e Paper Koran Madura 10 Februari 2014

SENIN

10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III ECERAN Rp. 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

KORAN MADURA

19 Gunung k” Berapi “Kompa Waspada l4

Nasional | ha

PILPRES 2014 MILIK KAUM MUDA? 26 Warga Bangkalan Terjangkit HIV/AIDS Hal | A

1

0328-6770024 SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III www.koranmadura.com

Pusat Kajian Pancasila, Hukum, dan Demokrasi Universitas Negeri Semarang (Puskaphdem-Unnes) merilis hasil survei mereka. Menurut lembaga ini, peluang Jokowi, Hari Tanoesoedibjo, dan Priyo Budisantoso berpeluang menjadi ‘kuda hitam” pada pesta demokrasi yang sebentar lagi digelar di negeri ini. Benarkah tokoh-tokoh muda ini mampu bersaing dengan senior-senior mereka yang sudah lebih lama malang melintang di dunia perpolitikan?

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III

Cepat

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

Betapapun sulitnya hidup, tak ada di dunia ini manusia yang menginginkan menikmati bantuan melalui kepahitan bernama bencana. Segala upaya bahkan manusia berupaya menghindari dan mencegah bencana. Sekecil apapun bencana selalu membawa luka dan nestapa, kadang darah dan air mata serta berbagai penderitaan sosial lainnya.

Karena itu, tak perlu pertimbangan apapun untuk memberikan bantuan secara cepat pada mereka yang terkena bencana. Yang harus dikedepankan bagaimana menyelamatkan dan membantu korban, meminimalkan perluasan bencana, dan menata lebih baik agar ke depan manusia lebih terhindar dari bencana.

Sebagaimana bencana yang datang dengan “tanpa rencana” prosess penangananpun tentu jauh dari proses kerja wajar dan normal. Bisa jadi hanya satu saja proses terkait bencana yang memang harus melalui prosedur normal yaitu saat penganggaran dan jumlah anggaran. Itu pun, terkait jumlah anggaran sangat berpeluang besar meleset dari perencanaan karena tingkat dampak bencana yang sudah pasti tak dapat diperhitungkan. Lagi-lagi di sini, menggambarkan betapa persoalan bencana memang sangat tak terduga.

Di dunia ini, tak ada satu negarapun dalam penanganan bencana mengharuskan melalui proses pelaksanaan normatif, sebagaimana kegiatan pembangunan atau perbaikan lainnya. Bahkan selalu ada klausal yang memberikan kemudahan semaksimal mungkin agar penanganDiperlukan evalu- gan bencana bisa segera asi menyeluruh menyelamatkan manudalam proses pen- sia, meringankan beban anganan bencana manusia. Hanya logika maaf “gila” yang mengdi negeri ini haruskan prosedur normal pada masa-masa tanggap bencana. Hanya manusia yang tak memiliki naluri kemanusian, yang berpikir rangkaian birokrasi panjang ketika bencana terpapar di depan mata.

Di era informasi dan komunikasi seperti sekarang ini, ketika semua terpampang jelas, data dan fakta bencana sudah lebih dari cukup untuk menjadi bukti autentik urgensi penanganan cepat, yang akan dimaklumi dapat menerobos mekanisme normal.

Para pengawas dan pemeriksa dari aparat hukumpun memahami serta memiliki standar khusus terkait bencana. Bahkan proses normatif, justru bisa menjadi sesuatu yang salah bila ternyata berakibat korban jatuh lebih banyak dan eskalasi bencana meningkat.

Sikap dan reaksi spontan masyarakat yang berdekatan dan kebetulan tidak menjadi korban selayaknya menjadi contoh riil bagaiamana seharusnya menangani bencana. Tak ada baju, simbol yang dikedepankan. Yang tampak hanya ekspresi kemanusian untuk membantu dan menyelamatkan sesama secara cepat.

Semangat seperti inilah yang belum optimal dalam penanganan bencana dari pemerintah di berbagai daerah belakangan ini. Penggunaan anggaran yang masih sekitar 200 milyar dari dana yang tersedia sekitar 3 trilyun, sementara bencana sudah sangat luar biasa, menggambarkan adanya ketersendatan proses penanganan berbagai bencana.

Diperlukan evaluasi menyeluruh dalam proses penanganan bencana di negeri ini agar bisa cepat, efektif, efisen dan jauh dari gurita birokrasi. Perlu ada upaya mempermudah dalam prsoses penanganan dengan tentu saja, tanpa mengabaikan kewajiban pertanggungjawaban pasca penanganan bencana. =

Berita Utama

2

KORAN MADURA

SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III

Siapa “Kuda Hitam” Pesaing Jokowi Priyo dan Hary Tanoe Diprediksi Punya Peluang JAKARTA- Tiga politisi muda, Gubernur DKI Jakarta Jokowi (PDI Perjuangan), Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso (Partai Golkar), dan Hary Tanoesoedibjo (Partai Hanura), berpeluang mendapat dukungan rakyat dan menjadi “kuda hitam” pada Pilpres 2014.

Berdasarkan survei yang dilakukan Pusat Kajian Pancasila, Hukum, dan Demokrasi Universitas Negeri Semarang (Puskaphdem-Unnes) yang diumumkan di Jakarta, Minggu, menyebutkan Joko Widodo alias Jokowi, Priyo, dan Hary Tanoe menjadi tokoh muda yang memiliki elektabilitas tertinggi.

Elektabilitas Jokowi mencapai 20,28 persen, Priyo Budi Santoso (16,26 persen), dan Hary Tanoe (11,3 persen), kata peneliti PuskaphdemUnnes Pujiono.

Disusul secara berturut-turut Hidayat Nur Wahid (10,09 persen), Muhaimin Iskandar (3,92 persen), Puan Maharani (3,36 persen), Roy Suryo (2,14 persen), Anis Matta (1,02 persen), tokoh lainnya (7,66 persen),

rahasia (1 persen), dan undecided voters (7,75 persen).

Survei ini dilakukan pada 13 Desember 2013 hingga 30 Januari 2014 di 34 provinsi, dengan jumlah responden 1.070 orang.

Pujiono mengatakan kalau ketiga politikus muda tersebut tampil di Pilpres 2014 maka akan menjadi obat penawar atas kejenuhan publik terhadap tokoh-tokoh tua yang ituitu saja.

Survei ini dilakukan untuk melihat potensi modal sosial dan politik capres muda di Pilpres 2014. Ternyata dalam survei ini ditemukan bahwa 87,37 persen responden menjawab regenerasi kepemimpinan sangat penting dan penting. Sementara tidak penting (42 persen), kurang penting (1,12 persen), dan tidak menjawab (7,28 persen).

Begitu juga jika umur capres dibandingkan antara capres yang kurang dari 55 tahun dan lebih dari 55 tahun, tingkat kesukaan responden lebih tinggi pada capres di bawah umur 55 tahun. Yaitu suka di bawah 55 tahun sebesar 81,96 persen. Sementara capres yang di atas 55 tahun 71,58 persen.

Keinginan publik akan munculnya capres muda juga terlihat

dengan rendahnya responden yang tidak memilih ketika disodori nama capres muda. Ada 92.19 persen yang menggunakan hak pilihnya.

Sementara responden yang tidak menjawab hanya 7,75 persen.

“Angka ini jika dianalisis maka makna yang tersimpan adalah capres muda membuat pemilih antusias dalam memilih capres,” kata Direktur Eksekutif Puskaphdem-Unnes Arif Hidayat.

Dengan hasil survei itu Arif menyarankan agar partai politik yang memiliki kader muda potensial untuk mengoptimalkan diri pada Pilpres 2014.

“Jika tidak maka mereka bisa kehilangan momentum sebab di Pilpres 2019 kader muda tersebut juga akan masuk kategori capres tua,” katanya.

Arif menilai wacana capres di Pilpres 2014 lebih variatif ketimbang tahun sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan munculnya sejumlah nama baru capres maupun cawapres.

Saat ini, katanya, publik disuguhi dengan beragam capres dan cawapres.

Kondisi ini berbeda jauh dengan Pilpres 2004 maupun 2009, yang calonnya itu-itu saja, katanya. =ANT/BUDI SETIAWANTO

BURSA RI 1

PKB Masih Buka Lowongan Capres JAKARTA-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah mengantongi tiga bakal kandidat calon presiden (capres) yang akan diusung di pemilu mendatang. Ketiga capres tersebut adalah Mahfud MD, Jusuf Kalla, dan Rhoma Irama.

Namun, PKB ternyata masih membuka kesempatan bagi putraputri Indonesia yang mau diusung sebagai calon presiden di Pemilu 2014. Peluang itu merupakan hasil rapat koordinasi nasional (Rakornas) pemenangaan pemilu PKB yang digelar di Manado Sulawesi Utara pada tanggal 6- 8 Februari kemarin.

“Tidak menutup kemungkinan ada nama-nama lain yang akan masuk kemudian, dan PKB membuka seluas-luasnya bagi kader terbaik bangsa untuk bersama-sama dalam membangan bangsa ke depan,” ujar Ketua DPP PKB Marwan Jafar saat dikonfirmasi, Minggu (9/2).

Namun demikian, dia memastikan, Rakornas yang telah digelar tidak membahas soal pencapresan.

“Tidak ada pembahasan mengenai capres-capres, karena capres yang akan diusung PKB sudah jelas,” kata Marwan.

Disamping Rakornas, PKB juga menggelar bakti sosial di daerahdaerah yang terkena musibah banjir dan tanah longsor. “Jadi, ada kegiataan rakornas, sekaligus bakti sosial,” tegas anggota Komisi V DPR tersebut.

Sementara itu, dukungan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sebagai calon presiden yang paling layak diusung PKB terus mengalir. Hal ini setelah Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PKB Kota Bekasi Jawa Barat menyatakan dukungan kepada Mahfud MD, sebagai capres yang paling layak diusung partai berlambang bola dunia terse-

but. Ketua DPC PKB Kota Bekasi, KH Achmad Ustuchri, menyatakan bahwa Mahfud MD merupakan sosok yang bersih selama diberi kepercayaan menjadi pejabat negara, termasuk ketika menjabat sebagai Ketua MK. “Terbukti, MK tak bertahan lama terkena musibah kasus hukum dengan tertangkapnya Pak Akil selaku penerus jabatan Pak Mahfud di MK,” ungkapnya di Jakarta, Minggu (9/2).

Dalam kacamata Achmad, Mahfud merupakan figur NU yang sejauh ini cukup mampu mendongkrak citra PKB serta semakin memperkokoh hubungan PKB dengan NU. “Karena itu, sosok yang memiliki keberanian dalam mengambil keputusan dan kemampuan pemersatu seperti Pak Mahfud sudah seharusnya memimpin bangsa ini,” tandasnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 10 FEBRUARI 2014 SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III No. 0297 | TAHUN III

33

PEMERINTAHAN

Birokrasi Terlalu Gendut

ant/fahrul jayadi putra

DEKLARASI CAPRES PPP. etua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (tengah) didampingi Sekjen PPP Romahurmuziy (kedua kiri), dan Ketua Dewan Pengarah Mukernas Lukman Hakim (kedua kanan) menjawab pertanyaan wartawan ketika menghadiri Puncak Harlah ke-41 dan Deklarasi Calon Presiden (Capres) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2014 di Sabuga, Bandung, Jabar, Minggu (9/2). Hasil Mukernas II PPP memutuskan dan menetapkan tujuh kandidat Capres dari PPP guna menghadapi pemilu legislatif 9 April 2014 mendatang yakni Suryadharma Ali, Jusuf Kalla, Joko Widodo, Isran Noor, Khofifah Indar Parawansa, Din Syamsuddin dan Jimly Asshiddiqie periode.

Dahlan Iskan Bantah Isu “Gagal Nyapres” Pengamat: Para Capres Harus Manfaatkan Media Sosial KENDAL- Pemilik Jawa Pos Grup yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan menegaskan akan tetap maju sebagai calon presiden (capres) pada pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) 2014 mendatang.

Dia membantah isu yang menyebutkan dirinya akan mundur dari konvensi Partai Demokrat.

Bantahan itu disampaikan Dahlan saat menghadiri acara Haul ke 46, KH. Ahmad Ru’yat, di Ponpes Apik Kaliwungu, Kendal Jawa Tengah, Minggu (9/2).

“Saya tidak mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai menteri BUMN, dan masih mengikuti konvensi Partai Demokrat,” kata Dahlan Iskan.

Dahlan Iskan mengaku, saat ini konvensi capres dari Partai

Demokrat masih berlangsung dan belum selesai. Nantinya, yang memiliki rating tertinggi bakal menjadi capres dari partai tersebut, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

“Saya ikut konvensi capres partai Demokrat. karena diminta oleh Pak SBY. Selain iu, saat ini baru Partai Demokrat saja yang memintanya untuk mengikuti konvensi pencapresan ini,” jelasnya.

Pengasuh Ponpes Apik Kaliwungu, Kendal, KH. Solakhudin, mengaku mendukung penuh pencapresan Dahlan Iskhan.

Menurutnya, Dahlan adalah sosok pemimpin yang patut untuk dijadikan sebagai contoh.

Pasalnya, Dahlan berani mengakui kesalahannya di muka umum. Seperti yang ia katakan di televisi, terkait dengan kenaikan harga elpiji.

Sementara itu, peneliti Lembaga Survei Nasional (LSN) Dipa

Pradipta di Jakarta, Minggu (9/2) berpendapat, para calon legislatif dan capres yang bakal bertarung di pemilu legislatif dan pilpres mendatang untuk tidak memandang sebelah mata media sosial. Media sosial, kata dia, memiliki peran penting karena sebagian besar penggunanya adalah remaja. Mereka adalah para pemilih pemula yang terus tumbuh. Perilaku para pemilih pemula ini adalah selalu mencari informasi melalui media sosial.

“Pemilih pemula berusia 17 sampai 30 tahun porsinya lumayan banyak. Mencapai sekitar 27 juta suara yang diperebutkan,” kata Dipa.

Dia mengatakan, media sosial menjadi wadah yang sangat mudah untuk memberikan tanggapan positif maupun negatif terhadap para peserta pemilu.

“Di media sosial orang bebas mengeluarkan pendapat apapun, kritikan, pendapat dan pujian.

Media sosial juga sebagai media

yang mudah diakses. Info yang didapatkan juga banyak,” tuturnya.

Menurut Dipa, jika calon presiden menggunakan media ini sebagai alat kampanye, bisa jadi akan menambahkan pundipundi suara mereka.

Beberapa kandidat calon presiden diketahui gencar memanfaatkan media sosial. Sebut saja mantan Mentri Perdagangan yang kini mengikuti konvensi capres Partai Demokrat, Gita Wiryawan. “Pak Gita menggunakan media sosial sebagai kampanye beliau karena salah satu pemilih yang disasar oleh beliau adalah pemilih pemula,” tandas Dipa.

Selain itu ada pula Anies Baswedan, capres independen yang juga salah satu peserta konvensi.

“Dari analisis media monitoring yang kami lakukan memang banyak tanggapan positif yang didapat terkait kampanye di media sosial ini,” kata dia. =GAM/AJI

KALTIM- “Reformasi Birokrasi sangat sulit dilakukan tetapi harus dikerjakan. Karena jika tidak, birokrasi akan sangat korup dan kualitas pelayanan masyarakat sangat rendah,” ujar kandidat Calon Presiden Konvensi Rakyat, Rizal Ramli dalam debat ketiga Capres Konvensi Rakyat di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC), Kalimantan Timur (Kaltim) Minggu, (9/2).

Menurut ekonom senior yang kini dipercaya menjadi penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) itu, tanpa reformasi, birokrasi hanya akan mempersulit rakyat dan pengusaha padahal seharusnya mempermudah urusan rakyat dan pengusaha.

Reformasi birokrasi antara lain harus dilakukan dengan penguatan misi bahwa tugas birokrasi adalah melayani negara dan masyarakat.

“Di samping itu perlu ada standar etika lebih tinggi dan ekplisit sehingga bisa jadi panduan perilaku birokrat,” papar Menteri Koordinator Perekonomian era Pemerintahan Gus Dur ini.

Reformasi birokrasi, tambah Rizal Ramli, bisa dilakukan dengan perbaikan sistem rekrutmen, harus kompetitif dan bersih KKN, serta membuat sistem evaluasi berdasarkan kinerja.

Reformasi birokrasi juga harus dilakukan melalui sistem pensiunan dini. Hal ini perlu dilakukan agar terjadi perubahan struktur dan komposisi pendidikan birokrasi. “Perlu juga dilakukan top profesional untuk memperkuat top eselon birokrasi,” ujarnya. Dia menegaskan, reformasi birokrasi tidak sukar dilakukan. Saat berada di pemerintan dan menduduki posisi penting, Rizal sudah membuktikannya.

Saat menjabat Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), dia merotasi pejabat Bulog dari daerah ‘basah’ ke daerah ‘kering’, dan mereformasi sistem keuangan dengan memangkas rekening-rekening liar yang awalnya berjumlah 119 rekening menjadi hanya 9 rekening. Dengan langkah ini, dana yang dikorupsi bisa ditekan sehingga terjadi penghematan di Bulog sebesar Rp 1,5 trilliun. Selain itu, dia juga menerapkan kebijakan saat Pejabat Bulog pusat kunjungan ke daerah hanya ditemani seorang asisten. Dengan aturan ini membuat biaya perjalanan Bulog berkurang 60%. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III

HANCUR. Sebuah rumah roboh akibat debu vulkanik yang telah mengeras di Perempatan Kuta Rakyat, Karo, Sumut, Sabtu (8/2).

Debu vulkanik akibat erupsi Gunung Sinabung itu menyebabkan ratusan rumah dikawasan lereng SInabung roboh. ant/wahyu putro a

19 Gunung Api “Kompak” WASPADA! JAKARTA- Pemerintah telah mengumumkan bahwa ada 19 gunung api di sejumlah penjuru tanah air yang sedang menggeliat dan berstatus waspada. Apa sebenarnya yang terjadi, berikut laporannya.

Wilayah Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia serta Lautan Hindia dan Pasifik. Bumi Pertiwi nan indah ini juga dikelilingi sekitar 127 gunung api aktif, atau dikenal dengan “ring of fire”.

Selain itu, posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis serta kondisi hidrologis memicu terjadinya bencana alam lainnya, seperti angin puting beliung, hujan ekstrim, banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

Tidak hanya bencana alam sebagai ancaman, tetapi juga bencana nonalam sering melanda Tanah Air seperti kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, maupun kegagalan teknologi.

Tidaklah heran, jika Indonesia diberi label rawan bencana, sehingga langkah mitigasi dan pencegahan serta kewaspadaan seluruh lapisan masyarakat menjadi tuntutan utama.

Ditambah lagi, pemerintah telah mengumumkan bahwa ada 19 gunung api di sejumlah penjuru di Tanah Air yang sedang menggeliat dan berstatus waspada.

Pengumuman tersebut, sontak bisa membuat siapa pun yang mendengarnya merasa takut. Bahkan bisa menimbulkan sejuta pertanyaan “kenapa 19 gunung api bisa bersamaan berstatus waspada?,” atau pertanyaan lain seperti “bagaimana jika 19 gunung api yang ‘kompak’ berstatus waspada itu meletus bersamaan?,” dan pertanyaan-pertanyaan lain.

Status Kegunungan Dari sejumlah pertanyaan yang mungkin muncul di benak warga, Antara mencoba mengklarifikasi dengan Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG), Hendrasto.

Hendrasto merinci dari awal yakni status gunung api terbagi atas empat tingkatan yakni normal (level I) lalu waspada (level II) lalu siaga (level III) dan yang tertinggi adalah awas (level IV).

Makna dari status Waspada, tambah dia, adalah ada kenaikan aktivitas di atas level normal, apa pun jenis gejala diperhitungkan.

“Status waspada tidak kritis, yang diperlukan adalah sosialisasi, kajian bahaya, pengecekan sarana, dan piket terbatas,” katanya.

Sedangkan makna status Siaga adalah semua data menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan atau menuju pada keadaan yang dapat menimbulkan bencana.

Kondisinya kritis sehingga perlu sosialisasi di wilayah terancam, penyia-

pan sarana darurat, koordinasi harian dan piket penuh.

Dia juga merinci, ada satu gunung berstatus Awas (level IV) yaitu Gunung Sinabung sejak 24 April 2013.

Selain itu, ada tiga gunung berstatus Siaga (level III) yaitu Karangetang, Lokon dan Rokatenda.

Ditambah lagi, ada 19 gunung status Waspada (level II) yaitu Kelud, Raung, Ibu, Lewotobi Perempuan, Ijen, Gamkonora, Soputan, Sangeangapi, Papandayan, Dieng, Seulewah Agam, Gamalama, Bromo, Semeru, Talang, Anak Krakatau, Marapi, Dukono, dan Kerinci.

Sementara itu gunung api lainnya masih berstatus normal.

Tidak Kompak Meski demikian, dia ingin masyarakat tidak larut dalam kepanikan karena menganggap 19 gunung api tersebut tiba-tiba “kompak’ menggeliat sehingga statusnya meningkat dari normal menjadi waspada.

“Ada yang bertanya ‘kenapa 19 gunung api kompak berstatus waspada?,’ atau ‘apakah 19 gunung api bersamaan berstatus waspada karena terpengaruh dari erupsi Gunung Sinabung?,’ dan sejumlah pertanyaan lainnya,” katanya.

Dia menegaskan, tanggapan tersebut salah, karena 19 gunung api tersebut tidak berstatus waspada pada waktu yang bersamaan.

Dia mencontohkan, Gunung Kelud baru berstatus waspada pada 2 Feb-

ruari 2014 sementara Gunung Raung sejak 5 Januari 2014.

Sementara itu, Gunung Ibu sejak 10 Desember 2013 dan Gunung Lewotobi Perempuan sejak 30 September 2013 serta Gunung Gamkonora sejak 1 Juli 2013.

“Bahkan ada yang lebih lama yakni Gunung Kerinci sejak 9 September 2007 dan Gunung Dukono sejak 15 Juni 2008 serta Gunung Marapi sejak 3 Agustus 2011” katanya.

Dia juga memberi contoh lain yakni Gunung Dieng sejak 8 Mei 2013, Gunung Soputan sejak 14 Juni 2013, Gunung Krakatau sejak 26 Januari 2012, Gunung Semeru 2 Mei 2012, Gunung Papandayan sejak 6 Juni 2013 dan lain sebagainya.

“Tanggal dan tahunnya berbedabeda, jadi mereka tidak kompak berstatus waspada pada waktu yang bersamaan, namun memang intinya 19 gunung api tersebut tengah meningkat aktivitas salah satunya aktivitas magmanya,” katanya.

Dia juga menambahkan, pemerintah tidak bisa memperkirakan kapan suatu gunung akan meletus namun jika ditanya apakah 19 gunung api tersebut bisa meletus bersamaan dia hanya menjawab “mudah-mudahan tidak, karena gunung api tidak tibatiba meletus begitu saja,”. = ANT/WURYANTI

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 10 FEBRUARI 2014 SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III No. 0297 | TAHUN III

55

ITB MENINGKAT

Cadangan Devisa Terancam

Pameran Properti Pengunjung memadati stan Indonesia Property Expo di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (9/2). Pameran yang diikuti sebanyak 160 pengembang itu menawarkan 500 proyek properti dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, berlangsung hingga16 Februari. ant/puspa perwitasari

Bea Keluar Mineral Tidak Mendukung Hilirisasi Bisnis Mineral di Indonesia Diprediksi Akan Menurun JAKARTA-Asosiasi Tembaga Emas Indonesia (ATEI) meminta pemerintah agar konsisten menjalankan “Indonesia Incorporeted” karena bisnis mineral di Indonesia diprediksi akan mengalami degradasi (penurunan).

Kelesuan ini diakibatkan oleh tidak tepatnya kebijakan pemerintah yang berdampak kepada tutup usaha, kredit macet, PHK, dan perekonomian daerah yang stagnan. “Kita sangat menyayangkan justru di akhir pemerintahan, SBY mengeluarkan banyak kebijakan mineral yang kurang tepat dan tidak inovatif, sehingga dapat merusak bisnis mineral. Kepercayaan bisnis internasional terhadap pemerintah bisa berkurang dan akan berat untuk memulihkannya kembali,” Kata Ketua ATEI Natsir Mansyur dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (9/2).

Menurut dia, pemerintah di negara yang inovatif, pembangunan smelter sangat penting se-

bagai industri strategis, sehingga pengusaha yang mau membangun smelter dihargai dan diberikan insentif yang besar. “Kalau Indonesia hanya jualan insentif berupa tax holiday dan tax allowance saja padahal itu sudah kurang zaman”, ungkap Natsir.

Pihaknya juga menyayangkan dengan adanya ketetapan Bea Keluar (BK) Mineral yang tinggi sehingga tidak berpihak pada program hilirisasi mineral.

Menurutnya, semangat pengusaha pribumi Indonesia untuk mengimplementasikan UU Minerba No.4/2009 menjadi sirna.

“Artinya UU ini tidak bisa jalan karena ada kebijakan pemerintah yang tidak akomodatif, seperti penetapan bea keluar misalnya, padahal jaminan uang mendirikan smelter di negara lain tidak ada jaminan,” kata Natsir.

Bisnis industri mineral, lanjut dia, juga ada di negara lain yang lebih akomodatif, infrastruktur, dan energi tersedia serta lembaga pembiayaannya yang baik.

Tapi, di Indonesia penunjang bisnis industri mineral dinilai masih kurang.

Atas adanya permasalahan BK yang tidak mendukung pada

hilirisasi, ATEI mempersilahkan pebisnis mineral untuk menempuh jalur hukum arbitrase internasional, MA dan MK lantaran ruang bicara pemerintah sudah tertutup. “ATEI meminta kepada para pihak yang berwenang melakukan audit investigasi bila diperlukan, jangan sampai ada pihak yang diuntungkan secara ilegal. Karena msalah ini cukup aneh” ungkap Natsir.

Semangat UUminerba ini merah putih, kata dia, pengusaha mendukung program hilirisasi mineral membangun smelter, tapi jika pemerintah tidak inovatif dan akomodatif dalam mengimplementasikan UU minerba maka semangat pengusaha membangun smelter menjadi luntur.

Natsir mengatakan, berdasarkan laporan yang dihimpun, potensi kredit macet untuk mineral, seperti bauksit, nikel, tembaga, pasir besi, biji besi mencapai Rp 45 Triliun diikuti dampak setoran APBD berkurang serta tutupnya usaha penunjang bisnis mineral di daerah.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo menepis anggapan

yang menyebutkan bahwa pemberlakuan UU Minerba akan berdampak pada peningkatan kredit macet di industri perbankan hingga mencapai Rp45 triliun.

“Kami meyakini banyak usaha di bidang minerba yang menggunakan sumber pembiayaan berkombinasi. Tidak semua menggunakan penggunaan uang dari lembaga keuangan atau dari perbankan,” papar Agus.

Lebih lanjut Agus Marto menegaskan, sejauh ini tidak sedikit perusahaan pertambangan yang menggunakan dana dari lembaga non keuangan. “Banyak yang menggunakan modal kerja dari uang sendiri. Jadi, secara umum kami melihat masih dalam kondisi yang terkendali. Tetapi, kami terus mewaspadai,” tuturnya.

Agus Marto menambahkan, terkait dengan penilaian tersebut, saat ini BI juga tengah mengkaji soal potensi-potensi yang memburuknya angka NPL akibat kebijakan larangan ekspor mineral mentah dan pengenaan bea keluar progresif untuk produk mineral. “Hal ini masih dalam kajian makroprudensial kami,” imbuhnya. =GAM

JAKARTA-Perkiraan bakal meningkatnya nilai Indeks Tendensi Bisnis (ITB) di Kuartal I 2014 sebesar 103,93 berpotensi menurunkan cadangan devisa (cadev) akibat tidak terkendalinya impor bahan baku dan barang modal yang menjadi salah satu pemicu defisit neraca perdagangan. “Kalau tendensi bisnis di 2014 meningkat lagi, apakah pemerintah tetap mampu mengendalikan impor? Kondisi itu membuka risiko terjadinya defisit neraca perdagangan,” kata Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati melalui sambungan telepon, Minggu (9/2).

Menurut Enny, relatif terkendalinya impor yang berbutut pada tren peningkatan cadev sudah terjadi sejak kuartal ketiga 2013. Namun, jelas dia, lebih terkendalinya impor tersebut lebih disebabkan oleh anjloknya kegiatan industri sejak pertengahan tahun lalu.

Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa posisi cadev hingga akhir Januari 2014 mencapai US$100,7 miliar atau meningkat US$1,3 miliar dari posisi akhir Desember 2013 sebesar US$99,4 miliar. “Begitu industrinya drop, pasti impor bahan baku menurun. Penurunan impor itu bukan karena pemerintah berhasil melakukan strategi pengendalian impor, tetapi memang kondisi perekonomian kita yang melambat. Sehingga, impornya menjadi tampak terkendali,” papar Enny.

Enny mengatakan, pada kuartal pertama ini BPS telah memperkirakan bahwa nilai ITB akan sebesar 103,93, artinya kondisi bisnis akan meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya. triwulan sebelumnya.

Sedangkan, tingkat optimisme pelaku bisnis akan lebih rendah, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Hasil survei BPS bersama BI itu juga menunjukkan, kondisi bisnis di semua sektor ekonomi pada kuartal pertama tahun ini akan mengalami mengalami peningkatan, kecuali sektor pertambangan dan penggalian (nilai ITB sebesar 95,40). Sementara itu, sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan diperkirakan akan mengalami peningkatan bisnis tertinggi dengan nilai ITB 110,68. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III

PENANGGULANGAN BENCANA

Family Children Centre untuk Pengungsi Bencana Sinabung JAKARTA-Citi Indonesia bekerjasama dengan Yayasan HOPE Indonesia menyediakan fasilitas ”Family Children Centre” untuk warga Desa Perbaji, korban erupsi Gunung Sinabung.

ant/iggoy el fitra

KESULITAN BONGKAR TUNA. Nelayan membongkar ikan tuna dari kapal di Pantai Ujungbatu, Pasie Nan Tigo, Padang, Sumbar, Minggu (9/2). Karena tidak adanya dermaga, para nelayan merasa kesulitan membongkar ikan tuna kualitas ekspor untuk konsumsi lokal tersebut.

Uang Beredar Tumbuh Stabil JAKARTA-Uang Beredar (M2) pada Desember 2013 sebesar Rp3.727,7 triliun, meningkat dari November 2013 yang tercatat Rp 3.614,5 triliun. Dengan perkembangan ini, M2 pada Desember 2013 tumbuh 12,7% (yoy) relatif stabil dibanding pertumbuhan pada November 2013.

Direktur Departemen Komunikasi Peter Jacobs mengatakan perkembangan M2 tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan Uang Kuasi dari 13,5% (yoy) menjadi 14,8% (yoy) seiring perlambatan pertumbuhan M1 dari 8,6% (yoy) menjadi 5,4% (yoy).

Menurutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan M2 pada Desember 2013 adalah operasi keuangan Pemerintah yang meningkat sesuai pola musiman, sementara pertumbuhan kredit melambat sejalan dengan perlambatan kegiatan ekonomi. “Pada Desember 2013 pertumbuhan kredit tercatat sebesar 21,4% (yoy), lebih rendah dibandingkan November sebesar 21,9% (yoy),” jelasnya.

Kenaikan pertumbuhan uang kuasi, khususnya simpanan berjangka sebagai akibat dari kenai-

kan suku bunga simpanan. Pada Desember 2013 suku bunga simpanan untuk jangka waktu 1 bulan meningkat dari 7,3% menjadi 7,9%, jangka waktu 3 bulan meningkat dari 7,3% menjadi 7,6% serta jangka waktu 6 bulan meningkat dari 7,1% menjadi 7,5%.

Kenaikan suku bunga dana tersebut tidak secara langsung direspon oleh peningkatan suku bunga kredit karena selama bulan Desember 2013 rata-rata suku bunga kredit tetap sebesar 12,4%.

Sementara itu, BI memperkirakan, jumlah cadangan devisa akan lebih tinggi dibandingkan realisasi di akhir 2013 yang mencapai USD99,39 miliar.

“Cadangan devisa dibandingkan dengan akhir tahun (2013), kayaknya lebih baik,” ujar Agus Marto.

Dia mengatakan, rencana BI akan merilis cadangan devisa

Januari 2014 pada sore hari ini.

“Cadangan devisa angkanya baru keluar nanti sore,” ujar Mantan Menteri Keuangan ini.

Lebih lanjut Agus Marto menyebutkan, BI dan pemerintah akan terus mengupayakan memperbaiki neraca perdagangan yang sejak Oktober 2013 mencatat surplus. “Kami melihat upaya pemerintan dan BI untuk memperbaiki neraca perdagangan. Kami juga memperhatikan,” katanya.

Agus mengungkapkan, perkiraan bakal membaiknya kondisi cadev Indonesia sudah tampak sejak tiga bulan terakhir.

“Selama tiga bulan terakhir kinerja ekonomi kita cenderung membaik, neraca perdagangan juga membaik. Kemajuan yang cukup berarti juga (tampak) di current account desicit,” ujar Agus Marto.

Namun demikian, lanjut dia, perlu juga untuk memperhatikan pendalaman pasar untuk menjaga jumlah cadev yang tengah mengalami peningkatan. “Ini yang kami harap akan membuat cadangan devisa bisa dikelola dengan baik,” ucapnya. =GAM

Fasilitas Family Children Centre ini berlokasi di Desa Surbakti, 8 km dari Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang merupakan sarana khusus bagi anak, ibu hamil dan ibu menyusui untuk berkumpul, beraktivitas dan memenuhi kecukupan gizi selama mengungsi dari tempat tinggal mereka. ”Selain kegiatan bagi anak dan ibu hamil serta menyusui, Family Children Centre di Desa Surbakti tersebut menyediakan perpustakaan kecil yang sekiranya dapat membantu mengisi waktu luang warga pengungsi dan anak-anak yang berhalangan sekolah.” ujar Director, Corporate Affairs Head, Citi Indonesia, Agung Laksamana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (9/2).

Bagi anak usia sekolah baik SD, SMP maupun SMA, terdapat kegiatan belajar tambahan sesuai jenjang pendidikan di Family Children Centre yang diadakan sebanyak tiga kali dalam seminggu. Kegiatan belajar tersebut disampaikan oleh relawan Citibank dan Yayasan HOPE Indonesia dengan dibantu oleh guruguru pengungsi. Citi Indonesia dan Yayasan HOPE Indonesia

juga memberikan penyuluhan serta tambahan makanan bergizi setiap minggu bagi ibu hamil dan menyusui.

Fasilitas Family Children Centre untuk warga Desa Perbaji, korban erupsi Gunung Sinabung ini dibantu oleh lebih dari 24 relawan dari Citi Indonesia dan Yayasan HOPE Indonesia. Tahap awal, sarana ini diharapkan akan memberikan dukungan dan bantuan bagi 181 keluarga, yang terdiri dari 74 lansia, 240 orang dewasa, 62 balita dan 112 anak usia sekolah. ”Fokus aksi tanggap bencana untuk korban erupsi Gunung Sinabung adalah anak dan ibu hamil serta menyusui. Kegiatan ini disambut dengan baik oleh warga pengungsi erupsi Gunung Sinabung, mengingat banyak sekali anak-anak yang menjadi korban erupsi Gunung Sinabung,” ujar Senior Advisor Yayasan HOPE Indonesia, Charles Ham. Disamping program bantuan bencana bagi pengungsi Sinabung, Citi Indonesia dan Yayasan HOPE Indonesia juga telah memberikan perhatiannya kepada korban bencana banjir di Manado dan Jakarta. =GAM

istimewa

CINDERA MATA. Relawan Citi Indonesia dan Yayasan HOPE Indonesia memberikan cindera mata kepada warga Desa Perbaji, korban erupsi Gunung Sinabun di Desa Surbakti, 8 km dari Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

ermasalahan energi di negeri ini sangat kompleks. Salah satunya mengenai diversifikasi energi, kebijakan energi, kepastian alokasi, juga bagi hasilnya, dan banyak lagi yang lain terkait persoalan energi ini. Mengenai diversifikasi energi di Indonesia, misalnya, sebenarnya sudah lama dibicarakan, namun hingga kini tak kunjung terselesaikan. Padahal di Indonesia memiliki potensi energi batubara, gas, panas bumi, dan air yang melimpah, namun negeri ini masih memiliki ketergantungan kepada minyak bumi.

Kepastian alokasi gas juga belum jelas, seperti FSRU yang dibagun oleh PT PGN Tbk di Lampung dan PT Pertamina (Persero) yang mengerjakan terminal LNG di Aceh dan pipa Aceh-Belawan serta pengeboran migas oleh Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO). Secara spesifik migas di Madura hingga kini belum ada bagi hasil yang jelas, sehingga migas yang dikelola oleh PHE WMO tersebut tidak memberikan peningkatan yang layak terhadap APBD di wilayah setempat.

Aturan bagi hasil migas di Bangkalan, Madura, yang disetujui sebanyak 47 persen untuk Bangkalan dari 10 persen perolehan hasil migas, nyatanya tidak ada kejelasan. Bahkan 53 persennya diterima oleh pemerintah provinsi daerah tersebut.

Demikian juga persoalan energi di daerah lain, terbukti sekedar wacana publik, yang sebenarnya belum riil.

Sebagaimana pemenuhan kebutuhan gas untuk domestik yang belum terwujud secara baik, karena tidak adanya kepastian gas untuk infrastruktur dan keekonomian lapangan. Semestinya dengan adanya kepastian gas infrastruktur yang didapat secara maksimal sesuai kapasitas dan jangka panjangnya, maka diyakini dapat memberikan kecukupan kebutuhan gas dalam negeri dan industri.

Pemerintah seharusnya memberikan jaminan kepastian penyelesaian masalah terkait energi di sejumlah daerah di wilayah negeri ini. Tanpa adanya sikap nyata dari pemerintah, maka selamanya energi akan menjadi permasalahan yang tak akan kunjung teratasi, karena yang dibutuhkan bukan sekedar wacana ataupun pernyataan di atas kertas. (*)

Opini

SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III

77

Politisasi Pangan Nasional

Salam Songkem

Diversifikasi Energi

KORAN MADURA

SENIN 10 FEBRUARI 2014 No. 0297 | TAHUN III

Presiden SBY marah karena harga pangan naik menjelang Ramadan dan lebaran tahun lalu. Kemarahan SBY dipicu karena lambannya para menteri merespon instruksi untuk pengendalian kenaikan harga pangan pasca kenaikan BBM.

S

aat itu, kemarahan SBY kurang tepat. Masyarakat sudah tahu bahwa pasti ada kenaikan harga pangan menjelang lebaran, apalagi pemerintah menaikkan harga BBM. Harusnya pemerintah jujur dan minta maaf kepada rakyat karena tidak mampu menjaga harga pangan.

Sejarah membuktikan bahwa pangan menjadi alat politik.

Praktek seperti ini sudah terjadi sejak zaman dulu. Kekalahan pasukan Sultan Agung Mataram dalam melawan VOC diakibatkan oleh gudang/lumbung pangan prajurit Mataram dibumihanguskan VOC. Kisah Nabi Muhammad yang diboikot oleh suku Qurais dan diasingkan di sebuah lembah dan terjadi transaksi jual beli bahan pangan yang mengakibatkan “penderitaan” pengikut Islam waktu itu terasa berat.

Saat ini hampir 1 miliar penduduk dunia mengalami kelaparan akibat adanya krisis pangan.

Petani dan peternak saat ini merasakan kondisi pangan yang naik sedikit lega karena adanya kenaikan harga rata-rata lima sampai sepuluh persen dari harga normal. Keributan soal mahalnya harga daging dan cabai rawit yang di risaukan pemerintah sebenarnya tidak beralasan sehingga harus melakukan impor.

Sebenarnya yang butuh daging dalam jumlah banyak siapa? Pengusaha atau rakyat?

Jangan-jangan impor ini juga karena desakan importir yang tidak mau berbagi keuntungan

dengan peternak dan petani.

Selama puluhan tahun importir sudah merasakan keuntungan berlipat-lipat dari impor daging sapi yang mengakibatkan peternak sengsara.

Kondisi gejolak pangan di atas disebabkan oleh politik.

Politik sebagai alat melahirkan kebijakan dan pengaruh yang kuat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Indonesia yang 80 persen penduduknya tinggal di wilayah pedesaan dan pesisir membutuhkan politik pangan yang jelas dari pemerintah dan wakil rakyat.

Politik pangan menempatkan urusan pangan sebagai urusan pokok rakyat harus diprioritaskan. Bukan seperti saat ini dimana urusan pertanian yang menangani masalah produksi pangan hanya menjadi “lipstick” dengan istilah urusan pilihan, bukan urusan wajib, yang artinya kalau dipilih ya akan diberikan dukungan anggaran, namun jika tidak dipilih cukup ada saja dan tidak bisa memberikan kontribusi bagi pemenuhan pangan masyarakat.

Politik pangan harus didukung langsung oleh Pemerintah dan para wakil rakyat di DPR. Karena, pangan menjadi salah satu pilar ketahanan nasional disamping energi, keamanan dan moral. Politik pangan telah menjadikan negara-negara besar seperti Amerika, Cina, menguasai hampir 60 persen produk pangan dunia.

Mereka leluasa menjajah negara di kawasan Asia dan dunia umumnya karena kebijakan politik pangan mereka jelas. Politik pangan yang diterapkan adalah berorientasi kepada proses mengangkat harkat dan kesejahteraan petani dan usaha peternak. Jadilah petani dan usaha pertanian di negara-negara tersebut anak emas yang mendapatkan perhatian besar dalam sisi kebijakan politik, anggaran, dan perlindungan dari berbagai gangguan.

Petani sebagai obyek akan politik pangan harus ditempakan sebagai ‘mitra’ dalam

penentuan kebijakan pangan.

Selama ini petani hanya menerima kebijakan tanpa adanya keterlibatan dalam menentukan arah kebijakan pangan nasional. Adanya Bulog, Kementan, Kementerian Perdagangan sering membuat arus kebijakan tidak sinkron, kadang malah berbenturan satu dengan yang lain. Sebagai contoh, kebijakan penanganan kenaikan harga daging sapi yang telah ditetapkan bahwa 2014 akan swasembada daging, walaupun data BPS 2012 menyatakan bahwa jumlah sapi cukup untuk kebutuhan dalam negeri, tidak digubris bahkan pemerintah melalui Bulog mengimpor daging sapi 3.000 ton bulan Juli lalu. Ini memang ironisnya koordinasi dan konsistensi birokrasi negeri ini.

Operasi pasar sebagai obat penenang menjadi senjata utama intervensi harga dipasar, jelas bahwa operasi pasar sangat tidak efektif dalam upaya membangun perekonomian ke depan. Melihat kondisi masih lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antar-departemen, munculnya ego sektoral serta rendahnya implementasi kebijakan politik pangan nasional rasanya sulit bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan secara nasional.

Melihat masalah di atas, pemerintah harus kembali kepada kebijakan politik pangan yang berorientasi kepada kesejahteraan petani dan kemandirian pangan nasional. Untuk mencapai itu, politik pangan dikembalikan sebagai soko guru politik nasional melalui pendekatan dalam berbagai perspektif yang utuh.

Pertama, politik pangan sebagai pilar kesejahteraan nasional. Artinya, bahwa politik harus mengembalikan urusan pangan sebagai masalah pokok yang harus segera diselesaikan. Urusan pangan yang meliputi pemenu-

han kebutuhan sehari-sehari masyarakat seperti beras, jagung, lauk pauk harus mendapatkan dukungan yang penuh. Sebagai contoh lahirnya UU Perlindungan Petani untuk melindungi petani dan usaha pertanian agar tidak hancur oleh kebijakan luar.

Persepektif politik pangan sebagai penyelamatan dan optimalisasi potensi pertanian. Potensi pertanian Indonesia ibarat laut yang tidak pernah habis airnya, artinya bahwa kekayaan alam pertanian Indonesia selalu mampu memberikan pangan kepada rakyat selama potensi ini dipelihara secara berkelanjutan.

Kalau politik pangan sebagai pilar kesejahteraan nasional menghadirkan regulasi yang berpihak kepada petani, maka perspektif penyelamatan dan optimalisasi adalah upaya memanfaatkan kekayaan alam pertanian untuk petani. Hasilnya bukan hanya dinikmati oleh kaum pemodal.

Keberadaan dunia pertanian nasional merupakan aset anak negeri yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.

Pertanyaanya, apakah dunia pertanian 100 tahun ke depan akan bisa menjawab tantangan kebutuhan pangan dunia? Tergantung saat ini apa yang akan dilakukan republik ini.

Jika kita menghancurkan pertanian sendiri, maka generasi ke depan akan selalu mengingat bahwa penyebab kelaparan dan kemiskinan adalah kita saat ini yang mengeksploitasi pertanian secara sistemik dan terencana.

Terutama oleh pemilik modal yang selalu haus dengan keuntungan tanpa melihat petani dan peternak lokal yang telah susah payah membangun negeri ini dari desa. Pemerintah tidak perlu marah soal kenaikan harga, biarkan petani dan peternak ikut menikmati jerih payah mereka.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SENIN 10 FEBRUARI 2014 No. 0297 | TAHUN III

SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III

OPINI 8

Praktik Trafficking Terbongkar 4 Korban Warga Jateng dan 2 Terduga Digiring Petugas SURABAYA – Bagi perempuan yang ingin memperoleh pekerjaan, berhati-hatilah terhadap bahaya traficking (Perdagangan Manusia). Jika tidak, bisa bernasib sama dengan 4 perempuan yang terjebak di Lokalisasi daerah Jarak. Keempat perempuan warga Jawa Tengah tersebut adalah Siti Nur Aini, Ita, Nurul, dan Tari. Beruntung, aparat kepolisian berhasil mengamankan mereka dari kekangan salah satu pemilik Wisma.

"Anggota saya mendapat informasi jika ada penyekapan wanita yang dipekerjakan sebagai PSK. Setelah kami lakukan penggerebekan ternyata benar, ada empat wanita yang merupakan pendatang baru usianya rata-rata

diatas 19 tahun. Mereka disekap di ruangan lantai dua dalam keadaan terkunci dari luar, lampu ruangan pun dalam keadaan mati" Ujar Kapolsek Sawahan, Manang Soebekti kepada wartawan tadi malam.

Manang menambahkan, pihaknya juga mengamankan dua orang yang diduga pelaku kejahatan traficking yaitu Sugiyanto (44) warga kupang panjaan Gg. II dan Sukardi (46) warga kupang gunung timur Gg V. "Sugiyanto ini sebagai pemilik, sedangkan Sukardi pegawai penerima tamu di wisma tersebut. Keduanya kami periksa di Mapolsek. Jika terbukti bersalah tentunya akan menjadi tersangka dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tandasnya.

Sementara itu, Sugiyanto ketika diinterogasi petugas mengaku jika telah menjalankan usaha pela-

curan selama 15 tahun. Dia mengaku, jika wanita-wanita yang bekerja di wisma tersebut datang sendiri untuk meminta pekerjaan.

"Sudah 15 tahun saya buka wisma. Ada tujuh wanita yang bekerja disini, termasuk empat orang baru yang ada di ruangan atas. Saya tidak pernah memaksa wanita-wanita ini untuk bekerja, mereka datang sendiri karena butuh pekerjaan," kata Sugiyanto.

Saat didesak tentang keempat perempuan yang berada di ruangan terkunci dari luar, Sugiyantio terdiam dan menundukkan kepala.

Sementara itu, terbongkarnya kasus traficking tersebut bermula

OBJEK WISATA

KBS

KBS Menambah Koleksi Satwa SURABAYA – Kebun Binatang Surabaya (KBS) dalam waktu dekat akan ada beberapa satwa yang melahirkan dan menetaskan telurnya. Artinya, koleksi satwa KBS akan bertambah dari bayi-bayi yang lahir.

"Kira-kira dalam sebulan ke depan," ujar Direktur Operasional Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) Liang Kaspe kepada wartawan di KBS, Minggu, 9 Februari 2014.

Saat ini ada beberapa hewan yang sedang bunting, seperti bekantan dan kuda nil. Masa kandungan kuda nil berkisar sembilan bulan, dan kini usia kandungan mamalia itu sekitar delapan bulan. Selain itu, ada beberapa puluhan telur komodo yang siap menetas.

Dengan demikian, Liang menegaskan bahwa pihaknya telah berusaha secara maksimal untuk melestarikan keturunan koleksi satwanya. Mengenai satwa yang belakangan banyak ditemukan mati, Liang menganggap hal tersebut sebagai suatu kewajaran. "Enggak mungkin kalau angka kematian berkisar 0 persen.

Kami bukan Tuhan," ujarnya.

Dia berjanji akan terus memperbaiki kualitas perawatan dan penanganan satwa. Mulai dari pangan, perawatan medis, hingga kesehatan lingkungan dan kandang satwa. "Supaya bisa sejahtera semua,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan Perusahan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS), Fuad Hasan tidak mempermasalahkan penukaran satwa kepada

Harimau Mati Tua

g. armadianto semeru/koran madura

BURUNG KASUARI. Seorang pengunjung KBS tengah menikmati polah satwa Burung Kasuari asal Papua Barat.

lembaga konservasi lain karena satwa di KBS mengalami surplus.

Diharapkan dengan penukaran itu dapat memperkaya koleksi KBS. "Yang penting harus sesuai prosedur," ujar Fuad.

Meski begitu, pengeluaran satwa dari KBS harus menuruti Peraturan Daerah 19 th 2012 yaitu harus dengan izin Wali Kota.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pun telah mengatakan tidak ada yang salah dengan penukaran satwa antar lembaga konservasi, asalkan penukaran tersebut sesuai prosedur yang benar.

"Satwa harus ditukar dengan satwa, tidak boleh dengan yang lain," ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini membuktikan pernyataannya membawa kisruh Kebun Binatang Surabaya ke KPK. Pada 20 Januari 2014, Risma melaporkan pengelola lama KBS yang "membarter" satwa dengan barang. Namun, Risma enggan menjabarkan siapa pihak yang dia laporkan.

"Pokoknya ada-lah, dia pihak yang berkuasa dan memiliki kekuatan. Untuk itu perlu koordinasi hukum," ujar Risma di halaman gedung KPK kala itu.

Saat ditanya apakah nama Tony Sumampau ada di dalam laporan Risma ke KPK, dia enggan menjawab. "Pokoknya adalah," kata Risma.

dari informasi dari masyarakat tentang adanya penyekapan wanita yang dipekerjakan sebagai PSK. Aparat kepolisian kemudian berkoordinasi dengan Garnisun Tetap (Gartap) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan razia. Razia dilakukan sekitar pukul 23.00 WIB dan berhasil mengamankan keempat korban traficking.

Pihak Kepolisian terus mengembangkan kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya jaringan traficking yang bergerak mencari korban di masyarakat, terutama lingkungan pedesaan. = DODI BASHORI

Menurut Risma, orang yang dia laporkan termasuk 'orang nakal'. Keberadaan orang-orang nakal yang ikut mengurusi Kebun Binatang Surabaya itu, kata dia, membuat penanganan kebun binatang tak bisa maksimal. "Di situ (KBS) kan masih ada yang ikut kubu sana, jadi tak bisa ditangani dengan baik, misalnya termasuk masalah konservasi," ujarnya.

Risma mengatakan KPK sudah menerima laporan darinya.

Ia memastikan akan melengkapi data-data yang dibutuhkan KPK. "Saya juga akan menyokong KPK dengan data lain lagi, termasuk bukti-bukti penyerahan satwa," tegasnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

SURABAYA – Satu lagi satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) mati.

Terbaru, seekor harimau benggala putih bernama Cantrika mati karena kerusakan lidah dan radang paru-paru.

Kejadian itu merupakan kematian satwa KBS keenam dalam sebulan terakhir. Namun, Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS), pengelola KBS, memprediksi bahwa harimau berumur 17 tahun itu mati murni karena sakit dan sudah tua.

Awalnya petugas KBS mendapati harimau betina itu mengalami luka sobek pada lidah. Akhirnya, pada Kamis (23/1) harimau tersebut dipindahkan ke karantina oleh dokter hewan KBS. Luka itu membuat harimau kelahiran KBS tersebut tidak bisa menelan makanan.

Dalam karantina tersebut, berbagai penanganan telah dilakukan, mulai memberikan makan berupa daging giling hingga makanan kucing kalengan. Tapi, tetap saja harimau anakan dari pasangan harimau Ajay dan Malati itu tidak bisa makan.

Dua hari lalu petugas KBS mendapati kondisi kesehatan harimau itu terus menurun. Bahkan, napas harimau tersebut tersengal-sengal. Akhirnya, walau telah diberi infus, Kamis (6/1) pukul 20.22 harimau itu mati.

Direktur Operasional PDTS KBS Liang Kaspe mengatakan, harimau tersebut mati memang karena kekurangan asupan gizi yang disebabkan luka pada lidah. Dengan begitu, harimau asli India tersebut tidak bisa menelan makanan. "Lidah harimau itu untuk membantu mengambil makanan. Jadi, lukanya membuat Cantrika tidak bisa mengambil makanan," terangnya kepada wartawan. = E. HANA DIMAN

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III

Oplosan Tidak Menguntungkan SURABAYA - "Tutupen Botolmu, Tutupen Oplosanmu, Emanen Nyawamu, Ojok Mbok Terus-teruske, Mergane Ora Ono Gunane...," begitulah sepenggal syair lagu dangdut yang sering terdengar di layar televisi, radio, bahkan di tempat-tempat umum lainnya.

Lagu dangdut atau pop kerap kali menangkap fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Benar saja, beberapa waktu terakhir, berita di televisi dan media massa dimarakkan dengan kasus orang meninggal setelah pesta minuman keras oplosan atau anak-anak usia sekolah yang ketahuan pesta minuman keras oplosan/campuran.

Tidak hanya 1-2 kasus, tapi dalam waktu yang hampir berdekatan banyak kasus-kasus minuman oplosan yang juga disebut "cukrik" itu menelan korban nyawa sia-sia. Apakah miras oplosan sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia?.

"Itu bukan budaya, tetapi lebih pada subkultur masyarakat mar-

ginal. Aktivitas minum miras atau mabuk adalah bagian dari gaya hidup dan subkultur masyarakat marginal yang cenderung ingin mendemonstrasikan sikap mereka yang 'ngejago' (sok jagoan)," ucap sosiolog Universitas Airlangga Surabaya, Bagong Suyanto M.Si. Pernyataan Bagong ini selaras dengan komposisi oplosan yang beraneka jenis dengan bahan tambahannya pun memiliki tingkat bahaya yang tinggi dan mengancam keselamatan nyawa pengonsumsinya. Semua itu mereka lakukan untuk jago-jagoan, siapa kiranya di antara mereka yang mampu menenggak minuman tersebut.

"Mereka minum miras oplosan yang berbahaya justru karena ingin diakui eksistensin-

ya, keberanian mereka untuk menentang hal-hal yang berbahaya. Tidak peduli bahwa miras oplosan sudah membawa korban jiwa, tetapi justru di situlah letak tantangan dan kebanggaan yang dirasakan masyarakat marginal," ujar alumnus S1 dan S2 Unair itu.

Hal ini juga terjawab dari orang-orang yang tertangkap karena kasus-kasus miras oplosan biasanya berkelompok atau dalam jumlah banyak, karena memang harus ada yang "melihat' mereka yang mampu menenggak miras oplosan, sehingga siapa paling jago akan diketahui.

"Yang miris adalah ketika mereka yang terlibat pada pesta miras oplosan adalah anak-anak usia sekolah. Anak-anak yang harusnya dijaga dari hal-hal negatif bagi kehidupannya justru menjadi pelaku dan turut mengonsumsi miras oplosan," ungkap dosen sosiologi Unair itu.

Bagi Bagong yang mendalami studi perkembangan anak dan

kemiskinan, anak-anak usia sekolah yang ikut mengonsumsi miras oplosan tersebut karena mereka adalah bagian dari masyarakat marginal dengan subkultur yang sama. Selain itu, faktor usia yang juga labil sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan.

"Untuk kasus pelaku anakanak usia sekolah perlu peranan orang tua dan guru-guru di sekolah serta masyarakat di sekitarnya untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi pergaulan dan tumbuh kembang anak-anak tersebut," kata salah seorang aktivis Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim itu.

Ia berpendapat bahwa masyarakat dapat ikut mengontrol untuk mencegah agar korban tidak berjatuhan. Caranya dengan melibatkan peran pimpinan masyarakat marginal yang disegani. "Pendekatan hukum formal semata tidak akan menyelesaikan masalah," paparnya. = ANT/EDY M YA'KUB

SURAT SUARA

KPU Jamin Distribusi Logistik Pemilu Lancar SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjamin distribusi surat suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 lancar dan tidak ada masalah seperti Pileg 2009 lalu.

Masalah yang sering terjadi adalah sering tertukarnya surat suara antar dapil.

"Lelang surat suara sudah selesai pada Senin lalu. Kami sekarang lakukan monitoring di perusahaan pemenang percetakan di tujuh lokasi yang ada di Indonesia. Sampai hari ini, 30 persen proses pencetakan selesai. Proses distribusi dilakukan per dapil, jika surat suara sebuah dapil selesai cetak langsung dikirimkan," ujar Anggota KPU RI Arief Budiman ketika sidak di PT Antar Surya Jaya (Gramedia Printing Group), Jalan Rungkut Industri III Surabaya, Minggu (9/2).

Menurut mantan anggota KPU Jatim ini, pada akhir bulan Februari 2014, surat suara sudah terdistribusi di KPU kabupaten/kota.

Nanti, kabupaten/kota melakukan sortir ulang, pelipatan serta pengepakan berdasarkan TPS. Ini karena kalau di percetakan, pengepakan surat suara masih berdasarkan dapil.

Pada 1 Maret-5 April 2014, logistik harus sudah sampai di tingkat PPK, 6-7 April sudah di tingkat desa (PPS), 8 April sudah harus di TPS. Pileg diselenggarakan 9 April 2014.

MONITORING. Anggota KPU RI Arief Budiman bersama rombongan KPU Jatim dan Bawaslu Jatim melakukan monitoring proses percetakan surat suara pemilu legislatif (pileg) 2014.

"Surat suara akan dikirim berdasarkan jumlah DPT plus 2 persen di tiap-tiap TPS. Untuk itu, sejak proses produksi mulai diteliti dan diutamakan dapil prioritas agar dikirimkan sejak awal.

Jangan sampai seperti Pileg 2009, banyak surat suara salah kirim atau tertukar dapil. KPU minta perusahaan cetak memperhatikan dalam hal identifikasi surat suara," jelasnya.

Anggota Bawaslu Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko menambahkan, perusahaan PT Antar Surya Jaya diketahui daya cetaknya 1,4 juta lembar setiap hari. "Bawaslu ingin pastikan saja untuk mengetahui kapan selesainya dan apakah sudah sesuai spesifikasi

teknis, seperti kertas 80 gram dan ukuran surat suaranya. Sampai sekarang belum ditemukan kendala berarti," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, anggota KPU RI Arief Budiman bersama rombongan KPU Jatim dan Bawaslu Jatim melakukan monitoring proses percetakan surat suara pemilu legislatif (pileg) 2014.

Sidak dilakukan di PT Antar Surya Jaya (Gramedia Printing Group), Jalan Rungkut Industri III/68-70 Surabaya, Minggu (9/2/2014). Anggota KPU Jatim yang mengikuti sidak ini adalah Agus Mahfudz Fauzi, Agung Nugroho, Sayekti Suindyah dan Nadjib Hamid serta didampingi

Sekretaris KPU Jatim Jonathan Judianto. Sedangkan, dari Bawaslu Jatim diwakili Sri Sugeng Pudjiatmiko.

Pihaknya saat ini melakukan monitoring percetakan surat suara PT Antar Surya Jaya yang melayani surat suara paket 4 wilayah Banten, Jabar dan Kalbar. Kemudian, sidak dilanjutkan di PT Temprina Jawa Pos yang melayani paket 10 dan 11 (wilayah Jatim sebagian dapil, NTT, NTB, Papua dan Papua Barat). Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjamin distribusi surat suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 lancar dan tidak ada masalah seperti Pileg 2009 lalu. = E. HANA DIMAN

9

PERKEMBANGAN UMKM

Pembiayaan Jadi Kendala Utama SURABAYA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menilai faktor pembiayaan sampai sekarang masih menjadi kendala utama perkembangan sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang UMKM, M Rizal, menyatakan, sesuai kajian Kadin Jatim selama ini UMKM masih menghadapi banyak kendala seperti keberadaan agunan dan seberapa lama bisnis mereka.

“Padahal banyak pengusaha UMKM yang bisnisnya sangat ‘feasible’ tetapi justru dinilai tidak ‘bankable’ hanya karena masalah agunan atau lamanya berbisnis,” kata Rizal, dihubungi di Surabaya, Minggu (9/2).

Di sisi lain, jelas dia, memang selama ini ada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, skema kredit itu mematok bunga yang masih sangat tinggi bagi pengusaha UMKM terutama mereka yang baru merintis usaha.

“Sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM, secara nasional total pelaku UMKM dalam klaster pertama dan kedua yang merupakan usaha mikro rentan pembiayaan mencapai 50,70 juta unit usaha,” ujarnya.

Dari jumlah tersebut, ungkap dia, sebanyak 35,49 juta dunia usaha atau 70 persen merupakan usaha yang belum layak usaha dan belum “bankable”.

Akibatnya, mereka dikategorikan memiliki risiko tinggi dalam pengembalian modal.

“Sementara sisanya yakni 15,21 juta dunia usaha atau 30 persen telah layak usaha (feasible). Namun mereka belum ‘bankable’,” katanya.

Untuk itu, tambah dia, Kadin Jatim mengusulkan ada sinergi pembiayaan antara program pemerintah, perbankan, dan Program Kemitraan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Harus ada sinergi antara pemerintah, perbankan, dan BUMN dengan skema pembiayaan yang seragam,” katanya.

Bahkan, kata dia, idealnya ada pengawasan yang dilakukan secara bersamaan agar pengembangan UMKM bisa berjalan baik dan tidak sporadis. Selain itu, tidak akan terjadi tumpangtindih antarprogram.

“Kendala lainnya adalah inovasi produk. Permasalahan ini menjadi problem klasik para pengusaha UMKM,” katanya. = ANT/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III

Geliat Pelabuhan Lembar Meroket SURABAYA - Realisasi kinerja PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Pelabuhan Lembar cukup mengagumkan. Catatan prestasi yang diukir pelabuhan terbesar di Nusa Tenggara Barat itu mampu membukukan kinerja hingga mencapai 292 persen dari target yang telah ditetapkan.

Beberapa catatan prestasi itu diikuti oleh melonjaknya kunjungan kapal baik cruise (kapal penumpang) maupun petikemas.

Demikian juga dengan peningkatan arus petikemas menuju Lembar sepanjang tahun 2013 dibanding tahun sebelumnya.

Data dari PT Pelabuhan Indonesia III Cabang Lembar untuk arus kunjungan kapal mengalami kenaikan sekitar 14 persen daria ukuran satuan. Pada tahun 2012 kunjungan kapal tercatat 1.903 unit, sedangkan pada tahun 2013 mencapai 2.163 unit.

Untuk ukuran tonase, arus kunjungan kapal tentu mengalami pertumbuhan yang tidak kecil.

Tahun 2012 berat mencapai 2,5 juta Gross Tonnage (GT), sedangkan pata tahun 2013 naik menjadi 4,3 juta GT atau naik sekitar 72 persen.

Data tersebut menunjukkan geliat ekonomi di Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup pesat. Beberapa komoditi seperti sembilan bahan pokok menjadi kebutuhan

utama. Demikian juga dengan masuknya semen dari tanah Jawa menjadi bukti pembangunan infrastruktur cukup cepat didaerah tersebut.

Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Edi Priyanto menyebut komoditi atau arus barang juga mengalami pertumbuhan. ”Growth (pertumbuhan) naik sekitar 34 persen pada tahun 2013.

Itu artinya Lembar menjadi pintu masuk perdagangan untuk kotakota disekitarnya,” tegasnya.

Seperti yang disebutkan, mayoritas arus barang yang masuk ke NTB rata-rata adalah kebutuhan pokok masyarakat. Untuk data tahun 2012 saja komoditi yang masuk mencapai 799.747 ton, sedangkan setahun kemudian menjadi 991.533 ton atau naik sekitar 24 persen. ”Data itu cukup tinggi untuk ukuran Lembar,” tegas Edi. Pertumbuhan yang cukup tinggi itu mendapat respon dari PT Pelabuhan Indonesia III. Program paling dekat adalah mendatangkan dua unit fixed crane

NO JENIS 1 2 3 4 5

Kapal* Petikemas** Komoditi*** Penumpang Internasional Penumpang Domestik

tahun ini senilai USD 10,5 juta per unitnya.

Crane anyar ini untuk mendukung percepatan bongkar muat sekaligus menekan waiting time (waktu tunggu) di dermaga. ”Fixed crane ini juga untuk mengurangi idle time (waktu tidak terpakai), karena kapasitasnya mampu mencapai 10-15 boks per jam,” lanjut Edi Priyanto.

Program jangka pendek lainnya, membangun container yard (CY/ lapangan penumpukan) dengan daya tampung sekitar 350 TEU’s. Sementara kapasitas yang sudah dimiliki Lembar mencapai kurang lebih 650 TEU’s.

Geliat Lembar untuk mengantisipasi lonjakan arus barang maupun penumpang tidak berhenti disisi arus barang saja. Untuk arus

2012 2013 UNIT JUMLAH UNIT JUMLAH 1.903 2.545.210 2.163 4.373.913 15.188 20.389 799.747 991.533 34.512 55.128 15.504 13.907

penumpang atau wisatawan juga mendapat sorotan. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan turis asing yang tahun 2013 sudah terdata 55.128 penumpang berbanding 34.512 pada tahun 2012.

Tentu saja geliat itu sudah diantisipasi dengan penambahan dermaga baru. Tahun lalu, Lembar telah diprogramkan untuk membangun dermaga baru di Gili Mas seluas sekitar 50 hektar. ”Tahun ini sudah kita sosialisasikan kepada masyarakat, dan mereka (masyarakat) justru menagih kapan dilakukannya pengerjaan,” terangnya.

Program yang sudah dilakukan Lembar pembebasan lahan sisi laut. Sedangkan untuk sisi darat atau tebing masih belum dilakukan, rencananya tahun ini

akan direalisasikan.

Pelabuhan Gili Mas ini nantinya sangat penting untuk mengatasi kelemahan sektor dermaga di Lembar. Seperti masalah kedalaman dan alur yang berkelok-kelok menuju dermaga. Demikian juga untuk mengantisipasi turis asing sehingga kapal pesiar tidak perlu berlabuh dan ditransfer melalui tender boat.

Apabila diprosentasekan jumlah kunjungan kapal pesiar pada Pelabuhan Lembar tahun 2013 dibandingkan tahun 2012, kunjungan kapal meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 47%. Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 25 unit kapal pesiar, sedangkan pada tahun 2012 tercatat sebanyak 17 unit kapal pesiar. = G. ARMADIANTO SEMERU

akrabnya.

Menurut Gus Ipul, Lembaga Ma’arif harus punya skenario untuk meningkatkan kualitas guru-guru ma’arif. Dengan memberikan sertifikasi bagi guru-guru yang belum diangkat sebagai pegawai negri, agar kesejahteraannya bisa bertambah.

Sertifikasi ini nantinya disusun sendiri oleh ma’arif dan diajukan ke Diknas untuk mendapatkan persetujuan. “Setelah mendapatkan sertifikat pemerintah wajib membayar tunjangan guru-guru tersebut,” tegasnya.

Ke depan, Gus Ipul berharap, Porsema bisa diadakan rutin setiap tahun sekali dan lombalomba yang diadakan makin banyak dan beragam. Salah satu caranya adalah dengan bekerjasama dengan Pemkot Surabaya, DPRD Kota Surabaya, Pemprov Jatim, serta kementrian agama, sehingga ada anggaran rutin setiap tahunnya untuk Porsema.

Lembaga pendidikan ma’arif memiliki sejarah dalam pengembangan pendidikan bangsa, pendidikan yang dimiliki mulai dari SD/MI,MTS, hingga SLTA/MA ataupun SMK Ma’arif. Dengan jenjang pendidikan yang cukup lengkap ma’arif mampu menciptakan generasi baru, generasi penerus yang mampu memimpin Kota Surabaya, Jatim, bahkan Indonesia. “Oleh karenanya Ma’arif bisa memastikan bahwa Pemerintah tidak akan rugi membantu ma’arif khususnya untuk kegiatan semacam ini,” tambahnya. = E. HANA DIMAN

PEMBUKAAN. Wagub Jatim membuka Pekan Olahraga dan Seni Ma'arif NU ke V Tahun 2014 kota Surabaya di Taman Bungkul Surabaya

PORSEMA

Tingkatkan Kualitas Pendidikan SURABAYA - Pekan Olahraga dan Seni Ma’arif (Porsema) merupakan wujud peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya lembaga Ma’arif.

Selain itu, melaui Porsema semua siswa–siswi pendidikan ma’arif bisa bersilaturahim untuk menunjukkan prestasi. Prestasi yang

ditampilkan tidak hanya dibidang agama tapi juga di olahraga, kesenian , kaligrafi, dan science.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf saat pembukaan dan peresmian Porsema V NU Kota Surabaya di Taman Bungkul, Jln. Raya Darmo Surabaya.

“Dengan diadakan pekan seperti ini akan memberikan semangat agar semua siswasiswi lembaga ma’arif semakin kreatif dan berprestasi. Hal itu menunjukkan bahwa generasi ma’arif mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional,” terang Gus Ipul sapaaan

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III

11

ant/adhitya hendra

KECELAKAAN JALUR KERETA API. Warga menyaksikan mobil bernopol B 1261 UOJ yang tertabrak Kereta api Sri Tanjung jurusan Banyuwangi - Jogjakarta di Dusun Balungbendo, Desa Masangan, Kec Bangil, Pasuruan, Jatim, Minggu (9/2). Kecelakaan tersebut mengakibatkan satu orang tewas yaitu Yusuf Jacktalo (43) Chief Produksi di PT Yamaha Musical Production Indonesia (YMPI).

Logistik Pemilu Mulai Didistribusikan SURABAYA - Logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, bilik dan kotak suara yang berbahan kardus mulai hari ini (10/2) siap untuk didistribusikan ke kabupaten/kota di Jawa Timur.

"Senin besok (hari ini) kami siap untuk mendistribusikan bilik atapun kotak suara, untuk tambahan bilik suara yang mengalami kerusakan atau hilang di seluruh kabupaten/ kota di Jatim," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, Andry Dewanto Ahmad, Minggu (9/2).

Ia menambahkan, bilik atapun kotak suara yang berbahan kardus diharapkan tidak akan menjadi masalah, karena spesifikasi tersebut yang menentukan KPU RI. "Kita di Provinsi hanya diberi tugas untuk memproduksi berdasartkan spesifikasi dan jumlah yang diminta KPU kabupaten/kota atas kekurangan

dari bilik dan kotak suara yang sudah tersedia. Jumlahnya cukup banyak, hingga ribuan," ujarnya.

Selain bilik dan kotak suara, lanjut Andry, KPU Provinsi Jatim mendapatkan tugas untuk memproduksi sampul dan formulir untuk pemungutan dan penghitungan suara ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. "Untuk surat suara baik DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di produksi KPU RI. Distribusinya juga mereka," imbuhnya.

Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Jawa Timur, saat ini mengalami kenaikan 10 persen jika dibandingkan saat pemlihan

Andry Dewanto Ahmad

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim Gubernur yang lalu. "DPT mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu banyak, jumlah total DPT mencapi 30 juta lebih sedikit," jelasnya.

Disinggung mengenai daerah

rawan konflik, Andry mengatakan, pemetaan daerah rawan konflik sudah dikoordinasi dengan Polda Jatim beberapa waktu lalu. Terdapat beberapa daerah rawan terutama di kawasan tapal kuda.

"Jatim itu katanya daerah rawan konflik, tapi coba bandingkan dengan daerah-daerah lain, Jatim itu paling punya solusi. Apapun dinamika yang terjadi di Jatim akhirnya selesai begitu diputuskan di Pengadilan, tidak sampai terjadi kekerasan politik," tandasnya.

Dari pengalaman Pemilu sebelumnya, salah satu kendala dalam tahapan pemilu di Jawa Timur adalah pengiriman logistik. Terutama, pengiriman logistik ke daerah kepulauan di Madura.

Untuk mengatasi persoalan itu, Polda Jatim telah mengantisipasinya dengan menyiapkan

kapal khusus untuk memudahkan pengiriman logistik pemilu ke beberapa wilayah kepulauan di Madura.

"Kira sudah dapat Kapal Tipe A dan Kapal Tipe B dari Mabes Polri. Kapal ini yang akan kita gunakan untuk mengirimkan logistik ke daerah kepulauan," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono.

Menurut Unggung, beberapa kepulauan itu antara lain, daerah Pasalembu, Kangean, dan sebagainya. Yang semuanya rata-rata berada di Madura.

Diakui Unggung, persoalan pengiriman logistik ke daerah kepulauan memang sempat menjadi kendala dalam perhelatan pemilu di Jawa Timur sebelumnya.

Karena itulah, sejak awal pihaknya berusaha mengantisipasi supaya jangan terulang pada Pemilu kedepan. = E. HANA DIMAN

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SENIN 10 FEBRUARI 2014| NO. 0297|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SENIN 10 FEBRUARI 2014 NO. 0297 | TAHUN III

1000 Taman Terbentang Memanfaatkan Lahan Kosong di Pinggir Jalan PROBOLINGGO – Untuk menghadapi perubahan iklim, Pemkot Probolinggo akan menciptakan 1000 taman. 1000 taman itu akan dilakukan di setiap tanah kosong yang ada di pinggir jalan wilayah Kota Probolinggo.

“Jadi tanah-tanah kosong yang berada di pinggir jalan nanti akan kita manfaatkan,” ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat Budi Krisyanto kepada wartawan, Minggu (9/2).

Dia menjelaskan, penanaman pohon itu bukan tidak ada fungsinya. Melainkan tamantaman itu akan berfungsi untuk menyerap karbon diaksida.

Di sepanjang jalan raya masuk Kota Probolinggo, memang sudah ada tamanisasi. Sedangkan perawatannya diserahkan kepada masing-masing satuan kerja (Satker). Pihak BLH hanya melakukan bantuan penyiraman saja. “Nah, tanah yang masih kosong nanti akan kita manfaatkan juga,” tandasnya.

Budi menjelaskan, untuk mengantisipasi terjadinya perubahan iklim tersebut, pihaknya tidak hanya menciptakan tamanisasi saja. Tetepi juga mengadakan giat Jumingsi (Jumat Minggu Bersih).

Selain itu, ada juga Paguyuban Peduli Sampah (Papesa).

“Tamanisasi ini tidak hanya untuk mengantisipasi terjadinya perubahan iklim, tapi juga akan menambah terhadap keindahan kota,” tandasnya.

Jika kota terlihat indah, sambung dia, maka akan berpengaruh terhadap para investor untuk menamankan investasinya di Kota

Probolinggo.

dari program tamanisasi ini dapat diperoleh manfaat sebagai salah satu sarana melepas kepenatan, menciptakan nuansa iklim investasi sehingga berpeluang menarik investor.

“Program ini juga untuk menyadarkan masyarakat peduli

terhadap lingkungan. Kegiatan ini berhasil menyulap wajah kota menjadi sehat, nyaman, asri dan sehat,”ucap mantan Kepala Bappeda ini.

Lokasi yang digunakan untuk program tamanisasi dimulai tahun 2006 sampai 2011 secaraber-

tahap. Mulai dari Jl Soekarno Hatta, Jl Brantas, Jl Lumajang, Jl Raya Bromo, Jl Panjaitan, Jl A Yani, Jl Raya Bromo (selatan terminal) dan Jl Anggrek. Total jumlah taman di Kota Probolinggo sampai 2011 adalah 405 lokasi/kavling. =Muhammad Sugianto

Jadi Rujukan Daerah Lain Dinilai berhasil dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya, Kota Probolinggo kerap jadi rujukan daerah lain untuk belajar lingkungan. Tidak hanya lembaga masyarakat yang berkunjung, kepala daerah pun turun langsung.

Inovasi Pemkot Probolinggo di bidang lingkungan diakui secara nasional bahkan lembaga dari luar negeri. Komitmen pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup inilah yang membuat nama kota ini dikenal banyak daerah. Terbukti, berbagai daerah berbondong-bondong belajar tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kota Probolinggo.

Masyarakat dari luar kota pasti dibikin berkesan saat memasuki Kota Probolinggo, karena akan disambut pemandangan tamanisasi yang kini menjadi ikon Kota Probolinggo yaitu Kota Seribu Taman.

“Program tamanisasi sendiri mulai digalakkan sejak tahun 2006. Tamanisasi ini terbentuk berkat partisipasi berbagai instansi pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan bahkan partai politik,”terang Budi Krisyanto.

Budi Krisyanto mengatakan

SERTIFIKAT GRATIS

100 Nelayan Dapat Pengurusan Sertifikat Gratis PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo memberikan bantuan pembuatan sertifikat tanah secara gratis kepada 100 keluarga nelayan melalui program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan.

Tahun ini pemerintah memberikan bantuan terhadap para nelayan Kota Probolinggo. Bantuan itu berupa pengurusan sertifikat tanah gratis. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Probolinggo, Muslim, kepada wartawan, kemarin.

“Bantuan pengurusan sertifi-

kat gratis itu sebanyak 100 bidang tanah,” ujar Kepala BPN setempat, Muslim.

Menurut Muslim, realisasi program BPN bekerja sama Pemkab Majene itu akan dikawal langsung Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Probolinggo yang sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada sejumlah nelayan penerima dan beberapa nelayan yang ditarget akan menerima bantuan tersebut pada tahun selanjutnya.

“Untuk tahun ini keluarga nelayan yang menerima bantuan mengalami peningkatan dari ta-

hun sebelumnya, yakni 100 keluarga. Kami berharap jumlah yang dialokasikan tahun selanjutnya meningkat lagi sehingga mampu mempercepat terakomodasinya beberapa nelayan yang membutuhkan bantuan itu,”tandas Muslim.

Dalam pengurusan sertifikat tersebut, warga yang bekerja sebagai nelayan tidak akan dikenai biaya alias gratis. “Jadi statusnya yang bukan nelayan tidak boleh,” terang dia.

Dia menjelaskan, program bantuan pengurusan sertifikat gratis itu berlangsung sejak seta-

hun lalu, yakni tahun 2013. Program ini berbeda dengan Prona.

“Kalau Prona itu kan untuk masyarakat umum, tetapi program nelayan ini khusus diperuntukan bagi masyarakat nelayan sendiri,” katanya.

Di Kota Probolinggo, program bantuan terhadap para nelayan itu hanya mendapatkan jatah 100 dari pemerintah pusat. Sehingga pihak BPN sendiri tidak punya wewenang untuk menentukan besar kecilnya jatah. Karena itu merupakan kewenangan pusat.

“Kegiatan ini diharapkan

memfasilitasi beberapa nelayan yang masih kesulitan mendapatkan sertifikat atas lahannya yang merupakan aset berharga yang berguna bagi para nelayan dalam menjalankan aktivitasnya,” harapnya.

Agar program itu berjalan lancar, Kepala BPN, Muslim mengaku akan membantu para nelayan semaksimal mungkin dalam hal pengurusan sertifiat tanah. Hal ini dilakukan agar program tersebut selesai pada waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. =Muhammad Sugianto

KORAN MADURA

Probolinggo

SENIN 10 FEBRUARI 2014 NO. 0297| TAHUN III

13

PARTAI POLITIK

Kampanye Tertutup Rawan Pelanggaran PROBOLINGGO - Untuk calon legislatif (Caleg) dan partai politik peserta pemilu sejak Januari 2013 kemarin sudah boleh melakukan kampanye secara tertutup. Namun Panwas Kabupaten Probolinggo tak mau ketinggalan menyoroti pejabat yang menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan politik.

Ketua Panwaslu Kabupaten Probolinggo, Wiwit Agus Pribadi mengatakan selain memantau jalannya kampnye, panwaslu fokus mengawasi pemanfaatan fasilitas publik yang dilakukan pejabat negara.

“Seperti yang disampaikan bupati kemarin, pejabat tidak boleh gunakan fasilitas public untuk pesoalan politik. Pernyataan itu mempertegas dan memberikan semangat menghadirkan pemilu yang demokratis menjadi keinginan semua pihak,” katanya, kepada wartawan, Minggu (9/2).

Menurutnya, jika nanti ditemukan pihak Panwaslu tidak segan-segan akan menghentikan kampanye dan memasukkan temuan itu sebagai pelanggaran kampanye. “Pasti akan kami hentikan kampanye itu.

Jika memang melanggar aturan kampanye,”tegas Wiwit Agus Pribadi.

Wiwit Agus Pribadi menambahkan, memanfaatkan fasilitas publik, selain melaporkan ke-

pada Bawaslu Jawa Timur, juga akan dilaporkan ke bupati. “Sebagai penanggungjawab daerah. Bupati tentu harus menerima laporan dari kami atas tindakan anak buahnya yang memanfaatkan fasilitas publik. Sekaligus dasar untuk penjatuhan sanksi kepada yang bersangkutan,”tandasnya.

Sementara itu dalam penilaian dalam masa kampanye, Wiwit Agus Pribadi, mengakui dan menilai dalam kempanye belum juga ditemukan kampanye hitam yang dilakukan partai politik atau caleg. Bahkan berdasarkan laporan dri PPL (Panitia Pengawas Lapangan) dan panwascam, selama waktu yang diperbolehkan melakukan kampanye tertutup, masih belum ada laporan yang mengarah kepada kampanye hitam..”Kampanye hitan itu yang bersifat sara atau merugikan lintas parpol ,” ucapnya.

Untuk mengantisipasi timbulya hal tersebut, lanjut dia, pihak panwaslu sudah meminta kepada pengawas pemilu yang dilapangan untuk melaporkan jika memang ada kampanye hitam yang ditemukan dilapangan.”Jika ditemukan, pihaknya akan segera menegurnya. Karena hal itu dapat merugikan parpol dan caleg lain,” pungkas Wiwit Agus Pribadi.. =Mahfud Hidayatullah

CALEG LAWAN KORUPSI. Calon Legislatif DPR pusat Dapil NTB dari partai PDI Perjuangan, Sirra Prayuna (kanan) membubuhkan tanda tangan pada kain rentang sepanjang 20 meter di Selong, Lombok Timur, NTB, Minggu (9/2). Kain rentang bertuliskan lawan korupsi tersebut ditanda tangani bersama warga sebagai simbol serta tekad guna mengajak warga melawan budaya korupsi di tanah air.

REKOR INFLASI JANUARI. Buruh angkut mendorong troli berisi bahan makanan di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks harga konsumen atau inflasi bulan Januari 2014 mencapai 1,07 persen atau paling tinggi dibandingkan inflasi bulanan Januari dalam lima tahun terakhir dimana bahan makanan menjadi pemicu terbesarnya yakni sebesar 0,56 persen.

Langganan Inflasi Setiap Januari Dipicu Indeks Harga Konsumen PROBOLINGGO – Tujuh kali setiap bulan Januari, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Kota Probolinggo.

Hasil pemantauan/pendataan harga barang dan jasa yang dilakukan di pasar tradisional dan pasar modern, yakni Pasar Baru, Pasar Wonoasih, dan Giant Hypermart.

Dari hasil pendataan tersebut diperoleh bahwa pada bulan Januari 2013 Kota Probolinggo mengalami inflasi sebesar 0,95 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,17 pada bulan Desember 2013 menjadi 112,23 pada bulan Januari 2014.

Perjalanan inflasi selama tahun 2008 sampai dengan 2014( tujuh tahun), pada bulan Januari terjadi tujuh kali inflasi, tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 1,93 persen, diikuti tahun 2013 sebesar 1,02 persen, tahun 2011 dan tahun 2014 sebesar 0,95 persen, tahun 2010 sebesar 0,71 persen, tahun 2012 sebesar 0,52 persen, dan inflasi terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 0,16 persen, tanpa pernah sekalipun mengalami deflasi.

Penyebab utama inflasi, bulan Januari 2014 sebesar 0,95 persen terjadi karena kenaikan indeks harga kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 2,97 persen dan memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,52 persen.

Hal ini terjadi karena akibat adanya pemberlakuan kenaikan harga elpiji non subsidi (12 kg)

pada bulan Januari 2014, dan masyarakat sangat merasakan dampak kenaikan. Dorongan inflasi semakin besar akibat naiknya indeks harga pada kelompok bahan makanan sebesar 1,45 persen dengan kontribusi sumbangan inflasi sebesar 0,38 persen.

Komoditas yang menjadi penyebab utama pada kelompok ini yang mengalami kenaikan harga adalah telur ayam ras sebesar 10,15 persen dan memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,07 persen. Komoditas utama lain pada kelompok ini yang mengalami inflasi adalah daging ayam ras pada bulan ini mengalami inflasi sebesar 6,13 persen dan menyumbang inflasi sebesar 0,05 persen.

Kelompok lain yang mengalami inflasi dan mendorong laju inflasi adalah kelompok sandang yang mengalami inflasi sebesar 0,52 persen, dan memberikan share terhadap laju inflasi sebesar 0,03 persen, komoditas utama kelompok ini yang menyumbang terjadinya inflasi adalah emas perhiasan, kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 0,36 persen, dan share terhadap laju inflasi sebesar 0,02 persen,

kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami inflasi sebesar 0,04 dan memberikan share terhadap laju inflasi sebesar 0,003 persen dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 0,10 persen dan memberikan share terhadap laju inflasi sebesar 0,02 persen.

Walaupun kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami deflasi selama bulan Januari 2014 sebesar 0,08 persen dan merupakan penghambat laju inflasi sebesar -0,01 persen, tetapi komoditas utamanya yang memberikan share positif terhadap laju inflasi adalah kopi bubuk, sate, ice cream, dan ayam goreng.

Sedangkan komoditas utama yang memberikan sumbangan deflasi atau penghambat laju inflasi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau ini antara lain makanan ringan/ snack, wafer dan gula pasir.

Menyikapi hal itu, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Kota Probolinggo, Nelly Hindi Astuti, mengatakan pengendalian inflasi merupakan salah satu dari 4 paket kebijakan ekonomi pembangunan, yaitu stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. “Ini merupakan peran SKPD yang membidangi seperti Dinas Pertanian, Kopindag, serta Dinas Kelautan dan Perikanan,”terangnya. =M.Hisbullah Huda

14

KORAN MADURA

Probolinggo

SENIN 10 FEBRUARI 2014| NO. 0297|TAHUN III

Musrenbang 2015 Berakhir Usulan Prioritas Didominasi Sektor Fisik PROBOLINGGO - Sebanyak Empat Kelurahan diantaranya Kelurahan Kebonsari Wetan, Kedung Kedopok, Jrebeng Kidul dan Kelurahan Ketapang, memungkasi pelaksanaan Musrenbang Kelurahan ( musrenbang ) tahun 2015.

Sebelumnya Musrenbang Kelurahan 2015 diawali Rabu (29/1) dan berakhir Kamis (6/2), dengan demikian 29 Kelurahan dari 5 Kecamatan yang ada di Kota Probolinggo, telah selesai melaksanakan Musrenbang tahun 2015.

Sebelum Musrenbang berakhir, pihak Bappeda Kota Probolinggo, melalui Kabid Penelitian dan Pembangunan (LITBANG), Diah Sayekti, mengatakan situasi Musrenbang yang berlangsung dengan seman-

masyarakat sipil, bisa dikatakan dari peserta yang hadir sangat antusias mengikuti acara Musrenbang,”ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, semua peserta yang hadir sudah mengetahui dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kelurahan Tahun 2015.

Itu berarti semua peserta sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelum datang ke Musrenbang Kelurahan. Semangat dari pelak-

hadiran sekelompok warga atau masyarakat dalam proses musrenbang saja. Dalam musrenbang warga didorong untuk terlibat mengambil keputusan,”tandas Diah Sayekti.

Diah Sayekti menambahkan Musrenbang bukan hanya alat tetapi juga sebuah ruang yang menjamin warga dijamin memiliki hak dan kebebasan berpendapat serta terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Lebih dari itu, musrenbang dapat sangat bermanfaat untuk membangun mutual trust, kebersamaan, kemitraan, dan penyelesaian masalah yang tepat dan efektif.

“Musrenbang Kelurahan sudah selesai, yang seyogyanya

gat musyawarah dan ada proses dialog dalam penentuan prioritas program pembangunan.

“Hampir semua Musrenbang Kelurahan didominasi oleh

sanaan musrenbang sejatinya ditandai dengan adanya ruang untuk curhat, usul, atau kritik bagi seluruh elemen masyarakat.

“Partisipasi bukan sekadar ke-

menjadi momentum penting sekaligus media dalam proses perencanaan pembangunan. Dimana, seluruh pelaku pembangunan bertemu dan bersama-sama

bermusyawarah, menyatukan visi misi dalam rangka membangun daerah ke arah lebih baik,’terang Kabid Litbang Bappeda Kota Probolinggo.

Selain itu, Diah Sayekti, menjelaskan Rancangan Visi RPJMD 2015-2019, yakni “Kota Probolinggo Maju, Sejahtera dan Berkeadilan”. Membangun masyarakat Koa Probolinggo yang berkualitas dan berdaya saing. Sementara Misi Kota Probolinggo, yang telah ditetapkan sesuai Visi Misi Walikota Terpilih, untuk tahun 2015 – 2019, yakni Membangun perekonomian Kota Probolinggo Yang Kokoh dan Berkeadilan, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo didukung Per-

luasan Partisipasi Publik.

Kemudian mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perko-

taan Yang Berkelanjutan, dan memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasayarakatan Kota Probolinggo Dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Sedangkan Rancangan Tema Pembangunan Tahunan, yakni 2015, Penguatan dasar pembangunan untuk mewujudkan SDM Kota Probolinggo yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Tahun 2016, Penyiapan kemandirian masyarakat Kota Prob menuju kesiapan sebagai subyek kota jasa dan investasi, tahun 2017, Pemantapan pembangunan Secara menyeluruh dalam bingkai Kota Probolingo Sebagai kota ramah lingkungan dan kelengkapan infrastruktur strategis perkotaan.

Selanjutnya, tahun 2018, Mencapai kemandirin masyarakat Kota Probolinggo dengan dukungan pemerintahan yang akuntabel dan demokratis, dan tahun 2019, Mencapai keunggulan kompetitif masyarakat Kota Probolinggo dengan dukungan keterlibatan masyarakat Secara konstruktif dalam pembangunan kota.

“Delapan Prioritas Pembangunan 2015, diantaranya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. peningkatan pelayanan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pengarusutamaan gender, reformasi birokrasi, tata kelola dan peningkatan pelayanan publik, keamanan, ketertiban, supremasi hukum dan ham, prasarana kota, permukiman dan penataan ruang, serta Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana,”ucap Diah Sayekti.

Dari pantauan dilapangan, tiap Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang, usulan terbesar dari masyarakat adalah pembangunan fisik, seperti pavingisasi, pembangunan jalan, drainase, PJU, maupun penambahan raskin untuk masyarakat kurang mampu.

Dalam setiap Musrenbang masing-masing Lurah, menekankan kepada masyarakat agar mengusulkan yang prioritas dan untuk tahun 2015. Melalui perwakilannya yang hadir ke setiap Musbangkel, setiap kelurahan di jatah pembangunan sebesar Rp 500 juta.

Hampir semua Ketua LPM dari 29 Kelurahan yang telah melaksanakan Musbangkel, berharap agar usulan yang diutarakan warga dapat direalisasikan oleh Pemkot.

Setelah berakhirnya Musrenbang kelurahan, selanjutnya akan dilaksanakan Musrenbang tingkat Kecamatan yang akan dilaksanakan 17 hingga 24 Februari mendatang. =M.Hisbullah Huda

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

SENIN 10 FEBRUARI 2014 No. 0297 | TAHUN III

KAMIS 6 FEBRUARI 2014 | No. 0295 | TAHUN III

Seedorf Akhirnya Telan Kekalahan di Serie A

HAZARD GEMILANG. Frank Lampard (kanan), Nemanja Matic (kiri) dan pemain Chelsea lainnya memberikan selamat kepada Eden Hazard (dua dari kiri) yang mencetak hattrick gol menandai kemenangan Chelsea atas Newcastle United dengan skor 3-0.

L

ONDON - Chelsea menguasai klasemen sementara Liga Utama Inggris setelah memetik kemenangan 3-0 atas Newcastle United di Stamford Bridge, Sabtu (8/2) tengah malam WIB. Pada saat bersamaan, Manchester City ditahan imbang tanp gol oleh tim lemah Norwich City. Sedangkan Arsenal disikat tanpa ampun dengan skor telak 5-1 oleh Liverpool di Anfield. Pasukan Jose Mourinho memimpin klasemen dangan 56 poin diikut Arsenal dengan 55 Angka dan City dengan 54 poin.

Pada laga di Stamford Bridge itu, tiga gol “The Blues” ke gawang “The Magpies” yang dikawal Tim Krull diborong oleh gelandang serang asal Belgia Eden Hazard, masing-masing dua gol pada babak pertama dan satu gol di babak kedua.

Tambahan tiga gol ini semakin menegaskan Hazard sebagai pemain Chelsea yang paling produktif musim ini.

Meski menang, Jose Mourinho tetap tidak puas dengan penampilan anakanak asuhnya, terutama di babak pertama. Pasalnya, Frank Lampard dan kawan-kawan terlalu banyak memberi ruang kepada para pemain lawan masuk ke kotal penalti. Walaupun anak-anak asuh Alan Pardew juga gagal mencetak gol. Chelsea baru membenahi penampilannya pada babak kedua.

Menurut Mourinho, keberhasilan timnya mencetak dua gol di babak pertama bukan karena timnya bermain baik, tetapi lebih karena kecemerlangan Eden Hazard yang bekerja sama dengan Eto’o di lini depan. “Saya tidak menyukai permainan kami di babak pertama. Saya pikir kami tidak layak unggul 2-0. Kami unggul karena aksi individu Eden dan kombinasi bagus dengan Samuel Eto’o, tapi tim saya tidak bermain dengan bagus di babak pertama,” kata pria asal Portugal itu.

Dia melanjutkan, “Kami tidak menekan lawan dengan baik. Kami mem-

Chelsea Kuasai Posisi Teratas berikan mereka kebebasan. Mereka tidak punya peluang yang benar-benar bagus, kecuali ketika Sissoko hanya tinggal berhadapan dengan Cech. Mereka bergerak terlalu dekat dengan kotak penalti kami.”

Untunglah, kata Mourinho, Chelsea bisa tampil bagus di babak kedua, meski hanya bisa menambah satu gol. “Di babak kedua kami benar-benar mendominasi jalannya laga, mendominasi ruang, dan waktu. Kami unggul 3-0, tapi sebenarnya bisa mencetak empat atau lima gol,” imbuh mantan pelatih Madrid dan Inter ini.

Meski berhasil menguasai puncak klasemen, mantan pelatih As Monaco itu masih enggan berbicara tentang peluang menjuarai Liga Utama Inggris.

“Saya tahu hari ini kami memuncaki liga tapi saya masih melihat ke posisi lima.

Saya tahu besok ada Tottenham lawan Everton dan Manchester United versus Fulham dan saya ingin jauh-jauh dari posisi lima,” ucapnya.

Pada bagian lain Jose Mourinho memuji penampilan Eden Hazard yang menjadi bintang pada pertandingan tersebut. Menurutnya Eden Hazard adalah pemain yang luar biasa. Dia pun heran melihat Hazard kurang mendapatkan pengakuan dari Liga Utama.

Maklum, Hazard belum pernah sekalipun mendapatkan penghargaan bulanan, yakni “Premier League Player of The Month”. Padahal, menurut Mourinho, dia layak mendapatkannya. Musim ini, penghargaan itu diberikan kepada Sturridge

(Agustus), Ramsey (September), Aguero (Oktober), Tim Krul (November), Suarez (Desember), dan Adam Johnson (Januari).

“Eden Hazard adalah pemain yang entah mengapa belum pernah mendapatkan penghargaan Player of The Month dari Premier League. Dan performanya hari ini benar-benar berbeda dari pemain lainnya karena dia mencetak tiga gol.

Dia juga pernah tampil seperti ini sebelumnya, jadi cukup mengejutkan pemain semuda dia dengan apa yang ditunjukkannya musim ini tidak pernah mendapatkan penghargaan itu, “ ucapnya.

City Ditahan Imbang Norwich Sementara itu di Norwich, Manchester City ditahan imbang tanpa gol oleh tuan rumah Norwich City. Hal ini membuat pelatih Manuel Pellegrini khawatir.

Karena inilah untuk kedua kalinya anakanak asuhnya tidak bisa mencetak gol, setelah minggu lalu dikalahkan Chelsea 0-1 di Etihad Stadium.

Menurut Pellegrini, tumpulnya pemainnya dalam dua pertandingan ini akibat semua strikernya sedang cedera.

“Setiap orang bicara soal banyaknya gol yang kami cetak dan bagaimana kami kebobolan, tapi hal yang paling sulit adalah mencetak gol. Dalam dua pertandingan terakhir, dengan striker kami yang tidak fit, kami tidak bisa melakukannya dan tanpa gol Anda tidak bisa memenangi pertandingan,” ujar pria asal Cile itu. =sky sports/ aji

NAPLES - Pelatih AC Milan, Clarence Seedorf akhirnya merasakan kekalahan pertamanya di Serie A Italia sejak didapuk menggantikan Massimiliano Allegri bulan lalu, setelah pada Minggu (9/2) dini hari WIB, “I Rossoneri” kalah 1-3 dari Napoli si San Paolo.

Gonzalo Higuain menjadi bintang kemenangan Napoli dengan mencetak dua gol.

Sebenarnya, ini adalah kekalahan kedua Seedorf sejak didaulat menjadi pelatih.

Kekalahan pertamanya terjadi di perempat final Coppa atau Piala Italia, saat takluk 1-2 dari Udinese. Seedorf sendiri belum memiliki pengalaman sebagai pelatih. Dia baru pensiun sebagai pemain di klub Brasil, Botafogo, saat diangkat sebagai pelatih Milan.

Meski demikian, manajemen Milan yakin Seedorf bisa mengangkat prestasi Milan yang jeblok musim ini. Keyakinan itu muncul karena dia pernah berseragam Milan selama 10 tahun dan membela klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, Real Madrid, Juventus, dan Inter Milan.

Dalam pertandingan tersebut, sebanrnya Milan membuka keunggulan lebih dulu. Gol tim tamu dilesakkan oleh pemain barunya, Adel Taarabt, saat pertandingan baru berjalan tujuh menit. Napoli kemudian menyamakan kedudukan lewat tembakan Gokhan Inler. Dua gol dari Higuain di babak kedua lantas memastikan kemenangan 3-1 untuk Partenopei.

Dengan hasil ini, Napoli tetap berada di posisi ketiga dengan 47 poin. Sedangkan Milan masih tertahan di peringkat 10 dengan 29 poin.

Meski kalah, pemain anyar Milan Adel Taarabt tetap senang terutama karena dia menandai debutnya dengan sebiji gol. Meski di lubuk hati terdalamnya, dia menyimpan kekecewaan karena timnya kalah. “Ini adalah impian bagiku bisa mencetak gol di laga debutku. Tapi aku masih sangat kecewa dengan hasilnya karena kami tidak menang, “kata pemain asal Maroko itu.

Pemain yang didatangkan dari Queens Park Rangers itu menambahkan, “Aku mencintai tim ini dan aku ingin melakukan apapun untuk tetap bertahan di klub hebat ini. Aku senang dengan golku tapi aku tidak 100 persen fit tapi aku seharusnya bisa bugar dalam beberapa pekan. Aku mempersembahkan gol ini buat keluargaku.” (espn/aji)

Pelatih AC Milan Clarence Seedorf mengganti Striker Mario Balotelli pada laga melawan Napoli yang berakhir 3-1 untuk kekalahan AC Milan.

KORAN MADURA AKHIRNYA 16SEEDORF TELAN KEKALAHAN

KAMIS 6 FEBRUARI 2014 | No. 0295 | TAHUN III

PERTAMA DI SERIE A OLAHRAGA | 15

CHELSEA 3 NEWCASTLE 0 CHELSEA KUASAI POSISI TERATAS OLAHRAGA | 15

Olahraga

122 HARI MENUJU PIALA DUNIA BRASIL

KORAN MADURA

16

SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III

KE PUNCAK TANPA RONALDO

MADRID GESER ATLETICO MADRID - Real Madrid sukses mengambil alih pimpinan klasemen sementara La Liga Spanyol menggeser rival satu kotanya Atletico Madrid, menyusul hasil berbeda yang diraih kedua tim pada pertandingan terpisah, Minggu (9/2) dini hari WIB. Madrid memetik tiga poin saat menggilas Villarreal 4-2 di Santiago Bernabeu, sedangkan Atletico kalah 0-2 dari Almeria dalam laga terpisah di kandang Almeria.

Dengan hasil ini, baik Madrid maupun Atletico sama-sama mengantongi 57 poin.

Tetapi anak-anak asuh Carlo Ancelotti itu berhak duduk di puncak klasemen karena unggul selisih gol. Tetapi Barcelona akan mengambil alih puncak klasemen bila mampu mengatasi lawannya Sevilla pada pertandingan Senin (10/2) dini hari WIB tadi. Ketiga klub akan sama-sama mengoleksi 57 poin tapi Barcelona unggul dalam selisih gol.

Pada pertandingan melawan Villarreal di Santiago Bernabeu, tuan rumah bermain tanpa Cristiano Ronaldo karena sedang menjalani hukuman larangan bermain pada tiga pertandingan akibat kartu merah yang didapatnya pekan lalu. Meski tanpa pemain terbaik dunia itu, mereka unggul dua gol lebih dulu. Tetapi tim tamu dengan gigih terus berusaha mengejar ketinggalannya.

Pada akhirnya. Madrid berhasil mengalahkan Villarreal 4-2.

“El Real” unggul cepat lewat gol Gareth Bale. Karim Benzema lalu menambah keunggulan tuan rumah di menit ke-25.

Tertinggal dua gol tak lantas bikin semangat tim tamu surut. Mario Gaspar berhasil menipiskan ketinggalan Villarreal beberapa saat sebelum turun minum.

Di babak kedua Jese Rodriguez kembali membuat Madrid menjauh. Tetapi dengan cepat Villarreal merespons lewat Giovani Dos Santos. Benzema mencetak gol keduanya dalam pertandingan itu dan membuat Madrid berada dalam posisi cukup nyaman untuk meladeni perlawanan Villarreal sampai peluit akhir dibunyikan dan mengunci kemenangan 4-2.

Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti

menilai, absennya Ronaldo membuat para pemain depan bersaing untuk mengisi posisi yang ditinggal pemain internasional Portugal itu. Selain itu, mereka juga harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa tanpa Ronaldo, Madrid juga bisa menang.

“Tak adanya Cristiano memotivasi semua pemain untuk bekerja lebih keras. Saya pikir kami bermain baik dan sangat fokus untuk saat ini. Bale bermain baik. Laga yang tidak mudah tapi keseluruhan tim bermain baik,” kata Ancelotti.

Dia meneruskan, “Masih banyak laga tersisa dan tidak mudah mempersiapkan untuk semua laga itu.”

Sementara itu, menanggapi kekalahan timnya dari Almeria, pelatih Atletico Diego Simeone mengakui ketangguhan lawannya. Dia pun mengucapkan selamat kepada Almeria atas kesuksesan mereka mencetak dua gol ke gawang timnya masing-masing oleh Verza di menit ke-80 dan menit ke-86 lewat titik putih.

Tak cuma menelah kekalahan, Atletico juga harus mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain. Penjaga gawang Daniel Aranzubia diganjar kartu merah karena dinilai melakukan pelanggaran pada Jonathan Sundy Zongo.

“Lawan mencoba memainkan permainannya.

Di babak pertama, kami bisa saja tampil lebih baik, kami menciptakan beberapa peluang, tapi sepakbola punya halhal seperti ini, kadang Anda menang, kadang imbang dan kadang kalah,” kata Simeone.

Dia menambahkan, “Kami tidak mencari alasan, kami tidak akan menyalahkan wasit, atau angin, atau bolanya. Lawan tampil bagus dan selamat untuk itu. Satusatunya cara yang kami tahu untuk menindaklanjuti ini adalah dengan bekerja dan kami akan melakukannya.” =espn/sky sports/aji

GARETH BALE

menjadi inspirator kemenangan Real Madrid

SENIN

KORAN MADURA

10 FEBRUARI 2014 No. 0297 | TAHUN III

A

LAPORAN KHAS: GELINJANG PUBLIK DIKAMIS RUANG POLITIK | HALAMAN O 6 FEBRUARI 2014 | No. 0295 | TAHUN III

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

MENGUNING KARENA KERING. Akibat lama tidak turun hujan selama beberapa minggu terakhir, di Kabupaten Pamekasan, mengakibatkan sejumlah lahan tanaman padi di wilayah tersebut mengering.

BACA DI HALAMAN C.

Ingin Mengabdi Menjadi Guru Muda, enerjik, dan lincah, begitulah sedikit gambaran sosok Aulia Novi Anggraini, dara manis yang masih duduk di kelas 2 SMPN 9 Kota Probolinggo. Novi punya impian menjadi seorang guru. Bagaimana dia menapaki proses mencapai cita-citanya itu?

BACA DI HALAMAN | P

BANGKALAN - Sebanyak 26 warga Bangkalan dalam tiga tahun terakhir terjangkit HIV/AIDS. Bahkan selama tahun 2013, empat penderita meninggal dunia.

Sementera puluhan penderita lainnya masih menjalani rehabilitasi dan pengobatan. Disinyalir penderita penyakit mematikan itu akibat pergaulan bebas.

Sebab pergaulan bebas merupakan cara tercepat penularan penyakit tersebut.

Para penderita virus mematikan itu berasal dari berbagai profesi seperti sopir truk dan ibu rumah tangga. Jumlah itu hanya sebatas hasil pendataan penderita yang memeriksakan diri ke rumah sakit dan sejumlah puskesmas. Dapat dimungkinkan penderita masih banyak di luaran, yang tidak terdeteksi karena tidak memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit. Apalagi HIV/AIDS hanya bisa terdeteksi lewat pemeriksaan.

“Belum rekam data hasil penelitian di lapangan. Dimungkinkan masih banyak yang belum terdeteksi dan masuk data-

Tahun 2013, Empat Penderita Meninggal Dunia base kami,” ungkap Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Bangkalan (Dinkes) Abd Walid Yusuf.

Data dari Dinkes menyebutkan di tahun 2010 sebanyak 8 pasien yang terdeteksi HIV/ AIDS, kemudian tahun 2011 sebanyak 5 penderita, selanjutnya tahun 2012 sebanyak 7 pasien, dan tahun 2013 hingga bulan April sebanyak 9 penderita. Bahkan tercatat penderita usia anak meninggal di awal 2014. “Hindari perilaku seks

bebas. Segera laporkan jika diketahui ada warga terjangkit HIV/AIDS,” ujarnya.

Pihaknya juga berharap bagi warga yang mengetahui tanda-tanda penderita HIV/AIDS agar dapat sesegera mungkin melapor kepada insan kesehatan yang ada di wilayah terdekat agar tidak terjadi penularan virus HIV yang semakin masif.

Tak hanya itu, penderita penyakit mematikan tersebut juga menjangkiti pegawai instansi pemerintah, sehingga menyebabkan meninggal dunia. Faktor yang melatar belakangi terjangkitnya virus ini, diantaranya penggunaan jarum suntik secara bergantian dan pola hidup yang glamor. Terutama seks bebas sangat berpengaruh terhadap penyebarannya.

Dengan pola hidup sehat dan memegang teguh ajaran agama, penyakit tersebut sedikitnya dapat dicegah penyebarannya. Sebab kesadaran tentang dosa akan mencegah dari perbuatan tidak benar seperti narkoba dan seks bebas. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA

SENIN 10 FEBRUARI 2014| NO. 0297|TAHUN III PROBOLINGGO B KORAN MADURA

Pamekasan

SENIN 10 FEBRUARI 2014 NO. 0297 | TAHUN III

B

PIDANA

Banyak LSM Tersandung Kasus Hukum

PKL TOLAK PENGGUSURAN. Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) dan tukang ojek yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pinggiran Tello Bersatu berunjukrasa di depan Makodam VII/Wirabuana Makassar, Sulsel, Jumat (7/2).

Dalam aksinya, mereka menolak penggusuran dan pengosongan tempat berjualan PKL dan pangkalan ojek yang dilakukan aparat TNI AD Arhanudse dan meminta agar Kodam VII Wirabuana membuka kembali pagar yang menutupi tempat jualan mereka.

Pengawasan Proyek Tangkis Laut Lemah

Politisi PPP: Saya Berencana Melaporkan pada Penegak Hukum PAMEKASAN – Pengawasan Mega Proyek Tangkis Laut dan Proyek Embung di wilayah Pamekasan sangat lemah, kata Ketua Komisi C DPRD Pamekasan, Fariduddin Tamim.

Menurutnya komisinya tidak memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap proyekproyek pusat dan tendernya dilakukan di pemerintah pusat, termasuk diantaranya Mega Proyek Tangkis Laut dan Proyek Embung tersebut. Padahal pekerjaan mega proyek tersebut diduga bermasalah.

Proyek tangkis laut yang diduga bermasalah itu anggarannya cukup fantastik mencapai Rp 40 Miliar yang dibangun di dua lokasi, yakni Desa Tlontoh Rajeh Kecamatan Pasean dan Desa Kapong Kecamatan Batu Marmar.

Proyek tangkis laut di Desa Tlontoh Rajeh Pasean hanya menggunakan tanah liat warna kuning, yang ada dalam tumpukan sak. Akibatnya tumpukan karung sak tanah tersebut tidak mampu menahan tingginya ombak. Masyarakat yang ada di sekitar pantai masih terancam dan sebagian pula harus mengungsi,

karena air masih tetap masuk ke rumah-rumah warga.

Ironisnya, Komisi C DPRD Pamekasan, melalui ketua Komisinya, Fariduddin mengaku belum mendapat keluhan dari warga sekitar, tentang pekerjaan mega proyek tersebut. “Saya hanya mendapat kabar dari media dan masyarakat tidak ada yang mengeluhkan,” ungkapnya.

Mantan politisi PKB yang hijrah ke Partai Demokrat ini menambahkan komisinya hanya bisa menampung aspirasi masyarakat dan hanya bisa menyampaikan ke pemerintah pusat dan DPR RI. Sementara komisinya tidak bisa melakukan tindakan apa-apa terhadap proyek pusat. “Sampaikan saja keluhannya, nanti akan kami koordinasikan dengan DPR RI,” jelasnya.

Farid menjelaskan seandainya proyek pusat tersebut tendernya dilakukan di daerah, maka komisinya akan meninjau lang-

sung ke lokasi dan akan melakukan evaluasi terhadap pekerjaan proyek tersebut.

Tangkis laut di Kecamatan Pasean dibangun sepanjang 300 meter. Sedangkan di Kecamatan Batumamar sepanjang 700 meter.

Pemasangan bahan saat ini sudah terealisasi sekitar 25 persen.

Berbeda dengan ketua komisinya, anggota Komisi C DPRD Pamekasan Hariyanto Waluyo yang juga wakil rakyat pantura bersikukuh bahwa proyek yang menggunakan tanah liat itu bermasalah. Sebab bahan itu ditengarai tidak sesuai RAB dan menyebabkan usia tangkis cepat ambrol. Karena ketika dilebur ke air akan menjadi lumpur. ”Saya berencana akan laporkan ke penegak hukum,” ujar Politisi Partai PPP ini.

Bantuan pembangunan dari pemerintah pusat untuk pembangunan di Kabupaten Pamekasan tercatat sebesar Rp198 miliar dari total anggaran sebesar Rp700 miliar untuk Pulau Madura. Bantuan ini dimaksudkan untuk percepatan pembangunan di Pulau Madura, pascaoperasional Jembatan Suramadu.

FAKIH AMYAL/RAH

PAMEKASAN - Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pamekasan mencatat ada sekitar kurang lebih 10 LSM selama 2013 bermasalah dengan hukum. Semuanya tersandung kasus tindak pidana pemerasan.

Baik kepada Pejabat, Kepala Sekolah, Kepala Desa ataupun terhadap masyarakat biasa.

Ketua Forum Lembaga Swadaya Masyarakat, Heru Budi Prayitno enggan merinci satu persatu nama LSM dan jenis tindakan yang menyebabkan LSM tersebut tersandung kasus hukum dan saat ini tengah menjalani proses hukum di Kepolisian.

Heru meminta masyarakat, khususnya para kepala sekolah maupun kepala desa tidak segan-segan melaporkan oknom LSM yang akan melakukan pemerasan. “Saya sering mendapat keluhan tentang adanya LSM yang memeras, utamanya kepala sekola dan kepala desa yang sering menjadi korbanya,” ucapnya.

Heru menjelaskan tindakan oknom LSM pemeras tersebut akan mencoreng perjuangan LSM yang betul-betul mengabdi untuk bangsa dan memiliki arah perjuangan yang jelas kepada masyarakat. “Sekarang ini banyak LSM yang begroundnya memperjuangkan rakyat, padahal sebenarnya hanya kedok untuk memuluskan haknya,” ujarnya.

Pria yang juga ketua Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2) meminta agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkab Pamekasan melaku-

kan pendataan ulang terhadap keberadaan LSM di Pamekasan.

Baik yang tergabung dalam Forum LSM maupun yang tidak tergabung dalam LSM. “Alhamdulillah dari 62 anggota kami yang tergabung dalam Forum, tidak ada yang tersandung kasus hukum, karena kami aktif melakukan pembinaan,” kata Heru.

Banyak oknom LSM yang ditengarai melakukan pemerasan, diantaranya oknom LSM Transparansi Bangsa, Slamet Ready (27), bersama rekannya, Doni, keduanya ditangkap tim reskrim Polres Pamekasan saat akan mengambil uang yang diminta di kantor Kementrian Agama (Kemenag) Pamekasan, Selasa (28/1/2014).

Pelaku mengaku bernama Anwar, anggota unit Tindak Pidana Korupsi (tipikor) dan meminta bantuan sejumlah uang kepada Kepala Kemenag Pamekasan Muarif Tantowi untuk mendanai kegiatan pembenahan dan pelatihan tipikor di Polres Pamekasan.

Selain kedua pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya satu unit mobil rental warna hitam dengan nopol M 1886 C, dua handphone yang digunakan untuk menghubungi korbannya, empat kartu identitas wartawan dan LSM serta lima lembar uang pecahan seratus ribuan yang diterima dari korban. Akibat perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan, dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. =FAKIH AMYAL/RAH

TUNTUT PEMBATALAN REKLAMASI PANTAI. Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Abdul Halim (kanan) bersama Direktur Walhi Sulteng, Ahmad Pelor (tengah) dan Ketua Serikat Nelayan Teluk Palu (SNTP), Daniel (kiri) memberikan keterangan pers tentang tuntutan pembatalan reklamasi Teluk Palu di Palu, Sulawesi Tengah. Gabungan LSM tersebut akan membawa soal reklamasi Teluk Palu yang dapat merusak lingkungan itu ke ranah hukum jika tidak dilakukan pembatalan.

KORAN MADURA

PAMEKASAN

SENIN 10 FEBRUARI 2014 NO. 0297| TAHUN III

C

Bantuan Masjid-Musalla Tidak Tepat Sasaran Ada Penerima Mengaku Tidak Pernah Mengajukan Proposal PAMEKASAN - Penyaluran dana bantuan masjid dan musalla yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan 2013 diduga asal-asalan. Sebab penyaluran dana hibah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab setempat diduga tanpa melalui proses verifikasi. Hal ini diketahui karena ada temuan penerima bantuan ganda.

Ketua Institute for Democracy and Social Analysis (IDEAS/ Lembaga Kajian Demokrasi dan Sosial) Pamekasan, Muhammad Ali Wahdi mengatakan penyaluran dana hibah untuk masjid dan musalla pada perubahan anggaran keuangan (PAK) 2013 di Kabupaten Pamekasan ditemukan banyak yang janggal.

Dari penelusuran IDEAS diketahui ada penerima bantuan yang tidak pernah mengajukan proposal permohonan tetapi mendapat

kucuran dana hibah. Bahkan ada calon penerima dana yang tidak tahu jika mendapat bantuan musalla dan baru mengetahui setelah ditelepon salah satu kiai.

“Ini aneh, tidak pernah mengajukan tetapi menerima bantuan. Lebih dari itu, informasi kepastian penetapan sebagai penerima hibah justru diterima dari salah seorang tokoh, bukan dari Kesra. Ada apa ini?” katanya.

Dari temuan itu, pihaknya berusaha menggali informasi

lebih lanjut tentang mikanisme penyaluran dan tatacara penetapan masjid dan musalla sebagai penerima.

Dari langkah ini, pihaknya mendapat temuan bahwa penyaluran dana hibah untuk masjid dan musalla tanpa melalui tahap verifikasi, sehingga ditemukan ada penerima bantuan ganda dan ada juga penerima yang fiktif.

Pihaknya menduga oknum staf Kesra Pemkab Pamekasan main mata dengan pihak-pihak tertentu, untuk meraup keuntungan pribadi dari dana tempat ibadah itu. Dugaan ini dinilai cukup beralasan, karena proposal yang masuk bisa lolos hanya dengan merubah nama, padahal bangunan dan lokasinya sama.

Bantuan yang diberikan kepada masing-masing musalla sebesar Rp 5 juta dan untuk masjid Rp 10 juta. Tahun ini Bagian

Kesra kembali mengalokasikan bantuan dana hibah untuk musalla dan masjid melalui APBD tahun 2014. Untuk musalla sebesar Rp 1,5 miliar, hibah untuk masjid Rp 750 juta dan untuk dana hibah pondok pesantren Rp 1,2 miliar.

Kepala Bagian Kesra Setdakab Pamekasan, Amirussaleh mengaku tidak mengetahui terdapat penerima ganda dan fiktif, karena pihaknya hanya sebagai penyalur dana bantuan itu. Pihaknya juga membantah jika ada keterlibatan staf Kesra untuk meloloskan proposal ganda. “Kami akan cek dulu apakah benar ada penerima ganda atau penerima fiktif,” katanya.

Dalam kesempatan itu juga pihaknya mengakui jika penentuan penerima dana hibah untuk masjid dan musalla tanpa melalui tahap verifikasi, termasuk pada PAK lalu.

Menurutnya, verifikasi calon

penerima bantuan tidak diverifikasi, karena keterbatasan waktu dan tenaga. Bahkan jatah pengajuan pada anggaran tahun 2014 ini sudah terpenuhi. Para calon penerima 2014 ini juga belum diverifikasi, padahal penyalurannya direncanakan pada Maret mendatang, atau sebulan menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014.

Bantuan hibah musalla dan masjid itu juga meleset dari janji Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, saat menyampaikan visi dan misinya di depan DPRD Pamekasan, saat mencalonkan diri sebagai Bupati.

Waktu itu Syafii dan wakilnya Kholil Asyari berjanji akan menaikkan anggaran bantuan musalla dan masjid tiga kali lipat. Namun kenyataannya janji itu tidak ditepatinya. =ACHMAD FAUZI/MUJ/RAH

PERTANIAN

Lama Tidak Turun Hujan, Tanaman Padi Menguning PAMEKASAN - Akibat lama tidak turun hujan selama beberapa minggu terakhir, di Kabupaten Pamekasan, sejumlah lahan tanaman padi di wilayah tersebut mengering. Hal itu terjadi karena di daerah tersebut merupakan wilayah tadah hujan yang mudah mengering jika tak turun hujan dalam jangka waktu cukup lama.

Lahan yang mulai mengering tersebar di Desa Tlanakan, Desa Ambat, Desa Larangan Tokol dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Tlanakan. Hal serupa juga terjadi di kecamatan lainnya, yaitu di Kecamatan Pademawu, Kadur, dan Kecatanan Galis.

Menurut Zuhri, salah satu warga Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, lahan pertanian padi di Kecamatan Tlanakan mulai mengering akibat hujan yang tidak kunjung turun. Kondisi tersebut sangat meresahkan petani karena sebagian tanaman padi mulai menguning dan mati.

Petani setempat sudah berusaha menyiram tanaman padi dengan air sumur namun tidak merata. Sebab air sumur sangat terbatas, sedangkan luas lahan

pertanian padi mencapai hektaran dan kondisinya mulai retakretak.

Menurutnya, jika kondisi tersebut berlangsung lama, tanaman padi di daerah itu terancam

gagal panen, karena sudah mati sebelum berbuah. “Sekarang saja sudah banyak yang mati. Kalau

terus begini, ya habislah padi petani mati semua,” katanya.

Kebanyakan petani saat ini hanya bisa pasrah, karena tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi kekeringan lahan pertanian mereka. Nur Hasanah, petani lainnya asal Desa Dasuk Kecamatan Pademawu, mengatakan saat ini tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh petani untuk menyelamatkan tanaman padinya.

Selain karena lahan sudah kering dan retak-retak, angin kencang yang hampir tiap hari melanda wilayah tersebut mengakibatkan kekeringan lahan dan tanaman padi semakin meluas.

“Kami sudah menyiram, bahkan warga sudah melakukan doa bersama agar hujan segera turun, tetapi hujan tetap tidak turun, jadi warga hanya bisa pasrah saja,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pamekasan Isye Windarti mengatakan pihaknya masih belum mengetahui kondisi tersebut, bahkan masih belum mendapatkan laporan dari penyuluh pertanian di wilayah itu. =ACHMAD FAUZI/MUJ/RAH

D

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III

Pemilik Pelat Ganda Bisa Dipidanakan Perubahan Pelat Terdaftar di Polda Jatim

Ilustrasi

ist/koran madura

PENDIDIKAN

Ada Peserta UN Sedang Berbadan Dua PAMEKASAN – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Pamekasan menemukan adanya sejumlah siswi calon peserta Ujian Nasional (UN) yang sedang dalam kondisi hamil.

Ketua MKKS SMK Kabupaten Pamekasan, Mohammad Syaffak mengatakan kasus peserta UN hamil akan mewarnai pelaksanaan UN tahun ini. Menurutnya kondisi itu disebabkan rendahnya peng-

Siswa yang terkena kasus hukum masih bisa mengikuti UN, kemungkinan yang hamil juga bisa mengikuti itu. Tapi kami masih akan pelajari aturannya,”

Mohammad Syaffak Ketua MKKS SMK Kabupaten Pamekasan

etahuan orangtua siswa akan pentingnya pendidikan sehingga mereka menikahkan anaknya sebelum lulus sekolah.

Ia mengatakan masih memperlajari aturan pelaksanaan UN apakah siswa yang hamil masih bisa mengikuti UN atau tidak, seperti calon peserta yang terbelit kasus hukum yang masih diperbolehkan mengikutinya. Namun, lanjutnya, sejauh pengatahuannya siswa hamil yang sudah masuk dalam Daftar Nominasi Tetap (DNT) tetap bisa mengi-

kuiti UN sama halnya dengan calon peserta yang tersangkut kasus hukum pidana.

“Siswa yang terkena kasus hukum masih bisa mengikuti UN, kemungkinan yang hamil juga bisa mengikuti itu. Tapi kami masih akan pelajari aturannya,” katanya.

Data pada Dinas Pendidikan Kabuapeten Pamekasan, DNT peserta UN tinggakat SLTA seluruhnya berjumlah 10.742 orang siswa. Dengan rincian Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 3.171 orang siswa, Madarasah Aliyah (MA) sebanyak 5.261 orang siswa dan SMK berjumlah 2.310 orang siswa.

Kelapa Dinas Pendidikan, Yusuf Suhartono melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen), Mohammad Tarsun mengatakan sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan dari sekolah perihal kondisi tersebut.

Menurutnya, semua siswa yang masuk dalam Daftar Nominasi Tetap tersebut berhak mengikuti UN. Sesuai dengan jadwal yag terlah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), UN untuk tingkat SMA dan sederajat akan dilaksankaan pada 14 hingga 16 April mendatang.

“Siswa yang masuk DNT adalah peserta UN. Kalaupun ada sesuatu permasalahan, hal itu kami serahkan ke sekolah masing-masing, karena sekolah memiliki aturan tata tertib sekolah,” katanya.

Ditambahkan Tarsun, jika mengacu pada Prosedur Operasi Standar (POS) UN Tahun 20132014 belum ada aturan yang melarang peserta UN hamil atau berurusan dengan hukum untuk ikut Ujian Nasional. = ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

PAMEKASAN - Ditemukannya nomor Mobil Dinas (Mobdin) ganda, milik Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Pamekasan , M 559 AP, berwana merah, dan nomor polisi N 1427 CL yang dihitamkan rupanya akan berbuntut panjang. Bahkan pemilik kendaraan tersebut bisa dipidanakan, jika kelengkapan suratsurat mobdin yang digunakan tidak sesuai.

Berdasarkan UndangUndang no 22 tentang Penggunaan Pelat Mobdin Maupun Mobil Pribadi, jika ada mobil dinas (plat merah) yang dengan sengaja dihitamkan, maka petugas bisa melakukan penilangan. "Secara spesifik telah ditentukan dalam UU no 22 untuk plat hitam mobil pribadi.

Untuk mobil dinas pelat merah.

Apabila ada pelanggaran mobil dinas dengan pelat merah diberi hitam, maka kita akan beri tindakan berupa tilang,” kata Kasat Lantas Polres Pamekasan AKP Bambang Sugiarto.

Jika angka dalam pelat tersebut mengalami perbedaan, petugas kepolisian patut mencurigai tentang keberadaan mobdin Kadinsos tersebut. Sebab dalam peraturan sudah dijelaskan penggunaan pelat harus sesuai dengan surat-surat kendaraannya. ”Tapi kalau misalkan nanti tidak bisa menunjukkan surat-surat dan setelah kita lakukan cek fisik memang tidak benar keberadaannya, ya kita serahkan ke reskrim nantinya, itu masuk pemalsuan namanya,” kata mantan Kapolsek Tlanakan itu.

Menurutnya bagi pejabat tertentu harus terdaftar ke

Hari Pers

Nasional

Polda Jatim untuk pelat merah yang dihitamkan. Kebanyakan pejabat mengganti pelat merah ke hitam hanya untuk mendapatkan premium. Sehingga lebih murah daripada menggunakan pertamak. ”Sesuai ketentuan kalau pelat merah atau mobil dinas harus menggunakan BBM bersubsidi, yakni pertamak.

Tapi kebanyakan pejabat ini menggunakan pelat hitam agar tidak membeli pertamak dan bisa menggunakan bensin,” tuturnya.

Ia menegaskan penggantian pelat yang tidak sesuai dengan angka pada pelat nomor yang digunakan sudah masuk dalam kategori tindak pidana pemalsuan.

Sebab jika pelat pada kendaraan tersebut diubah harus sesuai dengan surat-surat pada kendaraan mobdin maupun mobil pribadi. ”Kami akan berupaya menelusuri adanya perubahan pelat nomor tersebut. Kalau misalkan tidak sesuai dengan surat-suratnya berupa STNK bisa dilaporkan ke Reskrim dan kami akan menelusuri juga motif penggantian pelat nomor tersebut, atau pada kendaraannya juga ada kemungkinan yang disembunyikan,” tegasnya.

Mobdin Kadinsosnakertrans

Pamekasan Al-Walid beberapa waktu yang lalu ditengarai menggunakan double pelat.

Informasi di lapangan menyebut bahwa mobdin tersebut memiliki pelat warna merah dan hitam sekaligus. Namun pelat yang digunakan ternyata berbeda antara yang satu dengan lainnya. Untuk pelat merah mobdin Kadinsosnakertrans Pamekasan tersebut bernomor polisi M 559 AP. Sedangkan untuk pelat hitam mobdin tersebut menggunakan nomor polisi N 1427 CL. ”Saya melihat langsung mobil dinas kepala Dinsosnakertrans Pamekasan tersebut saat diparkir di suatu tempat.

Ada dua nomor polisi yang berbeda, yakni pelat nomor dinas warna merah dan pelat nomor umum atau hitam dengan angka pelat yang berbeda,” papar MR (inisial) Menanggapi hal tersebut Kadinsosnakertrans Pamekasan Al-Walid membantah keras tudingan yang menyebut bahwa mobdin yang dikendarainya memiliki double pelat. Dengan tegas dia menyebut mobdin yang dikendarainya hanya memiliki satu nomer, yakni M 559 AP yang berwarna merah. ”Tudingan itu tidak benar!

Mobil dinas saya hanya memiliki satu pelat saja, yakni pelat dinas atau merah dengan nomor polisi M 559 AP. Tidak ada itu yang namanya pelat hitam apalagi wilayah lain, yakni N,” bantahnya. = FAKIH AMYAL/RAH

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN Mengucapkan:

Ir. H. TOTOK HARTONO

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PAMEKASAN

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III

E

PERAGA DEMOKRASI

Kurangnya Logistik Pemilu Tak Teratasi PAMEKASAN - Kekurangan logistik pemilu untuk pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur hingga kini belum teratasi dan masih menunggu kiriman dari KPU pusat.

Komisioner KPU Pamekasan Didin Sudarman menjelaskan pada pemilu legislatif 2014 ini KPU Pamekasan membutuhkan 14.216 logistik jenis kotak dan bilik suara pada Pemilu Legislatif 2014.

"Kami sebenarnya telah mengajukan ke KPU pusat terkait kekurangan logistik itu, tetapi belum ada tanggapan," kata Didin Sudarman.

Di Pamekasan, kata dia, kebutuhan logistik pemilu tercatat sebanyak 14.216 buah. Jumlah itu terdiri dari logistik kotak dan bilik suara sebanyak masingmasing 7.108 buah.

"Untuk kotak dan bilik suara, jumlahnya dalam satu tempat pemungutan suara sama. Sedangkan jumlah TPS di Kabupaten Pamekasan pada Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 1.777 TPS," katanya.

Ia menjelaskan bahwa dari kebutuhan sebanyak masingmasing 7.108 kotak dan bilik suara itu, logistik pemilu yang tersedia di Kabupaten Pamekasan saat ini hanya sebanyak 2.395 kotak dan bilik suara saja.

Dengan demikian, pihaknya masih kekurangan sebanyak 4.713 logsitik pemilu, terdiri dari kotak dan bilik suara.

Menurut Didin Sudarman, selain karena banyak logsitik pemilu yang rusak karena dimakan usia, yang menyebabkan kebutuhan logistik pemilu meningkat adalah karena jumlah TPS pada Pemilu 2014 bertambah.

"Pada pemilu sebelumnya, yakni pilkada Gubernur Jatim jumlah TPS kan hanya 1.628 TPS," terang Didin Sudarman.

Hal lain yang menjadi penyebab logistik pemilu di Kabupaten Pamekasan berkurang, karena logistik pemilu dicuri maling dan jumlahnya mencapai 10.861 buah. = ANT/ABD. AZIZ/RAH

ant/puspa perwitasari

PENCETAKAN SURAT SUARA. Pekerja memeriksa hasil cetakan surat suara di PT Gramedia, Jakarta, Minggu (9/2).

ant/oky lukmansyah

SISWA PEDULI SINABUNG. Sejumlah siswa memberikan sumbangan peduli bencana erupsi Sinabung di SMP 13 Tegal, Jateng kemarin. Sebanyak 628 siswa melakukan aksi solidaritas dengan mengumpulkan sumbangan dan solat gaib sebagai bentuk empati terhadap korban bencana erupsi Sinabung.

Kepala SMP 1 Pademawu Turun Pangkat Karena Tidak Transparan Menggunakan Uang Sekolah PAMEKASAN – Setelah menjalani pemeriksaan di Inspektorat Kabupaten Pamekasan, akhirnya Kepala Sekolah (non aktif) SMP 1 Pademawu, Idham Khalid diturunkan pangkatnya menjadi guru biasa dan dipindah ke sekolah lain.

Keputusan itu merupakan rekomendasi dari Inspektorat menyusul adanya protes dari sejumlah guru di sekolah tersebut yang menilai kinerja Idham Khalid sebagai Kepala SMP Negeri 1 Pademawu tidak bisa bekerjasama dengan para guru dan tidak transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Pamekasan, Lukman Hedi Mahdia mengatakan setelah menjalani pemeriksaan di Inspektorat setempat yang berlangsung sejak bulan November lalu, berkasnya disampaikan kepada Bupati, Achmad Syafii, yang akhirnya memberi sanksi disiplin berupa

penurunan pangkat dari kepala sekolah menjadi guru biasa.

“Terhitung sejak tanggal 1 Februari, dia sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala sekolah.

Itu merupakan bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Inspektorat Kabupaten,” katanya.

Selain Idham Khalid, sanksi yang sama juga diberikan kepada tiga orang lain di sekolah tersebut, masing-masing dua orang guru dan satu orang dari Bagian Tata Usaha. Mereka yang identitasnya tidak disebutkan itu, juga dipindah ke sekolah lain. “Untuk yang berstatus sebagai guru, tetap menjadi guru hanya golongannya diturunkan, sedang yang dari staf

Tata Usaha diturunkan menjadi karyawan biasa,” jelas Lukman.

Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti kemana mereka dipindah. Karena pemindahan itu ditangani Dinas Pendidikan setempat. Sedang instansinya hanya meneruskan rekomendasi dari Inspektorat ke Bupati setempat. Ia juga tidak menjelaskan apakah terdapat temuan yang mengarah kepada dugaan tindakan pidana dalam kasus itu.

Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan Yusuf Suhartono belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui ponselnya tidak berhasil dan pesan singkat yang dikirim juga tidak dibalas. Sebelumnya, puluhan guru SMP 1 Pademawu melaporkan Kepala Sekolahnya ke Bupati Pamekasan karena tidak transparan dalam penggunaan anggaran dan kurangnya jalinan komunikasi antara guru dan staf.

Dalam surat pengaduan itu juga disampaikan adanya dugaan penyimpangan penggunaan dana.

Selain itu, dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tidak melibatkan guru dan komite sekolah.

Para guru juga melaporkan tidak adanya kejelasan dan pertanggungjawaban pengggunaan dana renovasi pagar yang bersumber dari sumbangan siswa masing-masing Rp 100 ribu dan tidak adanya transparansi penggunaan dana BOS dan tidak terbayarnya honorarium Guru Tidak Tetap di sekolah itu selama 3 bulan.

Proses pemeriksaan kasus itu sempat tertunda, karena saat itu Idham Khalid sedang melaksanakan ibadah haji. Pemeriksaan baru bisa dilakukan setelah dia datang dari tanah suci. = ALI SYAHRONI/MUJ/AH

KORAN MADURA KORAN F PROBOLINGGO F

SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SENIN 10 FEBRUARI 2014 No. 0297 | TAHUN III

BANTUAN KESEJAHTERAAN

Distribusi Raskin Diklaim Lancar

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengklaim distribusi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) sepanjang tahun 2013 tidak ada masalah. Hal itu didasarkan pada tidak adanya pengaduan ke Unit Pengaduan Masyarakat (UPM).

Kasubag Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Wedi Sunarto mengatakan, raskin pada tahun 2013 telah terdistribusi 100 persen.”Selama ini, kami masih belum menerima laporan terkait adanya indikasi penyelewengan raskin itu,” terangnya.

Dalam survei yang dilakukan dua kali dalam satu tahun, pihaknya juga tidak menemukan adanya indikasi penyimpangan. ”Setelah kami lakukan pengecekan baik ke kepala desa maupun ke RTS (rumah tangga sasaran) langsung memang tidak ada masalah,” ujarnya.

Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan. Oleh sebab itu, jika memang ditemukan ada indikasi penyimpangan untuk segera melaporkan kepada pihaknya. ”Kalau memang ada yang menyimpang, silakan laporkan saja pada kami atau UPM. Nantinya, kami akan menelusuri adanya dugaan tersebut,” pintanya.

Secara terpisah, tokoh masyarakat Kecamatan Ganding, Zaenuri, mengatakan, di tingkat bawah, banyak realisasi raskin masih menyisakan masalah yang belum ditemukan oleh pihak pemkab. Ia menduga, realisasi raskin menyalahi juknis yang ada, seperti dibagi rata terhadap semua warga. ”Ini sudah menjadi rahasia umum. Emang kenyataan di lapangan seperti itu,” katanya.

Oleh sebab itu, ia meminta pemkab tidak hanya menerima data dari tim yang ada di tingkat desa maupun tim yang ada di tingkat kecamatan.

Menurutnya, pemerintah perlu mengkroscek langsung ke lapangan. ”Kalau hanya menerima data dan tidak mengkroscek langsung ke lapangan, pastinya akan baik. Sebab, tim itu tidak mungkin berani melaporkan hal yang jelek,” terangnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA DI BROMO. Jurnalis Koran Madura (pegang bendera) mengibarkan bendera dan Koran Madura di kaki Gunung Bromo, Sabtu (8/2).

Selama dua hari, Komunitas Roemah Ilmoe melakukan studi wisata.

Banyak Guru Masih Gaptek Tunjangan Sertifikasi Tak Digunakan Meningkatkan Kompetensi SUMENEP – Banyak guru di Kabupaten Sumenep masih gagap teknologi. Padahal, Kurikulum 2013 yang akan diterapkan di semua lembaga pendidikan pada tahun ini menuntut setiap guru menguasai teknologi. Tanpa ditunjang kemampuan itu, dimungkinkan pembelajaran di dalam kelas tidak akan maksimal.

Demikian diungkapkan Kasi Kurikulum TK/SD Dinas Pendidikan Sumenep Mohammad Kadir. Tunjangan sertifikasi guru ditengarai tidak digunakan untuk meningkatkan kompetensi.

Katanya kebanyakan guru masih apatis terhadap perkembangan IT. “Guru yang mestinya menguasai fasilitas IT, malah tidak hirau akan keberadaan fasilitas tersebut,” ujarnya.

Menurut Kadir, pemerintah pernah menyebar angket

terhadap sejumlah guru penerima tunjangan sertifikasi guru.

Hasilnya cukup mengejutkan. ”Mayoritas (tunjangan sertifikasi) untuk kesejahteraan.

Bahkan bisa dikatakan lebih bernilai hedonisme,” terangnya.

Hal itu dimungkinkan, karena guru menganggap tunjangan sertifikasi guru tak jauh beda dengan arisan. Dia berharap agar tunjangan sertifikasi guru benarbenar dimanfaatkan untuk ke-

Guru yang mestinya menguasai fasilitas IT, malah tidak hirau akan keberadaan fasilitas tersebut,”

Mohammad Kadir

Kasi Kurikulum TK/SD pentingan pendidikan.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep Ahmad Salim mengatakan, tunjangan tersebut diberikan agar guru maksimal dalam mengabdikan diri di bidang pen-

didikan. ” Saya hanya berharap, dana itu akan menjadi motivasi guru untuk lebih giat mengajar,” ungkapnya.

Secara terpisah, Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) Mohammad Suhaidi meminta, guru bersertifikat pendidik untuk memanfaatkan tunjangan tersebut secara profesional. Pemerintah mengadakan program tersebut demi untuk memajukan pendidikan, bukan untuk kepentingan lain. ”Makanya, keberadaan pengawas menjadi penting. Terus pantau dan evaluasi guru tersebut. Bila tidak ada perubahan selama tiga bulan, pantas sertifikatnya diusulkan untuk dicabut,” pungkasnya. =JUNAEDI/MK

G

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III

KECELAKAAN

Keluarga Korban Belum Diketahui SUMENEP - Kamis (6/2) sekitar pukul 7.45, truk bernomor polisi M 8126 D di Jalan Raya Sumenep-Pamekasan, Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi, mengalami kecelakaan.

Kendaraan yang memuat rengginang itu menabrak pemuda yang diduga sakit ingatan.

Korban ditemukan mengenakan sarung garis-garis biru dan memakai jaket berwarna milenium kombinasi krem. Tinggi badannya sekitar 165 sentimeter.

Ia mengalami luka-luka di bagian wajah serta mengalami patah tulang di betis bagian kiri. Selain itu, korban diperkirakan mengalami gegar otak.

Parmudi (48), sopir truk tersebut kepada polisi, mengungkapkan, korban pada awalnya duduk di pinggir jalan. Setelah truk mendekat, pemuda tersebut langsung melompat ke tengah jalan. ”Bahkan menurut penuturan sopir truk, korban bersalto,” tutur Kanit Laka Lantas Polres Sumenep Ipda Reza Hafis.

Atas kejadian tersebut, korban berjenis kelamin laki-laki, umur sekitar 29-35 tahun, kulit kuning langsat, rambut agak ikal, dan berjenggot itu langsung dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya mendesak untuk mendapat pertolongan medis.

Kepala Instalasi Peduli Pelanggan RSD Moh Anwar Sumenep, Lalu Safrul Fajri,

mengatakan, sekalipun korban hingga saat ini belum didampingi keluarganya, tapi sudah dilakukan operasi untuk menghentikan pendarahan. ”Jadi, kami telah lakukan pertolongan, yakni dioperasi, kemarin. Sebab, jika tidak dioperasi khawatir akan semakin parah,” kata Safrul, Minggu (9/2).

Yang bertanggung jawab atas operasi itu, lanjut Safrul, pihak rumah sakit. ”Jadi semuanya jika ada apa-apa pihak rumah sakit yang bertanggung jawab,” tambahnya.

Secara terpisah, Kanit Laka Lantas Polres Sumenep Ipda Reza Hafis, menurutkan, sopir truk, Parmudi, warga Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan, dan penumpangnya yang juga berstatus istrinya, Nadiah (49) sudah diamankan polisi.

“Keduanya telah kami amankan. Bahkan, Nadiah telah kami suruh ke rumah sakit untuk menjaga korban, karena di sana dipastikan tidak ada satu keluarganya pun,” kata Reza.

Hingga saat ini, korban

OPERASI. Tim medis RSD Moh. Anwar Sumenep saat mengoperasi korban kecelakaan di Jalan Raya Sumenep - Pamekasan Desa Nambakor Kecamatan Saronggi, Kamis (6/2). (Insert) korban yang diduga sakit ingatan tersebut belum diketahui identitas dan keluarganya.

masih terbaring di rumah sakit tanpa didampingi keluarganya.

Pihak rumah sakit masih belum mengetahui keluarga korban

kecelakaan tersebut. =JUNAEDI/MK

PILKADES 2014

Eksekutif-Legislatif Belum Sepaham

APEL KEBANGSAAN BANSER. Pendekar dari Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama (IPSNU) Pagar Nusa memperlihatkan kebolehannya pada apel kebangsaan Banser di Lapangan Warung Dowo, Pohjentrek, Pasuruan, Jatim, Minggu (9/2).

Apel tersebut merupakan rangkaian kegiatan pelantikan dan rapat kerja pimpinan cabang gerakan pemuda ansor yang dilaksanakan di halaman Kantor PCNU Kabupaten Pasuruan.

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat belum sepaham terhadap rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tahun ini. Pemdes bersikukuh akan melaksanakan pilkades pasca Pilpres, sementara dewan tetap mempertahankan SE Mendagri.

Meski dewan sampai saat ini belum menganggarkan pelaksanaan Pilkades 2014, Kabag Pemdes Moh Ramli mengatakan tetap akan melaksanakan pilkades. Kebijakan tersebut dinilai tidak menyalahi SE Mendagri tentang penundaan pilkades pada tahun ini.

“Pasca diterbitkannya SE Mendagri, Pemkab Sumenep lantas mengirimkan surat pada Kemendagri untuk tetap bisa menggelar pilkades serentak pada 2014.

Jawaban dari Mendagri yang ditembuskan pada Bupati langsung menyatakan pelaksanakan pilkades diserahkan sesuai kesiapan pemkab dan memberikan ruang bagi daerah untuk menggelar

“Pelaksanaan pilkades serentak akan bergantung pada pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) nantinya.”

Abrori Mannan Ketua Komisi A DRPD Sumenep

pilkades,” jelasnya, Minggu (9/2).

Untuk mempersiapkan pelaksanaan pilkades di 89 desa, pihaknya sudah membahas persiapan itu dengan Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) yang dipimpin langsung Bupati A. Busyro Karim, dan bupati tidak keberatan.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrori Mannan mangaku pesimis jika pelaksanaan pilkades serentak tetap dipaksakan digelar tahun

ini. “Pelaksanaan pilkades serentak akan bergantung pada pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) nantinya. Jika Pilpres sukses digelar satu putaran, maka pilkades serentak akan sukses digelar, namun jika dua kali putaran, maka pilkades akan terganggu.

Menurutnya, bisa saja pilkades digelar pada tahun ini namun menuntut kesiapan ekstra dari Pemkab.

Pasalnya, dalam Perda No 21/2006 tentang Pilkades, enam bulan sebelum masa jabatan kades berakhir, panitia pilkades sudah harus terbentuk. “Kalau pilkades digelar sekitar bulan 10 (Oktober) maka pada April, kepanitian itu sudah harus terbentuk,” terang Abrori.

Terkait anggaran karena dalam APBD murni sudah tidak dianggarkan, anggaran pilkades bisa disiasati dengan dianggarkan pada APBD-P. Namun, lagi-lagi dia menandaskan pada April sudah sibuk-sibuknya urusan Pemilu Legislatif (Pileg). =ALI RIDHO/MK

H

KORAN MADURA

SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III

Iklan

Sumenep

KORAN MADURA

SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III

I

Data CSR Belum Bisa Diakses FKMS: Akibat Pemerintah Tidak Tegas SUMENEP - Pemkab Sumenep agaknya kesulitan dalam mengakses data realisasi program kemasyarakat dan tanggung jawab sosial PT Garam. Upaya pemkab meminta transparansi realisasi CSR PT Garam dan program kemitraannya dengan masyarakat belum membuahkan hasil.

Sekretaris Daerah Sumenep, Hadi Soetarto, mengungkapkan, pemkab telah menggelar rapat dengan PT Garam. "Kami sudah melakukan rapat dengan PT Garam sebagai tindak lanjut tuntutan mahasiswa dan Komisi B," katanya.

Dalam rapat itu, kata Sekda, PT Garam mengklaim dana CSR yang direalisasikan dalam tiap tahunnya tidak kurang Rp 100 juta. Dana itu diambilkan dari keuntungan perusahaan. Bahkan,

salah satu BUMN itu juga mengklaim menyerap ribuan tenaga lokal untuk dipekerjakan di perusahaan itu.

"Kami meminta laporan secara tertulis mengenai realisasi CSR, termasuk program kemasyarakatan yang telah dilakukan untuk di sampaikan ke Bupati A Busyro Karim, namun perwakilan PT Garam keberatan karena menurut mereka itu adalah dokumen rahasia yang harus ada persetujuan (dari) Direksi,"

jelasnya.

Seandainya PT Garam me-

nyampaikan laporan itu, kata Hadi, maka Bupati langsung

mengklarifikasi apabila ada pertanyaan mengenai kontribusi perusahaan itu ke daerah. "Tetapi PT Garam tidak menyampaikan laporan itu," katanya kepada Koran Madura.

Sementara itu, Ketua FKMS, Eko Wahyudi menyatakan, hal tersebut merupakan salah satu kesalahan pemkab sejak awal.

Sebab, menurutnya, pemkab tak pernah tegas dalam menekan CSR perusahaan.

Langkah Pemkab itu dinilai sudah terlambat, sehingga PT Garam seolah merasa punya dalihlyang kuat untuk tidak menyampaikan laporan itu. "Seharusnya sejak dulu Pemkab menekan transparansi dana CSR bagi perusahaan, bukan sekarang," pungkasnya. =SYAMSUNI/MK

J

Sumenep

KORAN MADURA

SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III

Puluhan Tahun Gelap Gulita ESDM: 40 Persen Desa Masih Belum Tersentuh Listrik SUMENEP – Listrik belum bisa dinikmati seluruh warga Kabupaten Sumenep. Ratusan rumah yang tersebar di 24 kecamatan masih gelap gulita. Hingga saat ini, warga yang belum teraliri listrik masih menggunakan lampu tradisional sebagai penerang rumah pada malam hari.

PEMBANGUNAN APARTEMEN. Dua pekerja melakukan pengerjaan kerangka beton di proyek pembangunan Apartemen Sumatra36 milik Intiland di Surabaya, Jumat (7/2). Apartemen berlantai 12 yang hanya memiliki 63 unit di tanah seluas 2.358 m2 tersebut, menggunakan teknologi sistem vacum terpusat yang akan membuat ruangan tetap terjaga kebersihannya dari debu dan kuman, tanpa menggunakan vacum cleaner.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pengawasan Dewan Masih Lemah SUMENEP – Legislatif se- tasnya jelek,” ujarnya. bagai lembaga pengawasan Menurutnya, hal itu mesdinilai belum berperan mak- tinya tidak terjadi. Atau minisimal. Ditemukannya sejum- mal, komisi D DPRD langsung lah proyek yang dinilai tidak memanggil pihak Dinas Kesesuai spek menandakan pen- budayaan Parawisata Pemuda gawasan dewan lemah. dan Olahraga (Disbudparpora) K e t u a saat kabar Forum Kotersebut menmunikasi cuat. “SekaMahasiswa rang dewan Sumenep Sekarang dewan harus harus bertang(FKMS) Eko gungjawab bertanggungjawab Wahyudi menmencari tahu mencari tahu fakta contohkan fakta yang seyang sebenarnya,” dugaan pebenarnya,” kanyimpangan tanya.

Eko Wahyudi proyek renoSebelumvasi Stadion nya, Ketua Ketua FKMS Giling yang Komisi D terus bergulir.

DPRD SumeKomisi D DPRD dinilai masih nep Moh Subaidi mengalemah dalam mengawasi ku tidak tahu menahu soal proyek Dinas kebudayaan, Pa- proyek senilai Rp 1,6 miliriwisata, Pemuda dan Olahra- ar tersebut karena berasal ga setempat. dari APBN. “Kami juga men“Selama ini, dewan oleh yayangkan ketika tidak ada publik selalu dirasa tidak te- pemberitahuan, tiba-tiba ada gas. Pengawasan yang seha- proyek. Jadi sampai sekarang rusnya dilakukan secara serius tidak ada tembusan atau terkesan lemah. Sehingga wa- pemberitahuan pada kami,” jar jika sejumlah proyek ter- terangnya. masuk renovasi Giling kuali=ALI RIDHO/MK

Zalwi, warga Desa Batuputih, menuturkan, sudah puluhan tahun warga di desanya hidup dalam kegelapan. "Entahlah, saya kurang tahu, apa mungkin tidak masuk base data pemerintah atau gimana," katanya, Minggu (9/2).

Sebagian daerah di desanya memang sudah teraliri listrik, namun di daerah pedalaman seperti di Batuputih Daya belum terjamah.

“Selain itu, ada juga di desa-desa lain, tetapi sudah ada sebagian yang sudah teraliri listrik, tetapi hanya baru-baru ini," jelasnya.

Secara terpisah, Bidang Kelistrikan Kantor ESDM Kabupaten Sumenep M Nur Hidayat, menjelaskan, rumah penduduk yang belum teraliri listrik sekitar 40

persen. "Itu menyeluruh di 24 kecamatan di Kabupaten Sumenep, baik kepulauan maupun daratan," ujarnya.

Dari 40 persen rumah yang belum teraliri listri, mayoritas ada di wilayah utara."Wilayah utara yang banyak. Tetapi di bagian selatan juga ada yang belum tersentuh listrik. Termasuk di kota pun ada, Mas, yang belum teraliri, seperti Desa Patean, Babbalan dan lainnya," terangnya.

Katanya, kendala yang dihadapi kantor ESDM sangat kompleks.

"Salah satunya, kepedulian terhadap kebutuhan listrik itu seolah hanya tugas PLN," terangnya tanpa menjelaskan secara rinci soal kendala utama tersebut.

Disinggung soal program listrik masuk desa, kata Hidyata, masih ada beberapa kendala yang menjadi penyebab terhambatnya pemasangan jaringan listrik setiap desa, yakni tanam tumbuh. "Kalau program lisdes, warga minta tanam tumbuh diganti rugi. Maka program Lisdes dibatalkan. Inilah yang menjadi kendala pembangunan jaringan listrik kita. Padahal listrik diperuntukkan kepentingan masyarakat,' jelasnya.

Namun, pihaknya sudah mengambil langkah-langkah agar puluhan desa yang belum teraliri listrik itu segera menikmatinya.

"Dan itu sudah saya lakukan dua tahun terakhir ini. Kami sudah membangun jaringan PLN di daratan. Setiap tahunnya kami target lima lokasi. Sehingga ini akan kami programkan setiap tahun, dan itu sudah diusulkan di PAK," pungkasnya. =SYAMSUNI/MK

IZIN PERUMAHAN

Peraturan Daerah Harus Ditegakkan SUMENEP – Kepala Dinas PU Cipta Karya Sumenep Bambang Iriyanto mengungkapkan, pengembang berani membangun perumahan di lahan produktifpertanian karena telah mengantongi izin dari camat. Namun, izin tersebut dinilai tidak cukup kuat.

Sejak pengurusan segala izin usaha dipasrahkan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), maka semua perizinan harus dari BPPT. Oleh karenanya, Bambang meminta penegak perda untuk tidak ragu menertibkan perumahan yang tak mengantongi izin dari BPPT. ”Bagi saya, apa pun alasannya, perda itu tetap harus ditegakkan.

Soal rugi, itu konsekuensi yang mendirikan bangunan. Kenapa tidak mengurus izinnya terlebih dahulu kepada BPPT. Saya tetap tegas, perda harus ditegakkan,” tegasnya.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Sumenep, Hari Ponto, menjelaskan, pihaknya sudah memaksa pihak BPPT untuk menghentikan aktivitas pembangunan perumahan yang berada dikawasan terlarang. ”Mereka mendapatkan izin

PELANG PENGHENTIAN PEMBANGUNAN. Petugas saat memasang pelang penghentian aktivitas pembangunan perumahan yang berdiri tegak di areal persawahan, beberapa waktu lalu. Namun, pengembang masih melanjutkan aktivitas pembangunan tersebut.

itu dari camat. Tetapi saya tegaskan, sebelum bangunan itu mendapatkan izin, maka tidak boleh ada kegiatan apa pun. Saya suruh

mengurus izinnya dulu, sebab itu merupakan kawasan yang dilindungi oleh perda,” kata Ponto. =ALI RIDHO/MK

HKORAN Pamekasan PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Sampang

SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III

SENIN 10 JANUARI 2014 No. 0297 | TAHUN III

I KK

ORGANISASI

Banyak LSM Mencari Sensasi

LAUT SURUT Sejumlah anak bermain di perahu kandas akibat air laut surut sejauh 1 kilometer di Pelabuhan Perikanan Karangantu, Sawah Luhur, Serang, Banten. Sejak seminggu terakhir nelayan setempat kesulitan untuk melaut akibat fenomena tersebut dan perahu baru bisa digunakan setelah terjadi pasang pada malam hari.

SAMPANG – Sebagian besar lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Sampang ditengarai menyimpang. Keberadaannya hanya mencari sensasi dan melakukan kegaduhan yang berujung untuk mendapatkan uang.

Demikian disampaikan Kasubdin Parpol dan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sampang Moh Marsyub. LSM tersebut belum mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

"Kebanyakn LSM sekarang memang sudah banyak menyimpang secara prosedur, kurang proaktif juga dan ujung-ujungnya hanya untuk uang. Jumlah LSM yang tidak ber-SKT itu ada 50.

Inilah yang sangat disayangkan," jelasnya.

Proyek Pelabuhan dalam Sorotan

Dewan: Kami Akan Berkoordinasi dengan Pihak Terkait SAMPANG - Pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Rakyat Sampang (LSM Liras) Jawa Timur, menyoroti dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Tadden, Kecamatan Camplong dengan nilai total Rp129 miliar.

Pembangunan proyek Pelabuhan yang terletak di Desa Tadden, Kecamatan Camplong, sekitar 15 kilometer kearah timur dari Kota Sampang ini menjadi sorotan LSM, karena beberapa hal, kata Ketua LSM Liras Alan Kaisan di Sampang.

"Selain terindikasi korupsi, karena menggunakan dana ganda, yakni dari pemerintah pusat melalui APBN dan Pemkab Sampang melalui APBN, juga karena pelabuhan itu kini tidak berfungsi sebagaimana mestinya," ucapnya.

Selain itu, status pengelolaan pelabuhan itu juga tidak jelas, bahkan kini malah disewahan kepada PT Santos, bukan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Padahal sambung dia, proyek dengan persetujuan kontrak tahun jamak (multiyears) tersebut tujuannya untuk pelabuhan penyeberangan dari Sampang menuju Probolinggo dan sebaliknya.

Proyek pembangunan Pelabuhan Tadden senilai Rp129

miliar dan merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk percepatan pembangunan di Pulau Garam, Madura pascaoperasional Jembatan Suramadu itu, mulai tahun 2012.

Saat itu dana yang digelontorkan Pemerintah Pusat untuk pembangunan proyek besar itu sekitar Rp10 miliar lebih. Pada tahap dua mencapai Rp32,5 miliar, dan pada tahap ketiga dana yang dialokasikan untuk pembangunan itu mencapai Rp33 miliar.

Pembangunan selanjutnya dilanjutkan pada tahap keempat dengan jumlah dana yang digelontorkan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp40 miliar lebih. Bahkan pemerintah masih menambah lagi melalui APBN-P sebesar Rp14 miliar.

"Namun anehnya, pemerintah daerah kala itu masih mengalokasikan anggaran lagi sebesar Rp4 miliar dengan alasan untuk membangun proyek itu, meskipun dana sepenuhnya telah ditanggung oleh Pemerintah

Pusat," ungkap Alan Kaisan.

Alokasi anggaran oleh Pemkab Sampang untuk pembangunan pelabuhan Tadden, Camplong itu tidak hanya sekali, namun berlangsung dua kali, yakni pada tahun 2013 sebesar Rp5 miliar.

Liras mencurigai adanya dana ganda pada pembangunan proyek pelabuhan diatas lahan seluar 139 hektare itu.

"Yang aneh juga kan sampai saat ini pemkab mengaku tidak tahu dana sewa lahan pelabuhan itu masuk pada siapa," tuturnya, menambahkan.

Oleh karenanya, Liras menduga kuat ada unsur korupsi dalam pembangunan proyek Pelabuhan Tadden di Kecamatan Camplong, Sampang itu, sehingga aktivis LSM ini meminta agar semua pihak ikut mencermati keberadaan proyek di Pelabuhan Tadden itu.

"Aparat penegak hukum kami kira juga perlu melakukan penelitian atau turun tangan mengusut proyek pelabuhan yang menurut dugaan kami terindikasi korupsi itu," kata Alan Kaisan.

Sorotan atas pelaksanaan proyek Pelabuhan Tadden di Kecamatan Camplong itu tidak hanya dari kalangan LSM.

Komisi C DPRD Sampang sebelumnya juga sempat mempertanyakan pemanfaatan pelabuhan itu, bahkan DPRD mengaku tidak banyak mengetahui perkembangan proyek itu, hingga akhirnya menuai sorotan masyarakat karena tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

"Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai proyek Pelabuhan Tadden ini, termasuk mempertanyakan tindak lanjut pemanfaatannya," ujar Sekretaris Komisi C DPRD Sampang Aulia Rahman.

Pembangunan Pelabuhan Tadden di Kacamatan Camplong, Sampang ini merupakan satu dari dua pembangunan proyek pelabuhan di Pulau Madura, atas bantuan Pemerintah Pusat.

Pelabuhan lainnya yang juga dibangun dalam waktu yang bersamaan ialah pelabuhan di Pesisir Pantai Utara Pamekasan, yakni di Desa Batukerbui, Kecamatan Pasean yang menelan dana mencapai Rp300 miliar lebih.

Pelabuhan itu direncanakan akan menjadi pelabuhan untuk angkutan orang dan barang dari Pamekasan menuju Kalimantan dan nantinya diproyeksikan menjadi pelabuhan nasional. =ABD AZIZ/MK

Kebanyakn LSM sekarang memang sudah banyak menyimpang secara prosedur, kurang proaktif juga dan ujung-ujungnya hanya untuk uang.�

Moh. Marsyub

Kasubdin Parpol dan Masyarakat Bakesbangpol Sementara lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai badan hukum hanya 28 lembaga.

LSM yang tidak berbadan hukum, biasanya, tuturnya, ketika tidak diizinkan untuk bertemu dengan pejabat yang dimaksud, tidak sungkan-sungkan mengamuk agar permintaannya dikabulkan.

Ditanya apakah selama ini sudah ada tindakan untuk mengantisipasi maraknya LSM tak mempunyai SKT, dirinya mengaku sudah melakukan upayaupaya untuk meminimalisir. "Kita sudah mengajak kepada para LSM yang tidak mempunyai SKT agar mempunyai SKT," ungkapnya.

Ia mengimbau agar pihakpihak yang didatangi pegiat LSM untuk lebih hati-hati sebelum menjalin kerja sama. Sebab, di era reformasi ini keberadaan LSM sudah tidak terkendali lagi. =RYAN HARIYANTO/MK

L

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | TAHUN III

LAKA LANTAS

Ada Kecelakaan di Camplong Sampang – Kecelakaan kembali terjadi. Kali ini di Jalan Raya Desa Banjar Talelah Kecamatan Camplong. Sebuah AKAS menabrak sebuah motor. Tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun kondisi pengendara motor kritis dan sedang dirawat di rumah sakit.

Kejadian tersebut berawal saat bus AKAS bernopol N 7577 UR melaju dari arah timur menuju ke arah barat dan hendak mendahului sebuah kendaraan tangki di depannya. Dari arah berlawanan meluncur pengendara motor yang dikendarai Arif (18). Tabrakan tak dapat dihindari.

Arif, (18) warga Desa Banjar Talelah Kecamatan Camplong, mengalami patah tulang dipergelangan tangan kanan dan luka sobek di telinga kanan.

Kondisi Honda Supra X 125

Ya sekarang masih kita periksa lebih lanjut, makanya kita amankan dulu kedua kendaraannya,”

AKP Hari Regasa Kasatlantas Polres Sampang

bernopol M 3073 NJ milik korban rusak di bagian depan.

Nur Arif (40), sopir

bus, mengatakan, dirinya mengakui jika memang menabrak pengendara motor dari arah berlawanan saat dirinya hendak mendahului kendaraan tangki.

Warga Jalan Priksan Kelurahan Kelincin Kecamatan Kanigaran Kabupaten Probolinggo, langsung menyerahkan diri ke Polsek Kota Sampang.

Kasatlantas Polres Sampang AKP Hari Regasa menuturkan, untuk sementara ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kedua kendaraannya, baik bus AKAS dan kendaraan sepeda motor, masih diamankan di Mapolsek Kota.

"Ya sekarang masih kita periksa lebih lanjut, makanya kita amankan dulu kedua kendaraannya," singkatnya. =RYAN HARIYANTO/MK)

Daerah Utara Jadi Prioritas 920 Personel untuk 2.582 TPS

Bupati A Fannan Hasib didampingi Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar saat mengecek kesiapan pengamanan dalam apel pasukan operasi mantap Brata Semeru 2014 di Lapangan Wijaya Kusuma, setempat, Jumat (8/2).

SAMPANG – Polres Sampang akan memprioritaskan pengamanan di wilayah utara pada pelaksanaan pemilu legislatif nanti. Daerah utara menjadi prioritas, karena rawan konflik saat terjadi pesta demokrasi.

Mereka akan mulai disiagakan sejak 16 Maret hingga 5 April 2014.

Kasatlantas Polres Sampang AKP Heri Regasa memperlihatkan sopir dan AKAS yang menabrak warga Desa banjar Talelah Kecamatan Camplong.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan, aparat keamanan yang akan diterjunkan sebanyak 920 personel. Mereka akan ditempatkan di 2.582 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 14 kecamatan.

"Personel yang dilibatkan 800 personel, dan mendekati pemilu kita dapat BKO dari Polda 120 personel. nanti akan melakukan pengaman secara ekstra di wilayah utara," ucapnya di Apel Pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2014 di Lapangan Wijaya Kusuma, Jumat (8/2).

Untuk memaksimalkan pengamanan, pihaknya akan menambah beberapa personel. Semestinya, sesuai dengan aturan dari Mabes Polri, 5 TPS dijaga oleh 2 polisi dan 10 linmas. Namun, untuk wilayah Sampang tidak bisa mengikuti aturan tersebut.

"Sebenarnya kalau patokan dari mabes itu 2 personel dan 10 linmas untuk 2 TPS, tapi kalau wilayah Madura terutama di Sampang tidak bisa digunakan seperti itu, takut kekurangan dan ini demi keamanan," tegasnya.

Direktur Politik Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri Brigjen Pol Suroso Hadi Siswoyo, di Padang, mengatakan, jumlah polisi yang akan ditempatkan di Sampang akan ditambah. “"Di Sampang pangwalan dan pengamanan Pemilu ser-

ta Presiden, juga ada tambahan khusus,” ungkapnya.

Deteksi Dini Polres Sampang menggelar apel pasukan operasi mantap Brata Semeru 2014 di Lapangan Wijaya Kusuma, setempat, Jumat. Dalam kesempatan itu seluruh pejabat SKPD, Forpimda, dan seluruh jajaran kepolisian setempat baik dari anggota sabhara, satlantas, dan lainnya tampak hadir.

Bupati Sampang A Fannan Hasib selaku pemimpin upacara, menuturkan, polisi perlu menyiapkan mental dalam memberikan pelayanan serta melakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan fungsi intelejen.

"Perkokoh kerja sama yang harmonis dengan seluruh penyelenggara pemilu, serta menjaga netralitas yang tidak melibatkan kegiatan politik, dan tingkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman terorisme yang memanfaatkan momen pemilu," jelasnya.

Fannan menambahkan, lakukan pengamanan dan pengawasan secara melekat terhadap pelaksanaan operasi dan kinerja anggota untuk menimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. =RYAN HARIYANTO/MK

KORAN MADURA

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 10 FEBRUARI 2014 NO. 0297| TAHUN III

SENIN 10 FEBRUARI 2014 NO. 0297 | TAHUN III

M M

Aktivitas Pengeboran Migas Semakin Tak Terkendali BCW Pertanyakan Transparansi Bagi Hasil Minyak dan Gas BANGKALAN – Aktivitas pengeboran yang dilakukan Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) kini semakin tak terkendali. Namun bagi hasil minyak dan gas (migas) tersebut terhadap penambahan APBD Kabupaten Sumenep tidak signifikan. Bahkan nominalnya ditengarai hingga sekarang masih belum jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak, salah satunya dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Bangkalan Coruption Watch (BCW).

Makin tingginya aktivitas pengeboran dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan lokasi sumur bor migas di daerah ujung barat pulat Madura tersebut. Sesuai aturan mengenai bagi hasil migas, penerimaan bagi hasil yang diperoleh Bangkalan disetujui sebanyak

47 persen dari 10 persen perolehan hasil migas. Namun, 47 persen yang dimaksud tidak ada transparansi perolehan yang diterima Bangkalan.

“Perlu adanya kejelasan dari PHE WMO terkait 47 persen tersebut. Sebab yang 53 persen diterima oleh pemerintah provinsi,”

kata Syukur, Direktur Bangkalan Coruption Watch (BCW).

Oleh karena itu, pihak akan mengirimkan surat terhadap SKK Migas untuk mempertanyakan berapa besaran dana bagi hasil yang diterima pemkab Bangkalan selama ini. Karena melihat dari meningkatnya jumlah produksi migas, otomatis dana bagi hasilnya mestinya tinggi.

“Kami akan mengirimkan surat kepada SKK Migas dan PHE WMO untuk mempertanyakan berapa rincian dan besaran bagi hasil yang disetor ke pemkab Bangkalan,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga ingin mengetahui izin operasi dan data CSR. Sebab dirinya tidak ingin Bangkalan hanya menjadi penonton. Kemudian yang menikmati

dari hasil sumber daya alam (SDA) adalah pihak luar. Sebab keterbukaan informasi publik harus ada, jangan sampai adanya permainan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

“Lembaga kami dan masyarakat Bangkalan tentunya ingin mengetahui dana yang menjadi haknya. Selain itu, terkait eksplorasi dan eksploitasi migas yang ada. Apalagi data-data yang kami minta itu sifatnya terbuka sesuai dengan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” ungkapnya.

Menurut Syukur pihaknya ingin melayangkan surat tersebut karena melihat kehidupan masyarakat yang ada di sekitar lokasi pengeboran. Kondisi ekonomi masyarakat disana tidak

ada kemajuan yang signifikan.

Bahkan kalau ada nelayan yang hendak mencari ikan ke sekitar lokasi pengeboran migas dilarang.

Tentu kondisi itu bisa mempersulit nelayan yang ingin mencari ikan untuk menafkahi keluarga mereka. Tak pelak, nelayan harus mencari ikan sampai ke tengah lautan.

Kondisi yang demikian berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Dengan kekayaan alam yang terus dikeruk, tak menyebabkan perkembangan ekonomi masyarakat sekitar berkembang secara signifikan.

Tentunya, keberadaan eksplorasi semacam itu, masyarakat berharap bisa mendongrak taraf hidup mereka. =MOH. RIDWAN/RAH

JURNALISME

Potong Tumpeng di Hari Pers Nasional BANGKALAN - Setiap tanggal 9 Februari merupakan hari yang sakral bagi insan pers. Pada tanggal tersebut seluruh wartawan di Indonesia melaksanakan Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-68. Wartawan Bangkalan yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Komunitas Wartawan Bangkalan (KWB) juga ikut merayakannya.

Perayaan HPN yang diperingati setiap 9 Februari itu dirayakan sangat sederhana, dengan menggelar acara potong tumpeng sebagai wujud rasa syukur.

Acara selamatan dan doa bersama tersebut merupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan harapan para insan pers akan selalu diberikan keselamatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas peliputan. Selain itu pers diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat dan berimbang serta mampu mencerdaskan masyarakat setempat.

Perayaan HPN itu digelar di kantor PWI Bangkalan yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Kota setempat pada Minggu (9/2). Perayaan hari pers tersebut dihadiri oleh wartawan koran cetak, online, tv, dan radio. Selain itu juga hadir para pengurus

PWI dan KWB serta perwakilan Pemkab Bangkalan. Keakraban antar wartawan juga menghiasi acara yang penuh khidmat dan kesederhanaan tersebut.

“Peringatan Hari Pers Na-

sional, kita peringati dengan sederhana, hanya dengan pemotongan tumpeng ini, karena kami prihatin dengan kondisi bangsa yang tengah ditimpa bencana di mana-mana. Seperti bencana

banjir dan bencana gunung di Sinabung. Oleh karena itu pada peringatan HPN tahun ini, kita peringati dengan sangat sederhana,” ujar Ketua PWI Bangkalan, Moh. Amin.

Menurutnya, tugas peliputan merupakan tugas yang berat, karena bersinggungan langsung dengan berbagai karakter masyarakat. Selain itu wartawan juga mempunyai resiko mengalami kecelakaan di jalan raya saat mengejar berita. Oleh sebab itu, ia berdoa agar semua wartawan diberikan perlindungan oleh Tuhan saat menjalankan tugas peliputan di lapangan. Terlebih diberikan banyak kemudahan dalam segala hal.

“Kita selalu berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita tetap mampu bekerja secara maksimal dan profesional,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan, Ir. Mondir Rofii berharap pers menjadi sebuah lembaga yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai independensi yang selama menjadi pegangan para jurnalis. Kemudian mampu menyajikan sebuah informasi yang aspiratif dan profesional. Sehingga masyarakat bisa mengetahui segala perkembangan yang ada.

“Pers harus tetap independen dan profesional. Yang terpenting bisa memberikan informasi yang layak dikonsumsi oleh publik,” ucapnya. =DONI HERIYANTO/RAH

N

BANGKALAN

KORAN MADURA

SENIN 10 FEBRUARI 2014| NO. 0297|TAHUN III

ATURAN KAMPANYE

Partai Politik Diintip

PEMERIKSAAN SENJATA API. Seorang petugas kepolisian memeriksa peralatan penunjang aparat kepolisian di Mapolres Tulungagung, Jawa Timur. Pemeriksaan peralatan penunjang tugas polisi mulai dari senjata api dan gas air mata itu sebagai persiapan pengamanan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014 mendatang.

Menggantung Nasib THL Dewan Desak BKD Perjelas Hasil Tes CPNS BANGKALAN - Ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) kategori dua (K2) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, tampaknya semakin risau. Nasibnya terkatung-katung. Penantian panjang mereka untuk mengetahui hasil tes CPNS 2013 tak kunjung datang.

Apalagi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) hanya bisa memberikan janji-janji palsu. Juga Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bangkalan, hingga kini hanya bisa menghibur para THL, karena belum menerima surat resmi dari Pemerintah pusat terkait pengumuman hasil tes tersebut.

Di Kabupaten Bangkalan peserta K2 yang sedang menanti kepastian nasibnya sebanyak 5.962 orang. Mereka merasa dipermainkan oleh pemerintah daerah dan pusat. Mereka juga mencurigai panitia dan pihakpihak yang terlibat dalam penerimaan CPNS jalur khusus tidak bekerja secara profesional, melainkan bertindak sesuai pesanan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

Kecurigaan tersebut bukan tanpa alasan, karena terbukti sudah berulangkali Menpan-RB dan BKD mengulurulur pengumuman hasil tes CPNS K2, sehingga hal itu mengindikasikan adanya bongkar pasang

nama yang akan dipastikan lulus dalam pengumuman nanti.

Informasi yang beredar, pengumuman tersebut akan disebar melalui internet mulai tanggal 5 Februari 2014 waktu. Namun pada kenyataannya pengumuman itu, hanya isapan jempol belaka. Dipastikan seluruh peserta tes CPNS tersebut dihantui rasa jemu setiap kali mengunjungi website Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Menpan-RB serta BKD setempat.

Menanggapi semakin buramnya pengumuman itu, DPRD Bangkalan mendesak BKD setempat untuk melakukan koordinasi dengan BKN agar hasil yang selama ini ditunggu-tunggu ribuan THL ada kejelasan. Selain itu, BKN harus memberikan klarifikasi terkait alasan gagalnya pengumuman selama ini. Apalagi pengumuman tersebut menyangkut nasib para THL yang tidak hanya berasal dari Bangkalan saja. ”Kami sudah meminta BKD untuk segera berkoordiansi dengan BKN dan Menpan RB, agar semuanya menjadi jelas. Sebab jika

tak kunjung keluar akan timbul persepsi-persepsi negatif di luaran,” ucap Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Syafiudin Asmoro.

Sekretaris Komisi A Siti Fatonah Rachmaniyah menambahkan dalam koordinasi itu nantinya BKD harus meminta kejelasan dan kepastian dari BKN terkait hasil tersebut. Hal itu guna mengantisipasi munculnya keresahan yang berkepanjangan di tengahtengah para THL. Selain itu, semakin tidak jelasnya pengumuman akan menimbulkan polemik baru dan menimbulkan spekulasi yang negatif.

“Jadi untuk mengantisipasi timbulnya masalah- masalah baru, BKD harus tegas meminta kepastian dari BKN. Sebab jika terus diulur para THL ini berpikiran yang aneh-aneh,” ucap polisitisi Hanura ini.

Sebelumnya, Kepala BKD Bangkalan Abdul Rasjid menyatakan tidak bisa memastikan jumlah THL yang lolos dalam tes CPNS yang digelar tahun 2013 lalu.

Sebab pihaknya belum menerima surat pemberitahuan secara resmi dari pusat. Hanya saja pengumuman akan disebar melalu internet.

Namun juga tidak ada kepastian kapan pengumuman hasil kelulusan itu bisa diakses oleh THL. =DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN – Dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif, para partai politik (parpol) diminta untuk bekerja sama dengan pihak keamanan. Hal itu untuk menghindari adanya kerusuhan saat pileg berlangsung. Langkah yang tepat, parpol harus bisa berkoordinasi dengan baik, mulai dalam masa kampanye. Apalagi berdasarkan pada peraturan Kapolri (Perkap) No.6/II/2012 tentang tata cara pemberitahuan kampanye bagi para kontestan pemilihan umum, dua belas parpol peserta wajib mentaati aturan main kampanye yang telah ditetapkan KPU. “Kami harap kerjasama yang baik kepada 12 parpol yang bakal mengikuti pileg, agar mentaati aturan kampanye sesuai PerKPU,” pinta Kapolres Bangkalan AKBP Soelistijono.

Dia menjelaskan salah satu prosedur yang harus dipenuhi bagi parpol yang hendak melakukan kampanye dalam bentuk rapat umum, parpol harus mengajukan surat tanda terima pelaporan (STTP) yang disampaikan secara langsung oleh parpol kepada Polres Bangkalan sebelum H-7 kampanye digelar. STTP tersebut diwajibkan agar tidak terjadi benturan dengan parpol lain, pada masa kampanye.

Selanjutnya, pihak keamanan akan melakukan pengecekan terhadap pengajuan STTP parpol meliputi nomor dan tanggal surat, tempat, waktu, dan jumlah peserta kampanye.

Termasuk keabsahan parpol peserta pemilu, bentuk kampanye, juru kampanye, pemandu kampanye, dan kendaraan yang akan

dipakai kampanye apakah sudah sesuai dengan peruntukannya.

“Kalau kendaraan yang dipakai tidak sesuai peruntukan, seperti memakai kendaraan dengan bak terbuka, maka kami tidak akan mengeluarkan izin kampanye. Adapun kampanye atau penyebaran informasi lewat media cetak, tv, dan radio tidak perlu pemberitahuan kepada Polres,” jelasnya.

Dia memaparkan beberapa larangan yang telah disepakati bersama dan harus ditaati oleh para kontestan pileg, diantaranya jadwal kampanye dilaksanakan sesuai aturan KPU dimulai dari pukul 9.00 – 16.00, tidak boleh lebih dari waktu yang telah ditentukan. Untuk berkampanye di dalam ruangan, maksimal jumlah orang yang terlibat sebanyak 250 orang.

Selain itu, dalam aturan berkampanye dilarangan menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat ibadah. Termasuk tidak boleh memasuki daerah pemilihan (dapil) lain dan melibatkan anak-anak dibawah umur. Bagi parpol juga wajib memenuhi rute dan tidak boleh memakai kendaraan bak terbuka.

“Larangan ini dimaksudkan agar tidak mengganggu ketertiban umum, aman, lancar, tidak sampai timbul kecelakaan. Untuk itu, Polres Bangkalan akan memberi bantuan pengawalan sampai ditempat tujuan. Peraturan tersebut harus dipatuhi.

Jika dijumpai sebuah pelanggaran, pihak keamanan berhak untuk menghentikan kegiatan,” terangnya. =MOH. RIDWAN/RAH

PENERTIBAN ATRIBUT KAMPANYE. Satuan Polisi Pamong Praja mengumpulkan atribut kampanye calon anggota legislatif, calon DPD serta bendera partai politik usai ditertibkan di Tanjungpinang, Kepri. Penertiban atribut kampanye terus dilakukan oleh Satpol PP setelah mendapat rekomendasi dari Panwaslu Tanjungpinang karena menyalahi aturan pemasangan sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2013.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Laporan Khusus

KORAN MADURA

SENIN 10 FEBRUARI 2014

SENIN 10 No. FEBRUARI 2014| |TAHUN No. 0297 |IIITAHUN III 0297

OO

Kembalikan Proporsional Tertutup Berkunjung dari rumah ke rumah, memberi pendidikan politik soal pemilu, sebagian besar warga mengeluh. Mereka merasa resah dengan sistem pemilu yang dijalankan secara proporsional terbuka sejak tahun 2004; rumit dan membingungkan. Lembarannya banyak, partai, caleg (DPRD kabupaten/kota/ provinsi, pusat dan DPD), dan namanamanya jauh lebih banyak. Ada yang menyindir, “Demokratis sih demokratis, tapi nggak kayak gitu kale.�

Ada beberapa poin penting yang harus dipertimbangkan pemerintah, terutama bagi DPR dan Presiden RI yang akan terpilih pada tahun ini. Pertama, prporsional terbuka satu sisi memberi peluang yang sama terhadap para caleg untuk menjadi yang terpilih. Tetapi hanya terpilih saja yang belum tentu memiliki kompetensi sebagai anggota parlemen. Kedua, memerlukan biaya yang jauh lebih mahal bagi pemerintah, parpol, dan tentu saja caleg.

Ketiga, memberikan ruang kebingungan publik karena caranya rumit. Keempat, proporsional terbuka memberi kesan pengabaian terhadap UUD 1945 karena ada migrasi peserta pemilu adalah partai politik menjadi perserta pemilu adalah caleg yang tidak

Gelinjang Publik di Ruang Politik

ant/yudhi mahatma

POSTER SOSIALISASI. Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan poster sosialisasi penyelenggaraan Pemilu 2014, di Jakarta, Jumat (7/2) kemarin.

diatur UUD 1945. Kelima, memberi peluang money politics yang sangat dalam. “Sampaikan kepada pemerintah, janganlah sistem pemilu dibuat seperti ini (proporsional terbuka) lagi, nyeloh!,� kata KH Mohammad Habibi, tokoh masyarakat di desa Karduluk Kecamatan Pragaan Sumenep.

Bertahun-tahun, pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup. Memang cara ini pun tidak menjamin yang terjaring

pemilu sangat memiliki kompetensi di bidang keparlementariaan.

Tetapi, tidak ada cerita bagi caleg terpilih mulai tahun 1955 (pemilu pertama) sampai 2004 (pemilu terakhir dengan sistem proporsional) yang mengorupsi uang negara secara berlebihan.

Tetapi pasca tahun 2009 (pemilu pertama dengan sistem proporsional) hasil pemilu melahirkan oknum-oknum yang mengorupsi negara tidak saja dari

aspek isinya, namun wadahnya juga dikorupsi. Maka, semakin lenyaplah kekayaan negara dan masuk ke kantong pribadi yang tergolong untuk memperkaya diri sebagai indikator korupsi.

Di level pusat, hanya PDI Perjuangan dan PKS yang setuju mengembalikan pemilu kepada patai politik dengan alasannya masing-masing. PDI Perjuangan mengusulkan perubahan RUU Pemilihan Umum agar sistem Pemi-

lu Legislatif, dikembalikan pada sistem proporsional tertutup dan memilih tanda gambar partai. Sistem tertutup berarti kembali ke sistem nomor urut, dimana suara yang diperoleh partai di suatu daerah pemilihan akan diakumulasi dan kursi dibagi berdasarkan urutan calon legislatif.

Hasil kajian internal PDI Perjuangan menemukan sistem proporsional terbuka tidak mendidik kepribadian bangsa. Karena sistem tersebut cenderung melegalkan money politics. Siapa yang punya duit atau terkenal, dialah yang (berpotensi) menang. Di sinilah DPR dan Presiden RI 2014 terpilih harus tahu diri, orang lain, dan mengerti lingkungannya yang merasa tidak aman lagi dengan sistem pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka.

Publik pun sudah melihat fakta empirik bahwa sistem proporsional terbuka terbukti sama sekali tak membawa hasil signifikan. Sistem proporsional terbuka hanya mengedepankan popularitas dan tentu saja uang.

PKS juga sependapat dengan PDI Perjuangan agar pemilu legislatif dibuat proporsional tertutup. Ijtihad politik PKS ini tidak lahir begitu saja. Sebagaimana PDI Perjuangan, PKS uga melakukan kajian dan telaah dengan berbagai pertimbangan. Meski dengan catatan, PKS ingin partai peserta pemilu sudah mengenalkan calegnya kepada masyarakat minimal setahun sebelum pemilu.

Ini agar kader partai yang terpilih lebih dikenal masyarakat. = ABE

Proporsional Terbuka; Benar di Jalan yang Tersesatkah?

Perubahan sistem pemilu legislatif (semula sistem tertutup menjadi proporsional terbuka) berdasarkan suara terbanyak telah mengkibatkan hambatan terhadap penguatan sistem demokrasi. Pemilu legislatif berdasarkan suara terbanyak ditandai adanya hambatan pendanaan yang belakangan dijadikan sebagai penopang utama kampanye politik. Di sini terjadi penggeseran aktivis partai oleh kalangan pengusaha (baca: pialang) yang punya pendanaan kuat.

Sistem pemilu legislatif proporsional terbuka mengakibatkan menguatnya ideologi pasar yang disertai melemahnya ideologi partai yang memunculkan individualisasi perjuangan politik. Proporsional terbuka menampilkan politik kemasan dan bertumpu pada pencitraan yang lebih menonjol. Sementara re-

alitas politik, demokrasi, negara, dan caleg semakin benjol.

Apabila proporsional terbuka tidak dilikuidasi, wajah DPR berpotensi tidak akan lebih baik dari yang ada saat ini. Selain itu, sistem proporsional terbuka telah mengebiri ideologi partai. Ini lantaran sistem tersebut memberikan peluang bagi orang berduit tetapi minim pengetahuan tentang kerja DPR sesuai amanat konstitusi. Sistem proporsional terbuka hanya mengandalkan kekuatan uang yang akan bekerja dan publik figur yang menominasi DPR. Kader terbaik partai yang punya kapasitas dan kapabilitas sebagai wakil rakyat dengan sendirinya akan tersingkir karena kalah bersaing dengan para pengusaha (pialang) dalam merebut suara pemilih).

Sistem proporsional terbuka secara sistematis telah mengubah

BALIHO. Sosialisasi Pemilu menggunakan baliho tanpa diikuti terjun langsung ke masyarakat, mengakibatkan sebagian masyarakat masih bingung untuk pencoblosan April mendatang.

ant/oky lukmansyah

ideologi partai politik menjadi ideologi pasar. Ideologi pasar dengan sikap pragmatisme itu dapat dilihat dari penyelenggaraan pemilu di 2009 dan se-

makin parah pada pemilu tahun ini. Semua pertarungan partai politik kemudian tidak ada dalam konteks ideologi. Fenomena baru dalam masa-masa awal tahun

politik 2013 hingga awal 2014 ini hanya uang dan sejumlah pihak yang menuntut caleg harus berprilaku sebagai dermawan. = ABE

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

P

SENIN 10 FEBRUARI 2014 | No. 0297 | SENIN TAHUN III 10 FEBRUARI 2014

MADURA

WARDATUN NAFISAH

Mandiri Harga Mati uwes, lugas, berwawasan, simpel, dan sederhana. Itulah kesan yang bisa kita tangkap saat kita berhadapan dan berbincang dengan Wardatun Nafisah.

Kita akan melihat sosok yang mandiri darinya.

Sebab, buat perempuan kelahiran 20 Januari 1995, karakter, gaya, dan wawasan yang saat ini ia miliki merupakan buah dari kebiasaan hidup mandiri sejak ia masih remaja. Saat ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan MA di salah satu Kabupaten Sumenep sadar betul bahwa ia harus memikul sebagian tanggung jawab biaya pendidikan di atas pundaknya.

Maklum, kondisi keluarga yang berada dalam kalangan menengah ke bawah telah menjadikan ia harus bertahan hingga tak berhenti untuk menimba ilmu. Perempuan semester IV jurusan di salah satu kampus swasta di Sumenep.

“Karena orang tua saya tak mungkin bisa memenuhi seratus persen biaya pendidikan saya. Oleh karena itu, saya harus berusaha mencari sendiri agar keinginan saya bisa tercapai,” ujarnya Hal itulah yang akhirnya memotivasi perempuan yang akrab di sapa Iis itu. Karena sejak duduk di bangku SMP ia harus kehilangan ibu tercinta. Jiwa mandiri benarbenar telah membuatnya gigih bekerja. Setelah lulus MA, ia bekerja sambil kuliah.

Awalnya ia bekerja di Gudang Rokok. Kemudian ia pun pindah kerja ke Toko Baju. Sebab menurutnya, bekerja di gudang rokok membuatnya agak lelah, sehingga aktivitas kuliah menjadi terbengkalai. Kini, ia bekerja di warung rakyat, milik salah satu seniornya di PMII. =SYAMSUNI

No. 0297 | TAHUN III

AULIA NOVI ANGGRAINI

Kerja Keras Bagian dari Ibadah Masih muda, energik dan lincah. Begitulah sedikit gambaran sosok Aulia Novi Anggraini. Dara manis yang biasa disapa Novi itu adalah Siswi Kelas II SMP Negeri 9 Kota Probolinggo.

Yang tak lain, atlet Senam Ritmik Kota Probolinggo. enurutnya, Guru merupakan sebuah profesi yang menjadi impian Aulia Novi Anggraini sejak kecil. Karena, selain mempunyai tugas dan tanggungjawab yang besar dalam sebuah proses evolusi peradaban yang tak pernah diam, guru mempunyai tugas yang mulia. Guru senantiasa bergerak secara dialektis yang menghasilkan perkembangan dan perubahan.

Dara cantik kelahiran Probolinggo, 2 Juli 1999 ini, Putri pasangan Wiwik Handayani dan Muhammad Kaderi, mengungkapkan guru adalah profesi yang peduli terhadap perkembangan kemajuan pendidikan. Selain bisa berbagi ilmu, juga bisa turut mencerdaskan generasi muda untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan impiannya, gadis yang masih duduk di bangku kelas II SMP Negeri 9 Kota Probolinggo ini ini sengaja menjadi Atlit Senam Ritmik Kota Probolinggo sejak kelas II Sekolah Dasar “Saya sejak masih SD kelas II menekuni Senam Ritmik,” kata Novi, sapaan akrabnya kepada, wartawan, Minggu (9/2).

Selain itu. gadis cantik atlit Senam Ritmik Kota Probolinggo menjelaskan, guru sudah menghasilkan segudang orang besar dan berpengaruh, menghasilkan segudang pahlawan yang tercatat dalam lembaran sejarah. Guru ikut berperan besar dalam proses suatu perubahan. Dengan tinta serta kuas pengetahuannya, guru bisa menuliskan dan

menggambarkan dunia yang diinginkannya.

“Kerja keras, giat belajar, dan beribadah (shalat, berdoa, red) harus saya kerjakan supaya impian bisa tercapai dan membuat orang tua menjadi bangga serta bahagia. Setelah lulus nanti, saya akan bekerja mengamalkan ilmu yang telah diterimanya. Insya Allah, kalau sukses nanti, saya ingin menjadi Guru Olahraga yang Profesional,” gadis cantik yang juga mempunyai hobi Fans Racing.

Novi menambahkan, untuk dapat membahagiakan kedua orang tua, tidak harus dengan memberi hadiah berupa ba-

rang berharga atau materi yang berlimpah. Namun dengan memperlihatkan prestasi belajar yang memuaskan di bidang akademik, orang tua sudah merasa bangga dan bahagia kepada anaknya. “Salah satu tanggungjawab generasi muda dalam mengisi kemerdekaan adalah belajar,” tegas Novi.

Mengajar itu sambung Novi, sangat menyenangkan. Dengan mengajar, guru bisa mengenali diri sendiri dan orang lain. Mengajar bisa menjadi wahana untuk introspeksi diri. Dengan mengajarpun, sebenarnya

guru sedang melakukan proses belajar. Mengajar bisa membuat guru lebih memahami alam raya karena mengajar itu sebuah ibadah. “Kiranya, slogan guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa benar adanya.

Ketika orang bertanya siapa diri guru, maka jawablah dengan bangga dan jiwa besar, Aku adalah Guru,” pungkas Atlit Senam Ritmik, yang pernah menjadi Juara II Tingkat Jawa Timur, di Malang dengan sedikit senyum manisnya tersebut. =M.Hisbullah Huda.