e Paper Koran Madura 09 Juli 2014

RABU

KORAN MADURA

9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 RABU 9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN III www.koranmadura.com

Jelang Pilpres, er Orang Stres B tambah

Jerman Bertekad Gilas Brasil

Nasional hal 4

Olahraga | 16

ant/seno

DISTRIBUSI LOGISTIK PAKAI KUDA. Sejumlah petugas mengirim logistik Pilpres 2014 menggunakan kuda di Desa Brambang Darussalam, Tlogosari, Bondowoso, Jawa Timur, Selasa (8/7). Pengiriman logistik ke TPS memakai kuda karena kondisi jalan dari balai desa setempat ke TPS sulit diakses kendaraan bermotor.

Survei Charta Unggulkan Jokowi-JK JAKARTA- Lembaga survei Charta Politika Indonesia menyatakan berdasarkan hasil survei tatap muka dengan 1.200 responden pada 3-6 Juli 2014, elektabilitas pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengungguli Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

“Dari sisi elektabilitas Jokowi-Kalla masih mengungguli Prabowo-Hatta.

Jokowi-Kalla dipilih oleh 49,2 persen

responden, sedangkan Prabowo-Hatta dipilih 45,1 persen, dan sisanya 5,7 persen belum menentukan pilihan,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan populasi responden yang disurvei adalah warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih atau telah berusia 17 tahun ke atas.

Dalam survei itu, secara keseluruhan tingkat responden yang menyatakan sudah mantap terhadap pilihannya mencapai 78,8 persen, sedangkan yang menyatakan masih mungkin

berubah berjumlah 12,3 persen responden dan sisanya 8,9 persen menjawab tidak tahu.

Menurut dia, jika ditelisik lebih lanjut, tingkat kemantapan responden yang memilih Jokowi-Kalla mencapai 83,6 persen, responden yang menyatakan masih mungkin berubah 12,6 persen dan 3,8 persen menjawab tidak tahu.

Sedangkan tingkat kemantapan respon pemilih PrabowoHatta mencapai 76,6 persen, yang menyatakan masih mungkin berubah 20,4 persen, dan tiga persen sisanya menjawab

tidak tahu.

“Jika responden yang berganti pilihan dan belum menentukan pilihan terdistribusi secara normal maka Jokowi-JK memiliki peluang menjaga jarak elektabilitasnya. Potensi terjadinya distribusi yang tidak normal tetap ada, salah satunya karena faktor politik uang yang masif,” kata dia.

Berdasarkan survei, diketahui 51,8 persen menyatakan akan menerima uang meskipun belum tentu memilih pasangan capres yang memberikannya. Selebihnya, 17,8 persen menyatakan akan menerima dan memilih pasangan capres yang memberikan politik uang, 25,4 persen menyatakan menolak, dan lima persen lainnya menjawab tidak tahu.

Menurut hasil survei, Prabowo-Hatta unggul di wilayah Sumatera, DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Sedangkan JokowiKalla unggul di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.=ANT/RANGGA

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN III

PILPRES 2014

PrabowoHatta Terjunkan 30.000 Saksi MEDAN- Sebanyak 30.000 saksi pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa diterjunkan untuk mengawasi di tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilihan Presiden (Pilpres), Rabu, 9 Juli 2014 hari ini.

“Seluruh saksi tersebut bertugas memantau saat dilaksanakannya pencoblosan di TPS, dan hal ini untuk menjaga terjadinya dugaan kecurangan dalam Pilpres,” kata Ketua Relawan pasangan Prabowo-Hatta, H Eddy Azmar di Medan, Selasa.

Puluhan ribu orang saksi itu, menurut dia, mengawasi seluruh TPS di 21 Kecamatan di Kota Medan, dan 32 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

“Jadi tugas mereka melihat kegiatan secara langsung segala perkembangan yang terjadi di TPS yang ada di Sumut,” ucap Azmar.

Dia menyebutkan, jika para saksi tersebut ada melihat terjadinya kecurangan atau permainan di TPS, dan segera dilaporkan ke tim pemenangan pasangan Prabowo-Hatta atau ke Pengurus DPD Partai Gerindra Sumut.

Bahkan, jelasnya, para saksi itu bukan hanya bertugas saat pencoblosan di TPS, tetapi juga pada penghitungan surat suara di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

“Segala bentuk penyimpangan yang merugikan pasangan Prabowo-Hatta harus dapat diketahui secara jelas dan dilaporkan, untuk segera ditindaklanjuti secara hukum,” ujarnya.

Azmar mengatakan, para saksi pasangan Prabowo-Hatta itu harus tetap bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas di lapangan pada Pilpres tersebut.

“Kita tidak ingin adanya berbagai permainan atau ‘money politik’ pada Pilpres itu, sehingga dapat merugikan pasangan Prabowo-Hatta,” kata Ketua Tim Relawan itu. =ANT/MUNAWAR

PENYIMPANGAN DANA TRANSFER

DPD-BPK Akan Klarifikasi JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sepakat menindaklanjuti temuan penyimpangan penggunaan dana transfer (dana perimbangan), seperti dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat.

Penyimpangan itu disebabkan oleh tata kelola keuangan daerah yang tak sesuai budaya lokal. Oleh karena itu BPK meminta adanya evaluasi menyeluruh soal reformasi birokrasi agar penggunaan dana otonomi khusus digunakan secara proposional bukan untuk belanja pegawai.

“Khusus untuk DPD, karena concern kami adalah dana transfer dari pusat ke daerah, Ketua BPK bersedia untuk membuka forum yang jadwalnya disesuaikan,” kata Ketua DPD Irman Gusman, Selasa, (08/07).

Menurut Irman, DPD dan BPK akan menindaklanjutinya dalam forum klarifikasi dan konsultasi alat kelengkapan DPD,

yaitu Komite IV DPD dan Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD, bersama jajaran BPK. “Kita akan menindaklanjutinya dalam forum khusus di alat kelengkapan DPD, agar pengelolaan dana tranfer bisa efektif dan efisien, bermanfaat untuk masyarakat dan daerah,” tambahnya.

Senator asal Papua Paulus Yohanes Sumino sepakat agar tata kelola keuangan daerah memperhatikan situasi dan kondisi serta kearifan lokal rakyat Papua. “Menyambut keterbukaan BPK, menyangkut penyimpangan penggunaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat, kita harus memperkuat pengawasan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua BPK Rizal Djalil menyebut bahwa realisasi belanja negara dan dana tranfer tahun 2013 berjumlah Rp 1.650,56 triliun atau 95,62% anggaran tahun 2013 atau 110,67% realisasi tahun 2012, serta realisasi defisit tahun 2013 berjumlah Rp 211,67 triliun atau 138,08% defisit tahun 2012.

Dalam struktur belanja negara, belanja pemerintah pusat adalah pengeluaran yang terbesar, yakni Rp 1.137,16 triliun (68,90%), berikutnya belanja tranfer dari pusat ke daerah, yakni Rp 513,26 triliun atau 31,10%.

Masalah otonomi daerah dan desentralisasi keuangan daerah merupakan satu permasalahan strategis yang terungkap dalam hasil pemeriksaan BPK tahuntahun sebelumnya. Bentuknya adalah dana transfer (dana perimbangan) yang rata-rata pertahun selama satu dekade ini persentasenya lebih 25% total belanja negara.

“Ketergantungan pemerintah daerah sangat tinggi. Lebih 90% pemerintah daerah menggan-

tungkan lebih 50% pembiayaannya pada dana perimbangan,” ujar Rizal.

Mengenai dana otonomi khusus, Rizal menyatakan pengelolaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat tergolong satu permasalahan strategis. Total dana otonomi khusus yang tersalurkan dari tahun 2001 ke 2014 berjumlah Rp 57,7 triliun. Jika tahun 2002 berjumlah kurang Rp 5 triliun, tahun 2006 berjumlah Rp 17 triliun, dan tahun 2013 berjumlah lebih Rp 40 triliun. “Jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun,” ungkapnya.

Sayangnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua juga sangat rendah, yaitu 65,36 tahun 2011 dan 65,86 tahun 2012 atau provinsi yang IPM-nya terendah secara nasional yang rata-rata IPM-nya 72,77 tahun 2011 dan 73,29 tahun 2012. “Perlu dicermati dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara ke depan,” katanya. =GAM/ABD

ant/ feny selly

PEMUSNAHAN SURAT SUARA. Komisioner KPU Kota Palembang melakukan pembakaran surat suara Pemilihan Presiden (Pilpres) di halaman Kantor KPU Palembang, Sumsel, Rabu (8/7). Sebanyak 10.987 surat suara rusak dan lebih untuk wilayah Kota Palembang dimusnahkan jelang pelaksanaan Pilpres.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU RABU 9 JULI 20149 |JULI No. 0398 | TAHUN III 2014

No. 0398 | TAHUN III

33

ant/ismar patrizki

JOKOWI TIBA DI TANAH AIR. Capres nomor urut dua, Joko Widodo (kedua kiri), bersama mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi (kanan), Ketua Rombongan Umrah Usamah Hisyam (kiri), dan Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Jokowi-JK, Akbar Faizal (kedua kanan), tiba di tanah air seusai melaksanakan Umrah, di Terminal 2E Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (8/7). Capres nomor urut dua Joko Widodo bersama rombongan tiba kembali di tanah air setelah melaksanakan Umrah selama masa tenang Pilpres 2014.

Paripurna RUU MD3 Banjir Interupsi Eva: Ada Fatsun yang Dilanggar JAKARTA-Rapat Paripurna DPR membahas tentang RUU perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dihujani sorakan serta interupsi dari para anggota dewan. Rapat yang dihadiri 466 anggota dewan tersebut menolak keras RUU ini disahkan menjadi UU, karena masih banyak pasal perlu direvisi.

Anggota Komisi III DPR dari PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari yang mengaku terlibat dalam RUU tersebut pada tahun 2009 menilai ada fatsun yang dilanggar. Sebab, pada tahun 2009, RUU tersebut dibahas usai pilpres.

“Sehingga lepas baju masing tidak mau tersandera pilpres,” kata Eva dalam ruang rapat paripurna, Jakarta, Selasa (8/7).

Eva mengatakan dalam fatsun

internasional, partai pemenang diberikan penghargaan untuk menduduki kursi pimpinan. Apalagi dalam RUU tersebut hanya untuk DPR tidak berlaku bagi DPRD. “Ini hanya ditargetkan PDIP, saya menyesalkan bahwa bukannya kita makin dewasa, hanya kepentingan pilpres suasana terbelah,” ungkapnya.

Eva juga memprotes adanya wacana pembubaran BAKN.

Pasalnya, lembaga tersebut diapresiasi parlemen negara lain.

“Ini satu-satunya badan yang diapresiasi dari publik,” ujarnya.

Sejumlah anggota dewan sempat menyoraki pernyataan Eva. “Huuuu,” teriak sebagian anggota dewan.

Rekan Eva dari FPDI Perjuangan, Dolfie OFP menjelaskan, salah satu pasal yang kurang jelas yakni pada pasal 69 ayat 2 disebutkan di situ ketiga fungsi legislatif dan anggaran sebagaimana ayat 1 dijalankan representasi rakyat dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai aturan UU. Menurut dia, pasal itu seharusnya juga dimasukkan nilai-nilai yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. “Kenapa kerangkanya hanya dalam representasi dan politik luar negeri saja, padahal dalam UUD kita dijelaskan untuk

melindungi segenap bangsa, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia, tidak hanya dalam kerangka ini, representasi dan politik luar negeri kalau mau konsisten 4 pembukaan dalam UUD 45 itu dimasukkan,” ujar Dolfie saat interupsi di rapat paripurna DPR, Jakarta, Selasa (8/7).

Selanjutnya, jelas dia, pasal 73 sebagaimana dimaksud ayat 2 setelah mitra kerja DPR dipanggil 3 kali tidak datang, DPR berhak lakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan bantuan Polri.

Sementara, kata dia, pembentukan UU Nomor 12 tahun 2011 pasal 5 huruf f rumusan UU harus ada kejelasan apa maksudnya gunakan Polri.

Kemudian dipasal 75 ayat 2, kata Dolfie, disebutkan bahwa dalam menyusun program dan kegiatan DPR dapat menyusun standar biaya khusus tidak mengandung kejelasan. Rumusan itu, kata dia, kalau dibandingkan UU OJK mengapa biaya tidak umum di dalam dijelaskan dalam pasal 75 tidak ada penjelasan rumusan dimaksud.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno juga memprotes rencana pembubaran

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR. “Penghapusan BAKN perlu ditinjau kembali.

BAKN justru harus dikuatkan untuk meningkatkan citra parlemen karena kehadiran BAKN untuk memberi catatan kritis atas catatan BPK, dan auditor DPR,” kata Teguh.

Sementara anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain menilai draft Rancangan Undang-Undang MD3 masih harus disempurnakan, dan tidak layak disahkan di forum Paripurna, karena belum ada satu suara di internal fraksi terkait beberapa Pasal di UU tersebut.

Sedangkan Politisi PKB Abdul Malik Haramain menilai draft RUU tersebut masih perlu disempurnakan. Ia melihat antar fraksi belum menyatu. “Belum disempurnakan tidak layak disahkan di forum ini,” katanya.

Sedangkan Politisi Demokrat Ignatius Mulyono mengatakan perlunya budaya politik menghargai pemenang pemilu. “Politik sangat indah, karena ada etika dan budaya. Kita menhargai siapa yang menjadi pemenang dan diangkat sebagai pimpinan dan jadikan itu sebagai budaya,” tuturnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN III

JELANG PILPRES 2014

Jumlah Orang Stres Bertambah JAKARTA-Jumlah orang yang mengalami stres ringan (Orang Dengan Gangguan Jiwa-red ODGJ ringan) diprediksi akan bertambah menjelang pemilu presiden (pilpres). Hal ini dipicu oleh kekecewaan akibat capres yang dijagokan kalah dalam pertarungan pilpres.

ant/vitalis yogi trisna

MANTAN AUDITOR BPK DIVONIS 9 TAHUN PENJARA. Terdakwa kasus pembunuhan, Gatot Supiartono ketika bersiap mengikuti sidang vonis di PN Jakarta Pusat, Jakarta (8/7). Hakim menjatuhkan vonis selama sembilan tahun penjara karena Gatot dianggap menyuruh anak buahnya untuk menganiaya Holly Angela.

SBY Diminta Benar-benar Netral JAKARTA-Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo mengapresiasi latihan pengamanan pemilu yang dilakukan TNI dan Polri. Hal ini dirasa mampu menakuti pihak-pihak yang ingin membuat kisruh pilpres 9 Juli.

“Digelarnya latihan pengamanan pemilu baik yang dilakukan oleh POLRI maupun TNI adalah sinyal kuat untuk menggetarkan mereka yang mau mencoba mengacaukan pemilu,” kata Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7).

Bagi tim Kampanye JokowiJK, kata dia, komitmen untuk berkampanye secara damai dan taat pada seluruh aturan main adalah kunci bagi terwujudnya pemilu yang aman, jujur dan lebih demokratis. “Komitmen ini bukan di awang-awang, tetapi membumi. Dampaknya, kami tidak pernah melakukan kampanye hitam, meski Jokowi begitu sering dijadikan korban fitnah,” tegasnya.

Dia menilai pemilu kali ini momentum paling menentukan untuk kebangkitan Indonesia. Pihaknya percaya bahwa TNI-Polri mampu netral dalam pilpres kali ini. “Karena itulah

latihan pengamanan pemilu itu bukanlah alat untuk menakuti rakyat. Bukan pula alat untuk memberikan sinyal pada capres tertentu. Latihan itu adalah tugas negara, sehingga TNI dan Polri benar-benar hadir terhormat, dan tidak mau sedikitpun tergoda oleh berbagai kepentingan,” kata Tjahjo.

Tjahjo meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali memastikan komitmennya untuk tetap netral.

Meskipun partainya Demokrat mendukung pasangan PrabowoHatta.

“Kita yakin di Indonesia dan dunia internasional nanti, Presiden RI Bapak SBY akan tercatat sebagai presiden RI yang bisa menjaga kualitas demokrasi.

Kami percaya, bahwa Presiden RI akan bertanggung jawab sepenuhnya atas netralitas TNI Polri khususnya menyongsong Pilpres 9 Juli 2014 besok,” ujarnya.

Secara terpisah, sejumlah pemuka agama seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Andreas Yewangoe dan Ketua Konferensi Waligereja di Indonesia (KWI), Mgr Ignatius Suharyo menemui Presiden SBY di kantor Presiden, Jakarta.

Dalam pernyataan presnya, pemimpin umat Katolik Indonesia itu mengatakan, bahwa Presiden SBY telah menegaskan akan berusaha sekuat tenaga agar Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Rabu, 9 Juli, akan berlangsung secara damai, aman, dan tenteram. “Presiden juga meminta seluruh bangsa Indonesia untuk mencegah terjadinya konflik,” katanya.

Menurutnya, Presiden SBY menyampaikan pesan kepada seluruh pemimpin agama di tanah air agar tetap berperan sebagai peneguh, pendamai, dan mengajak seluruh warga negara menggunakan haknya dan menjalankan tanggung jawabnya.

Ignatius menegaskan, bahwa KWI telah mengimbau seluruh umat Katolik di tanah air agar menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan memilih dengan suara hati. =GAM/ABD

“ODGJ ringan memang kasusnya banyak, termasuk yang memikirkan masalah pilpres. Namun orang stres itu tergantung dari individunya masing-masing,” kata Direktur Kesehatan Jiwa, Kemenkes, Eka Viora dalam diskusi “RUU Kesehatan Jiwa” bersama anggota Panja, Wiryaningsih, Jakarta, Selasa, (08/07).

Berdasarkan catatan, kata Eka lagi, jumlah ODGJ ringan di Indonesia mencapai sekitar 16 juta orang. Sebenarnya semua orang berpotensi mengalami stress. Namun yang stress berat itu mencapai sekitar 400.000 orang. “Dari jumlah itu, sekitar

“Jadi penderita bisa ditangani mulai dari puskesmas oleh dokter umum yang sudah dilatih,” terangnya.

Saat ditanya mengenai tes kesehatan jiwa untuk pejabat publik, Wiryaningsih menambahkan test kesehatan jiwa ini tidak menyasar pada aspek kejujuran seseorang. “Test kejiwaan lebih pada aspek jiwa, misalnya kemampuan mengingat, bersosialiasasi,” ujarnya.

Sebab soal kejujuran seseorang, lanjutnya, itu baru bisa diketahui melalui setelah menjabat. “Orang baru dikenal jujur, setelah menjabat dan melakukan tindakan. Bagaimana dia

57.000 orang pernah dan masih dipasung,” tambahnya.

Menurut Eka, sebenarnya Indonesia sudah pernah memiliki UU Kesehatan Jiwa No3/1966. Namun hanya mengatur dan melindungi, hak-hak orang yang mengalami gangguan jiwa saja. “Sejak 1992, UU ini hilang, karena masuk dalam UU Kesehatan. Hingga kemudian, RUU Kesehatan Jiwa masuk dalam prioritas prolegnas,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Eka, pemerintah daerah yang sudah memiliki rumah sakit jiwa, baru sekitar 28 propinsi. Sisanya 12 rumah sakit dikelola swasta.

“Masih ada sekitar 6 propinsi lagi yang belum memiliki rumah sakit jiwa,” tegasnya.

Sementara itu, Wiryaningsih mengatakan DPR sudah RUU Kesehatan Jiwa menjadi Undang-Undang (UU). Maka dengan UU diberlakukan, maka Pemda wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa sejak dari puskesmas sebagai pelayanan kesehatan dasar.

mau dikenal jujur, kalau dia belum menjabat. Saya rasa sulit untuk mengukurnya,” jelasnya.

Mungkin pemerintah dalam membuat PP, sambungnya, sebagai aturan turunan yang lebih aplikatif, misalnya membuat lie dectector. “Jadi UU ini hanya untuk memastikan, bahwa untuk menjadi pejabat publik, sehat atau tidak secara kejiwaaan,” paparnya.

Disinggung soal apakah orang jujur itu, jiwanya sehat atau tidak, menurut Wiryaningsih, orang yang tidak jujur, maka tidak sehat jiwa dari aspek spiritual.

Menurut Wiryaningsih, dalam UU Kesehatan Jiwa ini, ada dua klasifikasi pengidap ganggung jiwa, pertama-orang yang karena menghadapi masalah kejiwaan. Sehingga berpotensi mengalami gangguan jiwa. Kedua, orang yang karena memang memiliki penyakit kejiwaan. “Misalnya pengidap Schizophrenia,” pungkasnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

9 |JULI 2014 RABU RABU 9 JULI 2014 No. 0398 | TAHUN III No. 0398 | TAHUN III

55

AUDIT KEUANGAN

SKK Migas Raih WTP JAKARTA-Laporan Keuangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

ant/yudhi mahatma

RAPAT PARIPURNA DPR RI. Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-31 masa sidang tahun 2014 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/7). Agenda Rapat Paripurna antara lain Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan tentang RKP dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2015, pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013, Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Kesehatan Jiwa, Pengambilan Keputusan atas RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Pemerintah Tetapkan Asumsi APBN 2015 JAKARTA-Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI melaporkan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2015 yang disampaikan pada rapat paripurna DPR-RI. Wakil Ketua Banggar DPR-RI, Yasonna H Laoly mengatakan, pokok-pokok hasil pembahasan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 dan prioritas anggaran tahun 2015 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang proses penyusunannya menunggu visi dan misi Presiden terpilih.

Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dalam pasal 5 yang dinyatakan bahwa Presiden yang sedang memerintah diamanatkan untuk menyusun RKP 2015 dengan merujuk pada arah pembangunan RPJMN ketiga 2015-

2019 yang digariskan dalam RPJPN 20052025.

Adapun tema RKP 2015 yakni melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Sebagai penjabaran tema RKP 2015 di identifikasi 25 isu strategis yang dikelompokkan menurut bidang-bidang pembangunan yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025.

Dalam sidang paripurna ini Pemerintah dan DPR telah menetapkan penyusunan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 yang nantinya akan dilaksanakan oleh Presiden baru dalam APBN 2015. Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ini menetapkan sejumlah asumsi dasar dalam penyusunan APBN 2015.

Yasonna mengaku puas karena berhasil melakukan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN tahun anggaran 2015. “Kami atas nama pimpinan dan anggota Banggar mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah beserta jajatannya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso menambahkan, bahwa lapo-

ran hasil Rencana Kerja Pemerintah yang disampaikan akan menjadi pedoman dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2015. “Maka dengan demikian selesailah laporan Banggar kepada kami terkait pembahasan pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN tahun anggaran 2015,” tutup Priyo. =GAM

Asumsi dasar RAPBN 2015 • Pertumbuhan ekonomi 5,5%-6% • Inflasi 3-5%-5% • Nilai tukar rupiah Rp 11.500-12.100 per USD • Tingkat suku bunga SPN 3 Bulan 6%-6,5% • Harga minyak Indonesia (ICP) USD 95-110 per barel • Lifting minyak 830.000-900.000 barel per hari • Lifting gas bumi 1,200-1,260 juta barel setara minyak per hari • Lifting minyak dan gas bumi 2,030-2,160 juta barel setara minyak per hari

Opini ini diberikan untuk Laporan Keuangan per 14 November sampai dengan 31 Desember 2012 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan diberikan Anggota VII BPK, Bahrullah Akbar kepada Pelaksana Tugas Kepala SKK Migas, J. Widjonarko di kantor BPK, Jakarta, Selasa (8/7).

Menurut Widjonarko, opini tersebut sama dengan opini yang diberikan BPK selama periode 2008-2013. “Artinya sudah enam kali berturut-turut SKK Migas (sebelumnya BPMIGAS) menerima predikat WTP,” katanya.

Sebagaimana diketahui, opini WTP adalah peringkat penilaian tertinggi dari empat jenis opini BPK. Dengan kata lain menunjukkan kualitas Laporan Keuangan SKK Migas dinilai BPK telah disajikan dengan predikat wajar dan memuaskan. Widjonarko mengatakan, pencapaian ini menjadi prestasi yang menggembirakan bagi SKK Migas. Keberhasilan ini diharapkan menjadi pemicu seluruh pekerja SKK Migas untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan lagi kinerjanya di masa mendatang.

Dia mengungkapkan, masih ada yang perlu diperbaiki oleh SKK Migas dalam meningkatkan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap perundangundangan. SKK Migas berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK. “Rekomendasi tersebut menjadi bahan introspeksi bagi SKK Migas,” jelasnya.

Bahrullah mengatakan, prestasi yang diraih SKK Migas patut diberikan apresiasi. “Semoga keberhasilan SKK Migas dalam mencapai hasil tertinggi tersebut dapat memberikan motivasi untuk mempertahankan prestasi yang telah dicapai,” ucap dia.

BPK berharap sinergi yang sudah ada terus ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya. Salah satunya adalah pelaksanaan program e-audit agar segera direalisasikan. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN III

Pelemahan Rupiah Temporer

Menkeu: Tak Perlu Diintervensi JAKARTA- Menteri Keuangan, Chatib Basri menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah bersifat temporer sehingga tidak perlu dilakukan intervensi secara berlebihan. Pasalnya, langkah tersebut dianggap hanya akan menghambur-hamburkan cadangan devisa di Bank Indonesia (BI).

Chatib mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah yang bersifat temporer akibat situasi politik di dalam negeri mesti disikapi dengan langkah-langkah yang tidak berlebihan. “Tergantung juga dengan melihat berapa besar (pelemahan)-nya,” imbuh Menkeu di Jakarta, Selasa (8/7).

Dia menyebutkan, rupiah yang

melemah tidak melulu harus direspons dengan melakukan intervensi ke pasar. “Tidak perlu setiap market anjlok terus diintervensi.

Buat apa kalau sifatnya temporer (diintervensi)? Nanti uang kita habis. Lebih baik dipakai untuk yang lain,” papar Chatib.

Sebelumnya, Gubernur BI, Agus Martowardojo mengung-

kapkan, selama beberapa pekan terkhir BI lebih aktif berada di pasar dengan memanfaatkan cadev untuk menjaga stabilitas rupiah yang sempat terdepresiasi hingga menembus Rp12.000/US$.

“BI selama beberapa minggu aktif di pasar. Itu (cadev akhir Juni 2014 senilai US$107,7 miliar) menunjukkan kondisi yang secara umum baik dan stabil,” ujar Agus.

Menurut Agus Marto, cadev hingga akhir Juni 2014 tercatat sebesar US$107,7 miliar atau meningkat dari bulan sebelumnya yang hanya US$107 miliar. “Cadangan devisa yang menunjukkan US$107,7 miliar mencerminkan adanya dana inflow ke Indonesia yang cukup baik,” ucapnya.

Lebih lanjut Chatib menilai, salah satu penyebab utama ter-

depresiasinya nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terkahir lebih disebabkan oleh kekhawatiran pasar terhadap kemungkinan terjadinya konflik saat pemilihan presiden.

“Saya percaya kalau pemilu berjalan lancar, maka akan menimbulkan confidence baik. Selama ini kan nervous-nya karena takut terjadi konflik. Mudah-mudahan (pilpres) berjalan lancar. Semua pihak berusaha menjaga,” katanya.

Menurut Chatib, pada dasarnya selama ini fundamental perekonomian Indonesia tidak berubah ke arah yang lebih buruk. “Pada akhir Januari, kalau kita ingat, rupiah kita sempat di Rp11.200. Tetapi, karena kompetisi pilpres yang ketat, maka orang mulai takut. Kampanye se-

lesai, confidence-nya berbalik,” ucapnya.

Dia mengatakan, rupiah yang sempat berada di level Rp11.900 berbalik ke kisaran Rp11.600Rp11.700/US$$ dalam kurun dua hari. “Itu berarti confidence-nya balik. Fenomenanya, kalau saya lihat dari faktor kepercayaan, pemilu itu bersifat temporer.

Sesudah pilpres beres, maka rupiahnya kembali,” tegas Chatib.

Sementara itu, lanjut Chatib, pemicu lainnya yang menyebabkan rupiah terdepresiasi adalah kebijakan tapering-off dari Federal Reserve AS yang efeknya juga dinilai bersifat sementara. “Kalau akan permanen, perlu ada langkah-langkah khusus. Saya percaya pemilu ini akan lancar, sehingga marketnya akan baik,” ujarnya. =GAM

PENAMBANGAN TIMAH

Microsoft Dinilai Tak Peduli Lingkungan JAKARTA- Organisasi lingkungan internasional dan nasional terus mendesak agar perusahaan elektronik yang menggunakan timah di Pulau Bangka-Belitung ikut bertanggung jawab melakukan pemulihan dan tidak membeli timah yang menyebabkan daratan dan laut pulau tersebut kian rusak.

ant/oky lukmansyah

HARGA IKAN NAIK. Sejumlah nelayan melakukan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jongor, Tegal, Jateng, Selasa (8/7). Menurut nelayan, bulan Ramadan hingga Lebaran mendatang harga ikan naik hingga 30 persen, seperti ikan abangan dari Rp 25 ribu menjadi Rp 30 ribu per kilo, ikan bawal dari Rp 15 ribu menjadi Rp 20 ribu per kilo, dan ikan kembung dari Rp 17 ribu menjadi Rp 21 ribu per kilo.

Sejauh ini, perusahaan elektronik seperti Phillips, Samsung, dan Apple telah menyatakan hanya akan membeli timah yang tidak berkonflik.

Namun perusahaan elektronik Microsoft menolak melakukan hal yang sama. Hal ini membuat aktivis lingkungan di Belanda melakukan protes di kantor perusahaan elektronik dunia tersebut tersebut.

Mereka mengecam Microsoft tidak peduli atas kehancuran lingkungan di Bangka, dan kematian pekerja tambang timah akibat kecelakaan kerja rata-rata satu orang meninggal dalam satu minggu, serta keterlibatan anak-anak dalam kegiatan tambang timah.

Kepala Unit Kajian WALHI, Pius Ginting, menyatakan kegiatan penambangan di Bangka Belitung adalah sebuah kegiatan merugikan secara ekologi, sosial. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Bangka Barat mengalami kerugian sebesar Rp

336 trilyun dan Belitung Timur mengalami kerugian sebesar Rp. 61 trilyun akibat kehadiran tambang timah di P. Bangka dalam rentang waktu 20072012. Sebagai contoh, pada tahun 2012, untuk Kabupaten Bangka Barat, kerugian akibat besarnya biaya kesehatan mencapai Rp. 30 milyar, biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan air Rp. 42 juta, anggaran yang diperlukan untuk mengatasi penurunan produktivitas sumber daya alam non tambang pemulihan pertanian, perkebunan akibat erosi kegiatan tambang Rp. 500 milyar, anggaran untuk menjaga pemulihan keragaman hayati sebesar 76 milyar.

Sementara itu, Direktur Eksekuti FNasional WALHI, Abetnego Tarigan menyatakan, tindakan konkrit diharapkan dari calon presiden pemenang pemilu 2014 untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup Bangka Belitung. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

olput seakan mempesona.

Termasuk dalam pilpres yang digelar hari ini, golput diperkirakan masih tinggi. Penyebabnya tentu sangat beragam. Pertama, pelaksanaan pilpres bersamaan dengan Ramadan. Diakui atau tidak, pasti berefek pada semangat menghadiri TPS, karena di siang hari kaum muslim menjalankan puasa wajib.

Semestinya, meski berpuasa tetap menyalurkan hak suaranya di TPS. Namun sebagian orang Islam, puasa di bulan Ramadan dapat melemaskan badan, sehingga terasa males mendatangi TPS. Kedua, pendidikan politik yang dilakukan pihak berwenang selama ini belum optimal. Belum dapat mendorong kesadaran mereka untuk memberikan hak suaranya. Padahal suara yang diberikan dalam pilpres hari ini, akan sangat menentukan bagi pemenangan capres-cawapres yang diidolakan. Akan tetapi, tidak semua warga merasa ada pasangan caprescawapres yang layak dijadikan idola.

Ketiga, dari dua pasangan caprescawapres, Prabowo-Hatta dan Joko Widodo-JK, belum memiliki program yang dapat meyakinkan warga di desa atau di kota, sehingga mereka nggan memberikan kewajibannya, mencoblos di pilpres hari ini. Alasan ini bisa dipahami, karena pengalaman sebelumnya, banyak capres-cawapres juga menyampaikan program politiknya di hadapan rakyat, baik melalui debat terbuka, media, dan sejenisnya, namun ketika terpilih tetap saja tidak membuat negeri ini menjadi lebih baik. Negara tetap terlilit utang. Rakyat yang miskin tetap tak terentaskan, bahkan makin terpuruk. Sedangkan yang kaya dan bergaji makin disejahterakan. Yang bukan pejabat negara dinomorduakan. Yang miskin dibiarkan makin tersungkur.

Kenaikan harga berbagai barang niaga, jasa, dan sejenisnya tak terbendung. Sebagai dampak dari dinaikkannya harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL). Inilah kiranya dari sekian penyebab sebagian rakyat memilih golput. Keadaan ini jangan dibiarkan.

Agar golput dapat ditekan. Siapa pun yang terpilih nanti, Prabowo-Hatta atau Joko Widodo-JK, perlu berjuang meyakinkan pasangannya yang terpilih benar-benar dapat menepati janji politiknya selama kampanye. (*)

Opini

RABU 9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN III

77

Menuju Indonesia Berdikari

Salam Songkem

Pesona Golput

KORAN MADURA

RABU 9 JULI 2014 No. 0398 | TAHUN III

Siapapun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, baik pasangan Prabowo Subiato-Hatta Rajasa maupun Joko WidodoJusuf Kalla haruslah lebih membawa Indonesia ke arah lebih baik, terutama dalam masalah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebab, keduanya merupakan hal vital yang harus menyelimuti rakyat. Jika kesejahteraan dan kemakmuran sudah dirasakan rakyat, maka dapat menjadi tolok ukur atau indikator keberhasilan dalam memimpin Indonesia.

K

arena keduanya merupakan dua komponen yang tidak kuasa dipisahkan untuk menyongsong kemajuan Indonesia, maka kebijakan dan tindak konkrit harus direalisasikan. Sebagai contoh, pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), ekonomi kreatif, kepastian hukum, demokrasi yang dihelat secara bersih, dan masih banyak lagi yang bersifat positif. Jika semua itu telah dilakukan, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi negara berdikari.

Berdikari adalah mampu berpijak kuat dan kokoh yang disertai pendirian teguh tanpa ada rasa ketergantungan terhadap pihak lain (stand on your own two feet).

Namun, berdikari bukan berarti menolak kerjasama sosial yang saling menguntungkan, melainkan mandiri dalam hal apapun.

Sebab, ketergantungan menunjukkan ketidakmandirian sebuah negara. Karena itu, berdikari merupakan salah satau destinasi negara yang wajib diwujudkan.

Sebagaimana prinsip berdikari yang ditegaskan pendiri

bangsa Indonesia (founding fathers) saat proklamasi, Sukarnoe bahwa berdikari tidak mengurangi, melainkan memperluas hubungan internasional dengan cara memberdayakan potensi lokal tanpa ada rasa ketergantungan. Dengan tidak bergantung, rakyat akan merasa ‘finefine’ saja, jika suatu saat negara kawan menjadi lawan.

Dalam konteks ini, untuk mewujudkan Indonesia berdikari dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, revolusi mental. Rakyat Indonesia harus memiliki mental kuat, dan berpandangan ke depan, bahwa Indonesia adalah negara tangguh yang tidak mudah gentar.

Kegigihan mental secara responsif akan meminimalisir, bahkan membumihanguskan mentalitas budak, yang kita ketahui saat ini tengah mewabah di Indonesia.

Sekalipun membutuhkan waktu yang relatif lama, namun tidak menutup kemungkinan mentalitas budak akan terkikis secara perlahan.

Kedua, pendidikan karakter. Setelah bermental baja, jika tidak disertai dengan karakter baik, maka tidak mungkin ada gerakan sosial (social movement), sebagaimana Ungkapan Jalaluddin Rahmat. Tentu kita sepakat, bahwa esensi tanpa eksistensi tidak akan berpengaruh, karena yang memberi efek adalah eksistensi. Dalam konteks ini, harus ada pengewajantahan setelah mengalami revolusi mental dengan berkarakter baik.

Sebab, karakter menunjukkan kepribadian dan kewibawaan seseorang, terlebih citra negara.

Ketiga, pembangunan yang merata. Sebab, pembangunan dapat menjadi sarana menyejahterahkan rakyat. Dengan finansial yang memadai, angka kemiskinan akan terkurangi, kesenjangan sosial akan terminimalisir, dan rakyat tidak lagi merasa tertindas, menderita, dan sengsara. Bahkan, tidak akan ada lagi diantara rakyat kita yang tinggal di kolong jembatan dan dengan pekerjaaan meminta-minta dipinggir jalan.

Keempat, kepastian hukum.

Indonesia sebagai negara hukum yang sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi, tentu penegakan hukum secara adil merupakan hal urgent yang harus direalisasikan. Hukum harus tajam diatas, bukan di genggaman. Siapa yang melanggar, dialah yang pantas mendapat hukuman. Antara hukum dan penegak hukum harus ada sinergi dan komitmen tinggi untuk menegakkan keadilan.

Jangan pernah memandang bulu, sekalipun teman sejawat, sahabat, bahkan pejabat sejakipun jika terbukti bersalah harus dijatuhi hukuman agar jera dan tidak berpotensi mengulangi kesalahan yang sama.

Kelima, pengabdian pemimpin terhadap rakyat. Seorang pemimpin harus mengabdikan segenap jiwa dan raga kepada rakyat. Jangan sampai status dijadikan sarana untuk berbuat sewenang-wenang, tanpa memerhatikan kemaslahatan bersama. Pemimpin haruslah tunduk kepada rakyat, tegas dalam menentukan kebijakan, dan amanah dalam mengemban tugas serta tanggungjawab. Pemimpin harus berani melindungi, mengayomi, dan mendengar aspirasi rakyat. Apa yang menjadi keluhan dan kegelisahan rakyat, tidak boleh diabaikan. Pasalnya, pemimpin ideal adalah dekat dan merakyat tanpa ada sekat pandangan martabat.

Cara diatas memang cukup rumit dalam pengaplikasiannya.

Namun yakinlah, jika sesuatu yang kerjakan dengan bersungguh-sungguh penuh keseriusan,

maka akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Mengutip Alexander Gerchenkron, bahwa “late comers get advantages from the incumbent developed countries” yaitu menuju keberhasilan tidak harus mereplikasi tahap atau proses yang dilakukan oleh negara maju, melainkan mengambil hikmah masalah yang pernah melanda serta menjadikan bahan telaah kritis agar tidak mengalami masalah yang sama.

Jika lima tahap diatas dapat ditempuh, tidak menutup kemungkinan Indonesia menjadi Negara berdikari yang siap menjamin keselamatan, ketentraman, keamanan, kenyaman, kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Indonesia akan mampu berdiri diatas kaki sendiri dengan berbagai jalan kreatif dan produktif tanpa ada rasa bergantung kepada negara tetangga. Dan dalam merajut impian tersebut, harus diiringi dengan usaha dan keseriusan.

Maka, secara perlahan Indonesia menjadi negara bangkit yang siap saing di dunia Internasional.

Semoga hajatan demokrasi lima tahuanan (pemilu) mendatang menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkomitmen merubah Indonesia, bukan hanya karena ‘gila’ kekuasaan. Pasalnya, masa depan Indonesia berada digenggaman seorang pemimipin.

Jika pemimpin baik, maka negara juga baik. Begitupun sebaliknya.

Namun bukan berarti pemimpin harus bekerja sendirian, melainkan setiap lini lapisan masyarakat juga harus ikut berkecipung menuju Indonesia berdikari..

Wallahua’lam bi al-shawab.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail. com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

RABU 9 JULI 2014 No. 0398 | TAHUN III

RABU 9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN III

OPINI 8

ant/hendra sonie

DISTRIBUSI KOTAK SUARA KE DUSUN TERPENCIL

Beberapa Petugas dikawal dua personel Polisi mendistribusikan Kotak Suara ke TPS 6 di Dusun Kepentingan, Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jatim, Selasa (8/7). Dusun Kepentingan merupakan satu dusun terpencil di wilayah kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jatim.

Logistik Bergeser ke Desa JEMBER - Seluruh logistik di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sudah bergeser ke desa dan kelurahan yang tersebar di 31 kecamatan di kabupaten setempat pada "H-1" jelang pemungutan suara Pemilu Presiden 2014.

"Sebagian panitia pemilihan kecamatan (PPK) sudah mendistribusikan logistik ke desa/kelurahan pada Senin (7/7), namun sebagian besar PPK baru mendistribusikan logistik ke desa/kelurahan hari ini," kata Komisioner KPU Jember, Ahmad Hanafi, Selasa (8/7).

Menurut dia, panitia pemungutan suara (PPS) juga mulai menggeser logistik ke tempat pe-

mungutan suara (TPS) dan sejumlah petugas melakukan distribusi lebih awal ke lokasi yang sulit dijangkau oleh transportasi seperti di kawasan Bandealit yang merupakan kawasan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB).

"Ada beberapa TPS yang tidak bisa dilalui dengan mobil atau kendaraan roda dua di Kecamatan Tempurejo, sehingga petugas melakukan distribusi logistik Pil-

pres dengan menggunakan kuda untuk menuju ke TPS setempat," tuturnya.

Sejauh ini, lanjut dia, tidak ada kendala atau laporan kekurangan logistik karena semuanya sudah dipersiapkan dengan baik oleh penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan yang melakukan pengesetan logistik masing-masing TPS. "Kami juga akan melakukan monitoring untuk memantau sejauh mana kesiapan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk melaksanakan pencoblosan Pilpres pada 9 Juli 2014, sehingga dapat diantisipasi

lebih dini, apabila ada persoalan di tingkat TPS," paparnya.

Ia juga mengimbau kepada KPPS untuk selalu berkoordinasi dengan PPS dan PPK setempat, apabila ada persoalan terkait dengan kekurangan logistik dan persoalan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilpres.

"Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam pelaksanaan pemungutan suara pada besok Rabu (9/7) dan semuanya berjalan lancar karena pada prinsipnya penyelenggara pemilu di Jember sudah siap melaksanakan pencoblosan," ujarnya.

Jumlah daftar pemilih tetap

(DPT) Pilpres di Kabupaten Jember sebanyak 1.761.890 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 873.734 orang dan pemilih perempuan sebanyak 888.156 orang, kemudian ditambah dengan daftar pemilih khusus (DPK) sebanyak 689 orang dengan jumlah TPS sebanyak 4.401 TPS. Pemilu Presiden yang digelar 9 Juli 2014 diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan nomor urut satu dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan nomor urut dua. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Lintas Jatim PILPRES

29 TPS Berdiri di EksLokalisasi Dolly SURABAYA - Sebanyak 29 tempat pemungutan suara (TPS) berdiri di kawasan eks-lokalisasi Dolly dan Jarak, Kelurahan Putat Jaya, Kota Surabaya, meski sebelumnya sempat ada ancaman pemboikotan pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014 dari warga setempat.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya Mifthaul Gufron mengatakan proses pendirian TPS tersebut memang sempat terkendala oleh isu adanya pemboikotan bagi kelompok yang kontra dengan penutupan lokalisasi.

"Tapi itu tidak terbukti sampai hari ini," katanya, Selasa (8/7).

Menurut dia, pihaknya telah mempersiapkan dan mendistribusikan logistik pilpres di wilayah lokalisasi sejak Senin (7/7) sore.

Berdasarkan data KPU Surabaya jumlah daftar pemilih tetap di Kecamatan Sawahan tercatat 147.177 jiwa dengan pembagian jumlah DPT laki-laki 72.082 orang dan 75.095 perempuan.

Calon pemilih tersebut dapat mendatangi 371 TPS yang tersebar di enam kelurahan.

Sedangkan di wilayah lokalisasi yang masuk ke dalam Kelurahan Putat Jaya sendiri sekitar 93 TPS akan berdiri di areal lokalisasi Dolly dan Jarak dengan jumlah DPT sekitar 33.994 jiwa yang terdiri dari laki-laki 16.916 orang dan 17.078 orang perempuan. Sedangkan di wilayah Dolly dan Jarak sebanyak 29 TPS. Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin mengatakan terkait form A-5 yang sempat dipermasalahkan, pihaknya memang tidak memperpanjang.

Namun, lanjut dia, aturan tersebut dikecualikan bagi para calon pemilih yang telah mendapat surat rekomendasi dari kelurahan daerah asal masingmasing dengan KTP ke TPS terdekat.

Sedangkan bagi warga Surabaya yang belum terdaftar dalam DPT dapat membawa KTP ke TPS terdekat untuk bisa mencoblos jeda waktu pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

KORAN MADURA

RABU 9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN III

9

Mengapa Sekolah Menolak Siswa Miskin?

SURABAYA - Belasan sekolah swasta mulai dari tingkat SD hingga SMP di Kota Surabaya melanggar program pemerintah kota berupa mitra warga dengan menolak pendaftaran calon siswa dari keluarga miskin.

"Waktu mendaftarkan anak saya ke SMK Rajasa Genteng Kali, saya bilang dari kalangan orang tidak mampu, tapi tetap tidak mendapatkan keringanan biaya dari program mitra warga," kata salah orang tua siswa warga Petemon, Ana Murdiana saat mendatangi ruang Komisi D DPRD Surabaya, Selasa (8/7).

Adapun daftar sekolah swasta yang menolak siswa miskin yang terekam Komisi D DPRD Surabaya di antaranya meliputi SMK Rajasa, SMK Sejahtera, Satya Widya, SMK Kawung 2, SMK IPIEM, SMK Pesit, SMK PGRI 13, SMP/SMK dr. Soetomo, SMA Un-

tag, SMA Bina Insani, SMK Adika Wacana, SMk Wahid Hasyim dan SMP Hang Tuah.

Menurut Ana, pihaknya sempat diminta panitia pendaftaran siswa baru untuk melengkapi syarat mitra warga berupa surat keterangan miskin dari Kelurahan. Saat itu, lanjut dia, pihaknya langsung mengurus surat tersebut.

"Tapi saat saya menyerahkan surat itu, pihak sekolah tetap mematok biaya tinggi. Sebelum saya mengurus surat, saya diminta bayar Rp3,8 juta, tapi setelah saya urus saya diminta bayar Rp 2,9 juta. Saya anggap uang se-

gitu tetap banyak," kata Ana yang suaminya hanya sebagai sopir angkutan kota.

Mendapati hal itu, lanjut dia, pihaknya mendatangi DPRD Surabaya dengan harapan agar ada keringanan biaya masuk sekolah swasta.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono mengatakan penerimaan siswa baru jalur mitra warga sebesar 5 persen, tidak berdasarkan nilai hasil akhir sekolah melainkan kedekatan rumah dengan sekolah yang dituju.

"Syaratnya untuk warga tidak mampu dengan cara menunjukkan surat keterangan miskin. Jika di sekolah negeri berdasarkan survei dari Bapemas dan Dinas Sosial, kalau swasta cukup surat keterangan miskin," katanya.

Mengenai jalur mitra warga

untuk sekolah wasata, lanjut dia, Pemkot Surabaya sudah menjalin kerja sama dengan sekolah swasta. Hal ini sesuai dengan Perda 16 Tahun 2012.

"Sekolah swasta yang tidak menaati peraturan tersebut, Dinas Pendidikan bisa mencabut Bantuan Operasional Pendidika Daerah (BOPDA) yang diberikan kepada sekolah swasta tersebut," katanya.

Selama ini, kata dia, banyak sekolah swasta yang tidak mengindahkan hal itu dengan berbagai alasan seperti halnya belum dikonsulasikan ke Yayasan atau alasan lainnya.

"Intinya mereka mempersulit jalur mitra warga. Biar semua jelas, kami akan panggil pihakpihak terkait pada Jumat mendatang," ujarnya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

SIDAK

Keamanan Daging Belum Terjamin

ant/adhitya hendra

SIDAK PASAR. Walikota Pasuruan, Hasani (kedua kanan) melakukan sidak ke lapak pedagang daging di Pasar Besar Kota Pasuruan, Purworejo, Kota Pasuruan, Selasa (8/7). Sidak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pasuruan bersama Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan (Diskoperindag), dan Dinas Pertanian Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (DPKKP) Kota Pasuruan untuk mengecek kadar keasaman serta penggunaan formalin.

BOJONEGORO - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akan memeriksa daging sapi dan ayam yang dijual para pedagang di sejumlah pasar tradisional selama Ramadan 1435 Hijriah, pekan depan.

"Tim Dinas Peternakan dan Perikanan akan mengambil contoh daging sapi yang dijual pedagang di sejumlah pasar tradisional untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro Subekti, Selasa (8/7).

Menurut dia, pengambilan contoh daging sapi juga daging ayam tidak dilakukan di seluruh pedagang, tetapi dilakukan secara acak.

Sesuai rencana, katanya, pemeriksaan daging sapi dan ayam "tiren" akan dilakukan di Pasar Besar Kota Bojonegoro, Pasar Banjarjo, Pasar Kalitidu, Pasar Margomulyo dan Pasar Ngambon. "Pemeriksaan daging sapi untuk mengetahui kemungkinan ada penjualan daging "glongongan" termasuk penjualan daging "celeng" atau babi hutan," jelasnya.

Hanya saja, menurut dia, di daerahnya belum pernah ditemukan ada penjualan daging

sapi "glongongan", tetapi kalau penjualan daging "celeng atau babi hutan pernah ditemukan.

"Penjualan daging "celeng" pernah ditemukan di pasar tradisional di Kecamatan Ngraho, pada lebaran tahun lalu," paparnya.

Namun, menurut dia, penjualan daging sapi "glongongan" yang mempunya ciri-ciri berair, mudah membusuk, belum pernah ditemukan di daerahnya, Lebih lanjut ia menjelaskan pihaknya juga akan mewaspadai penjualan ayam "tiren", yang memiliki ciri-ciri daging berwarna kebiru-biruan, berbau busuk dan biasanya dijual dengan harga lebih murah.

"Pemeriksaan daging sapi dan ayam tidak layak jual akan dilakukan di laboratorium," tandasnya.

Ia menambahkan pemeriksaan daging sapi dan ayam di sejumlah pasar tradisional, sebagai usaha mengamankan konsumen menjelang Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah.

"Beredarnya ayam "tiren", daging sapi "glongongan" juga daging babi hutan, biasa dilakukan para pedagang untuk memperoleh keuntungan sebesarbesarnya," ujarnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN III

Relawan Jokowi Tangkap Warga TULUNGAGUNG - Sejumlah relawan Jokowi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menangkap seorang pria paruh baya, karena diduga membagi-bagikan sejumlah uang kepada warga lainnya sembari mengajak untuk mencoblos salah satu pasangan capres/cawapres tertentu, Selasa (8/7) dini hari.

Mohammad Soleh (45), nama pria itu, digerebek di rumahnya di Desa Aryojeding, Kecamatan Rejotangan sekitar pukul 01.00 WIB, setelah pihak relawan Jokowi dan PDIP setempat menerima laporan kegiatan politik uang dilakukan pelaku.

Soleh yang tidak mengira rumahnya bakal digeruduk massa hanya bisa pasrah.

Saat ia dibawa ke Posko Relawan Jokowi Desa Aryojeding, bapak dua anak ini juga tidak berontak ataupun berupaya melarikan diri.

"Kami sempat interogasi di posko sebelum akhirnya diserahkan ke Panwascam Rejotangan untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur standar penanganan kasus pemilu," kata Mohammad

Basyar, Ketua Tim Relawan Jokowi Desa Aryojeding.

Hasil interogasi sementara yang dilakukan relawan Jokowi, lanjut dia, diketahui jika Mohammad Soleh menerima uang dari Ketua Ranting Partai Amanat Nasional (PAN) Desa Aryojeding, bernama Badrus.

Namun, giliran orang yang dimaksud (Badrus) digerebek di rumahnya, pengurus PAN Desa Aryojeding ini memilih kabur saat akan dibawa ke Panwascam Rejotangan guna dimintai keterangan.

"Sampai sekarang orangnya tidak bisa dihubungi. Dia kabur menggunakan sepeda motor saat kami ajak bersama-sama menuju kantor panwascam," celetuk Muhadi, salah satu saksi relawan Jokowi-JK menimpali.

Dugaan politik uang diakui oleh sejumlah saksi warga yang menerima dana langsung dari M Soleh.

Maya dan Bernandus Andi Siswanto, misalnya, mereka mengaku menerima uang dari Soleh

Kami sempat interogasi di posko sebelum akhirnya diserahkan ke Panwascam Rejotangan untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur standar penanganan kasus pemilu,�

Mohammad Basyar

Ketua Tim Relawan Jokowi Desa Aryojeding masing-masing sebesar Rp20 ribu dengan embel-embel ajakan untuk memilih pasangan caprescawapres Prabowo-SubiantoHatta Rajasa dalam Pilpres 9 Juli 2014.

Namun, kesaksian itu tidak sepenuhnya diakui oleh M Soleh.

Kepada Antara, pria pekerja serabutan ini mengaku sumbangan itu ia berikan karena ada permintaan dari warga dan sejumlah tetangganya.

Ia juga membenarkan sempat menawarkan kepada para penerima sumbangan untuk memilih capres Prabowo, namun menurutnya ajakan itu bersifat tidak mengikat apalagi disertai unsur paksaan.

"Ya terserah mereka. Kalau mau bantu dan sepakat ya saya persilahkan untuk memilih Pak Prabowo, tapi jika tidak (mau) ya tidak masalah," ujarnya membela diri.

Soleh menolak apa yang dilakukannya sebagai kegiatan politik uang atau "money politic", dengan alasan yang dilakukannya murni dengan maksud membantu tetangga yang mengeluhkan masalah keuangan. "Saya ini orang kecil, tidak tahu apa itu politik uang," kilahnya.

Terkait asal-usul uang yang

dia bagikan, Soleh mengaku meminjam dari sejawatnya Badrus, tapi menurutnya itu tidak ada sangkut-pautnya dengan arahan memilih pasangan calon presiden tertentu.

Kasus yang sempat ramai itu sampai saat ini masih ditangani Panwaslu Tulungagung. Pihak terlapor, saksi penerima uang, maupun sejumlah relawan Jokowi Desa Aryojeding telah diperiksa sejak Senin (7/7) malam hari hingga Selasa sore.

Hasilnya, Ketua Panwaslu Tulungagung, Mohammad Fadiq menyatakan masih menyusun berita acara pengaduan. Saksi terlapor sebagian sudah mereka periksa, tetapi belum menyeluruh. Demikian pula dengan saksi penerima uang.

"Kami masih akan periksa lebih dulu apakah ada bukti cukup dugaan politik uang atau tidak.

Jika terbukti, kasus ini tentu akan kami limpahkan ke kepolisian untuk diproses sesuai aturan perundangan yang berlaku," kata Fadiq. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

MENUNGGU BUKA PUASA

Remaja Tewas Tenggelam Saat "Ngabuburit" TULUNGAGUNG - Seorang remaja pria ditemukan tewas tenggelam saat "ngabuburit" (menunggu datangnya saat berbuka puasa) bersama empat rekannya di Sungai Dam Pancar, Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Jasad korban yang diidentifikasi bernama Udin (17) itu ditemukan warga pada Selasa sekitar pukul 11.30 WIB atau sekitar 22 jam setelah dilaporkan tenggelam di sungai yang memiliki kedalaman sekitar lima meter dan lebar sekitar 15 meter tersebut.

"Pamannya yang pertama kali menemukan, setelah beberapa jam mencari dengan cara mengorek dasar sungai menggunakan batang bambu kering," tutur petugas penjaga pintu air setempat, Sunardi.

Bahkan, nyaris terjadi insiden susulan saat paman korban yang sejak pagi gigih melakukan pencarian di sekitar sungai Dam Pacar, tiba-tiba pingsan begitu mendapati tubuh keponakannya telah membujur kaku tersangkut bambu dan terbawa ke permukaan.

Beruntung Sunardi dan sejumlah warga sigap. Mengetahui

ant/lukisatrio

Ilustrasi

paman korban nyaris tercebur ke dasar sungai, mereka bergegas menolong dan membawanya ke tepi sungai.

Demikian pula dengan jasad Udin yang berhasil dientaskan, langsung dievakuasi ke daratan untuk selanjutnya dibawa menu-

ju RSUD dr Iskak guna dilakukan visum et repertum.

Hasil penyelidikan polisi, tidak ada unsur kesengajaan yang

menyebabkan tewasnya Udin.

Kesaksian sejumlah warga, Udin tenggelam karena ikut menceburkan diri ke sungai, meski tak bisa berenang.

"Korban ikut dua rekannya, satu pria dan satu perempuan (Sutikno dan Nila Sari) yang berenang lebih dulu menyeberangi sungai Dam Pancar.

Tapi begitu terjun ke sungai, langsung tenggelam dan hilang," terang Kepala Desa Sanggrahan, Saifudin.

Sutikno dan Nila Sari yang mendengar teriakan dua rekannya yang lain sebenarnya telah berupaya menolong korban, tapi karena jarak keduanya dengan lokasi tenggelam cukup jauh, Udin tak sempat tertolong.

"Tenaga mereka sudah habis begitu sampai lokasi, sementara tubuh rekan mereka (Udin) sudah tenggelam," paparnya.

Sejak insiden tersebut, tim SAR dibantu sejumlah warga telah berupaya melakukan pencarian, namun hingga larut malam jasad tidak ditemukan.

Pencarian dilanjutkan pagi hari hingga akhirnya tubuh Udin ditemukan telah bergeser sekitar 50 meter dari lokasi tenggelam. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN III

11

Tolak Pasang ‘e-tax’ Didenda MALANG - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, memberlakukan denda sebesar lima persen bagi wajib pajak, khususnya hotel, restoran, dan kafe yang menolak pemasangan peralatan pajak elektronik (e-tax).

ant/syaiful arif

DISTRIBUSI LOGISTIK PILPRES KE PEDALAMAN. Kapolres Jombang AKBP Ahmad Yusep Gunawan (kanan) dan Wakapolres Kompol Sumardji (kiri) mengendarai mobil off road mengangkut logistik pemilihan presiden (pilpres) ke lokasi-lokasi pedalaman yang sulit dijangkau menuju Desa Nampu, Klitih, Jombang, Jawa Timur, Selasa (8/7).

PILPRES

Ada Sayembara Ungkap Kecurangan SURABAYA - Komisi Pengawas Penyelenggara Pemilu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KP3 KNPI) Jatim menggelar sayembara untuk mengungkap kecurangan Pemilihan Presiden yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum.

Ketua KP3 KNPI Jawa Timur Agus Mahfud Fauzi saat dikonfirmasi di Surabaya mengatakan jika ada masyarakat yang menemukan pelanggaran pada Pemilihan Presiden yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, KP3 KNPI Jatim akan memberikan hadiah.

"Hadiah tersebut bervariasi mulai Rp 1 juta hingga Rp 100

juta tergantung dari bobot pelanggaran dan juga siapa pelaku pelanggaran tersebut," katanya.

Ia mengatakan, sayembara ini dilakukan untuk menghasilkan proses demokrasi yang baik dan menghasilkan pemilihan Presiden yang jujur, adil dan berintegritas.

"Sayembara berhadiah ini ditujukan kepada seluruh Warga Negara Indonesia yang bisa menemukan penyelenggara Pemilu kurang baik, melakukan transaksi dengan peserta dan mengubah hasil Pilpres," katanya.

Ia menyebut, besar kecilnya hadiah yang diterima tergantung siapa yang dilaporkan, bentuk pelanggaran dan hal itu semua

harus dikuatkan degan alat bukti rekaman atau foto, atau alat bukti yang lain dan bisa menjadi saksi di persidangan.

"Sayembara ini dibuat supaya ada efek jera terhadap penyelenggara Pemilu. Sebab, pada Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April lalu, ditemukan banyak pelanggaran," katanya.

Ia mengatakan, pelanggaran tersebut seperti panitia pemilih kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) yang melakukan tindakan tidak wajar dan juga panitia pengawas yang tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

Wali Kota Malang Moch Anton menegaskan WP yang menghindari pemasangan peralatan pajak elektronik akan dikenakan pajak lebih besar. Kalau WP yang bersedia dipasang pajak elektronik rata-rata dikenakan pajak sesuai aturan, yakni 10 persen, tapi yang tidak mau dikenakan 15 persen.

"Denda lima persen ini hanya untuk memberikan efek jera bagi WP 'nakal', sebab WP yang belum dipasang e-tax, nominalnya tidak sesuai dengan yang mereka peroleh. Denda ini masih kita sosialisasikan, namun jika sampai Lebaran tetap belum dipasang, maka denda itu kami berlakukan," tegas Anton.

Ia mengakui denda 5 persen tersebut, sebagai upaya agar semua WP tiga kategori tersebut bersedia dipasang peralatan etax. Sebab, sampai saat ini baru 141 WP yang sudah terpasang peralatan pajak elektroniknya.

Berdasarkan data dari Dians Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang, restoran dan kafe yang ada di daerah itu berjumlah 647 unit, sedangkan hotel dan "guest house" berjumlah 96 unit.

Namun, yang terpasang peralatan e-tax baru 141 WP. Sementara Kepala Dispenda Kota Malang Ade Herawanto mengaku berbagai alasan dikemukan para WP ketika petugas akan memasang peralatan e-tax, bahkan pimpinannya sering menghilang ketika ada petugas dari Dispenda.

Padahal, lanjutnya, Dispenda juga secara intensif menerjunkan petugas, bahkan melakukan pendekatan pada WP agar mau dipasang e-tax. Dispenda sudah menyiapkan 400 unit mini personel computer barepone (peralatan pemasangan e-tax) bantuan dari BRI. Menyinggung cara pungutan terhadap WP yang tidak mau dipasang e-tax, Ade mengatakan sudah ada strateginya, bahkan akan dikenakan pajak lebih besar. Sebab, selain karena denda 5 persen, petugas juga akan terus memantau omzet WP 'nakal' tersebut.

"Kami pastikan petugas kami akan lebih ketat melakukan pengawasan dan penghitungan, termasuk denda 5 persen atau

Denda lima persen ini hanya untuk memberikan efek jera bagi WP ‘nakal’, sebab WP yang belum dipasang e-tax, nominalnya tidak sesuai dengan yang mereka peroleh.

Moch Anton

Wali Kota Malang menjadi 15 persen pajak yang harus dibayarkan ke kas daerah.

Ini sudah ketentuan, sehingga WP tidak bisa mengelak lagi, kalau tidak mau dikenakan pajak 15 persen, ya harus mau dipasang e-tax," tandasnya.

Hingga pertengahan tahun 2014, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) daris ektor pajak hotel, restoran dan kafe di Kota Malang mencapai Rp18,8 miliar.

Dispenda optimistis jika semua WP tersebut sudah dipasang e-tax, PAD dari ketiga sektor tersebut akan lebih besar lagi.

Bahkan, Dispenda optimistis PAD dari sektor tersebut akan mampu melampaui target sebesar Rp27,5 miliar dan ada kemungkinan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) akan dinaikkan lagi targetnya.

"Kami yakin, meski ada kenaikan target dalam PAK nanti, Insya Allah akan tercapai, bahkan bisa melampaui karena potensinya cukup besar dan WP pun masih ada peluang cukup besar dipasang e-tax," tegas Ade. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 RABU 9 JULI 2014|NO. 0398|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

RABU 9 JULI 2014 NO. 0398 | TAHUN III

PENDIDIKAN

KBM Efektif Usai Lebaran

TES TULIS, Dengan bantuan selang infus, Rafika mengerjakan 100 soal dengan 4 materi pelajaran yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Teknik Komputer.

Siswa PPDB Jalani Tes Tulis di Puskesmas PROBOLINGGO - Rafika Dwindari (15) seorang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terpaksa harus menjalani tes tulis untuk masuk ke SMKN 1 Kraksaan di Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, Selasa (8/7) kemarin.

Dengan bantuan selang infus, Rafika mengerjakan 100 soal dengan 4 materi pelajaran yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Teknik Komputer. Saat ujian tersebut, Rafika di awasi oleh 1 orang pengawas dan 1 Guru Bahasa Indonesia dari SMKN 1 Kraksaan.

Meski sambil berbaring, peserta yang mempunyai Nomor tes 1011514363 nampak serius mengerjakan naskah soal untuk sekiranya masuk ke sekolah tersebut. Seorang petugas Puskesmas pajarakan dr Novina menjelaskan, Rafika menjalani rawat inap pada Senin (7/7) sekitar pukul 8.30 pagi.

Dia mengalami muntaber dan oleh pihak keluarganya langsung

dirujuk ke puskesmas terdekat.

“Dia (Rafika) masuk pada hari Senin pagi ke puskesmas ini,”ujar Novina.

Semula putri pasangan Ahmad Taufiq (43) dan Sri Wulandari (41) itu di tempatkan di ruangan yang cukup ramai. Namun, setelah di ketehuai oleh pihak Puskesmas, kalau Rafika akan mengikuti ujian tes tulis untuk penerimaan siswa baru tersebut, sehingga oleh pihak puskesmas langsung di pindahkan ke tempat yang berisi 1 orang.

“Kami kawatir juga. Agar, pasien tidak terganggu saat mengerjakan soal ujian. Sehingga, pasien di tempatkan di tempat yang cukup sepi ,”beber dr Novina.

Siswanur Arifin, Guru SMKN 1 Kraksaan bidang Bahasa Indonesia mengaku, kalau Rafika tersebut megambil Jurusan Akuntansi. “Dia (peserta) memgambil jurusan Akuntansi.

Sesuai datanya, kalau rafika baru lulus dari SMP Negeri 1 Pajarakan,”jelasnya.

Kepala SMKN 1 Kraksaan Hariyadi menyebutkan, pada saat memasuki masa tes PPDB tersebut, Ahmad Taufiq mendatangi sekolahnya tersebut untuk memberitahukan kalau, putrinya sedang opname.“Saya langsung perintahkan, untuk melakukan tes tulis di puskesma. Kita ini hanya melayani permintaan saja,”tuturnya.

Di SMKN 1 Kraksaan sendiri, jumlah peserta PPDB tersebut mencapai 486 peserta. Namun, yang akan di ambil oleh pihak sekolah ada 432 orang.”Yang di nyatakan tidak lulus nantinya hanya 54 orang.,”pungkas Hariyadi. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO - Tahun ajaran baru 2014-2015 sekarang, akan dimulai 14 Juli besok.

Namun dalam bulan ini proses belajar mengajar secara efektif masih belum terlaksana. Untuk hari efektif tersebut Dinas Pendidikan akan memulai pada 2 Agustus mendatang.

Kepala Diknas Kebupatan Probolinggo, Tutug Edi Utomo, mengatakan, memang tahun ajaran baru tahun ini akan di buka pada 14 Juli ini. Akan tetapi hari itu untuk siswa yang baru masuk akan mengikuti program Massa Orientasi Sekolah (MOS).“Sedangkan untuk kelas lainnya akan mengikuti kegiatan sekolah seperti pondok ramadhan,” terangnya kepada wartawan, Selasa (8/7).

Menurutnya, siswa akan mengahadapi libur panjang lebaran dan akan masuk pada 2 Agustus. Petunjuk tentang Proses Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) itu sesuai petunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Mohamamad Nuh.“Tahun ajaran baru tahun ini memang bersamaan dengan bulan ramadan 1435 H,”papar Tutug Edi Utomo.

Sepanjang bulan puasa ini, lanjut Tutug Edi Utomo, mem-

inta lembaga sekolah harus melakukan sebuah kegiatan yang bernuansa religius. Kagiatan itu bertujuan untuk menambah ketebalan iman kepada Allah SWT.“ Kegiatan yang dilakukan berupa pondok ramadhan atau kegiatan lain yang tidak mengurangi makna dari pada bulan suci ini,” pintanya.

Selain itu, pihaknya mengharapkan kepada semua siswa agar bisa mengambil hikmah di dalam Ramadan, terutama untuk kegiatan yang diberikan sekolah.

Selain itu, pihaknya mengharapkan kepada semua siswa agar bisa mengambil hikmah di dalam ramadhan, terutama untuk kegiatan yang diberikan sekolah. “Momentum bulan yang penuh hikmah ini, benar-benar bermanfaat bagi umat Islam,” pungkas Tutug Edi Utomo. =Mahfud Hidayatullah

BELUM EFEKTIF. Siswa yang baru masuk akan mengikuti program Massa Orientasi Sekolah (MOS) sebelum aktif proses belajar mengajar.

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 9 JULI 2014|NO. 0398|TAHUN III

CAPRES-CAWAPRES

Siap Menerima Keputusan Rakyat PROBOLINGGO – Hari ini masyarakat Kota Probolinggo melakukan pencoblosan pilpres. Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri berharap agar pelaksanaan pilpres berjalan tertib dan kondusif. Siapapun yang menang dalam kompetisi itu, yang kalah harus legowo.

“Kita berharap yang kalah harus ikhlas dan legowo. Lebih-lebih bagi para tim pemenangan,” tandasnya saat gelar deklarasi damai tim pemenangan capres, kemarin.

Dia menjelaskan, di Kota Probolinggo jumlah pemilih sebanyak 20.596 laki-laki, sedangkan pemilih perempuan sebanyak 84.615 orang. Serta jumlah DPK sebanyak 287 orang, yang terdiri dari laki-laki 156 dan sebanyak 131 perempuan. “Untuk jumlah TPS-nya sebanyak 442

yang tersebar di 29 Kelurahan,” katanya.

Hudri menambahkan, bagi pemilih yang berasal dari luar kota, diharapkan harus menggunakan formulir A5. “Di Kota Probolinggo itu ada sebanyak 240 pemilih laki-laki dan perempuan yang berasal dari luar Kota Probolinggo,” katanya.

Sebagai penyelenggara pemilu, kata dia, pihaknya sudah melakukan berbagai macam pendekatan terhadap masyarakat. Tujuannya, agar pilpres di Kota Probolinggo berjalan tertib dan aman.

Sementara itu, Kapolres Kota Probolinggo, AKBP Iwan Setiawan saat diwakili Kasat Intelkam, AKP Suryadi saat menghadiri deklarasi damai itu mengatakan, jika deklarasi itu merupakan bentuk dari tanggungjawab kita bersama untuk memciptakan situasi damai.

“Semua jajaran Polres dan TNI siap untuk mewujudkan pilpres damai,” tandasnya. =Muhammad Sugianto

13

TAMAN WISATA

TWSL Jadi Wisata Ngabuburit

PROBOLINGGO – Selama bulan puasa ini, kebun binatang (bonbin) atau Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) milik Pemkot Probolinggo, tak hanya menjadi objek wisata lokal. Namun menjadi wisata ngabuburit.

Tak heran, jika setiap sore tempat itu selalu ramai dikunjungi warga.

Salah seorang warga Kelurahan Wonoasih, Misnadi mengatakan, banyak warga datang

ke TWSL saat menjelang sore.

Kedatangan mereka itu, tak hanya mengunjungi TWSL saja.

Tetapi menunggu datang waktu berbuka puasa.“Tempatnya disini enak. Lokasinya berada di pinggir jalan,” ungkapnya saat ditemui wartawan, Selasa (8/7).

Menurut dia, lokasi ngabuburit di TWSL tak hanya menunggu datangnya berbuka puasa. Tetapi bisa mengajak anak-anak untuk bermain dan

melihat binatang-binatang yang ada di tempat tersebut. Sedangkan harga karcis untuk masuk ke TWSL sangat murah.

Hal senada juga diakui warga lainnya, Ribut. Hampir setiap sore, dia mengaku ngabuburit di TWSL. Alasannya, dia bisa mengajak keluarganya untuk melihat binatang yang ada disitu.

Pantauan di lapangan, meski banyak warga yang ngabuburit di lokasi tersebut, namun tidak semua warga yang datang masuk ke dalam TWSL. Mereka lebih banyak berleha-leha di luar.

Sekedar diketahui, sejak dibangunnya TWSL tersebut, tempat itu tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Probolinggo. Namun juga membantu terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada tahun 2013 lalu, target PAD-nya kurang lebih senilai Rp.400 juta. Besarnya target itu bisa terpenuhi karena banyak pengunjung yang datang di setiap hari libur. Bahkan, TWSL tak hanya dikunjungi oleh masyarakat Kota Probolinggo, tetapi juga dari luar daerah. Seperti Lumajang, Kraksaan, Paiton dan Besuki. =Muhammad Sugianto

Ratusan Warga Geger PROBOLINGGO – Warga Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, geger. Warga tiba-tiba mendengar suara ledakan dahsyat yang berasal dari salah satu rumah warga setempat. Sontak, ratusan warga saat itu langsung menyemut.

Mereka mengira ledakan yang membuat warga terkejut itu suara ledakan gas elpiji. “Suaranya sangat dahsyat sekali. Makanya warga langsung mendatangi lokasi kejadian,” ujar seorang warga, Bambang, kepada wartawan, Selasa (8/7).

Saat warga mendatangi lokasi kejadian, suara ledakan dahsyat itu berasal dari rumah Ny. Halik (50). Ledakan yang sempat mengejutkan itu ternyata berasal dari sebuah kompor minyak.

Beruntung saat kompor minyak itu meledak tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

Menurut keterangan warga sekitar, sebelum ledakan itu terjadi, Ny. Halik sedang menggoreng ikan. Saat hendak mematikan kompornya dengan air, tiba-tiba api yang masih menyala itu me-

nyembur. Sehingga menimbulkan suara ledakan.

Akibat insiden tersebut, wajah Ny. Halik terkena semburan api.

Beruntung, api yang menyembur tersebut berhasil dipadamkan.

“Korban tidak apa-apa. Hanya wajahnya saja yang agak lebam terkena semburan api kompor,” terang Bambang menjelaskan.

Dia menjelaskan, saat kejadian ratusan warga memang langsung mendatangi lokasi kejadian. Bahkan, ada sebagian warga yang membawa air. Mereka membawa air, lantaran suara ledakan itu dikira akibat gas elpiji yang meledak.

Khawatir ledakan itu sampai merembet ke rumah warga lainnya, wargapun antisipasi jika takut terjadi kebakaran.

Sementara itu, Ny. Halik menceritakan, dirinya tidak men-

yangka jika kompor minyak di rumahnya akan meledak. Saat itu, ia sedang menggoreng tempe dan ikan untuk persiapan buka puasa

nanti.

Namun, apesnya, kompor minyak tersebut tiba-tiba langsung meledak saat hendak dimati-

kan. “Tidak tahu kenapa, tiba-tiba saja kompor minyak itu meledak,” tandas perempuan janda itu. =Muhammad Sugianto

14

KORAN MADURAKORAN MADURA RABU 9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN III

LAPORAN CAROL AJI DARI BRAZIL

RABU 9 JULI 2014 No. 0398 | TAHUN III

14

PIALA DUNIA

Wasit Asal Jepang Calon Pengadil Laga Final RIO DE JANEIRO - Wasit asal Jepang Yuichi Nishimura menjadi salah satu dari 15 kandidat wasit yang akan memimpin laga final Piala Dunia 2014 di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, Minggu (13/7) mendatang. Meskipun Yuichi mengambil keputusan kontroversial karena memberikan hadiah tendangan penalti kepada Brasil saat tuan rumah menang 3-1 atas Kroasia pada pertandingan pembuka di Stadion Itaquera, Sao Paulo, Kamis (12/6) lalu.

Setelah laga ini, Nishimura memimpin pertandingan dengan baik dan tidak lagi mengambil keputusan-keputasan kontroversial. Nishimura pun tetap bertahan di Brasil hingga Piala DUnia usai bersama wasit asal Inggris Howard Webb yang memimpin laga final Piala Dunia 2010 silam antara Spanyol versus Belanda yang dimenangkan Spanyol 1-0.

Wasit-wasit lain yang masih bertahan di Brasil adalah wasit asal Uzbekistan Ravshan Irmatov yang memegang rekor memimpin sembilan pertandingan Piala Dunia ini serta wasit asal Amerika Serikat Mark Geiger. Dari kawasan Eropa, ada enam wasit yang masih tinggal di Brasil, termasuk wasit asal Turki Cuneyt Cakir.

Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA memastikan bahwa wasit-wasit dari tiga negara peserta semifinal yaitu wasit dari Jerman, Argentina, dan Belanda akan meninggalkan Brasil. Hanya wasit asal Brasil Sandro Ricci yang masuk dalam kandidat wasit pemimpin pertandingan final Piala Dunia.

Navas dan Messi Sementara itu, kiper Kosta Rika, Keylor Navas, disejajarkan dengan Lionel Messi yang dinobatkan sebagai pemain terbaik sebanyak empat kali selama Piala Dunia 2014 ini. Keduanya emmpat kali dinobatkan sebagai pemain terbaik pada Piala Dunia 2014. Terakhir kiper klub La Liga Spanyol Levante itu terpilih sebagai pemain terbaik saat melawan Belanda di perempat final. Meskipun timnya kalah, Keylor layak dinobatkan sebagai “Man of the Match”. Pasalnya dia menggagalkan beberapa peluang emas Belanda menghasilkan gol termasuk dari Rovin van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder, dan Memphis Depay.

Sementara Lionel Messi dinobatkan sebagai pemain terbaik untuk keempat kalinya pada turnamen ini saat Argentina menang 1-0 atas Swiss di babak 16 besar. Meski tidak mencetak gol pada laga tersebut, Messi layak mendapat penghargaan itu karena gol tunggal dari Angel Di Maria berasal dari umpan penyerang Barcelona ini.

Sedangkan gelandang serang asal Kolombia James Rodriguez dinobatkan sebagai “Man of the Matc” sebanyak tiga kali sepanjang turnamen ini. Selain itu, pemain AS Monaco ini masih tercacat sebagai pencetak gol terbanyak dengan enam gol. Hanya Messi dan Mueller dengan masing-masing empat gol yang berpeluang mengejar Rodriguez untuk merebut sepatu emas. Sedangkan Neymar dipastikan keluar dari persaingan merebut sepatu emas karena absen hingga Piala Dunia usai. =CAROL AJI

YUICHI NISHIMURA saat memimpin laga Brazil vs Kroasia. Nishimura menjadi salah satu kandidat terkuat wasit yang akan memimpin laga final Piala Dunia 2014 di Brazil.

Siapa yang Akan Gantikan Di Maria?

SAO PAULO - Cedera paha yand diderita Angel di Maria mengurangi daya gempur Argentina di lini tengah ketika menghadapi Belanda di semifinal Piala Dunia 2014 di Sao Paulo, Rabu.

P

emain bertalenta berusia 26 tahun itu mengikuti turnamen setelah musim mengejutkan bersama Real Madrid dan mencetak gol pada perpanjangan waktu yang membawa Argentina menang tipis 1-0 atas Swiss di babak 16 besar.

Berikut ini AFP sport menilai kandidat pemain yang bersaing untuk menggantikan posisi Di Maria pada susunan pemain starter pelatih Alejandro Sabella untuk laga semifinal: Enzo Perez Perez lah yang dipilih menggantikan Di Maria yang mengalami cedera ketika melawan Belgia di perempat-final dan gelandang berusia 28 tahun itu difavoritkan untuk mengulangi peran yang sama untuk melawan Belanda.

Walaupun dia tidak mempunyai kecepatan ataupun keberanian Di

Maria, Perez adalah pemain dengan teknik bagus yang menikmati musim bagus bersama Benfica pada 2013-2014, dengan terpilih sebagai pemain liga Portugal terbaik tahun ini. Perez juga mendapatkan keuntungan dan kepercayaan Sabella, karena selama dua tahun bermain di bawah asuhannya di Estudiantes, di mana keduanya menikmati kesuksesan Copa Libertadores pada 2009.

Maxi Rodriguez Rodriguez belum pernah dimainkan lagi setelah ditarik ketika turun minum di pertandingan pembuka Argentina mengalahkan Bosnia 2-1 di Rio De Jenairo. Namun, mantan pemain Liverpool berusia 33 tahun itu merupakan pemain paling berpengalaman untuk dipasang menggantikan Di Maria serta menawarkan kemampuan bertahan selain kelincahan di kedua sisi sayap. Pemain klub Newell’s Old Boys itu juga sudah mengenyam pengalaman di Piala Dunia, dengan mencetak tiga gol, termasuk satu gol tendangan voli sensasional yang membawa kemenangan atas Meksiko, di Piala Dunia Jerman 2006. Dia juga bermain di Piala Dunia Afrika Selatan pada 2010.

Ricardo Alvarez Menjadi gelandang kidal yang kreatif, Alvarez, 26 tahun, adalah pemain yang paling mendekati kriteria untuk

menggantikan Di Maria, namun dia hanya bermain selama 27 menit selama Piala Dunia kali ini, sebagai pemain pengganti ketika menang 3-2 melawan Nigeria. Gelandang Inter Milan itu tidak dikenal sebagai pemain yang memiliki fisik yang kuat, namun keterlibatan dia akan memberikan ruang lebar yang alami di lini tengah Argentina.

Fernando Gago Gago adalah pemain yang selalu hadir bagi Argentina, namun ditarik kembali ke bangku cadangan setelah memberikan gol pembuka ketika melawan Bosnia. Dia tidak dimainkan sebagai starter ketika perempat-final melawan Belgia.

Dengan Javier Mascherano dan Lucas Bilgia diharapkan sebagai pemain starter, masuknya Gago akan memberikan sedikit dinamika di lini tengah, walaupun mereka akan terlihat sangat bertahan.

Namun cedera pemain Boca Junior itu menghalangi perannya di Piala Dunia Brazil.

Augusto Fernandez Pilihan untuk sisi kiri. Pemain sayap Celta Vigo berusia 28 tahun itu belum pernah dimainkan di Brazil dan baru sembilan kali membela timnas Argentina. Dia akan menawarkan perlindungan bagi Argentina dari gempuran pemain sayap kiri berbahaya Belanda Daley Blind.=ANT/DAR

KORAN MADURA

KORAN MADURA

RABU 9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN III

LAPORAN CAROL AJI DARI BRAZIL

MADRID - Legenda sepakbola Real Madrid Alfredo Di Stefano akhirnya meninggal dunia pada Senin (7/7) waktu Spanyol pada usia 88 tahun setelah dirawat dua hari di rumah sakit akibat serangan jantung dan dunia sepakbola pun berduka.

S

ehari setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-88, Di Stefano dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami serangan jantung dalam perjalanan ke Stadion Santiago Bernabeu.

Di Stefano adalah Presiden Kehormatan Real Madrid dan sudah mengoleksi berbagai gelar untuk klub bertabur bintang itu selama masih aktif sebagai pemain. Dia membantu Madrid meraih gejar juara Piala Champions Eropa selama lima kali berturutturut dan terpilih sebagai pemain terbaik Eropa pada 1957 dan 1959.

Di Stefano menghabiskan karier sepakbolanya di tiga negara yaitu Spanyol, Argentina dan Kolombia dalam rentang waktu 19441966. Dia mengoleksi 789 gol dari 1.090 pertandingan. Dia pernah menjadi top skor sekali di Liga Argentina, dua kali di Liga Kolombia, dan lima kali di Liga Spanyol.

Hanya Raul Gonzalez yang melampaui rekor gol Di Stefano di Real Madrid. “Statistik menun-

RABU 9 JULI 2014 No. 0398 | TAHUN III

15

15

Alfredo Di Stefano Tiada, Dunia Sepakbola Berduka jukkan bahwa Di Stefano adalah salah satu pemain hebat dunia dalam hal mencetak gol,” tulis situs resmi FIFA. Presiden FIFA Sepp Blatter mengakui bahwa Di Stefano adalah pemain favoritnya. Sedangkan Presiden UEFA asal Prancis Michel Platini menilai, Di Stefano sangat hebat dalam hal teknik, sangat cepat dan pencetak gol ulung. “Bersama teman-teman seangkatannya dia membantu mengembangkan sepakbola modern,” kata Platini.

Kepergian Di Stefano diikuti oleh ucapan belasungkawa dari berbagai pihak. Satu per satu figur sepakbola memberikan ungkapan dukacita, termasuk mantan manajer Manchester United, Sir Alex Ferguson. Mantan pelatih Manchester United (MU) ini hanya sekali melihat secara langsung Di Stefano bermain. Pria asal Skotlandia itu ingat betul bagaimana Di Stefano membawa Madrid menghancurkan Eintracht Frankfurt 7-3 pada final Piala Champions di Hampden Park, Glasgow, pada tahun 1960.

“Pertanyaannya sekarang adalah ‘Siapa pemain terhebat sepanjang masa? Ada sederet pemain hebat -- (Johan) Cruyff, (Diego) Maradona, Pele, (Ferenc) Puskas, dan Di Stefano. Di benak saya, Di Stefano adalah salah

satu yang terhebat. Dia punya ketenangan dan keseimbangan yang luar biasa. Jika Anda melihat salah satu golnya ke gawang Eintracht Frankfurt Anda pasti paham apa yang saya bicarakan --keseimbangan yang dia miliki. Dia sungguh luar biasa,” kata Ferguson.

Dia melanjutkan, “Yang menakjubkan waktu itu, Eintracht

Frankfurt mengalahkan Rangers di semifinal, 6-3 dan 6-1. Mereka datang ke Hampden Park layaknya sekelompok dewa. Tapi, mereka dihancurkan Real Madrid di final dengan skor 7-3. Saat itu saya masih berusia 19 tahun. Waktu saya masih bermain bagi Queen’s Park.

Waktu itu adalah pertama kalinya --koreksi jika saya salah-- lap of

honour dilakukan di akhir pertandingan. Para penggemar sepakbola di Skotlandia tidak pernah melihat permainan seperti itu sebelumnya.”

Selain Sir Alex beberapa figur dari dunia sepakbola lainnya yang ikut mengucapkan belasungkawa adalah Johan Cruyff, Cristiano Ronaldo, hingga Lionel Messi. =SKY SPORTS/AJI

MATCH SERVICES

Petinggi Perusahaan Milik Ponakan Sepp Blatter Diciduk Polisi RIO DE JANEIRO - Petinggi perusahaan milik keponakan Presiden Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA Sepp Blatter, MATCH Services, diciduk aparat kepolisian Brasil, Senin (7/7) karena terlibat dalam skandal penjualan tiket secara ilegal.

Direktur MATCH Services Ray Whelan dibekuk di Hotel Copacabana Palace yang terletak di bibir Pantai Copacabana, Rio de Janeiro, Senin (7/7) dan masih ditahan sepanjang malam. Petinggi FIFA, termasuk Sepp Blatter menginap di hotel tersebut selama Piala Dunia 2014 ini.

FIFA sendiri dalam pernyataan resminya membenarkan bahwa Ray Whelan ditangkap kepolisian Brasil dalam operasi Jules Rimet di sebuah kamar super lux di

hotel tersebut, menyusul beredar luasnya penjualan tiket ilegal dengan harga sangat mahal selama Piala Dunia ini di Brasil. FIFA akan terus bekerja sama dengan kepolisian Brasil mengusut kasus ini.

Harapanya, kejahatan penjualan tiket ini bisa diberantas.

Bersamaan dengan penangkapan Whelan, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 82 tiket pertandingan sisa Piala Dunia 2014 ini, laptop, telepon genggam, dan beberapa dokumen lainnya milik Whelan.

Dalam pernyataannya, kepolisian Brasil menyebutkan bahwa ada bukti percakapan tentang tawar menawar harga tiket antara Whelan dengan Mohamadou Lamine Fofana dari Timnas Aljazair. Fofana juga sudah ditahan

kepolisian Brasil dalam kasus yang sama.

Whelan ditahan sebagai tindak lanjut dari proses investigasi aparat kepolisian terhadap kasus beredarnya tiket ilegal pada Piala Dunia 2014 ini dalam operasi bersandi “Operasi Jules Rimet”.

Ray Whelan adalah Direktur MATCH, rekanan FIFA untuk paket hospitalitas selama Piala Dunia ini, dan menjadi target operasi kepolisian Brasil sejak isu tiket ini merebak sejak awal Piala Dunia 2014. Whelan diduga sebagai fasilitator di lingkaran FIFA dalam mengeluarkan tiket ilegal ini. Dia menjual kembali tiket yang sebenarnya untuk layanan hospitalitas dari FIFA. Padahal, menjual kembali tiket untuk meraih keuntungan

adalah tindakan ilegal di Brasil dan melanggar ketentuan FIFA. Terkait ini, polisi sudah menahan 11 orang, termasuk Fofana, berhasil mengamankan 131 tiket minggu lalu dan minimal 70 di antara tiket itu adalah untuk kepentingan hospitalitas perusahaan.

Menurut peraturan di Brasil, kasus pria 64 tahun ini akan diserahkan ke kejaksaan untuk kemudian diadili setelah polisi merampungkan pemberkasan selama 30 hari.

Match Services menjadi rekanan utama FIFA dan pemegang hak eksklusif untuk menjual hospitalitas perusahaan untuk Piala Dunia 2010 dan Piala Dunia 2014 dengan total nilai US$ 240 juta. Presiden dan pemegang saham Match Services ini adalah

keponakan Presiden FIFA Sepp Blatter, Phillipe Blatter Menurut pantauan koran ini, para calo tiket berkeliaran bebas di luar Stadion Maracana. Mereka menjual tiket dengan harga yang sangat mahal dan tidak wajar, yaitu US$ 1.500 atau bahkan hingga US$ 3.000 per tiket. Harga ini jauh di atas harga normal yang ditetapkan FIFA. Anehnya, harga itu tidak berkurang, meski pertandingan sudah berjalan setengah babak.

Karena itu muncul dugaan bahwa para calo itu bekerja sama dengan orang dalam karena mereka tidak akan rugi dengan laku atau tidaknya tiket-tiket tersebut. Dugaan tersebut akhirnya terbukti dengan penangkapan Whelan ini. =FIFA.COM/CAROL AJI

16

KORAN MADURA

RABU 9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN III

KORAN MADURA

16

RABU 9 JULI 2014 No. 0398 | TAHUN III

BALAS! Belanda Usung Misi Revans atas Argentina Argentina menjuarai dua Piala Dunia yaitu pada 1978 dan 1986, sementara Belanda belum pernah meraih gelar juara dunia setelah tiga kali mencapai babak final turnamen pada 1974, 1978 dan 2010.

1

Kedua tim bertemu pada final kontroversial pada 1978, di mana pertandingan dimulai terlambat setelah Argentina merasa keberatan dengan gips yang dipasang pada lengan pemain Belanda Rene van de Kerkhof.

Argentina memenangi laga itu 3-1 setelah bermain hingga babak tambahan.

2

Kedua tim pernah empat kali bertemu di Piala Dunia, Belanda menang sebanyak dua kali, Argentina satu kali menang, di final 1978, dan satu kali hasil imbang.

3 ARGENTINA (4-3-1-2) 16

LIONEL MESSI

2

1

15

Perez

9

Higuain Van Persie 10

Mascherano Messi (c)

4

Zabaleta

6

20

Biglia

RIO DE JANEIRO – Penggiring bola terbaik di Piala Dunia 2014, Lionel Messi dan Arjen Robben, saling berhadapan ketika Argentina dan Belanda akan saling jual beli serangan di Stadion Itaquerao pada laga semifinal, Kamis (10/7) dini hari nanti WIB.

R

9

para pemain Belanda. Sejauh ini Lionel Messi telah menyumbang empat gol untuk timnas Argentina. Dia juga mencatatkan 180 umpan jitu dalam lima pertandingan terakhir.

Kalau Argentina bergantung kemampuan magis Lionel Messi, lain halnya dengan Belanda. Tim negeri kincir angin ini memiliki kualitas penyerang

Blind

10

14

Demichelis

obben dan Messi punya kemampuan yang sama, kecepatan menggiring bola plus gerak tubuh yang tak gampang diterka oleh lawan-lawannya.

“Kami harus menyetop suplai bola kepada Messi,” seru bek Belanda Bruno Martins Indi.

Mega bintang Barcelona itu memang patut diwaspadai

5

8

Rojo

Garay

Romero

(3-4-1-2) BELANDA

Aguero

Wijnaldum

Sneijder 11

Robben

3

de Vrij

20 8

De Guzman

yang nyaris setara. Duet utama Robben dan Robin van Persie masing-masing menyumbang tiga gol, sementara bintang muda Memphis Depay membuat dua gol. Total sejauh ini Belanda telah menyarangkan 12 gol ke gawang lawan-lawannya.

“Kami tahu akan berhadapan dengan salah satu tim terbaik, dengan kemampuan serangan balik fantastis,” ujar gelandang Javier Mascherano.

“Kami harus mempersiapkan dengan baik dan tidak memberikan mereka kesempatan melakukan counterattack. Kami harus menguasai permainan dan tidak kehilangan bola di area berbahaya,” tambahnya.

Setelah memproduksi 10

15

1

2

Vlaar Cillessen 4

Indi

Kuyt

gol pada kualifikasi grup, Belanda seperti seret gol di babak berikutnya. Mereka hanya membuat dua gol dalam dua pertandingan terakhir. Belanda berharap naluri gol Van Persie kembali tajam. Pada laga kontra Kosta Rika, kapten Belanda itu seperti kehilangan taji dan tak mampu memaksimalkan kesempatan mudah untuk mencetak gol.

Sementara Belanda harus kehilangan gelandang pekerja Nigel De Jong akibat cedera, Argentina mengalami hal yang sama. Pemain tengah kreatif Angel Di Maria juga terkapar di ruang perawatan. Leroy Fer kemungkinan besar dipasang sebagai pengganti De Jong, sementara Argentina bisa mema-

ARJEN ROBBEN sang Sergio Aguero, yang baru pulih dari cederanya, untuk menambah daya gedor.

Dua tim memiliki sejarah panjang di Piala Dunia, termasuk kekalahan menyakitkan Belanda pada final 1978. Ketika itu, Rob Rensenbrink tidak mampu memaksimalkan kesempatan mencetak gol sebelum waktu normal habis. Tendangannya membentur mistar gawang Argentina. Akhirnya, di babak tambahan waktu, Argentina menang 3-1.

“Ini akan menjadi pembalasan setimpal apabila kami mampu memenangi Piala Dunia. Tapi terlebih dahulu kami harus mengalahkan Argentina,” tegas kiper Belanda Jasper Cillessen. =DAR

RABU 9 JULI 2014 No. 0398 | TAHUN III

KASUS RASKIN BULTIM LAMA MENGENDAP PAMEKASAN

H

DAPIL II SAMPANG

KORAN MADURA

KPU BELUM BERI KEBIJAKAN PERUBAHAN PEROLEHAN SUARA

FATIMAH RABUSAVIRA 9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN III MENGIBARKAN SEMANGAT BERKARYA

SAMPANG

NETER KOLENANG

J

A

P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

RAPAT. Para santri dijaga ketat aparat saat melakukan aksi demonstrasi ke kantor Panwaslu, Jl Trunojoyo, kemarin.

Laskar Santri Turun Gunung Ketua Panwaslu Dianggap Telah Merugikan Citra Kiai-Pesantren PAMEKASAN – Gelombang santri dari dua pondok pesantren (Ponpes) asal Kecamatan Palengaan mendatangi Kantor Panwaslu Pamekasan kemarin (8/7). Dua kelompok santri yang mengatasnamakan Ikatan Mahasiswa Bata-Bata (IMABA) dan Forum Komunikasi Mahasiswa-Santri Banyuanyar (FKMSB) untuk menemui Ketua Panwaslu Pamekasan, Moh Zaeni.

M

ereka ingin Zaeni mengucapkan permintaan maafnya.

Sebab beberapa hari yang lalu, Zaeni telah berkata di salah satu media cetak bahwa dua Ponpes besar di Pamekasan

tengah menjadi perhatian serius Panwaslu dalam Pilpres kali ini. Di dua ponpes itu, Ponpes Mambaul Ulum Bata-Bata dan Ponpes Darul Ulum Banyuanyar, rawan terjadi kecurangan saat pencoblosan.

Para santri dan alumni dari

dua ponpes di atas tak terima almamaternya dikatakan demikian.

Karena itu, mereka ingin menemui Zaeni agar mencabut katakatanya dan meminta maaf kepada kedua ponpes tersebut.

Dalam aksi demonstrasi yang dimulai pukul 10.00 WIB itu, sempat terjadi aksi dorong antara massa dengan aparat. Karena massa berusaha menerobos masuk untuk mencari Zaeni yang tak kunjung keluar. Bahkan sempat terjadi aksi saling pukul antara massa dengan aparat. Aksi itu terhenti setelah Zaeni akhirnya keluar menemui massa.

Begitu tahu Zaeni ada di hadapan massa, korlap aksi Asif Mawardi langsung meminta Panwas-

lu Pamekasan bertanggung jawab atas pernyataannya yang terbit di salah satu media. Zaeni selaku Ketua Panwaslu harus meminta maaf secara terbuka melalui media atas pernyataan yang dikeluarkan itu. Sebab pernyataan Zaeni itu dinilai sangat merugikan dua ponpes di atas, termasuk para Kiai.

“Kalau dalam waktu 1 x 24 jam tidak meminta maaf, maka harus mundur dari jabatan sebagai Ketua Panwaslu,” teriak Asif.

Mendengar tuntutan itu, Zaeni di depan massa langsung berjanji akan meminta maaf di sejumlah media massa, terkait pernyataannya itu. Namun ungkapan Zaeni ini langsung dito-

lak massa. Sebab tuntutan massa sebenarnya tidak hanya itu, tapi agar Zaeni meminta maaf langsung, dengan menemui kiai di dua ponpes itu.

Karena demi menjaga kondusivitas jelang Pilpres, akhirnya Zaeni mau melaksanakan tuntutan para santri yang sudah mulai marah itu. Dia berjanji akan meminta maaf langsung kepada kiai di dua ponpes tersebut. “Baik, saya setelah ini akan langsung mendatangi dua ponpes itu untuk minta maaf,” ucap Zaeni.

Mendengar kesediaan Zaeni ini, akhirnya emosi para santri menurun. Mereka membubarkan diri dengan tertib. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 9 JULI 2014 No. 0398 | TAHUN III

TETAP BUKA. Sejumlah kendaraan terparkir di depan sebuah warung makan, Selasa (8/7) siang. Pada bulan puasa masih banyak dijumpai warung makan buka siang hari. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep mengaku belum menemukan warung buka pada siang hari.

PENEGAKAN PERDA

Satpol PP Jangan Tutup Mata SUMENEP – Sejumlah dak, bisa memancing orang warung makan tetap buka yang berpuasa untuk tidak pada siang hari, walaupun berpuasa. Apalagi salah satu bulan Ramadan. Sedangkan warung yang buka itu lokasSatuan Polisi Pamong Praja inya berada di sebelah utara (Satpol PP) Sumenep mengaku kantor Pemkab,” pintanya. belum menemukan warung Menanggapi hal itu, Kepala buka pada siang hari.

Seksi Operasional Satpol Muzakki, PP Sumenep salah satu tuMoh Saleh kang becak, mengatakan, mengatakan, pihaknya sudah beberapa melakukan Kami berharap Satwarung makan pol PP jangan takut pemantauan sudah buka setiap hari termenindak warung pada siang hadap sejumlah yang masih buka. hari sejak awal yang Kalau warung makan warung bulan puasa, ditengarai buka dibiarkan buka tanpa di siang hari. namun hingga ditindak, bisa mesaat ini belum “Sudah mancing orang yang setiap hari ketersentuh berpuasa untuk tidak liling melakuaparat penegak perda. Katanya, kan pemanberpuasa,” pengunjungnya tauan. Namun tak kalah ramai sejauh ini Muzakki dari hari-hari memang kami Tukang Becak biasanya. belum men“Kami berjumpai warung harap Satpol PP jangan takut yang buka secara sembunyimenindak warung yang masih sembunyi di siang bolong,” buka. Kalau warung makan ujarnya singkat, Selasa (8/7). dibiarkan buka tanpa ditin=ALI RIDHO/MK

H-1, Pemilih Belum Terima Undangan Komisioner KPU: Mereka Tetap Bisa Mencoblos SUMENEP – Hingga H-1 Pilpres 2014, Qusyairi, warga Dusun Kalabaan Laok, Desa/Kecamatan Guluk-Guluk, belum terima undangan untuk mencoblos. Sementara pemilih di sekitarnya sudah menerima undangan sejak H-2 atau 7 Juli kemarin.

"Saya tidak mengerti, padahal semua tetangga kami yang lain sudah dapat. Sedangkan saya sampai saat ini masih belum, atau mungkin saya sudah tidak diakui sebagai WNI yang baik," katanya, Selasa (8/7).

Sejak dirinya tercatat sebagai warga negara Indonesia, mulai tahun 2003 tidak pernah mempunyai hak pilih. "Nah, kalau sudah tidak mendapatkan undangan, mau ke mana. Mau ke TPS (tempat pemungutan suara) takut ditolak. Ya, terpaksa kami diam diri di rumah," terangnya.

Qusyairi curiga, dirinya belum mendapatkan undangan karena pendataan yang dilakukan oleh PPS tidak valid. "Mungkin saja pendataannya kurang valid, atau dilakukan di atas meja saja.

Buktinya dalam surat undangan yang disebar masih banyak yang namanya keliru," ungkapnya.

Hal yang sama juga terjadi terhadap Farhatin dan Hosniyah, warga Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding. "Sampai saat ini kami juga masih belum menerima undangam Pilpres," kata Farhatin.

Biasanya, lanjut Farhatin, H-3 undangan sudah diantarkan oleh petugas. "Kalau tidak salah dalam pilgub (pemilihan gubernur) yang lalu H-2 undangannya sudah disampaikan pada kelurga kami, namun untuk pilpres hingga saat ini masih belum ada," ungkapnya, kemarin.

Kejadian serupa juga terjadi pada Pemilihan Legislatif 2014.

Dirinya sekeluarga tidak mendapatkan surat undangan. Hanya saja dirinya tetap menyalurkan hak suaranya dengan cara membawa kartu tanda penduduk (KTP) ke TPS terdekat.

"Namun sayangnya, walaupun bisa memilih, terkesan masih

tebang pilih. Karena bagi yang tidak mendapatkan undangan harus mencoblos setelah zuhur.

Itu kata salah satu petugas di TPS. Namun, kami memaksa agar kami juga bisa mencoblos seperti yang mempunyai undangan," ceritanya.

Informasinya, hal serupa juga terjadi di Kecamatan Pragaan. Di Kecamatan Praagaan, lebih dari satu KK (kepala keluarga) dengan jumlah hak pilih empat orang masih belum mendapatkan undangan.

Menanggapi hal itu, komisioner KPU Sumenep Abdul Hadi menjelaskan, warga yang tidak dapat undangan tetap bisa mencoblos.

"Mereka tetap bisa mencoblos. Kalau tidak ada undangan, ya bawa KTP/paspor atau surat keterangan domisili dari kepala desa setempat," katanya.

Menurut Hadi, walaupun bisa melakukan pencoblosan dengan syarat yang mudah, namun harus melakukan pencoblosan sesuai dengan alamat domisili. "Jadi, kalau domisilinya di Kecamatan Ambunten tidak bisa melakukan pencoblosan di Kecamatan Ganding, atau sebaliknya," ia mencontohkan. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep PASAR MODERN

Implementasi Perda Belum Optimal SUMENEP – Implementasi Peratuan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Sumenep belum optimal. Sejumlah pasar modern belum menerapkan peraturan tersebut.

Dalam Bab V tentang Kemitraan Usaha Pasal 9 ayat (3) disebutkan, pasar modern harus menyediakan ruang untuk pedagang kaki lima (PKL) di luar gedung pasar modern dan 15 persen isi barang yang diperjualbelikan merupakan produk lokal.

Sayangnya, dari 23 minimarket yang sudah beroperasi di Sumenep, nyaris tidak merealisasikan amanat Perda tersebut. Terbukti, di berbagai pasar modern nyaris tidak adan hasil produk lokal.

Perusahaan juga masih mempertimbangnkan untuk menampungnya,”

RABU 9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN III

C

Kepulauan Jadi Atensi Kapolres: 616 Personel Sudah Kami Siapkan SUMENEP – Daerah kepulauan Sumenep menjadi prioritas pengamanan Polda Jawa Timur dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan presiden (pilpres) yang akan dilaksanakan hari ini. Pada pileg kemarin, di daerah kepulauan banyak terjadi gesekan.

“Sebab daerah kepulauan beda geografis dengan daratan. Kesempatan untuk berlaku curang pun terbuka lebar, seperti pengiriman logisitik yang tersendat gara-gara cuaca, hingga berdampak terhadap keberadaan logistik kepulauan,” kata Kapolda Irjen Pol Unggung Cahyono, Selasa (8/7).

Bentuk atensi khusus yang diberikan itu berdasarkan lokasi, tingkat kriminalitas, dan jarak yang ditempuh. “Makanya, sekali lagi, personel harus benar-benar inten menjaga, bahkan berpatroli disekeliling TPS, jangan hanya berdiri dan duduk-duduk,” tegasnya saat melakukan pengecekan terhadap pasukan yang disiapkan oleh Polres Sumenep.

Semantara ini, distribusi logistik ke kepulauan berjalan lan-

car. “Alhamdulillah, berdasarkan laporan, logistik di kepulauan Sumenep sampai dengan selamat dan utuh. Tetapi pengamanan kami tidak cukup sampai disitu, kami juga akan siagakan di semua sektor,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi beberapa kemungkinan kecurangan, Polda sengaja mempertebal pengamanan pelaksanaan pilpres di Madura, karena melihat kondisi masyarakat pada pileg lalu “Kami sengaja mempertebal pengamanan agar tidak terjadi insiden seperti pada pileg lalu.

Ada yang diulang, pengiriman logisitik yang dihadang di jalan, kecurangan di TPS, dan yang lainnya. Makanya, kami mempertebal keamanan,” terangnya.

Ia juga memastikan tidak ada anggotanya maupun tentara

yang memihak. “Jaga netralitas dan independensi TNI-Polri.

Sebab sesuai dengan undangundang, kepolisian netral dalam kehidupan politik. Jadi harus menjaga netralitas saat menjaga keamanan di TPS,” tegasnya.

Mengenai personel yang disiagakan di Madura, kata Unggung, sebanyak 6 kompi yang tersebar di empat kabupaten.

Sementara untuk daerah lain seperti di Madiun dan Malang masing-masing 1 kompi. “Personel yang diterjunkan dalam pengamanan pilpres di Madura lebih banyak dibanding daerah lain,” ungkapnya.

Disebutkan bahwa kekuatan personel di Jawa Timur berjumlah 28.120 personel dari Polri dan 9.100 personel dari TNI. “Jadi, dengan kekuatan personel tersebut, Jawa Timur harus aman dan kondusif,” tegasnya.

Sementara Kapolres Sumenep AKBP Marjoko menyatakan, pihaknya sudah siap bersiaga penuh dalam mengamankan pilpres. “616 personel sudah kami siapkan dan geser ke TPS mas-

ing-masing. Jadi, mereka langsung melihat kondisi TPS dan segara bentuk persiapan pilpres besok, termasuk biar mereka langsung koordinasi dengan PPK, PPS ataupun Panwas,” jelasnya.

Untuk siaga kepulauan, pihaknya sudah mengirim 82 personel untuk menyiagakan TPS. “Sebab instruksi Kapolda, kami harus awasi ketat TPS, sebab di sanalah yang sering tercium arom kecurangan,” tegasnya.

Selain itu, atas instruksi Kapolda, 1 kompi brimob yang dikirim oleh Polda akan mengawasi lalu lintas hingga akan melakukan razia. “Baik razia senpi, sajam, dan senjata-senjata lain yang membahayakan.

Disinggung soal atensi khusus kepulauan, pihaknya mengatakan berdasarkan sosiogeografis daerah kepulauan.

“Sehingga bentuk pengamanan itu berdasarkan lokasi, tingkat kriminalitas, dan jarak yang kita tempuh,” tegasnya. =SYAMSUNI/MK

Herman Puernomo Kepala BPPT Sumenep

Kepala Badan Pengelolaan Perizinan terpadu (BPPT) Sumenep Herman Puernomo mengatakan, belum optimalnya perda tersebut, disebabkan produk yang dihasilkan sejumlah UMKM tidak mempunyai IRT (Izin Rumah Tangga) dan Izin Produksi Rumah Tangga (IPRT). ”Perusahaan juga masih mempertimbangnkan untuk menampungnya, sebab produk yang dihasilkan masih belum ada jaminan dari pemerintah setempat,” ungkapnya, Selasa (8/7).

Herman juga mengakui belum terpenuhinya 30 persen tempat untuk PKL di pasar modern. ”Itu juga masih belum banyak yang menerapkan, hanya saja di lingkungan kota yang ada,” terangnya.

Pihaknya meminta pemilik pasar modern untuk menjemput dalam mengimplementasikan perda tersebut. Caranya, pemilik minimarket bekerja sama dengan UMKM dengan menerapkan tulisan ‘produk lokal’ pada bungkus produknya. =JUNAEDI/MK

Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono menyalami anggota polisi saat mengecek pasukan pengamanan pilpres di Mapolres Sumenep, Selasa (8/7).

Daerah kepulauan Sumenep menjadi prioritas pengamanan.

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN III

PEMILU PRESIDEN

Perangi Politik Uang SUMENEP - MH Said Abdullah mengajak masyarakat untuk menolak politik uang. Jangan tukar suara hati nurani untuk memilih pemimpin yang baik dan sesuai selera rakyat dengan politik uang.

HATI-HATI. Pengendara roda dua sedang melintas di jalan yang rusak dengan penuh kehati-hatian, Selasa (8/7).

Kondisi Jalan Memprihatinkan

"Jika ingin mendapatkan kan mencoba menumbuhkan pemimpin yang berkualitas, kesadaran masyarakat untuk tentunya pilihan masyarakat menjadi pemilih cerdas agar juga harus sesuai hati nurani, pemimpin yang terpilih benarbukan karena politik uang," benar berkualitas,” jelasnya. katanya, Senin (7/7) petang Pemilih yang cerdas, kata saat melakukan politisi PDI safari Ramadan Perjuang itu, bersama para harus mengetakepala desa hui rekam jejak empat kecama“Yakinlah bahwa pem- dan program tan; Dungkek, pasangan calon impin yang baik itu Gapura, Batangakan selalu lahir dari presiden-wakil Batang, dan “Selain rakyat. Jika rakyat gol- presiden.

Batuputih. itu, pilihanput dan apatis, maka nya juga bukan Keberhasilan akan muncul pemimpin karena imingdalam pemilu alternatif. Akhirnya, tidak hanya diliiming dari calon, kita kembali menjadi melainkan harus hat dari animo pemilih yang memiliki alasan korban,” menggunakan yang rasional,” hak pilihnya, urainya.

MH Said Abdullah melainkan piliSaid juga Tokoh Madura han mereka juga meminta agar harus berkualimasyarakat tidak tas. Pilihan yang berkualitas, golput. “Yakinlah bahwa pemkatanya, tidak boleh terpenimpin yang baik itu akan selalu garuh oleh politik uang. lahir dari rakyat. Jika rakyat “Untuk itu, KPU seharusnya golput dan apatis, maka akan tidak hanya sekadar menginmuncul pemimpin alternatif. gatkan warga bahwa pada 9 Juli Akhirnya, kita kembali menjadi 2014 adalah jadwal pemunkorban,” jelasnya. gutan suara Pilpres, melain=SYAMSUNI/MK

Bina Marga: Kami Sudah Anggarkan Rp 1,6 Miliar SUMENEP - Kondisi jalan poros kecamatan di Kecamatan Talango sangat memprihatinkan. Jalan tersebut rujak parah. Selain berlubang, batu aspalnya sudah mengelupas.

Pengendara yang melintasi jalan tersebut harus ekstra hati-hati.

Jalan tersebut sangat vital karena menghubungkan delapan desa, yakni Desa Padike, Desa Gapurana, Desa Cabbiya, Desa Essang, Desa Palasa, Desa Kombang, dan Desa Poteran. Sejak sekitar tahun 1998 hanya dilakukan tambal sulam.

"Dari delapan desa, hanya satu desa yang tingkat kerusakannya tidak terlalu parah, yakni jalan yang berada di Desa Poteran," kata Fathullah, warga Desa Poteran, Kecamatan Talango, Selasa (8/7).

Fathullah berharap pemerintah tidak tutup mata melihat kondisi jalan tersebut. Sebab, jika tidak segera diperbaiki, khawatir akan semakin parah hingga memakan korban. "Jangan menung-

gu sampai warga jadi korban garagara jalan yang rusak itu. Segera diprbaiki, lebih cepat lebih baik," harapnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga Sumenep Edi Rasiyadi menjelaskan, jalan tersebut telah menjadi prioritas untuk segera dilakukan perbaikan. Hanya saja perbaikan jalan tersebut tidak dilakukan secara serentak, melainkan akan diperbaiki secara gradual.

"Untuk memperbaiki tersebut, kami sudah menganggarkan sebesar Rp 1,6 miliar, dana itu kami anggarkan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2014 ini," katanya.

Menurut mantan Kepala Dinas PU Pengairan itu, anggaran yang

telah disediakan memang cukup besar. Sebab, perbaikan jalan poros kecamatan tersebut akan menggunakan hotmix.

"Perbaikan jalan di Kecamatan Talango, memang dibedakan dengan perbaikan jalan di sejumlah kecamatan yang berada di sejumlah kepulauan yang lain, yakni memakai hotmix," terangnya.

Sementara perbaikan jalan poros kecamatan di sejumlah kepulauan lainnya, seperti di Sapeken, Sapudi, dan Raas masih menggunakan lapen. "Bukan maksud kami tebang pilih, melainkan untuk kepulauan lainnya tidak bisa dilalui alat berat,” ujarnya.

Sehingga, untuk sementara waktu masih memakai sistem lapen. “Itu sebagai upaya pemerintah agar kondisi jalan di sejumlah kepulauan tidak semakin parah, sehingga bisa membantu warga, utamanya dalam membantu laju perekonomian ke depan," tukasnya. =JUNAEDI/MK

PERANGI PRAKTIK POLITIK UANG. Said Abdullah saat melakukan safari Ramadan dan buka puasa bersama dengan puluhan Kades empat Kecamatan, yakni Dungkek, Gapura, Batang-Batang, dan Batuputih. Said mengajak agar masyarakat agar memerangi praktik politik uang.

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN III

E

Pelapor Ijazah Kurdi Belum Kapok Demokrat: Kami Menyerahkan Masalah ini Pada Aturan SUMENEP- Sekalipun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya tidak menerima gugatan dugaan ijazah palsu KH. A Kurdi AH, calon legislatif nomor urut 1 dari Partai Demokrat, namun kuasa hukum pelapor, Rudi Hartono mengaku akan melakukan banding ke Mahkamah Agung.

Menurut Rudi, PTUN kemungkinan besar salah dalam menafsirkan gugatan yang dia layangkan.

“Menurut analisa kami terhadap salinan putusan itu, Kepala PTUN tidak menerima karena sengketa hasil pemilu itu bukan wilayah PTUN, tetapi di MK. Nah, saya pertegas, gugatan kami bukan hasil sengketa hasil pemilu, tetapi tahapan sebelum pemilu, yakni tentang ijazah palsu,” katanya, Selasa (8/7) kemarin.

Dihubungi terpisah, A. Warist, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep menengarai penolakan tersebut bukan karena PTUN salah dalam menafsirkan gugatan yang diajukan pihak Rudi Hartono. Namun karena pengajuan gugatan yang berkaitan dengan persyaratan dan administrasi

seharusnya memang dilakukan pada tahapan masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) yang berlangsung 14 hingga 27 Juni 2013 lalu. “Jadi kalau diajukan sekarang, ya memang pasti ditolak, karena aturannya memang begitu” tegas Warits.

Sementara itu anggota Panwaslu Sumenep, Ucok Tarigan mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penelusuran terhadap ijazah KH. A. Kurdi AH. Dan menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). “Namun TMS itu bukan pada palsu atau tidak, tapi hanya sebatas pada legalisir ijazah. Seharusnya berdasar Peraturan KPU Nomor 7, legalisir itu dilakukan oleh sekolah setempat, atau bila sekolah itu tutup maka

oleh dinas pendidikan di tingkat provinsi. Nah, ijazah A Kurdi ini dilegalisir oleh dinas kabupaten.

Jadi sekali lagi bukan soal palsu atau tidak” ujarnya.

Berdasarkan hasil penelusuran panwaslu tersebut, KPU Sumenep merekomendasikan pelapor untuk membawa gugatan ini ke PTUN atau ke Kepolisian. Namun belakangan gugatan tersebut tidak diterima oleh pihak PTUN karena dianggap sudah melewati batas yang ditentukan.

“Seandainya PTUN menerima gugatan tersebut dan menyatakan lagalisir itu bermasalah, tergugat bisa saja dicoret, tapi juga bisa jadi hanya diminta memperbaiki legalisir tersebut agar diganti dengan legalisir dari lembaga yang direkomendasikan PTUN” ujar Warist.

“Tapi ini hanya sebatas analisa saja. Kita sama-sama tidak tahu apa keputusan PTUN bila gugatan itu diterima” tambahnya Saat ditanya lebih jauh apakah bila gara-gara ijazah tersebut KH. A Kurdi AH dicoret calon dibawahnya akan otomatis menggantikan sebagai calon terpilih,

ASTA TINGGI

Pemerintah Kesulitan untuk Merawat SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep mengaku kesulitan untuk merawat objek wisata religi Asta Tinggi. Sementara kondisi cagar budaya tersebut semakin hari semakin memprihatinkan dan terancam punah, karena kurang terawat.

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Sumenep Febrianto mengaku kesulitan untuk merawatnya.

Selama ini, Asta Tinggi dikelola pihak yayasan yang struktur pengurusnya masih keturunan para raja.

“Sudah ada upaya dari pemerintah untuk melestarikan cagar budaya itu. Tapi, pihak yayasan enggan menyerahkan pengelolaan itu ditangani pemerintah. Pemerintah dalam posisi ini serba salah,” keluhnya.

Menurutnya, jika pemerintah tetap menggelontorkan anggaran untuk merawat dalam bentuk rehab, akan berhadap-hadapan dengan pihak yang selama ini mengelola Asta Tinggi, yakni yayasan.

Inisiatif yang ditawarkan pemerintah kepada pihak yayasan terkait dua hal, yaitu pengelolaan jasa parkir kendaraan pengunjung di lingkungan Asta tinggi dan pengelolaan jasa kebersihan. Keuntungan dari dua tawaran itu bisa disetor ke pendapatan asli daerah (PAD) Sumenep.

Namun, inisatif pemerintah itu ditolak oleh pihak yayasan. Sehingga, Disbudparpora untuk mengalokasikan anggaran pengembangan dan perawatan Asta Tinggi sulit untuk disetujui.

Pasalnya, kontribusi ke pemerintah dalam bentuk PAD tidak jelas.

“Ini kendala kita, makanya ketika disodorkan MoU juga gagal direalisasikan. Sepeser pun hasil dari kunjungan wisatawan Asta Tinggi tidak pernah masuk ke PAD hingga kini,” tandasnya, Selasa (8/7).

Asta tinggi dikelola oleh tiga yayasan, yaitu Yayasan Panembahan Semolo (YPS), Yayasan Penjaga Asta Tinggi (Yapasti), dan Perpas. =ALI RIDHO/MK

Warist menggelengkan kepala.

“Bila yang bersangkutan dicoret gara-gara ijazah tersebut maka suaranya pun dianggap hangus.

Jadi tidak ada jaminan calon di bawahnya langsung bisa menggantikannya, sebab bisa jadi ada suara partai lain yang kemudian melampauinya” terangnya.

Sementara itu, Partai Demokrat sebagai partai pengusung dua caleg yang sedang berselihsih itu tidak mau ikut campur lebih jauh. Sebab partai hanya patuh pada keputusan yang berlaku. “Artinya, partai hanya menunggu kejelasan keputusan KPU, apa pun itu, berhak atau tidak, maka kami akan patuhi. Yang penting itu sudah keputusan yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi, kami netral dalam hal ini, sebab itu sudah berusuan dengan hukum,” jelas Ahmad Zahrir Ridho, Sekretaris DPC Partai Demokrat, Selasa (8/7) saat dihubungi via telepon oleh Koran Madura.

Soal dugaan ijazah palsu salah satu calon dari PD hingga dibawa pada persoalan hukum, maka kata pria yang akrab disapa Iir terse-

but, partai akan menunggu apa pun hasil keputusan hukum. “Katanya Panwas itu sudah merekomendasi kepada KPU, termasuk proses itu juga sudah dibawa kepada PTUN. Informasinya, PTUN tidak menerima gugatan itu karena bukan tempatnya. Tetapi yang jelas kami tidak bisa berbuat apaapa, karena itu bukan wilayah kami,” tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan KH. A Kurdi AH. Sebagai terlapor ia tidak bisa berbuat dan berkomentar banyak. Ia mengaku memasrahkan persoalan ini pada aturan yang berlaku.

“Sebenarnya bagi saya, persoalan ini sudah selesai sejak sebelum dimulai, sebab jika memang benar ijazah saya palsu dan bermasalah, dari preode lalu saya tentu sudah tersingkir. Saya pikir pejabat di KPU dan Diknas bukan orang yang mudah ditipu dengan perkara ijazah seperti ini. Mereka sudah menekuni dan bergelut dengan dunianya puluhan tahun. Tidak mungkin begitu saja lolos bila memang milik saya palsu” ungkap KH. A Kurdi AH. =SYAMSUNI/BET

PUTUSAN SENGKETA PILEG

KPU Tunduk pada Putusan MK SUMENEP - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor 11-08-16/PHPU.DPRDPRD/XII/2014 tak bisa diganggu gugat, bahkan sudah bersifat final.

Demikian dikatakan Ketua KPU Sumenep A Warits. Rapat pleno yang digelar Senin (7/7) malam hingga menghabiskan waktu berjam-jam, katanya, bukan untuk mengubah keputusan. KPU hanya menjalan amanat MK tentang putusan gugatan Iskandar kepada Ahmad.

Dalam rapat pleno yang yang dihadiri unsur pimpinan partai politik, diputuskan, Iskandar, caleg nomor urut 7, sebagai caleg terpilih dari PAN Dapil V. “Perolehan suara Pak Iskandar 4.005 dan Ahmad 4.003 suara. Maka yang terlantik bukan Ahmad, tetapi

A. Warits

Ketua KPU Sumenep Iskandar,” jelasnya.

Perubahan perolehan suara atas dasar putusan MK tersebut, tertuang dalam Keputusan KPU Sumenep, Nomor 312/kpts/KPUKab-014.329908/2014, tentang Perubahan keputusan KPU Sumenep, Nomor 234/kpts/

KPU-Kab-014.329908/2014, tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep dalam Pemilu tahun 2014.

“Berdasarkan keputusan MK, maka Pak Iskandar sebagai calon legislatif terpilih.

Itu sudah kami plenokan tadi malam, dan hasil sudah kami kirimkan ke KPU RI, termasuk ke beberapa pihak terkait, salah satunya tergugat dan penggugat,” tegasnya, kemarin.

Dia menambahkan, dalam proses rapat pleno terbuka, tidak ada yang keberatan termasuk pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN) Sumenep yang hadir. “Sebab rapat pleno hasil putusan MK bukan ajang debat dan menggugat, kami kan hanya menjalankan amar putusan MK. Jadi, tidak ada yang keberatan,” tandasnya. =SYAMSUNI

KORAN MADURA

RABU 9 JULI 2014|NO. 0398|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

RABU 9 JULI 2014 NO. 0398 | TAHUN III

F

KP3 Tak Bisa Berdalih Lagi Pupuk Tetap Langka di Sejumlah Kecamatan PAMEKASAN - Hasil rapat koordinasi yang dilakukan komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan berkesimpulan terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Pamekasan, terutama jenis Urea dan ZA. Jenis pupuk itu merupakan jenis pupuk yang paling dicari oleh petani, memasuki masa tanam tembakau saat ini. Sekalipun sebagian petani masih menuntaskan tanam padi di sejumlah desa di Pamekasan.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengaku sudah memanggil Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) pada Rabu, (8/7) kemarin. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan adanya kel-

angkaan pupuk yang terjadi di sejumlah kecamatan di Pamekasan.

Pupuk tidak hanya langka, melainkan pula terjadi kenaikan harga pupuk. Besaranya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 90 ribu perSak. Akibatnya, masyarakat yang harus menanggung kenaikan harga pupuk, karena kelangkaan.

Informasi yang diterima Komisi B DPRD Pamekasan, harga pupuk sudah ada yang

mencapai Rp 110 ribu hingga Rp 115.000 persak. Itupun stoknya terbatas. Sekalipun mahal, petani tetap membelinya, karena kebutuhan untuk menanam tembakau.

Sebelumnya, Wakil Ketua KP3 Pamekasan, Fadilah memastikan stok pupuk saat tanam tembakau tahun ini dipastikan aman. Itu berdasarkan evaluasi KP3 bersama SKPD terkait.

Hanya saja kata Fadilah, Distributor mengajukan permohonan kepada pemerintah Kabupat-

en Pamekasan, untuk melakukan pengiriman lebih awal, mengingat petani menanam tembakau lebih awal.

Ia tidak memungkiri, apabila dalam perjalanannya nanti ada kekurangan pupuk, maka KP3 akan mengajukan tambahan stok pupuk ke Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Termasuk berjanji akan meningkatkan pengawasan terhadap persediaan dan distribusi pupuk di Kabupaten Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

nye. Seluruh pelanggaran itu sudah diproses.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan, Alwi Beiq mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dalam Pilres. Dan meminta agar tidak menjadi golongan putih (golput).

Ia sudah meminta seluruh Pengawai Negeri Sipil (PNS)

untuk menjadi contoh yang baik terhadap masyarakat dan tidak boleh memihak salah satu calon presiden manapun alias harus netral.�Golput bukan pilihan, untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi ini, pemerintah meliburkan PNS, sebagaimana surat edaran (SE) Gubernur Jawa Timur,� katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PELANGGARAN PEMILU

Panwaslu Baru Terima 1 Laporan PAMEKASAN - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pamekasan mendapati satu laporan tentang dugaan pelanggaran Pemilu Presiden (Pilpres) tahun ini. Pelapornya tim sukses pasangan Prabowo-Hatta Kabupaten Pamekasan.

Jenis laporannya, keluarnya tausiyah yang dianggap fitnah berupa foto kopi tausiyah ulama pesantren Pamekasan yang disebarluaskan oleh oknom yang tidak dikenal ke sejumlah masjid, musala, dan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Penyebarannya diduga dilakukan pada Senin malam hingga Selasa pagi.

Ketua Panwaslu Pamekasan Zaini mengakui selama pelaksanaan masa kampanye hingga memasuki masa tenang Pilpres, baru kali ini lembaganya mendapat laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Atas laporan itu, pihaknya akan langsung memprosesnya, sesuai ketentuan, yakni tiga hari setelah ada surat tanda melapor, atau diperpanjang lima hari pasca ada laporan.

Menurut Zaini seluruh laporan yang masuk ke Panwaslu, semuanya akan dikaji. Apabila ada pelanggaran pemilu akan diproses di Panwaslu. Tetapi,

apabila ada unsur pidana, maka pihaknya akan menyerahkan ke Polres Pamekasan.

Anggota Panwaslu Pamekasan, Bidang Pengawasan Suhaifi mengatakan, sekalipun baru satu laporan pelanggaran yang masuk ke lembaganya, bukan berarti selama proses kampaye Pilres kemaren tidak ada pelanggaran. Ada ban-

yak pelanggaran yang sudah diproses Panwaslu.

Ia menyebutkan pelanggaran mendirikan Alat Peraga Kampanye (APK), adanya mobil dinas (mobdin) yang digunakan untuk kampanye salah satu calon, termasuk tidak adanya pemberitahuan tim sukses kepada Panwaslu tentang pelaksanaan kampa-

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 9 JULI 2014|NO. 0398|TAHUN III

KPU Tak Lakukan Pendidikan Politik?

Gairah untuk Memilih Menurun PAMEKASAN - KPU Pamekasan dinilai tak melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat. Sebab hingga masa tenang kemarin, di sejumlah daerah, terutama daerah pedalaman, belum ditemukan adanya langkah penyadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pilpres hari ini. Padahal pendidikan politik ini, atau juga bisa disebut sosialisasi, diperintahkan oleh undang-undang, guna menekan angka golput.

Salah satu elemen masyarakat yang menuding itu adalah Komunitas Parlemen Jalanan Mahasiswa (Kopajaa) Pamekasan. Ketua Kopajaa, Iam Kholil mengungkapkan bagaimana masyarakat bisa sadar dan berangkat ke TPS untuk memilih, kalau tidak ada ajakan dari pihak penyelenggara. Karena kehadiran mereka ini ke TPS adalah bersifat sukarela. Bagaimana dia bisa datang sukarela, kalau KPU tidak menjelaskan perihal pentingnya Pilpres dan sangat berharganya satu suara dari masyarakat, guna menetapkan siapa Presiden Indonesia ke depan.

“Sebagian masyarakat kita adalah masyarakat awam. Lebih-lebih mereka yang didup di pedalaman.

Mereka cenderung acuh tak acuh terhadap pemilu. Karena belum tahu pentingnya pemilu tersebut,” tukas Iam kemarin (8/7).

Dia menegaskan untuk menyadarkan fenomena ini, ialah tugas KPU selaku penyelenggara. Apalagi kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi ini, sudah dianggarkan di dalam anggaran KPU. Dengan belum tampak adanya hal ini, lantas buat apa saja anggaran tersebut. Bahkan Iam sempat menuding jika KPU mulai bermainmain dengan anggaran ini.

KPU membuat laporan telah melakukan pendidikan politik dan sosialisasi, tapi faktanya itu tidak pernah dilakukan.

Sementara KPU mengucapkan terima kasih, tidak hanya kepada Kopajaa, namun juga kepada masyarakat, atas koreksinya selama ini. Dengan demikian berarti KPU ini dianggap ada dan penting.

Menurut Ketua KPU Pamekasan, Moh Hamzah pihaknya terbuka dan menerima segala koreksi dan kritikan selama itu konstruktif. Peran serta masyarakat mengawasi KPU dan Pemilu sangat dibutuhkan, demi terselenggaranya Pemilu yang berintegritas, berkualitas,

dan bermartabat. Meski demikian Moh Hamzah membantah segala tudingan Kopajaa itu.

KPU telah bertindak secara profesional. Pihaknya telah melakukan serangkaian sosialisai internal dan eksternal.

Terkait pendidikan politik dan sosialisasi itu, KPU telah bertindak secara profesional.

Pihaknya telah melakukan serangkaian sosialisasi internal dan eksternal. Pada sosialisasi internal, KPU telah menggerakkan semua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa, untuk mengadakan sosialisasi dan pendidikan politik terkait Pilpres ini, pada masyarakat desa setempat. Begitu pula juga telah menggerakkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), untuk mendukung dan membantu gerakan-gerakan di PPS tersebut. Sementara pada sosialisasi eksternal, KPU telah melakukan ajakan melalui road show di radio, iklan di media massa, serta penyebaran spanduk berisi ajakan untuk masyarakat datang ke TPS hari ini.

“Spanduk-spanduk itu telah kami sebarkan ke semua PPK. Masing-masing kecamatan ada tiga spanduk. Itu untuk di pasang di tiga titik strategis di setiap kecamatan. Jika memang di kecamatankecamatan, masyarakat belum menemui spanduk itu, akan kami cek dulu. Kalu benar spanduk itu belum di pasang, kami akan segera menegur PPK bersangkutan,” paparnya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

G

PILPRES

Dandim: Tangkap Pelaku Pelanggaran Pemilu PAMEKASAN - Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Letkol Arm Mawardi memerintahkan anggotanya untuk menangkap pelaku pelanggaran Pemilu Presiden (Pilpres) yang berlangsung pagi ini. Setelah ditangkap para pelaku pelanggaran Pemilu itu akan diserahkan pada pihak yang berwenang.

“Apabila diketahui ada pelaku pelanggaran pemilu, saya perintahkan ditangkap dan dibawa ke Panwaslu ataupun ke Polres Pamekasan, yang memiliki kewenangan untuk memproses setiap pelanggaran pemilu,” katanya.

Pelanggaran yang dimaksud, misalnya ada salah satu oknom yang memberikan uang (money politics), untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu, memberikan sembako ataupun pelanggaran lainnya.

Menurut Mawardi, TNI sifatnya hanya membantu kepolisian dalam hal pengamanan dalam pelaksanaan Pilpres.

Adapun jumlah personel yang dikerahkan sebanyak 1 SST atau sebanyak 30 prajurit. Namun di Markas Kodim 0826 Pamekasan disiagakan 1 SSK atau sebanyak 100 prajurit, termasuk dari prajurit Kompi 516 sebanyak 1 SST atau sebanyak 30 prajurit yang disiagakan. Apabila dibutuhkan sewaktu-waktu akan diterjunkan.

Menurut Mawardi, Kodim tidak menyediakan senjata khusus untuk pengamanan Pilpres ini, hanya disiapkan alat penindak huru hara (PHH). Termasuk sudah memetakan beberapa daerah yang rawan, untuk mengantisipasi hal-hal yang kurang diinginkan selama pelaksanaan Pilpres.

Dandim berharap pelaksanaan Pilpres ini bisa berjalan dengan lancar. Tidak ada gangguan keamanan ataupun ketertiban di wilayah hukum Pamekasan.

Dalam kesempatan terpisah, Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP Siti Maryatun mengatakan Polres Pamekasan sudah siap

mengamankan pelaksanaan Pilpres yang akan berlangsung pagi ini. Baik dari sisi jumlah porsonel, senjata yang disiapkan, maupun mobil operasional yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan Pilpres.

Setidaknya ada 560 porsonel yang sudah diterjunkan ke beberapa wilayah di Kabupaten Pamekasan. Jumlah itu merupakan kekuatan dari internal Polpres berbagai fungsi, mulai Sat Sabhara, Sat Lantas, Sat Intelkan, Sat Reskrim serta Sat Reskoba.

Polres Pamekasan juga mendapat tambahan kekuatan dari Polda Jawa Timur, yakni dari Detasemen A Brimob Polda Jawa Timur, dan Dalmas Polda Jawa Timur bersenjata lengkap.

Seluruh anggota itu, ada yang sudah diterjunkan ke masingmasing kecamatan, ada pula yang berjaga di kantor KPU Pamekasan, kantor Panwaslu dan di Mapolres Pamekasan Sendiri. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

MEMILIH. Sejumlah Warga Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan sedang menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pileg lalu.

H

Pamekasan

KORAN MADURA RABU 9 JULI 2014|NO. 0398|TAHUN III

PROSEDUR OPERASI

Warga Kecewa RSUD

PEMALSUAN DUKUNGAN. Warga menunjukkan dua surat asli dan palsu berisi tausiyah dukungan ulama kepada salah satu capres-cawapres yang diubah ke pasangan capres-cawapres lainnya, di Pamekasan, Jatim, Selasa (8/7). Pengasuh Pesantren Ummul Quro, sekaligus tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta, untuk kalangan ulama Madura, KH. Nailurrahman, bersama pengasuh Pesantren Misdad, KH. Ali Karral Sinhaji melapor ke Panwaslu setempat terkait kasus tersebut.(Berita Terkait Hal F).

Kasus Raskin Bultim Lama Mengendap Kajari Belum Bisa Memperkirakan Sidang Kelima Tersangka PAMEKASAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan tidak membutuhkan waktu lama untuk melimpahkan perkara tipikor penggelapan raskin di Desa Bulangan Timur (Bultim), Kecamatan Pegantenan, Pamekasan. Sayang hingga saat ini masih belum ada jadwal sidang kasus tersebut.

Setelah dilakukan pelimpahan tahap dua, kini berkas perkara tersebut sudah ada Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Tinggal menunggu jadwal sidang yang akan ditetapkan oleh majelis.

Kepala Kejari Pemekasan, Sudiharto melalui Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Samiaji Zakaria mengatakan pihaknya tidak dapat memperkirakan kapan kelima tersangka dalam perkara ini akan mulai menjalani persidangan di PN Tipikor Surabaya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Beberapa hari setelah di-

lakukan pelimpahan kedua dari penyidik polres, kami limpahkan berkas kasus tersebut ke PN Tipikor, tapi hingga kemarin (8/7), belum turun keputusan jadwal persidangan. Kami masih menunggu penetapan jadwal persidangannya,” katanya.

Setelah mendapat penetapan jadwal sidang, Kejari akan langsung membawa kelima tersangka tersebut untuk agenda pembacaan dakwaan (sidang pertama). “Kami akan bawa rombongan dengan lima tersangkanya, kalau memang jadwalnya sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim,” ungkapnya.

Samiaji mengatakan semua

tersangka dalam kondisi baik, termasuk tersangka Hasan Samsuri yang sebelumnya didiagnosa oleh pihak Rumah Sakit (RS) PHC Surabaya mempunyai penyakit penyumbatan darah pada bagian otak.

Seperti diketahui, kelima tersangka saat ini sedang ditahan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Klas II-A Narkotikan Pamekasan. Yaitu Khairul Kalam, eksekutor yang menyewa gudang di Desa Lebbek, Tersangka Musa, Satker Bulog Pamekasan, Takdirul Amin, tim pemantau raskin Pemkab Pamekasan, Hadi Murtopo, serta Hasan Samsuri pembuat skenario.

Mereka semua harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapah hukum, karena telah merugikan negara sebesar Rp 31,5 juta sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN – Sejumlah warga Desa Larangan Slampar, Kacamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, mendatangi RS dr Slamet Martodiredjo, Pamekasan, Selasa (8/7) kemarin. Kehadiran mereka dipicu adanya operasi sepihak yang dilakukan oleh dokter RS setempat beberapa waktu lalu. Mereka juga meminta penjelasan mengenai perlakuan tidak nyaman terhadap pihak perwakilan desa setempat yang mengurus pasien.

Mereka ditemui langsung Direktur RS dr Slamet Martodirdjo, Pamekasan, dr Farid Anwar didampingi Wakil Direktur Bagian Umum dan Keuangan, Daeng Ali Taufiq, Humas RSUD, Mohamad Saleh Lahadi, dan sejumlah kapala bidang.

Perwakilan warga, Zainullah mengatakan pihaknya sangat menyayangan tindakan pihak rumah sakit yang mengabaikan persetujuan dari pihak keluarga.

Sebab hal itu sangat penting, karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

“Kami ke sini agar kejadian serupa tidak menimpa pada pasien lain. Keluarga pasien berhak tahu sebelum dibedah dan kami harap untuk lebih ramah saat ada keluarga yang minta penjelasan,” katanya.

Di hadapan warga, Farid Anwar mengatakan bahwa apa yang terjadi saat itu hanya perbedaan sudut pandang antar pihak dokter dengan keluarga pasien. Menurut dokter yang menangani pasien harus segera dilakukan operasi untuk menyelamatkan nyawa, sehingga persoalan administrasi bisa dilakukan setelahnya.

“Jangan ada penilaian kepada kami, bahwa kami

sewenang-wenang pada pasien, tidak. Itu bertujuan untuk menyelamatkan nyawa pasien.

Kami di sini seperti jualan, jadi harus memberikan pelayanan yang baik agar rumah sakit ini tetap laku,” katanya.

Lebih rinci, usai audiensi tersebut, Humas RSUD Pamekasan, Mohammad Saleh Lahadi mengatakan berdasar laporan kondisi pekembangannya begitu pasien datang langsung dilakukan periksa.

Kemudian dibawa ke ruang bedah 2 dan pasien diberikan resep obat dan perintah pemeriksaan laboratorium lengkap dari Asisten Dokter Bedah di ruangan itu.

Esoknya pada (3/7), pasien dilakukan pemeriksaan USG. Setelah itu, dibawa ke ruang operasi untuk diperlihatkan kepada dokter spesialis bedah.

Namun, karena kasusnya adalah ependik (usus buntu) akut, sehingga harus segera dilakukan pembedahan.

“Dari rumah sakit, untuk kasus yang emergency harus dilakukan tidakan cepat dan kewajiban administrasinya belakangan, supaya cepat menyelamatkan jiwa pasien, malah sebelum pembedahan dokter juga sudah memberikan info secara lisan dan itu dibolehkan dalam peraturan,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Subianto, keluarga pasien bernama Hamidah, warga Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, mengeluhkan kinerja dokter bedah di RS plat merah itu. Keluarga baru dimintai persetujuan setelah tindakan pembedahan itu dilakukan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

AUDIENSI. Warga Desa Larangan Slampar, Kacamatan Tlanakan, mendatangi RSUD dr. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 9 JULI 2014|NO. 0398|TAHUN III

I

PENCARI REZEKI

Pengemis Masih Menyemut

PAMEKASAN – Pengemis musiman memanfaatkan momen setiap datangnya Bulan Ramadan.

Akibatnya, jumlah pengemis tampak bertambah. Sampai saat ini,

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan belum melakukan tindakan penertiban.

Pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab memberikan

pengayoman dan pemberdayaan terhadap para pengemis tersebut, hingga kini belum menampakkan hasil yang membanggakan. Bahkan Pemkab terkesan membiar-

kan kondisi it terus berlangsung, terutama selama Ramadan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini mengatakan Pemkab secepatnya harus menangani pengemis yang berkeliaran di wilayah itu. Apalagi, jumlahnya semakin banyak pada bulan ini.

Ia menilai keberadaan pengemis sudah meresahkan warga, utamanya di tempat-tempat berbelanja. Apalagi adanya pengemis hanya mengesankan Kota Pamekasan kumuh dan kerap menggangu ketertiban umum.

“Keberadaan pengemis di kota lain itu disikapi serius agar pengemis tidak bertamabah, tapi kenapa disini belum ada tindakan untuk membebaskan kota ini dari kesan kurang asri karena banyaknya pengemis. Padahal sekarang pengemis sudah lebih banyak dari hari biasanya” katanya.

Sementara itu, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengakui bahwa jumlah pengemis di Bulan Ramadhan memang bertamabah. Namun, pihaknya masih akan membicarakannya dengan kepala dinas yang bertanggung jawab dengan keberadaan pengemis, kepala Satpol PP dan Dinsosnakertrans.

“Kami akan bicara-

kan untuk berupaya pengemis yang musiman dapat ditertibkan, karena sudah menganggu masyarakat,” katanya.

Lanjut Bupati Syafii, soal pengemis sebenarnya sudah sering dilakukan penertiban, utamanya saat jumlah pengemis bertambah seperti Bulan Ramadhan. Namun, langkah peneritban itu tidak bisa menimbulkan efek jera karena pengemis itu berkaitan dengan mental mereka.

“Meski sebelumnya sudah dilakukan penertiban, dan diberi pelatihan dan sejumlah program, kalau memang mentalnya tidak dapat diarahkan, maka para pengemis akan tetap kembali lagi meminta-minta di jalanan,” ungkapnya.

Kendati penertiban hanya berlaku sesaat untuk menekan jumlah pengemis yang masuk ke kota Pamekasan, penertiban akan tetap manjadi pilihan jangka pendek untuk mengurangi jumlah pengemis. “Kami akan sampaikan ini ke Kepala Satpol PP untuk melakukan penertiban. Bagaimana pengemis yang musim ini tidak marak lagi, yang pasti harus dengan cara yang bijaksana,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Ratusan Pemilih Dipaksa Golput Sistem Elektronik KPU Belum Bisa Mendeteksi Data e-KTP PAMEKASAN - Ratusan pemilih terancam golput dalam Pilpres hari ini. Sebab mereka tak mendapat formulir C6 atau undangan. Padahal mereka sudah memiliki e-KTP yang sah di tempat yang ditinggalinya itu, bahkan sudah memiliki KK yang sah. Namun mereka dinyatakan tidak terdaftar di dalam DPT. Disampaikan salah satu warga Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Andre Havid, 45. Dia sudah memiliki eKTP, yang itu terdata secara elektronik dalam lingkup nasional.

Namun dia heran, kenapa dirinya di data kependudukan nasional tercantum, namun di DPT tidak tercantum, padahal sama-sama menggunakan sistem elektronik.

Karena itu dia dan istrinya tak mendapat undangan untuk datang ke TPS hari ini.

Dia menjelaskan dari keterangan Ketua PPS Kelurahan Lawangan Daya Nurrahman, 40, di kelurahan itu tidak hanya dia

dan istrinya saja, yang sudah memiliki e-KTP dan KK, tapi tidak mendapat undangan. Sedikitnya ada 28 warga lainnya yang senasib dengan Andre dan istrinya.

Padahal persyaratan administrasi kependudukan mereka lengkap.

Sudah terdata di data Dispendukcapil Pamekasan.

“Kami sudah konfirmasi ke Ketua PPS. Katanya di Kelurahan Lawangan Daya ada 40 warga baru yang mengajukan untuk masuk dalam DPT Kelurahan Lawangan Daya. Namun yang bisa terdeteksi hanya 10 saja. Yang 30 tidak terdeteksi oleh sistem KPU. Apa sistem di KPU kurang cang-

gih ya,” tukasnya kemarin (8/7).

Menurutnya, fenomena semacam ini, warga yang tidak mendapatkan udangan, padahal tercatat sebagai warga setempat yang sah, juga ditemui di kelurahan dan desa lainnya. Dia mencontohkan, hal serupa dijumpai di Kelurahan Kowel, Kecamatan Kota, serta sejumlah desa di wilayah Pantura, dan lainnya.

Dia merata-rata, jika tiap desa/ kelurahan ada 20-30 warga yang tidak mendapatkan undangan maka dalam 189 desa/kelurahan yang ada, akan dijumpai ratusan warga yang tidak mendapat undangan, dan mereka dipaksa untuk golput.

Sementara menurut Kepala Disdukcapil Pamekasan Moh Alwi, pihaknya tidak paham terkait fenomena ini. Dia menyatakan jika warga Pamekasan yang sudah memiliki E-KTP, pasti sudah ada dalam daftar kependudukan elektronik, yang berlaku

nasional itu. Dan E-KTP ini tidak bisa digandakan, karena jika ada nama dan NIK yang sama, pasti akan ditolak sejak dulu oleh system. Dan E-KTP ini tidak bisa dipalsukan, karena di sana ada chip khusus. Tiap penduduk, chip di E-KTP-nya berbeda-beda.

Alwi mengatakan bisa jadi hal yang terjadi pada diri Andre ini, karena dulu Andre terdata dalam DPT desa/kelurahan lain, tapi data Andre di DPT desa/ kelurahan sebelumnya belum dihapus oleh Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih (P2DP) dan KPU, saat melakukan pemuktakhiran data pemilih.

Sehingga dia ditolak oleh system saat coba dimasukkan ke DPT kelurahan yang baru, yang sekarang dia tempati. “Dulu kami sudah memberikan DP4 kepada KPU. Selanjutnya DP4 itu diverifikasi oleh KPU, untuk dimasukkan ke sistemnya. Di masing-masing TPS itu sudah

ada P2DP-nya yang bertugas, untuk mengikuti perkembangan DPT di TPS bersangkutan,” terang Alwi.

Menyikapi ini, Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah, meminta warga yang tidak mendapat undangan agar tidak perlu mempermasalahkannya. Karena mereka semua tetap bisa memilih. Yaitu dengan cara membawa KTP-nya ke TPS terdekat dari tempat dia tinggal. Mereka akan diterima oleh KPPS, dan akan dipersilakan untuk mencoblos.

Akan tetapi memang, untuk yang membawa KTP semacam itu, mereka datang ke TPS setelah pukul 12.00.

“Tidak masalah sebenarnya. Masyarakat tetap bisa memilih dalam Pilpres ini, tanpa terkecuali. Asalkan mereka memiliki KTP. Jika tak dapat undangan, gunakan KTP-nya,” ulasnya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

MADURA

J

RABU 9 JULI 2014 No. 0398 | TAHUN III

RABU 9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN III

KPU Belum Beri Kebijakan Perubahan Perolehan Suara Perolehan Suara Nasdem 8.752, PBB 6.713 Perubahan Komposisi Perolehan Suara Partai

SAMPANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang, hingga Selasa (8/7), belum bisa memberikan kebijakan atas perubahan hasil perolehan suara penghitungan ulang Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.

Pada penghitungan suara ulang 136 TPS untuk sembilan desa di Kecamatan Kedungdung, sebagian suara partai politik mengalami perubahan yang sangat signifikan. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang sebelumnya tidak memperoleh kursi, dalam hasil hitung ulang menghasilkan satu kursi. Sebaliknya, Partai Bulan Bintang (PBB) yang sebelumnya memperoleh satu kursi, dalam hasil hitung ulang tidak mendapatkan kursi.

Pokja Rekapitulasi dan Verifikasi Data KPU Sampang Addy Imansyah mengatakan, dalam hitung ulang memang mengasilkan perubahan komposisi suara dan perolehan kursi. Tetapi, pihaknya belum bisa memberikan kebijakan terhadap perubahan perolehan suara tersebut.

Menurutnya, hasil hitung ulang masih akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, siapa

Perolehan Hasil Penghitungan 9 April 2014

Jumlah Kursi Hasil Penghitungan 9 April 2014

Nasdem

8.034

PKB PKS PDI Perjuangan Golkar Gerindra Demokrat PAN PPP Hanura PBB PKPI

40.220 8.080 12.447 9.266 33.856 16.855 11.308 16.376 17.379 9.951 105

Partai

saja 11 wakil rakyat yang akan duduk di kursi dewan dari dapil dua Sampang merupakan kewenangan MK. “Kita belum memberikan kebijakan, karena apa pun hasilnya baik dari hasil suara dan perolehan kursi usai penghitungan suara ulang akan kita beri tahu ke MK, sehingga kami masih menunggu putusan kelanjutannya,� ucapnya, Selasa (8/7).

Faktor terjadinya penghitungan ulang, menurutnya, disebabkan adanya dua faktor; internal dan eksternal. Faktor internal karena kurangnya kecermatan anggota PPS dalam memantau pelak-

sanaan pileg.

Sedangkan faktor eksternal dikarenakan masyarakat kurang proaktif dalam mengawasi pelaksanaan pileg. Dengan demikian, terjadilah perselisihan perolehan suara. Semestinya, hal ini bisa diantisipasi.

Penghitungan suara ulang di Desa Banjer, Batuporo Timur, Batuporo Barat, Nyeloh, Komis, Kedungdung, Moktesareh, serta Pajerruan, dan Desa Ombul, berdasarkan amar putusan MK Nomor 01-01-16/PHPU/DPRDPRD/XII/2014 tertanggal 30 Juni 2014, atas gugatan Partai Nasdem. =RYAN HARIYANTO/MK

Perolehan Hasil Penghitungan 7 Juli 2014

Jumlah Kursi Hasil Penghitungan 7 Juli 2014

0

8.752

1

2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0

35.538 8.214 12.175 9.131 26.938 13.506 9.748 14.107 13.248 6.713 118

2 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0

DAPIL II PEMILU LEGISLATIF KABUPATEN SAMPANG

Sampang

KORAN MADURA

RABU 9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN III

Pedagang Renggut Hak Pengguna Jalan SAMPANG – Pengguna jalan mengeluhkan aktivitas transaksi jual-beli di bahu jalan di pasar tradisional Srimangunan Kota Sampang. Pada bulan Ramadan, kegiatan pedagang di bagian belakang pasar semakin padat.

Supriyadi (32), pengendara sepeda motor asal Kota Sampang, mengeluhkan aktivitas pedagang yang meluber

K

DIKELUHKAN. Pengguna jalan mengeluhkan adanya pedagang di bagian belakang Pasar Srimangunan yang meluber ke bahu jalan, Selasa (8/7).

ke bahu jalan. Menurutnya, aktivitas tersebut seringkali membuat jalanan menjadi macet.

Selain itu, sampah seringkali menumpuk dan berserakan dijalanan. Supriyadi juga mengeluhkan amburadulnya sistem penataan bagi pedagang yang berjualan di pasar Srimangunan, karena membuat resah sebagian besar pengendara.

“Jalanan menjadi macet oleh aktivitas pedagang yang terus meluber ke bahu jalan. Seharusnya pemerintah optimal dalam penataan tempat penjual

yang ada di bagian belakang pasar tradisional itu supaya tidak mengganggu para pengguna jalan,” keluhnya kepada Koran Madura, Selasa (8/7).

Sementara Maliyeh dan Slamet, pedagang yang berjualan di jalan itu menuturkan bahwa pihaknya tetap berjualan di area tersebut karena tidak memiliki tempat untuk menjual barang dagangan di dalam pasar.

Mereka juga menuturkan bahwa saat ini pihaknya diminta melakukan pembayaran retribusi sebesar Rp 1.500, sehingga mereka mempunya

alasan dan hak untuk melakukan penjualan. “Kami sudah melakukan pembayaran retribusi setiap hari, jadi kami juga punya hak berjualan di area pasar ini,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (Dispendaloka) Kabupaten Sampang Suhartini Kabtiyati melalui Kasi Pasar Damanhuri tidak bisa dikonfirmasi sampai berita ini ditulis pada pukul 18.45 WIB. Sehingga persoalan tersebut masih belum bisa dicari jalan keluarnya. =MOHAMMAD MUHLIS

mohammad muhlis/ koran madura

WARUNG MAKAN BUKA SIANG HARI

Komisi A: Satpol PP Harus Lebih Proaktif SAMPANG- Memasuki hari ke sepuluh bulan puasa, sejumlah warung masih banyak terang-terangan beroperasi di siang hari. Komisi A geram dengan lemahnya pengawasan dan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tak terkecuali kepada pemilik warung yang tidak menghargai datangnya bulan suci Ramadan.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sampang Rahmat Hidayat Rifa’ie menuturkan, jika sejumlah warung masih tetap beroperasi di siang hari, maka kinerja Satpol PP patut dipertanyakan. Karena terkait jam operasi warung selama bulan Ramadan telah tertera dalam surat Imbauan Pemerintah.

”Seharusnya pihak warung tidak mencemari kesucian bulan Ramadan. Dan pihak Satpol PP harus proaktif menyikapi permasalahan ini. Sebab telah ada kesepakatan oleh semua pihak kalau jam buka warung harus dari pukul tiga sore ke atas,” ujar Rifa’ie, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Ditanya mengenai optimalisasi surat imbauan pemerintah, dirinya berharap semua pihak mengikuti imbauan yang dikeluarkan pemerintah tersebut.

“Larangan itu tidak selamanya, hanya pada masa bulan Ramadan saja,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Satpol PP Hamdani mengatakan tetap akan menjalankan komitmenya untuk melakukan razia selama

WAKIL KETUA KOMISI A Rahmat Hidayat Rifa’ie ketika di wawancarai terkait warung buka di siang hari di kantor DPRD Sampang, Selasa (8/9).

bulan Ramadan. Selama ini, pihaknya mengaku telah melakukan razia diberbagai lokasi.

”Kalau ada warung yang buka pada bulan Ramadan pasti kita akan razia. Kalau masih ada yang

buka kemungkinan tim kami tidak mengetahui lokasinya,” jelasnya, Selasa (8/7).

Kabag Ops Satpol PP Sadik mengaku gencar melakukan peninjauan terhadap tindakantindakan yang melanggar Perda.

Menurutnya, alasan penjual yang tetap mokong beroperasi karena beralasan untuk berjualan kepada musafir.

“Kami akan terus melakukan pemantauan selama satu bulan penuh. Saat ini saja kami tidak pulang-pulang ke rumah,” tegasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN III

MASA TENANG

Ratusan APK Ditertibkan

mohammad muhlis/ koran madura

TERJUN. Rombongan Komisi C DPRD Sampang tinjau pengerjaan proyek PNPM di beberapa desa di Kecamatan Pengarengan, Selasa (8/9).

Komisi C Lakukan Sidak Proyek

SAMPANG – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang bersama Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP), Senin (7/7) sekitar pukul 20.00 Wib menertibkan sebanyak 133 APK dua pasangan calon presiden.

Penertiban APK dilakukan dari perbatasan wilayah barat hingga wilayah timur, yakni di Jalan Raya Kecamatan Jrengik hingga Jalan Raya Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Sebanyak 133 APK yang ditertibkan terdiri dari APK pasangan Capres PrabowoHatta dan Jokowi-JK. Ketua Panwaslu Kabupaten Sampang Novita Andriyani mengatakan, penertiban APK disebabkan banyak ditemukan terpasang di pohon, tiang, dan segala tempat termasuk melanggarnya PKPU Nomor 15 tahun 2013.

“Banyak kita temukan APK bertebaran, meski sudah masa tenang, apalagi melanggar PKPU,” ucapnya.

Novi menuturkan, pihaknya sudah melakukan upaya sebelum

memasuki hari tenang kepada masing-masing tim sukses parpol pendukung capres untuk menurunkan atribut APK. “Tetapi kenyataannya masih ada sebagian kecil yang masih belum diturunkan dari masing masing tim parpol pendukung,” jelasnya.

Perempuan cantik itu menjelaskan, penertiban APK untuk di wilayah bawah pihak Panwaslu Kabupaten sudah melibatkan Panwas Kecamatan. Pasalnya, Panwaslu hanya terfokus ke titik Jalan Raya.

Menurutnya, dengan demikian, pihaknya juga tidak hanya melakukan penertiban pada masa tenang kampanye sehari, melainkan akan tetap terus menindaklanjuti, mengingat hal tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan dari masing - masing parpol untuk mensukseskan Pilpres 2014.

“Kita tetap menindaklanjuti APK yang bertebaran dalam massa tenang, tidak menutup masih kita lakukan penertiban lagi,”katanya. =RYAN HARIYANTO/MK

Terkait Pengerjaan Pengaspalan dan Plengsengan SAMPANG- Adanya informasi terkait pengerjaan proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dikerjakan asal-asalan membuat jajaran Komisi C DPRD Sampang melakukan inspeksi mendadak (sidak), Selasa (8/7) sekitar pukul 10.00.

Pasalnya, penganggaran dana PNPM di Kecamatan Pengarengan merupakan penganggaran dana tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sampang. Lokasi yang menjadi sasaran sidak kali ini yaitu Desa Pangarengan, Desa Pacanggaan, dan Desa Gulbung.

Banyak ditemukan kejanggalan dalam sidak itu. Hal tersebut tampak ketika kedatangan rombongan dari Komisi C mengejutkan sejumlah perangkat Kecamatan Pangarengan. Bahkan juga terlihat kebingungan ketika Aulia Rahman sebagai ketua rombongan sidak meminta untuk diantarkan langsung ke lokasi pengerjaan proyek.

Ketika sampai di lokasi Desa Pengarengan, komisi C tampak tercengang ketika melihat hasil pengerjaan proyek pengaspalan yang baru selesai sudah ditumbuhi rumput di badan jalan. Selain itu, komisi C terlihat geram

karena menilai proyek tersebut perencanaannya amburadul.

Sebab, pengaspalan itu tanpa disertai plengsengan. Sehingga dengan itu dikhawatirkan berdampak pada kondisi ketahanan proyek tersebut. Bahkan diprediksi akan cepat rusak.

Kemudian sidak berlanjut ke Desa Pacanggaan. Rombongan kembali menemukan kejanggalan pengerjaan proyek plengsengan yaitu pada proyek plengsengan itu menggunakan batu kapur yang dijadikan pondasi bukan batu gunung. Selain itu, penggalian pondasinya ditengarai tidak mencapai standar yaitu tidak mencapai 30 sentimeter.

“Fondasinya seharusnya diperdalam, dan batu yang dibuat pondasi plengsengan itu kualitasnya perlu dipertanyakan karena tidak menggunakan batu gunung melainkan menggunakan batu kapur,” ucap salah atu anggota Komisi C Aliwafa.

Sementara Aminuddin, Fasili-

tator Kecamatan (FK) mengaku bahwa pengaspalan tersebut masih berusia satu bulan. Dirinya juga menyampaikan jika pengerjaan proyek tersebut belum seratus persen. Jadi, pihaknya akan menindak lanjuti adanya teguran dari Komisi C itu.

“Pengerjaanya masih sekitar sembilan puluh persen, jadi masih ada kelanjutan perbaikan lagi,” singkatnya.

Sekretaris Komisi C DPRD Sampang Aulia Rahman menegaskan kembali, jika pihaknya akan kembali melalakukan tindak lanjut serta memanggil semua pihak yang bersangkutan. Sebab, pengerjaan tersebut sudah di luar toleransi. Karena banyak ditemukan pengerjaan asal-asalan.

Diakuinya bahwa ketidaksesuaian pengerjaan proyek itu karena pengawasan yang lemah dan perencanaan yang kurang matang.

Oleh sebab itu pihaknya akan melakukan sidak lanjutan ke kecamatan lainnya.

“Sidak hari ini menjadi catatan di komisi kita. Sementara sidak kali ini kita temukan terkait pengaspalan dan plengsengan yang bahannya serta kualitasnya masih di bawah harapan,” tegasnya kepada wartawan saat kembali ke kantornya. =MOHAMMAD MUHLIS

ryan hariyanto/koran madura

Pantia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang dengan Satpol PP Sampang melakukan penertiban sebanyak 133 Alat Peraga Kampanye (APK), Senin (7/7) sekitar pukul 20.00 Wib.

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA RABU 9 JULI 2014

RABU 2014| |TAHUN No. 0398 |IIITAHUN III No.9 JULI 0398

KESEJAHTERAAN PNS

Gaji ke-13 Mencapai Rp 37 M BANGKALAN - Gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) rupanya mencapai angka fantastik. Sekitar Rp 37 miliar akan direalisasikan pada bulan pertengahan bulan ini. Sesuai dengan Perpres No 53 tahun 2014 tentang pembayaran gaji bulan ke-13, meliputi seluruh komponen gaji selain tunjangan beras.

"Paling lambat akhir bulan Juli atau awal bulan Agustus gaji ke-13 sudah cair. Saat ini kami masih menunggu Surat Edaran dan petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Pemkab Bangkalan, Ahmat Hafid, kemarin (8/7).

Total dana yang akan diserap kurang lebih Rp 37 miliar. Dana tersebut diperuntukkan kepad 10 ribu personel PNS di Kabupaten Bangkalan. Pencairannya

pun sesuai dengan pangkat dan golongan masing-masing. Dana tersebut dialokasikan melalui APBD tahun 2014.

"Semua sudah terukur dan terencana. Bila sudah cair akan langsung dibayarkan ke rekening masing-masing penerima seperti sistem pembayaran gaji biasanya," jelasnya.

Sementara itu, Fatkhurrahman salah satu PNS di Bangkalan mengaku senang atas rencana pencairan gaji ketigabelas tersebut. Namun alangkah baiknya pencairan bisa dilakukan sebelum hari raya. Sebab manfaat gaji tersebut sangat penting mendekati lebaran.

"Kami berharap gaji ketigabelas bisa secepatnya dicairkan.

Apalagi jelang lebaran bisa digunakan untuk kepentingan keluarga," harapnya. = MOH RIDWAN/RAH

ARUS MUDIK

Tim Pengurai Kemacetan Dibentuk BANGKALAN - Menjelang arus mudik pada Hari Raya Idul Fitri diperkirakan volume kendaraan mengalami lonjakan, karena jumlah pengendara yang semakin membeludak. Pasti berpengaruh pada lancarnya arus lalu lintas pada saat mudik nanti. Untuk langkah antisipasi, pihak Satlantas Polres Bangkalan akan membentuk tim pengurai kemacetan di beberapa titik wilayah setempat yang rawan terjadinya antrean panjang.

"Untuk mengurai tumpukan kendaraan di beberapa titik yang masuk kategori rawan macet, kami akan membentuk tim pengurai kemacetan yang dipimpin langsung oleh tim patroli," jelas Kasat Lantas Polres Bangkalan, AKP Yusis Budi H. Menurut Yusis, nantinya tim pengurai ini akan diterjunkan ke titik-titik rawan kemacetan agar turun langsung mengatur arus lalu lintas. Meski nanti dampaknya sedikit mengurangi kemacetan. Tapi paling tidak ada upaya konkrit agar tidak terjadi antrian kendaraan.

Terutama, di pasar tumpah yang seringkali menjadi lokasi terjadinya tumpukan kendaraan.

"Dengan adanya petugas ini, arus lalu lintas bisa dikendalikan karena ada yang menga-

AKP Yusis Budi H Kasat Lantas Polres Bangkalan

tur. Minimal tidak terjadi kemacetan yang parah. Setidaknya, ada pengalihan arus kalau sudah terjadi antrian panjang," paparnya.

Oleh sebab itu, sambung Yusis padatnya kendaraan pada saat arus mudik tersebut perlu diantisipasi. Jangan sampai, arus lalintas tidak dapat teratasi akibat lemahnya pengawasan dari petugas.

Dengan demikian, fungsi dari tim pengurai itu, meminimalisir dan mencegah agar tidak terjadi antrian dan arus lalu lintas tetap lancar. Apalagi, di Bangkalan ada 10 lokasi yang rawan kemacetan. = DONI HERIYANTO/RAH

DISTRIBUSI. Pengiriman surat suara oleh KPUD Bangkalan ke tingkat PPK.

syaiful islam/koran madura

Angka Golput Diprediksi Tinggi Surat Undangan Belum Tersebar di Beberapa Desa BANGKALAN - Angka golongan putih (golput) saat pelaksanaan pemilu presiden (Pilpres) diprediksi meningkat dibandingkan saat pileg waktu lalu. Selain karena masyarakat sedang menjalani ibadah puasa, surat undangan model C6 untuk pemilih masih ada yang belum menerima. Kondisi tersebut diperkirakan akan membuat masyarakat malas datang ke TPS untuk menyampaikan aspirasi politik saat pilpres, hari ini (9/7). Persoalan itu harus mendapat perhatian serius dari penyelenggara pilpres.

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) di Bangkalan, Syukur menyatakan masih banyak warga yang belum mendapatkan undangan model C6. Padahal seharusnya surat undangan C6 sudah diterima pemilih.

"Sesuai pemantauan, kami menemukan ada beberapa desa hingga hari ini yang belum menerima surat undangan dari penyelenggara," terang Syukur saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (8/7) kemarin.

Dia menyebut, beberapa desa yang belum menerima undangan diantranya Dusun Kebbun, Desa Sambiyan, Kecamatan Konang, Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Desa Banjar Kecamatan Galis, Desa Langpanggang, Kecamatan Modung. Belum diketahui secara pasti alasan kenapa masyarakat belum menerima kar-

tu undangan.

Jika banyak warga yang tidak menerima undangan, JPPR meyakini tingkat kehadiran pemilih berkisar hanya sampai 50 persen dan ini sangat bahaya. Serta rawan terjadi kecurangan. Potensi bagi-bagi suara di TPS oleh oknum untuk memenangkan salah satu pasangan bisa terjadi. Meskipun, warga juga bisa menyalurkan hak suaranya menggunakan KTP setempat.

"Dari hasil pemantauan JPPR pada pilkada bangkalan tahun 2012, angka kehadiran 66,19 Persen. Permasalahan juga muncul pada pileg 2014, dimana angka golput juga masih tinggi. Banyak permasalahan pada pileg 2014, sesuai temuan kami di beberapa TPS," ucapnya.

Seperti petugas KPPS dibawah umur, DPT tidak terpasang di TPS, kotak suara yang tidak terkunci.

Jangan sampai kejadian pada

pilbub, pilgub dan pileg terulang pada pilpres 9 juli besok. Pihaknya sangat berharap masyarakat tidak golput. Kemudian datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

Pantauan JPPR dari sebelum pilpres, penyelenggara kurang maksimal melakukan sosialisasi, simulasi untuk pelaksanaan pilpres besok. Sehingga masyrakat banyak yang tidak tahu dan jika angka gulput tinggi sangat rawan dari sisa surat suara, akan dimainkan oleh oknum oknum.

"Kami akan memantau pencoblosan besok di setiap desa.

Kami mengutus 1 pemantau dan berkerja sama dengan tim relawan lainnya pada setiap desa. Jika dalam pilpres ini, kami menemukan pelangaran, kecurangan maupun money politik, maka kami akan melaporkan ke panwaslu maupun gakumdu," ujarnya.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Bangkalan, Fauzan Jakfar menyatakan, pihaknya sudah melakukan sosialiasi pada masyarakat terkait pelaksanaan pilpres. Bahkan, pihaknya bekerjasama dengan Dishubkominfo untuk memberikan informasi pada masyarakat dengan cara berkeliling memakai mobil. Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah memasang spanduk tentang pilpres di pinggir jalan. Kemudian disebar pada PPK yang ada di kecamatan. KPUD juga memberikan sosialisasi pada masyarakat saat nonton bareng piala dunia. = SYAIFUL ISLAM/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN III

Sling Kapal Putus Dihantam Ombak Meski Tidak Ada Korban, Penumpang Sempat Panik BANGKALAN - Gara-gara dihantam ombak, sling atau tali pengikat kapal KMP Selat Madura putus ketika hendak bersandar di Dermaga Barat Pelabuhan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Selasa (8/7) siang. Saat itu arus air pasang, sehingga tidak mampu menahan derasnya arus air. Kondisi tersebut membuat sejumlah penumpang panik dan kaget.

Kapal tidak bisa sandar dan berhenti. Padahal jarak kapal dengan dermaga sekitar 7 meter.

Sling atau besi di depan kapal biasanya untuk tempat penyeberang jatuh ke air. Seharusnya besi itu ada di atas, baru akan diturunkan ketika sampai di dermaga. Kemudian akan dilalui oleh kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Tidak terkecuali oleh para pejalan kaki.

Kejadian itu tidak hanya penumpang yang panik, namun para petugas juga panik. Akhirnya, petugas dengan cepat memperbaiki tali pengikat yang putus. Tak lama berselang sling yang putus berhasil diperbaiki. Selanjutnya kapal bisa sandar sempurna di dermaga setengah jam kemudian.

Staf operasional PT ASDP pelabuhan Kamal, Airlangga membenarkan adanya sling kapal yang putus ketika mendekati dermaga kamal. Peristiwa tersebut terjadi lantaran arus sangat kencang. Sehingga membuat tali pengikat tidak mampu menahan, sebelum akhirnya putus.

"Sling itu putus ketika hendak sandar. Tapi, sudah diperbaiki oleh petugas. Kemudian kapal bisa sandar dan melakukan bongkar buat," terang Airlangga.

Menurutnya, putusnya sling selain karena diterjang arus yang deras, juga karena yang memasang kurang tepat. Ketika dihan-

NAHAS. Kapal yang sedang mengalami kecelakaan.

DAERAH RAWAN

syaiful islam/ koran madura

tam ombak, maka mudah putus.

Seandainya terpasang dengan baik, bisa dipastikan tidak akan putus.

"Peristiwa ini akan dijadikan sebuah bahan evaluasi, supaya kedepan kejadian ini tidak terulang kembali. Sehingga dalam memberikan pelayanan pada masyarakat bisa maksimal. Apalagi sekarang mendekati arus mudik dan balik," paparnya.

Sementara itu, salah seorang penumpang kapal, Mohammad Syakur menyatakan dirinya merasa kaget karena secara tiba-tiba sling kapal putus dan membuat para penumpang kaget. Karena sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini.

Menurutnya, dengan putusnya tali pengikat membuat kapal tidak bisa sandar. Karena besi depan kapal untuk penghubung ke dermaga jatuh pada air. Seharusnya besi tersebut tidak sampai jatuh ke air karena untuk dilintasi penumpang.

"Jika tali pengikat tidak putus, maka besi berada diatas tidak sampai jatuh ke air. Melainkan besi itu akan diturunkan ke dermaga," paparnya. = SYAIFUL ISLAM/RAH

PENGGABUNGAN SEKOLAH

Keamanan Pilpres Dipantau Kapolda Keputusan Kemendikbud Masih Jadi Penentu

BANGKALAN - Kapolda Jawa Timur turun langsung ke Bangkalan untuk meninjau persiapan pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) yang diselenggarakan 9 Juli. Di wilayah setempat terdapat daerah rawan kerusuhan pemilu.

Guna memastikan keamanan tersebut, Kapolda beserta jajarannya melihat langsung kesiapan jajaran Polres Bangkalan.

"Jadi kami memang sengaja terjun langsung memantau mulai dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Hal ini untuk memastikan kesiapan pengamanan masing-masing wilayah," jelas Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Unggung Cahyono, kepada sejumlah wartawan.

Menurutnya, demi kemanan saat pelaksanaan pilpres kali ini, pengamanan masing-masing Polres di dukung langsung oleh Polda Jawa Timur. Sedangkan untuk kabupaten Bangkalan, menerjunkan pasukan sebanyak 1 satuan setingkat kompi (SSK) yang berjumlah 100 personel Brimob dari Polda Jatim. Jadi secara keseluruhan pengamanan 10 zona di wilayah Madura dipertebal dengan kat-

Irjen Pol Unggung Cahyono Kapolda Jawa Timur

egori perkuatan cukup.

"Pengamanan tersebut, berdasarkan pengalaman pada pelaksanaan pemilihan umum legislatif (Pileg) waktu lalu. Pengalaman Di Bangkalan sendiri sempat mau terjadi carok di tempat pemungutan suara (TPS), kemudian juga terjadi percobaan pembakaran surat suara," paparnya.

Oleh sebab itu, lanjut Unggung menerjunkan personel dengan perkuatan cukup ini untuk

mengantispasi segala kemungkinan yang terjadi. Tidak hanya di Bangkalan saja, Sampang terjadi pemungutan suara ulang (PSU), berikutnya insiden pencegatan logistik pada saat penghitungan di malam hari saat Pileg waktu lalu.

"Daerah rawan kerusahan di Bangkalan yaitu Kecamatan Konang dan Tanah Merah. Keduanya merupakan daerah yang perlu diantisipasi pada saat pemilu kemarin. Maka nantinya, jajaran Polres, TNI dan Brimob akan melakukan operasi dalam sekala besar semata-mata untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat," terangnya.

Pihaknya berharap kepada masyarakat setempat untuk mengunakan hak pilihnya sebaik mungkin. Terlebih, dapat menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilihan berlangsung.

Polisi bersifat netral dan bertugas menjaga keamanan di setiap TPS. Sampai saat ini, kondisi dilapangan masih relatif aman. Harapannya, tidak terjadi apa-apa hingga pemilihan usai. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN- Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan masih menunggu keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) terkait rencana penggabungan (marger) sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 20 orang.

Rencana tersebut sehubungan dengan ditemukannya sejumlah sekolah terutama swasta yang memiliki jumlah murid di bawah rata-rata.

"Saat ini kami masih menunggu keputusan Mendikbud untuk penggabungan sekolah.

Kemungkinan bisa diterapkan pada tahun 2015 nanti," jelas Kepala Dinas pendidikan Bangkalan, Moh Mohni.

Penggabungan tersebut kata Mohni tinggal mendata Sekolah Dasar (SD)yang jumlah siswanya minim dan dibawah ketentuan. Selain itu, juga akan menggabungkan manajemen dua sekolah yang berada dalam satu lokasi. Rencana ini, tidak hanya berlaku bagi SD namun

juga SMP yang memiliki jumlah siswa yang sama. Ketentuan penggabungan SMP itu, apabila jumlah siswanya di bawah 32 orang.

"Kalau memang siswanya sangat minim maka akan kami gabungkan menjadi satu. Kita nanti data sekolah-sekolah tersebut," papar Mohni.

Sungguhpun begitu, sambung Moh Mohni merger lembaga pendidikan tidak semata-mata hanya didasarkan pada jumlah siswa namun juga pada manajemen sekolah. Dua sekolah yang berada di satu lokasi akan dikelola dalam satu manajemen kendati jumlah siswanya sesuai dengan ketentuan. Lokasi yang berdekatan itu akan semakin mempermudah manjemen jika disatukan.

"Manajemen satu atap itu lebih efektif dijalankan. Maka, dimungkinkan lebih membuat lembaga itu semakin berkembang," tuturnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Industri Lokal

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan OO

KORAN MADURA RABU 9 JULI 2014

RABU 2014| |TAHUN No. 0398 |IIITAHUN III No.9 JULI 0398

fakih amyal/koran madura

MELAYANI KONSUMEN. Isa, istri Kurdi, pemilik produksi tahu, tengah serius melayani pembeli tahu, yang datang langsung ke pabrik tahu miliknya.

Produksi Tahu Tak Mengenal Musim Kedelai dalam Negeri Berkwalitas Baik, Hanya Sering Kekurangan Stok PAMEKASAN - Tahu adalah salah satu makanan khas Indonesia. Jenis makanan ini paling banyak dijadikan lauk-pauk untuk kebutuhan makanan sehari-hari. Sebab itulah, produksi tahu tidak mengenal musim. Termasuk di Bulan Ramadan tahun ini, produksi tahu masih tampak stabil. Bahkan cenderung meningkat.

Akibat tingginya warga mengkonsumsi tahu ini, bermunculan sejumlah pembuat tahu di Kabupaten Pamekasan. Termasuk pembuat tahu Moh. Kurdi yang berada di Dusun Arsojih Kecamatan Pangendingan Galis Pamekasan.

Moh. Kurdi memproduksi tahu sudah 10 tahun lamanya. Semula Kurdi hanya memiliki 3 karyawan, kini karyawan Kurdi sudah mencapai 8 orang.

Kurdi awalnya menjadi sopir taksi di Surabaya, tetapi karena melihat animo masyarakat Pamekasan memakan tahu sangat tinggi, ia memanfaatkan peluang itu, dengan mengubah nasibnya

memproduksi tahu.

Kurdi menyatakan tahu yang diproduksinya dijual sesuai dengan keinginan pembeli. Apabila pembeli menginginkan setiap satu kotak (1 papan, tahu belum dipotong) dijual seharga Rp 23.000. Apabila dipotong, maka diperkirakan akan mencapai 70 potong tahu.

Tetapi apabila pembeli menginginkan per potong, maka harganya setiap potong bisa mencapai Rp 400 sampai Rp 500. Disesuaikan dengan besar kecilnya potongan tahu.

Sekalipun bulan puasa, ia tetap memproduksi tahu. Biasanya dilakukan siang hari. Se-

lama bulan puasa dilakukan pada malam hari. Tanpa mengurangi jumlah produksinya.

Kurdi selain melayani pembelian di tempat produksinya, juga dijual di sejumlah pasar tradisional, seperti di Pasar Pangendingan Galis, Pasar Larangan, Pasar Keppo Larangan, Pasar Bulai Kecamatan Galis, dan sejumlah pasar terdekat.

Sebelum produksi tahunya terkenal, Kurdi harus menjual tahu keliling kampung menggunakan sepeda motor. Tetapi lambat laun berkat usaha tahunya membaik, Kurdi mampu membeli sepeda motor roda tiga. Kurdi setiap kali produksi tahu menghabiskan 14 kg

kedelai. Hasilnya 8 kotak tahu. Sehingga setiap hari ia menghabiskan 4-5 kwintal kedelai untuk diproduksi menjadi tahu.

Kedelai didatangkan dari darerah Surabaya. Ia sudah memiliki agen sendiri, sehingga pembelian kedelai tidak perlu datang ke Surabaya, melainkan didatangi agen kedelai ke rumahnya.

Sayangnya menurut Kurdi, kedelai yang dibelinya bukan kedelai Indonesia, melainkan kedelai impor dari Amerika. Padahal kualitas kedelai Indonesia juga sangat baik, tetapi stoknya seringkali terbatas, sehingga ia harus memanfaatkan kedelai dari luar negeri.

Berkat usaha tahu itu, Kurdi yang sebelumnya masih menyewa lahan untuk produksi tahu, kini Kurdi sudah memiliki sendiri lahan yang ditempati produksi tahunya.

Besarnya produksi dan usaha tahu yang dikelola Kurdi, bukan tanpa kendala. Berkali-kali ia diprotes tetangga sekitar, karena limbah tahunya. Tetapi, ia bersabar dan terus berusaha untuk mencari solusi agar limbah tahu, tidak mengundang bau tak sedap. "Orang usaha itu pasti ada cobaannya, tapi kami tetap sabar dan tegas untuk menjalani usaha ini," ungkapnya. = FAKIH AMYAL/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

9 JULI 2014 RABU 9 JULI 2014 | No. 0398 | TAHUN RABU III

MADURA

No. 0398 | TAHUN III

EKAYANTI KURNIA PUTRI

Belajar Kemandirian dari Bimbingan Orangtua FATIMAH SAVIRA

Mengibarkan Semangat Berkarya Setiap insan di muka bumi ini pasti dianugerahi potensi dalam dirinya masing-masing, baik kaum lelaki maupun hawa. Potensi-potensi itulah yang membuat seseorang menjadi unik.

Sebab itulah modal kita untuk berkarya. Namun sayang seribu sayang, kadang tidak semua orang dapat mengenali potensi yang ada dalam dirinya. Sehingga dapat membuat seseorang tidak dapat menggali anugerah potensi itu. Maka tanpa disadari, semua itu hanya tersimpan dalam bakat terpendam.

N

amun, itu berbeda dengan Fatimah Savira. Perempuan yang hobi membaca buku tersebut malah ingin terus mengibarkan semangat berkarya. Tentu, perempuan kelahiran Jember, 28 Januari 1994 itu dengan sadar diri punya cara tersendiri untuk mensyukuri potensi sebagai anugerah terindah yang dimiliki seseorang. Sehingga perempuan yang pernah menjadi Juara 1 Lomba Selfi Hijabers itu rmemanfaatkan potensi pada diri dengan sebaik-baiknya. “Karena dengan indera, kita dapat mengenali potensi diri dan mengolahnya menjadi sebuah karya. Dengan indera penciuman kita dapat menangkap aroma lingkungan yang tangan kita dapat Namun, tampaknya, hal tersebut belum cukup kuat untuk kita dapat mengeksplo-

rasi potensi diri.

Dara berparas ayu dan berkulit putih itu menyebtukan bahwa ada beberapa hal yang membuat beberapa perempuan terhambat untuk mengendal dan mengeksplorasi potensi yang ia miliki. “Salah satu diantaranya adalah keadaan lingkungan sekitar. Sehingga lingkungan yang tidak mendukung itu seolah-olah tidak memberikan kesempatan bagi kaum hawa untuk mengoptimalkan potensinya. Selain itu, peremuan harus melawan stigma,” jelas Vetty, panggilan akrabnya.

Vetty yang menapaki umur 21 pada Januari nanti itu menambahkan bahwa adanya stereotip yang terkesan mendiskreditkan kaum hawa dan membatasi ruang gerak mereka juga kian memupus semangat berkarya. “Stereotip menjadi ‘pagar’ penghalang bagi

perempuan untuk keluar menunjukkan jati dirinya,” ujarnya di sela-sela ia sedang bercerita tentang pengalamannya untuk melawan stigma.

Memang, hidup itu adalah pilihan. Kadang kita hanya dihadapkan pada dua pilihan, memilih untuk tetap tinggal dalam pagar yang sebenarnya tidak kita bangun sendiri atau berusaha meloncati pagar itu demi sebuah cita-cita. Jika kita mampu, mengapa harus memilih diam?

Nama : Fatimah Savira Tetala : Jember, 28 Januari 1994 Tokoh Idola : MH Said Abdullah Karier/Pekerjaan : Karyawati di Hotel C1 Hobi : Membaca buku Cita-cita : Bidan Riwayat Pendidikan =TK An-Nur =SDN Pangarangan 4 =SMP 1 Sumenep =SMA Muhammadiyah 1 Sumenep Prestasi =Juara 1 Lomba Foto Selfi Hijabers =Peringkat 3 selama SMA

Bukankah kita sendiri yang tahu danberhak menentukan setinggi apa pagar yang tepat untuk diri kita loncati.

“Lihatlah, beberapa di antara kita kini berani meloncati pagar pembatas yang dibuat berdasar stereotip-stereotip negatif itu.

Mereka menunjukkan karyanya dan diakui. Kapan kita menyusul? Tentu banyak waktu, tergantung kita, apa masih merasa nyaman dengan pagar itu?,” ka-

tanya sembari dengan eskpresi tanya Perempuan yang punya citacita menjadi bidan itu menyatakan, mungkin jika kita memang terkungkung dalam tafsir patriarkhi, mungkin setidaknya ia dapat menjaga konsistensi untuk menjadi manusia yang berkarya. “Banyak contohnya kok, berkarya dalam keterbatasan. Sebab, karya itu luas dan tidak terbatas,” tambahnya gadis pengagum MH Said Abdullah itu.

Sudah saatnya perempuan mengambil bagian dalam berkarya dan menunjukkannya kepada dunia. Sudah saatnya kaum hawa memberikan warna. Yakinlah bahwa kita memiliki potensi untuk menorehkan karya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Coba lihat, beberapa di antara kalangan perempuan yang berani menunjukkan karya.

Karya itu pula yang menjadi bukti kekuatanmu. Karyamu tersebut menunjukkan kebebasanmu. Yakinlah bahwa di tanganmu, hatimu, pikiranmu, bahkan mimpimu, ada suatu karya besar yang menunggu untuk diwujudkan. Buktinya adalah Vetty, selain dikenal baik dan ramah, ia juga berprestasi. Bahkan menyulap auranya menjadi sesosik hijabers andal.

Bahkan sekarangia kerja di salah satu hotel besar di Sumenep, C1. = SYAMSUNI

enjadi anak pertama dari tiga saudara, bukanlah tanpa alasan untuk menjadi sebuah kesuksesan. Maka dari itu, bimbingan orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap belajarnya kemandirian.

Sebab, orang tua merupakan lingkungan terdekat dan memiliki porsi interaksi paling banyak dengan anak.

Ekayanti Kurnia Putri, mengatakan dalam belajar kemandirian memiliki tingkatan dan karakteristik tertentu yang perlu diperhatikan betul oleh orang tua dalam memberikan bimbingan. Banyak faktor yang mempengaruhi kemandirian pada anak yang menjadikan anak itu mandiri atau tidak.

"Orang tua ini perlu memahami betul apa karakterisitik seseorang anak dalam belajar mandiri,"ucapnya.

Apalagi, dikatakan Putri panggilan akrabnya kemandirian merupakan salah satu aspek penting penunjang keberhalisan anak mencapai masa depan, karena dengan mandiri anak itu tidak akan terus bergantung pada orang lain.

Namun, tidak semua semua anak bisa berlaku mandiri dengan sendirinya. Kemandirian pada anak berawal dari keluarga serta dipengaruhi oleh pola pengasuhan dan bimbingan orang tua. Di dalam lingkungan keluarga, orang tua lah yang berperan dalam mengasuh, membimbing, dan membantu mengarahkan anak untuk menjadi mandiri.

"Terkadang anak dalam belajar mandiri banyak yang diinginkan, salah satunya perhatian serius dari kedua orang tua,"tuturnya. =RYAN HARIYANTO