e Paper Koran Madura 09 Oktober 2014

KAMIS

KORAN MADURA

9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III www.koranmadura.com

ant/regina safri

ORASI BUDAYA TOLAK UU PILKADA. Seniman Butet Kertaredjasa (kanan) saat memberikan orasi budaya tolak UU Pilkada di titik nol kilometer Yogyakarta, Rabu (8/10). Aksi penolakan UU Pilkada, diisi sejumlah orasi budaya beberapa seniman Yogyakarta, diantaranya Butet Kertaredjasa, Landung Simatupang dan Marzuki Mohamad serta dilepasnya ratusan balon harapan.

PEMILIHAN PIMPINAN MPR

Ada Pengkhianat di Kubu KIH? Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman yakin ada suara dari kader parpol yang membelot dalam voting. “Jangan lupa suara dari partai pendukung ada KIH 247 itu termasuk PPP. Jadi suara yang terbesar suara yang tersolid untuk masuk untuk mencapai angka 330 itu justru kontribusi dari DPD,” tegas Irman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10).

Seperti diketahui, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang digelar selama empat jam lebih Rabu (8/10) dini hari, KMP yang mengusung Paket B, yakni Zulkiflli Hasan sebagai calon Ketua MPR dengan wakil antara lain Hidayat Nurwahid, EE Mangindaan, Mahyudin dan Oes-

JAKARTA- Koalisi Merah Putih (KMP) kembali mengalahkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam persaingan di parlemen. Setelah sebelumnya menyapu bersih posisi pimpinan DPR, kini KMP memenangi persaingan memperebutkan posisi pimpinan MPR RI periode 2014-2019 melalui proses voting. man Sapta Odang, menang atas Paket A yang diusung KIH yakni Oesman Sapta sebagai calon Ketua MPR dengan wakil antara lain Ahmad Basarah, Imam Nahrawi, Hasrul Azwar dan Patrice Rio Capella.

Hengkangnya PPP dari KMP ternyata tak membuat koalisi pendukung Prabowo SubiantoHatta Rajasa di pemilu presiden itu kalah dari KIH. Sebab, ada suara Dewan Perwakilan Daerah

(DPD) yang juga mengalir ke KMP. Dari perhitungan total, KMP unggul 17 suara dari KIH. Total, KMP mengantogi 347 suara. Sedangkan KIH mendapat 330 suara. Adapun satu suara dinyatakan abstain.

Dia membantah suara DPD tidak bulat dan tidak kompak dalam pemilihan pimpinan MPR tadi malam. Menurut Irman, kekompakan DPD sudah teruji saat DPD mempertahankan satu nama

untuk masuk dalam paket pimpinan MPR, yakni Oesman Sapta Odang.

Irman menjelaskan, kondisi DPD berbeda dengan kondisi partai politik di DPR yang bisa bulat dalam satu komando pimpinan partai. Sebab, DPD adalah individu perwakilan daerah.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan usulan paket B yang diajukan Koalisi KMP pada sidang paripurna,

mampu menarik puluhan suara dari luar KMP. “Kira-kira suara luar (KMP) masuk ke kami itu ada 41 suara,” kata Fahri saat ditemui gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/10).

Namun, dia tidak menyebutkan sumber suaranya berasal dari partai apa. Dirinya hanya memberitahu bahwa ada anggota partai KIH yang menyumbang suara untuk paket B. Selain ada partai KIH yang diam-diam menyebrang ke KMP, Fahri pun menyampaikan, bahwa seluruh anggota partai yang tergabung di KMP berusaha menghubungi anggota DPD yang berpotensi mendukung KMP saat pelaksanaan voting pemutusan pimpinan MPR. =GAM/ABD

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III

PEMERINTAHAN

Geger Politik Harus Berakhir Damai JAKARTA-Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) JE Sahetapy prihatin dengan situasi politik nasional karena terus mempertontonkan pertarungan sengit antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen. Untuk itu, dia berharap agar geger politik di parlemen ini harus berakhir damai.

ant/prasetyo utomo

TRADE EXPO INDONESIA. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Perdagangan M. Luthfi (kanan) melihat kain tenun Flores saat membuka Trade Expo Indonesia (TEI) ke 29 di Jakarta, Rabu (8/10). Pameran dagang internasional terbesar di Indonesia tersebut berlangsung 8-12 Oktober 2014 dengan mengusung tema “Towards Green Business” yang bertujuan mempromosikan keanekaragaman produk dan jasa Indonesia yang berwawasan lingkungan.

“Keadaan seperti ini enggak bisa terus menerus berjalan, kedua belah pihak baik KMP maupun KIH harus mengisap pipa perdamaian,” kata Sahetapy saat dikonfirmasi dalam diskusinya di kantor KHN, Jakarta, Rabu (8/10).

Sahetapy mengatakan polemik yang terjadi antara KMP dan KIH tak akan menghasilkan apapun. Sebab, ini hanyalah ajang untuk memamerkan kehebatan dari salah satu pihak.

“Kalau ribut terus nanti kalau dalam bahasa Belanda jika diterjemahkan siapa tertawa yang paling akhir dialah tertawa paling menyenangkan,” ungkapnya.

Sebaiknya, dua kubu saling bahu-membahu menyelesaikan persoalan bangsa. “Saya tidak berpihak pada siapapun, mereka semua orang terhormat, cari solusi untuk bangsa agar pemerintah dan parlemen berjalan untuk rakyat,” tutur dia.

Sahetapy menuturkan sikap yang keras serta pemikiran menyimpang harus dihilangkan. Saat ini bukan soal warna partai melainkan musyawarah yang terarah dan menghasilkan kepentingan bangsa. =GAM/ABD

PPP Siap Ditendang dari KMP JAKARTA-Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani mengaku partainya siap dikeluarkan dari Koalisi Merah Putih (KMP) pasca pemilihan pimpinan MPR. Menurut dia, sampai saat ini belum ada komunikasi antara KMP dengan PPP. “PPP pasif saja, seperti kata Pak SDA (Suryadharma Ali-red) hanya berbeda saja, kalau dikeluarkan dari KMP apa boleh buat, cinta itu kan tidak boleh bertepuk sebelah tangan,” kata Yani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10).

Seperti diketahui, PPP hengkang dari KMP dan melompat memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Hebat. Bersama partai-partai pendukung JokowiJK, PPP mengusung Hasrul Azwar

sebagai calon wakil ketua MPR. Yani menegaskan, tidak ada niat dari PPP untuk meninggalkan KMP. Terkait pemilihan pimpinan MPR, kata dia, hal itu sebagai upaya untuk mempertahankan harga diri partai. “Menegakkan harkat dan martabat partai.

PPP pada intinya tidak tinggalkan KMP, tapi kalau KMP tinggalkan PPP silahkan,” jelas Yani.

Lebih jauh, tegas Yani, PPP memiliki andil besar terhadap Prabowo Subianto dan KMP. “Ka-

lau gara-gara semalam, kita di keluarkan, ya PPP siap,” tandasnya.

Berbeda dengan Yani, Koordinator KMP Idrus Marham membantah bila pihaknya meninggalkan PPP dalam pemilihan pimpinan MPR. Idrus mengaku bila PPP sejak awal sepakat memang memasrahkan kepada Pengurus KMP perihal posisi pimpinan di parlemen karena sedang mengalami konflik internal.

“Proses politik di KMP itu panjang dengan beberapa pertemuan, lalu ada kesepakatan dan bagian integral kesepakatan itu PPP tidak masuk Paket DPR/MPR. Itu ditandatangani ketumnya, bahkan ada petinggi-petinggi PPP lain yang hadir dimana mereka bilang silahkan kami pasrah, kami ingin menyelesaikan internal kami dulu,” jelas Idrus kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10).

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid belum bisa memastikan apakah PPP mendapatkan jatah ketua dan wakil ketua komisi atau tidak.

“Nanti akan ada rapat KMP gimana efektifkan kinerja DPR, partai-partai di komisi-komisi mana. Pasti akan bahas komposisi di komisi, termasuk PPP. Soliditas kita akan hadirkan parlemen yang kokoh dan kuat,” kata Hidayat kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/10).

Oleh karena itu, tegas Hidayat, KMP terlebih dahulu akan meminta konfirmasi kepada PPP, apakah masih bertahan di KMP atau lebih nyaman di Koalisi Indonesia Hebat. “PPP maunya gimana? Mereka meninggalkan KMP atau sejenak keluar atau balik lagi, tentu kita perlu dengar dari PPP untuk klarifikasi,” jelas

Wakil Ketua MPR itu.

Lebih jauh, Hidayat menegaskan, tidak ada niat KMP meninggalkan PPP soal jatah nama paket pimpinan MPR. Menurut dia, sudah ada kesepakatan yang tertulis di antara ketua umum partai yang tergabung dalam KMP bahwa PPP tidak mendapatkan pimpinan DPR ataupun MPR. “Tegas kami menyatakan tidak meninggalkan PPP. Kami ada dokumen-dokumen tanda tangan SDA untuk segala yang disepakati. Termasuk pimpinan MPR kemarin. Tentu kami ingin jaga kesoliditasan di KMP,” jelas Hidayat.

“Kalau mereka yakin dengan Koalisi Indonesia Hebat ya monggo saja, ya kami enggak bisa cegah. Bicarakan dengan pimpinan partai kalau balik lagi ke KMP,” tandasnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III KAMIS 9 OKTOBER 2014

No. 0459 | TAHUN III

KPK Cegah Oknum Terkait Kasus SDA JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melayangkan surat permintaan cegah bepergian ke luar negeri kepada Ditjen Imigrasi terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun anggaran 2012-2013.

Saksi yang dicegah dalam kasus yang menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali itu adalah Saleh Salim Badegel.

“Penyidik KPK telah mengirimkan surat perintah cegah atas nama Saleh Salim Badegel,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantor KPK, Rabu (8/10).

Surat cegah tersebut, menurut Johan, dikirim pihaknya sejak 7 Oktober 2014.

“Dicegah untuk enam bulan pertama,” kata Johan.

Adapun alasan pencegahan tersebut, lantaran KPK menduga Saleh merupakan saksi penting dalam kasus Suryadharma Ali. “Sehingga ketika dilakukan pemanggilan pemeriksaan, saksi tidak sedang berada di luar negeri,” ujar Johan.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama yang juga Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sebagai tersangka. Ia diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP. Sementara itu, KPK menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pelayaran Kementerian Perhubungan di Sorong, Papua tahun anggaran 2011. Mereka adalah Sugiarto dan Irawan. “Penyidik menemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup yang disimpulkan ada dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh SG dan IR,” katanya.

Sugiarto merupakan pejabat pembuat komitmen pada Satuan Kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan Laut Kemenhub. Sedangkan

33

UPAYA JEGAL JOKOWI-JK

Irawan merupakan Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa di Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut Kemenhub.

Pada kasus ini, KPK menjerat keduanya dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan mantan General Manager PT Hutama Karya (HK) Persero, Budi Rahmat Kurniawan sebagai tersangka pada kasus ini. Budi yang kini duduk sebagai Direktur Pengembangan PT Hutama Karya itu diduga menyalahgunakan kewenangan.

Adapun pada kasus di Kementerian pimpinan Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan ini diduga negara mengalami kerugian sebesar Rp 24,2 miliar.

Atas perbuatannya itu, Budi dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPIdana. =GAM/ABD

ant/fiqih arfani

AKSI TOLAK UU PILKADA AKSI TOLAK UU PILKADA. Massa yang tergabung dalam Laskar Dewa Ruci menggelar aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/10). Dalam aksinya mereka menolak Undang-Undang Pilkada tidak langsung yang telah disahkan DPR RI dan mendukung upaya penegakan hukum berupa peninjauan kembali di tingkat MK.

Fadjroel: KMP Coreng Nama Baik Indonesia JAKARTA-Pengamat politik, Thamrin Amal Tomagola menilai Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai kursi DPR dan MPR tidak bisa menjegal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi dan JK. Hal ini menurutnya karena surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melegitimasi kepresidenan Jokowi.

“Sangat sulit bagi mereka karena kalah di Pilpres (Pemilu Presiden) langsung menjegal saat pelantikan, perlu diingat surat keputusan dari KPU-lah yang melegitimasi JokowiJK sebagai Presiden,” kata Tahmrin di Kantor Megawati Institute di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/10).

Sebelumnya, pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Johanes Tuba Helan berpendapat keberadaan KMP di parlemen berpotensi kuat menjegal pemerintahan Jokowi-JK. “Saya melihat ada potensi kuat menjegal pemerintahan Jokowi-JK. Potensi ini karena arah perjuangan KMP lebih pada bagaimana meraih kekuasaan, bukan berjuang untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Namun upaya penjegalan tersebut kata Thamril sangat mustahil dilakukan. Pasalnya, pelantikan yang dilakukan di hadapan DPR dan MPR pada tanggal 29 Oktober mendatang hanyalah sebuah seremonial belaka dan tidak menjadi patokan untuk menilai sah tidaknya Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 mendatang.

Sementara itu aktivis sekaligus pengamat politik, Fajroel Rahman menilai bahwa sangat sulit penjegalan terjadi oleh KMP karena dalam rencananya beberapa kepala negara dan utusannya akan hadir dalam acara tersebut .“Dengan dikuasainya DPR/MPR oleh KMP kemudian ada niatan untuk menjegal pelantikan Jokowi-JK merupakan sebuah ilusi,” ujarnya.

Apabila hal tersebut dilakukan oleh KMP maka akan mencoreng nama Indonesia ke depannya, khususnya Presiden Susilo Bamabang Yudhoyono (SBY). “Pelantikan di depan DPR itu kan hanya seremonial, nanti yang terpenting ada Ketua Mahkamah Agung dan ada perwakilan MPR itu sudah sah, karena tidak ada dalam pelantikan menggunakan kuorum. Dan itu sangat sulit, karena beberapa utusan negara seperti Singapura, Malaysia, dan beberapa lainnya,” kata Fajroel. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III

PASCA PEMBATALAN TENDER PELAT NOMOR

KPK Harus Awasi Korlantas Polri JAKARTA-Presidium Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan mengawasi Korp Lalu Lintas (Korlantas) POLRI dan PT. Indoaluminium Intikarsa Industri untuk memastikan dihentikannya proses pengadaan bahan baku Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) TA 2014 pasca Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) DKI Jakarta yang membatalkan keputusan Kakorlantas Polri tentang Penetapan Pemenang Tender Bahan Baku TNKB.

Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar dan terjadinya tindakan Korupsi. “Siapapun boleh melakukan pemantauan terhadap

kasus ini. Kalau KPK mau turun tangan, itu lebih baik, silahkan.

Toh ini masuk dalam ranah kewenangan KPK,” ujar Boyamin di Jakarta, Rabu (8/10).

Sebelumnya, Majelis Hakim PT. TUN DKI Jakarta, memutuskan Kakorlantas telah melanggar ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 tahun 2010 Jo. Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam membuat surat keputusan Kakorlantas Polri No. Kep/20/III/2014, tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Baku TNKB Korlantas Polri Tahun Anggaran 2014 senilai 431 Miliar yang memenangkan PT. Indoalumunium Intikarsa Industri.

Dalam Amar Putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Didik Andy Prastowo,SH.MH juga memerintahkan kepada Kepala Korlantas Polri selaku Tergugat untuk membuka kembali (mengulang) proses lelang Pengadaan

Bahan Baku TNKB Korlantas Polri TA. 2014 tersebut.

Boyamin mengapresiasi putusan Majelis Hakim PT TUN yang telah berani memutus perkara ini dengan objektif. “Karena dari awal banyak kejanggalan dalam proses tender TNKB ini. Termasuk soal krediblitas pemenang tender tersebut (PT. Indoaluminium Intikarsa-red). Jika pasca Putusan PT. TUN, ternyata proses ini nekat dilanjutkan maka kami akan membuat laporan ke (KPK) dan Propam POLRI”, ujarnya.

Secara terpisah, Kuasa Hukum Penggugat Syamsul Huda Yudha, SH mengatakan dengan diterima dan dikabulkannya Gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim, termasuk soal tuntutan Provisionil (permohonan pendahuluan), maka tentu

saja seluruh kegiatan pengadaan bahan baku TNKB baik proses produksi, distribusi dan pembayaran antara Korlantas Polri dan PT. Indoaluminium Intikarsa Industri harus berhenti. Jika tetap dilakukan, maka Negara akan dirugikan. “Sesuai prinsip Res Judicata Veritate Habiture (putusan hakim harus dianggap benar selama belum dibuktikan atau ada putusan sebaliknya/belum inkracht”, tegas Advokat alumni Universitas Brawijaya ini.

Pihaknya percaya bahwa hal ini tentu sudah dipahami oleh pihak Korlantas. “Kita yakin dengan keprofesionalan Instansi Polri. Apalagi Kapolri selaku Pengguna Anggaran bertekat untuk selalu mengedapankan proses pengadaan yang clear, transparan dan akuntabel,” ujarnya. =GAM/ABD

TERORISME

Polisi Larang Keluarga Jenguk Habib Novel JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya melarang pihak keluarga menemui maupun menjenguk tersangka Habib Novel Bamukmin terkait pengrusakan dan penyerangan terhadap petugas kepolisian yang dilakukan para anggota Front Pembela Islam (FPI).

“Belum boleh dijenguk karena masih menjalani pemeriksaan,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Heru Pranoto di Jakarta, Rabu.

Hal yang sama diutarakan Sepupu Habib Novel, Firdaus yang menyebutkan pihak kepolisian tidak memperbolehkan keluarga bertemu dengan salah satu pimpinan FPI tersebut.

Firdaus yang datang bersama istri Habib Novel mengungkapkan penanggung jawab aksi unjukrasa FPI di Komplek Balaikota dan DPRD DKI Jakarta itu menderita sakit sejak demo yang berujung ricuh tersebut.

Firdaus membantah Habib Novel melarikan diri dan bersembunyi sejak dinyatakan masuk daftar pencarian orang (DPO).

Sebelumnya, Habib Novel menyerahkan diri setelah polisi menetapkan tersangka dan buronan terkait aksi unjukrasa yang merusak fasilitas Balaikota dan Komplek DPRD DKI Jakarta tersebut.

Habib Novel ditemani tim pengacara menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya pada Rabu sekitar pukul 16.00 WIB. =GAM/ABD

ant/irwansyah putra

BANJIR ACEH. Kenderaan roda empat jenis sedan tenggelam akibat banjir luapan Krueng (sungai) Daroy di Desa Gentrieng, Kec. Darul Imarah, Aceh Besar, Aceh, Rabu (8/10). Meluapnya Krueng Daroy akibat hujan deras sejak tiga hari terakhir telah merendam delapan desa dengan ketinggian air hingga satu meter lebih sehingga ratusan warga terpaksa mengungsi.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 9 OKTOBER 2014 KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III No. 0459 | TAHUN III

55

RUPIAH TERPURUK

Jokowi Minta Elit Politik Dengarkan Pasar JAKARTA-Panasnya persaingan politik di parlemen direspon negatif oleh pelaku pasar. Hal ini terbukti dari melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang kini menembus ke level Rp12.200 per USD. Pada perdagangan Rabu pagi (8/10) Rupiah dibuka pada level Rp 12.213 dan bergerak di kisaran Rp 12.199-12.258 per dolar AS. Yahoofinance mencatat Rupiah melemah 85 poin atau 0,70 persen ke Rp 12.290.

Menanggapi kondisi pasar Rupiah yang makin tak menentu terkena imbas gejolak politik dalam negeri, presiden terpilih Joko Widodo meminta elit politik membuka telinga. “Kalau direspon negatif itu harus didengar. Mendengar keinginan rakyat dan pasar,” ujar Jokowi usai menghadiri pembukaan Trade Expo Indonesia di Jakarta, Rabu (8/10).

Jokowi menegaskan, anjloknya Rupiah sebagai bukti pasar dan investor merespon negatif gonjang ganjing politik dalam negeri. “Memang saya sampaikan sinyal yang ditangkap pasar, direspon itu negatif,” katanya.

Jokowi pun punya pesan pada politisi negeri ini. “Saya

pesan pada politisi-politisi, elit-elit politik, setiap tingkah laku kita, setiap kebijakan dan produk-produk birokrasi kita dilihat pasar, rakyat,” ucapnya.

Sementara itu, ahli strategi mata uang di Australia & New Zealand Banking Group Ltd Irene Cheung menilai nilai tukar rupiah terpuruk ke level terendah dalam delapan bulan terakhir setelah Zulkifli Hasan yang diusung Koalisi Merah Putih akhirnya terpilih sebagai Ketua MPR. Dikuasainya parlemen oleh Koalisi Merah Putih dikhawatirkan oleh pelaku pasar dapat menghambat langkah presiden terpilih Joko Widodo untuk menerapkan sejumlah reformasinya.

“Tampaknya presiden terpilih mendatang akan menghadapi beberapa tantangan di parlemen. “Dengan kondisi ini, revisi harga BBM akan tergantung pada seberapa jauh para politisi bermain,” terangnya. =GAM

ant/irsan mulyadi

PENAMBAHAN PASOKAN ELPIJI. Pekerja mengangkat tabung gas elpiji 3 kg di salah satu agen, di Medan, Sumut, Rabu (8/10). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pertamina marketing operation region I melakukan penambahan pasokan sementara 50.000 tabung gas elpiji 3 kg setiap harinya se Sumatera Utara.

GADUH POLITIK

Investasi Rp 245 Triliun Kabur JAKARTA-Pertarungan politik di kursi parlemen dalam beberapa hari terakhir ini telah menimbulkan kekacauan investasi di Indonesia. Investor ramai-ramai menyingkirkan modalnya hingga triliunan rupiah dari negara ini, termasuk di sektor pertambangan.

“Kekisruhan politik Indonesia saat ini membuang dana sebesar USD 20 miliar atau sekitar Rp 245 triliun. Dana itu kabur seiring penundaan investasi pembangunan pabrik smelter,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), Poltak Sitanggang di sela-sela Diskusi Kisruh Politik Ancam Investasi Pertambangan dan Program Hilirisasi di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/10) Poltak menyebut, pembangunan smelter bakal berhenti jika kisruh politik

tak kunjung diselesaikan. Apalagi, sektor pengembangan smelter lebih didukung lembaga keuangan asing. Dia mencontohkan smelter yang dibangun PT Antam bukan didanai oleh bank dalam negeri tetapi malah bank luar negeri.

“Sektor ini 100 persen didukung lembaga keuangan asing. Smelter Antam saja didanai HSBC bukan Bank Mandiri,” kata dia.

Panasnya iklim politik membuat investor asing meragukan kepastian hukum untuk mendukung pembangunan smelter.

Tidak hanya dana miliaran dolar AS yang kabur, penghentian dan penundaan investasi pabrik smelter juga menutup potensi lapangan pekerjaan di dalam negeri.

“Kita enggak bisa lanjutkan pembangunannya, artinya tertunda kesempatan untuk menciptakan ribuan lapangan kerja baru artinya inflasi akan makin tinggi,” ucapnya.

Dia mengaku pelaku usaha pertambangan berusaha bangkit dari perlambatan

ekonomi dunia saat ini dengan menciptakan investasi baru guna membuka lapangan kerja. Namun di saat niat ini tidak berjalan mulus, pelaku usaha justru harus menyaksikan akrobat politik yang menarik perhatian dari kalangan internasional.

“Akrobat politik yang dipertontonkan menarik perhatian lembaga keuangan, pengusaha dari dalam dan luar negeri sehingga menunda dan menarik investasinya dari Indonesia. Ini sangat menyedihkan,” terang Ketua Komite Tetap Mineral Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu.

Lanjutnya, sejak aturan larangan ekspor mineral mentah terbit, sedikitnya sudah menelan tiga juta pengangguran yang semula bekerja sebagai karyawan tambang.

“Kami mau bangun lagi menciptakan lapangan kerja, tapi justru terganggu aktivitas politik yang tidak menguntungkan,” tegas Poltak.

Sementara Direktur Eksekutif Institute Public Institute (IPI) sekaligus Analis Politik di Indo Survey and Strategy (ISS) Kar-

yono Wibowo mengaku, dalam panggung politik parlemen, kubu Koalisi Merah Putih (KMP) menunjukkan arogansi politik. Ini memberikan persepsi negatif bagi kalangan dunia usaha.

“Kegaduhan politik memicu sentimen negatif ke pasar. Paska pemilihan Ketua DPR saja, dana asing yang lari dari Indonesia mencapai Rp 1,4 triliun,” ujarnya.

Dijelaskan dia, pelaku pasar sangat optimistis terhadap terpilihnya Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 dengan borong pembelian bersih dari investor asing mencapai Rp 57,26 triliun.

Namun mendadak berbalik arah paska pemilihan Ketua DPR. Aksi jual investor asing secara kumulatif tercatat Rp 46,59 triliun sejak UU Pilkada ditetapkan. “Kisruh politik berkepanjangan di parlemen memicu ketidakpercayaan investor dan dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia,” pungkas Karyono. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III

UPAH MINIMUM KABUPATEN

ABY Tuntut Kenaikan UMK 30% YOGYAKARTA-Aliansi Buruh Yogyakarta menuntut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menaikkan upah minimum kabupaten/kota pada 2015 sebesar 30 persen dengan merevisi komponen kebutuhan hidup layak buruh di daerah setempat.

ant/asep fathulrahman

HARGA AIR NAIK. Penjaja air bersih mengisi jeriken untuk dijual eceran kepada warga di Kampung Sawah Luhur, Kasemen, Serang, Banten, Rabu (8/10). Akibat kemarau yang terus berkepanjangan permintaan serta kebutuhan air bersih terus meningkat sementara sumber air bersih semakin surut dan sulit didapat hingga harga eceran air bersih di lokasi itu naik dari Rp1.100 per jeriken menjadi Rp1.500 per jeriken.

SDM Perbankan Syariah Perlu Ditingkatkan JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan pentingnya dukungan riset dan keterlibatan universitas dalam penyiapan Sumber Daya Manusia(SDM) berkualitas untuk menjaga kesinambungan pengembangan sektor jasa keuangan syariah sehingga berkontribusi lebih besar bagi pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai industri yang relatif baru bertumbuh, industri keuangan syariah nasional perlu ditopang oleh fungsi riset dan pengembangan yang berkualitas agar produk dan jasa keuangan syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, berdaya saing, dan memiliki efisiensi yang baik dan pada akhirnya dapat berkontribusi secara optimal untuk dalam perekonomian nasional.

Deputi Komisioner OJK Bidang Pengawasan Perbankan

1 Mulya E Siregar mengatakan hingga Agustus 2014 jumlah bank syariah tercatat sebanyak 12 bank, jumlah unit usaha syariah 22, BPRS sebanyak 163 bank, jaringan kantor 2.582, dengan total aset, pembiayaan, dan penghimpunan DPK perbankan syariah (khusus BUS dan UUS) masing-masing adalah sebesar Rp.251,26 trilyun, Rp.193,31 triliun, dan Rp.194,64 triliun.

Sementara perkembangan untuk sukuk korporasi sampai Agustus 2014, total mencapai

Rp12,29 triliun, yang terdiri dari 65 emisi sukuk, dengan oustanding Rp6,96 triliun atau 3,17 persen market share emisi saham di bursa.

“Untuk nilai Reksadana Syariah total NAB tercatat sebesar Rp9,64 triliun dengan jumlah reksadana 66 unit, atau 4,51 persen dari total nilai aktiva bersih reksadana industry,” jelasnya.

Sedangkan Daftar Efek Syariah tercatat sebanyak 326 Saham Syariah, dengan nilaiRp2.955,8 triliun atau 58,6 persen dari total nominal keseluruhan daftar efek.

Sementara aset Asuransi Syariah hingga Mei tercatat Rp19,26 triliun atau 4,25 persen dari nilai aset industri asuransi nasional. Saat ini terdapat 49 perusahaan asuransi syariah atau bertambah 8.9% dibanding 2013.

Sedangkan jumlah Perusahaan Pembiayaan Syariah saat ini 48 perusahaan dengan total aset Rp24,95 triliun atau 5,51 persen nilai aset industri pembiayaan.

Dia mengatakan dari perkembangan industri keuangan syariah tersebut terlihat bahwa area riset keuangan syariah masih sangat luas untuk dikembangkan, sehingga akademisi dan peneliti di bidang ini perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya agar dapat mengimbangi laju kebutuhan industri keuangan syariah yang semakin tumbuh cepat.

OJK memandang penting berbagai upaya untuk meningkatkan minat dan kualitas riset keuangan syariah di kalangan peneliti dan akademisi yang saat ini mulai bertumbuh namun masih belum maksimal. =GAM

Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), Kirnadi mengatakan bahwa komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang dijadikan indikator acuan oleh Dewan Pengupahan DIY masih belum sesuai dengan kondisi riil rata-rata buruh.

Hal itu, menurut dia, menyebabkan inisiatif kenaikan UMK pada 2015 diperkirakan masih rendah.

“Kalau mengacu survei KHL Dewan Pengupahan, kenaikan upah masih belum signifikan, yakni sekitar 10 persen,” kata dia.

Menurut dia kenaikan UMK sebesar 30 persen cukup beralasan mengingat beban kebutuhan buruh pada 2015 akan semakin meningkat, baik dipicu persoalan kenaikan bahan bakar minyak (BBM), maupun beban kebutuhan lainnya.

Menurut dia, salah satu penyebab kenaikan upah saat ini masih rendah adalah karena pedoman survey KHL masih menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2005.

Padahal, Permen tersebut, kata dia, sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai pedoman survey KHL, karena parameter yang digunakan hanya mencakup kebutuhan hidup buruh lajang dengan usia kerja 0-1 tahun, yang tidak bisa disamaratakan dengan buruh yang telah berumah tangga.

“Survei Dewan Pengupahan juga masih berpatokan pada harga sewa kamar kos buruh dengan ukuran 2x3 sampai 3x4 meter. Padahal itu tidak sesuai dengan kebutuhan layak buruh,” kata dia.

Menurut Kirnadi, hasil survey KHL yang dihimpun Dewan Pengupahan DIY, dengan hasil survey yang dilakukan ABY pada September 2014 cukup jauh berbeda.

Ia menyebutkan, hasil survei untuk KHL Kota Yogya mencapai Rp2.165.088, Sleman Rp2.138.950, Bantul Rp2.090.561, Gunungkidul Rp2.001.559, dan Kulonprogo Rp1.996.013.=ANT/LUQMAN

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Salam Songkem

KIH Dikhianati ergabungnya DPD dan PPP di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak membuat KIH menang dalam pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Padahal seharusnya KIH dapat mengungguli Koalisi Merah Putih.

Hitung-hitungan itu didasarkan pada komposisi bursa calon pimpinan MPR yang dibagi dua kelompok, yaitu paket A (KIH) dan B (KMP).

Peta kekuatan paket A mengusulkan Oesman Sapta sebagai ketua MPR dari DPD (132 kursi), dengan wakil ketua MPR masing-masing Ahmad Basarah (PPI-P=109 kursi), Iman Nahrowi (PKB=47 kursi), Hasrul Azwar (PPP=39 kursi), dan Patrice Rio Capella (Nasdem=36 kursi), juga Hanura (16 kursi), jumlahnya 379 kursi. Sedangkan paket B mengusung Zulkifli Hasan sebagai ketua MPR (PAN=48 kursi), dengan wakil ketua MPR masing-masing Mahyuddin (Golkar=91 kursi), EE Mangindaan (Demokrat=61 kursi), Hidayat Nur Wahid (PKS=40 kursi), dan Oesman Sapta (DPD), juga Gerindra (73 kursi), jumlahnya 313 kursi bila diasumsikan suara DPD utuh pada paket A. Jumlah itu masih dikurangi yang tidak hadir dalam Sidang Paripurna MPR. Kalkulasi politik itu meleset, terbukti KMP justru unggul dengan memperoleh 347 suara daripada KIH yang justru turun peroleh 330 suara dari yang seharusnya 363 suara.

Menangnya KMP membuktikan ada pengkhianat di dalam KIH, sehingga suaranya tidak utuh dan justru mengalir ke KMP. Realitas dinamika politik di MPR tampaknya menyatakan kubu Prabowo menyelinap di KIH, tengaranya ada pada PPP dan DPD. PPP bisa saja berdiri di dua kaki (kubu KMP dan KIH) atau tidak solid karena dampak konflik internal kubu SDA di PPP yang masih kuat mendukung KMP. Kemungkinan lain strategi KMP menggaet Oesman Sapta cukup manjur menggembosi suara DPD yang seharusnya untuk KIH yang mengusulkan Oesman sebagai Ketua MPR. Namun tidak memilih KIH pun tidak terlalu merugikan DPD, karena unsur DPD dipastikan masih jadi pimpinan MPR meskipun harus puas di posisi wakil pimpinan MPR. (*)

KORAN MADURA

Opini

KAMIS 9 OKTOBER 2014 No. 0459 | TAHUN III

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459| TAHUN III

77

Menunggu Langkah Besar Presiden Baru 20 Oktober 2014 merupakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7 yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Momentum tersebut bukan sekadar utopia, namun menjadi harapan baru Indonesia lebih baik. Sebab, sejak awal Jokowi-JK sudah mempunyai pengalaman dalam kepemimpinan. Sehingga sepak terjangnya tidak diragukan lagi

U

sainya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 tidak lantas menjadikan perjuangan terhenti. Justru pasca Pilpres inilah perjuangan sesungguhnya akan dimulai dan dibuktikan. Dengan kata lain, momentum ini menjadi ajang pembuktian sesungguhnya bagi Jokowi-JK. Dalam konteks ini, antara perkataan (janji) dengan perbuatan (implementasi) diuji.

Jika ternyata antara perkataan dan perbuatan tidak sama, maka mereka tidak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

Tetapi, harapan masyarakat sungguh luar biasa. Dan sinyal positif nampaknya sudah ditunjukkan oleh presiden terpilih dalam beberaa hari ini.

Dengan demikian, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK sangat besar, bagaikan mengharap turunnya hujan di musim kemarau panjang. Sebab, selama beberapa dekade belakangan ini, Indonesia—seperti yang banyak didengungkan oleh berbagai tokoh—sedang mengalami krisis kepemimpinan. Maraknya pejabat yang berurusan dengan KPK adalah salah satu bukti nyata bahwa jabatan atau kekua-

saan yang mereka emban tidak dapat menolong atau menjadikan negeri ini lebih baik.

Tidak hanya itu, hampir seluruh sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat terjangkiti berbagai virus atau persoalan, baik mulai dari hukum, ekonomi, sosial, agama, politik, maupun budaya.

Kita sebut saja aspek paling urgen, yakni ekonomi. Aspek yang dapat menentukan kesejahteraaan masyarakat tersebut cenderung dipolitisi. Bagaimana tidak. Kita sampai hari ini masih melihat fenomena orang yang meminta-minta bahkan untuk makan sehari saja sulit mencarinya. Tentu kondisi seperti ini tidak berbanding lurus dengan statemnen yang mengatakan bahwa angka kemiskinan Indonesia turun dan itu diimbangi dengan naiknya pendapatan per kapita oleh masyarakat Indonesia.

Tantangan ke Depan pemerintahan Tantangan baru ke depan semakin berat.

Sebab, sekali lagi, hampir seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara mengalamai persoalan serius. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan tugas besar tersebut dibutuhkan sosok pemimpin yang benarbenar menghasilkan sesuatu yang konkrit (political will). Nah, dalam konteks ini, tanggung jawab atau beban sepenuhnya dipikul oleh Presiden terpilih.

Tidak lain dan tiada bukan ialah Jokowi-JK. Terdapat segudang pekerjaan rumah (PR) yang harus segera ditangani. Dari sinilah kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengawal janji politik yang diucapkan dihadapan seluruh masyarakat Indonesia supaya diimplemntasikan. Setidaknya terdapat berapa pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh pemerintahan baru.

Pertama, pemberantasan mafia negara. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa bahkan dampaknya tidak hanya dirasa-

kan dalam jangka pendek saja, melainkan juga jangka panjang, runtuhnya roda pemerintahan karena uang negara digerogoti. Saat ini, Indonesia sedang dalam darurat korupsi. Begitu banyak mafia negara.

Terakhir, Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Jero Wacik ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK. Penagkapan tersebut menjadi daftar panjang kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara. Tentu kita semua sepakat bahwa korupsi dapat merusak negeri. Untuk itu, korupsi harus dijadikan sebagai musuh bersama. Inilah tantangan di era pemerintahan Jokowi-JK untuk segera memerangi mafia energi utamannya, dan memberantas korupsi sampai akar-akarnya khususnya.

Kedua, datangnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA adalah ajang perdagangan lintas negara anggota ASEAN. Dengan demikian, orang Malaysia, Singapura dan lain sebagainya diberi kebebasan berdagang di Indonesia.

Begitu juga sebailkya, Indonesia bebas berdagang di negeri tetangga sesama anggota ASEAN. Nah, MEA merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Sebab, jika Indonesia tidak siap dengan adanya MEA, maka masyarakat Indonesia (pedagang) akan digantikan oleh pihak asing. Dan jika sudah demikian, maka akan berdampak pada berkurangnya pendapat penduduk asli pribumi.

Ketiga, peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, kesehatan, pelayanan umum. Selain berbagai tantangan diatas, Jokowi-Jk juga akan dihadapkan oleh kebijakan permanen, peningkatan kualitas kesehatan, pelayanan umum dan lain sebagainya. Agenda atau program tersebut juga harus segera di-

mainkan. Sebab, program permanen tersebut merupakan salah satu program yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Sekali lagi, inilah tantangan bagi pemerintahan Jokowi-JK yang dibantu oleh kabinetnya dalam mewujudkan visi-misinya yang sudah terlanjur dijanjikan kepada masyarakat.

Awal Pembuktian Dalam konteks ini, JokowiJK diharapkan bisa menguraikan sengkarut persoalan nasional.

Mustahil jika beban besar negara tersebut hanya dipikul oleh presiden dan wakil presiden.

Dengan demikian, membentuk kabinet untuk membantu kinerja presiden adalah sebuah keniscayaan. Seperti yang telah disampaikan oleh pasangan presiden terpilih bahwa kabinet mereka nanti adalah kabinet atau koalisi tanpa syarat.

Langkah tersebut perlu diapresiasi, sebab lazimnya setiap partai pendukung yang memenangkan pilpres akan menuntut jatah kursi menteri sesuai dengan besar dukungan partai yang diberikan dan juga mengisi kursi parlemen. Nampaknya, Jokowi benar-benar menginginkan kabinet yang berbeda dan menghasilkan kerja nyata.

Padahal, perampingan kabinet akan berimplikasi pada berkurangnya jumlah pos kementerian di kabinet. Meskipun demikian tidak menjadi benalu dalam pemerintahan JokowiJK ke depan. Sebab, sejak awal koalisi Jokowi-JK yang diberi nama Indonesia Hebat mendukung atau menyambut positif konsep perampingan kabinet ramping. Ini tentu menjadi sinyal positif bagi kemajuan Indonesia. Tetapi, rakyat belum cukup lega ketika masih dalam taraf wacana. Artinya, Jokowi-JK harus benar-benar merealisasikan konsep tersebut.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO KORAN MADURA 8MADURA Lintas Jatim

KAMIS 9 OKTOBER 2014 No. 0459 | TAHUN III

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III

8

Pembagian Jabatan Diklaim Adil SURABAYA – Kosongnya kursi jabatan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) membuat sembilan fraksi di gedung parlemen Jatim terus melakukan pembahasan penempatan masing-masing anggotanya di lima komisi yang ada, mulai dari komisi A, B, C, D dan E. Seperti Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akan menempatkan anggotanya secara merata di semua komisi.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Jatim yang juga dari Fraksi PKB, Halim Iskandar. Dia mengaku akan adil dalam bagi-bagi jatah komisi kepada anggotanya. Dari total 20 anggota hanya 19 anggota Fraksi PKB yang akan masuk ke komisi. Sebab posisi dirinya sebagai Ketua DPRD Jatim tidak ikut masuk komisi.

agus setyawan/koran madura

BERI PERNYATAAN. Ketua DPRD Jatim dari fraksi PKB, Halim Iskandar saat memberikan pernyataan kepada wartawan terkait dengan jabatan komisi.

“Anggota kami total kan 20 orang, dikurangi saya jadi tinggal 19. Jumlah anggota yang masuk komisi harus ada keseimbangan, untuk lima komisi komposisinya

nanti 3-4-4-4-4,” kata dia, Rabu (08/10).

Dia menambahkan, jika pihaknya (fraksi PKB) akan menempati satu jabatan ketua dan tiga

SAMBUT AFTA 2015

jabatan wakil ketua komisi.

“Tapi belum tahu jatah pimpinan komisi kita dapet dimana aja, ini masih rembukan,” tambah dia.

Pria yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jatim ini optimis, jika pembahasan komisi akan segera ditentukan setelah pengesahan Tata Tertib (Tatib) DPRD Jatim.

Tidak hanya fraksi PKB saja, fraksi lain di DPRD Jatim juga telah ancang-ancang untuk menempatkan anggotanya di komisi mana yang dikehendaki.

Fraksi Demokrat misalnya, yang berancang-ancang mengambil posisi sebagai Ketua Komisi E DPRD Jatim. Dengan alasan komisi ini lebih dekat dengan masyarakat khususnya terkait persoalan sosial dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Sementara Fraksi Golkar mengincar Komisi C dan Fraksi PKS berambisi untuk mengambil posisi sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Jatim.

Hal ini beralasan, sebab fraksi yang dikomandani oleh Yusuf Rohana ini, hanya mendapatkan jatah posisi sebagai wakil ketua komisi. = AGUS SETYAWAN

MIGAS

Sertifikasi Pelaku UKM Dipermudah Menko Perekonomian Minta Produksi Blok Cepu Dipertahankan SURABAYA - Meski ASEAN Free Trade Area (AFTA) atau zona perdagangan bebas ASEAN yang rencananya resmi berlaku per Januari 2015. Namun, kebebasan mobilitas pengusaha antar negara sudah mulai terasa di Surabaya.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Surabaya, Widodo Suryantoro.

Dia mengatakan, jika sebelumnya produk-produk luar negeri yang beredar merupakan jenis barang pabrikan yang diproduksi usaha besar. Tren itu perlahan bergeser seiring mendekatnya pemberlakuan era AFTA. Kini, barang dagangan warga negara asing (WNA) mulai merambah sektor usaha mikro.

“Sekarang sudah mulai ada Pedagang Kaki Lima (PKL) tapi yang berjualan orang Italia,” ungkap dia, saat ditemui di Kantor Bagian Humas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Rabu (08/10).

Dia menjelaskan, jika stan PKL milik orang Italia ini bisa dijumpai di salah satu kawasan Surabaya Timur. Adapun produk yang dijual adalah aneka gorengan seperti pisang goreng, ote-ote hingga tahu isi. Berdasar pantauan dari

Disperindag Surabaya, harga jual ragam gorengan itu lebih murah ketimbang makanan serupa yang dijual pada umumnya.

Sepotong pisang goreng dibanderol Rp1000. Meski demikian, cita rasanya dinilai lebih enak dan berkualitas. Informasinya, mentega yang digunakan adalah mentega Singapura.

“Kami masih belum tahu bagaimana strategi yang digunakan sehingga bisa menghasilkan produk berkualitas dengan harga murah,” jelas dia.

Jika merujuk pada asas perdagangan bebas, Pemkot Surabaya tidak bisa serta-merta melarang orang asing yang membuka usaha di Surabaya. Yang bisa dilakukan yakni melindungi hak paten merek lokal serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu bersaing. Upaya proteksi merek sudah dijalankan Disperindag Surabaya sejak 2010.

Total hingga kini sudah ada lebih kurang 400 UKM yang memanfaatkan fasilitas proteksi merek ini. Artinya, merek 400 pelaku UKM di Surabaya sudah tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Tahun ini, dari target 380

pemohon, sedikitnya 178 pemohon telah mendaftarkan legalitas brand-nya. 100 diantaranya sudah mengantongi sertifikat sementara sisanya masih dalam proses.

Dari data Disperindag Surabaya, 400 merek yang sudah mengantongi sertifikat kebanyakan merupakan jenis usaha handycraft atau kerajinan tangan, fashion dan makananminuman.

Dia juga menyampaikan, bahwa pendaftaran merek ini gratis karena biaya ditanggung APBD Surabaya. Syaratnya, pemohon harus ber-KTP Surabaya. KTP itu lantas difotokopi dan didaftarkan melalui kantor Disperindag Surabaya dengan menyertakan etiket/logo merek.

“Kalau mengurus sendiri biayanya sekitar Rp 2 juta. Tapi dengan program dan fasilitas dari pemkot, pemohon tidak perlu mengeluarkan biaya apa pun karena sudah didanai Pemkot,” papar dia.

Keuntungan para pemegang sertifikat merek adalah mereka dapat memperkarakan bilamana ada pihak lain yang berupaya menjiplak atau meniru hasil produknya. = AGUS SETYAWAN

BOJONEGORO - Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung meminta Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, juga operator migas di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengupayakan produksi puncak minyak Blok Cepu 165 ribu barel/hari, bisa bertahan lebih lama.

"Saya minta SKK Migas dan operator Blok Cepu, terus berusaha mengupayakan produksi puncak minyak Blok Cepu sebesar 165 ribu barel perhari bisa dipertahankan lebih dari tiga tahun," katanya, usai meresmikan fasilitas produksi minyak Blok Cepu di Bojonegoro, Rabu (8/10).

Ia yang didampingi Pelaksana Tugas (Plt) SKK Migas Johanes Widjanarko, dan Wakil Menteri (Wamen ESDM) Susilo Siswoutomo, menjelaskan produksi minyak Blok Cepu sebesar 165 ribu barel per hari tersebut, akan mampu menambah produk minyak nasional sebesar 900 ribu barel, pada 2015.

Pada kesempatan itu, Johanes Widjanarno, menjawab pertanyaan Chairul Tanjung, menyatakan produksi puncak minyak Blok Cepu sebesar 165 ribu barel perhari bisa direalisasikan kuartal ketiga 2015.

"Peningkatan produksi minyak menjadi penting, sebab kita sekarang menghadapi masalah dengan energi," kata dia.

Chairul menjelaskan permasalahan energi yang dihadapi Indonesia yaitu konsumsi minyak secara nasional mencapai 1,3 juta barel/hari, tetapi hanya mampu memproduksi minyak sekitar 800 ribu barel per hari.

"Produksi minyak secara nasional saat ini ada kencenderungan menurun. Di lain pihak produksi minyak ada kecenderungan menurun, sehingga menimbulkan permasalalahan energi karena Indonesia harus impor minyak sekitar 500 ribu barel per hari," paparnya. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III

9

Pemkab Masukkan Anggaran Pilkada Langsung agus setyawan/koran madura

JEMBER - Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, memasukkan dana dalam rancangan anggaran daerah 2015 untuk keperluan pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Karena sampai sekarang belum ada aturan pasti mengenai pilkada lewat DPRD, maka lebih baik kami anggarkan untuk pilkada langsung," kata Sekretaris Kabupaten Jember Sugiarto di Jember, Rabu (8/10).

Seiring akan berakhirnya masa bakti kepala daerah, Kabupaten Jember akan menggelar pilkada pada 2015.

Sebelumnya, DPR RI mengesahkan UU Pilkada yang di dalamnya mengatur pilkada lewat DPRD, sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perppu untuk mengembalikan ke pilkada secara langsung.

Menurut Sugiarto, kalau di mata anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 tidak mencantumkan dana pilkada langsung, pihaknya akan kelabakan jika ternyata pemilihan bupati dan wakil bupati itu nantinya tidak jadi dilakukan oleh DPRD sesuai UU Pilkada alias dilakukan langsung oleh rakyat.

"Kalau misalnya nanti pilkada dilakukan melalui anggota DPRD, maka dana yang telah dianggarkan tersebut bisa dikembalikan ke kas daerah," kata Ketua Tim Anggaran Pemkab Jember itu.

Sugiarto mengemukakan bahwa dalam RAPBD itu pihaknya akan membuat skenario anggaran untuk pilkada langsung dalam dua putaran.

Meskipun demikian pihaknya belum mengetahui persis jumlah anggaran itu karena masih dihitung dan saat ini sedang dibahas di tim anggaran pemerintah daerah.

Sementara Bupati Jember MZA Djalal juga mengaku belum tahu berapa besaran anggaran yang disiapkan untuk pilkada langsung itu. Ia mengemukakan bahwa draf anggaran 2015 yang disusun tim Pemkab Jember itu akan diserahkan ke DPRD akhir Oktober 2014.

Sementara staf ahli DPRD Jember Fendi Setyawan yang membidangi masalah hukum mengatakan bahwa UU Pilkada akan memiliki kekuatan hukum atau mengikat jika sudah disahkan dalam lembaran negara, namun untuk penerapannya di lapangan tidak mudah.

Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Jember tersebut, setiap UU akan diikuti dengan sejumlah peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis di lapangan, sementara UU Pilkada yang mengatur pemilihan lewat DPRD hingga kini belum ada.

"Jika daerah yang akan melaksanakan pilkada tahun depan dipaksa menggunakan UU Pilkada itu, maka akan terjadi masalah, karena belum ada aturan kewenangan bagi anggota dewan di daerah untuk memilih pemimpin daerah," katanya. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

NAIK TANK. Jenderal TNI Moeldoko Panglima TNI, Syaifullah Yusuf Wakil Gubernur Jatim bersama masyarakat menaiki Tank Leopard.

HUT TNI

Tank Leopard Keliling Surabaya SURABAYA – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-69, Markas Komando Daerah Militer (Makodam) V Brawijaya, menggelar pameran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).

Sebanyak 139 unit Alutsista yang dipamerkan, diantaranya 15 Panser Anoa, 8 Tank Leopard, 21 Tank Scorpion, 10 Tank Tarantula, 5 Tank M113-A1, 3 Meriam MLRS, 2 Meriam 155 mm Caesar, 2 Meriam 155 mm/KH 179, 7 Meriam 105 mm/KH, 4 Rudal RBS, 4 Meriam 23 Zur/Grom, 3 Helly, 4 Tank BMP 3F TNI AL dan 4 Tank LV 7 TNI AL. Panglima TNI, Jendral Moeldoko dalam sambutannya menyatakan, jika pameran Alutsista milik TNI di lapangan Kodam V Brawijaya, merupakan bentuk pertanggungjawaban TNI kepada masyarakat.

Dia mengatakan, jika pihaknya ingin menunjukkan kepatriotan dan keprofesionalitasan, terhadap pelaksanaan amanat yang diberikan oleh masyarakat, yang berupa anggaran dalam pengadaan alutsista.

“Alutsiata ini dibeli dengan menggunakan uang rakyat. Sehingga rakyat harus tahu, dan juga bisa melihat lebih dekat Alutsista baru yang dimiliki TNI,” tegas dia.

Dia juga menyampaikan permohonan maaf, karena pada puncak perayaan HUT TNI ke 69, Selasa (7/10), masyarakat khusunya Jawa Timur tidak bisa melihat langsung pertunjukan kemampuan Alutsista di Komando Armada Timur (Koarmatim).

“Saya mohon maaf kepada masyarakat Jatim, karena kemarin tidak bisa melihat langsung pertunjukkan Alutsista. Oleh karena itu, hari ini kami persilakan masyarakat untuk bisa melihat pameran Alutsista terbaru di Kodam V Brawijaya.” ujarnya.

Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf, jika saat puncak perayaan HUT TNI, proses penerbangan komersial di Bandara, dan lalulintas kapal di pelabuhan sedikit terganggu.

Jenderal TNI Moeldoko juga menyampaikan terimakasih kepada semua pihak termasuk Pemerintah Provinsi Jatim atas terselenggaranya perayaan HUT TNI ke 69 yang di pusatkan di Surabaya.

“Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Gubernur dan wakil Gubernur Jatim, yang telah turut berperan dalam pelaksanaan peringatan HUT TNI,” kata dia.

Selain dipamerkan, Alutsista TNI yang berupa kendaraan tempur seperti Tank Leopard dan pan Panser Anoa juga dibawa konvoi keliling melewati jalan-jalan protokol Surabaya.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku bangga sambutan dan antusiasme masyarakat dengan adanya kegiatan pameran Alutsista TNI tersebut. Selain bisa menikmati pameran Alutsista masyarakat juga diajak untuk menikmati bagaimana rasanya naik kendaraan baja milik TNI. “Luar biasa sekali. Masyarakat antusias dan masyarakat ingin

tahu alat-alat perang. Ini alatalat milik rakyat semua, alat-alat yang dibeli dari pajak rakyat. TNI hanya mengawaki saja. Mereka juga bisa menikmati,” kata dia, usai mengikuti konvoi Tank Leopard dan dan panser Anoa keliling Surabaya. Rabu (8/10/2014).

Mantan Panglima Kodam (Pangdam) V Brawijaya ini mengaku, jika acara pameran serta konvoi tank dan kendaraan perang TNI tersebut sukses dan mendapatkan sambutan luar biasa dari ribuan masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Dirinya berjanji, jika akan acara tersebut akan diagendakan menjadi acara tahunan.

“Tergantung masyarakat.

Jangankan tahun depan. Kalau tanknya masih ada, minggu depan kalau minta lagi bisa,” ujar dia.

Dari hasil evaluasi sementara, acara tersebut dinilai sukses, namun masih ada catatan yakni konvoi di jalan raya bisa mengganggu pengguna kendaraan lainnya.

Dirinya berharap, jika ada lagi, masyarakat bisa keliling naik kendaraan perang milik TNI hanya di sekitar Makodam V Brawijaya.

“Saya mohon maaf kepada masyarakat Surabaya khususnya pada hari ini yang membuat kemacetan. Mungkin akan datang cuma keliling Kodam saja biar masyarakat banyak kebagian (naik tank dan kendaraan perang TNI) dan jalan lancar, serta dicari pas hari libur hari minggu kan kosong,” tandasnya. = AGUS SETYAWAN

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III

HUT KE-69 TNI

Ribuan Warga "Serbu" Kapal Perang

ant/siswowidodo

CHAIRUL TANJUNG IKUT PESAWAT TEMPUR. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Chairul Tanjung berada di cockpit pesawat tempur Sukhoi sebelum tinggal landas di Lanud Iswahjudi, Magetan, Jatim, Rabu (8/10). Chairul Tanjung dengan pesawat terpisah bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu dan Kepala Staf TNI AU (Kasau) IB Putu Dunia menjajal ikut terbang menggunakan pesawat tempur tercanggih yang dimiliki TNI AU tersebut di atas udara Magetan, Madiun, Ponorogo, dan teluk Pacitan, dan mendapatkan Wing kehormatan dari Kasau.

Dua Menteri Terima Brevet Wing Penerbang Kehormatan MAGETAN - Dua menteri kabinet Indonesia Bersatu Jilid II menerima brevet wing penerbang kehormatan yang disematkan langsung Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI IB. Putu Dunia di Pangkalan Udara (Lanud) Iswahjudi Kabupaten Magetan, Jatim, Rabu (8/10).

Dua menteri yang menerima brevet tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu.

Kedua menteri tersebut mendapat brevet wing penerbang kehormatan setelah melaksanakan terbang bersama selama 45 menit dengan menggunakan pesawat tempur Sukhoi SU-30 TNI AU dari Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin.

"Kami mendapat penjelasan dan merasakan langsung tentang kecanggihan pesawat tempur Sukhoi. Hal itu membuat kami yang berasal dari luar unsur angkatan udara mengetahui betul tentang fungsi dan tugas penting alutsista pesawat tempur dalam pertahanan negara," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, kepada wartawan.

Menurut dia, untuk menjaga keamanan NKRI diperlukan jum-

lah pesawat tempur yang banyak.

Dan tidak hanya banyak, namun juga pesawat tempur yang canggih.

Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI IB. Putu Dunia, menyatakan, pihaknya berharap penambahan alutsista di tubuh TNI Angkatan Udara terus dilakukan pemerintahan yang akan datang.

"Kami berharap penambahan alutsista terus dilakukan.

Di antaranya adalah penggantian pesawat tempur F-5," ujarnya.

Sementara, pada kesempatan tersebut Menko Perekonomian Chairul Tanjung terbang bersama Letkol Pnb David Tamboto dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu terbang bersama Mayor Pnb

Gusti Ngurah Surga. Sedangkan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI IB. Putu Dunia terbang dengan Letkol Pnb Vincentius.

Sebelum melakukan penerbangan, kedua menteri tersebut terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kesiapan dan layak melakukan penerbangan.

Adapun penyematan brevet wing penerbang kehormatan, disaksikan langsung oleh Pangkoosau II Marsda TNI Abdul Muis, Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Marsma TNI Dody Trisunu, Komandan Lanud Iswahjudi magetan Marsma TNI Donny Ermawan beserta seluruh pejabat Mabesau dan Lanud Iswahjudi. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

SURABAYA - Ribuan warga Kota Surabaya dan sekitarnya "menyerbu" tiga kapal perang milik TNI Angkatan Laut pada kegiatan "Open Ship Day" di Dermaga Komando Armada RI Kawasan Timur, Ujung, Surabaya, Rabu (8/10).

Pada kegiatan yang diselenggarakan dalam rangkaian HUT ke-69 TNI tersebut, ada tiga kapal perang yang disiapkan TNI AL untuk dikunjungi warga, yakni KRI Makassar-590, KRI Banda Aceh-593 (keduanya jenis Landing Platform Dock) dan KRI Tombak-629 (kapal cepat rudal).

Kendati terik matahari cukup menyengat kawasan Dermaga Koarmatim, ribuan warga yang sebagian di antaranya pelajar itu terlihat tertib menunggu antrean masuk ke kapal perang.

Selain melihat langsung isi dari kapal perang, Dinas Potensi Maritim Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) V Surabaya selaku penyelenggara juga memberi kesempatan pengunjung untuk merasakan berlayar dengan kapal perang atau "joy sailing" di sekitar perairan Selat Madura.

"Kesempatan berlayar dengan kapal perang menjadi sesuatu yang luar biasa buat masyarakat, meskipun rute yang dilalui sebatas di wilayah Selat Madura," kata Kepala Dinas Potensi Maritim Lantamal V Surabaya Letnan Kolonel Laut (P) Didik Dhuwijantoko, selaku koordinator acara.

Sementara itu, Asisten Operasi Pangarmatim Kolonel Laut (P) Dadi Hartanto menyampaikan rasa bangga dan senang terhadap pelaksanaan Open Ship Day yang mendapat sambutan antusias dari masyarakat.

"TNI khususnya TNI AL mampu memuaskan rasa ingin tahu masyarakat umum terhadap kehebatan salah satu alutsista (alat utama sistem persenjataan) berupa kapal perang," tuturnya. = ANT/DIDIK KUSBIANTORO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III

11

Pernikahan Dini Meningkat MALANG - Pernikahan belum cukup umur di Kota Malang meningkat, karena pengajuan dispensasi untuk menikah dalam usia belum mencukupi di Pengadilan Agama (PA) Kota Malang, Jawa Timur, meningkat sekitar 40 persen.

"Dalam periode yang sama tahun sebelumnya (Januari-Agustus), pengajuan dispensasi menikah dalam usia belum mencukupi meningkat yakni dari 50 pengajuan menjadi 70 pengajuan," kata Panitera Muda Pengadilan Agama (PA) Kota Malang, Kadullah, Rabu

(8/10).

Ia mengatakan dari jumlah yang mengajukan dispensasi menikah karena usianya belum mencukupi ketentuan 19 tahun itu, sekitar 50 persennya adalah remaja putri masih duduk di bangku SMP dan SMA dan sudah

berbadan dua alias hamil di luar nikah.

"Meskipun mereka sudah hamil, kalau ingin menikah resmi, mereka harus tetap mengajukan surat dispensasi nikah karena usia masih belia dan di bawah umur.

Hanya saja, tidak semua pengajuan dispensasi nikah dikabulkan karena berbagai alasan," ujarnya.

Dari 70 pengajuan dispensasi nikah selama Januari-Agustus itu, katanya, empat pengajuan yang tidak dikabulkan karena perkawinan mereka tidak direstui orang

tua mempelai serta adanya penolakan dari majelis hakim karena majelis hakim menyatakan jika si pria tidak sanggup untuk menafkahi pasangannya setelah menikah nanti.

Ia mengemukakan dikabulkannya atau ditolaknya pengajuan dispensasi menikah bagi pasangan di bawah umum merupakan hak preogatif hakim yang menyidangkannya.

"Agar pengajuan surat dispensasi menikah itu dikabulkan majelis hakim, yang mengajukan

harus orang tua mereka (mempelai)," katanya.

Sesuai aturan perundang-undangan, usia paling rendah bagi calon mempelai perempuan adalah 16 tahun dan mempelai lakilaki 19 tahun.

Jika salah satu atau kedua mempelai tersebut usianya kurang dari ketentuan itu, harus mengajukan dispensasi menikah yang nantinya diputuskan oleh majelis hakim, apakah dikabulkan atau ditolak. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

P2BJ

Pemprov Jatim Minta SKPD Dukung UPT Barang-Jasa SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta satuan kerja perangkat dinas (SKPD) untuk mendukung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa (P2BJ) yang sudah dibentuk pada delapan bulan lalu.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi di Surabaya mengatakan UPT baru itu merupakan kebijakan Gubernur Jatim dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang kredibel.

“Pengadaan yang kredibel akan menyejahterakan masyarakat, karena itu satuan kerja perangkat dinas (SKPD) harus mendukung UPT P2B itu,” katanya saat membuka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ) Tahun Anggaran 2014.

Selama delapan bulan dibentuk, UPT P2BJ sudah menerima pengajuan sebanyak 1.234 paket untuk dilelang, 339 paket dalam proses lelang dan 895 paket sudah diumumkan pemenangnya.

“Kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk berdiskusi secara arif dan bijaksana serta saling melengkapi,” katanya.

Menurut dia, pengadaan barang atau jasa yang kredibel secara elektronik dapat mengurangi intenstitas pertemuan antarpelaku dalam proses pemilihan penyedia barang atau jasa, sehingga mendukung pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

“UPT P2BJ mampu men-

ingkatkan kinerja, khususnya kapasitas pelayanan lelang secara cepat dan akurat, bahkan ketepatan, menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pelaku pengadaan barang/jasa,” katanya.

Walhasil, keberadaan P2BJ harus mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Proses ini bertujuan untuk memudahkan peserta lelang dalam menelusuri proses lelang dilakukan. P2BJ menyiapkan ketersedian data dan informasi tentang proses pengadaan barang dan jasa secara langsung sekaligus menjamin proses berjalan cepat dan akurat,” katanya.

Saat ini, aplikasi pelayanan pengadaan barang dan jasa telah dilakukan secara “daring” (dalam jaringan atau online). Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim sehingga tidak ada kendala jarak antara SKPD dengan UPT P2BJ. “Proses pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari siklus manajemen pengelolaan keuangan daerah, sehingga pengadaan barang jasa sangat penting peranannya karena menyangkut pelaksanaan tugas dari masing-masing SKPD,” katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

BAZAR COKELAT. Penggiat kue cokelat memperlihatkan kue yang terbuat dari cokelat saat bazar cokelat di Makassar, Sulsel, waktu lalu.

ant/yusran uccang

PERLUAS PEMASARAN

Produsen Cokelat Penetrasi Pasar Ekspor SURABAYA - Produsen cokelat skala nasional, PT Gandum Mas Kencana (GMK) berupaya mempenetrasi pasar ekspor untuk produk cokelat di sejumlah negara di Benua Asia dengan membidik beberapa wilayah baru.

"Walau untuk ekspor masih kecil atau sekitar 20 persen dan fokus di negara-negara Asia dan Afrika serta Eropa, kami berkomitmen mengembangkan sayap ke berbagai negara di dunia. Bahkan, besar harapan di negara-negara tujuan ekspor pasar sehingga penguasaan pasar kami semakin meningkat," kata Marketing Communication Manager PT Gandum Mas Kencana Iman Setia, di sela kegiatan "Pastry Demo" tentang "trend Pastry & Cake" di Surabaya, Rabu (8/10).

Menurut dia, dengan perkembangan yang makin pesat maka pada saat ini menjadi salah satu pemain utama dalam industri cokelat. Perusahaan itu juga

sudah menyandang predikat sebagai pengekspor cokelat yang merambah ke sejumlah negara di Asia dan negara-negara lainnya.

"Kalau di Indonesia sendiri kami menguasai pasar cokelat dan masih teratas sebesar 50 persen," ujarnya.

Terkait kegiatan di Surabaya pada hari ini, jelas dia, perusahaan yang berdiri sejak tahun 1985 memang telah menunjukkan eksistensinya di bidang industri makanan.

Khususnya cokelat dan produk berbahan dasar bubuk dengan mengundang sekitar 200 pengusaha kue, bisnis di bidang makanan, hotel, kafe dan "bakery" dalam "event pastry & dessert" terkini dan tren tahun 2015.

"Kami yakin agenda ini memberikan inspirasi terhadap pelanggan bagaimana tren pastry ke depan. Sesuai pengalaman dari berbagai ide yang sedang berkembang kami memahami

tiap konsumen membutuhkan produk yang spesifik dan berbeda," tuturnya.

Melalui pengalaman itu, tambah dia, perusahaan itu telah memenuhi kebutuhan di bidang industri makanan mengingat sektor bisnis itu membutuhkan bahan baku yang berkualitas. Lalu, akan mempengaruhi produk jadi/produk akhir. "Pada agenda yang digelar di Surabaya, kami mengusung tema budaya Asia yakni perpaduan antara Korea dan Jepang. Dua negara tersebut menjadi trendsetter di semua bidang," ujarnya.

Apalagi, sebut dia, ada empat unsur aplikasi yang akan dirangkum dalam tren pastry pada tahun 2015 di antaranya "Elegant Ombre Layer" yakni kreasi terbaru "Japannese Style" yang mengangkat sisi elegan secara detik dan perfeksionis. Kemudian "Healthy Veggie, Fun Kiddy", dan "Small Pastry" modern maupun tradisional. = ANT/CHANDRA HN/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 9 OKTOBER 2014 No. 0459 | TAHUN III

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III

MADURA

12

Tembakau

Masa Panen Masuk Tahap Akhir

SUNGAI TERCEMAR. Belakangan ini warga mengeluh soal kondisi sungai di Kelurahan Kademangan, Kota Probolinggo.

Kondisi sungai tersebut kini mulai tercemar. Bahkan banyak sampah berserakan dimana-mana. Akibatnya, aliran sungai jadi kotor dan tergenang.

PROBOLINGGO Dalam bulan ini, petani tembakau di wilayah Kabupaten Probolinggo sudah mulai memasuki tahap akhir untuk melakukan pemanenan daun tembakau yang dimiliki. Bahkan dari sekian luas tembakau yang ada sudah muncapai 90 persen.

Untuk area tanam tembakau tahun 2014, seluas 10.774 hektar ada kenaikan luas tanam dibandingkan tahun 2013 kemarin hanya 9.194 hektar.

Lokasi penghasil tembakau Di Kabupaten Probolinggo, tersebar di tujuh kecamatan, yakni Paiton, Kotaanyar, Pakuniran, Besuk, Kraksaan, Krejengan dan Pajarakan.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Probolinggo, Mudakkir mengatakan, dalam memasuki bulan Oktober petani tembakau Kabupaten sudah masuk tahap akhir masa panen.“Karena daun yang ada di batang pohon tembakau sudah mencapai pucuk. Untuk daun dibawahnya sudah dipanen,” katanya, Rabu (8/10).

Menurutnya, dalam proses panen daun tembakau, petani

tidak melakukan secara sekaligus. Namun dalam panen daun tembakau harus dilakukan secara bertahap. Yakni dimulai dari daun sebalah bawah.“Waktu panen tembakau petani bisa melakukannya secara bertahap yakni bisa 5 sampai 6 kali panen,” terang Mudakkir.

Mudakkir mengatakan, untuk tanaman tembakau yang sudah selasai panen. Lahan yang digunakan untuk tembakau sudah mulai dibiarkan kosong hanya tinggal batang tembakaunya.“Panen tembakau saat ini sudah mencapai sekitar 90 persen lebih. Untuk sisanya tembakau yang tanamnya tergolong lambat. Setelah itu lahan biasanya ditanami padi,” jelasnya.

Dia mengakui kalau harga tembakau saat ini maksimal mencapai harga Rp 33 ribu.

Bahkan harga tersebut tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. “Untuk petani yang memiliki modal besar, biasanya dengan harga itu banyak tembakaunya yang tidak dijual, Mereka memilih menyimpannya,” ungkap Mudakkir. =Mahfud Hidayatulllah

Warga Keluhkan Sungai Tercemar PROBOLINGGO – Belakangan ini warga mengeluh soal kondisi sungai di Kelurahan Kademangan, Kota Probolinggo. Kondisi sungai tersebut kini mulai tercemar.

Bahkan banyak sampah berserakan dimana-mana. Akibatnya, aliran sungai jadi kotor dan tergenang.

“Sekarang kondisi sungai itu mulai kotor,” ujar seorang warga setempat, Toha, kepada wartawan, Rabu (8/10).

Dia menjelaskan, kondisi sungai itu tidak hanya banyak tumpukan sampah, tetapi juga banyak kotoran hewan yang dibuang sembarangan oleh warga.

“Kalau kondisi itu terus dibiarkan, itu sangat berbahaya,” terang dia.

Kotornya kondisi sungai itu, imbuh dia, akan menimbulkan penyakit seperti nyamuk malaria. Apalagi saat ini musim ke-

marau. “Sekarang airnya mulai menggenang. Sehingga rawan menjadi tempat sarang nyamuk,” katanya.

Hal senada juga diakui warga lainnya, Indra. Di sungai itu kini mulai banyak kotoran. Hal itu disebabkan karena warga yang membuang sampah sembarangan. Sehingga sampah-sampah tersebut mengakibatkan saluran sungai tidak lancar. “Kondisi ini jangan sampai terus dibiarkan,” ungkapnya.

Dia mengatakan, agar sungai

tersebut tetap terjaga kebersihannya, pihak Kelurahan maupun kecamatan seyogyanya melakukan pengawasan terhadap warga.

Tujuannya, agar warga tidak sembarangan membuang sampah di sungai tersebut. “Apalagi sampai dibuangi kotoran,” katanya.

Indra menambahkan, tidak segan-segannya warga membuang kotoran di sungai tersebut, salah satunya karena tidak adanya pengawasan. Dengan minimnya pengawasan itu, membuat warga dengan seenaknya memanfaatkan sungai itu sebagai tempat pembuangan sampah.

“Untungnya saat ini bukan musim penghujan. Kalau sungai itu terus dibuangi sampah aliran sungai akan tersumbat dan rawan terjadi banjir,” tandasnya. =Muhammad Sugianto

AKHIR PANEN. Daun yang ada di batang pohon tembakau sudah mencapai pucuk

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459| TAHUN III

13

Tanam Kentang

Masih Tunggu Hujan

BERHARAP CEMAS. Keberadaan PKL di sebelah selatan Alun-Alun Kota Kraksaan karena akan direlokasi.

PKL Alun-alun Tak Aman Pemkab Mulai Merencanakan Relokasi Pedagang PROBOLINGGO- Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terletak di sebelah selatan Alun-Alun kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo mulai cemas. Karena keberadaan mereka terancam pindah dengan adanya rencana pemerintah kabupaten akan merelokasi.

PKL yang direncanakan direlokasi tersebut, yang sedang berjualan di depan Alun-Alun sebelah selatan.” Untuk pemindahan PKL yang ada di daerah itu, pemkab masih memasuki tahap perencanaan,” terang Camat Kraksaan, M. Yasin. Kepada wartawan, Rabu (8/10).

Menurutnya, PKL yang direlokasi direncanakan ke sisi timur alun-alun Kraksaan. Namun sebelum dilakukan pemindahan,

pihaknya akan melakukan upaya koordinasi dengan satuan kerja terkait.Diantaranya, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dispreindag) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH).

“Koordinasi dengan lintas satker akan dilakukan sebagai upaya pemindahan PKL. Dan nantinya atas persetujuan Bupati,” jelas M.Yasin.

Dalam upaya koordinasi se-

belum rencana pemindahan, M.Yasin, tidak akan melupakan dan meninggalkan para PKL yang ada di lokasi tersebut.”Mereka nantinya akan dimintai pendapat tentang rencana relokasi,” katanya.

Dikatakan, rencana pemerintah dalam upaya merelokasi PKL bertujuan untuk lebih melakukan penataan yang lebih rapi. Apalagi disebelah selatan berdiri gedung sekretariat Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

“Untuk saat ini, pagar alunalun sebelah timur sedang dilakukan pembangunan. Secara otomatis pasca pembangunan selesai upaya itu akan segera terwujud,” ungkap M.Yasin Menanggapi hal itu, Opik (35)

salah satu penjual aneka minuman ini mengatakan, rencana pemkab Probolinggo akan merelokasi tempat dikalangan pedagang sudah mengetahuinya. Namun, sampai saat ini masih belum ada informasi secara resmi dari pemerintah.

“Kami akan tunggu kejelasana rencana itu. Saya tetap akan berjualan di depan alun-alun, karena tingkat penjualan tergolong laris,” ucap.

Dia berharap, agar pemerintah bisa memperlakukan PKL secara profesional dengan memberikan pelayanan tempat yang dinilai layak.” Kami tidak akan keberatan jika rencana pemindahan itu nanti dilakukan,” tegas Opik. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Ketersedian air untuk lahan pertanian memang menjadi faktor utama untuk mendapatkan panen yang maksimal.

Apalagi di musim kemarau ketersedian air sangat minim.

Dengan kondisi itu, petani kentang belum bisa menanamnya dan mereka menunggu musim hujan turun.

Salah satu petani kentang asal Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Masri, mengatakan saat ini petani kentang yang ada di daerahnya belum memulai melakukan penanaman kentang, karena ketersedian air dinilai sangat kurang.

Bahkan dinilai sudah tidak ada untuk pertanian.“Kami masih menunggu turunnya hujan untuk melakukan penanaman bibit kentang,” terangnya kepada wartawan, Rabu (8/10).

Menurutnya, jika petani memaksakan melakukan penanaman bibit kentang saat ini, maka petani sangat khawatir dengan resiko kematian bibit yang dinilai sangat besar. Apalagi untuk mendapatkan bibit kentang sangat sulit diperoleh petani.“Jika sudah kekurangan bibit, petani harus membelinya keluar daerah,”kata Masri.

Masril mengaku, di wilayah Sukapura memang kentang menjadi tanaman utama dilahan pertanian.

Daerahnya dinilai sangat cocok untuk jenis tanaman kentang.”Sukapura memang merupakan daerah di dataran tinggi. Sedangkan kentang membutuhkan suhu dingin untuk bisa tumbuh dan berkembang baik,” terang pria dua anak ini.

Sementara petani lainnya, Zaini mengatakan, untuk saat ini sebelum melakukan penanaman bibit. Hanya saja petani mulai menggarap lahan pertaniannya. Diantaranya mencangkul lahan yang akan ditanaminya.

“Kalau lahan sudah mulai dikeringkan dengan cara tanam dicangkul, saat tanam nanti kentang yang ditanamnya bisa tumbuh subur,” jelasnya. =Mahfud Hidayatullah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III

PROBOLINGGO – Pasca hari Idul Adha 1435 Hijriyah, pesanan undangan kartu nikah membeludak di sejumlah percetakan di Kota Probolinggo. Bahkan ada beberapa percetakan yang menolak karena kewalahan melayani pesanan.

PERCETAKAN

Pesanan Kartu Nikah Membeludak

Salah satunya, percetakan milik Bayu di Jalan Mastrip, Kota Probolinggo. Menurut dia, pasca Idul Adha memang banyak pesanan undangan kartu nikah.

“Pesanan membeludak sejak usai lebaran kemarin,” tandasnya kepada wartawan, Rabu (8/10).

Akibat membludaknya pesanan undangan kartu nikah tersebut, bersama sejumlah karyawannya harus lembur untuk menyelesaikan garapannya. “Terpaksa harus lembur agar pelanggan tidak kecewa,” terang dia.

Untuk melayani pelanggan, Bayu mengaku tidak tebang pilih. Artinya, soal harga tidak dibeda-bedakan. Mulai dari harga Rp.1500 per-udangan sampai Rp.25 ribu per-udangan. “Tergantung dari jenis dan model undangan kartunya. Semakin rumit pembuatannya, tentu harganya juga akan semakin mahal,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, membludaknya pesanan kartu nikah tersebut, karena memang bulan besar atau Dzulhijjah memang banyak masyarakat yang melang-

sungkan akat pernikahan. Bagi masyarakat Islam, bulan besar itu dianggap bulan yang baik.

Sehingga masyarakat lebih banyak memilih bulan itu untuk melakukan sesuatu.“Salah yang menjadi faktornya karena bulan besar itu dianggap bulan yang baik,” timpalnya.

Dalam sepekan ini, kata Bayu, pesanan undangan kartu nikah hingga mencapai ribuan kartu.

Para pelanggannya, tidak hanya berasal dari dalam kota. Tetapi juga berasal dari Kabupaten Probolinggo.

Sementara untuk memesan kartu nikah tersebut, minimal pelanggan harus memesannya 100 kartu undangan.“Minimal pemesanan itu harus 100 kartu.

Jika pemesanan kurang dari jumlah itu akan berpengaruh terhadap harga,” imbuh dia.

Seorang pemilik percetakan lainnya, Rudi juga mengatakan serupa. Beberapa hari ini memang banyak konsumen yang datang. Rata-rata mereka memesan kartu undangan nikah. Untuk melayani pesanan itu, Rudi terpaksa merekrut tenaga baru. Itu dilakukan agar tidak mengecewakan pelanggan.“Kita tidak bisa mengerjakannya sendiri, karena terlalu banyak pesanan,” katanya.

Diperkiarakan membludaknya pesanan kartu nikah itu hingga akhir bulan mendatang. Karena di bulan besar ini, hampir setiap hari ada jadwal acara pernikahan yang dilangsungkan oleh masyarakat. =Muhammad Sugianto

TIM POLAIRUD

Perairan Pantai Probolinggo Target Penyisiran Polairud PROBOLINGGO – Memasuki hari kedua, tim jajaran Polairud

Probolinggo di bantu Polairud Polda Jawa Timur terus melaku-

kan penyisiran di wilayah perairan pantai utara Probolinggo.

Karena tidak menutup kemungkinan puluhan korban rombongan kapal tenggelam dari Sumenep Madura bisa terbawa arus kuat hingga keperairan pantai utara Probolinggo.

Menggunakan sebuah kapal patrolui laut, sejumlah anggota gabungan Polairud Probolinggo di bantu Polairud Polda Jawa Timur Polairud Probolinggo di bantu Polairud Polda Jawa Timur, melakukan penyisiran Kapal Jabal Nur yang mengangkut puluhan korban rombongan pengantin yang tenggelam dari Sumenep Madura.

“Penyisiran dan pencarian korban kapal tenggelam ini, hingga mencapai jarak 14 mil dari Pelabuhan Tanjung tembaga Kota Probolinggo,”kata Kepala Polairud Probolinggo, AKP. Poerlaksono, kepada wartawan, Rabu (8/10) AKP. Poerlaksono mengatakan, Hal ini dilakukan, karena

tidak menutup kemungkinan puluhan korban kapal tenggelam bisa sampai perairan pantai utara Probolinggo.

Mengingat cuaca buruk dan kuatnya arus saat ini yang terjadi di perairan selat Madura dan sekitarnya. Akibatnya, aksi penyisiran ini tidak bisa dilakukan secara maksimal. Karena juga terkendala cuaca buruk di wilayah perairan pantai utara Probolinggo.

“Rencananya, aksi penyisiran di wilayah perariran pantai utara Probolinggo akan diperluas, dan dilakukan sampai tujuh hari kedepan,”jelasnya.

Menurutnya, dua hari sebelumnya puluhan penumpang rombongan pengantin dari pulau Ra’as Kabupaten Sumenep Madura telah dikabarkan tenggelam. Karena kapal Jabal Nur bocor sebelum menghilang, saat menuju perairan Banyuwangi. =M.Hisbullah Huda

lahraga

KORAN MADURA

KORAN MADURA

KAMIS 9 OKTOBER 20149|OKTOBER No. 0459 |2014 TAHUN III KAMIS

No. 0459 | TAHUN III

15 15

Petr Cech Mencari Jalan Keluar LONDON - Kiper Chelsea Petr Cech mulai tidak betah di Stamford Bridge karena dinomorduakan oleh pelatih Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal ini lebih memilih Thibaut Courtois sebagai penjaga gawang nomor satu “The Blues” musim ini. Karena itu, dia mulai mencari jalan keluar guna bermain secara rutin menjelang Piala Eropa 2016.

Padahal, selama 10 tahun di Chelsea, Cech selalu menjadi pilihan utama. Dari 500 laga yang dijalaninya, kiper Timnas Republik Ceko ini sudah membukukan 150 clean Sheet alias tidak kebobolan. Tetapi kehadiran kiper muda Courtois yang tampil gemilang bersama Atletico Madrid musim lalu menyingkirkan dominasi Cech.

Pada musim ini, Cech baru dimainkan dua kali, itupun sebagai pemain pengganti di Liga Utama Inggris. Total, dia baru bermain selama 66 menit. Kurangnya waktu bermain membuat Cech ingin segera meninggalkan klub dari London Barat itu.

“Saya kira mereka mengenal

saya dengan cukup baik di Chelsea. Mereka paham bahwa situasi ini sama sekali tidak saya bayangkan sebelumnya. Dengan kejuaraan Piala Eropa 2016, maka untuk mendapat tempat di Timnas Ceko, saya harus bermain secara rutin. Saya belum bicara dengan siapa pun di klub ini, tetapi bila situasinya tidak berubah maka saya akan minta jalan keluarnya,” paparnya.

Akhir pekan lalu, saat mengalahkan Arsenal 2-0, Cech masuk menggantikan Courtois yang mengalami cedera setelah berbenturan dengan Alexis Sanchez. Tetapi cedera kiper internasional Belgia ini tidak terlalu serius dan akan berlatih bersama anak-anak asuh Marc Wilmots men-

jelang kualifikasi Piala Eropa 2016 dan setelah itu siap kembali berdiri sebagai kiper utama Chelsea.

Cech datang ke Stamford Bridge pada 2004 dari klub Ligue 1 Prancis, Rennes. Bersama Chelsea, dia sudah memenangkan tiga Liga Utama Inggris, empat Piala FA, dua Piala LIga, satu Liga Europa, dan satu Liga Champions.

Sementara itu gelandang Liverpool Jordan Henderson mendapat kontrak baru dari Liverpool , meskipun kontraknya saat ini masih tersisa dua tahun lagi. “Saya hanya konsentrasi dengan sepakbola.

Saya tidak khawatir dengan kontrak. Saya senang bermain sepakbola, saya suka klub ini dan saya ingin berada di sini untuk jangka waktu yang panjang. Karena itu, soal kontrak ini tidak harus menjadi berita,” kata gelandang Inggris yang mencetak gol kemenangan Liverpool atas West Bromwich Albion akhir pekan lalu. =SKY SPORTS/ESPN/CAROL AJI

AMERIKA SERIKAT VS EKUADOR

BOSTON - Legenda sepakbola Amerika Serikat Landon Donovan sudah memutuskan pensiun pada akhir musim Liga Sepakbola Amerika Serikat atau Major League Soccer (MLS). Bersamaan dengan itu, dia pun pensiun dari Timnas Amerika Serikat (AS).

Untuk menghormatinya, pelatih Amerika Serikat Juergen Klinsmaan

akan memberinya kesempatan bermain untuk terakhir kalinya bermain pada laga persahabatan melawan Ekuador di Esat Hartford, Connecticut, Jumat (10/10) waktu setempat atau Sabtu (11/10) pagi WIB. Hanya saja, Donovan hanya akan bermain 30 menit dan mengenakan ban kapten di laga tersebut.

Donovan sudah 157 kali memb-

ela negaranya selama karier sepakbola profesional dan mengoleksi 57 gol. Pemain 32 tahun ini juga sudah tiga kali membela Amerika Serikat di Piala Dunia. Secara mengejutkan, Klinsmann mencoretnya dari skuat Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2014 di Brasil. Padahal dia sudah berada pada tahap terakhir menjelang terbang ke Brasil.

Sementara itu, Timnas Brasil akan menutup tahun ini dengan dua laga persahabatan masing-masing melawan Turki di Istambul pada 12 November dan Austria di Vienna pada 18 November mendatang. Demikian diungkapkan Federasi Sepakbola Brasil Selasa (7/10) waktu setempat.

Kedua laga ini akan menjadi pertandingan ke-5 dan keenam pelatih anyar Brasil Carlos Dunga sejak dia mengambil alih kursi kepelatihan Seleccao dari Luiz Felipe Scolari yang gagal mewujudkan misi menjuarai Piala Dunia 2014 di kampung halaman sendiri, Brasil, Juni-Juli 2014 lalu. =CAROL AJI

PETR CECH CHELSEA

Penampilan Terakhir Donovan Bersama Timnas AS

16BACA

KORAN MADURA

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III

KORAN MADURA

JUGA

Cedera, Ramos Absen Bela Spanyol Olahraga | 15

16

KAMIS 9 OKTOBER 2014 No. 0459 | TAHUN III

LONDON - Tim Nasional (Timnas) Inggris tidak boleh meremehkan San Marino yang akan menjadi lawan mereka pada pertandingan kedua kualifikasi Piala Eropa 2016 Grup E pada Kamis (9/10) waktu setempat atau Jumat (10/10) dini hari WIB nanti di Stadion Wembley, London. Wayne Rooney dan kawankawan harus memetik kemenangan guna memelihara peluang ke Prancis dua tahun mendatang.

“The Three Lions” memulai babak kualifikasi Piala Eropa 2016 dengan cukup impresif dengan memetik kemenangan 2-0 atas Swiss di Basel bulan lalu. Kemenangan atas San Marino membuat mereka semakin mencengkeramkan kakinya di puncak Grup E Di atas kertas, anak-anak asuh Roy Hodgson tidak kesulitan mejungkalkan San Marino. Selain karena peringkat kedua tim tim bak bumi dan langit, San Marino juga selalu menjadi lumbung gol timtim Eropa lainnya, termasuk Inggris. Pada kualifikasi Piala Dunia tahun ini, misalnya, Inggris menyikat San Marino dengan skor telak 5-0 dan 8-0. Baru sekali San Marino bisa mencetak gol ke gawang Inggris yaitu pada 1993 saat Inggris menang 7-1.

Meski demikian, gelandang Inggris James Milner meminta rekanrekannya untuk tidak menganggap enteng San Marino. Sikap seperti itu justru akan menjadi bumerang bagi tim Tiga Singa sendiri. “Kami tidak boleh menurunkan standar kami. Semua orang tahu bahwa laga ini harus kami menangkan dan tidak ada saling menghormati.

Sebab semua tim sama dan samasama bisa saling mengalahkan,” kata pemain Manchester City, itu dalam jumpa pers.

“Kami ingin penampilan kami terus meningkat,” ucap Milner lagi.

Roy Hodgson dipastikan akan menurunkan kapten Wayne Rooney pada laga ini, meski kapten Manchester United (MU) ini mendapat larangan bermain pada tiga pertandingan menyusul kartu merah saat melawan

Inggris (4-2-3-1): Fraser Forster; Clyne, Gary Cahill, Phil Jagielka, Leighton Baines; Jordan Henderson, Jack Wilshere; Raheem Sterling, Wayne Rooney, Adam Lallana; Danny Welbeck.

San Marino (5-4-1): Aldo Simoncini; Fabio Vitaioli, Cristian Brolli, Andrea Della Valle, Carlo Valentini, Manuel Battisini; Adolfo Jose Hirsch, Alex Gasperoni, Luca Tosi, Pier Mazza; Andy Selva.

West Ham United pada ajang Liga Utama Inggris dua pekan lalu.

Rooney memiliki misi tersendiri pada laga ini yaitu masuk dalam daftar pencetak gol terbanyak untuk Timnas Inggris. Saat ini, Messi sudah mengoleksi 41 gol untuk Inggris. Dia hanya butuh empat gol lagi untuk melewati Jimmy Greaves yang menjadi pencetak gol terbanyak ketiga Inggris. Peluang untuk itu pun sangat besar saat melawan San Marino nanti.

Laga ini sekaligus juga menjadi kesempatan emas bagi Roy Hodgson untuk mencoba taktik melawan timtim yang menerapkan pertahanan ketat. Pasalnya, San Marino kemungkinan akan bermain bertahan guna menghadang gempuran Inggris.

Calon lawan Inggris pada Min-

ggu (12/10) mendatang adalah Estonio yang juga menerapkan permainan bertahan. Begitu juga calon lawan lainnya di Grup E, Lithuania dan Slovenia.

Inggris harus waspada dengan serangan balik tim-tim ini.

“Kami sudah bekerja tentang bagaimana kami harus bermain selama latihan, mempersiapkan pertandingan sebagaimana biasanya. Kami juga selalu bersikap profesional, akan tampil bagus dan memetik tiga poin,” kata striker Liverpool Adam Lallana.

Dia melanjutkan, “Saya yakin para pemain ingin mencetak gol dalam setiap pertandingan. Bila Anda seorang striker, Anda pasti ingin nama Anda tercatat di pana skor, begitupun para pemain gelandang yang ingin memberi umpan.”

Pada laga ini, Hodgson tidak bisa menurunkan pemain senior Glen Johnson, Kyle Walker, dan John Stones karena cedera. Untuk mengisi bek kanan, kemungkinan Hodgson akan menurunkan pemain debutan dari Southampton, Nathaniel Clyne.

Sedangkan gelandang Aston Villa Fabian Delph memang tidak mengikuti sesi latihan pada Selasa (7/10), tetapi pada Kamis besok dia dipastikan fit. =CAROL AJI

DANNY WELBECK

Tiga Singa Tak Remehkan San Marino

KAMIS 9 OKTOBER 2014 No. 0459 | TAHUN III

PULUHAN PROYEK BAKAL DIJADWAL ULANG

PEMKAB BUTUH PERDA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

PAMEKASAN | I

SAMPANG | F

KORAN MADURA

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III Rhevita Pratiwi BELAJAR TEGAR DARI RASA KEHILANGAN

A

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

19 Desa Tertinggal Kementerian Polhukam Kunjungi Dua Desa di Sampang Sampang Rombongan Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kementerian Polhukam) berkunjung ke Kabupaten Sampang, Rabu (8/10). Mereka mengunjungi dua desa tertinggal, yaitu Desa Banyumas dan Desa Pekalongan, Kec/Kota Sampang.

Rombongan Deputi Kemen Polhukam disambut di Balai Desa Pekalongan Kec/Kota Sampang.

Tampak juga hadir Ketua Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sampang Taufik, Kepala Bangkesbangpol Rudi Setiadhy, Kepala Bapemas Moh Amirudin, Kepala Bappeda Hery Soeyanto. Sebelum ke Desa Pekalongan, terlebih dahulu mengunjungi Desa Banyumas.

Deputi VI Bidang Kesatuan Bangsa Kementerian Pilitik Hukum dan Keamanan (Kemen Polhukam), Arief Poerboyo Moekiyat menerangkan, kedatangannya di Kabupaten Sampang tersebut guna mengawasi penanganan pemberdayaan daerah tertinggal (PDT).

Menurutnya, hasil evaluasi Kementerian Polhukam, tercatat 183 kabupaten di Indonesia seba-

gai daerah tertinggal, termasuk di Kabupaten Sampang. “Nah ternyata di daerah Sampang belum bisa dientaskan dari daerah tertinggal pada tahun ini. Makanya, kami datang ke sini ingin datang langsung berdialog dengan pimpinan desa di lapangan, karena semua daerah saya yakin punya karakteristik yang berbeda,” terangnya.

Namun sayang, dirinya tidak menyebutkan daerah tertinggal di Jawa Timur. “Yang jelas kabupaten ini masih kategori tertinggal.

Dengan demikian, kami berharap agar pemerintah daerah bisa bersinerga dengan pemerintahan pusat, dan kami juga akan berupaya bagaimana membangun supaya daerah yang tertinggal ini bisa terentas.” ungkapnya.

Pj Kepala Desa Pekalongan Kec/Kota Sampang, Moh Holis, berharap kunjungan Deputi Kemen Polhukam ke daerahnya bisa membantu pembangunan infrastruktur jalan serta menuntaskan masalah kekeringan.

“Kami sangat senang dan bangga atas kunjungan Deputi ke desa kami, akan tetapi diharapkan mohon dengan sangat untuk membantu soal infrastuktur jalan dan kekeringan di sini,” ucapnya dihadapan Deputi Polhukam.

Dirinya menuturkan, wilayah yang tercatat sebagai daerah tertinggal bukan hanya dua desa yang dikunjugi Deputi Polhukam tersebut. “Mohon maaf Pak Deputi, saya ingin menyampaikan bahwa bukan dua desa saja dikatakan daerah tertinggal, masih banyak lainnya,” tuturnya.

Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bap-

BERKUNJUNG KE SAMPANG. Deputi VI Bidang Kesatuan Bangsa Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Arief Poerboyo Moekiyat didampingi Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono saat memberikan keterangan pers kepada media di Pendopo Bupati Sampang, Rabu (8/10).

19 DESA TERTINGGAL SAMPANG Kecamatan Camplong Desa Taddan Desa Darma Camplong Desa Sejati Desa Palampaan Kecamatan Sokobanah Desa Karang Anyar Desa Pangereman Desa Sokobanah Laok Desa Tamberu Laok Desa Tamberu Barat Kecamatan Banyuates Desa Tolang Desa Morbatoh Desa Batioh Desa Banyuates, Kecamatan Torjun Desa Krampon Kecamatan Robatal Desa Sawah Tengah Kecamatan Ketapang Desa Karang Penang Onjur Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Desa Pancor Desa Bira Barat

Kategori tertinggal disebabkan adanya faktor alam, seperti bencana alam, kekeringan, tingkat kemiskinan, fasilitas desa, minimnya sumber daya manusia (SDM), ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan, karakteristik daerah, indeks pembangunan manusia (IPM), dan sarana pendidikan.

emas) beberapa waktu lalu, di Kabupaten Sampang terdapat 19 desa tertinggal, yang tersebar di tujuh kecamatan. Kota Bahari me-

miliki 14 kecamatan.

Daerah yang dikategorikan tertinggal, yaitu Desa Krampon, Kecamatan Torjun; Desa Taddan,

Desa Darma Camplong, Desa Sejati, Desa Palampaan, Kecamatan Camplong; Desa Karang Anyar, Desa Pangereman, Desa Sokobanah Laok, Desa Tamberu Laok, Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah.

Desa Tolang, Desa Morbatoh, Desa Batioh, Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates; Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal; Desa Karang Penang Onjur, Desa Karang Penang Oloh, Kecamatan Ketapang; Desa Pancor, Desa Bira Barat, Kecamatan Karang Penang.

Sebanyak 19 desa itu dikaterorikan tertinggal disebabkan adanya faktor alam, seperti bencana alam, kekeringan, tingkat kemiskinan, fasilitas desa, minimnya sumber daya manusia (SDM), ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan, karakteristik daerah, indeks pembangunan manusia (IPM), dan sarana pendidikan. =RYAN HARIYANTO/MK

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III

MADURA

SUMENEP – Kepala Desa Brekas Kecamatan/Kepulauan Raas Suparwi melaporkan hilangnya Perahu Layar Motor (PLM) Mutiara Indah (versi warga KLM Jabal Nur) ke Mapolres Sumenep, Rabu (8/10) sekitar pukul 08.00.

Laporan tersebut untuk memperjelas simpang siur kabar jumlah penumpang yang ikut rombongan manten, Senin (6/10) dari Pulau Raas menuju Pulau Dewata Bali.

Koran Madura, kemarin, menyebutkan terdapat 53 penumpang.

Suparwi mengatakan, jumlah penumpang perahu yang hilang sebanyak 52 orang. Penumpang tersebut berasal dari dua desa, yakni Desa Brakas sebanyak 49 penumpang dan Desa Guwa-Guwa sebanyak 3 penumpang.

Para penumpang merupakan satu keluarga yang sedang mengantar pengantin ke Kabupaten Buleleng, Pulau Bali. ”Kalau warga kami jumlahnya 49 orang.

Namun, ada tiga warga dari Desa Guwa-Guwa ikut pada rombongan tersebut,” klarifikasinya di Mapolres.

26 Penumpang Kemarin, sebanyak 26 penumpang ditemukan dan dievakuasi. Sebanyak 10 penumpang dinyatakan selamat dan 16 meninggal. Penumpang yang hidup, langsung dievakuasi ke puskesmas untuk mendapat perawatan medis. Sedangkan penumpang

Sumenep

KAMIS 9 OKTOBER 2014 No. 0459 | TAHUN III

Kades Brekas Lapor Polisi 16 Penumpang Meninggal, 10 Selamat Nama

Kondisi

Lokasi penemuan

Sama’uddin

Hidup

Madura

Hj. Fatimatun

Meninggal

Madura

Hj. Hawiyah

Meninggal

Madura

Asrawiyah

Meninggal

Madura

Mariyani

Meninggal

Madura

Rio (anak-anak)

Meninggal

Madura

Saina

Meninggal

Madura

Hidup

Madura

Puhawa Asnawi

Hidup

Madura

Hosmaini

Hidup

Madura

Asy’ari

Hidup

Madura

H. Munif

Hidup

Madura

Hamdan

Hidup

Madura

Lutfiana

Hidup

Madura

Elok

Meninggal

Madura

Jumani

Meninggal

Madura

Mamah

Meninggal

Madura

Liana

Meninggal

Madura

Rusna

Meninggal

Madura

Hj. Rohani

Meninggal

Madura

Eccok

Meninggal

Madura

Ennong

Meninggal

Madura

Vita (anak-anak)

Meninggal

Madura

Mrs

Meninggal

Madura

H. Sono

Hidup

Situbondo

H. Aten

Hidup

Situbondo

yang meninggal dunia langsung dievakuasi ke rumah duka untuk disemayamkan. ”Alhamdulillah usaha kami ternyata tidak sia-sia, sebanyak 26 korban sudah ditemukan,” kata Fauzi, salah satu warga setempat saat dihubungi melalui telepon selulernya, kemarin. Namun, sampai berita ini ditulis pukul 16.00, calon mempelai laki-laki, yakni Ahmad, belum ditemukan.

Menurut Fauzi, dari 26 penumpang ditemukan di beberapa tempat. Sebanyak 14 penumpang ditemukan di perairan Pulau Tonduk, sekitar 2 mil arah barat laut Pulau Raas. Penemuan mayat oleh nelayan tradisional setempat berkisar pukul 13.30.

Sedangkan satu korban, yakni Aama’dudin ditemukan di perairan Klosot, selatan Raas atau sekitar 2,5 mil, sekitar pukul 11.45 Wib. ”ABK DLU sedang dianjungan kapal. Lalu, melihat ada orang di tengah laut dalam keadaan hidup, dan langsung dievakuasi dan dilarikan ke puskesmas Pulau Raas,” lanjut Fauzi.

Sementarara dua penumpang lainnya, yakni H. Suno dan H Aten ditemukan di perairan Baluran, Situbondo nelayan Baluran Situbondo. ”Informasi yang kami terima, dua orang telah ditemukan di Peraiaran Situbondo. Keduanya dalam keadaan selamat,” kata Ka-

polres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kabag Ops Kompol Edy Purwanto, kemarin.

Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak.

Termasuk dengan tim SAR Jawa Timur dan sejumlah petugas Dit Polair yang juga melakukan pencarian di sejumlah titik. ”Tentunya kami akan terus melakukan koordinasi, sehingga ketika ada korban lainnya yang ditemukan, bisa secepatnya diketahui oleh keluarganya,” tukasnya.

Pada Senin (6/10), Ahmad (22), calon mepelai laki-laki hendak melangsungkan akad nikah dengan Saimah di Pemuteran, Buleleng, Bali. Rombongan pengantar pengantin mengendarai PLM Mutiara Indah. Hanya saja, sebelum rombongan tersebut sampai tujuan, mesin perahu mati.

Kontak terakhir salah seorang penumpang perahu via telepon dengan keluarganya di Raas sekitar pukul 15.00 Wib. Beberapa saat kemudian, tidak dapat dihubungi lagi. Pompa air milik perahu juga rusak, sehingga air yang masuk ke dalam perahu sulit diatasi.

Keluarga korban berusaha minta bantuan satpolair Situbondo dan Banyuwangi, serta TNI AL. Bahkan, Polair Kalianget juga menyisir perairan Pulau Sapudi. =JUNAEDI/MK

mengantongi izin. Sementara sisanya tergolong tempat kos bodong. Namun, ia mengaku akan terus melakukan pemantauan agar semua tempat kos yang ada di Sumenep segera melakukan mengurus perizinannya.

Sholeh menambahkan, saat ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep sudah membentuk tim yang terdiri dari Satpol PP, Kodim, pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk melakukan tindakan terhadap tempat kos yang masih belum mengantongi izin. Tambahnya, tim itu kemudian akan memberi tahu kepada para pemilik tempat kos tata cara melakukan perizinan.

“Nanti jika di antara mereka

masih ada yang tidak mengindahkan, maka terpaksa tim akan bertindak tegas, misalnya menyegel sementara tempat kos milik mereka. Jika setelah diberi peringatan tetap tidak menghiraukan, maka akan ditutup selamnya,” tandasnya.

Ketika disinggung soal adanya tempat kos yang longgar, pihaknya membantah hal itu.

Karena, menurutnya, selama ini tidak ada di Sumenep tempat kos yang bebas. Ia mengaku bahwa setiap tempat kos yang ada di Sumenep antara laki-laki dan perempuan terpisah." Tidak ada kok, rumah kos yang bebas.

Yang ada hanya rumah kos tanpa izin," tutupnya. =FATHOL ALIF

PERIZINAN

Banyak Tempat Kos Tanpa Izin SUMENEP - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumenep, gerah terhadap sikap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep yang tidak melakukan tindakan tegas terhadap pemilik rumah kos ilegal. Pasalnya, tempat kos yang tak berizin itu rentan dengan penyalahgunaan.

Menurut Wakil Ketua KNPI Sumenep, Syaiful Harir, maraknya rumah kos bodong salah satunya disebabkan tidak adanya tindakan tegas dari Pemkab dan penegak Perda yang ada di lingkungan Kabupaten Sumenep.

Sehingga pemilik rumah kos tidak pernah marasa bersalah atas apa yang sudah dilakukan.

Padahal, mereka jelas-jelas telah melanggar aturan.

Aying, sapaan akrabnya, menilai selama ini Satpol PP tidak

melakukan tindakan apa-apa dalam mengatasi adanya tempat kos ilegal. Padahal, tambahnya, Satpol PP mempunyai tugas menegakkan peraturan yang berlaku di kota Sumekar. "Ini menandakan bahawa satpol PP saat ini sudah tidak bertaring sebagai penegak Perda,” kata Aying kepada Koran Madura. Rabu (8/10).

Selain itu, ia menambahkan, banyaknya tempat kos ilegal juga potensi digunakan untuk hal-hal

negatif, ,misalnya dijadikan tempat prostitusi. Bahkan, ia menyebutkan, ada salah satu tempat kos di Sumenep yang tingkat kebebasannya sangat tinggi, sehingga banyak pemuda yang menempati tempat kos tersebut dengan laluasa membawa pasangan. "Saya tidak akan menyebutkan di mana tempat kos itu. Hanya saja, itu ada di Sumenep. Ini PR untuk Satpol PP agar segera bertindak," paparnya.

Menyikapi hal tersebut, Kasi Operasional Satpol PP Sumenep, Sholeh mengaku, saat ini memang banyak rumah kos yang masih belum memiliki izin.

Menurutnya, dari jumlah 92 tempat kos yang ada di Kabupaten Sumenep, hanya ada 27 yang

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459| TAHUN III

C

DEMONSTRASI. Mahasiswa Sumekar Raya berorasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumenep, Rabu (8/10). Mereka menolak Undang-Undang Pilkada.

PRO KONTRA PILKADA TAK LANGSUNG

Mahasiswa Tolak UU Pilkada SUMENEP - Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Sumekar Raya (Mahasurya) melakukan aksi demo di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Rabu (8/10). Mereka menuntut agar DPRD Sumenep ikut menolak Undang-Undang Pilkada tak langsung yang baru saja disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu.

Dalam aksinya, mahasiswa berteriak-teriak mengutuk pilkada tak langsung. Pasalnya, menurut mereka, dengan disahkannya UU Pilkada tak langsung itu merupakan kemunduran demokrasi di negara ini. Selain itu, Pilkada tak langsung juga secara tidak langsung telah merampas kedaulatan rakyat.

Salah seorang orator yang sekaligus menjadi koodinator lapangan aksi mahasiswa, Bisrie mengatakan disahkannya undang-

undang Pilkada tak langsung telah merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun di Indonesia sejak 1998, tepatnya sejak dimulainya era reformasi di Indonesia. Apalagi, tambahnya, tidak ada jaminan DPRD bisa terhindar dari politik uang serta kepentingan politik lainnya dalam proses pemilihan kepala daerah nantinya.

“Oleh karena itu, kami Mahasiswa Sumekar Raya mengutuk keras sikap politik DPR dan partai politik yang telah mendukung

Pilkada tidak langsung. Karena itu merupakan pengkhianatan terhadap rakyat. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa dan pemuda Sumenep untuk ikut berjuang menolak keras UU Pilkada tidak langsung,” ungkapnya.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut DPRD Sumenep untuk ikut serta bersama-sama mahasiswa dan rakyat Sumenep menolak UU Pilkada tak langsung, dengan cara membuat dan mengirimkan surat permohonan kepada Presiden Republik Indonesia, agar tidak menandatangani UU Pilkada tak langsung.

Lebih dari itu, mahasiswa juga menginginkan agar DPRD Sumenep ikut mengajukan judicial review terhadap UU Pilkada kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Dengan begitu, nantinya dihara-

pkan MK dapat membatalkan UU Pilkada tak langsung yang selama ini sudah menjadi kontroversi.

Namun demikian, mahasiswa mengaku kecewa dengan sikap DPRD Sumenep. Pasalnya, meskipun massa yang mereka bawa cukup banyak, namun hanya segelintir anggota dewan yang menemui mereka. Pantauan Koran Madura, keempat anggota dewan yang menemui mahasiswa, A. Zainur R dan Moh. Hanafi dari Fraksi Demokrat; Herman Dali Kusuma dari Fraksi PKB; dan Rozah Ardhi Kautsar dari Fraksi Nasdem.

Selain itu, mahasiswa juga merasa kecewa dengan kinerja DPRD Sumenep selama ini karena dinilai tidak serius dalam memperjuangkan Pilkada langsung. “Selama ini, anggota dewan yang terhormat hanya mengurusi

kepentingannya sendiri. Terbukti, sidang paripurna tidak kunjung selesai,” teriak salah seorang dari massa aksi.

Pantauan Koran Madura, dalam aksinya kemarin, mahasiswa membawa berbagai macam atribut yang bertuliskan kecaman atas disahkannya UU Pilkada tak langsung. Salah satu atribut mereka ada yang berupa keranda bertuliskan “MATINYA DEMOKRASI”.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, salah satu anggota dewan yang menemui mahasiswa, A. Zainur R mengatakan, meskipun tidak secara kelembagaan, pihaknya siap ikut serta menyuarakan aspirasi mahasiswa dan menolak UU Pilkada tak langsung. “Hanya saja, semua ada mekanismenya,” tutupnya. =FATHOL ALIF

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III

PEMALSUAN AKTE TANAH

Kepsek Ditangkap Kejari

Dikatakan, sebenarnya Herman sudah lama menjadi buronan Kejari. Pasalnya, meski sudah dipanggil beberapa kali oleh pihak Kejari melalui beberapa instansi, termasuk Di-

nas Pendidikan (Disdik), yang bersangkutan selalu mangkir.

Namun, saat Kejari mengetahui bahwa yang bersangkutan sedang menghadiri rapat kepala SDN se-Kabupaten

Pemerintah Adakan Sosialisasi Pelayanan Pengaduan Publik

nangkapnya di situ," jelasnya, Rabu (08/10) di kantornya.

Herman Hidayat melanjutkan, penangkapan dilakukan seiring dengan turunnya surat perintah penangkapan dari Presiden RI dengan Nomor 13/G tahun 2012 tanggal 04 April 2012. Dalam salah satu diktumnya, imbuhnya, disebutkan bahwa terpidana ada pengurangan pidana dari yang semula putusan kasasinya 1,8 bulan menjadi 1,3 bulan.

"Sebenarnya yang bersangkutan sudah lama masuk DPO. Cuma selama ini saya sengaja tidak melibatkan media. Takut tersangkanya itu langsung kabur. Makanya saya diamkan dulu, tetapi terus diincar," tambahnya.

Lebih lanjut, Herman Hidayat menjelaskan bahwa upaya penangkapan paksa yang dilakukan oleh pihak kejaksaan karena tidak pernah datang saat dipanggil oleh pihak kejaksaan. Oleh sebab itu, maka pihak kejaksaan memiliki inisiatif untuk melakukan penangkapan langsung sebagai langkah terakhir.

"Kita sudah memanggilnya dengan segala cara. Tetapi, yang bersangkutan tidak hadir.

Makanya, cara ini kami tempuh, karena Pak Herman sendiri selalu lari. Saya sempat juga datang ke sekolahnya, tetapi selalu tidak ada. Baru hari ini berhasil kita tangkap," tutupnya. =FATHOL ALIF

SUMENEP- Pemerintah Kebupaten Sumenep melalui Bagian Keorganisasian mengadakan acara sosialisasi sosialisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik, Rabu, (08/10) bertempat di ruang rapat Pemkab, Gedung Arya Wiraraja.

Acara yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Hadi Soetarto, dimulai pukul 08.30 Wib. Dalam kesempatan itu, hadir menjadi narasumber perwakilan dari Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jawa Timur.

Dikatakan, diselenggarakannya sosialisasi tersebut untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat di masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan Kabupaten Sumenep. Hal itu dalam rangka optimalisasi kerja pejabat pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan pengaduan pelayanan publik.

Acara itu diikuti oleh 102 peserta yang terdiri dari 45 peserta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumenep. 27 peserta dari perwakilan kecamatan, serta 30 peserta lainnya perwakilan dari masing-masing puskesmas di lingkungan Kabupaten Sumenep. =*/FATHOL ALIF

Kunjungi dan Unduh versi E-paper

www.koranmadura.com

TERPIDANA PEMALSUAN AKTE TANAH. Herman Prayitno (baju batik) terpidana pemalsuan akte tanah di Kantor Kejaksaan Negeri Sumenep, Rabu (8/10).

SUMENEP – Setalah lama masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) karena terbukti membantu melakukan pemalsuan akte tanah yang kasusnya sudah diputuskan pada tahun 1999, Kepala SDN Ambunten Tengah, Herman Prayitno, akhirnya dibekuk oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, di depan kantor K. Hajar Dewantara, Rabu (08/10).

KILAS AKTIVITAS

Sumenep di Gedung P dan K, akhirnya Herman bisa dibekuk oleh pihak kejaksaan.

Kasi Pidum Kejari Sumenep, Herman Hidayat mengatakan, penangkapan itu terjadi setelah pihaknya mendapat informasi bahwa kemarin ada kegiatan di gedung P dan K. Oleh sebab itu, pihak kejaksaan langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) untuk menangkap paksa yang bersangkutan. “Makanya saya diam-diam langsung ke sana tadi (kemarin, red.) dan me-

Pasang di

Suasana acara Sosialisasi Pelayanan Pengaduan Publik yang diselenggarakan Bagian Keorganisasian, Rabu (8/10).

KORAN MADURA

Call Centre (0328) 6770024

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459| TAHUN III

E

Hari Ini Rapat Paripurna Moh. Hanafi: Tanpa Rekom DPP, Penetapan Pimpinan DPRD Tetap Digelar SUMENEP – Rapat paripurna penetapan pimpinan definitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep periode 2014-2019 rencananya digelar hari ini, Kamis (9/10). Paripurna tetap akan digelar meski partai politik yang mempunyai jatah unsur pimpinan tidak menyerahkan surat rekomendasi dari pengurus pusat partainya. ”Setelah kami koordiniasi dengan sejumlah fraksi, ternyata memang penetapan pimpinan definitif itu sangat mendesak.

Makanya, waktunya kami majukan besok (hari ini),” kata Wakil Ketua sementara DPRD, Moh. Hanafi, Rabu (8/10).

Pada Kamis (2/10), DPRD Sumenep sudah menggelar rapat peripurna penetapan pimpinan definitif DPRD Sumenep periode 2014-2019. Namun, rapat paripurna gagal menetapkan pimpinan definitif, karena berkas usulan dari PKB, Demokrat, dan PPP tentang nama calon unsur pimpinan DPRD, hanya berupa surat keputusan dari pengurus di

tingkat provinsi.

Sementara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, surat keputusan tentang usulan nama calon unsur pimpinan DPRD harus dari pengurus pusat masing-masing partai politik. Sedangkan usulan nama calon unsur pimpinan DPRD yang sesuai dengan peraturan tersebut hanya dari PAN. Tetap akan digelarnya rapat paripurna pada hari ini meski misalnya ada berkas usulan nama calon unsur pimpinan DPRD tidak memenuhi syarat, karena banyak agenda dewan yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan, salah satunya tentang pem-

bahasan APBD tahun 2015. ”Kami kira itu jauh lebih utama dibandingkan dengan agenda yang lain. Karena berhubungan langsung dengan masyarkat banyak. Apalagi waktunya saat ini sudah memasuki minggu kedua di bulan Oktober. Jadi, waktunya sudah sangat sedikit,” terang politisi Demokrat itu.

Sedangkan proses penetapan pimpinan definitif, masih membutuhakan waktu yang cukup lama.

Sebab, masih banyak tahapantahapan yang harus dilalui. Salah satunya, pengajuan pimpiman definitif yang telah diparipurnakan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Sumenep.

Setelah itu masih menunggu keluarnya surat keputusan Gubernur Jawa Timur. Baru setelah itu masih ada agenda pelantikan pimpinan definitif DPRD. ”Ini membutuhkan waktu yang cukup lama,” ungkapnya.

Dua Parpol Hingga kemarin, dari empat parpol yang mempunyai jatah unsur pimpinan DPRD, yang sudah

menyerahkan surat rekomendasi dari DPP ke DPRD hanya dua parpol, yakni PPP dan PAN. Sementara PKB dan Demokrat belum. ”Jadi, kami tunggu sampai hari Jumat mendatang,” tuturnya.

Meski administrasi dua parpol belum lengkap, menurut Hanafi, tidak menghambat rencana pelaksanaan paripurna. Sebab, DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan verifkasi lengkap tidakanya administrasi yang diajukan oleh parpol. ”DPRD itu hanya berhak untuk mengajukan calon pimpinan sesuai dengan mekanisme yang ada. Sedangkan yang berhak memverifikasi administrasi, itu adalah Pemprov Jatim, yakni Gubernur. Nah, kalau nanti ada kekurangan soal administrasi, biar Pemprov Jatim saja yang meminta terhadap parpol yang bersangkutan,” terangnya.

Apalagi, lanjut Hanafi, soal kelengkapan administrasi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16/2010, kelengkapan administrasi sepenuhnya menjadi tang-

gungan parpol.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPC PKB Dul Siam mengatakan, surat rekomendasi dari DPP tidak bermasalah. Sebab, dari DPP surat tersebut sudah dikirim ke DPW PKB Provinsi Jawa Timur. ”Hari ini (kemarin) kami akan parani ke DPW. Jadi, besok (hari ini) sudah bisa disetorkan ke DPRD,” janjinya.

Sementara untuk surat rekomendasi dari DPP Partai Demokrat, Moh. Hanafi mengatakan sudah turun dan saat ini ada di DPC Demokrat Sumenep. ”Itu (Surat rekomendasi dari DPP) sudah ada, tinggal mekasnisme saja nanti. Apakah kita yang akan menjemputnya, atau pengurus DPC yang akan mengantarkannya,” terangnya.

Sesuai surat yang telah diterima oleh Ketua Sementara DPRD Sumenep, empat nama calon yang diusulkan menjadi unsur pimpinan DPRD yakni, Herman Dali Kusuma (PKB), Achmad Salim (PPP), Hanafi (Demokrat), dan Faisal Muklis (PAN). =JUNAEDI/MK

PENYIARAN

Marak Jaringan TV Kabel Ilegal SUMENEP – Kepala Dinan Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumenep Yayak Nurwahyudi mengatakan, di Kabupaten Sumenep ada jaringan TV ilegal.

Berdasarkan pantauannya, pengelola TV kabel belum mempunyai izin dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

PARE EKSPOR. Seorang buruh tani memilih buah pare untuk dikeringkan dan diambil bijinya di Desa Kasin, Karangploso, Malang, Jawa Timur, Rabu (8/10). Petani pare di kawasan tersebut kini memperbanyak lahan tanam untuk memenuhi permintaan ekspor biji pare yang terus meningkat terutama dari negara Jepang.

Informasi yang dihimpun Koran Madura, penggunaan jaringan TV kabel itu sangat mudah, yakni cukup membayar Rp 300 ribu terhadap salah satu oknum yang mempunyai perangkat untuk menyebarluaskan jaringan TV kabel tersebut.

Setelah itu, pengguna setiap bulannya hanya dibebani biaya sebesar Rp 20 ribu. Sejatinya, jika oknum tersebut mendapatkan izin dari KPI, seluruh pengguna tayangan, setiap harinya harus membayar dengan jumlah yang sangat tinggi hingga mencapai ratusan ribu setiap bulannya.

Sedangkan saluran yang ditayangkan melalui HBO, STRAR, dan sejumlah saluran

pra-bayar lainnya. Di Sumenep terdapat tiga pengusaha TV kabel yang tersebar di tiga titik yang berada di lingkungan perkotaan ujung timur Pulau Madura ini.

Sayangnya, ketiga pengusaha layanan itu masih belum mendapatkan izin, walaupun salah satu dari tiga perusahaan tersebut sedang mengurus izin ke KPI. ”Dulu ada yang mengurus izinnya, hanya saja sampai saat ini kami masih belum mendapat laporan jika izin penyiaran dari KPI sudah turun,” terangnya.

Walaupun pihaknya merupakan bagian dari pemangku kebijikan di Sumenep, namun mengaku tidak bisa memberikan sanksi apa pun. Sebab,

yang mempunyai hak untuk memberikan sanksi adalah KPI Provinsi Jawa Timur dan KPI Pusat.

Demikian pula untuk urusan izin penyiaran, pemerintah daerah tidak mempunya kewenangan. ”Pemkab hanya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan atau yang dikenal dengan HO,” ungkapnya.

Hanya saja, menurut mantan Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep itu, kewenangan pemerintah daerah hanya melaporkan ke KPI Jatim dan pusat jika di daerah ada praktik siaran yang masih belum mengantongi izin. ”Dulu kami telah melaporkan adanya praktik itu, hanya saja masih belum ada tindakan dari KPI. Baik KPI Pusat maupun KPI Jatim,” tuturnya, Rabu (8/10). =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA Sumenep KORAN Sampang F

Sampang

KAMIS 9 OKTOBER 2014 No. 0459 | TAHUN III

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III

MADURA

F

ANTRE BBM.

Tampak SPBU di Jl Jaksa Agung Suprapto Kota Sampang kembali terjadi antrean.

Hal itu terlihat pengendara sepeda motor dan mobil terlihat berebut mendapatkan BBM sekitar pada pukul 10.00 WIB, Rabu (8/10). mohammad muhlis/ koran madura

Pemkab Butuh Perda Perlindungan Tenaga Kerja SAMPANG - Pemerintah Kabupaten Sampang (Pemkab) harus segera memiliki peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Selama ini, Kota Bahari merupakan salah satu daerah yang banyak mengirim TKI ke luar negeri. Apalagi, TKI asal Kabupaten Sampang yang memilih menggunakan jasa tekong atu jalur ilegal semakin marak.

Perda yang mengatur soal TKI diharapkan bisa menjadi payung hukum supaya penanganan

masalah TKI dilakukan lintas sektoral. Sehingga, dengan demikian adanya perda tersebut sebagai sistem perlindungan TKI yang kuat.

Kepala Dinsosnakertrans, Malik Amrullah melalui Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bisrul Hafi mengatakan, perda yang mengatur soal perlindungan TKI sangat dibutuhkan. “Sangat

butuh sekali supaya bisa menekan adanya jumlah TKI ilegal,” ucapnya.

Alasan utama usulan tentang adanya perda soal TKI, lantaran persoalan TKI ilegal selalu dibebankan kepada Dinsosnakertrans.

Padahal fakta dilapangan, banyak TKI yang memilih menggunakan jasa tekong, daripada menggunakan jalur resmi.

Ditanya apakah selama ini tidak ada aturan tentang ketenagakerjaan yang diatur oleh pemerintah? Ia mengatakan, pemerintah sudah mempunyai

aturan tentang ketenagakerjaan.

“Sudah ada, bagi siapa yang mememberangkatkan TKI secara ilegal itu bisa diancam hukuman 2 hingga 10 tahun, Mas,” katanya.

Kendati demikian, masyarakat setempat saat ini tetap memberangkatkan atau memilih mengadu nasib ke negara lain dengan melewati jalur ilegal.

Tak hanya itu, menurutnya, beberapa waktu lalu pernah mengusulkan adanya perda tentang perlindungan TKI tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Masih banyak dilapangan masyarakat berangkat melalui TKI ilegal, sehingga kami memang pernah mengusulkan soal perda ini ke dewan, padahal kami juga kerap kali melakukan sosialisai ke lapangan supaya tidak ada warga yang berangkat menjadi TKI ilegal,”imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sampang Amin Arif Tirtana saat dikonfirmasi melalui saluran telepone belum bisa memberikan jawaban mengenai perda tentang TKI tersebut. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III

G

KASUS TABRAK LARI

Keluarga Datangi DPRD SAMPANG - Keluarga Sarmunah (65), warga Desa Gunung Maddah Sampang, yang menjadi korban tabrak lari yang mayatnya dibuang ke daerah Bangkalan, mendatangi kantor Dewan DPRD Sampang, Rabu (8/10).

Mereka meminta Komisi I DPRD mengawal proses kasus itu dengan semestinya. Setelah mereka bertemu dengan anggota Komisi I, mereka langsung mendapat tanggapan dengan melakukan pertemuan tertutup.

Menantu korban, Mohammad Bardi menuntut hukuman kepada pelaku untuk ditindak tegas.

Sebab menurutnya, sejauh ini pengusutan pelaku yang menimpa mertuanya hanya setengah hati. Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepadaKomisi I untuk melakukan pengawalan pengusutan kasus tabrak lari tersebut.

“Saya tidak terima sopir dump truk, Rozak (pelaku) yang sempat ditahan saat ini masih berkeliaran di luar tahanan.

Sebab yang saya tahu saat ini hanya Baidowi (kernet) saja yang dijadikan tumbal dalam tahanan.

Sekali lagi, kami minta kepada dewan selaku perwakilan kami untuk ikut mengawal serta mengusut kasus ini dengan seadiladilnya,” pintanya kepada dewan dalam pertemuan, Rabu (8/10).

Puji Raharjo selaku pendamping keluarga korban menambahkan, dewan perlu segera merealisasikan peraturan lalu-lintas satu arah di Jl Syuhada Gang III Kelurahan Dalpenang, Sampang Kota.

Sebab menurutnya, dengan segera menerapkan peraturan tersebut, kejadian seperti yang dialami Sarmuna tidak akan terulang lagi.

“Di sana sudah jelas sekali tanda lalin yang melarang dump truk untuk masuk ke sana, maka dari itu dewan juga mengawal peraturan lalin dua arah yang ada di sana,” tuturnya.

Sekretaris Komisi I DPRD Sampang, Faki Anis Fuadi mengaku akan terus mengawal kasus tersebut. Bahkan pihaknya berjanji secepatnya menemui pihak Polres Sampang untuk meminta penjelasan mengenai dikeluarkannya salah satu pelaku.

Selain itu, juga akan mengawal permintaan warga yang ingin merealisasikan peraturan lalin yang ada di sana.

“Kita akan mengawal kasus ini. Besok kita akan tindak lanjuti semua persolan ini kepada semua pihak terkait,” ucapnya.

Untuk diketahui, kasus tabrak lari sendiri terjadi pada pertengahan bulan September di jalan Desa Gunung Maddah Kota Sampang. Korban yang meninggal langsung dibawa oleh supir dump truk pengangkut pasir dan batu yang menabrak, kemudian mayat korban dibuang di wilayah Bangkalan. =MOHAMMAD MUHLIS

NGELURUG. Keluarga korban tabrak lari, Sarmuna (65) saat menemui Komisi I di kantor DPRD Sampang, Rabu (8/10).

DATANGI. DKR ketika mempertanyakan pelayanan rumah sakit di ruang direktur RSUD Sampang, Rabu (8/10).

KESEHATAN

Perbaiki Manajemen RSUD SAMPANG - Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Sampang melakukan audiensi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang, Rabu (8/10). Mereka menyampaikan beberapa temuan serta pengaduan buruknya pelayanan rumah sakit. Selain itu, DKR juga menilai manajemen RSUD Sampang masih amburadul.

Beberapa keluhan yang disampaikan oleh DKR di antaranya, lemahnya pelayanan, adanya pungli obat-obatan, menejemen yang amburadul, pengadaan obatobatan yang tidak transparan, pengelolaan limbah padat dan cair yang tidak sesuai protap.

Ketua DKR Sampang Iqbal Fatoni meminta kepada pengelola rumah sakit untuk menindaklanjuti tuntutannya tersebut.

Karena menurutnya, persoalan tersebut sudah kesekian kalinya yang dikeluhkan oleh warga Sampang. ”Pertama, kami menilai pelayanan di rumah sakit ini sangat lemah, dan juga manajemen yang masih amburadul, hal ini perlu diperhatikan dan diperbaiki ke depannya,” tuturnya kepada Koran Madura, Rabu (8/10).

Selain itu, Fafan sapaan akrabnya, mengatakan, RSUD Sampang melakukan pungli obat-obatan. Hal itu terbukti ketika obat-obatan yang pasien beli tanpa menggunakan kuitansi resmi dari RSUD Sampang, serta kurang transparan dalam

pengadaan obat-obatan.

Bahkan, Fafan menuturkan, pengelolaan limbah padat dan cair tidak sesuai dengan protap.

Jadi persoalan ini untuk segera diatasi supaya tidak berdampak kepada warga Sampang yang ada di dekat RSUD. ”Jika tidak percaya, bisa dilihat sendiri ketika ada jual beli obat-obatan di ruang Dahlia.

Dan persoalan yang kami sampaikan ini hanya segelintir saja, sebab masih banyak persoalan lainnya yang masih belum saya sampaikan. Intinya kami meminta agar RSUD ke depannya lebih serius lagi dalam melayani

masyarakat. Dan kami meminta agar Pemkab bisa memberikan evaluasi terhadap manajemen RSUD, jika tetap seperti itu pecat saja direkturnya,” tegasnya.

Terpisah, Humas RSUD Sampang Dr Yuliono saat dikonfirmasi melalui selulernya menangapi kedatangan DKR dengan terbuka, pihaknya mengakui jika manajemen dan pelayanan rumah sakit masih perlu ada pembenahan. ”Tentu kami akan menindak lanjuti, karena hal ini menjadi evaluasi bagi kinerja kami ke depannya untuk RSUD lebih baik,” singkatnya. =MOHAMMAD MUHLIS

H

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III

Pembangunan Kantor DKPP Bisa Molor SAMPANG - Pelaksanaan pembangunan salah satu kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sampang tampaknya masih tertatih-tatih. Proyek pembangunan sudah dikerjakan sejak 26 Agustus lalu dan ditarget selesai dalam empat bulan.

Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) pembangunan gedung DKPP Sampang Zainal mengatakan, pelaksanaan pembangunan gedung kantor DKPP berlantai dua itu sekitar 22 persen.

Anggaran pembangunan gedung itu sebesar Rp 1,6 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja DaeraH. Menurutnya, gedung yang direncanakan berlantai dua itu nantinya akan di jadikan ruang kepala dan bagian bidang.

“Lantai bawah itu nantinya akan ditempati sebagai kantor kepala dinas dan kesekretariatan, dan untuk lantai dua digunakan sebagai ruang kepala bidang. Me-

mang jika melihat dengan kondisi saat ini, gedung itu terancam molor,” ujarnya.

Akan tetapi, pihaknya akan mengebut pelaksanaan proyek itu.

“Kami nantinya akan meMberlakukan pengerjaan lembur untuk menyelesaikan pembangunan itu untuk mencapai target kontrak selama 120 hari,” tuturnya kepada Koran Madura, Rabu (8/10).

Kabid Usaha Peternakan DKPP Sampang itu juga menuturkan, pihaknya sudah mengontrak dua konsultan untuk membantu penyelesaian pembangunan gedung itu. Tujuan mengontrak dua konsultan (konsultan pengawas dan

konsultan perencanaan) untuk mempermudah penyelesaian pembangunan gedung DKPP. “Dulu pengajuan perencanaan pembangunan gedung itu dilakukan oleh pihak PU Cikatarung. Namun realitanya saat ini, dananya turun ke DKKP. Ya otomatis semua pengerjaannya dilakukan oleh DKPP sendiri.

Dan kami mengontrak dua konsultan itu dengan dana anggaran masing-masing yaitu sebesar Rp 50 juta untuk konsultan perencanaan dan sebesar Rp 30 juta untuk konsultan pengawas,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah pihak DKPP tidak khawatir tertipu oleh rekanan karena masih belum ahli dalam menangani proyek pembangunan, pihaknya mengaku tidak khawatir dengan kinerja semua rekanan. Pihaknya hanya bermodal saling percaya.

“Ya saya hanya bermodalkan percaya saja, sebab dua konsultan itu kan menyetor laporan.

GEDUNG. Tampak dari jauh proses pembangunan gedung baru DKPP Sampang, Rabu (8/10).

Dan sejauh ini, mereka sudah dua kali memberikan laporan kepada pihak DKPP. Selain itu, kan nantinya laporan pihak konsultan

masuk ke PU Cikatarung untuk mengetahui hasil kerjanya konsultan itu,” ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS/MK

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Mutu Pendidikan Rendah

mohammad muhlis/ koran madura

DIAMANKAN. Puluhan sepeda motor yang diamankan di Mapolres Sampang, Rabu (8/10). Menurut Kabag Ops Polres Sampang AKP Sarwo Waskito, selama bulan September lalu, pihaknya berhasil menilang sekitar seribu kendaraan bermotor.

Rata-rata bentuk pelanggarannya seperti tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak memakai helm yang sebagian besar pelanggarnya adalah pelajar. Selain itu, pengendara sepeda motor yang memodifikasi knalpotnya, dan juga razia kendaraan ini akan terus dilakukan sampai hari H Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

SAMPANG - Mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Sampang masih rendah dibandingkan tiga Kabupaten lainnya yang ada di Madura. Meski Dinas Pendidikan telah melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan dengan mengadakan Olimpiade Sains Nasional (OSN), kegiatan itu seolah hanya rutinitas tahunan saja.

Kabid Peningkatan Mutu dan Kurikulum Dinas Pendidikan Sampang Arief Budiansor mengakui bahwa di Kabupaten Sampang mutu pendidikan masih tergolong rendah dibandingkan dengan Kabupaten Pamekasan.

Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kembali menggelar OSN untuk tingkat SMP dan SMA. Anggaran yang telah dihabiskan sudah mencapai Rp 47 juta.

“Kami sudah berupaya untuk menumbuhkan bibit-bibit siswa berprestasi, yaitu salah satunya menyeleksi siswa dari beberapa lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Sampang untuk didelegasikan mengikuti lomba di OSN di tingkat regional maupun nasional,” tuturnya kepada wartawan, Selasa (7/10).

Selain itu, pihaknya juga men-

gakui jika di Kabupaten Sampang tidak diterapkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) untuk membina siswa yang berprestasi.

Sehingga menurutnya, mutu pendidikan di Sampang tampak memiliki kualitas yang rendah. Karena menurutnya, penerapan pusdiklat sangat berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan terutama di Kabupaten Sampang.

“Yang berhasil lolos ke OSN lanjutan hanya satu orang. Salah satu siswa SMA di Sampang berhasil masuk lima besar pada Mapel Geografi dalam OSN tingkat nasional. Sementara sejumlah delegasi dari tingkat SMP gagal berprestasi di OSN lanjutan baik tingkat regional maupun nasional,” terangnya.

Untuk diketahui, anggaran dana dari Rp 47 juta, sekitar Rp 30 juta digunakan untuk kegiatan OSN tingkat SMA dan sekitar Rp 17 juta digunakan untuk kegiatan OSN tingkat SMP. Anggaran untuk OSN SMP lebih kecil karena jumlah mata pelajaran (Mapel) yang dilombakan jauh lebih sedikit. Untuk OSN tingkat SMA ada 9 mapel sedangkan di tingkat SMP hanya 4 mapel saja. =MOHAMMAD MUHLIS

KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

9 OKTOBER 2014 KAMISKAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459| TAHUN III No. 0459 | TAHUN III

II

DIGUSUR. Kantor Bappeda direncanakan akan dibangun kantor baru di jalan Jokotole, Pamekasan

Puluhan Proyek Bakal Dijadwal Ulang Akibat Rekanan Harus Memiliki SBU PAMEKASAN - Puluhan proyek fisik di Kabupaten Pamekasan belum terlaksana hingga memasuki triwulan terakhir di tahun ini. Beberapa pekerjaan itu diperkirakan harus dijadwal ulang karena keterbatasan waktu.

Pekerjaan fisik tersebut molor akibat adanya kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan rekanan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), yang dilakukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) pada pertengahan tahun ini, berdasar Peraturan Menteri Nomor 08/ PRT/M/2011.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pamekasan, Basri Yulianto mengatakan pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) setempat, yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan fisik di sisa waktu tahun ini.

“Pekan depan ini kami masih mau rapat koordinasi dengan SKPD-SKPD yang diperkirakan program proyek fisiknya tidak bisa dikerjakan pada tahun anggaran ini, karena waktu sudah sangat sempit untuk memulai pekerjaan fisik yang memakan waktu cukup lama,” katanya.

Basri tidak merinci berapa jumlah proyek fisik yang sudah selesai lelang, sehingga dapat

dikerjakan atau yang belum selesai lelang. Pihaknya mengaku membutuhkan waktu sekitar dua hari untuk mengumpulkan data lengkap, karena harus membuka berkas setiap kegiatan di masingmasing SKPD. Beberapa SKPD yang sudah dipastikan akan diundang dalam rapat koordinasi itu, anatara lain, Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan (Dsiporabud), terkait kelanjutan pengerjaan Sport Center, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (PU Cikatarung), terkait proyek pemasangan pagar di Taman Arek Lancor dan kegiatan lainnya di dinas tersebut.

Kemudian, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkoninfo), terkait proyek tambatan perahu, di Desa Pega-

gan, Kecamatan Pademawu.

Dinas PU Bina Marga terkait proyek perbaikan jalan, juga Dinas Kesehatan, Kecamatan Palengaan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), terkait pembangunan kantornya.

“Sementara itu beberapa dinas yang bisa kami pastikan diundang dalam rapat koordinasi, kapan waktu pastinya, itu tergantung pak sekda. Yang jelas dalam pekan ini, kami sudah lapor pak sekda agar menjadwal rapat itu, guna membahas proyek yang harus dijadwal ulang,” ungkapnya.

Catatan Koran Madura, proyek fisik yang diperkirakan harus dijadwal ulang itu pembangunan tiga kantor pemerintahan, dengan anggaran seluruhnya menca-

pai Rp 7,6 miliar. Dengan rincian Kantor Bappeda dianggarkan sebesar Rp 2, 5 miliar, Kantor Dinkes Rp 2,6 miliar, dan Kantor Kecamatan Palengaan sebesar Rp 2, 5 miliar.

Pembangunan lanjutan sport center tahap dua, tahun 2014 ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyiapkan anggaran Rp 27 miliar. Proyek perbaikan jalan, yang disiapkan anggaran sebesar Rp 19 miliar untuk delapan ruas jalan Pamekasan.

Kemudian, pemasangan pagar taman Arek Lancor, yang disiapkan dana sebesar Rp 700 juta.

Serta proyek tambatan perahu dengan dana sebesar Rp 750 juta, untuk membangun tambatan sepanjang 70 meter. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

J

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III

ORMAS

KNPI Dukung Pembubaran Ormas Anarkis PAMEKASAN - Rencana Mabes Polri untuk mengeluarkan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI) mendapat tanggapan beragam dari organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Pamekasan.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Nur Faisal mendukung langkah kepolisian yang berencana membubarkan ormas yang cenderung anarkis saat melakukan tindakan. KNPI menilai tindakan anarkis tersebut sudah melanggar undang-undang nomor 9 tahun 1988 tenntang Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Dalam ketentuan itu, kelompok atau kumpulan harus menyampaikan pendapat secara baik, tidak anarkis.

Islam, kata Nur Faisal, merupakan agama yang rahmatal lil alamin sekaligus agama yang tidak perlu pembelaan. Karena Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada agama apa pun yang lebih tinggi dibandingkan Islam.

Menurut Nur Faisal, cara-cara atau tindakan yang dilakukan FPI selama ini bukan justru mengharumkan Islam, melainkan sebaliknya melemahkan Islam dan merusak citra Islam yang dikenal sebagai agama yang memberikan rahmat.

Bahkan Rasullullah selama memperjuangkan Islam tidak pernah menggunakan caracara yang merugikan orang lain. Justru yang dikedepankan Rasulullah adalah cara lemah lembut, untuk mengajak masyarakat masuk Islam.

Menurut Faisal, rekomendasi pembubaran ormas FPI itu bisa saja dilakukan, apabila ormas tersebut sudah berkali-kali menyimpang ketentuan hukum yang berlaku. Aparat juga berkalikali memperingatkan, namun diabaikan. Juga banyaknya permintaan dari masyarakat untuk dibubarkan.

Sementara Laskar Pembela Islam (LPI) Pamekasan, ormas pecahan dari FPI mendukung agar setiap ormas yang anarkis harus diadili, tetapi tidak untuk dibubarkan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

HISTERIS. Sejumlah keluarga pingsan setelah mendengar kematian Nurmabi, warga binaan Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan di RSUD dr. Slamet Martodirdjo, kemarin (8/10)

Seorang Napi Meninggal Dunia Diketahui Ada Pembengkakan di Bagian Perut PAMEKASAN - Nurmabi, 31, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Pamekasan asal Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, meninggal dunia, kemarin siang (8/10) sekitar pukul 12.00 WIB, atau sebulan menjelang waktu pembebasan bersyarat yang akan didapatkannya.

Kematian Nurmabi itu belum diketahui pasti penyebabnya. Secara tiba-tiba ia tidak sadarkan diri sehingga langsung dilarikan ke RSUD dr. Slamet Martodirdjo Pamekasan, untuk mendapatkan perawatan, namun usaha itu tidak berhasil karena ia meninggal di UGD RSUD setempat.

Pantauan Koran Madura, suasana di Halaman RSUD Pamekasan ramai dengan suara tangis yang disertai teriakan yang cukup keras dari keluarga korban. Harapan keluarga untuk berkumpul di rumah bersama ayah satu anak

itu saat keluar dari penjara nanti sirna, karena takdir sudah berkata lain. Sebelum keluar penjara justru meninggalkan keluarga untuk selamanya.

Kelurga korban yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa Nurmabi tidak punya riwayat penyakit parah. Beberapa hari sebelumnya Nurmabi masih dijenguk keluarga, saat itu Nurmabi tidak mengeluh sakit apa pun, namun kemarin pagi (8/10) tiba-tiba Nurmabi diketahui mengalami pembengkakan pada bagian perut dan meninggal

di RSUD Pamekasan.

“Sepengatahuan keluarga, dia (Nurmabi) tidak memiliki riwayat penyakit parah. Harapan kami dia segera bebas dalam kondisi sehat tapi takdir berkata lain,” katanya.

Hal sedana juga disampaikan paramedik yang bertugas di Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan, Abd Kholiq. Dia katakan dalam beberapa bulan terakhir, pihaknya belum pernah menangani pasien bernama Nurmabi. Sehingga ia cukup kaget dengan kematiannya.

“Selama ini yang bersangkutan belum pernah tercatat memeriksakan penyakitnya ke poliklinik Lapas. Saya kaget juga tadi, karena hari ini (kemarin) piket kedua, makanya saya langsung ke rumah sakit tapi ternyata sudah meninggal,” kata Abd Kholiq.

Sementara itu, pihak Lapas Pamekasan melalui Bagian Keamanan, Ismawan mengatakan

yang bersangkutan masih sempat dibawa ke poliklinik di dalam Lapas, sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Pamekasan, kemarin padi. “Kami belum tahu pasti penyakitnya, karena hanya mengantar saja ke sini (RSUD) setelah diperiksa di poliklinik tadi pagi,” katanya.

Terang Ismawan, Nurmabi merupakan narapidana kasus pembunuhan dengan hukuman 15 tahun penjara. Sebelum meninggal, yang bersangkutan sempat mengurus surat-surat kelengkapan pembebasan bersyarat, untuk pembebasannya pada 1 November mendatang, karena Nurmabi sudah menjalani 2/3 masa hukumannya atau sekitar 7 tahun penjara. “ Yang bersangkutan memang sedang menunggu surat PB (Pembebasan Bersyarat) dari kanwil,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459| TAHUN III

K

PENDIDIKAN

Disdik Berencana Evaluasi Sistem Pendidikan

MEGAH. Kantor PT Pojur Madura United yang ada di Jalan Trunojoyo.

AQ Persilakan PMU Dikelola Bupati Berencana Membahasnya di Internal Pemkab dan PSSI PAMEKASAN - Achsanul Qasasi telah mempersilakan pengusaha atau investor lainnya datang ke Pamekasan untuk mengelola PMU, karena tekad Achsanul melepas PMU sudah bulat.

Banyak pihak beranggapan keputusan Achsanul melepas PMU akibat tekanan dari berbagai pihak. Namun Achsanul enggan mengatakan demikian. Dia harus mundur karena terikat aturan setelah menjadi Anggota BPK RI. Pria asli Sumenep ini akan mengembalikan PMU ke Pemkab Pamekasan. Sebab menurutnya, pemilik PMU ini adalah Pemkab Pamekasan. Dia hanya mengelola saja selama ini. Karena itu, setelah dirinya tidak bisa lagi mengelola, Pemkab bisa segera mencari orang lain, baik investor atau perusahaan yang siap mengelola klup kebanggaan Pamekasan ini di kancah sepak bola nasional.

“Saya selalu berdoa demikian.

Semoga Pemkab bisa segera mendapatkan pengelola PMU, pengganti saya,” tukasnya kemarin (8/10).

Meski demikian, dirinya secara pribadi merasa prihatin pada para supporter PMU. Sebab sebagian dari mereka masih meng-

inginkan dirinya tetap bertahan dan terus mengelola PMU. Dia pun menyadari ada juga sebagian di antara mereka meminta agar PMU segera dikembalikan ke Pemkab. Hingga kini dia belum tahu harus bagaimana menyikapi keinginan para supporter, khususnya yang menginginkan dirinya tetap bertahan.

Baginya, hal ini dirasa cukup dilematis. Masih cinta dengan PMU, namun sejak terpilih sebagai anggota BPK RI, dirinya secara otomatis terikat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang mengharuskan melepas jabatannya sebagai Manager PMU. Jadi, dia tegaskan keputusan untuk mundur dari PMU merupakan keterpaksaan. Dalam hati kecilnya, dia masih ingin terus berusaha untuk memaksimalkan potensi PMU guna tetap berlaga di kompetisi sepak bola Indonesia.

Pengelola PMU saat ini adalah PT Pojur Madura United. Sebel-

umnya terjadi kesepakatan kedua belah pihak, yakni PT Pojur Madura United sebagai pengelola dan Persepam yang dikelola. Pihaknya bersedia mengelola PMU dengan sejumlah persyaratan. Salah satunya, pihaknya bisa saja sewaktu-waktu menyatakan mundur dari pengelola PMU dan mengembalikan ke pemiliknya, yaitu Pemkab.Mempersilakan Pemkab untuk mencari pengelola lain.

“Demi PMU, mari kita melihat ke depan. Jangan saling menyalahkan. Jangan menyalahkan Achsanul, jangan menyalahkan Pemkab, jangan menyalahkan supporter.

Akan menjadi kesalahan yang besar jika kita saling menyalahkan.

Kasihan PMU,” tukas Achsanul.

Sementara Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, yang juga sebagai Ketua PSSI Pamekasan, belum menyatakan sikapnya atas rencana Achsanul mengembalikan PMU ke Pemkab. Pihaknya hanya mengungkapkan masih akan membahasnya di internal Pemkab, dalam kapasitasnya sebagai Bupati. Juga akan membahasnya di internal PSSI, dalam kapasistasnya sebagai Ketua PSSI. Untuk menyikapi niat Achsanul. =SUKMA FIRDAUS/RAH

PAMEKASAN - Disdik setempat berencana akan mengumpulkan seluruh kepala SMA, SMK dan SMP di Pamekasan. Tujuanya untuk mengevaluasi menyeluruh sistem pendidikan yang berjalan di kabupaten ini dan menindaklanjuti sorotan dari Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris.

Kepala Disdik Pamekasan, Yusuf Suhartono melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Moh. Tarsun mengaku sudah berkoordinasi dengan Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP, SMA, dan SMK di Pamekasan untuk merealisasikan rencana kegiatan tersebut.

Evaluasi tersebut nantinya akan lebih difokuskan terhadap antisipasi sejak dini terjadinya kenakalan siswa dan penajaman pendidikan budi pekerti terhadap siswa. Termasuk mengevaluasi keberadaan Bimbingan Konseling (BK) yang berada di masing-masing sekolah.

Menurut Tarsun, langkah itu perlu dilakukan dalam rangka mengantisipasi kejadian susulan yang akan menimpa siswa.

Bahkan menurutnya gabungan sekolah sudah membentuk tim pengintai siswa, yang sudah berjalan. Salah satu bukti kerjanya yakni saat pengumuman kelulusan, yang berhasil menekan terjadinya konvoi dan corat-coret baju serta tawuran antar siswa.

Lebih lanjut ditegaskan, sebetulnya sistem pendidikan yang sudah berjalan di Pamekasan sudah mengakomodir semuanya. Baik kurikulum yang menjadi acuan secara terpusat maupun realitas masyarakat Pamekasan yang lebih mengedepankan nilai ahlakul karimah dan adat ketimuran.

Termasuk pendidikan agama juga terus mendapat tambahan jam mata pelajaran, baik di ruang kelas maupun di luar kelas, agar akhlak siswa terjaga dengan baik.

Sebelumnya, wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris mengaku prihatin terhadap kejadian pembacokan yang menewaskan siswa tersebut. Menurutnya, peristiwa penyerangan itu terjadi sebagai bagian dari indikator kegagalan pendidikan yang selama ini diterapkan di Pamekasan.

Selama ini, kata Suli, sistem pendidikan yang berjalan mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan alam dan teknologi, sementara pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, selalu mendapat porsi kecil.

Akibatnya, aklak buruk siswa tidak terkendali. Sehingga, kata dia, sudah saatnya di Kabupaten Pamekasan menerapkan indikator akhlak dan ketaatan kepada Allah atau ketakwaan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pendidikan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KASEK. Sejumlah kepala sekolah saat menerima SK Mutasi di Pendopo Ronggosokowati Pamekasan

L

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III

PERBAIKAN INFRASTRUKTUR

Desa Terisolir Mulai Diperhatikan PAMEKASAN - Sejumlah Desa di Kabupaten Pamekasan yang masuk kawasan terisolir mulai jadi perhatian serius pemerintah daerah. Khususnya dalam perbaikan infrastruktur jalan raya dan jembatan.

Kepala Dinas PU Bina Marga Pemkab Pamekasan, Totok Hartono mengatakan setidaknya ada empat jembatan yang sudah dinyatakan tuntas pembangunan. Jembatan tersebut merupakan akses penting jalur Kecamatan Palengaan dan Batumarmar. Sebagian didalamnya merupakan jembatan antar kecamatan di Pamekasan.

Tidak hanya jembatan, sejumlah infrastruktur lainnya yakni jalan antar kecamatan dan saluran irigasi sudah dibangun, sebagian pula diperbaiki.

Menurut Totok, saat ini pemerintah tengah berusaha keras untuk menjangkau seluruh infrastruktur pedesaan yang mengalami kerusakan.

Sebab, infrastruktur merupakan hal utama yang dibutuhkan masyarakat untuk menjalankan aktivitas pertanian, pendidikan dan perekonomian masyarakat.

Lebih lanjut diterangkan, pembangunan infrastruktur saat ini tidak semua menjadi kendali PU Bina Marga. Sebab, ada intansi lain yang memiliki kewenangan serupa, yakni Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Pengairan, Bapemas-Pemdes, sehingga perlu ada pemataan usulan. Usulan tersebut bisa dimasukkan dalam program PNPM, DAK, APABD, Bantuan Keuangan Provinsi, maupun pengembangan desa, sesuai dengan jenis usulan dan lokasi yang diusulkan.

Totok menambahkan, khusus untuk pembagunan dan perbaikan jalan poros pedesaan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan ditargetkan tuntas pada akhir Desember tahun 2014. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

SEREMONIAL

Perbup Karaoke Siap Dijalankan

PAMEKASAN - Perbup Nomor 28 Tahun 2014 tentang tempat usaha karaoke di Pamekasan sudah terbit. Di dalamnya mengatur pemilik tempat usaha. Karaoke bersama dalam ruangan khusus seperti bilik atau kamar, hanya tertentu pada mereka yang mempunyai hubungan keluarga, kata Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpatu (KPPT) Pamekasan Moh. Sahrul, kemarin (8/10).

Semua pemilik tempat hiburan karaoke di Pamekasan

harus segera menyesuaikan.

Semua harus mematuhi peraturan. Jika tidak, KPPT akan mengambil tindakan segera mencabut izin operasionalnya.

Dalam perbup disebutkan usaha karaoke berupa bilik atau kamar yang bukan fasilitas hotel dan restoran, dengan dipungut bayaran, wajib memenuhi enam persyaratan, di antarnya tempat karaoke bersifat karaoke keluarga, menggunakan lampu terang dan permanen, pintu kaca terang, tidak menyediakan minuman beralkohol dan narkoba, pemandu lagu berpenampilan sopan, dan jam buka mulai pukul 10.00 WIB sampai 22.00 WIB. Untuk memiliki izin hiburan dan karaoke, setiap pemilik usaha harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, seperti fotokopi KTP pemilik, fotokopi izin mendirikan bangunan,fotokopi izin gangguan (HO), fotokopi akte pendirian bagi yang berbadan hukum, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan gambar atau denah ruang/bilik karaoke. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Polisi Tangkap Dua Pelaku, Empat Lainnya Diburu Motif Pembacokan Dipicu Pembatalan Taruhan PAMEKASAN – Pembacokan yang menewaskan salah seorang pelajar SMKN 1 Pamekasan, Sofyan Nofabriyanto, mulai menemui titik terang. Polisi telah mencium identitas pelaku pengeroyokan, bahkan dua diantaranya telah ditangkap.

Kedua pelaku tersebut masing-masing berinisial AI, 20, dan MZ, 20, warga Desa Tlangoh, Kecamatan Proppo, Pamekasan.

AI dan MZ merupakan bagian dari enam pelaku pengeroyokan yang terjadi di depan SMAN 4 Pamekasan, Senin (6/10) lalu.

Saat ini keduanya ditahan di sel Mapolres Pamekasan, di Jalan Stadion, bersama barang bukti yang berhasil diamankan, seragam yang berlumuran darah milik korban meninggal (Sofyan Nofabiyanto).

Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Siti Maryatun mengatakan penangkapan terhadap keduanya dilakukan di rumah masing-masing tersangka.

Setelah polisi mendapat informasi bahwa pelaku yang sudah menjadi target polisi itu berada di rumah. Empat tersangka lain-

nya, yang masih dalam pemburuan polisi, ditengarai masih berada dalam wilayah hukum Pamekasan.

“Masih ada empat tersangka yang sekarang dalam pengejaran kami. Hasil penyelidikan sementara, dua tersangka yang ditangkap sekarang itu bukan pelaku penusukan, mereka hanya ikut mengeroyok saat kejadian,” katanya.

Dari hasil penyelidikan polisi setempat, kepolisian punya versi sendiri mengenai kronologis pengeroyokan terhadap pelajar SMKN 1 Pamekasan itu. AKP Maryatun menjelaskan terdapat tiga korban dalam peristiwa itu, yakni Rispandi, Ahmad Labiudin, dan korban tewas Sofyan Nofabriyanto alias Febri.

Sepulang sekolah, ketiganya berjalan ke arah selatan dari

SMKN 1 Pamekasan menggunakan mobil milik Rispandi. Tiba di depan SMAN 4 Pamekasan, mobil tersebut dicegat gerombolan.

Sebelum dilempari batu, korban yang baru turun dari mobil diserang dengan pisau. Sebelum mengenai pinggang Febri, pisau tersebut sempat melukai paha kanan Ahmad Labiudin.

Maryatun memastikan latar belakang pengeroyokan itu dipicu oleh aksi balap liar yang terjadi pada Sabtu malam (4/10) lalu. Namun pihaknya masih mendalami adanya informasi, bahwa pemicunya karena pembatalan taruhan antara salah seorang pelaku dan Rispandi, yang mengakibatkan Rispandi (korban) marah kepada pelaku, sehingga terjadi aksi balas dendam dari para pelaku kepada Rispandi cs.

“Motifnya karena ada masalah saat mereka melakukan aksi balap liar, bagaimana sampai masalah ini menjadi besar dan berujung pengeroyokan, kami masih dalami dulu,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN BESERTA JAJARANNYA

Mengucapkan SELAMAT HUT TNI KE-69 TAHUN 2014 “Patriot Sejati, Profesional, dan Dicintai Rakyat”

Drs. H. Achmad Syafii, M. Si

Drs. Khalil Asy’ari

Bupati Pamekasan

Wakil Bupati Pamekasan

Dr. ALWI, M. Hum Sekda Pamekasan

Iklan ini Dipersembahkan oleh Humas dan Protokol Setdakab Pamekasan

Bangkalan

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan M M

KORAN MADURA

KAMIS 9 OKTOBER 2014

KAMIS 9No. OKTOBER 2014||TAHUN No. 0459 |IIITAHUN III 0459

KMP Gajah Mada Terseret Angin Kerugian Mencapai Jutaan Rupiah BANGKALAN - Kapal Motor Penumpang (KMP) Gajah Mada milik PT ASDP yang berlayar dari Surabaya menuju pelabuhan Kamal kandas di jarak 20 meter dari pelabuhan tempat bersandar, Rabu (8/10) sekitar pukul 12.00 WIB. Kapal bermuatan 50 penumpang tersebut terseret arus karena besarnya arus gelombang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun kerugian materi ditaksir mencapai jutaan rupiah.

"Penyebabnya memang karena faktor cuaca yang buruk.

Sehingga kapal itu yang mau bersandar terseret arus sejauh 20 meter dari Pelabuhan Kamal, tepat di tempat yang sangat dangkal," jelas Supervisi Operasional PT ASDP, Khairil Anwar.

Menurut Khairil, setelah kapal tersebut tidak bisa bersandar semua penumpang dan barang langsung di evakuasi menggunakan KMP Tongkol pukul 13.00 WIB. Namun untuk semua jenis kendaraan tetap dibiarkan di atas kapal menunggu air pasang. Kondisi kapal tetap dalam keadaan normal tidak ada kerusakan yang

doni heriyanto/koran madura

KANDAS. Kapal Gajah Mada terseret sejauh 20 meter dari pelabuhan Kamal.

berat. Apalagi memang sebelumnya telah dilakukan perawatan berupa perbaikan.

"Untuk kendaraan bermotor belum bisa dievakuasi seperti tiga mobil jenis Avanza, satu Xenia , dan satu bus, serta 10 kendaraan

roda dua. Sulit kalau kendaraan.

Jadi kita tunggu sampai air pasang, kira-kira pukul 23.00 WIB," terangnya.

Untuk kerugian materi belum bisa dipastikan. Akan tetapi diperkirakan mencapai jutaan

rupiah. Yang penting tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

Memang belakangan ini, cuaca kurang bersahabat. Angin kencang dan gelombang laut kerap mewarnai pelayaran kapal yang menuju pelabuhan Perak Sura-

baya.

"Memang kita patut untuk waspada demi keselamatan penumpang. Keselamatan penumpang adalah prioritas utama," tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

SENGKETA INFORMASI

BCW Tunggu Waktu Eksekusi Putusan PTUN BANGKALAN - Kasus sengketa Informasi antara Madura Corruption Wacth (MCW) dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tinggal menunggu waktu untuk menjalankan putusan dari Komisi Informasi (KI) Bangkalan. Gugatan yang dilayangkan MCW ke PTUN Surabaya dikabulkan sepenuhnya. Dalam amar putusan PTUN itu, UTM diperintahkan untuk memberikan data salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang dijadikan obyek

sengketa.

Gugatan ke PTUN tersebut dilakukan BCW, karena UTM tak kunjung memberikan dua dokumen itu. Terlebih tidak ada alasan yang jelas dan pihak UTM dan terkesan santai-santai saja.

Terbukti pasca putusan KI, yang dimenangkan MCW beberapa waktu lalu, UTM tak kunjung melaksanakan putusan itu. Oleh sebab itu, MCW menyeret pihak UTM ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Semestinya UTM sudah menjalankan putusan komisi

informasi nomor 003/VII/KI.KAB. BKL-PS-A/2014 yang telah berkekuatan hukum (inkracht).

Berhubung putusan itu tidak dihiraukan, kami langsung melayangkan gugatan ke PTUN Surabaya," jelas Direktur MCW Bangkalan, Syukur.

Syukur mengaku sangat heran terhadap sikap UTM, tidak patih terhadap putusan KI. Padahal, data itu bukan merupakan data yang tidak dikecualikan seperti yang tercantum dalam Undang -Undang nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

Sehingga, pihaknya tidak heran jika sengketa itu dilayangkan ke PTUN langsung dikabulkan sepenuhnya.

"Kami sekarang tinggal kordinasi kapan eksekusi dari putusan ini, karena sudah jelas dikabulkan yang tercantum dalam W3TUN1/2930/K.Per.01.05/X/2014," paparnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi (KI) Bangkalan, Aliman Haris mengaku senang dengan amar putusan yang harus segera di lak-

sanakan oleh UTM. KI sebagai pemutus memang tak punya wewenang mengeksekusi atas putusannya yang telah inkracht.

"Apa yg dilakukan MCW sudah benar sesuai PERMA nomor 2 Tahun 2011.

Bahwa ekskusi putusan KI yg incrach itu ada ditangan pengadilan. Apakah ada tim ekskutor dari pengadilan atau hanya cukup mengantarkan Surat Perintah (SP) itu pada termohon," tandas Aliman. =DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III

Penularan Difteri Harus Diantisipasi Penularan Melalui Percikan Ludah moh ridwan/koran madura

BERI KETERANGAN. Kapolres Bangkalan, AKBP Sulitiyono saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan.

NARKOTIKA

Narkoba Jadi Sasaran Utama BANGKALAN - Maraknya peredaran narkoba di Bangkalan membuat Polres Bangkalan geram. Faktor utama tingkat kejahatan dipicu oleh peredaran barang haram tersebut. Oleh karena itu, Polres Bangkalan menjadikan narkoba sebagai target sasaran utama dalam perburuan untuk menciptakan kondisi yang aman di kawasan Bangkalan.

Sebab muara akar kejahatan disebabkan oleh barang terlarang ini.

Setidaknya, dalam kurun waktu sembilan bulan terhitung sejak bulan Januari hingga September 2014, telah mengungkap 28 kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan mengamankan 43 tersangka. Dari tangan para tersangka tersebut, polisi menyita barang bukti

(BB-) seberat 59,85 gram dan alat-alat yang digunakan untuk menikmati barang haram tersebut.

"Terakhir, kami telah menangkap seorang kurir yang tengah membawa 1 ons sabu yang diketahui merupakan jaringan lapas. Kami akan berantas sampai ke akarnya, dengan terus melakukan pengembangan kasus," terang Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono.

Menurutnya, peredaran sabu-sabu di wilayah Bangkalan hingga saat ini tetap menjadi prioritas Polres Bangkalan. Terlebih, di Desa Parseh Kecamatan Socah yang terkenal sebagai kampung narkoba. Selain itu, didaerah utara juga menjadi target operasi.

"Saya target kasatnarkoba setiap Minggu dapat pelaku

narkoba. Sebab, saya tidak akan toleransi menyangkut barang haram ini. Tidak ada ampun untuk Narkoba," jelasnya.

Selain itu, wilayah pantura juga menjadi sasaran target operasi narkoba. Sebab, di kawasan tersebut juga banyak ditemukan para tersangka. Selama ini, dalam melakukan transaksi narkoba para tersangka begitu cerdik untuk mengelabui petugas. Misalnya, dengan menaruh sabu-sabu di dalam helm, kemudian melalui paket dan ditaruh di jok mobil.

"Tempat yang sering dijadikan jalur transaksi, yakni wilayah Jembatan Suramadu, karena aksesnya begitu mudah dijangkau.

Modusnya bermacam-macam," paparnya. =MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Penyakit difteri merupakan penyakit yang disebabkan bakteri Coryne Bacterium Diphteriae yang umumnya menyerang membran mukosa yang melapisi hidung dan tenggorokan. Akibatnya tenggorokan menjadi terinflamasi sehingga mempersempit saluran pernafasan.

Jika tidak diantisipasi dengan baik, penyakit ini bisa menyebabkan kematian.

Sejak tahun 2012, jumlah penderita Difteri di Bangkalan mengalami peningkatan. Sebanyak 64 kasus pada anak dan orang dewasa yang diduga terinfeksi penyakit ini. 27 orang dinyatakan positif menderita difteri, sedangkan 4 orang meninggal dunia.

Pada tahun 2013 jumlah penderita difteri naik menjadi 76 kasus, yang positif 12 orang dan yang meninggal 4 dewasa.

"Tingginya penderita Difteri ini karena imunisasi dasar tidak lengkap. Jadi mereka yang terkena difteri imunisasinya kurang," terang Kabid pembertasan penyakit menular dan penyehatan Linggkungan (P2PL) Dinkes Bangkalan, Walid Yusuf.

Dia menjelaskan, untuk tahun 2014 jumlah penderita difteri menurun drastis. Hal tersebut tal lepas dari program pemerintah dalam penanganan kasus tersebut. Di samping kesadaran

masyarakat akan pentingnya imunisasi yang sudah membaik.

"Alhamdulillah pada tahun 2014 ini penderita defteri menurun. Ada 7 kasus mengenai difteri ini," jelasnya.

Penyebab utama merebaknya kasus difteri lantaran masyarakat yang terkena difteri imunisasinya tidak lengkap. Untungnya, saat ini sudah digalakkan imunisasi difteri, sehingga antisipasinya dilakukan sedini mungkin terhadap anak. Sedangkan penularan penyakit ini biasanya melalui percikan ludah, benda dan makanan yang sudah terkontaminasi bakteri difteri.

"Saat ini imunisasi anak kita pantau terus. Dalam rangka mengantisipasi itu, kita buat Sistem pelaporan wilayah setempat (PWS), menurut nama dan alamatnya.

Setiap anak yang lahir harus mempunyai KIA," ungkapnya. =MOH RIDWAN/RAH

TERSANGKA UPPO

Agenda Sidang Kedua Mendengarkan Kesaksian BANGKALAN - Tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melibatkan tersangka Ghazali Ansori (60) kini sudah memasuki sidang kedua dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Tipikor Jawa Timur. Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Gunung Miring ini menjalani masa peradilan karena menggelapkan dana bantuan sosial pengembangan unit pengelola pupuk organik (UPPO) tahun 2011.

"Sebenarnya sidang hari Senin (6/10) lalu merupakan sidang ke 3. Namun, karena sidang kedua yang diagendakan tanggal 29 september lalu, tersangka tidak hadir. Agenda sidang senin

kemarin menjadi sidang kedua yang digelar," terang kuasa hukum tersangka, Bachtiar Pradinata saat dikonfirmasi.

Bachtiar menjelaskan, apa yang dijelaskan para saksi yang dihadirkan di persidangan berbeda dengan BAP yang dari kepolisian.

Saksi mengaku menerima penitipan sapi dari tersangka. Bahkan, sapi-sapi yang dititipkan ke para saksi sudah beranak pinak.

Saksi atas nama Sukan mengaku, menerima titipan 4 ekor sapi dari Ghazali, Pak Ju menerima titipan 1 ekor dan Pak Mat menerima titipan 1 ekor. Jadi, bukan Ghazali pinjam ke para saksi sebagaimana disebutkan dalam

BAP dari pihak kepolisian.

"Jaksa Penuntut Umum dalam sidang kasus Ghazali Ibu Fadjrini dan Bapak Harto. Sidang dilajutkan senin depan dengan agenda pemeriksaan saksi," jelasnya.

Sebagaimana yang telah diberitakan, berdasarkan penyataan Fajdrin Faizah sebelumnya.

Tersangka telah menyelewengan wewenangnya sebagai ketua.

Gapoktan yang dipimpinnya mendapat bantuan dari pemerintah dalam program Uppo dengan total anggaran sebesar Rp 340 juta pada tahun 2011. Pencairannya pun dilakukan dalam tiga tahap. Dana tersebut semestinya digunakan untuk lima kegia-

tan, diantaranya pembangunan rumah kompos, bak fermentasi, pengadaan peralatan mesin dan kendaraan angkut roda tiga, pembangunan kandang komunal, serta pengadaan 36 ekor sapi.

Namun, tersangka hanya membeli 8 ekor sapi. Dalam laporannya tersangka sudah membeli 36 ekor sapi sesuai dengan aturan. Bahkan, saat diperiksa petugas di kandangnya ada 36 ekor sapi. Akan tetapi, setelah diperiksa dan diselidiki petugas ternyata sapi sebanyak 28 ekor ternyata milik tetangganya.

"Berdasarkan bukti-bukti dilapangan, tersangka terbukti menggelapkan bantuan itu,

sehingga merugikan negara.

Tersangka hanya meminjam sapisapi itu saat petugas melakukan pemeriksaan. Ini dilakukan untuk mengelabuhi petugas," terangnya.

Adapun, tuntutan berkas dalam kasus ini, tersangka melakukan pengadaan ternak sapi tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian, memberikan ternak sapi yang dibeli dengan dana bansos kepada orang lain. Selain itu, tersangka melakukan mark up harga kendaraan roda tiga, dan meminjam sapi sewaktu ada pemeriksaan dari dinas untuk mencukupi jumlah sapi sesuai ketentuan untuk mengelabuhi petugas. =MOH RIDWAN/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Industri Lokal

Bangkalan OO

KORAN MADURA

KAMIS 9 OKTOBER 2014

KAMIS 9No. OKTOBER 2014||TAHUN No. 0459 |IIITAHUN III 0459

TUNJUKKAN KERAJINAN. Salah satu karyawan, H. Zaini warga Dusun Pakong Pademawu Barat Kecamatan Pademawu tengah menunjukkan hasil kerajinan sikarang.

fakih amyal/koran madura

Manfaatkan Proyek Irigasi dan Jembatan Kecil PAMEKASAN - Banyak cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang halal dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya berbisnis sikarang yang digunakan untuk pembuatan drainase atau irigasi juga pembuatan jembatan kecil.

Banyaknya pembangunan proyek irigasi yang ada di Kabupaten Pamekasan dijadikan peluang bisnis oleh H. Zaini, warga Dusun Pakong Pademawu Barat Kecamatan Pademawu untuk membuat sikarang, sebagai bagian dalam pembuatan irigasi.

Koran ini mengunjungi lokasi pembuatan sikarang yang berada di desa Pademawu Barat. Jika dilihat secara kasat mata, pembuatan benda ini tidak begitu sulit. Sebab sudah tersedia tempat cetak yang terbuat dari besi. Pekerja tinggal menyiapkan bahan yang di antaranya semen, batu gunung, pasir Jawa, dan pasir laut.

Bahan-bahan itu dicampur dan dijadikan satu, untuk selanjutnya ditempatkan di tempat cetak yang sudah tersedia. Selanjutnya pekerja hanya memodivikasi sikarang sesuai bentuk yang diinginkan.

Usai dilakukan modivikasi, sikarang selanjutnya dikeringkan di bawah terik matahari. Minimal

2 hari dan maksimal 5 hari. Saat dikeringkan tempat cetak dapat dibuka. Setelah kering, sikarang dapat dipasarkan.

H. Zaini menceritakan bisnis ini dimulai sejak tahun 2008 silam. Awalnya ia hanya memanfaatkan halaman rumahnya untuk dijadikan tempat pembuatan sikarang. Tetapi karena tingginya permintaan dan semakin banyaknya sikarang untuk memenuhi permintaan, akhirnya ia membuka tempat usaha, yang tidak jauh dari rumahnya.

Menurut Zaini, dalam sehari ia dapat membuat sikarang 6 sampai 10 buah sikarang. Ukurannya bervariasi mulai dari 20 cm hingga 60 cm. Sesuai permintaan pelanggan. Harganya pun bervariasi. Apabila sikarang yang ukurannya 20 cm, ia menjual dengan harga Rp 60 ribu perbiji. Tetapi untuk yang harganya berukuran 60 cm, harganya Rp 100 ribu perbiji.

Sementara untuk bahan-ba-

han pembuatan sikarang, kata Zaini, ia membeli kepada pengepul pasir dan batu gurung. Karena ada kedekatan dengan pengepulnya, ia tinggal menghubungi melalui handphone, bahan-bahan langsung dikirim oleh pengepulnya.

Untuk penjualan sikarang, kata H. Zaini, dirinya ada pelanggan yang datang langsung ke tempat usahanya, ia juga membangun jaringan dengan sejumlah kontraktor di Pamekasan, sebab biasanya kontraktor membeli dalam jumlah besar. Apalagi pada musim-musim proyek, permintaan akan tinggi.

Ia memberikan pelayanan berbeda kepada pelanggan yang membeli dengan jumlah banyak.

Yakni mengratiskan ongkos kirim.

Kendaraan ditanggung sepenuhnya olehnya. Cara ini sebagai salah satu upaya untuk menarik pelanggan. Termasuk memberikan potongan harga apabila pelanggan membeli dengan jumlah

besar.

Pelanggannya tidak hanya dari Kabupaten Pamekasan, melainkan pula dari kabupaten tetangga, yakni Sampang dan Sumenep.

Manyoritas pelanggannya adalah kontraktor.

Biasanya paling sedikit pelanggan hanya memesan 10 buah sikarang, paling banyak hingga 30 hingga 50 sikarang. Rata-rata kebutuhan pelanggan, untuk pembuatan irigasi dan sebagian pula untuk jembatan kecil yang biasa dibangun di depan toko.

Menurut H. Zaini usaha sikarang tersebut, bermula saat dirinya melihat kerabatnya yang juga pembisnis sikarang. Ia kepicut untuk membangun usaha yang sama. Hasilnya dapat dirasakan saat ini.

Ia mempekerjakan 3 karyawan setiap hari untuk memenuhi permintaan pelanggan. Jumlah itu dianggap sudah cukup, karena setiap hari setiap karyawan dipasangi target 5 sampai 7 buah si-

karang. Artinya setiap hari dapat membuat sikarang 15 hingga 21 sikarang yang siap dipasarkan.

Untuk memompa kerja karyawan, ia memberikan bonus kepada karyawan yang disiplin dalam bekerja atau melebihi target. Sehingga para karyawannya termotivasi untuk semangat bekerja.

Berkat usaha ini, ia dapat menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi, juga dapat membantu karyawan yang membutuhkan pekerjaan.

Zaini mengaku baru memiliki tempat usaha. Yang berencana akan mengembangkan usaha di tempat lain karena tingginya permintaan sikarang.

Zaini berharap ada bantuan berupa alat cetak sikarang dari pemerintah yang lebih modern. Hal ini semata-mata untuk mengembangkan bisnis pembuatan sikarang. = FAKIH AMYAL/RAH

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0459 | TAHUN III

KAMIS KAMIS 9 OKTOBER 2014 | No. 0459 | TAHUN III 9 OKTOBER 2014

MADURA

RHEVITA PRATIWI

Belajar Tegar dari Rasa Kehilangan Kehilangan selalu diidentikkan dengan musibah.

Maka dengan berprasangka baik pada Allah, gantilah perkataan itu dengan kata manis seperti sebutan rahmat dari Allah untuk menguji kadar keimanan seseorang.

I

tulah yang dilakukan Rhevita Pratiwi saat kehilangan salah seorang anggota keluarganya, yaitu adik yang cukup disayanginya. Kesedihan atas apa yang terjadi dianggapnya sesuatu ujian yang menjadi kepastian dari ALLAH, sehingga tidak perlu larut dalam kesedihan.

Gadis kelahiran Surabaya ,16 September 1993, saat ini tengah bekerja pada salah satu perusahaan rokok ternama yang bertugas di Kabupaten Pamekasan.

Gadis berparas ayu yang mengidolakan Aliando Syarief, pemeran dalam senitron ganteng-ganteng srigala itu, menata kesabaran. Sabar dibutuhkan tidak hanya ketika dilanda musibah seperti kehilangan salah seorang keluarganya, tetapi bisa juga karena faktor lain, seperti dirinya yang berasal dari Pranti, Sedati, Sidoarjo, karena tuntutan pekerjaan, harus tinggal di Pamekasan selama kurang lebih 1 tahunan dengan meninggalkan orangorang tersayang di rumahnya. Baginya, pekerjaan yang ia jalani saat ini dianggap sebagai anak tangga untuk mencapai cita-citanya.

“Jalan hidup bisa diubah sesuai dengan keinginan dan usaha seseorang.

Namun, hidup dan mati sudah menjadi ketentuan yang tidak bisa diubah datangnya. Kehilangan orang yang disayangi, baik karena kematian atau perpisahan karena ada alasan tertentu memang berat, tapi apabila dijalani dengan kesadaran, hal itu akan menjadi pelajaran untuk bisa tegar,” katanya.

Menurut gadis yang pernah sekolah di SMPN 2 Ponorogo ini, sebuah kehilangan harus diiringi dengan perasangka baik pada Allah, agar berubah menjadi sebuah keampunan menjalani hari-hari di depan mata.

Akan tetapi, sabar dan prasangka baik itu terasa sangat sulit dilakukan apabila tidak mampu menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi

”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS Al Baqarah: 286).

di dunia ini pada hakikatnya hanyalah ujian. Harta yang kita miliki, karier yang bagus, rumah dan mobil mewah yang kita miliki, anak dan keluarga, itu semua adalah ujian dari Allah dan titipan Allah.

“Merelakan bukan berarti menyerah, tetapi lebih menyadari dan menerima bahwa ada hal yang tidak bisa dikuasai, orang yang kita sayang tidak akan tahu kapan akan pergi,yang terpenting sekarang hanya menjadikan setiap momen lebih bermakna,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH

Lapsus

O