JUMAT
KORAN MADURA
9 MEI 2014 | No. 0358 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000
1
0328-6770024 JUMAT 9 MEI 2014 | No. 0358 | TAHUN III www.koranmadura.com
JK: Century Bukan Bank Gagal Anas: SBY Layak Dipanggil sebagai Saksi JAKARTA-Wakil Presiden RI 2004-2009, Jusuf Kalla (JK), memastikan Bank Century pada 2008 bukan bank gagal berdampak sistemik. Bank Century tergolong bank kecil sehingga tidak perlu diselamatkan dengan dana talangan triliunan rupiah. Karena itu, JK kembali memastikan bahwa bank Century memang dirampok oleh pemiliknya. “Bank Century adalah bank kecil. Dari laporan yang saya terima tidak ada (dampak sistemik),” kata JK saat memberi kesaksian dalam sidang kasus bail out Bank Century dengan terdakwa Budi Mulya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/5). Menurut JK, sesuai laporan yang diterimanya, Bank Century saat itu, yang kemudian berganti nama jadi Bank Mutiara, hanya mempunyai aset sekitar 0,7 persen dari total aset bank secara nasional. Bila ditotal, aset Bank Century hanya Rp 12 triliun. Berdasarkan laporan itu, JK menilai Bank Century tergolong bank kecil dan tidak layak mendapat dana talangan atau bail out. “Dari laporan tidak mengalami krisis besar. Kalau soal ada masalah perpindahan dana, (memang) iya,” bebernya. Dalam kesaksiannya, JK mengaku pernah menerima laporan dari Menteri Keuangan yang sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono terkait pemberian Penyertaan Modal Sementara (PMS) ke Bank Century sebesar Rp2,7 triliun. Laporan dari Menkeu dan Boediono itu diterimanya empat hari setelah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memutuskan memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan PMS kepada Bank Century. “Saat lapor itu empat hari setelah bailout, 25 November 2008. Menkeu dan Gubernur BI melaporkan ke saya tentang terjadi bailout, dan pemerintah melalui
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sudah keluarkan dana Rp2,7 triliun,” katanya. Pemberian PMS hingga Rp2,7 triliun dari keputusan semula Rp632 miliar membuat JK bertanya-tanya. Pasalnya, peraturan pemerintah di saat krisis ekonomi global dilarang memberikan penjaminan penuh (blanket guarantee). Pemerintah mengeluarkan peraturan hanya memberikan penjaminan terbatas, hanya maksimal Rp2 miliar. “Saya katakan, tidak boleh ada full guarantee, kalau tidak ada garansi tidak boleh bailout,” ujarnya. Namun, Boediono saat itu mengatakan Bank Century mendapatkan bantuan FPJP dan PMS serta ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik karena masalah Bank Century berat, ditambah adanya perampokan dari pemiliknya, yakni Robert Tantular. “Saya tanya apa yang salah (dari Bank Century). Dikatakan Pak Gubernur BI, pemiliknya mengambil dana ini. Saya katakan, ini namanya perampokan perbankan. Kalau ada perampokan, kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Pak Boediono tanya dasar hukumnya apa. Saya bilang itu tugas polisi, bukan Bapak,” paparnya. JK lantas memerintahkan Kapolri saat itu, Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, menangkap Robert Tantular. Dua jam setelah perintah JK, Robert Tantular ditangkap. JK menegaskan, pemberian PMS dilakukan saat negara tidak mengalami krisis. “Itulah terjadi perampokan. Jadi terjadi kriminalisasi, bukan krisis. Karena itulah ini melanggar bailout, karena pemerintah hanya mengizinkan penjaminan terbatas,” tandasnya. SBY Saksi Sementara itu, bekas Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan Presiden SBY layak menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan terdakwa Budi Mulya. “Kalau menurut saya Pak SBY itu juga layak jadi saksi kasus Bank Century,” kata Anas usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (8/5). Anas bukan tanpa sebab menyatakan demikian. Menurutnya, SBY selaku Presiden mengetahui soal kasus tersebut. “Pak SBY tahu tentang ini. Mengaku tidak tahu, mengaku tidak dilapori, tetapi tahu dan dilapori,” sindirnya. =GAM/ABD/AJI