e Paper Koran Madura 09 September 2014

SELASA

1

KORAN MADURA

9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

0328-6770024 SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III www.koranmadura.com

SKK Migas Sebaiknya Dibubarkan?

Nasional hal 4

BERITA TERK AIT Hal 2

ant/andika betha

KONTROVERSI UU PILKADA

DUKUNG PILKADA LANGSUNG Politisi Hasan Mulachela melakukan aksi tunggal di kawasan Gladak, Solo, Jateng, Senin (8/9). Hasan menyerukan penolakan terhadap upaya perubahan terhadap sistem pemilihan kepala daerah langsung yang disebutnya sebagai kemunduran dalam demokrasi Indonesia.

Demi Demokrasi, atau Sesuap Nasi?

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III

Penuh

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Sakit di negeri ini tak hanya masih mahal tapi juga ribet. Sebagian rakyat kecil jika terkena musibah sakit harus pontang-panting “mengembara” dari Rumah Sakit (RS) satu ke lainnya. Fasilitas dan jaminan kesehatan melalui BPJS yang digadang-gadang meringankan beban sakit masyarakat, ibarat makanan, masih setengah mateng. Belum siap saji dan tak bisa langsung dapat dinikmati.

Kehadiran BPJS secara normatif memang memberi harapan bagi masyarakat dalam mengatasi persoalan kesehatan. Melalui kesertaan asuransi kesehatan itu beban masyarakat relatif berkurang. Masyarakat tak perlu lagi menghadapi kesulitan biaya jika sakit. Dengan cukup membawa kartu keanggotaan masyarakat dapat mendatangi Puskesmas tanpa perlu mengeluarkan biaya lagi, lalu jika secara medis memang perlu mendapat perawatan lanjutan, dapat dirujuk ke RS yang bekerja sama dengan BPJS. Sangat sederhana dan tampak mudah, jika mencermati mekanisme dan proses normatifnya. Namun persoalan mencuat ke permukaan ketika sampai pada tataran pelaksanaan. Berbagai kasus muncul ke permukaan terutama dalam proses pelayanan di RS. Banyak pasien yang mendapat pengantar untuk proses penanganan kesehatan lanjutan ternyata sering dihadapkan kenyataan ditolak RS. Alasannya klasik, kamar penuh di kelas yang sesuati tingkatan kartu. Masyarakat karena keterdesakan biasanya terpaksa meminta kamar kelas yang lebih tinggi tentu dengan konsekwensi membayar tambahan.

Di kalangan PNS, yang memegang kartu Askes, kasus-kasus sejenis sudah Perlu ada terobosan sering terdengar. Dalam terkait kasus klasik kasus Askes sempat muncul persoalan lain karena kamar penuh itu bumbu keterlambatan pembayaran melalui keterbu- ke RS sehingga alasan kamar kaan sistem penuh sering menjadi alat mengelak dari RS. Maklum saja, RS membutuhkan biaya operasional sementara pembayaran dari Askes sering terlambat sehingga mengganggu kinerja RS. Pemerintah sempat mengatasi keterlambatan pembayaran dengan cara membayar langsung pada RS rekanan.

Secara obyetif memang tidak mudah mengatasi berbagai hambatan BPJS pada tataran pelaksanaan terutama terkait pelayanan RS. Di satu sisi ada kegairahan luar biasa dari masyarakat untuk menjadi peserta BPJS. Namun di sisi lain, hambatan klasik terkait masih adanya penolakan pasien sering terdengar nyaring. Ini berakibat merebaknya ketakpercayaan masyarakat baik pada RS maupun pada BPJS sehingga proses peningkatan kesehatan masyarakat kurang optimal.

Perlu ada terobosan terkait kasus klasik kamar penuh itu melalui keterbukaan sistem dari RS sehingga masyarakat dapat memahami kondisi riil. Betapapun tak semua RS bersikap kurang ramah atau katakanlah bermain-main, untuk mengeruk keuntungan.

Dengan keterbukaan informasi misalnya, melalui sistem komputerisasi online yang dapat diakses masyarakat akan mengurangi pertama, kemungkinan RS tergoda tindakan-tindakan nakal. Data-data dapat terlihat jelas apakah memang masih ada ruang atau kamar perawatan pasien.

Kedua, dengan akses informasi terbuka itu masyarakat tak lagi berprasangka terkait katakanlah misalnya ada penolakan pasien. Bahwa secara fakta riil, penolakan RS itu memang karena keterbatasan ruang perawatan RS bersangkutan. Kamar memang penuh terisi pasien. Tak ada lagi dusta di antara RS dan pasien.

Keterbukaan akan menumbuhkan pengertian, pemahaman masyarakat serta diharapkan mendorong perbaikan dalam pelaksanaan. Jadi tak berkembang luas sikap saling curiga. =

KORAN MADURA

Berita Utama

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III

ICW: Pilkada Tak Langsung, Kejahatan Baru JAKARTA-Polemik seputar pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) belum juga menemukan titik temu. Partai pendukung Prabowo-Hatta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih ngotot agar pemilihan kepala daerah dipilih lewat DPRD. Sedangkan partai-partai pendukung Jokowi-JK tetap keukeh agar pilkada langsung oleh rakyat.

Sikap partai koalisi Jokowi-JK ini mendapat dukungan dari Koalisi LSM yang terdiri dari Perludem, Constitusional and Electoral Reform Center (Correct), ICW, JPPR, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Populi Center, Pattiro, dan Komite Pemantau Legislatif (Kopel) “Ada potensi kepala daerah menjadi sumber perasan baru. Karena secara posisi politik anggota DPRD lebih tinggi. Selama ini banyak anggota DPRD menitipkan budget-nya di dinas-dinas tertentu, dinas pendidikan dan PU yang paling banyak. Kalau dipilih oleh DPRD angka (budget) ini akan naik berkali lipat,” kata Aktifis Indonesian Corruption

Watch (ICW) Donal Fariz di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/9).

Menurutnya, Pilkada tak lagsung akan menggeser politik uang ke DPRD. Selain itu yang mengkhawatirkan menurut Donal selain politik uang ini, adalah terjadi transaksi kebijakan. “Transaksi kebijakan ini yang paling rawan. Ini dampaknya akan berlangsung 5 tahun,” ujar dia.

Jika akhirnya Pilkada resmi diputuskan melalui DPRD, ia meyakini yang terjadi bukan kemajuan demokrasi. Tapi merupakan langkah mundur yang diambil oleh DPR dengan mengesahkan RUU Pilkada yang di dalamnya turut mengesahkan pilkada tak langsung.

Tak hanya itu, Donal juga mempertanyakan tujuan dari fraksifraksi yang mendukung pilkada

2

tak langsung. “Mengubah pola dari pemilu langsung ke tak langsung itu tujuannya untuk siapa?” heran dia.

Jika mencermati dinamika politk pascapilpres, dia khawatir tindakan ini menguatkan nunasa politiknya lebih kental ketimbang untuk kepentingan masyarakat. “Kalau ini terjadi ini adalah kejahatan politik oleh DPR,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Panja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja menghormati penolakan yang disampaikan sejumlah kelompok masyarakat.

Kelompok tersebut menolak pemilihan kepala daerah dilakukan melalui mekanisme DPRD. “Tentu saja kita menghormati perbedaan yang ada.

Nantinya, pengambilan keputusan kalau tidak bisa mufakat maka suara terbanyak. Kita belum tahu siapa yang menang,” kata Hakam Naja di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/9).

Secara terpisah, pengamat Politik Universitas Padjajaran, Idil Akbar mengatakan, upaya mengembalikan pemilihan kepala daerah tidak langsung atau melalui DPRD merupakan sebuah bentuk kemunduran demokrasi. Pasalnya, partisipasi langsung adalah salah substansi di dalam demokrasi dan itu juga adalah buah reformasi.

Menurutnya, wacana pilkada dipilih DPRD merupakan upaya yang jelas hanya mendegradasi keterlibatan masyarakat lebih utuh.

Jika pilkada dipilih DPRD maka akan membuat preseden buruk para anggota dewan dan lembaga wakil rakyat itu. “Saya kira, DPR hanya akan menciptakan preseden buruk di masa akhir jabatannya jika sampai perubahan mekanisme Pilkada ini terealisasi,” katanya. =GAM/ABD

KONTROVERSI PILKADA LANGSUNG

Koalisi Merah Putih Tidak Konsisten JAKARTA-Partai-partai politik di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP)dan mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD dicap sebagai pengkhianat reformasi, penakut, dan pengecut. Label ini sangat masuk akal karena Partai Amanat Nasional (PAN), PKS, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra lahir dari rahim reformasi.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkut dan Ketua JPPR Masykurudin Hafidz secara terpisah di Jakarta, Senin (8/9).

Ray menilai, partai pendukung KMP sungguh-sungguh mengkianati reformasi jika mereka menyetujui pilkada dipilih langsung oleh DPRD. Sebab, bila pilkada kembali dilakukan oleh DPRD, situasi politik akan kembali seperti pilkada pada zaman Orde Baru.

Karena itu dia menyarankan supaya mereka menolak rencana pelaksanaan pilkada oleh DPRD. “PAN dan PKS ini lahir pada era reformasi.

Nah, sekarang mereka pada barisan yang hendak mengembalikan pilkada seperti zaman Orde Baru. Ini kan pengkhianat reformasi namanya,” kata Ray. Ray juga menyebutkan, pelaksanaan pilkada oleh DPRD juga merugikan pihak PAN dan PKS. Sebagai partai papan tengah, PAN dan PKS tidak punya kekuatan dominan di provinsi-provinsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil pemilu legislatif, PAN dan PKS hanya berada di tingkat lima besar, kalah jumlah kursi dari partai-partai besar, seperti PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, maupun Demokrat.

Karena itu, bila tetap mempertahankan pilkada langsung oleh rakyat, Ray memprediksi peluang kader PAN maupun PKS untuk menang tetap terbuka.

Ray mencontohkan kader PKS yang berhasil memenangi pemilihan gubernur di Sumatera

Utara, yaitu Gatot Pujo Nugroho, di Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Ahmad Heryawan yang bahkan dua kali memenangi Pilgub Jawa Barat.

Begitu juga dengan kader PAN Bima Arya yang berhasil memenangi Pilwalkot Bogor. “Mereka (PAN dan PKS) punya kader-kader berkualitas yang berpeluang menang bila tetap dengan pemilihan langsung,” kata Ray. Sementara itu, Masykurudin menilai, fraksi-fraksi di DPR yang mendorong pilkada dipilih DPR adalah penakut. Mereka takut dengan dengan pemilih. “Pilkada langsung adalah kesempatan besar partai ditingkat lokal untuk saling mendekatkan dalam berkomunikasi politik dengan pemilih. Masa kampanye dalam Pilkada adalah masa penting bagaimana partai politik membuktikan diri kedekatannya dengan pemilih. Dengan mengembalikan Pilkada ke DPRD, partai takut akan sikap kritis pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihan politiknya,” ujarnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III SELASA 9 SEPTEMBER 2014

No. 0437 | TAHUN III

33

ant/dedhez anggara

KEBUTUHAN AIR BERSIH. Warga mengambil air dengan menggunakan jeriken di sebuah sendang di Desa Tamansari, Lelea, Indramayu, Jawa barat, Senin (8/9). Sebagian warga di desa tersebut terpaksa menggunakan air dari sendang itu untuk kebutuhan MKC karena tidak adanya fasilitas air bersih dari pemerintah setempat.

BPKP Sebaiknya Dilebur ke BPK Bisa Menghemat Anggaran hingga Triliunan Rupiah JAKARTA-Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sadar Subagyo mengusulkan agar Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilikuidasi untuk kemudian dilebur kedalam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Meskipun secara teori kedua lembaga tersebut melakukan tugas yang berbeda dimana BPK bertugas melakukan pengawasan pemerintah secara eksternal dan BPKP bertugas melakukan pengawasan pemerintah secara internal, dalam praktiknya banyak wewenang di kedua lembaga itu yang tumpang tindih.

Selain menghemat anggaran negara triliun rupiah, peleburan lembaga itu ke BPK juga untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara. “Birokrasi pemer-

intahan selama ini mengenal mekanisme pengawasan internal kementerian yakni Inspektorat Jenderal (Itjend). Di luar itu, masih ada BPKP yang saat ini juga bertugas sebagai Pengawas Internal Pemerintahan dan BPK yang bertugas sebagai pengawas eksternal, Namun, walaupun instansi jumlahnya banyak dan berlapis, tapi ternyata masih sering terjadi kasus -kasus korupsi.

Pertanyaanya, apa yang dilakukan audit oleh instansi pengawasan / audit intern dalam rangka mengurangi potensi kerugian negara?,” tanya Sadar di Jakarta, Senin (8/9).

Padahal tegas Sadar, institusi pemeriksa/audit proyek pembangunan mengeluarkan dana sangat besar untuk kegiatan audit, baik untuk gaji, fasilitas dan overhead.

Akan tetapi, hasil audit sangat tidak efektif.

Faktanya, jelas Sadar, hasil audit BPKP cenderung “melindungi” Kepala Pemerintahan. Sementara, hasil audit Itjen terkesan “melindungi” Menteri. Sisi lain, secara legal, keduanya tidak ada dalam UUD 1945 karena hanya menyebut BPK sebagai institusi pmeriksa keuangan. Dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen dan

Undang-Undang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa BPK menjadi auditor tertinggi (supreme audit) yang memeriksa seluruh aktivitas keuangan negara. Karena itu, Sadar mengusulkan BPKP dilikuidasi saja. Selain memperkuat BPK, peleburan ini memungkinkan BPK yang baru menjalankan tugasnya sampai ke semua entias pusat dan daerah yang jumlahnya 3100 entitas.

Sadar mengaku, managemen pengawasan dan pemeriksaan selama ini memang terpencar di 3 tempat BPK,BPKP dan Itjen. Namun peran BPKP tidak efektif karena hanya berfungsi seperti konsultan saja. “Kedepan Pengawasan Internal cukup dilakukan oleh Itjend, Pengawasan external oleh BPK. Jika Presiden membutuhkan unit pengawas internal pemerintah, cukup dibuat satu tim koordinator seperti Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto,” sarannya.

Apalagi, kenyataannya banyaknya lembaga pengawas itu, tidak cukup efektif mengurangi penyimpangan, pemborosan,

ataupun korupsi. Terbukti, Indonesia masih tetap masuk salah satu negara paling korup di dunia. “Bila jumlah auditor di seluruh lembaga tersebut digabung maka kualitas hasil pemeriksaan pun akan lebih baik sehingga mengurangi celah terjadinya kebocorang anggaran negara,” urainya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menilai selama ini kinerja badan pengawasan pemerintah seperti Itjen, BPK, BPKP tidak efektif menjalankan tugasnya. Bahkan, Itjen yang ditugasi mengawasi kinerja kementerian, justru lebih takut dengan menterinya.

Alhasil, kata Adnan, Itjen seperti lebih patuh kepada menteri dibanding presiden.

Padahal presiden berharap pengawasan kinerja menteri dibantu oleh Inspektorat Jenderal tersebut. “Banyak Itjen, BPK, BPKP, tapi kenapa masih tidak efektif?

Perlu ditelaah keberadaan badan pengawasan. Menurut saya Inspektorat Jenderal itu lebih patuh pada menterinya dibanding presiden, maka ada perasaan patuh dengan menterinya dibanding terhadap presiden,” ujarnya. =GAM

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III

MAFIA MIGAS

Petinggi NK Didakwa Perkaya Diri

ant/tomi pratama

KASUS PENYELUNDUPAN MIGAS. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M. Yusuf (kiri) bersama Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Kamil Razak (kanan) menunjukkan foto barang bukti saat konferensi pers mengenai penyelundupan migas di Kantor PPATK, Jakarta, Senin (8/9). PPATK bersama Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyelundupan migas senilai Rp 1,3 triliun dengan tersangka pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Batam berinisial NK dan pengusaha kapal berinisial AM alias Abop.

SKK Migas Sebaiknya Dibubarkan?

JAKARTA-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyelundupan minyak dan gas bumi (migas) senilai Rp 1,3 triliun.

Pengamat energi Kurtubi mengusulkan kepada pemerintahan baru untuk membubarkan SKK Migas karena institusi pengganti BP Migas itu telah menjadi sarang tindak korupsi.

“Saya akan sarankan pemerintah baru untuk membubarkan SKK Migas, karena keberadaan sekarang tidak ada UU yang mengikat, sebelumnya juga kan BP Migas dibubarkan,” ujar Kurtubi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (8/9).

Seperti diketahui, PPATK bersama Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyelundupan migas senilai Rp 1,3 triliun. Tersangkanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Batam dan pengusaha kapal Ahmad Mahbub alias Abop.

Sebelumnya, Bareskim Polri tengah memburu pengusaha kapal Ahmad Mahbub terkait rekening gendut milik PNS Pemkot Batam Niwen Khairiah, senilai Rp 1,3 triliun. Diduga uang itu hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Niwen, dari hasil bisnis Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal. “Dengan ter-

ungkapnya kembali penyeludupan tersebut membuat pekerjaan rumah pemerintahan Joko Widodo -Jusuf Kalla semakin bertumpuk,” ujarnya.

Dia mengaku praktik suap dan korupsi dalam bisnis sektor energi, minyak dan gas, sulit dihentikan. Setelah mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan praktik suap dan gratifikasi, kini giliran Menteri ESDM Jero Wacik ditetapkan statusnya sebagai tersangka atas dugaan pemerasan.

Karena itu, dia mengusulkan agar pemerintahan baru harus membuat sistem distribusi migas yang transparan.

“Untuk menghindari berbagai macam peluang korupsi perlu diciptakan sistem distribusi yang dapat di kontrol secara online, ontime, dan secara fisik.

Memang selama ini sistemnya belum ada,” katanya.

Sistem tersebut harus dapat memonitor distribusi bahan bakar minyak (BBM) mulai dari tempat pertama importasi hingga tempat terahir penyaluran BBM di beberapa daerah di Indonesia.

Kurtubi yang juga bakal menjadi anggota DPR RI terpilih periode 20142019 tersebut mengusulkan kepada pemerintahan untuk lebih memberikan wewenang penuh kepada PT Pertamina (Persero) sebagai regulator minyak dan gas di Indonesia. Bahkan lebih gampang

lagi produksi minyak diolah di kilang Pertamina, banyak hal yang bisa dihemat, yang dirugikan mungkin oknum tertentu .

Menurutnya, Pertamina sangat mampu, sejak tahun 1967-2001 Pertamina yang mengelola, investor butuh 3 bulan bisa ngebor, setiap minggu ditemukan penemuan baru. “Dicabut diubah total, terbentuknya SKK migas mengalami penurunan produksi, dan juga peluangnya korupsinya besar,” jelasnya.

Kurtubi menambahkan, jika dikembalikan kepada perusahaan negara, maka pengelolaan migas kokoh berdiri di atas dasar hukum. “Kalau sudah dikembalikan ke perusahaan negara dia punya kekuasaan untuk mengelola migas ini oleh dasar hukum yang kuat, dan tidak ada yang menghambat, begitu dapat kontrak investor nanti langsung ngebor,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia berharap pemerintahan baru nantinya Indonesia akan lebih berdaulat dalam hal energi dan secara perlahan dapat mengurangi impor BBM yang selama ini membebani neraca perdagangan negara.

“Jadi kita harapkan pemerintahan Jokowi bikin sejarah besar mengubah tata kelola migas menuju kedaulatan kekayaan alam, tidak tergantung dengan mafia, kita produksi sendiri, kita jual sendiri, kenapa tidak,” terang Kurtubi. =GAM

JAKARTA-Mantan Kepala PT Nindya Karya (NK) cabang Sumatera Utara dan Aceh, Heru Sulaksono didakwa mendapatkan keuntungan hingga Rp34,055 miliar dalam proyek pembangunan dermaga bongkar Sabang 2006-2011 yang merugikan keuangan negara hingga total Rp313,345 miliar.

“Rangkaian perbuatan terdakwa dalam melakukan pekerjaan pembangunan dermaga Sabang sejak 2004, 2006-2011 yang dilakukan melawan hukum telah memperkaya diri sejumlah Rp34,055 miliar,” kata jaksa penuntut umum KPK Iskandar Marwanto dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Selain itu, perbuatannya juga memperkaya sejumlah pihak lain yaitu orang lain, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang merangkap kuasa pengguna anggaran 20062010 T Syaiful Achmad sejumlah Rp7,49 miliar, Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Ramadhani Ismy sebanyak Rp3,204 miliar.

Selanjutnya pegawai PT Nindya Karya/ Kepala Proyek Pembangunan Dermaga Sabang Sabir Said senilai Rp12,721 miliar, pihak-pihak lain Bayu Ardhianto Rp4,391 miliar, Saiful Ma’ali Rp1,229 miliar, Direktur PT Tuah Sejati Taufik Reza Rp1,350 miliar, Zainuddin Hamid Rp7,535 miliar, Ruslan Abdul Gani Rp100 juta, Zulkarnaen Nyak Abbas Rp100 juta, Ananta Sofwan Rp977,729 juta.

Juga, memperkaya korporasi yaitu PT Nindya Karya Rp44,681 miliar dan PT Tuah Sejati Rp49,908 miliar, PT Budi Perkasa Alam Rp14,304 miliar, PT Swarna Baja Pacific Rp1,757 miliar serta pihak-pihak lainnya sejumlah Rp129,543 miliar.

Kerugian negara tersebut didapat dari sejumlah selisih penerimaan yaitu pertama selisih penerimaan riil dan biaya rill 2004-2011 sebesar Rp287,270 miliar, kedua kekurangan volume terpasang tahun 20082011 sebesar Rp15,912 miliar dan ketiga penggelembungan harga satuan dan volume pada kontrak subkontraktor sebesar Rp10,162 miliar.

Atas perbuatannya tersebut, Heru didakwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 jo subsidair Pasal 18 UU Nomor 31/99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal penjara seumur hidup atau 20 tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar.

Heru juga didakwa melakukan penyamaran harta kekayaan selama periode 2008-2010 hingga mencapai Rp7,74 miliar sehingga didakwa berdasarkan pasal 3 ayat 1 huruf b, c, d UU No 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 65 ayat 1 KUHP sehingga terancam kurungan 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp10 miliar. =ANT/DESCA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III No. 0437 | TAHUN III

55

BIAYA ADMINISTRASI ATM

Naik Jadi Rp7.500 Mulai 1 Oktober JAKARTA- Nasabah bank pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) harus siap merogoh kocek lebih besar lagi untuk ikut membiayai administrasi bank. Sebab, bank kini menaikkan biaya administrasi untuk jaringan ATM Bersama dan ATM Prima menjadi Rp 7.500 dari sebelumnya hanya Rp 5.000. Kenaikan biaya sebesar Rp 2500 ini efektif diberlakukan mulai 1 Oktober 2014.

ant/rony muharrman

TRUK TANGKI MELEDAK. Tim identifikasi Polresta Pekanbaru mengidentifikasi sebuah truk tangki yang meledak di Pekanbaru, Riau, Senin (8/9). Akibat ledakan ini, sopir truk meninggal dunia dan tiga pekerja lainnya mengalami luka-luka.

Head Electronic Banking Group, PT Bank Mandiri Tbk, Rachmat Broto Triaji beralasan, perbankan terpaksa menaikkan tarif administrasi pada ATM Bersama dan Prima karena selama ini, biaya administrasi bank tetap bertahan di angka Rp 5.000 per transaksi. Ini artinya, sejak beberapa tahun terakhir ongkos transaksi ATM tak pernah mengalami penyesuaian.

“Sudah 5-6 tahun biaya ATM Bersama dan Prima nggak naik.

Inflasi naik, tarif parkir naik, dulu Rp 500 sekarang Rp 2.000.

Masa kita nggak boleh naik,” keluh dia kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/9).

Menurutnya, kenaikan ongkos administrasi pada jaringan ATM Bersama dan ATM Prima dilakukan seiring dengan investasi yang dikucurkan perbankan dalam menambah mesin ATM di seluruh Indonesia. Pasalnya, biaya investasi mesin ATM ini sangat besar.

Selain itu, jelasnya penaikan ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. “Sejumlah perbankan menyediakan ATM, misalnya harga ATM Rp 70 juta per unit, dan Bank Mandiri menambah 3 ribu unit ATM sehingga investasinya mencapai Rp 21 miliar. Itu belum termasuk untuk biaya pemeliharaan ATM yang mencapai Rp 15 juta per bulan,” katanya.

Dia menerangkan, investasi mutlak dikucurkan perusahaan yang mempunyai jaringan ATM. Penyesuaian tarif administrasi pun mempertimbangkan kenaikan inflasi dan biaya lain. “Ada yang namanya inflasi dan biaya lainnya. Jadi kita ingin ada adjusment dari bank-bank pemilik ATM supaya fee-nya dinaikkan,” jelas Rachma “Ada inflasi dan biaya lainnya. Untuk itu kita ingin ada adjusment dari bank-bank pemilik ATM supaya fee-nya dinaikkan,” ungkapnya. =GAM

DPR Tak Puas Kinerja BUMN Cuma Sumbang Rp 41,73 Triliun di RAPBN 2015 JAKARTA- Badan Anggaran (Banggar) DPR kembali menggelar rapat pembahasan RAPBN 2015 dengan pemerintah. Salah satu agenda pembahasannya adalah soal Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor BUMN, kehutanan dan perikanan.

Sekretaris BUMN, Imam A Putro mengatakan dalam RAPBN 2015, BUMN akan menyumbang Rp 41,73 triliun. Angka ini sedikit lebih tinggi dari usulan sebelumnya yang hanya 41 triliun saja.

“RAPBN 2015 mengalami kenaikan Rp 5,7 triliun dari proyeksi penerimaan dividen 2013 untuk APBN-P 2014. Itu dari perbankan Rp 9,30 triliun dan non-perbankan Rp 32,43 triliun,” ucap Imam

dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/9).

Sementara itu, Anggota Banggar DPR, Ferari Romawi, mengatakan sumbangan dividen BUMN kali ini sebenarnya masih bisa lebih besar lagi dibandingkan dengan yang sekarang. Karena itu,BUMN harusnya bisa melakukan optimalisasi penyetoran dividen seperti dari Pertamina, Bank Mandiri dan lainnya. “BUMN baik

dan cukup besar masih bisa dioptimalisasi. Seperti Pertamina, Bank mandiri,” jelasnya.

Dia menambahkan, kondisi makro ekonomi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan 2013.

Seharusnya setoran dividen bisa lebih tinggi lagi dari usulan pemerintah. “Di sisi lain PMN cukup besar tolong dividen juga ada optimalisasi yang lebih.

Kondisi makro lebih baik lagi, bisa adjustment tanpa harus merubah kebijakan,” tutupnya.

Ditempat yang sama, Anggota Banggar DPR RI Memed Sosiawan mengaku tidak setuju jika setoran dividen PT Semen Indonesia (Persero) ke negara dalam postur

RAPBN 2015 dikurangi. Pengurangan dividen menjadi hanya 50 persen dari laba ini diajukan dengan alasan laba akan digunakan untuk modal investasi BUMN tersebut.

Namun, kata Memed, Semen Indonesia masih banyak memiliki anggaran yang belum akan habis.

Setoran di atas 50 persen diakui tidak akan memberatkan. “Semen Indonesia enggak perlu tambahan anggaran untuk investasinya. Untuk Tuban saja, anggaran mereka belum habis,” kata anggota Fraksi PKS itu.

Menurut Memed, dividen Semen Indonesia seharusnya tidak 50 persen saja. Pasalnya kondisi

keuangan perusahaan BUMN tersebut sangat baik. Bahkan kalau perlu kata dia, dividen Semen Indonesia harusnya 80 persen.

“Dia tidak butuh tambahan dana dari pemerintah untuk investasi.

Yang di Tuban saja tidak dipakai,” tegasnya.

Dalam kesempatan sama, Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A Putro menjelaskan, Semen Indonesia memang membutuhkan dana untuk investasi. Dengan demikian, dividen yang dikenakan hanya 50 persen dari laba.

“Sehingga harapannya 50 persen (dari laba) digunakan untuk investasi kembali,” tegas Imam. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III

INVESTASI

Waspadai Risiko Pembalikan Modal ke AS JAKARTA- Gejolak ekonomi global diperkirakan akan terus menghantui perekonomian Indonesia. Karena itu, pentingnya mewaspadai faktor eksternal terkait rencana penghentian quantitative easing III di Amerika Serikat (AS), yang diperkirakan terealisasikan pada akhir tahun 2014 atau selambat-lambatnya awal 2015.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI), Firmanzah menilai penghentian stimulus moneter non-konvensional itu akan disertai dengan peningkatan suku bunga acuan oleh The Fed untuk menyerap likuiditas di pasar.

Akibatnya, risiko pembalikan modal ke Amerika Serikat dari emergingmarket akan terjadi. “Tidak sedikit bank sentral di emerging-market yang bersiap-siap menaikkan suku bunga untuk mencegah derasnya modal keluar dari negara mereka,” paparnya di Jakarta, Senin (8/9).

Menurutnya, yang menjadi persoalan adalah ketika bank sentral menaikkan suku bunga sebagai antisipasi keluarnya arus modal maka biaya yang harus ditanggung oleh perekonomian adalah tertekannya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, biaya modal akan semakin tinggi dan kredit perbankan juga tidak setinggi yang diharapkan. Akibatnya, ruang ekspansi ekonomi akan semakin terbatas. Hal ini ditambah dengan melemahnya ekonomi Tiongkok dan India. “Sementara di zona Eropa masih fokus pada upaya memerangi deflasi yang sangat dalam,” urainya.

Lebih lanjut, dia menyambut baik kesepakatan Pemerintah dan DPR yang memberikan perubahan asumsi pertumbuhan ekonomi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2015) dari 5,6% (saat diajukan Presiden SBY) menjadi 5,8%, dan nilai tukar rupiah ditetapkan pada Rp11.900/ dollar AS, pada Rabu (3/9).

Meskipun jauh lebih tinggi dari yang diusulkan pemerintah, dia berharap dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5.8 persen maka penciptaan lapangan usaha dan kerja dapat semakin menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. =GAM

ant/irsan mulyadi

PENJUALAN HEWAN KURBAN. Pekerja memberi makan untuk hewan kurban di peternakan hewan Jalan Karang Sari, Medan, Sumut, Senin (8/9). Sapi yang dijual Rp 9.400.000 - Rp 34.000.000 per ekor (tergantung berat) mulai dipesan sejumlah pengurus masjid di kawasan Kota Medan untuk hewan kurban Hari Idul Adha.

JK: Kita Hampir Bangkrut JAKARTA-Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) menyebut Indonesia hampir bangkrut lantaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah melebihi batas. Karena itu, satu-satunya jalan keluar untuk menyelamatkan Indonesia adalah mengalihkan anggaran subsidi BBM ke sektor ekonomi yang lebih produktif.

“Terlalu murah kita jual BBM subsidi ke orang yang tidak perlu, menengah ke atas,” ujar JK dalam acara “Rembuk Nasional Kebijakan Tata Kelola Migas Untuk Kesejahteraan Rakyat”, Jakarta, Senin (8/9).

Mantan Ketua Umum Golkar yang akrab di panggil JK itu mengaku tidak ada cara lain untuk perbaiki ekonomi bangsa kecuali dengan mengurangi subsidi terutama

subsidi bahan BBM. Bahkan, upaya pengurangan subsisi hal yang tidak sulit. Namun dengan catatan, pemerintah harus menjelaskan secara rasional kepada rakyat mengenai manfaat dan alokasi pengalihan subsidi tersebut. “Pengalaman saya di migas, mengurangi subsidi itu mudah, Kalau dijelaskan ke rakyat, artinya menaikkan harga BBM pada harga wajar sebenarnya tidak ada masalah,” katanya.

JK mengaku pernah melakukan hal tersebut selama masa menjadi Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009. Dalam masa jabatannya itu, JK bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menaikkan harga BBM Subsidi sebanyak dua kali. “Buktinya tahun 2005 kita naikkan 2 kali tidak ada demo, karena saat itu BLT langsung kita bagi,” tegas dia.

Tidak hanya itu, satu hal yang menentukan kondusifnya menaikkan harga BBM juga dipengaruhi oleh waktu kenaikan. “Kedua, timing itu harus pas. Jadi dulu 2 hari sebelum bulan puasa kita naikkan sehingga tidak ada demo di bulan puasa. Kalau ada yang protes itu berarti orang yang tidak merasakan puasa,” pungkasnya.

Sementara itu, Mantan Komisaris PT Pertamina, Umar Said mengingatkan, pemerintahan Jokowi -JK harus berhati-hati untuk mengalihkan anggaran subsidi BBM. Jika tidak, maka bersiap menjadi pihak yang disalahkan. “Pengalihan subsidi BBM harus one to one, satu rupiah subsidi dihemat, satu rupiah pula tradisional mendapat bantuan jika tidak, koalisi penyeimbang akan mengejek jika media dan rakyat terpengaruh,” jelas Umar dalam kesempatan sama.

Menurutnya, Jokowi-Jk tidak harus mencabut subsidi BBM, tetapi cukup menaikkan harganya saja. Ini membuat pemerintah bisa menghemat anggaran subsidi BBM dan mengalihkannya ke sektor tradisional.

Itu bisa berupa bantuan peningkatan sarana produksi, modal kerja, akses pasar, asuransi pertanian dan lain-lain. “Pendanaan program sektor tradisional harus bersumber dari APBN, namun APBN tidak memberi ruang Fiskal yang cukup untuk program baru. Peluang yang ada adalah mengalihkan subsidi BBM yang mencapai Rp 246,5 triliun (2014) dan RP 219 triliun (2015) menjadi pendanaan program membantu sektor tradisional,” jelasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

erang urat saraf antar elite politik belum berakhir. Konflik ini berawal dari proses pemilihan presiden yang baru berlangsung. Kubu pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hingga kini tak ubahnya bara dalam sekam yang tersimpan di Senayan.

Kubu Merah Putih (KMP) kalah menggolkan jagonya dalam pilpres 2014, tidak membuatnya patah semangat. Bahkan kubu KMP ini berupaya terus menampakkan taringnya di Senayan.

Mereka memperketat setiap program pemerintahan Jokowi-JK dan memuluskan rencana peralihan pemilihan kepala daerah dari sistem langsung menjadi tidak langsung, untuk merebut dukungan kepala daerah di berbagai daerah.

Memang harus dihormati argumentasi masing-masing. Meskipun begitu, intrik politik elite yang memperkuat dukungan di Senayan untuk memuluskan rencana pemilihan langsung menjadi tidak langsung ini sejatinya bukan hendak membatasi ruang gerak pemerintahan Jokowi-JK semata, lebih dari itu pihak legislator telah memiliki target mencari keuntungan dari pemilihan tidak langsung.

Setidaknya dengan pemilihan tidak langsung, para legislator bisa mengambil kendali proses pemilukada yang semula ada di tangan rakyat. Jadi, sesungguhnya para legislator itu telah berupaya merebut pemilu langsung dari tangan rakyat, karena mereka telah merasa mewakili rakyat.

Mereka tampak ngotot memperjuangkan pemilihan tidak langsung.

Sebab dugaan adanya transaksional antara legislator dan calon kepala daerah bukanlah ancaman yang nisbi. Ini sudah menjadi rahasia umum. Jadi, para legislator itu sedang mamainkan peran mengail udang di balik batu, dengan argumentasi yang mereka bangun seakan-akan pemilihan tidak langsung merupakan kehendak mayoritas rakyat yang telah diwakilinya di legislatif.

Padahal elit partai sudah tidak bisa lagi menjadi wakil rakyat. Mereka mayoritas hanya dapat menjadi wakil dari kepentingannya sendiri dan golongannya setelah dipilih oleh konstituen dalam pileg.

Semestinya para wakil rakyat itu tidak berupaya merebut pemilu langsung dari rakyat, karena mayoritas rakyat masih menghendaki pemilihan langsung. (*)

Opini

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III

77

Ramai-ramai Berburu PNS

Salam Songkem

Pemilu Langsung

KORAN MADURA

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 No. 0437 | TAHUN III

Tahun 2014 pemerintah kembali membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Dibukanya penerimaan Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 menjadi angin segar bagi para pencari kerja (sarjana). Dan, dari tahun ke tahun, setiap ada penerimaan CPNS, animo masyarakat untuk mengikuti tes sangat tinggi. Mengapa harus jadi PNS? Lalu kemanakah belasan ribu yang tidak lolos seleksi PNS? Menganggur?

S

ekurang-kurangnya ada tiga motivasi mendasar, mengapa para sarjana ramai-ramai berburu profesi PNS. Pertama, soal status sosial. Ada anggapan yang berkembang bahwa profesi PNS dinilai masih memiliki strata sosial yang lebih tinggi di tengah masyarakat dibandingkan dengan profesi lain seperti petani, nelayan, atau wiraswasta lainnya. Kedua, beban kerja yang sedikit. Masa kerja PNS rata-rata hanya lima hari (SeninJumat) dengan 7-7,5 jam per hari.

Itu pun masih banyak waktu kosongnya. Kesibukan hanya terjadi di saat turunnya program kerja dari satuan/unit kerja terkait. Makanya, banyak PNS keluyuran di jam kantor atau bermain game di komputer kantor. Ketiga, gaji besar dan tunjangan masa depan yang pasti. Inilah motivasi terbesar, mengapa orang berlomba-lomba menjadi PNS. Patut diakui bahwa selain tiga motivasi di atas, satu persoalan mendasar yang tak bisa dipungkiri adalah belum terbukanya lapangan kerja di sektor swasta yang menyerap banyak tenaga kerja. Investasi di Indonesia masih terbilang lemah.

Belum banyak investor yang berani membuka lapangan kerja yang meyerap ribuan tenaga kerja. Padahal, potensi pertanian, kelautan, kehutanan, dan pertambangan di Indonesia sebagian besar belum terjamah.

Kendati demikian, kondisi ini tak bisa menjadi kambing hitam bagi seorang sarjana yang menganggur setelah tak lolos seleksi PNS. Bukankah seorang sarjana yang dicetak oleh perguruan tinggi dituntut untuk mampu menciptakan lapangan kerjanya sendiri? Dengan kata lain, perguruan tinggi harus bertanggung jawab atas mutu output yang dihasilkannya dan sedapat mungkin membenahi diri.

Perguruan tinggi di Indonesia akhir-akhir ini memang mendapat sorotan besar berkaitan dengan anjloknya mutu output yang dihasilkannya. Bahkan, sejumlah universitas besar ternama dan bermutu semisal UGM Yogyakarta dan ITB Bandung pun tak luput dari sorotan pemerhati pendidikan. Kualitas kemampuan, keahlian (skill), dan integritas moral-intelektual para sarjana dalam mengimplementasikan kesarjanaannya di tengah lingkungan kerja dinilai semakin menurun. Angka pengangguran membengkak karena mahasiswa tidak mampu dan tidak dipersiapkan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri.

Para lulusan yang tengah bekerja pun hanyalah menjadi kelompok pengangguran terselubung karena kualitas kerja yang ditunjukkan tidak sejalan dengan kompetensi yang dimilikinya.

Menurut Engkoswara (1986:53), ada tiga (3) arus utama (main stream) yang menggejala dalam dunia perguruan tinggi. Pertama, menurunnya prestasi akademik mahasiswa. Penurunan prestasi akademik dimaksud tidak saja diukur dengan akumulasi indeks prestasi (IP) tetapi melingkupi juga daya produktif karyakarya individual mahasiswa.

Gejala dan isu penting yang tengah merebak dalam dunia kampus adalah praktik jual-beli skripsi sebagai syarat meraih

sarjana, jual beli gelar sarjana, pemalsuan gelar, dan mental belajar santai dan sok pintar.

Disinyalir, trend hidup yang tengah mengancam mahasiswa ini dipicu oleh arus perkembangan teknologi yang pesat. Sebut saja maraknya penggunaan telepon seluler (handphone), facebook, internet, dan konsumsi acaraacara televisi berlebihan yang turut memandulkan kreativitas dan semangat untuk belajar.

Kedua, sistem pengajaran dalam lembaga pendidikan yang menerapkan pola indoktrinasi.

Sebagaimana jenjang pendidikan SD hingga SMA, perguruan tinggi pun hingga kini masih mengadopsi pola pengajaran feodal dengan mendikte (indoktrinasi) lewat sistem kejar paket.

Prinsip dasar yang dipakai dosen adalah “asal menebarkan informasi,” entah dimengerti atau tidak yang penting selesai menurut limit waktu per semester.

Teknik pengajaran ini dalam bahasa tokoh pendidikan kontemporer Paulo Freire disebut sebagai banking system, di mana memori mahasiswa hanya menjadi bank pasif yang mendepositkan sejumlah materi pengajaran dari para dosen. Potensi intelegensia seperti daya analisisis, logika berpikir, dan daya kritis mahasiswa tidak dimanfaatkan (Suparno, 2001:152). Ketiga, orientasi yang salah arah. Gejala paling tampak yang muncul pada lulusan SMA/SMK akhir-akhir ini adalah berkuliah di fakultas-fakultas yang paling banyak dibutuhkan dalam formasi PNS. Akibatnya, seringkali mereka terjebak dalam pilihan kuliah yang pragmatis tanpa melihat kemampuan dan potensi yang cocok dalam dirinya, apalagi unsur ‘paksaan’ dari orangtua. Sebut saja Akademi Perawatan (Akper) dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang sesak dengan ratusan mahasiswa.

Nah, ketika kita berhadapan dengan ribuan orang yang ramai-ramai berburu PNS dengan formasi yang sangat sedikit, bagaimana perguruan tinggi dan para mahasiswa menyikapi ancaman pengangguran? Adalah tanggung jawab pihak penyelenggara pendidikan di setiap perguruan tinggi untuk merefleksi dan berbenah diri. Sebab sebagai jenjang pedidikan terakhir yang berinteraksi langsung dengan dunia kerja, setiap perguruan tinggi harus lebih terbuka dan proaktif untuk mengembangkan pola pendidikan yang tepat dan efektif demi menghasilkan lulusan yang bermutu, kreatif, dan kompeten di bidangnya.

Di sisi lain, upaya dan kerja keras mahasiswa untuk tetap mengembangkan diri melalui belajar secara otodidak guna mengasah kompetensi dan memperluas cakrawala pengetahuan dan keterampilan juga menjadi tuntutan dialogis. Sebab berhadapan dengan dunia kerja kelak, satu-satunya solusi yang bisa mengimbangi buramnya sistem pendidikan di perguruan tinggi adalah berani untuk mandiri dalam berpikir, berkreasi, dan berinovasi. Dan ini hanya dapat dicapai dengan ketekunan belajar secara otodidak agar mahasiswa tidak terpasung dan mandul dalam legalitas gelar akademik semata-mata hanya pada jurusan yang dipilihnya.

Sarjana bermutu adalah sarjana yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dan siap menghadapi perubahan di luar tembok kampus. Dan tentunya perlu dukungan sepenuhnya dari instansi pemerintah untuk ikut serta secara aktif dan terencana menyiapkan lapangan-lapangan kerja seluas-luasnya, sehingga mampu menumbuhkan minat baru untuk membuka usaha sendiri daripada mengejar mimpi menjadi pegawai negeri.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 No. 0437 | TAHUN III

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III

8

PKL Pasar Tanjung Dibongkar Penertiban Melibatkan 800 Personel Gabungan JEMBER - Penertiban pedagang kaki lima di sekitar Pasar Tanjung Kabupaten Jember, Jawa Timur, melibatkan sebanyak 800 personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Polri, TNI, dan Brimob Polda Jatim.

"Kami menyiagakan sebanyak 300 personel Polres Jember dibantu dengan 100 personel dari Brimob Polda Jatim untuk membantu penertiban para pedagang di sekitar kawasan Pasar Tanjung," kata Kapolres Jember AKBP Awang Joko Rumitro, Senin (8/9).

Menurut dia, pihaknya bersedia membantu pengamanan secara penuh dalam pembongkaran ratusan lapak pedagang karena Pemkab Jember sudah melakukan tahapan-tahapan penertiban sesuai dengan prosedur.

"Mereka sudah diberi surat peringatan dan disediakan lokasi untuk pindah, sehingga Polri Jember siap membantu Satpol PP dalam melakukan penertiban para pedagang yang berada di Jalan Untung Suropati yang dinilai melanggar aturan peraturan daerah (perda) setempat," tuturnya.

Menurut dia, penertiban berjalan lancar dan tidak ada perlawanan dari para pedagang yang sebelumnya menolak pindah ke tempat relokasi, namun hanya ada unjuk rasa dari anak-anak dan keluarga pedagang yang ditertibkan.

"Alhamdulillah, penertiban berjalan lancar, meskipun ada unjuk rasa dan bisa diatasi oleh aparat keamanan," katanya.

Dari 800 personel gabungan tersebut, pihak Satpol PP Pemkab Jember menerjunkan sebanyak

ant/seno

PKL PASAR TANJUNG MENOLAK. Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) menolak lapaknya dibongkar saat penertiban PKL di Jalan Untung Suropati Jember, Jawa Timur, Senin (8/9). Pemkab Jember menyediakan 264 lapak bagi 200 pedagang kaki lima (PKL) yang lapaknya dibongkar dan direlokasi dari Pasar Tanjung.

300 personel dan 100 personel TNI untuk mengamankan jalannya penertiban para pedagang di Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr Wahidin.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Jember M. Suryadi mengatakan pembongkaran sebanyak 149 lapak pedagang di Jalan Untung Suropati sepanjang 350 meter harus dilakukan karena negosiasi dengan pedagang tidak tercapai kata sepakat.

"Penertiban harus jalan terus, meskipun ada protes dari para pedagang karena Pemkab Jember sudah menyiapkan sejumlah tempat relokasi untuk mereka berjua-

lan," tuturnya.

Koresponden di lapangan melaporkan seluruh toko yang berada di sekitar Pasar Tanjung memilih tutup untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan karena sebelumnya diprediksi akan ada perlawanan dari para pedagang pada saat penertiban. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

DIBONGKAR. Sejumlah petugas Satpol PP melakukan pembongkaran lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Untung Suropati Jember, Jawa Timur, Senin (8/9).

ant/seno

PEMBONGKARAN PKL

PCNU Jember: Jangan Gunakan Kekerasan Tertibkan PKL JEMBER - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah kabupaten setempat untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menertibkan pedagang kaki lima di sekitar Pasar Tanjung.

"Pemkab jangan sampai terkesan menindas dan mendhalimi para PKL dengan mengerahkan kekuatan keamanan untuk

menertibkan mereka. Hindari kekerasan fisik," kata Wakil Ketua PCNU Jember Misbahus Salam di Jember, Senin (8/9).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jember bersama aparat kepolisian dan TNI melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Pasar Tanjung yang berada di Jalan Samanhudi, Jalan Untung Suropati, dan Jalan Dr Wahidin, Senin.

Menurut dia, pihaknya meminta para PKL dicarikan solusi yang manusiawi, agar mereka dapat mencari nafkah dengan tenang dan lancar karena para pedagang juga membutuhkan pekerjaan yang bisa menghidupi keluarga mereka, tanpa harus bersitegang dengan aparat keamanan.

"Pemerintah tidak boleh lepas tangan memikirkan kehidupan

para pedagang, setelah melakukan penertiban dan relokasi PKL karena perlu adanya pembinaan secara berkesinambungan untuk mencari solusi alternatif terkait lokasi, sarana dan prasarana pedagang," paparnya.

Sementara Kepala Satpol PP Jember, M. Suryadi mengatakan pihaknya sudah memberikan surat peringatan hingga ketiga kali kepada para pedagang di

sekitar Pasar Tanjung dengan batas waktu hingga Minggu (7/9).

"Kami akan melakukan penertiban PKL dengan tegas namun tetap humanis dan mengedepankan tindakan persuasif untuk meminta para pedagang menempati tempat relokasi yang sudah disediakan oleh Pemkab Jember," tuturnya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III

Perda Parkir Harus Diperbaiki SURABAYA - DPRD Kota Surabaya mengusulkan peraturan daerah tahun 2012 tentang parkir diperbaiki, menyusul adanya rencana kenaikan setoran uang parkir.

Anggota DPRD Surabaya dari Fraksi Hanura, Edi Rachmat mengatakan solusi untuk merubah parkir adalah dengan merubah sistem.

"Sistem baru bisa dirubah ketika Perdanya sudah diperbaiki," katanya, Senin (8/9).

Menurut Edi, salah satu poin penting yang perlu dievaluasi dalam Perda adalah soal asuransi. Meski dalam peraturan daerah dicantumkan, namun dalam realisasinya asuransi tidak diberikan ketika ada barang atau kendaraan yang hilang.

"Saya tidak tahu kenapa asuransi itu tidak dapat dicairkan.

Padahal aturannya dalam Perda itu ada," katanya.

Edi menduga tidak pernah cairnya asuransi lantaran pemerintah kota tidak pernah membayar premi mengingat selama ini sangat jarang ditemuan kendaraan yang hilang, begitu juga barang milik pemilik kendaraan lainnya.

"Kalau preminya Rp 600 juta sementara kendaraan yang hilang sedikit, jika pemkot harus membayar premi hingga ratu-

san juta. Mungkin itu pertimbangan dari Dishub," katanya.

Ketua Paguyuban Jukir Surabaya (PJS), Junaedi meminta agar Dishub Surabaya mengkaji ulang rencana tersebut. Apalagi, jika rencana kenaikan setoran itu diberlakukan secara merata di beberapa lokasi parkir di Surabaya.

"Kami minta penjelasan dulu dari Dishub kenapa dinaikan. Karena dulu pas kita minta penjelasan kita tidak dikasih tahu," kata Junaedi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Eddi menjelaskan bahwa usulan kenaikan disesuaikan dengan tergat pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir.

"Usulan kenaikan itu sudah sesuai kajian kita," kata Eddi.

Sedangkan terkait kenaikan setoran uang parkir, Eddi mengaku kenaikannya tidak akan dipukul rata, melainkan, kenaikannya akan disesukan dengan masing-masing area parkir yang ada. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

9

HAJI

90 Persen JCH Siap Diberangkatkan MADIUN - Persiapan keberangkatan calon haji asal Kota Madiun, Jawa Timur, ke Tanah Suci telah mencapai 90 persen dari jadwal yang ditentukan.

"Segala persiapan sudah dilakukan. Mulai dari pengurusan paspor, kegiatan manasik, hingga tes kesehatan," ujar Kepala Kementerian Agama Kota Madiun, H Ahmad Rofi'i, kepada wartawan, Senin (8/9).

Saat ini, katanya, calon haji Kota Madiun tinggal menunggu Surat Perintah Masuk Asrama Haji (SPMAH). Setelah itu, sebanyak 129 calon haji asal Kota Madiun siap diberangkatkan.

Adapun, calon haji asal Kota Madiun masuk dalam kelompok terbang (kloter) 25 yang bergabung dengan calon haji asal Paci-

tan dan Surabaya.

Rofi'i menjelaskan calon haji Kota Madiun yang berangkat tahun ini berkurang satu orang, karena wafat di daerah, yakni Kun Widarto (72), warga Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

"Diharapkan, calon haji yang ada dapat menunaikan ibadah dengan lancar di Tanah Suci tanpa kendala apapun," kata dia.

Pihaknya mengimbau para calon haji untuk mematuhi semua aturan yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi, di antaranya tentang batasan membawa barang atau perlengkapan.

Berdasarkan aturan penerbangan dari maskapai Saudi Arabian Airline (SAA), barang bawaan yang dibawa calon haji tidak boleh lebih dari 32 Kilo-

gram. Calon haji juga diminta tidak memakai perhiasan yang berlebihan serta tidak membawa benda tajam, seperti pisau, paku, palu, dan sebagainya.

"Hal itu karena dapat mengganggu sistem navigasi penerbangan. Pembawaan benda cair juga dibatasi," katanya.

Jika musim haji tahun lalu, masing-masing peserta haji saat kembali ke Tanah Air diperbolehkan membawa Air Zam-Zam 10 liter. Pada tahun ini pihak penerbangan hanya memberi jatah 5 liter saja.

Sesuai rencana, calon haji asal Kota Madiun akan berangkat pada Kamis (11/9) mendatang. Pemberangkatan akan dilepas langsung oleh kepala daerah setempat. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

ant/maulana surya

PENGANTAR CALON HAJI. Seorang pengantar memotret jemaah calon haji asal Kabupaten Batang saat berpamitan dengan keluarganya di Embarkasi Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, beberapa hari yang lalu.

ANGGARAN TURUN

400 Rumah Korban Kelud Segera Direhabilitasi MALANG - Sebanyak 400 rumah yang menjadi korban letusan Gunung Kelud, Februari lalu, di Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, segera direhabilitasi karena anggaran dari pemerintah pusat sudah turun.

"Anggaran yang dipersiapkan dari pemerintah pusat sebesar Rp 12 miliar, namun dana tersebut tidak hanya untuk rehabilitasi rumah yang rusak saja, tapi juga pipanisasi dan membangun kembali infrastruktur yang rusak, baik jalan maupun jembatan," kata Camat Ngantang Rahmad Ichwanul Muslimin di Malang, Senin (8/9).

Akibat letusan Gunung Kelud beberapa bulan lalu, katanya, sejumlah pipa yang mengalirkan air

bersih rusak parah, bahkan distribusi air bersih menjadi terhenti.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga, TNI sudah membantu memperbaikinya, namun belum menyentuh seluruh area yang terkena letusan Gunung Kelud.

Program bedah rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumahnya tidak layak huni di wilayah itu juga akan segera dilakukan. Dari sekitar 4.000 rumah tidak layak huni di Kabupaten Malang, pada 2014 kuota yang bakal dibedah sebanyak 778 unit.

Sebanyak 4.000 rumah tidak layak huni dan harus mengantre untuk dibedah itu menyebar

di sejumlah kecamatan, seperti Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Dampit, Lawang, dan Gondanglegi.

"Yang belum tersentuh memang masih banyak, karena penyelesaiannya secara bertahap," kata Kepala Badan Perumahan Kabuapten Malang Sri Meicharini.

Anggaran 2014, katanya, rencananya menyelesaikan 778 rumah dengan anggaran sebesar Rp 5 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat. Setiap unit rumah yang dibedah mendapatkan anggaran sebesar Rp 7,5 juta, sedangkan pada 2014 untuk wilayah Ngantang dan Kalipare.

Teknis dan mekanisme pelaksanaan pembangunan bedah

rumah itu seperti yang dilakukan pada tahun lalu. Dana yang dicairkan langsung diberikan pada toko bangunan di sekitar rumah sasaran bedah rumah, selanjutnya kebutuhan material bedah rumah tinggal mengambil di pertokoan tersebut.

"Mekanisme ini untuk mengantisipasi penyelewengan anggaran, sehingga anggaran ini benar-benar untuk kegiatan pembangunan bedah rumah," ujarnya.

Sebenarnya, perbaikan rumah tak layak huni itu juga diperuntukkan bagi warga Desa Druju dan Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjingwetan. Namun, karena kuotanya terbatas, pelaksanaannya baru dilakukan pada anggaran

2015 untuk 150 unit.

Pilihan wilayah Sumbermanjing Wetan, ujarnya, karena wilayah itu yang paling siap dibandingkan dengan daerah lainnya, seperti data pemilik rumah, kondisi rumah beserta gambar fotonya, sedangkan di daerah lainnya, seperti di Tirtoyudo, Dampit, belum komplit.

Selain membedah rumah tidak layak huni dan merehabilitasi rumah warga korban letusan Gunung Kelud, Pemkab Malang dalam waktu dekat juga akan membedah 300 rumah nelayan di tiga desa pesisir pantai selatan melalui Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III

HAJI

Calon Haji Jombang Wafat di Asrama

ant/suryanto

PENJUAL FILM PORNO ONLINE. Petugas menunjukkan barang bukti berupa DVD porno, hard disk, bukti transfer serta tersangka pengedar video porno yang berhasil diamankan di Mapolda Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Senin (8/9). Polisi menangkap tersangka ABS yang diduga mengedarkan dan memperbanyak film porno dalam bentuk flash disk, DVD, dan Hard Disk yang dijual secara online.

SURABAYA - Ditreskrimum Polda Jawa Timur telah membongkar binis video porno secara "online" atau dalam jaringan/daring internet dengan menangkap tersangka pelaku Angga BS (34) di Jalan Wonorejo I, Surabaya, Kamis (4/9) pukul 17.00 WIB. "Pelaku sudah menjalankan bisnisnya selama setahun dengan investasi sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 3 juta per bulan. Keuntungannya Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta per bulan," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono di Surabaya, Senin (8/9).

Didampingi sejumlah penyidik Unit IV/Cyber Crime, Subdit II/Perbankan, Ditreskrimum Polda Jatim, ia menjelaskan tersangka memiliki 2.400 judul video porno yang diperdagangkan melalui flash disc, hard disc, dan CD/ DVD. "Untuk penawaran, pelaku melakukan promosi lewat laman (website) khusus dengan mencantumkan nomor pin BB, email, dan handphone (SMS)

Bisnis Video Porno ‘Online’ Terbongkar untuk proses selanjutnya, lalu pembayaran menggunakan rekening BCA atas nama pelaku," katanya.

Tentang harga satu judul video porno yang ditawarkan, tersangka mematok paling murah sekitar Rp 120 ribu, termahal bisa mencapai Rp 1,8 juta. Misalnya hard disc dengan ukuran Tera untuk ribuan judul video porno.

"Karena itu, tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 27 (1) juncto Pasal 45 (1) UU Nomor 11/2008 tentang ITE, Pasal 40 (c) UU Nomor 8/1992 tentang Perfilman, Pasal 29 juncto Pasal 4 (1) UU Nomor 44/2008 tentang Pornografi, dan Pasal 282 KUHP," katanya.

Ia menambahkan ancaman hukumannya minimal enam bu-

Pelaku sudah menjalankan bisnisnya selama setahun dengan investasi sebesar Rp 500 ribu hingga Rp 3 juta per bulan. Keuntungannya Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta per bulan,�

Kompol Awi Setiyono

Kabid Humas Polda Jatim lan hingga maksimal enam tahun dengan denda hanya puluhan ribu hingga Rp 1 miliar.

Secara terpisah, tersangka

Angga BS yang mengaku pengangguran menjelaskan dirinya baru setahun menjalankan bisnis video porno secara daring itu. "Keuntungannya tidak pasti, bisa Rp500 ribu per bulan tapi bisa juga Rp3 juta per bulan," katanya.

Awalnya, dia mengoleksi video porno yang dibeli dari Tunjungan Centre yang sekarang sudah digerebek petugas Pemkot Surabaya, lalu dirinya merekam dan menggandakan untuk kepentingan bisnis.

"Adegan porno yang ada macam-macam, lalu saya gandakan sendiri, tapi paling laris itu adegan porno dari Eropa. Konsumen yang membeli umumnya dari kalangan dewasa," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

SURABAYA - Seorang calon haji dari Kabupaten Jombang, Masrukin Durjat Saim (58), wafat di Rumah Sakit Haji (RSH) Surabaya, Minggu (7/9) pukul 17.20 WIB, setelah yang bersangkutan dirujuk ke rumah sakit itu sejak Rabu (3/9).

"Ya, calon haji dari Kloter 6 itu meninggal dunia di RS Haji pada Minggu (7/9) pukul 17.20 WIB. Sakitnya semacam leukimia," kata Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya HM Maskur di Surabaya, Senin (8/9).

Ia menjelaskan Masrukin masuk Asrama Haji Embarkasi Surabaya bersama anggota Kloter 6/Jombang pada 3 September 2014, namun saat melalui proses penerimaan, petugas kesehatan PPIH Surabaya merujuk Masrukin ke RS Haji.

"Jadi, almarhum yang diagnosa terjangkit CML Ascites Hipoalbumin (leukimia) itu sempat menjalani perawatan selama lima hari dan akhirnya menghembuskan napas yang terakhir," katanya.

Untuk pendamping (istri almarhum), yakni Ny Iriani, memilih untuk menunda keberangkatannya ke Tanah Suci untuk melihat jenazah suaminya untuk terakhir kalinya dan mengantar pemakaman ke Kabupaten Jombang.

"Istrinya menemani jenazah almarhum hingga dimakamkan di Jombang, jadi istrinya dipastikan menunda keberangkatan," katanya.

Mengenai biaya perawatan di RS Haji, HM Sakur yang juga Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Jatim itu menjelaskan seluruh biaya akan ditanggung oleh pihak asuransi.

Bahkan, seluruh biaya penyelenggaraan haji dari calon haji yang meninggal dunia akan dikembalikan penuh sesuai Pasal 24 pada UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengembalian BPIH Jamaah Haji, serta santunan dari pihak asuransi. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III

11

Risma: Saya Tidak Kejar Jabatan SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengejar jabatan meski sebelumnya ada pernyataan dari Wakil Ketua DPD PDIP Jatim, Bambang D.H. bahwa peluang Rismaharini maju kembali Pilkada Surabaya 2015 lewat PDIP kecil.

"Saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang kepala daerah.

Menurut saya, jabatan yang saya emban sekarang adalah jalan dari Tuhan," kata Tri Rismaharini di Surabaya, Senin (8/9).

Risma menuturkan, selama dirinya menjadi pegawai di lingkungan pemerintah kota, ia tidak pernah mengenal yang namanya partai politik. Baru setelah dirinya keluar dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota

(Bappeko) Surabaya terus menjalani general check up kemudian lusanya mendaftar sebagai Calon wali kota dari PDIP. "Kalau Tuhan berkehendak pasti Tuhan akan mengaturnya. Dulu saya tidak kenal partai tapi keumudian ditawari PDIP," tegasnya.

Menurut Risma, pekerjaan rumah (PR) yang harus ia kejar sebagai kepala daerah cukup banyak. Makannya begitu ada ta-

Tri Rismaharini

Wali Kota Surabaya waran menteri dari Presiden terpilih Joko Widodo, ia langsung

menolaknya.

Sebab ketika awal-awal menjadi wali kota, sekitar delapan bulan dirinya sempat tidak bisa melayani masyarakat Surabaya dengan baik. Atas pertimbangan tersebut, saat ini dirinya sedang mengejar waktu yang sempat kosong itu.

"Saya itu kontraknya dengan warga Surabaya selama lima tahun. Kalau itu tak ambil berarti aku membohongi warga. Dengan alasan apapun saya tidak akan meninggalkan Surabaya," katanya.

Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) ini mengungkapkan, selama ini komunikasi antara dirinya dengan Ketua DPP PDIP Megawati

Soekarno Putri juga sangat baik.

"Bu mega itu sayang sama saya. Memang bu Mega sempat berpikir kalau saya mau jadi menteri. Tapi setelah saya jelaskan alasan saya, akhirnya beliau mengerti kenapa saya menolak," kata Risma.

Menurutnya, saat ini yang sedang ia proses adalah soal rencana kepindahan dirinya dari pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, ke kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Rencananya, dirinya kan menjadi dosen di ITS. "Saya tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tapi pindah menjadi dosen," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

PARLEMEN

Demokrat Tunjuk Ratih Wakil Ketua DPRD Surabaya SURABAYA - Dewan Pimpinan melaksanakan demi masa depan Pusat Partai Demokrat akhirnya partai di kota Surabaya. memutuskan menunjuk Ratih Meskipun disebut-sebut Retnowati sebagai Wakil Ketua sebagai teman baik Dadik RisDPRD Surabaya dan Junaedi se- daryanto (Ketua DPC Demokrat bagai Ketua Fraksi Demokrat pe- Surabaya yang dilengserkan), riode 2014-2019.

Junaedi menyampaikan jika di"SK DPP telah diserahkan ke rinya akan mendukung penuh Sekretariat DPRD dengan lam- pergantian Ketua DPC Demokrat piran surat pengantar dari DPC Surabaya yang kini dipegang Demokrat Surabaya," kata Junaedi oleh Hartoyo, Kabid OKK DPD di Surabaya, Senin (8/9).

Demokrat Jatim.

Saat ditanya "Seperti yang adanya pergesersudah saya kataan posisi yang sekan, bahwa semula Wakil Ketua bagai kader saya DPRD Surabaya Namanya politik kan di- akan mengikuti sementara diyang mennamis, pergeseran posisi apa berikan padanya, jadi keputusan dan sebagainya adalah DPP, termasuk Junaedi mengaku legowo den- hal yang biasa dan wajar. soal penggantian DPP pasti mempunyai gan keputusan Ketua DPC Surayang berikan DPP pertimbangan dan kajian baya," katanya. sebagai imple- yang mendalam sebelum Ditanya soal mentasi kepatupembentukan mengeluarkan SK,� hannya terhadap alat kelengkapan organisasi partai. dewan di DPRD Junaedi "Namanya Surabaya, JunaeKetua Fraksi Demokrat politik kan dinadi berharap agar mis, pergeseran pembagian posisi posisi dan sebagainya adalah hal untuk masing-masing fraksi beryang biasa dan wajar. DPP pasti landaskan azas proporsional. mempunyai pertimbangan dan "Saya berharap proporsional kajian yang mendalam sebelum saja, dan semua itu kan menungmengeluarkan SK," katanya. gu hasil musyawarah, namun deSebagai kader partai, lanjut mikian kami juga berharap peran Junaedi, dirinya akan menerima wakil ketua asal Demokrat bisa segala keputusan DPP yang me- memperjuangkan hal itu," katarupakan induk partai dengan rasa nya. legowo, mengamankan sekaligus = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

ant/siswowidodo

SUMUR SEMBURKAN API. Warga melihat semburan api dari sumur di persawahan, Dusun Sidorejo, Sidolaju, Widodaren, Ngawi, Jatim, Senin (8/9). Api dan semburan gas tersebut muncul setelah sejumlah pekerja melakukan pengeboran sumur untuk irigasi sedalam sekitar 100 meter di areal persawahan.

PILKADA DIPILIH DPRD

KPU Jatim Bisa Menerima SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menyatakan tidak mempermasalahkan adanya wacana pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD setempat.

"Bagi KPU Surabaya tidak masalah mau dipilih oleh DPRD atau rakyat langsung karena tidak bertentangan dengan UUD," kata Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin, di Surabaya, Senin (8/9).

Menurut dia, pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar 45 pasal 18 ayat 4 yang menyebutkan Gubernur, Bupati dan wali kota dipilih secara demokratis.

Pasal ini, lanjut dia, mengartikan bahwa kepala daerah bisa

dipilih langsung atau Perwakilan di DPRD Surabaya sehingga wacana itu besar kemungkinan terealisasi.

"Mengenai keabsahan kepala daerah dipilih dewan, hukumnya tetap sah dan mempunyai legitimasi sama dengan pemilu langsung," ujarnya.

Namun masalahnya, kata dia, rakyat tidak bisa menikmati perputaran ekonomi dalam pergerakkan Pilkada. Jika pilkada dipilih langsung oleh rakyat maka warga Surabaya bisa terlibat langsung baik secara akademisi maupun partisipan.

Perputran ekonomi yang dimaksud, kata dia, misalanya jika dipilih langsung oleh rakyat kan biasanya pasangan calon pasangan baliho atau promosi serta

butuh konsultan politik serta tim survei.

"Namum jika di pilih oleh DPRD tentunya para calon tidak membutuhkannya," katanya.

Saat disinggung mengenai kertelibatan KPUD Surabaya jika pemilihan di kembalikan lagi ke DPRD. Robiyan menyatakan dirinya belum mengetahui pasti aturannya serta mekanisme RUU yang sekarang sedang digodok di DPR RI. "Jika berdasarkan pengalaman pilkada sebelum dipilih rakyat langsung KPU tidak mengurusi penyelenggaraan pilkada, karena proses seleksi, penjaringan hingga kampanye, semuanya diurusi oleh tim adhoc DPRD Surabaya," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 No. 0437 | TAHUN III

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III

MADURA

12

BPBD

Tanggap Bencana Bakal Masuk Pendidikan

DITUNTUT UJI LAB. Hasil produksi pertanian masyarakat dituntut memiliki sertifikat untuk menghadapi persaingan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai pada 2015 mendatang.

Persaingan MEA 2015

Produksi Pertanian Dituntut Bersertifikat PROBOLINGGO - Untuk menghadapi persaingan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai pada 2015 mendatang. Hasil produksi pertanian masyarakat dituntut untuk memiliki sertifikat uji laboratorium.

Karena pada MEA atau pasar bebas ASEAN yang akan dimulai tahun depan, semua jenis perdagangan dengan bebas akan masuk ke Indonesia, termasuk jenis pertanian. ”Kalau hasil pertanian masyarakat tidak memiliki hasil uji laboratorium tentang standar kimia yang dikandung dalam hasil pertanian, ini akan menjadi kendala dalam pemasarannya,” terang Handaka Murwanta, Kepala Dinas Teknik Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo, kepada wartawan, Senin (8/9).

Menurutnya, pentingnya sertifikat lab itu sangat dirasakan petani, ketika MEA akan dimulai pada tahun depan. Karena untuk

masuk ke pasar ASEAN, kualitas barang harus benar-benar teruji kualitasnya termasuk batas penggunaan bahan kimia.“Kalau kandungan kimianya terlalu tinggi maka sulit bahan pertanian di negara ini sulit diterima oleh masyarakat luar negeri,” jelas Handaka Murwanta.

Handaka Murwanta mengaku, memang saat ini petani tidak banyak mengurus tentang adanya uji lab hasil pertaniannya. Karena hasil pertanian mudah dibeli oleh para pedagang tanpa melihat hasil sertifikat yang sudah legal dilakukan pengecekan.

“Lambat laun masyarakat akan beranjak untuk mengurusinya. Dipastikan pedagang akan banyak uji lab. Sebab untuk

masuk kepasar modern, hal itu sangat dipentingkan,” katanya.

Kalau hal itu tidak dilakukan, lanjut dia, maka hasil pertanian masyarakat hanya mampu mengisi pasar tradisonal yang ada di dalam negeri. “Itupun juga akan tersaingi dengan produk dari luar negeri,” ungkap Handaka Murwanta.

Sementara itu, dalam pasar bebas tahun depan, Handaka Murwanta, menilai semua jenis barang termasuk pertanian akan bersaing ketat dengan hasil pertanian dari negara ASEAN, seperti Thailads Vietnam dan Malaysia dan negara lainnya.

“Dalam pasar bebas ini banyak pelaku usaha dari luar akan banyak melirik Indonesia terutama hasil pertanian. Indonesia merupakan negara agraris yang tergolong besar. Namun hasil pertanian dan kandungannya akan menjadi pertimbangan,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Kabupaten Probolinggo tergolong daerah yang dinilai rawan akan bencana. Sehingga pemkab akan segera memberikan pembekalan tentang tanggap bencana.

Hal itu dikatakan oleh Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, Dwi Joko Nurjayadi.

Menurutnya, pemahaman tentang kebencanaan memang perlu untuk terus dilakukan termasuk kepada anak didik yang ada di dunia pendidikan.“Sebab bencana tidak bisa diketahui akan terjadinya, namun kita perlu untuk mewaspadainya,” katanya, Senin,(7/9).

Upaya yang akan dilakukan oleh BPBD dalam pendidikan, pihaknya akan inten melakukan pemahaman kepada para siswa dengan melakukan upaya pendekatan secara persuasif baik melalui pelatihan atau upaya yang lainnya.

“Dengan pemahaman itu, upaya penekanan dalam mengatasi bencana yang timbul bisa dilakukan secara cepat ditengah masyarakat,” kata Dwi Joko Nurjayadi.

Menanggapi upaya BPBD Kabupaten Probolinggo, dalam upaya melakukan pemahaman kepada anak didik di sekolahsekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo mengatakan,

memang tanggap bencana perlu untuk diberikan kepada semua elemen masyarakat termasuk bagi siswa.

“Karena daerah Kabupaten Probolinggo tergolong daerah yang mudah terjadinya bencana baik longsor, banjir maupun bencana alam lainnya,” jelasnya.

Upaya yang akan dilakukan oleh BPBD dalam pendidikan, pihaknya akan intens melakukan pemahaman kepada para siswa dengan melakukan upaya pendekatan secara persuasif baik melalui pelatihan atau upaya yang lainnya.

Dia juga mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak BPBD tentang mekanisme yang akan diambil dalam upaya itu. Dengan langkah itu, setidaknya pemahaman tentang kebencanaan bagi siswa akan tertanam.“Mereka akan lebih antispasi dan tanggap ketika sewaktu-waktu bencana itu muncul di daerahnya masingmasing,” tuturnya. =Mahfud Hidayatullah

DIPERLUKAN. Pendidikan tanggap bencana kepada siswa didik untuk mengantisipasi bencana yang akan timbul.

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437| TAHUN III

13

RENCANA STRATEGI

Renstra Segera Dirampungkan PROBOLINGGO – Rencana Strategi (Renstra) dalam pembahasan penyusunan rencana program (Rengram) dan kegiatan APBD 2015 diharapkan segera rampung.

Hal itu terungkap saat Bapeda Kota Probolinggo mengggelar pembahasan itu bersama dengan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Kita berharap renstra itu segera rampung,” ujar Kepala Bapeda Kota Probolinggo, Imanto melalui Sekretaris Bapeda, Gogol Sudjarwo kepada wartawan, kemarin.

Dia menjelaskan pembahasan rengram dan kegiatan 2015 itu dilakukan sebagai upaya persiapan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Startegis (Renstra) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

DISOROT. Dewan mendesak segera dilakukan pengerukan terkait kondisi sungai yang rata dengan tanah di kelurahan Sumber Wetan.

Dewan Soroti Sumber Wetan Sungai yang Rata dengan Tanah Perlu Dikeruk PROBOLINGGO – Kondisi sungai yang rata dengan tanah di kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kedupok, menuai sorotan dari sejumlah anggota DPRD Kota Probolinggo.

Dewan mendesak agar sungai tersebut segera dilakukan pengerukan.

“Itu tugas Dinas PU sebagai leading sektornya,” tandas salah seorang anggota DPRD Kota Probolinggo, Hamid Rusdi saat dimintai komentarnya, Senin (8/9).

Dia menjelaskan, kondisi sungai di Kelurahan Sumber Wetan itu memang kondisinya rata dengan tanah. Mulai dari lapangan hingga ke selatan.

Bahkan, kondisinya sekarang sangat memprihatinkan. “Tak

hanya rata dengan tanah, tapi menjadi lahan yang kini ditanami pepohonan oleh warga setempat,” terang dia.

Secara terpisah, Lurah Sumber Wetan, Lutfi saat dikonfirmasi menjelaskan, jika pihaknya dalam waktu dekat ini akan mengajak warga untuk melakukan gotong royong untuk melakukan pembersihan. “Nanti kita akan mengajak warga untuk melakukan pember-

sihan,” katanya melalui sambungan selulernya.

Diberitakan sebelumnya, kondisi sungai yang terdapat di kelurahan Sumber Wetan itu belakangan sangat memprihatinkan. Bahkan, aliran sungai tersebut kini terlihat kering kerontang.

Banyak tanaman pepohonan dan rata dengan tanah.

Melihat kondisi itu, sebagian warga mengkhawatirkan jika musim penghujan. Ancaman banjir yang datang setiap saat akan menghantui. Namun, warga setempat tidak bisa berbuat banyak, karena sebagian aliran sungai yang kini menjadi tanah lapang itu ditanami pepohonan. Seperti pohon pisang dan sengon.

“Sebenarnya warga setempat khawatir dengan kondisi sungai itu. Karena rawan banjir jika musim penghujan,” terang seorang warga, Misbahul Munir.

Untuk mengantisipasi rawannya banjir, dia berharap agar pihak Kelurahan bersikap tegas.

Dengan melarang warga agar tidak menanam pohon di saluran sungai tersebut. “Kalau itu dibiarkan sangat rawan dengan terjadinya banjir,” ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Kota Probolinggo, Nurhamdani saat dikonfirmasi sedang tidak berada di kantor. Menurut salah seorang stafnya, dia sedang keluar dinas. =Muhammad Sugianto

Harapan agar renstra itu segera selesai, karena merupakan dasar untuk menyusun renja. “Renja itu nantinya akan dicek lagi,” katanya.

Dia menjelaskan, pembahasan rengram dan kegiatan 2015 itu dilakukan sebagai upaya persiapan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Startegis (Renstra) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Itu semua akan dihubungkan dengan terjadinya perubahan anggaran yang diusulkan.

Seperti program studi banding. Program tersebut jangan terlalu banyak disesuaikan dengan RPJM. Namun nomenklaturnya diusahakan di program kegiatan.

Dia menambahkan, di tri wulan sekali nanti ada laporan sebagai bahan evaluasi dan monitoring pada setiap kegiatan yang ada di Satker.

Bahan laporan itu seperti fisik maupun keuangan. Hal itu dilakukan agar terjaga kinerja yang akuntabel. “Jadi dampak dari kegiatan itu ketahuan bagi masyarakat Kota Probolinggo,” ungkapnya. =Muhammad Sugianto

14

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III

SEGERA DIBUKA. Salah satu sudut pemandangan bukit 29 di Desa Ledok Ombo Kecamatan sumber Kabupaten Probolinggo dalam waktu dekat akan dibuka menjadi tempat wisata.

Akan Ada Wisata Baru Alam Bukit 29 Dinilai Mendatangkan Wisatawan PROBOLINGGO - Selain wisata Pantai Bentar dan Gunung Bromo, nampaknya Kabupaten Probolinggo dalam tahun ini akan membuka tempat wisata baru.

Wisata yang baru akan dibuka tahun ini dikenal dengan sebutan wisata Alam Bukit 29 (B29). Rencana pembangunan tempat wisata B29 tersebut, dinilai bisa mendatangkan wisatawan.

Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto mengatakan pihaknya akan membuka wisata itu, dan telah dianggarkan dalam Perubahan Angga-

ran Keuangan (PAK) APBD tahun 2014.“Kami sudah mengajukan dalam PAK, untuk wisata B-29” terangnya kepada wartawan, Senin (8/9).

Menurutnya, keunggulan yang

bisa memikat para wisatawan karena B29 alamnya sangat eksotik.

Secara otomatis wisatawan akan terpikat untuk mengunjunginya.

Selain bisa melihat pemandangan gunung Bromo, Semeru dan pembandangan alam lainnya. Dilokasi itu seakan berada diatas awan.

“Ini sangat tepat, B 29 yang berada di desa Ledok Ombo Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo, benar-benar dikelola bisa menaikkan PAD,” tegas Anung Widiarto.

Anung Widiarto menambahkan, dalam PAK ini pemkab

akan melakukan pembangunan di lokasi wisata B29 untuk membangunakan fasilitas berupa gardu pandang bagi para pengunjung. Karena tempat wisata ini merupakan wisata pemandangan alam.“Pengujung bisa menikmati danm bertahan lama di lokasi wisata itu,” ungkapnya.

Pihaknya mengaku, pengelolaan B29 itu setelah memperoleh persetujuan dari provinsi tentang daerah B 29 yang masuk wilayah Kabupaten Probolinggo.

“Karena dearth B 29 berbatasan dengan wilayah Kabu-

paten Lumajang. Namun dalam Permendagri nomor 45 tahun 2012 tentang batas wilayah adimintarsi, B29 diputuskan milik Kabupaten Probolinggo,” jelas Anung Widiarto.

Anung Widiarto belum bisa memastikan, apakah wilayah B 29 ini masuk kepada daerah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) atau tidak.

“Kami belum mengetahui tentang kepastian itu. Namun dalam waktu dekat B 29 akan segara dibuka,” paparnya. =Mahfud Hidayatullah

lahraga

KORAN MADURA

KORAN MADURA

SELASA 9 SEPTEMBER | No. 0437 |2014 TAHUN III SELASA2014 9 SEPTEMBER

No. 0437 | TAHUN III

15 15

Franck Ribery Terancam Sanksi Apabila Menolak Membela Timnas Prancis

TENIS

Serena Berjaya di AS Terbuka NEW YORK - Petenis perempuan nomor satu dunia Serena William sukses menjuarai turnamen tenis Grand Slam Amerika Serikat Terbuka 2014, setelah mengalahkan petenis putri terbaik Denmark, Caroline Woazniacki pada final yang berlangsung di Flushing Meadows, New York, Amerika Serikat, Minggu (7/9) waktu setempat atau Senin (8/9) pagi WIB. Serena menang mudah 6-3, 6-3 atas Wozniacki.

Dengan kemenangan ini, Serena menjadi perempuan ketiga yang mengoleksi 18 gelar juara Grand Slam setelah Chris Evert dan Martina Narvatilova. Selain itu, Serena juga menjadi perempuan pertama yang mengoleksi tiga gelar juara Grand Slam Amerika Serikat Terbuka secara beruntun setelah Evert yang memenanginya empat kali secara berturut-turut pada periode 1975-1978.

Bagi Williams sendiri, gelar ini sangat spesial. Pasalnya, ini adalah gelar pertamanya dari empat kali Grand Slam selama tahun ini.

Sebelumnya dia gagal di Grand Slam Australia Terbuka, Grand Slam Prancis Terbuka, dan Grand Slam Wimbledon. Karena itu, dia sangat emosi ketika sukses mengangkat trofi Grand Slam Amerika Serikat Terbuka ini.

“Perasaan saya luar biasa. Ini hasil yang hebat. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pada saat yang sama saya ingin menyampaikan selamat kepada Caroline.

Dia tahu saya sudah berjuang untuk mendapatkan penghargaan ini dan kami berkirim pesan hampir setiap hari,” kata Williams.

Dia melanjutkan, “Saya tahu Anda (Wozniacki) akan segera menjuarai Grand Slam, mungkin nanti di Australia Terbuka. Saya akan segera kembali ke rumah dan memulihkan kebugaran tu-

buh saya sehingga bisa bertarung lagi melawan Anda.”

Sementara Wozniacki menilai, Serena Williams sangat layak menjadi kampiun pada partai final ini. “Anda sangat layak menjadi juara hari ini. Anda adalah seorang juara yang sulit dipercaya, sebuah inspirasi bagi saya di dalam dan di luar lapangan. Kamu juga seorang teman yang baik dan habis ini kita akan minum bareng,” komentar Wozniacki tentang Serena Williams.

Serena memperlihatkan penampilan terbaiknya pada laga ini. Dia lima kali mematahkan servis Wozniacki pada laga tersebut dan mencatatkan nilai yang nyaris sulit dipercaya 29-4 pada game penentuan. Sebenarnya, Wozniacki tidak tampil terlalu buruk di laga ini, tetapi penampimpilan luar biasa Serena membuat Wozniacki tidak banyak berkutik.

Selain mendapat trofi, Serena juga berhak atas hadiah uang senilai 4 juta dolar Amerika Serikat.

Ini adalah hadiah terbesar sepanjang sejarah tenis.

Serena Williams juga membuat catatan lain dengan keberhasilannya ini. Dia menjadi perempuan Amerika Serikat tertua yang merebut gelar juara Amerika Serikat Terbuka ini pada umur 33 setelah merayakan ulang tahun ke-33 beberapa minggu lalu. Terakhir, Martina Narvatilova merebut Grand Slam juga pada umur 33 tahun pada 1990.

Seusai turnamen ini, sedianya Wozniacki mengambil bagian pada New York City Marathon. Tetapi karena terlalu lelah mengikuti turnamen tenis ini, dia akhirnya mengundurkan diri.

Padahal, rencananya, Wozniacki mengikuti lombar lari jarak jauh ini untuk karya amal. =SKY SPORTS/CAROL AJI

PARIS - Presiden Federasi Sepakbola Eropa atau UEFA Michel Platini mengingatkan kompatriotnya Franck Ribery supaya memenuhi panggilan Tim Nasional Prancis bila tidak ingin dijatuhi sanksi larangan bermain oleh Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA. Menurut aturan FIFA, jika Ribery menolak panggilan Didier Deschamps untuk membela tim Ayam Jantan pada kualifikasi Piala Eropa 2016, dia bisa dikenai sanksi larangan bermain pada tiga pertandingan di level klub.

Kalau sampai ini terjadi, bukan hanya Ribery yang rugi tetapi juga klubnya Bayern Muenchen.

Pernyataan Platini itu disampaikannya kepada majalah Jerman, Bild am Sonntag. “Ribery tidak bisa mengambil keputusan sepihak apakah dia mau bermain untuk Prancis atau tidak.

Bila pelatih Didier Deschamps memanggilnya, maka dia harus membela Timnas Prancis. Bila tidak, dia akan dikenai sanksi larangan bermain,” kata Platini.

Ribery yang tidak dimainkan oleh Didier Deschamps pada Piala Dunia 2014 lalu di Brasil akibat cedera sudah mengumumkan pengunduran dirinya dari sepakbola internasional bulan lalu. Hanya saja, Platini yang juga mantan bintang Timnas Prancis mengaku tidak memahami keputusan Ribery tersebut.

“Dia adalah seorang warga negara Prancis, Piala Eropa 2016 digelar di Prancis, bukan di Polandia. Seharusnya dia dengan antusias tinggi bermain di untuk negaranya di depan publik sendiri,” imbuh Platini.

Sementara itu, pelatih Timnas Inggris Roy Hodgson tidak peduli dengan popularitas dirinya yang makin jeblok di negeri sendiri setelah gagal total di Piala Dunia 2014. Timnya juga tampil kurang menggigit pada laga persahabatan melawan Norwegia pertengahan pekan lalu.

Dia hanya ingin mengejar kemenangan pada laga perdana kualifikasi Piala Eropa melawan Swiss, Selasa (9/9) dini hari WIB tadi. Kemenangan pada laga di St Jacob Park ini akan membangkitkan kepercayaan diri tim dan

publik Inggris terhadap “The Three Lions”. “Saya tidak pernah peduli dengan popularitas.

Bagi saya, popularitas tidak banyak berarti. Saya tidak tertarik menjadi populer bersama para pemain. Saya hanya ingin dihormati oleh mereka dengan pekerjaan yang sedapat mungkin saya lakukan secara profesional.

Hanya itu yang membatasi saya,” kata Hodgson.

Dia menambahkan, “Saya hanya butuh mereka supaya tetap

perc a y a bahwa kami bisa berkembang maju dan mencapai sesuatu.

Saya mendapat getaran dan perasaan yang baik dari para pemain.

Kami mungkin sedikit tidak populer setelah Piala Dunia, tetapi saya tidak terkejut. Saya akan tetap hidup dengan gagasan-gagasan dan pemikiranpemikiran eksternal dan selau menerima mereka. Dukungan yang nyata dan popularitas itu hanya untuk para pemain yang bekerja sama dengan saya.”

Lebih lanjut Hodgson menegaskan bahwa tidak ada yang buruk dari pekerjaannya sebagai pelatih Timnas Inggris.

Sebaliknya, dia sangat menincintai pekerjaan ini karena sudah menjadi kerinduan semua

pelatih agar bisa melatih negaranya. Sehubungan dengan itu, dia mengharapkan hasil positif saat melawan tuan rumah Swiss dini hari nanti.

Hasil ini akan semakin meningkatkan kepercayaan diri tim Inggris, meskipun tim Tiga Singa tidak akan diperkuat striker Liverpool Daniel Sturridge karena cedera. “Saya menginginkan hasil positif, tetapi kami tetap harus mengangkat kepala. Kami harus punya alasan untuk tetap ceria. Kekecewaan akibat kegagalan di Piala Dunia lalu harus bisa dilupakan,” tutupnya. =SKY SPORTS/CAROL AJI

16

KORAN MADURA

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III

BACA JUGA

Djokovic dan Federer Gagal Bertemu di Final AS Terbuka Olahraga | 15

lahraga KORAN MADURA

Jerman Masih Terlalu Tangguh DORTMUND - Dua bulan setelah menjuarai Piala Dunia 2014, Jerman membuka babak kualifikasi Piala Eropa 2016 dengan hasil positif. Menjamu Skotlandia di Signal Iduna Park, Minggu (7/8) waktu setempat atau Senin (8/9) dini hari WIB, “Der Panzer” mengemas kemenangan 2-1.

homas Muller sempat membawa Jerman unggul, sebelum disamakan oleh Ikechi Anya.

Akan tetapi, striker Bayern Muenchen itu tampil sebagai penentu kemenangan melalui gol keduanya pada laga yang disaksikan sekitar 60.000 penonton itu.

“Saya puas dengan torehan tiga poin.

Penting bagi kami untuk memulainya dengan kemenangan,” ujar pelatih Jerman Joachim Loew yang kini tidak terkalahkan dalam 33 laga di Piala Eropa atau kualifikasi Piala Dunia.

Jerman mampu tampil dominan sejak awal laga dan menguasai bola hingga 71:29 persen. Mereka memperoleh begitu banyak peluang yang tercermin dari 23

tembakan dengan 14 diantaranya mengarah ke gawang. Sedangkan, Skotlandia lebih banyak bermain bertahan dan hanya melepaskan11 tendangan dengan enam diantaranya tepat sasaran.

Dominasi Jerman berbuah konkret ketika mereka langsung memimpin pada menit ke-18. Gelandang asal Hoffenheim, Rudy, melepaskan umpan silang ke dalam kotak penalti yang disambut Muller yang berhasil lolos dari hadangan dua bek lawan untuk menanduk bola mengawah ke pojok kanan bawah gawang Skotlandia kawalan David Marshall.

Tertinggal satu gol, Skotlandia mencoba bermain lebih agresif bergitu babak kedua dimulai. Steven Naismith menjadi ancaman nyata bagi lini belakang Jerman setelah aksinya saat laga baru berjalan hampir membuahkan gol penyama kedudukan jika saja tembakannya tidak membentur mistar gawang.

Hal itu ternyata penanda datangnya gol bagi Skotlandia pada menit ke-66.

Berawal dari umpan terobosan yang diberikan Steven Fletcher kepada Anya, sang stiker pun melakukan akselerasi hingga ke dalam kotak penalti. Pemain kelahiran Inggris itu berhasil melewati kiper Manuel Neuer dalam duel satu lawan satu untuk kemudian melepaskan sepakan ke sudut gawang.

Jerman seakan tersentak dengan gol

penyeimbang keduduka itu dan kembali meningkatkan tensi permainan. Alhasil, hanya selang empat menit, tuan rumah mengambil alih keunggulan untuk kali kedua melalui gol kedua Muller. Bermula dari kemelut di depan gawang, Muller yang menerima bola langsung menghajarnya ke pojok atas gawang yang gagal dihentikan Marshall.

“Mereka bermain sangat rapi. Kami melewati satu atau dua kesempatan untuk membuat hasil ini lebih meyakinkan. Lalu, kami hampir memperbesar keunggulan di akhir laga,” ucap Muller mengenai lawan yang bermain dengan sepuluh orang pada menit akhir pertadingan. =ESPN/CAROL AJI

THOMAS MULLER

16

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 No. 0437 | TAHUN III

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 No. 0437 | TAHUN III

94.944 WARGA BUTA AKSARA

KORAN MADURA

Pembakaran Pasar PELAKU DIDUGA MANTAN KADES

SUMENEP | B

A

Annisa SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No.Rahman 0437 | TAHUN III

PENYANYI JANGAN DIPANDANG REMEH

SAMPANG | J

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Hanura Belok Arah di Menit Akhir

Bappilu: Koalisi Hanura dengan PKB Ilegal

KURSI

KURSI

KURSI

11 8 7 7 7 6 4

KURSI KURSI

Fraksi Amanat Nasional

KURSI

Fraksi Demokrat

KURSI

Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan

Fraksi Golongan Karya

perolehan kursi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 PARTAI NASDEM

PKB

PKS

PDIP

PARTAI GOLKAR

PARTAI GERINDRA

PARTAI DEMOKRAT

0 PAN

wan, usai rapat paripurna penetapan fraksi, kemarin.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Sumenep periode 20092014 itu, molornya sidang tersebut akibat proses pemberkasan satu partai baru diterima oleh ketua sementara DPRD. ”Memang PKB yang paling akhir menyetorkan pemberkasan, disamping itu PKB masih ada tambahan satu partai, yakni Partai Hanura,” terangnya.

Kata politisi PKB itu, bergabungnya Partai Hanura ke PKB sudah melalui kesepakatan bersama. ”Kami sudah menanyakan persoalan tersebut ke petinggi Partai Gerindra. Mereka memasrahkan persoalan tersebut ke masingmasing petinggai partai. Karena menyangkut persoalan di internal partai masing-masing,” ujarnya.

Ketua Partai Hanura Hery Effendi saat dikonfirmasi enggan memberikan komentar soal peru-

Fraksi Gerindra Sejahtera/ Indonesia Sejahtera

PPP

Syafrawi

Wakil Ketua Bappilu Partai Hanura

Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang

PARTAI HANURA

Koalisi Hanura dengan PKB saat ini ilegal, karena sudah keluar dari AD/ART partai,”

Fraksi Kebangkitan Bangsa, Nasdem, dan Partai Hanura

PBB

nggota DPRD Sumenep dari Partai Gerindra, Nurus Salam, mengatakan, sesuai kesepakatan di antara pimpinan tiga partai politik itu, komposisi struktural di Fraksi Nusantara DPRD Sumenep diformat layaknya sebuah koalisi sebagai bentuk nyata kebersamaan.

“Posisi ketua fraksi dijabat oleh kader Partai Gerindra, wakil ketua fraksi dari Partai Hanura, dan sekretaris fraksi dari PKS,” ucapnya sebagaimana dikutip Antara (Koran Madura, 8 September 2014).

Namun, dalam rapat paripurna penetapan fraksi DPRD Sumenep periode 2014-2019 di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD, Senin (8/9) Hanura berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hanura memperoleh dua kursi di DPRD. Pantauan Koran Madura, kemarin, akibat adanya proses perubahan tersebut, sidang paripurna molor selama kurang lebih dua setengah jam. Sidang penetapan fraksi yang semula dijadwalkan akan digelar pukul 09.00 baru bisa digelar pukul 11.30. ”Alhamdullilah, walaupun agenda rapat sempat molor, namun bisa digelar hari ini, dan jumlah fraksinya tetap seperti dahulu, yakni tujuh fraksi,” kata ketua sementara DPRD Sumenep Abrori Mannan kepada warta-

bahan koalisi partainya. ”Persoalan itu, silakan ke Ramzi (anggota DPRD Sumenep dari Patai Hanura) saja,” katanya saat dihubungi melalui telepon seluler, kemarin.

Moh. Ramzi juga enggan memberikan penjelasan terkait perpindahan koalisi di menit akhir penetapan fraksi. Menurutnya, yang lebih pantas untuk memberikan penjelasan adalah ketua partai. ”Kami haya menjalankan tugas di sini. Silakan ke Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu) Partai Hanura saja,” timpalnya.

Sedangkan Wakil Ketua Bappilu Partai Hanura Syafrawi mengaku terkejut saat dikonfirmasi.

Sebab, menurutnya, sampai saat ini di internal DPC maupun PAC Partai Hanura tidak pernah ada rapat terkait persoalan tersebut.

“Koalisi Hanura dengan PKB saat ini ini ilegal, karena sudah keluar dari AD/ART partai,” katanya.

Seharusnya, lanjut Syafrawi, sebelum ada perubahan, ketua partai melakukan rapat di internal Partai Hanura. ”Nah, ini tidak, moro-moro di hari penetapan fraksi, partai kami dikatakan bergabung dengan PKB. Itu kan aneh namanya, makanya kami sebagi pengurus partai, sampai kapan pun tidak kan pernah menerima ketetapan itu,” tukasnya.

Sesuai mekanisme, pembentukan fraksi minimal memiliki empat kursi di DPRD. Sedangkan di DPRD Sumenep, terdapat tujuh parpol yang memperoleh kursi lebih dari empat kursi, yakni Partai Demokrat (7 kursi), Partai Amanat Nasional (7), Partai Kebangkitan Bangsa (7), Partai Persatuan Pembangunan (7), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (6), Partai Gerakan Indonesia Raya (5), dan Partai Golongan Karya (4). =JUNAEDI/MK

PKPI

SUMENEP – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) gagal berkoalisi dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di parlemen. Pada Jumat (5/9), tiga partai tersebut sudah menyerahkan pembentuan Fraksi Nurani, Sejahtera, dan Indonesia Raya (Nusantara).

Tujuh Fraksi di DPRD SUMENEP

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 No. 0437 | TAHUN III

KEPEGAWAIAN

PNS Tetap Jadi Pilihan Utama

Warga sedang mengikuti program Keaksaraan Fungsional (KF). Di Kabupaten Sumenep, warga buta aksara berjumlah 94.944 orang dan ditarget sudah tuntas pada tahun depan.

PENDIDIKAN

94.944 Warga Buta Aksara SUMENEP – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep membuat program keaksaraan fungsional (KF) untuk memberantas buta aksara di Sumenep.

Namun, 94.944 warga masih tercatat buta aksara.

Pada tahun 2010 jumlah buta aksara di Sumenep mencapai 134.540 orang, tahun 2011 sebanyak 129.214 orang, tahun 2012 sebanyak 111.124, tahun 2013 sebanyak 11.330 orang, dan pada tahun 2014 sebanyak 94.944 orang.

Sedangkan anggaran untuk membebaskan buta aksara tiap tahunnya terbilang cukup besar. Anggaran KF pada tahun 2011 sebesar 2,7 miliar, pada tahun 2012 sebesar Rp 6,4 miliar, dan pada tahun 2013 Rp 5 miliar lebih.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) M. Kamalil Ersyad sangat menyayangkan masih tingginya

buta aksara. Sebab, dilihat dari segi anggaran yang dikeluarkan oleh Disdik setiap tahunnya, tidak sesuai dengan hasil yang dicapai.

Program KF untuk memberantas buta aksara terkesan tarik ulur antara pemberantasan buta aksara dengan pengelolaan proyek. ”Itu kan berhubungan langsung dengan pengelolaan proyek, sedangkan pengelolaannya banyak yang kurang maksimal. Makanya setiap tahunnya jumlah buta aksara tetap tinggi,” katanya.

Menurut Ersyad, karena penerapan progran tersebut kurang maksimal, maka hasilnya pun tidak maksimal

Anggaran Keaksaraan Fungsional

Angka Buta Aksara

Tahun 2011 sebesar Rp 2,7 M Tahun 2010 jumlah 134.540 orang Tahun 2012 sebesar Rp 6,4 M Tahun 2011 Jumlah 129.214 orang Tahun 2013 Rp 5 M Tahun 2012 jumlah 111.124 orang Tahun 2013 jumlah 11.330 orang Tahun 2014 jumlah 94.944 orang

juga. ”Kalau sudah prosesnya amburadul, yang jelas hasilnya juga tidak akan baik. Makanya, tingkat buta aksara itu tetap tinggi,” tukasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta Disdik ke depannya lebih intens dan proaktif dalam mengawal dan mengawasi perjalanan semua program, utamanya program yang berkaitan dengan pembebasan buta aksara. ”Itu harus, sehingga ke depannya tingkat buta aksara bisa semakin berkurang,” harapnya.

Secara terpisah, Kepala Disdik Sumenep A. Shadik saat dikonfirmasi membenarkan bahwa sampai saat ini angka buta aksara di Sumenep masih tergolong tinggi. ”Memang benar, tingkat buta aksara di Sumenep ini masih lumayan tinggi,” katanya, Senin (8/9).

Tingginya buta aksara

di Sumenep, lanjut Sadik, disebabkan program yang diberikan oleh Disdik tidak terserap dengan baik. Salah satu program untuk memberantas buta aksara adalah keaksaran fungsional. ”Bagaimana bisa mencerna, wong peserta didiknya sudah tua, ya sangat sulit lah,” keluhnya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku terus melakukan upaya untuk memberantas buta aksara di Kota Sumekar. ”Ke depannya, kami terus akan meluncurkan berbagai program, sehingga setiap tahunnya buta aksara di Sumenep semakin berkurang,” terangnya.

Pihaknya optimis pada tahun 2015, buta aksara di Sumenep sudah tuntas. ”Memang itu cita-cita kami, doakan saja agar itu bisa tercapai,” ungkapnya. =JUNAEDI/MK

SUMENEP – Jumlah pendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Sumenep sudah mencapai 3.000 lebih. Sementara formasi yang diterima oleh BKPP Sumenep hanya 43 orang.

Dengan rincian, guru 13 orang, tenaga kesehatan 10, dan umum 20. ”Memang, untuk Sumenep yang berminat menjadi abdi negara memang tinggi, makanya walaupun pendaftaran melalui online, tetap banyak peminatnya,” kata Sekretaris BKPP Sumenep Slamet Budiharjo, Senin (8/9).

Untuk formasi guru dan kesehatan, peserta yang lulus rencananya akan ditempatkan di daerah kepulauan Sumenep.

Sementara pendaftaran CPNS akan ditutup pada Senin (15/9) mendatang.

Slamet Budiharjo menjelaskan, walaupun pendaftarnya cukup tinggi, namun yang menyetorkan berkas lamaran ke BKPP tidak mencapai 500 orang. ”Sampai saat ini masih 288 orang yang menyetorkan, padahal yang sudah mendaftar lebih dari tiga ribuan,” terangnya.

Padahal, lanjut Harjo, walaupun pendaftrannya itu melalui online, namun pelamar masih diwajibkan menyetorkan berkas lamaran secara manual.

Sebab, jika tidak menyetor sampai batas waktu yang ditentukan, maka pelamar akan didiskualifikasi. ”Nah, baru setelah selesai semua, kami akan melakukan verifikasi ulang, jika berkasnya sesuai dengan data yang terdaftar di online itu, jika tidak sesuai maka berkas tersebut kan dikembalikan untuk diperbaiki,” terangnya.

Menurutnya, jika data yang disetokan benar, maka setiap peserta akan mendapatakan nomor peserta. Kemudian akan mengikuti tes di Surabaya. Untuk jadwal ditentukan oleh BKN (Badan Kepegawaian Nasional) regional 2.

Sedangkan untuk pelaksanaan tes tersebut, menurut Harjo, kemungkinan besar akan dilakukan secara bertahap.

Hal itu melihat jumlah peminat menjadi abdi negara di Sumenep lumayan tinggi.

Selain itu, fasilitas komputer yang disediakan oleh BKN Provinsi Jatim hanya 100 unit. ”Dalam sehari hanya ada lima sif, jadi dalam sehari hanya mampu menampung 500 orang,” terangnya.

Harjo mengatakan, untuk seleksi CPNS tahun ini Kabupaten Sumenep hanya mendapatkan 43 orang. Dengan rincian, guru 13 orang, tenaga kesehatan 10 dan umum 20.”Semua orang yang lulus CPNS tahun ini direkomendasikan untuk bertugas di kepulauan,” pungkasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III

C

Pelaku Pelecehan Diperiksa Perlu Ada Rehabilitasi Mental SUMENEP – Pelaku pelecehan seksual terhadap delapan bocah oleh AN (14), warga Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Senin (8/9) menjalani pemeriksaan secara tertutup di ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Mapolres Sumenep.

Namun, sekalipun pelaku, dan tujuh korban dari delapan korban pencabulan serta orangtuanya sudah diperiksa, polisi belum menjadikan pelaku sebagai tersangka.

Status pelaku masih sebagai terpanggil.

Kepala Bagian Oprasional Polres Sumenep Kompol Edy Purwanto mengatakan, sampai saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Untuk memeriksa kejiwaan pelaku, pihaknya berencana mendatangkan psikolog untuk mengetahui motif perbuatan kurang menyenangkan tersebut.

Kompol Edy Purwanto Kepala Bagian Oprasional

"Kami masih terus melakukan pemeriksaan sebelum ditetapkan tersangka. Sebab pelakunya kan masih anak SMP, bahkan untuk mengetahui motifnya, kami masih akan menghadirkan psikolog untuk memeriksa kejiwaan pelaku," jelasnya kepada wartawan.

Aktivis Perlindungan Perempuan dan Anak dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sumenep, Wiwik Karim, berjanji akan terus mengawal kasus

pelecehan seksual anak di bawah umur itu.

“Termasuk kami juga akan bekerja sama dengan tim psikolog dari Jawa Timur untuk memberikan pendampingan terhadap para korban. Artinya, kami tetap berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas," teranganya.

Secara terpisah, magister psikologi Abrari mengatakan, korban perlu mendapat perhatian khusus untuk mengembalikan kondisi psikologisnya. Dalam hal ini, menurut Abe, panggilan Abrari, bukan hanya orangtua korban yang harus memberi perhatian khusus.

Selain orangtua, beberapa pihak lainnya, seperti Disdik, institusi sekolah, dan komisi perlindungan anak (KPA) perlu memberikan perhatian.

“Jika dibiarkan, maka mental si korban akan bermasalah. Korban pelecehan akan merasa tidak punya harkat dan martabat, serta kehilangan kepercayaan diri,” terangnya.

Selain rehabilitasi mental korban, rehabilitasi mental juga harus dilakukan kepada pelaku. Sebab tidak mungkin pelaku melakukan tindakan seperti itu jika tidak terjadi masalah dengan mentalnya.

“Sekali lagi, dukungan dan perhatian khusus perlu diberikan, baik kepada korban maupun pelaku,” tegasnya.

Sementara pada 27 Agustus lalu, kepala madrasah swasta di Kecamatan Guluk-Guluk ditengarai melakukan pelecehan seksual kepada guru perempuan saat mengikuti pelatihan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Malang.

Kepala madrasah tersebut dikenal alim sedangkan guru perempuan yang berparas cantik masih tercatat sebagai salah satu mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Sumenep. =FATHOL ALIF/SYM

SURAT UNTUK PRESIDEN SBY. Siswa SMP Putri Luqman Al-Hakim Hidayatullah memasukkan amplop berisikan surat untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kapolri Jenderal Pol. Sutarman pada peringatan Hari Hijab Internasional 2014 di Kampus Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, Jatim, Senin (8/9). Surat tersebut berisi harapan kepada Presiden SBY dan Kapolri agar undang-undang hijab bagi polisi wanita (Polwan) segera terealisasi.

SEREMONIAL

Al-Munawarah Hadirkan Guru Tamu dari Jerman SUMENEP – Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Munawarah, Desa Somber Tombet, Kecamatan Batuputih mendatangkan guru tamu bernama Julia Beier dari Nurberg Jerman, Senin (8/9) pukul 08.00. Kedatangan guru tamu bahasa Inggris tersebut diharapkan dapat memotivasi siswa cinta bahasa.

Kedantangan Julia disambut meriah oleh para guru dan ratusan siswa-santri. Beier melakukan diskusi bersama pelajar Al-Munawarah dengan tema “Pentingnya Bahasa Inggris di Era Global”.

Pengurus Yayasan Al-Munawarah Abdul Hadi mengatakan, kedatangan Beier untuk merangsung siswa agar punya kemampuan berbahasa Inggris yang baik.

Sebab, ke depan, saat perdagangan bebas telah datang, maka akan semakin banyak berdiri perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, sehingga penggunaan bahasa internasonal seperti ba-

Julia Beier (tengah), guru tamu dari Nurberg Jerman berdikusi dengan tema “Pentingnya Bahasa Inggris di Era Global”, Senin (8/9) pukul 08.00 di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Munawarah, Desa Somber Tombet, Kec. Batuputih.

hasa Inggris sangat dibutuhkan.

“Tentunya untuk para siswa dan santri penting untuk menguasai bahasa Inggris agar bisa mengikuti perkembangan zaman di era globalisasi ini. Sekalipun hidup di desa, tetapi santri dan siswa di ponpes (pondok pesantren) ini harus berjiwa dinamis,”

kata Ketua Perguru Sumenep itu.

Hadi menambahkan, bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Bahasa ini telah digunakan kurang lebih 400 juta orang diseluruh dunia. Sehingga, kemampuan berbahasa Inggris adalah sebuah keniscayaan. =ADV/SYAMSUNI

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III

FASILITAS PUSKESMAS

Kinerja Dinkes dalam Sorotan

Pelapor dugaan penggelapan beras untuk rakyat miskin Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek di Kejari, Senin (8/9) sebelum memberikan keterangan.

Enam Pelapor Bersaksi di Kejari Kejaksaan Negeri Terkesan Eksklusif SUMENEP – Enam dari tujuh pelapor dugaan penggelapan beras untuk rakyat miskin (raskin) di Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek memenuhi panggilan Kejari, Senin, (8/9). Kedatangan mereka ke Kejari merupakan kali ketiga setelah laporan dugaan itu masuk register Kejari.

Pantauan Koran Madura, kemarin, Jupri beserta saksi yang lain sampai di kantor kejaksaan sekitar pukul 10.00 Wib. Mereka tidak hanya datang 6 orang sebagaimana dalam surat panggilan Kejari, tetapi kurang lebih ada 14 orang.

Jupri (41), koordinator pelapor, mengatakan, kedatangannya ke Kejari sudah ketiga kalinya. Tetapi kedatangan mereka sebelumnya bukan atas nama panggilan Kejari. Ia mengaku datang bersama puluhan warga lainnya untuk mendesak Kejari agar segara memproses laporannya tersebut.

“Tetapi kedatangan kami sekarang atas nama panggilan Kejari untuk bersaksi terkait

laporan kami. Alhamdulillah, kedatangan yang kedua itu akhirnya dapat respons dari Kejari, sehingga laporan kami diproses,” jelasnya.

Menurut dia, selama tahun 2014 ini, raskin di desanya itu hanya turun dua kali. Itu pun tidak sepenuhnya sampai ke rakyat. Seharusnya, sembung Jufri, rakyat menerima utuh 5 kilogram, namun, oknum aparat desa menguranginya 1 hingga 2 kilogram.

“Warga hanya menerima raskin hanya 4 Kg. Bahkan banyak yang tidak mendapat sama sekali,” ujarnya. Berawal dari itulah, kata Jupri, dia didukung oleh masyarakat memberanikan diri untuk melapor kepada kejaksaan,

agar pelaku penggelapan diproses secara hukum.

Lebih lanjut soal kedatangannya ke Kejari, Jupri menegaskan, dalam rangka memenuhi panggilan dari pihak kejaksaan untuk dimintai klarifikasi. Dalam kasus ini, Jupri mengaku kalau dirinya berstatus sebagai pelapor sekaligus saksi.

“Saya di sini sebagai pelapor sekaligus saksi. Sebenarnya jumlah pelapor sekaligus menjadi saksi itu ada tujuh orang. Namun, karena satu dari kami ada yang sakit, akhirnya hanya ada enam orang yang memberi keterangan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Sugiyanto terkesan tertutup, bahkan memilih enggan berkomentar ketika dikonfirmasi oleh Koran Madura.“Untuk sementara, kami no comment, kami tidak bisa rilis sekarang,” singkatnya. =FATHOL ALIF/SYM

SUMENEP – Anggota DPRD Sumenep Jubriyanto menyoroti kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Banyaknya puskesmas yang tidak layak dipakai dinilai bentuk kegagalan institusi pemerintah yang menangani kesehatan tersebut. ”Jelas kami cukup menyayangkan jika masih banyak fasilitas puskesmas yang kurang memadai. Ini perlu dikaji ulang, mungkin saja ini merupakan bentuk kegagalan Dinkes sebagai leading sektornya," kata Politisi PKS asal Kecamatan Lenteng itu.

Sebelumnya, Kepala Dusun Tengah Desa Muncek Tengah Kecamatan Lenteng Husein mengeluhkan kondisi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesnas Desa Moncek Tengah, Kecamatan Lenteng. Tempat tidur yang dipakai puskesmas tersebut sudah luruh dan hanya memiliki tiga tabung oksigen.

Sedangkan ruangan di UPT puskesmas tersebut berjumlah tiga ruangan, yaitu satu ruangan sebagai tempat UGD, satu ruangan sebagai tempat rawat inap dengan jumlah tempat tidur sebanyak tiga unit, dan satu ruangan lainnya menjadi tempat administrasi, tempat perawat, dan ruang kepala UPT (Koran Madura, 8/9).

Menurut Jubri, Dinkes seharusnya memperhatikan keberadaan fasilitas di setiap puskesmas, termasuk Puskesmas Desa Muncek Tengah itu.

Sebab puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan.

"Kalau fasilitasnya sudah

tidak memadai, jelas juga akan berdampak terhadap pelayanan.

Makanya, jangan salahkan warga jika pelayanan di puskesmas selalu dikeluhkan," ungkapnya, Senin (8/9).

Seharusnya, lanjut Jubri, semua komponen baik sarana maupun prasarana di puskesmas disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Seperti halnya, keberadaan gedung, alkes (alat kesehatan), dan lain semacamnya. "Jika standar itu sudah diabaikan, sangat sulit pelayan kesehatan akan semakin baik ke depannya,” terangnya.

Oleh sebab itu, phaknya berharap agar Dinkes sebagai leading sektonrya tidak tutup mata terkait banyaknya gedung puskesmas yang rusak tersebut. ”Kalau memang terkendala dengan anggaran, kita terbuka saja, mungkin kami juga bisa mengupayakan ke depannya,” janjinya.

Kepala Dinkes Sumenep A. Fatoni mengatakan, belum dilakukannya perbaikan sejumlah puskesmas itu, disebabkan minimnya anggaran yang dimiliki setiap tahunnya. "Maknya, di antara puskesmas yang satu dengan lainnya harus bergantian setiap tahunnya," katanya.

Kendati demikian, pihaknya berjanji ke depan akan terus berusaha untuk memperbaiki fasilitas puskesmas yang berada di lingkungan Kabupaten Sumenep ini. "Kalau untuk puskesmas di Muncek, insya Allah 2015 mendatang baru bisa dianggarkan," janjinya =JUNAEDI/MK

MEPRIHATINKAN. Kondisi UPT Puskesmas Desa Muncek Tengah, Kecamatan Lenteng.

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III

E

BANTUAN AIR BERSIH Petugas BNPB membagikan air bersih untuk warga Desa Puncu, Kecamatan Nglunyu, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Senin (8/9). Warga yang tinggal di dataran tinggi tersebut kesulitan mendapatkan air bersih karena sumur mereka yang menjadi sumber air bersih telah tiga bulan mengering sehingga mengandalkan bantuan air dari pemerintah.

Model Distribusi Picu Kelangkaan Harga BBM di Kepulauan Tembus Rp 15.000 SUMENEP – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah kepulauan disebabkan model distribusi yang bermasalah. Bahkan, memicu terjadinya penimbunan. Akibatnya, harga BBM melangit hingga tembus Rp 15.000 per liter.

“Salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan BBM di kepulauan naik hingga harganya mencapai Rp15.000 per liter karena model pendistribuasian-

nya bermasalah,” kata anggota DPRD Sumenep, Badrul Aini, Senin (8/9).

Menurut politisi PBB asal kepulauan itu, APMS di kepu-

lauan tidak pernah menjual ke pompa-pompa bensin yang ada, melainkan dijual ke orang-orang yang menjadi kroni-kroninya.

“Inilah yang kemudian menimbulkan dampak adanya penimbunan, BBM diatur oleh spekulanspekulan yang nakal,”katanya kepada wartawan di kantornya.

Oleh karena itu, Badrul mendesak Pemerintah Kabupaten untuk segera melakukan tindakan agar persoalan BBM di kepulauan yang sarat masalah

tersebut segera usai. Salah satunya, dengan memberikan sanksi tegas bagi siapa saja yang mencoba mempermainkan harga BBM. “Selama ini Pemkab hanya mengumbar janji. Katanya akan menindak tegas dan memberikan sanksi. Tapi buktinya, mana?”tegas Badrul di akhir wawancara dengan wartawan.

Menyikapi hal tersebut, Camat Kangayan, Purwo Adi membantah jika model pendistribusian BBM

bersamalah, apalagi terjadi penimbunan. Purwo berdalih kalau kelangkaan BBM itu disebabkan oleh terlambatnya pengiriman BBM dari Pertamina ke agen.

“Jadi, kelangkaan BBM di Kangayaan itu akibat keterlambatan pengiriman dari Pertamina ke APMS. Sehingga stoknya habis.

Bukan disebabkan oleh model pendistribusiannya,” katanya saat dihubungi Koran Madura melalui via telepon. =FATHOL ALIF/ SYM

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 NO. 0437 | TAHUN III

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III

MADURA

F

DEMO. Aktivis PMII Cabang Pamekasan mendesak Bupati Pamekasan melakukan evaluasi pejabat

Alwi Beiq Mulai Digoyang PMII: Bupati Perlu Melepas Jabatan Sekkab PAMEKASAN – Sekretaris Kabupaten Pamekasan Alwi Beiq mulai digoyang. Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pamekasan, Senin (8/9) kemarin, untuk menuntut agar jabatan sekkab segera dilepaskan dari Alwi Beiq.

Mereka mendesak Bupati Pamekasan, Ach Syafii mengevaluasi kinerja Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan Alwi Beiq dan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat yang kurang produktif. Massa pendemo tiba dengan mengendarai roda dua dan roda empat. Sambil membawa poster yang bertuliskan tuntutan dan ungkapan kekecewaan mereka terhadap kepemimpinan Bupati

yang dinilai lamban dalam membangun Pamekasan.

Dalam aksi itu, diwarnai aksi saling dorong antara pendemo dengan aparat kepolisian yang mengamankan jalannya aksi.

Pendemo yang berusaha menerobos barisan polisi untuk menemui langsung Bupati di dalam kantornya, karena pendemo tidak kunjung ditemui oleh Bupati Syafii. Bahkan sempat terjadi pelemparan air gelas kemasan ke

arah aparat kepolisian atas kekecewaan mereka.

Namun, amarah pendemo mereda setelah Bupati Pamekasan, Ach Syafii hadir di hadapan pendemo. Sesuai dengan permintaan pendemo, untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada orang nomor satu di Kabupaten Pamekasan itu.

Korlap aksi, Zainul Hasan mengatakan meminta bupati untuk mengevaluasi kinerja sekaligus mengganti Sekkab Pamekasan, Alwi Beiq. Alwi dinilai tidak layak menduduki jabatan itu karena dinilai tidak proaktif terhadap perkembangan pembangunan dan gagal melakukan koordinasi dengan pelaksana teknis sehingga daya serap anggaran dan pembangunan terkesan jalan

di tempat.

Ia juga meminta bupati melakukan evaluasi dan penilaian atas kinerja seluruh pimpinan SKPD, kepala badan dan pelaksana teknis lainnya yang kurang produktif. Selain itu, PMII juga meminta bupati agar lebih proaktif dan tanggung jawab terhadap masalah sosial masyarakat. Sehingga Bupati dan Wabup tidak terkesan menunggu masalah, tapi sedapat mungkin menjadi pimpinan yang peka terhadap realitas sosial masyarakat. Dalam kesempatan itu pula, PMII meminta agar bupati dapat menghentikan praktik transaksi dalam pembangunan termasuk jual beli beli jabatan.

“Kami PMII Cabang Pamekasan, meminta bupati segera

lakukan evaluasi dan penilaian atas kinerja seluruh pimpinan SKPD, dan pelaksana teknis lainnya yang kurang produktif,” katanya.

Di hadapan pendemo, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii berjanji akan menindaklanjuti tuntutan pendemo. Bahkan janji bupati itu dituangkan dalam fakta integritas yang diajukan oleh aktivis PMII dan ditandatangani oleh bupati.

“Saya akan menindaklanjuti masukan dari adik-adik, tentunya langkah yang akan saya ambil harus sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, karena pergantian pejabat yang diinginkan adik-adik itu ada landasan yang mengaturnya,” katanya. =ALI SYAHRONI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437| TAHUN III

G

PDAM

Direktur Janji Tingkatkan Pelayanan PAMEKASAN - Ancaman pencopotan jabatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) oleh Bupati Pamekasan, Achmad Syafii ternyata membawa efek positif untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap pelanggannya.

Direktur PDAM Pamekasan, Agus Bahtiar mengaku sudah menerima informasi terkait ancaman pencopotan dirinya, karena dinilai kurang maksimal melayani pelanggan PDAM. Sebagai bawahan, dirinya bersedia menerima segala konsekuensi sanksi yang akan dijatuhkan oleh pimpinannya.

Tetapi ia berharap diberikan kesempatan untuk bertahan di PDAM, untuk membawa pelayanan lebih baik lagi terhadap pelanggan.

Ancaman pencopotan tersebut bukan tidak berdasar. Selain PDAM mendapat protes langsung dari masyarakat pelanggan yang menyampaikan langsung terhadap PDAM, juga keluhan yang disampaikan kepada dirinya saat bertemu secara diam-diam dengan masyarakat di sejumlah titik pelayanan PDAM di Pamekasan.

Pria yang sebelumnya menjadi pimpinan perusahaan air mineral Adeni ini berjanji akan turun langsung terhadap pelanggan, yang merasa tidak puas terhadap pelayanan PDAM. Khususnya pelanggan yang berada di Kecamatan Pademawu.

Dengan demikian dirinya bisa mengetahui secara utuh, keluhan dan keinginan yang disampaikan oleh pelanggan dengan sesegera mungkin melakukan perbaikan pelayanan.

“Kalau sudah seperti itu nanti saya koordinasi dengan kepala ranting di sana, bagaimana pun juga kan harus

reaktif, khawatir nanti ada unsur yang lain di dalamnya.

PDAM akan tetap survei ke sana untuk mencari tahu,” katanya.

Menurutnya, meskipun pembayaran air minum yang dialirkan PDAM sesuai meter, namun pelanggan rumah tangga yang telah menjual air PDAM kepada orang lain, seperti kepada warga di wilayah kekeringan merupakan pelanggaran. Sebab pembayaran tagihan yang diterapkan PDAM kepada pelanggan bersangkutan, bukanlah untuk niaga atau bukan untuk diperjualbelikan kembali.

Sebelumnya, tokoh pemuda Pamekasan, Abdul Hamid mendukung rencana pencopotan.

Direktur PDAM Pamekasan . Sebab belum memberikan dampak yang signifikan terhadap Pamekasan, terutama dalam pelayanan dan pendapatan asli daerah Pamekasan.

Menurutnya, direktur PDAM Pamekasan, Agus Bahtiar dinilai selalu menganggap remeh keluhan masyarakat, dan tidak sigap dalam menuntaskan beberapa persoalan yang ada di tubuh PDAM. Misalnya, keluhan tersumbatnya aliran PDAM ke masyarakat pelanggan, belum maksimalnya pengelolaan prodak PDAM berupa air mineral dan Adeni, juga masih belum terjangkaunya aliran air bersih ke pelosok desa.

Tidak hanya itu, banyak pipa PDAM bocor yang terkesan dibiarkan, sehingga mengganggu terhadap arus lalu lintas di Pamekasan, dan membuang air bersih yang seyogyanya dapat dinikamti masyarakat.

Dapat diberitakan, ancaman pencopotan itu disampaikan Bupati Pamekasan, Achmad Syafii kepada Direktur PDAM Agus Bahtiar karena dinilai tidak mampu meningkatkan pelayanan dan perbaikan terhadap sistem pelayanan kepada pelanggan PDAM. Ancaman pencopotan tersebut bukan tidak berdasar.

Selain PDAM mendapat protes langsung dari masyarakat pelanggan yang menyampaikan langsung terhadap PDAM, juga keluhan yang disampaikan kepada dirinya saat bertemu secara diam-diam dengan masyarakat di sejumlah titik pelayanan PDAM di Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

BURUH OLAH GARAM. Pekerja memanen garam di laharan pegaraman Desa Bunder Pademawu, Pamekasan, Jatim, Senin (8/9). Buruh olah yang bekerja untuk PT. Garam mengaku mendapatkan bagian satu banding tiga, jika dalam satu lahan menghasilkan tiga ton garam, maka pekerja tersebut mendapatkan bagian satu ton dengan harga sekitar Rp270 ribu per ton, sementara garam milik rakyat berkisar Rp525 ribu per ton.

Izin Penyalur Pupuk Bisa Dicabut KP3 Masih Terus Melakukan Penelusuran PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) setempat berjanji akan merekomendasikan pencabutan izin bagi penyalur pupuk yang terlibat dalam kegiatan penyelundupan. Namun hingga saat ini belum ditemukan keterlibatan penyalur pupuk.

Hal itu disampaikan Sekretaris KP3 Pamekasan, Salah Syamlan.

Menurutnya, di luar proses pidana yang menjadi ranah hukum, pihaknya juga melakukan penelusuran asal-usul pupuk yang rencana akan diselundupkan ke luar Pamekasan.

“Kami telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dan juga perwakilan produsen pupuk urea disini (Pamekasan), untuk tahu asal pupuk itu, apakah dari distributor, kios atau kelompok tani.

Tapi sejauh ini belum ada bukti yang mengarah kepada pihak penyalur,” katanya.

Diakui Salah, pihaknya memang mencurigai adanya campur tangan penyalur pupuk bersubsidi, seperti distributor

maupun kios. Pasalnya, jumlah pupuk yang akan diselundupkan ke Kabupaten Lamongan itu dalam jumlah banyak.

Namun, lanjut Salah, apabila nantinya ditemukan keterlibatan penyalur pupuk bersubsidi dalam kegiatan penyelundupan itu, pihaknya tetap akan merekomendasikan pencabutan ijin.

Apabila distributor yang terlibat, pihaknya akan merekomendasi pada Dinas Perdagangan (Disperindag) Pamekasan. Sedang Jika kios yang berada dibalik aksi itu, maka pihaknya akan merekomendasi pada distributor untuk mencabut ijin dan menghentikan pengiriman pupuk ke kios yang bersangkutan.

Beruntung, tambah Salah,

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menambah kuota pupuk bersubsidi ke Kabupaten Pamekasan, sebanyak 5.749 ton, seperti yang diajukan Dinas Pertanian (Disperta) setempat. Sehingga, ancaman kelangkaan pupuk akibat penyeludupan yang terjadi tidak perlu lagi dikhawatirkan KP3 setempat.

“Penambahan kuota pupuk telah disetujui pada pertengahan Agustus lalu, semuanya disetujui sesuai dengan permintaan Disperta. Dengan penambahan ini, semoga di musim tanam padi dan jagung petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk untuk tanaman mereka (petani),” katanya.

Data pada Disperta setempat, pupuk yang diajukan penambahan ada lima jenis, yaitu jenis Urea, ZA, SP-36, NPK, dan pupuk organik, dengan jumlah keseluruhan permohonan penambahan sebanyak 5.749 ton. Dengan rincian Urea sebanyak 2.893 ton, ZA sebanyak 1.106 ton, SP-36 sebanyak 393 ton, NPK sebanyak 710 ton dan pupuk petroganik sebanyak 647 ton. =ALI SYAHRONI/UZI

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III

HAJI

JCH Terbagi Dua Kloter

SOLO BATIK FASHION. Model memperagakan busana bercorak batik pada Solo Batik Fashion di pelataran Benteng Vastenburg, Solo, Jateng. Pergelaran selama tiga hari itu menampilkan beragam desain dari perancang busana dan pelaku industri batik dengan tema “24 hours style”.

Usaha Mikro Belum Diperhatikan Kadin: Industri Kecil Sulit Berkembang karena Tidak Ada Fokus Pembinaan PAMEKASAN - Pertumbuhan usaha mikro di Pamekasan masih kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat. Fokus pembinaan terhadap usaha kecil dalam hal penataan dan pembangunan jaringan bisnis masih belum terencana dengan baik. Bahkan hingga kini tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pengusaha kecil mikro yang ada di Pamekasan. Hal ini karena kurangnya koordinasi antar SKPD dalam hal program pembinaan usaha kecil tersebut. Sebab penanganan usaha kecil ini menjadi tanggung jawab bersama antara SKPD terkait.

Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pamekasan Suhartono kemarin (8/9). Menurutnya, salah satu kelemahan dalam pengembangan industri kecil di Pamekasan adalah kurangnya fokus dalam pembinaan. Kendati sudah ada kebijakan yang meringankan pengurusan Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Tapi setelah mendapat TDP itu jangan terus dilepas

begitu saja. Mereka semua perlu dibina secara berkala.

Selain itu, meskipun izin TDP tersebut digratiskan, tapi kalau tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat berdasarkan perencanaan yang matang, kemungkinan besar tidak bisa berhasil dengan baik, dalam rangka pengembangan usaha mikro itu. Yang ada hanya hidup di awal, setelah itu mati dan tak berdaya, selanjutnya akan kolaps dan gulung

tikar. Agar tidak terjadi demikian, menjadi tugas Pemkab untuk terus mendampingi dan membimbingnya.

Hingga akhirnya bisa benar-benar mandiri, dan naik kasta menjadi usaha menengah, dan besar. Jadi tidak selamanya hanya menjadi usaha mikro.

“Dalam hal ini, seharusnya Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan juga memfokuskan pada pembinaan usaha kecil, tidak hanya kepada pembinaan koperasi saja,” kata Suhartono.

Bahkan dia menegaskan dengan klaimnya jika saaT ini dinas tersebut belum mempunyai data valid terkait jumlah usaha mikro yang berkembang di Pamekasan.

Hal ini sebenarnya masalah awal dan sepele, yang data-nya harus sudah dipegang oleh dinas terkait.

Jika data saja tidak ada, bagaimana mau melakukan pengembangan.

Diungkapkan, persoalan yang dihadapi oleh pelaku suaha kecil

adalah minimnya peran pemerintah dalam hal penataan, pembinaan dan persoalan jaringan bisnis kelompok usaha mereka yang masih belum tersedia. Selain itu, Pamekasan belum mempunyai pusat/sentra usaha kecil yang dapat memudahkan dalam pemasaran dan sekaligus sebagai pusat usaha. Masing-masing instansi terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Sehingga fokus pembinaan terhadap kelompok usaha kecil kurang.

Semestinya pemerintah mampu menyediakan lokasi khusus yang strategis untuk kelompok usaha kecil sebagai sentra usaha.

Selain masalah usaha Kecil, Dinas Koperasi dan UKM juga mempunyai masalah di bidang koperasi. Sedikitnya 300 unit dari 500 unit koperasi binaannya dalam kondisi tidak sehat. Karena tidak pernah melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT). =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PAMEKASAN - Jumlah jemaah calon haji (JCH) asal Kabupaten Pamekasan sudah dapat dipastikan, yaitu 637 orang, yang akan terbagi dalam dua kelompok terbang (kloter). Hal ini setelah Kementerian Agama (Kemenag) RI menutup pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) gelombang lima.

Kepala Seksi Haji dan Umrah Kemenag Pamekasan, Abdul Wafi mengatakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, JCH asal Pamekasan akan berangkat 26 September mendatang.

“Insyaalllah tempat pemberangkatan itu dari Masjid Al-Syuhada pada pukul 14.00.

Sebanyak 445 jamaah ada di kloter 63 dan sisanya, 192 jamaah ada di kloter 64, bergabung dengan jamaah haji dari Kabupaten Sumenep dan Surabaya,” katanya.

Dijelaskan Wafi, sejauh ini persiapan pemberangkatan JCH asal Pamekasan sudah hampir rampung. Termasuk kelengkapan administrasi JCH, seperti paspor dan visa sudah selesai. Namun, saat ini yang masih belum selesai adalah keterangan sehat dan sertifikat pemberian vaksin meningitis dari Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Sedang untuk teknis pemberangkatan, lanjut Wafi, pihaknya masih akan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang tekait, seperti Pemkab Pamekasan dan kepolisian yang akan mengamankan pemberangkatan jamaah dari Pamekasan ke embarkasi Surabaya.

“Besok (hari ini) kami akan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait soal teknis pemberangkatannya. Yang belum rampung itu keterangan kesehatan jamaah dari Dinkes, tapi dalam waktu cepat bisa selesai karena pemeriksaan jamaah telah selesai,” ungkapnya.

Ditanya tentang adanya salah seorang jamaah yang tidak divaksin meningitis karena sedang hamil, ia memastikan bahwa yang bersangkutan gagal berangkat tahun ini. Pasalnya, vaksin meningitis merupakan syarat wajib dapat berangkat melaksanakan ibadah haji ke Mekkah. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437| TAHUN III

I

RUU Pilkada Merampas Hak Demokrasi GMNI: DPR Jangan Memasung Hak Demokrasi Rakyat PAMEKASAN - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pamekasan menolak Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Alasannya, RUU Pilkada tersebut dinilai merampas hak demokrasi masyarakat Indonesia.

Ketua GMNI Pamekasan, Makruf mengatakan rencana DPR untuk mengembalikan Pilkada ke DPRD, melalui RUU Pilkada, dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia.

RUU Pilkada dinilai hanyalah kepentingan beberapa elit politik, yang ingin memuluskan niatnya untuk tetap berkuasa di daerahnya masing-masing. Dengan cara hanya memanfaatkan partai koalisi yang sudah dibangun. Sementara disisi lain, hak demokrasi masyarakat dipasung, karena tidak berhak memilih Kepala Daerah secara langsung.

Makruf menambahkan, sebaiknya DPR tidak menolak bila RUU Pilkada tersebut disahkan, karena khawatir akan merusak desain demoksrasi yang akan datang.

Munculnya konflik saat Pilkada berlangsung tidak bisa dijadikan landasan untuk memaksakan pengesahan RUU Pilkada.

Sebaliknya wakil rakyat harus lebih memikirkan masa depan demokrasi Indonesia.

Selama ini, kata Makruf, Pilkada langsung sudah berjalan

dengan baik dan menempatkan rakyat sebagai pemangku utama memilih kepala daerahnya, sesuai hati nurani, dan menjalankan amanat demokrasi yang sesungguhnya. Meskipun masih memiliki sejumlah kelemahan.

Ia tidak yakin hasil Pilkada yang dipilih DPRD merupakan respresentasi suara rakyat. Sebab, para elit politik di gedung DPR sudah banyak yang mementingkan kepentingan pribadi, kelompok, maupun kualisinya. Sehingga tidak bisa dijadikan ukuran, suara wakil rakyat adalah suara rakyat.

“Saya contohkan dalam kasus century aja, jelas-jelas century merugikan Negara dan nasabah, tetapi sejumlah partai koalisi tidak mendukung dibentuknya timwas century,” ujar Makruf.

GMNI sendiri dalam waktu dekat akan melakukan aksi demostrasi dan meminta DPRD Pamekasan, untuk menolak RUU Pilkada. Rekomendasi tersebut nantinya akan dilayangkan ke DPPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Presidium GMNI. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PEMUGUTAN SUARA. Masyarakat Pamekasan sedang menggunakan hak suaranya dalam pemilihan legislatif beberapa waktu yang lalu.

PEMBUNUHAN DEWI FAJARIAH

Orangtua Korban Bersyukur karena Pelaku Tertangkap PAMEKASAN - Tertangkapnya pelaku pembunuhan Dewi Fajariah, 22, warga Jalan Pintu Gerbang V, Kelurahan Bugih, Kecamatan Kota Pamekasan, yang dilakukan Polrestabes Surabaya, Minggu (6/9) lalu, membuat kedua orangtuanya, Mahmudi, 48, dan Sutiyem, 45, bersyukur.

Pelaku, Yudi Efendi, 30, tertangkap setelah ditetapkan sebagai buron selama 5 bulan. Mereka merasa lega dan mengucapkan terima kasih kepada aparat Polrestabes Surabaya, yang telah bekerja keras mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa anaknya di Hotel Vini Vidi Vici (V3) Surabaya kamar 215 Surabaya, beberapa bulan lalu.

“Sekarang kami bersyukur kepada Allah, karena pembunuh anak kami sudah berhasil ditang-

kap. Kami sudah hampir putus asa, karena pelaku menghilang dan berpindah-pindah tempat, hingga akhirnya pelaku ditangkap di Medan,” kata Mahmudi, ayah korban, saat ditemui di rumahnya, Senin (8/9) kemarin.

Orang tua korban, Mahmudi mengatakan karena pelakunya sudah tertangkap, ia minta kepada aparat hukum, baik kepolisian atau pengadilan agar menghukum pelaku dengan seberat-beratnya.

Ayah dua anak itu tidak percaya dengan pengakuan tersangka Yudi Efendi kepada penyidik yang mengatakan terpaksa membunuh Dewi, karena anaknya (Dewi) berteriak histeris akibat sakau pil inek yang baru ditelannya.

Ia yakin pembunuhan itu sudah direncanakan pelaku sebe-

lumnya. Sebab beberapa hari sebelum terjadi pembunuhan, Dini, mantan pacar pelaku, yang juga teman Dewi, pernah bertengkar dengan orang lain. Saat itu Dewi melabrak orang yang menyakiti Dini. Namun, bukan ucapan terima kasih didapat Dewi, justru Dini memusuhi Dewi.

“Belum seminggu anak kami terlibat pertengkaran dengan orang lain, anak kami ditemukan tewas dibunuh. Kami menduga pembunuhan ini, ada kaitannya dengan pertengkaran anak kami.

Tapi kami pasrahkan semuanya kepada Pak Polisi untuk mengusutnya,” katanya.

Dikatakan, sampai kapanpun ia tidak akan pernah memaafkan pembunuh anaknya, walau keluarga pelaku berulang kali datang ke rumah mengajak damai dan mengakui kesalahannya minta

agar tindakan pelaku dimaafkan, karena dianggap kenakalan remaja.

Namun Mahmudi tidak mau berdamai, dengan alasan kematian anaknya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga itu sudah jelas faktor kesengajaan pelaku menghilangkan nyawa anaknya. Bahkan, saat itu keluarga pelaku datang untuk memberikan santunan kepadanya, akan tetapi ditolak dan disuruh dikembalikan.

“Satu bulan setelah pembunuhan itu, keluarga Yudi datang ke rumah kami mau berdamai dan minta maaf agar mendapatkan keringanan hukuman. Saat itu kami jelaskan, kalau ingin keringanan, sebaiknya Yudi menyerahkan diri.

Tapi jawab keluarganya, tidak tahu di mana keberadaan Yudi.

Ini kan tidak mungkin. Buktinya, Yudi tertangkap di rumah saudaranya di Medan,” papar Mahmudi.

Tambah Mahmudi, dalam satu dua hari ke depan ini, ia dan istrinya berniat berkunjung ke Polrestabes Surabaya, minta izin penyidik ingin bertemu langsung dengan wajah pembunuh yang mengaku mencintai Dewi.

Seperti diberitakan, Dewi Fajiriah tewas di Hotel V3, 17 April 2014 lalu. Saat ditemukan tubuh Dewi mengenakan baju kaos kuning dan celana jeans dalam keadaan terlentang di atas kasur sekitar pukul 07.00 WIB. Sementara Yudi, teman prianya yang mengajak check ini, kabur dengan meninggalkan identitas diri di recepsionis hotel. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

SELASA 9 SPETEMBER 2014 No. 0437 | TAHUN III

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III

MADURA

J

Warga melihat asap kios Pasar Kedungdung yang terbakar dan sudah menjadi arang, Selasa (8/9). Kebakaran pada Jumat malam menghanguskan 22 kios pedagang.

Pelaku Diduga Mantan Kades Pasar Kedungdung Sudah Tiga Kali Terbakar SAMPANG – Pelaku pembakaran Pasar Kedungdung yang menghanguskan 22 kios pedagang di Desa Sentol, Kedungdung, Sampang, ditengarai dilakukan mantan Kepala Desa (Kades) Muktesareh, Moh Taufiq (50) warga Desa Muktesareh Kecamatan Kedungdung.

Informasinya, Moh Taufiq sudah ditangkap polisi pada Sabtu (6/9) sekitar pukul 17.00 Wib di wilayah Kecamatan Omben, dan saat ini sudah mendekam di Mapolres Sampang.

Kebakaran terjadi pada Jumat malam kemarin sekitar pukul 23.30 Wib. Namun, Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar belum bisa memberikan keterangan pers terkait kabar penangkapan Moh Taufiq.

Pembakaran Pasar Kedungdung diduga dilakukan oleh dua orang.

Kepala Desa Muktesareh Moh Idi mengatakan, dugaan kuat mantan Kades Muktesareh sebagai pelaku pembakaran Pasar Kedungdung, lantaran saat menjalankan aksinya diketahui oleh penjaga pasar bernama Musleh.

“Penjaga pasar lapor ke saya bahwa Moh Taufiq masuk ke dalam

pasar bawa jeriken, akhirnya polisi setelah mengetahui keberadaan dia (Moh Taufiq) pasca kebakaran langsung mengamankan di Kecamatan Omben usai pulang nyabung ayam di Desa Terak Kecamatan Camplong,” ucapnya, kemarin.

Dijelaskan Idi, Moh Taufiq membakar pasar bersama Qoyyim (30). Keduanya setelah berhasil membakar pasar meloncati pagar pasar di ujung timur lari menuju ke arah selatan. “Tapi Qoyyim selaku eksekutornya ini masih buron, yang berhasil ditangkap polisi yakni Moh Taufiq,” jelasnya.

Motif dibalik pembakaran pasar Kecamatan Kedungdung, kemungki-

nan besar faktor kecemburuan sosial.

Kata Idi, keduanya sering membuat kericuhan di desa setempat. “Waktu pilkades Qoyyim disuruh membuat onar supaya masyarakat sekitar tidak percaya sama saya selaku Kades baru, Mas,” tuturnya.

Kebakaran Pasar Kedungdung sudah genap tiga kali. Kejadian pertama sekitar setengah bulan lalu, kebakaran menimpa bahan pendirian penampungan pedagang. “Kalau kejadian kedua kalinya itu pada Selasa (2/9) kemarin, pelaku membakar satu kios dengan bahan solar, tapi beruntung bisa teratasi,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III

K

KESEHATAN

Stok Obat Habis, Pelayanan Puskesmas Dikeluhkan Pasien SAMPANG- Keterbatasan obat yang disediakan di beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Sampang dikeluhkan oleh warga. Mereka mengaku kecewa lantaran banyak Puskesmas yang menolak pasien karena kehabisan obat.

Silvi (27), warga Perum Permata Indah Kelurahan Banyuanyar, mengaku kecewa karena sudah dua kali membawa bayinya ke Puskesmas Banyuanyar untuk dilakukan imunisasi sejak beberapa waktu lalu (21/8). Namun pihak Puskesmas mengaku kehabisan vaksin.

Menurutnya, Puskesmas terkesan abai karena persoalan kehabisan vaksin bukan yang pertama kali. Dia juga menganggap pihak Puskemas kurang koordinasi terkait persedian vaksin.

“Karena persediaan obat (vaksin) di sana (Puskesmas Banyuanyar, Red) tidak ada, terpaksa saya mencari puskesmas lainnya,” tuturnya, Senin (8/9).

Hal serupa juga dikeluhkan oleh Andri warga Desa Omben, Kecamatan Omben. Diakuinya jika persediaan stok obat-obatan di Puskesmas Kedungdung mengalami kekurangan. Sebab keluarganya yang hendak berobat katarak terpaksa dipulangkan lantaran pihak Puskesmas kehabisan stok obat. “Tiga hari sempat menginap, namun setelah pasien dilakukan persiapan untuk operasi katarak ternyata stok obatnya tidak ada. Terpaksa kami

bawa pulang,” tuturnya.

Sementara Kabid pelayan kesehatan (Dinkes) Sampang M Rachman Hidayat dengan tegas membantah jika pihaknya kewalahan dalam menyediakan stok obat-obatan bagi Puskesmas di Kabupaten Sampang. Bahkan pihaknya dengan tegas menyatakan bahwa tahun 2014 untuk stok obat dalam keadaan aman dan cukup. Sebab pembelian obat sudah disesuaikan dengan rencana kebutuhan obat (RKO) yang dilakukan setiap tahunnya.

“Untuk persediaan obat yang dibutuhkan masyarakat Sampang masih aman, jadi jangan khawatir. Daftar keluar masuk kebutuhan obat sudah menggunakan e-katalog. Sebagian pesanan sudah dikirim oleh rekanan. Jumlah obat yang dipesan disesuaikan dengan kebutuhan obat selama 18 bulan. Dan obat yang dibeli dari rekanan di distribusikan ke 21 pusekesmas berserta jaringannya di seluruh wilayah Sampang. Puskesmas secara berkala mengambil obat sesuai kebutuhan masing-masing,” ucapnya.

Ketika ditanya anggran penyediaan stok obat-obatan, Hidayat mengatakan tidak tahu pasti anggaran pengadaan obat tahun ini, begitu pula saat ditanyakan anggaran tahun lalu. Dirinya berdalih untuk mengetahui data anggaran tidak mudah karena harus membongkar data administrasi. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

mohammad muhlis/ koran madura

M. RACHMAN HIDAYAT. Kabid pelayan kesehatan (Dinkes) Sampang saat di wawancarai, Senin (8/9).

mohammad muhlis/ koran madura

LAPOR. Perwakilan tokoh desa apaan ketika bertemu dengan pegawai BPN Sampang, Senin (8/9).

Warga Datangi Kantor BPN SAMPANG- Puluhan warga dari Dusun Beringin, Desa Apa’an, Kecamatan Pengarengan mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang, Senin (8/9). Mereka memprotes rencana pengukuran ulang tanah warga yang berapitan dengan jalan lantaran bisa menyempitkan jalan desa.

Puluhan warga itu meminta pihak BPN Sampang agar membatalkan perencanaan pengukuran jalan, dan tidak mengabulkan pangajuan sertifikat yang dimohon oleh warga atas nama H Muhlis yang tanahnya berdekatan dengan jalan tersebut.

Menurut Mustofa (35) perwakilan warga Dusun Beringin di hadapan sejumlah pegawai Kantor BPN mengatakan, pengajuan sertifikat oleh MH dengan hasil pengukuran yang semula jalan selebar 2.80 meter di pangkas menjadi 1.25 meter, sehingga warga dusun Beringin mengaku kesal dan meminta pihak BPN Sampang untuk tidak mengabulkan permohonan pemilik tanah yang posisinya berada di samping jalan

tersebut.

“Kami selaku perwakilan warga Apa’an tidak akan menghalang-halanggi pihak BPN melakukan pengukuran ulang asalkan rencana pengukuran ulang sama seperti sebelumnya.

Dan kami juga meminta pihak BPN jangan sampai mengukur dan memakan jalan yang sudah ada semenjak puluhan tahun, karena tanah itu sudah diukur dan disahkan berdasarkan pengukuran agraria serta disaksikan oleh camat, aparatur desa, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat,” tuturnya, Senin (8/9).

Sementara itu salah satu warga lainnya juga berharap jika pihak BPN tidak mengeluarkan sertifikat jika pengukuran tersebut akan memakan jalan

yang digunakan sebagai fasilitas umum. Maka warga di sekitar jalan tersebut tidak akan kondusif. “Kalau BPN mengeluarkan sertifikat maka jangan salahkan warga jika terjadi hal yang tidak di inginkan,” tuturnya saat dalam pertemuan dengan pegawai BPN. Sugeng Satriawan kepala tata usaha kantor BPN Sampang menjelaskan kepada warga bahwa dalam rencana pengukuran tanah tersebut menurutnya semua pihak harus didatangkan. Dan apabila tanah tersebut masih dalam keadaan bersengketa maka pihak BPN tidak akan mengeluarkan sertifikat.

“Kami tidak serta-merta mengeluarkan sertifikat sebelum tanah itu tidak ada yang dipermasalahkan. Dan apabila tanah itu masih ada sengketa maka pihak BPN tidak akan mengeluarkan sertifikat, apalagi proses pengukuran itu baru tahap awal jadi masih ada tahapan lagi,” terangnya.

Setelah panjang lebar mendapat penjelasan serta prosedur keluarnya sertifikat tanah oleh pihak BPN, Sejumlah warga Desa Apa’an membubarkan diri. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

L

Lintas Madura

KORAN MADURA

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III

Pembangunan TPS Tak Maksimal SAMPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menyoroti pembangunan 416 tempat penampungan sementara (TPS) pedagang di Pasar Srimangunan. Pembangunan TPS dinilai tidak maksimal.

Namun, Ketua Fraksi Demokrat Aulia Rahman mengaku belum bisa memanggil SKPD terkait, karena terkendala pembentukan komisi.

“Kita mau manggil SKPD terkait masalah pembangunan TPS yang masih kurang maksimal, tapi kami belum bentuk komisi-komisi,” ucapnya, Senin (8/9).

Rahman menengarai banyak kejanggalan dalam pembangunan 416 TPS. “Pembangunan TPS itu masih kekecilan ukurannya, untuk kios saja 2x2 meter, bagaimana pedagang kain, ini kan tidak muat dan kurang memuaskan,” jelasnya.

Pria asal Kecamatan Torjun itu mempertanyakan pembangunan TPS yang anggarannya mencapai Rp 2 miliar. “Dasar apa pembangunan TPS itu, apalagi Pemkab melakukan penunjukan langsung (PL) kepada rekanan CV,” katanya.

Seluruh elemen masyarakat diharapkan ikut serta mengawasi kelayakan pembangunan TPS. Jika ditemukan adanya bukti kecurangan dan kejanggalan, bisa memberitahukan kepada ang-

Pekerja sedang menyelesaikan pembangunan 416 tempat penampungan sementara (TPS) pedagang di Pasar Srimangunan yang berlokasi di lahan parkir blok A, Senin (8/9).

gota DPRD Sampang. “Kalau memang nanti ada kejanggalan dari masyarakat lapor ke kami,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sampang Fahriyah menerangkan bahwa wewenang untuk mengetahui seluruh kegiatan pembangunan

TPS ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang.

“Silakan tanyakan saja ke BPBD teknisnya, karena di sana yang punya kegiatan,” ujarnya kepada Koran Madura saat ditanya tentang spesifikasi pembangunan pasar, dalam kesempatan wawancara beberapa waktu lalu.

Fahriyah menjelaskan, peran Bagian Pembangunan Pemkab dalam pembangunan TPS hanya sebagai penyedia pengadaan rekanan CV yang akan dilakukan PL. Untuk mengetahui secara detail, dirinya menyarankan agar berkoordinasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari

BPBD Sampang.

Sayangnya, dirinya mengaku belum mengetahui RAB pembangunan 416 TPS di Pasar Srimangunan Sampang. “Kalau RAB belum ada, coba saja lihat di website lpse.sampang.go.id, di sana pasti tahu rekanan CV siapa yang bekerja,” ujarnya. =RYAN HARIYANTO/MK

SEKOLAH RUSAK

Disdik dan UPTD Saling Lempar Tanggung Jawab SAMPANG- Kegiatan belajar mengajar (KBM) di SDN 1 Madulang Kecamatan Torjun kurang maksimal. Hal itu dikarenakan salah satu ruang kelas sudah tidak bisa difungsikan. Sehingga dua kelas harus disekat menjadi empat ruangan.

Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang berdalih jika selama ini pihaknya belum menerima laporan dari pihak sekolah dan juga UPTD Kecamatan Torjun terkait kondisi ruangan sekolah yang rusak dan tidak layak untuk dijadikan tempat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

“Selama ini kita tidak pernah menerima laporan dari pihak sekolah dan juga UPTD setempat, sehingga kita kan tidak tahu kondisi satu persatu setiap sekolah sebelum ada laporan dari

NASIB. Ruang KBM SDN 1 Dulang disekat dan ditempati dengan kesederhanaan, Senin (8/9).

bawah,” ujar Sumadi, Sekertaris Disdik Sampang, Senin (8/9).

Sumadi mengatakan, pihaknya akan tetap menunggu laporan dari bawah untuk mengambil tindakan, sebab menurutnya untuk melakukan perbaikan, maka harus diajukan terlebih dahulu sebelum mendapatkan bantuan perbaikan. Bahkan dirinya juga mengelak jika ruang kelas yang mulai reyot itu disebut-sebut pernah mendapatkan DAK tahun 2013.

“Tahun 2012 lalu sekolah itu yang mendapatkan bantuan dari DAK, tapi untuk tahun 2013 sekolah itu tidak dapat DAK,” tuturnya.

Sementara kepala UPTD Kecamatan Torjun Nasir mengaku langsung turun ke sekolah SDN 1 Dulang pasca adanya

pemberitaan di media. Sebab sebelumnya pihaknya mengaku tidak mengetahui kondisi SDN 1 Dulang. Akan tetapi menurutnya pihak sekolah telah menemukan solusi untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi SDN 1 Dulang saat ini.

Lanjut Nasir, pihak sekolah bersama kepala Desa setempat akan melakukan perbaikan. karena menurutnya, rekanan yang dulu menggarap sekolah tersebut adalah pihak kepala desa setempat. “Saya sudah turun langsung ke lembaga sekolah SDN 1 Dulang, karena sebelumnya kita tidak tahu persisis kondisi di lapangan. Dan saat ini pihak sekolah sudah sepakat dengan pihak kepala desa untuk melakukan perbaikan,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 SELASA 9 SEPTEMBER 2014| |TAHUN No. 0437 |IIITAHUN III No. 0437

Polisi Tak Mampu Ungkap Eksekutor Otak Pelaku Pembunuhan Ruspandi Diduga Menyembunyikan Pelaku BANGKALAN - Peristiwa pembunuhan terhadap Ruspandi, (21), warga Desa Paseseh Kecamatan Tanjungbumi, Minggu (24/8) sekitar pukul 19.00 WIB waktu lalu, menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi jajaran Polres Bangkalan. Sebab hingga saat ini pelaku pembunuhan tersebut belum juga berhasil ditangkap. Ironisnya, institusi kepolisian ini mengaku kesulitan mengungkap eksekutor pembunuhan tragis itu.

Padahal, Polres Bangkalan telah dibantu Tim Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) di bawah naungan Direktorat Reskrim umum (Dirresmum) Polda Jawa Timur. Namun kenyataannya, tidak juga membuahkan hasil.

Alasannya, otak pelaku dari peristiwa ini, SML (22), warga Kokop diduga sengaja menyembunyikan nama pelaku tersebut. Sebab SML memberikan keterangan yang

membingungkan jajaran kepolisian.

"Terus terang kami kesulitan mencari pelaku, karena SML kemungkinan besar sengaja menyembunyikan nama eksekutor pembunuhan," jelas Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono.

Menurut mantan Kasubdit Gak Kum Ditpolairud Polda Jawa Timur itu, SML memang menyebutkan

AKBP Sulistyono Kapolres Bangkalan

nama pelaku berinisial S. Akan tetapi, SML tidak menjelaskan dengan pasti asal pelaku itu

dengan alasan hanya mengenal waktu bertemu di Surabaya. Saat dilakukan pencarian, jajarannya sangat kesulitan melacak keberadaannya. Sehingga pihaknya harus merunut ulang kronologis terjadinya pembunuhan itu.

"Saat kami tanya yang dia sebutkan, katerangan yang diberikan sama sekali tidak bisa memberikan sebuah gambaran yang kuat. Maka kami harus lidik sendiri dengan cara mengulang kembali kronologis kejadian itu," jelasnya.

Segala upaya, kata Sulistyono, akan terus dilakukan untuk mengungkap dan menangkap semua yang terlibat dalam kasus ini. Terlebih kasus pembunuhan tersebut menjadi atensi dari Polda Jawa Timur. Untuk sementara di antara yang terlibat hanya SML

PNS

HUKUM

BANGKALAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan membantah telah terjadi pungutan biaya sebesar Rp 5 juta hingga Rp 6 juta dalam pengajuan kenaikan pangkat guru sekolah dasar (SD) dari 4a ke 4b di Kecamatan Arosbaya.

Pihak Disdik berdalih isu yang beredar belakangan ini terkait pengutan tersebut, sama sekali tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Kenaikan pangkat guru tidak dipungut biaya. Jadi kabar kabar adanya pungutan itu tidak benar," kata Kepala Disidik Bangkalan, Moh Mohni, melalui Kabag Kurikulum Moh. Bakrun, Bakrun tidak memungkiri jika proses pengajuan tersebut mengalami kendala kelengkapan administratif hingga tersendat sejak tahun 2011 hingga 2014 tahun ini.

Akibatnya, pengajuan sebanyak 300 guru di Kecamatan Arosbaya tersebut belum belum bisa diajukan ke Provinsi.

Sebab unit pelaksana teknis (UPT) setempat belum mengirim pengajuan itu ke Disnak Bangkalan.

"Ya, untuk di Arosbaya memang ada kendala di adminis-

BANGKALAN - Kedua tersangka Kasus Korupsi Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO) tahun anggaran 2011 bakal menjalani sidang tuntutan dalam waktu dekat. Tersangka bernama Jonhar Syahdeini selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinas Pertanian dan Peternakan(Dispertanak) Bangkalan. Selain itu, tersangka lain, Amirullah, selaku koodinator lapangan (korlap) program UPPO, di Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan. Keduanya, saat ini masih dalam masa persidangan di pengadilan tipikor Jawa Timur.

Kuasa hukum kedua terdakwa, Bachtiar menyampaikan sidang kedua terdakwa di pengadilan tipikor tidak lama lagi akan masuk pada tahap penuntutan. Kedua terdakwa yang ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan sejak (23/5) lalu, terbukti kuat menggelapkan dana Uppo. Dari hasil penyidikan tersebut diperoleh bukti kuat tersangka melakukan tindak pidana korupsi dana pengembangan program UPPO.

Disdik Bantah Pungutan Biaya Kenaikan Pangkat

trasi, jadi belum dikirim ke kabupaten, dan hingga kini pun kami belum menerima pengajuan dari UPT Arosbaya," terangnya.

Persyararatan administrasi yang harus dilengkapi, menurut Bakrun, seperti penyetoran karya tulis ilmiah, karena karya tulis ilmiah merupakan persyaratan dalam pengajuan pangkat. Apabila pada bulan Oktober ini para guru bisa melangkapi Administrasinya dan diajukan ke Diknas Bangkalan, maka bulan April mendatang langsung diajukan ke Provinsi.

"Ya kalau memang sudah

tidak ada kendala dan semua persyaratan terpenuhi, maka akan diajukan ke Provinsi" janjinya.

Perlu diketahui, sebelumnya tersiar kabar pengajuan kenaikan pangkat guru SD dari 4a ke 4b di Kecamatan Arosbaya sudah tiga tahun.

Akan tetapi, proses kenaikan pangkat itu tidak ada kejelasan hingga sekarang. Bahkan oknum UPT diduga melakukan pungutan uang sebesar 5-6 juta kepada 100 guru untuk pengajuan kenaikan pangkat itu. =DONI HERIYANTO/RAH

yang sudah diamankan, sedangkan tiga orang lainnya masih dalam proses pencarian. Seperti F yang saat itu bersama korban dan dua orang yang diduga sebagai eksekutor. "Bagaimanapun upayanya tetap harus kami kejar.

Ya, semoga bisa secepatnya," tandasnya.

Sekadar mengingatkan bahwa Ruspandi (21), warga Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi ditemukan tewas mengenaskan bersimbah darah akibat tusukan benda tajam di dalam mobil Avanza nopol M 832 HB di Desa Geger, Kecamatan Geger, waktu lalu. Pria yang dikenal sebagai "bos junior " ini menderita luka di bahu bagian kanan, lengan kanan dan kiri, juga luka tusukan di perut. =DONI HERIYANTO/RAH

2 Tersangka UPPO Akan Jalani Sidang Tuntutan "Kemungkinan kurang 3 kali sidang, kedua terdakwa sudah dalam tahapan pembacaan tuntutan, sehingga kasus tersebut bisa cepat memasuki masa purtusan," kata Bachtiar, Kuasa Hukum Terdakwa, kemarin (8/9).

Akibat perbuatan terdakwa, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp 186.002.400, sedangkan sisanya sebesar Rp 212.000.000, dibawa oleh saksi terdakwa Amirullah. Hal itu berdasarkan hasil audit badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Timur nomor:SR-2166/ PW13/5/2013 tanggal 18 Oktober 2013.

Kedua terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat(1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b undangundang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara, minimal 1 tahun penjara. =MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 | TAHUN III

Penerima PKH Berkurang 2014, Penerima Tercatat Sebanyak 20.709 KSM BANGKALAN – Program Keluarga Harapan (PKH) masih terus bergulir. Namun pada tahun 2014 ini, sebanyak 3 ribu warga Bangkalan tak lagi tercatat sebagai penerima bantuan pemerintah pusat tersebut. Semua kebijakan yang ditetapkan merupakan wewenang dari pemerintah pusat. Sebab banyaknya jumlah yang mengalami pengurangan dianggap sudah mandiri oleh pemerintah pusat.

"Sebanyak 3 ribu Keluarga Sangat Miskin (KSM) di kabupaten Bangkalan sudah tidak lagi menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Yang menghentikan bantuan bagi KSM penerima PKH itu adalah pemerintah pusat. Kemandirian masyarakat menjadi penilaian

tersendiri oleh pemerintah," kata Kadinsosnakertrans Bangkalan, Ismet Efendy melalui Kabid Sosial Ahmad Riady, kemarin (8/9).

Dia menjelaskan program pemberian bantuan PKH kepada KSM di kabupaten Bangkalan berlangsung sejak tahun 2007.

Hingga saat ini jumlah penerima bantuan tersebut juga terus mengalami pengurangan. Sejak itu pula, sudah ada yang dicabut statusnya, secara otomatis juga tidak menerima bantuan.

Pada tahun 2013 lalu, jumlah KSM yang menerima bantuan PKH sebanyak 23 ribu lebih KSM. Setelah itu, ada graduasi bagi warga Bangkalan, sehingga kurang lebih 3 ribu KSM tak lagi menerima bantuan pada tahun ini. Sebab, mereka dianggap sudah mandiri oleh pemerintah pusat.

"Semua kebijakan bergantung kepada pemerintah pusat.

Melalui banyak pendamping yang tersebar di Bangkalan, se-

hingga penilaiannya dilakukan oleh mereka," terangnya.

Untuk tahun 2014 ini, jumlah penerima PKH di kabupaten Bangkalan berjumlah sebanyak 20.709 KSM yang tersebar di 13 kecamatan dan 199 desa di kabupaten Bangkalan. Menurutnya, besaran bantuannya setiap KSM tidak sama minimal Rp 125 ribu dan maksimal Rp 615 ribu. Variasi nominal yang diterima warga bergantung apakah dalam keluarga itu ada yang bersekolah atau tidak.

"Bulan ini pencairan bantuan PKH tahap II, pencairan tahap I telah dilakukan pada bulan April tahun 2014 lalu," jelasnya. =MOH RIDWAN/RAH

BBM

Nelayan Masih Belum Bisa Melaut BANGKALAN - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) masih dirasakan sebagian masyarakat di Madura. Sebab Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tidak mampu menjamin ketersediaan BBM alias kosong. Terlebih dampak tersebut dirasakan oleh nelayan di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Sejak satu bulan terakhir, para nelayan tak lagi melaut karena kesulitan mendapatkan BBM. "Saya sudah hampir dua minggu gak bisa nangkap ikan, mau nangkap gimana wong bahan bakar sulit Mas," keluh Supriyanto (40), warga Kecamatan Sepulu.

Akibatnya, para neleyan itu harus kehilangan mata pencaharian untuk sementara waktu. Melaut yang dijadikan sebagai sumber penghidupan utama tak lagi bisa dijalani.

Mereka terpaksa menggadaikan bahkan menjual barangbarang berharga demi memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Sebab, tak ada harapan lain untuk mencari sumber penghidupan.

"Ya kadang kerja serabutan, kalau sudah tidak ada terpaksa jual emas yang dijadikan simpanan selama ini," tutur bapak dua anak ini.

Sementara itu, pengawas SBPU 5469109 Kecamatan Sepulu mengaku SPBU yang memiliki kapasitas 60 KL untuk masingmasing premium dan solar ini, kesulitan memenuhi kebutuhan

doni heriyanto/koran madura

PARKIR. Deretan perahu milik nelayan di Kecamatan Sepulu bersandar tak melaut, karena kelangkaan BBM.

BBM masyarakat setempat. Bahkan saat pemerintah sudah mencabut untuk pembatasan BBM ke semua SPBU, kondisi nyaris tetap tidak berubah.

“Dari berita-berita di media yang saya tahu, katanya pemerintah sudah mencabut pembatasan pengiriman ke SPBU. Tapi kenyataannya tetap saja (ada pembatasan)," tutur pengawas SPBU Sepulu,

Lismiyati.

Ia mencontohkan, saat ini SPBU Sepulu hanya mendapat pasokan 16 kiloliter BBM. Padahal dia meminta supply 24 kiloliter. Itu pun masih dibagi, yakni 16 kiloliter untuk premium dan sisanya (8 kiloliter) untuk solar. Bukan hanya masih ada pembatasan pasokan yang dikirim pihak depo Pertamina saja, namun

keterlambatan pengiriman juga sangat dirasakan. Kondisi pasokan yang sering telat ini sudah berlangsung 2 minggu terakhir.

“Sering terlambat 2 – 3 hari, Mas. Kalau seperti ini kan omset turun sampai 50 persen. Yang paling tidak enak itu ada tudingan-tudingan miring terhadap SPBU," sesalnya. =DONI HERIYANTO/RAH

GALIAN C

Penambang Liar Masih Marak BANGKALAN - Maraknya penambang liar galian batu bedel atau galian C membuat dinas setempat kelabakan. Dalam waktu dekat, pemkab setempat melalui dinas Pertambangan dan Energi berencana melakukan penertiban terhadap para penambang liar yang beroperasi tanpa izin.

"Undang-undangnya sudah ada yaitu UU mineral non logam dan batuan, nanti.

Perdanya juga sudah ada.

Melalui kekuatan hukum itu akan kita tertibkan," kata Moh Fachri, kepala Pertambangan dan Energi Bangkalan.

Dia menjelaskan selain perda untuk menertibkan masalah penambang liar, peraturan bupati (Perbup) juga bisa dijadikan alat penertiban. Termasuk masalah perizinannya, baik ijin HO yang menyangkut wilayah pertambangannya juga harus diatur.

Sebab, permasalahan yang terjadi di lapangan, banyak penambang liar yang beraktifitas di pertambangan galian C. Di dalam masalah perijinan tersebut, ada beberapa kategori perijinan yang sudah diatur dalam UU tersebut.

"Ada ijin pertambangan rakyat dan ijin usaha pertambangan. Kalau yang memakai alat-alat berat ini memakai ijin usaha pertambangan (IUP) dan kalau yang tradisional ijinnya cukup IPR. Namun, kebanyakan penambang tradisional tak punya IPR," terangnya.

Fungsi dari ijin pertambangan ini, masyarakat yang beroperasi di pertambangan bisa dikenakan pajak daerah.

Sehingga aturan pertambangan bisa diterapkan dengan baik. Hal itu juga untuk mengurangi jumlah penambang ilegal.

"Yang bisa dipungut pajak itu, mereka yang mempunyai izin. Kalau masih liar tidak bisa dipungut pajak.

Oleh karena itu, kami akan lakukan penertiban secepatnya, sehingga diharapkan dengan adanya perda ini PAD Bangkalan bisa meningkat," paparnya. =MOH RIDWAN/RAH

KORAN Bangkalan MADURA PAMEKASAN – Setiap bencana yang terjadi tidak dapat diduga kapan dan dimana akan terjadi, namun bencana banjir dan kekeringan yang terjadi sudah dapat diprediksi kapan dan di daerah mana akan terjadi. Hal itu karena dua bencana tersebut menjadi agenda tahunan di wilayah Pamekasan.

Seiring dengan itu, pemerintah setempat setiap tahunnya terus menyiapkan anggaran untuk penanganan bencana akan terjadi, baik itu bencana kekeringan di musim kemarau, maupun bencana banjir, puting beliung, dan longsor yang biasa terjadi di musim hujan. Untuk tahun 2013 dan 2014 pemkab menyiapkan anggaran Rp 3,5 miliar.

Bahkan, proyek penananganan korbam banjir dan kekeringan sudah menjadi proyek abadi, karena datangnya dua bencana tersebut sudah dapat diperikirakan. Namun sejauh ini belum ada rencana yang dilakukan pemerintah setempat untuk melakukan pencegahan agar dua bencana tersebut dapat dimanimalisir.

Seperti yang terjadi di musin kemarau saat ini, kekeringan di Kabupaten Pamekasan melanda 10 kecamatan dari 13 kecamatan yang ada di wilayah itu, yaitu Kecamatan Larangan, Proppo, Pasean, Pagantenan, Batumarmar, Waru, Palengaan, Pademawu, Kadur, dan di Kecamatan Tlanakan.

Korban bencana kekeringan setiap tahun ditangani dengan pengiriman (dropping) air bersih.

Namun pengiriman yang dilakukan belum mampu mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat yang menjadi korban bencana kekeringan, seperti yang terjadi di di Dusun Trokem, Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Rabu (3/9). Kiriman air yang menggunakan tangki milik BPBD setempat itu sudah ditunggu warga sejak pagi.

Salah seorang warga Dusun Majungan, ibu Narti, 60, mengaku senang dapat bantuan air bersih gratis, walaupun ia hanya kebagian 1 jeriken saja. Menurutnya, 1 jeriken itu hanya dapat digunakan 2 hari saja. Ibu Narti berharap bantuan air bersih di dusunnya untuk lebih banyak, sehingga warga dapat kebagian semua.

“Kalau yang anggota keluarganya banyak bantu berebut air enak bisa kerja sama dalam mengisi jeriken. Kalau seperti saya yang datang cuma dua orang.

Hanya kebagian sedikit,” katanya dengan bahasa Madura.

Masih di lokasi droping air

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 SELASA 9 SEPTEMBER 2014| |TAHUN No. 0437 |IIITAHUN III No. 0437

Ketika Bencana Menjadi Proyek Abadi

ali syahroni/koran madura

ORANGE. Tangki milik BPBD Pameksan sedang mengirim air bersih ke lokasi bencana kekeringan di Dusun Majungan, Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

bersih, yang juga warga setempat, Noval mengatakan di titik distribusi tersebut, mendapat droping air bersih gratis dari pemerintah setempat dua kali dalam seminggu. Namun dua tangki air bersih per minggu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga.

Kendati demikian, warga sudah sangat mendapat bantuan air bersih gratis, karena warga tidak perlu membeli air untuk kebutuhan makan dan minum dalam beberapa hari kedepan.

“Warga disini biasanya membeli air bersih untuk keperluan makan minum itu ke dusun sebelah yang jaraknya sekitar 3 sampai 4 kilometer dari sini. 1 jeriken warga membelinya seribu sampai dia ribu kepada warga lain yang berlangganan ke PDAM,” katanya.

Tidak hanya pengiriman air bersih, penanganan untuk bencana kekeringan, pemkab Pamekasan tahun 2014 mendapat kucuran anggaran dari pemerintah pusat, untuk membangunan 16 sumur baru di wilayah-wilayah yang menjadi langganan kekeringan, dengan anggaran sebesar Rp 5 miliar.

Penyediaan infrastruktur air minum di 16 titik itu akan disebar di 7 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Dengan rincian data pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Pamekasan, proyek sumur bor itu akan ditempatkan di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur. Desa

Kaduara Barat, Larangan Luar, dan Larangan Dalam, Kecamatan Larangan. Desa Palengan Daja, Potoan Daja, dan Rek-Kerek, Kecamatan Palengaan. Desa Nyalabu Daja, Kecamatan Kota. Desa Tanpojung Tenggina dan Tronto Ares, Kecamatan waru. Desa Candi Burung dan Panagguan, Kecamatan Proppo. Desa Tanjung, Sana Laok, Pegantenan, dan Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan.

Anggaran yang akan digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. Dalam program tersebut dana dibagi menjadi dua kategori, pertama dana reguler sebesar Rp 2,515.601.000, kedua dana tambahan sebesar Rp 2.509,689.600 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2014 ini.

Kelapa Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Muharram menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan untuk penyediaan air minum bagi warga yang ada di daerah rawan kekeringan di wilayah itu, agar mengurangi kesulitan warga dalam mendapatkan air saat kemarau.

Dari servei yang telah dilakukan titik sumber mata air yang debit airnya tertinggi, karena nantinya sumur tersebut tidak hanya pada musim kemarau saja.

Bahkan airnya bisa untuk penyediaan air minum bagi warga di kecamatan sebelahnya.

Pencarian titik sumber mata iru, dikatakan Muharram, dilakukan dengan menggunakan geolistrik, yaitu alat dengan metode geofisika aktif yang menggunakan arus listrik untuk menyelidiki material di bawah permukaan bumi.

Muharram berharap semua titik yang akan dilakukan pengeboran sumber mata air yang ditemukan memiliki debit air besar, agar banyak melayani kebutuhan air warga yang ada di bagian pantura yang menjadi langganan daerah krisis air.

“Keinginan kita dengan sumur-sumur yang kan dibuat tidak hanya mengurangi, tapi kalau bisa mengatasi krisis air di sini (Pamekasan), sehingga masyarakat kita tidak lagi harus dibebani dengan biaya hidup karena harus membeli air minum saat musim kemarau,” ungkapnya.

Sayang, pada musim kemarau tahun ini, mamfaatnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat.

Dengan anggaran cukup besar yang akan dibuatkan penyediaan infrastruktur air minum berupa sumur bor itu, proyeknya masih belum dilaksanakan karena masih tahap lelang. Diperkirakan baru dapat dimanfaatkan pada akhir tahun nanti.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Suli Faris mengatakan bencana di setiap musim yang selalu terjadi di Pamekasan karena pepohonan yang ada di wilayah itu semakin

hari semakin berkurang.

“Pada musim hujan, bagian selatan mengalami bencana banjir. Bila musim kemarau datang bencana kekeringan yang terjadi di bagian utara. Ini jelas bahwa alam di sini (Pamekasan) sudah membutuhkan perawatan, tanam pohon itu cara agar bencana tidak terus berulang,” katanya.

Untuk itu, pihaknya meminta pada pemkab setempat, untuk mulai menggalakkan penanaman pohon, khususnya di bagian utara yang banyak lahan kritis, karena banyak pohon yang sudah ditebang, yang berdampak pada rusaknya lingkungan di sekitarnya.

Dengan penghijauan di bagian itu, air hujan yang datang pada musim penghujan, airnya dapat disimpan di dalam tanah oleh akar pohon tersebut, sehingga tidak terjadi bencana banjir di wilayah selatan karena kiriman air dari hulu di utara.

Pada saat musim kemarau datang, secara perlahan air akan terlepas sendirinya sehingga persediaan air tanah menjadi lebih banyak, dan sumur-sumur masyarakat tidak kering. Rencana jangka panjang tersebut harus sudah mulai dipikirkan oleh Pemerintah Pamekasan.

“Penanganan bencana yang selama ini terjadi itu penting, tapi yang lebih penting itu pikirkan cara pencegahannya. Setidaknya semakin lama, semakin dapat dimanimalisir,” ungkapnya. = ALI SYAHRONI/RAH

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

Lapsus

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0437 | TAHUN III

SELASA 9 SEPTEMBER 2014 | No. 0437 SELASA | TAHUN III 9 SEPTEMBER 2014

MADURA

O

ANNISA RAHMAN

Penyanyi Jangan

Dipandang Sebelah Mata Musik dangdut identik dengan penampilan yang seksi dan terkesan seronok. Sehingga dipandang sebelah mata. Tanggapan negatif itu kerap menjadi suguhan bagi para penyanyi dangdut. Ini karena ramainya penyanyi yang gemar mempertontonkan aksi tarian yang kurang sedap dipandang. Namun itu semua tidak berlaku bagi Annisa Rahman, yang mencoba menampilkan dangdut dengan lebih sopan dan beretika.

"B

ernyanyi adalah seni, jadi jangan pernah menodai dengan sesuatu yang dapat merusak nilai dari seni itu sendiri," kata gadis yang akrab disapa Annisa ini.

Bagi Annisa, bernyanyi tidak harus mempertontonkan tarian eksotik dengan penampilan yang cenderung mengumbar lekuk tubuh. Namun cukup dengan suara yang indah dan dapat menjiwai lagu yang dibawakan. Tentunya, itu sudah lebih dari cukup untuk menghibur masyarakat. Sebab hakikat bernyanyi adalah bakat keindahan suara. Bukan justru menampilkan sesuatu yang negatif.

"Ya, jangan heran kalau penyanyi tidak sedikit kadang dianggap murahan, karena terlalu berlebihan saat di panggung," papar gadis manis ini.

Annisa mengatakan lagu dangdut merupakan warisan yang tetap harus dipertahankan oleh para pelaku seni suara. Sebagai budaya asli Indonesia menjadi suatu keharusan untuk selalu dilestarikan. Maka dari itu, budaya yang begitu bernilai, jangan sampai rusak hanya karena diwarnai oleh aksi panggung yang jauh dari nilainilai etika kesopanan.

"Misalnya tetap berpakaian tertutup rapi tidak terlalu mencolok. Kalau berpakaian terbuka sama halnya mengundang masyarakat berpikiran negatif kan," ucapnya.

Annisa tidak memungkiri jika ada penyanyi dangdut terjerembab pada dunia yang bisa dikatakan sebagai penyanyi murahan. Sebagai pelaku seni yang sebenarnya, memang tidak seharusnya demikian. Akan tetapi, itu adalah pilihan yang tetap patut dihargai dan tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Annisa sendiri lebih memilih menjadi sosok penyanyi yang bisa dihargai karena bakatnya itu sendiri, bukan karena hal lain.

"Untuk mendapatkan apresiasi dari orang lain tidak harus menonjolkan sesuatu yang justru dipandang negatif. Tapi bakat itulah yang harus dikedepankan," pesannya. =DONI HERIYANTO/RAH

TRI SOFIATI

Ingin Menjadi Atlet Lari Profesional

U

mur boleh saja masih belia. Tetapi cita-cita harus tinggi. Tentu dengan usaha dan kerja keras yang harus dijalani, untuk menggapai seluruh harapan yang dicitakan.

Tri Sofiati (10) mencitakan jadi atlet lari profesional yang bisa membanggakan orangtuanya dan Kabupaten Pamekasan, layaknya atlet lari Sri Wahyuni, warga Kecamatan Pakong Pamekasan, yang sudah berhasil mengibarkan bendera merah putih dan bendera Pamekasan, karena telah berhasil meraih medali perak dalam even Olimpiade atletik pelajar internasional di China beberapa waktu yang lalu.

Langkah untuk menggapai itu sudah dilakukan oleh Tri Sofiati. Di antaranya dengan

latihan lari di lapangan yang tersedia di halaman sekolah dan latihan renang di sungai yang ada di desanya, guna memompa pernafasan.

Ia mengaku tidak pernah mengikuti even pelajar, baik antar pelajar ataupun tingkat kecamatan. Tetapi ia sering melihat latihan atlet lari dan sekadar bertanya teknis menjadi pelari bagus.

Baginya, atlet lari tidak hanya sekadar hobi, melainkan atlet yang mampu membawa prestasi dan membanggakan masyarakat Pamekasan. Sehingga ia harus berusaha keras untuk mencapainya.

Sementara itu, pengurus cabang olahraga Pamekasan, H.Nurfa’i menyambut baik niat dari Tri Sofiati tersebut. Ia

meminta agar yang bersangkutan bisa berupaya untuk mempelajari olahraga lari yang baik dan benar.

Ia mengambarkan tahapan menjadi atlet lari, di antaranya latihan dasar ABC. Tahap ini bertujuan mengembangkan keterampilan dasar lari dan mengembangkan koordinasi gerak lari jarak pendek. Adapun latihannya adalah tumit menendang pantat (A), gerak ankling (B), lutut diangkat tinggi (C), lutut diangkat tinggi dan kaki diluruskan (D).

Selanjutnya, latihan dasar koordinasi ABC bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan koordinasi lari cepat. Lari cepat dengan tahanan, tahap ini bertujuan untuk mengembangkan tahap dorong atau support phase dan

kekuatan khusus. Pada tahap ini dapat menggunakan tahanan dari teman atau suatu alat pegangan misalnya ban mobil atau beberapa ban motor, lakukan dengan tidak melebihi berat tahanan, serta guru memperhatikan kaki topang betul-betul lurus dan kontak dengan tanah sesingkat mungkin.

Lari mengejar tahap ini bertujuan untuk mengembangkan kecepatan reaksi dan percepatan lari. Latihan ini dapat menggunakan tongkat atau tali sepanjang 1,5 m; mulailah dengan berlari pelanpelan setelah teman pasangan di depan melepaskan tongkat atau tali siswa yang di belakang mengejar sampai batas yang telah ditentukan. =FAKIH AMYAL/RAH