SENIN
9 JUNI 2014 | No. 0376 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000
KORAN MADURA
Netralitas SBY Berat Sebelah? Imparsial Soal Dukungan Capres Presiden JAKARTA-Koalisi Masyarakat Melawan Lupa mengimbau Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjaga netralitas TNI dalam pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Dugaan ketidaknetralan TNI dalam pilpres ditandai dengan beberapa babinsa yang dikerahkan ke perumahan penduduk untuk mengarahkan dukungan ke salah satu pasangan calon. Kecurigaan akan aksi mobilisasi TNI ini semakin terang benderang tatkala KSAD Jenderal Budiman berbeda pendapat dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. “SBY tidak boleh berpolitik ganda dalam menjaga netralitas TNI,” kata Direktur Imparsial yang juga aktifis koalisi melawan lupa saat konferensi pers di kantor Kontras, Minggu, (8/6). Seperti diberitakan, KSAD Jenderal Budiman mengakui ada anggota Babinsa yang terlibat dalam kasus tersebut dan telah diberhentikan, namun Panglima TNI Jenderal Moeldoko membantah Babinsa melakukan pengerahan untuk kemenangan Prabowo-Hatta. Koalisi, kata Poengky, menduga SBY tidak netral dalam kasus ini. Di depan publik, SBY memerintahkan TNI dan BIN untuk netral, tapi kuat dugaan SBY mendukung salah satu pasangan calon. Kecurigaan ini , hanya bisa dibantah dengan tindakan tegas SBY dengan menghukum anggota TNI yang terlibat dalam kegiatan politik jelang pilpres melalui Panglima TNI. “SBY juga harus menghentikan kegiatan babinsa untuk sementara,” ujarnya. TNI, kata Poengky, seharusnya menjaga netralitas, bukan hanya tidak boleh memilih, tapi juga dilarang melakukan agenda politik. Wakil Koordinator Kontras, Chris Biantoro, mengatakan pihaknya menemukan laporan terkait dengan aktivitas babinsa yang mengarahkan dukungan masyarakat terhadap capres tertentu. Laporan itu, ujar Chris, berasal dari Kota Yogyakarta, Gunungkidul, Klaten, dan sejumlah wilayah di Jawa Barat. Modus yang dilakukan adalah mendatangi perumahan penduduk untuk melakukan pendataan. “Kegiatan militer itu diyakini Chris berlawanan dengan semangat reformasi,” ujarnya. Sementara itu, anggota tim hukum Tim
Kampanye Nasional Jokowi-JK, Firman Jaya Daeli meyakini ada sekenario besar pengerahan anggota Babinsa untuk memenangkan pasangan Prabowo-Hatta.“Karena itu saya percaya dengan apa yang disampaikan KSAD Jenderal Budiman, karena dia patuh pada UU No 34/2004 tentang TNI dan UU Pemilu Presiden bahwa TNI harus netral,” katanya. Menurut Firman, KSAD pasti mengetahui sepak terjang anak buahnya, sebab dalam Pasal 16 UU No 34/2004, tugas KSAD adalah membina kekuatan dan kesiapan operasional Angkatan. Dengan demikian jika ada penyimpangan, KSAD langsung bertindak. Sementara Pasal 15 UU No 34/2004, tugas Panglima TNI adalah menggunakan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer, karenanya KSAD tidak mungkin mengerahkan Babinsa untuk tujuan non-militer. Firman mengingatkan berdasarkan UU Pertahanan Negara, UU TNI, dan juga UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka anggota TNI harus netral terhadap parpol mana pun, tidak boleh berpihak dalam bentuk dan jenis apa pun, dan dilarang berpolitik praktis. “Makanya anggota TNI tidak dapat memilih dan dipilih. Bahkan sama sekali anggota TNI, termasuk Babinsa tak memiliki tugas dan kewenangan apa pun untuk menanyakan, mempengaruhi, mengatur, menentukan pilihan rakyat terhadap pasangan capres,” tegasnya. Firman menduga tindakan pelanggaran serupa kemungkinan besar dan mungkin sudah/sedang terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif di banyak wilayah di Indonesia, tidak di Jakarta saja. “Kami meminta institusi TNI dan jajarannya segera menindak tegas anggotanya yang jelasjelas menyimpang dari tugas pokoknya,” katanya. =GAM/ABD
1
0328-6770024 SENIN 9 JUNI 2014 | No. 0376 | TAHUN III www.koranmadura.com