daging ayam ras Rp 24.600/kg, telur ayam ras

Rp 14.500/kg, dan daging sapi kualitas baik Rp 93.600/kg.

Menurut Budi Setiawan, kenaikan harga pangan pada Pileg dan Pilpres tahun ini bisa melebihi kenaikan harga pangan pada Puasa, Lebaran, Natal, dan tahun baru.

“Seperti tahun-tahun politik lalu, perekonomian selalu bergejolak dan harga pangan mengalami kenaikan yang drastis. Tidak terkecuali pada Pileg dan Pilpres tahun ini juga akan mengalami hal yang sama,” tegasnya.

Mekanisme pasar selama ini, lanjut Budi Setiawan, selalu

menjaga harga bahan kebutuhan pokok tetap kondusif dan stabil.

Kecuali harga cabe rawit yang sampai saat ini masih tinggi, takni rata-rata Rp 58.000/kg.

“Kami dan pemerintah daerah setempat sudah menyiapkan strategi untuk meminimalisasi dampak tahun politik terhadap kenaikan harga pangan sehingga harga bahan pokok tetap stabil,” ujarnya.

Budi Setiawan menambahkan, sampai menjelang H-1 Pileg (kemarin,red) harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional di Jawa Timur belum tergoyah-

kan. “Pemprov Jatim sudah mengantisipasi dengan menyediakan pasokan yang cukup, stok aman dan distribusi lancar,” imbuhnya.

Dengan persediaan pangan yang cukup ditambah distribusi yang lancar, Budi berharap, akan bisa menekan kenaikan harga yang signifikan. “Terus dimaksimalkan stok pangan, khususnya beras dan gula pasir diprediksi tidak akan banyak berpengaruh besar terhadap Pileg dan Pilpres.

Apalagi Jatim merupakan gudang pangan nasional,” pungkasnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

LURAH BICARA

Pemkot Setengah Hati Majukan Ekonomi Warga SURABAYA - Warga Kelurahan Karangpilang Surabaya kesulitan mengembangkan usaha kecilnya, karena pemerintah Kota Surabaya hanya memberikan pelatihan ketrampilan industri kecil tanpa diimbangi dengan bantuan permodalan. Hal tersebut disampaikan Lurah Karangpilang Kecamatan Karangpilang Surabaya, Kamari, SH, MM, saat berbincang dengan Koran Madura, Senin (7/4) kemarin.

Menurut Kamari, pemkot masih belum serius dalam upaya meningkatkan ekonomi warganya. Sebab, berbagai pelatihan industri kecil yang diberikan, tidak disertai penyertaan modal.

"Kalau serius, pemkot tidak hanya memberikan pelatihan ketrampilan saja, tetapi juga memberikan bantuan modal kepada warga (kelompok masyarakat) sehingga setelah pelatihan, mereka langsung bisa membuka usaha. Bagaimana usaha kecil masyarakat ini bisa berkembang kalau pemerintahnya masih setengah hati," kata mantan lurah Sidorsermo ini kepada Koran Madura, Senin (7/4) kemarin.

Beberapa pelatihan yang sudah diberikan berbagai instansi terkait antara lain, pelatihan lansia, service handphone, pembuatan kue basah dan kue kering serta merias pengan-

Kamari, SH, MM

Lurah Karangpilang tin. Pemkot juga memberikan pelatihan ketrampilan salon dan kata Kamari, untuk salon memang sudah diberikan bantuan peralatan salon. Sejumlah

usaha rumah tangga yang bisa dikembangkan, katanya ada usaha jamu, pembuatan kue dan budi daya jamur.

"Saya punya mimpi, warga saya yang rata-rata berada pada strata sosial menengah ke bawah, bisa maju sehingga ekonomi rumah tangganya juga terangkat," katanya.

Karena itu, pada tahuntahun mendatang, Kamari berharap pemkot mengalokasikan angggaran untuk permodalan ketika memberikan pelatihan sampai bisa mandiri meskipun nilainya kecil.

Sebelumnya, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya mengadakan Fasilitasi Pengemban-

gan untuk Permodalan UMKM. 40 UMKM dari komunitas sulam pita. Pimpinan Cabang Utama Bank UMKM Jatim Cabang Surabaya Sigit Purwanto juga hadir dalam acara tersebut. Menurut Sigit, Indonesia memerlukan 4 juta lagi pengusaha sehingga peluang pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya sebenarnya masih besar. Untuk mengembangkan usaha, dibutuhkan modal yang besar. Para pelaku UMKM tidak perlu pusing. Pemerintah Jawa Timur sudah menyediakan modal untuk pengusaha di Bank UMKM Jawa Timur. Prosesnya cepat, mudah, dan murah. = E HANA DIMAN

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 9 APRIL 2014 | No. 0338 | TAHUN III

PDIP Meraup Suara Tertinggi PDIP 24,6 persen, PKB 22,4 persen, Demokrat Terjun Bebas SURABAYA - Lembaga survei Proximity merilis hasil survei internal mengenai prediksi hasil pemilu legislatif 2014 di Jawa Timur yang dilakukan pada pertengahan hingga akhir Maret lalu. Hasilnya, PDI Perjuangan meraup suara tertinggi 24,6 persen dan disusul PKB yang meraup 22,4 persen suara.

Direktur Utama Lembaga Survei Proximity, Whima Edy Nugroho kepada Koran Madura kemarin mengungkapkan, PDIP berhasil menyalib suara PKB setelah partai berlambang moncong putih tersebut mengumumkan Jokowi sebagai Calon Presiden 2014.

"Sebelum Ibu Megawati belum mengumumkan Jokowi sebagai Capres, PKB masih berada dinomor urut pertama di Jawa Timur. Itu hasil survey kami.

Tetapi setelah Jokowi jadi Capres, suara PDIP naik 5-6 persen menyalib PKB. Suara PDIP 24,6 persen hanya selisih 2,2 persen dari PKB yang meraup 22,4 persen," kata Whima.

Menurut Whima, selain terdongkrak karena Jokowi, PDIP di Jawa Timur memiliki basis massa yang kuat di wilayah barat, seperti di dapil 5 sampai dapil 8 (Mataraman) Surabaya dan Sidoarjo, kecuali di Pacitan dikuasai Demokrat.

Sedangka meningkatnya suara PKB dari 13 persen pada pemilu 2009 lalu,tidak lepas dari posisi PKB saat ini sebagai satu-satunya partai yang dilahirkan dari rahim NU setelah PKNU melebur ke partai Gerindra. Apalagi secara tidak langsung para ulama NU menganjurkan kepada warganya untuk memilih partai yang secara hirarki memiliki hubungan dengan NU. "Basis PKB ada di tapal Kuda, di Madura dan di wilayah pesisir.

Kalau PKB bisa merebut kembali kekuatannya di Jatim yang berbasis Nadhliyyin, setelah parpolparpol NU lainnya seperti PKNU dan PPNUI sudah tidak ada lagi," tandasnya.

Nasib buruk justru diprediksi menimpa Partai Demokrat. Partai pemenang pemilu 2009 ini harus puas berada diposisi ke empat setelah Gerindra dengan prediksi perolehan suara 7,8 persen. Menurut Whima, Demokrat terjun bebas ke posisi ke empat, tidak lepas dari sejumlah kasus korupsi yang membeli kader partai ber-

lambang mercy tersebut. Peran Gubernur Jawa Timur Soekarwo juga dinilai tidak mampu mendongkrak suara partai.

"Kemenangan Pakde Karwo pada Pilgub Jatim 2013 lalu tidak berkorelasi dengan Pileg 2014 di Jatim. Ketika pilgub, masyarakat itu memilih figur Pakde Karwo, bukan Demokrat," paparnya.

Untuk diketahui Proximity melakukan survey di 11 daerah pemilihan di Jawa Timur dan jumlah responden sebanyak 1.600 orang, dengan margin error 2,45 persen dan confident interval 95 persen. Sedangkan survei menggunakan metode multistage random sampling. Dari survey tersebut hasilnya, PDIP 24,6 persen, PKB 22,4 persen, Partai Gerindra 9,5 persen, Partai Demokrat 7,8 persen, Partai Golkar 5,1 persen dan sisanya partai-partai lain. Untuk swing voters (belum menentukan pilihan) sebanyak 18,2 persen. = E HANA DIMAN

g. armadianto semeru/koran madura

PERWAKILAN. Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo menerima perwakilan warga yang terdampak lumpur lapindo di ruang kerja Grahadi.

KORBAN LUMPUR LAPINDO

Pemprov Jamin Proses Ganti Rugi

24,6 persen

SURABAYA – Korban lumpur lapindo akhirnya bisa bernafas lega setelah mendapat kepastian pembayaran ganti rugi melalui PT Lapindo Brantas. Kepastian tersebut terungkap ketika Gubernur Jawa Timur Soekarwo menerima 52 orang perwakilan masyarakat korban lumpur Lapindo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (8/4).

Kepastian ganti rugi tersebut berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada 26 Maret 2014 pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, “Negara dengan kekuasaan yang ada harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak (PAT) oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu, yakni Lapindo Brantas”.

Soekarwo mengatakan, keputusan MK tersebut, men-

22,4 persen

PEMILU

9,5 persen

SURABAYA - Sejumlah konsumen di Surabaya optimistis menghadapi pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2014 karena besarnya keyakinan mereka terhadap beberapa indikator perekonomian nasional pada pesta demokrasi tersebut.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IV Jawa Timur, Dwi Pranoto, di Surabaya, Selasa, mengungkapkan keoptimisan konsumen di Surabaya terlihat dari hasil Survei Kon-

Hasil Survei Proximity

7,8 persen

5,1 persen Partai Lain 12,8 persen Tidak Menentukan Pilihan 18,2 persen

empatkan posisi negara untuk memberi perlindungan terhadap korban, dan menjamin pelunasan ganti rugi oleh PT Lapindo Brantas. Untuk itu, pihaknya akan memfasilitasi sepenuhnya proses pelunasan ganti rugi melalui langkah-langkah teknis.

Para korban diajak untuk merumuskan bersama surat Gubernur yang ditujukan ke Presiden SBY. “Selain memfasilitasi, Pemprov Jatim juga aktif mendorong pemerintah pusat karena yang menjadi korban adalah masyarakat Jatim. Sore ini (Selasa) surat akan dikirim, dan besok sudah sampai di Sekretariat Kabinet.

Diharapkan tanggal 10 atau 11 April saya bisa menghadap Presiden SBY langsung dan mendengarkan keputusannya,” ujarnya.

H Sunarto, salah satu perwakilan korban lumpur Lapindo berharap pemprov Jatim mendukung sepenuhnya agar

persoalan lumpur Lapindo bisa cepat selesai dan bisa memberikan win-win solution. “Ini agar ekonomi masyarakat bisa segera pulih, sehingga bisa memikirkan kehidupan ke depan dengan lebih baik, dan tak lagi berandaiandai,” ujar Sunarto.

Menurut Sunarto, para korban lumpur sudah delapan tahun disuguhi ketidakpastian. Korban tak hanya menderita kerugian materiil tapi juga rugi psikologis dengan banyaknya masalah rumah tangga. “Kalau bisa sebelum Pilpres semua selesai, prinsipnya lebih cepat lebih baik,” harapnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Asisten III Setda Prov Jatim, Dr. H. Asyhar, Kepala Biro Kesra Setda Prov Jatim Ratnadi Ismaoen, Kepala BPLS Prov Jatim, Kepala Desa Reno Kenongo, dan sejumlah pengusaha dan masyarakat korban lumpur Lapindo. = G. ARMADIANTO SEMERU

Konsumen Optimis Hadapi Pemilu sumen (SK) di Kota Pahlawan pada periode Maret 2014.

Saat itu, terjadi kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 4,3 poin yaitu dari 117,2 (Februari 2013) menjadi 121,5 pada bulan Maret 2014.

Kenaikan angka IKE, jelas dia, terutama didorong oleh peningkatan optimisme untuk seluruh indikator pembentuknya yakni persepsi keyakinan konsumen atas ketersediaan lapangan kerja saat ini.

Selain itu, persepsi kondisi

penghasilan pada masa kini, dan persepsi keyakinan konsumen untuk membeli barang tahan lama (durable goods).

Sementara, tambah dia, kenaikan IEK justru disebabkan oleh peningkatan optimisme konsumen terkait kondisi perekonomian mendatang.

Selain itu, ketersediaan lapangan kerja enam bulan yang akan datang dengan masing-masing indeks naik sebesar 11,5 poin dan 11,6 poin. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/AYU/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 9 APRIL 2014 | No. 0338 | TAHUN III

Kesulitan APBN Selalu Jadi Alat Politisasi Harga BBM SURABAYA – Wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini semakin lama semakin menyeruak.

Terlebih wacana ini diembuskan karena negara sedang mengalami masalah krisis pendapatan akibat dari beban subsidi yang dinilai cukup besar.

Disisi lain, banyak pengamat menilai jika wacana kenaikan BBM dan membengkaknya anggaran subsidi tersebut dikarenakan salahnya sasaran subsidi yang seharusnya diberikan kepada yang memerlukan dan untuk keperluan pembangunan.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai sikap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Boediono tidak lugas menaikkan harga BBM sehingga menimbulkan ketidakpastian.

“Sisi lain adanya kesulitan sendiri dengan APBN kita. Itu yang tidak cukup diterangkan pemerintah kepada masyarakat.

Sehingga yang muncul adalah politisasi harga BBM,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (8/4).

Siti Zuhro mengatakan, pemerintah selama ini tidak cukup bisa menjelaskan kepada publik.

Sikap tidak tegas SBY ini menimbulkan kerugian masyarakat yang tidak bertindak cepat mengatasi isu-isu yang seharusnya tidak timbul.

“Permintaan masyarakat sangat sederhana, bahwa kebera-

tan dengan beban baru berupa kenaikan harga BBM, yang berdampak negatif melambungnya harga-harga lain. Inilah yang membuat masyarakat tidak setuju kenaikan BBM,” tandasnya.

Lalu apa tanggapan masyarakat akan wacana ini?

Ananta Wira (25) mengaku merasa berat jika wacana kenaikan BBM benar dilaksanakan.

Pasalnya, biaya hidup akan sem a k i n berat dengan BBM yang saat ini per liter mencapai Rp6.500.

“Wah kalau naik lagi (BBM,red) itu jadi berat, sekarang aja pakai apapun sudah iritirit. Kalau naik sudah gak tahu lagi deh,” sesal Ananta kepada Koran Madura, Selasa (8/4).

Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai kuli bangunan di kawasan Surabaya Barat ini mengaku heran sejak selama beberapa kali kenaikan BBM oleh

pemerintah, tidak pernah sama sekali dirinya mendapat dana subsidi bantuan dari BBM seperti yang diperuntukan bagi mereka yang layak mendapatkan.

“Boro-boro subsidi BBM, ini saja kalau tidak ada proyek gak bisa makan,” celetuknya.

Terkait dengan usulan pemakaian gas pengganti BBM, Ananta mengaku setuju saja, asalkan pemerintah mau sungguh-sungguh membuat infrastruktur seperti SPBG dimana-mana serta harga murah pastinya banyak masyarakat yang akan dipindah nantinya. “ S a y a setuju saja kalau misalkan mau dirubah dari minyak ke gas, asal itu pengisian gas ada dimana-mana dan harga murah pastinya semua pasti setuju,” harapnya.

Sementara itu, Tiya (28) menilai jika kenaikan BBM benarbenar terjadi maka mau tidak mau kedepan harus ada penambahan biaya untuk sehari-harinya.

“BBM naik pastinya ada tambahan biaya juga,” ujar Tiya.

Lebih jauh wanita yang berprofesi sebagai pegawai di se-

buah bank negara ini beranggapan jika selama BBM dinaikan dan dengan adanya subsidi hasil dari BBM sendiri juga sangat jarang bisa dinikmati bagi mereka yang butuh.

“Ya kan bisa lihat saja orang kaya yang mobilnya mewah saja kalau ke pom bensin masih ada yang pakai premium kan aturannya sudah dilarng tapi tetap saja mereka pakai. Terus lagi mereka yang tinggal dipinggir kali dan rumah kumuh apa mereka semua dapat dari hasil subsidi BBM itu yang harus dicari tahu,” tegasnya.

Ketika ditanya dengan usulan pemakaian gas pengganti minyak. Tiya kembali menilai baik. Namun asalkan pemerintah mau serius untuk dapat membangun infrastruktur yang merata serta memberdayakan gas dengan cara mensosialisasikan dengan baik kepada masyarakat agar mau beralih dari minyak ke gas, maka tidak ada yang tidak mungkin. Terlebih lagi dengan gas semua juga dapat keuntungan.

“Pemerintah harus serius bangun lah SPBG dimana-mana, sosialisasikan penggunaanya saya yakin masyrakat akan paham dan mengikuti perpindahan dari minyak ke gas. Lagian kan dengan memakai gas polusi berkurang harganya pun murah,” pungkasnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

PILEG

PDIP Jatim Target 28 Kursi di DPRD Jatim SURABAYA - Penunjukan Joko Widodo atau Jokowi sebagai Calon Presiden dari PDI Perjuangan ternyata menaikkan elektabilitas PDI Perjuangan di Jawa Timur. Karena itu, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur berani mematok target bakal meraih 28 persen suara dalam pemilu legislatif yang berlangsung hari ini, Rabu (8/4).

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sirmadji kepada Koran Madura di Surabaya, Selasa (8/4) mengatakan masyarakat Jawa Timur menyambut positif keputusan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menunjuk Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai Calon

Presiden. Dari 38 yang dilakukan Jokowi benar-benar kabupaten/kota di Jawa Timur, kata menyentuh hati masyarakat," kataSirmadji, DPC nya melaporkan nya. mengenai tingKarena itu, Wakil Ketua DPRD ginya antusiasme masyarakat terhaProvinsi Jawa Timur ini mengajak dap Si Krempeng julukan Megawati seluruh simpatisan kepada Jokowi.

PDI Perjuangan untuk mengguna" S e t e l a h kan hak pilihnya Jokowi mendapat mandat sebagai dalam pemilu hari Sirmadji ini. Ia juga memincapres dari Ketua Ketua DPD PDIP Jatim ta kepada seluruh Umum PDI Perjuangan Megawati kader partai untuk Soekarnoputri, saya makin yakin mengamankan jalannya pentarget atas (28 persen) bisa di- coblosan, agar jauh dari prakcapai. Apalagi model kampanye tek-praktek curang diantaranya

money politics (politik uang) dan sejumlah iming-iming lainnya.

Dari hasil penelusuran Koran Madura di Surabaya, aroma kecurangan membayangi pileg 2014. Sejumlah partai politik maupun calegnya memberikan 'hadiah' baik dalam bentuk uang, barang maupun janji-janji manis kepada para pemilih. Gerakan mereka door to door untuk mempengaruhi warga. Namun warga tidak bodoh. Mereka malah menawar harga yang tinggi untuk satu suara. Yang menggelikan, ada caleg yang memberikan fasilitas kartu pers kepada calon pemilih sebagai jimat untuk bebas dari tilangan polisi. = E HANA DIMAN

11

SOSIALISASI KURANG

Warga NTT Tidak Bisa Coblos SURABAYA - Ribuan penduduk musiman dari sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) di Surabaya dipastikan tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif, Rabu (9/4) hari ini, karena tidak mengetahui prosedur pencoblosan seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (SE KPU) Nomor 127/KPU/III/2014 tentang Surat Pindah Pemilih.

Dalam SE tersebut diatur mengenai pemberian Formulir A5 untuk setiap pemilih pendatang yang belum ber-KTP ditempat domisili yang baru, sehingga dapat mempergunakan hak suaranya. Syaratnya si calon pemilih membawa bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK) lengkap dengan Surat Keterangan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan juga Surat Permohonan pengajuan pengambilan Formulir A5.

Karena kurangnya sosialisasi dari KPU Kota Surabaya, sebagian besar warga NTT di Kota Surabaya belum sempat mengurus persyaratan baru tersebut.

Menurut Paulus, asal Kabupaten Manggarai NTT, 3 hari yang lalu, ia baru mendapatkan informasi tersebut dari tetangganya. Kemudian bersama warga Manggarai lainnya, Paulus terlebih dahulu menghubungi KPU Kota Surabaya untuk meminta penjelasan lebih lengkap.

"Teman saya dari Manggarai menghubungi Pak Edward Dewaruci dari KPU Kota Surabaya.

Namun kata Pak Edward, sudah ditutup tanggal 30 Maret lalu," kata ayah dua anak ini dengan nada kecewa.

Akibatnya, Paulus dan ribuan warga Manggarai lainnya, dipastikan tidak bisa mencoblos hari ini. Ia mengaku kecewa berat kepada KPU Kota Surabaya lantaran kurang melakukan sosialisasi. Mestinya, kata pria yang tinggal di Pondok Benowo Indah kecamatan Benowo Surabaya ini, KPU kota Surabaya gencar melakukan sosialisasi ke sentra-sentra penduduk musiman, seperti di Benowo, Pakar, Sememi, Balongsari, Manukan dan juga sejumlah pabrik.

"Lha kita baru tahu tapi sudah ditutup. Sebagai warga negara, saya berkewajiban untuk menentukan masa depan bangsa," tandasnya. = E HANA DIMAN

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 RABU 9 APRIL 2014|NO. 0338|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

RABU 9 APRIL 2014 NO. 0338 | TAHUN III

Hari Tenang

Jejaring Sosial Jadi Ajang Kampanye

HEARING: Ketidak adilan Pembongkaran atau pencabutan PJU yang dilakukan oleh PLN.

Pembongkaran PJU Menuai Sorotan PJU Tak Mengantongi Izin PROBOLINGGO – Pembongkaran Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dilakukan oleh PLN, menuai sorotan dewan. Pasalnya, pembongkaran PJU tersebut banyak dikeluhkan oleh warga.

Hal itu terungkap saat Komisi A DPRD Kota Probolinggo menggelar hearing dengan pihak PLN, Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Pemkot Probolinggo.

“Pembongkaran atau pencabutan PJU yang dilakukan oleh PLN itu tidak adil,” ujar seorang anggota Komisi A DPRD Kota Probolinggo, Agus Riyanto, Selasa (8/4).

Alasannya, kata dia, karena semua pelanggan PLN yang ada di Kota Probolinggo itu turut membayar pajak PJU melalui rekening pembayaran setiap bulan.

Bahkan besarnya sampai mencapai 9 persen. Meski pelanggan

sudah turut membayar pajak PJU, namun tidak semua masyarakat menikmatinya.“Ini kan tidak adil namanya,” tegas politisi PDIP itu.

Kepala BLH Kota Probolinggo, Budi Krisyanto juga menyesalkan dengan tindakan pihak PLN yang telah mencabut atau membongkar PJU di jalan-jalan. Sikap dia yang menyesalkan tindakan pihak PLN itu, karena PJU tersebut dinilai illegal. Padahal setiap bulannya Pemkot sudah membayar kepada pihak PLN. Dalam hearing itu, pihak PLN beralasan jika penertiban PJU itu karena tidak mengantongi ijin dari BLH, Kantor Kecamatan setempat dan PLN sendiri.

“PJU yang kita tertibkan itu PJU

yang dipasang oleh warga yang tidak memiliki ijin,” kilah Bagian Tehnisi PLN Probolinggo, Pringgo.

Pringgo juga tidak menampik, jika beban tagihan PJU tersebut dibayar oleh Pemkot. Namun agar beban tagihan itu tidak terus membangkak pembayarannya, PJU-PJU liar itu terpaksa dibongkar.

Sementara itu, Ketua Komisi A, As’ad Anshori mengatakan, agar pemasangan PJU yang dipasang oleh warga tersebut tidak mendapatkan masalah, pemasangan PJU itu harus mendapatkan ijin terlebih dulu dari pihak PLN maupun pihak Kecamatan.

“Ini tugas pihak Kecamatan untuk menyadarkan masyarakat.

Begitu juga dengan pihak PLN jangan main copot. Tapi harus croscek dulu sebelum melakukan pembongkaran,” tandasnya. =Muhammad Sugianto

PROBOLINGGO – Meski di hari tenang dilarang melakukan kegiatan kampanye, namun masih banyak caleg yang melakukan itu. Untuk melakukan kampanye ajakan tersebut, banyak ragam cara yang dilakukan oleh para caleg. Salah satunya dengan memanfaatkan jejaring social.

“Jejaring social sekarang jadi ajang aksi kampanye para caleg,” tutur seorang pengunjung warnet di Kelurahan Kademangan, Kota Probolinggo, Ayu Santhi kepada wartawan, Selasa (8/4).

Menurut dia, kampanye caleg di jejaring social itu sudah jelas mengajak masyarakat yang menggunakan akun jejaring tersebut untuk memilih.

Padahal hari pencoblosan sudah tinggal satu hari lagi.

Ayu Shanti menjelaskan, sebagai pengguna akun salah satu jejaring social, dia mengaku jenuh begitu melihat dindingnya penuh dengan sederatan kampanye. Isinya pun sudah jelas mengajak untuk mencoblos si caleg yang bersangkutan.

Hal serupa juga dikatakan Achmad. Hampir setiap hari dirinya membuka akun jejaring social. Begitu membuka akunnya, dindingnya sudah penuh dengan ajakan kampanye. Sampai-sampai dia sendiri mengaku jenuh dengan isi status yang penuh dengan sederatan kampanye. “Banyak status caleg yang memanfaatkan jejaring social,” katanya.

Caleg yang memanfaatkan

jejaring social yang penggunanya hingga jutaan orang itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang caleg saja. Melainkan caleg dari hampir semua parpol.

Achmad mengatakan, para caleg ternyata tidak hanya memanfaatkan jejaring social saja untuk melakukan kampanye terselebung di hari tenang.

Tetapi juga dengan memanfaatkan SMS di HP. Isinya juga berupa ajakan agar mencoblos si caleg yang bersangkutan.

“Sekarang ini mulai marak ajakan melalui SMS,” terang dia.

Kampanye melalui SMS yang isinya mengajak itu tidak hanya dia terima satu kali saja. Namun dalam sehari bisa sepuluh kali. “Saya tidak kenal dengan calegnya. Kok bisa ya tahu dengan nomer HP saya,” imbuh dia.

Kampanye lewat SMS itu tidak hanya dia sendiri yang menerima. Namun juga beberapa tetangganya mengaku menerima SMS tersebut.

Sementara itu, salah seorang anggota Panwas Kota Probolinggo, Putut Gunawarman saat dikonfirmasi mengatakan, jika pihaknya tidak bisa melakukan tindakan. Alasannya, hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur.

“Sampai sekarang belum ada aturan yang melarang melakukan kampanye menggunakan jejaring social. Sehingga kita tidak bisa melakukan tindakan sanksi,” tandasnya. =Muhammad Sugianto

AJANG KAMPANYE: Masih banyak caleg menggunakan Jejaring sosial untuk memilih, meski hari tenang.

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 9 APRIL 2014 NO. 0338| TAHUN III

13

Mobil Plat Merah Dibobol Maling Saat Korban Makan Siang di Warung PROBOLINGGO - Sebuah mobil dinas milik kantor penanaman modal dan perijinan kabupaten Probolinggo, di bobol maling dengan memecahkan kaca belakang. Mobil jenis carry warna biru dengan nopol N 342 QP itu, di parkir di barat SPBU Klaseman Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo.

Dalam kejadian itu, sebuah tas warna hitam milik Kasi Pelayanan dan Pemprosesan Perijinan yang berisi dokumen penting, uang tunai dan kunci berkas kantor akhirnya raib di bawa kabur oleh orang yang tak bertanggung jawab. Peristiwa itu terjadi, Selasa (8/4/2014) sekitar pukul 11.30 WIB. Menurut Triyono Kasi Pelayanan dan Pemprosesan Perijinan menyebutkan, saat itu pihaknya bersama temantemannya sedang istirahat untuk melakukan makan siang di warung utara jalan. Mobil itu di parkir dengan lokasi warung berjarak sekitar sepuluh meter.”Kami sewaktu pulang dari meninjau lokasi untuk melakukan usaha dan proses ijin,”ucapnya.

Dia tidak menyangka, kalau sepulang melakukan survei lokasi, tas yang berisi dokumen penting di bawa kabur dengan cara memecahkan kaca belakang mobil yang di tumpanginya.”Tas itu, sama saya di letakan di dalam mobil di bawah kursi. Sedangkan punya teman, di bawa ke warung,”jelas Triyono.

Triyono menambahkan, setelah melakukan makan siang, rombongan rencananya melanjutkan pekerjaan di kantornya di jalan Raya Dringu.

Namun, ketika pintu mobil di buka, tas miliknya dan kaca

belakang terlihat sudah dalam keadaan pecah.“Kemungkinan, pelaku ini keluar lewat pintu mobil sebelah kiri. Karena kursi yang saya tempati sudah rusak,”paparnya.

Saat itu, salah satu teman-

nya dari Kantor Penanaman Modal Dan Perijinan Kabupaten Probolinggo langsung menghubungi petugas Polsek Gending. Selang beberapa menit, dua petugas datang kelokasi untuk melakukan

identifikasi. ”Kasus ini masih kita selidiki dulu, mudah-mudahan ada perkembangan,”pungkas Kapolsek Gending AKP Sunaryo saat di lokasi. =Mahfud Hidayatullah

Kurangi Tumpukan Sampah TPA

Undang Tukang Becak dan Paguyuban Sampah PROBOLINGGO – Persoalan sampah memang tidak habishabisnya. Untuk mengantisipasi tidak muatnya tumpukan sampah yang ada di TPA yang berada di Jalan Lingkar Utara (JLU), BLH Kota Probolinggo mengundang para tukang becak serta paguyuban sampah Kota Probolinggo.

Pertemuan itu dikemas dengan sosialisasi tentang peng-

gunaan komposter aerop yang digelar oleh BLH melalui bidang P3KLH Kota Probolinggo.

“Persoalan sampah ini sangat penting. Makanya kita mengumpulkan para tukang becak dan paguyuban sampah Kota Probolinggo,” ujar Nurhadi salah satu staf P3KLH Kota Probolinggo kepada wartawan, Selasa (8/4).

Menurut dia, persoalan

sampah yang ada di TPA tersebut sangat cepat menumpuk. Bahkan, kondisinya kini tidak muat lagi.

Untuk memanfaatkan keberadaan sampah itu dengan memanfaatkan alat komposter aerop.

Alat tersebut akan diberikan secara gratis oleh BLH kepada masyarakat. “Alat ini akan diberikan secara gratis,” tandasnya.

Salah seorang staf UPTD

PSL Sampah dan Limbah, Sita menjelaskan, sampah –sampah itu bisa dijadikan kompos.

Salah satu pengomposan itu dengan menggunakan komposter aerop.

“Untuk menggunakan komposter aerop itu hanya membutuhkan drum plastic, paralon ukuran 1,5 dim, jaring halus, sampah organik, alat pengaduk,

dan cetok,” katanya.

Menurut dia, untuk menempatkan komposter aerop itu harus di tempat terbuka yang tidak terkena air hujan. Selain itu, tempatnya juga harus lebih tinggi dan harus mempunyai drainase yang baik. Tujuannya agar proses pengomposan itu bisa berjalan dengan baik. =Muhammad Sugianto

14

KORAN MADURA

Probolinggo

RABU 9 APRIL 2014|NO. 0338|TAHUN III

100 Unit Koperasi Belum Ada Pengajuan Badan Hukum PROBOLINGGO - Target pendirian koperasi baru di Kabupaten Probolinggo tahun 2014 sebanyak 100 unit. Sayangnya, hingga saat ini belum satu pun Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop, UKM) Kabupaten Probolinggo mengeluarkan badan hukum sebagai tanda disahkannya koperasi yang baru.

Kepala Dinas Koporesai Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UMKM) Kabupaten Probolinggo, Sidik Wijanarko membenarkan perihal belum dikeluarkannya badan hukum. Menurutnya, sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pendirian koperasi baru harus diawali dengan pengajuan pra koperasi. Selanjutnya, pihaknya mengeluarkan surat ijin operasional atau pra koperasi.

“Pra koperasi merupakan ijin awal pendirian koperasi baru.

Meskipun belum koperasi penuh,” katanya kepada wartawan, Selasa (8/4).

Menurutnya, ijin operasional

atau pra koperasi sendiri berlaku selama tiga bulan sejak ditandatangani pra koperasi. Setelah habis ijin operasional, koperasi kemudian mengajukan permohonan pengesahan badan hukum yang sebelumnya dilakukan peninjauan layak atau tidak dikeluarkan badan hukum oleh Diskop dan UKM. “Kalau layak disahkan, kita berikan rekomendasi kenotaris untuk dibuatkan akta notaris, selajutnya kami sahkan,” terang Sidik Wijanarko.

Sampai saat ini, sudah ada 16 ijin operasional atau pra koperasi sudah dikeluarkan. Dari semua ijin pra koperasi itu, belum ada

satu pun yang dikeluarkan badan hukumnya. “Ada yang belum layak. Ada pula yang belum sampai tiga bulan,” paparnya.

Saat ini, Diskop dan UKM baru mengeluarkan dua rekomendasi pengesahan koperasi kepada dua koperasi yang ijin operasionalnya dikeluarkan tahun lalu. “Sekarang ada yang sedang diproses di notaris yakni koperasi di Kecamatan Paiton dan Maron. Keduanya sudah layak dan tinggal menunggu dari notaris,” ucapya.

Ia menambahkan, pihaknya tidak serta mengeluarkan badan hukum. Pihaknya khawatir badan hukum yang sudah terlanjur dikeluarkan dimanfaatkan pihakpihak tertentu terutama sebagai usaha pribadi yang berujung pada praktik rentenir yang berkedok koperasi.

“Kami khawatir koperasi hanya dibuat kedok usaha, tetapi praktiknya rentenir. Makanya kami perketat pendirian koperasi,” tegas Sidik Wijanarko.

Mantan staf Bappeda ini, menyebutkan koperasi yang sudah terlanjur dikeluarkan badan

hukumnya, maka sulit dibubarkan. “Banyak proses yang harus dilalui. Makanya kita tidak ingin badan hukum hanya formalitas.

Kalau memang sudah jalan, baru kita keluarkan,”imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Ahmad Badawi mengatakan pendirian badan hukum sejatinya adalah proses formalitas.

Seharusnya penakanan dari Diskop dan UKM adalah penertiban koperasi-koperasi yang saat ini memasang bunga yang sangat tinggi atau kerap disebut rentenir.

Ia mengingatkan Diskop dan UKM harus lebih selektif mengeluarkan badan hukum.

Jangan sampai ada kepentingan pribadi yang membuat koperasi yang selanjutnya dibuat usaha pribadi. “Yang ujung-ujungnya akan memberikan bunga tinggi kepada masyarakat,”pungkas Badawi. =Mahfud Hidayatullah

PEMILU

Ribuan Anggota Linmas Siap Amankan TPS

PROBOLINGGO – Ribuan anggota satuan perlindungan masyarakat (linmas) yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah disiapkan untuk membantu Polri/TNI dalam pengamanan pemilihan umum legislatif 2014.

Setiap tempat pemungutan suara (TPS) akan ditempatkan anggota Linmas.

Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Probolinggo, Budi Suharjo, mengatakan, peran anggota Linmas dalam membantu

pengamanan Pemilu diatur dalam UU nomor 8 tahun 2012 dan Permendagri Nomor 10/2009.

“Kedua peraturan itu menyebutkan fungsi Linmas untuk membantu pengamanan Pemilu.

Termasuk penempatan dua ang-

gota Linmas di setiap tempat pemungutan suara (TPS),” katanya kepada wartawan, Selasa (8/4).

Pihaknya menjamin kiprah para anggota Linmas tetap dalam koordinasi pejabat Polri/TNI setempat. Karenanya, menurut dia, para anggota Linmas merupakan warga sipil terlatih yang siap membantu personel Polri/TNI menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

“Para anggota Linmas harus cepat tanggap atau responsif terhadap semua potensi gangguan kamtibmas.

Karena itu, para anggota Linmas harus terus meningkatkan kemampuan pribadi dan selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan lainnya,”tandas Budi Suharjo.

Budi Suharjo menyebutkan, sedikitnya 4.600 petugas dari unsur Linmas Kabupaten Probolinggo disiagakan dalam pemilu Legislatif 9 April mendatang. Ribuan petugas ini bakal di fungsikan sebagai pengamanan tidak langsung di sekitar tempat pemungutan suara (TPS).

Meski hanya sehari bertugas, peran Linmas diharapkan mampu

mengendalikan situasi keamanan.

Masing-masing TPS rencananya akan dijaga oleh dua orang petugas sementara 5 petugas lainnya yang berada di desa sebanyak 330 desa dan kelurahan.

“20 petugas di 24 kecamatan dan 50 petugas di Kantor Kabupaten, daerah yang bakal di cover 2.300 TPS,”paparnya.

Ia mengatakan, jumlah itu belum ideal jika melihat cakupan TPS dan wilayah yang luas. Namun, jumlah petugas cukup untuk mendukung keamanan di bawah kendali Polres Probolinggo.

“Petugas Linmas, sudah kita siapkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemilih di setiap TPS, sifatnya membantu pengamana tidak langsung,”terang Budi Suharjo.

Untuk pengamanan Pileg, anggaran yang di keluarkan oleh Pemkab Probolinggo sebesar Rp 928. 439. 000 untuk semua kegiatan dan termasuk pengadaan baju seragam.“Kita nanti ada pemantauan dan penghitungan cepat,”pungkasnya. =M.Hisbullah Huda

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

RABU 9 APRIL 2014 No. 0338 | TAHUN III

RABU 9 APRIL 2014 | No. 0338 | TAHUN III

Milan Impresif, Juve Dekati Juara ROMA - Penampilan AC Milan dalam empat laga terakhir semakin impresif. Dari empat laga, mereka tidak terkalahkan dengan meraih tiga kemenangan dan satu kali imbang. Terakhir, anak-anak asuh Clarence Seedorf itu memetik kemenangan tipis 2-1 atas Genoa dalam lanjutan Liga Serie A Italia di Stadio Cumunale Luigi Feraris, Senin (7/4) waktu setempat atau Selasa (8/4) dini hari WIB. Ini adalah kemenangan ketiga secara beruntun “I Rossoneri” mengandaskan Fiorentina dan Chievo dalam dua partai sebelumnya. Sebelumnya lagi, mereka bermain imbang. Total dalam empat laga terakhir, mereka mengumpulkan 10 poin dari 12 poin yang seharusnya didapat.

Dengan tambahan tiga poin ini, Milan memang masih bertengger di urutan ke-11 klasemen sementara dengan 45 poin.

Tetapi jumlah poin mereka sama dengan Torino yang berada satu strip di atasnya tetapi kalah dalam selisih gol dan hanya terpaut lima angka dari peringkat keenam sebagai jatah terakhir menuju Liga Europa musim depan. Sementara, Genoa masih

tertahan di posisi ke-13 dengan raihan 39 angka.

Tampil sebagai tim tamu tidak menyurutkan motivasi Milan untuk tampil terbuka. Keberanian mereka pun terbayar setelah sukses meraih keunggulan pada menit ke-20. Adalah Adel Taarabt yang memecahkan kebuntuan melalui sepakan kerasnya yang mengarah ke sisi kiri gawang Genoa kawal Mattia Perin.

Unggul satu gol, Milan semakin bernafsu menambah gol. Namun, mereka baru bisa menggandakan kedudukan ketika laga memasuki menit ke-56. Kali ini giliran Keisuke Honda, yang memberikan konstribusi lewat golnya. Pemain andalan Jepang itu sukses lolos dari jebakan offside dan menyambut operan Taarabt. Honda kemudian melepaskan tendangan chip yang gagal dihalau Perin.

Meski ketinggalan dua gol, Genoa enggan menyerah begitu saja. Mereka sukses memperkecil kedudukan lewat Marco Motta.

Bek Genoa itu melepas tembakan voli setelah memanfaatkan sepak pojok rekannya. Bola merangsek

ke sisi kiri gawang Abiatti. Namun, hingga laga usai tim tuan rumah tetap gagal menyarangkan gol tambahan.

Sementara itu, Juventus semakin mendekat gelar juara Seire A Italia (scudetto) ketiga secara beruntun setelah pada laga lain, Juventus mengukir kemenangan 2-0 atas Livorno. Berlaga di Juventus Stadium, Selasa (8/4) dini hari WIB, “La Vecchia Signora” tidak menemui kesulitan berarti dalam merengkuh tiga poin mereka.

J u v e membuka ke u n g g u l a n ketika setengah jam laga berajalan melalui Fernando Llorente. Sepakan spektakulernya dari sudut sempit memanfaatkan sodoran Tevez, mengejutkan Francesco Bardi sehingga harus merelakan gawangnya dirobek oleh striker asal Spanyol itu. Hanya berselang tiga menit, “Bianconeri” sukses menggandakan kedudukan dan lagilagi lewat Llorente. Tandukan keras mantan bintang Athletic Bilbao itu tidak mampu dihalau Bardi. =ESPN/AJI

PEMAIN AC MILAN merayakan gol yang dicetak Adel Taarabt (dua dari kanan) di menit ke-20. Milan Mengalahkan Genoa 2-1.

LIGA PRIMER INGGRIS

Cetak Dua Gol, Emmanuel Adebayor Puji Tim Sherwood LONDON - Penyerang Tottenham Hotspur Emmanuel Adebayor memuji peran pelatihnya Tim Sherwood dalam kebangkitan karier sepakbolanya. Pemain internasional Togo ini mencetak dua dari lima gol Tottenham ke gawang Sunderland pada lanjutan Liga Utama Inggris di White Hart Lane, Selasa (8/4) dini hari WIB kemarin. Tiga gol lainnya masing-masing dicetak oleh Harry Kane, Christian Eriksen, dan Gylfi Sigurdsson.

Adebayor menjadi pilihan utama di lini depan Tottenham sejak kursi kepelatihan klub London Utara itu diambil alih Tim Sherwood. Semasa klub berjulukkan “The Lilywhites” itu dilatih Andre Villas-Boas, Adebayor menjadi langganan duduk di bangku cadangan. Tanpa Adebayor, Tottenham hancur lebur yang berujung pada pemecatan Villas-Boas dari White Hart Lane.

Selama paruh kedua musim ini, Adebayor kemudian menjadi tulang punggung Tottenham. Dia pun membalas kepercayaan Sher-

wood itu dengan gol demi gol yang lahir dari mantan pemain Arsenal ini. “Saya ini seorang pemain. Dia memainkan saya dan saya mencetak gol. Saya berharap dia bertahan di klub ini,” kata Adebayor.

Dia melanjutkan, “Dia sangat

berperan dalam kehidupan saya.

Ketika semua orang melupakan saya, dia mengembalikan kehidupan saya. Saya menghormatinya sebagai seorang pelatih dan sebagai seorang pesepakbola.

Hari ini saya sangat bahagia

karena kembali ke lapangan, mencetak gol demi gol. Masih ada lima pertandingan sisa, mari kita fokus dan menunggu apa yang terjadi pada musim panas nanti.”

Sedangkan pemain Tottenham lainnya Christian Eriksen yang ikut mencetak gol pada laga itu mengaku sangat senang dengan perkembangan timnya. Mereka sudah mengatasi berbagai masalah untuk terus bersinar di laga-laga krusial.

“Menurut saya, semua orang ingin menunjukkan bahwa kami terdampak oleh berita yang ditulis media massa. Kami memainkan gaya permainan kami, seperti yang Anda lihat hari ini. Tidak sulit bagi kami untuk fokus pada urusan kami. Apapun yang terjadi di luar klub atau di dalam klub, tentu saja kami mendengar dan membacanya. Tetapi kami tetap bersikap profesional dan hanya bermain sepakbola,” kata mantan pemain Ajax Amsterdam itu.

Sementara itu, pelatih Sunderland Gustavo Poyet mengaku hanya butuh mukjizat bagi timnya untuk lolos dari degradasi

musim ini, menyusul kekalahan telak 1-5 dari Tottenham Hotspur itu. Pada laga itu, tim berjulukkan “The Black Cats” itu sempat unggul terlebih dahulu berkat gol Lee Cattermole. Sayang, mereka kemudian disikat lima gol.

Hasil ini membuat Sunderland semakin terpuruk di dasar klasemen sementara Liga Utama Inggris dengan 25 poin. “Kami butuh mukjizat. Kami butuh sesuatu yang sangat unik. Kalau tidak, mustahil kami bisa bertahan,” ujar mantan pemain Chelsea asal Uruguay itu.

Dia pun mengaku bertanggung jawab atas kekalahan ini. “Sangat sulit diterima.

Sulit dibayangkan perasaan pendukung yang datang jauh-jauh untuk mendukung tim ini. Tidak ada tempat untuk menyembunyikan diri. Saya bertanggung jawab karena sayalah yang menjadi pelatih. Saya akan menerima apa pun keputusan klub,” ujarnya. =SKY SPORTS/AJI

16

KORAN MADURA

RABU 9 APRIL 2014 | No. 0338 | TAHUN III

64 HARI LAGI

CETAK DUA GOL, EMANUEL ADEBAYOR PUJI TIM SHERWOOD

MILAN IMPRESIF JUVENTUS DEKATI JUARA OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

Olahraga KORAN MADURA

16

RABU 9 APRIL 2014 | No. 0338 | TAHUN III

Barcelona Harus Cetak Gol Cepat

MADRID - Gelandang Barcelona Xavi Hernandez mengaku mereka sangat termotivasi untuk mengalahkan Atletico Madrid pada leg kedua babak perempat final Liga Champions di Vicente Calderon pada Rabu (9/4) malam waktu setempat atau Kamis (10/9) dini hari WIB. Barcelona, kata Xavi, akan berjuang mencetak gol pertama pada laga ini. Pasalnya gol cepat akan menjadi kunci untuk maju ke semifinal.

Pada leg pertama pekan lalu di Camp Nou, Barcelona ditahan imbang 1-1 oleh Ateltico. Dengan hasil ini, Atletico diuntungkan gol tandang. Anak-anak asuh Diego Simeone itu hanya butuh hasil imbang tanpa gol untuk melaju ke semifinal. Sebaliknya, “El Barca” harus menang 1-0 atau minimal imbang dengan lebih dari satu gol untuk masuk ke empat besar.

Dalam dua musim terakhir, Atletico menjadi sangat tangguh di La Liga Spanyol. Kehadiran Atletico membuat persaingan di La Liga tidak lagi dimonopoli oleh Real Madrid dan Barcelona. Terbukti pada musim ini, ketiga tim ini menghuni tiga peringkat teratas La Liga.

Atletico berada di puncak, diikuti Barcelona dan Madrid di tempat kedua dan ketiga. Dalam empat laga terakhir, Atletico selalu bermain imbang dengan Barcelona.

Untuk menuai hasil yang diharapkan di Vicente Calderon, Xavi dan kawan-kawan akan menyerang dari awal. “Kami ingin dapat hasil yang lebih bagus. Hasil imbang 1-1 tidak terlalu bagus, tetapi kami datang ke sana dengan penuh motivasi dan semangat untuk meraih kemenangan. Kami adalah sebuah tim yang dibentuk untuk menyerang dan mencetak gol.

Sedangkan lawan kami lebih bersifat menunggu. Kami harus mencoba mencetak gol lebih cepat. Kami tidak melakukan itu dalam empat pertandingan sebelumnya. Kami akan melihat bagaimana reaksi mereka. Gol cepat akan menjadi kunci pertandingan tersebut,” kata Xavi.

Xavi mengakui, mereka sedang menghadapi pekan-pekan yang sangat penting baik di Liga Champions maupun di La Liga. Akhir pekan mendatang, mereka menghadapi tim papan bawah Granada pada Sabtu (12/4) lalu kemudian bermain di final Copa del Rey melawan

Real Madrid pada Rabu (16/4) pekan depan.

“Laga ini (melawan Atletico) penting karena sangat menentukan keberlangsungan kami di Liga Champions. Kemudian kami akan bermain melawan Granada dan final Copa del Rey. Ini tujuh hari yang sangat menentukan untuk kami musim ini,” imbuhnya.

Pada laga nanti, Atletico kemungkinan tidak akan diperkuat oleh Diego Costa yang mengalami cedera pada leg pertama pekan lalu. Selain Diego Costa, Arda Turan masih diragukan tampil pada laga nanti karena masih mengalami cedera yang didapat saat timnya menang 1-0 atas Villarreal akhir pekan silam.

Meski tanpa pemain-pemain ini, Atletico tetap yakin bisa mengatasi Barcelona pada laga nanti. Pasalnya mereka lebih bermain sebagai sebuah tim. “Bila kami tidak diperkuat pemainpemain penting, maka tim ini harus berjuang bersama untuk memenangkan pertandingan. Bila pemain-pemain kunci itu tidak bisa tampil, maka pemain lain yang menggantikannya juga akan bekerja keras guna membantu kemenangan tim. Yang terpenting adalah tim ini berada pada penampilan terbaiknya untu memenangkan pertandingan,” kata penyerang Atletico Adrian Lopez. =ESPN/AJI

DATA DAN FAKTA Barca belum pernah kalah pada babak perempat final Liga Champions sejak April 2003 - menang 8 kali dan imbang 7 kali. Namun Barca hanya menang dua kali dari 7 laga melawan sesama klub Spanyol.

Atletico paling sedikit kebobolan dari semua kontestan Liga Champions musim ini (5 gol dari 9 pertandingan) Lionel Messi sudah mencetak 19 gol dalam 20 partai awal di Liga Champions Atletico memenangi semua empat laga kandang mereka di Liga Champions musim ini, memasukkan 13 gol dan hanya kecolongan dua gol.

RABU

KORAN MADURA

9 APRIL 2014 No. 0338 | TAHUN III

RABU 9 APRIL 2014 | No. 0338 | TAHUN III

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

T! INGA

92014

APRIL

PKB Diprediksi Salip Demokrat Hasil Pemilu Bisa Berbeda Jika Kondisi Tidak Normal

I

IKUT

10 2014 HITUNG

APRIL

PAT CE

Sajian Khas Pemilu 2014 Hitung Cepat KORAN MADURA untuk Pemilu Legislatif 2014

SUMENEP- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diperkirakan akan memperoleh dua kursi untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan XI/Madura pada Pemilu Legislatif (Pileg) yang akan digelar hari ini. Sementara Partai Demokrat yang pada pemilu 2009 memperoleh dua kursi pada pemilu kali ini diperkirakan hanya akan memperoleh satu kursi.

Hasil survei Proximity 1020 Maret 2014 menyebutkan, untuk delapan jatah kursi DPR RI, PKB akan memperoleh dua kursi utuh dengan perolehan dukungan 32 persen disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diperkirakan akan memperoleh satu kursi utuh dengan dukungan 19,8 persen dan satu kursi dari sisa suara (7,3 persen).

Sedangkan lima kursi lainnya, akan direbut oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Golkar yang masing-masing satu kursi dari sisa suara.

Sedangkan untuk kursi DPRD Jawa Timur dengan jatah 10 kursi, PKB juga diperkirakan memperoleh tiga kursi utuh dengan perolehan dukungan mencapai 31,7 persen.

Sisanya, PDI Perjuangan memperoleh satu kursi utuh (18,6 persen) dan satu kursi sisa suara (8,6 persen), PPP dan Partai Demokrat masing-masing satu kursi utuh dengan perolehan dukungan 11,8 persen dan

10 persen serta tiga kursi sisa yang akan direbut Partai Gerindra (8.6 persen), Partai Golkar (6,2 persen) dan Partai Keadilan Sejah tera (PKS) yang memperoleh dukungan 4,1 persen.

Perolehan kursi partai bentukan Gus Dur itu di luar perkiraan.

Sebab, pada pemilu 2009 lalu, PKB hanya memperoleh satu kursi untuk DPR RI dan dua kursi untuk DPRD Jawa Timur.

Partai itu, diperkirkan memperoleh keuntungan dari sejumlah partai politik basis dukungan

massa kelompok nahdliyin (warga NU) yang dinyatakan tidak lolos verifikasi seperti Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dan beberapa partai lain dengan basis dukungan yang sama.

Hasil survei itu juga menyebutkan, calon anggota legislatif (caleg) dengan perkiraan elektabilitas (pilihan pemilih) tertinggi untuk DPR RI dan DPRD Jawa Timur Dapil Madura.

Untuk caleg DPR RI, elekta-

bilitas tertinggi diperoleh KH. Kholilurrahman (PKB) sebanyak 14,8 persen, disusul MH. Said Abdullah (PDIP) sebanyak 14,2 persen, Achsanul Qosasi (Partai Demokrat) sebanyak 7,4 persen dan KH. Syafik Rofii (PKB) sebanyak 4,5 persen.

Sedangkan untuk caleg DPRD Jawa Timur, elektabilitas tertinggi diperoleh Badruttamam (PKB) dengan elektabilitas 5 persen, disusul Hunain Santoso (PDIP) sebanyak 3,6 persen, Hj. Dewi Kholifah sebanyak 3,1 persen, Musyaffak Noer (PPP) sebanyak 2,5 persen dan Abdul Hafid (PDIP) sebanyak 2,4 persen.

Perkiraan perolehan kursi, baik DPRD Jawa TImur maupun DPR RI itu, dimungkinkan tidak akan mengalami perbedaan signifikan dengan hasil pemilu sebenarnya, karena survey tersebut dilaksanakan antara tanggal 10 hingga 20 Maret lalu atau tidak sampai satu bulan sebelum pemungutan suara.

Menurut Direktur Proximity, Whima Edi Nugroho, perubahan perolehan suara itu akan terjadi jika terjadi hal-hal yang tidak normal, seperti kecurangan, intimidasi oleh pihakpihak tertentu serta adanya politik uang. “Kalau pemilu berlangsung secara normal, kami yakin hasilnya tidak akan jauh dari hasil survei yang kami lakukan,� katanya.

Untuk diketahui survei jumlah responden 1600 orang, unit sampel rumah tangga, metode sampling menggunakan multistage random sampling dengan wilayah survei Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep. Sementara margin error 2,45 persen (convident interval 95%) =g.mujtaba

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 9 APRIL 2014|NO. 0338|TAHUN III

MADURA

SUMENEP

RABU 9 APRIL 2014 No. 0337 | TAHUN III

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pembahasan Anggaran Terganjal Pemilu

PERANGI POLITIK UANG. Pengawas pemilu meneriakkan anti politik uang saat menggelar konvoi keliling Kota Sumenep, Selasa (8/4).

Marak Kampanye Terselubung Warga Kepulauan Terancam Banyak Tak Nyoblos SUMENEP – Sekalipun tiga hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu legislatif pada hari ini dinyatakan hari tenang dan dilarang ada aktivitas kampanye, namun ajakan untuk memilih caleg tertentu masih marak terjadi, seperti melalui jejaring sosial dan silaturahmi secara personal.

Panwaslu mengakui adanya kampanye terselubung pada hari tenang. Namun, Ketua Panwaslu Sumenep Zamrud Khan mengaku mengalami kesulitan untuk menindak pelaku kampanye di jejaring sosial karena memang tidak ada regulasi yang jelas.

“Pada prinsipnya, terkait kampanye terselubung lewat mobil dan jejaring sosial, hingga saat ini masih belum ada aturan yang jelas. Itu sebenarnya ranah Komisi Penyiaran tatkala menyangkut elektronik,” katanya, Selasa (8/4).

Tetapi jika kampanye terselubung dengan cara mobilisasi massa, dipastikan tidak akan luput dari pengawasan Panwasli.

Selain mengefektifkan Panwascam dan PPL, Panwaslu juga menurunkan banyak relawan.

“Kalau kampanye model silaturahmi kami bisa menjangkau, bahkan petugas kami di beberapa daerah sudah melaporkan beberapa temuan, termasuk kawalan itu diefektifkan. Karena kadang menjadi alasan kampanye terselubung para calon anggota legislatif untuk tetap bisa berkampanye kepa-

da masyarakat, diduga pelanggaran para calon anggota legislatif ini sengaja melakukan hal tersebut karena waktu pencoblosan yang semakin mepet sementara selama sosialisasi kurang optimal,” ujarnya.

Konvoi Panwaslu Guna mempertegas penolakan terhadap politik uang (money politic), Panwaslu melakukan konvoi keliling Kota Sumekar, kemarin sekitar pukul 11.00 dimulai dan berakhir di Kantor Panwaslu.

“Ini konvoi besar-besaran yang dilakukan oleh Panwaskab, Panwascam dan PPL agar masyarakat sadar bahwa politik uang telah menciderai demokrasi. Sehingga ajang seleksi wakil rakyat yang dilakukan lima tahunan ini menjadi pemimpin yang bersih dan punya dedikasi terhadap rakyat bukan hanya terhadap parpol,” terangnya.

Terancam Sementara itu, banyak warga kepulauan dimungkinkan banyak tak menggunakan hak pilihnya

pada hari ini. Hingga H-1 pelaksanaan pemilu legislatif, warga kepulauan yang merantau ke luar kota dan negeri sebagian besar belum pulang ke kampung halamannya.

“Kalau di Masalembu, hanya sebagian yang pulang, Mas. Kebanyakan mereka tidak pulang, apalagi bagi yang ada di Malaysia maupun Arab Saudi. Sebab harus membutuhkan biaya yang tidak sedikit kalau pulang ke pulau,” kata Sholeh, warga Pulau Masalembu, Selasa (8/4).

Sebagian besar warga kepulauan merantau ke Jakarta, Bali, Kalimantan, dan laur negeri.

“Saya juga tidak tahu sebabnya mungkin karena setiap momentum pemilu, mereka pikir tidak ada dampak yang cukup signifikan. Memilih atau tidak itu sama saja. Sehingga mereka lebih memilih tidak pulang dan asyik bekerja,” jelasnya.

Hal serupa juga terjadi dibeberapa daerah yang lain, seperti Pulau Giligenting, Raas, Sapeken, Kangayan, Arjasa, dan pulau lain.

Sumber yang didapat Koran Madura dari beberapa pulau tersebut, rata-rata hanya 3 hingga 5 persen saja mereka yang memilih pulang.

“Di sini mungkin hanya 3 persen saja Mas yang pulang, selebihnya tidak pulang,” ucap Sukron, warga Sapeken. =SYAMSUNI/ALI RIDHO/MK

SUMENEP - Pembahasan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) sampai saat ini masih belum dilakuka pembahasan. Padahal berkas pengajuan anggaran sudah masuk sejak sekitar satu mingu yang lalu. Belum dilakukan pembahasan disebabkan wakil dewan sibuk dengan pelaksanaan pemilu legislatif.

Sekretaris Komisi A DPRD Sumenep Moh Riadi mengakui jika pengajuan anggaran pemilihan kepala desa (pilkades) serentak sudah masuk ke Komisi A DPRD. “Kalau pemberkasannya sudah kami terima sekitar satu minggu yang lalu,” katanya.

Menurut Politisi PKS, pembahasan di legislatif akan dilakukan setelah pesta demokrasi hari ini. “Kami kira kalau dibahas sebelum pelaksanaan pileg dan DPD waktunya sangat tidak memungkinkan,” terangnya.

Sebab, menurutnya, banyak anggota dewan utamanya komisi A yang kembali mencalonkan lagi. “Tidak bisa dipungkiri, jika saat ini masih banyak anggota lainnya yang konsen menghadapi pileg,” ujarnya.

Jika dipaksakan dilakukan pembahasan sebelum pelaksanaan pileg, pihaknya khawatir tidak akan maksimal.

“Bukannya tidak bisa dilakukan sebelum pileg, namun kami khawatir tidak akan selesai, sebab waktunya sangat singkat,” teranganya.

“Kami akan segera melakukan koordinasi dengan tamantaman di komisi, sehingga pelaksaan pilkades dapat berjalan sesuai yang telah ditentukan oleh pemkab,” janjinya.

Jika dalam waktu setelah pelaksanaan pileg tidak memungkinkan untuk melakukan pembahasan, maka terpakda pembahasan anggaran pilaksaan pilkades akan dibahas menjelang pembahasan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) mendatang. “Kalau pelaksaan pembahasan, kami kira yang peting tidak melebihi pembahadan PAK, dalam aturan yang berlaku itu dibolekan,” tukasnya.

Sementara Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Setkab Sumenep Moh. Ramli mengatakan bahwa pilkades serentak direncanakan akan dilangsungkan pada bulan Oktober mendatang. “Atau paling lambat bulan November,” imbuhnya.

Anggaran pilkades serentak itu dipastikan diambil dari APBD kabupaten. Semua kebutuhan terkait berjalannya pilkades serentak tersebut akan dibiayai dari dana APBD, mulai dari kelengkapan peralatan, honor panitia, pengamanan serta pelantikan kepala desa terpilih. “Mudah-mudahan pembahasan di legislatif berjalan mulus,” imbuhnya.

Bila anggaran yang akan dibahas di gedung dewan disetujui oleh anggota legislatif, Ramli memastikan bahwa calon yang akan berpartisipasi dalam pilkades serentak itu tak akan dibebani biaya. “Kemungkinan tidak akan ada biaya dari calon kepala desa,” jelasnya.

Rencana anggaran yang di-

Sementara besaran untuk masing-masing desa dipastikan Ramli tidak sama, karena panitia penyelenggaran di desa tidak sama juga. Meski demikian, perkiraan sementara untuk masingmasing desa besaran anggaran pilkades tersebut di atas Rp 50 juta. layangkan kepada legislatif semula berjumlah Rp 1,8 miliar berubah menjadi Rp 7,5 miliar.

Hal itu berdasarkan pada UU Nomor 6/ 2014 tentang desa bahwa semua pembiayaan pelaksanaan pilkades dibiayai dari APBD. Sementara besaran untuk masing-masing desa dipastikan Ramli tidak sama, karena panitia penyelenggara di desa tidak sama juga. Meski demikian, perkiraan sementara untuk masing-masing desa besaran anggaran pilkades tersebut di atas Rp 50 juta.

Rancangan panitia di desa yang telah sudah digodok pemdes adalah sama untuk semua desa sebanyak 5 orang.

Sedangkan anggota panitia di luar 5 orang itu di tiap desa tidak sama. “Itu dilakukan berdasarkan jumlah dusun di masing-masing desa,” pungkasnya. =JUNAEDI/Mk

SUMENEP

KORAN MADURA

RABU 9 APRIL 2014 NO. 0338| TAHUN III

C

PENGAMANAN PILEG

179 Personel dari Polda SUMENEP - Sedikitnya 179 personel dari Polda Jatim sudah siap mengamankan pagelaran pesta demokrasi yang akan berlangsung pada hari ini, 9 April 2014.

Personel Polda Jatim tiba di Mapolres Sumenep Senin 7 April 2014 sekitar pukul 19.00. Tidak selang begitu lama, pasukan orang nomor satu dilingkup Polda Jatim langsung diterjunkan ke 2798 TPS yang menyebar di 27 kecamatan.

BUKTI POLITIK UANG. Dua aktivis MATA (Masyarakat Transparansi) memperlihatkan bukti politik uang (money polytic) berupa amplop berisi uang dan gambar caleg saat melapor ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi Banten, di Serang, Banten. Empat orang caleg masing-masing Muhammad Rahayu (Partai Nasdem), Aeng Khaerudin (Demokrat), Hadi Mawardi (PAN), serta Hasan Sadjli (Golkar) dilaporkan telah membagikan sejumlah uang kepada konstituennya.

Perputaran Uang Dahsyat BPRS: Penarikan Dana Rp 4 Miliar Per Hari SUMENEP - Dalam seminggu terakhir, perputaran uang cukup dahsyat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar mencatat, penarikan dana hibah naik 20 hingga 25 persen per harinya.

“Transaksi BPRS Sumekar mengalami peningkatan menjelang pemilu. Saya tidak mau menyebut karena pemilu, tetapi sejak satu minggu ini, transaksi penarikan dana dari masyarakat dibanding dengan bulan atau tahun sebelumnya, dengan waktu yang sama, memang ada peningkatan, yakni kurang lebih dari 20 hingga 25 persen per harinya,” kata Direktur BPRS Bhakti Sumekar Novi Sujatmiko.

Kalau ditaksir dengan nominal uang penarikan itu kurang lebih sekitar Rp 4 miliar.

“Dibanding sebelumnya memang ada peningkatan dalam penggunanan dana hibah. Memang fluktuatif. Kalau diambil rataratanya, ada peningkatan kurang lebih 20 hingga 25 persen. Kalau tahun sebelumnya, hanya Rp 2,5 miliar saja,” jelasnya.

Kata Novi, laporan soal peng-

gunanan dana hibah dan perpuratan uang yang cukup dahsyat tersebut berdasarkan konsolidasi antara BPRS Sumenep dan kantor cabang yang ada di semua kecamatan. “Karena soal laporan ini, tidak hanya kami, tetapi dari hasil konsolidasi dengan pusat dan kantor cabang yang ada di kecamatan-kecamatan,” jelasnya.

Disingung soal uang pecahan yang mulai langka, Novi tidak menampik ketika ada beberapa nasabah menukar uang pecahan Rp 5.000, 10.000 hingga 20.000.

‘Tetapi dalam hal ini kami tidak bisa mengakomodir semuanya, sebab jumlahnya terbatas.

Kurang lebih Rp 100 juta jika para nasabah hendak menukar dengan uang pecahan tersebut,” terangnya.

Ketika ditanya apakah penurakan uang itu dilakukan tiap hari, Novi secara tagas menyata-

kan tidak setiap hari. “Karena ada aturan pembatasan dari BI terkait dengan uang pecahan. Artinya, yang melakukan penukaran secara akumulasi sejak dua bulan terakhir ini jumlahnya tidak lebih dari itu. Apalagi kami tidak mungkin punya uang pecahan sebanyak yang mereka inginkan,” tukasnya.

Soal gadai barang, kata Novi akhir-akhir ini juga ada peningkatan dari bulan-bulan sebelumnya. “Tetapi tidak terlalu signifikan, tetapi ada peningkatan soal pegadaian barang,” tambahnya.

Perlu Gerakan Bersama Menanggapi fenomena perputaran uang yang dahsyat dalam satu minggu terakhir ini, Sekretaris DPD KNPI Sumenep Fauzan meminta bank dan lembaga keuangan lain agar penarikan dana nasabah itu dibatasi.

“Jika memang menginginkan pemilu bersih, maka seharusnya dari semua elemen, termasuk juga bank harus ikut berpartisipasi menekan angka

kecurangan dari pemilu. Saya yakin, meningkatnya pengguanan dana hibah itu berkaitan dengan politik uang. Karena sudah menjadi tradisi, ada serangan fajar yang siap menjalar sebelum pemilu berlangsung,” jelasnya.

Oleh karena itu, bentuk antisipasi itu harus benar-benar dilakukan. Paling tidak, ada gerakan bersama untuk pemilu bersih, terutama dari politik uang.

“Panwaslu dalam gratifikasi ini harus meningkatkan kontrol, dan mungkin juga mengirim surat kepada para caleg untuk perhatikan gratifikasi karena ada potensi yang mengarah ke sana,” ujarnya.

Tetapi Fauzan juga minta, untuk menciptakan pemilu bersih yang beramartabat, beban pengawasan tidak hanya dibebankan kepada panwas. “Tetapi harus ada gerakan bersama, yakni masyarakat, elemen pemuda dan pihak-pihak yang lain, agar tujuan pemilu yang bersih dan jurdil itu terealisasi,” pintanya. =SYAMSUNI/MK

Dilangsungkannya petugas personel itu, menurut Marjoko untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana kekerasan yang dapat menciderai pelaksaan pileg lima tahunan itu.

“Itu kami lakukan sebagai antisipasi terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kapolres Sumenep Marjoko menjelaskan personel Polda Jatim memang sengaja langsung diterjunkan ke berbagai TPS. “Memang benar pasukan Polda Jatim langsung menuju TPS,” katanya.

Dilangsungkannya petugas personel itu, menurut Marjoko untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana kekerasan yang dapat menciderai pelaksaan pileg lima tahunan itu. “Itu kami lakukan sebagai antisipasi terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Sebab menurutnya, jika sampai terjadi kekerasan, pihaknya khawatir sampai menciderai terhadap pelaksaan pemilu. “Kami tidak ingin jika sampai terjadi kekerasan terhadap salah satu warga, apalagi sampai menggaggu terhadap pelaksanaan pikeg ini,” ungkapnya Selain pasukan dari Polda Jatim, pihak Polres Sumenp juga menerjunkan sebanyak 1.016 personel. =JUNAEDI

D

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 9 APRIL 2014 | No. 0338 | TAHUN III

Gugatan Ketua PPP Kandas Baharudin: Saya Belum Terima Salinan Putusan SUMENEP - Gugatan perdata Ketua DPC PPP Sumenep KH. Baharudin terhadap H. Sugianto, mantan Calon Bupati Sumenep periode 2010-2015, kandas di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Gugatan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep.

Pengadilan Negeri Sumenep menolak gugatan Baharudin kepada Sugianto yang meminta dana kontrak politik sebesar Rp 2,2 miliar saat pencalonan Bupati 2010 lalu. Penggugat meminta ganti rugi materiil karena tergugat dianggap ingkar janji (wanprestasi) terhadap kontrak politik yang telah dibuat bersama.

“Baharudin (penggugat) ini selalu mengatakan pada Sugianto, bahwa kontrak politik itu akan diamankan atau tidak akan direalisasikan, karena hanya sebagai formalitas. Ternyata berikutnya malah dijadikan gugatan dengan anggapan wanprestasi,” kata juru bicara Sugianto, Supandi.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan beberapa fakta hukum. Salah satunya, gugatan senilai Rp 2,2 miliar tersebut melanggar Pasal 35 ayat (1)

huruf b Undang-undang Partai Politik, yang menentukan bahwa sumbangan perorangan bukan anggota partai politik paling banyak Rp 1 milar dalam setahun.

Angka Rp 2,2 miliar itu muncul dalam kontrak politik yang dibuat antara tergugat dan penggugat.

Bahkan selain harus menandatangani kontrak politik, tergugat juga diminta menyetor uang Rp 250 juta ke PPP melalui pengurusnya. Uang itu dikatakan untuk mendapatkan rekomendasi DPP PPP. Saat kontrak politik dibuat, pengguat mengatakan bahwa kontrak politik itu hanya formalitas yang bertujuan untuk memperoleh rekomendasi dari DPP PPP. Disamping itu, selama masa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Sugianto yang maju sebagai calon bupati dari PPP juga telah mengeluarkan uang sebesar Rp 221 juta lebih,

untuk pembelian 28 sepeda motor untuk seluruh PAC PPP se-Kabupaten Sumenep. Namun pada saat pelaksanaan kampanye, penggugat juga telah mengambil alih 25 unit sepeda motor meski tanpa persetujuan tergugat.

“Pada saat kampanye, penggugat mengambil alih 25 unit sepeda motor itu, tanpa persetujuan tergugat. Setelah Pilkada selesai, kami mengirimkan surat, meminta agar penggugat mengembalikan 25 sepeda motor itu. Tapi tidak digubris,” terangnya.

Anehnya, meski tergugat tidak menang dalam pilbup, penggugat masih rutin meminta uang pada Sugianto. Penggugat beralasan masih terjadi kontrak politik antara penggugat dengan tergugat, hal itu dilakukan penggugat hingga 1 tahun pasca pilbup.

“Uang-uang yang keluar dari kami sama sekali tidak ada pertanggunggjawaban yang jelas.

Kalau memang untuk kepentingan partai, seharusnya kan ada pertanggungjawaban yang jelas.

Jadi tergugat ini merasa dijadikan mesin ATM oleh penggugat dengan senjata kontrak politik tersebut,” bebernya.

Karena gerah dengan kondisi tersebut, menurut Supandi, Sugianto memutuskan untuk menghentikan aliran dana pada penggugat. Sebab, Sugianto menduga, dana Rp 1,2 miliar yang terlah dikucurkan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun setelah aliran dana dari tergugat disetop, malah penggugat melaporkan tergugat pada PN Sumenep.

“Setelah kami memutuskan menghentikan pemberian dana yang sering diminta itu, ternyata Baharudin malah menggugat perdata soal wanprestasi kontrak politik itu ke Pengadilan Negeri Sumenep,” jelasnya.

Pengadilan Negeri Sumenep melalui putusan nomor 09/ Pdt.G/2011/PN.Smp tertanggal 18 Januari 2012, menyatakan menolak seluruh gugatan penggugat.

Penggugat kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Ternyata dalam putusan nomor 504/PDT/2012/PT.SBY, Pengadilan Tinggi justru menguatkan terhadap hasil putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sumenep.

Pasca banding yang diajukan

kandas, penggugat memutuskan tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian, putusan tersebut dinyatakan inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Karena keputusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, maka Sugianto meminta penggugat agar mengembalikan uang Rp 1,2 miliar yang sudah dikucurkan pada penggugat.

Bahkan jika dalam waktu 1 bulan dari sejak dikeluarkannya surat putusan itu, maka tergugat mengancam akan memproses secara hukum juga. “Kami berharap penggugat ini punya itikad baik dan mengembalikan uang Rp 1,2 miliar yang memang tidak pernah jelas rincian penggunaannya itu.

Kalau tidak mau ya terpaksa kami gugat ke pengadilan,” tegasnya.

Sementara Ketua DPC PPP Sumenep, Baharudin ketika dihubungi melalui telepon selulernya, enggan berkomentar banyak, dengan dalih pihaknya belum menerima salinan putusan PT. “Sampai saat ini saya belum menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi. Jadi saya tidak tahu, apa isi putusan itu,” katanya singkat. =JUNAEDI/MK

KADES TAK BERDINAS

LIBUR MELAUT DEMI PEMILU

SUMENEP – Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setkab Sumenep Moh. Ramli mengatakan, Pemkab tidak akan mencairkan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) jika aparat desa tidak berdinas. Beberapa waktu lalu, warga mengeluhkan balai desa yang sering tidak ada pegawainya. ”Yang jelas itu (kades tidak masuk kantor) sudah pelanggaran. Sedangkan pelanggaran itu pasti ada sanksinya. Sehingga jika sudah jelas aparat desa itu tidak pernah masuk, maka kami tidak akan segan untuk tidak mencairkan dana TPAPD-nya,” ancamnya, Selasa (8/4).

Jarang tidaknya aparat desa masuk kantor, kata Ramli, diketahui dari absensinya. ”Setiap bulannya kan desa harus membuat laporan dengan cara menyetorkan absensinya aparatur, jadi semuanya disitu pasti ketahuan, siapa yang rajin dan yang tidak,” terangnya.

Menurutnya, balai desa harus ditempati karena tiap tahunnya ada anggarannya. ”Kami setiap tahunnya tidak tutup mata, jika tidak ada balainya, maka kami berikan bantuan pembangunan, dan jika ada maka kami berikan bantuan rehab,” terangnya.

Namun, jam kerja balai desa berbeda dengan jam dinas pada biasaya. Sebab masih banyak bimbingan yang harus dilakukan terhadap masyarakat langsung. ”Kalau jamnya dinas kan dari pukul 7 sampai pukul 3, kalau di kantor desa bisa saja 24 jam, karena yang terpenting itu adalah pelayanan dan bimbingan terhadap masyarakat,” terangnya. =JUNAEDI/MK

Nelayan tradisional memperbaiki pukat jaring yang rusak usai menangkap ikan, Selasa (8/4). Para nelayan mengaku sejak dua hari sebelum pemilu tanggal 9 April, sebagian besar nelayan sudah libur melaut dan mereka pulang ke desa asalnya untuk memilih calon legislatif.

Ancam Tidak Cairkan TPAPD

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 9 APRIL 2014 | No. 0338 | TAHUN III

SIMULASI. Seorang gadis sedang memasukkan surat suara ke kotak usai melakukan pencoblosan. Dia sedang mengikuti simulasi pemilu yang digelar dalam rangka memberikan pemahaman bagi pemilih pemula dalam menentukan pilihannya secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Selain itu, simulasi ini juga untuk menekan angka kesalahan/suara rusak.

ant/rahmad

Foto DCT Salah Cetak Ketua KPU: Kami Angkat Tangan SUMENEP – Percetakan lagi-lagi salah dalam mencetak lembar Daftar Caleg Tetap (DCT) DPRD Provinsi Jawa Timur. Jika sebelumnya nama caleg PKB berganti nama caleg dari Partai Nasdem, kali ini, foto caleg tertukar dengan caleg yang lain. KPU mengaku angkat tangan atas temuan tersebut.

“Kalau sekarang ini, kesalahan ada di foto caleg. Foto caleg Partai Demokrat nomor urut 4 atas nama H. Amirin Sudjono tertukar dengan caleg dari nomor urut 5 atas nama H. Hadi Sumitro. Terkait namanya sudah benar, tidak ada masalah berarti,” kata Ketua KPU Sumenep Thaha

Shamadi, Selasa (8/4).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep mengaku kesulitan untuk menggantinya karena waktunya sudah mepet.

“DCT pengganti untuk yang salah cetak itu baru saja kami terima. Sementara sekarang sudah H-1 dari pemilu. Kalau untuk wilayah daratan, masih memungkinkan untuk didistribusikan. Tapi kalau untuk wilayah kepulauan, bagaimana kami bisa mendistribusikan dalam waktu semepet ini,” tanya Thoha.

Apalagi, semua logistik pileg sudah disebar ke TPS-TPS. Hampir tidak mungkin pihaknya memaksakan diri untuk mendistribusikan DCT pembaruan ke TPS-TPS di kepulauan. Bahkan apabila didistribusikan menggunakan helikopter sekalipun diyakini tidak akan mampu dalam waktu yang sangat mepet ini.

“Kami sudah angkat tangan. Tidak mungkin kami memaksakan diri untuk mendistribusikan DCT baru ke kepulauan.

Bukan sekadar soal dana pengiriman, tapi ini juga masalah waktu yang mepet. Jadi kami pasrah, DCT pengganti yang salah itu tidak bisa sampai ke kepulauan,” tandasnya.

Menurut Thoha, meskipun hanya berupa lembar DCT, namun hal itu cukup penting. Karena DCT yang ditempel di TPS di luar bilik suara itu bisa menjadi acuan bagi pemilih untuk menjatuhkan pilihan, siapa caleg yang akan dicoblos.

“Kalau ternyata fotonya salah, padahal misalnya pemilih itu patokannya dengan mengenali wajah caleg, ini kan fatal.

Makanya kalau sampai ada apa-apa, ini tanggung jawab KPU Provinsi Jawa Timur.

Bukan lagi KPU Sumenep,” tegas Toha. =ALI RIDHO/MK

E

TAK NETRAL

Kabag Pemdes: Kepala Desa Bisa Dipecat SUMENEP – Menanggapi dugaan terjadinya mobilisasi massa yang dilakukan kepala desa, Kabag Pemerintahan Desa Setda Sumenep Moh Ramli menegaskan, jika ada kades tidak netral dalam pelaksanaan pemilu legislatif yang akan digelar hari ini, yang bersangkutan bisa disanksi sampai diberhentikan.

Senin (7/4), M. Sadali, warga Desa Aeng Anyar Kecamatan Giligenting, melaporkan salah satu caleg ke Panwaslu Sumenep karena diduga melakukan kampanye pada hari tenang di tempat ibadah. Informasinya, pertemuan caleg dengan warga setempat atas inisiatif Kepala Desa setempat Vadli Octaviara (Koran Madura, 8/4).

Namun, Ramli masih menunggu hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari pengawas pemilu. Jika terbukti melanggar PKPU, pihaknya siap menjalankan rekomendasi panwas. Jika pelangarannya ringan seperti pelangaran administratif, tentu hanya berupa teguran. Namun jika pelanggarannya berat, oknum kades mana pun yang terlibat bisa saja dipecat.

Tapi jika laporan itu tidak cukup bukti, jelas Ramli, kasus oknum yang dilaporkan ke panwas itu tidak akan diproses oleh Pemdes. Namun Ramli tetap menegaskan jika pihaknya juga harus melihat dari buktibukti dari lembaga berwenang.

Tidak hanya itu, Ramli juga menegaskan dalam ketentuan peraturan perundangan itu sudah diatur. Jika mengarah pada peragkat desa atau kades, maka kades tersebut punya kewajiban menjalankan peraturan yang ada. Jika sudah terbukti melanggar peraturan pemilu, tentu kades itu sudah tidak menjalankan peraturan perudangan.

“Namun begitu, sanksi terberat berupa pemberhentian itu pun masih butuh proses pembuktian. Sebab panwas akan memilah terlebih dahulu apakah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kades berupa pelanggaran administrasi atau pelangaran pidana pemilu,” tandasnya. =ALI RIDHO/MK

KEKAYAAN DAERAH

Aset Pemkab Terbengkalai?

SUMENEP - Tak sedikit aset milik Pemerintah Kabupaten Sumenep ditengarai terbengkalai dan dibiarkan mubazir.

Bahkan terbuang percuma atau tidak difungsikan secara maksimal. Salah satunya, 1 bus besar dan 1 mini bus yang sering terpakir di areal PT Wira Usaha Sumekar (WUS).

“Yang kami tahu, bus itu dikelola oleh PT WUS, namun sejauh ini kami belum tahu pastinya seperti apa, bahkan tidak ada laporan soal aset itu.

Jadi, menjadi aneh, bus itu tidak

pernah kemana-mana, tapi sudah rusak,” kata Ketua Komisi B DPRD Sumenep Bambang Prayogi kepada Koran Madura.

Namun, ia kurang tahu tujuan pengadaan dan anggaran bus tersebut, karena barang tersebut dianggarkan sekitar tahun 2004. Akan tetapi yang jelas bus tersebut hanya membuang-buang anggaran saja, karena fungsi dan kegunaannya tidak jelas.

“Memang selama ini ada banyak aset Pemkab yang terbengkalai. Salah satu contohnya

adalah bus itu, termasuk juga rumah dinas di Surabaya yang jarang ditempati. Maka lebih baik dijual atau dilelang saja, sehingga dari hasil penjualannya itu, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain yang lebih bermafaat ketimbang dibiarkan mangkrak begitu saja tanpa fungsi,” paparnya.

Namun, Kepala Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sumenep Carto membantah bus Pemkab itu terbengkalai. “Kemarin Kiai Bajigur menggunakan itu dan yang lain-

nya. Yang penting harus sesuai dengan prosedur yang ada. Kekayaan apa pun, termasuk aset berupa bus itu kami memperdagangkan, memang digratiskan atau dipinjamkan, tetapi soal biaya jalan itu ditanggung oleh yang menggunakan,” klarifikasinya.

Terkait rumah dinas bupati di Surabaya, menurut Carto, rumah dinas tersebut tetap digunakan dan peruntukaannya bukan hanya untuk bupati, tetapi siapa pun boleh memanfaatkan.

“Masak harus dipaksakan (di-

jual), ada orang menempati di sana. Karena mungkin jaraknya yang jauh, maka jarang dimanfaatkan,” tegasnya.

Ketika ditanya soal anggaran bus dan rumah dinas itu, Carto mengaku tidak tahu menahu. Karena pada saat pengadaan bus dan rumdis itu, dirinya masih belum di DPPKA. “Saya tidak tahu berapa anggaran pengadaan aset berupa bus dan rumdis itu. Karena bukan zaman saya dulu, saya hanya meneruskan saja,” terangnya. =SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA

RABU 9 APRIL 2014|NO. 0338|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

RABU 9 APRIL 2014 NO. 0338 | TAHUN III

F

PENDIDIKAN

Disdik Diminta Perketat Pengamanan UN

GEMBIRA. Para siswa SD ini gembira setelah menerima layang-layang berlogo Nasdem, dari orang tak dikenal di Jl Kabupaten.

Ada Penyebar layangan Berlogo Parpol Bakesbangpol Menyayangkan Kampanye Terselubung di Hari Tenang PAMEKASAN - Sekalipun sudah memasuki hari tenang masa kampaye, namun masih ditemukan Alat Peraga Kampaye (APK) berupa layang-layang berlogo salah satu partai politik (parpol) disebar oleh oknom yang tidak dikenal. Sasarannya siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) V Bugih, Pamekasan, pada Selasa (08/04).

Oknom tak dikenal tersebut diduga sengaja menyebarkan layang-layang sepulang siswa dari sekolah. Tanpa berfikir panjang puluhan siswa itu langsung berebut layang-layang yang dibagikan secara gratis.

Salah satu siswa SDN V Bugih, Yahya mengaku senang menerima layang-layang tersebut. Kepadanya penyebar layang-layang partai itu meminta agar orang tuanya mencoblos parpol yang ada di logo layang-layangnya, pada pemilu yang berlangsung hari ini. Demikian juga kepada rekanrekannya yang juga menerima layang-layang.

Anggota Panwaslu Pamekasan, Divisi Hukum dan Tindak Lanjut, Sapto Wahyono menyayangkan adanya APK berupa layang-layang berlogo parpol disebar di hari tenang. Padahal dirinya sudah menyampaikan agar seluruh parpol bisa mematuhi

aturan yang berlaku dan menghindari pelanggaran Pemilu.

Apapun bentuknya, kata Sapto, yang masih menyertakan logo parpol tetap masuk pelanggaran pemilu. Selanjutnya Panwaslu berencana akan memanggil pimpinan parpol tersebut. “Nanti kami akan panggil untuk klarifikasi kepada pimpinan Parpol yang diduga menyebar layang-layang berlogo Parpol itu,” katanya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Herman Kusnadi menyayangkan ada kampaye terselubung yang dilakukan salah satu parpol dan melibatkan anak di bawah umur. “Mau masuk masa tenang, mau masuk masa kampanye, tidak boleh melibatkan anakanak dalam kampanye,” katanya.

Menurut Herman, Pemkab Pamekasan sudah memberikan pemahaman dan sosialisasi ke-

pada Parpol, agar tidak melibatkan anak-anak di setiap kegiatan politik. Sayangnya, imbauan itu belum dipatuhi.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Pamekasan, Abdullah membantah jika dianggap melakukan kampanye di masa tenang. Ia sama sekali tidak pernah menyuruh kadernya atau simpatisan partainya untuk memberikan layang-layang tersebut.

Namun ia mengakui bahwa Partai Nasdem Pamekasan pernah mencetak 5 ribu layang-layang dan diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma, guna mengsosialisasikan Parpolnya. “Parpol kami masih baru, sehingga butuh sosialisasi. Tetapi untuk layanglayang sudah diberikan satu tahun sebelum Pemilu,” katanya.

Ia menduga ada oknom tertentu yang bermaksud menghancurkan suara Nasdem Pamekasan pada saat elektalibilitas Parpol ini sedang tinggi. Ia optimis perolehan suara Nasdem di Pamekasan akan mencapai target perolehan kursi yang dipatok pada Pemilu 2014, yaitu 10 kursi, atau 2 kuri per daerah pemilihan (dapil) =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Bupati Pamekasan, Achmad Syafii meminta Dinas Pendidikan (Disdik) setempat meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan UN bisa berlangsung dengan baik tanpa adanya intervensi pihak-pihak yang hanya menodai pelaksanaan UN. Menurutnya, pelaksanaan UN di berbagai tingkatan pada tahun lalu dinilai cukup baik, sehingga perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Pengawasan silang yang biasa diterapkan dinilai masih cukup efektif untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran kunci jawaban. Apalagi UN diawasi oleh tim independen dari perguruan tinggi yang ditunjuk dan aparat kepolisian. Dengan sistem pengawasan seperti itu, ia optimis UN akan berlangsung sesuai harapan. Apalagi naskah soal dalam setiap ruangan ujian tidak sama, sehingga mempersulit siswa untuk mengerjakan secara bersama-sama, apalagi harus menyontek. “Tidak mungkin ada kebocoran kunci jawaban, karena naskah tidak sama dalam setiap ruangan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga meminta agar pelaksanaan UN memperhatikan hal-hal kecil yang dapat mempengaruhi mental siswa, termasuk dalam pendistribusian naskah soal UN harus tepat waktu. Sebab jika pengiriman naskah terlam-

bat akan menyita waktu peserta UN dalam mengerjakan soal.

Pada pelaksanaan nanti, Bupati bersama Komandan Kodim 0826 dan Kapolres Pamekasan juga akan melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan UN, baik SMA, SMP, dan SD. Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini meminta orang tua siswa untuk meningkatkan pengawasan terhadap anaknya yang akan mengikuti UN dan lebih fokus melatih diri dan menyiapkan mental peserta.

Juhaini juga meminta wali murid tidak terlalu khawatir akan kelulusan anaknya, karena nilai UN bukan satu-satunya penentu kelulusan siswa, melainkan akumulasi nilai ujian nasional dan nilai ujian sekolah, yaitu 40 persen nilai ujian nasional dan 60 persen nilai ujian sekolah.

“Yang paling penting tingkatkan permohonan kepada Allah SWT dan menyiapkan mental dengan baik,” katanya.

Kepala Bagian Operasional Polres (Kabag Ops) Polres Pamekasan Kompol Wurianto menyatakan sudah menyiapkan anggotanya untuk mengamankan pelaksanaan UN. Setidaknya ada 10 personel yang disiapkan untuk mengawal distribusi soal ke beberapa sub rayon di Pamekasan. Sedangkan di tiap sekolah penyelenggara akan disiagakan 2 porsonel berpakaian preman. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

ZIKIR AKBAR JELANG UN. Pelajar SLTA dan SLTP yang tergabung dalam Pelajar Islam Indonesia (PII) membaca Surat Yasin yang dilanjutkan berzikir di Mesjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh, Sabtu (5/4). Seribuan PII dari berbagai tingkat pendidikan se-Kota Banda Aceh menggelar zikir akbar dan doa menjelang Ujian Nasional.

KORAN MADURA

Pamekasan

RABU 9 APRIL 2014 NO. 0338| TAHUN III

G

Satpol PP Belum Mampu Merelokasi PKL CLM Pemerintah Belum Siapkan Lahan Pengganti PAMEKASAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Pamekasan mengaku kesulitan merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Kawasan Pertokoan Citra Logam Mulia (CLM) dan PKL yang berjualan di Jl Kabupaten, karena pemerintah belum memiliki lahan untuk merelokasi pasar tumpah itu.

Kepala Satpol PP Pemkab Pamekasan, Didik Haryadi menyatakan saat ini anggotanya lebih banyak melakukan pendekatan secara emosional dengan para PKL yang berjualan di lokasi terlarang.

Menurutnya, Peraturan Daerah (Perda) nomor 05 tahun 2008 tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), tidak hanya menata PKL melainkan juga melakukan pemberdayaan kepada PKL. Sehingga para PKL tetap mendapat perlindungan dari pemerintah.

Saat ini Pemkab Pamekasan sedang mencarikan tempat yang tepat bagi para PKL di CLM maupun di Jl Kabupaten untuk

direlokasi. Satpol PP juga masih terus berkoordinasi dengan instansi terkait yang berwewenang dalam hal pemberdayaan PKL. “Ketika mau ditertibkan mereka selalu bilang, mau jualan dimana lagi saya, Pak. Lahannya gak ada.

Relokasi ke Pasar 17 Agustus dan Pasar Kolpajung hanya rencana,” katanya.

Sekalipun demikian, kata Didik, pihaknya tetap melakukan penertiban kepada PKL di lokasi tersebut, karena masuk Zona terlarang. Dalam upaya tersebut pihaknya seringkali terpaksa harus kucing-kucingan dengan para pedagang. “Paginya ditertibkan, siangnya kembali

lagi, ditertibkan lagi, sorenya PKL kembali lagi,” katanya.

Sacara kelembagaan, pihaknya sudah memberi pengarahan kepada para PKL. Tak hanya itu, upaya penindakan secara tegas seringkali dilakukan, namun belum membuat PKL jera. Oleh karenanya, pihaknya meminta masyarakat agar mendukung upaya pemerintah dengan berhenti membeli barang dagangan PKL yang berjualan di lokasi terlarang. Jika masyarakat lebih memilih membeli kebutuhan pokok di pasar tradisional yang disediakan pemerintah, seperti Pasar Kolpajung dan Pasar 17 Agustus, para PKL itu dipastikan

akan berhenti dengan sendirinya, tanpa harus di tertibkan aparat.

“Saya mengajak masyarakat agar membeli kebutuhan pokoknya di pasar tradisional resmi, bukan di pasar tumpah,” katanya.

Lokasi PKL yang dilarang Perda, yakni Jl Kabupaten, Jl Diponegoro, dan Jl Jokotole. Dalam Perda yang dikuatkan dengan Peraturan Bupati (Perbub) nomor 8 tahun 2009 itu disebutkan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang dilarang untuk dijadikan sebagai tempat berjualan. Kenyataanya masih banyak ditemukan PKL berjualan di lokasi tersebut. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

EKSEKUTOR SUTINAH

Kejiwaannya Akan Diperiksa di RS Bhayangkara Surabaya PAMEKASAN - Keterangan tersangka pelaku pembunuhan Sutinah, 65, yang diketahui cucu korban, Rudi Hermawan, 27, warga Jl Trunojoyo Gang VI, Kelurahan Patemon, Kecamatan Pamekasan, membingungkan penyidik. Sebab keterangannya selalu berubahubah saat diperiksa oleh aparat.

Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP Siti Maryatun, yang didampingi KBO Reskrim, Iptu Ichwan Rasyadi mengatakan setiap diajak komunikasi, jawaban tersangka berubah-ubah. Kadang nyambung, kadang ngelantur tidak jelas arahnya. Dalam kondisi demikian tersangka belum bisa dimintai keterangan terkait tindakannya membunuh neneknya Sutinah, dengan cara menggorok lehernya hingga nyaris putus.

Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka Rudi mengaku selama ini mengamalkan ilmu pemberian korban dan puasa setiap hari Senin dan Kamis. Semula menyatakan dirinya yang telah menyembelih leher neneknya hingga tewas menggunakan pisau. Namun kemudian keterangan itu dibantah sendiri.

Ia menuding pembunuh neneknya orang lain, yang disebut bernama Ki Joko Taruno. Ketika ditanya siapa Ki Joko Taruno, tersangka diam seperti berfikir lalu mengatakan dirinya itu Joko Taruno. Kemudian ketika ditanya siapa Rudi Hermawan, berdasar nama

di KTP tersangka, dia juga mengatakan dirinya adalah Rudi Hermawan. ”Dia mengatakan jika dirinya Ki Joko Taruno, dan dia juga mengatakan jika dirinya adalah Rudi Hermawan.

Jadi penyidik bingung. Makanya penyidikan dihentikan sementara. Tersangka akan diperiksa dulu ke psikiater di Rumas Sakit Bhayangkara Surabaya,”

katanya kemarin (8/4).

Di hadapan penyidik, tersangka juga mengakui jika dirinya telah membunuh neneknya. Tersangka juga merasa heran seakan tak percaya, kenapa dirinya berani melakukan aksi pembunuhan yang sadis itu. Dengan singkat tersangka mengatakan jika saat itu pikiran-

nya sedang pusing. Tersangka juga mengatakan sebelumnya punya pacar di tempat kerjanya di Kecamatan Tambelangan, Sampang. Ia lupa siapa namanya, karena sudah putus. Namun ia tidak mau dirinya disangka membunuh neneknya, karena putus hubungan dengan pacarnya.

Lebih lanjut Maryatun menegaskan kalau dalam hasil pemeriksaan psikiater nanti tersangka dinyatakan positif jiwanya terganggu, maka perbuatan pidana yang telah dilakukan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tersangka tidak bisa dijerat satu pasal pun dan bisa bebas, setelah menjalani rehabilitasi lebih dulu, dikirim ke Rumah Sakit jiwa, hingga sembuh. Hal ini agar ke depan tindakan tersangka tidak membahayakan orang lain lagi. Namun jika kejiwaan Rudi stabil, dia akan langsung dijerat pasal 338 sub 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman di atas lima tahun penjara. ”Kami tunggu saja hasil pemeriksaan psikiater seperti apa. Setelah itu kami baru bisa menentukan sikap,” katanya.

Sebagaimana diberitakan, Rudi Hermawan yang diduga stres karena diputus cinta oleh pacarnya, melampiaskan kekecewaan hatinya dengan menggorok leher neneknya sendiri, Sutinah hingga tewas Senin (7/4) lalu. Perbuatan sadis itu dilakukan di rumah neneknya, yang yang terletak di belakang rumahnya pada siang hari sekitar pukul 14.00. Kejadian itu menggegerkan warga sekitar. Warga langsung menangkap Rudi, yang hendak lari, lalu diserahkan ke aparat Polres Pamekasan yang selang beberapa saat tiba di TKP. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

H

KORAN MADURA

Pamekasan

RABU 9 APRIL 2014|NO. 0338|TAHUN III

Satu Siswa Dipastikan UN di Lapas Tarsun: Untuk Menjaga Psikologinya PAMEKASAN – Seorang siswa kelas akhir di salah satu sekolah di Kabupaten Pamekasan yang tersandung kasus hukum dipastikan akan mengikuti Ujian Nasional (UN) di lembaga pemasyarakatan (Lapas) narkotika klas II-A, Pamekasan.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, Yusuf Suhartono melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Moh Tarsun mengatakan setelah melakukan koordinasi dengan kepolisian dan pihak lapas setempat bisa dipastikan siswa tersebut akan melaksanakan UN

di dalam lapas. Hal ini berbeda dengan perlakuan siswa yang sama tersandung hukum pada tahun lalu. Jika tahun lalu melaksanakan UN di sekolah yang bersangkutan dengan di kawal petugas polisi, maka untuk menjaga psikologi siswa yang bersangkutan tetap mengikuti UN

di dalam lapas.

“Berkaca dari pengalaman tahun lalu itu lebih baik dia melaksanakan UN di lapas agar dia lebih yakin dalam mengisi soal tidak tertekan dengan rasa malu akibat perbuatannya itu.

Apalagi dia itu bermasalah dengan salah satu temanya,” katanya.

Sejauh ini siswa yang bermasalah dengan hukum hanya satu orang siswa itu. Terkait kelulusan siswa yang bersangkutan, ia akan memiliki peluang yang sama seperti siswa yang lainnya. Persiapan pelaksanaan

UN di Pamekasan telah dipastikan siap. Di Pamekasan ada enam sub rayon terdiri dari empat sub rayon sekolah menengah atas(SMA) dan dua Madrasah Aliyah (MA). Sayang pihaknya tidak dapat merinci berapa jumlah sekolah yang menyelenggarakan UN. Sedangkan jumlah pengawas UN SMA, MA dan SMK, yang tersebar di 13 kecamatan sebanyak 1.296 pengawas. Jika dalam satu ruangan ada dua pengawas maka jumlah ruangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan UN nanti itu berjumlah 648 ru-

angan. “Untuk SMA dan MA itu ada seribu pengawai dan SMK 269 pengawas. Sistem pangawas itu masih seperti tahun lalu, yaitu sistem silang penuh antara masing-masing sub rayon. Semua sudah siap, semoga nanti berjalan dengan lancar,” katanya.

Pada pelaksanaan UN 14 hingga 16 April 2014 mendatang akan diikuti oleh 10. 742 siswa di Kabupaten Pamekasan. Rinciannya siswa SMA sebanyak 3.171, SMK 2.310 siswa dan MA berjumlah 5.261 siswa. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PERTANIAN

Penanam Tembakau Diprediksi Rendah PAMEKASAN - Petani tembakau di Kabupaten Pamekasan telah mulai menabur benih tembakau pada musim tanam tahun 2014 ini. Namun antusiasme masyarakat Pamekasan untuk menanam tembakau diprediksi lebih rendah dari tahun sebelumnya. Penyataan itu mengacu pada kegagalan tanam tembakau tahun 2013 lalu sehingga dianggap akan berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk kembali menanam tembakau pada tahun ini, kata Kepala Dishutbun Kabupaten Pamekasan, Ajib Abdullah, kemarin (8/4).

Menurutnya, dari luas lahan 32 ribu hectare yang biasa ditanami tembakau diperkirakan 31 ribu hektare saja yang akan tertanami, karena dipengaruhi gagal tanam tahun kemarin. “Kalau luas lahan tembakau masih sama, tapi kemungkinan luas yang ditanami tembakau tidak semuanya, karena kejadian tahun kemarin tentunya mempengaruhi daya minat petani untuk menanam,” katanya.

Dikatakan Ajib, kandati terjadi penurunan daya minat masyarakat di wilayah itu, namun luas lahan yang akan ditanami tembakau akan jauh lebih banyak dari tahun 2013 lalu. Pada tahun lalu luas lahan yang ditanami tembakau diperkirakan hanya 4 ribu hingga 5 ribu hektare.

Tahun ini diperkirakan lebih luas daripada itu.

Perkiraan Cuaca Berdasar hasil koordinasi dengan Badan Meteorolagi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Karang Ploso, Malang, cuaca pada musim tanam tahun ini akan nor-

mal, tidak seperti tahun lalu yang terjadi penyimpangan (anomali) cuaca. Pada bulan Mei diprediksi masih akan terjadi hujan namun intensitasnya sangat rendah sehingga tidak akan sampai menyebabkan bibit tembaku yang ditanam mati.

Menurutnya pada bulan Mei nanti, waktu yang tepat untuk melakukan penanaman tembakau.

Sehingga petani bisa melakukan penaburan benih tembakau bulan ini, mengingat usia bibit tembakau yang bisa ditanam antara 30 sampai 40 hari. Sehingga pada pertengahan Mei sudah bisa ditanam di ladang mereka.

Ajib menambahkan ada sesuatu yang masih menjadi kekhawatirannya pada musim tanam tahun ini, yaitu terkait bibit tembakau yang biasa digunakan oleh petani di wilayah. Di Pamekasan petani masih biasa menggunakan bibit dari hasil membeli di pasar, dimana asal usul dan jenis bibitnya tidak diketahui atau bahkan campuran.

“Ini yang menjadi kekhawatiran kami setiap tahunnya. Karena bibit itu akan mempengaruhi terhadap kualitas tembakau yang dihasilkan nantinya. Sehingga kami anjurkan agar petani itu melakukan pembibitan sendiri yang jelas benihnya,” katanya.

Untuk itu, pihaknya akan memberikan bantuan benih tembakau untuk ditabur kepada petani di wilayah setempat dengan melalui kelompok tani yang tersebar di 13 kecamatan di kabupaten tersebut. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KORAN MADURA

Pamekasan

RABU 9 APRIL 2014 NO. 0338| TAHUN III

I

PENERTIBAN

Aparat Gabungan Operasi APK Berjalan

BERDIRI. Salah satu rumah sakit swasta yang berada di jalan Pandi Laras, Kabupaten Pamekasan

Ada Rumah Sakit Swasta Tak Berizin?

Pemiliknya Dokter di RSUD dr. Slamet Martodirdjo PAMEKASAN - Letak rumah sakit (RS) swasta di Kota Pamekasan berdekatan satu sama lainnya. Namun dari sekian banyak rumah sakit swasta yang ada di Pamekasan belum mengantongi izin kelas.

Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan, Elmanduro menilai instansi yang berperan dalam penerbitan izin terkesan asal-asalan mengeluarkan izin operasional rumah sakit swasta.

Dia menduga izin dikeluarkan lebih didominasi oleh kepentingan bisnis sehingga tidak murni kepentingan kebutuhan pelayanan medis bagi masyarakat setempat.

Hal ini diperkuat dengan minimnya tenaga medis maupun fasilitas penunjang medis lain yang dimiliki rumah sakit swasta yang ada di wilayah itu. Padahal, semua rumah sakit tersebut melayani semua pasien dengan segala jenis penyakit.

Tidak hanya itu, yang membuat miris adalah sejumlah pemilik rumah sakit swasta itu adalah dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.

Slamet Martodirdjo, Pamekasan.

Yang terjadi sang dokter dengan mudah bermain untuk mengambil keuntungan lebih. ”Cantoh saja adalah dugaan kasus salah baca pada CT (computed tomography) scan beberapa waktu lalu. Hal kan awal mulanya adalah pasien yang ditangani oleh satu dokter di rumah sakit swasta,” katanya.

Apalagi rumah sakit swasta yang ada di kota itu belum memiliki izin kelas, sehingga dirinya sangat menyangka begitu mudahnya izin operasional rumah sakit dikeluarkan. Sebab izin kelas itu sangatlah penting sebagai ukuran layanan yang seharusnya dijual ke masyarakat.

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Perizinan Terpadu (KPPT) Pamekasan, Sahrul membenarkan semua rumah sakit swasta maupun klinik kesehatan telah mendapat izin operasional. Kendati demikian, Dinas Kesehatan (Dinkes) yang paling bertanggung jawab karena Dinkes adalah

instansi yang mengeluarkan rekomendasi izin operasional dan juga izin gangguan (HO).

Menurut Sahrul, dalam waktu dekat ini di kota Pamekasan akan ada tambahan sejumlah rumah sakit swasta maupun klinik. Saat ini pihak pemiliknya telah mendapatkan izin, hanya saja belum beroperasi karena masih pembangunan rumah sakit maupun klinik itu selesai.

Sementara Kapala Dinkes Pamekasan, Ismail Bey mengatakan pihaknya tidak dapat menjelaskan secara pasti perihal alasan diterbitkannya izin operasional untuk sejumlah rumah sakit swasta. Menurutnya, RS plat milik pemkab setempat belum cukup memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat setempat, sehingga butuh keterlibatan pihak swasta.

Terkait jarak rumah sakit swasta, Ismail menjelaskan syarat mendirikan rumah sakit itu tidak mengatur tentang jarak. Namun yang diatur adalah ketesediaan fasilitas dan tenaga medis memang menjadi syarat pertimbangan. =ALI SYAHRONI/RAH

PAMEKASAN - Aparat gabungan dari Satlantas Polres Pamekasan, Dishubkominfo, Satpol PP, dan Panwaslu Pamekasan merazia Alat Peraga Kampanye (APK) berjalan kemarin (8/4), seperti stiker kampanye yang tertempel di mobil, becak, dan sepeda motor, serta sepeda angin.

Dalam operasi yang berlangsung sekitar dua jam sejak pukul 11.00, berjalan cukup efektif. Sedikitnya 10 mobil yang kebanyakan mobil angkutan umum terkena razia.

Sama halnya dengan operasi kendaraan bermotor yang biasa dilakukan polisi, ada beberapa kendaraan yang lolos atau melarikan diri dan belok menyelamatkan diri. Ada tiga mobil umum yang lolos, di Sub Terminal Lawangan Daya.

Tiga mobil ini terpampang stiker Caleg yang memenuhi kaca belakangnya. Selain itu, ada dua mobil pribadi yang juga lolos di dua ruas jalan protokol. Di dua mobil ini juga terpasang stiker Caleg di kaca belakang.

Selain mobil, dalam operasi itu juga terjaring lima becak yang terdapat stiker Caleg di sandaran jok penumpang.

Bahkan satu pengendara becak ada yang mengenakan baju salah satu Parpol. Untuk sepeda motor dan sepeda angin nihil.

Terkait tindakan yang dikenakan, aparat mendatangi sopir kendaraan itu, memberikan teguran, dan langsung meminta sopir melepaskan stiker yang ada di kendaraannya. Sebelum stiker dinyatakan bersih, kendaraan itu tidak boleh melanjutkan perjalanan.

Termasuk untuk becak, pengayuh diberikan teguran, kemudian diminta membersihkan becaknya dari stiker Caleg yang ada. Untuk satu pengayuh yang menggunakan kaos Parpol, diminta segera melepasnya di rumah, dan mengganti bajunya sebelum mengayuh becak lagi.

Operasi yang dilakukan sekitar 20 aparat gabungan itu dilakukan di beberapa titik dan jalan raya. Pertama dimulai dari Sub Teminal Lawangan Daya, beberapa ruas jalan protokol, di sekitar Monumen Arek Lancor, perempatan Pegadaian, Jalan Kabupaten, dan terakhir di Terminal Bugih. Operasi ini menjadi perhatian masyarakat dan pengguna jalan lainnya. Bahkan ketika operasi di

perempatan Pegadaian, sempat menimbulkan sedikit kemacetan.

Anggota Panwaslu Devisi Hukum dan Tindak Lanjut Sapto Wahyono mengatakan operasi ini dalam rangka membersihkan segala macam APK di masa tenang Pileg 2014.

Operasi kali ini baru dilakukan pada H-1 pelaksanaan Pileg, karena sebelumnya masih fokus pada penertiban APK di tepi jalan. “Rupanya setelah kami membersihkan APK-APK di pinggir jalan, masih banyak ditemui APK di kendaraan, terutama mobil. Makanya kami mengajak beberapa instansi terkait untuk melakukan operasi hari ini,” ungkapnya.

Pihaknya sengaja melibatkan instansi terkait, agar bisa melakukan operasi sesuai tupoksinya masing-masing, seperti Dishubkominfo untuk menindak para kendaraan umum, Satlantas untuk menindak para kendaraan pribadi, dan Satpol PP sebagai instansi penegak Perda.

Aturan APK ini, selain diatur dalam PKPU juga diatur dalam Perda Pamekasan.

Untuk menindak Panwaslu tidak memiliki wewenang. Dia hanya bisa merekomendasikan dan mendampingi saja. Terkait masih banyaknya kendaraan umum yang masih terpasang stiker Caleg, Kepala Dishubkominfo, Moh. Zakir menyatakan pihaknya telah memberitahu kepada para sopir mobil umum itu agar melepas APK di mobilnya ketika masa kampanye berakhir. Namun rupanya masih banyak para sopir yang lalai melakukan itu.

Zakir menegaskan selain telah melakukan sosialisasi langsung ke para sopir, Panwaslu juga telah melakukan sosialisasi dan imbauan melalui radio, agar melepas stiker Caleg yang ada di mobil dan kendaraan lainnya, terutama mobil, baik mobil pribadi dan umum. Tapi masih juga ada beberapa yang belum memperhatikan.

“Mobil-mobil umum sudah ada yang melepas, hanya beberapa saja yang belum.

Meski demikian, di luar operasi gabungan ini, kami tetap akan merazia mobil umum yang masih terlihat ada APK-nya.

Maksimal sampai nanti jam 12 malam,” katanya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KORAN J RABU 9 APRIL 2014 | No. 0338 | TAHUN III MADURA KORAN MADURA

Sampang

RABU 9 APRIL 2014 No. 0338 | TAHUN III

J

Tiga Orang Jadi Tersangka Truk Tangki Kepergok “Kencing di Jalan” Sampang - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sampang, Senin (7/4) sekitar pukul 05.00 Wib mengamankan sebuah tangki milik Terminal Pertamina Depo Camplong, setelah dipergoki sedang mengeluarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari dalam tangki untuk dijual. BBM jenis premium yang “kencing di jalan” itu merupakan jatah salah satu SPBU di Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

Truk tangki berkapasitas 16.000 liter itu diamankan usai dilakukan penggerebekan oleh aparat kepolisian setempat, setelah adanya laporan dari warga yang sering melihat mobil tangki BBM masuk-keluar mengeluarkan isi muatan di salah satu rumah warga di Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Selain mengamankan truk tangki bernopol M 8080 UG, anggota Buru Sergap (Buser) meneteapkan tiga tersangka baik sopir dan kernet truk tangki.

Bahkan, pemilik rumah selaku penadah juga berhasil ditetapkan tersangka.

Tersangka selaku sopir berinisial N (43) warga Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, kernet truk tangki inisial A (24) warga Jalan Garuda Kec/Kota Sampang, sedangkan pemilik rumah selaku penadah inisial S (55) warga Desa Tambaan Kecamatan Camplong.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui Kasatreskrim Polres Sampang AKP Jeni Al Jauza mengatakan, ketiga tersangka sudah terendus sebelum dilakukan penangkapan. Sehingga, pihaknya bertindak secepat mungkin menangkap perbuatan tersangka dengan modus antara sopir dan kernet truk menjual bahan bakar di dalam tangki dengan cara merusak segel kepada penadah yang tak lain pemilik rumah saat dilakukan penggerebekan.

“Indikasinya sudah lama seperti itu sesuai dari laporan masyarakat, penangkapan tersangka ini harus tertangkap tangan, kalau tidak segera mungkin kita bisa kehilangan,” ucapnya.

Aksi perbuatan tersangka N dan A menjual BBM kepada penadah tersangka S ketika tangki berada di rumahnya. Dimana, dalam sehari satu mobil tangki kencing mencapai dua

jeriken. Per jeriken berkapasitas 20 liter yang dijual dengan harga Rp 120 ribu.

“Keuntunganya banyak tersangka sopir dan kernet ini, biasanya tiap hari memang ada dua tangki yang “kencing”, kalau dikalkulasikan se bulan bisa mengeluarkan 1.000 liter,” jelasnya.

Dari tangan tersangka polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa corong, jeriken minyak, dan tangki. Namun, saat ini pihaknya belum melakukan penahanan terhadap tersangka.

Sebab, ketiga tersangka masih

wajib lapor. Begitu pun, proses hukum tersangka dalam pemberkasan tim penyidik yang tetap terus berjalan.

“Sementara daerah lainnya belum diketahui pasti dtemukan hal yang sama, yang jelas kalau ada kejadian ini akan kita lakukan penangkapan, kita tidak lakukan penahanan karena harus wajib lapor tapi penyidik tetap terus melajutkan statusnya sebagai tersangka untuk lanjut proses hukum,”katanya.

Akibat perbuatan itu, kedua tersangka sopir dan kernert melanggar tindak pidana penggelapan atau penyalahgunaan BBM subsidi, dengan ancaman pasal 55 Undang - Undang Minyak Gas ( Migas) dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Begitu dengan, penadah yakni pemilik rumah saat di TKP dijerat dengan pasal 480 sub 55 UU Migas ancaman hukuman 6 tahun penjara. =RYAN HARIYANTO/MK

Petugas bank sedang menyusun sejumlah uang pecahan Rp. 100 ribu dan Rp. 50 ribu. Saat ini, sejumlah bank mengalami kehabisan stok uang untuk pecahan Rp. 5 ribu, Rp. 10 ribu dan Rp 20 ribu.

STOK UANG DI BANK

Pecahan Rp 5 Ribu, 10 Ribu dan 20 Ribu Habis SAMPANG- Memasuki masa tenang satu hari menjelang Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), sejumlah bank di Kabupaten Sampang kehabisan stok uang pecahan Rp 5 ribu, Rp 10 ribu dan Rp 20 ribu, Selasa (8/4).

Pantauan Koran Madura, beberapa bank yang kehabisan stok uang pecahan diantaranya Bank BRI Cabang Sampang, Bank Mandiri Cabang Sampang, Bank Mandiri Syariah Cabang Sampang, Bank BCA KCP Sampang, dan Bank BTN Sampang.

Ketua Madura Development Watch (MDW) Tamsul mensinyalir, habisnya stok uang pecahan di sejumlah bank di Sampang itu ada kaitannya dengan peredaran uang memasuki H-1 Pileg 2014.

Sebab, dia mengaku menerima laporan dari masyarakat terkait upaya pemberian uang politik menjelang Pileg. “Bisa jadi uang pecahan itu habis diborong (ditukar, Red) para tim sukses Caleg untuk dibagikan ke masyarakat pemilih. Hal itu memang bukan hal yang tabu lagi,” ungkapnya.

Menurutnya, Pileg tahun ini bisa saja orang yang mencalonkan tidak paham politik dan orang yang tidak berpendidikan melainkan hanya orang yang mempunyai uang. Sehingga diprediksikan pileg pada 9 April ini akan lebih parah untuk terjadi politik uang ketimbang Pileg se-

belumnya. “Saya yakin sekarang politik uang akan lebih parah, apalagi sekarang “serangan fajar” H-1 pileg sudah mencapai Rp 150 ribu per orang,” ujarnya.

Sementara itu, saat Koran Madura bertanya ke Bank Mandiri Syariah memang tidak bisa terlayani oleh teller yang bertugas. Semua uang pecahan sudah habis. “Habis semua Mas, dari kemarin uang pecahan habis stoknya,” ujarnya.

Ditanya siapa yang menukar uang pecahan tersebut, dia mengaku tidak mengetahui siapa yang menukar uang pecehan tersebut. “Memang tadi ada yang menukar uang pecahan, tapi saya tidak tahu uang itu buat apa.

Kami hanya melayani,” tuturnya.

Di Bank BTN, Satpam yang bertugas di tempat melayani dan memantau para nasabah yang berkunjung juga mengungkapkan bahwa uang pecahan sudah habis, dari kemarin banyak orang yang menukar uang. “Ada tadi orang yang menukar uang tapi saya tidak tahu uang buat apa, ya mungkin saja dibuat kembalian ditokonya,” ujarnya.

Begitu pula di bank BRI, salah seorang teller juga menjelaskan bahwa sudah tidak bisa melayani penukaran uang pecahan. “sudah habis mas, dan saya juga tidak tahu siapa yang menukar uang tersebut,” ungkapnya. =CR2/ LUM

Sampang

KORAN MADURA

RABU 9 APRIL 2014 | No. 0338 | TAHUN III

300 APK Diturunkan Paksa SAMPANG- Kurang lebih 300 Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Legislatif (Caleg) dari berbagai partai politik baru diturunkan paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang, Selasa (8/4). Penertiban itu terkesan lamban karena sampai H-1 baru diturunkan secara serentak dipandu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sampang.

Satpol PP menyisiri sepanjang jalan dari mulai Jalan Imam Bonjol, Jalan Trunojoyo, Jalalan Diponegoro, Dan Jalan Samsul Arifin sampang. Seluruh alat peraga para caleg yang menempel di pohon dicopot paksa.

Sementara Kepala Satpol PP Hamdani melalui kasi Ops Satpol PP Moh Sadik mengatakan, penertiban APK yang dilakukan sejak tadi melam dari Pukul 22.00 WIB bersama Panwaslu sesuai PKPU No 15 Tahun 2013, Pasal 17 ayat (1) tentang sanksi administrasi dari KPU dan Perda No 4, Perbub No 2 Tahun 2011. ”Distu sudah jelas larangan yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Sadik menambahkan, APK yang diturunkan sejak pukul 22 WIB tadi melam sebanyak kurang lebih 300 APK. “Untuk penetiban paksa ini sudah mau dilakukan dari kemarin, hanya saja dari Satpol PP masih banyak tugas yang lain,” ungkapnya. =CR1/LUM

Satpol PP Tak Tegas Tegakkan Perda Sampang - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Sampang Nomor 5 tahun 2013 dinilai setengah hati.

Meski sudah terpampang jelas papan larangan ditujukan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tidak berjualan di jalan trotoar, namun tidak ada tindakan tegas dari aparat penegak perda.

Haris (36), warga Kec/Kota Sampang, menyanyangkan kurang ditegakannya peraturan daerah. “Kalau emang ada larangan ya di tegakkan, kenapa dipasang papan perda kok tidak ditertibkan pedagang,” ucap salah satu pengunjung PKL di Jalan Wahid Hasyim.

Haris mewanti-wanti, jika pihak Satpol PP akan melakukan penertiban kepada PKL harus memperlakukan secara manusiawi. Sehingga, permintaan untuk dilakukan penertiban bisa diterima oleh pedagang. Itu pun, tanpa harus ada pengecualian dan tanpa tebang pilih.

“Jangan hanya satu lokasi saja, tapi semua pedagang kalau mau ditertibkan ya tertibkan saja, asalkan dalam penertiban pedagang harus secara dialogis kalau tidak seperti itu kasian

ryan hariyanto/koran madura

H-1 PILEG 2014

K

wong sama-sama mencari kebutuhan juga,” jelasnya.

Pemkab Sampang juga perlu memperhatikan seluruh kinerja jajaran dilingkungan pemerintahan. Termasuk, dengan kinerja anggota Satpol PP. Pasalnya, dirinya menginginkan kinerja Satpol PP juga tidak mengurusi para pedagang. Tetapi, bagi para

kenalakan remaja yang kerap ditemukan senonoh di tempat umum.

“Saya minta ketegasan dari Pemkab, karena selama ini kinerja Satpol PP lemah. Jangankan mengurusi masalah pedagang, anak remaja putra-putri di taman bunga maupun tempat lain dijadikan kesempatan sama

mereka, ini yang menjadi dampak buruk,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Hamdani saat dikonfirmasi melalui saluran telepone tidak bisa berkomentar banyak. “Maaf, Mas, saya masih sibuk baru datang dari luar, nanti saja,” singkatnya. =RYAN HARIYANTO/MK

merasakan warga sekitar,” tegasnya.

Candra R. Amin Kasi PJU PU Cikatrung Sampang saat dikonfirmasi berjanji akan

mengontrol ulang lampu yang mati tersebut. “Kami akan mengontrol lagi”, singkatnya melalui saluran telepon. =CR1/ LUM

JALAN UMUM

PJU Tidak Diperbaiki

cr1/ koran madura

PENERTIBAN: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menurunkan paksa APK yang masih melanggar di H-1 pelaksanana Pileg, Selasa (8/4).

SAMPANG- Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di daerah Kelurahan Polagan, Kota Sampang banyak yang mati dan hingga saat ini belum ada upaya dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruag (Cikatarung) untuk memperbaikinya, Selasa (8/9).

Padahal, keberadaan lampu PJU itu sangat penting untuk penerangan sepanjang jalan tersebut. Informasi dari warga sekitar, lampu PJU yang berjejer rapi di pinggir jalan banyak yang tidak berfungsi.

Misnari (58) warga Tanglok menjelaskan, lampu penerang jalan (JPU) yang berada disepanjang rumahnya itu banyak yang mati. ”Dan

belum ada perbaikan hingga sekarang. kondisinya sangat memprihatinkan. Kalau diliahat dari fasilitas lampu yang ada berjejer rapi disetiap pinggiran lorong, namun itu tidak berfungsi semua,” ungkapnya.

Menurutnya, penerangan jalan tersebut sangat dibutuhkan, terkait keamanan bagi pengguna jalann, penerangan yang banyak tidak menyala dimanfaatkan tongkraongan pasangan muda-mudi. ”Dan berharap kepada pihak yang bertugas untuk segara memperbaiki lampu penerang itu, supaya tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak diinginka, dan juga yang

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 9 APRIL 2014 | No. 0338 | TAHUN III

KETENAGAKERJAAN

TKI Ilegal Sulit Dideteksi SAMPANG- Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sampang sulit dilacak. Pasalnya, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) belum mempunyai database warga yang bekerja di luar negeri di semua kecamatan.

Kondisi tersebut membuat Disnakertrans Kabupeten Sampang tidak bisa bertindak cepat saat ada TKI asal Sampang yang bermasalah. Untuk diketahui, daerah Sampang utara seperti Kecamatan Karang Penang, Sokobanah, Ketapang dan juga sekitarnya merupakan Kecamatan yang paling banyak menyumbang TKI. Kabid Tenaga Kerja Disnakertransos Kabupaten Sampang Bisrul Hafi menjelaskan, meskipun berangkat melalui jalur resmi, mayoritas TKI mandiri tidak melapor ke Dinsosnakertrans maupun pemerintah desa. Sehingga kami tidak dapat mencatat keberadaan mereka. “kita memang kesulitan untuk mengatahui dan melacak jumlah TKI Ilegal,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (7/4).

Menurutnya, TKI yang memilih status ilegal tersebut dikarenakan lebih memilih jasa tekong daripada jalur resmi, padahal menurutnya jalur TKI ilegal lebih mengandung resiko. “Menjadi TKI legal itu ribet, ngurus ini ngurus itu,” tuturnya.

Hafi mengaku telah melakukan pemeberitahuan dan informasi kepada masayarakat. Namun meski demikian, pihaknya masih kesulitan untuk menekan jumlah TKI ilegal yang terus membludak. “Kita sudah lakukan pemberitahuan, tapi tetap saja jumlah TKI tinggi,” tegasnya. =CR2/ LUM

INFRASTRUKTUR

Jalan Rusak di Mana-mana SAMPANG- Jalan Samsul Arifin, Kota Sampang mengalami kerusakan tepatnya sebelah barat Pasar Margalela. Jalan tersebut merupakan akses jalan provinsi.

Hal tersebut dikeluhkan Fitriani (24) pengendara yang melintasi jalanan tersebut. Menurutnya, jalan tersebut sudah semestinya diperbaiki sebelum menimbulkan adanya kecelakaan lalu lintas. Jalan tersebut kondisinya sudah

banyak berlubang, jika ada hujan, jalanan tersebut digenangi oleh air.

Dirinya mengakui kekesalannya ketika mellintasi di jalan rusak tersebut dikarenakan dirinya pernah terkena percikan air yang mengguyur sepedanya akibat dari muncratan genangan air di tiap lubang jalan. “saya pernah terkena percikan air mengenai paha oleh truk yang melintas pas di jalan itu,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (8/4).

Salah satu supir pikap Mannan (52) juga mengungkapkan keluhannya terkait adanya jalan rusak dan penuh

SOSIALISASI PILEG TAHAP AKHIR

TRUK DISTRIBUTOR RASKIN

Diduga Tak Dilengkapi Persyaratan

Sampang - Tiga unit truk pengangkut beras miskin (raskin) di gudang Bulog Jalan Raya Taddan Kec/Kota Sampang, diduga tidak dilengkapi persyaratan saat hendak melakukan pendistribusian raskin ke masing-masing desa.

Seharusnya, truk pengangkut raskin harus disertai dengan identitas yang jelas. Sehingga, dengan demikian bisa diketahui secara pasti ratusan karung kemana raskin yang diangkut tersebut akan di distribusikan.

Namun, Kepala Bulog Sub Drive Madura (Pamekasan) Imam melalui Korlap Penyaluran Raskin Bulog Sampang Budiono membantah jika ketiga truk yang tidak dilengkapi tanda pengenal pengangkut raskin merupakan truk pendistribusi raskin.

Menurutnya, truk yang dimaksud itu adalah truk pengadaan beras dari Mitra Bulog.

“Itu bukan truk pendistribusi raskin, Mas, truk tadi itu adalah truk pengadaan beras yang masuk ke gudang Bulog Sampang,” ucapnya.

Ditanya asal muasal ratusan karung beras dari ketiga truk tersebut, Budiono mengaku tidak tahu. =RYAN HARIYANTO/MK

BCP TA 2013

Masih Tersisa 100 Ton SAMPANG- Beras Cadangan Pemerintah (BCP) di Kabupaten Sampang TA 2013 yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk korban bencana alam dan cuaca masih sisa sebanyak 100 ton.

Bahkan, sejumlah beras yang dibeli Pemerintah selama tahun 2013 sampai 2014 masih belum direalisasikan untuk bantuan bencan. Padahal pada tahun 2013 untuk daerah Sampang banyak bencana yang seharusnya sudah direalisasikan meski hanya beberapa perasennya saja.

Kholilur Rahman, aktivis mahasiswa mempertanyakan adanya BCP yang sudah terealisasi untuk bantuan bencana di tahun 2012 hanya dibawah 50 persen.”Dan untuk 2013 itu belum sama sekali, padahal bencana yang parah pada tahun 2013. Dan yang menjadi kejanggalan BCP sisa dari 2012, dari sisa pendistribusian itu dikemanakan? Padahal seharusnya setiap tahun bantuan itu turun sebanyak 100 ton setiap kabupaten,” katanya kepada Koran Madura, Selasa (8/4).

Kabid Sosial Syamsul Hidayat menjelaskan, tidak direalisasikannya BCP itu karna aspek kehati-hatian, dan selama tahun2013 tidak ada laporan dari masyarakat tentang adanya bencana alam. “Nanti jika ada bencana yang besar pasti didistribusikan,” katanya. =CR1/ LUM

lubang tersebut. Dirinya mengaku jika melintasi jalan tersebut untuk hati-hati, karena kondisi jalan tersebut banyak lubangnya dan juga ada ketidakrataan dari tekstur jalan tersebut. “Jika saya lewat jalan itu, mobil saya sering berbunyi grabak-grabak,” ujarnya.

Dirinya juga berharap kepada pemerintah setempat dengan kondisi jalan yang seperti itu untuk diperhatikan. Menurutnya jalan tersebut merupakan jalur jalan transportasi angkutan umum. “Kan banyak bus-bus dan bus mini serta kendaraan berat yang melintasi jalan itu,” ungkapnya. =CR2/ LUM

Seorang relawan memakai kostum “Si Kora” ketika melakukan sosialisasi Pemilu Legislatif tahap akhir, Selasa (8/4). Sosialisasi yang dilaksanakan KPU Sumut untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilih pada Pemilu 9 April.

KORAN MADURA

Bangkalan

KORAN MADURA RABU 9 APRIL 2014

RABUNo. 9 APRIL 2014| |TAHUN No. 0338 |IIITAHUN III 0338

M M

Caleg PDIP Mundur Belum Ada Alasan yang Jelas Pengunduran Dirinya BANGKALAN - Salah satu calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) rupanya tak siap bertanding dalam pemilihan calon anggota legislatif (pileg) kali ini. Tidak diketahui secara pasti pengunduran caleg dapil Burneh dan Tanah Merah tersebut. Namun ada dugaan intervensi dari salah satu partai lain agar yang bersangkutan memundurkan diri.

"Memang caleg dari dapil V langsung melakukan PAW terhmemundurkan diri secara lisan. adap yang bersangkutan. Sebab Namanya Syafii dan kebetu- secara internal sudah dianggap lan merupakan ketua PAC PDIP bukan kader, karena mundur seTanah Merah," kata Ketua DPC belum berperang. Itu bukan jiwa PDIP Bangkalan, H Fatkhurrah- PDIP," cetusnya. man, kemarin (8/4).

Saat ditanya mengenai alaPengunduran kadernya san pengunduran diri caleg tersebut, hanya dilakukan se- tersebut, pihaknya menyebut cara lisan. Selanjutnya, pihak- ada permintaan dari parpol nya telah melakukan perintah lain agar yang bersangkutan agar pemunduran caleg yang rela untuk mengundurkan bersangkutan diri. Sebab, ada dilanjutkan sebukti rekacara tertulis dan man pemunakan ditandataduran dirinya ngani oleh ketua yang disimpan DPC. Namun hal melakukan Nantinya, kalau Syafi’i saat itu masih belum pembicaraan. terpilih sebagai caleg. Meskipun dedilakukan yang Kami akan langsung bersangkutan. mikian, berkas melakukan PAW terha- yang ada di "Yang berdap yang bersangkusangkutan berKPUD masih sikukuh untuk tan. Sebab secara in- belum dicabut. memundurkan ternal sudah dianggap Otomatis masih diri. Jadi kami dinyatakan sah bukan kader, karena tidak bisa melaKPUD. mundur sebelum ber- oleh rangnya.

NaAkan tetapi jika perang. Itu bukan jiwa nantinya yang mun, karena PDIP,” sudah dalam bersangkutan waktu penmendapatkan coblosan, secara suara saat peH. Fatkhurrahman hukum masih milihan, otomaKetua DPC PDIP sah," jelasnya. tis akan masuk Bangkalan M e n u menjadi suara rutnya, tidak partai. seperti dari Fatkhurcaleg PPP yang dipecat oleh rahman juga telah meminpartainya. Caleg dari PDIP ta pendapat kepada Dewan tersebut mengundurkan diri Pimpinan Partai (DPP) PDIP secara suka rela. Tentunya, terkait masalah pengunduran akan ada konsekuensi yang diri calegnya. DPP mengataakan dijatuhkan dari inter- kan agar menyimpan rekanal partai. Pihaknya mengaku man pengunduran diri yang akan melakukan revisi keang- bersangkutan sebagai bukti gotaan setelah pencoblosan, bahwa caleg tersebut telah karena yang mengundurkan keluar sebagai caleg. "Kalau diri merupakan kader yang caleg dari dapil V tersebut mempunyai jabatan struk- meraih kemenangan. Kami tural di tingkat PAC. akan mengganti dengan PAW," "Nantinya, kalau Syafi'i ter- terangnya. pilih sebagai caleg. Kami akan = MOH RIDWAN/RAH

doni heriyanto/koran madura

TINJAU LOKASI. Kapolda Jatim berserta jajarannya saat meninjau lokasi Kecamatan Tanah Merah yang dinilai rawan pemilu.

PEMILU

Kapolda Turun Tangan di Daerah Rawan BANGKALAN - Kapolda Jawa Timur turun langsung ke Kecamatan Tanah Merah Bangkalan, untuk meninjau persiapan pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) yang akan digelar 9 April.

Kecamatan tersebut termasuk daerah rawan pemilu. Guna memastikan kemana di daerah itu, Kapolda berserta jajarannya melihat langsung kesiapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

"Jadi kami memang sengaja terjun langsung ke Tanah Merah untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi, seperti peristiwa pembakaran kotak suara di PPK pada tahun 2009

lalu. Semua ini untuk memastikan keamanan di tingkat PPK dan TPS," jelas Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Unggung Cahyono.

Menurutnya, demi keamanan saat pelaksanaan pemilu di Bangkalan, pihaknya menurunkan pasukan sebanyak 1 satuan setingkat kompi (SSK) yang berjumlah 100 personel dari Polda Jatim. Termasuk untuk mendukung keamanan di wilayah Tanah Merah.

Semua telah dipersiapkan termasuk berkordinasi dengan semua pihak yang terlibat pada saat pencoblosan berlangsung.

"Semua sudah merapatkan barisan, termasuk Camat dan semua pihak yang bersangkutan untuk bersama-sama menjaga keamanan

di wilayah setempat," jelasnya.

Dikatakan penijauan lokasi rawan pemilu tidak hanya di wilayah Bangkalan saja. Akan tetapi, semua kabupaten di Madura juga diperlakukan yang sama.

Sebab di setiap daerah memiliki potensi terjadinya kerusuhan maupun kecurangan pada saat pelaksanaan momen 5 tahunan tersebut. Pasukan Brimob Polda Jawa Timur sengaja diturunkan untuk menjaga di daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan.

"Saya meninjau langsung semua daerah di Madura yang dinilai rawan. Sehingga kami bisa mengantisipasi sejak dini segala kemungkinan yang akan terjadi," tuturnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KASUS PIDANA

Sidang Diliburkan karena Pemilu BANGKALAN - Pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) kali ini berakibat pada diliburkannya jadwal persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan. Semua jadwal persidangan kasus pidana baru akan digelar kembali pada tanggal 15 April mendatang.

Dengan demikian, PN setempat tidak menggelar persidangan selama satu minggu terhitung sejak tanggal 8-14 April. Sebab petugas kepolisian disibukkan dengan pengamanan pelaksanaan pemilu.

Akan tetapi kendati kasus pidana diliburkan, hal itu tidak berlaku bagi kasus perdata. Sidang perdata tidak membutuhkan pengawalan petugas keamanan.

Maka persidangan tetap akan digelar selama pemilu berlangsung.

Dipastikan dengan diliburkannya persidangan tersebut, akan menyebabkan molornya penyelesaian beberapa kasus pidana.

“Polisi kan menjaga pemilu, jadi semua sidang pidana akan diliburkan mulai hari ini (kemarin). Karena sidang pidana itu kan butuh pengamanan dari polisi. Namun sidang perdata tetap digelar, hanya diliburkan besok (hari ini)," kata Humas PN Bangkalan, Danang Utaryo.

Menurutnya, tidak adanya persidangan kasus pidana selama pelaksanaan pemilu sudah diberitahukan kepada semua pihak,

terlebih Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pertimbangan keamanan sebagai alasan utama diliburkannya persidangan tersebut. Apalagi menggelar sidang pidana tanpa pengawalan petugas keamanan dinilai sangat berisiko tinggi.

“Kami sudah beritahukan baik secara lisan atau pun secara tertulis. Sidang baru akan kami gelar nanti setelah tanggal 14 April. Kami khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, baik kepada majelis atau pun kepada terdakwa maupun jaksa dan penasehat hukum,” jelasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 9 APRIL 2014 | No. 0338 | TAHUN III

Status Caleg PPP Terkatung Karena Masih Menunggu Keputusan KPU Pusat BANGKALAN - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan mengatakan pencoretan salah satu calon legislatif (Caleg) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Djayus Salam masih menunggu keputusan KPU pusat. Sebab selama surat resmi dari pusat belum diturunkan, caleg yang bersangkutan masih dinyatakan sebagai kontestan pada pemilu 9 April.

"Kami sudah menerima penarikan berkas yang dilakukan oleh PPP per tanggal 2 April.

Namun, kami masih menunggu keputusan dari pusat, karena kami sudah mengirimkan surat resmi dan belum ada balasan," ujar Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar.

Menurutnya, selama belum ada pernyataan resmi dari KPU pusat terkait pencoretan salah satu caleg yang dilakukan oleh partai pengusung, maka dianggap tidak ada permasalahan. Apalagi caleg yang bersangkutan sudah tercatat sebagai kontestan pemilu di daerah pemilihan (Dapil) III

Fauzan Jakfar

Ketua KPUD Bangkalan

yaitu Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Kokop, dan Kecamatan Konang.

"Jadi kami masih menganggap tidak ada permasalahan, karena belum ada surat resmi terkait pencoretan salah satu caleg," jelasnya.

Akan tetapi, lanjut Fauzan, jika nantinya caleg tersebut terpilih maka akan dijadikan pertimbangan tersendiri untuk dilantik sebagai anggota legislatif periode 2014-2019. Pertimbangannya, celeg tersebut sudah tidak lagi sebagai anggota partai sebagai salah satu syarat untuk menjadi anggota legislatif. Dengan demikian, bisa saja pelanti-

kannya dibatalkan jika memang terpilih pada saat pemilu. "Untuk menjadi anggota legislatif itu kan harus berangkat dari partai," ujarnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, caleg PPP atas nama Djayus Salam dicoret keanggotaannya dari partai berlambang kakbah itu lantaran dinilai indisipliner. Sehingga status sebagai caleg tidak lagi diakui. Namun ketua DPC PPP Bangkalan, Abd. Latif Amin Imron enggan menyebutkan kesalahan Djayus secara terperinci yang menyebabkan pencoretan sebagai caleg di dapil III. = DONI HERIYANTO/RAH

UN 2014

Ada Perubahan Sistem BANGKALAN - Jelang pelaksanaan ujian nasional 2014 tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, ada beberapa perubahan dalam sistem pelaksanaannya. Hal itu diakui Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Mohni.

Mohni menjelaskan ada perubahan jika dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya. Diantaranya nilai kelulusan UN SMA sederajat pada tahun lalu, perbandingannya nilai UN 60 persen ditambah nilai ujian sekolah (US) digabung nilai raport jumlahnya 40 persen kemudian dibagi dua. Justru pada tahun ini terbalik, nilai UN 30 persen ditambah nilai US 70 persen kemudian dibagi dua. Sehingga kesempatan bagi siswa yang ikut UN tahun ini tingkat kelulusannya sangat besar.

"Perubahan nilai kelulusan UN tahun ini cukup memberi peluang kepada siswa untuk lulus cukup tinggi, karena titik tekannya pada ujian sekolah," ucap Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Mohni.

Menurutnya, jika sebelumnya aparat keamanan dari Polres Bangkalan ikut terdaftar sebagai pengawas UN, pada tahun ini sudah tidak lagi. Selain itu, pengawas satuan pendidikan dari perguruan tinggi (PT) Unijoyo Bangkalan, sebelumnya satu ruangan dijaga satu

pengawas dari PT, sekarang 1 - 4 ruangan dijaga satu pengawas dari PT. Selanjutnya, jika jumlah ruangan 5 - 10 ruangan akan dijaga 2 pengawas PT dan ruangan 11 keatas dijaga 3 orang pengawas dari PT. "Jika tahun sebelumnya pengawas dari PT tidak boleh masuk ruangan UN, sekarang bila diperlukan boleh masuk ruangan sesuai kewenangan yang dimiliki. Namun ada batasan rambu agar tidak terjadi mengganggu siswa yang tengah mengerjakan soal UN di ruangan," jelasnya.

Sementara itu, sebelum pendistribusian ribuan naskah ujian nasional (UN) SMA/ SMK/MA tahun 2014, saat ini masih disimpan di Mapores Bangkalan. Rencananya bakal didistribusikan ke ratusan lembaga pendidikan negeri maupun swasta tingkat SMA/ SMK/MA yang tersebar di 18 kecamatan Kabupaten Bangkalan 12 April 2014 mendatang. Selanjutnya, H-1 masih diamankan di Polsek kecamatan setempat.

"Saat ini, ribuan naskah UN SMA, SMK dan MA masih disimpan dan diamankan di Mapolres Bangkalan. Dijadwalkan akan didistribusikan ke ratusan lembaga pendidikan SMA sederajat 12 April 2014 nanti," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

MEGAH. Kantor Kelurahan Demangan yang baru berdiri.

Keindahan bangunannya tak sesuai dengan pelayanannya.

moh ridwan/koran madura

INFORMASI PUBLIK

Lurah Belum Paham Aturan KIP BANGKALAN - Di era reformasi birokrasi, keterbukaan informasi publik (KIP) sangat penting adanya. Hal itu sebagai pengawasan jalannya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun keterbukaan informasi publik belum bisa berjalan maksimal. Kesadaran akan undang-undang tersebut masih terlalu minim.

Hal itu terbukti pada pelayanan yang diberikan kantor kelurahan Demangan. Lurah beserta jajarannya belum memahami akan pentingnya undang-undang keterbukaan informasi publik dengan menolak menemui para wartawan yang hendak mengkonfirmasi kebenaran informasi terkait Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) 2013 yang diduga fiktif.

Staf kelurahan tersebut beralasan pimpinannya sedang tidak berada di tempat. Padahal secara

jelas lurah Demangan berada di kantor dan tidak mau menemui wartawan. Malah sengaja menutup tirai ruangannya dan menolak untuk ditemui.

Sementara itu, Direktur Madura Coruption Watch (MCW) Syukur menilai timbulnya masalah Informasi publik lantaran banyaknya pihak belum memahami tentang UU No 14 tahun 2008. Sehingga berpengaruh terhadap pemantauan oleh lembaga yang bergerak di bidang pengawasan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau pun Organisasi Masyarakat lainnya.

Termasuk, media penyiaran informasi publik.

Pentingnya undang-undang tersebut, sebagai upaya keterbukaan informasi oleh badan publik, sebagai kuasa pengguna anggaran agar bisa terbuka dalam setiap program dan data. Keterbukaan semacam itu sebagai upaya pencegahan bersama terhadap bahaya laten korupsi.

"Pemberantasan korupsi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sehingga ada kontroling dari undang-undang tersebut," ungkapnya.

Sementara itu, mengingat pernyataan Bupati Bangkalan RK Makmun Ibnu Fuad terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik merupakan angin segar yang berpengaruh terhadap pemerintahannya. Kontroling dari semua pihak sangat diharapkan untuk mengawasi kinerjanya. Sehingga bukan hanya dari lembaga penegak hukum, dan DPRD saja yang berperan, tetapi masyarakat juga ikut mengawasi.

Menurutnya, pengawasan terhadap lembaga pemerintah sangat di butuhkan. Sebagai langkah preventif dan pencegahan terhadap tindakan korupsi. Sehingga pembangunan bisa berjalan sesuai harapan masyarakat. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA RABU 9 APRIL 2014

RABUNo. 9 APRIL 2014| |TAHUN No. 0338 |IIITAHUN III 0338

Golput “Bunuh” Pemimpin Baik Pemimpin-pemimpin baik yang sering menjadi bahan "ngopi" (ngomong politik) berbagai kalangan masyarakat itu akan kehilangan kesempatan untuk tampil bila golput dijadikan pilihan oleh mereka-mereka yang terdidik, sehingga komitmen untuk memperbaiki perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat negeri ini pun hilang.

Fatalnya, hilangnya kesempatan para pemimpin baik akan dimanfaatkan oleh pemimpin dengan rekam jejak meragukan untuk mengisi kevakuman dengan segala cara, termasuk mayoritas dari 6.800-an caleg se-Indonesia yang suka "membeli" suara rakyat secara transaksional sebagaimana sudah terlihat dalam arena kampanye.

Apalagi, suara pemilih pemula mencapai 53 juta anak muda dari sekitar 151 juta pemilih, tentu sangat disayangkan bila suara pemilih pemula yang terdidik dalam jumlah sebesar 30 persen lebih itu "terbuang" dan "diambil" para pemimpin yang meragukan.

Sikap golput bisa dimaklumi bila ditempuh pada era Orde Baru, karena saat itu ikhtiar memberikan suara memang akan menjadi sangat percuma, sebab parpol dan pemimpin yang ada memang sudah "diatur" dari sononya.

Namun, golput pada era reformasi itu sangat berbeda dengan era Orde Baru. Cara-cara kurang terpuji memang masih ada, tapi tidak sesadis pada era Orde Baru, karenanya sikap golput akan justru sama dengan "membunuh" para pemimpin baik dan membiarkan pemimpin meragukan untuk melenggang.

Tentu, hal itu tidak menjadi keinginan mayoritas masyarakat Indonesia yang masih 50 juta di bawah garis kemiskinan dan 150 juta sedikit di atas batas kemiskinan. Bagaimanapun, mereka memiliki asa untuk lahirnya pemimpin yang mampu menegakkan kepala ke jagat raya.

Adalah penganjur golput pada era Orde Baru, Wimar Witoelar, yang menyebut golput sebagai hal yang merugikan bila dilakukan pada era demokrasi saat ini, karena tindakan golput terbukti merugikan dengan hadirnya pemimpin yang menyengsarakan rakyat.

"Kalau kita golput, maka orangorang jelek akan tetap berkuasa,

ant/eric ireng

PAWAI AJAKAN TIDAK GOLPUT. Seorang perempuan aktifis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim, menunjukkan poster saat Pawai Suarakan Suaramu di seluruh jalanan di Surabaya, Selasa (8/4). Kegiatan yang diikuti sejumlah komunitas pemuda di Surabaya tersebut, bertujuan untuk mengajak masyarakat agar tidak Golput dan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2014.

sedangkan orang-orang baik akan tetap ngomel, tapi mereka tidak ada gunanya. Jadi, kalau kita golput, maka kesempatan untuk memperbaiki keadaan akan hilang juga. Kalau bingung, silakan akses laman bersih2014.net," ucapnya dalam 'Perspektif Baru Road Show to Campus' di Rektorat Universitas Airlangga (Unair) Surabaya (20/3).

Hal senada dikemukakan pakar hukum tata negara dari Universitas Airlangga dan Universitas Pelita Harapan (UPH) Surabaya Dr Emanuel Sujatmoko SH MS. "Alasan golput itu bisa karena sudah merasa puas, kecewa (tidak puas), dan juga faktor teknis, nah kalau alasannya karena kecewa justru langkah memilih golput itu kurang tepat," katanya dalam diskusi bertajuk 'Tinjauan Filosofis terhadap Golput' di Auditorium UPH Surabaya (18/3).

Menurut alumni Unair (S1/S2) dan Universitas Brawijaya Malang (S3) itu, kebenaran dan kejahatan itu selalu ada di dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang, karena itu kebenaran itu perlu diperjuangkan.

"Kalau kejahatan itu disikapi dengan kekecewaan justru tidak akan mengubah keadaan. Dalam sejarah, kalangan terdidik justru terbukti menjadi pejuang kemajuan, seperti di Prancis, Amerika,

atau di Indonesia. Kita mengenal Bung Karno, M Yamin, Bung Hatta, dan banyak lagi," katanya.

Oleh karena itu, ia berharap mahasiswa mampu menjadi "pelita harapan" bagi bangsanya dengan tidak terjebak dalam kekecewaan atau menjadi golput, melainkan berusaha menyalakan "lilin" dengan segala risiko yang pasti ada.

"Daripada mengutuk kekelaman, tentu lebih baik kita benahi dari yang kecil-kecil. Kalau kekecewaan dipelihara justru akan menggerogoti demokrasi sehingga penguasa akan dominan dan masyarakat yang akan dirugikan, bahkan kalau otoriter berkembang akan bisa 'chaos'. Jadi, golput itu 'membunuh' pemimpin baik untuk kita, sekaligus 'membunuh' pemulihan kesejahteraan kita," katanya.

Pandangan menarik lainnya datang dari Rais Syuriah PWNU Jatim KH Miftachul Akhyar. "Golput tidak haram (terlarang), tapi merugikan, karena aspirasi bisa dicuri pihak lain. Itu sia-sia dan agama tidak menyukai perbuatan yang sia-sia," katanya.

Mengonstruksi Indonesia Nah, kalangan terdidik dalam pemilu hendaknya berperan dalam mengonstruksi masa depan Indonesia dengan memilih pemimpin yang visioner, Pancasilais, dan pro-lingkungan hidup.

Adalah enam Guru Besar di Surabaya yakni Prof Daniel M Rosyid (ITS), Prof Sam Abede Pareno (Unitomo), Prof Mardji (UM), Prof Nurhasan (Unesa), Prof Priyo Handoko (UIN Sunan Ampel/Unsuri), dan Prof Gempur Santoso (PGRI Adi Buana) yang mendukung munculnya calon presiden yang visioner tapi Pancasilais.

"Selama ini, kita selalu mengikuti arah angin, kita pernah ke sosialis dan sekarang ke kapitalis, padahal kita seharusnya tetap pada khittah, karena itu kita boleh saja menjadi visioner dan modern, tapi kita butuh pemimpin visioner yang Pancasilais," kata Guru Besar Universitas dr Soetomo (Unitomo) Surabaya Prof Sam Abede Pareno di Surabaya (23/3).

Dalam Forum Guru Besar di Rumah Dahlan Iskan (RDI) Jawa Timur, Guru Besar Ilmu Komunikasi Unitomo itu menjelaskan revolusi di Indonesia sejak Orde Lama hingga Orde Baru itu digerakkan tokoh-tokoh lintas ideologi, karena itu ideologi yang bertarung saat ini adalah politik (demokrasi), ekonomi (pertumbuhan), dan hukum (HAM).

“Saya kira semuanya harus dikembalikan kepada Pancasila agar kita mempunyai model demokrasi, model pertumbuhan ekonomi, dan model hukum yang

sesuai dengan jatidiri,” katanya dalam diskusi yang dipandu Prof Gempur Santoso selaku Ketua RDI Jawa Timur yang juga Sekretaris Dewan Pendidikan Jatim itu.

Senada dengan itu, Guru Besar ITS Prof Daniel M Rosyid menyatakan Indonesia saat ini mengalami kerusakan lingkungan dan kesenjangan ekonomi yang cukup berbahaya akibat bangsa yang menjauhi ideologi Pancasila dan masuk dalam ideologi kapitalis yang mengelu-elukan pertumbuhan ekonomi.

“Buktinya kita memprioritaskan industrialisasi dalam perekonomian dan sistem sekolah dalam pendidikan, sehingga kita hanya mengejar pertumbuhan ekonomi secara cepat, karena itu kita harus kembali kepada Pancasila yang mementingkan pemerataan dalam ekonomi dan keadilan dalam pendidikan,” katanya.

Guru Besar Kelautan ITS menjelaskan pemerataan itu harus melihat kondisi laut dibandingkan dengan darat, harus melihat desa dibandingkan dengan kota atau kita besar, harus melihat pendidikan bagi anak-anak miskin yang tidak mampu sama sekali, dan semacam itu. “Modernitas itu bukan identik dengan kaya atau punya mobil, tapi sikap adil pada siapapun,” katanya. = ANT/M. YA’KUB

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO P MADURA

RABU 9 APRIL 2014

RABU 9 APRIL 2014 | No. 0338No. | TAHUN III | TAHUN III 0338

Neter Kolenang

P

Menuju Hidup Lebih Berarti Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu.

Orang-orang yang masih terus belajar tiada henti akan menjadi pemilik masa depan. Begitulah motto hidup Muzayyin Ningsih, perempuan Kelahiran Sampang, 22 November 1991. Karena baginya, hidup itu sejatinya bukan hanya untuk dilihat, tetapi dipelajari dan dipahami. “Sebab belajar tiada henti itu akan mengantarkan kita kepada kedewasaan berpikir, kebijakan sikap dan kemuliaan hidup," ucapnya.

IDENTITAS Nama

Alamat Tetala

Pendidikan

Hobi

: Muzayyin Ningsih : Kalianget Timur : Sampang, 22 November 1991 : - SDN Kalianget Barat - SMPN 1 Kalianget - SMAN 1 Kalianget - STKIP PGRI Sumenep : Membaca dan Traveling

ya, perempuan yang punya obsesi menjadi dosen tersebut, memaknai hidup dengan bijak.

Bagi perempuan yang doyan makan bakso tersebut mengartikan hidup sebagai pengembaraan sementara manusia, sehingga setiap langkah yang kita jalani harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat.

“Saat saya merenung, terbersit dalam pikiran untuk mengulang hidup lebih sempurna tanpa ada kesalahan sekecil apapun. Penyesalan memang datangnya setelah berbuat, namun bisakah kita memulai untuk tidak membuat salah. Nah, inilah makna hidup yang sebenarnya, belajar untuk tidak jatuh pada lubang yang sama, sehingga hidup kita akan lebih berarti dan bermakna,” papar perempuan yang tinggal di Kalianget tersebut.

Menjalani hidup, bagi mahasiswi yang akrab di sapa Moeza itu tetap ingin bersemangat dan lebih kuat dalam menjalani hidup yang penuh terjal dan godaan. Namun, apapun aral yang melintang, Moeza artikan sebagai modal gratis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan.

“Namun, memelihara kelemahan diri tanpa intropeksi justru menjerumuskan. Itulah yang kuperoleh dari beragam pengalaman hidup yang pernah kujalani,” tutur perempuan jurusan BK itu.

Setiap manusia mengingin-

kan kebahagiaan, dan kebahagiaan tak akan datang sendiri tanpa kemauaan meraihnya. Bersyukur adalah jalan utama. Nilai kesyukuran adalah penjagaan terhadap kebaikan. Sehingga, kebahagiaan itu pada akhirnya bersumber dari kita yang melakukan kebaikan dengan cara terbaik. Karena dengan cara itulah kebahagian dan kedamaian akan tercipta.

Lulusan SMA 1 Kalianget tersebut pun mulai belajar belajar memahami hidup dengan bijak. Sebab, perempuan berkulit putih itu ingin hidupunya lebih berarti. Iya, bahwa tak semua keinginan bisa terpenuhi, namun barangkali obat terbaik untuk mencegah kekecewaan adalah terus belajar tiada henti. Jangan pernah menyepelekan apapun yang telah kita miliki, karena sangat mungkin yang kita miliki itu justru sarana kita bisa hidup lebih mulia.

Memang, dengan ikhlas menerima kekurangan, kelemahan dan kesalahan kadang tidak mudah. Padahal dari itu semua sarana menjadikan kita kuat dalam menjalani kehidupan.

Berusaha melakukan apapun dengan tepat dan cepat. “Karena bertindak cepat dan tepat akan mengalahkan orang cerdas yang menunda untuk bertindak,” tandasnya.

Ia seolah ingin mengatakan kepada kita semua bahwa dalam menuntut ilmu itu tak mengenal ruang dan waktu, juga tidak mengenal gender. Lelaki dan perempuan sama-sama punya kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu. Sehingga setiap orang, bisa mengembangkan potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga potensi itu berkembang dan sampai kepada kesempurnaan yang diharapkan.

Karena itulah, agama menganggap bahwa menuntut ilmu itu termasuk bagian dari ibadah. = SYAMSUNI