e Paper Koran Madura 10 September 2014

RABU

10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

81.25 % Rakyat Tolak Pilkada Jadul Ahok Ancam Hengkang dari Gerindra JAKARTA-Mayoritas publik menolak hak politiknya untuk memilih secara langsung kepala daerah dicabut dan dikembalikan kepada DPRD. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan Sebesar 81.25 % menyatakan setuju bahwa kepala daerah harus tetap dipilih secara langsung seperti yang telah berjalan hampir 9 tahun.

anya 10.71 % yang menyetujui kepala daerah dipilih oleh parlemen di daerah masing-masing. Sedangkan sebesar 4.91 % menyatakan bahwa kepala daerah sebaiknya ditunjuk oleh Presiden. “Mereka yang menyatakan menolak Pilkada oleh DPRD atau setuju dengan Pilkada langsung merata di semua segmen masyarakat,” kata Peneliti LSI Adjie Alfaraby saat merilis hasil survey ““Polemik RUU Pilkada” di Jakarta, Selasa (9/9).

Survei ini dilakukan melalui quick poll pada tanggal 5 – 7

September. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9 %. Survei dilaksanakan di 33 propinsi di Indonesia.

Menurutnya, rata-rata di semua segmen masyarakat yang setuju dengan Pilkada langsung dukungan berkisar antara 73 % sampai dengan 95 %.

Namun demikian, mereka yang tinggal di kota, berpendidikan tinggi, dan berstatus ekonomi menengah atas lebih tinggi penolakannya dibanding dengan mereka yang tinggal di desa dan “wong cilik”.

Dia menjelaskan tingginya penolakan kelas menengah perkotaan ini disebabkan karena umumnya kelompok masyarakat ini lebih sensitif terhadap isu demokratisasi. Selain itu, kelompok kelas menengah memiliki akses media massa yang luas dan variatif.

Kampanye “Tolak RUU Pilkada oleh DPRD” yang digaungi oleh berbagai kelompok civil society melalui berbagai media sosial juga meningkatkan skala resistensi kelompok kelas menengah. “Jika mayoritas partai atau fraksi di DPR menyetujui pemilihan kepala daerah oleh DPRD, justru sebaliknya mayoritas konstituen partai-partai tersebut mendukung

KORAN MADURA

1

0328-6770024 RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III www.koranmadura.com

pemilihan kepala daerah secara langsung dan menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Tak ada satupun partai yang mayoritas pemilihnya mendukung pemilihan oleh DPRD,” ujarnya.

Rata-rata dukungan terhadap pilkada langsung oleh pemilih partai politik berkisar antara 78 % sampai dengan 86 %. Para pemilih partai yang partainya tergabung dalam koalisi merah putih pun setuju bahwa sebaiknya kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Para pemilih Prabowo-Hatta dalam Pilpres 2014 lalu pun mendukung pilkada langsung. Sebesar 81.53 % pemilih Prabowo-Hatta menyatakan dukungannya terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung. Hanya minoritas yaitu sebesar 8.79 % yang menyatakan setuju pilkada oleh DPRD. “Dengan masif dan meratanya penolakan terhadap “RUU Pilkada oleh DPRD” oleh publik maka seharusnya para wakil rakyat menyadari bahwa kehendak mereka mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah ke DPRD tidak memperoleh dukungan publik,” ucapnya.

DPR pintanya harus hati-hati dan sensitif dengan kehendak luas publik (common will). Langkah “nekad” dan “masa bodoh” DPR dan sejumlah partai politik yang memaksakan RUU Pilkada oleh DPRD hanya akan meningkatkan antipati publik terhadap partai maupun DPR sekaligus. “Bukan hanya menolak, publik pun menilai bahwa usulan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung ke pemilihan tak langsung (melalui DPRD) hanyalah “akal bulus” partai untuk memonopoli kekuasaan. Sebesar 74. 76 % menyatakan bahwa usulan kembalinya kepala daerah dipilih oleh DPRD lebih didasarkan oleh kepentingan kekuasaan partai. Hanya 14.29 % yang menyatakan bahwa usulan tersebut merupakan upaya partai dan parlemen membenahi kualitas pemilihan kepala daerah,” pungkasnya. =GAM

Din Syamsudin: Jangan Bermotif Dendam dan Benci | hal 2

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III

RAKOR KENAIKAN HARGA BBM BERSUBSIDI Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung (tengah) memimpin rapat koordinasi tentang LPG dan BBM bersubsidi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (8/9).

Rakor yang diikuti Menteri BUMN Dahlan Iskan, Wamen ESDM Susilo Siswoutomo, Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Someng dan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya tersebut membahas kenaikan harga Liquid Petrolium Gas (LPG) ukuran 12 kilogram dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. ant/puspa perwitasari

RUU PILKADA

Din Syamsudin: Jangan Bermotif Dendam dan Benci JAKARTA-Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin meminta agar sikap politik Dewan perwakilan Rakyat (DPR) terkait usulan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah jangan didasarkan pada benci dan dendam. Karena itu, dia berharap proses pembahasannya harus mengedapankan pertimbangan rasional.

“Yang jelas apapun sikap pandangan DPR jangan karena benci. Jangan karena balas dendam, harus jernih berdasarkan pertimbangan rasional, mana yang terbaik bagi bangsa ini,” ujar Din di Kantor Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Selasa (9/9).

Rencananya, RUU Pilkada akan disahkan pada pertengahan bulan September ini. Dengan demikian mulai tahun depan Wali

Kota dan Bupati dipilih secara tidak langsung.

Pengusung RUU Pilkada adalah partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), yang pada pemilihan presiden (pilpres) 2014, mengusung pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa. Suara KMP di parlemen lebih banyak dari koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) - Hatta Rajasa. Dapat dipastikan kandidat

yang didukung KMP akan menang.

Sedangkan, koalisi pendukung Jokowi-JK menginginkan pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung.

Din menilai, baik pemilihan kepala daerah oleh rakyat, maupun pemilihan melalui DPRD terdapat kelebihan dan kekurangannya. Untuk itu, dalam membahas mekanisme Pemilihan kepala daerah yang harus dipertimbangkan adalah banyak tidaknya manfaat yang diberikan.

“Apapun pilihannya ada plus minus. Saya hanya memesankan, para politisi, pemerintah, DPR, kalau mau memutuskan sesuatu itu perlu secara jenih, objektif.

Jangan sampai ada unsur ketidaksukaan, like or dislike ada kepent-

ingan tertentu, ada mungkin perasaan dendam. Karena hasilnya tidak akan jernih. Tinggal kita lihat mana yang lebih banyak plusnya mana yang lebih sedikit minusnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI), Jeirry Sumampow menegaskan Indonesia mengalami kemunduran demokrasi bila RUU Pilkada disahkan. Untuk itu, pemilihan Wali Kota dan Bupati tetap dipertahankan dipilih secara langsung.

“Dalam konteks saat ini, penghapusan pilkada langsung merupakan pengingkaran terhadap kehendak rakyat, dan sekaligus dengan itu merupakan pembunuhan demokrasi langsung oleh rakyat,” katanya.

Dia menilai, penghapusan Pilkada langsung merupakan upaya elite parpol untuk menguasai kepala kepala daerah. Sebab nanti akan terjadi bahwa kepala daerah akan didominasi oleh elite parpol. “Orang-orang baik yang disukai oleh rakyat akan sulit untuk maju menjadi kepala daerah.

Sebab semuanya akan ditentukan oleh segelintir orang partai yang ada di DPRD,” ujarnya.

Jeirry menduga pengusungan RUU Pilkada berkaitan dengan kekalahan KMP pada pilpres 2014.

KMP tengah berusaha menguasai semua jabatan kepala derah, sete-

lah Prabowo - Hatta kalah dalam pilpres 2014. “Ini akan sangat berbahaya bagi rakyat ke depan.

Sebab kalau ini terjadi, maka akan terjadi kemandekan pembangunan nasional. Sebab sangat mungkin terjadi, program-program nasional tak akan didukung oleh kepala daerah,” katanya.

Secara terpisah, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sujatmiko akan mengajak bicara Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menyamakan persepsi pentingnya pilkada langsung. “Kami sedang berusaha berikhtiar agar pilkada langsung tetap ada. Pak SBY kan dari Demokrat, ngerti betul Demokrasi. Jadi menurut saya nanti PAN mau kami ajak bicara karena dari awal gigih,” ujar Budiman usai bertemu dengan Presiden terpilih Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Selasa (9/9).

Budiman mengungkapkan, rencana pertemuannya dengan sejumlah partai yang tergabung di dalam KPK akan memberikan pemahaman, bahwa pelaksanaan pilkada melalui DPRD sangat merugikan partai. “Kami bilang yang rugi kadermu sendiri. Saya curiga motivasinya partai-partai ini tersandera kasus pilpres yang belum selesai,” pungkasnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

PENYELEWENGAN BBM

Pertamina Ambil Tindakan Tegas JAKARTA-PT Pertamina (Persero) menegaskan sikap perusahaan untuk menindak tegas oknum pekerja tanpa toleransi apabila terbukti berperan dalam melakukan tindak penyelewengan bahan bakar minyak (BBM).

Perusahaan juga mendukung aparat hukum mengusut tuntas terhadap dugaan tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa tersebut.

Media Manager Pertamina Adiatma Sardjito mengungkapkan Pertamina telah menonaktifkan oknum berinisial ‘Y’ dan memberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan perusahaan terhitung sejak ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 14 Juli 2014.

Pertamina, tuturnya, mendukung penuh upaya aparat hukum untuk mengusut tuntas masalah yang disangkakan kepada yang bersangkutan terkait dengan penyelewengan BBM di Terminal BBM Sei Siak, Pekanbaru periode 2008-2010 sebagaimana mencuat akhirakhir ini.

“Terhitung sejak ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan telah dinonaktifkan dan diberikan sanksi sesuai aturan berupa pemotongan gaji. Apabila sudah ada keputusan tetap dan terbukti yang bersangkutan melakukan penyelewengan, maka hukuman bisa berujung pada pemecatan. Pertamina juga terus berkoordinasi sepenuhnya dengan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas masalah ini,” terang Adiatma di Jakarta, Senin (8/9).

Adiatma menjelaskan secara administratif tidak ditemukan selisih pengukuran di luar batas toleransi, baik berdasarkan batas yang diberlakukan perusahaan, apalagi batas toleransi yang berlaku internasional. Pertamina menetapkan batas toleransi selisih pengukuran maksimum 0,3%, sedangkan praktik terbaik Internasional umumnya berlaku 0,5%.

Selisih pengukuran tersebut dapat terjadi karena penyusutan akibat penguapan, perubahan suhu, paralaks alat ukur, perubahan dasar tangki atau perbedaan karakteristik media penampung, dan lainnya. =GAM

KORAN MADURA

Nasional

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III RABU 10 SEPTEMBER 2014

No. 0438 | TAHUN III

33

Ahok Ancam Hengkang dari Partai Gerindra JAKARTA-Politisi Partai Gerindra Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus menentang kebijakan partai yang setuju kepala daerah dipilih melalui DPRD. Wakil Gubernur DKI ini pun mengancam bakal meninggalkan partai besutan Prabowo Subianto itu.

Keputusan keluar dari Gerindra akan ditempuhnya bila Gerindra bersikukuh ikuti kebijakan tersebut. Bahkan dirinya makin aneh atas putusan tersebut. “Memang, kita tunggu saja putusannya bagaimana. Makanya saya bilang, saya tidak pernah loyal kepada yang tidak sesuai dengan konstitusi dari awal,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (9/9). “Kalau Gerindra memiliki pandangan konstitusi pemilihan kepala daerah DPRD kenapa waktu menarik saya keluar dari Golkar mengatakan kita perjuangkan pilihan rakyat,” tambahnya.

Maka itu, Ahok juga tetap bersikukuh terhadap pilihannya ini. Terlebih, dirinya mera-

sa bisa menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta saat ini lantaran dipilih rakyat. “Bisa dibayangkan sewaktu pemilihan DKI lalu, kalau tidak melalui pilihan rakyat, bisa menang nggak di DKI? Pak Fauzi Bowo yang menang,” terangnya.

Di sisi lain, Ahok juga merasa tak masalah bila ada yang menyebutnya kekanakan atas pilihannya ini. Bahkan, sinyal dirinya keluar dari Partai Gerindra makin terang. “Jakarta kenapa semua tentram? Jadi orang seperti itu harus konsisten. Kalau sudah nggak sesuai harus keluar dong,” jelasnya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan pilkada melalui DPRD sangat tidak masuk akal. Sebagai contoh saat pemilihan bupati di Belitung. “Itu bakal lebih banyak menghabiskan uang kepada partai politik.

Contoh, waktu saya jadi bupati, itu hanya menghabiskan uang itu Rp500 juta. Adik saya, pakai partai politik yang dibayar lebih banyak jadinya,” terangnya.

Ahok mengatakan UU Pilkada seharusnya difokuskan untuk menekan kemungkinan pejabat menjadi korup. Namun, isi RUU Pilkada yang sedang dibahas di DPR justru tidak substantif dan penting. “Jika RUU Pilkada disahkan, mantan politisi Partai Golkar itu justru khawatir pejabat menjadi semakin korup. Kepala daerah, lanjut Ahok, hanya harus

mampu ‘memuaskan’ DPRD agar tetap menjabat. Ini justru money politik dan rakyat semakin dicuekin. Bisa diperes (kepala daerah).

Tiap tahun kita diperes anggota DPRD. ‘Kalau kamu enggak (nurutin) saya tolak lho laporan kamu.’ Biar dipecat. Jadinya kerjaan kepala daerah cuma menyervis DPRD saja. Enggak usah ngurusin rakyat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik menyarankan Ahok segera buat surat pengunduran diri.

“Jangan cuma cerita. Saya kira segera saja bikin surat pengunduran diri. Silakan itu hak orang mau maju mau mundur, silakan. Partai tidak akan melarang dan menahan-nahan,” kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/9).

Taufik menjelaskan, partai Gerindra tidak pernah ‘jualan’ kepada Ahok. Tidak hanya itu, dia menuding bahwa Ahok tidak bersyukur. “Partai kita enggak dagang. Dia (Ahok) harusnya bersyukur. Tanya saja ke Ahok, Gerindra ada minta duit enggak waktu nyalonin dia jadi Wakil Gubernur. Jadi orang tu harusnya lebih banyak bersyukur. Gerindra masih banyak kader bagus yang komitmen pada keputusan partai. Kalau (Ahok) mau mundur partai tidak akan melarang,” tambahnya. =GAM/ABD

ant/reno esnir

SAKSI KASUS KORUPSI ESDM. Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga (tengah) menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani permeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/9). Daniel Sparingga diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM tahun anggaran 2011-2012 dengan tersangka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III

PPATK Siap Lacak “Belanja Mewah” Jero JAKARTA-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku belum mendapat permintaan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait aliran dana sebesar Rp9,9 miliar hasil kejahatan Jero Wacik yang dipergunakan oleh keluarganya.

Namun demikian, PPATK dengan mudah melacak kebenaran informasi belanja mewah Jero Wacik bila tidak dilakukan secara tunai atau non cash. “Kalau sepanjang menggunakan pembayaran non cash pasti ketahuan.

Tapi kita belum tahu ini ceritanya,” ungkap Ketua PPATK M Yusuf kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (8/9).

Kendati KPK belum meminta melacak transaksi keuangan Jero Wacik dan keluarganya, PPATK siap memberikan data bila dibutuhkan. Termasuk kemungkinan uang mengalir ke anak istri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. “Belum tahu (ada aliran ke anak istrinya). Kan belum ada permintaan. Tapi prinsipnya PPATK akan mengecek rekening yang bersangkutan, kerabatnya, keluarga terdekatnya, bisa juga

ajudan,” ungkapnya.

KPK menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka pada Rabu (3/9) pekan lalu. Pria kelahiran Bali 24 April 1949 tersebut dianggap KPK sudah menyalahgunakan wewenang sebagai Menteri ESDM. Hingga saat ini kata Yusuf, PPATK masih belum menemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian, terkait kasus korupsi yang menjerat Jero Wacik. “Kita belum mengirim laporan hasil analisisnya (LHA). Kita juga belum menerima permintaan dari KPK,” katanya.

Yusuf menjelaskan, dalam kasus ini pihaknya telah mengirimkan LHA kepada KPK sebanyak delapan orang. Di antaranya mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan politikus Partai Demokrat Sutan Bhatoegana. “Lima belum saya sebut karena masih dalam proses. Dari delapan itu ada juga perusahaan, ada juga pejabat SKK Migas, ada juga keluarga dari tersangka. Nah, untuk Jero belum ada,”ungkapnya.

Menurutnya, butuh waktu yang cukup untuk melakukan analisa kepada seseorang yang diduga terlibat tindak TPPU, termasuk Jero Wacik. “Karena itu kewenenangan KPK, lalu mengenai LHA belum kita kirim. Kita baru dapat laporan dari pihak pelapor untuk tiga tersanga kemarin. Kita butuh waktu untuk menganalisis,”ucapnya.

Selain itu sambung Yusuf, PPATK tidak melihat aliran dana sebesar Rp9,9 miliar hasil kejahatan Jero Wacik dipergunakan

ANALISIS KEUANGAN

8 LHA Diserahkan ke KPK

oleh keluarganya. “Tidak tergambar, makanya KPK itu kan hanya menyebutkan Rp 9,9 M yang diperkirakan dari belanja. Seperti kasus Atut, kita temukan belanja di Singapura Swiss dan sebagainya,” tukas Yusuf.

Sementara itu, KPK tengah berupaya menelisik soal adanya kartel mafia di sektor minyak dan gas bumi. KPK sudah melakukan sejumlah analisa terkait pola, aktor, serta potensi korupsi di sektor migas.

Langkah-langkah tersebut dimaksudkan sebagai upaya mengurai mafia dalam sektor tersebut.

Menurut Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, penetapan Jero Wacik sebagai tersangka merupakan bagian dari proses menyelisik mafia kartel migas itu. “Kasus SKK Migas, terkait RR kemudian di Kementerian ESDM dengan Pak JW yang terakhir dan sebelumnya juga, itu bagian-bagian dari pengembangan penyelidikaan dan penyidikan yang kami letakan dalam kesadaran dalam menelisik di manakah aspek-aspek struktural dari mafia migas ini. Yang sejak dulu menjadi isu publik,” kata Busyro.

Busyro menerangkan, telisik yang dilakukan KPK tak memiliki target menjerat seseorang. Sebaliknya, terang Busyro, telisik dilakukan untuk membereskan masalah korupsi yang muncul. “Kasus ini akan kami telisik, dimensi strukutral, bisnis, proses, unsur-unsur pidananya. Baru kemudian orang-orangnya.

Bukan orangnya dulu,” imbuh dia. =GAM/ABD

ant/yusran uccang

BERSIHKAN JENAZAH. Sejumlah warga membersihkan jenazah saat melakukan ritual “ma’ nene” di kuburan batu Lokomata, desa Tongariu, kecamatan Rimbing Allo, Toraja Utara, Sulsel, Selasa (9/9). Ritual ma’ nenen adalah pembersihan dan pembungkusan ulang jenazah yang dimakamkan di liang lahat.

JAKARTA-Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyerahkan delapan Laporan Hasil Analisis (LHA) berkaitan dengan kasus yang berkaitan dengan sektor minyak dan gas (migas) serta pertambangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyerahan delapan LHA itu bagian dari upaya membongkar kasus dugaan korupsi di sektor migas.”Untuk kasus migas, PPATK dan KPK sudah berkordinasi cukup lama, saya nggak sebut kasus satu persatu. Tetapi, kami sudah serahkan delapan LHA,” ucap Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso di kantor KPK, Jakarta Selatan, Selasa (9/9).

Namun, Agus enggan berkomentar saat ditanya tetapi ketika ditanya pihak-pihak yang LHAnya diserahkan ke KPK itu. Saat didesak lebih jauh, Agus hanya mengungkapkan delapan LHA berkaitan dengan sektor migas yang ditangani Kementerian ESDM, SKK Migas dan oknumoknum di DPR RI. “Saya tidak bicara mengenai kasus secara spesifik, yang jelas PPATK sudah berkoordinasi dengan KPK untuk bersamasama membongkar sektor Migas dan pertambangan. Lalu PPATK juga sudah menyerahkan dan berkoordinasi LHA terkait untuk membongkar juga sebagaimana disampaikan Ketua KPK untuk mulai membongkar juga (korupsi) tambang,” pungkasnya.

Menyangkut LHA, Agus sebelumnya mengisyaratkan hal itu berkaitan dengan transaksi mencurigakan pihak-pihak yang dianalisis oleh PPATK. Pasalnya, Agus sendiri pekan lalu menyatakan sudah menyerahkan LHA Jero Wacik ke KPK. Penyerahan LHA ini menyusul ditetapkannya Jero terkait jabatannya yaitu Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan di Kementerian ESDM tahun 20112013. Agus tak menampik PPATK mengendus indikasi dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Jero Wacik. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 10 SEPTEMBER 2014 RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III No. 0438 | TAHUN III

55

ant/audy alwi

PC LENOVO BERBASIS ANDROID. Model memperagakan pengoperasian PC Lenovo dengan fungsi entertainment pada Lenovo Digital Playground, di Jakarta, Selasa (9/9). Lenovo meluncurkan sejumlah produk dengan fungsi entertainment termasuk gaming yang berbasis prosesor Intel Core Generasi ke-4 meliputi desktop All-in One, Lenovo N300 yang berbasis sistem operasi Android, Lenovo FLEX 20 dan notebook Lenovo Y50-70 serta Lenovo FLEX 214.

TANTANGAN JOKOWI-JK

Harus Keluar dari Jebakan Middle Income Trap JAKARTA-Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan mengemban tugas yang sangat berat dalam memimpin bangsa Indonesia selama lima tahun mendatang.

Pasalnya, periode itu merupakan momen penentuan apakah Indonesia bisa keluar dari jebakan negara kelas menengah atau middle income trap.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri PPN/Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo dalam seminar reformasi birokrasi, Jakarta, Selasa (9/9).

Middle income trap adalah kondisi negara dengan pendapatan kelas menengah yang tidak dapat menghadapi persaingan untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi atau negara maju,

karena menghadapi kendala SDM, teknologi, dan infratsruktur.

Menurutnya, Meksiko dan Brazil menjadi contoh negara yang tidak bisa keluar dari middle income trap. Sejak 1980 hingga saat ini, pendapatan per kapita dua negara tersebut hanya sekitar USD 6 ribu. Sementara, pendapatan per kapita Indonesia kini USD

3.500. “Indonesia mempunyai kesempatan lebih tinggi karena penduduk produktif lebih banyak daripada yang tak produktif.

Indonesia ingin menjadi negara yang lolos memanfaatkan bonus demografi, seperti negara maju Korea Selatan, Jepang, Hong kong.Untuk itu, Indonesia harus tumbuh 6 persen-7 persen,” jelasnya.

Bappenas, jelas Lukita, telah membuat rancangan teknokratik untuk pembangunan ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan. Rancangan itu dibuat untuk mengarahkan pembangunan ekonomi Indonesia lebih berkeadilan. “Bagaimana kaitan isu pembangunan berkeadilan

upaya percepatan reformasi birokrasi, agenda reformasi birokrasi dipercepat. Tantangan pembangunan di masa 5 tahun adalah pembangunan berkeadilan,” katanya.

Dia mengungkapkan, tren kesenjangan sosial meningkat dalam 30 tahun terakhir. Tingkat kesenjangan sosial antardaerah di Tanah Air mencapai 0,41 persen, tertinggi di Asia Timur.

“Kemiskinan masih cukup besar di wilayah Indonesia, tertinggi di Papua Barat. Meskipun di nasional pertumbuhan ekonomi cukup tinggi 5 persen-6 persen,” ucap dia.

Secara terpisah, pengamat ekonomi Universitas Indone-

sia (UI), Telisa Aulia Feliyanti menilai Indonesia sudah masuk dalam jebakan middle income trap. Karena itu, dia meminta pemerintah agar jangan membanggakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. “Kita jangan terlalu bangga pertumbuhan naik. Harus hati-hati dengan beban penduduk besar. Gini ratio yang menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan. Ini sumber dari middle income trap,” katanya di Jakarta, Selasa (9/9).

Dia mengatakan, tantangan terbesar pemerintah Indonesia adalah membawa negara ini keluar dari jebaka middle income trap. “Dan Indonesia sangat punya potensi terjebak. Jebakan utama dari infrastruktur dan SDM. Jika PR ini tidak bisa kita selesaikan kita akan kehilangan banyak hal,” jelas dia Karena itu, lanjutnya perlu inovasi kebijakan pemerintah agar tidak terjebak middle income trap ini. “Terobosan untuk terus ke infrastruktur seperti MP3EI, hanya saja pelaksanaan perlu ditingkatkan,” ujar dia. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III

PERBANKAN

OJK Desak Bank Bermodal Tipis Dimerger JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mendesak agar perbankan nasional yang memiliki modal terbatas atau bank kategori unit kegiatan usaha I (BUKU I) dengan modal inti Rp100 miliar sampai Rp1 triliun, untuk melakukan penggabungan bank (konsolidasi) melalui skema merger dengan perbankan yang lebih kuat dan besar.

ant/adeng bustomi

PADI ORGANIK SEMAKIN DIMINATI. Buruh tani menanam padi organik varietas sintanur di Kampung Lakob, Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (9/9). Pola pertanian padi organik mulai diminati karena biaya tanam lebih murah tapi mampu menghasilkan panen lebih besar ketimbang pola pertanian konvensional. Dengan biaya Rp 2 juta per hektare, petani organik mendapatkan keuntungan Rp 6-8 juta per hektare. Keuntungan itu dua kali lipat ketimbang petani sawah konvensional.

Hal ini bertujuan agar perbankan nasional dapat bersaing dalam menghadapi pasar bebas Asean pada tahun 2015 dan sektor keuangan 2020, sehingga perbankan bisa berkontribusi bagi perekonomian Indonesia.

“Bank yang modalnya belum ada Rp1 triliun mending merger lah, karena ini nanti untuk menghadapi persaingan MEA,” ujar Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, Gandjar Mustika, disela-sela acara IDC Financial Insights Financial Services Summit 2014, di JW Marriot Hotel, Jakarta, Selasa, (9/9).

Berdasarkan hasil pantauan OJK, selain bank BUKU 1, Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga masuk kriteria perlu dimerger.

Banyak bank yang menginduk ke pemda itu tak memiliki banyak modal.

Gandjar mengatakan metodenya belum tentu harus merger. Bisa juga, BPD berkinerja moncer akan menaungi lembaga

Ekonom: BBM Mahal karena Negara Salah Urus JAKARTA-Polemik seputar subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengelolaannya, masih menjadi topik hangat di masa transisi atau peralihan kepemimpinan nasional dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo.

Pengamat ekonomi, Rizal Ramli menilai mahalnya harga BBM disebabkan negara telah salah urus dalam pengelolaan energi nasional.

“Dikatakan subsidi itu sekitar Rp 300 triliun, tetapi kalau kita kaji sungguh-sungguh ,tidak sepenuhnya benar-benar disubsidi , sebagian besar adalah KKN,

salah urus,” ungkap Rizal di kantor Econit Advisory Group, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (9/9).

Lantaran salah urus itulah, Rizal tak setuju jika menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai obat untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Pandangan tersebut keliru. Karena banyak cara un-

tuk menyediakan ruang fiskal di dalam APBN,” ucapnya.

Rizal menegaskan, tak ada solusi lain mengatasi persoalan krisis energi di dalam negeri kecuali menyembuhkan di bagian hulunya. “Menyelesaikannya tidak di hilir. Tidak pada level harga-harga, tetapi di hulunya,” tegas Rizal.

Sebagai contoh, lanjut Rizal, dengan pembangunan kilang minyak secepatnya. “Tiga kilang dengan kapasitas satu kilang, 200 barel. Sehingga biaya untuk menghasilkan premium, solar, minyak tanah bisa turun,” jelasnya.

Dia menyayangkan pemerintah selama ini tidak berusaha mendorong pembangunan kilang minyak sendiri di dalam negeri.

Dia menjelaskan, selama ini min-

yak mentah Indonesia dikirim menggunakan tanker, dan diproses di kilang minyak milik Singapura. “Itu biaya ongkos kirim pulang pergi ditambah asuransi 25 persen berapa besar,” paparnya.

Biaya tersebut, tambah Rizal, belum termasuk keuntungan 1015 persen yang diraup Singapura.

“Jadinya kan biaya ongkos BBM di Indonesia sangat mahal. Padahal kalau bangun kilang, ratusan pemuda kita mendapat pekerjaan.

Kedua juga biaya menghasilkan premium, solar dan minyak tanah turun jadi setengahnya. Ketiga menekan cost recovery. Selama 10 tahun terakhir produksi minyak bumi Indonesia turun 40 persen.

Tetapi biaya cost recovery oleh kontraktor produsen minyak

keuangan pemda lainnya. OJK sekarang mengkaji kriteria buat mengukur kinerja BPD. “Kalau untuk BPD, kami sedang kaji yang namanya BPD Regional Champion, itu sebagai parameternya yang akan disesuaikan. Perkiraan tahun depan (kriteria) itu akan keluar,” ungkapnya.

Pemerintah, BI, dan OJK menyatakan jumlah bank yang beroperasi hingga 120 perusahaan, terlalu banyak. Alhasil, postur aset perbankan Indonesia kalah besar dari bank-bank Singapura atau Malaysia.

Sebagai perbandingan, Singapura cuma memiliki 3 bank lokal. Malaysia juga hanya punya 8 bank dalam negeri, sehingga masing-masing bisa mengumpulkan aset yang besar. Jumlah itupun akan berkurang lagi, karena CIMB Group, RHB Capital, dan Malaysia Building Society sepakat membentuk konsorsium bank raksasa dengan nilai aset setara Rp 2.300 triliun buat bersaing di Asia. =GAM

bumi naik 200 persen. Sama sekali enggak masuk akal,” tegasnya Disintensif Lebih lanjut dia mendorong pemerintah untuk menerapkan disinsentif bagi masyarakat kelas menengah yang ketahuan mengisi tangki kendaraannya dengan BBM subsidi. Untuk itu, razia rutin di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) perlu dilakukan.

“Lakukan razia secara rutin oleh aparat Dinas Perhubungan dan Polri. Siapkan juga sanksi berupa denda untuk setiap pelanggaran,” tuturnya.

Selain itu, menteri koordinator perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu juga mengusulkan agar warna dispenser BBM subsidi dengan nonsubsidi dibedakan. Semisal, dispenser biru untuk BBM subsidi, dan dispenser merah untuk pertamax dan pertamax plus. “Sanksi sosial juga diperlukan berupa dipermalukan di depan umum bagi pengendara kalangan menengah atas yang melanggar,” tegasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Salam Songkem

Negara Berhemat egara harus berhemat. Sebab saat ini negara sedang menuju kebangkrutan, jika tidak ingin dikatakan sudah bangkrut. Bayangkan utang negara semakin menggunung.

Data Bank Indonesia menunjukkan total utang luar negeri Indonesia sudah mencapai 276,49 miliar dollar AS. Menurut wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, negara Indonesia hampir bangkrut seperti ini, karena subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah melebihi batas. Di tahun 2014 subsidi BBM sudah mencapai Rp 246,5 triliun.

Dana subsidi sebanyak itu perlu dihemat dan dialihkan pada hal yang lebih bermanfaat pada negara dan rakyat, misalnya di sektor ekonomi yang lebih produktif.

Pernyataan JK bisa jadi untuk memperoleh dukungan atas pemerintahannya. Minimal tidak terlalu dipersalahkan apabila menaikkan harga BBM. Indonesia nyaris bangkrut sepersi sesungguhnya bukan sematamata faktor subsidi BBM, tapi karena pemerintah tidak bisa berhemat dan tak mampu mengontrol setiap program yang didanai APBN maupun APBD. Sebagai salah satu contohnya uang pensiunan dan dana tunjangan sertifikasi PNS guru yang terus membengkak tiap tahun.

Dana subsidi BBM, juga dana pensiunan dan dana tunjangan sertifikasi PNS guru perlu dicabut, dan dialihkan pada program yang lebih layak diprioritaskan, seperti bantuan peningkatan sarana produksi, modal kerja, akses pasar, asuransi pertanian, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Sebab pensiun sudah tidak bekerja lagi pada pemerintah dan negara, sehingga tidak layak menerima tunjangan dana pensiun. Demikian juga PNS guru telah mendapat gaji dan gajinya senantiasa dinaikkan, bahkan kualitas profesinya tidak semakin baik dengan ada program sertifikasi itu. Itulah sebabnya, dana sertifikasi bagi PNS guru juga menjadi program yang perlu ditinjau kembali.

Bila pemerintahan Jokowi-JK bisa mengalihkan program sertifikasi PNS guru dan pensiunan itu saja sudah bisa menghemat APBN dan memperkecil jurang kebangkrutan negara. Dua program itu perlu diutamakan daripada menaikkan harga BBM, yang sangat menyengsarakan rakyat. (*)

KORAN MADURA

Opini

RABU 10 SEPTEMBER 2014 No. 0438 | TAHUN III

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III

77

Menjadikan Minyak Sawit Pengganti BBM Saat ini, krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) sedang melanda Indonesia. Pasalnya, hampir tiap tahun terutama ketika pergantian presiden baru, tak terkecuali pada pemerintahan Presiden Jokowi mendatang. Secara umum, penyebab utamanya adalah terjadi ketimpangan (unbalance) antara produksi BBM (supply) dengan tingkat konsumsi masyarakat (demand). Artinya, jumlah produksi BBM semakin menipis dan langka, sementara permintaan konsumsi BBM semakin meningkat.

D

alam rangka mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah berupaya menyediakan subsidi BBM untuk kaum menengah ke bawah.

Upaya itu bertujuan supaya lebih meringankan beban mereka.

Namun, upaya itu dinilai gagal.

Sebab, berdasarkan fakta di lapangan, banyak golongan menengah ke atas juga telah mengkonsumsinya. Sedangkan, menurut menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, kunci masalah BBM saat ini adalah tingginya biaya subsidi.

Selain itu, sebenarnya penggunaan BBM juga banyak menyebabkan masalah, salah satunya menyebabkan pencemaran udara. Berdasarkan penelitian ahli geologi, gas hasil pembakaran BBM terutama jenis bensin dan solar menyebabkan lapisan ozon di atas bumi semakin menipis sehingga bumi menjadi semakin panas. Maka terjadilah pemanasan global. oleh sebab itu, pemerintah beserta masyarakat harus bersinergi mengurangi penggunaan

BBM dan segera beralih menggunakan energi lain yang tidak menyebabkan pemanasan global, misal minyak sawit. Dengan begitu, maka pemanasan global akan berkurang.

Apabila pemerintah mencabut subsidi BBM dan menaikkan harganya, maka menimbulkan protes besar terutama rakyat menengah ke bawah, lebih baik pemerintah mencari energi alternatif pengganti BBM. Sebab, bila harga BBM naik, implikasinya seluruh kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier juga akan naik. Jika demikian terjadi, itu pasti akan memberatkan rakyat. Nasib rakyat menengah ke bawah akan semakin terpuruk karena mahalnya kebutuhan sehari-hari. Namun, apabila pemerintah mencabut subsidi BBM dan hanya digunakan dalam hal-hal tertentu serta mendapatkan energi pengganti BBM, maka rakyat tidak akan menjadi cemas. Dengan begitu, krisis ekonomi bisa ditekan, sehingga nasib kaum menengah ke bawah akan tertolong.

Untuk itu, terutama pemerintah baru nantinya harus mampu berfikir cerdas, kritis, inovatif, visionaris, bertindak sigap, tangkas, terampil, dan profesional. Intinya, paling tidak pemerintah bisa memberikan solusi yang cepat dan tepat, misalkan mengoptimalkan minyak kelapa sawit sebagai alternatif pengganti BBM. Lagi pula, itu sejalan dengan UUD 1945 pasal 33 yang bertujuan untuk memakmurkan rakyat dengan memanfaatkan energi di bumi.

Poin utamanya adalah pemerintah segera memberikan solusi konkret berupa energi alternatif pengganti minyak. Dalam konteks ini penulis merekomendasikan minyak sawit. Sebab, dalam hal mencari pengganti energi minyak, pemerintah harus memperhatikan beberapa aspek demi keberhasilannya. Diantaranya adalah aspek ketersediaan bahan baku, sarana prasarana produksi, daur ulang (life cycle) produk sejak dari proses bahan baku hingga

menjadi hasil akhir yang siap digunakan masyarakat bahkan dampak setelah digunakan. Dan ternyata minyak sawit dinilai hampir bisa memenuhi sejumlah aspek tersebut.

Aspek pertama adalah ketersediaan bahan baku. Mustahil suatu energi bisa menjadi alternatif pengganti BBM apabila energi itu tidak memenuhi syarat mutlak. Syarat itu adalah harus memiliki kapasitas tinggi, sehingga energi itu bisa digunakan hingga dalam jangka panjang, paling tidak mencapai setengah abad atau bahkan seabad.

Maka, dalam hal ini minyak sawit telah memenuhi syarat.

Sebab, kapasitas minyak sawit di Indonesia tergolong terbesar di dunia. Dengan demikian, maka diprediksikan minyak sawit memungkinkan dan bisa menjadi alternatif pengganti BBM hingga jangka panjang.

Kedua, sarana prasarana produksi. Dalam memilih energi pengganti BBM, apabila pemerintah tidak memperhatikan masalah sarana prasarana untuk memproduksi bahan baku energi tersebut, mustahil pemerintah bisa mendapatkannya. Dengan kata lain, pemerintah jangan hanya sebatas mempersiapkan dan menyediakan sarana prasarana untuk memproduksi bahan baku tanpa memperhatikan kecanggihan dan kualitas sarana produksi tersebut. Sebab, apabila sarana yang tersedia tidak berkualitas meskipun bahan bakunya berkualitas, maka kemungkinan besar akan menghasilkan produk yang kurang berkualitas. Jika demikian, maka

pemerintah dan produsen akan merugi. Maka, minyak sawit sangat cocok dijadikan pengganti BBM. Sebab, banyak perusahaan di Indonesia yang menjual sarana prasarana pengolah bahan baku minyak sawit yang canggih dan berkualitas, sehingga pemerintah bisa mendapatkannya dengan mudah.

Ketiga, aspek daur ulang (life cycle). Setelah memenuhi aspek pertama dan kedua, aspek ketiga ini juga menjadi sangat urgen. Sebab, apabila dalam proses daur ulang mulai sejak awal pengolahan bahan baku hingga menjadi produk siap digunakan masyarakat ternyata menyebabkan berbagai masalah, misalkan seperti BBM ketika diolah hingga menjadi produk siap guna, ternyata setelah digunakan malah menyebabkan polusi udara hingga merusak lingkungan, maka itu harus dikaji ulang. Jangan sampai pemerintah nantinya jika menentukan energi pengganti BBM juga memiliki implikasi yang sama dengan BBM, atau bahkan lebih buruk. Maka minyak sawit cukup tepat menjadi pengganti BBM. Sebab, menurut para peniliti, sejak ketika diolah dari bahan baku hingga menjadi produk guna dan digunakan masyarakat, minyak sawit tidak menimbulkan dampak negatif bagi manusia, hewan, serta lingkungan.

Semoga, dengan menjadikan minyak sawit sebagai alternatif pengganti BBM bisa menanggulangi masalah krisis BBM di Indonesia, sehingga terwujud kondisi masyarakat yang makmur dan sejahtera. Wallahu a’lam bi al-showab.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

RABU 10 SEPTEMBER 2014 No. 0438 | TAHUN III

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III

8

ant/m risyal hidayat

PUSLATPUR TNI AL SIAP BEROPERASI. Foto udara lapangan terbang TNI-AL R.E.B.O Tjokroadiredjo diambil dari pesawat udara (pesud) Casa NC212 Skuadron Udara 600 Puspenerbal di kawasan Grati, Pasuruan, Jatim, Selasa (9/9). Lapangan terbang sebagai pendukung pusat latihan tempur (Puslatpur) TNI-AL bagi pilot - pilot heli dan pesawat udara yang akan diresmikan oleh KSAL Laksamana TNI Marsetio pada Rabu (10/9).

Pemerintah Kaji Penutupan Juanda untuk HUT TNI SURABAYA - Pemerintah belum memutuskan dan masih mengkaji upaya penutupan Bandara Internasional Juanda untuk HUT ke-69 TNI karena perlu mempertimbangkan sejumlah faktor dan acara itu melibatkan banyak pihak.

"Keputusan ditutup atau tidak, masih kami bahas secara intern.

Jika memang jadi ditutup, kemungkinan hanya beberapa jam," kata General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Juanda, Trikora Harjo di Surabaya, Jatim, Selasa (9/9).

Dalam pengkajian tersebut, ungkap dia, harus dibahas secara

mendalam agar acara itu tidak merugikan siapa pun. Dengan begitu, idealnya kegiatan itu bisa mengakomodasi kepentingan publik maupun HUT ke-69 TNI. "Sesuai rencana, memang Juanda akan digunakan untuk perayaan HUT ke-69. Penutupan dilakukan bertahap mulai tanggal 26 September hingga 30 Septem-

ber," ujarnya.

Pada agenda itu, jelas dia, sekitar 219 pesawat militer siap memenuhi Bandara Internasional Juanda. Pesawat militer tersebut akan memenuhi 10 area parkir di Terminal 1 dan Terminal 2. Apabila pesawat sudah terkumpul di Juanda maka tanggal 26 September hingga 30 September TNI menggelar latihan secara parsial.

"Kemudian, TNI mulai melakukan latihan gabungan pada tanggal 1 Oktober hingga 4 Oktober. Sementara, tanggal 5-6 Oktober latihan diliburkan dan baru pelaksanaan pada 7 Oktober men-

datang," paparnya.

Ia menambahkan, latihan militer ini siap dilakukan mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Kalau keputusan tersebut sudah dipastikan maka selama latihan, penerbangan sipil akan ditiadakan di Bandara Internasional Juanda.

"Pembukaan kembali bandara dilaksanakan setelah pukul 14.00 WIB. Estimasi penutupan ya mungkin pada tanggal 3 Oktober hingga 4 Oktober 2014 atau saat gladi bersih pelaksanaan HUT TNI," ucapnya.

Di sisi lain, sebut dia, ber-

dasarkan rapat dengan Otoritas Bandara Juanda dan sejumlah maskapai memang sudah dipikirkan dampak penutupan bandara tersebut. Hasil dari pertemuan tersebut juga sudah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

"Namun, kami tegaskan hasil rapat itu belum final. Kami masih menunggu keputusan pusat dan pihak terkait lain," ujarnya.

Ia mengimbau, untuk mengurangi kepanikan dari penumpang yang sudah memesan tiket pada tanggal tersebut diharapkan bisa mengubah jadwal penerbangannya melalui maskapai bersangkutan. Apabila ada penumpang yang terbang pada pagi hari, diperkirakan penerbangannya bakal digeser setelah pukul 14.00 WIB. "Oleh karena itu, kami berupaya menyosialisasi masyarakat terkait penutupan Juanda," katanya. = ANT/CHANDRA HN/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III

Koalisi Merah-Putih Siap Menangkan Risma SURABAYA - Koalisi Merah Putih di Kota Surabaya menyatakan siap mengusung dan memenangkan Tri Rismaharini untuk maju kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya 2015.

"Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Apalagi jika melihat sosok Risma cukup dicintai warga Surabaya," kata Wakil Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Surabaya Sudirjo di Surabaya, Selasa (9/9).

Menurut dia, perolehan kursi untuk koalisi Merah Putih di DPRD Surabaya imbang yakni 25 kursi untuk kelompok PDIP dan 25 untuk koalisi merah putih. Meski nantinya PDIP tidak mengusung kembali Risma, maka koalisi Merah Putih siap memenangkan Risma di Pilkada 2015.

"Asalkan koalisi Merah Putih konsisten pasti bisa memenangkan Risma. Ini dikarenakan koalisi ini sifatnya linier dari partai di pusat sampai daerah," katanya.

Soal perolehan kursi yang sama, Sudirjo mengatakan bahwa politik itu dinamis sehingga bisa saja ada satu atau beberapa kursi dari kelompok PDIP yang akan mendekat ke koalisi Merah Putih.

Peluang Tri Rismaharini kembali maju pada Pilakda Surabaya 2015 mendatang nampaknya cukup terbuka. Walaupun kalau nantinya PDIP tidak mengusungnya, namun sejumlah partai telah memberikan sinyal untuk meminang Risma agar bersedia maju kembali sebagai wali kota.

Hingga saat ini, partai yang sudah terbuka mengusung Risma adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra.

Meski perhelatan Pilkada Kota Surabaya masih satu tahun

Asalkan koalisi Merah Putih konsisten pasti bisa memenangkan Risma. Ini dikarenakan koalisi ini sifatnya linier dari partai di pusat sampai daerah,�

Sudirjo

Wakil Ketua DPD PAN Surabaya lagi, dan proses teknis pencalonan partai belum diumumkan, tapi di beberapa sudut kota telah beredar spanduk dukungan untuk Wali Kota Tri Rismaharini.

Berdasar pantauan di lapangan, saat ini terpasang spanduk dukungan terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di

beberapa titik untuk maju lagi memimpin Kota Surabaya periode 2015-2020.

Seperti yang terlihat di Jalan Adityawarman Surabaya, spanduk berukuran sekitar 1,5 meter x 4 meter yang bergambar wajah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terpampang.

Spanduk yang mengatasnamakan komunitas Arek Independen tersebut berisikan dukungan terhadap Risma untuk dapat melanjutkan kepemimpinannya di Kota Surabaya. Dalam spanduk yang berwarna dominan merah putih tersebut berisi pernyataan bahwa warga Surabaya mendukung Risma untuk melanjutkan memimpin kota Surabaya 2015-2020.

Demikian juga spanduk yang sama bernada dukungan kepada Risma terpasang di pulau jalan di Jalan A Yani depan Mapolda Jatim, tepatnya di belakang Pos Polantas Bundaran Dolog. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

DEMOKRASI

Pilkada Langsung Dorong Pemimpin Wakili Rakyat SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan dirinya secara pribadi lebih setuju dengan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat daripada dipilih oleh anggota DPRD, karena pemimpin akan terdorong untuk mewakili rakyat.

"Secara pribadi saya lebih senang kepala daerah dipilih warga, karena pemimpin akan mewakili rakyat," kata Wali Kota perempuan pertama di Surabaya itu, Selasa (9/9).

Menurut dia, ada banyak manfaat jika kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat, salah satunya kepala daerah terpilih akan berusaha merealisasikan keinginan warga, bahkan kepala daerah akan lebih rinci mengenai keinginan daerahnya.

"Kalau dipilih langsung, kepala daerah tahu lebih detail aspirasi dan keinginan warganya," kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeko) Surabaya itu.

Disinggung soal mahalnya

ongkos pemilihan kepala daerah yang diperkirakan lebih mahal dibandingkan jika dikembalikan ke DPRD, ia menilai hal itu tergantung dari sudut mana melihatnya.

"Kalau dilihat dari uang mungkin ya. Tapi jika dilihat dari pelayanan yang akan diberikan kepada warga, saya kira tidak," kata Risma.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya sementara Armuji secara tegas menolak pemilihan kepala daerah yang dikembalikan ke dewan, karena hal itu merupakan langkah mundur dalam demokrasi di republik ini.

"Saya menilai pembahasan soal rencana pengembalian pemilihan kepala daerah ke dewan penuh dengan muatan politis yang tidak sehat," tegas Armuji.

Menurut Armuji, pemilihan kepala daerah langsung baik pilkada, pilwali maupun pilgub merupakan proses penentuan kepala daerah yang paling demokratis sebab masyarakat dilibatkan secara langsung di

Secara pribadi saya lebih senang kepala daerah dipilih warga, karena pemimpin akan mewakili rakyat,�

Tri Rismaharini

Wali Kota Surabaya dalamnya.

Berkaca pada pemilihan

kepala daerah oleh DPRD pada 1999, dirinya tahu betul di sana terjadi "deal-deal" politik yang tidak sehat, misalnya lobi calon kepala daerah yang dilakukan secara pragmatis terhadap anggota dewan.

"Kita jangan mau dikebiri.

Kalau pilkada tidak langsung itu hanya akan menguntungkan segelintir orang, karena peluang masyarakat yang potensial untuk maju sebagai kepala daerah akan tertutup," katanya.

Tidak hanya itu, Armuji juga menilai alasan pengembalihan pilkada ke dewan untuk efisiensi anggaran juga patut dipertanyakan, sebab wacana pilkada dikembalikan ke dewan langsung disikapi sejumlah daerah seperti Kabupaten Mojokerto dengan transaksi antara anggota legislatif dengan calon kepala daerah.

"Di mojokerto satu anggota dewan kabarnya meminta Rp 2 miliar. Itu saya dengar sendiri," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

9

CPNS

Pendaftar Capai 298 Orang KEDIRI - Jumlah pendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2014 yang telah lolos seleksi administrasi sementara di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mencapai 298 orang dengan berbagai macam formasi.

"Itu data yang sudah mendaftarkan diri lewat 'online' ada 298 orang dan kemungkinan bertambah sampai batas akhir pendaftaran 12 September mendatang," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Kediri Haris di Kediri, Selasa (9/9).

Ia mengatakan jumlah warga yang mendaftarkan diri menjadi CPNS di Kabupaten Kediri cukup tinggi, sedangkan kursi hanya dibutuhkan 41 kursi dengan berbagai macam formasi yaitu tenaga teknis dan kesehatan.

Pihaknya menyebut dari jumlah 41 kursi itu, 17 di antaranya adalah tenaga medis, sementara sisanya 24 kursi untuk berbagai macam tenaga teknis.

Tenaga teknis dimaksud antara lain teknik sipil, analis jalan, pembangunan gedung, analis perumahan, pemeriksa irigasi, administrasi bisnis, dan sejumlah jurusan lainnya.

Untuk seleksi penerimaan itu tidak melalui panitia di daerah, melainkan oleh panitia seleksi dari pusat yaitu Badan Kepegawaian Negara (BKN). Para pendaftar mendaftarkan diri melalui situs di BKN tersebut dan memilih formasi sesuai dengan jurusannya.

"Setelah para CPNS ini mendaftar, nantinya diseleksi oleh panitia seleksi nasional dan BKN akan mengakses ke 'website' Kabupaten Kediri. Yang lolos seleksi, nanti ada pemberitahuan," katanya.

Pihaknya mengatakan dari 298 CPNS yang sudah mendaftar itu masih masuk tahap awal. Mereka harus menyerahkan berkas seperti yang telah dikirimkan lewat jejaring internet ke panitia di Kabupaten Kediri.

Untuk ujian, ia mengatakan akan diselenggarakan bersamaan dengan daerah lain. Ujian itu dilakukan di Kantor Regional II BKN di Surabaya dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh BKN. Sejumlah materi yang diujikan di antaranya wawasan kebangsaan, yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). = ANT/DESTYAN HS/ASMAUL CHUSNA/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III

PETI KEMAS

Lapangan Penumpukan Siap Akan Dibangun

ant/ho

EDUKASI OJK. Wakil Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto (tengah), Deputi Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Sri Rahayu Widodo (kedua kiri), Direktur Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen OJK, Anto Prabowo (kanan), Perawakilan Australian AID Melisa Go (kiri) dan Perwakilan World Bank Djauhari Sitorus (kedua kanan) membawa bibit tanaman pada acara penutupan seminar Market coundct di Nusa Dua Bali, Selasa (9/9).

OJK Diminta Transparan SURABAYA - Koordinator "Aliansi Masyarakat Melawan Securitas", Indra Harsaputra mendesak transparansi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas lembaga keuangan nonbank untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat di Indonesia.

"Imbauan itu kami sampaikan guna menanggapi pemberitaan mengenai kasus wanprestasi yang dilakukan oleh Brent Securitas terhadap para nasabahnya sejak Maret 2014. Kasus Brent Securitas ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan oleh OJK," katanya di Surabaya, Selasa (9/9).

Ia khawatir apabila lembaga pengawasan tidak bisa bekerja dalam melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat maka hal itu akan dapat menurunkan kepercayaan investor.

Padahal, tujuan dibentuknya OJK berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 di antaranya mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

"Bahkan, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat," ujarnya.

Pada permasalahan Brent Securitas, jelas dia, pihak Brent sendiri berjanji akan membayar seluruh kewajiban kepada nasabahnya secara akta notaris,

tetapi hingga kini nasabah tidak mendapatkan haknya, termasuk informasi dari OJK mengenai tanggung jawab Brent yang sudah melakukan wanprestasi.

"Padahal Brent Securitas bukanlah perusahaan baru yang bergerak di bidang investasi.

Apalagi didirikan tahun 1991 oleh perseroan milik Bank PDFCI (Private Development Finance Corporation Indonesia) yang didirikan di Jakarta dengan nama PT PDFCI Securities dan berubah nama menjadi PT Brent Securities pada tahun 2003," katanya.

Selama ini, Brent Securitas banyak dikenal sebagai perusahaan terpercaya (investment bank) yang menyediakan layanan pedagang perantara efek (brokerage), penjamin emisi efek (underwriting), penasihat keuangan (financial advisory), dan pengelolaan investasi yang terpadu.

Perusahaan itu juga telah mendapatkan izin usaha sebagai Pedagang Perantara Efek melalui Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-19/PM/1992 tahun 1992.

"Sebagai Penjamin Emisi Efek

melalui Keputusan Ketua BAPEPAM No KEP-15/PM/1992 tahun 1992, dan Manajer Investasi yakni PT Brent Asset Management melalui Keputusan Ketua BAPEPAM - LK No. 01/PM/MI/2005 pada tanggal 17 Januari 2005," katanya.

Selain itu, Brent Securitas mempunyai beberapa perusahaaan afiliasi seperti PT Lombok Energi, PT Mineral Nova, PT Leyand Internasional Tbk dan beberapa perusahaan lainnya yang juga tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia.

Sementara, pada tanggal 5 Maret 2014, Direktur Utama PT Brent Ventura (yang bertindak sebagai penerbit produk-produk investasi) Ferry Lie dan Yandi Suratna Gondoprawiro, selaku pemegang 40.000 lembar saham di PT Brent Ventura, pemegang saham 50 persen Brent Managemen Investasi (perusahaan yang bergerak di bidang manajer investasi telah mendapat izin dari Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No : KEP-19/D.04/2013 tanggal 16 Mei 2013).

"Selain itu, Direktur Utama Brent Securitas menerbitkan surat yang ditujukan kepada nasabah mengenai informasi keterlambatan pencairan Medium Term Note (surat hutang berjangka)," katanya.

Selain membayarkan pokok PT Brent Securitas berjanji akan membayarkan bunga keterlambatan, namun hingga kini perusahaan itu belum membayarkan kewajiban itu.

Padahal, beberapa nasabah sudah bertemu dengan Kepala Cabang Brent Securitas Herry Tjandra di kantor Brent Securitas Cabang Surabaya di Hotel Bumi Surabaya dan mereka selalu menutupi informasi yang ada.

"Nasabah dipaksa menandatangani perjanjian program restrukturisasi MTN oleh Brent.

Tidak hanya itu, nasabah juga bertemu dengan Direktur Utama perseroan, Juita Nuryasari Hamdani di Jakarta," katanya.

Dalam pertemuan itu, lanjut dia, Juita menyatakan adanya indikasi konspirasi dari pimpinan Brent melawan hukum.

Pada perbincangan yang direkam secara diam-diam itu, Juita mengungkapkan indikasi perlawanan hukum yang dimaksud adalah upaya menghilangkan jejak dan bukti serta membawa kabur seluruh aset Brent berserta dana seluruh nasabah senilai Rp1,7 triliun.

"Berdasarkan rekaman itu pula Juita memiliki sejumlah bukti berupa transaksi perbankan dari nama perusahaan ke nama pribadi," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/AYU CITRA SR/DIK

SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (KAI Daop) 8 Surabaya siap membangun lapangan penumpukan di dua stasiun di daerah setempat yakni Kalimas dan Kandangan guna memperlancar arus bongkar muat peti kemas.

"Kami yakin kedua stasiun tersebut dapat dijadikan konsentrasi angkutan barang," kata Executive Vice President (EVP) KAI Daop 8, Junaedi, di Surabaya, Selasa (9/9).

Apalagi, ungkap dia, pembangunan jalur kereta api ganda sudah selesai. Sementara, memang keberadaan kedua stasiun itu sengaja disiapkan untuk mengansitipasi lonjakan angkutan barang.

"Namun, kini prioritas utamanya adalah pengembangan di Stasiun Kalimas. Di sana kami fokus pada perluasan dan penguatan lahan untuk lapangan penumpukan," ujarnya.

Dengan upaya tersebut, dia yakin semua angkutan barang dari Daops 8 akan dikonsentrasikan ke Kalimas. Pengembangan di sana berupa perluasan area hingga ke sisi utara atau daerah yang selama ini ditempati warga.

"Perluasan itu rencananya menjadi 5 hektare dibandingkan kondisi saat ini yang hanya 2,5 hektare," katanya.

Secara umum, tambah dia, dari sisi area untuk pengembangan Stasiun Kalimas memang masih kurang. Tapi, untuk ketersediaan peralatan dianggap justru sudah memadai dan jumlahnya mencukupi.

"Kalaupun ada penambahan peralatan, ya setelah ada perkiraan peningkatan permintaan barang," katanya.

Mengenai aktivitas bongkar muat, sebut dia, rata-rata waktu di seluruh stasiun barang mencapai 200 menit atau sekitar tiga jam lebih. Untuk itu, KAI Daops 8 akan menekan aktivitas bongkar muat menjadi 1,5 jam.

"Berbagai cara itu untuk menekan waktu terbuang tidak hanya dengan menambah peralatan tapi juga mempercepat pelayanan," katanya. = ANT/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III

Pilkada Langsung Perkuat Kontrol Pejabat SURABAYA - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menilai pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat yang berlangsung selama ini sudah relatif cukup baik karena bisa memperkuat kontrol rakyat kepada pejabat publik.

"Kalau sudah dipilih langsung, mekanisme kontrol oleh rakyat menjadi kuat dan hal ini bisa meningkatkan kinerja pejabat publik," kata Abdullah Azwar Anas dalam surat elektronik di Surabaya, Selasa (9/9).

Pernyataan bupati yang akrab disapa Anas itu, menanggapi pro-kontra mengenai Rancangan Undang-Undang Pilkada, yang salah satu poin utamanya

mengenai pengembalian pilkada kepada DPRD atau tidak lagi Pilkada langsung oleh rakyat, memunculkan polemik di kalangan masyarakat.

"Ini (pilkada langsung) merupakan bagian dari pendewasaan berdemokrasi. Pejabat publik dipilih oleh rakyat, lalu pejabat publik lebih dekat dengan rakyat, ada kritik, evaluasi, dan membangun visi bersama-sama ke depan,"

ujarnya.

Pilkada langsung, tambah Anas, secara psikologi politik juga bisa menciptakan ikatan emosional antara pejabat publik dan rakyat yang memilihnya.

"Pejabat publik bisa lebih responsif. Berjumpa, berdialog dan membangun daerahnya dengan serius," katanya.

Berkaca dari pengalamannya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Anas menceritakan dirinya membuat forum pertanggungjawaban publik secara langsung kepada elemen-elemen masyarakat.

Secara bergiliran, dia dan wakil bupati melaporkan kin-

erja kepada sekitar 12.000 ketua RT/RW, kepala desa, guru, kader posyandu, tokoh agama dan masyarakat, organisasi perempuan, kaum muda, dan netizen (pengguna media sosial).

"Tentu saja pertanggungjawaban resmi tetap dilakukan kepada legislatif (DPRD) daerah. Pelaporan kinerja kepada publik ini, saya kira bisa meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah karena tidak mungkin pemerintah daerah jalan sendirian untuk menyukseskan program pembangunan," paparnya.

Ia menambahkan, "Kalau rakyat dilibatkan akan muncul sua-

11

sana 'happy' (bahagia) dan saling memiliki. Nah, itu awal mulanya didorong oleh partisipasi rakyat dalam memilih pemimpinnya, ya, lewat pilkada langsung." Terkait dengan kritik bahwa pilkada langsung menimbulkan biaya yang sangat besar, menurut Anas, hal itu tergantung strategi kampanye yang dilakukan calon pemimpin atau kepala daerah.

"Ada banyak strategi kampanye, seperti lewat media sosial dan sebagainya. Justru yang terpenting calon itu dekat di hati rakyat. Saya kira kalau partisipasi dibangun, 'spirit voluntarisme' atau kerelawanan bisa muncul," katanya.

Anas yang akan mengakhiri periode pertama jabatannya sebagai Bupati Banyuwangi pada tahun 2015, juga menambahkan pihaknya dulu banyak didukung para sukarelawan saat maju dalam pilkada sehingga pengeluaran biaya kampanye bisa ditekan seefisien mungkin. = ANT/DIDIK KUSBIANTORO/DIK

FENOMENA ALAM

ESDM Jatim: Semburan Api-Lumpur Ngawi Berpotensi Kecil NGAWI - Petugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur mengemukakan semburan api dan lumpur yang keluar dari sumur di area persawahan Desa Sidolaju, Kabupaten Ngawi, memiliki potensi atau berkekuatan kecil.

"Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang kami lakukan di lokasi, sumur bor yang mengelurkan gas yang terbakar dan lumpur tersebut berpotensi kecil. Sehingga warga tidak perlu takut," ujar Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Migas pada Dinas ESDM Provinsi Jatim Didik Agus Widjanarko, di Ngawi, Selasa (9/9).

Menurut dia, kesimpulan tersebut ditunjukkan dari semburan api dan lumpur yang telah berkurang hingga 50 persen jika dibandingkan dengan hari pertama muncul pada Senin (8/9). Selain itu, juga dilihat dari air yang ada di sekitar semburan yang tidak asin.

"Jika airnya asin maka pengeboran telah sampai ke lapisan formasi migas yang mencapai kedalaman ribuan meter. Ini airnya tidak asin karena kedalaman pengeboran hanya sekitar 100 meteran," kata Didik.

Melihat dari kondisi tersebut, maka dipastikan semburan akan berhenti (mati) dalam beberapa hari ke depan. Meski demikian, pihaknya tidak dapat memastikan kapan semburan lumpur dan

ant/siswowidodo

SUMUR SEMBURKAN API. Warga melihat semburan api dari sumur di persawahan, Dusun Sidorejo, Sidolaju, Widodaren, Ngawi, Jatim, Senin kemarin. Api dan semburan gas tersebut muncul setelah sejumlah pekerja melakukan pengeboran sumur untuk irigasi sedalam sekitar 100 meter di areal persawahan.

gas yang menyebabkan kebakaran tersebut akan benar-benar berhenti.

Hal tersebut seperti terjadi di beberapa lokasi lain yang ada di Jawa Timur. Pengalaman yang ia amati, semburan paling lama bertahan adalah satu setengah bulan. Sementara di Ngawi sendiri telah terjadi hal serupa sebanyak tiga kali, yakni di Kecamatan

Pangkur dan Widodaren.

Lebih lanjut ia menjelaskan, semburan lumpur dan gas yang menyebabkan kebakaran tersebut terjadi akibat adanya cekungan atau jebakan gas di perut bumi.

Potensi semburan yang ditimbulkan tergantung kedalaman dan besaran gas yang ada di perut bumi.

"Bisa saja di daerah Ngawi

memiliki banyak gas di perut buminya. Hanya, untuk mengetahuinya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Jika kekuatannya besar, bisa seperti sumber migas yang ada di Cepu dan lainnya," terang Didik.

Meski berpotensi kecil, pihaknya meminta instansi terkait di Pemkab Ngawi tidak lengah. Pemantauan tetap harus dilakukan

untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Ia juga mengimbau warga Ngawi, terutama warga Desa Sidolaju dan sekitarnya, untuk berhati-hati saat melakukan pengeboran karena di daerah tersebut dimungkinkan mempunyai kandungan gas bumi yang terjebak. Sehingga berpotensi mengeluarkan semburkan gas yang terbakar dan lumpur saat dilakukan pengeboran.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Ngawi, Hadi Suroso, mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD Ngawi dan PLN untuk mengatispasi jika ada dampak yang ditimbulkan dari fenomena semburan api dan lumpur tersebut. Sebab, lumpur yang keluar sebagian meluber ke area persawahan warga dan semburan api juga mengancam keberadaan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang ada di lahan sekitar.

Seperti diketahui, Warga Dusun Sidorejo, Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, dibuat kaget dengan semburan api dan lumpur yang keluar saat mengebor sumur. Beruntung, tidak ada korban jiwa saat api dan lumpur menyembur dari dalam sumur.

Hingga kini, polisi masih memasang garis polisi di sekitar sumur untuk membatasi warga yang ingin melihat. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

RABU 10 SEPTEMBER 2014 No. 0438 | TAHUN III

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III

MADURA

12

DIAMANKAN. Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Kepolisian Resor Probolinggo Kota meringkus tersangka yang diduga pengedar narkoba jenis sabu.

IRT Asal Surakarta Ditangkap Bawa Sabu 3,20 Gram PROBOLINGGO – Nurhidayati (44), seorang ibu rumah tangga (IRT), warga Jalan Kahuripan Utara Raya, Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Surakarta, diringkus Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Kepolisian Resor Probolinggo Kota, lantaran diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu.

Pelaku ditangkap di depan Alfamart, Jalan Raya Bromo, Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, Senin (24/8), sekitar pukul 18.30 WIB. Dari tangannya, petugas menyita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3,20 gram.

Kapolres Probolinggo Kota, AKBP. Iwan Setyawan, mengungkapkan sebelumnya petugas melakukan penyelidikan selama tiga bulan di sekitar Jalan Raya Bromo

Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwa disekitar lokasi tersebut sering terjadi transaksi sabu.

Selanjutnya, sekitar pukul 18.30 WIB melihat orang yang mencurigakan di depan alfamaret. Dan sesuai ciri-ciri yang disampaikan masyarakat tersebut, petugas langsung melakukan penggeledahan.

“Setelah digeledah, petugas

menemukan barang bukti berupa dua pocket sabu yang ditaruh didalam dompet. Selanjutnya tersangka serta barang bukti kita bawa dan diamankan guna proses hukum lebih lanjut,”terang AKBP. Iwan Setyawan, kepada sejumlah wartawan, Selasa (9/9).

Menurutnya, mengacu keterangan dari tersangka bahwa barang bukti sabu-sabu diperoleh dari seorang narapidana (Napi) di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Lowokwaru Malang. Untuk memperoleh barang tersebut, tersangka menghubungi saudara yang berinisial T, melalui handphone.

Setelah clear, tersangka mentranfer dana sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tersangka berangkat dari Kota Probolinggo menuju Kota Malang menggu-

nakan bus patas. Setelah sampai di terminal Arjosari Malang, tersangka menaiki taxi dan menunggu disekitar terminal Arjosari dan bertemu saudara inisial T menyuruh kurir untuk menemui dan mengantar barang kepada tersangka.

“Setelah menerima barang, tersangka kembali ke Kota Probolinggo. Sebelum dilakukan penangkapan, tersangka sudah melakukan transaksi sebanyak dua kali,”tandas AKBP.Iwan Setyawan.

AKBP.Iwan Setyawan menambahkan, tersangka melakukan transaksi sebanyak dua kali, diantaranya tanggal 12 Juli 2014 yang dipesan dua gram seharga Rp.3 juta, kedua tanggal 8 Agustus 2014 dipesan tiga gram seharga Rp.4,5 juta, dan ketiga dipesan

lima gram yang dibayar senilai Rp.2 juta.

“Oleh tersangka, barang bukti itu pergramnya dijual seharga Rp.1,7 juta, dan selebihnya dikonsumsi sendiri,”ucap Kapolres Probolinggo Kota.

Selain barang bukti berupa uang, petugas berhasil mengamankan 1 buah dompet warna coklat, 1 buah pipet kaca, 1 buah bungkus korek api, 1 buah handphone, dan uang tunai sebesar Rp.2.450.000.

“Tersangka melanggar pasal 112 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009. Ancaman hukumnanya 4 tahun, dan paling lama 12 tahun penjara, dengan denda paling sedikit Rp.800 juta,”tegas AKBP. Iwan Setyawan. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438| TAHUN III

13

CPNS K-2

Belum Terima SK PROBOLINGGO - Sebanyak 168 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari golongan honorer atau K2 secara resmi sudah dinyatakan lolos seleksi tahun kemarin. Namun sampai saat ini mereka masih belum menerima Surat Keputusan dari Badan Kepegawaian Naional (BKN).

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo, melalui Kabid Mutasi, Baidowi, saat ini CPNS K2 yang dinyatakan lolos seleksi pada 28 November 2013 kemarin, masih belum mendapatkan SK. Karena BKN masih meminta kepada BKD Kabupaten Probolinggo, untuk mengirimkan berkas dokumen CPNS.“Dokumen yang diminta BKN, diantaranya foto copy ijasah, SK pengangkatan pertama sampai terkahir dan surat ketarangan sehat,” jelasnya, kepada wartawan, Selasa (9/9).

Pihaknya mengaku heran, kenapa BKN masih meminta kirim ulang, Padahal pada Februari bulan kemarin berkas tersebut sudah dikirim oleh pihaknya. Tidak turunnya SK tidak hanya terjadi di Kabupaten Probolinggo. Hal itu terjadi di seluruh daerah yang ada di Indonesia.

“Kemungkinan SK untuk CPNS K2 ini turun bersamaan dengan SK pengangkatan CPNS jalur umum tahun ini. Karena kebijakan untuk mengeluarkan SK itu ada ditangan BKN selaku pemerintah pusat,” kata Baidowi.

Baidowi menambahkan, agar CPNS K2 tidak gelisah dan kuatir dengan belum diterimanya SK pengangkatan. Karena semua itu masih dalam tahap proses di BKN pusat.“Semoga saja SK itu bisa segera diterima oleh 168 CPNS k2 yang sudah dinyatakan lolos oleh tim seleksi nasional,” tandasnya. =Mahfud Hidayatullah

TERSENYUM. Memasuki musim panen, petani tembakau mulai merajang dan menjemur.

Petani Mulai Merajang Daun Tembakau Harga Jual Berkisar Rp 21-30 Ribu PROBOLINGGO - Beberapa bulan terakhir ini, petani tembakau di Kabupaten Probolinggo nampaknya mulai memanen daun tembakaunya. Mereka mulai merajang dan menjemurnya.

Salah satu petani tembakau asal Desa Kandang Jati Kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Trisno (45) mengatakan saat ini tanaman tembakau sudah memasuki musim panen.

Bahkan tak heran jika di depan rumah banyak dijumpai tembakau yang sudah dirajang.

“Sebelum dilakukan penjualan, daun tembakau dari sawah harus dilakukan perajangan atau pemotongan dan dijemur beberapa hari,” terangnya kepada wartawan, Selasa (9/9).

Menurutnya, tembakau saat ini tidak seperti tahun sebelumnya, Karena daun yang dihasilkan sedikit terserang hama keriting beberapa bulan kemarin.”Secara otomatis bobotnya juga berkurang,” jelas Trisno.

Trisno menambahkan, dirinya dan petani lain tahun ini sedikit terkendala dengan hama keriting.

Bahkan banyak tanaman yang harus diganti dengan bibit baru.

Sehingga usia tanaman tembakau tidak sama. ”Ada yang masih belum siap

panen untuk bibit yang ditambal sulam. Sementara untuk tembakau yang selamat dari serangan hama mulai dipanen,” ungkapnya.

Untuk harga jual tembakau tahun ini, lanjut dia, bervariasi mulai dari harga Rp 21 ribu sampai dengan Rp 30 ribu, tergantung kualitas tembakau yang dihasilkan petani. Harga tersebut, petani belum bisa tersenyum.“Biaya tanam tahun ini sedikit membengkak. Bisa untung namun tidak begitu besar,”ucap Trisno.

Melihat hal itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia( APTI) Kabupaten Probolinggo, Mudakkir, menyebutkan tembakau yang ditanam oleh masyarakat merupakan

jenis tembakau varietas asli Probolinggo yang dikenal dengan tembakau Paiton.“Untuk jenis tembakau lainnya, petani jarang menanamnya,” ucapnya.

Dijelaskan, daerah yang menanam tembakau di Kabupaten Probolinggo, ada di 7 Kecamatan. Diantaranya, kecamatan Paiton, Kotaanyar, Pakuniran, Besuk, Kraksaan, Krejengan dan Pajarakan.

Sementara luas tanam tahun ini, seluas 10.774 hektare jauh lebih luas dibadingkan tahun kemarin yang hanya berkisar 9.194 hektar.“Dalam bulanbulan ini, petani mulai banyak memanen tembakau di tujuh wilayah kecamatan”tandas Mudakkir. =Mahfud Hidayatullah

14

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III

Jutaan Warga Belum Gunakan Air Bersih Pemkab Terus lakukan Pembangunan SPAM PROBOLINGGO - Sumber air hampir ada di semua kecamatan di wiayah Kabupaten Probolinggo. Hanya saja, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo tahun 2013, jumlah masyarakat yang menikmati air bersih hanya 9 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo yang saat ini mencapai 1.236.218 penduduk.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Probolinggo, As’yari mengatakan dari jumlah tersebut yang baru bisa menikmati air bersih hanya 111.259 orang saja. Yang lainnya masih belum. Kondisi ini dinilai

sangat memprihatinkan dengan kayanya sumber mata air yang ada.

Terlebih lagi, banyak masyarakat belum menikmati air bersih itu di sebabkan masyarakat lebih suka menggunakan air

bawah tanah yang nilai higiniesnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu contohnya, di kawasan perumahan. Sampai saat ini, banyak yang belum menggunakan air yang bersumber dari PDAM. “Perumahan biasanya, jarak rumah ke rumah tidak sampai 10 meter. Otomatis tempat pembuangan air besar atau tinjanya tidak mencapai jarak minimal 10 meter. Kalau tidak, maka air bawah tanahnya dinyatakan tidak bersih dan tidak sehat,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (9/9).

Menurutnya, program Milin-

Jemaah Haji Tertua

Usia Senja Menginjak Satu Abad PROBOLINGGO - Usia bukanlah sebuah halangan bagi seseorang untuk menyempurnakan ibadahnya dengan menunaikan ibadah haji Sukarni, misalnya, meskipun sudah berusia senja, menginjak satu abad, tetap bertekad naik haji.

Meskipun usianya sudah mendekati satu abad, Sukarni (99) warga dusun Kedung Desa Pondok Wuluh Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo ini tak mau kalah dengan yang masih muda untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah.

Ditemui sejumlah wartawan, Selasa (9/9), Perempuan kelahiran tahun 1915 silam ini masih tampak sehat dan bugar walau usianya sudah mencapai 99 tahun. Nenek dengan sembilan orang anak dan 85 cucu ini masih mampu berjalan dengan cepat tanpa bantuan apapun.

Keinginannya untuk berangkat ke tanah suci telah muncul sejak lama, selama bertahuntahun, Sukarni mengumpulkan uang dari hasilnya bertani bersama anaknya Sutikno. Sedikit

demi sedikit hasil bertaninya disisihkan untuk membayar biaya berangkat haji.

Setelah harus bersabar selama tujuh tahun, akhirnya di tahun 2014 ini Nenek Sukarni mendapatkan kuota kursi keberangkatan jamaah haji Kabupaten Probolinggo kloter 47 embarkasi Surabaya yang akan diberangkatkan ke tanah suci Mekah pada 20 September mendatang Sementara keterangan pihak keluarga, usia Nenek Sukarni lebih dari 140 tahun. Hal tersebut berdasarkan pengakuan dari seluruh anggota keluarga yang ada. Namun pada kartu tanda penduduk (KTP), kelahiran Nenek Sukarni tertulis tahun 1915 yang terdata berusia 99 tahun.

Karena faktor keamanan beliau menunaikan ibadah haji bersama Sutikno putra bungsunya.

Disela-sela menunggu keberangkatan calon jamah haji asal Kabupaten Probolinggo tanggal 19 dan 20 September 2014, Nenek Sukarni menghabiskan waktu luangnya dengan cara menghafalkan bacaan manasik haji, dan menyiapkan perlengkapan ibadah haji lainnya.

Menurut Sutikno (40) mengatakan pelaksanaan ibadah haji di usia senja cukup membuat keluarganya kuatir.

Mengingat kondisi iklim dan cuaca di tanah suci Makkah cukup panas dibandingkan dengan Indonesia. “Saat ini berkembang virus Mers dan Ebola di negara timur tengah dan Afrika,”ucapnya. =M.Hisbullah Huda

ium Development Goal (MDGs) tahun 2015 ini, warga Kabupaten Probolinggo sudah harus menikmati air bersih minimal 65 persen. “Kita akan kejar angka itu tekait penggunaan air bersih,” kata As’yari.

Salah satu upaya yang dilakukan pemkab, lanjut As’yari, saat ini adalah mempercepat proses pengembangan SPAM di Kecamatan Tiris, Krucil dan Tongas.

“Kita harapkan SPAM-SPAM yang dibangun atau dalam tahap perbaikan bisa tuntas sebelum tahun 2015,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur PDAM Kabupaten Probolinggo, Bam-

bang Lasmono mengatakan, selama ini perusahaanya sudah berusaha untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Hanya saja memang ada sebagian warga yang enggan menggunakan air PDAM karena sudah ada air bawah tanah.

Kedepan, pihaknya terus akan melakukan peningkatan jumlah pelanggan. Caranya, dengan memberikan subsidi biaya pemasangan. “Yang biasanya harus bayar cash, bisa diangsur. Itu salah satu caranya. Target kami tiap bulan harus ada peningkatan jumlah sebanyak 100 pelanggan, “ jelasnya. =Mahfud Hidayatullah

Dana Rp200 Juta Setiap Kelurahan

Pemkot Harus Lakukan Pengawasan PROBOLINGGO – Penggelontoran dana sebesar Rp200 juta setiap Kelurahan di Kota Probolinggo seolah-olah tak ada habis-habisnya menjadi sorotan. Bahkan, penggelontoran dana itupun seolah-olah tidak terlepas dari sorotan.

Salah seorang anggota DPRD Kota Probolinggo, Zulfikar Imawan mengatakan, besar kecilnya penggelontoran dana itu yang jelas ada sisi baik dan buruknya. Itulah sebabnya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pemkot perlu melakukan pengawasan.

“Pengawasan itu dengan melakukan verifikasi mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan,” tandasnya kepada wartawan, Selasa (9/9).

Dia menjelaskan, verifikasi itu sangat penting dilakukan untuk mengetahui sesuai tidaknya pelaksanaan kegiatan. “Kalau tidak sesuai jangan dicairkan,” katanya.

Masalah pengawasan, masyarakat juga punya hak untuk melakukan pengawasan pada setiap kegiatan. Jika ada temuan keganjilan dalam pengelolaan penggelontoran dana itu, masyarakat bisa melaporkannya.

“Silahkan masyarakat laporkan, kalau memang ada temuan keganjilan,” terang Zulfikar Imawan yang juga Ketua DPC Nasdem Kota Probolinggo itu.

Menurut dia, dengan

adanya penggelotoran dana tersebut, Kelurahan bisa memanfaatkannya untuk peningkatan sarana dan prasarana.

“Makanya manfaatkanlah dana itu sesuai dengan peruntukannya,” imbuhnya.

Sekedar diketahui, penggelontoran dana Rp200 juta pada setiap Kelurahan tersebut peruntukannya untuk pembangunan fisik berupa paving dan irigasi. Total anggaran itu sebesar Rp5,8 miliar dengan 29 Kelurahan se- Kota Probolinggo.

Sementara itu, telusur data di lapangan menyebutkan, pembangunan fisik itu kini masih tahap proses pembangunan. Banyaknya fisik yang dibangun juga berbeda di setiap Kelurahan. Tergantung dari kebutuhan yang diusulkan masyarakat.

Namun, rata-rata realisasi dana itu untuk pembangunan fisik dan irigasi. Seperti di Kelurahan Sukabumi. Lurah Sukabumi, Neli saat dikonfirmasi belum lama ini mengatakan, jika dana tersebut untuk pembangunan paving dan irigasi. “Sekarang ini pembangunannya ada yang selesai, ada yang masih belum,” ungkapnya.

Dia juga tidak menampik jika dana tersebut dicairkan secara bertahap melalui kantor Kecamatan.Sedangkan pengerjaan pembangunan tersebut dikerjakan secara swakelola. =Muhammad Sugianto

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

RABU 10 SEPTEMBER 2014SEPTEMBER | No. 0438 |2014 TAHUN III RABU 10

No. 0438 | TAHUN III

15 15

Optimisme Hodgson Membuncah BASEL - Pelatih Timnas Inggris Roy Hodgson yakin dengan skema baru yang dikembangkan timnya saat ini akan membuat Inggris cukup bersinar di waktu mendatang. al ini terlihat ketika “The Three Lions” memetik kemenangan dua gol tanpa balas atas tuan rumah Swiss pada laga perdana Grup E di kualifikasi Piala Eropa 2016 di St Jakob-Park, Basel, Swiss, Selasa (9/9) dini hari WIB. Dua gol kemenangan tim Tiga Singa diborong pemain anyar Arsenal yang baru dibeli dari Manchester United (MU) Dany Welbeck masing-masing pada menit ke-58 dan masa injury time. Hasil ini membuat optimisme mantan pelatih Liverpool ini membuncah.

Pasalnya, ini adalah kemenangan keduanya setelah gagal di Piala Dunia Brasil, setelah pekan lalu menang 1-0 atas Norwegia pada laga persahabatan di Stadion Wembley.

Pada laga ini, Hodgson memainkan skema baru yakni formasi diamond yang mengandalkan kecepatan dan kekuatan para pemain mudanya serta kemampuan

ROY HODGSON meluapkan kegembiraannya setelah Inggris mengalahkan Swiss pada laga perdana grup E babak kualifikasi Piala Eropa 2016 di St. Jakob Park, Basel, Swiss, Selasa (9/9) dini hari WIB. teknis yang mumpuni. Wayne Rooney dan kawan-kawan bermain sangat bagus dengan skema ini dan itulah sebabnya Hodgson bergembira dengan hasil ini.

Lebih dari itu, hasil positif ini juga cukup menyuntik kepercayaan diri tim untuk melakoni laga-laga selanjutnya, termasuk menghadapi tim-tim besar Eropa dan du-

nia lainnya. Sebab, tim yang baru mereka kalahkan bukanlah tim sembarangan. Swiss tidak pernah kalah di kandang sendiri dalam empat tahun terakhir sejak dikalahkan

Inggris empat tahun silam dan peringkat FIFA Swiss jauh lebih baik dari Inggris.

Dia pun melihat kemenangan ini sangat penting. “Kemenangan ini penting baik untuk para pemain maupun untuk saya sebagai pelatih.

Sebab menjadi sebuah kehormatan dan privelese bagi saya melatih Inggris. Ada perasaan bangga setiap kali keluar memimpin tim Inggris ataupun memimpin seorang pemain Inggris mengenakan seragam timnas, tidak peduli apakah saat melawan Swiss atau San Marion di kandang sendiri. Semua itu adalah kesempatan langka,” kata Hodgson.

Bagi Hodgson, kemenangan atas Swiss ini bermakna spesial.

Timnya menang atas Swiss yang termasuk kategori tim bagus dan para pemainnya bermain apik.

“Kami layak bersuka cita, tetapi di lain piahk, sekali lagi saya tegaskan, kami sedang membangun tipe penampilan seperti ini selama dua tahun. Kami sudah mengubah tim dan para pemain selama dua tahun ini. Secara mengejutkan kami terpukul hingga gigi rontok di Brasil.

Tetapi kami sudah mampu mengatasi pengalaman buruk itu, sudah memungut kembali gigi yang rontok itu, memasang pada tempatnya dan kembali dan berjalan maju lagi,” paparnya.=SKY SPORTS/CAROL AJI

Tenis AS Terbuka

Marin Cilic Raih Trofi Grand Slam Pertama NEW YORK - Petenis Kroasia Marin Cilic akhirnya sukses merebut trofi turnamen tenis Grand Slam Amerika Serikat Terbuka setelah menyingkirkan petenis terbaik Jepang Kei Nishikori dengan 6-3, 6-3, 6-3 pada laga final yang berlangsung di Flushing Meadows, New York, Senin (8/9) waktu setempat atau Selasa (9/9) pagi WIB. Bagi petenis 25 tahun ini, kesuksesan ini terasa sangat spesial. Selain karena ini adalah gelar Grand Slam pertamanya sepanjang karier tenisnya, keberhasilan ini juga menjadi jawaban atas sanksi Federasi Tenis Dunia tahun lalu yang melarangnya bermain tenis selama empat bulan karena kasus doping.

Sebelum tampil di final Amerika Serikat Terbuka 2014 ini, Cilic tidak pernah tampil di final turnamen paling elite ini. Paling banter dia melaju hingga semifinal turnamen-turnamen kelas dua. Karena itu tembus ke final turnamen ini adalah sebuah kejutan dan lebih menggemparkan

lagi dia mampu menjuarainya.

Cilic mengaku, prestasi ini tidak terlepas dari peran pelatihnya Goran Ivanisevic yang mulai mendampingi Cilic sejak akhir 2013 silam. Berkat kerja pelatih ini, Cilic lebih percaya diri menjalani turnamen yang sangat kompetitif ini. Menjelang laga ini, Goran meminta Cilic untuk tidak melakukan analisis berlebihan terhadap permainannya.

“Mungkin salah satu nasihat terpenting yang diberikan Goran kepada saya dalam turnamen ini dalah jangan berpikir terlalu banyak. Cukup memukul bola, mengembalikan ke lapangan lawan dan tidak terbawa permainan lawan, agresif serta tetap santai. Kadang saya kehilangan banyak hal tetapi juga menghasilkan banyak hal,” jelasnya.

Dia meneruskan, “Saya merasakan bahwa saya sudah bermain dengan cara yang tepat dan itulah yang terjadi. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan situasi ini.”

Marin Cilic memamerkan trofi Amerika Serikat Terbuka, Selasa (9/9) pagi WIB. Trofi grand slam itu adalah yang pertama bagi Cilic yang didapatkannya usai mengalahkan Kei Nishikori pada laga yang berlangsung di Flushing Meadows, New York.

Cilic mengaku cukup gugup menjelang pertandingan final ini.

“Begitu memasuki lapangan, saya merasa gugup karena ini adalah final pertama saya di turnamen ini. Tetapi saya mencoba mengatasi perasaan itu dan berusaha memulai pertandingan dengan baik. Break pada set pertama

turut membuat saya bisa sedikit rileks,” imbuhnya.

Menurutnya, menang atas Nishikori sungguh tidak mudah.

“Ini laga yang tidak mudah. Saya sempat kehilangan beberapa pukulan, tetapi saya merasa bahwa beberapa kali servis membuat saya bisa keluar dari masalah,”

imbuhnya.

Cilic, seperti juga para petenis lainnya selama bertahun-tahun, bermain di bawah bayang-bayang empat petenis besar dunia yaitu Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, dan Andy Murray.

Di tengah dominasi mereka, Cilic hanya dua kali mampu tembus ke perempat final dari 16 Grand Slam sebelumnya.

Cilic pun berpikir bahwa dia akan menunjukkan kelasnya dan akan mencapai partai puncak. Dan benar, pada Grand Slam Amerika Seriat Terbuka ini, petenis-petenis hebat itu tersingkir, termasuk Federer yang digulingkan Cilic di semifinal sedangkan Djokovic ditumbangkan Kei Nishikori.

“Semua yang sudah saya kerjakan dan impikan akhirnya terwujud hari ini. Semua pemain lain yang sudah bekerja keras, menurut saya, ini adalah sebuah tanda dan harapan besar besar bahwa bila Anda bekerja keras, semuanya akan terbayarkan dengan lunas,” tutupnya. =SKY SPORTS/CAROL AJI

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III

JUGA

Marin Cilic Raih Trofi Grand Slam Pertama Olahraga | 15

lahraga

SWISS 0 INGGRIS 2

BRACE WELBECK ANTAR INGGRIS BERJAYA ATASI SWISS Roy Hodgson Optimis Dengan Skema Baru Inggris

KORAN MADURA

16

RABU 10 SEPTEMBER 2014 No. 0438 | TAHUN III

BABAK KUALIFIKASI EURO 2016 GRUP E

DANNY WELBECK

16 BACAKORAN MADURA

RABU 10 SEPTEMBER 2014 No. 0438 | TAHUN III

KORAN MADURA

PMU MASIH BISA BERTAHAN DI ISL

ISTRI CAMAT TERJERAT PENIPUAN

PAMEKASAN | F

A

Syifa Aulia RABU 10Puji SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III BAHASA CERMINAN BANGSA

SAMPANG | K

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Kebakaran Pasar Srimangunan Disebabkan Solar SAMPANG – Kebakaran Pasar Srimangunan Sampang pada Senin (11/8) sekitar pukul 17.49 WIB yang menghanguskan 416 kios dan lapak pedagang akibat bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. emikian disampaikan Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar, Selasa (9/9).

Hal itu berdasarkan hasil penyelidikan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Polres menerima surat keterangan hasil Labfor Polda Jatim pada Senin (8/9).

Dengan demikian, Imran menegaskan, kebakaran pasar bukan disebabkan konsleting listrik, se-

ampang Kapolres S Edwin Siregar n AKBP Imra jukkan berkas n u n e m saat karan litian keba hasil pene ngunan dari a Pasar Srim Jawa Timur, lda Labfor Po ). /9 Selasa (9

bagaimana dugaan selama ini.

Hasil Labfor menyatakan, kebakaran bermula dari titik api yang berada di tengah kios pedagang di Blok C2 No. 83 yang merupakan tempat berjualan pakaian.

“Bukan penyebabnya karena listrik meski dari informasinya, masing-masing kios diberi kekuatan (listrik) sebesar 50 watt, tapi lokasi titik api ada di tengah saat tim Labfor Polda Jatim mengidentifikasi,” tuturnya.

Polres masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap siapa pelaku dibalik terbakarnya Pasar Srimangunan.

“Kita masih mencurigai bahwa penyebab kebakaran Pasar Srimangunan itu disengaja, karena hasil Labfor Polda Jatim, (kebakaran) diakibatkan dari bahan bakar solar,” ucapnya.

Sayangnya, dirinya mengaku kesulitan untuk meminta keterangan saksi mata, meski sementara ini saksi yang sudah dimintai keterangan yakni Satuan Pengamanan (Satpam) dan pemilik kios.

“Tapi dikarenakan belum ada saksi, disinilah kesulitan kita. Kalau saksi dari petugas

KEBAKARAN PASAR SRIMANGUNAN

Kebakaran Pasar Srimangunan Sampang terjadi pada Senin (11/8) sekitar pukul 17.49

Rp 811.

200.000 bantuan untuk pedagang

2 kali terbakar

dalam dua bulan

127

kios terbakar

289 lapak terbakar

Rp 17.000.

000.000,perkiraan jumlah kerugian

Olah data M Kamil Akhyari dari berbagai sumber

keamanan saat tengah berjaga malam dan pedagang sudah dimintai keterangan, kami tetap berupaya mengungkap pelaku kebakaran,” katanya.

Untuk diketahui, kebakaran Pasar Srimangunan Sampang terjadi pada Senin (11/8) sekitar pukul 17.49 dan hingga malam api belum bisa dijinakkan. Pada Selasa (12/8), Tim Labfor Polda Jatim melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) keba-

Rp 2 MILIAR

pembangunan tempat penampungan sementara Grafik: Kang Sunan

karan di Pasar Srimangunan Jalan Wahid Hasyim Kelurahan Gunung Sekar Kec/Kota Sampang.

Tim Labfor Polda Jatim dipimpin langsung oleh Kompol Andy bersama tiga anggotanya.

Olah TKP di bekas bangunan pasar yang hangus terbakar tersebut sekitar tiga jam. Dari TKP, tim Labfor mengambil sejumlah item sebagai sampel. Di antaranya, kabel, bola lampu, abu, dan arang sisa kebakaran. =RYAN HARIYANTO/MK

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 10 SEPTEMBER 2014 No. 0438 | TAHUN III

DINAMIKA POLITIK

Heri Bakal Diadukan ke DPD-DPP Hanura SUMENEP – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Sumenep Heri Effendi rencananya bakal diadukan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Hanura Jawa Timur dan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Hanura.

Heri dinilai menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Hanura. ”Saat ini sejumlah pengurus partai baik DPC maupun PAC sudah mulai merapatkan barisan.

Maknya, jika masih belum ada kejelasan, terpaksa kami akan melaporkan ke DPD maupun ke DPP nantinya,” kata Wakil Ketua Bappilu DPC Hanura Sumenep Syafrawi, Selasa (9/9).

Menurut Safrawi, semua berkas laporan sudah selesai.

Sehingga, untuk melaporkan

tindakan ketua Hanura itu tinggal menunggu waktu yang tepat saja. ”Kita hanya ingin berbaik hati dulu, maknya kami masih memberi waktu buat ketua untuk mengklarifikasi itu,” terangnya.

Pernyataan itu menyikapi perpindahan koalisi Hanura di parlemen. Sebelumnya, Hanura dikabarkan telah final akan berkoalisi dengan Partai Gerindra dan PKS dengan membentuk

Heri Effendi

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Sumenep Fraksi Nurani, Sejahtera, dan Indonesia Raya (Nusantara).

Namun, pada rapar paripurna penetapan fraksi, Senin (8/9) Hanura berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Hanura memperoleh dua kursi di parlemen (Koran Madura, 9/9).

Sayangnya, Ketua DPC Hanura Sumenep Heri Effendi belum

bisa dikonfirmasi.

Sebelumnya, saat dikonfirmasi tentang perpindahan koalisi, mantan anggota Komisi D DPRD Sumenep itu menyarankan untuk bertanya kepada Moh Ramzi, anggota dewan dari Hanura.

Sementara Moh Ramzi juga

enggan memberikan penjelasan.

Menurutnya, yang lebih layak memberikan penjelasan adalah Heri. “Saya hanya menjalankan tugas di sini,” katanya di gendung DPRD, Senin (8/9). =JUNAEDI/MK

TATA TERTIB DEWAN

DPRD Bentuk Pansus Tatib

TEKAN BIAYA MUSIM TANAM KEMARAU. Petani membajak menggunakan sapi di lahan persawahan tanaman cabe yang mengering dan gagal tanam untuk di ganti tanaman baru di Desa Ngasem, Kediri Jawa Timur, Selasa (9/9). Untuk menekan biaya operasional pada musim tanam kemarau ini, petani di kawasan tersebut membajak sawah secara tradisional dengan memanfaatkan tenaga sapi mengingat dengan memanfaatkan tenaga sapi petani bisa menghemat Rp. 200 ribu sebagai ongkos penganti menyewa mesin traktor.

SUMENEP - Dewan Perwakilan Fraksi Partai Persatuan PembanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten gunan (PPP) dengan delapan anggota, Sumenep melalui rapat paripurna, Se- Fraksi Partai Demokrat dengan tujuh lasa (9/9), membentuk panitia khusus anggota, Fraksi Partai Amanat Nasional untuk menyusun tata tertib bagi ang- (PAN) dengan tujuh anggota, dan Fraksi gota DPRD setempat.

Indonesia Sejahtera dengan tujuh ang"Sudah ada pengota, masing-masing etapan pembentukan menempatkan tiga pansus tata tertib anggotanya sebagai (tatib) bagi anggota anggota pansus tatib DPRD Sumenep peDPRD. Rapat paripurna menriode 2014-2019.

Fraksi etapkan jumlah anggota PDI"Sementara Hal lain yang sudah Perjuangan yang fraksi yang akan terga- memiliki enam angditetapkan dalam rabung dalam pansus tatib gota dan Fraksi Partai pat paripurna pada DPRD, dihitung secara Golkar dengan empat Selasa ini adalah proporsional," jumlah anggota pananggota, masing-massus," ujar Wakil Keting diputuskan menua Sementara DPRD empatkan dua anggotMoh Hanafi Sumenep, Moh Hanafi anya sebagai anggota Wakil Ketua Sementara di Sumenep. pansus tatib DPRD," DPRD Sumenep Sesuai hasil rapat paparnya. paripurna, kata dia, Hanafi menjejumlah anggota pansus tatib DPRD laskan, sesuai hasil rapat paripurna, ditetapkan sebanyak 20 orang yang pimpinan masing-masing fraksi dimerupakan perwakilan dari semua minta menyetor nama-nama anggotfraksi. anya yang akan ditugaskan sebagai "Rapat paripurna menetapkan jum- anggota pansus tatib DPRD, kepada lah anggota fraksi yang akan tergabung pimpinan sementara DPRD paling lamdalam pansus tatib DPRD, dihitung bat pada Rabu (10/9). secara proporsional," ucapnya, men"Setelah itu, kami akan menggelar erangkan, kemarin. rapat paripurna untuk menetapkan Ia menjelaskan, Fraksi Partai Ke- komposisi anggota pansus tatib DPRD bangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki pada Kamis (11/9). Pemilihan pimpi11 anggota diputuskan menempatkan nan pansus diserahkan sepenuhnya empat anggotanya untuk menjadi ang- kepada anggota pansus," katanya, megota pansus tatib DPRD. nerangkan. =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III

C

Perketat Pengawasan LPG Pemerintah Menyejutui Rencana Kenaikan LPG 12 Kg SUMENEP – Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Juhari meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat memperketat pengawasan penyaluran liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 12 kilogram (kg) ke sejumlah agen.

Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan penimbunan pasca disetujuinya kenaikan harga LPG ukuran 12 kg.

Pertamina akan menaikkan harga LPG ukuran 12 kg karena tak sanggup lagi untuk menyubsidi.

Sebab, LPG ukuran12 kg tidak disubsidi oleh pemerintah. Kenaikan diprediksi Rp 1000-1500 per kg. ”Tidak dipungkiri, kalau itu itu benar-benar terjadi, akan meresahkan bagi warga, sehingga permainan harga juga akan terjadi di sana,” kata politisi PPP kepada Koran Madura, Selasa (9/9).

Lanjut Juhari, naiknya harga LPG ukuran 12 kg berpotesi mempengaruhi ketersediaan LPG ukuran 3 kg. Sebab, bisa jadi pengguna LPG ukuran 12 kg beralih ke LPG 3 kg. ”Nah kalau itu terjadi, maka yang jelas LPG 3 kg menjadi langka, sehingga harganya juga akan melambung tinggi,” ujarnya. ”Kita masih menunggu kepastian apakah rencana itu akan terealisasi atau tidak. Namun jika terjadi, maka pemerintah harus menjamin agar itu tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” jelasnya.

Sementara Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep Moh. Hanafi tak membantah bah-

wa kenaikan harga LPG ukuran 12 kg dapat memicu beralihnya pelanggan LPG 12 ukuran kg ke LPG 3 kg. Pihaknya optimis walaupun harga LPG ukuran 12 kg akan naik, tidak akan terjadi kelangkaan. ”Kami terus akan melakukan pengawasan, hanya untuk saat ini fenomina itu tidak akan terjadi, karena masih belum ada kepastian dari pemerintah terkait kebijakan kenaikan harga LPG 12 kg,” terangnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya perpindahan pengguna LPG ukuran 12 kg ke LPG ukuran 3 kg, pihaknya akan segera mengumpulkan Pertamina, agen, dan pangkalan. Mereka akan diminta untuk ikut terlibat untuk menjaga terjadinya hal itu. ”Agen dan pengkalan juga memiliki kewajiban untuk mengawasinya,” katanya.

Selain itu, Hanafi meminta agar pelaku bisnis seperti rumah makan dan perhotelan tidak berpindah menggunakan LPG ukuran 3 kg. Sebab, LPG yang juga disebut sebagai LPG melon itu dikhususkan untuk rumah tangga. ”Kami juga akan mengimbau kepada pelaku usaha agar tidak pindah menggunakan LPG 3 kg,” ucapnya. =JUNAEDI/MK

TUMPUKAN LPG. Tumpukan tabung LPG 3 kilogram di Pelabuhan Kalianget, Selasa (9/9).

Mengucapkan

Selamat & Sukses WAFA' AFIFI, WIAM AHMAD, DAN ANA FITRIYANA

(Juara 1 Lomba Debat Bahasa Arab)

ISKANDAR YASIN

(Juara 2 Bidang Tafsir ‘Ulya)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemeritah Kabupaten Sumenep “Terima kasih telah mengharumkan nama Sumenep di tingkat nasional, dan semoga menjadi awal dari kemanfaatan dan keberkahan ilmu yang telah dan akan diperoleh”

Drs. Yayak Nurwahyudi, M.Si Kepala Diskominfo

Dalam Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) V Tingkat Nasional di Jambi 2014 Drs. M. Idris, MM

Ahmad Masuni, SE.,MM

Fajar Santoso

Ir. Bambang Heriyanto

Kepala Bappeda

Kepala BPMP-KB

Kabid Dikdas

Kepala Disperta

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III

PENDIDIKAN

Buku K13 Belum Datang

Polisi saat melakukan pengamanan di rumah Kapolsek Ambunten, Selasa (9/9). Seorang pencuri berlindung di rumah kapolsek untuk menghindari amukan massa dan massa mengancam akan membakar rumah kapolsek.

KRIMINALITAS

Pencuri Berlindung di Rumah Kapolsek SUMENEP – Matwan (30) warga Desa Mantajun, Kecamatan Dasuk, nyaris jadi amukan massa saat ketahuan mencuri sepeda motor Vario Tecno milik Sahawi (45) warga Desa Banasare, Kecamatan Rubaru, Selasa (9/9) sekitar pukul 4.00 pagi.

Awalnya, Sahawi yang berprofesi sebagai penjual bakso itu tengah mempersiapkan dagangnya di dapur, sedangkan sepeda motor miliknya ditinggal di depan rumah dengan tujuan untuk memanasi mesinnya sebelum berangkat berjualan.

Hanya saja, melihat kondisi mesin sudah nyala, Matwan yang kebetulan lewat di depan rumah korban langsung membawa kabur sepeda motor milik Sahawi tersebut. Tanpa dilihat, saat membawa kabur sepeda motornya itu diketahui oleh anaknya Sahawi yang masih berumur 5 tahun.

Nah pada saat itulah, anak Sahawi memanggil dan memberi tahu jika sepeda motor bapaknya sudah dibawa orang tak dikenal

dengan memakai serban ke arah timur. Karena terkejut, Sahawi spontan berteriak minta tolong bahwa sepeda motornya sudah dibawa maling.

Tidak lama kemudian, ratusan warga setempat keluar rumah dan mengejar maling tersebut. Karena melihat ratusan massa sudah berada di sepanjang jalan raya, Matwan berusaha menyelamatkan diri dari amukan massa dengan cara masuk ke rumah Kapolsek Ambunten dengan cara melompati pagar rumah kapolsek tersebut.

Sehingga Matwan luput dari kejaran warga. ”Beruntung maling sepeda motor masuk ke rumah Pak Kapolsek, jika tidak mungkin sudah mati dikroyok massa,” kata Sar-

bini (30) warga Desa Banasare, yang juga ikut mengejar maling motor itu.

Hanya saja, walaupun Matwan sudah berada di dalam rumah kapolsek, massa terus mengejarnya. Bahkan, rumah kapolsek nyaris menjadi amukan massa. ”Pada saat itu, pelaku bersembunyi di atas plafom rumah kapolsek, sehingga sangat sulit untuk dilihat oleh warga,” tambahnya.

Sementara pada saat itu, Kapolsek Ambunten Iptu Supardi, yang masih tertidur lelap, terkejut saat mendengar teriakan warga setempat, sebab warga menyuarakan rumahnya disuruh bakar.

Karena kapolsek meras khawatir dengan jumlah massa yang mencapai ratusan itu, langsung meminta bantuan dari petugas kepolisan Polres Sumenep untuk mengamankan pelaku yang sudah dalam kejaran massa tersebut.

Sekitar dua jam kemudian,

100 personel Polres Sumenep yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sumenep AKBP Marjoko, datang dan langsung membawa pelaku. Hanya saja, pada saat petugas kepolisian mengamankan pelaku mendapat lawanan hingga nyaris terjadi bentrok antara warga dengan petugas kepolisian.

Kapolres Sumenep AKBP Marjoko membenarkan penangkapan pelaku pencurian motor yang bersembunyi di rumah kapolsek.

Bahkan pelaku saat ini sudah ditahan di Mapolres Sumenep untuk dimintai keterangan lebih lajut. ”Pelaku merupakan pemain lama, dan saat ini kami sudah amankan,” katanya.

Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Pelaku terancam Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian.

"Ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara," tukasnya. =JUNAEDI/MK

SUMENEP - Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) menyayangkan belum datangnya buku panduan Kurikulum 2013 (K13). Pasalnya, buku panduan itu sangat dibutuhkan oleh guru dan siswa agar tidak keluar dari substansi K13. Sementara materi yang berbentuk VCD dinilai tidak akan maksimal dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik.

“Selain itu, sekolah harus mengeluarkan biaya sendiri untuk menfoto copi materi yang ada di VCD. Oleh karena itu, maka perlu disegerakan, agar tidak berdampak fatal terhadap siswa dan guru,” kata Muhammad Suhaidi, anggota DPKS, Selasa (9/9).

Suhaidi menambahkan, adanya keterlambatan buku tersebut merupakan cerminan dari kurang seriusnya pemerintah dalam mempersiapkan implementasi K13. Suhaidi menuding pemerintah terlalu tergesa-gesa dalam mengimplementasikan K13.

Seharusnya, menurut dosen salah satu perguruan tinggi di Sumenep itu, pemerintah mempersiapkan betul segala sesuatunya sebelum kurikulum tersebut diimplementasikan secara massal, agar tidak berakibat fatal.“Jika buku saja pemerintah sudah tidak bisa menyiapkan, lalu apa yang bisa pemerintah siapkan?” kesalnya.

Suhaidi menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi atas penerapan K13. “Jika memang pemerintah tidak siap menerapkan kurikulum tersebut, sebaiknya tunda dulu. Baru ketika sudah siap, silahkan terapkan,” tegasnya.

Menangapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, A. Shadik, punya alasan tersendiri terkait dengan keterlambatan buku. Menurut Shadik, buku panduang itu terlambat karena CV yang bertanggung jawab atas buku tersebut mengundurkan diri.

“Makanya buku menjadi terlambat. Dan keterlambatan ini bukan hanya terjadi di Sumenep, tetapi di semua daerah. Untuk sementara, setiap lembaga pendidikan telah diberi VCD. VCD itu kemudian perlu di-print out dan diperbanyak,” terangnya.

Disinggung soal alasan pengunduran diri CV tersebut, Shadik mengaku tidak tahu. Namun demikian, pemerintah pusat saat ini sudah mencari pengganti CV yang mengundurkan diri tersebut. =FATHOL ALIF/SYM

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III

E

Warga Kangean Datangi Dewan Terkait Perusakan Markas Kepolisian Sektor Arjasa SUMENEP - Beberapa warga Kepulauan Kangean mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Selasa (9/9). Wakil rakyat diminta ikut serta menyelesaikan kasus perusakan Mapolsek Arjasa, beberapa waktu lalu.

“Kami bersama-sama warga hanya ingin tahu bagaimana pemerintah daerah melihat dan menilai kasus tersebut. Karena selama ini kasus tersebut tidak ada kejelasannya,” jelas Sahnan, koordinator pertemuan.

Menurut Sahnan, pemerintah harus mengambil sikap terhadap kasus tersebut, karena melibatkan aparat pemerintah, yaitu pemerintah kecamatan. Sebab, kejadian itu berawal dari acara peringatan hari kemerdekaan.

Sahnan menuding, seharusnya pihak kecamatan yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. “Namun sekali lagi, selama ini tak ada kejelasan dari pihak pemerintah daerah,” tuturnya.

Dampak dari tidak adanya kejelasan terkait dengan kasus tersebut hingga saat ini, katanya, warga menjadi resah. Bahkan, keluarga terduga pelaku perusakan yang diamankan oleh polisi mengaku kalau selama ini tidak pernah bertemu dengan keluarganya.

Salamah, yang juga ikut bertemu dewan, kemarin, mengaku belum bertemu dengan suaminya sejak diamankan polisi. Menurut

Warga Kepulauan Kangean saat bertemu wakil rakyat di Kantor DPRD Sumenep Jl. Trunojoyo, Selasa (9/9). DPRD diminta ikut serta menyelesaikan kasus perusakan mapolsek Arjasa.

Salamah, dirinya sudah pernah dua kali mencoba untuk menemui suaminya. “Belum bisa bertemu katanya,” kata Salamah sambil menitikkan air mata.

Terkait hasil pertemuannya

dengan dewan, Sahnan mengatakan bahwa dewan akan ikut andil menyelesaikan kasus yang sampai saat ini masih belum menemukan titik temu. “Alhamdulillah, dewan merespons dengan baik,” pung-

kasnya.

Sementara itu, ketua sementara DPRD Sumenep Abrori Mannan mengatakan, pihaknya akan ikut membantu menyelesaikan kasus tersebut. “Insya Allah,

nanti malam kami akan mengumpulkan anggota dewan yang dari kepulauan untuk membicarakan tentang kasus ini secara khusus,” tutupnya, kemarin. = FATHOL ALIF/MK

KETIMPANGAN SOSIAL

Mestinya Sudah Tak Ada Lagi Kemiskinan SUMENEP – Anggota DPRD Sumenep Abrari mengatakan, warga miskin seperti yang dialami kakek-nenek di Desa Tamedung, Kecamatan Batang-Batang, mestinya sudah tak ada di ujung timur Pulau Madura. Melihat Sumenep dari berbagai sisi, seharusnya semua warga sudah hidup layak.

“Saya kira semua orang sudah tahu kalau Sumenep tidak masuk kategori tertinggal. Tetapi kenapa kok masih ada warga yang hidup di kandang sapi. seharusnya, hal semacam ini sudah tak ada lagi,” katanya dengan ekspresi prihatin, Selasa (9/9).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menambahkan, realitas warga yang semacam itu, penting kesigapan dari Dinas Sosial (Dinsos). Realitas ini berbanding terbalik dengan slogan Sumenep Super Mantap.

“Artinya, ke depan, agar tak ada lagi warga yang hidup sebatang kara, maka Dinsos perlu melakukan koordinasi yang aktif dengan aparat desa. Karena dalam sistem birokrasi, pemerintah memang tidak langsung vis a vis secara perorangan. Oleh karena itu, harus ada koordinasi dengan pemerintah setempat,” tuturnya.

Selain berkoordinasi dengan pemerintah setempat, kata pria yang akrab disapa Abe tersebut, Dinsos juga perlu melihat kondisi riil di lapangan untuk

bisa melakukan tindakan. Dinas sosial harus bisa memastikan apa kebutuhan pokok yang diperlukan oleh yang bersangkutan. “Namun jangan hanya datang, tapi harus ada yang dilakukan oleh pemerintah,” tandasnya.

Sementara itu, saat Koran Madura hendak mengkonfirmasi Kepala Dinsos Sumenep, Hery Kuntjoro Pribadi, tidak sedang di kantornya. Menurut Sekretaris Dinsos, mantan Kadishub tersebut sedang berada di luar kota. Berusaha dihubungi

beberapa kali melalui telepon selulernya, tak ada respons.

Sebelumnya, di perbatasan Desa Panagan, Kecamatan Gapura dan Temedung, Kecamatan Batang-Batang, pasutri yang usianya sudah lebih seabad hidup sebatang kara. Saat ini, mereka bertahan hidup di kandang sapi.

Selain tidak dikarunai seorang anak, mereka juga tak pernah tersentuh oleh pemerintah. Padahal, mereka tergolong masyarakat yang kurang mampu (Koran Madura, 8/9). =FATHOL ALIF/SYM

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 10 SEPTEMBER 2014 NO. 0438 | TAHUN III

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III

MADURA

F

Kadinsosnakertrans Didesak Mundur Alwalid Belum Mampu Mengawal Kepentingan Buruh PAMEKASAN - Sejumlah aktivis pemuda dan mahasiswa Pamekasan mengaku kecewa terhadap kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemkab Pamekasan. Mereka menuntut Kadinsosnakertrans secepatnya mundur, karena tidak serius mengawal hak buruh. Bahkan belum berani memberikan sanksi kepada perusahaan.

Salah satunya disampaikan Ketua Komite Pemuda Na-

sional Indonesia (KNPI) Pamekasan, Nur Faisal.

Ia menilai instansi yang se-

harusnya membela buruh tersebut, masih belum mengawal kepentingan buruh secara maksimal. Bahkan Dinsosnakertrans diduga lebih berpihak kepada perusahaan.

“Apabila Kadinsosnakertrans Alwalid tidak mampu mengemban amanat sebagai Kepala Dinas dengan baik, kami meminta untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya,” ungkapnya.

Buktinya hingga saat ini belum satu pun perusahaan

yang dikenai sanksi tegas oleh Dinsosnakertrans, sekalipun sudah jelas-jelas melanggar ketentuan ketenagakerjaan.

Bahkan Dinsosnakertrans terkesan mengabaikan suara buruh di Pamekasan.

Faisal menambahkan, Dinsosnakertrans cenderung menunggu laporan dari masyarakat ketika mau melakukan tindakan. Padahal, tugas instansi itu seharusnya melakukan penelusuran terhadap perusahaan dan menampung keluhan buruh perusahaan yang ada di Pamekasan.

Ia mencontohkan kasus pemecatan puluhan buruh PT. Unichem Candi Madura adalah rententan kasus yang terbongkar di hadapan publik. Sementara banyak keluhan buruh yang belum terdengar. Misalnya gaji yang tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK), tetapi para buruh enggan melaporkan hal itu, alasannya takut dipecat oleh perusahaan.

Kekecewaan serupa disampaikan Ketua Gerakan Mahasiswa

cana akan mengirimkan surat terbuka kepada Bupati Pamekasan Achmad Syafii yang isinya tentang ketidakmampuan Kadinsosnakertrans mengawal nasib buruh serta mendesak untuk mengevaluasi kinerja Kadinsosnakertrans AlWalid. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

SEREMONIAL

SEPAK BOLA

PMU Bisa Bertahan di ISL PAMEKASAN - Manajemen Persepam Madura United (PMU) masih belum menyerah. Meskipun berdasarkan klasemen akhir ISL, PMU dinyatakan degradasi, namun jajaran manajemen kemarin (8/9) masih dengan semangat dan optimis PMU gagal degradasi. Dengan kata lain musim depan masih berlaga kembali di ISL, sebagai kancah sepak bola tertinggi di Indonesia.

Apa yang disampaikan manajemen ini bukan bualan belaka. Namun berdasarkan fakta yang berdasar. Sebagaimana disampaikan Asisten Manager Bidang Administrasi, Jhon Yulianto. Bahkan, saking semangat dan optimisnya, menajemen berencana akan mengajukan gugatan ke PT Liga Indonesia. Gugatan itu mengarah kepada salah satu klub yang sebenarnya dalam klasemen akhir, nilainya sama dengan PMU. Hanya PMU kalah head to head dengan klub tersebut. Klub yang dimaksud adalah Perseru Serui.

Mereka akan menggugat klub dari Papua ini, karena dalam beberapa pertandingan di ISL musim ini, telah memainkan pemain yang tidak lengkap administrasinya. Manurut Jhon, hal ini melanggar aturan PSSI. Atas tindakan ini, poin akhir yang diperoleh Perseru Serui akan dikurangi. Sehingga poinnya menjadi lebih kecil dari milik PMU. Karena itu, Perseru Serui-lah yang akan terdegradasi, dan PMU tetap bertahan di ISL.

Nasional (GMNI) Pamekasan, Makruf Malaka. GMNI menganggap Dinsosnakertrans kurang serius mengawal kepentingan buruh perusahaan di Pamekasan.

Ia khawatir PHK sepihak terhadap buruh sebagaimana dilakukan PT. Unichem Candi, juga terjadi pada buruh-buruh di perusahaan lain di Pamekasan.

Makruf mendukung desakan Ketua KNPI Pamekasan, agar Alwalid, Kepala Dinsosnakertrans Pamekasan, mundur dari jabatannya, apabila tidak mampu mengawal nasib buruh. Ia beren-

Hal yang akan digugat PMU, terkait adanya pemain asing milik Perseru Serui, Sunday Austin Oboh. Dia dinilai tidak lengkap administrasinya. Dia jelaskan, pada aturan PSSI, tepatnya pada Pasal 32 terkait seorang pemain sah yang dapat bermain di kompetisi ISL, salah satunya harus terdaftar di klub dan PSSI sesuai dengan regulasi FIFA terkait status dan transfer pemain. Seorang pemain asing harus memiliki International Trade Centre (ITC). Yaitu berupa izin dari klub sebelumnya.

“Tapi ada indikasi pemain asing itu (Sunday Austin Oboh), tidak memiliki ITC. Hal ini menyalahi aturan. Makanya kami akan menggugatnya,” kata Jhon.

Terkait kapan akan melayangkan gugatan itu? Pihaknya masih akan membicarakan secara mendalam dengan jajaran menajemen lainnya, dan terutama dengan sang Manajer Achsanul Qosasi. Selain itu, pihaknya juga masih akan melakukan serangkaian persiapan guna melayangkan gugatan itu. Seperti terkait data-data dan bukti-bukti yang valid, yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Karena itu dia meminta dukungan dari masyarakat Pamekasan dan Madura umumnya, untuk tetap semangat, jangan loyo dan larut dalam kesedihan, karena peluang PMU bertahan di ISL masih terbuka. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Memasyarakatkan Olahraga, Mengolahragakan Masyarakat

PAMEKASAN - Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2014 di Kabupaten Pamekasan, meriah. Upacara Haornas diawali senam massal di lapangan Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan.

Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan pemerintah berkomitmen terus mendukung berkembangnya prestasi olahraga di Kabupaten Pamekasan.

Selama ini peran pemerintah untuk memajukan olahraga di Pamekasan sangatlah tinggi. Mulai dari penyediaan fasilitas

hingga ke pemberian anggaran untuk memompa prestasi di. bidang olahraga.

Pembinaan olahraga seharusnya difokuskan kepada satu atau dua cabang olahraga unggulan dan dilaksanakan secara serius, sistematis, dan terukur, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun dunia. Oleh karena itu, semua pihak harus kerja keras membangun kebersamaan, kekompakan, keuletan, ketekunan, tekad, dan spirit bersama untuk memajukan prestasi olahraga di tingkat internasional. Maka koordinasi dengan seluruh mitra kerja olahraga, KONI, pelaku usaha, dan masyarakat mutlak dibutuhkan.

Pada kesempatan itu, Bupati Pamekasan juga menyerahkan penghargaan bagi atlet, pelatih, dan pembina olahraga yang berprestasi di Kabupaten Pamekasan. Wakil Ketua KONI Kabupaten Pamekasan, Abdur Razak Bahman menyambut baik perhatian pemerintah yang telah memberikan reward terhadap atlet dan pelatih.

Menurut Razak, Pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah banyak mendukung kegiatan olahraga yang menjadi binaan KONI Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438| TAHUN III

G

TES KESEHATAN JCH

Hingga Kini Belum Diterima Dinkes

PROGRAM INSPIRASI BANGUN MIMPI. Walikota Bogor Bima Arya (kiri) menyapa murid SD Negeri Bondongan 2 dalam kegiatan Gerakan Kelas Inspirasi Bogor (GKIB) di Bondongan, Kota Bogor, Jabar, Selasa (9/9). Kegiatan GKIB yang diadakan di 45 sekolah dasar di Kota Bogor tersebut diikuti oleh dari berbagai profesi untuk memberikan inspirasi guna menumbuhkan mimpi dan cita-cita pada anak-anak sekolah dasar dengan cara mengajar sesuai dengan profesi relawan seperti musisi, pilot, walikota, atau arsitek.

Bupati Tidak Mengizinkan Dana PS Diperkirakan Biaya Pembangunan Pagar Sebesar Rp 161 Juta PAMEKASAN - Rencana pihak SMAN 1 Pademawu akan melakukan pungutan terhadap wali murid untuk biaya pembangunan sekolah (PS) sebesar Rp 400 ribu hingga Rp 600 harus digagalkan, karena tidak mendapat izin dari Bupati Pamekasan Achmad Syafii.

Tidak hanya itu, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Disdik Pamekasan, dari 3 rencana pembangunan yang diusulkan, hanya 1 pembangunan yang dinyatakan sangat mendesak dan diperbolehkan dilakukan, yakni pembangunan pagar sekolah. Sementara untuk tempat parkir dan pavingisasi halaman sekolah belum dianggap mendesak.

Selain itu, Kepala SMAN 1 Pademawu yang baru, juga belum mengirimkan proposal lanjutan.

Sebab proposal permohonan rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Pamekasan, yang menandatangi kepala sekolah yang lama.

Sehingga Disdik juga masih menunggu proposal yang baru dan

mendapatkan persetujuan kepala sekolah yang baru.

Disdik Pamekasan juga sudah menghitung prakiraan anggaran yang akan dihabiskan dalam pembangunan pagar sekolah tersebut. Jumlahnya sebesar Rp 161 Juta.Nanti akan diusulkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan tahun 2015.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah Disdik Pamekasan, Moh. Tarsun menyampaikan apabila pungutan tersebut mengundang protes dari masyarakat, bukan tidak mungkin akan dibatalkan. Sehingga Disdik harus mengupayakan bisa menganggarkan di APBD atau mencari

peluang anggaran di Provinsi atau di pusat.

Tarsun menambahkan, saat ini pihaknya sudah memberikan sinyal kepada sekolah, untuk segera membuat proposal pengajuan rekomendasi. Mengantisipasi tidak disetujuinya rencana tersebut oleh Bupati Pamekasan sehingga dapat diajukan dalam APBD 2015.

Apabila nantinya harus dianggarkan melalui APBD, pihaknya belum bisa memastikan jumlah anggaran yang akan dikucurkan.

Sebab semua anggaran atas persetujuan DPRD Pamekasan. Disdik hanya memasukkan dalam daftar usulan anggaran.

Untuk itu ia meminta masyarakat sekolah bisa bersabar menunggu keputusan Bupati Pamekasan. Pihak sekolah juga dilarang memungut biaya sebelum mendapat rekomendasi Bupati.

Sebelumnya, SMAN 1 Pademawu melaksanakan rapat koor-

dinasi dalam rangka permintaan dukungan dana terhadap para orang tua/wali murid (swadaya orang tua/wali murid) yang dalam rencana dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan pagar sekolah, pembuatan area parkir sekolah, perbaikan halaman sekolah, karena dalam musim penghujan selalu becek.

Dalam rapat pembahasan tentang permintaan dana dilakukan kepada masing-masing orang tua/ wali murid dan telah dilaksanakan dalam waktu 2 hari sejak 2627 Agurtus 2014. Rapat dilaksanakan di SMAN 1 Pademawu diikuti komite sekolah para orang tua/ wali murid kelas 1, 2, dan kelas 3.

Rapat tersebut menyetujui permintaan sumbangan senilai Rp600 ribu dan Rp450 ribu. Bagi yang tidak mampu agar dapatnya berkoordinasi langsung dengan kepala sekolah. Besaran masingmasing sumbangan dapat dicicil tiga kali. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN – Pemeriksaan Jemaah Calon Haji (JCH) tahap kedua yang dilakukan di seluruh Puskesmas di Pamekasan telah selesai dilaksanakan. Namun hingga kemarin (9/9) masih ada ratusan hasil tes yang belum diserahkan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Padahal hasil tes kesehatan dan pemberian vaksin meningitis yang dilakukan di puskesmas pada JCH itu merupakan salah satu syarat wajib bagi jemaah untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekkah.

Tanpa sertifikat kesehatan itu, JCH tidak akan bisa diberangkatkan, karena akan mengancam jiwa. Mengingat Arab dan Afrika merupakan kawasan yang banyak ditemukan kasus virus meningitis yang dapat menyebabkan kematian.

Kepala Dinkes Pamekasan, Ismail Bey mengatakan dari 637 JCH asal Pamekasan yang telah dilakukan pemeriksaan dan divaksin meningitis, sekitar 300 hasil tes kesehatan JCH belum masukkan ke Dinkes setempat.

“Pemeriksaan dan suntik meningitis telah selesai semua, tapi kami masih belum bisa menyerahkan hasilnya ke Kemenag (Kementerian Agama), karena masih ada 300-an data milik jamaah yang belum kami terima dari puskesmas yang bersangkutan,” katanya.

Dijelaskan Ismail Bey, keterangan sehat yang akan dikeluarkan Dinkes itu merupakan hasil chek-up fisik dan keterangan divaksin meningitis yang dilakukan di masing-masing Puskesmas. Kemudian, data hasil pemeriksaan dikirim ke Dinkes.

Setelah semua rampung dan terkumpul, selanjutnya diserahkan ke pihak Kemenag.

Lanjutnya, keterlambatan proses pengiriman yang dilakukan puskesmas itu karena proses input data keterangan sehat itu lamban, sebab dilakukan dengan cara manual.

Sehingga proses pengiriman dari puskesmas di 13 kecamatan ke dinkes lambat.

“Kami masih menunggu semua data dari masingmasing Puskesmas terkumpul dari masing-masing puskesmas, yang dilakukan secara manual. Kami pastikan Jumat (12/9) ini keterangan kesehatan jamaah akan kami serahkan,” ungkapnya. = ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III

PENYUSUNAN TATIB DPRD

Kepanitiaan Melibatkan 20 Anggota Dewan PAMEKASAN - Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, dengan agenda pembentukan Panitia Penyusun Tata Tertib (Tatib) DPRD setempat, telah menetapkan 20 anggota DPRD sebagai panitia, Selasa (9/9) kemarin.

20 anggota DPRD itu merupakan perwakilan dari delapan fraksi yang ada di DPRD Pamekasan. Banyak perwakilan ditentukan oleh jumlah anggota DPRD di fraksi yang bersangkutan. Semakin banyak anggotanya semakin banyak perwakilannya.

Kepala Bagian (Kabag) Persidangan DPRD Pamekasan, Fathor Rahman mengatakan dari delapan fraksi di DPRD setempat, yang anggotanya banyak menjadi panitia penyusunan tatib adalah fraksi PPP dan PAN-Sejahtera.

Masing-masing dengan jumlah 4 orang anggota.

“Kalau dari enam fraksi lain itu wakilnya masing-masing 2 anggota. Hasil dari sidang tadi (kamarin) dipilih Taufiqurrahman dari Fraksi Merah Putih, sebagai ketua panitia penyusunan tatib DPRD yang baru ini. Mulai besok mereka (panitia) sudah mulai

bekerja,” katanya.

Lebih lanjut Fathor Rahman menjelaskan, penyusunan tatib DPRD diperkirakan akan cepat selesai. Sebab tatib yang akan disusun masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD, yang hingga saat ini belum dicabut.

Saat ini sebenarnya sudah terbit Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Namun karena belum ada PP yang dikeluarkan terkait undang-undang tersebut,

sehingga tatib tetap mengacu dengan PP yang masih berlaku, kendati undang-undangnya telah diganti.

“Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sudah dicabut tapi PP-nya tetap akan dijadikan pedoman penyusunan tatib, karena undang-undang yang baru belum ada PP-nya. Sehingga tatib tidak akan ada perubahan, karena PP-nya juga belum berubah,” ungkapnya.

Tambah Fathor Rahman, panitia penyusun tatib tersebut sebenarnya istilah lain dari

Panitia Khusus (Pansus), tetapi istilah Pansus itu tidak digunakan karena sudah masuk pada alat kelengkapan DPRD. Sedang alat kelengkapan itu baru dibentuk setelah ketua DPRD definitif ditetapkan dan disahkan Gubernur.

“Setelah kami berkoordinasi dengan Provinsi Jatim, disarankan agar tidak memberi nama pansus, karena pansus itu bagian dari alat kelengkapan, tapi menggunakan panitia saja atau panitia kerja, sehingga tidak melanggar aturan,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Percepat Proyek Pagar Taman!

Halili: Diharapkan Maksiat Bisa Teratasi PAMEKASAN - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk secepatnya mengerjakan proyek pembangunan pagar taman di arena Monumen Arek Lancor.

Ketua DPRD Pamekasan (sementara), Halili mengatakan taman yang berlokasi di depan Masjid Agung Al-Syuhada itu kerap dijadikan tempat berbuat mesum oleh para remaja. Sehingga dengan dipasangnya pagar nanti, perbuatan maksiat yang dapat mencoreng nama baik Pamekasan dapat dihindari.

“Kami meminta agar pembangunan pagar di Arek Lancor itu cepat dilaksanakan, karena pemandangan malam hari di sana, utamanya tengah malam, masih banyak muda-mudi yang berduaan di tempat yang gelap, terkesan ada prilaku jelek yang dilakukan,” katanya.

Lanjut Halili, dengan dipasangnya pagar yang menutup taman itu dapat mencegah prilaku remaja yang kurang baik. Apalagi pemandangan malam hari di taman kota itu tidak mencerminkan Pamekasan sebagai kota Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami).

“Memang tidak pernah ada orang yang tertangkap basah berbuat mesum di sana (taman). Tapi di tengah malam saya sering lewat di taman itu, saya lihat pasangan kekasih yang berduaan di tempat yang gelap. Kalau cuma mau ngobrol kenapa harus di tempat yang gelap, kan ada yang terang,” un-

gkapnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan tata ruang (Cikatarung) Pamekasan, Muharram mengatakan proyek pemasangan pagar di taman itu sedang dalam pelelangan di Bagian Pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

“Kami tidak tahu pasti kapan lelang selesai, tapi kata bagian pembangunan dalam waktu dekat sudah bisa dikerjakan. Bagi kami lebih cepat dikerjakan lebih baik karena tidak akan ada lagi mudamuda yang berpacaran di dalam taman pada tengah malam,” katanya.

Menurut Muharram, anggaran untuk membuat pagar di taman Arek Lancor senilai Rp 700 juta, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dalam perencanaan pembuatan pagar di taman tersebut, pagar yang akan mengelilingi taman itu nantinya akan dipasang pada sisi dalam trotoar yang ada di taman tersebut. Empat taman yang ada di area itu akan dipagar semuanya. “Pagarnya itu terbuat dari besi dengan ketinggian kirakira 1,8 meter,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

TERBUKA. Taman di Area Monumen Arek Lancor direncanakan akan ditutup agar tidak jadi tempat mesum

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438| TAHUN III

I

Empat Santri Juara Nasional Pemkab Seharusnya Memberi Apresiasi Juga PAMEKASAN - Empat santri asal Pamekasan telah berhasil mengharumkan nama Pamekasan di kancah nasional. Empat santri dari salah satu Pondok Pesantren di Pamekasan ini menjadi juara dalam lomba Musabaqah Fahmi Kutubit Turats tingkat nasional, yang diadakan di Jambi pada 2-9 September kemarin.

Empat santri itu, antara lain, Ach. Imron Rosyidi menjadi juara I nasional pada cabang hadis wustha (Subulus Salam). Iklilul Khair menjadi juara 1 nasional pada cabang Akhlaq Ula (Ta’limul Mutaalim). Mohammad Farhan juara I nasional pada Cabang Balaghah Wustha (Jawahirul Maknun). Dan Abdul Adhim HS juara harapan 4 nasional cabang fikih Ulya (Fathul Mu’in).

Akan tetapi, meski empat santri ini telah berhasil mengharumkan nama Pamekasan di nusantara, hingga kemarin belum ada apresiasi dari Pemkab Pamekasan, khususnya Bupati.

Hal ini sebagaimana disampaikan pembimbing keempat santri di atas Ustad Qusyairi kemarin (9/9). Bahkan saat akan berangkat lomba ke Jambi. Mereka harus mengeluarkan biaya sendiri. Dengan mengendarai bus ekonomi dan harus berhari-hari melalui jalur darat. Meski demikian, Qusyairi tidak mengharap itu. Dia sangat bersyukur setelah keempat muridnya itu berhasil meraih

juara tingkat nasional.

“Kami sangat bangga dengan prestasi anak didik kami ini. Kami berharap prestasi ini bisa dijaga dan dipertahankan, syukur lebih ditingkatkan lagi. Kami mengajak para santri di Kota Gerbang Salam ini untuk terus semangat dalam belajar, dan mengharumkannya, selain mengharumkan nama pondok, juga mengharumkam Pamekasan tercinta ini,” ungkapnya haru.

Terkait prestasi membanggakan empat santri ini, pihak Pemkab Pamekasan, melalui Kabag Humas Pemkab Pamekasan Nur Hidajatul Firdaus belum bisa memberikan keputusan apa-apa. Pihaknya belum bisa mengatakan apakah akan memberikan reward dan penghargaan terhadap keempatnya atau tidak. Dayat -sapaan akrabnyahanya mengatakan hal ini masih akan dilaporkan dan dibicarakan dulu dengan pimpinannya (Sekda dan Bupati).

Saat Pemkab belum menyatakan apresiasinya terhadap empat

santri membanggakan itu, justru apresiasi datang lebih dulu dari calon Anggota DPR RI Dapil Madura Kholilurrahman. Pria yang juga mantan Bupati Pamekasan ini mengungkapkan bahwa jika ada warga Pamekasan yang beprestasi, anak Pamekasan yang berpertasi,

Dia mencontohkan dirinya sendiri bahwa saat ia masih menjabat sebagai Bupati Pamekasan dulu, seluruh santri yang berprestasi dari berbagai pondok pesantren yang ada di Pamekasan diberi perhatian khusus.

Tidak tanggung-tanggung, bagi juara satu

dan semacamnya, seperti sekarang ada santri Pamekasan yang berprestasi, apresiasi harus segera diberikan oleh siapa saja. Terutama oleh Pemkab Karena mereka sebenarnya telah berjasa untuk Pamekasan.

lomba kitab langsung diberi reward beribadah umrah.

Menurutnya, reward ini sebagai penyemangat, baik kepada dirinya, juga kepada santri lainnya, untuk berlomba-lomba menjadi santri yang beprestasi. Ini adalah positif, katanya.

Karena itu dia berharap kepada semua pihak, khususnya kepada Pemkab, agar terus memberikan perhatian khusus kepada santri-santri dan siswa-siswa yang berprestasi. Agar menjadi penyemangat dalam mereka menempuh pendidikannya. Karena tidak ada ruginya bagi Pemkab jika terus menumbuhkan bibitbibit dan generasi-generasi yang beprestasi di daerahnya. Hal ini akan berpengaruh positif bagi perkembangan dan masa depan daerah tersebut.

“Selamat kepada para santri yang telah berprestasi itu. Saya juga berharap seluruh santri dari berbagai pondok pesantren yang ada di Pamekasan untuk terus menunjukkan prestasinya,” ungkap politisi PKB ini. =SUKMA FIRDAUS/ RAH

PERATURAN DAERAH

Revisi Perda Tata Niaga Tembakau Molor PAMEKASAN - Rencana pihak eksekutif dan legislatif dalam merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tata Niaga Tembakau belum berhasil. Padahal Perda ini sudah masuk dalam Program Legislasi sejak 2013 lalu. Namun hingga 2014 ini tak juga kunjung selesai.

Ditambah lagi sekarang keanggotaan DPRD Pamekasan masih baru, sehingga pembahasan revisi Perda ini harus molor hingga tahun depan (2015).

Dengan demikian, saat jualbeli tembakau kali ini masih menggunakan Perda tersebut.

Padahal sudah jelas Perda itu tak efektif sama sekali. Petani kurang diuntungkan dengan adanya Perda tersebut. Perda yang maunya dulu untuk mengatur tata niaga tembakau

di Pamekasan ini, agar petani Pamekasan bisa diuntungkan, rupanya banyak yang tidak efektif dalam penerapannya.

Selain Perda ini yang memang belum memiliki aturan di atasnya, juga banyak poin yang akhirnya tidak bisa diterapkan, karena kurang efektif. Sehingga perlu secepatnya direvisi, namun harus menunggu lama dalam memprosesnya. Yang sudah dibahas sejak 2013, harus menunggu hingga 2015. Itu pun jika tidak ada kendala. Kabarnya, alotnya pembahasan ini, karena selama ini belum sepenuhnya melibatkan pabrikan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan (Disperindag), Bambang Edy Suprapto juga mengaku banyak kendala di lapangan dalam men-

erapkan Perda itu sejak disahkan.

Bahkan pada awal penerapan justru menyulitkan termasuk kepada penanganan dari Penegak Perda (Satpol PP).

Di antaranya terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan jual-beli tembakau, koorporasi atau perorangan memberikan sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah sebesar Rp 100 per kilogram, dari jumlah pembelian tembakau dan pelaksanaan sumbangan pihak ketiga (Pemerintah) diaturkan langsung dalam sebuah perjanjian.

Ketentuan ini pernah diterapkan, namun tidak berjalan efektif karena pihak gudang tidak menggubrisnya. Selain itu, penerapan itu justru akan membebani petani karena pihak gudang akan mem-

bebankan biaya tersebut pada harga tembakau yang dibeli dari petani. Selain itu, kendala yang dialami oleh Pemkab Pamekasan, dalam hal ini Disperindag, saat pengawasan pengambilan sampel yang rentan dilanggar oleh pihak gudang.

Gudang terkadang mengambil sampel hingga berlebihan. Tapi Disperindag belum mau menyerah. Pihaknya akan menerjunkan tim pengawasan sampel dari Polres Pamekasan, Polisi, Militer, Komisi Urusan Tembakau Pamekasan (KUTP), dan Satpol PP. “Pengawas ini akan berkeliling dari satu gudang tembakau ke gudang tembakau lainnya.

Pengambilan sampel yang begitu banyak, merugikan petani. Hal ini yang kami waspadai,” tukasnya. kendala lain adalah sulitnya

mengantisipasi masuknya tembakau Jawa ke Pamekasan. Kendati Satpol PP sudah disiagakan di beberapa titik seperti pintu gerbang masuk Pamekasan, namun masih sering dikelabui.

Sebab bisa saja truk pengangkut tersebut beralasan mengirim ke daerah lain, namun ujung-ujungnya lewat jalan kecil masuk Pamekasan. Belum lagi ketika telah menangkap salah satu truk, pengemudi mengatakan akan membawa tembakau itu ke Sumenep.

Setelah dikawal hingga perbatasan, ternyata diam-diam kembali lagi ke Pamekasan lewat jalan kecil. Karena itu, inilah salah satunya yang akan dibahas dalam revisi Perda Tata Niaga Tembakau ini. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

RABU 10 SEPTEMBER 2014 No. 0438 | TAHUN III

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III

MADURA

J

PEMBAKARAN PASAR KEDUNGDUNG

Satu Tersangka DPO Sampang – Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar membenarkan penangkapan Moh Taufiq (52) mantan Kepala Desa (Kades) Muktesareh sebagai tersangka pembakaran Pasar Kedungdung di Desa Sentol Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

Pelaku ditangkap polisi pada Sabtu (06/9) sekitar pukul 19.00 Wib, saat mengendarai motor di Jalan Raya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Pada saat dilakukan penangkapan, tersangka Moh Taufiq sempat melawan kepada petugas.

Kapolres mengatakan, tersangka dalam membakar Pasar Kedungdung tidak sendirian, melainkan bersama K (39) yang kini masuk Daftar Pencairan Orang (DPO). DPO tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di wilayah Kecamatan Kedungdung. “Tersangka mantan Kades ini sudah kita tahan, sisa satunya masih DPO,” ucapnya, Selasa (9/9).

Imran menjelaskan, kedua tersangka melakukan pembakaran pasar tradisional tersebut menggunakan bahan bakar jenis bensin yang diisi ke dalam jeriken dan menyiramkan ke sejumlah kios-kios sementara pedagang.

“Ada saksinya kedua ter-

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar saat menanyakan kepada tersangka Moh Taufiq (52), mantan Kepala Desa (Kades) Muktesareh, Selasa (9/9) terkait motif pembakaran Pasar Kedungdung. sangka ini membakar pasar yaitu penjaga pasar. Sempat dikejar dikira maling, setelah berhasil kepergok penjaga ternyata mantan kades, nah selang beberapa menit kebakaran

terjadi,” jelasnya.

Dihadapan polisi, tersangka bungkam dan mengelak jika dirinya terlibat pembakaran pasar yang dimaksud. “Bukan saya, Pak. (Saya) tidak tahu siapa,” katanya

saat ditanya Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar.

Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa dua ponsel milik tersangka, serta satu kresek sisa

kebakaran. Tersangka kini dijerat dengan pasal 187 KUHP Sub 170 KUHP tentang tindak pidana dengan sengaja dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. =RYAN HARIYANTO/MK

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Disperindagtam Kesulitan Menghadapi Era Pasar Global

mohammad muhlis/ koran madura

Salah satu toko tempat sentra produk unggulan di Kabupaten Sampang, (9/9).

SAMPANG- Penerapan menuju Masyarakat Ekonomi ASIAN (MEA) yang direncanakan pada tahun 2015 mendatang, membuat sejumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) dituntut harus lebih maksimal dalam meningkatkan kinerja yang profesional untuk menjemput potensi pasar dan peluang investasi.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Pertambangan (Disperindagtam) Sampang Misdi mengaku kesulitan untuk

menghadapi era pasar global mendatang. Sebab, kondisi pabrikan industri lokal yang ada di Kabupaten Sampang sejauh ini masih harus berjibaku untuk meningkatkan kualitas SDM yang mampu bersaing di dunia pasar global.

Menurutnya, industri lokal agar mampu bersaing haruslah dimulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelola produk-produknya yang lebih berkualitas. “Memang sulit

mengubah kultur masyarakat yang ada di Sampang, terutama untuk menciptakan proodukproduk yang berkualitas. Sebab SDM pengelola indutri lokal juga masih rendah. Selain itu produknya juga harus menyesuaikan permintaan pasar.

Dan yang saya lihat masyarakat masih belum mempunyai kesadaran untuk mencintai produk sendiri,” terangnya kepada Koran Madura, Selasa (9/9). =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

Sampang

KORAN MADURA

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III

K

Istri Camat Terjerat Penipuan Sampang - Istri Camat Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dibekuk Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sampang. Tersangka berinisial NR (46) warga Jalan Masjid Jamik Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan terlibat tindak pidana penipuan dan penggelepan.

Modus perbuatan tersangka istri camat itu dengan menggadaikan mobil rental kepada orang lain sebesar Rp 30 juta. Uang hasil gadai tersebut digunakan untuk menutupi hutang sewa mobil sebelumnya.

Tersangka NR ditangkap pada Minggu (7/9) di Desa Jatra Timur Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, setelah korban H Abdul Latief (50) warga Kecamatan Banyuates melaporkan kepada kepolisian setempat.

Korban melaporkan kasusnya setelah mobil jenis Honda Jazz berwarna putih nopol L 1744 NZ telah digadaikan kepada orang lain.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengata-

kan, kesepakatan korban dengan tersangka menggadaikan mobil sebesar Rp 8 juta per bulan.

Namun, tersangka tidak pernah membayar uang sewa mobil kepada korban selama tiga bulan berlangsung.

“Korban meminta kepada tersangka untuk segera mengembalikan uang dan mobilnya, tapi tersangka hanya bilang untuk berbayar, setelah ketahuan oleh korban bahwa tersangka ini ternyata menggadaikan kepada orang lain sebesar Rp 30 juta, akhirnya korban lapor ke kami,” ucapnya.

Imran menjelaskan, setelah korban melapor, pihaknya langsung bergerak cepat untuk menangkap tersangka dan meng-

etahui keberadaan mobil yang dimaksud. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita satu unit mobil Honda Jazz berwarna putih nopol L 1744 NZ, STNK, kunci mobil, dan lain-lainnya.

“Setelah tersangka ditangkap ternyata motifnya hanya untuk mendapatkan uang dengan singkat, itu dilakukan untuk menutupi utang sewa mobil yang belum terbayar,” tuturnya, kemarin.

Akibat perbuatannya, tersangka kini dijerat pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelepan dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara. =RYAN HARIYANTO/MK

NR (46), istri Camat Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan diintrogasi polisi, Selasa (9/9). Ia ditangkap di Kabupaten Sampang karena terlibat tindak pidana penipuan dan penggelepan.

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

SPAM Sumber Payung Belum Bisa Dimanfaatkan SAMPANG- Keberadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sumber Payung di Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan untuk warga sekitar. Pasalnya proyek yang bersumber dari APBN dengan biaya hingga Rp 40 miliar itu tak kunjung dioperasikan lantaran pembangunannya belum tuntas seratus persen.

Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikartrung) Sampang Wahyu Prihartono mengatakan bahwa terbengkalainya SPAM tersebut akibat dari pembangunan pipa jaringan yang belum lengkap. Untuk memanfaatkan SPAM sumber payung masih dibutuhkan tambahan sarana pendukung seperti pipa untuk mengalirkan air ke rumah warga.

Untuk saat ini, pemasangan jaringan hanya bersifat pipa induk, sehingga dibutuhkan jalur pipa kecil ke masing masing rumah warga. “Tahun ini kami merencanakan pengadaan pipa pembagi dari instalasi ke tiga kecamatan sasaran yaitu Ke-

WAHYU P, Kepala Dinas PU Cikatarung Sampang ketika dimintai keterangan terkait SPAM Sumber Payung, Selasa (9/9).

camatan Karang Penang, Robatal dan Ketapang. Peruntukan SPAM Sumber Payung itu nantinya untuk warga di tiga wilayah,” tuturnya, Selasa (9/9).

Wahyu menjelaskan pengadaan pipa pembagi masih dalam proses lelang. Akan tetapi pihaknya merasa yakin jika pemasangan pipa jaringan pembagi akan terselesaikan sebelum akhir tahun ini. Jika pengadaan pipa jaringan sudah terpenuhi, pihaknya sudah lepas dari tanggung jawab atas pembangunan SPAM itu.

Wahyu juga sudah memastikan pihak-pihak yang nantinya akan dipilih untuk mengelola mega proyek itu.

“Anggaran pengadaan sarana jaringan pipa pembagi itu mencapai Rp 2,1 miliyar. Dan nantinya setelah jaringan pembagi selesai maka tugas Cikatarung juga sudah selesai.

Berikutnya menjadi kewenangan bupati. Entah mau diserahkan ke PDAM atau dibentuk UPTD baru untuk mengelola SPAM itu,” terangnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III

SENGKETA PENGUKURAN LAHAN

Dua Kubu Terlibat Cekcok Mulut SAMPANG- Ratusan Warga Dusun Bringin, Desa Apa’an, Kecamatan Pangarengan yang menentang upaya pengukuran ulang lahan milik H Muhlis, salah satu warga setempat yang tanahnya dilewati jalan desa, sempat bersitegang, Selasa (9/9). Mereka saling adu mulut bahkan terlibat kisruh dengan pihak H Muhlis di lokasi tanah sengketa yang akan dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sampang.

Warga yang menentang beralasan bahwa pengukuran ulang tanah itu nantinya akan mempersempit ruas jalan umum, yaitu dari semula selebar 2.80 meter akan menjadi 1.25 meter.

Sebelum terjadinya kisruh, warga dari pihak yang menolak terlihat berjaga-jaga di lokasi, bahkan aparat kepolisian dari Polsek Dusun (Polsun) Pangarengan juga terlihat berjagajaga di lokasi. Namun hingga waktu yang sudah ditentukan, pihak BPN belum juga melakukan pengukuran ulang lantaran

dari kedua belah pihak masih belum ada kesepakatan dan kesepahaman sehingga pihak BPN kembali ke kantornya.

“Pengukuran tanah kami tunda dulu, sebab dua kubu masih belum ada kesepakatan.

Di lokasipun saat ini juga masih belum kondusif, nanti kami tunggu informasi dari Muspika,” kata salah satu pegawai BPN yang enggang menyebutkan namanya.

Salah satu warga dari kubu yang menolak, H Aliyah (78) menuturkan jika kondisi jalan terse-

BERSIKUKUH. Kubu pemilik tanah kisruh dengan warga setempat yang menolak terhadap penyempitan jalan, Selasa (9/9). but sudah ada sejak dirinya masih anak-anak dengan lebar kurang lebih 3 meter, dan jalan itu sudah dipatok dengan menandakan sebuah pohon yang ditanam di

pinggir jalan. “Jalan ini jangan di gangu gugat kalau mau di ganggu saya punya sebidang tanah lebih baik mengambil tanah itu saja,” ucapnya, Selasa (9/9).

H Sidik (63) saudara pemilik tanah H Muhlis, menuturkan bahwa jalan yang saat ini dipermasalahkan awal mulanya hanya jalan setapak yaitu sekitar kurang lebih 1 meter.

Menurutnya pelebaran jalan yang ada saat itu tanpa melakukan ijin sebelumnya. Sehingga pihaknya tetap bersikukuh akan melakukan pengukuran serta penyempitan jalan.

“Coba dari awal pelebaran jalan itu pamit dulu, pasti kami kasih, tapi masalahnya kalau sekarang itu sudah terlambat.

Ini juga sudah termasuk urusan kehormatan,” tuturnya.

Sementara Camat Pengarengan Benny menuturkan bahwa persoalan ini masih akan dilakukan musyawarah pengkajian yang lebih dalam. Sebab menurutnya kedua kubu saat ini masih dalam keadaan memanas. “Secepatnya kami akan mencari solusi titik tengah terhadap pesoalan ini.

Supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut,” ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

CATATAN JURNALIS RASAN-RASAN soal gaya kepemimpinan Bupati Sampang A Fannan Hasib sebenarnya bukan hal yang baru lagi.

Itu sudah biasa terjadi hampir di semua kalangan masyarakat Sampang. Mulai dari tataran elit hingga grass root.

Sejak dia baru dilantik—kalau tidak mau dikatakan sejak sebelum dilantik— rasan-rasan itu sudah mulai bertebaran.

Cuma waktu itu masih ada dua kecenderungan; antara kelompok yang pesimis dan optimis. Bagi kelompok yang optimis waktu itu meminta semua pihak agar tidak gegabah seraya memberi waktu kepada Kyai Fannan untuk membuktikan kinerjanya. Kelompok yang optimis itu yakin jika Kyai Fannan akan mempunyai gebrakan dahsyat dalam memimpin Sampang.

Terutama jika dihubungkan dengan visimisi yang disampaikannya dalam Pilkada Sampang 2012-2017.

Hanya saja, hingga memasuki dua tahun masa kepemimpinannya, Bupati Sampang A Fannan Hasib bersama pasangannya Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono dianggap—oleh banyak kalangan—masih belum melakukan terobosan baru dalam konteks membawa kota bahari ini ke arah yang lebih baik, di semua sektor. Dus, kelompok yang optimis ini mulai tidak lantang lagi menyuarakan pembelaannya terhadap pasangan Al-Falah (A Fannan Hasib dan Wabup Fadilah Budiono). Bahkan, kelompok yang awalnya berada di barisan terdepan sebagai tukang bela, kini malah ada yang balik ikut menghujat. Terlepas dari apa

Krisis “Sense of Crisis” Oleh: Miftahul Ulum Kepala Koran Madura Biro Sampang

motifnya, itulah yang terjadi saat ini.

Saya yang sebagai jurnalis biasa berbaur, bersosialisasi dan cangkruan dengan para pelaku dua kecenderungan itu; pesimis dan optimis itu, dari semua kalangan.

Suatu pagi, saya sangat terkejut mendengar pernyataan—atau lebih tepatnya keluhan—seorang rakyat Sampang, di sebuah kantin makan. Sejauh pengamatan saya, orang itu dari kalangan rakyat biasa.

Cuma saya tidak tertarik menanyakan status dia, apakah rakyat sipil, militer, PNS, atau petani. Karena yang jauh lebih menarik bagi saya adalah apa yang dia ucapkan. ”Bupati sekarang ini lebih sigap kalau ada lomba burung perkutut, seperti kemarin itu dia neng dek-adek (terdepan, mungkin maksudnya tampak all out, Red), tapi dia jarang kelihatan dalam mengomandoi pembangunan Sampang.

Kebijakannya belum ada yang membawa terobosan percepatan perbaikan Sampang,” itulah kira-kira sekelumit kalimat yang saya tangkap dari sekian lama dia nyerocos, di tempat umum.

Sambil mendengarkan omelan orang itu, saya berpikir dan mencoba menghubungkan dengan gaya kepemimpinan Bupati Sampang A Fannan Hasib sampai sejauh ini, memasuki tahun kedua masa baktinya. Sebagai jurnalis, saya merasa apa yang disampaikan rakyat Sampang itu ada benarnya juga. Itu berdasarkan apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya rasakan dari lingkungan Pemkab Sampang sendiri. Saya juga mencoba merekareka bahwa kepemimpinan Pak Kyai yang sekarang ini sebanarnya sedang dilanda krisis sense of crisis. Bagaimana tidak coba, sudah sejak lama DPRD Sampang berteriak-teriak tentang lambannya pengerjaan proyek fisik. Mereka mendesak sejumlah SKPD penanggung jawab proyek segera bekerja. Namun, SKPD pun justru ikut kebingungan karena ada banyak proyek yang jadi rebutan sejumlah pihak. Bahkan, banyak CV peserta lelang yang berpotensi jadi pemenang karena beberapa pertimbangan, justru mereka bermasalah ijinnya tidak diperpanjang.

Semua kalangan kemudian mafhum bahwa sedang terjadi rebut-ribut internal di kalangan pembantu bupati Sampang hingga akhirnya pengerjaan proyek lamban. Itu dapat justifikasi dari lembaga negara, DPRD Sampang.

Nah, situasi yang rebut-ribut itu se-

harusnya bisa ditangkap oleh seorang bupati sebagai krisis manajemen kenegaraan. Karena itulah dibutuhkan sense of crisis seoang bupati. Pada situasi demikian, bupati sebagai orang nomor satu seharusnya hadir dan ikut men-trigger agar para pembantunya di sejumlah SKPD dan lembaga terkait tidak rebut-ribut kepentingannya sendiri-sendiri. Bupati seharusnya bisa menjadi wasit yang baik dalam memberi reward dan punishment bagi para pembantunya, terutama dalam menyelesaikan urusan yang bersentuhan langsung dengan nasib rakyat. Mungkin Pak Kyai atau orang-orang Pak Kyai tidak terima jika dibilang belum menjadi trigger yang baik bagi anak buahnya. Mungkin akan ada yang bilang Pak Kyai sudah menegur dan selanjutnya bukan urusan bupati. Itu boleh saja dijadikan alibi.

Akan tetapi, rakyat sekarang tidak butuh alibi. Mereka tidak perlu mendengar pembelaan dan penjelasan politis semacam itu. Yang mereka butuhkan sekarang adalah bukti nyata bahwa bupati bisa menjadi trigger yang baik bagi anak buahnya. Hal itu bisa dirasakan oleh rakyat dari program yang diselesaikan dan bermanfaat. Dan, kalau yang demikian sudah terkerjakan (done) maka saya sebagai jurnalis tidak mungkin mendengar pernyataan serupa yang diutarakan di atas tadi. Mereka tidak perlu teriak-teriak di tempat umum lagi jika apa yang dijanjikan dalam visi-misi AlFalah sudah terealisasi dengan baik. Wallahu a’lam (*)

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

RABU 10 SEPTEMBER 2014 RABU 10 SEPTEMBER 2014| |TAHUN No. 0438 |IIITAHUN III No. 0438

Jalan Kembar Terganjal SPK Ada Tambahan Anggaran Sebesar Rp 9 Miliar BANGKALAN - Proyek pengerjaan fisik jalan kembar menuju makam Buju' Sara Martajasah hingga kini belum dapat dilaksanakan. Proyek di lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan itu belum dapat dikerjakan oleh pemborong karena masih harus menunggu keluarnya Surat Perintah Kerja (SPK).

Proyek yang sebelumnya telah menelan anggaran APBD 2013 sebesar 14 miliar itu sedianya disiapkan sebagai akses menuju wisata religi paserean Bujuk Sara dan Syaichona Cholil Desa Martajasah dengan panjang 2,16 km.

Namun belum dapat menyelesaikan pengerjaan sebelumnya.

Proyek tersebut dimulai Agustus 2013 dan ditargetkan selesai Desember 2013. Namun hingga saat ini pengerjaannya masih belum selesai. Pada tahun 2014 ini, proyek tersebut mendapatkan kucuran dana kembali. Penambahan anggaran itu diberikan karena dinilai dana sebelumnya belum bisa memenuhi seluruh pengerjaan.

Kepala PU Bina Marga dan Pengairan, Taufan Zariansyah menerangkan pelaksanaan proyek itu diperkirakan akhir

AKSES. Jalan kembar menuju Buju' Sara yang belum tuntas pengerjaannya.

September, karena perkiraan SPK Turun pertengahan bulan. Setelah itu, tinggal pelaksanaannya saja. Meski tutup tahun anggaran tinggal beberapa bulan ke depan, tetapi pihaknya yakin pelaksanaan proyek itu bisa diselesaikan tepat waktu. Selain itu, pelaksanaan proyek tersebut harus dilakukan pengawasan secara

ketat.

"Proyek jalan tersebut mendapatkan tambahan Rp 9 miliar. Sebab pembebasan lahan memakan biaya yang sangat besar, sehingga perlu penambahan anggaran," kata Taufan.

Dalam pelaksanaan yang telah dilakukan, proyek jalan dengan material hotmix tersebut

moh ridwan/koran madura

dibuat dengan spesifikasi lebar 20 meter, 16 meter di antaranya beraspal, sedangkan 4 meter sisanya untuk pembatas jalan trotoar kanan-kiri.

"Memang perbaikannya harus bertahap, karena dana pembangunan awal belum bisa menuntaskan semua pekerjaan," ujarnya. =MOH RIDWAN/RAH

HUKUM

Berkas Kasus Gunung Miring Dilimpahkan BANGKALAN - Tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melibatkan tersangka Ghazali Ansori (60) kini sudah dalam tahap pelimpahan berkas ke Pengadilan Tipikor Jawa Timur oleh Kejaksaan Negeri Bangkalan. Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Gunung Miring ini terbukti menggelapkan dana bantuan sosial pengembangan unit pengelola pupuk organik (UPPO) tahun 2011.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bangkalan Agus Budiyanto melalui stafnya, Fajrini Faizah mengatakan berkas tersangka kasus UPPO, hari ini berkasnya dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Surabaya. Pelimpahan berkas kasus itu sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada.

Kejari hanya memerlukan waktu 14 hari untuk memproses kasus

tersebut.

"Ya sebelum waktu itu tiba, kami akan menyerahkan berkas kasus dugaan korupsi Uppo atas nama Ghazali Ansori Warga Kombengan, kecamatan Geger ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Berdasarkan bukti-bukti dilapangan, tersangka terbukti menggelapkan bantuan itu, sehingga merugikan negara," jelas Fajrin yang juga sebagai Jaksa Penuntut Umum.

Tersangka telah menyelewengan wewenangnya sebagai ketua.

Gapoktan yang dipimpinnya mendapat bantuan dari pemerintah dalam program Uppo dengan total anggaran sebesar Rp 340 juta pada tahun 2011. Pencairannya pun dilakukan dalam tiga tahap. Dana tersebut semestinya digunakan untuk lima kegiatan, diantaranya pembangunan rumah kompos, bak fermentasi, penga-

daan peralatan mesin dan kendaraan angkut roda tiga, pembangunan kandang komunal, serta pengadaan 36 ekor sapi.

Namun, tersangka hanya membeli 8 ekor sapi. Dalam laporannya tersangka sudah membeli 36 ekor sapi sesuai dengan aturan. Bahkan, saat diperiksa petugas di kandangnya ada 36 ekor sapi. Akan tetapi, setelah diperiksa dan diselidiki petugas ternyata sapi sebanyak 28 ekor ternyata milik tetangganya.

"Tersangka hanya meminjam sapi-sapi itu saat petugas melakukan pemeriksaan. Ini dilakukan untuk mengelabuhi petugas," terangnya.

Adapun, tuntutan berkas dalam kasus ini, tersangka melakukan pengadaan ternak sapi tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian, memberikan ternak sapi yang dibeli dengan dana bansos kepada

orang lain. Selain itu, tersangka melakukan mark up harga kendaraan roda tiga, dan meminjam sapi sewaktu ada pemeriksaan dari dinas untuk mencukupi jumlah sapi sesuai ketentuan untuk mengelabuhi petugas.

Oleh karena itu, lanjutnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 230.695.436, karena tidak melaksanakan program sesuai petunjuk teknis (juknis). Kejaksaan telah mengamankan beberapa barang bukti yang menyatakan bahwa program itu tidak sesuai dengan ketentuan berkas yang mulanya diserahkan dari pihak kepolisian. Tersangka bisa dijerat dengan Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor. Adapun ancaman hukumannya minimal empat tahun penjara. =MOH RIDWAN/RAH

PENDAFTARAN CPNS

Kendala Teknis Tak Kunjung Selesai BANGKALAN – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya memperpanjang untuk kedua kalinya pendaftaran rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS), akibat kendala teknis pada website panitia seleksi nasional (Panselnas) Kementerian Apartur Negara Reformasi Birokrasi (MenpanRB). Terutama terkait unggah data para pendaftar di sejumlah kabupaten, termasuk di Kabupaten Bangkalan yang belum bisa diakses oleh masyarakat.

“Masyarakat tidak perlu risau atau pun khawatir, jadwalnya sudah diperpanjang kembali. Yang pada awalnya tanggal 1 sampai 12 September, saat ini sampai 16 September,” kata Sekretaris BKD, Arie Murfianto, kepada wartawan, saat dikonfirmasi, Selasa (9/9).

Saat ditanya kapan situs bisa diakses, mantan Kabid Mutasi ini mengaku belum bisa memastikan, karena proses unggah data pendaftar CPNS itu dilakukan langsung oleh panselnas. Kendati demikian, pihaknya telah berusaha berkoordinasi dengan panselnas agar situs CPNS mudah diakses oleh lapisan masyarakat. Jika memang belum juga bisa diakses agar segera melaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.

“Diharapkan, dengan upaya koordinasi melalui email dan telepon proses unggah data calon pendaftar, khususnya dari Kabupaten Bangkalan bisa dipercepat, sehingga bisa diakses oleh masyarakat,” jelasnya.

Selain mengirim email ke Panselnas, menurut Arie, pihaknya juga mengirim email ke Satgas CPNS dan Evaluasi ESDM Aparatur. Sedangkan, jumlah calon PNS yang akan direkrut untuk Kabupaten Bangkalan sebanyak 62 orang, sesuai dengan kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Data sementara berdasarkan data yang diakses di situs webset Badan Kepegawaian Nasional diketahui sebanyak 1085 pelamar di kabupaten setempat = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 | TAHUN III

Alasan KPDT Dinilai Tak Sesuai Kemiskinan Diklaim Menurun BANGKALAN - Sejumlah penghargaan mulai WTP di bidang pemerintahan, Adipura, adanya Jembatan Suramadu, dan Stadion SGB berskala nasional rupanya belum mampu mengentaskan kabupaten Bangkalan sebagai penyandang predikat daerah tertinggal. Penetapan itu mengacu pada penilaian Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Sebab ada indikator yang menjadi dasar penetapan status tersebut. Salah satunya aspek optimalisasi potensi.

Pemkab Bangkalan melalui Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) mengaku tidak mengetahui kriteria yang menjadi acuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam menilai pemkab setempat. Sebab kategori yang disandangkan kepada Bangkalan

sebagai daerah tertinggal dinilai tidak sesuai. Angka kemiskinan yang ada di Bangkalan setiap tahun selalu mengalami penurunan.

"Memang KPDT menyebut ada 5 kabupaten yang berkategori tertinggal, salah satunya kabupaten Bangkalan. Hingga saat ini

kami belum mengetahui acuannya," kata Nashroedin, Kabid Sosial Budaya Bappeda Bangkalan.

Dirinya menilai kemiskinan yang biasanya menjadi salah satu indikator penilaian kesejahteraan masyarakat, tiap tahun mengalami penurunan. Hal itu terbukti dengan data yang diterima dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TMP2K) mengenai persentase kemiskinan yang ada. Terakhir jumlah persentase kemiskinan mengalami penurunan sebebsar 24,61 persen dari jumlah penduduk yang ada.

"Setiap tahun jumlah kemiskinan mengalami penurunan, meski tidak begitu signifikan. Kemiskinan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketika mengalami kesulitan dalam me-

menuhi taraf hidupnya berarti masih miskin," ucapnya.

Baginya, kemiskinan ada dua tipe, yakni kemiskinan masyarakat berkategori sedang dan kategori sangat. Selain itu, aspek pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, berupa pendidikan dan kesehatan juga termasuk indikator kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, upaya yang bisa dilakukan untuk mengubah predikat yang melekat pada kabupaten Bangkalan, perencanaan yang bisa dilakukan oleh Bappeda dengan mengedepankan program yang lebih mengarah pada kemiskinan agar lebih optimal.

Seperti pendidikan gratis dan kesehatan gratis, itu bisa menunjang agar masyarakat tidak lagi terpuruk sesuai visi misi Bupati Bangkalan.

Selain itu, menyangkut masalah kemiskinan bukan hanya berdasarkan sosial budaya, karena faktor ekonomi dan infrastruktur masyarakat sangat berpengaruh.

Ketika ekonomi desa mempunyai potensi, tetapi infrastrukturnya belum memenuhi, pengaruhnya berdampak juga pada kehidupan kesejahteraan masyarakat.

"Kita tidak mempunyai parameter pasti mengenai kategori wilayah yang sudah maju atau tertinggal. Setiap rapat kita menanyakan apa kriteria yang menjadi penilaian PDT, sehingga ada upaya penyesuaian.

Namun alasannya masih tunggu Keppres pada tahun 2014. Apakah Bangkalan masih masuk kategori tertinggal atau sudah keluar," ucapnya. =MOH RIDWAN/RAH

BERSEPEDA KE KANTOR

Panggilan Nurani ataukah Cari Sensasi?

DIAMANKAN. Barang bukti kendaraan bermotor yang disiita dari lokasi kejadian.

doni heriyanto/koran madura

SABUNG AYAM

Empat Warga Diamankan BANGKALAN - Polres Bangkalan mengamankan empat warga yang diduga melakukan sabung ayam di di Desa Pekaden Kecamatan Galis, Selasa (9/9) sekitar pukul 14.30 sore hari. Namun sayangnya dalam penggerebekan kali ini, banyak warga yang telah melarikan diri saat petugas datang ke lokasi. Dalam razia ini, hanya mengamankan sejumlah barang bukti kendaraan bermotor dan senjata tajam (sajam).

"Saat petugas datang orangorang yang ada di tempat kejadian perkara (TKP) sudah pada kabur, karena memang lokasinya di samping SDN Pekaden II tepat di pinggir jalan," ungkap Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono.

Keempat orang yang diamankan, menurut Sulistyono, berinisial MA (35) dan SI (55) keduanya warga Desa Desa Pekaden Kecamatan Galis. Kemudian MT (45), warga Desa Mangge'en Kecamatan Modung dan SD (45), warga Desa Kajuana Kecamatan Galis. Mereka belum bisa ditetapkan sebagai tersangka karena masih dalam tahap proses pemeriksaan. "Kami masih periksa, jadi belum bisa dikatakan sebagai tersangka," ujarnya.

Dari lokasi kejadian, kata Sulistyono, pihaknya juga mengamankan sembilan kendaraan bermotor dan dua sebilah senjata tajam. Dari masing-masing bukti itu belum diketahui pemi-

liknya. Sehingga perlu dilakukan pengembangan untuk mengetahui siapa saja pemiliki kendaraan dan sajam tersebut.

"Akan kami kembangkan, karena ini sangat nihil. Sekalipun ada sajam, tapi belum diketahui siapa pemiliknya," imbuh Sulistyono.

Penggerebekan ini berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti dengan menerjunkan satu peleton personel Dalmas, 25 anggota gabungan Reskrim dan Intel, kemudian jajaran Polsek Galis. "Ini adalah upaya kami dalam menjawab keresahan masyarakat," tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Jalan berdebu akibat kegiatan proyek gorong-gorong di Jalan Halim Perdana Kusuma membuat mata perih. Belum lagi sengatan panas matahari menjelang siang, memaksa para penumpang menunggu mobil angkutan di bawah pepohonan. Di jalur alternatif atau yang akrab disebut ring road itu, terlihat pria paruh baya berseragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan memakai topi mengayuh sepeda pancal dengan kecepatan pelan.

Pemandangan tersebut cukup langka bagi pria berseragam PNS. Ketika mencoba mendekati, ternyata pria itu adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bangkalan, Tomy Feriyanto. Pejabat eselon II itu hendak menuju Kantor Dinas Pertambangan dan Energi (Dispertamban) setempat. Pada setir sepeda sisi kiri, tergantung paper bag warna putih berukuran sedang yang di dalamnya berisikan buku kerja mantan Wakil Direktur Pelayanan RSUD Syamrabu Bangkalan. Sepeda angin jenis Mountain Bicycle (MTB) berwarna silver itu masih kinyis-kinyis.

"Baru kemarin belinya.

Nyicil pakai uang pribadi di koperasi. Ke depan saya pasti beli tas ransel. Sementara pakai (paper bag) ini saja," kata Tomy

Feriyanto usai menyandarkan sepeda angin miliknya ke tiang bendera di halaman kantor Dispertamben.

Sesekali mengusap keringat di wajahnya. Tomy, begitulah ia akrab disapa, mengaku sudah dua hari ini berangkat dinas dari rumahnya, Kampung Bargan, Desa/Kecamatan Socah dengan sepeda ontel itu. Ia menempuh jarak 6 kilometer menuju kantornya. "Bekerja sambil berolahraga menyenangkan, pastinya menyehatkan dong," katanya sambil tersenyum. =DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

SEMANGAT. Kepala Dinas BLH Bangkalan, Tomy Feriyanto saat mengayuh sepeda menuju Dispertamban.

KORAN Bangkalan MADURA Para calon kepala desa berharap cemas menjelang realisasi pilkades yang dijadwal Oktober mendatang.

Jadwal Oktober itu pada akhirnya tidak memiliki kepastian mengingat konsideran pilkades tidak memiliki legal standing. Perda yang mengatur tentang pilkades yang tahun 2006 telah kadaluwarsa karena isi di dalamnya bertentangan dengan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 dan PP 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang desa.

Beberapa diktum yang sama sekali berbeda antara lain, masa jabatan kades yang semula dua periode berubah menjadi selama-lamanya tiga beriode (3 x 6 tahun). Selain itu, biaya pilkades yang semula ditanggung calon kepala desa juga berubah dimana kades tidak dipungut biaya. Ketiga, maksimal jumlah calon semula nyaris tanpa batas dan kali ini dibatasi selama-lamanya 5 calon kepala desa.

Dengan diundangkannya regulasi tentang desa yang baru, secara otomatis peraturan lama berikut turunannya perlu direvisi terutama menyangkut pasalpasal yang berkait dengan desa dan kekepaladesaan. Selain itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk berhati-hati dalam memutuskan sesuatu yang tidak jelas supaya desa dan hal terkait dengan kekepaladesaan tidak merasa dirugikan. Sebab, keputusan bupati (Sumenep) yang “memaksakan” kehendak untuk menggelar pilkades Oktober 2014 hampir pasti, molor. Ini jika dihitung dari urut-urutan konsideran yang akan turun sebagai dasar pijakan untuk menggelar pilkades.

Pada triwulan pertama silam, bupati mengabaikan surat edaran mendagri. Pada pokok edaran, kepala daerah disarankan tidak

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

RABU 10 SEPTEMBER 2014 RABU 10 SEPTEMBER 2014| |TAHUN No. 0438 |IIITAHUN III No. 0438

Pilkades Mendahului Takdir Politik

MENGECEK. Petugas sedang mengecek bilik tempat pencoblosan surat suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

menggelar pilkades pada tahun 2014. Alasan Mendagri, pada tahun 2014 terdapat sejumlah pemilu khususnya pemilu legislatif dan Presiden. Dari berbagai aspek, Mendagri merasa pantas memberi saran supaya bupati menunda pilkades hingga tahun 2015. Tetapi, bupati tetap bersikukuh melaksanakan pilkades untuk 90 desa di 27 kecamatan di bulan Oktober 2014. Bahkan hari dan tanggal pelaksanaan pilkades sudah diputuskan bupati. Tekad bupati itu merujuk pada pemilukada 2015 di kabupaten Sumenep dan karenanya, versi bupati, surat edaran Mendagri layak diabaikan.

Kini, setelah urut-urutan perundangan tak kunjung keluar, pelaksanaan pilkades tak lagi nyaring. Pertama, raperda tentang kepala desa yang diparipurnakan pada 20 Agustus 2014 si-

lam belum kunjung dikembalikan gubernur untuk diparipurnakan sebagai perda. Selanjutnya, sebagai turunan dari perda, bupati mengeluarkan peraturan bupati.

Pasca turunnya perbup, panitia pilkades sesuai amanat regulasi bekerja selama 35 hari kerja (tidak termasuk hari libur). Oleh

karena itu, mau tidak mau, suka atau tidak suka, pilkades (hampir pasti) mundur.

Akibat yang ditimbulkan dengan kemunduran pilkades ini diderita oleh calon kepala desa. Jika jumlah calon kepala desa di 90 desa yang terjadwal pilkades masing-masing 2 orang, setiap calon kepala desa mengalami kerugian materil serendah-rendahnya senilai Rp 40 juta. Itu bila setiap calon kepala desa membutuhkan dana operasional Rp 2 juta/hari lalu dikalikan dengan waktu mundur 20 hari maka Rp 2 juta x 20 hari = Rp 40 juta. Apabila di desa terdapat 2 calon (minimal), maka kerugian per desa selama masa kemunduran mencapai Rp 2 juta x 2 calon x 20 hari = Rp 80 juta. Kemudian, angka ini dikalikan jumlah desa terjadwal pilkades sebanyak 90 desa. Maka total kerugian

abaikan surat edaran Mendagri yang menyarankan agar pilkades sebaiknya digelar tahun 2015. Karena bermaksud mencalonkan diri sebagai kades Karduluk mendatang, pria ini melakukan sosialisasi terutama ketika menjawab pertanyaan masyarakat apakah maju lagi atau tidak. “Saya sampaikan akan maju lagi dan sesuai petunjuk bupati pilkades dijadwal 8 Oktober 2014,” dia menjelaskan.

Namun setelah mendengar

pilkades mundur, Ihsan tetap berharap itu hanya isu. Alasannya, pilkades mundur sama artinya dengan pembengkakan biaya personal calon kades. Dia beralasan, setiap kedatangan tamu setidak-tidaknya keluar anggaran soft drink dan snack bahkan lebih dari itu. “Pilkades ini ibarat taksi, semakin jauh kian mahal ongkosnya, argonya jalan terus, paya,” ujarnya sambil menggaruk kepala. = OBET

ist/koran madura

calon kepala desa Rp 80 juta x 90 desa = Rp 720 juta.

Itu jika biaya operasional kades per hari Rp 2 juta dan jika setiap desa hanya diikuti 2 calon kepala desa. Jika jumlah calon di setiap desa rata-rata 3 orang dan biaya operasional yang diperlukan mencapai Rp 3 juta/hari, maka angka kerugian calon kepala desa mencapai lebih dari Rp. 1 miliar.

Ini baru kerugian materil dan belum pada kerugian non materil seperti kerugian psikologis, taktikstrategis, dan hal terkait lainnya mengingat pergerakan politik selalu dalam hitungan detik. Inilah sebabnya, pengambil kebijakan, siapapun, harus mempertimbangkan banyak hal yang berkait dengan politik dan apapun, supaya tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. = TIM

Argo Pilkades Terus Merambat Berita pilkades yang tanpa biaya bagi calon kepala desa, merupakan kabar gembira. Ini berbeda dengan pilkades sebelumnya dimana biaya pilkades menjadi tanggungan calon kades.

Namun berita tentang mundurnya pilkades, ini sebentuk kabar duka. Sebab, pilkades mundur biaya non pendaftaran calon Kades bertambah. Alasannya, menjelang pelaksanaan pilkades, calon kades semakin kedatangan tamu, tidak diundang atau sengaja datang.

Saat tamu bertandang, keluarga calon kades sudah dipastikan menyuguhkan hidangan, semampunya. “Hukum adatnya seperti itu (menghormati tamu),” kata ketua AKD Kecamatan Pragaan Zainul Ihsan.

Pria yang juga Kepala Desa Karduluk ini, pada awalnya kagum terhadap Bupati yang bersikukuh melaksankan pilkades pada tanggal 8 Oktober 2014 mendatang.

Itu artinya, bupati memiliki pandangan sendiri dengan meng-

Zainul Ihsan

Ketua AKD Kecamatan Pragaan

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0438 | TAHUN III

RABU 10 SEPTEMBER 2014 | No. 0438 |RABU TAHUN III10 SEPTEMBER 2014

MADURA

Lapsus

O

SYIFA PUJI AULIA

Bahasa Cerminan Bangsa Mengajarkan tutur bahasa yang baik dan benar kepada sejumlah anak usia dini menjadi inspirasi bagi Syifa Puji Aulia. Alasan itu, dikarenakan banyak kalangan muda menggunakan bahasa Indonesia masih sangat kurang sempurna.

"B

uktinya saja, bahasa-bahasa asing dari luar Indonesia yang digunakan komunikasi sehari-harinya oleh anak muda sekarang,"ucapnya.

Perempuan akrab disapan Syifa ini, menuturkan apalagi selama ini banyak keluarga muda yang kini membesarkan anak dengan dua bahasa atau lebih.

Alasannya sangat beragam. Ada yang karena bersuamikan atau beristrikan orang asing, mendadak harus tinggal di luar negeri, atau sekadar ingin agar anak mengenal bahasa asing sejak dini.

Banyak pula orangtua yang meyakini, mengajarkan bahasa baru pada anak sejak dini lebih menguntungkan, karena anak-anak lebih mudah menyerap bahasa baru tanpa upaya keras. "Meskipun hal ini ada benarnya,"katanya.

Perempuan kelahiran September ini, menerangkan penyerapan bahasa baru itu tidak terjadi begitu saja. Menurutnya, sangat tidak realistis bila orangtua mengharapkan anak belajar bahasa Inggris hanya dengan menonton acara televisi yang bukan menjadi konsumsi pada tingkat kanakkanak.

Maka dari itu, dirinya ingin menjarkan kepada anak usia dini tutur bahasa yang baik dan benar. Sehingga, tidak menjadi tantangan bilamanan ia akan maju sebagai guru bahasa Indonesia. "Ingin mengajarkan bahasa yang benar nantinya,"imbuhnya. =RYAN HARIYANTO

Nama : Syifa Puji Aulia Tetala : Sampit, 02 September 1995 Alamat : Perumahan barisan indah blok X no 23 Sampang Hobi : Menyanyi Cita-cita : Ingin menjadi guru Riwayat Pendidikan 1. SD Komis 1 Kecamatan Kedungdung Tahun 2007 2. SMP Negeri 1 Kedungdung Tahun 2010 3. SMA Negeri 3 Sampang Tahun 2013 4. STKIP PGRI Bangkalan Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia