e Paper Koran Madura 11 Juli 2014

JUMAT

KORAN MADURA

11 JULI 2014 | No. 0400| TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 JUMAT 11 JULI 2014 | No. 0400 | TAHUN III www.koranmadura.com

n Saham MNC daraGa k jlo An VA VI unt? gara Quick Co Berita Utama hal 2

SKANDAL SUAP PEMILUKADA PALEMBANG

Suami-Istri Ditahan KPK JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masitoh seusai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pemberian keterangan palsu menyangkut sengketa pemilukada di Mahkamah Konstitusi.

“Saya kira tidak ada langkah hukum apa-apa, saya taat hukum, saya akan mengikuti proses,” kata Romi seusai diperiksa KPK sekitar delapan jam di gedung KPK Jakarta, Kamis.

Setelah Romi keluar dari gedung KPK pada sekitar pukul 17.40 WIB, berselang

lima menit, istrinya Masitoh juga keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan KPK. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, keduanya ditahan di tempat terpisah.

“Tersangka Wali Kota Palembang RH (Romi Herton) ditahan di rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK di Guntur, sedangkan istrinya M (Masitoh) ditahan di rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK di ‘basement’ gedung KPK,” kata Johan.

Romi dan Masitoh dalam kasus ini disangkakan melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman maksimal penjara 15 tahun dan denda paling banyak Rp750 juta.

Selain itu, Romi dan Masitoh yang juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Palembang juga diduga melanggar pasal 22 jo pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No 20 tahun 2001 yaitu mengatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan tidak benar dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda

paling banyak Rp600 juta.

Dalam surat dakwaan mantan Ketua MK Akil Mochtar, disebutkan bahwa dalam sengketa pemilukada kota Palembang, Akil menerima uang sebesar Rp19,87 miliar melalui Muhtar Ependy yang diberikan calon walikota Romi Herton yang mengajukan permohonan keberatan ke MK Romi Herton.

Uang tersebut ditransfer ke Akil ke rekening giro atas nama perusahaan milik istrinya CV Ratu Samagat yang diberikan secara bertahap melalui Masitoh.

Hasilnya adalah MK membatalkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Palembang 2013 sehingga Romi Herton dan Harjono Joyo memenangkan pilkada Palembang. =ANT/DESCA

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

JUMAT 11 JULI 2014 | No. 0400 | TAHUN III

Audisi

Oleh : Abrari Alzael

Budayawan Muda Madura

Pada pertandingan semi final, Jerman unggul 7 - 1 dari Brasil. Angka ini memunculkan tafsir beragam. Pertama, presiden RI ke 7 akan diraih capres nomor urut 1. Tafsir lainnya, presiden setelah SBY adalah 7 OKOW 1. Dimungkinkan, sebelum rekapitulasi 22 Juli mendatang, tafsir atas realitas kekalahan Brasil pada sirkuit politik mutakhir akan bermunculan.

Pemilihan presiden kali ini berbeda dengan pemilihan presiden sebelumnya. Hal menonjol yang sama sekali berbeda ketika peserta audisi menuju puncak ini samasama mengklaim sebagai pemenang versi hitungan cepat.

Keduanya sama-sama dideklarasikan sebagai presiden RI untuk masa bakti 2014 - 2019.

Pada saat menyampaikan kemenangan, ada dua teater yang berbeda pula. Saat kubu Jokowi mengumumkan sebagai pemenang, dari sisi psikologi aura, wajah-wajah yang berada di sekitar Jokowi mengguratkan wajah berseri-seri. Ada rasa haru biru yang dipancarkan secara tulus dan senyum mereka berseri-seri laiknya sebagai pemenang serupa pemain sepak bola yang baru saja meng-golkan bola ke gawang lawan.

Wajah-wajah berbeda ditemukan manakala kubu Prabowo menyampaikan pengumuman kemenangan. Ada aura ketegangan dari wajah kubu ini, raut muka yang tidak biasa terlihat, padahal posisi mereka menang versi hitungan cepat yang diyakini memenangkannya. Wajah mereka lelah dan pasrah.

Meski begitu, visualisasi pada wajah yang berbeda ini bukan penentu kemenangan. Tetapi dari sisi lembaga survey, jumSungguhpun de- lah lembaga yang memenangkan mikian adanya, lem- Jokowi lebih dominan dibanding baga survei bukan Prabowo. Sungguhpun demikian wasit dari pertan- adanya, lembaga survey bukan wasit dari pertandingan politik. dingan politik Walaupun, semua tahu tingkat penghitungan hasil politik yang dieksekusi lembaga survey pasca kejadian, selalu menghasilkan keputusan yang tidak jauh berbeda dengan rekapitulasi manual versi KPU. Dari pertandingan ini, publik melalui media yakin siapa yang akan menang pada akhirnya. Tetapi, sekali lagi, keyakinan juga bukan penentu kemenangan. Pertanyaannya, pada lembaga survey yang kredibel selama ini, tibatiba diragukan keberadaannya.

Dulu, pasca pemilukada Jakarta, ketika lembaga survey memenangkan Jokowi, rivalnya, Foke, langsung mengucapkan selamat kepada Jokowi. Bila setelah pilpres saat ini tak ada yang mengucapkan selamat pada salah salah satu pasangan capres-cawapres, ini tentu saja karena samasama mengklaim sebagai pemenang. Klaim ini tidak apaapa karena proses penjurian sedang berlangsung. Takdir politik Jokowi atau Prabowo untuk RI 1 memang bukan hari ini, meski sebenarnya bisa dirasakan saat ini.

Pada pilpres, berbeda dengan kisruh dan sengketa politik dalam kasus caleg PAN di Kabupaten Sumenep.

Awalnya, versi keputusan KPU yang menang Ahmad.

Lalu versi Mahkamah Konstitusi yang menang Iskandar.

Kemudian PAN dikabarkan mengarifi jabatan lima tahun anggota DPR 5 tahun dibagi dua. Keduanya sama-sama menjabat dua setengah tahun melalui PAW. Tak terbayangkan bila Jokowi dan Prabowo berbagi masa jabatan. Meski kelihatannya bijak tetapi tentu saja tidak bijak. Sebab, menyelamatkan Indonesia kadangkadang bukan dalam konteks berbagi tetapi berani kalah, legowo, dan bersikap sebagai negarawan.

Jika pada akhirnya Prabowo kalah, harus berani mengakui kemenangan Jokowi meski dari perspektif fisiologis Prabowo lebih tegap. Begitu pula jika endingnya Jokowi yang kalah, harus berdamai pada keadaan meski dari aspek fisiologis pula, wujud postural Jokowi pantas dikasihani. Di luar itu, KPU dan jajarannya harus profesional dengan cara tidak mengalahkan yang menang karena ancaman, tekanan dan apalagi, masuk angin. =

Berita Utama

KORAN MADURA

JUMAT 11 JULI 2014 | No. 0400 | TAHUN III

2

Saham MNC dan VIVA Anjlok Diduga karena “Dugaan Manipulasi” Hasil Survei JAKARTA-Proses hitung cepat dengan menggunakan lembaga survei yang diduga tidak kredibel di televisi milik politisi Hary Tanoesoedibjo dan Aburizal Bakrie, disinyalir membuat saham kedua televisi tersebut anjlok. Pada sesi penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia, Saham perusahaan Media Nusantara Citra Tbk (MNC), yang membawahi MNC TV, RCTI, serta Global TV dan mendukung Prabowo-Hatta dalam kancah Pilpres, mengalami penurunan drastis saat penutupan pasar.

Pada awal perdagangan, saham MNC berada pada level 2,780 per lembar saham. Tetapi di akhir penutupan bursa, terseok 160 poin atau mencapai 5,86 persen ke level 2,570 poin.

Hampir sama dengan saham MNC, saham Visi Media Asia Tbk (VIVA), yang membawahi media televisi tvOne,antv, serta portal berita viva.co.id, terjun ke level 250, turun 18 poin atau sebesar 6,72 persen. Di awal perdagangan, harga saham perusahaan milik keluarga Bakrie, yang mendukung Prabowo-Hatta, di buka 267 poin.

Secara keseluruhan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup

menguat 1,46 persen atau 73,29 poin ke level 5.098. Sementara indeks LQ45 juga menguat 1,89 persen atau 16,24 poin ke level 875,659.

Perdagangan di lantai bursa terlihat rata-rata seluruh saham, tercatat saham finance naik 2,01 persen, saham agri naik 0,14 persen, saham infrastruktur turun 0,01 persen, saham manufaktur naik 1,12 persen dan saham konsumer naik 0,63 persen.

Saham Asia ditutup, tercatat indeks indeks Nikkei turun 0,56 persen atau 86,18 poin ke level 15.216, indeks Hang Seng naik 0,27 persen atau 62,91 poin ke level 23.238 dan indeks Straits Times naik 0,04 persen atau 1,16 poin ke level 3.276.

Ketidakpercayaan pelaku pasar kian meluas setelah di media sosial tanda pagar #TVoneMemangBeda, menjadi trending topik sejak kemarin, setelah mengeluarkan hasil survei yang mendukung Prabowo - Hatta menang tipis dibandingkan Jokowi- JK. “Itu lebih pada sentimen dan persepsi akan berkurangnya share audien karena berita-beritanya beda sendiri. Tapi itu sesat saja. Turunnya bukan karena faktor fundamental,” kata ujar Analis Pasar Modal, Reza Priyambada Kamis (10/7).

Secara terpisah, Kepala Riset Universal Broker Indonesia Satrio Utomo menilai penurunan harga tersebut diperkirakan akibat efek pemberitaan selama kampanye pemilihan presiden (pilpres). “Pengaruh pemberitaan. Orang kan khawatir ke depan prospek tidak bagus karena dukungan terhadap Prabowo,” katanya.

Menurut dia, investor khawatir akan kinerja saham kedua emiten tersebut. “Kalau media kan bisnis kepercayaan,” kata dia. =GAM

PILPRES 2014

KPK Minta Penyelenggara Pemilu Tahan ‘Godaan’ Suap JAKARTA-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas berharap peserta dan penyelenggara pemilu tahan dari godaan suap. Sebab, suap akan membuat kualitas presiden dan wakil presiden terpilih rendah.

“Saya sangat berharap tidak ada pihak manapun yang main suap, selain tidak menghasilkan kekuasaan yang bersih, akan mengalami delegitimasi,” kata Busyro melalui pesan singkat, Kamis (10/7).

Busyro juga menilai penyelenggara dan pengawas pemilu saat ini punya posisi yang menentukan dalam proses demokratisasi di Indonesia. Jika mereka tahan akan godaan suap, maka kualitas pemilu terjamin. “Hasilnya akan menentukan kualitas demokrasi dan marta-

bat presiden terpilih,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Busyro juga mengimbau penegak hukum tak ikut menikmati suap jika ada perkara yang berkaitan dengan pemilu.

Sebab saat ini, kata dia, penegak hukum sedang diuji moralnya di Bulan Ramadan. “Semoga masyarakat juga bisa ikut mengawasi semua proses ini,” tegas dia.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim sudah memiliki sistem dan prosedur khusus untuk mengantisipasi potensi kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Presiden 2014. Salah satunya dilakukan dengan cara transparan. “KPU sudah membuat sistem, tata cara, prosedur, proses sejak penghitungan sampai rekapitulasi di tingkat desa, kecamatan, kota, kabupaten, kemudian provinsi, itu semua dilakukan dengan transparan,” kata Anggota Komisioner KPU, Arief Budiman di

Jakarta, Kamis (10/7).

Selain itu, kata dia, untuk proses penghitungan dan rekapitulasi data hasil pemungutan suara, KPU menggunakan beberapa sistem agar data tetap valid. “KPU juga memerintahkan kepada KPU provinsi, kabupaten/ kota, PPS, KPPS untuk mengirim hasilnya melalui scanning. Form c melalui scanning, form kecamatan itu melalui data file, excel, sehingga siapapun yang akan curang akan mudah untuk ketahuan. Jadi itu cara kami untuk mengawal supaya proses ini tidak ada yang curang,” ucap Arief.

Dia menambahkan, meski terkesan cara ini sangat sederhana KPU tetap mengingatkan kepada pihak manapun agar tidak coba-coba berniat melakukan kecurangan.

“Saya ingatkan kepada penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu jangan coba-coba curang, karena curang akan mudah diketahui,” tegas Arief. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 11 JULI 2014 No. 0400 | TAHUN III JUMAT 11|JULI 2014

No. 0400 | TAHUN III

PKB Endus Upaya Jegal Kemenangan Jokowi-JK JAKARTA-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta kemenangan pasangan Jokowi-JK dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 tidak dihambat. Sebab, berdasarkan hasil perhitungan cepat (quick count), hampir di semua wilayah provinsi di Indonesia pasangan Jokowi-JK unggul atas Prabowo-Hatta.

Ketua DPP PKB Marwan Jafar mengatakan semua quick count yang kredibel menempatkan pasangan Jokowi-JK unggul. Hasil quick count itu tidak jauh berbeda dengan penghitungan nyata secara manual. “Oleh karena itu tidak perlu lagi diributkan hal-hal yang sifatnya untuk mengambat kemenangan Pak Jokowi. Karena ini saya berasumsi bahwa ada indikasi untuk mencoba menjegal kemenangan Pak Jokowi dan Pak JK,” ujar Marwan di selasela doa bersama di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (10/7).

Ketua Fraksi PKB di DPR itu menambahkan, selisih hasil quick count antara Jokowi-JK di atas Prabowo-Hatta sekitar 5 persen. Selisih tersebut menunjukkan rentan pemilih yang kurang lebih 7 juta suara dan menempatkan pasangan Jokowi-JK unggul atas Prabowo-Hatta.

“Nah 7 juta suara ini adalah suara yang besar bukan suara yang kecil, dan oleh karena itu kami sebagai partai pengusung sekaligus juga partai pendukung, PKB telah menginstruksikan kepada seluruh kadernya baik di daerah maupun di tingkat desa untuk sama-sama mengawal perjalanan surat suara yang akan ke KPU kabupaten maupun provinsi,” jelas Marwan.

“Oleh karena itu semua elemen bangsa termasuk juga para kader-kader partai pengusung koalisi yang lain termasuk para relawan semuanya kita instruksikan untuk mengawal suara itu,” sambungnya.

Selain itu pihaknya mengimbau agar KPU tetap netral sampai penghitungan manual selesai dilakukan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang berusaha melakukan upaya penggelembungan suara.

“Netralitas KPU perlu untuk rakyat kita semua, termasuk juga Panwas, kita mendorong juga kepada seluruh jajaran untuk melakukan pengawasan secara ketat apa yang ada di KPU terutama IT. Karena di IT sangat mungkin terjadi kecurangankecurangan dan manipulasi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan, hingga tanggal 22 Juli besok yang mana KPU baru mengumumkan pemenang Pilpres, pihaknya memerintahkan semua jajarannya untuk siaga satu. Baik itu di tingkat pusat atau DPP, DPC hingga ranting untuk tetap mengawal rekapitulasi dan C1 Plano.

“Kita berdoa semoga tidak ada kecurangan, dan kemenangan pada pasangan Jokowi-JK. Kami instruksi kepada pengurus dari DPP, DPC, ranting, untuk mengawal C1. C1 ini penting, jika ada masalah C1 ini bisa sebagai bukti,” kata Muhaimin di Kantor PKB, Jakarta, Kamis (10/7).

Muhaimin menegaskan, semua jajaran PKB diminta untuk siaga dan mengawasi penghitungan serta menjaga C1 hingga tanggal 22 Juli. Pihaknya berharap tidak ada gangguan sampai KPU mengumumkan secara resmi pemenang Pilpres 2014 ini.

“Kami perintahkan kepada warga Nahdliyin dan Nahdiyat untuk bersama-sama mengawal seluruh jalannya rekapitulasi suara Pilpres agar tidak ada satu suara dicurangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” jelas Muhaimin.

Selain itu juga Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar ini pun meminta kepada warga PKB untuk mengantisipasi setiap zona-zona wilayah yang dianggap berbahaya agar suara Pilpres dapat aman serta tidak ada gangguan. Sehingga nantinya sampai ke KPU dapat terjaga kerahasiaannya. “Mari kita awasi penghitungan, pengawalan suara oleh KPU, saya menyatakan seluruh warga PKB siaga satu untuk mengantisipasi, mengawal sehingga tidak ada kecurangan terutama dizona-zona jauh semisal luar jawa yang tidak terjangkau mohon diawasi betul,” tutupnya. =GAM/ABD

ant/widodo s. jusuf

JOKOWI UCAPKAN TERIMA KASIH. Calon presiden pasangan nomor urut dua Joko Widodo berada di antara wartawan yang telah menunggu di Media Centre JKW4P di Jakarta, Kamis (10/7). Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh wartawan dan media massa baik nasional maupun asing yang telah mendukung pasangan capres dan cawapres Jokowi dan Jusuf Kalla melalui peliputan yang seimbang selama masa kampanye Pemilu Presiden 2014.

33

KISRUH QUICK COUNT

6 Lembaga Survei Bantah Prabowo JAKARTA- Kubu Prabowo-Hatta menuding semua lembaga survei nasional yang melakukan quick count pada pilpres 2014 tidak independen dan kerap mendapatkan bayaran dari kelompok tertentu untuk menyenangkan salah satu kandidat capres-cawapres yang telah membayarnya. Namun Ketua Populi Center Nico Harjanto membantah.

“Kita tidak ada urusan dukung mendukung partai politik manapun. Ini soal kredibilitas. Ini survei pertaruhan lembaga kelembagaan. Kita melakukan survei secara objektif. Kita independen,” kata Harjanto kepada wartawan di lokasi, Kamis (10/7).

Sejumlah lembaga survei menggelar konferensi pers di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta. Lembaga survei yang hadir yakni Populi Center, Indikator Politik Indonesia, SMRC, CSIS-Cyrus Network, LSI dan Litbang Kompas.

Ketua Populi Center Nico Harjanto yang hadir dalam acara itu membantah hasil surveinya telah dibayar oleh kubu capres dan cawapres Jokowi-JK. Menurut dia, survei yang dilakukan ini mendasari kepentingan informasi kepada masyarakat.

Dia mengaku hasil surveinya ini dibiayai oleh Rajawali TV dan Suara. com. Menurut dia, hasil Quick Count tidak jauh berbeda dengan lembaga survei lainnya. Namun, yang menjadi persoalan saat ini yakni hasil kesimpulannya. “Namanya Quick Count berdasarkan angka tidak ada yang berbeda jauh. Memang yang kita harus bertangung jawab dari kesimpulannya,” ujarnya.

Rata-rata lembaga survei tersebut mencatat keunggulan Jokowi-JK atas Prabowo-Hatta.

Diketahui juga ada dua lembaga tak hadir dalam acara ini yakni lembaga survei Puskaptis dan JSI yang merupakan anggota Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Menurut dia, kedua lembaga itu nantinya akan memberikan keterangan langsung kepada Dewan Etik Persepi.

“Saya kira dewan etik akan segera memanggil ya. Saya juga sedang menunggu sidang internal dewan etik sendiri. Dan pasti Minggu ini. Karena kita semua ingin proses audit ini selesai sebelum tanggal 22 Juli. Sehingga segenap kontroversi ini tidak bertambah lagi setelah hasil hitung manual dari KPU,” tandas Ketua Persepi ini. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 11 JULI 2014 | No. 0400 | TAHUN III

ant/widodo s. jusuf

JOKOWI DUKUNG PALESTINA. Calon presiden pasangan nomor urut dua Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Juru Bicara Tim Pemenangan Anies Baswedan (kedua kanan), Sekretaris Tim Pemenangan Andi Wijayanto (kanan) dan Anggota Tim Pemenangan Achmad Basarah (kiri) memberikan pernyataan pers di Jakarta, Kamis (10/7). Joko Widodo menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan solidaritas di antara negara yang mencintai perdamaian dan menghormati HAM untuk bersama menekan Israel agar menghentikan aksi militernya ke Palestina.

Jokowi Kecam Israel Berharap SBY Galang Dukungan Internasional untuk Palestina JAKARTA - Presiden Republik Indonesia ketujuh yang baru terpilih pada pilpres 9 Juli lalu, Joko Widodo (Jokowi) mengecam serangan Israel ke Jalur Gaza, Palestina. Jokowi meminta agar PBB melakukan langkah menghentikan agresi Israel itu.

Dia pun meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan digantikannya segera menggalang dukungan internasional untuk menekan Israel.

“Mengecam keras serangan Israel ke Jalur Gaza,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Posko Pemenangan Jokowi-JK di Jl Cemara, Jakarta Pusat, Kamis (10/7).

Ini adalah penampilan perdana Jokowi di depan umum pascapencoblosan.

Jokowi juga berharap Presiden SBY turun tangan menggalang dukungan internasional bagi Palestina. “Oleh sebab itu memberikan dan mendukung Presiden SBY berperan aktif Palestina dalam

forum internasional,” ujar Jokowi dalam jumpa pers yang didampingi antara lain Anies Baswedan dan Arya Bima itu.

Jokowi juga menyerukan agar PBB mengambil langkah kepada Israel. “Serangan Israel ke Palestina adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terjadi di Jalur Gaza. Ini memprihatinkan terjadi pembunuhan massal,” urai Jokowi yang mengenakan kemeja kotakkotak.

Menurut Jokowi, Palestina mempunyai arti penting bagi Indonesia karena dahulu mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia.

Pada kesempatan yang sama

Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih kepada media asing yang meliput pilpres Indonesia.

Ucapan terima kasih itu disampaikannya dalam Bahasa Inggris.

“Untuk media internasional, saya ingin berterima kasih kepada Anda semua atas dukungan dan profesionalisme Anda. Hormat pada integritas dan profesionalisme Anda. Saya ini menekankan bahwa demokrasi di Indonesia sangat kuat dan dinamis,” ucapnya.

Jokowi juga menyampaikan terima kasihnya pada media Indonesia yang bersemangat meliput kampanye baik kampanye Prabowo-Hatta dan kampanye dirinya dan Jusuf Kalla. “Saya sampaikan terima kasih pada teman-teman media pada luar biasa, teman-teman semuanya ikut menorehkan sejarah baru untuk Indoensia,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, “Khususn-

ya saat ke kampanye ke daerah semoga nanti jadi kenangan indah, semuanya bermakna bagi semua jurnalis yang ikut,” tutur Jokowi yang mengenakan kemeja kotak-kotak ini.

Kutuk Secara terpisah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengutuk serangan yang telah dilakukan bertahun-tahun oleh tentara Israel yang telah menewaskan banyak orang. Untuk itu, GMNI meminta Israel untuk segera menghentikan serangan ke jalur Gasa dan mendorong untuk melakukan dialog antar kedua negara. “Mendorong kepada pihakpihak terkait baik Israel maupun Palestina untuk menahan diri dan tidak terprovokasi sehingga situasi di Gaza tidak memburuk,” ujar Presidium GMNI Komite Politik dan Hubungan Internasional, Wilhemus Wempy Hadir di Jakarta, Kamis (10/7).

Menurut, konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung lama dan menelan korban jiwa dalam jumlah besar. Terakhir, serangan Israel ke Gaza yang telah menewaskan 44 orang dan aksi balasan dari Hamas merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan. Ini merupakan tragedi kemanusiaan yang perlu segera dicari jalan keluar sehinga korban tidak bertambah lagi. “Mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan pernyataan sikap yang tegas terhadap kejadian tersebut,” tegasnya.

GMNI kata Wempi juga menyerukan kepada seluruh pihak untuk membangun solidaritas kemanusiaan sebagai solusi penyelesaian konflik Israel dan Palestina.

“Konflik Israel dan Palestina adalah konflik terlama dalam sejarah umat manusia. Untuk itu, penting bagi seluruh umat manusia dan negara-negara di seluruh dunia menjadikan penyelesaian konflik tersebut sebagai prioritas utama,” pungkasnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 11 |JULI 2014 JUMAT 11 JULI 2014 No. 0400 | TAHUN III No. 0400 | TAHUN III

55

PERTUMBUHAN EKONOMI

BI: Triwulan II-2014 Melambat JAKARTA-Bank Indonesia (BI) menilai, perekonomian domestik pada triwulan II 2014 masih menunjukkan tren melambat. Hal tersebut disebabkan oleh konsumsi rumah tangga yang diperkirakan kedepannya masih melambat.

“Perlambatan pada ekonomi domestik juga diindikasikan karena melambatnya indeks penjualan eceran dan penjualan mobil,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Segara di Gedung BI, Jakarta, Kamis, (10/7).

Selain itu menurutnya, konsumsi pemerintah juga diperkirakan akan tumbuh lebih rendah akibat bergesernya pembayaran gaji ke-13 ke triwulan III2014 dan penghematan belanja kementerian dan lembaga.

“Pertumbuhan investasi juga diperkirakan melambat, khususnya investasi bangunan sebagai dampak kebijakan stabilisasi,” tukasnya.

Namun demikian, lanjut Tirta, investasi nonbangunan diperkirakan meningkat, antara lain ditopang oleh kinerja ekspor manufaktur yang masih kuat. “Secara keseluruhan, kinerja sektor eksternal masih lemah, tertahan oleh kinerja ekspor batubara dan mineral,” ucapnya.

Meskipun ekspor secara keseluruhan melemah, akan tetapi pada ekspor manufaktur (nonsumber daya alam) menunjukkan tren peningkatan, khususnya alat angkut. “Ini didukung oleh pemulihan ekonomi di negara maju dan mulai dijadikannya Indonesia sebagai basis produksi mobil untuk pasar utama ASEAN, Jepang dan negara Asia lainnya,” tutup Tirta.

BI memperkirakan, neraca perdagangan pada Juni 2014 bakal kembali mencatatkan surplus, setelah sebulan sebelumnya mengalami surplus senilai US$69,9 juta. “Impor migas (Juni 2014) masih besar, meski ekspor nonmigasnya membaik. Tetapi, neraca perdagangan akan surplus tipis,” kata Tirta.

Dia mengatakan, surplus nilai perdagangan pada Juni 2014 masih akan dipengaruhi oleh lebih besarnya surplusnya perdagangan sektor non migas dibandingkan dengan defisit perdagangan migas. “Tetapi, transaksi berjalannya masih akan defisit, karena impor migasnya yang masih besar,” ucapnya.

Seperti diketahui, surplus nilai perdagangan Mei 2014 yang sebesar US$69,9 juta disebabkan oleh surplus sektor nonmigas sebesar US$1,4 miliar, sedangkan sektor migas mengalami defisit US$1,33 miliar. =GAM

ant/puspa perwitasari

IHSG RESPON HASIL PILPRES. Seorang karyawan melintasi di depang layar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (10/7). IHSG merespon positif hasil hitung cepat Pilpres 2014 dengan penguatan sebesar 2,64 persen atau level 5.160,96, dan pada akhir perdagangan ditutup di level 5.098,01.

PASCA QUICK COUNT

Rupiah Bergerak Positif JAKARTA- Euforia para investor melihat sebagian hasil hitung cepat (quick count) mengunggulkan calon presiden Joko Widodo, mengerek nilai tukar ke level Rp 11.500 per USD. Penguatan Rupiah mencapai 1 persen merupakan pencapaian terbaik selama tujuh pekan terakhir, atau sejak Mei 2014.

Bank Indonesia (BI) mengaku arus dana asing (inflow) diakui mendadak mengalir deras selepas rilis hitung cepat (quick count) sebagian besar lembaga survei, menempatkan pasangan caprescawapres nomor urut dua Joko WidodoJK mengungguli pasangan PrabowoHatta.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menjelaskan, hingga akhir Juni 2014, dana asing yang masuk mencapai USD 11,54 miliar atau setara Rp 132 triliun. Situasi sempat

stagnan pada awal Juli karena investor menanti hasil pilpres. “Hari ini sepertinya masuk lagi, dan kita tahu nilai tukar Rupiah menguat. Apakah itu dari ekspektasi investor (Jokowi menang) itu bisa saja,” ujarnya di Gedung Pusat BI, Jakarta Pusat, Kamis (10/7).

Dari pantauan Koran Madura pada penutupan perdagangan Kamis (10/7), Rupiah menjadi mata uang berperforma terbaik di Asia sepanjang 2014. Penguatan rata-ratanya sepanjang Juni 2014 mencapai 2,5 persen. Level resisten Rupiah di nominal Rp 11.448 per USD. Penguatan Rupiah juga dicatat oleh Kurs Tengah Bank Indonesia. Dari posisi Rp 11.695 pada perdagangan Selasa (8/7), hingga 13.00 WIB, posisi nilai tukar sudah melonjak menjadi Rp 11.549 per USD. Kendati demikian, BI tidak bisa memperkirakan sampai kapan tren penguatan kurs bisa berlangsung. Dibanding sentimen atas hasil hitung cepat, Tirta menilai investor akan lebih memperhati-

kan proses pilpres pada tahap penentuan pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Seandainya presiden baru resmi terpilih dan kondisi tetap damai, maka inflow akan kembali melonjak. “Kita harapkan dengan proses yang sekarang ini damai gitu, harapannya investor akan masuk lagi. Faktanya Rupiah menguat karena ada inflow,” paparnya.

Kepala Strategis Asia SEB Sean Yokota mengatakan investor asing tidak mempermasalahkan adanya perbedaan hasil hitung cepat. Sebagian besar quick count menyatakan pemenang pilpres adalah capres nomor urut dua Jokowi.

Salah satu yang yakin Rupiah akan menguat dalam waktu lama adalah Bank Scandinavia (SEB). “Kami melihat, mayoritas quick count mengumumkan kemenangan Jokoewi. Jadi kondisi (penguatan Rupiah) akan bertahan stagnan sampai ada hasil final,” katanya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 11 JULI 2014 | No. 0400 | TAHUN III

JELANG LEBARAN

Waspadai Inflasi JAKARTA- Bank Indonesia mencermati potensi tekanan inflasi yang berasal dari pola musiman perayaan jelang lebaran dan risiko lainnya, seperti potensi tekanan penyesuaian administered prices dan peningkatan harga pangan akibat dampak El Nino.

ant/rosa panggabean

SOLUSI KRISIS LISTRIK. Pekerja melakukan perawatan instalasi di ruang akseleri di PLTD Senayan, Jakarta, Kamis (10/7). Menurut Dewan Energi Nasional (DEN) penggunaan mesin diesel merupakan solusi jangka pendek untuk mengatasi krisis listrik.

LJK Wajib Selesaikan Aduan Konsumen SEMARANG- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menyelesaikan pengaduan oleh konsumen sehingga tidak perlu sampai ke OJK.

“OJK senantiasa terbuka menerima penyataan terkait informasi investasi maupun pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan,” ujar Kepala OJK regional IV Jateng-DIY Santosa Wibowo di Semarang, Kamis.

Menurutnya sebagai upaya lebih mengoptimalkan tugas melakukan edukasi dan perlindungan konsumen, OJK mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.

Santosa mengatakan kewajiban tersebut diatur dalam pera-

turan OJK nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang perlindungan sektor jasa keuangan dan Surat Edaran OJK nomor 2/ SEOJK.7/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang pelayanan dan penyelesaikan pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan.

“Dengan adanya peraturan ini kami mengimbau seluruh LJK agar segera menindak lanjuti dan menyelesaikan pengaduan nasabah sebelum nasabah tersebut menyampaikannya ke OJK,” jelasnya.

Peraturan tersebut akan diterapkan mulai 6 Agustus

mendatang, setiap LJK diminta membentuk minimal 1 unit yang khusus menangani perlindungan konsumen tergantung besar atau kecilnya LJK tersebut.

Santosa mengatakan jika LJK tidak segera membentuk unit tersebut akan ada sanksi yang diberikan mulai dari peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan hingga pencabutan izin usaha.

“Unit ini untuk mengetahui sejauh mana keseriusan LJK dalam menangani masalah pengaduan, kalau dalam penyelesaiannya nasabah tidak puas bisa langsung disampaikan ke OJK,” jelasnya.

Menurutnya akhir-akhir ini kembali marak modus investasi yang merugikan masyarakat karena masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai cara berinvestasi yang benar dan aman.

Dari hasil survei OJK, tingkat literasi keuangan di bidang pasar modal merupakan yang paling rendah yaitu 3,79 persen, sedangkan untuk perbankan sebesar 21,80 persen, asuransi 17,84 persen, pegadaian 14,85 persen, lembaga pembiayaan 9,80 persen, dan dana pensiun sebesar 7,13 persen.

Mengenai investasi sendiri Santosa mengatakan masyarakat bisa memanfaatkannya untuk mengelola portofolio keuangan, namun sebelumnya masyarakat harus meningkatkan pemahaman tentang legalitas investasi tersebut.

“Masyarakat juga harus waspada terhadap setiap penawaran investasi agar tidak menjadi korban penipuan, selain itu juga harus memperhatikan tingkat imbal balik yang ditawarkan serta risiko yang mungkin dihadapi,” jelasnya. = ANT/CITRO ATMOKO

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Tirta Segara mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga inflasi agar tetap sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi yang ditargetkan.

Administered price adalah inflasi kelompok komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.

“Dalam mengantisipasi risiko tersebut, Bank Indonesia akan memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, khususnya melalui forum TPI (tim pengendali inflasi) dan TPID (tim pengendali inflasi daerah),” ujar Tirta di Gedung BI, Jakarta, Kamis.

Inflasi pada Juni 2014 sendiri relatif terkendali sesuai dengan pola musimannya. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan Juni mencatat inflasi sebesar 0,43 persen (mtm) atau 6,7 persen (yoy).

Tirta menuturkan, meningkatnya inflasi bulanan pada Juni sesuai dengan pola musiman menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Secara tahunan, inflasi masih menunjukkan tren yang menurun. Inflasi menjelang Ramadhan didorong oleh inflasi volatile food yang mencapai 1,06 persen (mtm) atau 6,74 persen (yoy).

Sementara itu, inflasi inti masih terkendali dan relatif stabil di kisaran 0,25 persen (mtm) atau 4,81 persen(yoy).

Di sisi lain, inflasi administered prices sedikit meningkat menjadi 0,45 persen (mtm) atau 13,47 persen(yoy), terutama disebabkan oleh penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan Rumah Tangga dengan daya listrik 6.600 VA ke atas.

Inflasi musiman menjelang Ramadlan dan menjelang Hari Raya terjadi karena permintaan terhadap kebutuhan-kebutuhan meningkat. Di lain sisi juga dipicu aksi timbun yang dilakukan spekulan. = ANT/CITRO ATMOKO

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Budaya

KORAN MADURA

JUMAT 11 JULI 2014

JUMAT 11 JULI 2014||TAHUN No. 0400 |IIITAHUN III No. 0400

OPINI 77

Cerpen: Lukman Hakim* Kamu satu-satunya : Selvi.

Kalimat itu terukir rapi di atas foto Mas Lucky berlatar belakang sebuah pemandangan pantai yang indah. Tentunya foto itu diabadikan setelah sampai di Manado. Aku menerima kiriman itu dari Mas Lucky setahun yang lalu.

Di bawah kalimat itu tertulis sebuah puisi: “Selviana Kuswardani,/bila musim hujan tiba seperti sekarang ini,/aku makin rindu padamu./Ingin mendekapmu/sepanjang tidurku/ di balik selimut tebal.//Atau dalam mantel tebal menembus hujan/sepanjang jalan di Manado ini/kita saling melingkarkan tangan/di pinggang.//Kau tahu,/ aku selalu bayangkan/kau ada di dekatku,/dalam dekapanku.”

Dan hinggi kini kenangkenangan dari Mas Lucky masih dipajang di tembok rumahku.

Kalimat indah itu, “Kamu satusatunya : Selvi”, seperti ingin mengekalkan waktu. Tetap tidak luntur karena usia. Dan setiap hari aku selalu menatap kenangan itu. Membaca kalimat-kalimat puitis yang diukir rapi itu.

Aku menerimanya dengan bahagia sekali saat itu. Maklum waktu itu kami baru dua bulan menikah. Kata orang, perkawinan kami masih masa bulan madu.

Karena itu, masih dipenuhi oleh fantasi dan imajinasi yang indahindah.

Sesungguhnya aku berat membiarkan Lucky meninggalkanku sendiri. Kalau saja bukan karena tugas mengajar ke daerah terpencil dan kesempatan disekolahkan oleh pemerintah amatlah langka-tidak akan terulang oleh orang yang sama, akan kukatakan padanya: “Jangan tinggalkan aku, Mas Lucky. Aku

tak berani didera rindu.”

Waktu itu Lucky membujukku, “Satu tahun tidak lama, sayang. Hanya sekedip mata jika hati kita sama-sama terpatri. Kau bisa menelponku setiap malam jika rindu. Aku pasti akan menghubungimu bila aku kangen.

Kesempatan baik ini tidak akan datang dua kali.”

Lalu kujawab dengan perasaan cemburu, “Gadis-gadis Manado pasti cantik-cantik ya, Mas? Aku khawatir Mas akan jatuh cinta di sana.”

“Kamu lebih cantik dari mereka, kamu adalah segalagalanya bagiku. Lagi pula aku ke sana ingin mengajar, tak ada soal lain,” tegas Lucky. “Marilah kita menjaga cinta kita dengan saling percaya dan jujur.” Itulah percakapan saat-saat jelang keberangkatan Lucky ke Manado.

Satu tahun bagi orang lain memang hanya sekejap. Tetapi tidak untukku yang saat itu tengah menikmati indahnya awal berumah tangga. Aku ingin menemani Lucky, cuma aturan dari pemerintah tidak membolehkannya. Maka aku menanti Lucky dengan rindu yang mendalam. Meski Lucky tak pernah alpa menelponku setiap malam.

Hanya telpon dan suara penuh kerinduan dari Lucky itu, seakan dapat menenteramkan hatiku.

“Ah, kamu terlalu obsesif.

Dingin memang jika hujan turun, namun tidak seperti kita bayangkan. Buktinya tak ada orang yang mati di sini karena dinginnya hujan kan? Aku sudah siapkan selimut tebal.” Kata Lucky ketika menelponku suatu malam.

“Bener Mas, nggak kedinginan? Selvi mengkhawatirkan Mas Lucky,” kataku manja.

“Benar, sayang. Kalau aku kedinginan, akan kubayangkan kamu ada di dalam selimutku.

Mendekapmu agar gigil hilang, kehangatan datang.”

“Aih Mas, bercanda terus!” aku merajuk. “Jangan-jangan sudah ada yang menggantikan aku ya di situ?”

“Tu kan cemburu?”

Aku malu, lalu kujawab, “Tidak kok, aku tidak cemburu.”

“Lalu,apa?”

“Kangen.”

“Sama.”

Kemudian kami tertawa. Aku membayangkan Lucky memelukku. Erat sekali. Lalu menggiringku ke kamar. Ah, sedang apa Lucky di sana malam ini?

Tiba-tiba aku tersadar ketika aku ingat bahwa Lucky lupa tidak mengucapkan selamat tidur, seperti malam-malam sebelumnya.

Segera kutelpon Lucky. Berkalikali kuhubungi nomornya tak diangkat-angkat. Pikirku menyergap, jangan-jangan ia sedang keluar dengan gadis Manado?

Aku cemas. Membuatku sulit sekali memejamkan mata.

Beberapa bulan sejak keberangkatan Mas Lucky, aku lebih sering tinggal bersama ibu mertuaku. Beliau senang sekali ditemani aku. Waktu-waktu senggang kami isi dengan mengobrol.

Suasana itu juga dibarengi dengan tertawa atau tersenyum.

Akhirnya aku lupa pada Mas Lucky. Lupa kalau sesungguhnya aku sedang kehilangan suasana bulan maduku. Mungkinkah aku sudah kehilangan rindu? Adakah Lucky juga sudah kehabisan kangen, disebabkan kesibukannya? Ah! Aku tak yakin lantaran kesibukan, ia bisa abai menelponku. Jangan-jangan sudah ada

perempuan lain yang merebut kerinduannya padaku?

Aku santai saja mengambil telpon ketika Ibu Mertuaku memanggilku bahwa Lucky ingin bicara padaku. Tidak seperti ketika aku di rumahku: mendengar dering telepon sekali saja aku segera menyambar dengan hati berbunga-bunga.

“Halo.”

“Kamu sehat Selvi?”

“Ya. Mas juga sehat kan?”

“Ya, aku juga sehat.” Jawab Lucky. Entah mengapa aku mendengar suaranya tidak berapi-api seperti dulu, tidak hangat karena penuh oleh kerinduan. Kini dingin. Datar. Bahkan terdengar sumbang.

“Mas sudah makan?”

“Baru saja. Kebetulan ada teman yang mentraktir karena dia berulang tahun,” ujar Lucky kemudian. Ketika Lucky menyebut “dia”, tiba-tiba kedengarannya terasa asing.

“Siapa temanmu, Mas? Lelakikah?”

“Oh, maaf Selvi. Aku belum mengenalkannya kepadamu. Dia perempuan, namanya Anggun.

Satu kampung denganku di sini.

“O ya? Aku yakin dia pasti cantik.”

“Ya sejujurnya Anggun memang cantik. Nanti aku kasih pinnya ke kamu.”

“Tak usah Mas, terima kasih.”

Setelah itu, Lucky mengutarakan rencananya ingin berlibur ke Bunaken. Lucky juga mengatakan bahwa semua transportasi ditanggung orangtua Anggun.

Aku sudah kehabisan kalimat lagi, karena selalu kata-kata “langka dan kesempatan yang tak akan datang dua kali” akan meluncur dari mulut Lucky.

Akhirnya aku hanya berpesan, “Hati-hati di jalan.”

Aku sangat kaget, nyaris tak sadarkan diri ketika teman Lucky mengabarkan kalau suamiku mengalami kecelakaan. Kapal yang mereka tumpangi karam.

Sekitar 50 penumpang, termasuk Lucky dan Anggun meninggal.

Aku sungguh sedih. Entah karena kematian Lucky, nasibku yang kini harus menjadi janda tak beranak, atau karena kejujuran dan kepercayaanku pada Lucky yang dikhianati. Sebab, seperti kata temannya Lucky, perempuan itu sering mengajak jalan Lucky. Bahkan beberapa hari tidak pulang ke rumah dinas.

“Anggun amat menyukai Lucky,” katanya. Dan aku yakin, Lucky pasti menyambut. Kalau tidak, bagaimana mungkin terjadi suara jika bertepuk sebelah tangan?

Aku kasihan pada Lucky, sekaligus membencinya!

Kamu satu-satunya : Selvi.

Kalimat itu terukir rapi di atas foto Mas Lucky berlatar belakang sebuah pemandangan pantai yang indah. Foto itu masih tetap terpajang di dinding kamarku. Aku akan memandangnya, setiap aku merasa benar-benar rindu pada Lucky.

Aku belum ingin menurunkannya dari tembok itu untuk kusimpan di lemari atau gudang.

“Phuihh!”

Aku seperti hendak muntah setiap membaca baris-baris kalimat yang ditulis rapi dengan tangan Lucky itu. Cuma sampai kini belum menghasutku untuk menurunkan atau membakarnya [.] *Sedang Menempuh Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang.

KORAN MADURA Lintas Jatim KORAN 8 PROBOLINGGO Oleh: Attabani 8 Nastain Achmad JUMAT 11 JULI 2014 | No. 0400 | TAHUN III

MADURA

Gambaran Masa Lalu

Puisi

Selalu kurawat tentang masa lalumu Yang lembut di hembusan nafas waktu Kerap kali aku selalu membicarakannya bersama sunyi Lalu binal sendiri Seperti kera Masa lalumu semakin terang Saat kau tak datang dalam dentuman jam Bisikan syetan menjelma tanduk di kepala Api membakar rumah yang sudah kubangun tegar Masih saja masa lalumu kugambar Dilukisan kita yang semakin hari semakin menerawang Rengel, 1 Juli 2014

Pesan Singkatmu Setiap Aku Bertanya Setiap hari Aku selalu bertanya Tentang siapa yang ada di berandamu Yang melalangbuana bersama waktu Kau menjawabnya Tidak ada siapa-siapa Kuingkari dengan bertubi-tubi tuduhan Bahwa kau masih memendam kerinduan Dengan seseorang yang berambut panjang Berparas warna-warni sandiwara Bulunya tebal ketika sebelah mata memandang Namun kau selalu menjawab Tidak ada siapa-siapa Kusiasati dengan kata-kata biasa Kau yang selalu mengumbar tawa setiap pesan singkat Kuteruskan sampai kau datang dengan beribu jawaban Namun aku hanya diam Tidak ada siapa-siapa! Kaulah dalangnya bukan siapasiapa!

Rengel, 2 Juli 2014

Selamat Pagi Selamat pagi Ucapmu saat aku berslimut kabut Memimpikan sesuatu yang semrawut Selamat pagi Setiap hari kau sematkan di kening yang semakin menghitam Atas sujudku setiap malam Untukmu wahai bunga temaram Selamat pagi Kujawabi salammu dini hari Sebelum kau mati di hatiku suatu saat nanti Kekasih ‌ Rengel, 2 Juli 2014

NASTAIN ACHMAD ATTABANI

Lahir 19 April 1993 di Tuban. Alumni Pondok Pesantren Sunan Drajat Paciran-Lamongan. Bergiat di komunitas Habaring Hurung Sampit. Puisi-puisinya masuk di antologi bersama dan tergabung di Antologi Puisi Asia Tenggara, Lentera Sastra II, 2014.

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014 No. 0275 | TAHUN III

JUMAT 11 JULI 2014 No. 0400 | TAHUN III

ResensiJATIM Buku 8 LINTASLINTAS JATIM

Mengungkap Kontroversi Sejarah Indonesia Oleh: Sam Edy Yuswanto* Perjalanan sejarah Indonesia memang tak terlepas dari beragam kontroversi dan polemik. Salah satu peristiwa yang selama ini sarat dengan kontroversi dan telah menjadi rahasia publik adalah tentang peristiwa G 30 S (Gerakan 30 September) 1965. Peristiwa G 30 S (dengan embelembel PKI) ini cukup rumit dan kompleks sehingga melahirkan banyak versi, analisa, dan interpretasi yang menarik.

R

umitnya peristiwa G 30 S/PKI yang mengundang perdebatan ini terutama berkaitan dengan apa yang terjadi, mengapa, bagaimana, dan siapa sebenarnya dalang di balik peristiwa berdarah dalam sejarah Indonesia itu. Sebagaimana diketahui, bahwa peristiwa tersebut telah mengalami semacam penyelewengan fakta pada masa Orde Baru. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah Orde Baru menciptakan film kontroversi G 30 S/PKI versi pemerintah yang kemudian menjadi film yang wajib ditonton setiap tanggal 20 September selama 32 tahun kekuasaan Soeharto.

Ironisnya, film tersebut telah mengalami manipulasi.

Setelah rezim Soeharto tumbang, muncul banyak pendapat yang mengatakan bahwa film tersebut hanyalah sebuah propaganda dalam bentuk seluloid, film kolosal sebagai doktrinasi yang melanggengkan kekuasaan Soeharto. Kontroversinya, jika memang betul bahwa PKI adalah dalang dari peristiwa G 30 S/PKI, lantas mengapa 3,5 juta anggotanya (yang menjadikan PKI partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan RRC) tidak melawan ketika terjadi pembersihan oleh ABRI? Mengapa partai komunis dengan jumlah anggota terbanyak di antara negara-negara non-komunis itu sangat mudah diruntuhkan dalam waktu beberapa hari saja? Bahkan, putusan

Mahkamah Militer Luar Biasa, hanya menyebutkan individu-individu tertentu yang dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup dengan alasan terbukti melakukan makar dan tidak menyebutkan PKI yang melakukan makar. Ini tentu mengundang kontroversi, (hal 137-152).

Di antara peristiwa penting yang menandai kemerdekaan Indonesia adalah dikibarkannya Sang Saka Merah Putih. Namun yang kemudian menjadi persoalan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui siapa sebenarnya sosok pengibar bendera merah putih sebagai tanda lahirnya Indonesia.

Dan yang tak kalah penting, di manakah lokasi pengibaran bendera itu dilakukan? Dua hal inilah yang kemudian menjadi polemik dan kontroversi.

Kontroversi muncul ketika ada sosok yang mengaku sebagai salah satu pengibar bendera Merah Putih, padahal sebelumnya namanya tidak dikenal publik. Sosok itu bernama Ilyas Karim. Kemunculannya sontak menimbulkan kontroversi, karena sesuai catatan sejarah, pengibar bendera Merah Putuih untuk kali pertamanya terdiri dari Latif Hendraningrat, Suhud, dan S.K. Trimurti, (hal 257-271).

Dalam catatan sejarah Indonesia, nama Ahmadiyah tentu sudah tak asing lagi. Gerakan keagamaan ini telah berkembang cukup lama di negeri ini. Namun perkembangan

Ahmadiyah selama ini justru memicu kontroversi, misalnya muncul reaksi keras dari berbagai golongan terhadap gerakan keagamaan Ahmadiyah, di mana mereka (orang-orang yang kontra dengan Ahmadiyah) mengecam para jemaat Ahmadiyah dan menuntut mereka segera menghentikan ajarannya di Indonesia karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam secara umum.

Sebagai sekte, Ahmadiyah merupakan gerakan keagamaan yang dipimpin oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) di Qadian, Punjab, India.

Karena beberapa doktrinnya, gerakan yang lahir tahun 1889 ini di kalangan muslim sunni ortodoks, dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh kalangan yang kontra, Ahmadiyah dicap sebagai aliran sesat menyesatkan. Inilah yang memicu kontroversi mengenai Ahmadiyah, (hal 213-214).

Beberapa ajaran yang dianggap menyimpang dari ajaran Ahmadiyah antara lain; meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai al-masih yang dijanjikan, meyakini bahwa Tuhan adalah berbahasa Inggris karena Dia berbicara dengan mereka menggunakan bahasa Inggris, menganggap semua orang Islam kafir kecuali jika mereka mau bergabung dan mengikuti ajaran Ahmadiyah, meyakini bahwa Allah berpuasa dan melaksanakan shalat, tidur, mendengkur menulis, melakukan kesalahan, berjimak, dll.

Menurut ajaran Islam yang sebenarnya, tentu ajaran-ajaran yang disebarkan oleh Ahmadiyah sangat melneceng dan menyesatkan, di antara alasannya karena mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi (Isa, almasih, dan Imam Mahdi). Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan tuntutan syariat Islam selama ini, yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. adalah nabi terakhir dan menjadi penyempurna ajaran-ajaran nabi sebelumnya, (hal 211-229).

Kontroversi lain yang menjadi pembahasan buku ini adalah mengenai kontroversi Naskah Proklamasi, kontroversi R.A. Kartini, dan lain-lain.= *) Penulis lepas, alumnus STAINU Kebumen.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail. com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 11 JULI 2014

No. 0400 JUMAT 11 JULI 2014||TAHUN No. 0400 |IIITAHUN III

OPINI 99

Rp 2,44 Triliun untuk Lebaran KEDIRI - Kantor Bank Indonesia Kediri, Jawa Timur menyediakan uang untuk keperluan selama Ramadan dan persiapan Lebaran 2014 sebesar Rp 2,44 triliun.

"Terkait dengan pemenuhan uang sebelum dan selama periode Ramadan, kebutuhan uang pada Ramadhan dan Idul Fitri diproyeksikan sebesar Rp 2,44 triliun atau meningkat 3,5 persen dibandingkan dengan realisasi kebutuhan uang periode Ramadhan dan Idul Fitri 2013 yang hanya Rp 2,15 triliun," kata Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BI Kediri Syafi'i di Kediri, Kamis (10/7).

Pihaknya mengatakan, BI

Kediri telah membuka layanan kas dari 30 Juni sampai 25 Juli 2014. Sementara itu, kegiatan layanan kas BI libur juga akan libur selama enam hari (26-31 Juli 2014) dan akan buka pada Jumat (1/8) 2014.

Namun, ia menegaskan untuk penukaran uang pecahan menghadapi Idul Fitri 2014, BI Kediri bekerjasama dengan bank umum.

Hal itu dilakukan, guna mengantisipasi membludaknya warga

yang hendak menukarkan uang pecahan untuk lebaran.

Pihaknya menyebut, animo masyarakat untuk menukarkan uang pecahan dalam nominal kecil cukup tinggi. Bahkan, mereka bisa antre sejak subuh.

Adanya kerjasama untuk penukaran uang pecahan itu dilakukan, agar masyarakat bisa juga menukarkan di tempat lain, selain di BI Kediri.

Ia mengatakan, sejumlah bank umum yang bekerjasama untuk memberikan pelayanan penukaran uang kecil di antaranya di BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Jatim, BCA dan BTN. Uang kecil

yang biasanya banyak dibutuhkan adalah pecahan Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 20.000.

Untuk BI Kediri, jelas dia, untuk ramadhan dan persiapan lebaran ini hanya melayani penukaran uang rusak, uang cacat, dan uang yang dicabut dari peredaran. Penukaran tersebut bisa dilakukan di tiap layanan BI Kediri, setiap hari selasa dan kamis, ataupun lewat kegiatan kas keliling.

Ia juga menyebut, BI juga tidak bisa melarang fenomena jasa penukaran uang di tepi jalan, sebab tidak ada payung hukum yang melarang bisnis jasa

penukaran uang. Namun, BI hanya mengimbau pada masyarakat agar menukar di tempat resmi, yang ditunjuk BI. "Penukaran di tempat resmi guna menghindari uang palsu ataupun mendapatkan jaminan ketepatan jumlah uang yang ditukar," jelasnya.

Menyinggung tentang besarnya nominal yang sudah ditukarkan, pihaknya mengaku sampai saat ini belum melakukan penghitungan. BI Kediri saat ini masih evaluasi untuk penghitungan penukaran uang yang dilakukan oleh pihak perbankan. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

PILPRES

KP3 KNPI Belum Terima Laporan Pelanggaran SURABAYA - Komisi Pengawas Penyelenggara Pemilu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KP3 KNPI) Jawa Timur sampai saat ini mengaku masih belum menerima laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran oleh penyelenggara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Ketua KP3 KNPI Jawa Timur, Agus Mahfud saat dikonfirmasi di Surabaya mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dari masyarakat

Belum ada laporan masuk dari masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu.

Agus Mahfud

Ketua KP3 KNPI Jatim terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.

"Belum ada laporan masuk dari masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Tapi tim kami masih turun di lapangan untuk melakukan pemantauan jalannya penghitungan suara Pilpres," katanya.

Ia mengatakan saat malam menjelang pencoblosan memang sempat ada kabar bahwa ada salah satu KPPS di Surabaya dan Jombang yang diduga melakukan politik uang.

"Namun, sejauh ini kasus tersebut belum dilaporkan ke KP3 KNPI. Padahal, sebelum pencoblosan, KP3 KNPI menggelar sayembara Rp 1 Juta hingga Rp 100 Juta bagi masyarakat yang mengetahui pelanggaran oleh penyelenggaran pemilu dari KPU, Bawaslu hingga ke struktur paling bawah," katanya.

Sebelum pelaksanaan pemilihan, kata dia, KP3 KNPI Jatim menerima pengaduan dari sejumlah mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) yang kesulitan menggunakan hak pilih karena menggunakan Form A5.

"Mereka adalah mahasiswa yang berasal dari luar daerah Surabaya. Setelah kami beri pengarahan rupanya tidak ada telepon pengaduan lagi. Kami berharap persoalan itu selesai dan mereka bisa memberikan hak pilihnya," katanya.

Sebelumnya, KP3 KNPI Jatim menggelar sayembara untuk mengungkap kecurangan pemilihan Presiden yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum.

Ia mengatakan, jika ada masyarakat yang menemukan pelanggaran pemilihan Presiden yang dilakukan penyelenggara Pemilu, KP3 KNPI Jatim akan memberikan hadiah.

Pada pemilihan Presiden tahun 2014 ini diikuti oleh dua orang pasangan calon masingmasing Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan nomor urut 1 dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan nomor urut dua. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

PENGOBATAN. Petugas KBS sedang memberikan infus kepada Jerapah yang sedang sakit, beberapa waktu lalu.

dok.ant

RENCANA PENGEMBANGAN

KBS Terganjal Izin LK Kemenhut SURABAYA - Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) menyatakan rencana perbaikan dan pengembangan KBS hingga saat ini masih terganjal dengan belum dikeluarkannya izin Lembaga Konservasi (LK) dari Kementerian Kehutanan.

Direktur Keuangan dan SDM Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS, Fuad Hasan mengatakan sejumlah rencana yang terhambat, di antaranya, perbaikan kandang, penambahan dan pertukaran satwa.

"Setidaknya ada sebanyak 30 kandang yang hendak diperbaiki," katanya, Kamis (10/7).

Menurut dia, perbaikan kandang ini diharapkan bisa membuat satwa bisa lebih nyaman dan sejahtera. Namun, karena tidak ada izin LK, maka perbaikan tidak bisa dilakukan, khususnya perbaikan kandang-kandang yang berukuran besar.

Jika nanti PDTS tetap ngotot akan melakukan perbaikan, lanjut dia, maka pihak perkumpulan di KBS bisa saja melakukan gugatan hukum lantaran kandang tersebut bukan aset dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

"Kalau ada izin LK kan jadi mudah. Sebab, izin LK ini akan memberi kewenangan penuh pada PDTS melakukan perbaikan dan pengembangan KBS, termasuk memperbaiki kandang satwa," katanya.

Untuk penambahan satwa, lanjut Fuad, karena tidak ada izin LK, maka hal itu tidak bisa dilakukan. Saat ini, kebun binatang yang ada di Jalan Setail Nomor 1 ini kekurangan Harimau Sumatra.

"Ada beberapa harimau Sumatra, tapi mereka sedarah. Sehingga tidak bisa dikawinkan.

Maka, diperlukan harimau Sumatra dari kebun binatang lain agar bisa dilakukan perkawinan. Jika

ini perkawinan ini tidak segera dilakukan, bisa dipastikan populasi harimau Sumatera ini akan punah," katanya.

Di sisi lain, lanjut dia, ada juga satwa yang sudah melebihi populasi, di antaranya, Jalak Bali, Komodo dan Pelican. Jika satwa yang jumlahnya berlebihan ini dibiarkan terus, maka kesejahteraan mereka akan terganggu.

"Begitu juga dengan satwa yang jumlahnya sedikit, juga akan mengganggu kesejahteraannya," katanya.

Sementara itu, Pemkot Surabaya akan memasukkan anggaran untuk PDTS KBS sebesar Rp 8 miliar dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Agustus mendatang. Dengan penambahan Rp 8 miliar tersebut, maka total alokasi anggaran kebun binatang di Jalan Setail ini mencapai Rp 18 miliar dari sebelumnya Rp 10 miliar. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 11 JULI 2014 | No. 0400 | TAHUN III

PILPRES

Perhitungan Suara Dikawal SURABAYA - DPC PDIP Kota Surabaya mengawal ketat perhitungan suara Pemilihan Presiden 2014, karena sesuai perhitungan internal partai dimenangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya Armudji mengatakan para saksi telah diperintahkan mencocokkan hasil rekapitulasi suara di tingkat PPS dengan formulir C1 dan foto Plano dari masing-masing TPS. "Para saksi dan relawan sejak semalam (9/7) menjaga kotak suara di setiap PPS (panitia pemungutan suara) di kelurahan-kelurahan," katanya.

Ia mengatakan para saksi tidak boleh meninggalkan lokasi dan harus bergantian berjaga kalaupun harus meninggalkan lokasi. "Itu semua sebagai kewaspadaan kita agar tidak ada kecurangan dalam penghitungan suara Pilpres," katanya.

DPC PDIP Surabaya bersama partai koalisi saat ini terus memantau perkembangan yang kemungkinan terjadi.

Apalagi sekarang ini di tengah masyarakat sedang terjadi opini berbeda-beda menyikapi hasil hitung cepat Pilpres.

"Maka dari itu, kita semua selalu intens mengikuti perkembangan yang terjadi, dan Kota Surabaya harus tetap kondusif," katanya.

Hal sama juga diungkapkan Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono. Ia mengatakan hasil sementara perolehan suara yang didapatkan secara internal menyebutkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla meraih 841.464 suara (64.51 persen), sedangkan pasangan Prabowo-Hatta 462.944 suara (35.49 persen). = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

ant/adhitya hendra

TPS LAPAS KELAS DUA PASURUAN. Seorang warga binaan memasukkan surat suara seusai melakukan pencoblosan di TPS 20 B yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II, Kelurahan Purworejo, Kota Pasuruan, Jatim, Rabu (9/7). Ada sebanyak 281 warga binaan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 kali ini.

Sulit Curi Suara di TPS SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur memastikan siapapun kesulitan untuk menggelembungkan suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, hingga Komisi Pemilihan Umum kabupaten dan kota karena ada formulir asli C1.

Ketua Bawaslu Jawa Timur Sufyanto di Surabaya mengatakan penggelambungan suara hampir pasti tidak bisa dilakukan karena tim pengawas saat ini memiliki formulir asli C1 yang berisi rekapitulasi.

"Kalaupun ada penggelembungan silakan dilaporkan. Nanti kami cek dengan dokumen C1 dan jika memang suaranya ter-

bukti hilang maka suara akan langsung kami kembalikan," katanya.

Ia mengatakan dokumen C1 tersebut selain dimiliki oleh pengawas juga dimiliki oleh dua pasangan calon, sedangkan KPU juga menyimpan C1 sehingga hasil perhitungan TPS benarbenar terjaga.

"Jika ada penggelembun-

gan suara maka Bawaslu akan segera memproses dan membawa ke ranah pidana dan jika dilakukan oleh penyelenggara pemilu, selain pidana juga akan dilakukan sidang kode etik hingga berujung pemecatan," katanya.

Jika di level PPS ada kecurangan maka pihaknya memastikan tidak bisa dilanjutkan prosesnya ke tingkat PPK sebelum di PPS selesai, begitu juga seterusnya.

"Semua pihak harus mengontrol setiap tahapan penghitungan mulai dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas," katanya.

Pascapemilihan, personel Bawaslu Jatim langsung berkeliling Jawa Timur seperti ketua Bawaslu ke wilayah Tuban, Bojonegoro, Lamongan, dan kawasan Mataraman.

"Komisioner Bawaslu yang lain Sri Sugeng Pujiatmiko ke bagian memantau ke arah tapal kuda dan Andreas Pardede memantau Surabaya dan sekitarnya serta Madura," katanya.

Pemilu Presiden 2014 diikuti oleh dua pasangan calon, masing-masing Prabowo SubiantoHatta Rajasa dengan nomor urut 1 dan Joko Widodo-Jusuf Kalla nomor urut 2. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

MASA AKHIR JABATAN

45 Anggota DPRD Dapat Pesangon MALANG - Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang periode 2009-2014 akan mendapatkan pesangon atau uang pengabdian pada masa akhir jabatannya.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Abdul Malik mengatakan pemberian uang pesangon atau uang pengabdian tersebut sudah diatur dalam pemeraturan pemerintah (PP), bahkan besarannya

pun juga sudah ada ketentuan.

"Setiap anggota dewan yang mengakhiri masa jabatannya setelah lima tahun mengabdi akan mendapatkan uang pesangon sebanyak enam kali uang representasi. Uang representasi anggota dewan sebesar Rp 2 juta per bulan, sehingga kalau dikalikan enam, setiap anggota dewan akan mendapatkan pesangon sebesar Rp 12 juta," ujarnya, Kamis (10/7).

Jumlah keseluruhan anggaran

untuk pesangon 45 anggota dewan tersebut, kata Malik, sebesar Rp 540 juta.

Uang pesangon tersebut akan diberikan setelah ada surat keputusan pemberhentian dari Gubernur Jatim sekitar Agustus atau September 2014.

Menurut Malik, pemberian uang pesangon bagi anggota dewan yang mengakhiri masa pengabdiannya di parlemen telah dilakukan dari periode ke periode, sehingga

setiap akhir masa jabatan anggota dewan, pasti diberikan pesangon atau uang pengabdian.

"Pada periode sebelum-sebelumnya, setiap akhir masa jabatannya, anggota dewan juga mendapatkan uang pesangon, namun ada kemungkinan nominalnya yang berbeda karena menyesuaikan dengan besaran uang representatif yang berlaku saat itu," katanya.

Pada beberapa periode sebelumnya, anggota dewan tidak

mendapatkan uang pesangon, akan tetapi tali asih yang diwujudkan dalam bentuk cincin atau barang berharga lainnya, namun beberapa periode terakhir ini diwujudkan dalam uang pesangon.

Dari 45 anggota dewan periode 2009-2014 tersebut, sebagian besar masih akan kembali menjadi wakil rakyat untuk periode lima tahun ke depan karena terpilih lagi dalam Pemilu Legislatif, 9 April 2014. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim

11

KORAN MADURA

JUMAT 11 JULI 2014 | No. 0400 | TAHUN III

Bakal Ada Zero Parking SURABAYA - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya mengusulkan pemerintah setempat membuat kebijakan dengan melarang kendaraan roda empat parkir di pinggir Jalan Kertajaya.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Eddy Rusianto mengatakan bila perlu tahun depan di jalan yang kini menjamur puluhan restoran mewah itu sudah zero parking alias tidak ada kendaraan yang parkir menggunakan badan jalan.

"Pemkot Surabaya harus segera mengumumkan bahwa, tahun depan Jalan Manyar Kertoarjo itu zero parking," katanya.

Menurut dia, jika pengumuman ini dilakukan, diharapkan akan merangsang investor untuk berinvestasi dalam mengelola parkir yang ada di jalan tersebut.

Pengelolaan lahan parkir ini bisa dilakukan dengan cara membangun gedung vertikal.

Sehingga, lanjut dia, dengan lahan yang sedikit, tapi bisa menampung banyak kendaraan.

"Yang pasti tahun depan di Jalan Manyar Kertoarjo ini sudah harus tidak ada lagi yang parkir di badan jalan. Semua harus masuk ke dalam restoran atau parkir ke gedung parkir yang sudah dikelola investor," katanya.

Ia menandaskan Jalan Manyar Kertoarjo ini merupakan proyek percontohan. Nantinya, juga sudah berhasil, akan diikuti oleh jalan-jalan lain yang juga menimbulkan kemacetan arus lalu lintas, misalnya di Jalan Genteng.

Dipilihnya Jalan Manyar Kertoarjo ini, kata dia, sebagai percontohan, karena jalan ini tingkat pelanggaran parkirnya paling parah. "Saya juga berharap para Pemkot Surabaya, agar

tahun depan sudah bisa memetakan, jalan mana saja dan lokasi mana saja yang sudah harus zero parking. Jika ada investor yang tertarik untuk mengelola gedung parkir, saya minta pemkot memberi insentif. Salah satunya berupa pembebasan pengurusan IMB (izin mendirikan bangunan)," katanya.

Keberadaan parkir liar yang menggunakan badan jalan di Jalan Manyar Kertoarjo, lanjut dia, sudah dalam kategori meresahkan. Puluhan restoran yang ada di sepanjang jalan tersebut sudah seenaknya sendiri menggunakan badan jalan sebagai lahan parkir.

Padahal, jalan ini merupakan milik publik. Hampir sepanjang hari, tiap pagi, sore dan malam hari, arus lalu lintas di sepanjang jalan Manyar Kertoarjo ini macet karena hampir separuh badan jalan digunakan untuk parkir.

Memang dari pihak restoran sudah menyediakan lahar parkir.

Sayangnya, jumlah kendaraan yang bisa ditampung di lahan parkir yang disediakan, tidak sebanding dengan kapasitas restoran. “Contoh, kapasitas resotran mencapai 100 orang pengunjung. Lahan parkir yang disediakan hanya cukup untuk lima mobil,� katanya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Eddi mengaku tertarik dengan usulan dari anggota dewan tersebut. Pihaknya juga berharap agar usulan itu bisa diterima Pemkot Surabaya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

ant/oky lukmansyah

PERSIAPAN KA LEBARAN. Pekerja menyelesaikan perbaikan gerbong kereta api (KA) di Balai Yasa Tegal, Jateng, Kamis lalu. Untuk persiapan angkutan lebaran wilayah Jawa, PT KAI menyiapkan 293 rangkaian KA Reguler, 18 KA Tambahan Komersial serta 14 KA Ekonomi Subsidi (PSO), dengan ketersediaan tempat duduk sebanyak 197.136.

TRANSPORTASI LEBARAN

KA Ditambah Satu Rangkaian PURWOKERTO - Perseroan Terbatas Kereta Api Daerah Operasi 5 Purwokerto, Jawa Tengah, menambah satu rangkaian KA guna mengantisipasi tingginya permintaan tiket masa angkutan lebaran.

"Kami akan mengoperasikan KA Sawunggalih Lebaran jurusan Kutoarjo-Pasarsenen pp (pergi pulang). KA lebaran kelas ekonomi komersial ini akan mulai dioperasikan tanggal 18 Juli 2014," kata Manajer Humas PT KAI Daop 5 Purwokerto, Surono, di Purwokerto, Kamis (10/7).

Ia mengatakan bahwa KA Sawunggalih Lebaran tersebut menggunakan rangkaian kereta api ekonomi yang masih baru produksi PT Inka Madiun.

Menurut dia, rangkaian KA yang terdiri 10 kereta ekonomi (K3) serta satu kereta makan dan pembangkit (KMP) itu merupa-

kan satu dari dua rangkaian KA ekonomi pesanan PT KAI. "Satu rangkaian KA ekonomi baru lainnya diopersikan di lintas Semarang-Jakarta," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dari 10 kereta ekonomi (K3) baru KA Sawunggalih Lebaran tersebut, dua di antaranya dilengkapi dengan fasilitas untuk penyandang cacat.

Menurut dia, dalam dua kereta tersebut disediakan tempat duduk dan toilet yang didesain untuk kemudahan bagi penyandang cacat.

Ia mengatakan bahwa kapasitas KA yang dilengkapi dengan pendingin udara dan toilet ramah lingkungan itu sebanyak 80 penumpang per gerbong.

"Khusus untuk dua kereta dengan fasilitas difabel masingmasing berkapasitas 64 tempat duduk, sehingga jumlah total ka-

pasitas KA Sawunggalih Lebaran ini sebanyak 768 tempat duduk," katanya.

Surono mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan uji coba jalan terhadap rangkaian KA baru tersebut yang dilaksanakan di lintas Kutoarjo-Purwokerto pp pada hari Rabu (9/7) dengan kecepatan maksimal 100 kilometer per jam.

Dengan penambahan satu KA lebaran baru tersebut, kata dia, secara keseluruhan akan ada lima KA lebaran yang dioperasikan oleh PT KAI Daop 5 Purwokerto, yakni KA Purwojaya Lebaran (GambirCilacap pp), KA Kutojaya Selatan Lebaran (Kutoarjo- Kiaracondong pp), dan tiga KA lebaran jurusan Kutoarjo-Pasarsenen pp (KA Kutojaya Pagi Lebaran, KA Kutojaya Malam Lebaran, dan KA Sawunggalih Lebaran). = ANT/SUMARWOTO/DIK

PILPRES

Rekapitulasi Perolehan Suara 16 Juli BOJONEGORO - KPU Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, akan melakukan rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2014, secara manual, dengan dua pasangan capres-cawapres, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, 16 Juli.

"Saat ini proses rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2014 di Bojonegoro masih berlangsung di desa," kata Sekretaris KPU Bojonegoro Moch. Makhfud di Bojon-

egoro, Kamis (10/7).

Ia menjelaskan proses rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2014 mulai desa, kecamatan, sampai kabupaten, tidak akan berlangsung lama, sebab rekapitulasi perolehan suara jauh lebih mudah dibandingkan dengan proses rekapitulasi perolehan suara pemilu legislatif.

"Rekapitulasi perolehan suara di KPU yang dijadwalkan dua hari, bisa selesai hanya sehari," katanya.

Ia mengatakan proses rekapitu-

lasi perolehan suara Pilpres 2014 di KPU setempat akan mengundang tim kampanye dua pasangan caprescawapres di daerahnya, juga berbagai pihak terkait. "Kalau rekapitulasi perolehan suara di kabupaten selesai maka datanya segera dikirim ke KPU Provinsi Jatim," kataya.

Sesuai data yang diperoleh, dalam Pilpres 2014 di daerah setempat tercatat jumlah pemilih hadir sebanyak 732.064 suara dari daftar pemilih tetap (DPT) seba-

nyak 1.041.529 pemilih.

Dari hasil rekapitulasi, untuk pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 375.199 suara, lebih unggul dibandingkan dengan pasangan Joko WidodoJusuf Kalla dengan perolehan 351.814 suara, sedangkan suara tidak sah sebanyak 6.051 pemilih.

Di dalam Pilpres 2014 di daerah setempat, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menang di 15 kecamatan, antara lain Kapas, Balen, Sumber-

rejo, Baureno, dan Dander.

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menang di 13 kecamatan, antara lain Kota Bojonegoro, Ngraho, Tambakrejo, Gondang, Sekar, dan Kedewan.

Ketika dimintai konfirmasi, Ketua Tim Kampanye Prabowo Subianto-Hatta Rajasa Kabupaten Bojonegoro Setyo Hartono menyatakan pihaknya masih menunggu hasil rekapitulasi resmi di KPU. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 JUMAT 11 JULI 2014|NO. 0400|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

JUMAT 11 JULI 2014 NO. 0400 | TAHUN III

Akses Ekonomi

Jembatan Darurat Juga Bermanfaat

BERI EFEK JERA. Beberapa pasangan yang terjaring razia mendapat pembinaan dan pendataan serta memberikan hukuman di markas Pol PP Kota Probolinggo.

Pasangan Gelap Terungkap PROBOLINGGO – Memasuki bulan suci Ramadan 2014 Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Probolinggo menggelar razia, Rabu (9/7) malam. Dalam razia yang digelar sejak pukul 22.00-24.00 WIB di sejumlah titik tersebut, Pol PP berhasil menjaring bebarapa pasang bukan suami istri.

Razia tersebut bertujuan untuk menjaga Kota Probolinggo bebas dari maksiat selama bulan puasa.”Menjelang Ramadan, kami ingin Kota Probolinggo bebas dari maksiat,” ucap Nurachmad Provost Satpol PP Kota Probolinggo.

Menurutnya, operasi yang di proyeksikan pada titik hotel di wilayah Kecamatan Kanigaran itu, diantaranya hotel Tampiarto dan Paramita, beserta hiburan malam karaoke. Dari beberapa pasangan bukan suami istri itu, terdapat muda-mudi yang terjaring di hiburan malam karaoke.”Titik-titik tersebut, memang telah men-

jadi target kami,” ucapnya.

Selama bulan puasa Pol PP Kota Probolinggo akan terus melakukan pemantauan, serta melakukan kegiatan razia rutin kepada tempat hiburan malam dan hotel yang disinyalir kerap dijadikan sarang mesum oleh masyarakat selama bulan suci Ramadhan.

Untuk selanjutnya, pasangan bukan suami istri itu, akan dilakukan pembinaan dan didata indentitasnya supaya tidak mengulangi perbuatan serupa. “Kami akan lakukan pembinaan dan pendataan, serta memberikan hukuman supaya timbul efek jera,”tandas

Nurachmad.

Nurachmad juga menegaskan pihaknya akan melakukan penertiban tempat-tempat yang dianggap menggangu jalannya bulan puasa yang kini tengah dijalani oleh umat Islam. “Tempat-tempat yang kami razia adalah hotel dan tempat hiburan yang beroperasi di malam hari,”urainya.

Operasi ini, lanjut dia, akan terus dilakukan bukan hanya berkenaan dengan bulan puasa namun juga setiap saat. Namun untuk saat ini pihaknya fokus di bulan puasa agar umat islam bisa menjalankan ibadah puasanya dengan lancar.

“Pol PP bertugas menjalankan penegakan peraturan daerah (Perda), dan razia seperti ini selain di fokuskan pada pengamanan perayaan bulan puasa namun juga untuk keamanan dan ketertiban setiap saat,”pungkas Nurachmad. =M.Hisbullah Huda

PROBOLINGGO – Untuk memulihkan akses perekonomian warga Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto dan sekitarnya, Dinas PU Kabupaten Probolinggo terpaksa membangunkan jembatan darurat, pasca ambruknya jembatan di Desa tersebut.

Jembatan darurat itu terbuat dari bambu dan kayu. Sehingga kini warga yang hendak melintas sudah bisa melewati jembatan tersebut. Hanya saja, jembatan darurat yang dibangun itu tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda empat.

“Kalau roda empat tidak bisa. Karena jembatannya hanya terbuat dari bambu,” ujar seorang warga Desa Patalan, Rasid kepada wartawan, Kamis (10/7).

Menurut dia, meski jembatan darurat itu hanya terbuat dari bambu, namun keberadaan jembatan itu sangat berguna. Minimal akses perekonomian warga setempat kini kembali pulih, walaupun tidak seperti dulu.

“Semua warga Desa yang dari timur jembatan harus melewati jembatan itu kalau hendak ke pasar Patalan. Karena sudah tidak ada jalan akses lainnya,” ungkapnya.

Sejak ambruknya jembatan peninggalan Belanda tersebut, beberapa minggu warga sekitar

tidak bisa melewati jalan tersebut. Bahkan, sejumlah pedagang yang biasa berdagang di pasar Patalan terpaksa memutar arah.

Karena sudah tidak ada akses jalan lain.

Melihat kondisi itu, secepat mungkin pihak PU Kabupaten Probolinggo kemudian membangunkan jembatan lagi. Mskipun itu hanya jembatan darurat yang terbuat dari bambu dan kayu.

Diketahui sebelumnya, untuk membangun jembatan peninggalan Belanda tersebut, pihak PU memperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp.800 juta. Besarnya anggaran itu hanya perkiraan saja.

Rencananya, pada anggaran PAK mendatang, bangunan jembatan yang ambruk itu sudah mulai dilakukan pembangunannya.“Pada anggaran PAK bangunan itu bisa dilakukan perbaikan,”tandas Kepala Dinas PU Kabupaten Probolinggo, Anggit melalui Kabid Pengendalian Operasional, Sunyoto.

Menurut dia, agar insiden ambruknya jembatan itu tidak mematikan akses perekonomian warga sekitar, untuk sementara PU membangun jembatan darurat. Sehingga jembatan itu bisa dilewati seperti biasanya. =Muhammad Sugianto

DIBANGUN. Jembatan darurat yang terbuat dari bambu dan kayu, untuk memulihkan akses perekonomian warga Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto pasca ambruknya jembatan.

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 11 JULI 2014|NO. 0400|TAHUN III

13

Jokowi Masih Ungguli Prabowo Hasil C 1 Saksi Timses PROBOLINGGO - Pasangan capres nomor urut dua Jokowi-JK nampaknya unggul di Kabupaten Probolinggo, dan mampu menyaingi perolehan suara pasangan nomor urut satu Prabowo-Hatta dalam pemilu presiden (Pilpres), Rabu (9/7) kemarin.

Pengakuan kemenangan dan keunggulan pasangan JokowiJK setelah tim suksesnya melakukan input data sementara dari para saksi yang ada di TPS yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. ”Kami sudah mendapatkan laporan suara pak Jokowi-JK dari

saksi yang ditunjuk oleh pihaknya,” kata sekretaris Tim Sukses (Timses), Suhud, Kamis kepada wartawan. (10/7).

Menurutnya, perolehan suara pasangan Jokowi –JK lebih unggul dari pasangan Prabowo –Hatta. Diperkirakan keungulan yang di dapatkan berkisar

RPH

Rumah Potong Hewan Dinilai Minim PROBOLINGGO - Rumah Potong Hewan (RPH) di Kabupaten Probolinggo tergolong minim. Terbukti, sampai saat ini hanya memiliki delapan RPH saja. Padahal jumlah Kecamatan di wilayah Kabupaten Probolinggo mencapai 24 Kecamatan.

Idealnya, jumlah RPH itu ada di semua kecamatan. Mengingat kondisi geoagrafis masing-masing kecamatan yang berjauhan.

Ditambah peternak sapi menyebar di semua desa di Kabupaten Probolinggo.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan setempat, Endang Sri Wahyuni membenarkan perihal minimnya rumah potong hewan. Hanya saja, karena keterbatasan anggaran pembangunan RPH. Maka sampai tahun ini, belum ada rencana penambahan rumah potong hewan. “Belum ada rencana. Yang ada kita optmilkan,” terangnya kepada wartawan, Kamis (10/7).

Minimnya RPH, terkadang peternak dan jagal tidak melakukan pemotongan sapi di RPH. Padahal pemotongan sapi seharusnya dilakukan di RPH. Hal itu untuk mencegah terjadinya keracunan pada daging yang di distribusikan kepada masyarakat oleh jagal.

Jika jagal memotong sendiri, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak mengetahui secara pasti apakah kondisi sapi dalam kondisi lay-

ak potong atau tidak. Kondisi berbeda jika dilakukan di RPH. Setiap sapi yang akan dipotong di RPH terlebih dahulu dilakukan cek kesehatan dan fisik.

“Jika memang layak. Kita rekomendasikan untuk dipotong.

Jika tidak, maka ditunda penyembelihannya,” papar Endang Sri Wahyuni.

Sayangnya usaha itu rupanya sulit terwujud, kata Endang Sri Wahyuni, sebab selain kekurangan jumlah, RPH yang ada saat ini memang kondisinya serba keterbatasan. Selain hanya berjumlah 8 RPH. Apalagi tidak semua rumah potong hewan terdapat petugas kesehatan dokter hewan.

Akibatnya, banyak jagal yang enggan datang ke RPH dengan alasan menunggu terlalu lama dan tidak ada dokter hewan.

Kondisi itu juga membuat dinas peternakan dan kesehatan hewan tidak bisa berbuat banyak saat ada jagal sapi yang enggan ke RPH. “Saat ada sapi mau dipotong. Tidak bisa langsung di proses. Jagal harus menunggu dokter,”tandasnya.

Pihaknya berharap, tahun depan bisa mendapat tambahan dokter hewan. Sehingga tidak ada jagal lagi yang enggan datang ke RPH. “Jadi tidak ada alasan jagal untuk tidak memotong di RPH, karena petugas sudah ada di setiap RPH,”pinta Endang Sri Wahyuni. =Mahfud Hidayatullah

antara 50, 46 persen. Sementara untuk pasangan peabowoHatta mencapai 49,54 persen.

“Ini masih data sementara, dari 19 Kecamatan yang masuk ke kami,” terang pria yang mengaku Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo itu.

Meski Suhud enggan menyebutkan angka pasti yang didapatkan pasangan Jokowi JK dan pasangan Parabowo Hatta yang diperoleh dari laporan saksinya.

Dia mengaku, untuk pasangan Jokowi-JK dinilai sudah menang di Kabupaten Probolinggo.“Saya

masih belum bisa menyebutkan angka pasti karena datanya masih dilakukan proses input,” ucapnya.

Sementara itu, pengakuan salah satu timses Prabowo-Hatta, Wahid Nurahman mengatakan, kalau pasangan Jokowi-JK memang sudah diakui menang dan mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta di Kabupaten Probolinggo.

Namun, pasangan nomor urut dua suara yang diperolehnya tidak terlalu jauh dengan pasangan nomor urut dua.“Data ini masih sifatnya sementara, karena

masih dalam proses penghitungan ,”papar Wahid Nurahman.

Berdasarkan dari laporan beberapa kecamatan yang sudah masuk, yakni suara Prabowo Hatta mencapai 277.630. Sedangkan pasangan Jokowi- JK memperoleh sebanyak 282.782 suara, selisih mencapai 5.152 suara.

“Kami tetap akan menunggu hasil keputusan KPU atas siapa yang akan menjadi pemenang pilpres di Kabupaten Ptobolinggo. Secara resmi itu di putuskan dalam rekapitulasi KPU Kabupaten Probolinggo,”pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

PENGAMBILALIHAN

Ada Apa dengan Bangunan Bedak PPP? PROBOLINGGO – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Probolinggo rencananya akan mengambil alih pengelolaan sejumlah bangunan bedak yang terdapat di kawasan Pelabuhan Pantai Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.

Hal ini disampaikan Kepala DKP Kota Probolinggo, Didik Sudiknyo kepada wartawan, Kamis (10/7).“Kita akan mengambil alih pengelolaannya,” tandasnya.

Dia menjelaskan, sejumlah bangunan bedak yang berada di kawasan PPP tersebut, selama ini telah dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). “Kita sudah

mengajukannya ke DPPKA, kalau sejumlah bangunan itu akan kita ambil pengelolaannya,” terang Didik Sudiknyo.

Karena selama ini DPPKA yang telah mengelola sejumlah bangunan bedak tersebut, mantan Kepala Disnaker itu mengaku tidak tahu berapa besarnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pertahunnya. “Kita belum tahu berapa besarnya target PADnya,” tandasnya.

Didik menegaskan, sejumlah bangunan bedak tersebut dibangun sebagai penunjang fasilitas bagi para nelayan yang ada di kawasan itu. Termasuk juga bangunan bedak para pedagang yang

ada di pasar ikan di kawasan PPP. Melihat bedak pedagang di pasar ikan yang terbuat dari bambu, Didik merencanakan akan membangunkan bedak yang lebih layak. Hanya saja, keinginan itu masih tahap rencana. “Itu tahap rencana. Karena kondisi bedak yang dihuni oleh para pedagang hanya terbuat dari bambu.

Kondisi itu sudah selayaknya diperbaharui,” ungkapnya.

Pengelolaan bedak pedagang yang terdapat di pasar ikan PPP itu, DKP yang menangani. Bahkan, pengelolannya sudah setahun yang lalu, yang sebelumnya juga telah dikelola oleh DPPKA. =Muhammad Sugianto

SEGERA. Sejumlah bangunan bedak yang terdapat di kawasan Pelabuhan Pantai Perikanan Pantai (PPP) Mayangan akan diambil alih Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Probolinggo.

14

KORAN MADURAKORAN MADURA JUMAT 11 JULI 2014 | No. 0400 | TAHUN III

LAPORAN CAROL AJI DARI BRAZIL

JUMAT 11 JULI 2014 No. 0400 | TAHUN III

14

FINAL SETELAH 24 TAHUN Argentina Taklukkan Belanda Via Adu Penalti SAO PAULO - Tim Nasional (Timnas) Belanda akhirnya gagal mengulangi pencapaian di Piala Dunia 2010 dengan melaju hingga babak final, setelah terhenti di semfinal dari tangan Argentina.

B

erlaga di Arena Corinthians, Rabu (9/7) waktu setempat atau Kamis (10/7) dini hari WIB, “De Oranje” harus tersingkir setelah kalah lewat drama adu penalti dengan skor 2-4 (0-0).

Sebelumnya, Belanda sukses menjalani babak tos-tosan saat melawan Kosta Rika di fase perempat final dengan skor 4-3. Setelah kiper Belanda Tim Krul yang menjadi bintang, kini giliran penjaga gawang Argentina, Sergio Romero, yang tampil sebagai penentu kemenangan timnya setelah mengagalkan dua sepakan penalti Belanda.”Itu sebuah keberuntungan. Itulah yang sebenarnya. Anda dapat jatuh (di posisi yang benar) dan berhasil menyelematkannya, seperti yang terjadi kepada kiper mereka (Belanda) saat melawan Kosta Rika. Saya percaya diri dan syukurlah semuanya berjalan dengan baik,” ujar Romero usai pertandingan mengenai drama adu penalti itu.

Bagi Argentina, itu akan menjadi final pertama mereka dalam 24 tahun setelah terakhir kali lolos ke partai puncak di Piala Dunia 1990. Secara keseluruhan, ini adalah final kelima untuk Argentina. Sebelumnya, mereka ke final pada tahun 1930, 1978, 1986, dan 1990.

Dari empat final itu, hanya dua kali Argentina jadi juara. Argentina memenangi Piala Dunia saat jadi tuan rumah pada 1978 dan di Piala Dunia 1986 di Meksiko.

Di final, “Albiceleste” sudah ditunggu oleh Jerman yang sukses menumbangkan tuan rumah Brasil dengan skor telak 7-1. Ini akan menjadi kali ketiga Argentina dan Jerman saling berhadapan di final Piala Dunia.

Dua pertemuan sebelumnya terjadi di tahun 1986 dan 1990. Di Piala Dunia 1986, Argentina keluar sebagai pemenang, sementara empat tahun kemudian giliran Jerman (saat itu masih bernama Jerman Barat) yang tampil sebagai juara dunia.

“Kami berhasil menuju final, tapi dengan satu hari istirahat yang kurang dari Jerman.

Kami akan lakukan segalanya untuk membuat kondisi pemain berada dalam puncaknya,” ucap pelatih Argentina Alejandro Sabella usai pertandingan seperti dilaporkan wartawan Koran Madura, Carol Aji. Pada laga itu yang disaksikan langsung wartawan Koran Madura itu, secara statistik, permainan kedua tim juga relatif berimbang. Belanda sedikit unggul dalam penguasaan bola dengan 53:47. Namun,

Maxi Rodriguez meluapkan kegembiraan bersama kiper Sergio Aguero usai sukses mengeksekusi penalti terakhir Argentina yang memastikan kemenangan 4-2 atas Belanda dalam babak adu penalti.

BELANDA

ARGENTINA

Ron Vlaar Arjen Robben Wesley Sneijder Dirk Kuyt

Lionel Messi Ezequeil Garay Sergio Aguero Maxi Rodriguez

2-4 Argentina lebih baik dalam mencetak peluang dengan lima tembakan tepat sasaran sementara Belanda hanya tiga.

Mengakhiri babak pertama tanpa gol, kedua tim terlihat semakin agresif membangun serangan. Belanda memiliki kans melalui tendangan bebas tidak jauh dari kotak penalti. Wesley Sneijder bertindak sebagai eksekutor, mencoba mengarahkan bola langsung ke gawang tetapi bola masih melambung tipis di atas mistar gawang Romero.

Argentina meresponnya melalui peluang Gonzalo Higuain pada menit ke-59. Ezuquiel Lavezzi yang lepas dari jebakan offside, men-

garahkan bola lambung ke Higuain di depan gawang. Namun, striker Napoli itu kalah duel dengan Stefan de Vrij yang membuang bola.

Higuain kembali mendapatkan peluang bagus. Merangsek lewat sisi kanan, Enzo Perez melepaskan umpan silang kepada Higuain yang lepas dari kawalan. Bola disontek, tetapi hanya menyamping tipis di samping kanan.

Belanda nyaris memetik keunggulan memasuki masa injury time. Lewat sontekannya, Sneijder memberikan umpan kepada Arjen Robben yang menemukan ruang di belakang bek Argentina. Winger Bayern Muenchen itu kemudian melepaskan tembakan dari jarak

dekat ke arah gawang, tetapi hanya sesaat bola meluncur dari kakinya, Mascherano melakukan tekel cemerlang untuk memblok bola dan hanya menghasilkan sepak pojok.

Laga dilanjutkan ke babak tambahan dan kembali tidak ada gol yang tercipta.

Pertandingan pun harus ditentukan melalui adu penalti. Pelatih Belanda Louis van Gaal yang sebelumnya mengganti kiper jelang adu penalti, kali ini tidak bisa melakukannya karena telah memakai tiga kali pergantian pemain.

Belanda mengawali adu penalti dengan kegagalan Ron Vlaar menaklukkan Romero setelah eksekusinya terbaca.

Sementara, tendangan pertama Argentina yang diambil Lionel Messi sukses masuk ke gawang.

Robben maju sebagai penendang kedua Belanda dan menunaikan tugasnya dengan baik. Begitu juga dengan Garay yang menjadi penendang kedua Argentina.

Pada sepakan ketiga, Belanda kembali gagal. Sepakan Sneijder yang mengarah ke sisi kiri terbaca oleh Romero. Sebaliknya, Argentina lagi-lagi berhasil melalui Sergio Aguero.

Dirk Kuyt sempat menghidupkan asa setelah mengonversi penaltinya dengan mulus. Namun, Argentina pada akhirnya memastikan diri lolos ke final setelah tendangan keras Rodriguez tetap masuk ke gawang meski ditepis Jasper Cillessen. =CAROL AJI

KORAN MADURA

KORAN MADURA

JUMAT 11 JULI 2014 | No. 0400 | TAHUN III

LAPORAN CAROL AJI DARI BRAZIL

BELANDA VS ARGENTINA

Mascherano Juga Pahlawan Argentina SAO PAULO - Gelandang bertahan Tim Nasional (Timnas) Argentina yang juga pemain Barcelona Javier Mascherano juga patut disebut sebagai pahlawan kemenangan Argentina atas Belanda di pertandingan semifinal. Dialah yang menggagalkan peluang emas Arjen Robben di menitmenit terakhir.

Bermain di Stadion Arena Corinthians atau Stadion Itaquera, Kamis (10/7) dini hari WIB, skor imbang tanpa gol antara Belanda dan Argentina tersaji hingga menit 89. Pertandingan berlangsung membosankan untuk sebuah semifinal dua tim besar, dengan minimnya peluang yang terjadi.

Sampai satu menit sebelum waktu normal babak kedua berakhir, Belanda lebih sedikit melepaskan tembakan dibanding Argentina, tiga berbanding enam. Namun, petaka nyaris dialami kubu “Tango” di penghujung laga. Dari tengah lapangan, Wesley Sneijder memberi umpan terobosan yang melewati hadangan pemain lawan.

Bola disambut Robben yang berlari dan lepas dari pengawalan Mascherano.

Robben meliuk-liuk menerobos barisan bek Argentina sampai masuk area penalti. Pemain andalan Bayern

Muenchen itu mendekati sisi kanan gawang Sergio Romero dan tanpa ragu melepaskan tembakan kaki kiri.

Tak disangka, Mascherano memotong bola tembakan Robben. Bola pun tak sempat ditembak dengan sempurna oleh mantan pemain Real Madrid itu. Tepat di menit 90:02, bola berbelok dan keluar garis gawang.

Harapan fans Belanda untuk berpesta di akhir duel pupus, sementara fans Argentina sorak kegirangan. “Mascherano adalah simbol. Kami mampu lolos ke semifinal dan dia mengambil beban berat ini di pundaknya.

Ia pemain yang luar biasa. Dia simbol tim nasional di lapangan dan di luar lapangan,” kata Sabella.

Pada kesempatan yang sama, Sabella mengungkapkan Mascherano memang sedang dibidik tim-tim lain. Ini semua berkat performa gemilang sang gelandang di Piala Dunia, yang selalu bermain penuh di semua pertandingan Argentina dari fase grup sampai semifinal. “Klub-klub lain ingin merekrutnya. Saya enggan membuat komentar lainnya.

(Pep) Guardiola, (Rafa) Benitez, pelatih-pelatih ini ingin mengambil dia untuk klub mereka,” papar Sabella. =CAROL AJI

15

15

Puyol dan Bundchen Bawa Trofi di Final Piala Dunia

GISELE BUNDCHEN CARLES PUYOL RIO DE JANEIRO - Mantan bek Tim Nasional (Timnas) Spanyol dan Barcelona Carles Puyol dan model, bintang iklan Brasil, serta duta merek dagang Louis Vitton, Gisele Bundchen akan membawa trofi Piala Dunia 2014 sebelum kick off laga final Piala Dunia 2014 yang berlangsung di Stadion Maracana, Minggu (13/7) sore waktu setempat atau Senin (14/7) dini hari WIB.

P IMPRESIF. Gelandang Argentina Javier Mascherano (kanan) dengan ketat mengawal pergerakan striker Belanda Arjen Robben pada laga semifinal Rabu (9/7) waktu setempat atau Kamis (10/7) dini hari WIB. Mascherano mendapat pujian atas penampilannya di lini tengah Argentina.

JUMAT 11 JULI 2014 No. 0400 | TAHUN III

uyol adalah kapten Timnas Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Pria berambut gimbal yang memutuskan gantung sepatu itu menjadi tamu kehormatan pada acara penutupan dan laga final ini. Puyol akan didampingi perempuan cantik dan seksi Bundchen saat membawa trofi Piala Dunia sebelum laga final.

Pada saat bersamaan, kedua tim peserta final, Jerman dan Argentina memasuki lapangan dan berdiri di depan trofi tersebut. Mereka sudah sangat dekat dengan trofi juara tersebut tetapi belum berhak meraihnya. Masih ada waktu 90 menit atau paling lama 120 menit untuk mengangkat trofi ini.

Trofi tersebut tetap akan berada di dalam sebuah kotak yang dibuat oleh perusahaan yang memproduksi tas kenamaan Louis Vitton yang membungkus trofi itu sejak Piala Dunia 2010. Pada final Piala Dunia 2010, yang membawa trofi ini sebelum laga final antara Belanda dan Spanyol adalah kapten Timnas Italia Fabio Cannavaro. Tradisi itu masih diteruskan yaitu pembawa trofi adalah kapten tim juara Piala Dunia sebelumnya.

Mundur Dari Korea Selatan dilaporkan, pelatih tim negeri gingseng itu Hong Myungbo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih Korsel menyusul kegaga-

lan pada Piala Dunia 2014 di Brasil ini. Korsel tidak memenangkan satu laga pun pada fase grup perhelatan empat tahunan ini.

“Mulai hari ini, saya meninggalkan jabatan sebagai pelatih.

Ketika kami terbang ke Brasil untuk Piala Dunia ini, saya menyampaikan bahwa kami akan memberi harapan kepada rakyat Korea Selatan, tetapi hasil yang kami capai ternyata mengecewakan. Saya sangat meminta maaf,” ujarnya.

Keputusan ini diambil setelah Hong masih mendapat kepercayaan dari Asosiasi Sepakbola Korea Selatan untuk melatih hingga 2015 pada Piala AFC Asia. Hong dan para pemainnya dikritik oleh publik Korea Selatan dan media karena gagal melaju ke babak 16 besar setelah hanya sekali imbang saat melawan Rusia dan dua kali kalah dari Aljazair dan Belgia.

Saat kembali ke tanah airnya, mereka disambut dengan kemarahan oleh pencinta sepakbola negara itu. Bahkan sebuah spanduk besar bertuliskan, “Sepakbola Korea Selatan sudah mati” dipasang di bandara menyambut kepulangan Hong dan anak-anak asuhnya. =fifa.com/CAROL AJI

16

KORAN MADURA

JUMAT 11 JULI 2014 | No. 0400 | TAHUN III

KORAN MADURA

16

JUMAT 11 JULI 2014 No. 0400 | TAHUN III

ARGENTINA TANTANG JERMAN DI FINAL JERMAN

ARGENTINA

LIONEL MESSI

Bastian Schweinsteiger

14 JULI (WAKTU INDONESIA) PUKUL 02.00 WIB

Venue: Estadio Maracana Rio de Janeiro Kapasitas: 78.800 orang

JUMAT 11 JULI 2014 No. 0400 | TAHUN III

LP2M MINTA PPDB DIEVALUASI

WASPADAI TAHAPAN HITUNG MANUAL

PAMEKASAN

SAMPANG

I

J

KORAN MADURA

SITI URIFA JUMAT 11 JULI 2014 | No. 0400 | TAHUN III MENJAGA SILATURAHMI DENGAN SESAMA NETER KOLENANG

P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Bukan Buka Biasa

Abrari: Boleh Jadi Busyro dan Ramdlan Sedang Negosiasi Politik

S

UMENEP - Kamis (10/7) sore, iring-iringan mobil rombongan memasuki kompleks Pondok Pesantren Nurul Islam, Karang Cempaka, Bluto, tempat tinggal mantan Bupati Sumenep, Moh. Ramdlan Siraj. Mobil paling depan menggunakan lampu patwal berkelapkelip tanpa bunyi sirine.

Rombongan mobil tersebut mengundang perhatian masyarakat di pinggir jalan.

Masyarakat sudah lama tak melihat pemandangan itu. Sebab, sejak Moh. Ramdlan Siraj tidak lagi menjabat sebagai Bupati Sumenep, ia tak dikawal mobil patwal, kemana pun pergi.

Begitu sampai di kawasan Pondok Pesantren Nurul Islam, pintu sedan hitam di belakang mobil patwal itu terbuka.

A. Busyro Karim, sang tamu, langsung keluar menemui tuan rumah yang sudah menunggu.

Busyro mengenakan pakaian warna hijau muda dan sarung hijau. Berkopiah putih.

Bupati A Busyro Karim dan mantan Bupati Moh Ramdlan Siraj terlihat akrab saat berbuka bersama, kemarin. Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah tokoh masyarakat.

“Agendanya ya cuma safari Ramadan, dan silaturahmi,” kata salah satu tokoh yang turut hadir dalam

acara tersebut.

Pertemuan dua tokoh Sumenep ini sebenarnya hal biasa.

Tetapi menjadi sesuatu yang tidak lazim lantaran kedua tokoh ini pernah berseberangan dalam pemilukada Sumenep tahun 2005.

Selain itu, pada pemilu presiden 9 Juli lalu, keduanya berBusyro menjadi beda pilihan.

Ketua Tim Pemenangan JokowiJK Sumenep, sedangkan Ramdlan bertugas sebagai Ketua Penasihat Prabowo-Hatta Sumenep.

Keduanya selalu berbeda, namun Ramadan mempertemukan mereka. Dari sisi lahiriyah, keduanya easy going seakan-akan tidak ada masalah. Sementara dalam hati mereka, tak ada yang tahu kecuali mereka sendiri, dan Tuhan, pasti!

Menurut psikolog Abrari M.Psi, pertemuan dua tokoh itu sebagai kursus politik pasca pilpres. Mereka

ingin menggurui masyarakat bahwa perbedaan merupakan satu hal dan pertemuan sebagai hal lain. Tetapi, bisa jadi pertemuan mereka sebagai rekonsiliasi politik menjelang pemilukada Sumenep 2015.

“Pertemuan itu harus dinilai sebagai laku positif dan boleh jadi Busyro dan Ramdlan sedang negosiasi politik untuk Sumenep 2015,” jelas politisi PDI Perjuangan yang pada Agustus mendatang akan dilantik sebagai wakil rakyat. =BETH

A

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

JUMAT 11 JULI 2014 | No. 0400 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

JUMAT 11 JULI 2014 No. 0400 | TAHUN III

PENDIDIKAN

Kurikulum 2013 Belum Siap Diterapkan Serentak SUMENEP – Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) Mohammad Suhaidi RB mengatakan, sampai saat ini, kurikulum 2013 belum siap untuk diterapkan di seluruh lembaga pendidikan. Sumber daya manusia guru masih sangat lemah dan banyak sekolah yang belum memiliki buku pelajaran.

Hal itu didasarkan pada pengamatan DPKS di berbagai sekolah. ”Dari hasil riset ke berbagai sekolah yang telah mengikuti pelatihan, kami kira masih sangat jauh dari harapan pemerintah,” terangnya, Kamis (10/7).

Selain itu, hingga saat ini masih banyak sekolah yang belum memiliki buku-buku pelajaran dan buku penunjang. ”Padahal hal tersebut merupakan bagian dari instrumen keberhasilan penerapan kurikulum 2013 tersebut,” ungkapnya.

Seharusnya, menurut Suhaidi, penerapan kurikulum itu dilandaskan pada kemampuan yang dimiliki di setiap lembaga. ”Lebih baik kan Dinas Pendidikan (Disdik) sebagai penanggung jawab, menolak (penerapan kurikulum 2013 di seluruh sekolah dasar) sampai komponen di bawah benar-benar siap,” tuturnya.

Kasi Kurikulum TK–SD Disdik Sumenep Abd Kadir mengatakan, pada tahun ini, penerapan kurikulum 2013 harga mati yag harus diterapkan secara serentak. Pihaknya mengaku sudah tuntas melakukan pelatihan. ”Saya kira semua lembaga sudah mengikuti pelatihan kurikulum tahun 2013, jadi setelah itu kami nyatakan semua lembaga di Sumenep itu sudah siap menerapkan kurikulum tersebut,” terangnya.

Bahkan untuk menunjang agar SDM guru ke depan lebih baik, dirinya mengaku akan terus mengadakan pelatihan serupa setiap tahunnya. ”Jadi kami pastikan penerapan kurikulum yang baru itu berjalan dengan baik,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

LOCANAN. Sebuah pikap tampak ringsek berat. H. Hamid, sopir, tidak bisa mengendalikan mobilnya hingga menabrak pohon asam di tepi jalan provinsi, di Desa Andulang, Kecamatan Gapura, Kamis (10/7). Menjelang magrib sebuah pikap meluncur cepat dari arah barat. Tiba di TKP tiba-tiba dari arah selatan muncul seekor sapi yang terlepas dari kandangnya. Sapi itu lari menyeberang jalan, tepat di depan pikap, tabrakan pun tak bisa dihindari. Akibat insiden ini, sapi nahas itu mati tertabrak, penumpang pikap, Nahrawi mengalami luka parah hingga harus dilarikan ke RSUD Sumenep, dan bagian depan pikap hancur remuk. Berhati-hatilah berkendaraan, agar insiden semacam ini tidak terulang.

Penyidikan Kasus SMAN Batuan Dihentikan Kasi Pidsus Kejari: Belum Ditemukan Unsur Kerugian Negara SUMENEP – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan penggelembungan harga pengadaan lahan SMAN I Batuan. Dalam kasus itu dikatakan tidak ditemukan kerugian negara.

Kepala Kejari Sumenep Roch.

Adi Wibowo pada 3 Juli 2014 menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor: 01/0.5.34/FD.1/07/2013.

Penghentian penyidikan mengacu pada hasil ekspose audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim tertanggal 16 Mei 2014.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sumenep Moh Sugiyanto menuturkan, kasus itu akhirnya dihentikan setelah tim penyidik Kejari Sumenep melayangkan surat ke BKPP. Kemudian ditindaklanjuti dengan hasil ekspose audit BPKP. “Hasil ekspose itu menyatakan proyek pengadaan lahan SMAN I Batuan belum ditemukan unsur kerugian negara di dalamnya. Alasan itu di antaranya, dalam penentuan nilai tanah yang ditunjuk Kasi PP Manuel,

harga taksir tanah sebesar Rp 178 ribu per meter persegi. Harga taksiran tanah itu tidak terlalu jauh dengan harga kesepakatan yang dibuat, yakni sebesar Rp 175 ribu per meter persegi,” terangnya, Kamis (10/7).

Dengan demikian, kata Sugiyanto, tim penyidik kejaksaan berkesimpulan kasus itu dihentikan. “Meski dalam laporan pelapor menggunakan NJOP (nilai jual objek pajak), tim penyidik sudah melakukan pemeriksaan ke Kantor Pajak bahwa NJOP itu tidak bisa dijadikan patokan riil harga tanah,” tandasnya kepada Koran Madura.

“Intinya soal harga taksir tanah sudah diserahkan pada pejabat yang berwenang yang dibuat pemerintah yakni KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), sehingga secara hukum itu sudah absah. Selain itu juga bisa berdasarkan kesepakatan beberapa

pihak terkait yang dicapai kesepakatan Rp 175 ribu per meter persegi,” dalihnya.

Soal NJOP yang dijadikan salah satu landasan pelapor, jelas Sugik, itu tidak bisa dijadikan patokan riil harga tanah. “Kalau terkait izin pengurusan pengadaan lahan itu bukan ranah tindak pidana korupsi. Hal itu hanya sebatas urusan administrasi saja yang bisa diurus kapan saja,” ujarnya.

Untuk diketahui, dari hasil penyidikan pada 27 September 2013, ditemukan unsur-unsur melawan hukum di antaranya ada bebebrapa tahapan yang tidak dilaksanakan baik terkait pengadaan lahan, izin lokasi, dan penetapan penunjukan appraisal. Kejari telah memeriksa sebanyak 24 saksi dan saksi ahli.

Soal proses pengadaan itu tidak sesuai, beber Sugik, seharusnya Disdik mengajukan pengukuran tanah terlebih dahulu ke BPN (Badan Pertanahan Nasional). Setelah itu baru mengusulkan ke Provinsi Jatim dan nantinya ada izin penetapan dari Provinsi. Ini yang tidak dilakukan

oleh Disdik Sumenep.

“Kan dalam unsur tindak pidana korupsi sudah terpenuhi sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 bahwa setiap orang secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan orang lain, serta dapat merugikaan negara.

Untuk itu tim penyidik kejaksaan sudah melakukan upaya membuktikan unsur kerugian negaranya,” ujarnya setelah menghadap ke ruangan Kajari Sumenep.

Terkait izin lokasi, menurut dia, prosedur yang harus dilalui dari Disdik diusulkan ke Disdik Provinsi Jatim dengan disertai dokumen perencanaan. Sayangnya, hal itu tidak disertai dokumen perencanaan. Termasuk terkait penetapa lokasi, mestinya harus ada izin dari Gubernur tapi nyatanya hal itu juga tidak ada. Bahkan penetapan penunjukan appraisal yang harusnya Bupati, tapi dalam temuannya pelaksanaan itu tidak dilakukan oleh Bupati melainkan dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). =ALI RIDHO/MK

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 11 JULI 2014 | No. 0400 | TAHUN III

C

PENGAWASAN PILPRES

Kejanggalan dalam Pilpres Masih Didalami SUMENEP - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumenep masih mendalami beberapa temuan di beberapa kecamatan terkait kejanggalan pada proses pelaksanaan pemungutan suara pemilu presiden 9 Juli kemarin.

Berdasarkan hasil laporan panwascam dan pengawas lapangan kepada Panwaslu Sumenep, ada tiga temuan kejanggalan yang terjadi. Di Giligenting, ada undangan yang tertukar. Di Kecamatan Lenteng dan Bluto, diduga ada upaya menggiring pemilih untuk mencoblos calon tertentu dengan memberikan mie.

“Laporan itu belum resmi

dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten. Tetapi informasi dugaan kejanggalan sudah kami terima, dan kami langsung menugaskan panwas setempat untuk menindaklanjuti temuan itu,” kata Divisi Pelaporan dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Darmindra Tarigan, Kamis (10/7).

Untuk di Geligenting, ada C-6 tertukar dengan undangan. “Itu suami istri, yang istrinya dibawa oleh sang suami, punya suami dibawa oleh si istri. Tetapi itu sudah diselesaikan, sebab temuan itu tidak begitu substansial. Artinya, mereka tidak kehilangan hak untuk memilih,” tegasnya.

Sementara, dugaan upaya

Darmindra Tarigan

Divisi Pelaporan dan Penindakan Pelanggaran

menggiring pemilih untuk mencoblos calon tertentu dengan memberikan mie di Dusun Daje Lorong, Desa Kambingan Barat, Kecamatan Lenteng, masih dalam kajian panwas kecamatan. “Bahkan kami instruksikan agar memanggil semua pihak, baik yang pelapor, terlapor, termasuk sejumlah saksi yang tahu tentang modus mie instan tersebut,” jelasnya Ucok menambahkan, dari proses investigasi panwascam, belum ada tanda-tanda kepastian, siapa sebenarnya yang ada di balik modus mie instan tersebut.

Sehingga pihaknya masih terus mendalami untuk memastikan tentang modus mie instan.

Hal yang sama juga terjadi di Desa Pakandangan Kecamatan Bluto. Panwas menemukan sejumlah mie instan yang masuk menyelinap ke rumah-rumah rakyat.

“Namun, menurut laporan, mienya dikasih ke anak-anak. Sampai sekarang juga masih ditindak lanjuti, kami juga instruksikan agar segera memanggil terlapor dan saksi,” jelasnya.

Ditanya soal kepulauan, kata Ucok, hingga saat ini belum ada laporan dari beberapa petugas yang ada di sejumlah kepulauan.

“Belum, mungkin nanti atau besok, kan pilpres baru selesai kemarin,” pungkasnya. =SYAMSUNI/MK

PENGAWASAN MAMIN

Makanan dan Minuman Kadaluarsa Masih Bertebaran SUMENEP – Di sejumlah toko dan pasar, ditemukan makanan dan minuman (mamin) kadaluarsa alias basi.

Mamin tak layak konsumsi itu tersebar di beberapa toko, baik toko kecil maupun toko modern.

Hal demikian diketahui setelah tim gabungan yang terdiri dari Disperindag, Dinas Kesehatan dan Satpol PP Sumenep melakukan razia di sejumlah toko dan swalayan, Kamis (10/7). Temuan mereka, toko belum steril dari mamin kadaluarsa.

Pantauan Koran Madura, saat razia, makanan dan minuman yang kadaluarsa itu beragam.

Tidak hanya pada makanan seperti roti, biskuit dan makanan ringan lainnya, tetapi juga terjadi pada susu, bumbu, jamu dan beberapa minuman lainnya. Berdasarkan hasil razia, mamin tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, label yang kusam hingga kalengnya mulai rusak.

“Hasil razia pada sejumlah toko, pasar tradisional maupun swalayan ternyata banyak ditemukan mamin yang kadaluarsa dan kemasan yang rusak,” kata Moh Ruslan, Kabid Promusi dan Perlindungan Konsumen, Disperindag Sumenep.

Sebelum melakukan razia di sejumlah toko dan pasar di wilayah Kota Sumenep, pihaknya terlebih dahulu melakukan razia ke Kecamatan Pasongsongan, Pragaan, dan Batuan. Sedangkan

merek produk yang kadaluarsa itu di antaranya susu, roti, minuman kemasan kaleng serta jamu.

Semua barang yang dinyatakan kadaluarsa itu tidak diambil oleh tim, melainkan dikumpulkan dalam satu kardus dalam keadaan disegel. Tak ada yang bisa membuka segel itu selain produsen.

“Sebab yang hanya bisa mengambil barang kadaluarsa itu adalah produsen,” tegasnya.

Sebagai bentuk antisipasi, kata Ruslan, semua pemilik atau pengelola toko dan swalayan sudah dilakukan pembinaan, mereka diminta hati-hari saat menerima produk yang dijualnya.

Terutama dari agen sales. “Sebab biasanya, dari agen saleslah datanganya barang-barang yang berkadaluarsa,” terangnya.

Selain itu, tim juga memberlakukan aturan kepada para pemilik toko agar tidak membeli mamin yang berbahasa asing.

“Sebab ada banyak pembeli tidak tahu, sehingga praktis langsung dibeli tanpa melihat dan menelusri ualng,” tambahnya Disinggung soal mayoritas toko dan pasar yang belum steril dari mamin kadaluarsa, versi Ruslan, pemilik belum melaku-

RAZIA MAMIN. Tim gabungan saat melakukan makanan dan minuman di Pasar Anom Sumenep, Kamis (10/7).

Hasilnya, ditemukan sejumlah makanan dan minuman kadaluarsa.

kan monitoring secara detail, termasuk juga keterbatasan pekerja. “Sebab ini tidak hanya terjadi di toko kecil, tetapi juga di toko-toko besar, seperti El-Malik, Sidogiri dan yang lain,” tegasnya.

Pengawasan Minim Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Sumenep menilai belum sterilnya toko dan pasar

dari mamin kadaluarsa akibat kurang pengawasan dari pemerintah. Pemerintah masih terjebak dengan pola-pola lama dalam melakukan pengawasan.

“Seharusnya, pengawasan itu intens dilakukan. Misalnya, setiap minggu sekali, atau kalau tidak bisa setengah bulan, dan tidak bisa lagi, bisa sebulan. Yang jelas, razia itu tak berdampak

apa-apa jika razianya musiman,” kata Nur Asyur, anggota Komisi D DPRD Sumenep.

Politisi asal kepulauan itu menuturkan, mamin kadaluarsa itu sangat berbahaya kepada vitalitas tubuh manusia, terutama sama anak kecil. “Bahkan bisa mematikan, sebab dalam mamin kadaluarsa itu menyimpan ribuan bakteri,” jelasnya. =SYAMSUNI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 11 JULI 2014 | No. 0400 | TAHUN III

PPDB. Banner ucapan Selamat Datang Calon Peserta Didik Baru terbentang di pintu masuk SMAN 1 Sumenep, Kamis (10/7). Sebanyak 64 siswa tidak lulus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur reguler di sekolah tersebut.

Sekolah Favorit Hanya dalam Angan Ratusan Siswa Tidak Lulus PPDB Sekolah Menengah Atas SUMENEP – Cinta-cita puluhan siswa lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) untuk mengenyam pendididkan di sekolah favorit pada tahun pelajaran 20142015 kandas. Sebanyak 64 peserta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN 1 Sumenep melalui jalur leguler tidak lulus.

BERJIBUN. Sejumlah siswa saat mendatangi SMAN 1 Sumenep untuk melihat hasil pengumuman kelulusan siswa

Kepala SMAN 1 Sumenep Moh Sadik mengatakan, dari 183 peserta seleksi PPDB jalur reguler, hanya 119 siswa yang dinyatakan lolos. Sementara sebanyak 64 peserta dinyatakan tidak lulus.

SMAN 1 Sumenep pada tahun ini menerima 362 siswa, yaitu melalui PPDB jalur prestasi sebanyak 243 siswa dan reguler sebanyak 119 siswa. Kata Sadik, mereka akan terbagi dalam 10 rombongan belajar atau kelas.

Jumlah peserta didik per kelas sebanyak 36 siswa.

Sedangkan dalam Juklak Disdik Provinsi Jatim, mestinya SMAN 1 Sumenep hanya menerima 360 siswa. Namun faktanya, sekolah yang masih diidam-idamkan banyak siswa tersebut menerima sebanyak 362 siswa.

Menanggapi hal itu, Sadik mengatakan, hal itu inisiatif sekolah untuk bersikap bijak ter-

hadap siswa yang ingin masuk SMAN 1. Alasannya, terdapat dua siswa setelah dirangking nilainya sama. “Makanya dua siwa tersebut sekalian diakomodir untuk masuk sekolah ini,” dalihnya.

Soal pengambilan siswa yang lebih dua orang itu, pihaknya sudah melaporkan pada Disdik Sumenep. Ternyata Disdik Sumenep memberikan tanda tangan pada berkas itu. Artinya, Disdik sudah menyetujui meski siswa itu melebihi pagu yang ditetapkan dalam Juklak Jatim.

SMAN 2 Sementara PPDB di SMAN 2 Sumenep, dari jumlah pendaftar 410 siswa, yang diterima hanya sebanyak 230 siswa. Terdapat 176 siswa yang gagal masuk pada tahun pelajaran baru. Sisanya, 2 siswa mengundurkan.

Kasek SMAN 2 Sumenep

Bambang Pudjiono menuturkan, pihaknya akan merima sebanyak 360 siswa baru. Mereka akan terbagi dalam 10 rombel. Untuk menjaring siswa yang akan masuk SMAN 2, pihaknya melakukan seleksi melalu jalur jalur prestasi dan jalur akedemik.

Pada jalur akademik, kata Bambang, SMAN 2 meluluskan sebanyak 230 siswa. Sedangkan jalur prestasi yang sudah diselenggarakan sepekan sebelumnya, siswa yang lulus sebanyak 130 siswa.

“Namun berbeda dengan SMAN 1 Sumenep, siswa yang lulus dan diterima dalam seleksi PPDB di SMAN 2 Sumenep justru didominasi dari siswa SMPN 2 Sumenep. Sedangkan SMAN 1 Sumenep justru didominasi dari SMPN 1 Sumenep,” terang Bambang. =ALI RIDHO/MK

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 11 JULI 2014 | No. 0400 | TAHUN III

DUGAAN PEMOTONGAN DANA PILPRES

KPU Belum Terima Laporan SUMENEP – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep Ach. Zubaidi mengaku belum menerima laporan terkait dugaan pemotongan dana pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan honor petugas TPS Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng. ”Sampai saat ini, kami masih belum menerima laporan, baik secara tertulis, maupun bentuk konfirmasi lainnya dari pihak terkait,” katanya, Kamis (10/7).

Pemotongan dana operasional pilpres itu diduga dilakukan petugas PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Lenteng.

Zubaidi mengaku belum bisa melakukan tindakan apa pun, karena belum menerima laporan.

Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak akan tinggal diam.

KPU akan menelusuri dugaan aksi pemotongan tersebut. ”Jika nantinya kami menemukan bukti-bukti yang cukup dan kuat, jelas kami akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada,” janjinya.

Demikian juga dikatakan Sekretaris KPU Sumenep Fajar Rahman. Menurutnya, jika kabar dugaan pemotongan itu benar dan terbukti, pihaknya akan memberikan sanksi tegas. ”Biasanya, kalau memang terbukti dan yang melakukan itu masih masuk di dalam struktur PPK, yang jelas sanksinya itu adalah jabatannya,” tuturnya.

Secara terpisah, anggota PPS Desa Lenteng Barat Musfid membantah, PPK Lenteng telah melakukan aksi pemotongan

dana honorarium dan operasional KPPS, sebagimana yang dituduhkan Halili, Ketua KPPS. ”Itu tidak benar, bahkan kami telah menggunakan anggaran sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh KPU,” katanya.

Dikatakan, biaya operasional setiap KPPS yang diterima oleh PPS dari KPU berjumlah sebesar Rp 4.115.000. Dari jumah tersebut masih dikurangi pembiayaan pembuatan SPj senilai Rp 25.000, denda kalkulator Rp 25.000, pembelian materai Rp 84.000, PPh Rp 176.625, dan dikurangi biaya transport antar jemput kota suara senilai Rp 50.000. ”Jadi, total yang diterima oleh KPPS senilai Rp 3.754.375.

Itu pun yang akan dilakukan masih melalui rapat. Jadi, sangat tidak benar jika dikatakan ada pemotongan dana KPPS itu,” terangnya.

Sebelumnya, oknum PPK Lenteng diduga telah melakukan pemotongan dana pembutan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dana honor KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutas Suara) Desa Lenteng Barat sebesar Rp 16 juta.

Dana tersebut merupakan dana TPPS dan honor petugas TPS dalam pelaksaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014.

Informasinya, dana untuk TPS sebesar Rp 4.200.000. Namun untuk Desa Lenteng Barat hanya menerima sekitar Rp 3.580.000 tiap TPS, sedangkan di Desa Lenteng Barat terdapat sebanyak 26 TPS. =JUNAEDI

SAPI MADURA. Pekerja membawa sapi yang diturunkan dari Perahu Layar Motor “Patas” di Pelabuhan Kalbut, Mangaran, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (10/7). Sapi yang didatangkan dari Pulau Sapudi, Madura itu untuk memenuhi permintaan daging sapi di Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi dan Probolinggo selama ramadan dan menjelang lebaran.

E

Regulasi Pilkades Serentak Tahap II Belum Jelas PELAKSANAAN PILKADES DI 90 DESA

Kamis, 9 Oktober 2014 Pilkades serentak di 33 desa di 6 kecamatan di daratan.

Selasa, 14 Oktober 2014 Pilkades serentak di 33 desa di 12 kecamatan di daratan.

Kamis, 23 Oktober 2014 Pilkades serentak di 24 desa di 9 kecamatan di kepulauan.

Dewan: Kami Optimis Selesai Sebelum Masa Transisi SUMENEP- Regulasi yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahap dua hingga saat ini belum jelas. Pelaksanaannya akan gelar pada Oktober 2014 mendatang.

Kabarnya, pelaksanaan pilkades serentak akan digelar selama tiga hari secara bertahap.

Namun, hingga saat ini regulasi khusus pilkades tak kunjung jelas. Sebab Pemkab mengaku kerepotan mengenai teknis penyelenggaraan terkait ketentuan calon kepada desa (kades).

Regulasi secara nasional berlandaskan pada Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) 43 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa sudah ada.

Namun, itu hanya mengatur secara umum. Maka Sumenep harus memiliki perda sebagai regulasi pilkades tersebut.

Pasalnya, anggaran dan biaya calon akan diambilkan dari APBD, bukan calon.

Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Sumenep Moh. Ramli mengatakan, pihaknya bersama Komisi A DPRD Sumenep sedang membahas rancangan perda (raperda) tersebut. Pembahasan raperda tersebut diharapkan segera selesai dan dapat dijadikan patokan oleh panitia.

Ramli yakin, sebelum pelaksanaan tiba, reperda tersebut sudah disahkan, walaupun perda tersebut mengiringi masa transisi para anggota dewan. ”Apal-

agi, raperda ini inisiatif anggota dewan dan mereka menargetkan selesai sebelum masa jabatan berakhir. Jadi, saya optimis selesai,” katanya, Kamis (10/7).

Apalagi, raperda ini inisiatif anggota dewan dan mereka menargetkan selesai sebelum masa jabatan berakhir. Jadi, saya optimis selesai,”

Moh. Ramli

Kabag Pemdes Ramli menambahkan, yang utama dari perda itu adalah mengenai ketentuan calon kades (cakades). Sebab, surat penatapan waktu pencoblosan yang ditandatangani Bupati A. Busyro Karim sudah dilayangkan kepada 27 camat.

Dalam surat itu, lanjut Ramli, disebutkan bahwa ada 90 desa di 27 kecamatan yang siap menggelar pilkades serentak. Sementara jumlah desa dari 27 kecamatan itu akan terbagi dalam tiga hari pelaksanaan secara bertahap. Rinciannya ada-

lah pada Kamis (9/10) akan digelar pilkades serentak 33 desa di enam kecamatan.

“Kemudian pada pada Selasa (14/10), ada 33 desa di 12 kecamatan. Dan akan berakhir pada Kamis (23/10) dengan 24 desa di sembilan kecamatan. Sembilan kecamatan ini semuanya berada di kepulauan.

Dengan didistribusikan surat penetapan waktu pencoblosan sudah bisa dibentuk panitia pelaksana. Selanjutnya, panitia tersebut sudah bisa melaksanakan tugas mendata calon pemilih dalam pemilihan pemimpin di desanya. ”Namun, mereka belum diperkenankan mengumumkan pendaftaran cakades,” tambahnya.

Anggota Komisi A DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath membenarkan kabar kalau pembahasan raperda tentang pilkades serentak sedang dalam penggodokan di dewan. “Salah satunya adalah mengenai batasan minimal dan maksimal cakades di masing-masing desa,” jelasnya.

Disinggung soal waktu yang relatif singkat dengan masa transisi, Darul menegaskan bahwa pembahasan perda tersebut tidak akan memakan waktu cukup lama. Sehingga, sebelum anggota dewan berakhir dan berganti yang baru raperda tersebut sudah rambung. ”Karena drafnya sudah ada. Jadi, pembahasan tidak akan lama,” pungkasnya. =SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA

JUMAT 11 JULI 2014|NO. 0400|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

JUMAT 11 JULI 2014 NO. 0400 | TAHUN III

F

JEMAAH HAJI

79 CJH Batal Berangkat Tahun ini

MENGADU. Sejumlah Buruh PT Unichemcandi Madura mengadu ke komisi D DPRD Pamekasan, Kamis (10/07). Meminta perlindungan Dewan karena di PHK sepihak.

PHK Menimpa 31 Buruh PT Unichemcandi Madura Tak Berlaba Lagi PAMEKASAN - Sedikitnya 31 buruh PT Unichemcandi Madura yang berkantor di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, akan dilakukan pemutusan hubungan kerja ( PHK) secara sepihak oleh perusahaan yang bergerak di bidang produksi garam tersebut. Ke-31 karyawan itu bekerja di beberapa bagian dan jabatan di perusahaan PT Unichemcandi Madura. Di antaranya, 9 karyawan bertugas sebagai operator evaporator, 4 karyawan bertugas sebagai operator boiler, 1 karyawan administrasi gudang spare part, 1 security, 3 operator listrik, 2 operator refine, dan sejumlah karyawan lainnya.

Mereka tidak terima PHK itu, karena hanya disampaikan secara lisan dan diumumkan di media informasi perusahaan. Sementara para karyawan ini belum mengetahui alasan dilakukan PHK, karena sifatnya mendadak. Sehingga para karyawan ini mengadu ke Komisi D DPRD Pamekasan, untuk menjadi fasilitator kepada perusahaan PT Unichemcandi.

Kamarullah salah satu karyawan yang menjadi korban PHK mengaku hanya mendapat pemberitahuan PHK secara lisan dari atasannya, karena sudah instruksi

dari PT Unichemcandi Jakarta. Ia bersama rekan-rekan buruh lainnya tidak bisa berkutik dan harus menerima kenyataan tersebut.

Karamullah berharap melalui wakilnya di DPRD setempat, bisa menemukan persoalan sesungguhnya, yang membuat PT Unichemcandi melakukan PHK terhadap 31 buruh yang rata-rata warga Pamekasan tersebut. ”Kami ini langsung diberi tahu bahwa kami di-PHK. Nama-namanya dicantumkan di media informasi perusahaan. Perusahaan tidak menyebutkan alasan PHK kami,

sehingga kami keberatan, salah apa kami,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Seksi Hubungan Insdutrial, Pengupahan Dan Jaminan Sosial, Dinsosnakertrans Pamekasan, Ali Khusni yang hadir dalam audiensi tersebut mengaku terkejut adanya PHK yang dilakukan oleh PT Unichemcandi tersebut. Karena ia baru menerima surat pemberitahuan PHK dari PT Unichemcandi pada hari Rabu, 9 Juli kemarin, yang ditandatangani Charda Binarta sebagai Bruch Manager.

Dalam surat tersebut, kata Ali Khusni, PT Unichemcandi menyatakan perusahaan pailit atau tidak bisa menghasilkan lagi. Sehingga dilakukan PHK karyawan. Tetapi sayangnya kata Ali, seharusnya sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, pernyataan pailit tersebut harus dilampirkan surat ketetapan dari Pengadilan Negeri.

Langkah Dinsosnaketrans yakni akan memanggil petinggipetinggi perusahaan PT Unichemcandi, guna diminta konfirmasi dan keterangan secara mendalam

tentang PHK karyawan serta status perusahaan yang dikelolanya. ”Saya sudah minta kepada para buruh PT Unichemcandi untuk tetap masuk seperti biasa, dan tetap mendesak mendapatkan hak setiap bulan dari perusahaan,” ujar Ali Khusni.

Dalam ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 itu disebutkan apabila perusahaan melakukan PHK, maka kewajiban perusahaan membayar pesangon dua kali gajinya. Disesuaikan dengan masa pengabdiannya.

Misalnya, gaji buruh tersebut Rp 1 juta, maka pesangonnya harus Rp 2 juta, dikalikan jumlah bulan pengabdinya.

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Andi Suparto meminta Dinsosnakertrans Pemkab Pamekasan serius menangani permintaan para buruh dari PT Unichemcandi tersebut. Ia mendesak apabila dalam prosesnya diketahui ada pelanggaran, maka harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang ada. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN – Sebannyak 79 calon jemaah haji (CJH) asal Kabupaten Pamekasan dipastikan tidak akan berangkat pada tahun 2014 ini, karena berbagai alasan, sakit, ada juga yang tidak bisa melunasi biaya penyelanggaraan ibadah haji (BPIH).

Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan telah menerima jadwal pelunasan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama RI beberapa waktu lalu. Dari surat tersebut dikatahui kuota CHJ asal Kabupaten Pamekasan tahun 2014 ini berjumlah 568 orang. Namun, seiring berjalannya waktu pelunasan BPIH, yang dimulai pada 11 Juni sampai 10 Juli 2014 kemarin, terdapat sejumlah kendala sehingga kuota yang telah ditetapkan oleh Dirjen PHU itu tidak seulurhnya bisa menjalankan ibadah haji tahun ini.

Kapala Seksi Haji dan Umrah, Kemeneg Pamekasan, Abd Wafi mengatakan CJH yang telah dipastikan tidak akan berangkat pada tahun ini 77 orang ditambah dua CJH meninggal dunia, sehingga total kursi yang kosong berjumlah 79 dan yang akan berangkat sebanyak 489 calon jemaah haji.

“Dari 568 calon jemaah haji yang telah ditetapkan berangkat tahun ini ternyata 77 orang ada kendala, alasannya kepada kami bermacam-macam, ada yang sedang sakit, belum ada uang untuk melunasi, dan ada yang sengaja tidak berangkat karena manunggu keluarganya yang lain,” katanya.

Tiga hari menjelang batas akhir pelunasan, pihaknya menelepon puluhan calon jemaah haji yang tidak melunasi. Hasilnya, pihaknya mengetahui kepastian jumlah CJH yang tidak akan berangkat dari CJH yang bersangkutan.

“Mereka yang tidak jadi berangkat tahun ini, langsung mempunyai kursi berangkatnya pada tahun depan,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 11 JULI 2014|NO. 0400|TAHUN III

Sidang Gagal Digelar Vonis Kades Larangan Slampar Belum Dijatuhkan PAMEKASAN – Sidang putusan (vonis) perkara tindak pidana korupsi (tipikor) beras masyarakat miskin (raskin), dengan terdakwa Mustahep, Kepala Desa (Kades) Larangan Slampar (non aktif ), Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, yang direncanakan kemarin (10/7) di PN Tipikor Surabaya gagal digelar. Sidang ditunda karena salah satu anggota majlis hakim dalam perkara tersebut dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa menghadiri sidang.

Kepala seksi pidana khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, sekaligus JPU dalam perkara ini, Samiaji Zakaria mengatakan sidang terhadap terdakwa Mustahep dengan agenda pembacaan putusan ditunda pada 17 Juli mendatang, karena salah satu anggota majlis hakim berhalangan.

Menurut Samiaji, dengan melihat bukti dan keterangan saksi-saksi, dalam sidang pembuktian, pihaknya yakin terdakwa akan divonis bersalah sesuai tuntutan JPU, dengan hukuman selama 2,5 tahun, denda Rp 50 juta subsider kurungan 6 bulan. “Hasil vonisnya berapa lihat saja nanti setelah sidang putusan. Kami berharap pekan depan tidak ada penundaan lagi,” katanya.

Menurut Samiaji, sampai saat ini pihaknya mengaku masih belum mendengar informasi rencana banding dari pihak terdakwa. Sebab proses persidangan putusan masih ditunda.

Diberitakan sebelumnya, penyidik tipikor Polres Pamekasan saat menangani kasus ini menetapkan dua tersangka, yaitu Mustahep dan Ahmad Yani. Namun Ahmad Yani bebas demi hukum setelah melebihi masa penahanannya, penyidik belum mempunyai cukup bukti untuk menyeret Ahmad Yani.

Pada waktu itu, tanda tangan berita acara serah terima (BAST) raskin Desa Larangan Slampar tidak diakui oleh Mustahep, sehingga untuk menjerat Ahmad Yani penyidik terpaksa menunggu akhir persidangan dari Pengadilan Tipikor Surabaya. Dengan

harapan terdapat bukti dan keterangan saksi yang membongkar keterlibatan tersangka Ahmad Yani.

Diberitakan sebelumnya, penyidik tipikor Polres Pamekasan saat menangani kasus ini menetapkan dua tersangka, yaitu Mustahep dan Ahmad Yani.

Namun Ahmad Yani bebas demi hukum setelah melebihi masa penahanannya, penyidik belum mempunyai cukup bukti untuk menyeret Ahmad Yani.

Sekadar mengingatkan, Ahmad Yani merupakan Korlap Bulog dalam pendistribusian raskin di Desa Larangan Slampar. Masalah ini masuk ranah hukum setelah dilaporkan oleh sejumlah warga desa setempat ke Polres setempat. Dalam tiga tahun warga hanya mendapat 3 kali distribusi raskin. Bahkan jumlah yang seharusnya 15 kilo per rumah tangga sasaran (RTS) hanya dibagikan sebanyak 5 kilogram saja.

Sementara di sisi lain, Pemkab Pamekasan melalui Kepala Bapemas Pemdes Masrukin, belum bisa memastikan status Kades Mustahep di desa itu.

Sebab untuk memastikan dilakukan penggantian dan tidak, harus menunggu hasil putusan hukum tetap (inkrah) dari pengadilan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

G

PILPRES

Angka Golput Capai 25 Persen PAMEKASAN - Angka golongan putih (golput) atau warga yang tak mempergunakan hak pilihnya dalam Pilpres 9 Juli 2014 di Pamekasan masih tinggi.

Berdasarkan data penghitungan dari Bekesbangpol Pamekasan, yang sudah fix 100 persen, angka golput mencapai 25,53, atau sekitar 163.969 warga yang terdaftar dalam DPT yang tak datang ke TPS dari total DPT 680.728.

Dari pantauan koran ini saat pelaksanaan Pilpres, sejumlah TPS memang tampak sepi. TPS yang dibuka sejak pukul 07.00 hingga 13.00, terlihat lenganglengang saja. Petugas KPPS terlihat santai, tak banyak kesibukan. Karena memang minat masyarakat untuk datang ke TPS rendah. Menurut beberapa KPPS, rendahnya tingkat kehadiran ini karena Pilpres dilaksanakan saat Bulan Puasa.

Menurut Kepala Bakesbangpol Pamekasan Herman Kusnadi, data penghitungan di kantornya itu didapat dari jajarannya di tingkat kecamatan. Kecamatan sendiri mendapat data itu dari tiap-tiap desa. Sedangkan desa memperoleh data itu, dari hasil penghitungan suara semua TPS yang ada di wilayah desa bersangkutan. Jadi, beberapa petugas yang telah memperoleh hasil penghitungan suara di tiap TPS, melapor ke desa. Setelah terkumpul, tiap-tiap desa melapor ke kecamatan kemudian disampaikan ke Bakesbangpol.

“Dan kami merekapnya. Data itu sudah final. Selanjutnya akan kami laporkan ke Kemendagri,” ucap Herman kemarin (10/7).

Dari hasil rekap tersebut, didapati 516.759 warga yang mempergunakan hak pilihnya. Setelah dilakukan penghitungan, didapati 1.860 surat suara yang tidak sah. Dengan demikian didapati 514.899 surat suara yang sah. Dari surat suara sah itu, didapati, 377.703 (73,35 persen) memilih pasangan nomor 1, dan 137.196 (26,65 persen) memilih nomor 2.

Untuk tingkat partisipasi masyarakat sendiri, tertinggi justru di kecamatan yang terletak di kawasan Pantura, yaitu Kecamatan Baturmarmar. Yang tercatat ada 90,87 persen warganya datang ke TPS untuk mempergunakan hak pilihnya. Sedangkan tingkat partisipasi terendah, justru di kecamatan paling selatan, yaitu Kecamatan Tlanakan. Yang mana hanya 57,29 persen saja warga kecamatan tersebut yang datang ke TPS. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Kota, tercatat hanya 76,55 persen warga kota yang datang ke TPS untuk mencoblos calon presiden ini.

Terkait masih tingginya angka golput ini, Anggota KPU Pamekasan Devisi Sosialisasi Abd Said, mengaku jika pihaknya telah melaksanakan sosialisasi Pilpres secara maksimal kepada masyarakat, sebelum pelaksanaan Pilpres tersebut. Sosialiasi

telah dilakukan pihaknya dari masyarakat terbawah. Yaitu dari tingkat desa, tingkat kecamatan, hingga tingkat kabupaten.

Terkait hasil penghitungan versi KPU Pamekasan sendiri, pihakanya belum bisa menjabarkannya. Sebab proses penghitungan baru selesai di tingkat desa. Selanjutnya penghitungan akan dilakukan di tingkat kecamatan, yang akan dilakukan hari ini hingga besok. Dan minggu depan baru proses penghitungan secara total di Pamekasan, yang dilakukan oleh KPU Pamekasan.

“Tunggu saja hasil resmi dari kami. Proses penghitungan di kami ada tahapan-tahapannya, yang semuanya harus dilakukan sesuai jadwal,” ujarnya Said.

Sementara tanggapan dari Ketua Tim Pemenangan Capres nomor urut 1 Taufikurrahman, data di Bakesbangpol itu tidak jauh beda dengan data di pihaknya. Artinya pasangan nomer 1 ini menang sekitar 70 persen lebih dari pasangan nomor 2. Untuk tanggapan dari Ketua Tim Pemenangan Capres nomor urut 2 Zainullah, data di Bangkesbangpol merupakan data pihak sebelah, sementara pihaknya telah memiliki data sendiri. Akan tetapi, yang sebelumnya Zainullah menyatakan jika nomor urut 2 menang, namun kemarin dia kaget dengan perubahan data yang drastis, yang dia terima dari bawah. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

SUARAKAN TIDAK GOLPUT. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam paguyuban ‘’Cinta Bangsa” gelar aksi cinta damai di Jalan A.Yani, Blitar Jawa Timur, Selasa (8/7). Mereka menyuarakan agar warga Blitar tidak golput pada pilpres 9 April.

H

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 11 JULI 2014|NO. 0400|TAHUN III

Pencairan Hibah Setengah Hati Bantuan Keagamaan Baru Terlaksana 60 Persen PAMEKASAN - Dana bantuan hibah untuk rehabilitasi masjid, musala, dan yayasan pondok pesantren semestinya sudah tuntas dicairkan dan diterima pemohon. Namun saat ini bantuan hibah tersebut belum cair seratus persen.

Data pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Pamekasan menyebutkan penerima bantuan sebanyak 83 untuk yayasan dan pondok pesantren, 161 masjid, dan 630 musala. Untuk bantuan musala masing-masing mendapat hibah Rp 5 juta, masing-masing masjid Rp 10 juta, dan yayasan/ponpes

diberikan bervariasi dengan anggaran Rp 1,25 Miliar.

Dalam realisasi bantuan tersebut masih terdapat sejumlah pencairan bantuan yang tertahan. Kesra setempat berdalih pencairan tertahan akibat perubahan data pemohon. Bantuan yang tertahan terjadi pada 15 yayasan/ponpes, 20 musala, dan

20 masjid.

Kepala Bagian (Kabag) Kesra Setdakab Pamekasan, Amirussaleh mengatakan di tingkat penerima terdapat beberapa perubahan mendasar sehingga pencairannya belum bisa dilakukan. Bantuan hibah untuk rumah ibadah di Pamekasan pada program tahun 2014 baru berjalan 60 persen. Sementara 40 persen sisanya yang belum terselesaikan selain terkendala perubahan, juga karena bantuan untuk masjid belum diserahkan.

“Nama pemohon dari berbagai pengajuan berubah-rubah.

Sehingga kami kesulitan untuk

mendatanya. Itu alasannya kenapa pencairan belum dilakukan, dan bisa menjadi masalah dalam laporan pertanggungjawabannya kalau penerimanya berubah,” katanya.

Perubahan itu yang paling dominan adalah terkait perubahan nama penerima, nama-nama pengurus takmir yang di serahkan sebelumnya dalam pengajuan proposal bantuan terjadi perubahan. Sementara, dalam penyerahan bantuan, sudah tertuang dalam peraturan Bupati Pamekasan (Perbup), termasuk nama-nama penerimannya, sehingga untuk pencairan beri-

kutnya harus nunggu perubahan perbupnya.

Menurut Amir, dari seluruh penerima bantuan untuk masjid, musala, dan yayasan/ponpes di Pamekasan yang sudah terdata sebelumnya, sudah melalui prosedur pengajuan langsung dari pemohon kemudian dilakukan survei dan ditetapkan.

“Saya akui memang semua pesanan, yaitu dipesan dengan pengajuan melalui proposal dan kami seleksi. Kalau tidak pesan ke kami bagaimana saya tahu tempat ibadah itu butuh bantuan atau tidak,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

lah para pelapor dan para saksi ini sudah dimintai keterangannya kembali oleh penyidik maka penyidik bisa menentukan sikap untuk segera menetapkan para terlapor menjadi tersangka.

Sebagaimana diberitakan, kasus ini berawal dari kejadian 9 Juni lalu. Pada hari itu Moh Amiruddin, 30, (wartawan Radar Madura) dan Andre Havid, 44, (reporter RRI), melapor ke SKPT Polres Pamekasan, karena tidak

terima profesinya sebagai wartawan dilecehkan oleh sekelompok orang yang juga mengaku wartawan. Mereka melaporkan terkait pengancaman yang disertai pemukulan yang dilakukan sekelompok orang tersebut.

Bahkan tidak hanya mengancam kekerasan saja, sekelompok orang yang dikoordinir Yasin itu juga mengancam akan membunuh, terutama kepada Amir. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KEKERASAN

Pelapor Kembali Diperiksa PAMEKASAN - Dua pelapor kasus kekerasan wartawan kembali dipanggil oleh penyidik Polres Pamekasan kemarin (10/9). Pemanggilan ini sudah yang ketiga kalinya bagi mereka berdua. Dua wartawan harian, Moh Amiruddin, 30, (wartawan Jawa Pos Radar Madura/JPRM), dan Andre Havid, 44, (reporter RRI), tiba di Mapolres pukul 12.00.

Mereka berdua diperiksa secara bersamaan, selama kurang lebih dua jam.

Begitu keluar dari ruangan penyidikan, kedunya menceritakan bahwa selama di dalam mereka kembali ditanyakan kronologis kejadian tersebut, akan tetapi lebih detail lagi. Mereka diminta menjelaskan peran masing-masing terlapor. Para terlapor itu antarta lain, Yasin, 40, Turmudi, 36, Abdus Salam, 35, Sukari, 35, Moh Erpan 33, dan Gus Slamet, 40. Sebab dalam keterangan sebelumnya, dua pelapor belum menjelaskan terperinci peran dari masing-masing terlapor itu dalam kejadian tersebut.

“Kami tadi juga bersama penyidik melihat kembali video tindakan kekerasan itu. Penyidik meminta kami menjelaskan dengan konkrit terkait isi rekaman video itu. Terutama yang berhubungan dengan enam terlapor,” ungkap Amiruddin.

Menurut Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP Maryatun, kembali dipanggilnya dua pelapor ini karena kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Naiknya kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan setelah proses dan keputusan dari gelar perkara, yang diadakan pada

4 Juli lalu. Keputusan gelar perkara itu, kasus ini ditingkatkan ke penyidikan dengan menggunakan pasal 335 atau 336 KUHP (terkait pengancaman dan kekerasan). Dan penyidik agar memeriksa kembali saksi-saksi untuk memperdalam keterangan saksi-saksi, sehingga jelas kronologi tindak pidana yang dilakukan terlapor.

“Karena itu maka penyidik kembali melakukan pemanggilan.

Tidak hanya pelapor yang dipang-

gil, para saksi juga akan dipanggil kembali,” tukas Maryatun.

Dia menerangkan, selain dua pelapor, empat orang saksi juga akan dipanggil kembali penyidik.

Empat saksi itu, masing-masing dua saksi akan dipanggil Sabtu (12/7) besok, dan dua saksi lainnya akan dipanggil minggu depan.

Dengan demikian para saksi itu juga sama, yaitu dipanggil hingga tiga kali oleh penyidik.

Maryatun menjelaskan sete-

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 11 JULI 2014|NO. 0400|TAHUN III

LP2M Minta PPDB Dievaluasi Disdik Tawarkan PPDB Online PAMEKASAN - Ketua Lembaga Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Pamekasan, Heru Budi Prayitno meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengevaluasi ulang terhadap sistem yang diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2014 ini.

Ia menganggap sistem skoring nilai ujian nasional (NUN)sebagai penentu penerimaan siswa di salah satu sekolah, dianggap belum bisa mengukur kemampuan anak secara akademis. Karena NUN bukan satu-satunya alat untuk bisa mengukur prestasi anak.

Untuk itu ia meminta agar pemerintah melalui Dinas Pendidikan (Disdik) setempat harus mengevaluasi secara menyeluruh sistem yang sudah diterapkan dalam PPDB tahun ini.”Bisa jadi ada salah satu siswa yang NUNnya rendah tetapi dia mampu dalam akademisnya, begitupun sebaliknya,” katanya.

Ia berharap sistem tersebut

disempunarkan kembali. Misalnya dengan menggunakan sistem penilaian terpadu. Yakni 60 persen hasil NUN, dan 40 persen hasil tes tulis sebagai rujukan untuk melihat kemampuan masingmasing siswa secara akademis.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Disdik Pamekasan MohTarsun bersedia akan mengevaluasi secara menyeluruh sistem PDB yang sudah berlangsung tersebut. Mulai dari tahapan penerimaan, hingga ke proses pengumumannya.

Sistem PPDB berdasarkan NUN tersebut kata Tarsun dilakukan untuk memenuhi permitaan sebagian masyarakat, yang

melakukan aksi protes ke DPRD Pamekasan dan mendesak agar sistem PPDB dirubah dan meminta NUN tertinggi sebagai rujukan PPDB. Selanjutnya melalui kebijakan bersama antara Disdik Pamekasan dengan Musyawaroh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) memutuskan untuk meniadakan tes, dan mencukupkan terhadap nilai UN yang ada. Untuk menjalankan sistem itu, diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Tentang PPDB dan masa orentasi siswa baru.

Disdik tahun depan, berencana akan mengubah sistem PPDB menggunakan PPDB oline di setiap sekolah. Sehingga, melalui sistem itu semua masyarakat ikut serta memantau pelaksanaan PPDB, dan sistem itu dinilai akan mempermudah peserta didik baru dalam mengikuti seleksi di sejumlah sekolah di Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

I

TUNJANGAN HARI RAYA

Bayar THR Buruh H-7 Lebaran PAMEKASAN - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Pamekasan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada buruh, selambat-lambatnya H-7 lebaran.

Komisi yang membidangi tentang ketenagaan kerjaan itu juga meminta Dinas Sosial Tenaga dan Transmigrasi (Dinsosnakerntras) Pemkab Pamekasan, memantau perusahaan dalam pembayaran THR. Dan apabila ditemukan perusahaan yang tidak membayar THR, sebaiknya diberikan sanksi. Karena THR merupakan hak setiap buruh dan kewajiban setiap perusahaan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini juga meminta Dinsosnaketrans untuk memanggil seluruh perusahaan di Pamekasan, guna diberikan sosialisasi tentang Ketenagakerjaan, termasuk kewajiban membayar THR Lebaran kepada buruh.

Ia khawatir para buruh tidak mendapatkan THR dan

perusahaan mengabaikan THR tersebut. Sehingga, jauh-jauh hari sebelum lebaran, Dinsosnakertrans harus mengingatkan perusahaan untuk memberikan THR kepada para buruhnya.

Ia belum memastikan untuk menggelar inspeksi mendadak (Sidak) karena masih akan dibicarakan di internal komisi. “Kalau tahun-tahun sebelumnya kami lakukan sidak ke perusahaan, untuk tahun ini karena belum dibahas diinternal komisi,” ungkapnya.

Kepala Seksi Hubungan Insdutrial, Pengupahan Dan Jaminan Sosial, Dinsosnakertran Pamekasan Ali Khusni belum memberikan pernyataan terkait THR tersebut. Hanya saja ia mengaku selalu mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.

Tidak hanya THR saja, melainkan pula upah yang harus dibayar sesuai dengan Ketetapan Upah Miminum Kabupaten (UMK), jaminan kesehatan kerja serta jaminan lainnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

LOGISTIK

Surat Suara Rusak Bulum Juga Dimusnahkan, untuk Apa? PAMEKASAN - Ada yang berbeda dalam pelaksanaan pemilu atau Pilpres kali ini. Jika biasanya sebelum hari-H pencoblosan, surat suara yang dinyatakan rusak sudah dimusnahkan terlebih dahulu. Namun dalam Pilpres kemarin (9/7) kemarin, surat suara yang dinyatakan rusak itu belum juga dimusnahkan. Artinya hingga kemarin, bahkan sampai hari ini, tumpukan surat suara rusak yang berjumlah 1.296 itu, masih ada fisiknya. Menurut KPU Pamekasan, surat suara rusak itu tersimpan di gudang KPU. Anggota KPU Pamekasan Devisi Logistik Samsul Muarif mengungkapkan, belum dimusnahkannya surat suara rusak itu karena belum ada mandat dari KPU Jatim untuk memusnahkannya. Diterangkan, untuk melakukan pemusnahan itu harus berdasarkan perintah dari KPU Jatim. Sebab KPU Pamekasan tidak memiliki kuasa untuk melakukan pemusnahan tersebut.

Terkait hal lazim yang terjadi saat Pemilu, baik saat Pilkada

maupun Pileg, yang mana surat suara rusak harus dimusnahkan sebelum hari-H. Dia tidak tahu terkait hal itu. Yang dia tahu, dalam aturan dan prosedur saat ini, jika akan melaksanakan pemusnahan tersebut harus menunggu instruksi dari KPU Jatim.

Karena aturannya sudah berbunyi demikian maka pihaknya harus nurut saja dan tidak bisa apa-apa.

Bahkan jika ingin tahu kenapa KPU Jatim belum juga mengeluarkan instruksinya, diminta untuk mengkonfirmasi langsung ke KPU Jatim.

“Memang belum ada instruksi ke kami. Kami tunggu sejak kemarin (pasca proses sortir) hingga sekarang, KPU Jatim belum juga menginstruksikannya untuk memusnahkan surat suara rusak itu. Jadi surat suara rusak itu masih ada lengkap dan tersimpan di gudang,” ujar Samsul kemarin.

Dia juga menjelaskan jika hal ini juga sama di KPU-KPU lainnya, di seluruh Jatim bahkan Nasional, bahwa semua surat

suara rusak itu memang belum ada yang dimusnahkan.

Pihaknya juga tidak tahu kapan instruksi itu akan ke luar.

Pihaknya saat ini hanya menunggu saja. Selama instruksi pemusnahan belum diberikan maka tumpukan surat suara rusak itu masih tetap tersimpan dengan aman di gudang KPU. Sementara menurut Panwaslu Pamekasan, seharusnya surat suara rusak itu sudah dimusnah-

kan sebelum hari-H Pilpres.

Ketua Panwaslu Pamekasan Ahmad Zaini mengatakan jika tidak dimusnahkan terlebih dahulu, dikhawatirkan saat hari-H pencoblosan, surat suara rusak itu ada yang disalahgunakan. Terkait alasan KPU Pamekasaan yang tidak memusnahkan itu karena belum ada instruksi dari KPU Jatim, Zaini sejenak merasa heran. Terkait karena adanya aturan dan prose-

dur yang demikian, sebagaimana diungkapkan KPU Pamekasan.

Zaini mangaku masih akan berkoordinasi dulu dengan Bawaslu Jatim.

“Jika memang demikian, mari kita pastikan saja jika surat suara rusak yang disimpan di Gudang KPU itu masih utuh. Jangan sampai ada yang disalahgunakan.

Akan tetapi kami akan berkoordinasi dulu Bawaslu Jatim,” tutur Zaini.

Sebagaimana diberitakan, dari hasil sortir surat suara Pilpres yang dilakukan KPU Pamekasan sejak 23-26 Juni lalu, ditemukan 1.296 surat suara rusak, dari 689.330 surat suara yang diterima dari KPU Pusat. Semua surat suara rusak itu dikumpulkan menjadi satu, dan disimpan di Gudang KPU Pamekasan hingga sekarang.

KPU menggaransi jika surat suara rusak itu akan tersimpan dengan aman di gudangnya, dan dipastikan tidak disalahgunakan. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

JUMAT 11 JULI 2014 No. 0400 | TAHUN III

JUMAT 11 JULI 2014 | No. 0400 | TAHUN III

MADURA

J

Laman SKPD Dipertanyakan Wiwik: Tanyakan ke Kepala Dishubkominfo SAMPANG - Pembuatan laman (website) tiap dinas dan instansi Pemerintah Kabupaten Sampang mengundang tanda tanya. Anggarannya yang tiap instansi mencapai Rp 20 juta terkesan disembunyikan. Sejauh ini, pemkab minim sosialisasi terkait adanya laman di masing-masing SKPD.

Jumlah dinas dan instansi yang menganggarkan pembangunan website sebanyak 27 instansi.

Total biaya yang dianggarkan sebesar Rp 540 juta. Instansi yang

ditengarai mengordinir pembuatan laman itu adalah Dishubkominfo.

Aktivis Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Nurhasan mem-

pertanyakan kejelasan pembuatan website yang dilakukan oleh Pemkab Sampang. Menurutnya, ada yang janggal ketika melihat setiap dinas maupun instansi yang menganggarkan pembuatan website, sementara keberadaan alamat masing-masing website tidak jelas. ”Bayangkan saja setiap dinas maupun instansi dan badan mengangarkan pembuatan website Rp 20 juta, jika dijumlahkan lebih setengah miliar, yang saya pertanyakaan anggaran sebesar itu untuk apa saja,” tanyanya kepada Koran Madura, Kamis (10/7).

Nurhasan mengaku semakin gerah ketika melihat alamat website tersebut banyak kegiatan yang sudah lawas, dan berita yang disajikan rata-rata tidak diperbarui. Selain itu, dirinya meminta kepada penagung jawab website tersebut untuk menjelaskan penggunaan anggaran. Sebab, ada yang janggal dalam pengelolaannya. ”Selain anggaran pembuatan websitnya janggal, juga website tersebut seperti kurang diperhatikan. Persoalan ini kita akan pertanyakan kepada Dishubkominfo yang informasinya selaku pen-

anggung jawab website pemkab ini. Jadi anggaran sebesar itu digunakan untuk apa saja,” jelasnya.

Sementara Kabid Sarana Komunikasi Wiwik saat dikonfirmasi tidak bisa menjelaskan terkait adanya pembuatan website tersebut. Bahkan menyarankan agar menghubungi langsung Kepala Dishubkominfo. ”Masalah website langsung ke kantor saja, Mas, atau tanyakan ke Kepala Dinas (Ali Wafa),” singkatnya. Sementara Kepala Dishubkominfo Ali Wafa saat dihubungi tidak bisa dikonfirmasi. =MOHAMMAD MUHLIS/MK

calon wakil presiden, yakni pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan nomor urut 1 dan pasangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan nomor urut 2. =ABD AZIZ/ANT

Proses penghitungan manual haruslah diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak untuk menghindari terjadinya kecurangan.

PILPRES

Waspadai Tahapan Hitung Manual SAMPANG - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sampang akan meningkatkan kewaspadaan pada tahap penghitungan manual di wilayah itu, karena menurut institusi itu rawan terjadi pelanggaran.

“Pelanggaran pemilu yang rawan dalam pelaksanaan penghitungan manual ini adalah penggelembungan hasil perolehan suara,” kata anggota Panwaslu Sampang Akhmad Ripto, Kamis (10/7).

Oleh karenanya, sambung Ripto, pihaknya meminta kepada semua panitia pengawas, agar meningkatkan kewaspadaan dan memperketat pengawasan saat pelaksanaan penghitungan manual nanti.

Jika ditemukan adanya pelanggaran, kata dia, Panwaslu meminta agar hal itu segara dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Sampang.

“Upaya memperketat pengawasan pelaksanaan penghitungan tidak hanya di tingkat kabupaten saja, akan tetapi juga di tingkat kecamatan dan desa,” katanya menjelaskan.

Pemilu presiden 9 Juli 2014 di Sampang digelar di 1.883 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 186 desa/kelurahan di 14 kecamatan dengan jumlah pemilih sebanyak 805.459 orang.

Pemilu presiden di Sampang kali ini, melibatkan sebanyak 13.814 petugas penyelenggara, dengan perincian sebanyak 13.181 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), 558 anggota panitia pemungutan suara (PPS), 70 orang anggota penitia pemilihan kecamatan (PPK)

dan lima orang anggota KPU. Jumlah petugas keamanan yang diterjunkan pada pemilu kali ini sebanyak 417 personel, gabungan dari unsur TNI dan Polri dengan panitia pengawas pemilu sebanyak , 417 orang terdiri dari

372 panitia pengawas lapangan dan pengawas relawan, 42 orang panitia pengawas kecamatan dan tiga orang pengawas pemilu tingkat kabupaten.

Pilpres 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon presiden dan

Sampang

KORAN MADURA

JUMAT 11 JULI 2014 | No. 0400 | TAHUN III

Sampang Minus Darah

BENTUK TIM PANTAU

KPU Trauma Penghitungan Ulang

SAMPANG - Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Sampang yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang dalam menghimpun darah kekurangan stok pada bulan Ramadan. Kondisi itu menghambat pemenuhan kebutuhan darah bagi pasien di RSUD. Sudah sepekan stok darah yang tersedia di PMI menipis, karena minim pendonor. Yang paling miris saat ini yaitu pada golongan darah AB, karana ketersediannya kosong, Kamis (10/7).

Kepala UTD Bhakti Setio Tunggal melalui Kabag Humas Nurul Komariah menuturkan, minimnya jumlah pendonor di Sampang penyebabnya karena menipisnya stok darah, bahkan kebutuhan golongan darah AB tidak bisa terpenuhi. ”Sementra untuk golongan darah lainnya masih ada meskipun persediannya sangat menipis.

Yang paling miris saat ini untuk golongan AB, yaitu sampai saat ini belum ada persediaan,” ujarnya, Kamis (10/7).

Pihaknya juga mengkhawat-

irkan dengan kondisi saat ini, sebab hari ini merupakan bulan puasa yang umumnya pihaknya sulit mencari pendonor. Akan tetapi jika dalam kondisi mendesak diakuinya akan melakukan permohonan bantuan ke UTD lainnya. Selain itu diakuinya jika permintaan darah tersebut harus melalui petunjuk dokter karena jika tanpa ditangani langsung oleh dokter takut berakibat fatal.

“Jika hari efektif, kami melakukan pendonoran darah pada kalangan anggota polisi atau TNI, bahkan juga pada siswa sekolah yang umurnya telah mencapai minimal 17 tahun. Dan bagi pasien yang membutuhkan darah hendaknya melalui penanganan dokter karena dapat berakibat fatal,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/MK

K

Sampang – KPU Sampang masih trauma dengan persesilihan perolehan suara pemilu legislatif 9 April, yang berujung pada hutung ulang. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, penyelenggara pemilu membentuk tim pantau.

Demikain disampaikan komisioner KPU Kabupaten Sampang Miftahur Rozak. Tim

pantau yang dibentuk KPU ditempatkan di 14 kecamatan di Kabupaten Sampang. Adapun pembagian tim terbagi di lima zona.

Zona satu untuk Kec/Kota Sampang, Torjun, Pangrengan.

Zona dua meliputi Kecamatan Jengik, Tambelengan, Sreseh.

Zona tiga di Kecamatan Kedungdung, Robatal, Sokobanah. Zona

empat menaungi Kecamatan Banyuates, Ketapang. Dan zona lima di Kecamatan Camplong, Omben, Karang Penang.

Rozak menuturkan, tim pantau tersebut melakukan monitoring ke masing-masing TPS. Pembagian tim pantau untuk satu tim terbagi sebanyak empat orang yang terdiri dari Komisioner dan Sekretariat KPU. “Kita bagi beberapa tim pantau memonitoring masing-masing TPS, untuk satu tim terdiri empat orang,” tuturnya.

Dirinya menambahkan, hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan di setiap TPS berjalan lancar dan tidak ada permasalahan.

Selain itu, pihak KPU juga bisa melakukan proses pengawasan internal di penyelenggara hal ini petugas KPPS. “Karena tujuan kita sebenarnya untuk tidak ingin terjadi hitung ulang, seperti penempatan model form, serta surat suara yang tidak ditanda tangani oleh KPPS dan seperti adanya kekurangan logistik, makanya kita mengantisipasi dari itu semua,” katanya. =RYAN HARIYANTO/MK

TRANSPORTASI

Pikap Masih Dijadikan Angkutan Umum SAMPANG – Mobil bak terbuka masih marak dijadikan angkutan umum. Kamis (10/7), kendaraan bak terbuka masih dimanfaatkan warga sebagai angkutan melintas di Jalan Syamsul Arifin Kelurahan Polagan Kec/Kota Sampang.

Beberapa waktu lalu, sebuah pikap mengalami kecelakaan di Jalan Raya Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Enam penumpang mobil bak terbuka tersebut tewas terpanggang.

Ketua Pemuda Bahari Sampang Moh Salim meminta kepada aparat kepolisian mengingatkan dan menindak tegas jika menemui penyalahgunaan dan pelanggaran lalu lintas. Sebab, kendaraan angkutan barang sangat berbahaya jika digunakan sebagai angkutan manusia.

“Makanya ini perlu diingatkan terus oleh pihak kepolisian, supaya jangan sampai jatuh korban lagi seperti kejadian kemarin,” ucapnya, Kamis (10/7).

Dirinya mengakui, mengatur penumpang mobil untuk tidak

Mobil bak terbuka beroperasi di wilayah Kabupaten Sampang, Kamis (10/7). Beberapa waktu lalu, mobil bak terbuka mengalami kecelakaan dan penumpangnya tewas terpanggang di Jalan Raya Taddan Kecamatan Camplong.

menaiki bak terbuka memang sulit. Hal itu disebabkan, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat, khususnya di pede-

saan. Mobil bak terbuka masih digunakan sebagai angkutan massa yang cukup efektif, terutama bagi kalangan buruh tani.

“Kami berharap selain masyarakat di pedesaan, imbauan juga harus menyasar kepada kalangan pelajar, supaya mereka

paham akan bahayanya seperti apa,” katanya.

Sebelumnya, di sela-sela pengamanan pendistribusian kotak suara (07/7), Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar menuturkan, pihaknya sudah melakukan larangan bagi angkutan bak terbuka mengangkut penumpang. Alasan itu bukan tanpa sebab, selain aturan UU Lalu lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, dapat menimbulkan adanya kecelakaan.

“Kami tidak akan segan untuk menindak tegas seperti menilang sopirnya dan bahkan mengamankan truk dan mobil pikap yang tetap digunakan sebagai kendaraan pengangkut manusia,” tegasnya.=RYAN HARIYANTO/MK

L

Sampang

KORAN MADURA

JUMAT 11 JULI 2014 | No. 0400 | TAHUN III

SISWA. Siswa baru ketika melakukan pendaftaran di Aula SMA Negeri 1 Sampang, beberapa waktu lalu.

PENGAWASAN PEMILU

Panwas Tak Temukan Pelanggaran Pilpres Sampang - Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang Novita Andriyani hingga Kamis (10/7) mengaku masih belum menemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaaan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden.

“Kami masih belum temukan pelanggaran signifikan dalam pilpres yang dapat merugikan salah satu calon pasangan,” ucapnya, kemarin.

Perempuan cantik itu menuturkan, panwaslu hanya menemukan pelanggaran secara administrasi yakni tidak dipasangnya gambar kedua pasangan calon dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Kami hanya menemukan pelanggaran administrasi saja, yaitu tidak dipasangnya gambar

kedua capres dan DPT di masing masing TPS,” jelasnya.

Akan tetapi, Panwaslu secara langsung memperingatkan kepada Ketua KPPS untuk segera memasang permasalahan administrasi tersebut. “Salah satunya seperti di TPS 4 di Desa Panggung Kec/Kota Sampang,” katanya.

Novi menjelaskan, meski hanya menemukan pelanggaran secara administrasi, hal itu merupakan catatan tersendiri bagi Panwaslu Kabupaten Sampang.

“Tetap terus kita pantau dan pengawasan dari kami,” imbuhnya.

Panwaslu Sampang juga belum menemukan titik daerah kerawanan pelanggaran pemilu dari 14 Kecamatan. Namun, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan tetap terus melakukan tugas pengawasan dalam pelaksanaan pesta demokrasi. =RYAN HARIYANTO/MK

PENERIMAAN SISWA BARU

Sekolah Tidak Mencapai Target SAMPANG – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang Heri Purnomo melalui Kabid Peningkatan Mutu Kurikulum Arief Budiansor mengatakan, penerimaan siswa baru di sekolah menengah atas (SMA) di Kota Bahari tidak memenuhi pagu.

SMA di Sampang yang memenuhi pagu hanya SMAN 1 dan 3. Sementara SMPN 2, SMPN 4 dan SMPN 6 tidak mencapai target pagu yang ditentukan.

Oleh karenanya, Disdik melakukan pemerataan kepada setiap lembaga yang pagunya masih di bawah ketentuan.

“Nanti kami akan kumpulkan semua data seluruh PPDB seluruh sekolah dan kemudian

kami pilah. Sehingga siswa yang dulunya tidak diterima di lembaga sewaktu mereka mendaftar bisa diarahkan ke lembaga terdekat. Sekarang ini kami bukan hanya lembaga sekolah negeri saja yang kami pikirkan melainkan juga lembaga swasta yang berada di bawah naungan kami,” jelasnya kepada Koran Madura, Kamis (10/7).

Lanjut arief, saat ini pihaknya tengah merencanakan untuk membuat rekomendasi hasil kajian terkait pembukaan pendaftaran gelombang kedua bagi lembaga sekolah yang masih belum mencapai target pagu.

“Prinsipnya saat ini kami melakukan pemerataan bagi siswa yang ingin mendaftar ke lembaga sekolah, baik itu ke lembaga pendidikan negeri maupun lembaga pendidikan swasta.

Nanti akan direncanakan surat rekomendasi hasil kajian yang nantinya akan diprioritaskan kepada lembaga sekolah yang jauh dari target pagu,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/MK

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

JUMAT 11 JULI 2014

JUMAT 11 JULI 2014||TAHUN No. 0400 |IIITAHUN III No. 0400

PENDIDIKAN GRATIS

Mengapa Murid Wajib Beli Seragam Sendiri?

BANGKALAN - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) kali ini berbeda dengan sebelumnya.

Sebab pihak sekolah tidak menarik uang daftar ulang pada PPDB tahun ini, mulai dari SD hingga jenjang SMA. Oleh karenanya, wali murid bisa bernafas lega saat anaknya masuk sekolah.

Namun, para wali murid harus menyiapkan sejumlah dana untuk kebutuhan anaknya. Sebab, para siswa harus membeli keperluan yang berkaitan dengan dirinya seperti seragam dan kaos olahraga serta jas laboratorium.

Kepala Sekolah SMAN 4 Bangkalan, Niniek Djuwariyah menyatakan ada 286 siswa baru yang diterima dalam 8 rombongan belajar (rombel) pada PPDB 2014. Selama 2 hari, mulai hari ini dilakukan daftar ulang.

"Daftar ulang sebagai sebuah syarat bahwa siswa yang bersangkutan tidak mengundurkan diri. Serta bersedia mentaati semua aturan sebagai siswa baru di sekolah. Adapun daftar ulang sendiri gratis," terang Naniek saat dikonfirmasi, kemarin (10/7) Wali murid hanya dibebankan keperluan yang berkaitan dengan keperluan siswa, seperti pakaian seragam dan celana panjang warna abu-abu, kaos olahraga, pramuka, atribut, kaos kaki berlogo sekolah, dan jas laboratorium sekolah.

"Seizin Kepala Disdik Bangkalan dan lewat persetujuan para pengurus Komite SMAN 4 Bangkalan, siswa bisa membeli pakaian itu di koperasi sekolah," paparnya. = SYAIFUL ISLAM/RAH doni heriyanto/koran madura

DITEGUR. Petugas Satpol PP dan anggota Polres Bangkalan saat memberi peringatan kepada pemilik warung agar tidak membuka warung lagi di siang hari.

Pemilik Warung Mendapat Teguran doni heriyanto/koran madura

BOLOS. Para siswa yang berusaha kabur saat melihat petugas yang sedang melakukan razia di sejumlah warung.

PELAJAR

Siswa SMP itu Merokok BANGKALAN - Sejumlah siswa tingkat sekolah menengah Pertama (SMP) ditemukan sedang membolos , bahkan sedang asik menghisap rokok di kawasan Kantor Dinas Perhubungan dan Infomastika (Dishubkominfo) Bangkalan, Kamis,(10/7) siang hari. Gerombolan siswa tersebut tertangkap basah oleh petugas yang sedang melakukan razia terhadap warung makanan yang nekat membuka di siang hari.

Tak ayal kedatangan petugas membuat siswa berhamburan melarikan diri. Mereka yang masih lengkap menggunakan seragam sekolah tergesa-gesa menyelamatkan diri. Tentunya, tindakan tersebut patut disayangkan. Sebab mereka tidak lagi mencerminkan sosok siswa yang patuh dan memiliki akhlak mulia. Semestinya, mereka berada di lingkungan pendidikan bukan justru keluyuran.

Ketua Majelis Ulama Indonesia

(MUI) Bangkalan, KH.Syarifuddin Damanhuri menyayangkan sikap para siswa itu. Tindakan mereka harus segera diperhatikan oleh tenaga pendidik. Jika perlu diberikan sanksi karena sudah dinilai melampui batas kewajaran dengan tidak masuk sekolah dan merokok di muka umum. “Tindakan siswa yang merokok tersebut perlu diberikan nasehat, apalagi ini bulan puasa,� paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, Mohni menjelaskan saat ini lembaga pendidikan formal sedang libur. Kemungkinan siswa yang berseragam tersebut memiliki kegiatan di sekolah. Kendati demikian, pihaknya tetap merasa prihatin terkait prilaku siswa itu. Apalagi merokok di siang hari sama sekali merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan siswa yang notabene masih di bawah umur. = DONI HERIYANTO/RAH

Antok: Jika Masih Nekat, Dipastikan Ada Penertiban BANGKALAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bangkalan dibantu jajaran anggota Polres setempat melakukan razia warung yang nekat buka di siang hari.

Razia kali ini, sehubungan dengan laporan masyarakat terhadap sejumlah warung yang meresahkan akibat tetap melayani pembeli di siang bulan Ramadan. Apalagi sebelumnya telah diberi peringatan agar tidak membuka warung selama bulan puasa berlangsung.

Saat petugas Satpol PP tiba di warung yang terletak di Jalan RE Martadina, terlihat warung tersebut melayani sejumlah pembeli. Nampaknya, kedatangan petugas membuat pemilik dan pengunjung warung terlihat panik dan kaget. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, terlebih pengunjung yang sedang menikmati hidangan yang diperjualbelikan.

"Ibu, mohon kamu jangan buka warung lagi di siang hari. Ini demi kenyamanan kita bersama dan saling menghormati bulan Ramadan. Kami melakukan razia atas dasar laporan masyarakat yang merasa terganggu. Ibi boleh buka saat jam 15.00 wib," pinta

petugas Satpol PP, H. Antok kepada pemilik warung yang nampak gugup.

"Ya, Pak, besok akan kami tutup warung makanan ini, dan kami janji tidak akan membuka pada siang hari,'' janji pemilik warung nasi yang enggan disebutkan namanya.

Setelah memberikan teguran, petugas kembali menyisir sejumlah warung yang menjadi target operasi. Sebut saja warung di daerah Pejagan, kemudian di jalan KH.Moh Kholil, dan dua warung di Bancaran. Razia kali ini hanya sebatas memberikan teguran agar tidak mengulangi kembali. Sebab, sesuai Surat Edaran Bupati (SE) bagi warung

yang tetap melayani pengunjung siang hari hanya diberi teguran saja. Akan tetapi, jika imbauan tersebut tidak diindahkan maka akan ditertibkan.

Sementara itu, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentramam Masyarakat Satpol PP setempat, Ach. Fatah Yasin mengatakan razia tersebut dilakukan semata untuk menjamin hak-hak umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Pihaknya akan memantau warung yang telah dirazia tersebut.

"Apabila di kemudian hari masih nekat buka, kami tidak akan segan-segan untuk menertibkannya," tegasnya.

Untuk saat ini, kata Fatah, pihaknya masih memberikan toleransi. Pendekatan secara persuasif kepada pemilik warung makanan dilakukan, agar pemilik warung bisa mentaati imbauan dan teguran yang telah diberikan. Apabila masih saja nekat membuka siang hari, maka tindakan refresif itulah yang harus dilakukan untuk menimbulkan efek jera. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

JUMAT 11 JULI 2014 | No. 0400 | TAHUN III

BANGKALAN - Keberadaan fasilitas Stadion Gelora Bangkalan (SGB) rupanya masih belum lengkap.

Perlu pembenahan guna memberikan pelayanan yang nyaman terhadap masyarakat pecinta olahraga sepak bola, ketika tim kesayangan berlaga. Sebab bila fasilitasnya minim, tentu akan berdampak juga pada kenyamanan masyarakat yang menonton pertandingan sepak bola.

Terutama pada pertandingan tertentu yang mengundang banyak suporter. Sehingga membutuhkan tribun yang luas. Keberadaan tribun yang ada selama ini dinilai masih kurang untuk menampung semua penonton yang hadir ke-SGB jika membeludak. Oleh karena itu, perlu adanya suatu penambahan tribun buat para penonton fanatik pendukung club yang didukung.

Pemkab Bangkalan menggelontorkan miliar rupiah untuk penambahan pembangunan dua blok tribun. Bila ini sudah terealisasi atau sudah dibangun, bisa dipastikan semua penonton pada setiap pertandingan bakal tertampung. Sebab sudah ada tambahan tribun untuk penonton tempat menyaksikan pertandingan sepak bola. Ketika tribun nanti rampung, diharapkan bisa memberikan kenyamanan pada penonton bola.

Kabid Peningkatan Fisik Gedung dan tata Ruang (PFGTR) Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bangkalan, Wildan Yulianto mengatakan untuk menjadikan SGB sebagai stadion sepak bola berstandar nasional, Pemkab bakal menambah dua blok tribun ekonomi di sisi Timur.

Anggarannya sebesar Rp 5.960.000.000, yang bersumber

SGB Terus Berbenah Kali ini Rp 5,9 M untuk Menambah Dua Blok Tribun

syaiful islam/koran madura

JALAN-JALAN. Sejumlah warga saat ‘ngebuburit’ (mencari malam menunggu buka puasa) di depan SGB.

dari APBD 2014. Tambahan dua blok tribun sisi Timur itu, juga dilengkapi oleh penambahan 4 unit toilet, penutup saluran UGutter, serta pematangan lahan tribun sisi Timur.

"Garapan dua blok tribun itu, merupakan kelanjutan dari proyek serupa pada tahun sebelumnya.

Artinya, pada tahun 2013 lalu, SGB juga mendapat tambahan dua blok tribun di kanan- kiri tribun induk sisi Timur dengan anggaran yang lebih besar, yakni mencapai Rp 7 miliar," terang Wildan.

Saat itu, kondisi stadion dilengkapi dengan pembangunan power house (pembangkit linstrik) berkekuatan 550 KVA. Namun meski sudah ada tambahan empat blok tribun baru, kelengkapan sarana dan prasarana di kompleks SGB, ternyata juga belum optimal.

Menurutnya dengan ada-

nya penambahan dua blok tribun tersebut bisa menambah kapasitas jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan sepakbola.

Sehingga penonton tidak perlu berdesak-desakan, karena tribunnya sudah ditambah.

"Dinding SGB di sisi Utara dan Selatan masih belum dilengkapi tribun penonton. Itu sebabnya, akumulasi pembangunan SGB masih akan terus berlanjut dan bisa dianggarkan bertahap pada tahun 2015 dan 2016 mendatang," ujarnya.

Dipadati Warga Menjelang azan magrib berkumandang, warga Bangkalan memadati halaman SGB (Stadion Gelora Bangkalan). Tampak selama bulan puasa ini. Mereka dari semua kalangan usia, mulai anakanak, dewasa hingga para orang

tua. Kedatangan mereka di SGB hanya sekadar ngabuburit. Menunggu buka puasa tiba sambil duduk dan bermain di halaman SGB. Selain itu, ada sebagian lagi yang membeli makanan dan minuman untuk menu berbuka puasa. Warga membeli nasi dan ikan di pusat makanan rakyat (pumara), tepatnya di depan SGB sebelah utara. Ratusan warga ini berasal dari sejumlah penjuru yang ada di kota Salak.

Tak hanya warga kota saja, warga desa pun berdatangan untuk menikmati sore hari di sekitar halaman SGB. Tak pelak arus lalu lintas yang ada di Jalan Soekarno-Hatta ramai. Sebab itulah warga yang melintas di kawasan tersebut supaya berhati-hati dan waspada. Volume kendaraan sangat padat. Apalagi menjelang

PILPRES

Belum Ada Laporan Pelanggaran BANGKALAN- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bangkalan mengaku hingga saat ini belum menerima laporan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli lalu. Namun, apabila dugaan tersebut memang ada dan dilengkapi dengan bukti yang kuat, dipastikan laporan tersebut akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami belum menerima laporan pelanggaran selama Pilpres.

Akan tetapi, kalau memang ada temuan silahkan laporkan ke kami pasti akan diproses," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Bangkalan, Siti Zahrah Ira, SH. Oleh sebab itu, lanjut Ira, bagi semua pihak yang memiliki dan menemukan data pelanggaran agar segera dilaporkan ke Panwas setempat. Pihaknya tidak akan tinggal diam jika memang bukti yang ditemukan itu benar-benar valid dan akurat. Sebab, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

panwas takni memproses setiap laporan pelanggaran yang masuk.

"Kami tunggu laporannya jika memang ada dan menemukan dilapangan," paparnya.

Sementara itu, Tim pemantau independen Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) menemukan sejumlah masalah pada saat Pilpres berlangsung.

Diantaranya, banyak warga tidak menerima surat undangan C6 dan itu terjadi di Desa Sambiyan Kecamatan Konang, kemudian di

Siti Zahrah Ira, SH.

Ketua Panwaslu Bangkalan

magrib. Suasana tampak sepi ketika azan magrib berkumandang.

Masyarakat sudah pulang semua ke rumah masing-masing untuk berbuka puasa.

Salah seorang warga desa Burneh, Kecamatan Burneh, Moh Ismail menyatakan dirinya datang ke SGB hanya untuk ngambek malem (ngabuburit). Pasalnya, bila berada di rumah seperti terasa lama waktu buka puasa tiba. Berbeda jika melakukan sebuah aktivitas seperti ngabuburit. Magrib terasa seakan datang lebih cepat.

"Tak terasa magrib pun tiba.

Saya paling suka ngabuburit ke SGB. Selain tempatnya luas dan bagus, disana juga ada tempat orang berjualan makanan. Mulai dari kolak hingga nasi," ujar Ismail.

Menurut Ismail, di SGB banyak orang berjualan es. Sehingga ketika pulang ke rumah bisa membawa oleh-oleh. Jadi tidak hanya sekadar jalan-jalan, melainkan ada yang dibawa untuk saudara.

"Saya berangkat dari rumah sekitar pukul 16 00 wib. Setelah jam 17 00 wib, saya pulang dari SGB. Ini dilakukan untuk menunggu datangnya buka puasa, supaya puasanya tidak terasa lapar," ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Anton. Ia menyatakan dirinya bersama anaknya ke SGB karena ingin suasana baru. Pasalnya, seharian berada di rumah terasa bosan, sehingga butuh refresing sembari menunggu azan magrib berkumandang.

"Setiap sore anak saya minta ke sini, Mas. Karena di sini banyak mainan dan banyak orang, jadi senang kalau ke sini. Selain itu, sebelum pulang bisa membeli takjil yang ada di sekitar SGB. Karena banya warga yang berjualan takjil di sekitar SGB," ucapnya.

Ia menyatakan dirinya sangat bersyukur dengan adanya SGB, karena bisa dijadikan tempat warga berolahraga, juga bisa untuk bermain. Selain itu, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Warga bisa berjualan di sekitar SGB. = SYAIFUL ISLAM/RAH

Kecamatan Modung, dan kecamatan Blega Bangkalan.

Selain temuan tersebut JPPR juga menemukan Daftar Pemilih Tetap tidak di pasang dibeberapa tempat pemungutan suara (TPS) dan itu hampir 70% disemua TPS di Bangkalan. Selain itu TPS ditutup bukan pada aktunya.

Rekapitulasi dilakukan pada jam 11.30 wib. Padahal secara prosedural seharusnya rekapitulaisi suara dilakukan mulai jam 01.00 wib. "Jika semua bukti sudah terkumpul maka kami akan laporkan," jelas Koordinator JPPR, Syukur. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

JUMAT 11 JULI 2014

JUMAT 11 JULI 2014||TAHUN No. 0400 |IIITAHUN III No. 0400

Siapakah Masinis DPRD Sumenep?

Setelah pemilu legislatif 9 April lalu dan 50 penghuni kantor parlemen dari berbagai parpol diketahui, tidak berarti agenda di DPRD selesai dengan datangnya pendatang baru dengan wajah lama, atau sama sekali baru. Kini, salah satu agenda penting menyangkut ketua DPRD. Orang pertama di jajaran DPRD ini urgen, antara lain karena visualisasi DPRD secara komunal, juga ditentukan pimpinan, “ketua kelasnya”.

Berdasarkan perolehan suara dari hasil pemilu 2014 lalu, PKB mendapat tujuh kursi bersama tiga partai lainnya, Demokrat, PPP, dan PAN. Tetapi dari perspektif perolehan suara, PKB unggul dari yang lain. Jika tidak terjadi perubahan aturan dimana pemenang pemilu secara otomatis menjadi ketua DPRD, PKB-lah yang punya tiket untuk menjadi ketua DPRD dengan perolehan 107.797 suara.

Lalu, siapa kader PKB yang layak memimpin DPRD? Ada tujuh anggota DPRD terpilih versi KPU. Di dapil 1, Herman Dali Kusuma. Kader PKB ini lolos dalam pemilu dari kecamatan Kota, Batuan, Manding, Kalianget dan Talango. Ia pernah menjadi anggota DPRD pada periode 2004 – 2009. Tahun 2009 – 2014 menjadi caleg dari partai yang sama tetapi gagal menjadi anggota parlemen.

Di dapil 2, terdapat Moh Ruqi Abdullah. Ia anggota DPRD pada 2009 – 2014 dan terpilih kembali menjadi anggota DPRD untuk periode 2014 – 2019. Di dapil 3, Abrori Mannan dengan pengalaman yang tidak jauh berbeda dengan caleg terpilih Moh Ruqi Abdullah. Kemudian di dapil 4, Abdul Hamid Ali Munir. Ia anggota DPRD sejak reformasi dan terpilih lagi untuk DPRD Sumenep masa bakti 2014 – 2019.

Kemudian di dapil 5, Nayatullah bin Superrang, mantan kepala desa Jangkong kecamatan Batang-

Ketua DPRD Sumenep batang dan baru mecalonkan anggota DPRD Sumenep pemilu 2014, an lolos. Lalu di dapil 6, ada Rusnawi yang merupakan wajah baru dan Dulsiam di dapil 7. Nama yang disebut terakhir ini menjabat DPRD 2009 – 2014 dan terpilih lagi di tahun 2014 – 2019.

Jika PKB mensyaratkan lama tidaknya menjadi anggota dewan dan perolehan suara terbanyak (7.800), ia memiliki kemungkinan dipilih PKB untuk menjadi ketua DPRD Sumenep 2014 – 2019. Apabila PKB mensyaratkan ketua PKB harus menjadi kades, tentu Nayatullah yang layak. Kalau ketua DPRD versi PKB harus dari dapil 1, 2, atau 3, nama Herman Dali Kusuma, Moh Ruqi Abdullah, dan Abrori Mannan berpeluang menjadi ketua dewan. Begitu juga bila persyaratan ketua dewan harus

dari kepulauan, nama Dulsiam atau Rusnawi memiliki kans menjadi ketua DPRD Sumenep.

Namun jika PKB memiliki persyaratan tersendiri, yang jauh lebih urgent dibanding persyaratan seperti diungkapkan, hanya PKB sendirilah yang lebih tahu siapa yang layak. Meski begitu, dari tujuh caleg PKB yang lolos, santer terdengar hanya tiga nama yang dipandang layak menjadi ketua dewan. Pertama, Hamid Ali Munir. Ia disebut-sebut layak karena sisi kekaderan yang lebih lama dibanding calg yang terpilih dalam pemilu 2014, ditambah poin lainnya karena Hamid meraih suara terbanyak dibandeng caleg lainnya.

Nama lainnya, Abrori Mannan juga santer didengar sebagai nominator ketua dewan versi PKB. Abrori dianggap berpengalaman karena pernah memimpin fraksi dan komisi di lingkungan DPRD Sumenep. Di luar dua nama dimaksud, Dulsiam juga dianggap layak karena mewakili aspirasi masyarakat kepulauan. Apalagi, sejak reformasi, anggota DPRD kepulauan tidak pernah menjadi ketua DPRD karena anggota dewan dari daratan mendominasi ketua DPRD. Untuk sekedar contoh, 1999 - 2004 dan 2004 - 2009, jabatan ketua DPRD (dari PKB) dijabat A Busyro Karim. Begitu pula 2009 – 2014 dipercayakan kepada Imam Hasyim. Baik A Busyro Karim (Gapura) maupun Imam Hasyim (Bluto), dua-duanya berasal dari daratan. Dari berbagai pertimbangan, PKB harus menilai dari berbagai aspek, bukan dari sisi internal dari PKB ke PKB, tetapi PKB ke eksternal terkait hubungan lintas partai dan yang paling penting, kompeten, terutama memiliki seni dalam memenej konlik. = TIM

Tergantung Partai Salah satu nama yang disebut-sebut sebagai kandidat ketua dewan dari PKB antara lain Hamid Ali Munir. Dia tidak begitu banyak tahu kalau namanya disebut sebagai kandidat, sebagai anggota dewan beberapa kali, dan sebagai anggota dewan dengan perolehan suara terbanyak di internal PKB. Yang diketahui, katanya, pihaknya lolos sebagai caleg terpilih untuk anggota DPRD 2014 – 2019. “Kalau soal ketua dewan, itu urusan partai (PKB), itu pun bila peraturannya tidak berubah,” katanya.

Namun demikian, Hamid

Hamid Ali Munir

Kandidat Ketua DPRD

mengaku semua tergantung partai jika undang-undang lama yang digunakan dimana pemenang dengan sendirinya ketua dewan dijabat partai pemenang. Masalahnya, dia mengakui bahwa undang-undang MD3 direvisi. Sebelumnya pada pasal 82 UU MD3/2009 menyebutkan ketua DPR dengan sendirinya dijabat pemenang pemilu. Tetapi pada revisi pasal 82 menjadi pasal 84 ketua DPRD dipilih. Namun demikian, sejumlah parpol masih mengajukan judicial review. = ABE

didik/koran madura

PEMILIHAN LEGISLATIF. Petugas sedang membantu memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dalam pemillihan legislatif 9 April lalu.

PKB Pasti Pilih yang Pas Ketua PKB A Busyro Karim yakin jika tidak terjadi perubahan undang-undang, PKB mendapat jatah ketua dewan sebagai pemenang pemilu. Siapakah yang akan diusung PKB menuju ketua DPRD? Busyro hanya menjawab siapa saja kader PKB di parlemen berpeluang menjadi ketua dewan, lama atau baru masuk gedung dewan sama-sama punya peluang. Tetapi siapa yang berpeluang, Busyro tidak menjawab secara jelas.

Tetapi, dia tidak membantah ketika tiga nama kader PKB di parlemen disebut-sebut layak sebagai ketua DPRD (Hamid Ali Munir, Dulsiam dan Abrori Mannan). Kepada siapa bandul politik PKB akan berlabuh untuk menjadi ketua dewan jika tidak terjadi perubahan undang-undang? “Yang

Drs. KH. A. Busyro Karim, M.Si Bupati Sumenep

jelas DPRD itu akan ada ketuanya,” Busyro menutup pembicaraan, lalu tersenyum. = ABE

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

11 JULI 2014 JUMAT 11 JULI 2014 | No. 0400 | TAHUNJUMAT III

MADURA

No. 0400 | TAHUN III

SITI URIFA

Menjaga Silaturahmi dengan Sesama Agar tercipta kerukunan dengan sesama manusia bisa terjalin diantara kita, harus melakukan sebuah upaya diri. Yakni dengan menempuh jalan untuk menjalin silaturrahmi dengan semua.

H

al itu dikatakan oleh perempuan yang mangaku namanya, Siti Urifa. Menurutnya, dalam hidup memang harus rukun dengan semua, baik dengan saudara, keluarga maupun orang lain.

Karena dengan hidup yang rukun akan terpancar sebuah kedamaian dan kebahagian dilingkungan kita.

“Jangan suka tengkar dengan sesamanya. Karena perbuatan itu akan mengundang sebuah perpecahan diantara kalian,” ucapnya.

Berpecah belah dalam agama memang sangat tidak dibenarkan.

Sebab berpecah belah akan men-

Nama : Siti Urifa Alamat : Desa Bantaran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo Tetala : Probolinggo, 7 April 1988 Hoby : Nonton TV Motto : Jangan Panik Dengan Cobaan ciptakan ketidakharmonisan diri.

Sehingga hidup kita akan merasa sempit. “Apalagi permusuhan merupakan upaya tipu daya setan dalam melakukan adu domba dengan sesama manusia. Ingin merusak tatanan kedamaian manusia,” terang Siti Urifa.

Oleh karena, itu, dalam kes-

ANDA MAU BERIKLAN? Pasang di

eharian kita perlu menjaga sikap. Agar kita tidak mudah untuk mengundang masalah bagi orang lain.

Kalau kita pahami tentang adanya tenggang rasa, tepo seliro. Maka kita akan bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan tetangga dan sesamanya.“Jaga egoisme diri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dengan sesama,” ungkapnya. =M. HISBULLAH HUDA

Kunjungi dan Unduh versi E-paper

www.koranmadura.com

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024