e Paper Koran Madura 10 April 2014

KAMIS

1

KORAN MADURA

10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

0328-6770024 KAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III www.koranmadura.com

ant/widodo s. jusuf

MENANG. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Puan Maharani (kedua kiri), Gubernur DKI Jakarta yang juga bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo (kedua kanan), Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kiri) dan putera Megawawati, Prananda Prabowo (kanan) berfoto bersama sebelum menuju TPS 35 dari kediamannya di Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (9/4). Megawati Soekarnoputri menggunakan hak pilihnya dengan menyoblos surat suara di TPS 35 Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan.

Banteng Tak Tertandingi Sejumlah Lembaga Survei Unggulkan PDIP dalam Quick Count JAKARTA-Pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndiacted (SSS), Sukardi Rinakit mengatakan kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada hasil penghitungan cepat sementara yang dilakukan beberapa lembaga survei tidak begitu mengagetkan.

“Tidak mengagetkan karena sejak awal sudah dapat diprediksi bahwa suara yang diperoleh PDIP akan memimpin hasil pemilu legislatif 2014,” kataSukardi Rinakit

kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, sudah memprediksi sejak awal bahwa partai yang masuk tiga

besar dalam pemilu legislatif diantaranya adalah PDIP dan Partai Golkar.

“Tren nya sudah berubah dibanding pemilu 2009,” katanya.

Nyaris semua lembaga survei mengunggulkan PDI Perjuangan dalam hitung cepat yang mereka gelar. Rata-rata mereka menempatkan PDI Perjuangan seba-

gai pemenang dengan perolehan suara kurang lebih 19,1 persen.

Selanjutnya posisi kedua ditempati oleh Golkar dengan selisih hampir 5 persen. Yakni 14,6 persen.

Partai Gerindra berada di urutan ketiga dengan perolehan suara sekitar 11,8 persen.

Sementara itu Demokrat yang pemilu 2009 menjadi partai pemenang terdampar di posisi keempat dengan peroleh suara sekitar 9,6 persen.

tum Waketum: Ke pot o ic D PPP Bisa as Lewat Mukern Nasional hal | 3

Hal mengejutkan terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Partai yang didirakan gusdur naik dua kali lipat dibanding pemilu lima tahun silam. Bila pada pemilu 2009 itu partai ini hanya mendapat 4,9 persen, dalam pemilu 2014 ini meraup suara hingga 8,8 persen. =ANT/BETH

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III

PEMILU DI BUI

Anas Ingin Coblos SBY JAKARTA-Empat orang tokoh politik yang kini menjadi pesakitan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Anas Urbaningrum (PD), Andi Mallarangeng (PD), Akil Mochtar (Partai Golkar) dan Luthfi Hasan Ishaaq (PKS) memberikan hak suaranya di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Jika Andi, Akil dan Luthfi memilih partainya masing-masing, Anas justru merahasiakan pilihan.

Malahan, Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini, kembali menyindir Presiden susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Anas menyatakan tak akan ragu menyoblos nama SBY apabila di kertas suara tercantum nama orang nomor wahid di Tahan Air itu.

Sebelum menggunakan hak pilihnya di TPS 21 yang berada di depan ruang tatap muka Rutan KPK, Jakarta Selatan, Rabu (9/4), Anas sempat berkelakar soal siapa yang akan dicoblosnya. Anas menyatakan tak akan ragu menyoblos nama SBY. “Kalau ada nama SBY, pasti saya pilih SBY,” ucap Anas sebelum masuk ke bilik suara.

Setelah mencoblos, berkelakar bahwa partai yang dipilihnya biasanya memenangkan Pemilihan. “Biasanya partai yang saya pilih selalu menang,” ungkapnya.

Sebelum memasuki Rutan KPK, Anas sempat memberi banyolan kepada awak media. Banyolan tersebut diungkapkan Anas saat diminta wartawan untuk memberi sedikit keterangan pers. “Aku rapopo,” tandasnya berlalu.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar menggunakan hak suaranya di TPS) 21 yang berada di kantor KPK, Jakarta Selatan, Rabu (9/4).

Akil hadir di TPS tersebut sekitar pukul 10.30 WIB. Akil yang saat ini mendekam di Rutan KPK itu mengenakan kaos kerah warna putih biru.

Meski disinggung sejumlah pertanyaan oleh awak media, Akil tak banyak membuka mulut.

Akil baru mau berbicara sebelum memasuki bilik suara.

Sambil berkelakar, suami Ratu Rita itu meminta wartawan untuk tidak banyak bertanya. Tidak sampai disitu, Akil pun meneruskan gurauannya dengan menyuruh wartawan pulang dan menyalurkan hak pilihnya. Sambil tersenyum Akil menyatakan, “Ribut aja padahal enggak milih.

Pulang dulu, baru pilih nomor lima,” terangnya.

Nomor Lima sendiri adalah nomor urut Partai Golkar.

Usai beberapa menit mencoblos di bilik suara, Akil akhirnya mencelupkan salah satu jarinya ke dalam botol tinta untuk menandakan dia sudah menggunakan hak pilihnya. Sambil mengangkat lima jari tangannya, Akil kembali mengisyaratkan memilih nomor lima. Akan tetapi, Akil menolak mengungkapkan saat ditanya lebih jelas partai yang dipilihnya. “Tidak boleh,” pungkas Akil.

Sementara itu mantan Menteri Pemuda dan Olahrga, Andi Alifian Mallarangeng juga menyalurkan hak politiknya. Ia juga mengaku akan memilih nomor tujuh, dimana partai Demokrat yang pernah membesarkan namanya menepati nomor urut tersebut. Andi pun tidak segan-segan menyatakan tetap mendukung Partai Demokrat.

“Nomor 7 dong pastinya,” jawab Andi.

Sedangkan Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq tetap setia kepada partainya. Mantan Anggota Komisi I DPR RI itu tetap menyerahkan hidup dan matinya kepada partai yang pernah dipimpinnya. =GAM/ABD

Tak Sampai 20%, PDIP Tetap Usung Jokowi JAKARTA-PDI Perjuangan menegaskan tetap akan mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden. Walau suara yang diraih PDI Perjuangan tidak mencapai 20 persen sesuai dengan Presidential Threshold (PT).

Penegasan ini sekaligus membantah intrepretasi sejumlah kalangan terhadap pernyataan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri terkait pencapresan Jokowi.

“Doa saya, doa seluruh warga PDI Perjuangan, kita bisa dapatkan kemenangan pada tahap pertama pemilu legislatif. Sehingga kita bisa deklarasi resmi Jokowi sebagai capres bila dapat 20 persen atau di atasnya,” ujar Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, di kediamannya usai mencoblos di TPS 035, Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (9/4).

Oleh sebagian besar pesaing politik PDI Perjuangan, pernyataan Megawati ini diplintir seolah-olah penetapan Jokowi sebagai capres) PDI Perjuangan belum resmi. “Tetap (usung Jokowi), kan dari yang kita liat dari berbagai macam analisis sekurang-kurangnya PDI Perjuangan akan mendapatkan 21

persen, ya itu yang diberikan rakyat dan kami harus bersyukur dengan angka-angka itu,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto PDI Perjuangan di Kediaman Megawati, Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (9/4).

Hasto menegaskan apapun hasilnya nanti akan menentukan strategi pemilihan presiden mendatang. Namun, pencapresan Jokowi sudah final dan tidak bisa diubah walau pun suara PDI Perjuangan tidak mencapai 20 persen.

“Yang kedua, tentu saja hasil ini akan menentukan strategi kami ke depan untuk pilpres. Tetap kepada Pak Jokowi sudah final, berapapun hasilnya Jokowi sudah final sebagai capres,” kata dia.

Meski demikian, Hasto optimis partai berlambang banteng tersebut akan meraih suara di atas 20 persen.

Sebabnya, dalam berbagai survei sebelum dilakukan pemilu, PDI Perjuangan selalu memperoleh suara di atas 20 persen.

“Dari seluruh analisis yang kami lakukan meskipun ada yang mencoba membuat skenario 21 persen PDI Perjuangan, 16 Golkar hingga 14 persen Demokrat, tetapi kan realitasnya ini kan masih sangat fluktuatif, tapi dari seluruh kalkulasi yang ada PDI Perjuangan mendapatkan suara dari 21-24 persen. Kita nunggu saja hasilnya,” jelasnya.

Rapat Usai melihat hasil hitung cepat Pemilu Legislatif, PDI Perjuangan segera menggelar rapat untuk menentukan langkah selanjutnya dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Jokowi mengatakan, tidak menutup kemungkinan pihaknya untuk melakukan pembicaraan dengan partai lainnya.

Namun, Jokowi menyatakan pembicaraan itu bukan untuk merancang koalisi. “Untuk bangun platform, itu dengan gotong royong sama, bukan koalisi, jatah ada hitungannya. Dalam sistem presidensil gak seperti itu. Kamu gabung hayu, ramai-ramai bangun bangsa dan rakyat, yang dibangun kerjasamanya. Punya platform sama,” ungkapnya di depan rumah dinas gubernur DKI Jakarta, Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/4).

Jokowi menambahkan, dalam sistem presidensial tidak pernah mengenal koalisi antarpartai. Sebab sistem semacam itu hanya dapat diterapkan dalam sistem parlementer. Sedangkan Indonesia sampai saat ini masih menggunakan sistem presidensial. “Semakin rangkul partai itu baik, dengan catatan tidak ada hitung-hitungan kursi menteri dan lain-lain. Gak apa-apa ada usul menteri bisa saja. Tapi sekali lagi, kita terbuka,” ujarnya. =GAM/ABD

PEMILU LEGISLATIF 2014

PDIP Temukan Pemilih Hantu JAKARTA-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mengaku menemukan beberapa penyimpangan di berbagai TPS hari ini. Partai moncong putih inipun telah melaporkan indikasi kecurangan itu ke Panwaslu.

“Ada beberapa temuan dan sudah di laporkan ke Panwaslu setempat,” ujar Wasekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, di Kebagusan IV, Jakarta Selatan Rabu, (9/4).

Dijelaskan Hasto bahwa diantara kecurangan itu adalah adanya pemilih hantu seperti anak-anak yang belum cukup umur mendapatkan formulir C6. Termasuk adanya warga yang telah meninggal dunia masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). “Ada pemilih hantu, anak-anak dan meninggal masih punya C6,” lanjut dia.

Dengan temuan ini, lanjut Hasto, pihaknya telah menginstruksikan jajaran partai untuk semakin ketat mengamati jalannya pemilu. Apalagi dalam kajian PDI Perjuangan, sedikitnya ada 62 kursi legislatif fiktif dalam Pemilu 2014 ini. “Semoga 62 kursi fiktif yang berpotensi muncul tidak terjadi di parlemen,” tandas Hasto.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat dan daerah tetap netral dan bebas dari intervensi. Ia akan mendukung KPU jika dalam pelaksanaannya netral.

“Perhitungan manual atau pakai teknologi apapun asal ada political will dari penyelenggara pemilu. KPU pusat sampai daerah tetap netral,” ujar Megawati di Kediamannya, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (9/4).

Megawati juga meminta pihak intelijen tetap netral dalam proses

penghitungan suara. Dia mengkhawatirkan adanya politik uang dalam penyelenggaraan pemilu tahun ini.

Megawati mengaku trauma karena menjadi korban kecurangan pada pemilu tahun 2004 dan 2009.

“Perhitungan secara sendiri tanpa badan, harus dilihat apakah kemenangan suatu partai wajar atau tidak.

Apakah semua berjalan fair atau sebaliknya,” jelas dia.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan PDI Perjuangan sendiri akan menggelar hitung cepat (quick count) di internal partai.

Nantinya hasil tersebut akan menjadi pembanding dengan perhitungan lain di luar partai.”Kami sudah siapkan quick count di Kebagusan dan DPP Lenteng Agung. Hasilnya menjadi konsumsi di internal DPP, semoga tidak meleset dan berbeda jauh,” kata Puan. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS APRIL 2014 KAMIS 10 APRIL10 2014 | No. 0339 | TAHUN III No. 0339 | TAHUN III

33

BENCANA ALAM

Hujan Lebat Tenda TPS Terbang Ditiup Angin BOGOR- Hujan lebat disertai angin melanda wilayah Kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, hal ini menyebabkan sejumlah tenda Tempat Pemungutan Suara terbang ditiup angin.

ant/muhammad adimaja

TPS ROBOH AKIBAT HUJAN. Sejumlah petugas berusaha mengumpulkan bahan Bangunan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang roboh akibat hujan disertai angin kencang di Kalijodo, Jakbar, Rabu (9/4). Akibat hujan yang disertai angin kencang, TPS tersebut terpaksa dipindahkan ke tempat lainnya.

Waketum: Ketum PPP Bisa Dicopot JAKARTA- Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Waketum DPP PPP), Emron Pangkapi mengatakan, jabatan Ketum Suryadharma Ali (SDA) bisa saja dicopot apabila disetujui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III. “Ketum bisa diberhentikan apabila dianggap menjatuhkan nama partai, atau mengambil kebijakan bertentangan dengan keputusan partai. Tetapi harus melalui Mukernas,” katanya di kantornya sembari menyaksikan penayangan hitung cepat hasil Pemilu Legislatif 2014 di DPP PPP, Jakarta, Rabu.

Emron mengatakan, berbagai manuver politik SDA selama masa kampanye terbuka, termasuk hal-hal yang dianggap menjatuhkan nama partai dan kebijakan yang bertentangan dengan keputusan partai.

“Beliau bahkan menandatangani kesepakatan pelarangan mengikuti kegiatan kampanye partai lain, tetapi dilanggar sendiri,” ujarnya.

Manuver politik yang dimaksud Emron merujuk kepada kedatangan SDA pada kegiatan kampanye terbuka Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Stadion Utama Gelanggang Olahraga Bung Karno (SUGBK) pada 23 Maret 2014.

Kala itu, SDA datang ke acara tersebut didampingi Djan Faridz serta Wakil Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Noer Mohammad Iskandar.

Ia juga sempat berorasi di hadapan massa simpatisan Gerindra dari atas panggung bersama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Manuver politik itu terus berlanjut ketika Prabowo bergantian menghadiri kegiatan kampanye PPP, bertajuk Istighosah Kubro, di Istana Olahraga (Istora) Senayan pada Jumat (4/4).

Manuver politik tersebut bahkan mendapat reaksi berupa surat kelu-

han dari 27 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP. DPP berencana menyelenggarakan rapat pleno untuk menyikapi suara dari 27 DPR tersebut.

“Rapat pleno DPP akan segera digelar guna menyikapi suara sejumlah DPW dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang, -red). Akan digelar pada 11 atau 12 April 2014,” katanya.

Selain menyikapi suara DPW, rapat pleno tersebut juga diagendakan untuk membahas tanggal pelaksanaan Mukernas III PPP. Emron menyebutkan salah satu agenda yang akan dibahas dalam Mukernas III PPP ialah terkait peluang koalisi dengan partai politik lain peserta Pileg 2014, jelang Pemilu Presiden pada Juni mendatang.

Ia juga tidak menutup kemungkinan Mukernas III akan membahas soal kepengurusan dan manuver politik SDA, Djan Faridz dan Noer Mohammad Iskandar. =ANT/GILANG

Peristiwa tersebut terjadi di TPS 06 yang terletak di Kelurahan Bojong Kerja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Tenda tempat petugas TPS bekerja terbang tertiup angin.

Tidak hanya itu, pohon-pohon yang berada di sekitar lokasi tersebut bertumbangan hingga mengenai rumah warga setempat.

“Wilayah Bojong Kerja dilanda puting beliung, sejumlah pohon tumbang mengenai rumah warga,” ujar Djaya, Komandan Regu X UPTD Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bogor.

Meski tidak ada korban jiwa, namun kencangnya tiupan angin menyebabkan aktifitas perhitungan suara di TPS 6 terganggu dan terpaksa dipindahkan.

Komisioner Devisi Umum, Rumah Tangga, Perencanaan Anggaran dan Logistik KPU Kota Bogor, Eddy Kholqi Zaelani membenarkan adanya peristiwa tersebut.

Komisioner KPU juga telah meninjau lokasi angin kencang yang melanda wilayah Bojong Kerta dan memastikan proses perhitungan suara di TPS 6 tetap berjalan.

“Tidak ada material yang rusak hanya tenda TPS yang tumbang tertiup angin. Logistik berhasil diselamatkan,” ujar Eddy.

Dia mengatakan, saat ini segala peralatan dan perlengkapan TPS 6 telah dipindahkan ke salah satu madrasah terdekat dan panitia TPS dapat melakukan perhitungan suara.

Peristiwa tumbangnya tenda TPS juga terjadi di TPS 36 perumahan Cibinong Indah Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Menurut Faisal, petugas TPS 36 tidak ada kerusakan pada logistik surat suara maupun peralatan di TPS. Hanya saja tenda dan kursikursi tumbang tertiup angin.

Angin puting beliug juga melanda wilayah Citeurep, sebuah TPS juga tumbang ditiup angin, bahkan kotak suara dan peralatan lainnya berterbangan.

Hujan turun melanda wilayah Bogor mulai siang hari sekitar pukul 12.00 WIB atau setelah proses pemungutan suara berlangsung. Hujan turun selama kurang lebih dua jam lamanya. Hujan berhenti sekitar pukul 15.00 WIB dan hingga kini cuaca kembali normal.

Selain menyebabkan terbangnya sejumlah tenda TPS, hujan angin juga merusak perlengkapan perhitungan suara di TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. =ANT/GILANG

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III

PEMILU LEGISLATIF

Pemilih Pulang Karena Bosan Antre KOBA- Pemilih di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung memilih pulang hanya karena merasa bosan antre.

Pantauan di sejumlah TPS, Rabu, banyak warga yang sudah mendaftar di meja panitia penyelenggara pemilu namun tidak mencoblos dan pulang karena bosan antre di TPS. Kondisi seperti ini terjadi di beberapa TPS di antaranya TPS 3, 4, 5 dan 7 di Desa Padang Mulia. Ketika nama mereka dipanggil ternyata orangnya tidak ada dan pemilih lain yang sedang antre menjawab “dia sudah pulang karena bosan antre lama”.

Lamanya proses pencoblosan di bilik suara kemungkinan menjadi penyebab lamanya antre di TPS karena untuk mencoblos empat surat suara DPR, DPD, DPRD kabupaten dan DPRD provinsi memakan waktu sekitar 5-10 menit.

“Kalau mata pilih di satu TPS itu banyak, tentu harus antre lama, barang kali ini yang membuat warga bosan karena lama

ant/anis efizudin

SUARA PENYANDANG DISABILITAS. Seorang penyandang disabilitas Aceng (40) memasukkan surat suara menggunakan mulutnya usai memberikan hak suaranya pada Pemilu 2014 di Kelurahan Girimargo, Wonosobo, Jateng, Rabu (9/4). Aceng penyandang disabilitas serba bisa tersebut mengaku memberikan hak suaranya pada Pemilu kali ini dengan harapan agar wakil rakyat yang terpilih nantinya bisa amanah, memperjuangkan kepentingan rakyat dan tidak korupsi.

KPU Hentikan Aktifitas 51 TPS SUKABUMI- Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, Jawa Barat terpaksa menghentikan sementara pemungutan suara untuk calon legislatif DPR RI di 51 tempat pemungutan suara karena tertukarnya surat suara.

“Untuk sementara ini kami menghentikan dahulu pelaksanaan pemungutan suara di 51 TPS itu, karena banyaknya surat suara DPR yang tertukar dengan daerah pemilihan lain yakni dengan dapil Depok, Bekasi, Karawang dan Indramayu,” kata Ketua Divisi Sosialisasi KPU Kota Sukabumi Harlan Awaludin Kahar kepada Antara, Rabu.

Menurut Harlan sampai saat ini pihaknya masih berkoordinasi untuk teknis pemungutan suara ulang khususnya untuk DPR RI, selain itu menunggu surat edaran dari KPU RI agar bisa segera dilakukan pemungutan suara khusus untuk caleg DPR RI. “Permasalahan ini sudah kami laporkan ke KPU pusat,

karena masalah ini cukup riskan dan harus segera mengetahui tata cara pemungutan suara khusus untuk DPR ini,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Kota Sukabumi, Hamzah mengatakan permasalahan tertukarnya surat suara DPR RI dapil Jabar IV Kota/ Kabupaten Sukabumi dengan daerah lain diduga karena kesalahan pendistribusian surat suara dari pusat. Mungkin saja, dalam pendistribusiannya tersebut ada surat suara yang dari daerah lain yang terselip dan terbawa ke Sukabumi. =ANT/ADITYA

menunggu,” ujar Adi, seorang warga Koba.

Selain itu, menurut dia, suasana di TPS terkesan monoton dan tegang, sehingga menimbulkan kebosanan menunggu giliran mencoblos.

“Ini mesti menjadi catatan ke depan, suasana di TPS harus dibuat senyaman mungkin sehingga pemilih merasa betah menunggu dan antre di TPS,” katanya.

Ia mencontohkan, di daerah lain seperti Pulau Jawa suasana di TPS cukup nyaman dan menarik, bahkan TPS didesain dengan model-model unik dan diberi kupon bagi pemilih yang datang ke TPS. “Berbeda jauh dengan TPS di sini hanya asal-asalan saja, cukup dirikan tenda kemudian dipagar dengan ukuran minimalis, sehingga wajar pemilih tidak betah menunggu,” katanya. =ANT/ONGKU

PENCARIAN MH370

Dua Lagi Sinyal Terlacak AUSTRALIA- Kapal Australia Ocean Shield menemukan lagi dua sinyal mencurigakan dalam pencarian gencar atas pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH370, yang hilang, kata kepala koordinasi Australia pada Rabu.

“Ocean Shield menemukan lagi sinyal pada dua kesempatan, kemarin sore dan kemudian tadi malam,” kata Angus Houston, Kepala Badan Pusat Koordinasi Bersama Australia (JACC), dengan menambahkan bahwa sinyal terakhir lemah.

Houston mengatakan, pendeteksian baru mendorong harapan mencari di daerah yang benar, yang berada kira-kira 2200 kilometer baratlaut Perth.

Ocean Shield, dilengkapi dengan penarik “pinger locater”, yang disediakan AS, mendengar dua sinyal mencurigakan pada Senin.

Houston mengatakan, analisis data dari dua sinyal pertama dikonfirmasi bahwa mereka konsisten dengan kotak hitam pesawat dan bukan berasal dari alam.

Para ahli “percaya sinyal sesuai dengan spesifikasi dan deskripsi dari perekam data penerbangan,” kata Houston kepada wartawan.

Meskipun deteksi baru “memimpin perhatian besar,” Houston memperingatkan bahwa masih ada jalan panjang untuk pergi dan tidak ada kesimpulan akhir yang dapat dibuat sampai “ seseorang melihat reruntuhan pesawat tersebut.” Dia mengatakan kendaraan bawah air AS tidak akan diturunkan untuk menjelajahi dasar laut sampai semua kemungkinan pencarian di permukaan diselesikan. =ANT/BETH

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

10 APRIL 2014 KAMISKAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III No. 0339 | TAHUN III

55

ant/zabur karuru

BUS TRANSJAKARTA TERBAKAR. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan sisa-sisa kebakaran Bus Transjakarta bernopol B 7494 IX di Jalan Sultan Agung, Jakarta, Selasa (8/4). Tidak korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan insiden tersebut masih dalam penyelidikan pihak berwajib.

BI Fokus Cermati Utang Swasta

PEMILU LEGISLATIF

Pemilu, Pasar Sapi Sepi

Jauh Melampaui Utang Pemerintah JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mengaku tengah berkonsentrasi mencermati utang luar negeri swasta yang sudah jauh melampaui utang pemerintah. Pantauan ini dilakukan guna menyikapi berbagai risiko di sektor eksternal yang dapat mengganggu perekonomian domestik.

Hal tersebut seperti disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara di Gedung BI Jakarta. “”Utang luar negeri saat ini, terutama utang dari swasta meningkat

cukup tajam. Ini concern kami yang paling dalam. Karena, angkanya sudah melampaui utang luar negeri pemerintah,” paparnya.

Berdasarkan catatan BI, kata Tirta, hingga akhir 2013 utang luar negeri swasta sudah mencapai US$141 miliar dan utang luar negeri pemerintah sebesar US$124 miliar. Tirta mengaku, pihaknya sangat khawatir dengan kondisi ini, mengingat realisasi utang luar negeri swasta sudah jauh di atas nilai utang luar negeri di akhir 2012.

Kekhawatiran BI itu, jelas Tirta, terkait dengan semakin terbukanya ruang volatilitas nilai tukar yang bisa membawa rupiah bergerak liar dengan tren terdepresiasi. Dia berharap, pertumbuhan utang luar negeri swasta bisa

ditekan dengan mengupayakan pembayaran utang dengan nilai yang besar dari pembayaran sebelumnya.

“Jika utangnya dalam bentuk valas, tentu dibayarnya dengan valas juga.

Karena ekspor kita belum kuat, maka perlu sumber-sumber pembayaran lain.

Kalau utang kita besar, dikhawatirkan ada gejolak nilai tukar dan sebagainya,” ujar Tirta.

Meski sebagian besar utang luar negeri Indonesia dalam jangka panjang, namun kata Tirta, umumnya utang luar negeri swasta tidak mempunyai basis lindung nilai. “Ini harus kami cermati, karena setiap hari (utang luar negeri) terus meningkat. BI mengimbau harus hati-hati melakukan utang,” ucap Tirta. =GAM

BALIGE- Suasana di pusat pasar kota Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, terlihat sepi dari aktivitas pedagang maupun warga pada hari pelaksanaan pencoblosan pemilihan umum legislatif.

“Kondisi relative sepi terpantau pada sejumlah pasar tradisonal di daerah ini, berbeda dari hari biasanya yang selalu diwarnai keramaian,” kata Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Toba Samosir, Arifin Silaen di Balige, Rabu.

Menurutnya, sepinya aktivitas pedagang tidak hanya di pusat pasar, sebab suasana lengang juga terpantau di jalan-jalan utama di kawasan kota yang menjadi jalur lintas Sumatera Utara itu.

Selain memang ditetapkan sebagai hari libur nasional, kata dia, aktivitas warga hari ini lebih terpusat di Tempat Pengumutan Suara (TPS) sekitar tempat tinggal masing-masing.

Arifin menyebutkan, kondisi tersebut kemungkinan akan kembali normal pada besok hari, karena sebagian warga tentunya sudah kembali beraktifitas. =ANT/BETH

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III

PERBANKAN

CIMB Niaga Hadirkan Promosi Belanja Rekening Ponsel JAKARTA- PT Bank CIMB Niaga Tbk terus melakukan inovasi dalam bertransaksi perbankan guna memanjakan masyarakat di Tanah Air. Pada 2013 lalu, CIMB Niaga melakukan terobosan dengan meluncurkan transfer uang antar nomor ponsel tanpa perlu rekening bank. Sehingga, para pengguna tak lagi harus menghafal nomor rekening bank dan dapat melakukannya dengan aman dan cepat.

ant/puspa perwitasari

PROMO SAMBUT PEMILU. Pengunjung antre mendapatkan promo makanan di salah satu pusat perbelanjaan, Jakarta, Rabu (9/4). Sejumlah gerai belanja, kafe, dan tempat hiburan menggelar promosi bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu 2014 berupa diskon atau pembagian makanan-minuman gratis agar warga menggunakan hak pilihnya.

PERTUMBUHAN EKONOMI KUARTAL I

BI Prediksi Tumbuh Sebesar 5,77% JAKARTA-Kinerja komponen penyumbang pertumbuhan ekonomi yang bergerak positif pada awal 2014 diperkirakan akan mendorong bertumbuhnya ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun ini mencapai 5,77 persen.

Perkiraan tersebut seperti dikemukakan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara di Gedung BI Jakarta, Selasa (8/4) usai mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur BI yang salah satu keputusannya menetapkan suku bunga acuan (BI Rate) di level 7,5 persen.

Tirta mengatakan, sejak akhir 2013 kinerja sejumlah indikator makroekonomi sudah berjalan on the track sesuai dengan harapan pemerintah dan bank sentral, sehingga kondisi tersebut mampu menopang pertumbuhan ekonomi ke arah yang sustainable.

“Pertumbuhan ekonomi, (ini) masih perkiraan ya, masih on the track. Perkiraannya, sebesar 5,77 persen di kuartal pertama 2014,” kata Tirta.

Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan capaian angka pertumbuhan ekonomi Kuartal I 2014 pada April ini.

Menurut Tirta, peningkatan konsumsi rumah tangga menjelang Pemilu 2014 menjadi kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama.

“Pelaksanaan pemilu juga turut memberi kontribusi. Meskipun tidak setinggi dibanding pada

pemilu-pemilu sebelumnya,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, ekspor juga masih berada dalam tren yang membaik, terutama didorong ekspor manufaktur yang sejalan dengan pemulihan ekonomi negara maju. Sehingga, lanjut dia, pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang bisa ditopang oleh perbaikan kinerja sektor eksternal, baik dari neraca pedagangan maupun neraca finansial.

Meski pertumbuhan investasi pada kuartal pertama 2014 masih terbatas, namun ujar Tirta, BI meyakini bahwa pada paruh kedua tahun ini nilainya akan mengalami peningkatan. Sehingga, secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2014 diperkirakan masih berada dalam kisaran proyeksi BI, yakni 5,5-5,9 persen. =GAM

Kini, CIMB Niaga kembali membuka wawasan masyarakat dengan menghadirkan cara belanja baru, menggunakan Rekening Ponsel, tanpa perlu uang tunai, kartu ATM bahkan kartu kredit.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Samir Gupta mengatakan, untuk merealisasikan cara belanja menggunakan Rekening Ponsel ini, CIMB Niaga melakukan kerja sama dengan sekitar 800 toko (outlet) jaringan merchant di bulan April, dan akan bertambah menjadi sekitar 1.300 outlet di bulan Mei 2014.

Dalam kerjasama ini, sejumlah merchant yang menjadi rekanan CIMB Niaga juga memberikan nilai tambah berupa promosi bagi pengguna Rekening Ponsel. Pembelanjaan di outlet Century misalnya, pengguna akan memperoleh cash back.

Sedangkan yang ingin nonton di Cinema XXI maupun Blitzmegaplex berlaku promosi ‘beli satu gratis satu’ tiket nonton. “Selain itu, outlet seperti Seven Eleven, Snow Bay, Books & Beyond memberikan potongan harga atau special promotion bila membayar menggunakan Rekening Ponsel,” ujarnya.

Samir menjelaskan, Rekening Ponsel siap dengan dua cara pembayaran. Hal ini bergantung pada sistem di kasir masingmasing merchant, yang dapat menerima salah satu atau kedua cara pembayaran tersebut.

Pertama, pengguna tinggal memberikan nomor ponsel (Rekening Ponsel) ke kasir. Setelah kasir memasukkan nomor ponsel dan jumlah belanja di mesin electronic data capture (EDC), maka tinggal mengkonfirmasi belanja dengan memasukkan PIN Rekening Ponsel di ponselnya. Transaksi selesai.

Adapun cara kedua, pengguna memberikan nomor Kupon Rekening Ponsel yang telah dibuat terlebih dahulu dengan

nilai yang ditentukan sendiri sesuai saldo yang tersedia di Rekening Ponsel. Kupon dapat dibuat dengan mengirim SMS ‘Kupon(spasi)nilai Kupon” ke 1418. Saat membayar, pengguna tinggal memberikan nomor Kupon ke kasir untuk dimasukkan ke mesin EDC. Sisa saldo Kupon yang tidak terpakai akan otomatis kembali ke Rekening Ponsel.

Menurut Samir, inovasi bertransaksi yang aman, praktis dan mudah di era teknologi yang canggih ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Terlebih lagi, dengan komposisi sekitar 50% populasi masyarakat berusia muda, dan terus meningkatnya jumlah kalangan menengah, Rekening Ponsel menjadi produk unggulan yang mampu menjawab kebutuhan gaya hidup dan tren baru transaksi perbankan.

“Tak hanya itu, merchantmerchant juga memperoleh manfaat dengan menerima cara pembayaran menggunakan Rekening Ponsel. Pasalnya, metode ini mampu menurunkan biaya merchant discount rate (MDR), mengurangi transaksi tunai dan biaya cash management, dan tentunya settlement yang lebih cepat dan aman karena dilakukan secara elektronik,” ungkap Samir.

Upaya yang dilakukan CIMB Niaga ini, lanjut Samir, diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan jumlah pengguna Rekening Ponsel. Sejak diluncurkan pada Maret 2013 hingga akhir Desember 2013, pengguna Rekening Ponsel tumbuh rata-rata 68% per bulan dan kini memproses 1,5 juta transaksi setiap bulannya.

“Apa yang kami lakukan ini adalah bagian dari strategi CIMB Niaga untuk menjadi Bank terpercaya dengan salah satu fokus menjadi Bank Digital Terdepan (Becoming A Leading Digital Bank),” tutup Samir. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

ileg baru saja berlalu. Kini masing-masing caleg dan semua rakyat tinggal menunggu hasil rekapitulasi suara yang akan dikeluarkan secara resmi oleh KPU. Meski untu sementara berdasarkan hasil penghitungan cepat dapat diketahui perolehan suara masing-masing caleg. Hasil penghitungan sementara memang masih berpeluang merubah posisi peserta pemilu, karena itulah masih belum bisa dijadikan patokan pemenangan atau kekalahan sebelum ditetapkan secara sah oleh penyelenggara pemilu.

Meskipun begitu, apa pun nanti hasil rekapitulasinya di KPU setempat, masing-masing pihak harus menerimanya secara lapang dada, karena semua itu sudah menjadi keputusan yang tidak bisa diganggu gugat, kecuali ada sengketa pemilu yang telah memperoleh ketetapan hukum dari petugas yang berwenang. Menang dan kalah dalam sebuah pertandingan sudah menjadi hal yang lumrah, termasuk dalam pileg yang baru kemarin berlangsung.

Semuanya telah bertanding dan akan menerima kekalahan sebagai keadaan paling pahit sekalipun kecuali apabila selama proses menjelang pelaksanaan pileg telah terlalu banyak mengeluarkan biaya politik untuk pemenangannya. Bagi mereka yang telah terlalu banyak berkorban finansial tentu akan terasa sulit menghadapi kenyataan pahit tak terpilih menjadi DPR. Karena sejak awal mentalnya telah tersiapkan untuk menerima sebuah kemenangan. Bila ini dibiarkan bersarang dalam pikirannya, bisa menjadi penghuni rumah sakit jiwa bukanlah ilusi.

Ada baiknya setiap caleg menetralisir keyakinan yang berlebihan, karena keyakinan semacam itu hanya mengantarkan seseorang ambisius yang pada akhirnya akan bernasib bak arang teraliri bara. Hangus terbakar sendiri oleh ambisi dan keyakinannya sendiri apabila tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami pasca pileg.

Setiap caleg boleh berupaya keras untuk menjatuhkan rivalnya, namun bukan berarti dirinya tidak bisa menjadi pihak yang tertinggal suaranya. Semua itu bisa terjadi sesuai kehendak yang mengatur semua yang ada. Begitulah cara Tuhan menampakkan bahwa kuasanya tak tertandingi oleh setiap upaya manusia yang diciptakannya. (*)

Opini

KAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III

77

Sulitnya Mencari Anggota Dewan Ideal

Salam Songkem

Tafakur Pileg

KORAN MADURA

KAMIS 10 APRIL 2014 No. 0339 | TAHUN III

Hiruk-pikuk kampanye pileg menyisakan sebuah kenyataan. Betapa sulitnya kita memilih pemimpin bangsa.

Suatu kontra produktif jika dari 237 juta penduduk Indonesia ini kita tidak bisa memilih sekitar 500 orang saja untuk menjadi anggota dewan yang dianggap layak untuk memimpin bangsa ini.

B

esarnya prosentase pemilih golput pada pileg atau pilpres beberapa waktu yang lalu dengan alasan tidak ada yang layak untuk memimpin negeri ini memberi gambaran betapa sulitnya bangsa ini untuk memilih seorang calon dewan atau pemimpin yang baik.

Yang satu dianggap sebagai calon pemimpin yang suka obral janji namun jauh dari kenyataan, yang satu lagi dianggap tidak cakap menangkap aspirasi rakyat, yang lain dianggap hanya mencari kekuasaan dan berlaku korup. Hal ini diperparah oleh suatu kenyataan dimana para anggota dewan saat ini layak diberi angka merah.

Fitra mengkritisi kinerja DPR RI sepanjang tahun 2013 hanya menghasilkan 16 UU dari 75 UU yang ditargetkan. Dari sisi kehadiran rata-rata hanya mencapai 35%. Sungguh memalukan, padahal belanja gaji pegawai di parlemen ini menghabiskan Rp. 554,9 M. Suatu angka yang sangat mahal dan tidak sebanding dengan kinerja yang mereka berikan kepada rakyat.

Lalu, bagaimana dengan moralitas dan kejujuran mereka? Sangat jauh dari harapan masyarakat. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melansir bahwa anggota DPR yang berjumlah 560 orang plus 132 orang DPD itu sebanyak 69,7% terindikasi mel-

akukan tindak pidana korupsi.

Puluhan diantara mereka sudah masuk Bui. Sungguh tidak bermoral.

Sosok pemimpin seperti apakah yang seharusnya memimpin bangsa ini? ataukah bangsa ini sudah menjadi sedemikian apatis dan tak mau peduli dengan karakter individual dari bangsanya sendiri. Sehingga yang muncul kemudian adalah sikap golput dan tak mau peduli. Ataukah bangsa ini sudah sedemikian tinggi idealismenya, sehingga menginginkan sosok pemimpin yang sempurna bak Superman?

Kebebasan yang tanpa kendali, demonstrasi yang tak berkesudahan, kerusuhan yang berbau sara dan silang sengketa kampanye hitam antar kepentingan dari berbagai kelompok parpol seolah memberi gambaran betapa bangsa ini telah terserabut dari cita-cita para pendiri negara kesatuan ini.

Lihat saja untuk kepentingan yang lebih mulia, para pendiri bangsa ini telah rela berkorban jiwa raga, harta benda demi bangsa. Para pemuda Jawa, Sumatra, dan Kalimantan rela melepas atribut kesukuannya untuk keutuhan bangsa dan Negara Indonesia. Jiwa nasionalisme dan kenegarawanan yang besar itu mampu menjadi perekat secara emosional dalam satu rumpun kebangsaan dan rela dirangkul dalam satu negara yang berdaulat.

Disana pemimpin perjuangan mampu meredam kepentingan individu, kesukuan dan kelompoknya dan meng-absorbsi kepentingan yang lebih besar demi meraih cita-cita bersama.

Tak penting dari suku apa, agamanya apa dan dari kaum bangsawan atau rakyat jelata.

Namun, ketika para pemimpin bangsa mulai mengingkari amanat penderitaan rakyat, sebagaimana banyak dijumpai pada saat sekarang, maka hati rakyat mulai terluka. Luka yang tergores semakin lama semakin parah dan sulit disembuhkan.

Pada akhirnya rakyat memvonis,

bahwa semua anggota dewan atau pemimpin bangsa ini hanyalah sosok perampok yang rakus. Maka ke depan kita semakin sulit memilih sosok wakil rakyat ideal seperti yang didambakan oleh banyak kalangan.

Ki Hajar Dewantara pada awalnya telah merumuskan tipe kepemimpinan yang digali dari karakter bangsa sendiri. Bahkan formulasi kepemimpinan ini sudah dikenal luas oleh para cerdik cendikia di negeri ini. Namun tampaknya justru hanya menjadi penghias lingkup pendidikan saja. Pertama, Ing Ngarsa Sung Tuladha (di depan menjadi teladan); sosok pemimpin harus patut diteladani, ia harus memberikan makna, memberi jawab an atas berbagai persoalan dan membela kepentingan rakyat.

Oleh karena itu ia adalah kiblat dari rakyatnya. Jika pemimpin korup, jangan berharap rakyatnya menjadi jujur.

Kedua, Ing Madya Mangun Karsa (di tengah bekerja sama); intinya pemimpin harus bisa berkerjasama dengan rakyatnya, sosok pembela rakyat dan mau terjun langsung di tengah masyarakat. Bekerjasama untuk mensejahterakan rakyat.

Berat sama dipikul ringan sama dijinjing alias mampu berempati dengan rakyatnya.

Seorang perencana sekaligus pekerja bersama rakyat. Ia harus mampu berpikir, menuangkan gagasannya dan rela berkeringat, berjuang mewujudkannya bersama rakyat. Jangan hanya waktu membutuhkan dukungan saja ia mau terjun ke masyarakat.

Ketiga, Tut Wuri Handayani (di belakang memberi manfaat).

Meskipun tidak berada di tengah masyarakat, seorang pemimpin diharapkan memberikan pengaruh yang baik, memberi kemanfaatan yang positif, tanggap tentang kondisi bangsanya.

Dan mendorong gerak langkah rakyatnya menuju kemajuan bersama. Ia mendukung adanya perubahan, memberi peluang akan majunya demokrasi, tidak alergi terhadap kritik atau kebebasan berekspresi, membudayakan perubahan secara cerdas. Ia menjadi sosok yang memahami kehendak rakyat.

Namun, implementasi dari tipe kepemimpinan yang demikian harus didukung oleh sikap konsistensi, kontinuitas, dan integratif. Simbiosis dari ketiga sikap itu akan memberi makna apakah ia seorang pemimpin yang arif atau penguasa yang otoriter.

Seorang pemimpin harus konsisten. Ia akan dipercaya penuh oleh rakyatnya jika setiap perkataannya selalu segaris dengan perbuatannya. Pemimpin yang akuntabel dan teruji dalam setiap perilakunya. Sikap kedua adalah kontinuitas. Setiap tindakannya harus berkesinambungan dan tidak putus ditengah jalan. Sikap kontinuitas ini merupakan rasa tanggung jawab yang besar terhadap amanah yang diembannya. Tanpa rencana yang rapi, pelaksanaan yang sistematik, dan berkesinambungan maka pembangunan akan rentan terhadap kegagalan.

Ketiga adalah integratif. Seorang pemimpin yang secara cerdas mampu mengintegrasikan setiap karakter kepemimpinan akan berhasil mengelola setiap sendi program kerjanya dan yang pasti dukungan dari semua pihak akan mengalir dengan sendirinya.

Melihat berbagai konsep kepemimpinan diatas, tentu kita tidak ingin memilih anggota dewan atau presiden dan wakil presiden yang hanya mengejar kekuasaan belaka. Karena seorang penguasa cenderung otoriter dan hanya menyengsarakan rakyat saja. Semoga!=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

KAMIS 10 APRIL 2014 No. 0339 | TAHUN III

KAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III

OPINI 8

g armadianto semeru/koran madura

MENARIK PERHATIAN WARGA. Petugas PPS 8 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Surabaya, Rabu (9/4) dengan custom peserta piala dunia negara Portugal, Inggris, dan Brazil, serta topi bola plastik yang diikat tali menarik perhatian warga yang memilih di TPS tersebut.

Tema "World Cup" Naikkan Partisipasi Pemilih SURABAYA - Banyak cara menarik perhatian pemilih untuk menggunakan haknya dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2014, salah satunya dengan membuat temDengan tema ini diharappat pemungutan suara (TPS) unik seperti dilakukan kan keterlibatan pemilik TPS 8, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, suara meningkat. Saat Surabaya.

Lokasi pemungutan suara di kawasan Surabaya Selatan itu setiap momen pemilihan selalu mengusung tema unik. Saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2013 lalu mengusung tema rocker.

Ketua Panitia Pemungutan Suara 8 Meydi Yuwono menjelaskan tema kali ini world cup

dipilih lantaran gelaran olahraga kelas dunia akan digelar Juni mendatang.

“Dengan tema ini diharapkan keterlibatan pemilik suara meningkat. Saat pilgub bisa 70% sekarang diharapkan bisa 80%,” jelasnya, Rabu (9/4).

Pantuan Koran Madura, jumlah daftar pemilih di TPS ini

pilgub bisa 70% sekarang diharapkan bisa 80%,”

Meydi Yuwono Ketua PPS 8

mencapai 355 orang. Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengenakan jersey klub bola.

Hal lain yang menarik dari

TPS ini yakni kelengkapan suara seperti bilik suara dan kotak suara dilengkapi aksesori seperti karpet merah yang dilengkapi gawang setinggi 1 meter dan lebar 2 meter membuat unik.

Selain itu, di tembok ada poster Portugal, Inggris, Brazil dsb. Bola plastik yang diikat tali juga digantung di langit-langit aula sekolah rakyat Kuncup Melati Putih yang disulap sebagai tempat pemungutan suara.

Peserta yang sudah memilih dan mencelupkan jari ke tinta maka diberi kesempatan hiburan. Mereka diminta menendang bola dan mengarahkan

ke gawang. Gol maupun tidak, sorak sorai selalu menyeruak saat bola ditendang.

Selepas itu, penendang bola bisa mengambil ketela, kacang, singkong yang disediakan panitia pemilihan sebagai hadiah.

Yuwono menambahkan semua aksesoris tersebut disumbang dermawan, salah satu warga setempat yang kebetulan anggota kepolisian. “Jadi kalau tiap TPS dana membuatnya Rp 750.000 maka karena ada sumbangan ada sisa sedikit untuk makan dan minum,” pungkasnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III

9

Bawaslu: TPS Abal-abal di Jatim SURABAYA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur menemukan tempat pemungutan suara (TPS) abal-abal dalam penyelenggaraan Pemilu Legistalif (Pileg) yang digelar Rabu (9/4).

Komisioner Bawaslu Jatim Divisi Pengawasan, Andreas Pardede menjelaskan bukti-bukti TPS abal-abal tersebut sudah didokumentasikan dengan video.

Sehingga proses dugaan pidana manipulasi pemilihan diharapkan terus diproses hingga menghasilkan rekomendasi semisal penghitungan ulang.

“Sampang dilaporkan ada TPS abal-abal di Desa Bira Barat. Di lokasi itu tidak ditemukan TPS, tidak ada pembagian undangan pemilih (C6) tapi ada rekapitulasi suara,” jelasnya.

Laporan dari pengawas, lanjut Andreas Pardede, rekapitulasi sudah mulai dilakukan pada pukul 09.00 WIB. Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) membenarkan keberadaan TPS fiktif tersebut.

“Hanya saja pada pukul 10.25 WIB ada TPS 8 dan 10 berdiri di depan pelataran surau. Di lokasi tersebut dilengkapi kotak suara namun tidak ada bilik suara,” imbuhnya.

Adapun laporan lainnya, kata Andreas Pardede, yakni manipulasi suara dengan modus Ketua PPS mencoblos 50 surat suara terjadi di Desa Pojok, Blitar. Ketua panitia itu mencoblos surat suara untuk caleg DPR pusat dan DPRD Kota Blitar.

USAI MENGGUNAKAN HAK SUARA. Gubernur Jatim Soekarwo didampingi Ibu Nina Kirana saat memasukkan surat suara ke dalam kotak usai menggunakan hak pilihnya di TPS 27 di Jalan Kertajaya Indah Timur VI, Surabaya.

Modus serupa, KPPS mencoblos 2 surat suara juga terjadi di TPS 2 di Desa Larangan, Kecamatan Ganding, Sumenep. Akhirnya Bawaslu merekomendasikan pemilihan ulang untuk wilayah tersebut.

"Waktunya 10 hari setelah ditemukan pelanggaran direkomendasikan pemilihan ulang," jelasnya.

Permasalahan proses Pileg lainnya, yakni tertukarnya sejumlah surat suara di Sukodono Gresik, Nganjuk, Madiun, Situbondo, dan Surabaya. Kejadian tersebut membuat sejumlah

daerah tersebut direkomendasikan untuk pemilihan ulang.

"Kalau ada surat suara tertukar artinya ada kehendak rakyat yang tidak sama lagi, karena calon legislatif setiap daerah berbeda," jelasnya.

Menanggapi tertukarnya surat suara antar daerah pemilihan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Eko Waluyo mengatakan, berdasarkan peraturan KPU No. 26 tahun 2013 dan Peraturan KPU No. 5 tahun 2014 tentang Pemungutan dan Peng-

hitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, diwajibkan bagi KPU untuk menentukan langkah penyelesaianya.

“Sesuai peraturan, KPU wajib melkukan pleno untuk menindaklanjutinya,” ujarnya.

Dari hasil rapat pleno diputuskan, bahwa surat suara yang tertukar harus segera diganti. Se-

mentara untuk suara yang telanjur tercoblos, dialihkan ke perolehan suara pertai.

“Sesuai aturan KPU, satu opsi yang terjadi yang sudah ada dasar hukumnya, suara itu dianggap suara partai,” jelasnya.

Beberapa wilayah yang tertukar surat suara di Surabaya meliputi TPS 11 dan 12 Lidah wetan, TPS RW 5 Suryanata Sumberejo, TPS RT 5 RW 8 Benowo, TPS RT 5 dan 6 RW 3, serta beberapa TPS di dapil 1 dan 2. = G. ARMADIANTO SEMERU

LURAH BICARA

Atasi Kemacetan Jalan Raya Wiyung Diperlebar SURABAYA - Macet selalu menjadi problem yang serius di sejumlah kota besar di dunia.

Termasuk di kota Surabaya.

Salah satu sentra kemacetan di kota Surabaya adalah di Kecamatan Wiyung. Setiap hari, jalan utama di kawasan yang merupakan salah satu sentra bisnis tersibuk di Surabaya ini selalu macet.

Menurut Lurah Babatan Kecamatan Wiyung, Suryanto, SE, selain menjadi sentra bisnis, di Kecamatan Wiyung terdapat sejumlah perumahan elit seperti Royal Residence, Babatan Mukti, Villa Bukit Mas, Graha Family, Citraland dan lain-lain. Rata-rata penghuninya memiliki kendaraan

pribadi. Namun, kondisi ini tidak diimbangi dengan luas jalan.

"Bagaimana tidak macet jika semuanya berangkat kerja atau berangkat sekolah pada waktu yang bersamaan, begitu juga pulangnya. Selain itu, jalan utama di Kecamatan Wiyung ini juga merupakan akses keluar masuk ke wilayah Kabupaten Gresik," kata Suryanto saat berbincangbincang dengan Koran Madura, disela-sela kegiatannya memantau proses penghitungan suara di kantor Kelurahan Babatan, Rabu (9/4).

Perkembangan bisnis di kawasan ini, kata Lurah yang sangat kalem ini, sangat pesat. Mulai dari bisnis pertukangan berskala

Suryanto, SE

Lurah Babatan - Wiyung impor, bank, minimarket, supermarket, hingga bisnis kuliner yang menjamur. Tempat-tempat bisnis yang ada di jalan utama, bahkan tidak dilengkapi dengan lahan parkir yang memadai. Se-

hingga ketika ada pelanggan yang hendak masuk, terpaksa harus mengantri di jalan raya atau bahkan memarkirkan kendaraannya diluar.

Dari data yang dihimpun Koran Madura, penyebab kemacetan di kawasan Wiyung, disebabkan karena gampangnya pemerintah memberikan ijin hak bangun sebuah gedung tanpa memperhatikan lahan parkirnya.

Sejauh ini, tambah Suryanto, pemerintah Kota Surabaya sudah merencanakan perluasan jalan utama di Kecamatan Wiyung yang saat ini hanya selebar 6 meter. "Rencananya diperlebar 24 meter di sisi selatan jalan. Dari 24 meter terse-

but, 8 meternya akan dipakai untuk sungai," ungkapnya.

Proses pembebasan lahan di sepanjang jalan Wiyung yang ada di kelurahan Babatan sudah mulai disosialisasikan kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Harga per meter perseginya Rp 4,5 juta untuk tanah, sedangkan untuk bangunannya ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi fisik bangunan termasuk juga pohon. Masih menurut Suryanto, ada 76 persil tanah yang akan dibebaskan. Untuk PKL yang berasal dari Kelurahan Babatan akan direlokasi di suatu tempat yang berada di dekat lapangan Karangan. = E HANA DIMAN

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III

Luapan Kali Lamong Rendam TPS GRESIK - Luapan Kali Lamong merendam puluhan tempat pemungutan suara di tiga desa di Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, setelah hujan deras mengguyur wilayah itu pada Rabu (9/4) dini hari.

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Gresik, Agus Setya Pambudi mengatakan tiga desa yang terendam air luapan Kali Lamong masing-masing adalah Desa Sedapur Klagen, Desa Lundo Air

serta Desa Delik Sumber.

Ia menjelaskan, meski puluhan TPS terendam, namun aktivitas pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) di wilayah itu tidak terganggu, dan masyarakat tetap

aktif mendatangi TPS. "Jajaran Pemkab Gresik juga sudah datang ke lokasi banjir, dan meski terendam air beberapa meter warga di sana masih tampak antusias mendatangi TPS untuk mencoblos," katanya.

Agus mengatakan, beberapa TPS yang terendam air cukup tinggi terpaksa dipindah ke tempat yang lebih tinggi, sehingga warga tidak terlalu kesulitan melakukan ak-

tivitas pencoblosan. "Laporan yang kami terima, hujan deras itu mengguyur pada Rabu pagi pukul 04.00 WIB, sehingga air di Kali Lamong meluap dan masuk ke perkampungan dengan ketinggian sekitar 50 cm, dan untuk Desa Delik Sumber terendam dengan ketinggian air sekitar 30 cm," katanya.

Sementara itu, Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto meminta setiap jajaran Badan Penang-

gulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik untuk siaga dalam pengamanan kotak suara di lokasi TPS yang terkena banjir akibat luapan Kali Lamong.

Ia mengakui, banjir itu rutin terjadi bila hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Meski demikian, pihaknya meminta agar warga tetap antusias mencoblos dan tidak merasa terganggu. = ANT/MASDUKI ATTAMAMI/DIK

PEMILU

TPS di Lapas Madiun Kekurangan Surat Suara MADIUN - Sebanyak tiga tempat pemungutan suara (TPS) di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Madiun, Jawa Timur, terjadi kekurangan surat suara untuk pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April 2014.

"Terdapat tiga TPS di dalam Lapas Madiun, yakni TPS 19, 20, dan 21 Kelurahan Madiun Lor. Semuanya mengalami kekurangan surat suara," ujar Kepala Lapas Kelas 1 Madiun, Pargiyono, kepada wartawan, Rabu (9/4).

Menurut dia, untuk TPS 19 mengalami kekurangan 191 lembar surat suara DPRD Kota Madiun. Sedangkan, untuk TPS 20 dan 21, masing-masing kekurangan 199 lembar dan 119 lembar surat suara untuk DPRD Provinsi Jawa Timur.

"Terkait kekurangan tersebut, kami sudah melapor ke KPU Kota Madiun untuk ditindaklanjuti. Meski kurang, sejauh ini pelaksanaan pemilu di lapas cukup lancar," kata dia.

Komisioner KPU Kota Madiun, Latutik Mukhlisin, membenarkan adanya kekurangan surat suara pada TPS yang ada dalam lapas. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan komisioner KPU yang lain.

"Kita sudah melakukan koordinasi dengan komisioner KPU serta petugas lapas setempat. Untuk kekurangan surat suara segera kami penuhi agar pemungutan suara tidak terganggu," tutur dia.

Latutik menjelaskan,

kekurangan tersebut dapat dipenuhi dari surat suara di TPS lain yang mengalami kelebihan.

Setelah ditelusuri, terdapat TPS yang mengalami kekurangan surat suara. Demikian juga terdapat TPS yang kelebihan surat suara.

Menurut dia, keadaan tersebut diduga merupakan murni kesalahan dari petugas yang ditunjuk KPU Kota Madiun saat proses penyortiran berlangsung. Meski demikian, hal tersebut dapat diatasi.

Data Lapas Kelas 1 Madiun mencatat, jumlah warga binaan yang telah masuk dalam DPT Pemilu Legislatif 2014 di Kota Madiun mencapai 1.310 orang. Sedangkan saat ini, jumlah warga binaan yang menghuni lapas setempat mencapai 1.415 orang karena adanya tambahan dari luar daerah.

Sedangkan, sebanyak 390 orang tambahan tersebut akan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan sehingga tetap bisa mencoblos saat pemilu berlangsung.

Secara umum, lanjut Latutik, proses pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014 di Lapas Madiun berjalan lancar, meski sempat terjadi kekurangan surat suara. Demikian juga dengan TPS-TPS lain yang berada di seluruh wilayah Kota Madiun.

Adapun jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Legislatif 2014 di Kota Madiun mencapai 144.288 pemilih.

Mereka akan menyalurkan hak pilihnya di sebanyak 525 TPS yang telah disediakan. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

ant/fikri yusuf

PEMILU DI LAPAS. Seorang warga binaan memasukkan surat suara ke kotak suara usai memberikan hak pilih di TPS Khusus Lapas Kelas 1, Kota Madiun, Jatim, Rabu (9/4). Lapas Kelas 1 Kota Madiun menyediakan 3 TPS yang digunakan 1310 warga binaan untuk menyalurkan hak pilih dalam Pemilu 2014.

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III

11

APBS dalam Pengawasan SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) mengawasi dan menjaga keamanan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).

Kepala Humas PT Pelindo III Edi Priyanto mengatakan kerja sama dituangkan dalam piagam yang dijadwalkan disepakati kedua belah pihak di Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap Jakarta Timur, hari ini (10/4).

"Penandatanganan piagam dalam rangka mewujudkan efisiensi biaya logistik, utamanya dalam rangka pengawasan dan pengamanan pendalaman alur serta pembaharuan peta laut," jelasnya, Rabu (9/4).

Pelindo III juga telah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dengan Van Oord Dredging and Marine contractors BV (Van Oord) pada akhir Maret 2014.

Sedangkan proses pengerukan sedianya dilakukan bulan ini. Dampak lanjutan dari pendalaman alur maka peta wilayah laut di Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak.

Pelindo III selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kepelabuhanan yang mengoperasikan pelabuhan pada

7 (tujuh) provinsi, lanjut Edi Priyanto, pihaknya telah melakukan berbagai upaya guna mendukung kelancaran logistik diantaranya program revitalisasi pelabuhan dengan program peningkatan fasilitas pokok maupun pendukung pelabuhan. “Kemudian optimalisasi melalui rekonfigurasi dan penataan pelabuhan serta melakukan modernisasi melalui penyediaan dan penggantian peralatan berteknologi terbaru serta memperbaharui sistem pendukung operasional,� imbuhnya.

Keterbatasan alur pelayaran keluar maupun menuju sebuah pelabuhan menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan perekonomian suatu daerah, karena kapal yang membawa barang menjadi terbatas volumenya sehingga berdampak pada terjadinya inefisiensi biaya logistik. Sebagaimana diketahui bahwa pengangkutan barang dan perdagangan di Indonesia saat ini masih didominasi menggunakan transportasi laut. = G. ARMADIANTO SEMERU

g armadianto semeru/koranmadura

GAYA SAKERA MADURA. Wagub Jatim Gus Ipul (pakaian Sakera Madura) dan istri Fatma Saifullah Yusuf menyapa dan menyalami satu-per satu warga Puncak Permai Utara II untuk menggunakan hak suaranya di TPS 39.

AJAK WARGA MENCOBLOS

Gus Ipul Tampil Gaya Sakera Madura SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menggunakan hak suaranya di Surabaya dengan menggunakan formulir A-5 pada Pemilu Legislatif (Pileg) yang digelar hari ini, Rabu (9/4). Dalam daftar pemilih tetap (DPT) nyoblos di TPS 040 Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Iya kali pertama bisa nyoblos di Surabaya," ujar Gus Ipul yang mengaku memanfaatkan formulir atau undangan A5 untuk bisa mencoblos di luar TPS yang

ditetapkan itu.

Menurutnya, sebagai wakil gubernur di provinsi paling timur Pulau Jawa ini, Gus Ipul mengaku ingin menggunakan hak suaranya di Jawa Timur pada pemilu tahun ini.

Dengan berpakaian Sakera khas Madura, Gus Ipul datang ke TPS 39 Jalan Puncak Permai Utara II, yang tak jauh dari kediamannya.

Pantuan Koran Madura, Gus Ipul datang bersama istri Fatma Saifullah Yusuf sekitar pukul 12.00 WIB di TPS 39 dengan

berjalan kaki. "Dengan seperti ini (berpakaian ala Madura), biar terlihat Jawa Timurnya," gurau dia sembari berjalan.

Sampai di TPS, Gus Ipul dan istri menyapa dan menyalami satu-per satu warga yang antre menggunakan hak suaranya.

Lalu, dia ikut duduk dan antre menunggu giliran bersama yang lain. "Saya tetangga sini, maaf baru bisa menyapa dan berkumpul di sini," sapa Gus Ipul kepada para tetangganya. = G. ARMADIANTO SEMERU

PEMILU

Panwaslu Surabaya Proses Dua Pelaku Politik Uang SURABAYA - Panitia Pengawas Pemilu dan Polrestabes Surabaya memproses dua orang pelaku yang diduga melakukan praktik politik uang pada Rabu dini hari sebelum pencoblosan.

Ketua Panwaslu Surabaya Wahyu Hariyadi mengatakan dua orang yang diduga sebagai orang suruhan partai dan calon legislatif (caleg) ini berhasil diamankan tim gabungan Polrestabes dan Panwaslu di tempat berbeda yakni di daerah Kenjeran.

"Kasus ini mengarah ke pidana, kami akan memprosesnya

sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Hal sama juga diungkapkan anggota Panwaslu Surabaya, Lily Yunis.

Ia mengatakan kedua pelaku yang diduga melakukan politik uang itu ditangkap hampir bersamaan di daerah Kedungcowek Kenjeran.

Penangkapan pertama atas terduga berinisial SI, warga Lebo Agung Kenjeran.

Dari tangan SI, polisi mengamankan stiker caleg DPRD Surabaya dari Golkar dan amplop berisi uang Rp25 ribu sebanyak 35 buah.

"Amplop itu sebagian sudah dibuka dan yang lain belum dibu-

ka," jelasnya.

Sedangkan terduga kedua, ditangkap di Kedungcowek juga berselang sekitar 10 menit kemudian. Terduga kedua berinisial

ZA, warga Sukolilo Larangan. Dari tangan ZA, polisi mendapati dua kotak berisi kartu nama caleg DPR RI dari PDIP dan beberapa contoh surat suara.

"Untuk ZA tak ditemukan amplop berisi uang," jelasnya.

Disinggung tentang kejadian itu, pihaknya mengaku masih memeriksa kedua terduga itu. Hanya saja, dari penjelasan ZA, diketahui bahwa dia awalnya hanya ingin mensosialisasikan pencoblosan pada istrinya saja.

"Tapi kenapa dia bisa membawa dua kotak berisi kartu suara, tentu akan didalami. Demikian

pula dengan SI, kami masih memeriksanya," ujarnya.

Lily mengaku pihaknya akan mengklarifikasi dan menganalisis apakah kena UU Pemilu atau tidak. Jika terbukti, maka pihaknya akan merujuk pasal 301 ayat 3 UU Pemilu, dan akan kena pidana.

"Tapi ini masih didalami, apakah mereka hanya disuruh atau memang diduga menyuap," katanya.

Hanya saja kedua pelaku saat ditemui wartawan di kantor Panwaslu enggan berkomentar. Meski begitu, SI sempat menyebut bahwa kejadian itu ada di daerah Kapas Gading. "Kalau kronologis, nanti saja," katanya singkat. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 KAMIS 10 APRIL 2014|NO. 0339|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

KAMIS 10 APRIL 2014 NO. 0339 | TAHUN III

Politik Uang Menghantui Pemilih Panwas Akui Tidak Ada Laporan PROBOLINGGO - Pesta demokrasi Pemilu Legislatif (Pileg) Rabu, (9/4) kemarin serentak digelar secara nasional.

Ironisnya permainan politik uang menghantui pemilih dinilai kurang mendidik pemilih.

Uang yang dimainkan oleh tim sukses caleg sangat variatif.

Rata-rata Rp 25-30 ribu untuk satu suara pemilih. “Memang banyak mas caleg yang mengeluarkan uang malam pencoblosan,” terang Zainul salah satu pemilih.

Zainul mengatakan, uang itu di dapatkan dirumahnya, setelah tim sukses dari caleg mengantar-

kannya. Secara otomatis uangnya diterima. “Yang penting saya tidak minta mas. Untuk masalah pilihan apa katanya pada sat pemungutan,”tandasnya.

Menurutnya, sebelum uang dari caleg diberikannya, tim sukses caleg biasanya memberikan penawaran terlebih dahulu.

Jika berkata mau menerima, maka

akan mendapatkan uang tunai.

Hal tersebut dilakukan oleh sebagian besar caleg.“Biasanya caleg yang memberikan uang tersebut berasal dari orang yang berkantong tebal alias kaya,”papar Zainul.

Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh salah satu caleg saja.

Namun sebagian besar caleg yang dikenal kaya rata-rata mereka mengelaurkan duit.“Yang namanya uang mas, ya saya terima.

Kalau masalah pilihan itu rahasia,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Panwas Kabupaten Probolinggo,

Wiwit Agus Pribadi, ketika ditanya terkait hal yang terjadi di kalangan tingkat pemilih tentang politik uang yang menyerang pemilih. Pihaknya mengaku tidak mendapatkan laporan terkait hal itu.“Kalau masalah money politik belum ada informasi dan saya kira aman-aman saja,”ucapnya.

Ia beralasan, tidak adanya money politik dalam pemilu legislatif. Sebab, seluruh jajaran panwas mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai dengan desa sudah jaga-jaga pada malam hari pencobosan.

“Secara otomatis akan jebol

mengenai hal itu, sebab petugas panwas rata-rata di desa 2 sampai 3 orang dan mereka bekerja sampai malam hari untuk melakukan pengawasan,” lanjut Wiwit Agus Pribadi.

Tetapi Wiwit Agus Pribadi, mengaku tetap akan memproses secara hukum, jika pola permainan politik uang ada yang melaporkannya. Tapi harus disertai dengan bukti dan saksi yang dinilai kuat.“Sepenjang hal itu tidak terjadi, maka pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa” pungkasnya. =Mahfud Hidayatulah

angga, hanya ada beberapa taksi yang ada. Itupun tidak satupun penumpang yang naik. Sejumlah warga saat dikonfirmasi menjelaskan, situasi lengang tersebut karena semua masyarakat hendak

melakukan pencoblosan.

“Sekarang kan hari pencoblosan,” terang seorang tukang becak yang mangkal di depan terminal, Safi’i kepada wartawan.

Situasi lengang itu memang tidak seperti hari-hari sebelumnya.

Sejumlah warung di kawasan terminal juga tampak ditutup. Kondisi ini menandakan jika masyarakat begitu sadar akan pentingnya menyuarakan hak pilihnya pada pesta demokrasi lima tahunan itu.

Safi’i mengatakan, meski dirinya hanya bekerja sebagai tukang becak, namun dia mengaku juga akan turut mencoblos. “Habis ini saya juga akan pulang,” katanya.

Hanya saja, dia tidak mengaku saat mendatangi TPS nanti, dia akan memilih partai apa.

Seorang warga lainnya, Mahbub mengatakan, kondisi sepinya arus lalulintas karena memang pengaruh pelaksanaan pesta demokrasi.

Namun, kata dia, kondisi seperti itu biasanya tidak berlangsung lama.

“Karena memang banyak masyarakat yang masih mau mendatangi TPS-TPS,” ujar pria asal Kelurahan Ketapang, Kecamatan, Kademangan, Kota Probolinggo itu.

Pantauan di lapangan, kondisi lengang tersebut hanya terjadi sekitar dua jam lamanya. Setelah pasca dibukanya TPS pukul 07.00 wib. Arus lalulintas pantura jurusan Probolinggo-Jember kembali normal seperti biasa. Bahkan, situasi penumpang di terminal Bayuangga terlihat seperti sedia kala. =Muhammad Sugianto

DETIK-DETIK PENCOBLOSAN

Pertokoan dan Birokrasi Tutup

PROBOLINGGO – Menjelang detik-detik pencoblosan pemilu legislatif, Rabu (9/4), situasi arus lalulintas jalan Pantura terlihat lengang. Kondisi lengang itu terjadi sejak pukul 06.00 WIB, se-

belum dimulainya pencoblosan.

Tak hanya kondisi arus lalintas yang lengang, namun kawasan pertokoan terlihat tutup. Seperti super market dan pertokoan lainnya di sepanjang

jalan Panglima Sudirman dan Soekarno Hatta. Situasi lengang itu juga terlihat di perkantoran dan kawasan terminal Bayuangga, Kota Probolinggo.

Di kawasan terminal Bayu-

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 10 APRIL 2014 NO. 0339| TAHUN III

13

Data KPU Amburadul Anak Di Bawah Umur Ketahuan Mencoblos PROBOLINGGO – Satu orang pemilih yang masih berstatus di bawah umur, terbukti telah melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 yang berlokasi di Jalan Sunan Drajad Kelurahan Kedunggaleng Kecamatan Wonaosih Kota Probolinggo dalam pemilihan legislatif (Pileg), Rabu (9/4).

Sang pemilih adalah seorang bocah bernama Andi Pradana, masih bertatus pelajar di MTs Zainul Irsyad, Warujinggo Kabupaten Probolinggo. Informasi yang dihimpun di lapangan, Andi Pradana seharusnya belum boleh menggunakan hak pilih karena usianya yang belum mencapai 17 tahun 6 bulan sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Andi Pradana pun baru berusia 15 tahun sesuai akte kelahiran, tanggal kelahirannya pada 9 Nopember 1999. Kesalahan ini terjadi diduga karena ketidaktahuan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 5, Jalan Sunan Drajad, RT 1 RW 5 Kelurahan Kedunggaleng, Kecamatam Wonoasih Kota Probolinggo, terhadap aturan penyelenggaraan Pemilu.

Andi Pradana bisa ikut mencoblos surat suara karena memperoleh kartu pemilih dan undangan untuk memilih. Ia mengaku, bisa ikutan mencoblos karena namanya juga tercantum di data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan NKK 35740022505100020, dan NIK 3574020911960001.

Andi Pradana bisa ikut mencoblos surat suara karena memperoleh kartu pemilih dan undangan untuk memilih.

Andi Pradana mengaku, bisa ikutan mencoblos karena namanya juga tercantum di data Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kendati di data itu, data kelahirannya tertulis 1996. “Saya lahir tahun 1999, umur saya baru 15 tahun. Saya juga tidak pernah daftar pemilih,” katanya.

Menurut Susmiati (33) ibu kandung Andi Pradana, pada saat pendataan, nama anaknya memang tidak didaftarkan karena belum memiliki KTP dan belum 17 tahun.

“Pilkada kemarin mendapat undangan untuk memilih, namun saya tidak memperbolehkan memilih. Tapi sekarang memaksa mencoblos karena diperbolehkan oleh salah satu anggota KPPS,”katanya.Kendati di data itu, data kelahirannya tertulis 1996. “Saya lahir tahun 1999, umur saya baru 15 tahun. Saya juga tidak pernah daftar pemilih,”

katanya.

Menurut Susmiati (33) ibu kandung Andi Pradana, pada saat pendataan, nama anaknya memang tidak didaftarkan karena belum memiliki KTP dan belum

pai memberi izin anak dibawah umur ikut mencoblos. Atas kondisi ini, Roib (22) salah satu warga masyarakat langsung melaporkan Panwaslu Kota Probolinggo. ”Saat itu saya mencoblos terlebih dahulu. Kebetulan Andi Pradana yang juga keponakan saya oleh ibunya tak boleh mencoblos. Tapi dia memaksa ikut mencoblos karena diperbolehkan oleh KPPS. Saya meminta pihak KPU, Panwaslu, segera menyelesaikan permasalahan ini untuk mempertanggungjawabkan

gawas lapangan sehingga tidak menimbulkan gejolak yang tak diinginkan bersama,”tegasnya.

Menanggapi hal itu, anggota Komisionaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo, Yahya Ulumuddin yang langsung terjun kelokasi TPS 5 langsung mengkroscek data pemilih tetap (DPT) Andi Pradana yang ketahuan masih berumur 15 tahun. “ Setelah kami kroscek nama Andi Pradan di DPT, tanggal lahirnya 9 Nopember 1996. Namun temuan panwas berbeda, karena

DPT,”papar Yahya Ulumuddin.

Menyikapi hal itu, Ketua Panwascam Kecamatan Wonoasih, Muhamad Faisol, mengatakan temuan ini berkat laporan dari warga masyarakat sekitar lokasi TPS 5, bahwasannya ada pemilih masih dibawah umur ikut mencoblos.

Akhirnya Panwaslu Kota Probolinggo menugaskan Panwas Kecamatan Wonoasih untuk segera mengkroscek laporan itu.

Alhasil, setelah dilakukan kroscek melalui KK, Akte Kalahiran, Kartu Pelajar, dan kartu ujian sekolah

17 tahun.

“Pilkada kemarin mendapat undangan untuk memilih, namun saya tidak memperbolehkan memilih. Tapi sekarang memaksa mencoblos karena diperbolehkan oleh salah satu anggota KPPS,”katanya.

Kejadian ini pun menimbulkan tanda tanya, ada apa dibalik ini semua ini sehingga KPPS sam-

keteledorannya,”tandas Roib.

Kinerja Panwas Kecamatan pun dipertanyakan oleh Roib.

Karena tidak melakukan tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan sehingga kecolongan seperti itu. “Saya berharap ada ketegasan dari Panwaslu Kota Probolinggo untuk memperketat pengawasan terutama kinerja Panwas kecamatan maupun pen-

data KK, akte kelahiran, kartu pelajar, dan kartu ujian anak tanggal lahirnya 9 Nopember 1999,”ujarnya.

Pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan Panwaslu Kota Probolinggo.” Apakah DPT dari KPU Kota yang salah, atau DP4 dari Dispendukcapil Kota Probolinggo yang mengalami kesalahan sebelum menjadi

dipastikan Andi Pradana masih belum cukup umur yang lahir 9 Nopember 1999.

“Setelah kami kroscek di DPT, ternyata umurnya tidak sesuai.

Di DPT Andi Pradana lahir tanggal 9 Nopember 1996. Bagaimana hasilnya, kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut,”pungkas Muhammad Faisol. =M.Hisbullah Huda

14

KORAN MADURA

Probolinggo

KAMIS 10 APRIL 2014|NO. 0339|TAHUN III

PEMILU

95 Persen Pemilih Datangi TPS PROBOLINGGO - Golongan Putih (Golput ) untuk pileg, KPU Kabupaten Probolinggo, mengklaim tidak begitu besar. Sebab pesta rakyat lima tahunan ini banyak yang sudah mengetahuinya.

Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Zubaidi, mengataka tingkat partisipasi pemilih dalam pileg tahun ini memang tinggi. Karena pelaksanaannya sudah banyak diketahui publik, baik dari media massa maupun dari tingkat sosialisasi pemilu.“Ini terlihat dari antusiasnya masyarakat ketika mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS),” terangnya kepada wartawan, Rabu (9/4).

Menurutnya, pihaknya sudah melakukan upaya sosialisasi pileg secara maksimal di tingkatan pemilih, mulai dari pemilih pemula atau pemilih yang sudah lama.“Kami melakukan hal itu melalui ker-

PILIH GOLPUT: Tukang Becak enggan untuk datang ke TPS, karena seringkali diingkari oleh wakil rakyat yang sudah terpilih.

Ratusan Tukang Becak Golput Enggan Nyoblos karena Sering Diingkari Caleg PROBOLINGGO – Ratusan tukang becak yang mangkal di pasar Baru Kota Probolinggo mengaku enggan untuk datang ke TPS. Apalagi harus mencoblos seorang caleg.

Mereka enggan untuk datang ke TPS, karena seringkali diingkari oleh wakil rakyat yang sudah terpilih.

“Makanya kita malas mau mendatangi TPS,” tutur seorang tukang becak yang mengaku bernama Misnamo saat ditemui wartawan di pasar Baru, Kota Probolinggo, Rabu (9/4).

Menurut dia, banyak caleg yang sudah terpilih menjadi seorang anggota dewan kemudian lupa terhadap para pendukungnya. Alasan itulah yang kemudian memperkuat para tukang becak ini untuk tidak datang ke tempat pencoblosan. “Begitu mereka jadi anggota dewan, banyak yang lupa terhadap pendukungnya,” tan-

dasnya.

Daripada terus diingkari, Misnamo memilih untuk bekerja ketimbang datang ke TPS dan mencoblos caleg. Apalagi dia sendiri mengaku punya tanggungjawab nafkah terhadap keluarganya.“Kalau saya tidak kerja, siapa yang mau menafkahi keluarga saya di rumah,” timpalnya.

Seorang tukang becak lainnya, Santoso juga beralasan serupa. Dia menjelaskan, jika dirinya tidak datang ke TPS karena mencari nafkah untuk kelu-

arganya. Tidak hanya alasan itu, tetapi datang ke TPS mencoblos seorang caleg dianggapnya percuma.

“Percuma saja kita mencoblos caleg. Toh begitu jadi wakil rakyat, mereka banyak lupanya.

Daripada membuang waktu mencoblos caleg,mending bekerja mencari penumpang,” terang dia blak-blakan.

Sikap golput itu tidak hanya dilakukan oleh para tukang becak. Namun juga kalangan petani. Mereka enggan mendatangi TPS, karena alasan soal nafkah. Salah seorang petani asal desa Jangur, Mbok Mi mengatakan, demi sesuap nasi dia tidak mau datang ke TPS.“Kalau saya datang ke TPS apa ada jaminan saya mendapatkan uang,” katanya. =Muhammad Sugianto

jasama dengan semua lapisan masyarakat. Mulai dari relawan demokarsi atau dengan organisasi kemasyarakatan yang ada di daerah,” tandas Zubaidi.

Ketika ditanya masalah jumlah tingkat partipasi pemilih yang datang ke TPS yang ada di Kabupaten Probolinggo, Zubaidi, mengaku belum mengetahui data pastinya. Sebab data tersebut masih belum terkumpul semua.“Kalau sudah dkirim ke KPU maka secara otomatis jumlah terabut akan terlihat secara jelas,” tegasnya.

Dia menambahkan, rata-rata dari di setiap TPS pemilih yang datang kurang lebih 95 persen.

Karena untuk pileg tingkat kedatangan pemilih cenderung tinggi, berdasarkan hasil pemilu sebelumnya.“Sampai mereka datang ke TPS harus bergantian, karena pemilih sangat membludak,” pungkas Zubaidi. =Mahfud Hidayatullah

COBLOS

Ajak Warga Tetap Semangat Menyuarakan Haknya PROBOLINGGO - Bupati Probolingg Hj,Puput Tantriana Sari,SE bersama sang suaminya Drs.H.Hasan Aminuddin,M. si, menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif. Keduanya mencoblos di kampung halamannya, di TPS 03 Jl. KH.Abdurrahman Wahid, Kelurahan Sidomukti Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Bupati Tantri sekeluarga beserta rombongan datang ke TPS sekitar pukul 11.00 WIB, disambut langsung oleh Lurah Sidomukti Winda Permata dan warga setempat. Tak berselang lama, langsung menuju ketempat pencoblosan.

Usai melakukan pencoblosan, langsung menghimbau kepada warga setempat untuk mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 ini.“Kepada masyarakat, saya berharap agar tetap semangat untuk menyuarakan haknya,” ucapnya kepada sejumlah wartawan, Rabu (9/4).

Menurutnya, sampai detik ini terus berkoordinasi dengan tokoh agama, elemen masyarakat. Termasuk Mus-

pida dan segenap jajarannya, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Probolinggo masih dalam kondisi aman dan kondusif. “Saya sangat berharap, kelancaran dan ketertiban dari pencblosan sampai pemungutan suara tetap berjalan dengan baik, dan saya inginkan untuk masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan kemauannya sendiri,” ungkap Bupati Tantriana Sari. =Mahfud Hidayatullah

10

KORAN MADURA

KAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III

LINTAS JATIM

16

KORAN MADURA

KAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III

63 HARI LAGI

MESKI TERSINGKIR, KLOPP BANGGA OLAHRAGA | 15

Olahraga

NANI AKAN TINGGALKAN MU OLAHRAGA | 15

KORAN MADURA

16

KAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III

Chelsea Unggul Pengalaman LONDON - Pelatih Paris Saint Germain (PSG) Laurent Blanc menilai kesuksesan Chelsea maju ke semifinal Liga Champions sangat ditentukan oleh pengalaman mereka pada kompetisi paling elite di Eropa ini. Chelsea akhirnya lolos ke semifinal Liga Champions setelah menang 2-0 atas PSG pada leg kedua perempat final di Stamford Bridge, Rabu (9/4) dini hari WIB. “The Blues” unggul gol tandang setelah sukses cetak satu gol saat kalah 1-3 dari PSG di Parc des Princes pekan lalu. Secara agregat kedua tim sama kuat yaitu 3-3.

“Secara keseluruhan, menurut saya, perbedaannya tidak besar. Paris bisa saja lolos, tapi sayangnya, yang lolos adalah Chelsea.

Tapi, level kedua tim, dalam pendapat saya, sangat dekat. Setelah dua pertandingan, ada perbedaan yang sangat tipis antara kedua tim meskipun pada akhirnya saya pikir pengalaman Chelsea bermain di level kompetisi ini menghasilkan perbedaan yang sangat kecil,” kata Blanc yang juga mantan pelatih Timnas Prancis itu.

Blanc sendiri kecewa dengan hasil tersebut.

“Ada kekecewaan. Anda harus mengakui bahwa kami bertarung melawan Chelsea yang sangat bagus. Ironisnya, kami memulai lebih baik di leg kedua daripada leg pertama. Dalam 25 menit pertama kami baik-baik saja. Kami kebobolan sebuah gol kunci dari lemparan ke dalam dan itu membuat kami berada dalam masalah besar, membuat Chelsea makin percaya diri. Kemudian di babak kedua mereka berusaha untuk terus menekan kami, membuat kami menderita.

Sayangnya kami tidak memanfaatkan peluangpeluang kami,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, “Ada beberapa hal yang tidak bekerja pada malam ini dan ada beberapa yang bekerja. Saya pikir kami mungkin mencetak gol lewat serangan balik, tapi kami tak mampu. Chelsea terus menjaga keyakinan mereka dan pada akhirnya mereka menuai hasilnya.”

Pada laga di Stamford Bridge kemarin, Demba Ba menjadi pahlawan kemenenangan Chelsea lewat golnya tiga menit jelang waktu normal tuntas. Sebelumnya, Andre Schurrle membawa timnya unggul lebih dulu di babak

pertama. Ini merupakan keberhasilan Chelsea yang ketujuh untuk bisa lolos ke empat besar dalam 11 tahun terakhir.

Mengawali laga dengan menjanjikan, tuan rumah harus kehilangan Eden Hazard yang mengalami cedera pada menit ke-20 dan posisinya digantikan Schurrle. Masuknya mantan gelandang Bayer Leverkusen itu ternyata membawa berkah tersendiri. Baru 12 menit menginjakan kaki di lapangan, Schurrle sudah mampu memecahkan kebuntuan laga. Schurrle mampu memanfaatkan umpan tandukan David Luiz dengan melepas tembakan mendatar ke sudut kiri bawah gawang Salvatore Sirigu. Kedudukan 1-1 ini bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Chelsea terus menggempur pertahanan PSG. Namun, pertahanan PSG masih terlalu kokoh untuk bisa ditembus. Hingga memasuki sepuluh menit jelang bubaran, kubu tuan rumah semakin khawatir mengingat belum bisa melesakkan gol tambahan.

Pelatih Chelsea Jose Mourinho pun memutuskan bermain dengan dua striker dengan memasukan Fernando Torres untuk menggantikan Oscar. Sebelumnya, Ba telah dimasukan lebih dulu menggantikan Frank Lampard.

Strategi ofensif itu akhirnya berbuah hasil manis ketika Ba melesakan gol penentu kemenangan pada menit ke-87. Ba yang mendapatkan bola dari hasil tendangan Cesar Azpilicueta sebelumnya membentur lawan, berhasil memenangi perebutan dengan Maxwell. Striker asal Senegal itu kemudian melepaskan tembakan kaki kiri dari tepi kotak enam meter yang gagal dihentikan Sirigu.

Gol tersebut sontak membuat seisi Stamfordb Bridge bersorak dan tidak terkecuali Mourinho yang melakukan selebrasi dengan berlari di tepi lapangan.

“Anda selalu yakin, itulah bagian dari sifat alami kita. Kami berjudi dengan memainkan Demba (Ba), Nando (Torres), dan (Samuel) Eto’o secara bersama-sama. Pemain tahu harus berbuat apa jika terjadi pergantian pada menit akhir. Kami membutuhkan sedikit keberuntungan dan Demba membuat gol yang berarti banyak bagi kami,” ujar Muorinho seusai laga. =UEFA.COM/ESPN/AJI

KAMIS 10 APRIL 2014 No. 0339 | TAHUN III

KORAN MADURA

PILEG TAK LANCAR Panwascam Rekom Pemilu Diulang 4 TPS

HOLIFAH ISLAMIAH KAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III SEMANGAT MENJALANI TANTANGAN HIDUP

SUMENEP | B

NETER KOLENANG |P

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

PKB, PDIP, dan PPP Diyakini Tiga Besar di Madura SUMENEP- Direktur Lembaga Survei Proximity, Whima Edi Nugroho, tetap meyakini hasil survei lembaganya tidak akan jauh berbeda dengan perolehan pemilu tahun ini meski hasil hitung cepat (quick count) hingga pukul 20.00 WIB menunjukkan hasil berbeda.

Berdasar hasil survei yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 20 Maret lalu itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinyatakan sebagai partai yang memperoleh kursi terbanyak dari delapan kursi untuk DPR RI. PKB diprediksi memperoleh dua kursi utuh dengan perolehan suara sebanyak 32 persen sedangkan PDIP akan memperoleh satu kursi utuh dengan dukungan 19,8 persen dan satu kursi sisa suara 7,3 persen. Sedangkan lima kursi lainnya, akan direbut oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Golkar yang masingmasing satu kursi dari sisa suara.

Sedangkan, hingga pukul 20.00 WIB, PKB baru memperoleh dukungan 16,15 persen dan PDIP mendapatkan 13,15 persen atau masing-masing hanya mendapatkan satu kursi utuh. Parta Persatuan Pembangunan (PPP) yang dalam survey itu kalah jauh dengan PKB dan PDIP sudah memperoleh dukungan 15,79 persen suara.

Menurutnya, hasil hitung cepat itu belum bisa dijadikan dasar untuk mengetahui hasil pemilu legislatif, karena jumlah perolehan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dijadikan sample baru masuk sekitar 20 persen.

“Untuk saat ini kami masih belum bisa bicara karena hasil yang masuk belum bisa dijadikan dasar. Baru kalau sudah melebihi

80 persen, baru kami bisa member komentar,” katanya, Rabu (9/4).

Whima menjelaskan, data perolehan suara yang masuk itu baru dari Kabupaten Bangkalan sedang dari tiga kabupaten lainnya, yakni Sampang, Pamekasan dan Sumenep, hanya sebagian kecil yang masuk. Padahal tiga kabupaten itu merupakan kantong suara dari PKB dan PDIP. Jika data perolehan suara dari TPS sample di tiga kabupaten itu masuk, ia yakin data itu akan mengalami perubahan signifikan yang hasilnya tidak akan jauh berbeda dari hasil survey yang diumumkannya beberapa hari lalu.

“Kami menggunakan sampling error (kemungkinan salah) sangat kecil, hanya 2,45 persen.

Jadi kami yakin hasilnya tidak akan jauh berbeda,” kata Whima.

Jika keyakinan Proximity yang sudah teruji dalam beberapa kali Pemilihan Umum dan Pilkada itu benar, maka pada pemilu legislatif kali ini, PKB dan PDIP akan memperoleh dua kursi di DPR RI sedangkan PPP, Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Golkar masing-masing akan memperoleh satu kursi dari sisa suara.

Kemenangan PKB di Madura itu, kata dia, disebabkan menyatunya suara warga NU yang sebelumnya berada di sejumlah partai politik yang pada pemilu legislatif kali ini dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh KPU. Kondisi itu, jelas Whima, juga terjadi di sejumlah daerah lain di

Jawa Timur, meski di tingkat nasional partai bentukan Gus Dur itu tidak memperoleh kemenangan yang signifikan.

Bukan Semata Faktor Jokowi Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Said Abdullah, menyatakan peningkatan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDIP) di Madura bukan semata karena pengaruh Joko Widodo (Jokowi) yang diisukan akan dicalonkan sebagai Presiden RI dari partai tersebut.

Said mengatakan, peningkatan perolehan suara itu disebabkan performa partai yang dipimpin Megawati Soekarno Puteri itu sedang bagus sehingga mem-

pengaruhi warga Madura dalam menentukan pilihan pada pemilu kali ini.

Ia mengakui, isu pencalonan Jokowi pada Pilpres yang akan datang juga berpengaruh pada peningkatan perolehan suara partai berlambang kepala banteng tersebut. Namun, pengaruhnya tidak terlalu signifikan, dan diperkirakan hanya 1,8 sampai 2 persen.

“Dalam sejarah, kali ini pertama kali PDIP memperoleh dua kursi untuk DPR RI. Ini karena performa partai kami sedang bagus ditopang oleh calon anggota legislatif yang juga dinilai bisa diandalkan,” katanya.

Ia menjamin, perolehan dua kursi itu bukan hal yang siasia bagi pembangunan Madura.

Sebab, semua calon anggota legislatif sudah memiliki komitmen akan mengemban kepercayaan yang diberikan secara baik dan bertangungjawab.

Saat ini, tutur dia, tugas kader PDIP adalah mengawal upaya pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung partai tersebut pada Pilpres yang akan datang.

Ia yakin, pada Pilpres yang rencananya akan digelar pada pertengahan tahun ini, Madura akan dapat menyumbangkan suara yang cukup signifikan untuk calon yang diusung partainya.

Keyakinan itu, tidak hanya didasarkan pada perolehan suara pada pemilu legislatif, namun pada figur pasangan calon yang akan diusung partainya, yang diyakini merupakan figur yang memiliki tingkat popularitas yang tinggi dan diterima semua kalangan.

“Kami yakin, Madura akan bisa menyumbangkan suara yang cukup signifikan pada pilpres yang akan datang,” katanya. =G. MUJTABA

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III

MADURA

SUMENEP - Pelakasanaan pemilu legislatif di beberapa tempat pemungutan suara, Rabu (9/4) sempat terganggu bahkan sebagian harus diulang. Hal itu terjadi di Kecamatan Ganding, Lenteng, Batuputih, Dungkek dan Ambunten.

Di Kecamatan Lenteng misalnya, terjadi kekurangan surat suara di 5 desa yakni Desa Banaresep Barat (TPS I, TPS II, dan TPS III), Desa Poreh (TPS VII), Desa Tarogan (TPS I, TPS III, dan IV), Desa Lembung Barat (TPS II dan TPS V), dan Desa Kambingan Barat. Hal itu menyebabkan pencoblosan sempat tertunda.

Hal serupa juga terjadi di rutan Kelas IIB Sumenep. Panitia kekurangan sekitar 70 surat suara karena data yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat dinilai kurang valid. Sehingga menyebabkan pelaksanaan pencoblosan sempat molor selama setengah jam lamanya.

Molornya pencoblosan tersebut karena masih menunggu kiriman surat suara dari TPS lain untuk menutupi kekurangan tersebut. Sebab, dari 125 penghuni yang mestinya dapat memilih yang terdaftar sebagai DPT di Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya sebanyak 55 orang.

Kekurangan tersebut didatangkan dari TPS 14 dan TPS 15 Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep. Sekitar pukul 11.15 surat suara dari berbagai TPS itu tiba dan berakhir sekitar pukul 13.25. ”Kalau DPT yang dikeluarkan KPU sabnyak 55, sedangkan jumlah penghuni mencapai 126 dengan yang tidak termasuk DPT,” kata Ketua Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16 Desa Pabian, Kecamatan Kota, Agus Ilham Kholid.

Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Sumenep, saat ini dari data DPT yang telah dikeluarkan oleh KPU tidak hanya kurang, melainkan sudah banyak DPT yang telah dipindahkan ke Rutan lainnya, seperti Rutan Malang dan Pamekasan. ”DPT-nya yang ditetapkan, kan sebanyak 55 DPT, Sementara yang bisa menggunakan hak suaranya hanya sebanyak 22 orang, sementara 33 DPT lainnya sudah ada yang bebas dan juga ada yang telah dipandahkan ke rutan lainnya,” ungkapnya.

Sementara di Kecamatan Ganding, di TPS 3 Desa Ketawang Larangan sempat teradi ricuh.

Menurut Fauzan Ketua Panwascam Ganding, itu akibat dari ada salsah satu panitia terindikasi melakukan pencoblosan setelah

Sumenep

KAMIS 10 APRIL 2014 No. 0339 | TAHUN III

Pileg Tak Lancar Di 8 TPS akan Dilakukan Pemilihan Ulang PARTISIPASI

Bupati Mencoblos di TPS 9 SUMENEP - Bupati Sumenep A Busyro Karim, mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) 9, Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Rabu (9/4).

Narapidana saat menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif, Rabu (9/4). Pileg tidak berjalan lancar karena terjadi beberapa kesalahan.

ditutup. Dan di Dapil V Kecamatan Dungkek, di TPS 7 Desa Lapa Laok juga terjadi kekurangan 58 surat suara.

Tertukar Di 6 TPS di Kecamatan Batuputih ditemukan surat suara tertukar. Tempat pemungutan tersebut yakni, TPS 8 Desa Batuputih Laok, TPS 6 Desa Juruan Daya, TPS 8 Desa Juruan Laok, TPS 2 Desa Sergang, TPS 7 Desa Batuputih Daya, dan TPS 2 Desa Batuputih Kene’.

Ketua Panwascam Batuputih Hartono mengungkapkan, surat suara yang tertukar itu merupakan surat suara DPRD kabupaten. Seharusnya pemilih menerima surat suara Daerah Pemilihan (Dapil) 5.

Namun yang ada justru surat suara dapil 7. Kecamatan Batuputih ini masuk dapil 5, malah surat suara dapil 7 yang masuk ke dapil 5 ini.

“Padahal dapil 7 itu dapil kepulauan, yakni Kecamatan Arjasa dan Kangayan, Pulau Kangean, serta Kecamatan/Pulau Sapeken.

Surat suara yang tertukar tersebut terjadi di TPS 8 Desa Batu Putih Laok, TPS 6 Desa Juruan Daya, TPS 8 Desa Juruan Laok, dan TPS 2 Desa Sergang, Kecamatan Batuputih,” papar Hartono.

KPPS diminta segera menghentikan proses pemungutan suara di TPS tersebut. Sebab, pihaknya khawatir kejadian serupa juga terjadi di TPS-TPS lain di Batuputih. Hanya saja belum terungkap.

Ia menuturkan, tertukarnya surat suara tersebut pertama kali diketahui dari seorang pemilih di TPS 8 Desa Batuputih Laok. Saat ada di bilik suara dan membuka surat suara DPRD kabupaten, pemilih ini terkejut karena yang tercantum adalah caleg-caleg dari Dapil 7.

"Pemilih itu langsung melapor pada KPPS kalau surat suaranya keliru. Kemudian kami mendatangi TPS ini dan meminta agar pemungutan suara dihentikan sementara," ungkapnya.

Hartono menambahkan, setelah mengetahui ada surat suara yang tertukar untuk TPS 8 Desa Batuputih Laok, KPPS menghitung surat suara yang ada di luar kotak dan belum diberikan pada pemilih. Setelah dihitung, didapati 24 surat suara dapil 7 yang masuk ke dapil 5.

"Jadi surat suara ini selang seling. Ada yang memang benar dapil 5, ada yang dapil 7. Tidak menutup kemungkinan hal seperti ini juga terjadi di TPS-TPS lain," terangnya.

Melihat kondisi seperti itu, pihaknya merekomendasikan untuk dilakukan pemilu ulang di Kecamatan Batuputih. "Ini kan terjadi tidak hanya di satu TPS. Tentu membutuhkan logistik yang tidak sedikit. Selain itu juga perlu persiapan-persiapan. Makanya berdasarkan hasil koordinasi dengan Panwaslu kabupaten, kami merekomendasikan untuk dilakukan pemilu ulang," tegasnya.

Sedangkan surat suara tertukar di Kecamatan Ambunten terjadi di TPS 8 Desa Tambaagung Tengah dan TPS 4 Desa Keles.

Di TPS tersebut tertukar dengan surat suara Dapil 5 yang meliputi Kecamatan Gapura, Dungkek, Batang-batang, dan Kecamatan Batuputih.

Pemilihan Ulang Menindaklanjuti temuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep mengaku sudah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur dan dipastikan akan dilakukan pemilihan ulang. Dalam Surat Edaran (SE) KPU RI memang disebutkan, apabila didapati surat suara tertukar antar dapil saat pemungutan suara, maka pemungutan suara dihentikan untuk mendapatkan surat suara yang benar.

“Itu sudah sesuai dengan aturan yang ada. Kalau ditemukan surat suara tertukar, 1 lembar saja harus dihentikan dan dilakukan pemilu ulang. Jadi, harus dilakuan pemungutan suara ulang di TPS tersebut,” tegas Komisioner KPU Sumenep Mohammad Ilyas.

Namun, KPU belum bisa memastikan kapan pemilihan ulang tersebut akan digelar.

“Waktu pelaksanaan pemilu ulang ini belum kami tentukan sekarang karena masih dalam pembahasan,” ujarnya. =ALI RIDHO/JUNAEDI/ANT/MK

Bupati datang ke TPS ini sekitar pukul 9.30 WIB bersama istrinya, Nurfitriana Busyro, didampingi ajudan dan tim pengamanan Satpol PP Pemkab Sumenep.

Bupati Busyro Karim merupakan satu dari 264 orang pemilih yang terdaftar di TPS 9 Kelurahan Pejagalan, Sumenep ini.

Setelah menggunakan hak pilihnya, Bupati mengajak masyarakat Sumenep untuk menggunakan hak pilihnya.

Gunakan hak pilih itu sebaik mungkin. Pilihan masyarakat adalah penentu nasib bangsa Indonesia lima tahun ke depan,”

A. Busyro Karim Bupati Sumenep

Golput, kata dia, bukan pilihan yang tepat, karena pemilu itu akan menentukan nasib bangsa Indonesia lima ke depan.

“Gunakan hak pilih itu sebaik mungkin. Pilihan masyarakat adalah penentu nasib bangsa Indonesia lima tahun ke depan,” ajak kata bupati.

Setelah itu, Bupati bersama istri didampingi Kepala Bagian (Kabag) Humas Setdakab Sumenep, Sofiyanto, memantau TPS 27 di Rumah Sakit Daerah (RSD) Sumenep, Desa Kolor, Kecamatan Kota.

Di TPS ini terdapat 186 pemilih yang masuk masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). =ABDUL AZIZ/ANT

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III

Pasar Anom Perlu Dipindah DPPKA: Terlalu Ideal Kalau Harus Mal SUMENEP- Pasar Anom Sumenep diusulkan oleh pihak legislatif agar pindah lokasi terhadap lahan-lahan yang gersang dan tidak produktif. Pasalnya, belajar dari kejadian kebakaran yang sudah tiga kali menimpa Pasar Anom, sudah cukup kiranya menjadi referensi bagi pihak pemkab untuk tidak lagi membangun pasar tradisional di lokasi yang sama.

Untuk saat ini cukup kiranya kami lebih fokus pada pengaturan dan pengelolaan pasar yang sebentar lagi akan dibangun.”

Carto

Kepala DPPKA Kabupaten Sumenep Hal tersebut disampaikan oleh Fauzi Hasyim, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sumenep, Rabu (24) kemarin.

Menurut Fauzi, jika Sumenep benar-benar ingin ditata sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), maka pasar anom dipindah saja. “Ada banyak kok lahan-lahan gersang dan tak produktif yang bisa digunakan untuk lokasi pasar anom. Karena sudah cukup referensi bagi pemkab untuk tidak mengulang kesalahan yang ke berapa kallinya,” katanya.

Kemudian, lanjutnya, lokasi pasar yang sekarang dibangun pasar modern seperti mall dan jayen. “Biar Sumenep tidak tanggung-tanggung jika ingin berubah. Karena sudah saatnya Sumenep punya mall,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sumenep, Carto mengatakan bahwa pihaknya tidak terlalu mulukmuluk akan membangun pasar modern seperti mall. Pemeritnah, kata Carto hanya fokus pada pengaturan dan pengelolaan pasar anom yang akan segera dibangun.

“Untuk saat ini cukup kira-

nya kami lebih fokus pada pengaturan dan pengelolaan pasar yang sebentar lagi akan dibangun. Sebab pada saatnya tiba, pasar anom itu akan berkembang ke pasar semi modern. Sehingga butuh perencanaan yang matang,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih jauh terkait rencana pengaturan area parkir di Pasar anom yang masih amburadul hingga sesak, kata Carto jika lima tahap sukses untuk mengefisiensi tempat, maka pada perkembangannya akan teratur, karena nanti akan ditingkat. Bagi saya dengan kapasitas 6000 pengendara, area parkir akan tambah luas ketika pasar benar-benar menjadi semi modern,” tandasnsya.

Menanggapi lebih jelas usulan pihak legislatif, Carto menyatakan bahwa kalau Mall itu sudah bisnis murni, karena pihaknya itu menyediakan fasilitas umum untuk kebutuhan masyarakat. “Jadi, selain terlalu ideal mall dan jayen itu sudah bisnis murni, sementara fasilitas yang kami sediakan di pasar itu demi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Menurut Carto, tak usah terlalu muluk-muluk ke Pasar modern seperti Mall dan Jayen,

pasar ada pun jika ditata dengan baik, bersih dan saling gotong royong antar pedagang, termasuk juga paguyuban yang berada di pasar.

“Pula ada kerjasama yang apik antara keamanan, kebersihan, pedagang mudah diatur, hingga paguyuban bersatu. Cuma kadang ada fluktuatif pengelola, akhirnya kita pun tidak tahu siapa yang bertanggung jawab dan mengelola di sana. Dulu, saat baru pindah, di sana sangat bagus, terencana, tempat bongkar dan gudang ada, hingga masuk kesanakesini bisa. Itu dulu, namun pada perkembangannya ada banyak kebijakan, bangun sana dan bangun sini, akhirnya kebijakan itu menumpuk, bahkan jalan disedikan dua meter tak lagi kelihatan,” terang Carto.

Pemerintah, kata Carto masih ingin membenahi semuanya. Termasuk sejauh ini paguyuban pasar masih belum ada yang resmi . “Mereka hanya mengaku dar paguyuban, tetapi legal formalnya belum ada. oleh karena itu, kami tidak mau muluk-muluk harus ke mall, kami lebih dulu akan memperbaiki konsep perencanaan, sehingga nanti lebih jelas dan terarah,” tambahnya.

Menolak Sementara itu, Ketua Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS), Zainullah menolak keras berdirinya mall di Sumenep. Pasalnya, jika sudah ada pasar modern, maka pasar tradisional akan terancam gulung tikar. “Sebab mall itu adalah gerakan kaum kapital, masyarakat yang hendak berdagang itu akan tercekik dengan model pasar semacam itu,” katanya, Rabu (9/4) kemarin.

Kata Zain, tidak usah jauhjauh ke pasar modern seperti mall. Berdirinya beragam swalayan seperti Indomaret, Alfamar, El-Malik dan yang lainnya sudah mulai mengancam toko-toko kecil yang ada di sekitarnya. “Apalagi kalau pasar modern seperti mall dan jayen, pasar tradisional akan mulai gulung tikar. Ingat, ini adalah agenda kaum kapital. Kalau boleh saya saya menyebut, neokolonealisme,” terang Zain. =SYAMSUNI

C

OKNUM REDEs SEGERA Dipolisikan

Massa Bakal Demo Disdukcapil SUMENEP - Kasus dugaan pemalsuan akta kelahiran terus disorot oleh pihak korban yang bernama Moh Hasan, Warga Desa Ban Maleng, Kec Giligenting.

Keluarga korban yang didampingi Aktivis P2M2 (Pergerakan Pemuda Masyarakat Gili Genting Menggugat) merasa ditipu dan sangat dirugikan dengan pengurusan pembuatan akta kelahiran oleh oknum redes (Register Desa) tersebut.

Pentolan P2M2 Syaiful Anang mengatakan tidak jelasnya Disdukcapil dalam menangani kasus dugaan pemalsuan akta kelahiran oleh oknum redes membuat keluarga korban berencana membawa kasus tersebut ke jalur hukum.

Sebab dikonfrontasi pad pihak Disdukcapil justru kasus memang ditemukan akta kelahiran tersebut palsu.

“Indikasi adanya pemalsuan akta kelahiran itu diantaranya yang mengetahui tercantum mantan Kadisdukcapil 2010.

Padahal permohonan pembuatan akta kelahiran itu dibuat pada 2013. Sehingga mestinya yang tercantum nama Kadisdukcapil yang baru yakni Akh Zaini.

Apalagi kabid yang menangani bagian kependudukan Disdukcapil itu sudah jelas mengklarifikasi bahwa akta kelahiran tersbut palsu,” tandasnya.

Ironisnya, yang disayangkan oleh pihak keluarga korban, meski kasus pemalsuan itu sudah nyata. Namun Disdukcapil tak juga segera bertindak dan hanya janji yang membual. Buktinya, ancaman pemecatan atau PHK hanya gertak sambal. Terbukti, pemanggilan oknu yang bersangkutan hingga kini tak kunjung jelas.

Selain itu, kekecewaan yang dirasakan oleh keluarga korban

lantaran oknum redes tersebut tidak hanya memalsukan pembuatan kata kelahiran. Justru oknum tersebut sudah menipu korban dengan hanya membuat satu akta kelahiran saja dari dua akta kelahiran yang ingin dibuat.

Akibatnya kekesalan keluarga korban tak tertahan lagi. Menurut Syaiful, rencananya keluarga korban akan melaporkan kasus tersebut ke ranah hukum. Sebab kasus pemalsuan dokumen Negara seperti akta kelahiran itu sudah jelas dan nyata-nyata palsu.

“Ini kasus penipuan yang tidak termaafkan,” ungkap Syaiful kepada Koran Madura.

Tidak hanya itu, Syaiful selaku pendamping korban juga menyoroti kinerja Disdukcapil dalam menangani kasus pemalsuan yang melibatkan lembaga yang dipimpinnya itu. Pasalnya, janji kadisdukcapil yang berjanji akan segera memanggil oknum redes itu, sampai hari ini tidak ada perkembangan kasusnya.

“Saya kira Disdukcapil tidak serius menangani kasus pemalsuan akta kelahiran. Padahal suadah jelas pemalsuan yang dilakukan oleh oknum redes tersebut sudah mencemarkan nama baik insitusi yang dipimpinnya.

Terkecuali, janga-jangan ada keterlibatan oknum di Disdukcapil untuk menerbitkan akta kelahiran yang palsu tersebut,” kecam Syaiful.

Sementara itu, Kadisdukcapil Akh Zaini tak kunjung memberikan tanggapan atas lambannya dalam menangani kasus terbit nya kelahiran palsu. Sehingga pemalsu akta kelahiran masih bebas berkeliaran lantaran dugaan kasus pidana pemalsuan akta kelahiran ta kunjung diusut. =ALI RIDHO

Sejumlah kendaraan melintas di samping baliho bergambar Gus Dur yang bertuliskan Saya Saja Dikhianati Apalagi Sampeyan di Jalan Raya Warung Dowo, Pasuruan, Jatim. Baliho tersebut tepasang menjelang pesta demokrasi pemilu 2014 di sejumlah titik di Pasuruan.

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III

Aroma Kecurangan Warnai Pemilu KPU: Distribusi Surat Suara Sudah Sesuai Jumlah DPT SUMENEP- Aroma Kecurangan mewarnai kontestasi politik 2014. Pasalnya, pada pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan calon legislatif yang berlangsung pada tanggal 9 kemarin, di beberapa daerah ditemukan banyak kejanggalan. Seperti di Kecamatan Lenteang, 6 desa kekurangan surat suara.

Kemudian di Rumah Tahanan Sumenep dan Desa Lapa Laok, Dungkek juga mengalami kekurangan surat suara. Belum lagi temuan lain, seperti di Desa Matanair, tepat di TPS VIII, lembar depan surat bertuliskan dapil IV, kemudian isinya dapil V, serta di ketawan sempat ricuh karena diduga kuat dicoblos dua kali.

Bahkan 8 TPS, masing-masing 6 TPS di kecamatan Batuputih, dua TPS di Kecamatan Ambunten, terpaksa harus ditunda pencoblosan akibat surat suaranya tertukar dengan daerah lain.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Panwaslu Kabupaten Sumenep, Zamrud Khan mengatakan bahwa laporan itu semuanya sudah masuk ke Panwaslu, bahkan sudah ditindaklanjuti oleh PPL ke TPS-TPS terkait. Bahkan kata Zamrud, rekomendasi Panwaslu, beberapa TPS harus ditunda pencoblosannya akibat surat suaranya tertukar.

“Pada prinsipnya, sejak kemarin hingga pencoblosan tiba,

Panwaslu mengawasi ketat pelaksanaan pemilu. Dan semua laporan itu kami tindak lanjuti dengan serius. Seperti kekurangan surat suara di bebrapa daerah seperti Rutan, Lenteng, dan yang lainnya.

Termasuk kami juga telah rekomendasikan soal tertukarnya surat suara di Ambunten dan Batuputih. Ada 8 TPS di dua daerah itu, kami rekomendasikan pencoblosan ulang,” katanya, Rabu (9/4) kemarin saat dikonfirmasi terkait temuan kejanggalan.

Ia menambahkan bahwa dalam rekomendasi Panwaslu, KPU diminta tegas agar segera memenuhi kekurangan surat suara yang terjadi di beberapa daerah. “Karena wajib hukumnya KPU memenuhi surat suara yang mengalami kerusakan, karena tidak ada masyarakat yang terkebiri hak untuk memilih.

Seperti kekurangan yang terjadi di Rutan harus dipenuhi dengan cara melakukan koordinasi dengan TPS terdekat, ” jelasnya.

Ketika ditanya soal berapa temuan yang sudah dikantongi

oleh Panwaslu, Zamrud masih belum menyebutkan secara detail, pasalnya, Panwaslu masih menunggu pencoblosan selesai.

“Prosesnya masih berlangsung, hanya beberapa hal itu yang masuk ke Panwaslu. Tetapi temuan itu masih terus dikembangkan, mungkin jelasnya besok soal data detail temuan di lapangan,” jelasnya.

Soal aroma kecurangan di beberapa daerah apakah merupakan bentuk kelalaian panitia penyelenggaran, Zamrud tidak ingin mengatakan hal itu, tetapi yang jelas, realitas seperti ini menyeluruh terjadi dimana-mana.

“Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pemilu sekarang sepertinya sedikit agak amburadul, kalau kekurangan mungkin biasa, tetapi kalau tertukar itu patut kita pertanyakan,” tegasnya.

Sementara itu, menanggapi kekurangan surat suara di beberapa TPS, Komisioner KPU Sumenep, Moh. Ilyas mengatakan bahwa pihaknya dalam mendistribusikan surat suara suara ke beberapa daerah itu sudah sesuai dengan jumlah DPT di daerah setempat. “Distribusi surat suara sudah sesuai jumlah DPT yang ada. karena ketika surat suara didistribusikan, kami distri-

busi sesuai jumlah DPT, bahkan ditambah dua persen atau jumlah cadangan. Tetapi ketika pemungutan surat suara itu, ternyata ditemukan ada banyak kakurangan, tatakala terjadi seperti itu maka langusng kami minta kepada PPS agar segera dipenuhi dengan cara melakukan koordinasi dengan TPS terdekat, sekiranya lebih, maka langsung bisa dipakai oleh oleh TPS yang kekurangan dengan menggunakan berita acara,” jelasnya.

Disinggung soal kejanggalan tersebut, kata Ilyas pihaknya sudah melakukan semuanya dengan benar dan sesuai aturan. “Kalau nyata-nyata itu terjadi semacam itu, maka itu di luar dugaan, yang jelas kami bekerja sesuai aturan yang ada,” tegasnya.

Sementara itu, pengamat politik Madura, Fathorrahman MD mengatakan bahwa pemandangan itu memang sudah menjadi tradisi saat pemilu berlangsung.

Kata Fathor, itu adalah modus kecurangan. “Hal semacam itu dilakukan karena takut merasa kalah tentunya menang dengan cara yang yang tidak jujur itulah yang dilakukan oleh para pemimpin negeri ini untuk melanggengkan kekuasan.

“Modus kecurangan itu biasanya, tim sukses memegang

pengendali di akar rumput seperti kepala desa, lurah atau RT dan RW setempat. Rakyat yang tinggal di pelosok desa hanya menurut saja dengan pemimpin dusunnya. Disuruh memilih partai A atau partai B ikut saja takut kalau dipersulit dalam urusan administrasi desa seperti KTP, akte kelahiran dan urusan jual beli dan sebagainya.

Bagi saya, ini adalah strategi lama, seharusnya betul-betul diawasi, baik sejak surat suara baru datang, atau ketika hendak didistribusikan. Karena yang paling empuk menilap suara dengan cara menggelapkan,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Fathor, mereka juga akan memegang kendali dibagian penyelenggara pemilu (KPU, PPS, KPPS) juga merupakan modus kecurangan pemilu yang terstruktur. Ada partai peserta pemilu yang menitipkan orangnya sebagai panitia pemilu sehingga bisa mengakses data peserta pemilu dan bisa menganalisa lebih jauh untuk pemenangan pemilu kedepan. “Untuk itu, para pengamat pemilu, relawan dan para pengawas tahu betul modus semacam itu. Kehilangan surat suara atau tertukar ditengarai kuat ada permainan. Sehingga saya berharap panwas terus menelusuri lebih lanjut,” pintanya. =SYAMSUNI

TAMBANG PASIR ILEGAL

Rapat TIM Perizinan Gagal Digelar

Petugas menyiapkan pelampung untuk dipakaikan kepada pengunjung di pantai wisata Tanjung Karang, Donggala, Sulawesi Tengah. Selain menyajikan pemandangan pantai yang berpasir putih, kawasan itu juga memiliki spot snorkeling dan diving sehingga banyak dikunjungi wisatawan baik domestik maupun manca negara.

SUMENEP – Rencana rapat pembahasan tentang perizinan tambang pasir ilegal di Kecamatan Talango tidak terlaksana, Rabu (9/4).

Pasalnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumenep Yayak Nurwahyudi mengakatakan, rapat gagal digelar kemarin karena berbarengan dengan hari libur nasiaonal dan bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg). ”Rencananya rapat itu memang akan digelar hari ini (kemarin), namun karena bertepatan dengan hari libur nasional, maka secara otomatis ditunda besok (hari ini red,),” kata Yayak.

Kendata demikian, pihaknya mengaku tidak akan tingga diam, bahkan pihaknya berjanji rapat tersebut akan segera dilakukan. ”Karena ini menyangkut kehidupan warga, maka kami akan terus akan mencarikan solusi alternat-

ifnya,” ungkapnya Apalagi menurutu Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep ini, rapat yang akan dilakukan itu merupakan agenda yang tidak boleh ditunda lagi.

Sebab, saat ini maraknya penambang liar sudah semakin marak. ”Kita harus segera mengambil kebijakan untuk menghentikan penambangan itu,” terangnya Dia berharap, nantinya setelah pegelaran rapat dilakukan pihaknya tidak menginginkan keputusan itu, sampai merugikan terhadap pelaku penambang pasir tersebut. ”Kita lihat saja nantinya, semoga tidak ada yang merasa dirugikan di antara salah satunya,” harapnya.

Di sisi lain, penambangan pasir ilegal yang terjadi di Desa Talango, Kecamatan Talango, terus berlanjut. Bahkan penambang terkesan semakin menggila melakukan aktivitas yang tergolong liar itu.

”Penambangan terus berlanjut, Mas,” kata Abd Aziz, Dusun Pasar Daya, Desa Talango, Kecamatan Talango.

Bahkan katanya, pasir yang dikeruk sekarang sudah mendekati lokasi tempat pemakaman umum (TPU) di dusun sebelah, yakni Dusun Baru.

Karenanya, dia berharap, pemerintah segera mengambil tindakan untuk menghentikan penambangan pasir ilegal. Selain memang berdampak pada kerusakan lingkungan, penambangan pasir itu menyebabkan warga dihantui kekhawatiran. Bisa saja sewaktu-waktu air laut akan tumpah terhadap pemukiman warga akibat jebolnya tangkis laut karena dikeruk oleh penambang pasir itu. ”Kami berharap pemerintah segera menertibkan penambangan pasir itu,” pungkasnya. =JUNAEDI

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III

E

KEBUDAYAAN

Khazanah Sumenep Terabaikan SUMENEP- Sumenep merupakan Kabupaten yang memiliki khazanah masa lalu yang patut dibanggakan. Bahkan dari kekayaan khazanah itu, Sumenep disebut-sebut sebagai “Solonya” Madura. Namun, hal tersebut seolah hanya isapan jempol belaka mengigat kekayaan khazanah itu terancam hanya tinggal nama. Sebagai bukti, warisan nenek moyang berupa kearifan lokal budaya luput dari perhatian pemerintah. Sejauh ini Sumenep masih belum punya konsep untuk mempertahankan khazanah tersebut.

Demikian disampaikan oleh Fauzi Hasyim, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sumenep. Menurut Fauzi, Sumenep itu sangat bisa seperti Bali, Jogja, dan Solo.

Namun, hingga saat ini, I’tikad baik menuju Sumenep kota Budaya hanya ilusi semata.

Pasalnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah dirumuskan dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep sepertinya hanya menjadi macan kertas belaka. Sejauh ini, RTRW yang ditetapkan untuk menata kota Sumekar agar tertata rapi dan indah tak kunjung direalisasikan.

“Sehingga sampai sejauh ini, perda tersebut menjadi formalitas dalam kertas.

Sumenep masih belum tertata dengan baik, areal parkir yang amburadul, taman kota yang sesak, penempatan baliho terpasang tidak baik hingga sampah-sampah berserakan dimana-mana. Padahal RTRW itu ditetapkan untuk menata kota Sumekar menjadi lebih baik dan bersih,” katanya, Rabu (9/4) kemarin kepada Koran Madura.

Secara tegas Politisi PBB itu sangat menyayangkan kinerja pemerintah yang lambat, padahal Komisi C memperjuangan Perda RTRW bukan untuk dilihat atau dibaca semata, tetapi untuk dilaksanakan dalam bentuk nyata. “Karena usulan kami yang sudah sesuai dengan amanah RTRW agar dari masjid jamik hingga kantor dewan itu segera dijadikan sebagai kawasan budaya. Bahkan kalau bisa, khusus kerapan sapi diletakkan di jantung kota, bukan dipinggir kota seperti yang ada sekarang,” jelasnya.

Bahkan Fauzi mengusulkan agar di lokasi Kodim itu menjadi pentas budaya.

Sehingga seniman-senimana itu bisa diakomodir, dan jadikan sarana berkreasi, baik melukis maupun kreasi-kreasi seni yang lain. “Jika itu terealisasi, maka sangat luar biasa. Semua khazanah masa lalu itu bisa terklasifikasi dengan baik. Ini khusus dalang sabidin, saronen, tandhe’, ul dual, hadrah, kerapa sapi, sapi sonok, dan bergama kekayaan yang lain. Jika ditata seperti itu, maka Sumenep pasti lebih hebat dari Jogja dan Solo,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih jauh terkait kendala terbesar hingga kota budaya belum terwujud, kata Fauzi, pemimpin Sumenep tidak ada yang konsen dalam hal pemeliharaan khazanah budaya dan kearifan lokal. “Karena zaman orla, orba hingga zaman sekarang, para pemimpin kita tak menyisakan karya yang monumental. Jika ada pemimpin yang konsen betul terhadap khazanah masa lalu, tata kota dengan baik, termasuk taman Adipura disulap sedemikian rupa, wisatawan dari dalam negeri maupun mancanegara pasti akan tertarik bertandang ke Sumenep. Termasuk sebagai symbol orang Madura, saya sempat mengusulkan ke Disbudparpora agar dalam dua hari, para abdi Negara wajib berbahasa Madura, bahkan pakai sarung juga boleh.

Sehingga jika dalam hari-hari tertentu para pegawai pemerintah menggunakan b bahasa Madura, maka Madura akan hadir dengan aroma kemaduraan yang berkarakter,” terangnya.

Oleh karena itu, Fauzi meminta pemerintah agar benar-benar menghargai hasil kreatifitas dewan, khsusunya Komisi C. “Karena RTRW dibuat memang untuk menata kota agar lebih tertata rapi dan indah. Kalau akhirnya begini, lantas buat apa RTRW ditetapkan,” tandasnya. =SYAMSUNI

TUMBANG. Salah satu mobil dinas sedang melintasi dekat sejumlah pohon yang tumbang di Jalan dr. Cipto Sumenep, Kemarin.

Terkesan Abaikan Lingkungan Puluhan Pohon Ditebang Akibat Pelebaran Jalan SUMENEP - Akibat pelebaran jalan di jalan dr. Cipto, tepatnya di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep membuat puluhan pohon yang terletak di pinggir jalan menjadi mati. Akibatnya sepanjang kurang lebih 500 meter kondisinya semakin panas. Bahkan dinilai telah mencederai terhadap keindahan kota. Namun sayangnya satker terkait terkesan saling lempar tanggung jawab.

Koordinator Aktivis Lembaga Kajian Kritis Sumenep Junaidi mengatakan, matinya sejumlah pepohobanb itu murni karena pelebaran jalan. "Kan dalam pelebaran jalan itu masih ada galiannya, dan galiannya itu sampai memotong akar pohon, sehingga akhirnya mati," katanya Hal itu lanjut Junaidi, terlihat saat sejumlah pohon yang sudah tumbang. Bahkan rata-rata akarnya timpul semua. Sehingga walaupun pemotongan itu dilakukan pada musim penghujan, besar kemungkinan tidak akan hidup kembali. "Logikanya, jika sudah tidak ada akarnya, maka sulit untuk hidup lagi," ungkapnya Bahkan menurut Aktifis Sumenep Corruption Wacht, akibat pelebaran itu tidak hanya menghilanglan puluhan pohon, melainkan juga dinilai telah merampas hak pejalan kaki, sebab sepanjang kurang lebih 500 meter trotoar ikut hilang tebongkar.

"Jadi satker terkait harus bertanggungjawab, sebab selain merusak pohon juga bisa mencederai kein-

dahan kota," tegasnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Edi Rasiyadi mengaku pemotongan pohon tersebut bukan merupakan tanggungjawab PU Bina Marga. Melainkan tanggungjawab Kantor Kebersihan dan Pertamanan setempat. "Kalau masalah pohonnya itu menjadi tanggungjawab Kebersihan," katanya Sementara masalah trotoarnya, sambung mantan kadis PU Pengairan itu merupakan tanggung jawab PU Ciptakarya. "Itu sudah ada anggarannya tersendiri, silahkan koordinasi dengan PU Cipta Karya dan Kebersihan," terangnya Kendati demikian, hal sebaliknya dikatakan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Setempat Hari Patriyadi mengatakan jika penebangan pohon itu merupakan tanggungjawab PU Bina Marga. "Pemotongan pohon didepan Pemda tanggungjawab PU Binamarga," katanya Hal itu menurut Hari sesuai dengan rencana pelebaran jalan

yang telah direncanakan oleh PU Bina Marga. "Itu sesuai dengan rencana pelebaran jalan sebelumnya," terangnya Semantara untuk perbaikan trotoarnya, sambung Hari untukperbaikannya tidak dibebankan terhadap PU Bina Marga, melainkan tanggungjawab PU Cipta Karya. "Kalau perbaikan trotoarnya, itu merupakan tanggungjawab PU Cipta Karya," terangnya Sayangnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya saat dihubungi Koran Madura, masih belum bisa memberikan keterangan. Sebab telepon selulernya sampai berita ini diturunkan sedang tidak aktif.

Demikian pula dengan Kepala Kantor Kebersihan Sumenep Abd. Wahid. Saat dihubungi Koran Madura telepon selulernya sedang tidak aktif.

Perlu diketahui pekerjaan pelebaran jalan merupakan anggaran tahun 2013 yang lalu. Namun dikerjakan sekitar awal bulan januari 2014. Berdasarkan pantauan Koran Madura, selama pekerjaan berlangsung sampai saat ini masih belum ada papan namanya. Sehingga pekerjaan jalan itu terkesan disembunyikan.

Informasi lain mengatakan, jika CV yang mengerjakan itu di-black list, hal itu diduga karena pekerjaannya dikerjakan asal-asalan.

Sehingga kualitas pekerjaannya masih perlu dipertanyakan. =JUNAEDI

KORAN MADURA

KAMIS 10 APRIL 2014|NO. 0339|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 10 APRIL 2014 NO. 0339 | TAHUN III

F

Angka Golput Dipastikan Menurun Bupati: Masyarakat Sudah Memahami Demokrasi PAMEKASAN - Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengaku optimis angka golongan putih (golput) di Pamekasan akan menurun dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 ini. Keyakinan ini didasarkan pada tingkat kehadiran pemilih di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di Pamekasan.

Menurut Syafii, masyarakat sudah memahami pentingnya berdemokrasi di Indonesia. Hal ini diyakini berdampak terhadap tingginya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya. Dia menjelaskan partisipasi

politik aktif masyarakat dalam pemilu dengan memberikan suaranya tidak dapat dipungkiri merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan pemilu. Semakin tinggi tingkat partisipasinya, semakin besar tingkat kesuksesannya. Leb-

ih lanjut ia menerangkan bahwa memberikan suara atau memilih merupakan alternatif terbaik yang harus dilakukan oleh masyarakat.

Terlepas dari kemungkinan adanya berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu.

Bupati mengatakan pemilu memiliki fungsi politik yang sangat penting terhadap perjalanan demokrasi di Indonesia, salah satunya yakni sebagai sirkulasi elite, di samping fungsi-fungsi lain seperti legitimasi politik, perwakilan politik, dan pendidikan politik. Karena itu, jika masyarakat berpartisipasi

politik dengan memberikan suaranya pada pemilu, mereka telah memainkan peran dalam melancarkan sirkulasi elite tersebut. “ Dalam hal ini, peran masyarakat sangat penting untuk menyeleksi calon-calon legislator (Caleg) yang memegang komitmen tersebut,” ungkapnya.

Untuk itu ia berharap agar tingkat kehadiran yang tinggi dalam pemilu legislatif di Pamekasan ini dapat dipertahankan dalam pemilu Presiden Repuplik Indonesia pada 9 Juni mendatang.

Angka Golput dalam pemilihan gubernur (Pilgub) kemarin men-

capai 41,3 persen. Angka tersebut persentase dari kehadiran sekitar 271.069 orang dari 656.342 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada.

Sementara Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu legislatif tahun 2014 sebanyak 679.171 pemilih, atau bertambah 22.829 suara, dibanding DPT pemilihan Gubernur Jatim beberapa waktu lalu, yakni 656.342 pemilih. Dari 679.171 pemilih, DPT Kabupaten Pamekasan pada pileg 2014 itu, terinci sebanyak 349.755 orang pemilih perempuan dan 329.416 orang pemilih laki-laki. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

DEMOKRASI

Pemain PMU Menggunakan KTP dalam Pileg

PAMEKASAN - Sejumlah pemain Persepam Madura United (PMU) yang berasal dari luar Pamekasan, seperti dari Jawa Tengah, Jawa Barat, NTT, Makasar, bahkan Papua, kemarin (9/4) tetap ikut serta me-

meriahkan Pemilihan Legislatif (Pileg). Mereka datang ke TPS terdekat dari Mes PMU dengan membawa KTP masing-masing.

Dari pantaun koran ini kurang lebih 16 pemain PMU datang ke beberapa TPS berbeda, seperti

di TPS 1 Kelurahan Parteker ada enam pemain, di TPS 6 Kelurahan Gladak Anyar ada lima pemain, dan TPS 11 Kelurahan Jungcangcang ada lima pemain dan satu pelatih kiper. Semuanya terletak di Kecamatan Kota.

Mereka tampak hadir ke TPS pukul 11.00. Sesampainya di TPS masing-masing mereka menunjukkan KTP kepada petugas, dan baru bisa mencoblos pukul 12.00.

Sebab berdasar aturan PKPU, untuk pemilih khusus, yang tidak

terdaftar di DPT, bisa mencoblos mulai jam 12.00. Mereka tampak antusias melakukan pencoblosan itu. Di bilik suara, masing-masing pemain PMU tampak konsentrasi memelototi surat suara dan mencoblos pilihannya.

Kehadiran para pemain PMU, yang moyoritas pemain inti itu, menjadi perhatian dan disambut meriah oleh warga sekitar. Tidak hanya anak-anak yang berteriak menyuarakan dan memanggil para pemain Laskar Sape Kerap tersebut. Bahkan sejumlah fans dewasa PMU juga tak mau kalah dengan meminta foto bersama dan sebagian juga meminta tandatangan para pemain.

Kapten PMU yang juga mantan pemain Timnas senior Zaenal Arif, yang mencoblos di TPS 1 Kelurahan Parteker, berharap agar masyarakat aktif berpartisipasi dan tidak melakukan golput dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. Menurutnya, ia dan teman-temannya yang dari jauh, sudi datang ke TPS di Pamekasan, guna menyampaikan haknya sebagai pemilih. Dia juga menggarisbawahi, dengan masyarakat datang ke TPS untuk mencoblos para wakilnya, sudah berusaha untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik.

“Dengan memilih para wakil kita, juga menyangkut untuk pembangunan daerah kita sendiri dan Indonesia ke depan. Makanya jangan sampai tidak memilih,” ungkap Zaenal Arif usai mencoblos. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 10 APRIL 2014 NO. 0339| TAHUN III

G

PEMILU

816 Napi Memberikan Hak Suaranya

KONSENTRASI. Salah satu personel Linmas saat mengawasi proses pencoblosan di salah satu TPS, di wilayah Kecamatan Kota, kemarin.

Honor Linmas Dipastikan Molor Jumlah Totalnya Mencapai Rp 888.750.000 PAMEKASAN - Honor untuk 3.555 Pelindung Masyarakat (Linmas) dipastikan molor. Sebab KPU Pamekasan hingga hari H pelaksanaan Pileg kemarin (9/4), masih belum menerima dana honor Linmas yang total sebesar Rp 888.750.000 dari KPU Pusat.

Honor masing-masing Linmas Rp 250.000. KPU Pamekasan juga belum tahu kapan dana itu akan diterima KPU Pamekasan. Karena itu, KPU meminta kepada para Linmas, yang dalam Pileg bertugas menjaga TPS-TPS yang ada, tiap TPS dijaga dua Linmas, untuk bersabar dalam menerima honor.

Anggota KPU Pamekasan, Devisi Hukum dan Pengawasan Agus Kasiyanto berani menggaransi jika honor Linmas pasti akan cair, cuma waktunya belum tahu pasti kapan. Agus memastikan jika proses cairnya honor itu dalam waktu dekat ini, selama beberapa hari ke depan. Pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa, sebab untuk honor Linmas ini dianggarkan dalam APBN. Sehingga yang bertanggung jawab adalah KPU Pusat. Pihaknya hanya menunggu dan menjalankan instruksi saja

dari KPU Pusat.

Terkait apakah ada kemungkinan jika ditalangi dulu menggunakan anggaran yang ada di KPU Pamekasan? Pihaknya menyatakan itu tidak bisa. Karena jika langkah itu dilakukan justru akan menyalahi aturan. Selain itu, setiap anggaran yang ada sudah ada pos-posnya masing, tidak bisa dirubah-rubah, meskipun hanya sementara. “Hingga saat ini kami masih menunggu dari KPU Pusat.

Semoga cepat cair saja,” kata Agus kemarin (9/4).

Bupati Pamekasan Achmad Syafii ketika dimintai komentarnya terkait hal ini, juga angkat tangan. Pemkab Pamekasan juga tidak bisa menalangi dulu honor untuk para Linmas ini. Meskipun bersifat pinjaman, kemudian diganti ketika dari KPU Pusat sudah cair. Bupati menyatakan tidak

bisa melakukan itu. Jawaban Bupati sama dengan KPU, yakni jika dipaksakan, akan menyalahi aturan yang ada.

“Tetap harus menunggu cairnya honor itu dari KPU Pusat, karena memang itu dianggarkan dari APBN. Kalau honor untuk Linmas yang dari Satpol PP, tidak ada masalah, karena dianggarkan dalam APBD,” katanya.

Terkait honor untuk Linmas yang ada di tingkat kecamatan (PPK) dan di tingkat desa (PPS), yang tidak jelas sumber pendanaannya, KPU dan Bupati juga belum bisa memberikan jawaban kongrit. Agus mengatakan masih belum menerima petunjuk dari KPU Pusat, apakah diambilkan dari APBN atau APBD. Syafii juga demikian.

Syafii hanya menyatakan masih akan berkoordinasi lebih lanjut dengan KPU Pusat, melalui KPU Pamekasan.

“Untuk para Linmas, yang honornya belum cair. Kami minta bersabar. Honor itu pasti akan diberikan. Hanya masalah waktu saja,” katanya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PAMEKASAN – Tersandung kasus hukum tidak menghalangi para nara pidana (Napi) kehilangan haknya sebagai warga negara Indonesia. Terbukti ratusan napi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas II-A Pamekasan bisa menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) yang berlangsung, Rabu (9/4) kemarin.

Di Lapas itu terdapat dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengingat jumlah pemilihnya lebih dari 800 warga binaan, yaitu TPS 12 dengan rincian 500 Napi dan TPS 13 sebanyak 316 Napi. Total napi yang mempunyai hak pilih adalah 816 orang.

Kepala Lapas Narkotika Klas II-A Pamekasan, Kusmanto Eko Putro mengatakan terdapat sekitar 125 napi yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya lantaran belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Napi tersebut adalah napi kiriman dari luar Pamekasan yang baru datang setelah daftar pemilih tetap (DPT) tidak bisa berubah (ditetapkan). Hal itu terjadi karena pergantian dan perubahan jumlah penghuni Lapas tersebut sering berubah, karena baru saja bebas atau ada kiriman napi baru.

Dia katakan seperti sudah diketahui oleh masyarakat Lapas Narkotika klas II-A Pamekasan merupakan salah satu tempat rujukan di Jawa Timur, bagi napi yang tersandung kasus narkotika. Dan mereka yang dirujuk ke lapas tersebut ada napi dengan

kasus kelas berat yang dihukum diatas 5 tahun, selain lapas di Madiun dan Porong Sidoarjo.

Makanya napi yang masuk DPT tergolong banyak.

“Mereka sama seperti warga Negara Indonesia yang lain. Jadi mereka mempunyai hak yang sama seperti orang biasanya, dan Alhamdulillah mereka cukup antusias untuk memberikan hak pilihnya,” katanya.

Ia menambahkan sejumlah pegawai di lingkungan lapas juga ada yang menggunakan hak pilihnya di dalam Lapas. Sebagian yang lainnya menyalurkan suaranya di tempat tinggalnya karena khawatir surat suara yang ada tidak mencukupinya. “Sebagian pegawai kami minta untuk menggunakan hak suaranya didekat rumah mereka masing-masing. Khawatir surat suaranya tidak cukup. Setelah itu mereka masuk kantor lagi,” ungkapnya.

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Lapas Narkotika Klas II-A Pamekasan, Ach Swifi Rusdi mengatakan warga binaan yang tidak masuk DPT karena ketika masuk dalam Lapas Pamekasan sudah melebihi batas waktu akhir penetapan DPT. “Dua bulan sebelumnya para napi ini telah mendapatkan sosialisasi dari KPU, Alhamdulillah saat pelaksanaan sekarang bisa berjalan dengan lancar karena umumnya mereka sudah mengerti tata melakukan pemungutan suara,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

BERJEJER. Sejumlah napi sedang antri untuk memberikan hak pilihnya di Lapas Narkotika klas II-A Pamekasan

H

KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 10 APRIL 2014|NO. 0339|TAHUN III

DPRD Masih Cenderung Menghamburkan Uang Rakyat Pengadaan Mobil Pimpinan DPRD Senilai Rp 1,4 Miliar PAMEKASAN – DPRD masih tidak berubah. Hingga kini masih cenderung menghambur-hamburkan uang rakyat.

Bayangkan untuk membeli mobil pimpinan DPRD, kata Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan dianggarkan dana sebesar Rp 1,4 miliar. Anggaran itu dibutuhkan karena mobil dinas yang saat ini dipakai oleh Pimpinan DPRD Pamekasan sudah mencapai 5 tahun.

Kepala Bagian Umum, Sekretariat DPRD Pamekasan, Slamet Readi mengatakan anggaran pengadaan mobdin pimpinan DPRD Pamekasan itu, sudah termaktub dalam APBD 2014 ini. Sehingga

tinggal pelaksanaannya. Slamet juga belum bisa memberikan keterangan lebih rinci soal proses pengadaan mobil tersebut. Karena rencananya pengadaan mobdin pimpinan DPRD itu, akan

diperuntukkan untuk pimpinan DPRD Pamekasan masa bakti 2014-20018 mendatang.

Sementara mobdin yang dipakai saat ini akan dimanfaatkan untuk mobdin anggota DPRD Pamekasan di beberapa komisi.

Sehingga tetap terpakai untuk kepentingan tugas kedewanan.

Saat singgung mengenai merk mobdinnya, Slamet belum bisa menyampaikan karena masih akan dibicarakan dengan sekwan dan pimpinan DPRD. “Yang jelas anggaranya Rp 1,4 M. Sementara jenis mobilnya saya tidak tahu karena belum dibicarakan,” katanya.

Disingung rencana pengadaan

mobdin pimpinan komisi, Slamet mengaku tidak ada dalam daftar belanja pembelian mobdin untuk pimpinan komisi tahun ini. Hanya saja ia menyebutkan, mobdin pimpinan komisi masih tergolong baru.”Kalau di APBD 2014 tidak ada, tidak tahu kalau di PAK tahun ini apakah diusulkan apa tidak,” katanya.

Yang jelas Kata Slamet, Sekwan berencana akan mengusulkan pengadaan kursi untuk sejumlah anggota DPRD Pamekasan, pada PAK nanti. Sebab, kursi yang ada saat ini sudah waktunya diperbaharui.

Mengenai anggaranya saat ini masih

disusun, dan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan kursi untuk Anggota DPRD Pamekasan. “Tentu usulan tersebut bisa dipenuhi, bisa ditolak, tergantung anggaran yang ada,” katanya.

Sebelumnya, Sekretariat DPRD Pamekasan memperbaiki plafon ruang sejumlah Komisi dan ruang Lobi DPRD Pamekasan. Karena kondisinya sudah lapuk dan terancam ambruk. Pada perbaikan plafon itu, sekwan menganggarkan Rp 95 juta dari PAK APBD 2013. Namun, hanya terserap Rp 92 juta. Sisanya sekwan mengembalikan ke kas daerah (Kasda). =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

JEMBATAN BAMBU

Akses Transportasi Anak Tiri Pemerintah PAMEKASAN - Semangat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pamekasan terlihat masih setengah hati dan bukan menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Masih ada jembatan yang memprihatinkan, karena sangat membahayakan terhadap masyarakat pengunanya. Salah satunya adalah jembatan bambu yang terbentang untuk menghubungkan Desa Nyalabu Laok dengan Desa Nyalabu Daya Kecamatan Pamekasan, yang tidak pernah tersentuh oleh pembangunan dari pemerintah setempat sejak puluhan tahun silam.

Pantauan Koran Madura di lapangan, jembatan bambu sepanjang sekitar 10 meter itu kondisinya sudah lapuk dan potongan bambu yang terpasang kebanyakan sudah terpotong potong lantaran termakan usia.

Jembatan tersebut pada bagian bawahnya dilapisi jaring kawat, saat dilewati jembatan yang sudah miring itu bergoyang sehingga rawan ambruk ketika dilintasi oleh sesuatu yang tergolong berat. Akibatnya, masyarakat yang melintasinya harus berhati hati.

Kendati lebarnya cukup bagi pengndara motor, namun bagi warga yang membawa sepeda motor terpaksa harus mendorongnya agar tidak terjatuh dan bisa lebih

meringankan beban jembatan tersebut. Beberapa bilahan kawat yang terpasang pada bagian bawah jembatan sudah karatan dan sebagian sudah berubah warna kuning.

Bahkan jembatan itu pada bagian tengah sudah berlubang lantaran di makan usia.

Salah satu warga Dusun Bere’, Desa Nyalabu Daya, Rusmiati mengatakan jembatan bambu tersebut tidak pernah ada perbaikan dari pemerintah. Padahal jembatan itu sudah menjadi akses satu satunya masyarakat yang menghubungkan dengan Desa Nyalabu Laok.

Dia mengatakan dirinya tidak tahu kapan jembatan tersebut dibangun, sebab sejak dia masih duduk di bangku sekolah dasar, jembatan itu memang menjadi akses anak anak untuk ke sekolah serta masyarakat yang hendak berbelanja ke pasar dan beberapa kebutuhan lainnya. “Sejak saya kecil jembatan ini sudah ada, tetapi sampai sekarang tidak pernah ada perbaikan dari pemerintah. Jika memang sudah sangat mengkhawatirkan maka warga sekitar sini yang bergotong royong memperbaikinya,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Pamekasan, Totok Suhartono belum berhasil dikonfirmasi. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 10 APRIL 2014 NO. 0339| TAHUN III

I

Pemilu Berlangsung Kurang Baik Diwarnai dengan Adanya Surat Suara yang Tertukar Dapil PAMEKASAN - Pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) di Kabupaten Pamekasan, Rabu (9/4) kemarin kacau. Sejumlah permasalahan terjadi saat pemungutan suara berlangsung, diantaranya terjadi kekurangan Surat Suara (SS), ada yang tertukar dengan Daerah Pemilihan (dapil) lainnya yang terjadi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kekurangan SS terjadi di Kecamatan Proppo. Di kecamatan tersebut kekurangan SS mencapai 200 lembar, dari sejumlah TPS yang tersebar di empat desa, masing-masing Desa Panangguan, Campor, Pangorayan, dan Candi Burung.

Salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Proppo, Pamekasan, Elman Duro merinci kekurangan SS DPD 40, DPRD kabupaten 84, DPRD provinsi 40, dan DPR RI berjumlah 56 SS, total 200 SS. Selain itu juga terjadi kekurangan form model C1 (rekapitulasi penghitungan) di salah satu TPS di Desa Proppo sebanyak 1 set.

Pemasalahan lainnya itu, tertukarnya SS DPRD Kabupaten di Dapil 1, tepatnya di TPS 1 Desa Nyalabuh Daya, Kecamatan Pamekasan. Daftar caleg yang seharusnya berisi calon anggota legislatif (Caleg) Dapil 1 justru berisi daftar Caleg Dapil 4.

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat, Suda’i mengatakan un-

tuk SS Caleg DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD tidak ada persoalan.

Tertukarnya SS tersebut diketahui oleh panitia setelah melakukan pengecekan SS sebelum acara dimulai.

Dalam pengecekan panitia bersama saksi, tertulis Dapil Pemekasan 4. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap nama-nama caleg yang tertera didalamnya. Hasilnya daftar caleg yang tertera bukan dari di Dapil 1, sehingga pelaksanaan pesta rakyat di TPS tersebut dihentikan hingga SS benar benar lengkap. ”Kalau dilihat dari kotak suaranya tidak salah, tetap untuk TPS ini seperti tiga kotak suara lainnya. Untungnya belum satu pun surat suara dari dapil 4 ini yang tercoblos, sehingga langsung dihentikan dan kami laporkan ke PPS,” katanya.

Setelah 7 jam menunggu akhirnya warga setempat dapat menggunakan hak suaranya pada jam 13.50 siang hari. Hal itu setelah mendapatkan kiriman SS dengan jumlah yang sama, yaitu

agar panitianya juga bisa cepat istirahat setelah seharian berada di TPS ini,” katanya.

Tidak adanya batas waktu yang ditentukan itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Pamekasan, Agus Sujarwadi yang datang ke TPS 1 itu mengatakan KPU harus tegas dalam memutuskan suatu persoalan. Semestinya KPU bersama KPPS dan semua saksi dapat menyepakati kapan batas waktu pemilihan di TPS tersebut.

404 surat suara. SS itu tidak sekaligus datang, karena SS itu merupakan kumpulan dari kelebihan dari semua TPS dengan dapil yang sama, yaitu Kecamatan Kota dan Tlanakan. Pertama sekitar jam 12 mendapatkan kiriman sebanyak 93 SS yang diantarkan oleh ketua PPK kecamatan kota, sebanyak 93 surat suara.

Setelah ada kiriman SS itu, tidak langsung dilakukan pencoblosan karena khawatir akan menimbulkan demo dari masyarakat, menunggu hingga semua kebutuhan surat suara dipenuhi. Kemudian pada jam 13.30 kembali mendapatkan kiriman SS sebanyak 104, namun sejumlah saksi masih keberatan untuk dimulai pemungutan suara. 15 menit kemudian, salah satu komisioner Komisi Pe-

milihan Umum (KPU) setempat, Nuzulul Qurnain dengan dikawal petugas kepolisian mengirimkan tambahan sebanyak 207 sehingga seluruhnya lengkap berjumlah 404 surat suara. Kemudian setelah dihitung, baru pada jam 13.50 dimulai pencoblosan.

Menanggapi kejadian di TPS 1 Desa Nyalabu Daya, Kecamatan Kota Pamekasan, Nuzulul Qurnain mengatakan kejadian itu di luar dugaannya. Semua persiapan telah dilakukan dengan baik. Pihaknya telah memberikan SS sesuai dapil. Sayanganya saat ditanya batas waktu yang diberikan terhadap pemilih di TPS tersebut, pihaknya tidak bisa menyebutkan waktu pastinya. “Ya pokoknya sampai selesai, karena ini kan baru dimulai. Mudahmudahan tidak sampai malam,

“Biar masyarakat tidak bingung nanti bisa-bisa disangkanya sampai malam hari, setelah datang ternyata sudah ditutup sehingga mereka tidak mencoblos padahal mereka tentunya sudah punya pilihan sebagai wakil mereka di dewan,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu Caleg dari Dapil 1, Khairul Kalam yang juga mendatangi TPS tersebut, mengaku kecewa dengan kinerja KPU setempat.

Pasalnya kejadian di TPS tersebut mengindikasikan KPU tidak netral. “Kok bisa tertukar Dapil.

Tapi di Dapil 4 surat suara aman tidak ada laporan yang tertukar.

Terus yang seharusnya untuk TPS disini kemana, dan tertukar dengan TPS berapa di Dapil 4, ini kan aneh bagi saya,” sesalnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

SEREMONIAL

Fompimda Pantau 6 TPS

PAMEKASAN - Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Pame-

kasan dipimpin Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Rabu (9/4),

memantau pelaksanaan Pileg yang ada di enam TPS di Pamekasan. Terdiri dari Komandan Kodim 0826 Letkol Infantri Mawardi, Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Slamet Riadi SH, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Sudiharto, dan sejumlah Pimpinan SKPD terkait Pemkab Pamekasan.

Forpimda mengawali pantauannya di TPS I dan II yang berada di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan. Rombongan bergerak ke TPS V yang berada di Dusun Glegeh, Desa Panglegur, Pamekasan. Di TPS V itu Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam papan informasi pemilu sebanyak 419 orang. Surat suara yang tersedia untuk DPRD Provinsi Jawa Timur kurang 17

surat suara. Sebab yang tersedia hanya 402 surat suara. Surat suara lainnya, seperti DPRD Pamekasan, DPR RI, dan DPD lengkap.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii meminta kepada Ketua KPPS segera melapor ke PPS dan PPK, agar tidak menghambat proses pelaksanaan Pemilu di TPS tersebut. Rombongan Forpimda kemudian bergerak ke TPS 3 yang berada di Dusun Dharma, Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu. Di TPS ini Forpimda tidak menemukan adanya kejanggalan atau kendala yang menghambat pelaksanaan pemilu. Sedangkan jumlah DPT sebanyak 401 jiwa.

Kunjungan terakhir Forpimda memantau ke TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) klas II-A Pamekasan. Di

lembaga pemasyarakatan itu, penyelenggara pemilu menyediakan dua TPS, yakni TPS 12 dan TPS 13, yang semuanya masuk Kelurahan Juncancang, Pamekasan.

Achmad Syafii mengatakan secara umum pelaksanaan pemilu di Pamekasan berjalan dengan baik. Hanya saja ada beberapa kendala teknis yang terjadi di lapangan, seperti kekurangan surat suara, tertukarnya surat suara, dan kendala teknis lainnya.

Untungnkendala teknis tersebut bisa secepatnya diatasi oleh penyelenggara pemilu. Sehingga tidak menghambat pelaksanaan Pemilu di Pamekasan. “Alhamdulillah evaluasi sementara berjalan lancar, hanya ditemui kendala teknis,” ujarnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN J KAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III MADURA KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 10 APRIL 2014 No. 0339 | TAHUN III

Ada Upaya Perampasan Kotak Suara Sampang - Dua orang laki-laki berinisial AM (45) dan MT (40) diamankan Polres Sampang karena diduga hendak melakukan perampasan kotak suara pemilu legislatif, Rabu (9/4). Keduanya merupakan warga Desa Birem Kecamatan Tambelangan.

Diamankanya dua orang itu, lantaran usai melakukan pros-

es perhitungan surat suara di TPS 02 Desa Birem Kecamatan Tambelangan Kabupatem Sampang, mencoba melakukan perampasan terhadap kotak suara.

Berdasarkan informasi, insiden perampasan tersebut diketahui oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02. Ketika itu, petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) melakukan pemindahan surat suara dari C1 Plano (papan) ke C1.

Dua orang tersebut diduga melakukan perampasan kotak suara karena tidak sesuai dengan keinginan mereka di tempat

TPS. Sehingga, AM yang merupakan salah satu simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan MT diketahui salah satu caleg PKS, melakukan dugaan pelanggaran pemilu.

Ketua Panitia Pengawas Pemili (Panwaslu) Kabupaten Sampang Addy Imansyah, membenarkan kejadian perampasan kotak suara.

Menurutnya, kejadian perampasan yang dilakukan kedua orang yang dimaksud langsung dibawa ke Polsek Tambelangan. Namun, dikatakannya insiden perampasan tersebut diduga karena AM, sempat naik emosi. Bahkan, proses perhitungan suara yang dinilai kurang sesuai keinginan AM. Akhirnya, kotak suara langsung di tempatkan

J

disekitar rumah MT. “Memang benar kejadian itu, sekarang (09/4) sekitar pukul 19.45 wib saya masih di Polsek Tambelangan, awalnya mungkin dinilai tidak sesuai dengan keinginan kedua orang ini, sehingga sempat marah - marah di TPS dan dibawa ke rumah salah satu caleg PKS,” ucapnya melalui saluran telepon.

Lanjut Addy, dengan kejadian tersebut, selanjutnya pihaknya mengaku akan melakukan proses kajian dan mengklarifikasi. Sebab, hal itu bisa diketahui apakah insiden tersebut memenuhi unsur pidana maupun unsur tindak pidana umum. “Kami sendiri akan melakukan kajian dan klarifikasi, apakah ini memenuhi unsur pidana atau umum,” jelasnya.

Dengan itu, pihaknya masih akan menunggu proses selanutnya dari pihak kepolisian Sampang. Sebab, hingga kini keduanya langsung dibawa untuk diamankan di Polres Sampang. =RYAN HARIYANTO/MK

UPAYA DONGKRAK SUARA

SUASANA PEMILIHAN

SAMPANG- Proses pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 tampak ada yang janggal. Pasalnya, diduga kuat ada sejumlah santri dan pemilih di bawah umur yang datang ke TPS yang terletak di Desa Tanggumong, Kecamatan Kota Sampang itu, Rabu (9/4).

Pantauan Koran Madura, terlihat pemilih muda yang diduga kuat merupakan santri dan gadis di bawah umur bersiap hendak melakukan pencoblosan di TPS 9. Saat sejumlah orang yang diduga santri dan gadis yang diduga masih di bawah umur itu memasuki area TPS 9, sejenak petugas KPPS menutup pintu masuk TPS. Kemudian dengan adanya desakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) lain yang ingin mencoblos pintu tersebut dibuka kembali. Dari situlah dua gadis dibawah umur ketika ingin melakukan pengecekan DPT terungkap.

Data DPT yang seharusnya sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Pengawas dan KPPS malah tidak ada di meja kerjanya. Pengawas pengecek DPT hanya menggunakan kertas kosong untuk mencatat yang hadir di TPS tersebut. Ketika ditanya umurnyanya, kedua gadis tesebut tampak kebingungan dan tidak mau menyebutkan tahun kelahirannya. “Saya sudah umur 17 kok,” singkatnya sambil tersenyum tersipu.

Setelah itu, Pengawas kemudian memulangkan kedua gadis tersebut

SAMPANG- Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11, Kelurahan Dalpenang, Kota Sampang berada di tempat yang tertutup.

TPS itu ditempatkan di ruang kelas sebuah gedung SLB dan pintunya tertutup, Rabu (9/4).

Seperti yang terlihat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Kelurahan Dalpenang, Jalan Imam Bonjol. TPS yang ditempatkan di ruangan SLB ruangan kelas yang sangat tertutup, memudahkan akan terjadi kecuranagan. Apalgi dari tempat masuk dan teralingi dari gedung, juga tidak ada keamanan dari kepolisian.

Hanya dijaga oleh Pasukan Keamanan Masyarakat (PAM). Dan panwas pun terlihat hanya keluar masuk saja.

Menurut SH (35) salah satu pemilih mengatakan, dalam pencoblosan memang terlihat dari gerak panitia ketika melakukan pemberitahuan untuk memilih beda. “Tapi itu dilakukan sama orang lain, bukan pada saya,” terangnya.

Ketua KPPS Junar Yadi menjelaskan, untuk ruangan tempat TPS itu tidak adanya lokasi dalam pembuatan tenda, seandainya ada mungkin tidak akan meletakkan diruangan SLB, Masalah kecurangan itu dirinya tidak membenarkan, karna didlam sudah ada empat saksi. “Sudah ada saksi di dalam,” tegasnya. CR1/ LUM

Anak di Bawah Umur Hendak Mencoblos?

dengan dalih menyuruh kedua gadis tersebut untuk mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ketua PPL yang bertugas di TPS 9, Muhsin mengatakan kejadian tersebut hanya salah paham. “Kami sudah memerikasanya, dan mereka saya suruh

pulang untuk mengambil KTP,” ungkapnya singkat dengan muka gugup.

Ditanya status orang yang mondarmandir yang tanpa mengenakan ID Pengawas, Muhsin mengatakan “Mereka semua tim pengawas.” =CR2/LUM

TPS 11 di Tempat Tertutup

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III

K

168 Napi Golput Samsuri: Saya Tak Dapat Undangan Pencoblosan Sampang - Dari 218 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Sampang, yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif (Pileg) yang digelar Rabu (9/4) hanya 50 orang. Sisanya, 168 orang memilih tidak memberikan hak suara atau golput.

168 pemilih golput disebabkan tidak mempunyai surat formulir A5 atau surat keterangan pindah memilih. Sebab, surat formulir A5 merupakan persyaratan wajib untuk menggunakan hak suara di luar daerahnya.

“Dari 218 total tahanan Sampang yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 50 orang, sisanya golput karena mereka tidak punya (Formulir) A5. Saat ini surat suara yang tidak terpakai banyak,” ucap Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Moh Abdus Subir.

Sementara narapidana yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 126. Mereka melakukan pencoblosan di TPS 39 Kelurahan Gunung Sekar Kec/ Kota Sampang. TPS 39 berada di

halaman dalam rutan.

“Jumlah DPT 126 ini pihak KPU mendata menggunakan pendataan seperti pada pemilihan Gubernur,” tuturnya.

Dari 50 orang yang menggunakan hak pilihnya; sebanyak 43 sudah mempunyai hak suara, sedangkan 7 orang merupakan tambahan setelah bisa menunjukkan surat formulisr A5. “Jadi, sebenarnya ada 7 orang yang menggunakan A5 ditambah 43 orang yang punya hak suara,” jelasnya.

Subir menambahkan, dari hasil perhitungan pemungutan suara di TPS 39 tersebut suara sah tingkat DPR RI sebanyak 46 suara, DPD sebanyak 39 suara, sedangkan DPRD provinsi 50 suara, dan DPRD kabupaten 49 suara.

“Itu yang perolehan suara sah, sedangkan suara perolehan surat suara tidak sah sebanyak DPR RI 4 DPD 11 DPRD Provinsi 0 dan DPRD kabupaten 1,” imbuhnya.

Rumah Sakit Sementara keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang mengaku tidak memperoleh undangan atau model C6 untuk menggunakan hak pilih. Mereka terlihat asyik bercangkrama di serambi rawat inap saat warga yang lain memilih.

Samsuri (45), warga Desa

Aeng Sareh Kec/Kota Sampang, dirinya mengaku tidak mendapatkan undangan atau surat model C6 untuk menggunakan hak pilihnya pada pesta lima tahun sekali. “Saya tidak dapat undangan pencoblosan, Mas, terus mau minta ke siapa mending ngurusi keluarga saja yang masih sakit,” ucapnya.

Dirinya merasa heran karena baru kali ini saja tidak memperoleh surat C6. “Baru kali ini saya tidal dapat undangan, tahun lalu masih dapat. Tidak tahu kenapa,” ceritanya kepada Koran Madura.

Hal senada juga disampaingkan, Holil (26) warga Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. “Kalau saya sendiri memilih tidak memilih, karena keluarga sakit dari pada sibuk masalah pileg ini mending peduli terhadap nasib keluarga,” jelasnya.

Holil sengaja disimpan oleh aparat desa. “Kalau masalah banyak C6 tidak diperoleh masyarakat diduga ini ada permainan antara kepala desa dengan caleg, bisa saja banyak dijual,” tutur salah satu mahasiswa swasta itu.

Sementara itu, Divisi Keuangan dan Logistik KPUD Sampang Hernandi Kusuma Hadi, saat dikonfirmasi melalui saluran telepon tidak bisa memberikan jawaban. =RYAN HARIYANTO/MK

TPS 17: Bupati Sampang A Fannan Hasib bersama Wabup Sampang Fadilah Budiono sebelum melakukan pencoblosan, Rabu (9/4).

PARTISIPASI

Bupati-Wabup Nyoblos di TPS 17 SAMPANG- Bupati Sampang A Fannan Hasib yang berpakain khas Madura ala Sakera beserta istri Anik Amanillah dan Wakil Bupati (Wabup) Fadilah Budiono beserta istri juga rombongn melakukan pencoblosan di TPS 17, Rabu (9/4).

Menurut Fannan, dalam berpakain adat sakera biar ada ketertarikan pada warga, dan melambangkan budaya asli Madura. “Mudah-mudahan dalam pemilihan ini terpilih

putra terbaik Sampang untuk menjadi anggota legislatif,” ungkpanya.

Yustan Soleh, Ketua KPPS TPS 17 menjelaskan, dalam pelaksaanaan Pileg 2014 ini masih banyak masyarakat yang merasa bingung dengan adanya surat suara, karna mereka masih belum tahu 100 persen. “Juga kebetulan tadi ketiaka dilihat, Bupati Fannan sempat merasa bingung saking banyaknya calonnya,” terangnya. =CR1/ LUM

DEKORASI PESTA DAN PAKAIAN SAKERA

Cara Merayu Pemilih Gunakan Hak Pilih

ryan hariyanto/koran madura

PILEG DI RUTAN: Mattawi (60), terpidana kasus pembunuhan korban alm Habib Alwi saat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan legislatif (Pileg), Rabu (9/4) di Rutan Kelas IIB Sampang.

SAMPANG - Untuk menarik minat pemilih agar berduyunduyun mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 23 berpakaian ala sakera. Selain itu, pemilih juga disediakan makanan khas Madura, Rabu (9/4).

TPS 23 dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 278 di Kelurahan Gunung Sekar RT 01/ RW 05, Kecamatan Kota, saat pencoblosan, semua petugas KPPS sepakat mengenakan pakaian ala Sakera khas Madura. Dan juga ornamen TPS mirip sebuah pesta pernikahan yang dilengkapi suguhan pentol, ketela, air mineral, dan kacang rebus.

Ketua KPPS Moh Ali Majid menjelaskan, dengan melakukan suatu hal yang unik biar ada ketertarikan dari warga untuk menghad-

iri dan menggunakan hak suaranya.

“Kami di TPS 23 berusaha semksimal mungkin dalam pelaksanaan Pileg 2014 agar jumlah kehadiran juga maksimal,” ungkapanya.

Ali menambahkan, dalam pencobolasan, masyarakat masih banyak yang kebingungan dan tidak mengerti karena banyaknya calon, akan tetapi KPPS berupaya untuk mengarahkan para pemilih agar paham tentang surat suara. ”Dan masyarakat itu adalah tamu untuk dilayani, biar masyarakat terkesan dilayani,” jelasnya.

Fintriani (25) warga Kelurahan Gunung Sekar menuturkan, dengan adanya TPS yang beda dengan yang lain menjadi ketertarikan tersendiri pemilih. “Karena setelah pencoblosan langsung dengan ramah disuguhkan aneka makanan ringan yang sudah disediakan,” ujarnya. =CR1/ LUM

L

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III

RSUD

TPS RAWAN

Ditemukan 10 DPT Ganda dan Pemilih Titipan SAMPANG- Ada kejanggalan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Desa Muktesareh, Kecamatan Kedungdung.

Di TPS 2 itu ditemukan sedikitnya sepuluh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ganda dan beberapa pemilih yang membawa surat undangan titipan, Rabu (9/4).

Penemuan DPT ganda itu berawal saat salah seorang pemilih yang hendak mencoblos terhenti sejenak dikarenakan DPT yang diajukan kepada Tim Pengawas ternyata mempunyai ID ganda. Hal tersebut dibuktikan adanya nomor urut sama pada DPT tersebut.

Setelah dicek lebih lanjut, ada 10 DPT yang ganda di TPS 3 tersebut.

Salah satu Pengawas TPS 3 Faisol memperlihatkan DPT ganda yang sebelumnya nomor urut yang bersangkutan sudah ada yang memakai.

“Ini ada nomor urut 35 yang mempunyai ID ganda,“ ujarnya ketika selesai memeriksa. Namun sayang, Ketua KPPS TPS 3 malah marah-marah dan mengajak ribut ketika ditanya adanya

RAWAN: Kondisi TPS 2 di Desa Muktesareh, Kecamatan Kedungdung, Rabu (9/4).

temuan DPT ganda sehingga tidak bisa diminta keterangan lebih lanjut.

Selain itu juga, ada salah seorang DPT yang ingin mencoblos dengan membawa dua surat undangan. Setelah dilakukan pengecekan, salah satu surat undangan yang dibawanya ditahan. Karena tidak terima, dia melawan “Kata siapa tidak bisa diwakilkan, di TPS 2 banyak yang melakukan perwakilan tapi tidak ada masalah,” ungka-

pnya dengan kesal.

Sementara itu, Ketua KPPS TPS 2 menjelaskan bahwa dengan adanya temuan surat DPT ganda di TPS 3, pihaknya mengakui bahwa data yang ada di Desa Muktesareh memang amburadul. Dirinya juga mengungkapkan bahwa sekarang ini ada penambahan TPS, “Dulu ada lima TPS tapi sekarang ada sepuluh TPS, jadi sekarang ini banyak kesalahan,” tuturnya kepada Koran Madura.

TPS KREATIF

Bernuansa Dekorasi Pernikahan SAMPANG- Konsep dekorasi yang bernuansa pernikahan dan anggota KPPS yang memakai serba batik di TPS 13, Jl Makbul, RT 04 RW 05 Kelurahan Polagan, Kecamatan Kota Sampang.

Konsep tersebut mengasumsikan bahwa para pemilih merupakan tamu istimewa yang disambut meriah dan adanya beberapa jamuan seperti ketela, kacang dan beberapa camilan. Sedangkan para calon legislatif dan kotak suara di asumsikan sebagai pengantin yang duduk di pelaminan koade.

Mamak (24), salah seorang pemilih di TPS 13 mengaku bahwa dengan adanya perbedaan dekorasi yang di konsep dengan nuansa dekorasi pernikahan banyak warga yang berbondong-bondong mengunjungi TPS tersebut. “Banyak sekali warga yang datang ke TPS 13, sampai para pencoblos harus mengantri,” ujarnya kepada Koran Madura, Rabu (9/4).

Menurut Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Ahmad Fausi menjelaskan tentang konsep dekorasi yang dilakakukannya. “Konsep

Pihaknya juga mengaku bahwa surat undangan DPT baru sampai H-2 sehingga pihaknya tidak bisa mengecek detail data-data surat DPT yang di edarkan. Kemudian ditanya adanya sistem perwakilan DPT untuk mencoblos di TPS 2, pihaknya mengelak bahwa di TPS 2 ada sistem perwakilan. “Tidak ada mas, semuanya datang satusatu menurut surat DPT yang mereka bawa,” ujarnya. =CR2/ LUM

Ada Petugas Pelayanan Tidur Sampang - Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang, Rabu (09/4) sekitar pukul 10.30 Wib tampak sepi. Bahkan, petugas pelayanan yang berada di ruang loket pendaftaran pelayanan tengah tertidur pulas.

Sekalipun beberapa media berkali-kali mengambil gambar, namun petugas yang tampak tertidur pulas tidak bangun. Petugas Satpol PP yang tengah bertugas di lingkungan RSUD Sampang yang mengatahui media mengambil gambar petugas tertidur meminta agar dihapus.

“Mas mohon maaf sekali, kalau bisa fotonya dihapus jangan diekspos,” pinta petugas yang enggan disebutkan namanya tersebut.

Menanggapi hal itu, Humas RSUD Sampang Yuliono mengatakan semua petugas yang memiliki jadwal kerja pada saat itu tetap masuk kerja seperti biasanya. Namun, terkecuali bagi petugas yang memilki tanggung jawab di ruangan POLI. “Untuk petugas di ruang rawat inap dan gawat darurat dan loket pendafatran tetap masuk, tapi yang bertugas di POLI tidak masuk karena mengikuti adwal negara,” ucapnya.

Dirinya menegaskan bagi petugas yang memiliki tanggung jawab di loket pendafatan tetap masuk seperti biasa. Begitu pun, terkait kekosongan pelayanan yang didapati diloket pendaftaran, menurutnya dimungkinkan petugas tengah berada di belakang maupun sedang melakukan pencoblosan.

“Kalau petugas yang berjaga diloket tetap masuk seperti biasa, mungkin masalah kekosongan diloket itu petugasnya sedang ke kamar mandi atau bisa saja ke TPS yang berada di belakang samping RSUD,” jelasnya.=RYAN HARIYANTO/MK

dekorasinya sama seperti acara pengantin,” ujarnya.

Menurutnya, konsep tersebut untuk menyemarakkan acara caleg dengan tujuan supaya minat warga untuk datang ke TPS semakin tinggi. Hal tersebut di buktikan dengan jumlah sementara surat DPT yang mengahadiri acara pencoblosan di TPS 13 yaitu sebanyak 253 DPT yang hadir dari total keseluruhan yaitu 292 dengan rincian jumlah DPT yaitu sebanyak 286 ditambah 6 DPK. Sedangkan sebanyak 33 DPT yang belum hadir, pihaknya masih menunggu kedatangan warga. “Sekarang kan masih jam 11, masih banyak waktu untuk warga yang mau menyoblos,” ujarnya. “Warga disini kan juga punya kesibukan,” imbuhnya. =CR2/ LUM

KORAN MADURA

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 10 APRIL 2014

KAMISNo. 10 APRIL 2014| |TAHUN No. 0339 |IIITAHUN III 0339

M M

UJIAN NASIONAL

Ada Penurunan Kualitas Anak Didik

doni heriyanto/koran madura

DIHITUNG. Suasana penghitungan surat suara di TPS 12 Desa Socah. (Insert) caleg PAN nomor urut 1 Muh. Sudarmo saat menunjukan surat suara yang sebenarnya.

Pendistribusian Surat Suara Tidak Beres Ditemukan Surat Suara Dapil II di Dapil I BANGKALAN- Ketelitian KPUD Bangkalan dalam mendistribusikan surat suara ke masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) perlu dipertanyakan. Pasalnya, di TPS 12 Desa Socah Kampung Karnadian terjadi kesalahan fatal dalam pendsitribusian surat suara. Kesalahan tersebut, berupa ditemukannya surat suara daerah pemilihan (Dapil) II di Dapil I itu.

Peristiwa tersebut, membuat calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Muh. Sudarmo melakukan protes terhadap kesalaha fatal itu. Apalagi, di TPS tersebut tidak ditemukan nama Muh. Sudarmo sebagai caleg PAN dengan nomor urut 1. Justru yang muncul atas nama Solihin yang sama-sama merupakan caleg PAN yang seharusnya berada di Dapil II. Praktis, kesalahan ini sangat merugikan bagi caleg yang akrab disapa mbah Darmo ini.

"Awalnya yang menemukan

anak saya saat ingin mencoblos surat suara. Disana tidak ditemukan nama saya, justru yang muncul nama Solihin caleg PAN di dapil II," ujar Muh. Sudarmo.

Pada saat itu juga kata Sudarmo, dirinya langsung ke TPS 12 untuk memastikan kesalahan tersebut. Terbukti, sebanyak 7 surat suara atas nama Solihin.

Ditemukannya kesalahan fatal ini, membuat dirinya melayangkan protes terhadap ketua panitia pemungutan suara (PPS) setempat. Akan tetapi, ketua PPS tidak menggubris protes yang di-

Awalnya yang menemukan anak saya saat ingin mencoblos surat suara. Disana tidak ditemukan nama saya, justru yang muncul nama Solihin caleg PAN di dapil II,�

Muh. Sudarmo

Calon Anggota Legislatif lakukan. Justru bersikukuh jika semua surat suara sudah berdasarkan ketentuan KPUD Bangkalan.

"Saya langsung protes, karena ini sangat merugikan bagi saya. Tapi, ketua PPS tidak mau tau tentang permasalahan ini," sesalnya.

Ketua Panitia Pemilihan Ke-

camatan (PPK) Socah, Syafii Rusman menyatakan sudah menerima laporan terkait kesalahan surat suara di TPS 12. Pihaknya sudah melakukan kesepakatan berupa penghitungan suara dengan menyebutkan nomor urut tanpa menyebutkan nama calon.

Sehingga, dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan. Langkah ini, sebagai upaya untuk mencegak konflik.

"Kami sudah atasi permasalahan ini, jadi sekalipun ada yang mencoblos calon atas nama Solihin tetap akan masuk hitungan sebagai suara sah milik Muh. Sudamo, karena samasama nomor urut 1 dari PAN," ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar tidak bisa dikonfirmasi tanpa ada alasan yang jelas hingga berita ini diterbitkan. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Jika tak diantisipasi dengan bijak, ujian akhir nasional (Unas) bisa berdampak pada penurunan kualitas anak didik. Apalagi tidak dibarengi dengan manajemen sekolah yang baik. Selama ini Unas lebih mengedepankan hasil dibandingkan proses pelaksanaan. Hal itu yang sangat berpengaruh terhadap kualitas anak didik.

"Tidak dipungkiri, selama ujian nasional tahun sebelumnya, membawa dampak perubahan terhadap kualitas anak didik.

Kualitas anak didik semakin menurun," kata Bambang, Koordinator Pengawas Tingkat Satuan Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

Dia mengungkapkan terjadi penurunan kualitas selama Unas, karena harapan dari banyak pihak yang memfokuskan pada nilai kelulusan. Bukan pada proses pembelajaran untuk mendapatkan kelulusan. Hal itu sangat berpengaruh terhadap pola kejiwaan anak. Padahal dampak mental yang berpengaruh sangat kuat sekali.

"Kadang sekolah dan anak didik melihat yang terpenting lulus. Sedangkan itu berdampak pada mental ke anak-anak.

Otomatis pendidikan tidak akan lebih baik, kalau hanya seperti itu," ungkapnya.

Apalagi ada oknum yang menghalalkan segala cara untuk bisa meraih kelulusan. Yang dampaknya tentu sangat buruk terhadap sistem pendidikan di sekolah. Sebenarnya dalam proses Unas diharapkan terjadi proses kejujuran dalam mengerjakan soal-soal.

"Meski menginginkan kelulusan anak didik, jangan sampai menghalalkan segala cara. Begitu masuk perguruan tinggi, dampaknya sangat terlihat kepada anak didik," terangnya.

Menurutnya, proses yang bagus, apapun hasilnya menjadikan anak didik yang berkualitas. Baik secara mental dan tingkat kelulusan. Sebab dalam Unas memang harus mengutamakan kejujuran dan integritas dalam segala hal.

"Kualitas anak didik tetap bagus, dan bisa mendapatkan hasil yang bagus pula. Itu inti dari pembelajaran selama ini yang dilakukan sekolah," harapnya. = MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III

PROSES PENYEMBUHAN

Gery Akan Dioperasi Rekonstruksi Wajah

doni heriyanto/koran madura

MEMILIH. Penghuni rutan saat memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang di aula Rutan Bangkalan.

Penghuni Rutan Bingung Pilih Caleg Karena Mereka Mengenali Semua di Kertas Suara BANGKALAN - Menentukan pilihan pada saat pemilu merupakan hak politik setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Tak terkecuali bagi para nara pidana (napi). Sebanyak 53 napi menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disediakan khusus di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Bangkalan.

Sejatinya jumpah pemilih di rutan berjumlah 94 orang.

Akan tetapi, sebagian sudah dinyatakan bebas dari hukuman.

Pemilihan calon legislatif kali ini diwarnai kebingungan para napi saat hendak mencoblos.

Tak satu pun deretan nama yang tercantum di kertas surat suara dikenali oleh para napi. Namun kendati merasa bingung para penghuni tahanan tersebut tetap menentukan pilihannya. Dengan pengawalan 9 petugas rutan, para napi tetap menyalurkan hak poli-

tiknya secara bergantian. �Saya nyoblos apa adanya saja Mas, karena saya bingung milih siapa. Daripada gak milih mending ya milih, meskipun tidak ada yang kenal,� ujar Heri, (34), warga Tanjung Bumi yang sudah 3 tahun menjadi penghuni rutan tersebut.

Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Fajar A mengatakan rutan Bangkalan

menjadi TPS 12 Kelurahan Pejagan. Sejatinya keberadaan napi sebanyak 228 orang. Akan tetapi tidak semua tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).

"Yang memiliki hak pilih berjumlah 94 napi dengan rincian 92 laki-laki dan 2 perempuan. Akan tetapi tinggal 53 orang karena sudah ada yang bebas dari hukuman," ungkap Fajar.

Menurutnya, TPS khusus itu bertujuan untuk melindungi hak para napi sebagai pemilik suara sah pada pileg tahun ini. Apalagi pada pemilu kali ini tingkat partisipasi pemilih menjadi prioritas dalam rangka mensukseskan pelaksanaan momen lima tahunan tersebut. Jangan sampai karena menjadi tahanan tidak bisa menyalurkan hak politiknya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Berdasarkan keterangan pihak RS dr. Soetomo, Gersom Ary Sepvianto (Gery), 21, mahasiswa UTM, akan menjalani operasi. Jika tak ada aral, Gery akan dioperasi rekonstruksi wajah pada Kamis dini hari 00.00.

Sebab dokter menilai kondisi tubuh Gery sudah siap. Operasi akan dilakukan di Gedung Pusat Bedah Terpadu (GPBT) RS dr.

Soetomo Surabaya.

"Bengkak di muka Gery sudah berkurang, sehingga operasi wajah bisa dilakukan," ujar Ketua Cabang GMNI Bangkalan, Divo Kurniawan Jayadi.

Menurut Divo sebelum dilakukan operasi, Gery lebih dulu menjalani transfusi darah.

Sebab selama perawatan, Gery mengalami banyak pendarahan.

Selain itu transfusi darah dilakukan untuk mengembalikan kadar hemoglobin (hb) yang bersangkutan. Untuk operasi kali ini, akan dilakukan oleh seorang dokter bedah pelastik dan sejumlah asistennya.

"Tujuan operasi rekonstruksi wajah ini, untuk memasang pen di bagian-bagian wajah Gery yang tulangnya mengalami keretakan. Yakni, di bagian dahi, tulang pipi kanan-kiri dan di ba-

gian dagu," terangnya.

Ia sangat berharap dukungan doa semua pihak agar operasi yang akan dijalani dapat berjalan lancar demi kesembuhan Gery. Terlebih ucapan termakasih kepada semua masyarakat yang telah membantu melalui koin peduli Gery.

Sehingga dengan sembuhnya Gery bisa mengungkap kejanggalan yang terjadi atas peristiwa kecelakaan beberapa waktu lalu di Desa Gili Kecamatan Kamal.

"Kami mengucapkan banyak termikasih kepada semua pihak yang telah membantu upaya pengobatan Gery. Kami juga berharap kejanggalan-kejanggalan itu bisa terungkap dan diusut dengan tuntas," paparnya.

Perlu diketuhi Gery mengalami kecelakaan pada hari Minggu, (30/3)sekitar pukul 19.30 wib di Jalan Desa Gili Timur Kecamatan Kamal. Dalam peritiwa tersebut ditemukan banyak kejanggalan. Apalagi dalam kecelakaan ini Gery mengalami luka bekas benda tumpul yang menyebabkan keretakan di kepala tanpa adanya goresan bekas aspal. Kuat dugaan telah terjadi penganiayaan terhadapnya. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

JELANG OPERASI. Kondisi persiapan Gery menjelang operasi rekonstruksi wajah.

PILEG

Ditemukan Banyak Kejanggalan Pileg BANGKALAN - Dalam pelaksanaan pemilihan calon anggota legislatif (pileg) yang telah dilakukan, ada sejumlah kejanggalan yang ditemukan oleh tim pemantau independen. Mereka menemukan kejanggalan di Desa Lerpak, Kecamatan Geger. Selain itu, mereka juga menemukan surat suara yang sudah tercoblos di dalam kotak suara. Diduga surat suara tersebut sengaja dicoblos

untuk penggelembungan suara.

"Tentu kondisi tersebut mencidera pesta demokrasi. Pasalnya, hal semacam itu merupakan pelanggaran," kata Syukur Koordinator JPPR Madura.

Menurutnya, di desa tersebut ada 15 Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi yang diketahui keberadaannya hanya 9 TPS, sementara TPS yang lain tidak ditemukan. Selain itu, ada tiga

saksi dari partai Nasdem kondisinya tidak sehat saat berada di TPS, Kecamatan Kwanyar.

Dimana yang bersangkutan muntah-muntah dan pusing. Diduga kuat ketiga saksi itu keracunan.

Sebab, awalnya sehat. Tapi, usai meminum air langsung pusing.

"Berdasarkan pantauan kami di lapangan, banyak ditemukan kejanggalan dalam sejumlah kasus, yakni berupa pelanggaran

dalam pelaksanaan pileg di Bangkalan," ungkapnya.

Dia menambahkan, untuk air yang diminum oleh saksi tersebut telah diamankan. Rencananya, sample air akan diperiksa di laboratorium guna memastikan kebenaran dugaan sabotase oleh partai yang bersangkutan.

"Memang ada indikasi seperti itu, ketiga saksi bertugas pada 3 TPS di kecamatan Kwanyar. Aneh,

kalau ketiganya sakit kebetulan dan bersamaan," imbuhnya.

Tak hanya di tempat tersebut, dirinya juga menemukan kejanggalan di Desa Banyubunih kecamatan Galis. Menurutnya, saksi yang bertugas di sana disuruh pulang semuanya, sebelum pelaksanaan penghitungan suara dimulai.

Tentunya, hal itu mengindikasikan adanya perbuatan pelanggaran. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN Bangkalan MADURA SURABAYA - Suasana pemungutan suara di berbagai wilayah di Jawa Timur, Rabu (9/4) secara umum berjalan lancar, namun sempat diwarnai adanya surat suara tertukar dan keputusan pencoblosan ulang.

Surat suara untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 31 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, hilang dari kotak suara sehingga pemungutan suara baru dilakukan pada pukul 10.45 WIB. Kondisi tersebut membuat kelabakan para petugas TPS karena tidak bisa memulai pelaksanaan pemungutan suara tepat waktu, padahal banyak pemilih yang sudah hadir di lokasi tersebut.

Petugas KPPS berkoordinasi dengan panitia pengawas pemilu (Panwaslu), sejumlah saksi, dan aparat kepolisian yang berada di lokasi, kemudian diputuskan proses pemungutan suara tidak boleh dilaksanakan hingga seluruh surat suara lengkap.

Akhirnya surat suara didatangkan langsung dari gudang KPU Jember untuk mencukupi kebutuhan para pemilih di TPS tersebut dan surat suara tersebut tiba di TPS 31 Kelurahan Jember Lor pada pukul 10.30 WIB. Di Kabupaten Sumenep dan Pamekasan juga sempat terganggu karena ada surat suara tertukar antardaerah pemilihan.

Di Kabupaten Pamekasan surat suara tertukar terjadi di TPS 1, 2 dan 3 Desa Nyalabu Daja, Kecamatan Kota, dan TPS 15 Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Kota.

Menurut Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 1 Desa Nyalabu Daja, Suda'ie, surat suara di TPSnya itu tertukar dengan surat suara dengan Daerah Pemilihan (dapil) 5.

"Di sini kan dapil 1 yang meliputi Kecamatan Kota Pamekasan dan Kecamatan Tlanakan. Tapi nyatanya surat suara yang kami terima adalah surat suara untuk dapil 5," kata Suda'ie.

Akibat kejadian tersebut maka pelaksanaan pencoblosan molor dan hingga pukul 12.00 WIB belum dimulai karena pengganti surat suara yang tertulis belum juga datang, dan pemungutan suara di TPS 1, 2 dan 3 termasuk di TPS 15 juga belum digelar.

Di Sumenep, surat suara pemilu yang tertukar terjadi di TPS 8 Desa Batu Putih Laok, TPS 6 Desa Juruan Daya dan TPS 8 Desa Juruan Laok, Kecamatan

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

KAMIS 10 APRIL 2014

KAMISNo. 10 APRIL 2014| |TAHUN No. 0339 |IIITAHUN III 0339

Surat Suara Tertukar dan Coblosan Ulang

didik/koran madura

MENGGUNAKAN HAK PILIH. Panitia Pemungutan Suara (PPS) saat melayani warga dalam menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Desa Soddara Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Rabu (9/4).

Batu Putih.

Panitia Pengawas Pemilu Kota Surabaya sempat menghentikan pencoblosan di TPS 5 Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Pakal, akibat surat suara dari dapil 5 tertukar dengan dapil 4.

"Kami terpaksa menghentikan pada pukul 10.00 WIB. Kami minta KPU mengganti surat suara sesuai dapilnya," kata Ketua Panwaslu Surabaya Wahyu Hariyadi.

Menurut dia ada 406 kertas suara di TPS 9 yang tertukar sehingga kami minta KPU segera menggantinya. Ia tidak memungkiri bahwa kesalahan juga terjadi di TPS lain di Kecamatan Pakal.

"Untungnya KPU segera mengganti sehingga pencoblosan bisa dilanjutkan kembali. Pelaksanaan pemilu harus selesai pukul 13.00 WIB," katanya.

Wahyu mengatakan banyak kesalahan teknis administrasi dalam pelaksanaan pemilu di Surabaya kali ini. Selain itu, kesalahan teknis lainnya kekurangpahaman KPPS mengenai formulir A5 yang bisa digunakan asalkan dengan syarat bisa menunjukkan identitasnya.

Sementara itu, caleg sekaligus Ketua DPRD Surabaya M. Machmud menilai KPU Surabaya teledor atas tertukarnya surat suara di dapil 5. Atas kejadian terse-

but, Machmud merasa dirugikan karena banyak pendukungnya batal melakukan pencoblosan karena tidak terdapat namanya di surat suara.

Ia mengatakan kesalahan yang terjadi di dapil lima Kecamatan Pakal terjadi di RW 05 Surya Nata, RW 04 pasukin

Kunin, RW Lima Lidah Kulon, RT 05 RW 08 PDK Benowo dan RW 03 Jawu.

Coblos Ulang Dari Sumenep, Madura, dilaporkan Panitia Pengawas Kecamatan Batuputih merekomendasikan pemilu ulang di empat TPS yang surat suaranya tertukar.

"Panwascam merekomendasikan agar digelar pencoblosan ulang, karena surat suara di empat TPS itu tertukar dengan surat

suara di Kepulauan, sehingga tidak mungkin untuk ditukar secepatnya," kata Ketua Panwascam Batuputih Moh Hartono alias Etto.

Keempat TPS yang diketahui surat suaranya tertukar itu yakni TPS TPS 8 Desa Batuputih Laok, TPS 6 Desa Juruan Daya, TPS 8 Desa Juruan Laok, dan TPS 2 Desa Sergang. Semuanya masuk wilayah Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep.

Kecamatan Batuputih pada pemilu legislatif kali ini masuk Dapil 5. Sedangkan surat suara yang diterima di empat TPS adalah surat suara DPRD Kabupaten Sumenep di Dapil 7 yang meliputi Kecamatan Arjasa, Kangayan, dan Kecamatan Sapeken. Semuanya berada di Kepulauan.

Jarak tempuh ke Kepulauan membutuhkan waktu sedikitnya 12 jam dengan sarana transportasi yang terbatas. Sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penukaran surat suara dalam waktu singkat.

"Makanya, Panwascam merekomendasikan kepada PPK Batuputih agar sebaiknya di empat TPS itu dilakukan pemilu ulang," terang Hartono.

Tertukarnya surat suara tingkat kabupaten di empat TPS di Kecamatan Batuputih itu dike-

tahui pertama kali di TPS 8 Desa Batuputih Laok, ketika proses pencoblosan sudah berlangsung dan sebanyak 129 dari 302 terdaftar warga telah menggunakan hak pilihnya.

Dari temuan itu, pihak penyelenggara KPPS di TPS 8 selanjutnya berkomunikasi dengan petugas di TPS lain, lalu ditemukan hal yang sama di tiga 3 TPS berbeda. Yakni TPS 6 Desa Juruan Daya, TPS 8 Desa Juruan Laok, dan TPS 2 Desa Sergang.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep memastikan akan menggelar pemilu ulang menyusul temuan tertukarnya surat suara di 7 TPS di wilayah itu.

"Waktu pelaksanaan pemilu ulang ini belum kami tentukan sekarang karena masih dalam pembahasan," kata Komisioner KPU Sumenep Moh Ilyas.

Ketujuh TPS yang ditemukan bermasalah itu di dua kecamatan, yakni 5 TPS di Kecamatan Batuputih, terdiri dari TPS 8 Desa Batuputih Laok, TPS 7 Desa Batuputih Daya, TPS 6 Desa Juruan Daya, TPS 8 Desa Juruan Laok, dan TPS 2 Desa Sergang.

Kemudian sisanya, 2 TPS berada di Kecamatan Ambunten, yakni TPS 8 Desa Tambaagung Tengah dan TPS 4 Desa Keles.

Di 5 TPS di Kecamatan Batuputih persoalan yang terjadi karena surat suara untuk calon legislatif di kecamatan itu, tertukar dengan surat suara untuk calon legislatif di dapil 7 meliputi kecamatan Arjasa, Kangayan (Pulau Kangean) dan Kecamatan Sapeken.

Sedangkan dua TPS di Kecamatan Ambunten, tertukar dengan surat suara Dapil 5 yang meliputi Kecamatan Gapura, Dungkek, Batang-batang, dan Kecamatan Batuputih.

Menurut Moh Ilyas, pemungutan suara ulang di 7 TPS di dua Kecamatan itu, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Kalau ditemukan surat suara tertukar memang dihentikan dan dilakukan pemungutan suara ulang," terang Ilyas.

Mengenai waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang di 7 TPS itu, KPU membahasnya dalam pleno internal institusi itu, sambil mengajukan data jumlah pemilih di 7 TPS yang bermasalah tersebut.

Menurut dia, surat suara cadangan di KPU Sumenep sebenarnya ada, namun jumlahnya tidak mencukupi untuk mengganti surat suara yang tertukar, karena surat suara cadangan yang tersedia hanya 1.000 per dapil dan diperkirakan tidak cukup untuk 7 TPS. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

KAMIS 10 APRIL 2014 KAMIS 10 APRIL 2014 | No. 0339 | TAHUN III

MADURA

No. 0339 | TAHUN III

Neter Kolenang

PO

HOLIFAH ISLAMIAH

Semangat Menjalani Tantangan Hidup

Nama Tetala Alamat Pekerjaan Hobi

: Holifah Islamiah : Pamekasan, 25 April 1994 : Jl Amin Jakfar 89 Pamekasan : Karyawan BRI Ketapang, Sampang. : Karate

Hidup ini memang penuh tantangan. Apalagi menjadi anak perempuan satu-satunya dalam keluarga yang sukses berkarier di dunia perbankkan. Menuntut Holifah Islamiyah, yang akrab dipanggil Mia, membuatnya harus lebih bekerja keras dan penuh disiplin. ertugas di salah satu bank pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar, meski usianya baru akan menginjak 20 tahun pada 25 April mendatang. Gadis berlesung pipit ini benar-benar menjaga pesan ayahandanya Alm. Moh Sukri, untuk selalu bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Ia juga sangat menyayangi ibundanya, Wiwik Kurniati yang hingga saat ini menjadi sosok yang dibanggakannya.

Gadis asal Kota Gerbang Salam Pamekasan yang sekarang tinggal bersama sang paman di Kecamatan Ketapang, Sampang ini, memiliki hobi berolahraga, terutama karate. Ia merupakan pemegang sabuk Coklat Kyu 3 Karate dalam organisasi Institut Karate-Do Indonesia (Inkai). Di sela kesibukannya, Mia selalu menyempatkan diri bersosialisasi bersama kawan-kawan sebayanya.

“Karate adalah hobi karena saya suka olahraga dan untuk beladiri. Tapi sekolah dan berkarier lebih diutamakan sejak ayah saya meninggal beberapa tahun lalu,” ujar gadis murah senyum ini.

Ia juga kagum dengan prestasi Yulianti Safrudin, atlit karate asal Bogor dan Eva Fitria Setiawan asal Bandung yang usianya sama dengannya namun bisa berprestasi dalam olahraga karate tingkat nasional. “Kenapa saya kagum, karena mereka karateka yang cantik dan lembut seperti perempuan biasa, padahal prestasinya keren. Selain olahraga saya suka modelling loh,” ujarnya sambil ketawa.

Gadis yang setiap akhir pekan berlibur bersama ibundanya ini mempunya prinsip, memelihara karakter yang baik dan berpikir selalu positif dan optimis untuk sukses yang ingin diraih, tentunya dengan kerja keras. “Sesuatu yang besar itu tidak bisa diraih dengan instan mas. Ya jangan seperti sebagian caleg sekarang yang ada pengen instan dengan membeli suara. Saya berharap ada caleg perempuan yang sukses dan mewakili suara kami,” tegas Mia. Menurutnya, pencoblosan kemarin menjadi wajah Indonesia dan wajah Madura ke depan. Jika dilandasi dengan kebohongan dan pribadi yang buruk, maka outputnya juga akan buruk. Sesuai dengan sumpah dia sebagai karateka dengan 5 point Sumpah Karate. Yaitu, sanggup memelihara kepribadian, sanggup patuh pada kejujuran, sanggup mempertinggi prestasi, sanggup menjaga sopansantun dan sanggup menguasai diri.

Gadis yang juga suka dunia modeling ini berharap wanita di Madura benar-benar menjaga kodrat sebagai wanita dengan karakter Madura yang tegas, anggun dan ikut menjaga kehormatan keluarga.

“Wanita Madura itu anggun apalagi ketika menggunakan batik Madura yang juga berkarakter.

Saya bangga sebagai wanita Madura,” katanya, menutup pembicaraan. =A. FAUZI M/RAH