e Paper Koran Madura 11 Agustus 2014

SENIN

11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

0328-6770024 SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III www.koranmadura.com

ant/yudhi mahatma

Wakil Ketua Umum DPP Partai BERITA Golkar Fadel Muhammad (kedua TERKAIT kanan) bersama Sekjen DPP ParHal 2 tai Nasdem Patrice Rio Capella (kanan), Direktur Riset SMRC Djayadi Hanan (kiri) serta pengamat Politik CSIS J.Kristiadi (kedua kiri) memaparkan hasil penelitian yang membahas tentang kinerja Demokrasi dan Pilpres 2014, Jakarta, Minggu (10/8). Hasil penelitian Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan 77,9 persen responden menilai pilpres berlangsung bebas dan jujur. 10,9 persen menganggap pilpres bebas dan jujur, namun banyak masalah. Hanya 2,3 persen yang tak puas. Mayoritas masyarakat puas dengan pelaksanaan Pilpres 2014.

Prabowo-Hatta Makin Kehilangan Dukungan an Soal Percepatulai M al Ic , as un M Melunak Nasional hal 4

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III

Konflik

Oleh : MH. Said Abdullah

Anggota DPR RI, asal Madura

ISIS dan penyerbuan zionis Israel ke Gaza yang belakangan menghiasi berbagai pemberitaan merupakan representasi riil kondisi geopolitik kawasan Timur Tengah. Serbuan brutal Israel hanya kelanjutan dan ekspresi riil watak aslinya yang terbangun sejak klaim atas tanah Palestina pada tahun 1948.

Sejarah mencatat zionis Israel memang berdiri di atas darah dan air mata warga Palestina. Hampir tak ada jejak bersih dari darah sejak awal klaim di atas tanah yang dijanjikan itu. Israel sama sekali tidak belajar dari pengalaman pahit ketika menjadi korban sikap anti semit Hitler. Secara ironis Israel justru mengulang apa yang telah dilakukan Hitler dalam format dan cara berbeda pada warga Palestina.

ISIS yang belakangan ramai menjadi sorotan di negeri ini adalah representasi geopolitik Timur Tengah, yang memang tak pernah sepi dari pergolakan. Ekspresi kekerasan dan sikap intoleran yang terpapar luas bisa jadi hanya menegaskan gambaran riil sikap beragama sebagian masyarakat kawasan tempat semua agama samawi diturunkan. Fakta dan data sulit ditampik hampir semua negara-negara di kawasan Timur Tengah dipenuhi format-format komunitas yang mengedepankan ego kelompok yang berwatak ekspansif yang mengatasnamakan kepicikan beragama, hingga suasana damai hanya menjadi impian.

Kondisi internal kawasan Timur Tengah yang hampir dipenuhi pertarungan kepentingan antar kelompok itu sudah tentu menjadi minyak yang memberi keleluasaan pada Israel makin Konflik internal bertindak semena-mena. di negeri-negeri Ketika kelompok-kelompok kawasan Timur Tengah membuat asyik bertikai sulit diharamemperhatikan dan Palestina sendirian pkan membantu serta mempermenghadapi bom- dulikan Palestina. Konflik bardir Israel internal di negeri-negeri kawasan Timur Tengah membuat Palestina sendirian menghadapi bombardir Israel.

Dunia internasional yang sudah terlihat sikap ambivalennya dalam kasus Timur Tengah makin jauh dari semangat kepedulian. Kadang beberapa negara bersikap sinis menunjuk negara-negara di kawasan Timur Tengah yang berdekatan membiarkan Palestina sendirian.

Israel dalam konstelasi politik Timur Tengah seperti sekarang ini tampak menjadi semakin kuat. Bukan hanya karena persetujuan bantuan senjata yang hampir selalu disetujui Konggres Amerika Serikat. Juga karena problem internal negara-negara Arab, yang tenggelam dalam kubangan konflik kelompok sehingga Israel begitu leluasa bertindak brutal terhadap warga Palestina.

Ketakadilan dunia yang cenderung membiarkan tindakan Israel makin menenggelamkan Palestina dalam nestapa panjang.

Fakta dan data peta politik sederhana ini menggambarkan secara jelas situasi negara di kawasan Timur Timur menjadi faktor yang secara jeli dimanfaatkan Israel dalam menghadapi warga Palestina. Bahkan bukan hal luar biasa bila Israel juga diam-diam menjadi kekuatan memperkeruh negara-negara Arab –tanpa disadari negara-negara Arab sendiri- sehingga selalu dihadapkan persoalan konflik domestik yang ironisnya banyak diwarnai persepsi dan keterikatan keagamaan.

Ketika sebuah negara dihadapkan konflik dalam negeri, baik berwarna politik semata atau bercampur persep keagamaan, sebagian kekuatan dari negara itu menguap menyisakan duka pada rakyatnya. Kedamaian dan ketentraman punah berganti darah dan air mata.

Karena itu -dengan tetap mempertajam dan mendorong simpati kepedulian pada warga Palestina- negeri ini perlu belajar dari kepahitan konflik di kawasan Timur Tengah agar tak terjadi di negeri ini. =

KORAN MADURA

Berita Utama

SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III

2

Misi Prabowo-Hatta di Ujung Tanduk SMRC: 77,9% Pemilih Nilai Pilpres 2014 Bebas dan Jujur JAKARTA-Lembaga survei Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) merilis hasil survei soal kepuasan warga terhadap Pemilihan Presiden yang berlangsung 9 Juli lalu. Hasilnya, sebagian besar pemilih di pemilu presiden 2014 menyatakan pilpres berlangsung bebas dan jujur.

Direktur Penelitian SMRC Djayadi Hanan mengatakan dari hasil survei, responden yang menyatakan Pilpres 2014 bebas dan jujur sebanyak 77,9%.

Prosentase sebanyak itu terbagi dalam 48,2% mengatakan sangat bebas dan jujur, 29,7% mengatakan bebas dan jujur tapi ada sedikit permasalahan, 10,9% mengatakan secara keseluruhan pilpres bebas dan jujur tapi banyak permasalahan, 2,3% mengatakan tidak bebas dan tidak jujur. “Sementara sebanyak 8,9% menjawab tidak tahu,” kata Djayadi di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Minggu (10/8).

Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling kepada warga Indonesia yang mempunyai hak pilih, yakni yang sudah berumur 17 tahun. Jumlah responden survei yang dilakukan pada 21-26 Juli lalu ini 1.220 orang. Margin of erorr mencapai kurang lebih 2,9%.

Prabowo, sambung Djayadi, sebagai pemilih masuk dalam kelompok 2,3%. Karena Prabowo menyatakan Pilpres 2014 berlangsung tidak jujur dan penuh kecurangan. “Maaf saja saya katakan, Prabowo masuk kategori 2,3% itu saya kira. Itu sahsah saja,” ujar Djayadi.

HOROR ISIS

Pimpinan ISIS Indonesia Siap Berikan Penjelasan CIANJUR- Chep Hernawan pemimpin “Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS)” regional Indonesia siap memberikan penjelasan ke berbagai pihak terkait pernyataannya sebagai Presiden ISIS Indonesia.

Berdirinya ISIS regional Indonesia berperan serta menjaga keamanan nasional agar warga negara Indonesia yang siap berjihad tidak melakukan aksi kriminal di Indonesia.

Bahkan pihaknya mengaku telah memberikan penjelasan ke Kementerian Agama RI beberapa waktu lalu, usai menghadiri sidang perdana sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi.

“Usai berorasi, staf kementerian agama menjemput dan mempertemukan saya dengan wakil menteri agama. Pertemuan itu klarifikasi atas deklarasi ISIS di bundaran Hotel Indonesia Minggu 16 Maret 2014,” kata di Cianjur, Minggu.

Pihaknya mengakui belum ada panggilan dari pihak kepolisian terkait hal tersebut. Dia menunggu jika pihak berwajib meminta klarifikasi pihaknya akan memenuhi panggilan.

Komunikasi kami dengan MUI Pusat membuat kami sakit hati karena menuduh kami melakukan kekerasan terhadap orang yang tidak sepaham

Chep Hernawan

Pemimpin ISIS di Indonesia Sehingga pihaknya menyayangkan sikap ulama di Indonesia khususnya MUI yang menentang gerakan ISIS di Indonesia. “Komunikasi kami dengan MUI Pusat membuat kami sakit hati karena menuduh kami melakukan kekerasan terha-

Dia menambahkan, Prabowo hanya satu dari hampir 200 juta pemilih Indonesia yang harus diperhatikan. Khususnya mereka yang masuk kelompok 2,3% yang menyatakan Pilpres 2014 tidak berlangsung bebas dan jujur. “(Prabowo) Masuk kategori sangat minoritas. Meskipun opininya punya bobot lebih tinggi karena dia capres,” ucap dia.

Pemilih sendiri merupakan salah satu dari 2 kelompok yang dianggap bisa menilai kinerja demokrasi dan pelaksanaan Pilpres 2014. Kelompok pertama adalah para ahli, dan kelompok kedua pemilih.

Untuk penilaian kelompok pertama, ujar Djayadi, dapat dilihat dari evaluasi berbagai ahli. Misalnya dari Freedom House. “Indonesia dalam 10 tahun terakhir menurut Freedom House sebagai salah satu negara yang paling demokratis di Asia Tenggara dan Negara Muslim,” tukas Djayadi. =GAM/ABD

dap orang yang tidak sepaham,” katanya.

Pihaknya meminta pemerintah dan ulama di Indonesia tidak mudah terpengaruh dengan skenario bangsa barat melalui media yang menuding ISIS melakukan pembunuhan secara keji terhadap anak-anak yang tidak berdosa.

“ISIS di Indonesia perwakilan dan biro jihad untuk memberangkatkan warga negara Indonesia yang ingin jihad ke medan perang. Tidak benar kalau ISIS Indonesia, melakukan hal yang tidak terpuji seperti yang dituduhkan,” katanya.

Selama ini ungkap dia, cukup mengenal sejumlah nama petinggi ISIS dalam dan luar negeri, seperti Abu Muhammad al Indonesi. Abu Muhamad yang disebutnya Ustad Bahromy itu, satu bulan sekali memberikan pengajian dua bulan sekali sejak tahun 2011,sebelum berangkat ke Iraq berjuang bersama ISIS. “Kami selalu komunikasi melalui Ustaz Bahromy, lewat Bahromy saya berhubungan dengan Abu Bakar Al Baghdadi,” katanya.

Sementara itu, dia mengakui di Bekasi terdapat anggota ISIS di bawah pimpinannya termasuk termasuk dewan syuro ISIS regional Indonesia. Namun ungkap dia, tidak ada pembaiatan terhadap anggota di sejumlah wilayah tersebut, termasuk di Bekasi.=ANT/FIKRI

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III SENIN 11 AGUSTUS 2014

No. 0416 | TAHUN III

33

ant/septianda perdana

PENGUNGSI GUNUNG SINABUNG. Presiden Asosiasi Kuliner Profesional Indonesia Chef Vindex Tengker mendemonstrasikan cara memasak pada acara “Peduli Gunung Sinabung” di tempat pengungsian Gunung Sinabung KWK Berastagi Karo, Sumut, Minggu (10/8). Selain menyalurkan bantuan, Unilever Food Solutions juga berbagi tips dengan para pengungsi dalam menyiapkan makanan yang lebih bernutrisi dan bervariasi pasca bencana agar kesehatan tetap terjaga.

SIDANG SENGKETA PILPRES

Prabowo-Hatta Pakai Selongsong Kosong JAKARTA-Upaya hukum yang dilakukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan menggugat hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) diibaratkan selongsong kosong dalam sebuah pertempuran.

Langkah hukum ini semakin berat karena pada saat bersamaan munculnya jargon tidak penting seperti menyebut Prabowo titisan Tuhan. Hal ini, tidak bisa diterima logika dan bukan fakta yang sah bisa digunakan di MK. “Menurut saya itu tidak perlu. Karena kan sudah jelas bahwa pertempuran di MK pelurunya cuma dua. Satu, fakta yang sah dan meyakinkan,

dan yang kedua logika hukum yang juga menjadi dalil,” kata Pakar Komunikasi Politik Karim Suryadi di Jakarta Barat, Ahad (10/8).

Karim menyebut tim PrabowoHatta hanya memakai selongsong kosong dalam menghadapi sidang gugatan di MK. Apalagi, kata dia, munculnya jargon tak penting seperti menyebut Prabowo titisan

Tuhan, tidak bisa diterima logika dan bukan fakta yang sah bisa digunakan di MK. “Fakta yang sahnya absen dan logika yang menjadi dasar hukumnya juga menjadi dalih, bukan dalil. Maka pertempuran di MK, saya kira, mereka hanya menggunakan selongsong kosong,” kata Karim.

Dia menilai, anggota tim dan simpatisan pun seperti tak mendukung penuh Prabowo-Hatta memenangkan sengketa pilpres di MK. Langkah mereka hanya ingin merebut hati Prabowo.

Sementara itu, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan menilai klaim tim Prabowo-Hatta bahwa ada kecurangan yang masif dalam Pilpres, hanyalah sebagai bentuk kegagalan menerima hasil resmi

yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, hanya sebagian kecil masyarakat yang menilai pilpres berlangsung tidak jujur.

Hasil survei yang dilakukan SMRC menunjukkan sebagian besar pemilih menilai pilpres berlangsung bebas dan jujur.

Hanya sekitar 2,3 persen yang menyatakan tidak jujur dan bebas. “Prabowo masuk kelompok yang 2,3 persen. Hati-hati, yang menyebut pilpres tidak jujur bisa-bisa dianggap tidak bisa move on,” ucapnya.

Dia memaparkan responden yang disurvei konsisten dalam menilai pelaksanaan Pilpres 9 Juli lalu. Sebanyak 48,2 persen menilai Pilpres bebas dan jujur.

Sekitar 29,7 persen menilai bebas

dan jujur dengan sedikit masalah; 10,9 persen bebas dan jujur dengan banyak masalah. Hanya 2,3 persen yang menilai tidak bebas dan tidak jujur.

Pemilih pasangan PrabowoHatta yang disurvei juga tidak jauh berbeda dengan data keseluruhan. Sebanyak 47 persen menilai bebas dan jujur. Sekitar 27 persen menilai bebas dan jujur dengan sedikit masalah. Hanya 14 persen yang menilai bebas dan jujur dengan banyak masalah, dan 4 persennya yang menilai tidak bebas dan tidak jujur.

“Sedangkan pemilih Gerindra 48 persen mengatakan pilpres sangat bebas dan jujur, 31 persen bebas dan jujur tapi ada sedikit permasalahan, 11 persen bebas dan jujur dengan banyak masalah.

Tidak jujur hanya 5 persen,” terangnya.

Survei dilakukan secara nasional dengan jumlah responden awal 1.220 orang. Data yang dapat diolah sejumlah 1.041 data, dengan tingkat margin of error 3,1 persen. Responden dipilih dengan memperbandingkan data keterwakilan dapil pileg. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III

POLEMIK PARTAI BERINGIN

MS Hidayat Calonkan Diri Ketua Umum Partai Golkar BANDUNG- Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya MS Hidayat di Bandung, Jawa Barat, mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum Partai Golkar untuk mempersiapkan kemenangan parpol tersebut dalam pemilihan umum 2019.

ant/yudhi mahatma

TOLAK PEMECATAN AGUNG LAKSONO. Ketua DPP AMPI Sabil Rachman (dari kiri-kanan) Waketum DPP AMPI Lamhot Sinaga, Waketum BMK 1957 Arnanto Nur Prabowo, Ketua PP AMPG Paul Hutajulu, Ketua DPP BMK 1957 Bimo Triharsono mengangkat tangan usai menyatakan sikap penolakan terhadap pemecatan Agung Laksono dari kepengurusan Partai Golkar, Jakarta, Minggu (10/8). DPP Golkar mengambil langkah memecat Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono karena mendesak diadakannya Munas luarbiasa serta mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar.

PERCEPATAN MUNAS GOLKAR

Sikap Ical Melunak Jakarta- Pakar komunikasi politik dari Universitas Andalas Padang Yuliandre Darwis melihat sikap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mulai melentur menyusul menguatnya desakan dari kader-kader di daerah agar Partai Golkar segera menyelenggarakan musyawarah nasional (munas).

“Saya mendapat informasi dari internal Partai Golkar, sikap Pak Aburizal mulai melentur terkait desakan percepatan penyelenggaraan munas,” katanya di Jakarta, Minggu.

Menurut Yuliandre, desakan tersebut menjadi dilema karena di satu sisi, posisi Partai Golkar adalah salah satu parpol anggota Koalisi Merah Putih yang mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (caprescawapres) Prabowo SubiantoHatta Rajasa.

Di sisi lain, jika Partai Golkar melakukan percepatan munas dan terpilih ketua umum baru, menurut dia, maka kemungkinan akan keluar dari Koalisi Merah Putih dan memilih bergabung ke koalisi pengusung pasangan capres-cawapres Joko WidodoJusuf Kalla.

“Ini akan membuat koalisi parmanen yang disepakati oleh semua anggota Koalisi

Merah Putih akan terpecah,” katanya.

Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Inonesia (ISKI) ini melihat, melenturnya sikap Aburizal Bakrie yakni tidak lagi bersikukuh Munas Partai Golkar harus diselenggarakan pada 2015 sesuai keputusan Munas Partai Golkar di Pekanbaru, pada Nopember 2010.

Menurut dia, satu hal yang diharapkannya adalah agar Partai Golkar tetap utuh dan kompak, tidak terjadi friksi atau bahkan mundurnya sejumlah kader.

“Saya melihat, Pak Ical tidak ingin Partai Golkar terpecah lagi seperti yang terjadi setelah munas di Pekanbaru,” katanya.

Karena itu, kata dia, diperlukan tokoh senior yang dapat membawa kemajuan sekaligus menjaga kekompakan elite dan kader Partai Golkar.

Yuliandre menjelaskan, dari desakan segera dilakukannya

percepatan munas saat ini sudah mengerucut pada dua nama tokoh sebagai kandidat calon ketua umum.

Kedua tokoh tersebut adalah, wakil ketua umum HR Agung Laksono serta anggota dewan pertimbangan MS Hidayat.

Dari kedua nama tersebut, Yuliandre melihat, MS Hidayat lebih tepat untuk diusung sebagai calon ketua umum Partai Golkar, meneruskan kepemimpinan Aburizal Bakrie.

“Pak Hidayat adalah kader senior, pembawaannya tenang, tidak ambisius, memiliki konsep membangun partai, dan diterima semua pihak,” katanya.

Ia juga menilai, MS Hidayat mampu mengatasi berbagai persoalan internal partai, termasuk menyatukan beberapa elite yang berbeda pandangan di internal Partai Golkar.

MS Hidayat, kata dia, juga memiliki akses yang kuat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Aburizal Bakrie, dan para elite Partai Golkar .

“Pak Hidayat sudah membuktikan kepemimpinannya yang legitimate dan santun, dua periode memimpin Kadin Indonesia,” katanya. =ANT/RIZA

“Saya menyatakan sebagai calon ketua umum dengan motivasi mempersiapkan Golkar menghadapi pemilihan umum 2019 yang pertama kali menggabungkan pemilu legislatif dan presiden,” katanya dalam deklarasi pencalonan itu di rumahnya Jalan Cipaku, Bandung, Minggu.

Dia mengatakan visi elektoral Pemilu 2019 adalah mengupayakan dukungan seluasnya untuk memposisikan Golkar sebaik-baiknya di tengah kedidupan bangsa dan negara.

Menurut dia, dengan demikian Golkar bisa memastikan diri untuk mewujudkan pengabdiannya. Pertama, untuk memberikan kedudukan utama pada aspirasi luas dan tidak pada kepentingan sempit.

“Kedua, memajukan secara optimal pelayanan publik yang luas dan adil, serta ketiga melindungi seluruh golongan dan masyarakat,” ujarnya.

Dia menjelaskan Golkar sebagai organisasi politik yang bersejarah dalam kehidupan politik saat ini tidak dapat

dipisahkan bahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari politik cita-cita nasional Indonesia.

Menurut dia, Golkar saat ini menggerakkan cita-cita dan kemampuan organisasinya untuk bersama rakyat menempuh perjalanan lanjut bangsa Indonesia.

“Hal itu sebagai upaya menyusun diri untuk mengemban pengabdian nasional,” ujarnya.

Dia mengatakan Golkar saat ini tiba pada masa perubahan periodik dalam siklus kehidupan organisasinya.

Hal itu menurut dia dalam rangka menyongsong tanggung jawab politik nasional dan senafas dengan proses pembangunan kembali tekad bangsa setelah Pileg dan Pilpres.

Deklarasi tersebut bersamaan dengan acara halalbihalal dan silaturahim dengan para kader serta pengurus DPD Golkar se-Jawa Barat. Acara itu juga dihadiri Ketua DPD Golkar Jawa Barat Irianto MS Syafiuddin. =ANT/IMAM

ant/fikri yusuf

SUPERMOON. Bulan purnama terlihat terang dan besar saat terjadi fenomena Supermoon di langit Kota Denpasar, Bali, Minggu (10/8). Saat fenomena Supermoon pada (10/8), bulan akan mencapai jarak 357.000 kilometer dari bumi dan akan tampak 10 persen lebih besar dari bulan purnama biasa.

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 11 AGUSTUS 2014 SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III No. 0416 | TAHUN III

55

LIKUIDITAS PEREKONOMIAN

Uang Beredar Juni 2014 Rp3.861,7 T JAKARTA-Pertumbuhan likuiditas perekonomian M2 (Uang beredar dalam arti luas) pada Juni 2014 mengalami peningkatan. Data Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa pada Juni 2014, M2 tercatat sebesar Rp3.861,7 triliun, tumbuh 13,1% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Mei 2014 yang sebesar 10,5% (yoy).

ant/asep fathulrahman

TAMBANG ILEGAL. Truk memuat pasir dari eskavator di tempat galian tambang ilegal di Cirenong yang sudah ditinggalkan penambang besar, di Lebak Denok, Cilegon, Banten, Sabtu (9/8). Penggalian tambang pasir ilegal di Cilegon tetap marak meski beberapa kali ditutup paksa warga karena meninggalkan lubang raksasa yang membahayakan mereka tapi saat warga lengah penambangan tetap berlanjut.

OJK: Jangan Tergiur Investasi Bunga Tinggi JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah tergiur dengan paket investasi yang menawarkan bunga tinggi. Hasil penelusuran OJK menyebutkan banyak paket investasi dengan pelbagai modus, menyasar kalangan awam yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Selain janji bunga tinggi, tingkat pengembalian modal yang cepat kerap menjadi senjata pemanis untuk menggaet dana masyarakat. Masalahnya, masyarakat kurang mengerti kalau pihak yang menawarkan produk keuangan ini tidak berizin dan akhirnya merugi.

“Banyak masyarakat menderita kerugian akibat membeli produk yang disangka produk keuangan. Produk itu ditawar-

kan perusahaan yang tidak mempunyai izin, tapi dia melakukan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi,” kata Kepala Eksekutif Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Kusumaningtuti S Soetiono di Jakarta, Sabtu (9/8).

Masyarakat awam mudah terbujuk akibat ada pesohor atau artis ikut dilibatkan sebagai pemberi testimoni.

Dalam penawarannya, nasabah yang diklaim untung besar, selalu diminta menyampaikan kisah sukses. Dengan semua bujuk rayu tersebut, tidak sedikit kelas menengah dan atas dengan pendidikan tinggi ikut jadi korban kasus investasi bodong. “Kadang kita tergiur iklan mereka (paket investasi) karena ada artisnya. Padahal, tidak benar adanya,” urainya.

Untuk itu, OJK berharap masyarakat mempelajari tawaran imbal hasilnya.

Kalau terlalu tinggi, bisa dipastikan bisnis tersebut bodong. “Bahkan ada yang dengan tingkat bunga di atas 10 persen per bulan,” ujarnya.

Dia mengatakan pemahaman yang rendah mengenai seluk-beluk investasi terbukti merugikan jutaan nasabah di Indonesia. Pengetahuan yang rendah, akhirnya tawaran investasi tidak masuk

akal jadi pilihan masyarakat. “Ini karena literasi keuangan masyarakat masih rendah dan greedy, tamak, ingin cepat kaya sehingga dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab,” katanya.

Berdasarkan survey literasi keuangan yang dilakukan OJK di 20 provinsi, melibatkan 8.000 responden tahun lalu, menunjukkan perlu ada upaya ekstra memberi pelatihan pada ibu rumah tangga. “Dari jumlah 118 juta perempuan, 74 juta dikelompokkan ibu rumah tangga. Tingkat literasinya masih rendah. Oleh karena itu, OJK memprioritaskan ibu rumah tangga sebagai target,” imbuhnya.

Bila dibedah lagi, tingkat literasi di kalangan ibu rumah tangga baru 2,18 persen, dan utilisasi jasa keuangan mereka hanya 3,37 persen. Sedangkan secara keseluruhan, tingkat literasi keuangan seluruh masyarakat Indonesia baru 21,8 persen, dengan utilisasi 59,7 persen. Inipun didominasi pemahaman sebatas aktivitas yang berhubungan dengan perbankan. “Peningkatan literasi ini penting, karena 49 persen dari populasi Indonesia atau 118 juta orang adalah perempuan,” kata Kusumaningtuti. =GAM

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara mengatakan berdasarkan komponennya, pertumbuhan M2 yang meningkat bersumber dari komponen Uang Kuasi (Dana Pihak Ketiga yang terdiri dari simpanan berjangka dan tabungan baik rupiah maupun valas serta simpanan giro valas) yang didukung oleh suku bunga simpanan perbankan yang menarik.

Pertumbuhan komponen Uang Kuasi tercatat meningkat dari 10,3% (yoy) pada Mei 2014 menjadi 14,0% (yoy). “Di sisi lain, pertumbuhan M1 (Uang Kartal dan Giro Rupiah) relatif stabil pada 10,2% (yoy),” jelas Tirta di Jakarta, Minggu (10/8).

Sedangkan berdasarkan faktor yang mempengaruhi ujarnya, pertumbuhan M2 yang meningkat terutama disebabkan oleh pertumbuhan Net Foreign Assets seiring dengan aliran masuk modal asing dan tercermin pada cadangan devisa yang meningkat. Sementara itu, Net Domestic Assets tercatat tumbuh lebih rendah sejalan dengan perlambatan kredit perbankan di tengah moderasi permintaan domestik.

Lebih lanjut dia menjelaskan suku bunga simpanan dan kredit perbankan pada Juni 2014 masih terus meningkat. Rata-rata suku bunga Deposito berjangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan masing-masing tercatat 8,29%, 9,11%, 8,98% dan 8,28%, meningkat dibandingkan suku bunga Mei 2014 yang masing-masing sebesar 8,17%, 8,74%, 8,82% dan 8,06%. “Kenaikan suku bunga dana tersebut diiringi oleh peningkatan ratarata suku bunga kredit yang naik dari 12,75% pada Mei 2014 menjadi 12,77% pada Juni 2014,” jelasnya.

Meningkat Sementara itu, bank sentral mengumumkan, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2014 mencapai US$110,5 miliar atau meningkat dari posisi akhir bulan sebelumnya yang hanya US$107,7 miliar. “Peningkatan jumlah cadangan devisa tersebut terutama berasal dari penerbitan euro bonds dan penerimaan devisa hasil ekspor migas pemerintah yang melampaui pengeluaran untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah,” kata Gubernur BI, Agus Martowardojo.

Selain itu, jelas Agus Marto, penerimaan devisa sebagai dampak dari aliran masuk modal asing juga berpengaruh positif terhadap peningkatan posisi cadangan devisa Juli 2014.

Dia menyatakan, posisi cadangan devisa per akhir Juli tersebut dapat membiayai 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III

HARGA POKOK PETANI

HPP Gula Kristal Putih Dinaikkan JAKARTA-Pemerintah memberlakukan penetapan Harga Patokan Petani (HPP) Gula Kristal Putih (GKP) sebesar Rp 8.500/kg.

Penetapan HPP tersebut dituangkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 45/M-DAG/PER/8/2014 tanggal 7 Agustus 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/MDAG/PER/5/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih Tahun 2014. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/5/2014 sebelumnya, HPP ditetapkan sebesar Rp 8.250/kg.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan bahwa kenaikan besaran HPP GKP ini dalam rangka meningkatkan insentif kepada Petani agar lebih bersemangat untuk menanam tebu. Dengan demikian, kesejahteraan dan pendapatan petani dapat lebih meningkat, dan pada akhirnya akan menaikan produktivitas gula petani. “Namun demikian HPP bukan satusatunya instrumen yang dapat mendukung kesejahteraan petani gula, peningkatan rendemen dan revitalisasi pabrik gula menjadi hal yang tidak kalah penting dalam meningkatkan produktivitas guna mendukung kemajuan industri gula dalam negeri dan kesejahteraan petani,” tegasnya.

Selain menetapkan peningkatan HPP GKP, Kemendag melalui surat Menteri Perdagangan Nomor 915/M-DAG/SD/8/2014 tanggal 8 Agustus 2014 telah menginstruksikan kepada 11 Importir/Produsen Gula Kristal Rafinasi (GKR) yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) dengan total sejumlah 502,3 ribu ton hanya diperbolehkan menyalurkan secara langsung GKR kepada industri makanan dan minuman dan tidak menggunakan jasa distributor. SPI sejumlah 502,3 ribu ton tersebut merupakan sisa alokasi impor raw sugar tahun 2014. ”Diharapkan instruksi ini dapat ditaati sehingga penyaluran GKR sesuai peruntukannya yaitu untuk kebutuhan industri makanan minuman dan tidak merembes ke pasar konsumsi,” jelasnya. =GAM

ant/rahmad

HARGA LANGSAT MELAMBUNG. Seorang pedagang melayani pembeli buah Langsat (sejenis buah Duku) lokal di pusat Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.

Minggu (10/8). Harga Langsat lokal melambung Rp13 ribu perkilogram dari harga biasanya atau dibandingkan dari harga Langsat pasokan hanya Rp. 8.000 perkilogramnya.

Tenaga Kerja Indonesia Siap Berkompetisi di MEA JAKARTA-Pemerintah Indonesia optimis tenaga kerja Indonesia siap bersaing dengan tenaga kerja asing menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Meski sudah ada beberapa proteksi dan kualifikasi tersendiri antar negara ASEAN, pemerintah Indonesia harus melakukan persiapan-persiapan, terutama di lembaga-lembaga pendidikan agar tenaga kerja Indonesia benar-benar bermutu.

“Dengan unggulnya Indonesia dalam kuantitas SDM untuk delapan profesi itu, maka akan memberikan kesempatan dan memotivasi para pekerja di delapan sektor itu, untuk berkarir di negara-negara ASEAN,” kata Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga

Kerja (Binapenta) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Reyna Usman di Jakarta Minggu (10/8).

Seperti yang sudah diketahui dalam MEA 2015 ada delapan profesi lapangan pekerjaan yang akan dibuka, yaitu insinyur, arsitek, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi media, dokter gigi, dan akuntan. Reyna pun menegaskan bahwa Indonesia memiliki jumlah sumber daya manusia (SDM) yang lebih andal untuk delapan profesi tersebut jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Namun demikian jelasnya, negara-negara ASEAN tidak akan serta-merta membuka pasar tenaga kerjanya, karena setiap negara memiliki peraturan yang berbeda soal ketenagakerjaan. Tapi, kata dia, Indonesia juga tidak perlu khawatir.

Pasalnya, Indonesia bersama Filipina termasuk negara yang selangkah lebih maju terkait peraturan ketenagakerjaan. Menu-

rutnya, pemerintah sudah meratifikasi sebagian besar konvensi internasional Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organisation/ILO) yang menyangkut ketenagakerjaan. “Contohnya mengenai aturan perlindungan tenaga kerja migran beserta keluarganya, itu sudah diratifikasi karena mereka harus dilindungi sebagai pekerja migran. Untuk ASEAN sepertinya baru Filipina dan Indonesia yang sudah meratifikasi konvensikonvensi ketenagakerjaan itu,” ujarnya.

Dengan adanya ratifikasi-ratifisikasi tersebut, ujarnya akan cukup memberatkan para pekerja asing untuk masuk ke Indonesia.

Meski sudah ada beberapa proteksi dan kualifikasi tersendiri antar negara ASEAN, Reyna menjelaskan bahwa Indonesia harus tetap melakukan persiapan-persiapan, terutama di lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan bahasa sendiri baginya harus dimasukan menjadi hal yang komprehensif dalam kurikulum. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

toritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat mewaspadai paket investasi yang menawarkan bunga tinggi.

Apalagi sampai di atas 10 persen per bulan. Peringatan itu layak diperhatikan, karena selama ini telah banyak warga yang menjadi korban penipuan program investasi keuangan.

Korban investasi bodong kalangan masyarakat bawah, juga petugas kepolisian, seperti menimpa salah satu anggota Satuan Sabhara Polrestabes Semarang, Brigadir Fatchur Rozaq. Cukup dijadikan bukti lainnya, ratusan ribu korban dua pimpinan PT Golden Trader Syariah Indonesia (GTIS), Micahel Ong dan Desmond Yap (asal Malaysia). Kabar keterlibatan Yayasan Darmoadira yang merupakan yayasan bentukan para jenderal TNI Polri lulusan Akabri tahun 1976-1980 dengan PT Gold Bullion Indonesia, yang telah menelan ratusan ribu korban, kiranya cukup memberikan pelajaran berarti bagi siapa pun yang mau menelaah.

Belakangan ini bermunculan program paket investasi menggiurkan, dengan target bidikan warga menengah ke bawah. Paket investasi itu ada yang berbadan hukum, ada juga yang liar tak jelas statusnya. Baik berbadan hukum maupun tidak, keduanya masih tetap perlu diwaspadai apabila menjanjikan bunga (atau apa pun namanya) yang tidak wajar.

Rakyat menengah ke bawah, seperti petani, nelayan, guru di pedesaan, termasuk juga kalangan tertentu di perkotaan menjadi targetnya, karena mereka biasanya ingin cepat kaya, dengan tanpa kerja keras. Apabila tidak berhati-hati, bukan mustahil mereka akan menjadi lahan empuk para penipu yang gencar main intriknya di sektor paket investasi menggiurkan tersebut.

Berhati-hati memang penting.

Apalagi bukti kasus penipuan yang pernah terjadi sebelumnya, hingga kini penanganan kasusnya seringkali mati suri. Bagai membeku di tangan para penegak hukum. Kalau pun ada penanganan, tampak sekali menghasilkan kekecewaan. Taruklah Muhammad Fadzli (pimpinan Gold Bullion Indonesia (GBI) dan istrinya Hessy Purwantie (komisaris), masih bebas menghirup udara segar. (*)

Opini

SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III

77

Yang Asing Beradaptasi

Salam Songkem

Tergiur Investasi

KORAN MADURA

SENIN 11 AGUSTUS 2014 No. 0416 | TAHUN III

Sebuah pepatah mengatakan, “semakin besar kamar mandi, besar pula limbahnya”. Pepatah ini menunjukkan akan muncul sebuah persoalan dalam komunitas yang besar, akan tetapi bukan berarti suatu hal yang negatif, menjadi positif jika dikelola dengan baik. Bangsa yang besar seperti Indonesia tidak sepi pula masalah yang muncul setiap saat, mulai dari masalah pribadi hingga yang berbau SARA (suku, agama ras dan antar golongan). Sebagai bangsa dengan penduduk pemeluk agama Islam terbesar dunia, selalu juga muncul perbedaan di dalam tubuh Islam sendiri yang berujung kepada sebuah anarkisme dimana-mana.

H

al itu tidak lainnya karena munculnya faham, aliran dan praktik keagamaan yang berbeda-beda. Ada kelompok yang menginginkan pemberlakuan syariah Islam menjadi hukum formal Negara ada kelompok yang “hanya” menginginkan masuknya nilainilai keagamaan dalam praktik berbangsa dan bernegara (nation- state). Kelompok yang pertama itu secara kuantitas masih kecil tetapi terus melakukan sebuah perlawanan.

Meskipun Negara Indonesia besar dengan berbagai macam perbedaan suku, agama, budaya dan praktik faham keagamaan

lainnya, jika kita tilik sepertinya jarang terjadi perselisihan antara satu agama dengan agama lainnya, termasuk di internal agama (Islam) itu sendiri. Jika pun terjadi itu tak luput dari tungangan kepentingan sekelompok orang yang tidak mempunyai sifat kemanusiaan. Tetapi yang memunculkan masalah jika sebuah faham keagamaan (Islam) yang lahir dari luar kemudian memaksakan diri untuk diterima di Indonesia.

Sebut saja Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan gol final perjuangannya adalah sistem Khilafah dan organisasi sejenis, sevisi, dan yang masih segar di telinga pembaca, yakni issu tentang Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). *** Judul di atas sengaja penulis pilih untuk menegaskan bahwa bangsa Indonesia dibangun atas keanekaragaman, pluralis, dan multikultur yang tertuang dalam sebuah kata Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai tersebut bersifat “lokal” yang menjadi karakter khusus dan jati diri bangsa Indonesia. Sehingga tanpa menyebut agama yang ia peluk, bangsa Indonesia telah memperaktikan nilai-nilai universal dari masing-masing penganut agama, tanpa harus dipaksakan mengikuti ajaran, faham dan praktik keagamaan di dalam agama sendiri apalagi agama lain. Ketika demikian, maka sesuatu yang asing, seperti beberapa aliran dalam Islam hendaknya pula tidak memaksakan diri – untuk tidak mengatakan sombong – diterima di Indonesia. Padahal Tuhan untuk mengenalkan dirinya dan mengajarkan tata nilai serta norma-norma bisa beradaptasi, mengerti obyek, karakter, kondisi sosio-kultur dan bangsa seperti apa yang akan diberikan nilai-nilai universal dari spirit ke-Tuhan-an (ilahiyah).

Menjadi catatan untuk kita semua bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa Arab, Timur Tengah, dan Barat. Bangsa Indonesia dicipta oleh Tuhan menjadi bangsa Indonesia itu sendiri.

Jadi apapun dan siapapun yang

datang ke Indonesia hendaknya beradaptasi, mengikuti dan menghargai habitual action yang berlaku di Indonesia. Tanpa adanya formalisasi peraturan agama masuk dalam institusi Negara, bangsa Indonesia telah mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Karena setiap agama tidak mengajarkan kejelekan, tetapi mengedepan nilai-nilai kemanusiaan (humanis) yang diterjemahkan dari spirit ke-Nabi-an (nubuwwah) mereka. Dalam kajian fenomelogi agama, bahwa setiap agama mesti mempunyai keyakinan, aktivitas perseorangan, kitab suci, Nabi, sejarah, social action, dan seni. Hal demikian terjadi pada setiap agama dan sifatnya lokalis. Tidak memaksa kemudian bangsa Indonesia harus mengikuti praktik keagamaan(Islam)-nya orang Arab, Irak atau Suriah.

Pada satu sisi bangsa ini memang harus tegas, dalam konteks ini pemerintah sebagai central power. Bahwa pada dasarnya Negara ini berasaskan Pancasila yang berdasarkan pada UndangUndang Dasar (UUD) 1945.

Praktik keagamaan yang dianut oleh masing-masing pemeluk agama juga telah menunjukkan kearifan lokal (local wisdom) ke-Indonesia-an, sehingga sejak berdirinya bangsa ini menjadi sejuk dan plural. Maka jika ada organisasi keagamaan yang mengancam terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hendaknya dibubarkan dari bumi Indonesia.

Sebuah bangsa yang menerapkan sistem demokrasi, bukan

berarti memberi kebebasan kepada yang asing untuk menghabisi kearifan lokal. Karena mareka (yang asing) juga sering berkedok demokrasi jika hendak dibubarkan.

Ketegasan pemerintah mungkin tidak cukup sendiri, tetapi membutuhkan dukungan secara terpadu dari masyarakat untuk membendung gerakangerakan Islamisme, Arabisme, dan radikalisme yang ketika masa reformasi bergulir mulai tumbuh subur di Indonesia. Kita sebagai bangsa yang mengerti hendaknya perlu mencurigai terhadap sesuatu yang baru (asing) di sekitar kita. Sehingga bangsa ini kembali menjadi sebuah bangsa yang besar dengan karakter dan jati diri khusus Indonesia sebagaimana cita-cita para pejuang bangsa ini. Pada gilirannya, bangsa ini bisa menjadi ikon yang menampilkan sebuah bangsa yang berkarakter dalam kemajemukan dengan ciri khas kearifan lokal nusantara.=

Menjadi catatan untuk kita semua bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa Arab, Timur Tengah, dan Barat.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http:// www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SENIN 11 AGUSTUS 2014 No. 0416 | TAHUN III

SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III

Serapan Anggaran Pemkot Surabaya Rendah SURABAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menilai serapan anggaran di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot Surabaya pada 2014 masih rendah.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan penggunaan anggaran sebaiknya harus seefektif mungkin.

"Selama ini, dinas terkait sering kali tidak bisa menjelaskan plot anggaran tersebut apakah mampu diserap atau tidak. Padahal, DPRD memberi kemudahan dalam memberikan persetujuan anggaran," katanya, Minggu (10/8).

Menurut dia, dalam setiap evaluasi tiga bulanan atau akhir tahun, dinas terkait sering tidak bisa menjelaskan soal serapan. Ia menegaskan, jika semangatnya efektivitas, penyerapan anggran

juga harus realistis.

Untuk itu, ia mendukung pengeprasan anggaran, karena hingga saat ini masih banyak yang tak terserap. "Khawatirnya nanti malah jadi beban bagi pemkot bila tak dikepras," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Simon Lekatompesy mengatakan pada tahun anggaran 2014 untuk pembebasan lahan dan pengadaan tanah mendapai Rp 205 miliar. Namun, ironisnya dari jumlah itu yang terealisasi hanya sekitar 13,44 persen.

"Anggaran pembebasan lahan yang terserap hanya sekitar 13 persen, padahal ini kan tinggal

Adi Sutarwijono

Anggota Komisi C DPRD Surabaya beberapa bulan lagi," katanya.

Simon memperkirakan hingga akhir tahun anggaran yang terserap hanya berkisar 75 persen. Ia mengharapkan, dalam pengang-

garan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan mengedepankan aspek rasionalitas.

"Berulangkali saya minta, jangan cantolkan dana besar, tapi akhirnya tidak bisa dilaksanakan," tegasnya.

Ia menambahkan, mengenai item atau kegiatan mana yang harus dihapus bergantung pada pemerintah kota sesuai dengan kegiatan yang harus diprioritaskan.

Simon memperkirakan, banyaknya dana pembebasan lahan yang tidak terserap karena beberapa kendala, di antaranya kelemahan dalam melakukan pendekatan dengan pemilik lahan.

"Bisa jadi inl karena keterbatasan tenaga dan negoisasi yang lemah. Atau bisa juga karena dampak kasus MERR," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

PEMBANGUNAN

Diaspora Belum Maksimal SURABAYA - Pemerintah Banyuwangi, Jawa Timur, memaksimalkan potensi warganya di perantauan atau biasa disebut "diaspora" untuk bersama-sama berkontribusi mendukung pembangunan daerahnya.

Salah satu upaya tersebut dilakukan Pemkab Banyuwangi dengan menggelar silaturahmi bersama sekitar 500 warga daerah setempat yang tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) serta Cilegon, di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Minggu (10/8).

Acara yang dikemas dalam halalbihalal dan gebyar seni tersebut, dihadiri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Dirut Telkom Arief Yahya, Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono, dan sejumlah tokoh masyarakat Banyuwangi lainnya.

Melalui surat elektronik, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan acara ini dihelat bukan hanya untuk berhalalbihalal, tetapi juga bagian dari upaya mengonsolidasikan seluruh po-

tensi warga untuk bersama-sama membangun Banyuwangi.

Menurut bupati, berbagai cabang Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi), baik yang ada di Jakarta, Bali, Papua, Kalimantan maupun kota-kota lainnya juga disinergikan.

"Pembangunan harus melibatkan semua elemen dan warga Banyuwangi di mana pun berada bisa berkontribusi. Diaspora Banyuwangi ini bisa memberi ide, mempromosikan wisata, dan kontribusi dalam bentuk lainnya," kata Anas, sapaan akrab bupati Banyuwangi.

Ia mencontohkan ada warga Banyuwangi yang menjadi profesor

di sebuah universitas ternama di Indonesia, kemudian sang profesor itu membantu riset untuk memetakan masalah dan solusi di Banyuwangi.

"Ada yang membantu riset pengembangan perikanan, riset pemasaran wisata dan pengentasan kemiskinan," tambahnya.

Anas mengaku langkah yang dilakukan Pemkab Banyuwangu tersebut terinspirasi oleh gerakan Diaspora Indonesia yang mengonsolidasikan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Hingga kini, jaringan Diaspora Indonesia sudah tersebar di 26 negara.

"Kesempatan terbuka luas, warga di mana pun bisa berkontribusi untuk Banyuwangi. Berkat

sinergi semua pihak, saat ini Banyuwangi makin berkembang dan tujuan wisata juga ramai," ujar bupati.

Selain itu, pendapatan per kapita penduduk Banyuwangi sudah melebihi Kota Malang, Jember dan kabupaten/kota lain di Jatim. Saat ini, pendapatan per kapita Banyuwangi di atas Rp 21 juta dan angka kemiskinan turun menjadi tinggal sekitar 9 persen, dari sebelum masih 20 persen pada tahun 2010.

Pada kesempatan itu, Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku ikut bangga dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan Kabupaten Banyuwangi pada sejumlah sektor dalam beberapa tahun terakhir.

"Semakin banyak daerah maju, kami ikut bahagia sehingga Jakarta tak lagi jadi pusat. Semoga makin banyak bupati-bupati berprestasi seperti Pak Azwar Anas yang bisa membangun daerah dengan baik," kata Ahok, panggilan akrab Wagub DKI Jakarta itu.

Ahok berharap warga Banyuwangi di Jakarta maupun warga keturunan Banyuwangi yang sudah menjadi penduduk Jakarta bisa ikut berperan menyukseskan program-program pembangunan di ibukota tersebut. = ANT/DIDIK KUSBIANTORO/DIK

8

PENYEBARAN IDEOLOGI

Antisipasi ISIS Lewat SMS BONDOWOSO - Kepolisian Resor Bondowoso, Jawa Timur, mengantisipasi penyebaran ideologi "Islamic State of Iraq and Syria" atau ISIS lewat pesan singkat atau SMS ke sekitar 200.000 nomor telepon milik masyarakat.

"Hari ini kami memanfaatkan teknologi informasi dengan mengirim 'SMS broadcast' kepada ratusan ribu nomor yang sudah kami data lewat berbagai kegiatan di masyarakat," kata Kapolres Bondowoso AKBP M Sabilul Alif di Bondowoso, Minggu (10/8).

Isi "SMS broadcast" yang dikirim dari nomor ponsel langsung Kapolres itu adalah,"Kepada masyarakat Bondowoso agar waspada dan tidak terpengaruh merebaknya pergerakan paham ISIS. Laporkan jika ditemukan kecurigaan terkait ISIS ke kantor polisi terdekat atau langsung ke HP Kapolres Bondowoso. Bantu polisi untuk memantau, mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah. Terima kasih".

Mantan Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya ini menjelaskan bahwa masyarakat merupakan ujung tombak dalam mengantisipasi masuknya berbagai paham yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat kita selama ini.

Mengenai sekitar 200.000 nomor HP yang dimiliki oleh Polres, ia menjelaskan bahwa hal itu diperoleh dari berbagai program yang digagasnya selama menjabat sebagai orang nomor satu di jajaran Polres Bondowoso.

Program Polres Bondowoso itu adalah SAGITA (Sabtu Giat Sinergi dan Kemitraan dengan Masyarakat), BESEK TAPE (Bersama Polisi dan Masyarakat Ciptakan Keamanan Tanpa Anarkis dan Pelanggaran) dan POS KHIDMAT (Polisi Khotib dan Ceramah Sholat Jumat).

"Pada setiap kegiatan tersebut saya sebagai Kapolres Bondowoso selalu membagi nomor HP kepada masyarakat dan sebaliknya kami meminta nomor HP masyarakat sekaligus mendengar beberapa keluhan mereka, khususnya yang berkaitan dengan keamanan," katanya. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III

9

ant/fanny octavianus

SEMINAR FENOMENA ISIS. Peserta memotret saat seminar nasional "Fenomena Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) bagi NKRI dan Islam Rahmatan Lil'alamin" di Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

Kegiatan itu dilaksanakan sebagai respon atas bahaya radikalisme ISIS yang telah menyebar dan membahayakan bagi NKRI dan diikuti lebih dari 200 perwakilan elemen masyarakat dan ormas Islam.

NU Miliki Peta Kekuatan ISIS SURABAYA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengaku (klaim) telah memiliki peta kekuatan gerakan radikal "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS), terutama di Jatim.

"Secara nasional, pintu masuk ISIS yang merupakan jaringan Alqaidah itu ada tiga, yakni Jawa Barat bagian selatan, Solo, dan eks-daerah konflik seperti Poso," kata Sekretaris PWNU Jatim A Muzakki PhD di Surabaya, Minggu (10/8).

Ketika berbicara dalam Forum Tabayyun Ikatan Sarjana NU (ISNU) Jatim tentang ISIS dengan Zainal Azis Lc MA (mantan Humas Kedubes RI di Syria) dan Novri Susan PhD (sosiolog Unair), ia menjelaskan pintu masuk ISIS di Jatim ada tiga titik yakni Malang, Ngawi, dan Lamongan.

"Di Jatim, jumlahnya masih puluhan, tapi mereka pandai memanfaatkan media sosial, meski mereka sebenarnya hanya pandai main klaim, karena itu kita

sikapi ISIS sesuai dengan hasil pemetaan yang kita punya," kata dosen UIN Sunan Ampel Surabaya itu.

Menurut dia, ISIS merupakan ideologi yang mudah mengkafirkan orang lain, karena itu PWNU Jatim akan lebih memperkuat "Aswaja Center" di daerah-daerah dan juga melalui lembaga pendidikan milik NU untuk memasyarakatkan ideologi Aswaja.

"ISIS juga memiliki basis material yang kuat, karena mereka menguasai ladang-ladang minyak di Irak dan Syria. Untuk itu, PWNU Jatim akan memperkuat basis ekonomi warganya melalui toko-toko komunitas ala bazar agar mereka tidak mudah dirayu kelompok radikal," katanya.

Selain itu, PWNU Jatim juga

menjalin kerja sama dengan pemerintah, TNI/Polri, dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk menyikapi ISIS sebagai "ancaman" bagi NKRI. "Jangan bicara soal teori konspirasi, tapi mereka jelas ancaman NKRI," katanya.

Dalam diskusi yang dipandu Wakil Ketua ISNU Jatim Zainul Hamdi itu, mantan Humas Kedubes RI di Syria, Zainal Azis Lc MA, menegaskan bahwa ISIS secara ideologi bukan "boneka" Amerika, karena mereka antiBarat, tapi ISIS memang "dipelihara" AS untuk tujuan ekonomi, terutama terkait dengan minyak.

"Karena itu, saya sepakat, ISIS adalah masalah ideologi, karena itu mereka harus dihadapi dengan penguatan ideologi. Untuk itu, Aswaja Center harus dikembangkan dimana-mana, bahkan di Lebanon ada Aswaja Center berlantai empat untuk supermarket, ruang diskusi, ruang media, dan lantai atas untuk perpustakaan," katanya.

Secara ideologi, ISIS merupakan jaringan Alqaidah semula terbentuk untuk melawan rezim di Syria, namun akhirnya dimasuki kelompok mujahid dari banyak negara, termasuk Indonesia, sehingga mereka sekarang berkelahi antar-pemberontak di sana untuk berebut ladang minyak.

"ISIS memang paling kuat, tapi rakyat Syria yang menjadi korban, karena rakyat Syria umumnya miskin, sedangkan para pemberontak itu kaya-kaya.

Untuk itu, ISIS harus disikapi secara ideologi, meski mereka juga suka kekerasan. Soal kekerasan, ya serahkan kepada pemerintah dan TNI/Polri. Misalnya, pemerintah bisa mencabut status kewarganegaraan WNI yang masuk ISIS," katanya.

Sementara itu, sosiolog Unair Novri Susan PhD yang ahli manajemen konflik itu menegaskan bahwa perkembangan ISIS itu memang patut dicurigai ada "kerja sama" dengan AS, karena AS

terlihat tidak tegas dengan ISIS. "Kemungkinan itu ada, meski AS sendiri memiliki agenda yang berbeda dengan mereka, karena itu saya setuju kalau di Indonesia disikapi dengan diskusi ideologi.

Kalau bisa tantang mereka berdialog dalam ruang-ruang publik agar masyarakat tahu mereka," katanya.

Selain itu, pemerintah juga perlu mewaspadai beberapa jurusan pada universitas yang umumnya tidak suka dengan perbedaan pendapat. "Ada kampus-kampus atau jurusan-jurusan yang potensial dimasuki ISIS, karena tidak ada ruang perbedaan pendapat di sana," katanya.

Mengenai sikap ISNU Jatim terkait ISIS, Sekretaris ISNU Jatim M Dawud menyatakan ISNU mendukung sikap PWNU Jatim terkait ISIS. "Kami mendukung PWNU dan siap membantu PWNU dalam beberapa hal terkait ISIS," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III

PERATURAN

Penebang Pohon Bisa Diberi Sanksi

TERSANGKA KAYU ILEGAL

ant/oky lukmansyah

Petugas memeriksa empat tersangka beserta barang bukti kayu jati ilegal saat gelar kasus di Polres Tegal, Jateng, beberapa waktu lalu. Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal berhasil mengamankan empat tersangka dan menyita 165 batang kayu jati dan kayu pinus berbagai ukuran, saat melakukan penebangan pohon di hutan wilayah Tegal-Pekalongan.

1.800 Honorer K2 Tak Jelas MALANG - Nasib 1.800 tenaga honorer kategori 2 (K2) di lingkungan Pemkab Malang, Jawa Timur, masih belum jelas karena sampai saat ini kepastian pengangkatan mereka menjadi pegawai negeri sipil juga belum diterima pemkab setempat.

Bupati Malang Rendra Kresna mengatakan seluruh honorer K2 tersebut diminta untuk melakukan pemberkasan lagi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen-PAN), namun pemberkasan itu apakah untuk tes lagi atau untuk data yang lain, masih belum ada kepastian.

"Kami berharap tenaga honorer K2 yang masih belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) segera diangkat karena rata-rata mereka sudah mengabdi selama belasan tahun, bahkan ada yang lebih dari 20 tahun," katanya, Minggu (10/8).

Menurut politisi Partai Golkar

itu, tenaga honorer K2 tersebut layak mendapatkan penghargaan atas pengabdian mereka berupa pengangkatan sebagai PNS. Apalagi, Pemkab Malang juga kekurangan sekitar 4.500 PNS di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), terutama tenaga pendidik (guru).

Ia mengaku sebenarnya Pemkab Malang sudah mengajukan kuota penerimaan CPNS ke Kemen-PAN tahun ini sebanyak 4.500 orang (sesuai jumlah kekurangan), namun formasi yang diberikan jauh dari harapan, yakni hanya 45 orang CPNS untuk beberapa bidang, seperti pendidikan, kesehatan dan teknis.

Kami berharap tenaga honorer K2 yang masih belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) segera diangkat karena rata-rata mereka sudah mengabdi selama belasan tahun, bahkan ada yang lebih dari 20 tahun,�

Rendra Kresna Bupati Malang

Rendra mencontohkan kekurangan PNS di daerah itu paling banyak untuk bidang pendidikan, khususnya guru SD. Guru SD di Kabupaten Malang, terutama di wilayah pinggiran rata-rata hanya diisi dua orang guru yang bersta-

tus PNS, sedangkan kekurangannya diisi oleh guru tidak tetap (GTT).

"Mau tidak mau kita juga mengandalkan tenaga GTT ini, sebab kalau tidak proses belajar mengajar pasti akan terganggu.

Memang, sampai sejauh itu tidak ada hambatan, tapi kalau GTT ini diangkat menjadi PNS kan akan lebih baik lagi, terutama dari segi penggajian," ujarnya.

Sebelumnya jumlah tenaga honorer K2 di Kabupaten Malang sebanyak 2.400 orang, namun beberapa tahun lalu sudah diangkat menjadi PNS sebanyak 900, sehingga tinggal 1.800 orang dan diharapkan segera bisa diangkat seluruhnya.

Sementara itu pendaftaran dan tes CPNS 2014 bakal dilakukan secara "online" atau dalam jaringan. "Kami masih belum tahu secara jelas dan detail terkait teknik tes CPNS dalam jaringan nanti," kata Rendra. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

SURABAYA - DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya membahas aturan baru berupa pemberian sanksi bagi para penebang pohon secara sembarangan yang selama ini dikelola oleh pemerintah setempat.

Anggota Pansus Raperda Perlindungan Pohon Komisi B DPRD Surabaya Rio Pattiselano mengatakan dalam raperda itu dijelaskan menebang satu pohon sanksi yang dikenakan berupa penggantian puluhan pohon.

"Jumlah pohon yang harus diganti ini bergantung pada diameternya," katanya, Minggu (10/8).

Jika yang dipotong diameternya 10 cm, lanjut dia, maka harus mengganti 10 pohon. Tapi jika yang dipotong diameternya lebih dari 10-15, penebang harus mengganti 30 pohon.

Rio menegaskan, sanksi terhadap penebang pohon tersebut diberikan untuk memberikan efek jera kepada pihak swasta yang menebang pohon sembarangan. Hal ini dikarenakan denda retribusi potong pohon sesuai UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tdiak boleh lagi dipungut.

"Sanksi itu agar memberikan efek jera pada pihak swasta yang memotong pohon sembarangan," katanya.

Menurut dia, sanksi tersebut menjadi peringatan pada pihak swasta yang akan mendirikan bangunan, dengan melakukan penebangan tanpa izin dari instansi terkait.

"Apabila sektor swasta membangun hotel, lalu menebang pohon. Tinggal dilihat berapa diameter pohon itu," katanya.

Sementara itu, jika penebangan dilakukan oleh pemerintah, dalam kajiannnya penggantiannya harus sesuai dengan diameter pohon yang ditebang. Seperti di daerah yang sarat polusi, tapi kena proyek pedestrian. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

Lintas Jatim BBM

Penjualan Solar Bersubsidi "Ilegal" Dibongkar TRENGGALEK - Kepolisian Resor Trenggalek, Jawa Timur gagalkan penjualan sekitar 15.000 liter bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang sedianya akan diselundupkan melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Trenggalek, Minggu (10/8) pagi sekitar pukul 10.00 WIB. "Benar, kami mengamankan tiga truk tangki pengangkut BBM jenis solar dan 11 orang yang terdiri dari kernet, sopir dan ABK. Tapi (sementara) kami belum bisa memberi keterangan lebih lanjut karena saat ini masih dalam pemeriksaan," kata Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Supriyanto.

Menurut keterangan sumber kepolisian, belasan ribu solar non industri yang diangkut menggunakan tiga unit truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter tersebut informasinya bakal dijual ke sejumlah kapal tongkang pengangkut batubara yang labuh jangkar di Perairan Prigi.

Kendati membenarkan telah melakukan penangkapan dan menyita tiga truk tangki pengangkut BBM solar bersubsidi, Supriyanto menyatakan belum menetapkan status kasus tersebut, apakah legal atau ilegal.

Ia berdalih pihaknya masih menunggu keterangan pemilik BBM yang dijadwalkan baru akan datang, Senin (11/8).

"Selain itu kami juga masih harus meminta pendapat dari ahli, dalam hal ini Pertamina untuk mengetahui apakah tindakan penjualan BBM ini benar legal atau ilegal," jelasnya.

Informasi yang dihimpun koresponden Antara, polisi telah mencium rencana transaksi penjualan belasan ribu liter BBM solar bersubsidi untuk menyuplai kebutuhan bahan bakar beberapa kapal tugboat penarik tongkang batubara yang lego jangkar di Perairan Prigi sejak Sabtu (9/8) sekitar pukul 18.00 WIB. Mendapat informasi itu, jajaran Kepolisian Resor Trenggalek segera bergerak cepat.

Dipimpin langsung Wakapolres Trenggalek, Kompol Achmad Taufiqqurochman, mulai Sabtu (9/8) malam sekitar pukul 21.00 WIB tim serse kepolisian terus melakukan pengintaian. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

KORAN MADURA

SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III

11

RHU di Dolly Ditertibkan SURABAYA - Ratusan aparat keamanan gabungan dari sejumlah instansi di Kota Surabaya menertibkan rumah hiburan umum (RHU) yang tidak berizin di kawasan eks lokalisasi Dolly dan Jarak, Sabtu (9/8) malam hingga Minggu (10/8) dini hari.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, selain RHU, aparat gabungan yang terdiri atas Satpol PP, Polrestabes, dan Garnisun juga menertibkan panti pijat dan indekos yang kedapatan digunakan sebagai tempat prostitusi terselubung.

"Penertiban ini bertujuan untuk men-'sweeping' para mantan PSK Dolly dan Jarak yang masih berkeliaran di kawasan eks lokalisasi yang telah dinyatakan tutup pada tanggal 18 Juli 2014," katanya.

Menurut dia, sejumlah wisma di Dolly dan Jarak ternyata sudah dalam kondisi tutup, bahkan terlihat tanpa penerangan.

"Untuk wisma di Dolly dan tempat lain dalam keadaan kosong semua, bahkan lampu juga dalam kondisi mati," katanya.

Irvan juga menerangkan bahwa sejumlah tempat hiburan di kawasan eks lokalisasi Dolly dan Jarak menjadi sasaran utama operasi yustisi sekaligus untuk melakukan penertiban aturan Perda tentang RHU, yakni harus

mengantongi izin yang telah dipersyaratkan oleh Pemkot Surabaya.

Untuk tempat hiburan yang tidak mengantongi izin, lanjut dia, pihaknya terbitkan surat pemberitahuan untuk segera mengurus perizinannya sekaligus untuk tidak beroperasi.

"Jika masih bandel, akan kami lakukan penyegelan," katanya.

Saat aparat memasuki tempat hiburan Dong-Dong Pub n Karaoke, sempat mendapatkanperlawanan dari pengelola. Pasalnya, usaha yang mereka jalankan selama ini diakuinya telah mengantongi kelengkapan izin dari Pemkot Surabaya.

Namun, petugas tetap membawa seluruh wanita pemandu karaoke, waitres, musisi, dan sejumlah pengunjung diangkut

ke dalam truk untuk dilakukan pendataan di Kantor Satpol PP Surabaya.

Menanggapi hal itu, Irvan tetap dengan keyakinannya karena tidak ingin kecolongan dengan PSK yang dicurigai mulai mencari celah dengan cara beralih profesi, yakni menyaru sebagai wanita pemandu karaoke, waitres, atau yang lainnya.

"Meskipun tempat hiburan ini (Dong-Dong) berizin, kami tetap melakukan verifikasi terhadap para wanitanya karena kami tidak ingin kecolongan ada PSK yang telah beralih profesi sebagai pemadu musik atau yang lainnya. Selanjutnya, kami bawa ke kantor guna pencocokan data para PSK yang sudah ada di kami," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

ant/suryanto

PENUTUPAN DOLLY. Petugas kepolisian berjaga usai terlibat bentrok dengan warga yang menolak penutupan lokalisasi Dolly-Jarak saat pemasangan plakat "Kelurahan Putat Jaya Kampung Bebas Prostitusi" di Jalan Jarak, Surabaya, Minggu beberapa hari yang lalu. Dalam bentrok tersebut pihak aparat kepolisian menangkap 10 orang warga yang diduga terlibat bentrokan dan memicu provokasi.

TIDAK TRANSPARAN

Sejumlah Mall Diduga Selewengkan Pajak Parkir SURABAYA - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya menduga sejumlah mall di Kota Pahlawan telah menyelewengkan pajak parkir yang seharusnya disetorkan ke pemerintah kota.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Rusli Yusuf mengatakan terdapat sejumlah pusat perbelanjaan yang terindikasi tidak transparan dalam menyetorkan pajak parkir.

"Itu sesuai paparan yang disampaikan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD)," katanya.

Menurut Rusli Yusuf, mengacu pada keterangan yang disampaikan DPPKD tedapat 10 pusat perbelanjaan yang setoran pajak parkirnya masih jauh dari yang diharapkan, seperti halnya Ciputra World dan Tunjungan Plaza (TP) atau Pakuwon Group.

Untuk Ciputra World, pajak parkir yang disetorkan ke pemerintah kota antara Rp150-Rp160 juta. Berdasarkan kalkulasi komisinya, semestinya pajak parkir yang disetorkan jauh lebih besar.

"Potensi parkir mereka (Ciputra World) sangat luar

biasa. Kalau hanya segitu ya aneh," katanya.

Begitu juga untuk pajak milik Tunjungan Plasa (TP) atau Pakuwon Group pajak parkir yang diabayarkan setiap bulannya hanya sekitar Rp320 juta. Padahal mereka memiliki tiga mal besar, yaitu Royal plaza, TP dan Pakuwon Trade Center (PTC).

"Pakuwon Group itu memiliki tiga mal besar, kalau hanya Rp320 juta, itu ya tidak sesuai dengan hitung-hitungan kita.

Kita akan minta mereka terbuka, kalau harusnya membayar pajak Rp500 juta ya angka itu yang

harus dibayarkan," katanya.

Ia mengingatkan untuk pajak parkir sebenarnya kewajiban mal hanya menyetorkan kepada pemerintah kota. Mengingat pajak tersebut, menjadi tanggungan pengunjung yang memakai jasa parkir.

Sayangnya, lanjut dia, ketika ditanya berapa jumlah kerugian yang diderita pemerintah kota, Rusli enggan menjawabnya.

Namun mengacu pada setoran pajak parkir selama ini, potensi terjadinya penggelapan pajak sangat mungkin terjadi. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SENIN 11 AGUSTUS 2014|NO. 0416|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SENIN 11 AGUSTUS 2014 NO. 0416 | TAHUN III

BBM

Pembatasan Subsidi Solar Tak Pengaruhi Nelayan

ANTREAN. Warga yang terkena dampak kekeringan saat mengambil penyaluran air bersih dari Pemkab Probolinggo.

44 Desa Dilanda Kekeringan Pemkab Lakukan Pengiriman Air Bersih PROBOLINGGO - Dampak kekeringan di musim kemarau tahun 2014 ini mulai dirasakan warga masyarakat di Kabupaten Probolinggo pada akhir-akhir ini. Mereka kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan rumah tangganya dan hewan peliharaannya.

Jumlah kekeringan tahun ini, tampaknya tidak ada perbedaan dengan tahun sebelumnya. Yakni sebanyak 44 desa yang tersebar di wilayah kecamatan Leces, Banyuanyar, Paiton, Lumbang, Sumber, Tegalsiwalan, Pakuniran, Tongas, Bantaran, Kuripan, Tiris, Krucil, dan Wonomerto .

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi, mengatakan jumlah desa yang terlanda kekeringan tahun ini tidak ada perubahan dengan tahun sebelumnya. Namun kemarau tahun ini, menurut surat edaran dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Perwakilan Jawa Timur tidak akan berlangsung bergitu lama.

“Diperkirakan puncak kemarau akan berakhir pada AgustusSeptember mendatang. Karena

hujan saat ini masih tetap saja turun. Sememstinya bulan Mei kemarin hujan sudah tidak lagi turun. Namun kenyataannya pada bulan itu masih saja hujan turun,” terangnya kepada wartawan, Minggu (10/8).

Jumlah data yang diterima oleh pihak BPBD, lanjutnya bersumber dari usulan beberapa kecamatan tentang desa-desa yang dinilai mengalami kesulitan air akibat musim kemarau.”Jadi kami mengacu atas usulan kecamatan yang ada tentang data kekeringan dan kesulitan air bersih,”jelas Dwijoko Nurjayadi.

Dwijoko Nurjayadi menambahkan, kekeringan desa tersebut tidak terjadi di semua wilayah desa. Yang terjadi itu terjadi di beberapa dusun. “Jadi tidak terjadi di semua dusun. Hanya beberapa dusun saja,”tandasnya.

Melihat dampak kekaringan

yang ada di Kabupaten Probolinggo, pihak BPBD te;lah berkoordinasi dengan PDAM Kabupaten Probolinggo untuk mengirimkan bantuan agar mendistribusikan air di desa yang mengalami kekeringan. “Itu langkah awal yang bisa kami lakukan,” tuturnya.

Sementara itu, salah satu warga Tigasan Kulon Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, Sundap, (40) mengaku, di daerahnya memang sudah menjadi langganan kekeringan termasuk kurangnya air bersih ketika musim kemarau.

“Kalau sudah memasuki musim kemarau. Disini kesulitan air karena persedian air hujan yang ditampung sudah mulai kehabisan,”ucapnya.

Harapannya, Pemkab Probolinggo memberikan perhatian serius berupa pendirian tandon air yang bisa diisi ulang.

“Jadi kami tinggal mengambil dari tandon itu, bahkan, jika memang harus membayar, warganya siap mengeluarkan uang untuk membayarnya. Karena air merupakan keperluan primer itu,”kata Sundap. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO – Pembatasan subsidi BBM jenis solar yang diberlakukan oleh pemerintah tidak berpengruh terhadap nasib nelayan di Kota Probolinggo. Alasannya, para nelayan di pelabuhan Tanjung Tembaga dan Gili tidak bisa melaut jarak jauh. Apalagi kondisi cuaca laut kini sedang buruk.

“Nelayan sekarang masih belum jauh melaut, karena kondisi cuaca masih buruk,” ujar seorang warga Desa Gili, Kecamatan Sumberasih, Sumari kepada wartawan, Minggu (10/8).

Karena nelayan yang melaut hanya seputaran di wilayah Probolinggo, kebutuhan BBM tidak seberapa. Sehingga masih bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan, walaupun pemerintah kini sedang membatasi pembelian subsidi solar di SPBU. “Kalau nanti melautnya sampai jauh, baru nanti terasa.

Kalau sekarang masih belum,” terang dia.

Dia menjelaskan, kondisi cuaca laut di perairan laut Probolinggo kini masih sedang tidak bersahabat. Apalagi di bulan Agustus ini angin di Probolinggo cukup kencang.

Melihat kondisi itu, para nelayan enggan terlalu jauh menangkap ikan.

“Kalau terlalu jauh cukup berisiko. Sehingga nelayan me-

milih di seputaran Probolinggo menangkap ikan,” timpalnya.

Sementara itu, pantauan di lapangan, sejak sepekan lalu pemerintah memberlakukan pembatasan subsidi BBM jenis solar, sejumlah SPBU di Kota Probolinggo cukup antri. Terutama kendaraan yang memakai solar.

Salah seorang karyawan SPBU, Arif menjelaskan pembelian BBM jenis solar memang dibatasi.

Yakni dimulai pukul 06.00 hingga 18.00 Wib. selebihnya, SPBU sudah tidak melayani pembelian.

Salah seorang karyawan SPBU, Arif menjelaskan, pembelian BBM jenis solar memang dibatasi. Yakni dimulai pukul 06.00 hingga 18.00. selebihnya, SPBU sudah tidak melayani pembelian.

Akibat pembatasan itu, kendaraan yang memakai bahan solar mengantri. Hanya saja, antrian itu tidak terlalu panjang.

Karena kendaraan yang mengantri hanya kendaraan terbatas saja. =Muhammad Sugianto

TAK BERPENGARUH. Kebutuhan BBM tidak seberapa, nelayan masih bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan, walaupun pemerintah kini sedang membatasi pembelian subsidi solar di SPBU.

Probolinggo

KORAN MADURA

SENIN 11 AGUSTUS 2014|NO. 0416|TAHUN III

13

Pembalap Muda Meninggal Denny Kecelakaan Saat Free Practice 2 IP110 PROBOLINGGO – Dunia balap tanah air berduka, salah satu pembalap kebanggaan Indonesia yang tergabung dalam Honda Astra Racing Tim, Denny Triyugo (24) asal Kota Probolinggo mengembuskan nafas terakhir setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Paramedika Sentul City.

Minggu (10/8), sekitar pukul 16.00 WIB jenazah tiba dirumah duka, dan langsung dikebumikan di pemakaman umum. Ribuan pelayat dan teman sejawat mengantar kepergian pembalap muda Deny Triyugo keperistirahatan terkahir.

Denny Triyugo meninggalkan seorang isteri, Ayu Putri Wulansari (23). Sosoknya merupakan pembalap yang biasa menggunakan nomor balap 96 dalam penampilannya. Karier yang ditorehkanpun begitu membanggakan. Beberapa ajang

balap berhasil diraih dengan hasil yang baik.

Sayang langkah beliau harus terhenti ketika mengalami kecelakaan saat free practice 2 IP110, Sabtu (9/8) kemarin di Ajang Indoprix seri ketiga yang digelar di sirkuit Sentul kecil, akhirnya pembalap ternama kelahiran Kota Bayuangga untuk menapaki karir di ajang balap internasional harus terhenti.

“Denny sempat di rawat di rumah sakit akibat kecelakaan hebat saat mengikuti free prac-

tice 2 IP110 Sabtu (9/8) di ajang Indoprix seri 3 sirkuit sentul kecil. Adik saya mengalami pendarahan di otak setelah kecelakaan.

Almarhum meninggal di RS Pertamedika Sentul City,”ujar Dicky, kakak kandung almarhum, saat bertemu di rumah duka, Jl. Cokroaminoto, Gg. Kemuning, RT 03 RW 09 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Dicky menjelaskan tidak jelas bagaimana kronologis kejadian. Yang pasti, dikabarkan Denny mengalami pendarahan hebat dikepala pasca kecelakaan saat sesi kualifikasi IP110 diSentul Kecil. Kemungkinan benturan langsung menghantam bagian kepala.

“Denny sempat dirawat di RS. Pertamedika Sentul City selama dua hari. Namun Allah

berkehendak lain. Denny tidak mampu bertahan dan dipanggil kerahmatullah dini hari tadi,”tandasnya, sambil meneteskan air mata.

Menurutnya, Denny Triyugo, sempat diproyeksikan sebagai pembalap Moto GP masa depan oleh Astra Racing.

Segudang prestasi ditorehkan.

Saat berkiprah diajang balap tanah air. “Sayang perjuangannya untuk meraih impian yang lebih tinggi harus berhenti disini. Allah SWT mempunyai rencana lain untuk Denny,”kenang Dicky.

Prestasi terakhir Denny di ajang Indoprix adalah Juara Nasional Indoprix IP 110cc pada tahun 2011 silam. menjadi salah satu andalan AHM di berbagai ajang kelas internasional, mulai Asia Dream Cup kelas supersport

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

DUKA MENDALAM. Suasana kedatangan jenazah Denny Triyoga disambut ribuan pelayat, dan insert foto almarhum.

600cc, hingga mengikuti kejuaraan Suzuka Endurance Race beberapa kali dan sempat mengibarkan bendera Merah Putih di podium.

Ia juga menjadi pembalap penghuni pemusatan latihan daerah (Puslatda) Jatim proyeksi PON 2016 Jawa Barat. Selain dipersiapkan untuk turun di Moto3, pembalap dari Astra Motor Racing Team itu juga akan turun di All Japan Championship 2013.

“Semoga amal ibadah Denny diterima oleh Tuhan YME dan duka ini bisa menjadi pemicu bagi pembalap Indonesia lainnya untuk bisa meneruskan cita-cita almarhum yang mengharumkan nama Merah putih dikancah balap internasional,”ucap Dicky. =M.Hisbullah Huda

2005 Runner Up Suzuki One Make Race (Seeded) 2006 Juara Region, Jawa Timur (MP1, MP2) 2008 Juara MP2 Yamaha Cup (Seeded) 2008 Juara Nasional Motoprix MP 2 (Seedeed) 2009 Runner Up MP1 Yamaha Cup 2009 Runner Up MP2 Yamaha Cup 2009 Runner Up Asia Road Racing Championship Underbone 115cc 2010 Juara Nasional Indoprix IP 125cc 2010 Runner Up Asia Road Racing Championship Underbone 115cc 2011 Juara Nasional Indoprix IP 110cc Spesifikasi Motor Honda Blade 110cc, Honda Supra X 125, Honda CBR250R (Kelas Sport 250cc)

14

KORAN MADURA

Probolinggo

SENIN 11 AGUSTUS 2014|NO. 0416|TAHUN III

Kendaraan Pelat Merah Wajib Segera Dikembalikan Suhud Perkiraan H-7 Pelantikan PROBOLINGGO - Massa Jabatan DPRD Kabupaten Probolinggo periode 2009-2014 akan segera berakhir pada akhir Agustus mendatang. Sebelum mencapai batas akhir jabatan, kendaraan yang diberikan kepada DPRD akan segera dikembalikan.

Kendaraan Dinas pelat merah yang diberikan hanya sebagian dewan saja yang menempati posisi tertentu. Di antara posisi yang mendapatkan fasilitas tersebut, yakni Ketua DPRD, Dua Wakil Ketua, Ketua Komisi A, Sekretaris komisi A, Ketua, sekretaris Komisi B, Ketua, Sekratris Komisi C, Ketua, dan Sekretaris Komisi D. Menurut Wakil ketua DPRD

Kabupaten Probolinggo, Suhud mengatakan, massa jabatan lama DPRD memang akan segera berakhir. Secara otomatis semua fasilitas yang diberikan kepada pihaknya akan segera diserahkan. “Karena tugas sebagai dewan lama sudah tinggal hitungan hari saja,” terangnya kepada wartawan, Minggu (10/8).

Suhud juga menjelaskan, memang untuk pengendalian

kendaraan dinas berupa mobil tersebut, tidak ada aturan yang mengatur tentang paling lambat pengembalin mobil dinas. Namun yang jelas kendaraan itu akan diserahkan sebelum pelantikan dewan yang baru.

“Palantikan dewan baru akan berlangsung pada 30 Agustus mendatang. Yang jelas sebelum hari itu kendaraan dinas yang dipakai dewan lama sudah resmi diserahkan,” jelasnya.

Menurutnya, dirinya secara pribadi yang juga mendapatkan jatah mobil dinas tersebut. Akan menyerahkan mobil tersebut pada minggu-minggu ini.“Dalam waktu dekat ini untuk say pribadi akan menyerahkan mobil di-

TERAKHIR. Sidang paripurna berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo periode 2009-2014.

nas,” tandas Suhud, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Suhud menambahkan, untuk dewan yang lain terkait pengembalian mobil dinas yang telah diterimanya, dia mengaku tidak paham betul kapan akan diserahkannya. Namun, kemungkinan besar H-7 sebelum pelantikan, mobil yang diterimanya akan diserahkan.

“Kalau belum diserahkan gimana untuk dewan baru periode 2014-2019 mendatang. Karena mereka yang berhak memakai fasilitas itu,” tandas pria yang terpilih lagi sebagai anggota dewan baru ini. =Mahfud Hidayatullah

INSENTIF

Pencairan Dana Bermasalah PROBOLINGGO – Kadiknas Kabupaten Probolinggo bakal memanggil salah seorang oknum guru dan Kasek SMP 1 Sumberasih, Sujono.

Pemanggilan itu dilakukan terkait dana insentif guru yang baru-baru ini cair.

“Kita akan melakukan pemanggilan terhadap guru itu. Kalau perlu Kaseknya juga akan kita panggil,” tandas Kadiknas Kabupaten Probolinggo, Tutuq Edi Utomo kepada wartawan, Minggu (10/8).

Informasi di lapangan, upaya pemanggilan itu dilakukan karena adanya indikasi persoalan dalam proses pengajuan dana insentif guru honorer di SMP 1 Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Di SMP tersebut ada empat orang tenaga honorer yang diajukan oleh pihak sekolah sebagai penerima dana insentif.

Mereka adalah Ariska Prastatiwi (seorang tenaga admin kantor), Totok (seorang satpam), Fatimah (Tenaga honorer bagian perpus) dan Bukhori Muslim (tenaga kebun). Dari ke empat orang tersebut, hanya dua orang yang mendapatkan dana insentif yang baru diterimanya sebelum hari Raya Idul Fitri kemarin. Sedangkan dua orang lainnya, Fatimah dan Bukhori Muslim belum kebagian dana tersebut.

Yang menjadi masalah, proses pengajuan untuk mendapatkan dana insentif tersebut. Seperti Totok yang hanya masih dua tahun bekerja sebagai satpam di SMP tersebut. Sedangkan Fatimah sendiri sudah lima tahun bekerja belum kebagian dana insentif yang biasanya diterima setiap tiga bulan sekali dari pemerintah.

“Saya ini sudah lima tahun, namun belum mendapatkan. Sedangkan yang hanya masuk dua tahun sudah mendapatkan dana insentif,” ujarnya.

Ironisnya, agar mendapatkan dana insentif tersebut, ia mengaku telah dipungut “biaya”. Tujuannya, agar lolos dalam proses pengajuan sebagai penerima dana insentif.

“Praktek seperti ini sudah tidak dibenarkan. Makanya oknum guru itu akan kita panggil,” kata Tutuq Edi Utomo. =Muhammad Sugianto

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SENIN 11 AGUSTUS 201411|AGUSTUS No. 0416 |2014 TAHUN III SENIN

No. 0416 | TAHUN III

15 15

Barcelona Berpesta di Helsinki HELSINKI - Barcelona kembali memetik kemenangan dalam laga pramusim. Menghadapi HJK Helsinki di Helsinki, Finlandia, El Barca menang enam gol tanpa balas. Ini adalah kemenangan kedua Barca dalam empat pertandingan mereka di pramusim sejauh ini. Sebelumnya, tim besutan Luis Enrique itu menang 1-0 atas Recreativo Huelva, imbang 1-1 melawan Nice, dan kalah 0-1 melawan Napoli.

Bertanding melawan HJK, Barca menampilkan sejumlah pemain utama dalam starting XI. Gerard Pique dan Jordi Alba didampingi oleh Marc Bartra dan Montoya di lini belakang. Sementara Sergio Busquets dimainkan bersama dengan Andres Iniesta di lini tengah.

Belum ada nama Lionel Messi di lini depan. Sebagai gantinya, Enrique menurunkan Pedro dengan ditemani oleh Rafinha Alcantara dan Munir El Haddadi. Tak ada kesulitan berarti yang didapat Barca. Sebagai buktinya, catatan statistik kedua kesebelasan relatif timpang.

Barca, seperti biasanya, mendominasi penguasaan bola dan memenangi sebanyak 74% penguasaan bola. Mereka juga punya 23 upaya tendangan ke gawang sepanjang pertandingan, kendati hanya 9 di antaranya yang tepat

sasaran. Sedangkan, tidak punya banyak kesempatan. Mereka hanya mendapatkan 3 usaha tendangan ke gawang sepanjang laga dan hanya 2 di antaranya yang tepat sasaran.

Empat gol dilesakkan Barca di babak pertama lewat dua gol El Haddadi di menit kelima dan ke17, serta dua gol dari Sergi Roberto (9’) dan Pique (24’). Di awal babak kedua, Enrique hanya melakukan dua pergantian pemain dengan Pique dan Iniesta ditarik keluar. Barca kemudian menambah dua gol lagi lewat Marc Bartra di menit ke-49 dan Sandro di menit ke-82.

Secara keseluruhan, raksasa Catalan ini tampil relatif oke.

Mereka tidak mengendurkan tekanan meskipun sudah unggul empat gol di babak pertama.

Sejumlah peluang pun sempat diciptakan di babak kedua. Salah

satunya adalah lewat tendangan Pedro yang masih membentur mistar gawang.

Sementara itu klub Liga Utama Inggris Southampton mendatangkan penjaga gawang baru di bursa transfer musim panas ini yaitu Fraser Forster dari Celtic.

Forster sudah menjalani tes medis pada hari Sabtu (9/8) waktu setempat dan diikat dengan kontrak yang berdurasi empat tahun.

Tak disebutkan berapa nilai transfer kiper berusia 26 tahun

itu. Namun Southampton diyakini mengeluarkan dana sebesar 10 juta poundsterling untuk mendatangkan Forster. “Fraser adalah pemain yang sangat berbakat dan kami senang bisa membawanya ke Southampton. Ini adalah bagian penting dan proses pembangunan kami menuju awal musim,” sahut manajer Southampton, Ronald Koeman.

Dia meneruskan, “Fakta bahwa dia sudah bekerja dengan Dave Watson (pelatih kiper) sebelumn-

ya berarti kami sudah tahu semua soal kekuatan dan kelemahannya, dan saya yakin bahwa kami bisa membantunya berkembang lebih jauh lagi. Fraser cocok untuk melengkapi pemain yang sudah kami miliki dan dia akan menambah kualitas skuat. Dia adalah pemain Inggris yang menarik dengan reputasi yang sangat bagus dalam pertandingan dan, di usia 26 tahun, dia akan menikmati tahuntahun terbaik dalam kariernya di Southampton.” =SKY SPORTS/CAROL AJI

SERIE A

Mazzari Senang Osvaldo Bergabung dengan Inter MILAN - Pelatih Inter Milan Walter Mazzari mengaku, dirinya sudah lama mengincar Pablo Osvaldo. Dia pun senang karena kini pemain tersebut berlabuh di Stadion San Siro sebagai pemain pinjaman dari klub Liga Utama Inggris Southampton. Tetapi kedatangan Osvaldo sekaligus menjadi tantangan besar bagi mantan pelatih Napoli itu agar bisa mengaturnya. Pasalnya, Osvaldo sering berbuat ulah di setiap tim yang dibelanya.

Ketika masih bermain untuk AS Roma, Osvaldo bentrok dengan caretaker tim ketika itu, Aurelio Andreazzoli. Dia kemudian dijual ke Southampton, tapi hanya bertahan separuh musim dan hanya tampil 13 kali dan mencetak 3 gol, sebelum akhirnya dipinjamkan ke Juventus.

Di Southampton dia berkelahi dengan rekan satu tim saat latihan. “The Saints” pun akhirnya

PABLO OSVALDO memamerkan kaos tim Inter Milan yang akan diperkuatnya mulai musim depan.

Osvaldo didatangkan oleh Inter Milan dari Southampton dengan status pemain pinjaman dengan opsi pembelian di akhir musim.

memutuskan untuk meminjamkannya ke Inter.

“Saya sudah lama mengagumi Osvaldo dan saya harap saya bisa membuatnya menjalani musim terbaiknya. Semuanya berawal dari kerja keras dan pengorba-

nan. Untuk urusan kemampuan tekniknya, dia tidak usah diragukan lagi,” kata Mazzari.

Menanggapi ini Osvaldo berharap bisa bertahan lama di Giuseppe Meazza. “Ketika klub seperti Inter menghubungi, saya

pikir siapapun akan memanfaatkan kesempatan itu. Ini adalah kesempatan untuk saya. Jika saya tampil bagus musim ini, saya bisa tetap di Inter selama bertahuntahun,” ujarnya.

Sementara itu klub Italia lain-

nya, Fiorentina, pasrah jika harus kehilangan pemain internasional Kolombia Juan Cuadrado. Mereka mengaku tidak bisa menghalangi Cuadrado jika memang si pemain ingin hengkang. Pemain yang tampil bagus pada Piala Dunia 2014 lalu diincar Manchester United, Bayern Munich, Barcelona.

Presiden Fiorentina, Diego Della Valle, mengaku sudah berbicara dengan Cuadrado.

Dia meminta Cuadrado untuk bertahan setidaknya satu musim lagi. Namun, Della Valle sudah mendapatkan jawaban: Cuadrado ingin hengkang musim ini.

“Bertahanlah satu musim lagi di sini, kami punya proyek besar dan serius di sini,” ucapnya.

Kabar yang beredar menyebutkan, MU mengajukan tawaran sebesar 45 juta euro untuk Cuadrado. Namun, Fiorentina bersikukuh hanya ingin menjual Cuadrado dengan nilai 50 juta euro. =ESPN/CAROL AJI

16

SENIN 11 AGUSTUS 2014 No. 0416 | TAHUN III

Vermaelen Berlabuh di Camp Nou

Thomas

STATISTIK 13/14 PENAMP

RASI UMP

AN

KU

LA UM

H ASSIS

T

15

N ILA

L AH

J

Bergabung dengan Inter | Halaman 15

DU E

1

L UD A R A

ELAMATA ENY

R NTE SE

5.4

P

1.9

N

90.9

I

g Mazzari Senang Osvaldo

lahraga

JU M

| Halaman 15

di Helsinki

A

g Barcelona Berpesta

KORAN MADURA

P

SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III

VERMAELEN

KORAN MADURA 16 BACA JUGA

1.4

KARAKTER

Penguasaan Bola Sangat Kuat Duel Udara Kuat Umpan Kuat Dribel Kuat Konsentrasi Sangat Lemah Umpan Silang Lemah

B

ARCELONA - Bek Arsenal asal Belgia Thomas Vermaelen akhirnya memilih berlabuh di Camp Nou selama lima tahun ke depan setelah lolos tes medis, Sabtu (9/8). Hanya saja tidak disebutkan, jumlah dana yang dikeluarkan “El Barca” untuk mendatangkan Vermaelen. Pemain ini sebenarnya juga diincar rival Manchester United. Tetapi Arsenal spertinya tidak ingin melepasnya ke Setan Merah.

Kepastian itu diumumkan Barcelona melalui situs resmi mereka, tetapi tidak disertai angka transfer.

Sejumlah media menyebut bahwa bek berusia 28 tahun itu diboyong dengan dana transfer sebesar 19 juta euro.

Vermaelen lolos tes medis di Barca pada hari Sabtu (9/8) waktu setempat. Minggu (10/8), dia dijadwalkan akan menandatangani kontrak dan kemudian diperkenalkan secara resmi sebagai pemain Barca. Vermaelen menjadi pemain keenam yang direkrut Barca di bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, The Catalans sudah memboyong Marc-Andre ter Stegen, Ivan Rakitic, Luis Suarez, Claudio Bravo, dan Jeremy Mathieu.

Vermalen bergabung dengan Arsenal dari Ajax Amsterdam di tahun 2009. Selama memperkuat The Gunners, dia tampil 150 kali di semua kompetisi dan mencetak 15 gol. Piala FA di musim lalu menjadi gelar pertama sekaligus terakhir Vermaelen dalam seragam Arsenal. Masa depan Vermaelen di Emirates belakangan

menjadi spekulasi. Meski menjabat sebagai kapten, dia tak lagi jadi pilihan utama Arsene Wenger karena kerap diganggu cedera di musim lalu.

Menanggapi proses perpindahan ini, Vermaelen mengaku bangga.

Dia juga paham betul akan tekanan yang dihadapi dengan bermain di klub sekaliber Barca karena selalu dituntut meraih kemenangan setiap laga. Meski demikian, Vermaelen optimistis bisa mengatasi tekanan yang dihadapi di Barca. “Tekanan selalu ada. Saya bermain untuk Arsenal dan tidak ada bedanya dengan klub ini. Anda harus memenangi setiap pertandingan dan saya paham akan selalu ada tekanan untuk tampil bagus,” ucapnya.

Dia melanjutkan, “Saya merasa sangat senang, saya sangat bersemangat bermain untuk klub yang indah ini. Ini adalah salah satu yang terbaik di dunia, bermain untuk klub ini adalah mimpi untuk banyak orang dan saya bisa bermain untuk klub ini dalam lima tahun ke depan, jadi saya sangat senang.”=CAROL AJI

SENIN

11 AGUSTUS 2014 No. 0416 | TAHUN III

KPU LEMBUR MEMBUKA 114 KOTAK SUARA SUMENEP

B

SUARA PRABOWO NOL, KPU BUKA 2 KOTAK SUARA SAMPANG

J

KORAN NUR AINI SYAIFUN NISA MADURA SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III BANGGA BERPROFESI “ANNOUNCER” NETER KOLENANG

A

P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan membuka 98 kotak suara, Minggu (10/8), untuk kepentingan sidang di MK. Hari ini, sidang ketiga perselisihan hasil pemilihan presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK)

P

antauan Koran Madura di gudang KPU Jl Brawijaya, Pamekasan, kemarin, terlihat sejumlah petugas sibuk memilah 98 kotak suara sesuai Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diduga telah terjadi pelanggaran, selama tiga jam, sejak pukul 9 pagi.

Pencarian alat bukti yang akan diajukan dalam sidang hari ini disaksikan pihak KPU, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), saksi dari kubu Prabowo-Hatta dan saksi Jokowi-JK, yang dijaga ketat aparat kepolisian setempat.

Setelah semua kotak suara yang dimaksud sudah terkumpul dalam satu tempat, petugas istirahat melepas lelah. Kemudian pembukaan kotak suara dimulai pukul 15.00 WIB, dengan disaksikan oleh pihakpihak yang bersangkutan.

Hingga pukul 17.00 WIB, KPU Pamekasan telah berhasil membuka 49 kotak suara. Dalam proses itu tidak ditemukan kendala yang berarti karena data yang diminta oleh KPU pusat berada dalam kotak yang telah dipilah sejak pagi.

Ketua KPU Pamekasan, Moh Hamzah mengatakan pihaknya melakukan pembukaan kotak suara tersebut, berdasarkan informasi dari anggota KPU setempat yang didelegasikan ke MK untuk mengikuti sidang setelah pihaknya mendapat gugatan dari tim sukses (timses) pasangan Prabowo-Hatta.

“Kami mendapatkan perintah dari KPU pusat, untuk menyiapkan alat bukti yang ada dalam kotak. Dan atas izin dari MK, kami membuka 98 kotak suara pada TPS yang ada dalam gugatan timses Prabowo-Hatta,” katanya.

Hamzah menjelaskan data yang akan digunakan sebagai alat

bukti yang dibutuhkan oleh KPU pusat yang ada dalam kotak tersebut, yaitu data form C1 dan C7 (daftar kehadiran pemilih). ”Selain itu tidak ada dan hanya dua itu yang diinstruksikan kepada kami,” ungkapnya.

Pihaknya mendapatkan gugatan dari timses pasangan PrabowoHatta, perihal rekapitulasi Daftar

Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di Pamekasan. Data pada KPU Pamekasan, DPKTb di wilayah itu berjumlah sebanyak 1.699 suara, sedang versi timses Prabowo-Hatta, sebanyak 2.246 suara.

Pihaknya mengaku heran

dengan data yang dimiliki timses Prabowo-Hatta itu. Namun untuk membuktikan itu, maka pihaknya membuka kotak sesuai perintah KPU pusat.

“Gugatan di MK kepada kami itu mengenai DPKTb yang ada

perbadaan antara data di kami (KPU) dengan milik timses pasangan Prabowo-Hatta. Kalau di kami itu 1.699, di timsesnya PrabowoHatta terdata 2.246 suara. Kami heran, dari mana data yang mereka (timses) dapat itu,” katanya.

Kotak suara yang dibuka berdasar putusan MK, tersebar di 13 kecamatan. Sebagaian besar di TPS di Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Batu Marmar. “Kalau sudah semua data yang diminta KPU pusat ditemukan, kami langsung bawa ke Jakarta, dengan pengawalan pihak kepolisian,” ungkapnya.

Sidang lanjutan ketiga sengketa Pilpres hari ini mengagendakan pemeriksaan terhadap 75 saksi. Baik dari pemohon, termohon, dan pihak terkait. Masing-masing pihak mengajukan 25 saksi.=ALI SYAHRONI/UZI

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

SENIN 11 AGUSTUS 2014 No. 0416 | TAHUN III

JALAN RAYA

Dewan Nilai Kualitas Infrastruktur Jelek

RITUAL NYADAR. warga mengantre di pintu masuk untuk memanjatkan doa (tawassul) di Asta Syekh Anggasuto di Dusun Kolla Desa Kebun Dadap Barat Kecamatan Saronggi, Sabtu (9/8) karena banyaknya peziarah. Pada ritual nyadar saat panen garam masyarakat dari Pinggir Papas, Karang Anyar, dan Paberasan berduyun-duyun ke asta tersebut untuk mengikuti ritual nyadar. Syekh Anggasuto orang yang pertama kali memperkenalkan budidaya garam.

KPU Lembur Membuka 114 Kotak Suara A. Warits: Dalam Rangka Mengambil Alat Bukti Sumenep - Tim Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep akan lembur untuk membuka 114 kotak suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2014 supaya pengambilan dua dokumen yang akan dijadikan alat bukti itu cepat selesai.

Ketua KPU Sumenep Warits, Minggu (10/8) menjelaskan, pihaknya akan mengambil formulir rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Pilpres 2014 di tingkat pemungutan suara (TPS) dan daftar hadir pemilih di TPS untuk dijadikan alat bukti dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dua dokumen yang akan dijadikan alat bukti itu tersebar di 114 TPS. Oleh karena itu, kami akan membuka 114 kotak suara.

Kami diperbolehkan oleh MK untuk membuka kotak suara dalam rangka mengambil alat bukti.

Kami akan lembur untuk kepent-

ingan itu," katanya di Sumenep.

KPU Sumenep mulai membuka kotak suara Pilpres 2014 dengan disaksikan oleh panitia pengawas pemilu (panwaslu) dan saksi dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan di bawah pengamanan polisi pada Minggu sejak pukul 14.50 WIB. "Salah satu materi keberatan yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta ke MK adalah proses penyelenggaraan Pilpres 2014 di Sumenep. Mereka menduga ada perbedaan jumlah antara hasil perolehan suara secara keseluruhan di tingkat TPS

dengan pemilih yang hadir serta jumlah pemilih yang masuk kategori daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)," ujarnya.

Warits mengatakan, sesuai materi keberatan yang dibacakan di MK, tim Prabowo-Hatta menduga terjadinya perbedaan jumlah perolehan suara dengan pemilih hadir serta DPKTb itu tersebar di 114 TPS. Data yang kami terima dari KPU RI, 114 TPS yang dipersoalkan tersebut tersebar di 25 dari 27 kecamatan di Sumenep, yakni 17 kecamatan di wilayah daratan dan delapan kecamatan kepulauan," ucapnya.

Ia memperkirakan pembukaan 114 kotak suara untuk mengambil dua dokumen itu akan selesai paling lambat pada Senin (11/8) dini hari.

"Pada Senin pagi, kami berencana ke Jakarta untuk meny-

erahkan dokumen yang akan dijadikan alat bukti di MK tersebut ke KPU RI. Insya-Allah, Senin dini hari bisa diselesaikan. Kami siap lembur," kata Warits, menambahkan.

Pilpres 2014 yang digelar pada 9 Juli diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Prabowo SubiantoHatta Rajasa di nomor urut 1 dan Joko widodo-Jusuf Kalla (JokowiJK) di nomor urut 2.

Sesuai hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil Pilpres 2014 tingkat kabupaten oleh KPU Sumenep pada 16 Juli, perolehan suara Prabowo-Hatta unggul dibanding pasangan calon nomor urut 2, Jokowi-JK. Secara keseluruhan di 27 kecamatan di Sumenep, PrabowoHatta memperoleh 332.956 suara dan Jokowi-JK sebanyak 245.410 suara. =ABD AZIZ/ANT

SUMENEP – Kualiatas jalan di Kabupaten Sumenep masih jauh dari harapan warga. Banyak jalan yang baru saja diperbaki, namun sudah rusak kembali. Itu keluhan masyarakat saat wakil rakyat melakukan reses. ”Kami tidak mau berburuk sangka, hanya saja kami selalu mendapatkan keluhan dari sejumlah warga, utamnya di dapil tiga (yang meliputi Kecamatan Guluk-guluk, Ganding, dan Pragaan),” kata anggota Komisi D DRPD Sumenep Ach Salim.

Menurutnya, banyak warga yang mengeluhkan kualitas pekerjaan pembangunan jalan.

Pasalnya, tidak sampai satu tahun, jalan yang diperbaiki sudah rusak. ”Kita berharap dengan dikucurkannya anggaran pembangunan jalan itu, jalan yang dibangun bisa bertahan minimal tiga tahun,” terangnya.

Oleh sebeb itu, menurut politisi PPP itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu melakukan evaluasi. ”Kalau dilakukan evaluasi, mungkin bisa untuk menghindari hal serupa terjadi di masa yang akan datang,” ujarnya.

Agar realisasi program dapat maksimal, termasuk pembangunan jalan, perlu dilakukan pemantauan secara ketat. Jika tidak, maka dikhawatirkan pembangunan jalan tidak bertahan lama. ”Pemantauan ketat adalah sesuatu yang wajib dilakukan,” katanya.

Selain itu, kata Salim, rusaknya jalan karena program pembangunan jalan tidak dilakukan secara proporsional. Pekerjaan tersebut ditengarai hanya menumpuk di beberapa titik saja.

Sementara daerah yang sangat membutuhkan sentuhan program pembangunan jalan dibiarkan begitu saja.

Dia menyebut, daerah yang terkesan tidak diperhatikan pembangunan jalannya tersebut di antaranya Desa Jaddung, Desa Pragaan Daya, Desa Pragaan Laok (Kecamatan Pragaan). “Banyak jalan di desa-desa yang memprihatinkan, dan mestinya harus menjadi prioritas. Dan banyak lagi desa lain yang serupa,” ujarnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III

C

MUSIM KEMARAU

Kekeringan Perlu Penanganan Serius SUMENEP - Beberapa daerah yang mulai kering kerontong perlu penanganan serius dari Pemerintah Kabupaten Sumenep. Pasalnya, berkaca pada kondisi kekeringan sebelumnya, pemerintah belum optimal mengantisipasi kekeringan, bahkan suplai air ke beberapa daerah tidak berjalan lancar, sehingga tidak semua warga menikmati suplai air dari pemerintah.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep Nur Asyur mengatakan, pihaknya sudah mewanti-wanti sejak awal agar pemerintah, dalam hal ini BPBD, melakukan antisipasi sejak dini, terutama bagi daerah-daerah masuk ketegori kering, seperti di Langsar,

Tanah Merah, Prancak, Montorna, Duko, dan beberapa daerah kepulauan.

“Bahkan pada PAK kemarin, kami telah merekomendasikan agar BPBD melakukan antisipasi dan selalu siaga mengambil langkah terhadap bencana kekerin-

gan. Sebab, saat musim kemarau panjang, kekeringan menjadi masalah di Sumenep. Bahkan tiap tahun tak pernah alpa datang,” katanya.

Ia menambahkan bahwa bentuk antisipasi itu seharusnya sudah dilakukan sejak awal sebelum musim kemarau tiba.

Sebab dalam hemat politisi asal kepulauan itu, antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah selalu terlambat.

“Kurang sigap dalam mengantisipasi ini semua. Ketika di beberapa daerah sudah terjadi kekeringan, baru bergerak dan melakukan langkah. Tentu kan kurang efektif,” terangnya, Minggu (10/8).

Selain itu, pemerintah juga tak boleh tergantung pada suplai

air semata, BPBD bisa bekerja sama dengan dinas lain agar bisa membangun bor atau program pipanisasi. “Kalau hanya bergantung pada suplai air, maka menjadi benar jika mengatasi kekeringan tidak berjalan optimal,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep, Koesman Hadi mengatakan, pihaknya sudah melakukan beberapa langkah sebagai bentuk antisipasi agar warga tidak menderita akibat kekeringan. “Langkah tersebut, selain suplai air, kami juga rencanakan buat bor di beberapa daerah yang masuk kategori kering kritis,” katanya.

Ia menambahkan. pihaknya telah melakukan komunikasi

dan koordinasi terkait rencana pengemboran. “Kami sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak, terutama dinas terkait soal program pipanisasi dan pengeboran. Jadi, selain suplai air, kami juga telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas terkait,” jelasnya.

Ketika ditanya lebih jauh dengan teknis distribusi air, kata Koesman, tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, giliran secara tertib dan kuotanya akan disesuaikan dengan tengkat kekeringan yang terjadi.

“Artinya, kuotanya tidak sama antara beberapa daerah, tergantung tingkat kekeringan yang terjadi,” jelasnya. =SYAMSUNI/MK

sengketa pileg

Selasa, PTUN Tentukan Nasib Kurdi

KEKURANGAN AIR BERSIH. Dua orang ibu mengangkat jerigen berisi air bersih dari mobil tangki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Desa Blandit, Singosari, Malang, Jawa Timur. Kiriman air bersih sebanyak 10.000 liter perhari tersebut dilakukan untuk mengatasi kekeringan dan kekurangan air bersih di kawasan tersebut yang sudah berlangsung hampir sebulan terakhir.

SUMENEP – Ummul Hasanah, tergugat ijazah palsu setidaknya sudah bisa bernafas lega, pasalnya pada sidang Kamis (7/8), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya menolak materi gugatan perlawanan yang dilayangkan oleh Decky Purwanto.

Namun, tidak sama dengan A. Kurdi, salah satu tergugat ijazah palsu yang dilayangkan oleh Bambang Hermanto. Kurdi masih resah, sebab PTUN baru menentukan nasibnya pada Selasa (12/8) mendatang.

Berdasarkan pernyataan KPU, Minggu (10/8), sidang putusan untuk tergugat A. Kurdi akan ditentukan pada Selasa mendatang. Pada sidang yang direncanakan dimulai pada pukul 08.00 pagi tersebut akan membacakan materi gugatan perlawanan yang dilayangkan oleh Bambang Hermanto.

Bambang Hermanto bersama kuasa hukumnya juga tidak terima atas putusan PTUN yang menolak gugatannya pada sidang kemarin.

KPU Sumenep, A. Warits menyatakan, KPU kembali mendapat undangan dan pemberitahuan bahwa sidang A. Kurdi akan dilaksanakan

pada Selasa besok. “Insya Allah dari KPU akan diwakili oleh Divisi Hukum, sebab KPU juga harus mendengarkan sidang terkait dugaan ijazah palsu tersebut,” kata Warits.

Soal materi gugatan, kata Warits, adalah materi perlawanan kepada putusan PTUN tentang keputusan KPU pada 13 Mei kemarin. “Gugatan Bambang tak jauh beda dengan Hj. Ummul, dugaan ijazah palsu. Namun, bedanya pada materi gugatannya saja. Namun, kami tetap patuh pada putusan PTUN,” tegasnya.

Rudi Hartono, kuasa Hukum Bambang Hermanto membenarkan soal sidang A. Kurdi. Menurut Rudi, sidang putusan PTUN terhadap A. Kurdi akan digelar pada hari Selasa (12/8) mendatang. “Sidang hari Selasa mendatang akan menjadi pembuktian bagi PTUN bahwa mereka benar-benar profesional. Sebab kami sudah cukup bukti soal ijazah A. Kurdi, termasuk PTUN telah membuat blunder karena melakukan analisa hukum yang salah terhadap materi gugatan kami,” katanya.

Versi Rudi, pada sidang gugatan Hj. Ummul, putusan PTUN tidak jauh berbeda dengan putusan sidang per-

tama. “Terkesan formalitas dan sumer, sebab putusan itu, seakan-akan hanya menggarisbawahi hasil pemilu, tetapi tidak membaca materi kami soal tahapan pemilu. Apalagi, saat sidang, hanya membacakan saja tanpa pembacaan lebih mendalam,” jelasnya.

Oleh karena itu, Rudi berharap, pada sidang A. Kurdi tersebut, hakim lebih cermat menganalisa soal materi gugatan yang dilayangkan. “Artinya, alasan hukum-hukum yang disampaikan oleh mejelis hakim harus benar-benar cemat, sebab kami tidak berbicara soal hasil pemilu, tetapi tahapan pemilu,” tegasnya.

Jika Hakim tetap saja, lanjut Rudi, maka pihaknya akan melaporkannya ke Mapolda melalui delik umumya.

“Kurdi telah terbukti menipu masyarakat dengan memalsukan ijazah, bahkan dua lembaga yang mengeluarkan ijazahnya tidak mengakui, sebab sampai berdiri hingga sekarang, tak ada sekolah setingkat SMP atau SMA, apalagi stempel dan tahun keluarnya ijazah sangsi dan janggal.

Oleh karena itu, kami berhadap hakim profesional,” tegas Rudi. =SYAMSUNI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III

OBAT-OBATAN TERLARANG

SENGKETA LAHAN

Narkoba Jadi Atensi Artinya, akan bertambah Rp 170 juta jika disetujui oleh DPRD. Sehingga penambahan anggaran itu nantinya akan digunakan untuk menggalakkan sosialisasi, termasuk untuk mengembangkan kampung bebas narkoba yang telah terbentuk,”

SUMENEP - Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ketupat II Kecamatan/Kepulauan Raas bakal dikonversi menjadi madrasah ibtidaiyah (MI) oleh ahli waris pemilik lahan tersebut, jika keinginannya tidak dipenuhi.

Soengkono Sidik

Kepala BNK Sumenep SUMENEP – Kepala Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sumenep Soengkono Sidik mengajukan tambahan anggaran pada PAK di DPRD setempat sebanyak Rp 100 juta, untuk memberantas peredaran narkoba.

“Artinya, akan bertambah Rp 170 juta jika disetujui oleh DPRD. Sehingga penambahan anggaran itu nantinya akan digunakan untuk menggalakkan sosialisasi, termasuk untuk mengembangkan kampung bebas narkoba yang telah terbentuk,” katanya.

Ruang gerak BNK juga sudah semakin luas, dengan berubahnya nama BNK menjadi BNNK (Badan Narkotika Nasional Kabupaten). “Putusan Menteri PAN kemarin menyetujui perubahan nama dari BNK ke BNNK. Sehingga jika sudah BNNK, maka kerja operasi dan penyidikan itu akan lebih produktif,” jelas Mantan Kepala Bappeda tersebut.

Kata Soengkono, dengan perubahan nama tersebut, lembaga tersebut nantinya juga dapat melakukan operasi dan penyidikan kasus narkoba yang saat ini hanya ditangani oleh pihak kepolisian.

Langkah-langkah teknis yang akan dilakukan pihaknya, selain memperketat pengawasan di pelabuhan, juga menambah kampung bebas narkoba. “Di kepulauan masih belum merata, karena anggarannya minim, sehingga belum bisa menjangkau semua kepulauan,” ujarnya.

Secara terpisah, Kapolres Sumenep Sumenep AKBP Marjoko melalui Kabag Ops Kompol Edy Purwanto mengatakan, peredaran narkoba memang selalu menjadi atensi korp baju cokelat itu. ”Memberikan pemahaman bahasa narkoba dan menindak

Sekolah Dasar Bakal Dikonversi Jadi MI?

lanjuti temuan tetap kami lakukan,” tuturnya.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep Dulsiam menilai maraknya peredaran narkoba di kepulauan, disebahkan oleh pengawasan yang setengah hati.

“Saya tidak mengatakan pantauan BNK atau kepolisian yang lemah mengawasi, tetapi alur peredaran mudah masuk kepulauan, karena tidak melalui proses pemeriksanaan secara ketat. Jika dilakukan pemeriksaan, saya yakin, peredaran itu bisa ditekan,” jelasnya.

Selain itu, kata Dulsiam, faktor geografis juga menjadi salah satu sebab maraknya peredaran narkoba. “Saya tak menyalahkan siapa-siapa, karena saya pikir tidak mungkin memang jika semua kepulauan itu diawasi secara ketat hingga BNK dan kepolisian menyisir sejumlah kepulauan. Cuma mungkin harus cari cara lain, seperti gencar sosialiasi atau perbanyak kampung bebas narkoba,” urainya.

Namun demikian, kata politisi PKB tersebut, usaha demi usaha akan sia-sia jika beberapa pihak belum pro aktif mengantisipasi peredaran narkoba. “Sehingga dibutuhkan kerjasama yang apik antara BNK, kepolisian, insitusi pendidikan, tokoh masyarakat, ormas, dan yang lain,” tegasnya.

Soal anggaran, kata Dulsiam, pihaknya akan selalu mem-back up berapapun yang penting untuk memberantas narkoba. “Saya lupa besaran anggarannya berapa. Namun, berapa pun kebutuhannya untuk meminimalisir peredaran narkoba, maka akan kami back up,” akunya. =JUNAEDI/SYAMSUNI/MK

Ahli waris meminta Disdik membeli lahan seluas 2000 meter persegi itu dengan harga Rp 350 per miter. Sementara harga Nilai Objek Pajak (NJOP) hanya berkisar Rp 35 per miternya. Jika itu tidak bisa dipenuhi, ahli waris meminta agar Disdik menyewa lahan SDN tersebut dengan harga Rp 12 juta setiap tahun.

"Itu yang permintaan dua ahli waris pada kami. Jika itu tidak dipenuhi maka ahli waris mengancam akan mengalihkan SDN Ketupat II menjadi MI (madrasah ibtidaiyah)," kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Sumenep Fajar Santoso kepada wartawan.

Ahli waris yang mengancam mengubah sekolah tersebut men-

jadi madrasah adalah JZ dan SH. SJ adalah anggota DPRD periode 2004 - 2009 dari Pulau Raas, sedangkan SH salah satu dosen perguruan tinggi (PT) terkemuka di Sumenep.

"Kalau itu jadi, dua ahli waris itu akan menghadap Bupati (A Busyro Karim) untuk meminta gedung sekolah untuk dijadikan gedung MI. Sebab walaupun lahannya bersengketa gedung sekolahnya tetap milik pemerintah," ujarnya.

Disdik menolak keras ancaman ahli waris tersebut. Sebab tindakan ahli waris dinilai berlebihan dan keluar dari peraturan yang ada. "Kalau itu dipaksakan, sama halnya kami telah mengajarkan perilaku yang tidak benar,"

terangnya.

Untuk mengatasi sengketa tersebut, kata Fajar, Disdik akan menyatukan SDN Ketupat II dengan SDN Ketupat I. Itu karena jarak antara keduanya masih dalam radius 1 kilometer. Selain itu, jumlah siswa di SDN Ketupat II tidak memenuhi standar nasional, yakni tidak sampai 20 siswa per rombongan belajarnya.

"Itu kami lakukan jika disetujui oleh warga setempat. Jika tidak, maka terpaksa kami akan mencari lahan baru untuk dibangun gedung yang baru, karena kami tidak mungkin mengorbankan murid di sana," ungkapnya.

Sampai saat ini, walaupun lahan SDN Ketupat II masih dalam sengketa, kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berlangsung di gedung milik pemerintah itu.

Hanya saja KBM tidak maksimal, sebab terkadang pintu sekolah itu dikunci oleh ahli warisnya. =JUNAEDI/MK

Sejumlah pelajar menumpang kendaraan umum dengan beregelantungan di pintu bus saat melintas Desa Gendingan, Widodaren, Ngawi, Jatim, Sabtu (9/8). Ketersediaan sarana transportasi di daerah tersebut belum sesuai dengan kebutuhan, sehingga sering mengangkut penumpang melebihi kapasitas meski bisa mengancam keselamatan.

KORAN MADURA

Sumenep

SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III

E

KEPEGAWAIAN

Nasib K-2 Buram

PEMBERIAN AIR SUCI Sejumlah pemangku adat memberikan air suci yang telah di beri doa oleh Romo Dukun di Pura Luhur Poten, Cemorolawang, Probolinggo, Jatim, Minggu (10/8).

Pemberan air suci tersebut dilaksanakan pada saat dilakukan pensucian Pura Luhur Poten Bromo.

SUMENEP – Nasib Tenaga Harian Lepas (THL) kategori 2 (K-2) di Kabupaten Sumenep masih belum menemukan titik terang. Sebab, sampai saat ini, pemerintah masih belum menemukan solusi dalam menangani nasib mereka.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Sumenep Titik Suryati mengatakan, hingga saat ini, masih belum bisa memberikan jaminan untuk menjadi PNS kepada mereka. ”Kami tidak tahu harus bagaimana, sebab sampai saat ini masih belum ada informasi lagi terkait nasib K-2 itu,” terangnya.

Hanya saja, sambung Titik, beberapa waktu lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpa RB)

Tiga Kasus Fokus Kejari Kejari: Upaya Keras Kami Memerangi Koruptor SUMENEP – Tiga kasus dugaan korupsi menjadi fokus Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep. Tiga kasus tersebut, yaitu dugaan penyimpangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kecamatan Kalianget, pengadaan alat peraga sekolah dasar Disdik, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri) Talango.

Pidsus Kejari Sumenep Moh Sugiyanto menyatakan, kedua kasus pertama masih dalam tahap peyelidikan. Sedangkan kasus yang terakhir sudah memasuki tahap penyidikan, dan dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Skala prioritas ditetapkan dalam mengusut kasus korupsi, bagian dari upaya keras kami dalam memerangi para koruptor. Meski dalam proses pengusutan itu masih terkendala pengumpulan alat bukti. Sebab, meski banyak saksi yang dipanggil dan diperiksa, namun kualitas saksi juga menjadi penilaian tim penyidik Kejakasaan terutama untuk menetapkan tersangka,” katanya.

Indikasi penyimpangan BSPS terjadi pada tahun 2013.

Sejumlah pihak sudah diperiksa, mulai dari para penerima bantuan BSPS hingga pejabat Bappeda. Sebanyak 20 saksi dari total 52 penerima bantuan dari Kementerian Perumahan

Rakyat (Kemenpera) tersebut telah diperiksa. Dalan waktu dekat, Kejari akan memeriksa pimpinan UPK BSPS Kalianget Timur.

Hanya saja, saksi kunci yang diduga mengetahui selukbeluk kasus itu keberadaannya belum terendus. Berdasarkan keterangan saksi, saksi kunci tersebut ada di Jakarta. “Namun setelah dilacak oleh tim penyidik Kejakasaan, saksi kunci tersebut masih nihil,” terangnya.

Oleh karenanya, pihaknya masih belum bisa menentukan kerugian negara karena masih butuh keterangan saksi kunci.

Sebanyak 52 penerima harusnya mendapat bantuan senilai Rp 6 juta. Tapi oleh perangkat desa, berdasarkan keterangan saksi, dana tersebut dipotong dan hanya diberikan Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta.

Sedangkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat peraga sekolah dasar Dinas Pendidikan Sumenep terjadi pada ta-

TAHUN

STATUS

SAKSI

BSPS Kalianget

KASUS

2013

Penyelidikan

20 orang

Pengadaan alat peraga Disdik

2010

Penyelidikan

18 orang

PNPM Mandiri Talango

2010

Penyidikan

34 orang

hun 2010. Sebanyak 18 saksi telah diperiksa, termasuk pihak Disdik. ”Kasus ini masih terus menggelinding. Sedangkan saksi yang diperiksa sudah mencapai 18 orang,” tuturnya.

Tim penyidik juga telah melakukan investigasi ke lapangan guna menguatkan bukti dan mensinkronkan dengan keterangan saksi. Di antara item yang dilidik adalah alat peraga IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mesin ketik, dan wireless. ”Itu penting untuk mendalami kasus ini guna memastikan ada indikasi korupsi atau tidak,” ungkapnya.

Hingga saat ini, untuk menentukan kerugian, Kejari masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ”Sambil kami menunggu audit. Maka, kami melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data, termasuk kroscek ke lapangan,” ungkapnya. Anggaran pengadaan alat peraga sebesar Rp 4,6 miliar.

Sementara kasus dugaan korupsi PNPM Mandiri Talango

terjadi pada 2010. Kasus tersebut sudah diselidiki sejak sekitar Agustus 2013 dan saat ini sudah ada dua tersangka, yaitu mantan Bendahara PNPM-MP Talango berinisial M dan F. M dan F ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Sumenep setelah mendapatkan dua alat bukti dan meminta keterangan 34 saksi yang dianggap cukup untuk menjerat keduanya sebagai tersangka.

Hasil audit internal PNPM Provinsi Jatim bersama PNPM Sumenep, tersangka F diduga melakukan tindak pidana korupsi sekitar Rp 1,05 miliar.

Sementara M diduga terlibat dalam kasus tersebut setelah keluar dari kepengurusan PNPM Talango. Kerugian dana SPP (Simpan Pinjam khusus Perempuan) yang diduga ditilap M sebesar Rp 500 juta.

Namun, kerugian negara belum bisa dihitung. Pasalnya audit BPKP Jatim belum turun sehingga pihak Kejaksaan masih menunggu hasil ekspose audit itu. =ALI RIDHO/MK

Kami tidak tahu harus bagaimana, sebab sampai saat ini masih belum ada informasi lagi terkait nasib K-2 itu,”

Titik Suryati Kepala BKPP

menginstruksikan agar pemerintah daerah melakukan verifikasi ulang terkait keberadaan K-2. ”Memang ada pendataan kemarin, namun belum ada tindak lanjut mengenai tujuan verifikasi ulang tersebut,” terangnya.

Yang disuruh untuk diverifikasi ulang oleh Kemenpan RB, merupakan K-2 yang tidak lulus dalam tes CPNS formasi tahun 2013. ”Pada tes (CPNS) kemarin, memang banyak yang tidak lulus, bahkan lebih dari separuh dari total K-2 di Sumenep,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Titik mengimbau agar sejumlah tenaga honorer untuk berhati-hati. Sebab, saat ini banyak upaya yang dilakukan oleh oknum untuk memanfaatkan mereka. ”Terkadang itu dijadikan kesempatan, oknum itu mengaku mempunyai jatah untu meloloskan jadi PNS. Padahal pemerintah (daerah) saja tidak mempunyai kewenangan,” tukasnya Untuk diketahui, pelaksaan tes CPNS yang telah dilakukan beberapa bulan lalu calon pegawai negeri sipil (CPNS) THL K-2 yang dinyatakan lulus hanya 261. Sementara jumlah yang tidak lulus sebanyak 1.838 orang. Saat ini, ribuan orang itu menunggu kebijakan dari pemerintah tentang nasib mereka. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

F KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SENIN 11 AGUSTUS 2014 NO. 0416 | TAHUN III

SENIN 11 AGUSTUS 2014|NO. 0416|TAHUN III

MADURA

F

CPNS

Waspadai Calo

SIBUK. Sejumlah petugas KPU Pamekasan memilah kotak suara untuk alat bukti dalam sidang sengketa Pilpres di MK, Minggu (10/8).

Napi Narkoba Dibina Mampukah Pendekatan Agama Mengobati Penyakit Lapas?

PAMEKASAN - Rabithah Ma’ahid Al-Islamiyah Pamekasan, Jawa Timur, membina dan melakukan pengobatan gratis kepada pecandu narkoba yang menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pamekasan.

Menurut Ketua Pengurus Cabang (PC RMI) Pamekasan Kiai Ahmad Athorid Siraj di Pamekasan, Minggu, pengobatan kepada warga binaan Lapas Pamekasan pecandu narkoba itu sebagai bentuk pengabdian RMI terhadap kemaslahatan umat.

“Kontak kesepahaman telah kami tanda tangani, dan sudah mulai berjalan,” katanya.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Katsar, Kelurahan La-

wangan Daja, Kecamatan Pademawu, Pamekasan ini, lebih lanjut menjelaskan, pola pengobatan yang dilakukan RMI dengan mengurangi ketergantungan pecandu narkoba di Lapas Pamekasan melalui pendekatan keagamaan.

Para narapidana pecandu narkoba itu juga mendapatkan pembinaan khusus tentang wawasan keagamaan, serta diminta untuk memperbanyak zikir kepa-

da Allah SWT. “Jadi mereka itu kami terapi, dan tentunya ada obat-obatan juga, disamping dengan penyembuhan melalui pendekatan dzikir itu,” terang Athorid Siraj.

RMI ini merupakan lembaga Nahdlatul Ulama dengan basis utama pondok pesantren yang jumlahnya mencapai 23 ribu pesantren di seluruh Indonesia.

Lembaga ini terbentuk sejak Mei 1954 dengan nama “Ittihad al-Ma’ahid al-Islamiyah” yang dibidani oleh KH. Achmad Syaichu dan KH. Idham Kholid.

Tugas lembaga ini melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pon-

dok pesantren dan pendidikan keagamaan, serta berfungsi sebagai katalisator, dinamisator, dan fasilitator bagi pondok pesantren menuju tradisi mandiri.

RMI berpijak pada upaya pengembangan kapasitas lembaga, penyiapan kader-kader bangsa yang bermutu, dan pengembangan masyarakat.

“Dari sisi pengembangan masyarakat inilah kami merasa bertanggung jawab untuk menolong saudara-saudara kita yang terjerat kasus narkoba itu. Tentunya dengan harapan apabila nantinya sembuh, akan kembali ke jalan yang benar yang diridhoi Allah SWT,” kata Kiai Ahmad Athorid Siraj. =ABD AZIS/ANT/RAH

PAMEKASAN - Sekalipun belum jelas formasi dan jadwal pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Pamekasan tahun 2014, namun pemerintah setempat mulai mengingatkan masyarakatnya untuk mewaspadai praktik percaloan CPNS, yang mengatasnamakan siapa pun.

Apalagi para mekelar itu memungut uang atau pun barang, dengan iming-iming akan diluluskan. Karena sistem rekrutmen yang akan diberlakukan tahun ini adalah sistem elektronik, bukan manual. Sehingga cara kerja dan hasilnya akan dikeluarkan melalui sistem komputerisasi, bukan manual.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan, Alwi Beiq mengatakan sekalipun kuota yang diberikan kepada Kabupaten Pamekasan dalam rekrutmen CPNS tahun ini sangatlah terbatas, namun makelar CPNS diprediksi akan terus berkeliaran untuk menawarkan jasa bisa meluluskan.

Ia menyakini semakin sedikit kuota CPNS, maka semakin terbuka percaloan CPNS. Sehingga, ia meminta pelamar untuk mewaspadai adanya makelar CPNS di Pamekasan.

Upaya pemerintah untuk menekan adanya percaloan dan meminimalisir terjadinya hal-hal yang kurang diinginkan selama proses rekrutmen, salah satunya dengan memberlakukan sistem komputerisasi. Mulai dari tahap pendaftaran, tahap seleksi administrasi, tahap tes, hingga ke tahap pengumuman hasil rekrutmen.

Menurut Alwi, sistem tersebut selain menekan terjadinya kecurangan dalam rekrutmen CPNS, diyakini pula akan memperketat kelulusan peserta tes CPNS. Sehingga tidak mungkin ada orang yang bisa menjamin kelulusan dengan mudah.

Kesulitan itu juga dirasakan panitia penyelenggara. Sehingga, panitia harus berupaya keras untuk mensukseskan pelaksanaan rekrutmen CPNS yang direncanakan dalam waktu dekat ini. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 11 AGUSTUS 2014|NO. 0416|TAHUN III

G

Tujuh Legislator Layak Pimpin DPRD? PPP, PBB, PKB, dan Demokrat Bersaing Ketat PAMEKASAN - Lembaga Pusat Penelitian dan Pengembangan Madura (LP3M) menilai tujuh legislator terpilih dari sejumlah partai politik peserta pemilu layak memimpin DPRD Pamekasan periode 2014-2019.

“Ketujuh orang legislatif terpilih ini layak maju sebagai calon pimpinan di DPRD Pamekasan berdasarkan pengalaman kerja mereka selama ini, serta berdasarkan kapasitas keilmuan yang mereka miliki,” kata Suroso di Pamekasan.

Hasil diskusi yang digelar oleh lembaga itu menyebutkan ketujuh legislator terpilih yang dinilai layak maju untuk bersaing merebut jabatan unsur pimpinan DPRD Pamekasan itu masingmasing empat orang dari Partai Persatuan Pembangunan, yakni Halili, Andy Suparto, Iskandar

dan Moh Sahur Abadi.

Sedangkan tiga legislator terpilih lainnya masing-masing kader Partai Bulan Bintang (PBB) Suli Faris, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Imam Kusairi dan kader Partai Demokrat Hermanto.

Keempat legislator terpilih dari PPP itu layak maju untuk memperebutkan jabatan Ketua DPRD Pamekasan periode 20142019, sedangkan tiga orang lainnya untuk jabatan Wakil Ketua DPRD Pamekasan.

“Kenapa jabatan Ketua DPRD Pamekasan, karena sesuai dengan

ketentuan, bahkan yang berhak menjabat Ketua DPRD Pamekasan itu adalah partai politik pemenang pemilu di wilayah itu, dalam hal ini adalah PPP,” katanya.

Maka, sambung Suroso, secara otomatis, legislator terpilih yang akan menjabat sebagai Ketua DPRD Pamekasan periode 20142019 adalah dari PPP. Sementara dalam diskusi bertajuk “Mencari Sosok Ideal Calon Ketua Ketua DPRD Pamekasan 2014-2019” yang digelar lembaga itu bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, Jumat (8/8) malam, forum dari berbagai kelompok profesi sebagai peserta diskusi juga meminta agar pengurus partai hendaknya mempertimbangkan kapasitas keilmuan calon, serta memperhatikan asas kepatutan.

Faktor penguatan demokra-

tisasi dan menekan terjadinya kolusi dalam bidang pemerintahan, juga menjadi perhatian serius peserta diskusi itu. Salah satunya kemungkinan PPP menunjuk kembali saudara Bupati Pamekasan Achmad Syafii, yakni Halili untuk menjabat sebagai Ketua DPRD Pamekasan periode 2014-2019.

“Secara aturan, memang tidak ada larangan, bahwa pimpinan legislatif dan eksekutif bersaudara, namun secara etika Madura jelas kurang tepat,” kata peserta diskusi itu, Suli Faris.

Suli yang juga politikus Partai Bulan Bintang Pamekasan ini menjelaskan, pribahasa yang berkembang dan masih menjadi pegangan sebagian masyarakat Madura saat ini adalah “Saudara sampai kapanpun akan tetap dibela. Jangankan benar, salahpun

akan tetap dibela”.

“Pribahasa ini sampai saat ini masih dipegang kuat. Di sini sebenarnya permasalahannya,” terang Suli Faris.

Oleh karenanya, forum diskusi itu menyarankan agar sebaiknya partai politik turut mendukung terciptanya nuansa politik yang lebih demokratis, dan tidak membiarkan adanya “politik dinasti”.

“Tapi sekali lagi ini hanya sebatas saran untuk menjadi pertimbangan bagi semua pihak,” sambung ayah dua orang anak ini.

Diskusi kajian ilmiah yang digelar LP3M bersama PWI Pamekasan ini merupakan diskusi rutin bulanan dengan peserta dari berbagai kalangan dengan latar belakang profesi berbeda. =ANT/ABD AZIZ/RAH

MENTERI RI

Apa di Balik Kunjungan Menteri PDT? PAMEKASAN - Bila tidak ada perubahan mendadak, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal Zaini akan menggelar halalbihalal bersama masyarakat dan tokoh serta ulama Madura di Pamekasan, Jawa Timur.

“Menteri akan menggelar halalbihalal di Pondok Pesantren Ummul Quro di Desa Plakpak, Pegantenan,” kata Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP Mariyatun, Sabtu siang.

Selain menggelar halalbihalal, Menteri PDT juga akan meresmikan gedung MI Bustanul Mubtadiin, di Plakpak, Pegantenan yang merupakan bantuan dari Meneeri PDT. Menurut Mariyatun, Polres Pamekasan kini sedang mempersiapkan personel untuk mengamankan kedatangan Menteri ke Pamekasan itu.

Halalbihalal dan peremian gedung MI oleh Menteri PDT di pondok pesantren Ummul Quro asuhan KH Nailurrahman Pamekasan ini mulai sekitar pukul 13.00 WIB dan dijadwalkan akan berlangsung hingga pukul 15.00 WIB. Sejumlah tokoh ulama dan pengasuh pondok pesantren dari berbagai kabupaten di Pulau Madura diundang hadir mengikuti kegiatan halalbihalal Menteri PDT ini.

“Mantan Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman yang juga anggota DPR RI terpilih asal Pamekasan dari Madura ini juga kan hadir mengikuti kegiatan halalbilal Menteri PDT ini,” kata panitia pelaksana kegiatan dari pihak lembaga pesantren, Moh Syafik Moma kepada Antara, Sabtu siang.

Setelah menggelar pertemuan halalbihalal dan meresmikan gedung MI di Desa Plakpak, Menteri PDT dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini selanjutnya dijawalkan berkunjung ke makam Batuampar di Kecamatan Proppo, Pamekasan.

“Setelah itu, menteri langsung kembali ke Jakarta,” terang Syafik.

Syafik berharap, acara halalbihalal yang akan digelar Menteri PDT bersama para tokoh masyarakat dan ulama Madura ini akan menjadi momentum baik dalam rangka membangun islah nasional pascapilpres 9 Juli 2014.

Menurut Syafik, kegiatan Menteri PDT di Pamekasan ini memang bukan merupakan kegiatan politik dan murni merupakan kegiatan dinas, namun demikian diharapkan bisa membangun islah di kalangan masyarakat akibat adanya perbedaan pilihan politik saat pilpres 9 Juli 2014 Sekitar 1.000 orang dari berbagai kalangan di

empat kabupaten di Pulau Madura, Jawa Timur, baik dari kalangan ulama, tokoh masyarakat,

perwakilan ormas, LSM dan akademisi akan diundang hadir dalam acara halalbihalal bersama

Menteri PDT Helmy Faisal Zaini itu. =ANT/ABD AZIZ/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 11 AGUSTUS 2014|NO. 0416|TAHUN III

STAIN

Mahasiswa yang Terlibat ISIS Bisa Di-DO PAMEKASAN - Salah satu target dari kelompok organisasi Islamic state of Iraq and Syria (ISIS) untuk merekrut kader sebagai regenerasi ialah mahasiswa dan pemuda yang masih belum matang pemahaman keagamaannya.

HARGA TEMBAKAU MADURA. Pekerja memanen daun tembakau di Desa Lembung, Galis, Pamekasan, Jatim, Jumat (8/8). Meskipun pada musim panen tahun ini, sejumlah perwakilan pabrikan rokok belum mengadakan pembelian secara resmi namun beberapa pedagang kecil berspekulasi mulai melakukan pembelian tembakau rajangan dengan harag Rp. 26.000 hingga Rp. 30.000 per kg.

300 Koperasi Binaan Pemkab Tak Sehat Mengapa Pengajuan Anggaran Pendataan Koperasi Bermasalah Selalu Ditolak?

PAMEKASAN - Sebanyak 300 koperasi binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah (Dinkop dan UKM) Kabupaten Pamekasan tidak jelas. Ratusan koperasi itu tidak pernah melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) kepada Diskop dan UKM setempat. Akibatnya, koperasi itu tidak diketahui apakah masih berjalan atau tidak.

Kepala Diskop dan UKM Kabupaten Pamekasan, Herman Priyanto mengakui bahwa dari sekitar 500 koperasi yang tercatat sebagai binaannya, lebih dari 50 persen atau sekitar 300 koperasi tidak jelas keberadaannya, atau masuk kategori koperasi yang tidak sehat. Sebab untuk mengukur koperasi tersebut sehat dan masih berjalan, yaitu dengan mengetahui hasil laporan tahunan melalui RAT-nya. “Koperasi itu baru bisa dikategorikan sehat apabila sudah mengadakan RAT. Selain itu juga terdapat pengurus dan pengawasnya,” katanya.

Saat ditanya mengenai belum dicabutnya izin koperasi bermasalah itu, Herman beralasan, karena pihaknya belum melakukan pendataan di lapangan. Sebab untuk melakukan hal itu, pihakn-

ya perlu mengetahui kondisi koperasi yang sebenarnya, baik kondisi fisik maupun kegiatan yang sedang dilakukan.

Sedangkan, Jelas Herman, untuk melakukan monitoring dan pendataan pada koperasi yang sudah tidak jelas itu, pihaknya selalu terganjal masalah kekurangan anggaran. Sehingga ratusan koperasi itu dibiarkan begitu saja, kendati tidak pernah melaporkan hasil RAT-nya ke Diskop dan UKM. Pemkab setempat.

“Biasanya yang sakit ini yang agak maju, dan punya nama besar.

Makanya bisa jadi karena pengurusnya yang hanya ingin memperkaya diri saja,” ungkapnya.

Ia menambahkan pengajuan anggaran untuk melakukan pendataan koperasi bermasalah itu, selalu ditolak sebelum masuk ke

tahap pembahasan di Legislatif.

Pengajuan anggaran itu selalu dimentahkan, karena dianggap belum mendesak untuk dilakukan.

“Mulai dari pengajuan di PAK maupun APBD sudah kami ajukan, tapi belum diterima di tingkat eksekutif. Malah yang diterima kegiatan yang lain,” katanya.

Aktifis Gerakan Solidaritas Muda Pamekasan, Halili mengatakan lambannya kinerja pengawasan Dinas Koperasi dan UKM sebagai pembina koperasi, akan banyak memunculkan koperasi yang hanya menguntungkan oknum pengurusnya saja.

Mengenai keterbatasan anggaran, tidak bisa dijadi alasan, karena dalam pembinaan koperasi sudah satu paket dalam anggaran kegiatan pebinaan yang dilakukan Diskop dan UKM. “Anggaran pembinaan koperasi itu satu paket, jadi tidak perlu lagi ada anggaran khusus. Koperasi yang tidak jelas harus dicabut ijinnya, karena bisa semakin besar penyalahgunaannya, seiring dengan terus banyaknya bantuan dari Pemerintah, mulai dari Pusat, Provinsi hingga Kabupaten,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Di Jawa Timur ada beberapa daerah yang sudah menjadi target kelompok ISIS. Di antaranya Malang, Jember, dan beberapa daerah lain.

Lokasinya di kampus-kampus.

Sekalipun faham dan anggota ISIS belum merambah ke Madura, tetapi civitas Akademika STAIN Pamekasan sudah mengantisipasi masuknya aliran ISIS menular ke Mahasiswa.

Bahkan di Jawa Timur, perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama sudah merapatkan barisan dan menyamakan persepsi, guna menangkal ISIS masuk perguruan tinggi.

Ketua 1 STAIN Pamekasan, Muhlis menganggap faham ISIS sangat bertentangan dengan Aqidah Islam. Sehingga, pihaknya tidak akan segansegan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan (DO) kepada mahasiswa yang berencana bergabung apalagi sudah bergabung dengan organisasi garis keras tersebut.

Salah satu langkah yang dilakukan untuk menangkal ISIS diantaranya, akan memperkuat kode etik mahasiswa dan dosen. Serta adanya formulasi baru kode etik mahasiswa yang secara khusus mengatur tentang larangan mahasiswa bergabung dengan organisasi garis keras, berikut sanksi yang akan dijatuhkan.

Konsep itu, kata Muhlis, sudah digarap untuk selanjutnya dibahas secara detail dan akan dikeluarkan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini. Karena kode etik itu, sudah termasuk hasil kesepakatan bersama perguruan tinggi yang berada di Jawa Timur.

Muhlis menambahkan, selain akan dimasukkan dalam kode etik mahasiswa, pimpinan STAIN Pamekasan juga sudah menginsktruksikan para dosen dalam setiap mengisi mata kuliah, untuk menyinggung faham ISIS yang tidak selaras dengan aqidah islam, serta mengajak mahasiswa untuk menghindarinya.

Pemahaman itu akan diperkuat dengan terben-

tuknya tim yang membahas secara khusus model ajaran isis, serta cara menangkalnya. ”Kawan-kawan tim ahli STAIN sedang serius mengkaji model ajaran ISIS, berikut cara menangkalnya,” ungkap aktivis Cabang Nahdatul Ulama’ Cabang Pamekasan Ini.

Salah satu langkah yang dilakukan untuk menangkal ISIS diantaranya, akan memperkuat kode etik mahasiswa dan dosen. Serta adanya formulasi baru kode etik mahasiswa yang secara khusus mengatur tentang larangan mahasiswa bergabung dengan organisasi garis keras, berikut sanksi yang akan dijatuhkan.

Ia juga merespon positif, inisiatif lembaga pengkajian dan penerapan syari’at islam (LP2SI) Pamekasan, yang akan menjadi inisiator untuk mempertemukan seluruh ormas islam, guna menyikapi keberadaan ISIS di Indonesia.

Ketua LP2SI Pamekasan, Moh. Zahid menyatakan tidak akan mungkin organisasi ISIS tersebut masuk ke Pamekasan, apalagi bisa menjaring anggota di Pamekasan. Mengingat tingginya kepercayaan masyarakat kepada para ulama’ yang manyoritas ber-faham Ahlusunnah Waljamaah. Sehingga, akan sulit mempengaruhi warga Pamekasan untuk bergabung dengan organisasi ISIS. Sekalipun demikian terang Zahid, tidak boleh menganggap remeh hadirnya ISIS di Indonesia. Karena kemungkinan akan menyebar ke Pamekasan sangat terbuka lebar. Apabila, tidak diantisipasi sedini mungkin. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

SENIN 11 AGUSTUS 2014|NO. 0416|TAHUN III

LEGISLATOR

Pelantikan Caleg Terpilih 21 Agustus PAMEKASAN - Pelantikan 45 calon legislatif terpilih di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, akan digelar pada 21 Agustus 2014, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pimpinan DPRD setempat.

“Tanggal 21 Agustus 2014 ini merupakan akhir masa jabatan anggota DPRD periode 20092014, sehingga mau tidak mau pelantikan harus digelar saat itu juga,” kata Ketua DPRD Pamekasan Halili di Pamekasan, Sabtu.

Rencana pelantikan ke-45 calon legislatif terpilih dan akan menjadi anggota DPRD periode 2014-2019 itu di pendopo Pemkab Pamekasan dengan pertimbangan karena lokasi lebih luas.

Lima tahun lalu, kata Halili, pelantikan caleg terpilih digelar di ruang sidang DPRD Pamekasan.

Namun volume ruangan sangat terbatas, sedangkan yang hendak diundang dalam acara pelantikan itu jumlahnya banyak.

Menurut Halili, tanggal 21 Agustus 2014 itu merupakan batas akhir, dan oleh karenanya akan tetap digelar, karena jika lebih dari tanggal 21 Agustus itu, berarti akan tejadi kekosongan jabatan. “Sesuai dengan ketentu-

an itu tidak boleh terjadi,” terang Halili.

Ia menjelaskan saat ini bagian kesekretariatan DPRD Pamekasan telah mempersiapkan berbagai kelengkapan yang dibutuhkan, termasuk seragam anggota DPRD yang akan dilantik itu.

Ke-45 caleg terpilih dan akan dilantik sebagai anggota DPRD Pamekasan periode 2014-2019 itu dari sejumlah partai politik peserta pemilu yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Berikut nama-nama ke-45 calon legislatif terpilih dan akan dilantik pada 21 Agustus 2014: Dapil 1 (Kota dan Tlanakan) 1.

Ismail (Demokrat): 6.360 suara 2.

Taufiqurrahman (Gerindra): 5.041 3. Abdul Haq (PAN): 3.288 4. Haeri (PDIP): 3.627 5. Wardatus Sarifah (Nasdem): 2.837 6. Suryono (PKS): 3.316 7. Sri Rahayu Ningsih (PBB): 2.776 8. Maskur Rasid (PPP): 2.759 Dapil 2 (Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan) 1.

Muhammad Sahur (PPP): 13.140 2. Anwar Syamsidi (PPP): 8.184 3. Fathorrahman (PPP): 5.211 4.

Imam Hosairi (PKB): 4.564 5. Ach. Tatang (Golkar): 6.469 6. Bahrullah (PBB): 5.039 7. Apik (Nasdem): 4.998 8. Muhammad Rusi (PAN):

4.755 9. Nur Fatilah (Demokrat): 2.808 Dapil 3 (Kecamatan Waru, Pasean dan Kecamatan Batumarmar) 1. Andi Suparto (PPP): 8.373 2. Muksin (PPP): 5.655 3. Munaji (PKB): 5.671 4. Faruk Ali (PKB): 5.013 5. Suli Faris (PBB): 5.735 6.

Iskandar Zulkarnain (PBB): 5.227 7. Moh. Tharmom (PAN): 6.191 8.

Moh. Ali (Demokrat): 3.150 9. Al Anwari (PKS): 4.273 10. Hasyim (Nasdem): 4.581 11. Fadli (Golkar): 3.720 Dapil 4 (Kecamatan Kadur, Pakong dan Kecematan Pegantenan) 1. Halili (PPP): 9.004 2. Ahmadi (PPP): 4.568 3.

Moh. Zaiful (PKB): 6.563 4. Rida’i (Gerindra): 6.498 5. Robbi Fernandi (Demokrat): 4.702 6. Zainal Abidin (PAN): 3.313 7. Imam Syafii Yahya (Golkar): 4.516 8.

Sulhan (PBB): 4.338 Dapil 5 (Kecamatan Pademawu, Galis dan Kecamatan Larangan) 1. Muhammad Karimulla (Gerindra):6.149 2. Iskandar (PPP): 6.264 3. Hermanto (Demokrat): 5.360 4. Rize Ikhwan Muttaqin (Golkar): 4.848 5. Samsuri (PKB): 5.111 6. Muhammad Hadari (Nasdem): 2.775 7. Agus Sukarmadi (PDIP): 4.850 8. Moh. Hosnan (PAN): 5.481 9.

Harun Suyitno (PKS): 2.268. =ANT/ABD AZIZ/RAH

Dinsosnakertrans Dianggap Tidak Kreatif Dana APBD Terkuras Sia-sia PAMEKASAN - Forum Riset dan Advokasi Masyarakat Marginal (Forsamm) menuding Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnakertrans) Pamekasan tidak kreatif mengelola anggaran pembinaan untuk 150 anak terancam putus sekolah dan mengantisipasi adanya pekerja anak. Program tersebut dinilai sia-sia dan terkesan hanya buang-buang anggaran.

Dari total anggaran sebanyak Rp 150 juta disalurkan dalam bentuk uang masingmasing anak mendapat bantuan sebesar Rp 1 juta yang disalurkan dalam dua tahap. Masingmasing tahapan dicairkan sebesar Rp 500 ribu.

Dalam kegiatan itu, Dinsosnakertrans melalui instruktur yang ditunjuk memberikan bimbingan tentang pentingnya pendidikan. Sementara pesertanya, mulai dari anak berumur 12 tahun hingga 15 tahun dan tersebar di 13 kecamatan di Pamekasan, sekalipun didominasi wilayah pantura.

PAWAI MOBIL HIAS. Sejumlah mobil hias mengikuti pawai keliling di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu (10/8). Pawai mobil hias yang di ikuti dari berbagai intansi pemerintah, BUMN, Sekolah, Swasta, TNI/Polri itu dalam rangka pembuka kegiatan Pekan Budaya dan Pariwisata Kabupaten Kediri tahun 2014.

I

Ketua Forsamm Pamekasan, Ribut Baidi mengatakan seharusnya anak putus sekolah itu, tidak diberi uang, melainkan diberi pembinaan keterampilan yang bermuara terhadap kemandirian setiap anak untuk berwirausaha secara berkelanjutan. Misalnya, keterampilan menjahit, bengkel sepeda motor, keterampilan memperbaiki komputer, memperbaiki handpone, keterampilan tata rias pengantin, potong rambut, keterampilan las besi

dan keterampilan lainnya.

Selanjutnya diberikan bantuan modal usaha dan peralatan yang dievaluasi secara berkelanjutan, hingga pada akhirnya anak tersebut sukses mengembangkan usahanya.

“Selama ini, hanya bimbingan keterampilan selama 1 bulan, selanjutnya diberikan bantuan modal dan peralatan, tetapi tidak pernah dipantau perkembangan usahanya, ini mubazir jadinya,” kata Ribut Baidi.

Mantan Ketua PMII Pamekasan ini mengatakan kemungkinan bantuan Rp 1 juta yang dikucurkan Dinsosnakertrans digunakan oleh orang tuanya ataupun untuk foya-foya, sangat terbuka lebar. Sehingga program dan anggaran itu hanya untuk kepentingan sesaat dan manfaatnya sangat kecil.

Lagi-lagi APBD yang dikuras dari uang rakyat Pamekasan, terbuang sia-sia.

Kepala Dinsosnakertrans Pamekasan, Alwalid melalui Kepala Seksi Hubungan Insdutrial, Pengupahan dan Jaminan Dinsosnakertran Pamekasan, Ali Khusni membenarkan adanya pembinaan untuk anak putus sekolah dan menjadi pekerja anak.

Kegiatan tersebut berlangsung selama 1 bulan di salah satu Pesantren di Pamekasan, dan tujuanya dari kegiatan itu yakni mengantisipasi terjadinya pekerja anak di Pamekasan.

Dalam kegiatan itu, Dinsosnakertrans melalui instruktur yang ditunjuk memberikan bimbingan tentang pentingnya pendidikan. Sementara pesertanya, mulai dari anak berumur 12 tahun hingga 15 tahun dan tersebar di 13 kecamatan di Pamekasan, sekalipun didominasi wilayah pantura.

Adapun bantuan yang diberikan tersebut kata Ali Khusni bisa digunakan untuk membeli sepeda onthel dan melanjutkan pendidikan ke sekolah terdekat. Karena pada intinya program itu, untuk memutus mata rantai pekerja anak dan putus sekolah. Dan tidak digunakan untuk pengembangan usaha. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

SENIN 11 AGUSTUS 2014 No. 0416 | TAHUN III

SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III

MADURA

J

PESANGON DEWAN

Dari Rp 6 Juta hingga Rp 10 Juta SAMPANG - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang periode 20092014 akan mendapatkan pesangon setelah jabatannya berakhir bulan ini. Namun, hingga saat ini pembagian pesangon tersebut masih belum jelas. Sebab, dalam waktu dekat masih akan dibahas.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sampang Sudarmanta menjelaskan, pencairan dana pesangon bagi mantan anggota dewan akan dicairkan dalam waktu dekat ini, yaitu bulan September mendatang. Pencairan pesangon nantinya akan langsung dicairkan ke rekening masing-masing.

“Nanti dana pesangon masuk ke rekening resmi seperti model btbpn, bank tabungan nasional,” terangnya.

Menurutnya, mantan anggota dewan yang berstatus PAW nantinya hanya mendapatkan satu jatah dana pesangon. “Bagi anggota dewan yang berstatus PAW dalam satu tahun hanya mendapatkan satu kali, kalau tidak enam kali gaji pokok,” jelasnya.

Sudarmanta juga menjamin tidak akan terjadi permasalahan dalam proses pembagian dana pesangon bagi anggota DPRD Sampang yang jabatannya segera berakhir.

“Sekarang pembagian pesangon seragam, yaitu enam kali gaji pokok. Gara-gara periode sebelumnya. Dan pembagian pesangon kali ini menggunakan sistem aturan pembagian standar yang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Setiap mantan anggota dewan nanti bisa dapat Rp 6 juta hingga Rp 7 juta, dan maksimalnya sebesar Rp 10 juta,” tegasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

MEGAH. Tampak depan gedung DPRD Kabupaten Sampang

ryan hariyanto/koran madura

Komisioner KPU Sampang Abdul Aziz Agus Priyanto saat membuka kotak suara di TPS 8 dan 9 Desa Karang Anyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

Suara Prabowo Nol, KPU Buka 2 Kotak Suara Sampang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang, Minggu (10/8) sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di gudang logistik KPU Jalan Makboel Kelurahan Polagan Kec/Kota, melakukan pembukaan kotak suara di dua TPS yakni TPS 8 dan TPS 9 di Desa Karang Anyar Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

Pembukaan dilakukan berdasarkan penetapan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 1/PHPUPRES/XII/2014. Dalam surat itu KPU Sampang diminta melakukan pembukaan kotak suara untuk menyiapkan materi gugutan tim sukses (timses) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di persidangan MK. Sebab, dua TPS dimaksud terindikasi adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden pada 09 Juli. Hal

itu dikarenakan perolehan suara pasangan calon (paslon) nomor urut satu di TPS tersebut tidak mendapatkan suara.

Ketua KPU Sampang Syamsul Mua’arif mengatakan, pembukaaan kotak suara di dua TPS tersebut dikarenakan tim sukses pasangan Prabowo-Hatta selaku pemohon menggugat KPU Sampang yang disampaikan kepada MK, dikarenakan menemukan bukti pelanggaran dan kecurangan saat pelaksaan Pilpres.

“Pembukaan ini dilakukan terkait dinamika persidangan di MK, bahwa pemohon menyampaikan beberapa lampiran bukti-bukti baru, karena ada kejanggalan, yakni paslon nomor urut satu perolehan suaranya nol,”ucapnya.

Syamsul menjelaskan, pembukaan kotak suara rencananya tidak hanya dilakukan di dua TPS Desa Karang Anyar Kecamatan Ketapang, melainkan di TPS 4 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates. Akan tetapi, menurutnya, TPS 4 sudah dilakukan penghitungan suara ulang pada Selasa (22/7) lalu.

“Tapi kan untuk TPS 4 Desa Tlagah Kecamatan Banyuates sudah dilakukan penghitungan ulang di kantor KPU Sampang, jadi hasilnya sudah diketahui kemarin,”jelasnya.

Disamping itu, pihaknya menuturkan pembukaan kotak

suara di dua TPS tersebut untuk mengambil form C1 atau perolehan suara yang nantinya dipergunakan sebagai dasar bukti dalam memberikan jawaban dipersidangan MK atas gugatan timses Prabowo-Hatta.

Syamsul menambahkan, hasil dari pembukaan kotak suara di dua TPS ternyata tidak menemukan kesalahan. Artinya, seluruh dokumen penting hasil pelaksaaan pilpres lengkap.

“Semua dokumen sudah lengkap dan nantinya ini akan dijadikan bukti dan jawaban di persidangan MK atas gugatan timses Prabowo-Hatta,”imbuhnya.

Pantauan Koran Madura, proses pembukaan kotak suara mendapat pengamanan ketat dari aparat Kepolisian Resor Sampang dan sejumlah anggota Komando Distrik Militer (Kodim) 0828 Sampang. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III

K

Nelayan Keluhkan Pembatasan Jatah Solar Bersubsidi MANGKAL.

SAMPANG- Nelayan di Camplong mengeluhkan kebijakan pemerintah memberlakukan pembatasan pembelian solar bersubsidi.

Sejak 4 Agustus lalu, Pemerintah Pusat memperketat jatah dan waktu pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Hal tersebut membuat perahu nelayan tradisional di Kabupaten Sampang banyak yang tidak melaut. ”Bagaimana kami tidak kesulitan, hasil tangkapan kami saat ini sudah tak sebanding lagi dengan biaya operasional yang kami keluarkan untuk melaut. Belum lagi jadwalnya yang ditentukan mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB, sementara kebanyakan kami beroperasi pada malam hari,” tutur Juhairi (40) nelayan asal Desa/ Kecamatan Camplong, Minggu (10/8).

Juhairi juga mengungkapkan jika penjualan hasil tangkapannya hanya laku berkisar Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu. Diakuinya Jika dikurangi biaya operasional melaut pihaknya hanya memperoleh Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu per orang.

“Jelas ini sangat tidak cukup untuk biaya hidup keluarga kami sehari-hari. Bayangkan saja jika

Tampak puluhan perahu nelayan warga Kecamatan Camplong lebih memilih tak melaut, Minggu (10/8).

nantinya harga BBM naik atau subsidinya dihapuskan, kami pasti akan sangat menderita. Tapi mau bagaimana lagi, toh kami tidak akan mampu berbuat banyak untuk menolaknya. Kami hanya bisa

pasrah saja menghadapi nasib dan masa depan anak-anak kami,” ungkapnya.

Buhari (39) nelayan asal Ketapang, Kecamatan Ketapang juga mengaku jika program pemer-

intah saat ini membuat para nelayan akan semakin menderita, yang nantinya nelayan tradisional akan kesulitan memperoleh solar.

“Sekarang saja kami sulit memperoleh BBM solar di SPBU,

karena disekitar daerah kami SPBU sering kosong. Apalagi nanti ada pembatasan jumlah dan jadwal pembelian, maka kami pasti akan lebih sulit memperolehnya,“ keluhnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

BIAYA PERNIKAHAN

DPRD : Biaya Nikah Naik Diduga untuk Bisnis Sampang – Naiknya biaya pencatatan nikah di sejumlah daerah, membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang angkat bicara.

Mereka menilai kenaikan biaya nikah sebagai ladang bisnis.

Ketua Komisi A DPRD Sampang Moh Hodai mengatakan sebagai perwakilan rakyat dirinya mengaku sangat menyanyangkan kenaikan biaya pencatatan pernikahan yang awalnya Rp 300 ribu naik menjadi Rp 600 ribu.

Pihaknya menuding itu merupakan lahan bisnis. Pasalnya, pegawai Kamenag semestinya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang telah digaji oleh pemerintah, namun kali ini justru menyusahkan masyarakat.

“Kalau seperti ini kan berarti secara otomatis seperti bisnis, karena sudah tidak lagi sebagai pencatat nikah dan tupoksi sebenarnya kan melayani masyarakat,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan, jika memang pihak Kemenag Sampang menaikkan biaya pencatatan nikah diperuntukan untuk alasan transportasi, profesi penghulu, honor pembantu penghulu, dan honor petugas pencatatan nikah di KUA, hal itu dinilai tidak masuk akal.

“Pegawainya kan sudah diambilkan dari gaji pemerintah, terus buat apa dinaikkan biaya pencatatan nikah, apalagi masih belum jelas juknisnya,” katanya.

Hodai menuturkan, jika

nanti kemudian hari banyak masyarakat mewadul atas kkenaikan biaya pencatatan nikah kepada komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan tersebut, maka menurutnya langkah yang akan dilakukan akan menampung keluhan masyarakat dan akan berkoordinasi kepada pihak terkait.

“Makanya kita nanti akan koordinasi dulu, karena jelas mayarakat keberatan biaya seperti itu,”tuturnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi, Kepala Kamenag Sampang Mudjali menerangkan kenaikan biaya pencatatan nikah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara

bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama.

“Kenaikan biaya pencatatan nikah ini sudah saya terima dari Departemen Agama sejak kemarin (10/7), baik di Kabupaten Sampang dan kabupaten lainnya,” jelasnya melalui saluran telepon.

Mudjali menegaskan, pihaknya sudah melakukan sosialiasi kepada Kepala Kantor Urusan agama (KUA) di masing-masing kecamatan, Kepala Desa (Kades), serta DPRD dan lingkungan pemerintahan setempat.

“Kalau kemudian ada audiensi kami sudah siap, karena kami juga sejak menerima surat keputusan langsung sosialisasi kepada masyarakat,” tegasnya.

Dirinya megakui kenaikan itu pasti dikeluhkan oleh masyarakat. Namun, menurutnya, bila masyarakat merasa keberatan ada solusinya, yakni masyarakat bisa melampirkan surat keterangan tidak mampu secara prosedur.

“Kenaikan ini langsung dibayarkan ke bank bukan untuk Kemenag, kalau merasa keberatan masyarakat bisa mengajukan surat keterangan tidak mampu,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, sejauh ini pihaknya belum menerima secara pasti rincian penggunaan biaya kenaikan pencatatan nikah. Sebab, Kemenag Sampang belum menerima juknis. =RYAN HARIYANTO/MK

L

Lintas Madura

KORAN MADURA

SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III

KREATIVITAS BUDAYA

Udin dan Miniatur Perahu dari Limbah Kayu SAMPANG- Kamaluddin (34), warga Desa Tambaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, cukup kreatif memanfaatkan kayu limbah bangunan menjadi produk kerajinan tangan yang berharga. Dengan kayu limbah itu, pria yang berprofesi sebagai jurnalis salah satu televisi nasional itu mampu mengabadikan nilai budaya dalam bentuk miniatur perahu Madura dari tahun ke tahun.

Pria lulusan sarjana pendidikan senirupa itu menjelaskan, dalam pembuatan miniatur perahu sangatlah mudah. Akan tetapi dalam pembuatannya harus mengedepankan keuletan yang tinggi serta pengembangan kreativitas. Sebab menurutnya, modal yang digunakan tidaklah terlalu mahal yaitu hanya bermodalkan alat-alat serta bahan-bahan yang sederhana.

“Modalnya hanya sedikit yaitu total sekitar Rp 5 juta.

Sedangkan bahan kayu yang saya gunakan yaitu pohoh kapu sisa dari limbah pembangunan gedung atau rumah. Dan dalam membuat miniatur perahu ini hanya memggunakan biaya

sedikit. Selain sebagai sumber penghasilan, kerajinan ini juga untuk mengenalkan ragam budaya Madura yang harus

dilestarikan dan dikembangkan,” ucapnya kepada Koran Madura, Minggu (10/8).

Menurut Kamaluddin, saat

ini dalam proses pengembangan pembuatan miniatur dengan beberapa tipe. Diakuinya bahwa pembuatan miniatur

perahu tersebut juga dibedakan berdasarkan ragam tahun kebudayaan yang pada waktu itu berkembang. “Ada miniature perahu jenis Gleteh era 1970-an, Eder era 1990, dan Modus era 2000, dan masih banyak lagi,” ujarnya sambil ngukir.

Bapak dua ini juga menuturkan bahwa usaha perahu minitur ditekuninya sejak tahun 2010 hingga saat ini.

Menurutnya, jika dalam usaha pembuatan souvenir saat ini diakuinya telah mampu membantu warga sekitar yaitu sebanyak dua orang yang mampu memperingan pembuatan minitur perahu dengan menggunakan sistem sumbang seni. “Ada yang menyetor perahu yang masih setengah jadi dan ada juga yang menyetor produk jadi. Kalau yang setengah jadi saya yang menyelesaikan,” tuturnya.

Lajut Kamaluddin, dalam pembuatan maksimal 1 unit souvenir perahu miniatur yaitu sekitar kurang lebih sekitar 3 hari, akan tetapi pihaknya saat ini mengaku kesulitan dalam proses pemasarannya. “Saya yakin produk souvenir miniatur perahu yang saya produksi mampu menembus pasar global yang nantinya juga mampu memberdayakan masyarakat setempat, sebab produk itu mengedepankan nilai-nilai kesenian dan budaya masyarakat Madura,” paparnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

KRIMINALITAS

Penggelap Mobil Rental Jadi Target Operasi SUMENEP – Setelah lama tidak ada kabarnya, kasus penggelapan mobil rental yang menimpa Agus Hermanto, 36, warga Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, saat ini target polisi itu ternyata diduga lari dan bersembunyi di Bangkalan.

Informasi itu diterima Polres Sumenep dari sejumlah informan. Kedua pelaku yang berstatus pasutri (pasangan suami-istri) itu yakni inisial JL dan ZT, warga Desa Bangselok, Sumenep berada di Bangkalan.

Mendapat kabar pelaku kabur

ke Bangkalan, Satreskrim Polres Sumenep akhirnya terjun ke Bangkalan guna menangkap kedua pasutri tersebut. Menurut Kapolres Sumenep melalui Kasubag Humas Polres AKP Hari BAgyo Suprihatmanto, tim reskrim langsung terjun ke Kota Salak sekitar pukul 20.00, Kamis (7/8).

“Ada dugaan kuat pelaku kabur ke Bangkalan karena rumahnya yang trletak di Kelurahan Bangselok Sumenep sudah kosong alias sudah dijual. Sehingga saat ini posisi keduanya diperkirakan ngontrak di Bang-

kalan guna menghindari petugas.

Keduanya dipastikan jadi target operasi (TO) karena di mereka ngerental mobil di saat yang bersamaan datang ke rumah korban,” terang Bagyo.

Terkait pelacakan dengan menyadap melalui telepon seluler, Bagyo beralasan pihaknya masih belum sejauh itu melangkah. Sebab informasinya, mereka itu bekerja di salah satu puskesmas Kecamatan Peragaan. Ini kita juga akan berkoordinasi dengan instansi kesehatan nantinya jika perlu.

Untuk diketahui, kasus penggelapan mobil rental yang terjadi itu langsung dilaporkan ke pihak berwajib sebulan setelah kejadian. Langkah itu dilakukan karena mobil rental milik temannya bernama Didik itu tidak dikembalikan oleh penyewa yang berinisial JL. Dia lantas mengungkapkan kejadian itu bermula saat pasangan suami isteri berinisil JL dan ZT, Warga Desa Kolor, Kecamatan Kota, mendatangi rumahnya. Saat itu, keduanya berniat untuk ngerental mobil kepada korban. Tapi,

karena stok mobil rental korban dalam keadaan kosong, korban mengirim pesan singkat kepada semua teman rentalnya.

Dari pesan singkat yang dikirimkannya ternyata mendapat respon baik. Salah satu temannya yang bernama Didik menyanggupi menyediakan mobil rental milik temannya, yang bernama Yudik. Setelah ada ksepakatan dengan persyaratan tertentu, akhirnya bersama istrinya penyewa itu diantar ke rumah Yudik oleh salah satu sopir. =ALI RIDHO

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SENIN 11 AGUSTUS 2014

SENIN 11No. AGUSTUS 2014| |TAHUN No. 0416 |IIITAHUN III 0416

PJS Kades Bukan Usulan BPD SK Kepanitiaan Pilkades di 8 Desa Sudah Turun BANGKALAN - Setelah masa jabatan kepala desa (kades) sudah habis, kekosongan kepemimpinan perlu diisi.

Struktur pemerintahan desa dapat diisi oleh pejabat sementara (PJS) dengan tenggang waktu yang telah diatur oleh undang-undang. Namun, hal itu tak boleh terus dibiarkan, karena harus dilakukan pemilihan ulang guna mengawal proses demokrasi.

Syarat yang diamanatkan, PJS harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang diangkat melalui proses musyawarah dengan melibatkan warga atas petunjuk camat bukan atas usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Jabatan itu berlaku sementara sampai pemilihan penggantinya dilakukan. Akan tetapi, anehnya masih banyak PJS yang menjabat lebih dari enam bulan, sehingga diduga surat keputusannya tak lagi berlaku.

"PJS bukan atas usulan BPD.

Ini yang banyak salah tanggap, sehingga ada warga yang samasama menginginkan jabatan pengganti kades itu. Aturannya, camat mengusulkan berdasarkan aspirasi dari masyarakat," kata Kepala Bappemas Bangkalan, Roosli Soeliharjono.

Dia menerangkan penggantian PJS lantaran di desa belum memungkinkan dilakukannya pemilihan umum kepala desa (pilkades). Hal itu lantaran tahun 2014 merupakan tahun politik, sehingga adanya penundaan

dalam pemilihan kades. Selain itu, belum dilakukannya pilkades karena faktor sosiokultural di dalam masyarakat. Sebab, ada beberapa desa yang tidak ada calon yang berani maju dalam pemilihan. Latar belakangnya ada yang disebabkan keengganan masyarakat sendiri, karena kepercayaan masyarakat sendiri kepada kepala desa.

"Meskipun begitu sesuai aturan tetap diganti oleh PJS. Karena tidak ada yang mencalonkan diri, karena kepercayaan masyarakat masih penuh kepada mantan kepala desa," ungkapnya.

Menurutnya, jika masyarakat sampai menaruh kepercayaan besar kepada kepala desa, dipastikan di desa itu orang enggan untuk mencalonkan diri. Salah satu cara dengan dilakukannya PJS. Masa jabatan untuk PJS sendiri 3 bulan dan dapat diperpanjang selama 6 bulan, menunggu pelaksanaan pemilihan desa dan proses pembentukan panitia pilkades.

Sedikitnya ada 8 desa yang

siap menggelar pilkades, karena SK kepanitiaannya sudah turun.

Delapan desa yang dimaksud, Desa Durjan Kecamatan Kokop, Desa Poter , Desa Pamorah, Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah, Desa Kolla Kecamatan Modung dan Desa BatoBelle Kecamatan Geger. Selain itu, SK yang sudah turun sejak tahun 2012, tetapi belum juga dilakukan pilkades yakni desa Janteh kecamatan Kwanyar dan Larangan Glintong kecamatan Klampis.

"Untuk yang di desa Janteh, calonnya memundurkan diri.

Sehingga pelaksanaan pilkades urung juga digelar," terangnya.

Sementara itu, setidaknya lebih dari 50 persen kekosongan jabatan kepala desa diisi oleh PJS, sehingga hal itu berpengaruh terhadap struktur pemerintahan dan politik di desa. Apalagi, pemilihan ulang belum juga dilakukan. Sebanyak 140 desa belum dilakukan pilkades, sehingga seluruhnya masih dipimpin oleh PJS. "Pilkades harus secepatnya dilakukan agar demokrasi terkecil di

tingkat desa bisa segera ditegakkan. Sebab, sangat besar dampak politik yang terjadi jika itu terus dibiarkan," kata Ketua Poros Pemuda Jawa Timur, Mahmudi Ibnu Khotib.

Dia menilai, dengan dijabatnya fungsi dan tugas kades oleh PJS menyebabkan struktur pemerintah desa menjadi tak berdaya. Apalagi, dampaknya berpengaruh terhadap kondisi masyarakat langsung, karena tidak ada pemimpin yang definitif.

Belum lagi, program pemberdayaan masyarakat desa ke depan yang langsung mengarah pada tatanan masyarakat desa, dengan diberikannya anggaran langsung pada desa.

"Bagaimana anggaran 1 miliar untuk desa bisa terealisasi, ketika tidak ada kades definitif. Kalau pun anggaran itu diberikan kepada yang telah definitif, nyatanya masih banyak desa dipimpin oleh PJS. Itu merugikan masyarakat desa yang bersangkutan," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

PENERAPAN KURIKULUM 2013

Guru Kebingungan tanpa Diklat BANGKALAN - Penerapan kurikulum 2013 (K-13) di Kabupaten Bangkalan dipastikan amburadul. Hampir semua guru SMP swasta tidak diikutkan diklat. Mereka merasa sangat bingung karena untuk menerapkan K-13 hanya bermodalkan soft copy. Semestinya, untuk penerapan kurikulum yang baru, seluruh tenaga memahami dan mengerti tata cara penerapan kurikulum baru tersebut.

Seperti SMP swasta di Kecamatan Tanah Merah, Modung, dan Galis. Para guru hanya mendapatkan petunjuk teknis K-13 dalam bentuk soft copy berupa CD atau flashdisk. Akibatnya, proses belajar mengajar belum berjalan maksimal. Tidak menutup kemungkinan, keberhasilan mencapai tujuan kurikulum baru itu, sangat minim.

"Saya belum paham betul penerapan yang benar.

Harusnya guru-guru SMP di desa juga diberikan bekal yang sama. Tanpa adanya diklat bagi guru SMP terkait penerapan K-13 tentu saja akan sulit untuk diterapkan," keluh guru SMP swasta di Ke-

doni heriyanto/koran madura

BERSERAGAM. Para guru di Kabupaten Bangkalan saat mengikuti program peningkatan kinerja.

camatan Tanah Merah, Anwar (54).

Sementara itu, Kepala

Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan Moh Mohni mengemukanan, untuk

sebagian SMP swasta yang ada 18 kecamatan secara keseluruhan belum dilibatkan dalam

diklat K-13. Namun, secara prioritas akan tetap dilakukan secara bertahap.

"Tetap akan kami lakukan secara bertahap untuk diklat K-13. Sebab, perlu pemahaman yang mendalam." ujarnya.

Mohni menjelaskan, pihaknya telah membentuk cluster untuk memberikan diklat kepada para kepala sekolah dan pengawas. Dalam satu cluster terdiri dari 15-20 sekolah. Kegiatan diklat itu akan dilaksanakan selama tiga hari pada Selasa (12/8), Kamis (14/8), dan Jumat (15/8).

"Itu untuk para kepala sekolah. Lokasinya ditempatkan di SMPN 2 dan SMPN 5 Bangkalan.

Untuk pengawas, akan dilakukan pada minggu berikutnya," jelas Moh Mohni.

Menurutnya, setiap pengawas yang ada di wailayah masing-masing, nantinya akan memberikan pendampingan terhadap guru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan K-13. Sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III

Tidak Ada Toleransi bagi Aliran ISIS Kapolres: MUI, HTI, dan FPI Siap Membantu Aparat Kepolisian BANGKALAN - Organisasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) tak boleh dibiarkan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono. Menurutnya, jika ISIS berkembang bakal menimbulkan perpecahan dan menjadi ancaman serius bagi ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat setempat. Sehingga perlu kiranya semua elemen menyatukan kesadaran dalam mengantisipasi berkembangnya kelompok Islam garis keras itu.

"Intinya ISIS merupakan sebuah organisasi yang bertentangan. Jadi tidak ada toleransi bagi kelompok ini. Kita sudah melakukan koordinasi dengan semua kalangan," jelas Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono.

Menurut mantan Kasubdit Gak Kum Ditpolairud Polda Jatim ini, pihaknya sudah melakukan pemanggilan terhadap semua Kapolsek yang ada di 18 kecamatan wilayah setempat.

Mereka diinstruksikan untuk mengumpulkan informasi dari masyarakat di masing-masing wilayahnya terkait organisasi ISIS. Berdasarkan hasil koordinasi semua masyarakat menyatakan dan tokoh agama menolak terhadap faham tersebut.

"Setelah kita kroscek, masyarakat menyatakan dukungan untuk sama-sama menolak organisasi ini. Jadi semakin membuat wilayah Bangkalan sulit untuk dimasuki. Tentunya ini merupakan hal yang sangat positif," terangnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap mengimbau agar semuanya waspada menghadapi aliran ini. Sebab segala kemungkinan bisa terjadi. Maka dengan bentuk kewaspadaan itu semakin mempersempit bahkan tidak ada ruang dan pintu bagi ISIS untuk masuk dan menyebarluaskan ajaran yang bertentangan dengan prinsip dan kaidah yang sebenarnya tersebut di wilayah setempat.

"Harus tetap waspada, kita juga sudah melakukan pertemuan dengan MUI, HTI, dan FPI. Dan

PROGRAM E-KTP

Harus Secepatnya Terealisasi BANGKALAN - Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) rupanya masih belum sepenuhnya selesai. Banyak masyarakat yang masih belum melakukan proses e-KTP. Padahal realisasi e-KTP dapat memengaruhi sektor pemerintahan, baik program politik dan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati Bangkalan, Mondir A Rofii berharap secepatnya program e-KTP bisa terealisasi dan digunakan dalam waktu dekat. Sebab manfaatnya juga pada kesejahteraan masyarakat dan penataan administrasi di negeri ini.

Apabila program e-KTP sudah diterapkan di instansi akan memercepat pemberdayaan masyarakat, karena adanya tatanan administrasi yang lebih baik.

"Ketika e-KTP sudah berjalan, program kemiskinan juga bisa

Mondir A Rofii

Wakil Bupati Bangkalan tertata dengan baik. Sehingga data kependudukan masyarakat susah untuk dimanipulasi," kata Mondir.

Di samping itu, belum berjalannya program e-KTP, karena masih banyak data kependudukan yang belum selesai. Sebagi-

an warga masih belum mengurus data kependudukan elektronik disebabkan banyak faktor.

Kurang lebih 200 ribu warga Bangkalan belum memiliki eKTP. Padahal sesuai UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pembuatan semua dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Namun, sebagian warga masih belum mau mengurus data kependudukan elektronik tersebut.

"Pada akhir tahun ini, diharapkan proses e-KTP sudah rampung. Sebab, Dispendukcapil terjun langsung ke lapangan agar lebih memudahkan masyarakat dalam mengurus e-KTP," kata Kabid Administrasi Kependudukan, Djayus Sayuti. = MOH RIDWAN/RAH

VIRUS EBOLA

CJH Tak Perlu Risau

AKPB Sulistyono Kapolres Bangkalan

mereka yang ada di tiap kecamatan siap melakukan antisipasi," tandasnya.

Pernyataan senada juga disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bangkalan, KH.Syarifuddin Damanhuri.

Ia mengatakan kelompok ini, sangat membahayakan karena dinilai sudah melenceng dari prinsip dan kaidah agama Islam yang sebenarnya. Apalagi dengan munculnya kelompok tersebur, dapat memicu terjadinya konflik horizontal terkait masalah perbedaan keyakinan keagamaan.

"Secara tegas kami nyatakan menolak keras terhadap kelompok ISIS. Sebab, faham-faham yang demikian sangat membahayakan sendi-sendi bernegara dan ajaran Islam," tegasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN – Maraknya isu menyebarnya virus Ebola belakangan ini membuat sejumlah kalangan merasa khawatir. Terlebih bagi Calon Jemaah Haji (CJH) kabupaten Bangkalan, yang akan berangkat ke tanah suci Mekkah tahun ini. Namun, Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten setempat meminta kepada seluruh jemaah untuk tidak merisaukan virus tersebut.

Pihak penanggung jawab telah mempersiapkan langkah antisipasi terhadap virus mematikan itu. ”Kalau masalah kesehatan jemaah nanti Dinkes yang memberikan bekal dan antisipasinya, jadi tidak usah merasa takut maupun waswas,” ucap Kepala Kankemenag Bangkalan Mu’arif Thantowi melalui Kepala Seksi (Kasi) Penyelengaraan Haji dan Umrah (PHU) Abd. Hamid.

Menurutnya, pemerintah sudah memberi jaminan kepada semua jemah dari Indonesia yang bakal berangkat tahun ini.

Tentunya, juga sudah mempersiapkan langkah-langkah bagaimana agar CJH tidak terjangkit virus tersebut. Oleh sebab itu, saat ini yang perlu dipersiapkan adalah tetap menjaga kondisi kesehatan meskipun

sudah ada jaminan.

"CJH jangan sampai terganggu dan terpengaruh dengan berkembangnya isu virus yang telah menyerang daerah Saudi Arabia itu," jelasnya.

Harus dilakukan imunisasi sebelum berangkat, sehingga virus itu tidak bisa menyerang sistem imun yang kuat. Kami juga masih menunggu langkah dari Kementrian Kesehatan dalam petunjuk antisipasi visrus itu, tapi yang jelas sistem imun yang kuat, virus tidak akan bisa masuk,”

drg Yusro

Kepala Dinkes Bangkalan Sementara itu, Kepala Dinkes Bangkalan drg Yusro menuturkan, salah satu upaya agar CJH tidak merasa takut yakni dengan cara memberikan penyuluhan betapa pentingnya menjaga kesehatan selama menjalankan

ibadah haji. Beberapa waktu kedepan acara penyuluhan akan segera direalisasikan.

"Kami masih menunggu jadwal pelaksanaan pembekalan itu.

Ya misalkan bagaimana menjaga kesehatan dalam perjalanan dan ketika berada di Arab Saudi,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya bakal melakukan imunisasi dan menyuntikan dan pemberian obatobatan kepada jemah. Hal ini, untuk menjaga dan melindungi sistem imun setiap jemaah.

Menurutnya, sistem imun yang kuat membuat kesehatan para jamaah tetap terjaga dan bisa menangkal serangan virus yang membahayakan tersebut. Yusro mengaku, memang hingga saat ini, belum ada obat antivirus ebola. Namun, yang bisa dilakukan adalah menambahkan dan terus menjaga stabilitas imun para jemaah.

“Harus dilakukan imunisasi sebelum berangkat, sehingga virus itu tidak bisa menyerang sistem imun yang kuat. Kami juga masih menunggu langkah dari Kementrian Kesehatan dalam petunjuk antisipasi visrus itu, tapi yang jelas sistem imun yang kuat, virus tidak akan bisa masuk,” tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Industri Lokal

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SENIN 11 AGUSTUS 2014

SENIN 11No. AGUSTUS 2014| |TAHUN No. 0416 |IIITAHUN III 0416

MERAKIT. Hosen warga asal Kampung Gerdimor Desa Langkap Kecamatan Burneh saat membuat lencak tradisional dari bambu.

amin for koran madura

Pengrajin ‘Lencak’ Berjibaku di Tengah Modernisasi BANGKALAN - Banyak orang beranggapan bahwa barang maupun produk tradisional adalah sesuatu yang berbau kuno dan tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, maka barang-barang yang bersifat tradisional dianggap akan tergilas dengan yang modern. Orang menganggap bahwa produk tradisional akan kalah dengan barang modern, karena yang modern dianggap lebih mampu dalam hal memuaskan jiwa atau batin masyarakat.

Namun, tidak demikian bagi Hosen (50), warga Kampung Gerdimor Desa Langkap Kecamatan Burneh. Memiliki keahlian dalam membuat lencak bambu tradisional merupakan suatu karya seni yang tetap memiliki nilai di tengah-tengah maraknya dan berkembangnya barang-barang produksi modern. Menurutnya, keahlian membuat lencak tersebut merupakan keahlian yang bisa dikatakan langka. Sebab di tengah derasnya perkembangan teknologi tidak banyak orang yang mampu membuat lencak dari bambu itu.

"Saya yakin anak muda sekarang tidak bisa membuat lencak seperti ini, padahal sangat mudah. Zaman yang sudah maju karya-karya tradisional mulai ditinggalkan, itu kan salah satu warisan," jelasnya sambil menyeruput

kopi.

Sekalipun tidak banyak yang memesan lencak yang dibuatnya, Hosen sebagai satusatunya pengarajin lencak di desa setempat, tetap mampu bertahan dan menekuni keahlian tersebut. Dengan berbekal alat manual seadanya, ia dengan telaten dan begitu mahir dalam membuat lencak tersebut. Memang model yang dibikin sangat nampak nuansa kultur khas kuno lencak zaman dulu. Dari sanalah ia juga menggantungkan hidup dari hasil jerih parah memproduksi lencak sekalipun tidak dengan jumlah yang banyak.

"Saya tetap menekuki produksi ini, meskipun ya tidak banyak yang pesan. Yang terpenting adalah menjaga nilai-nilai warisan tradisional membuat lencak. Bu-

kan hanya mengendepankan urusan perut saja," ujarnya.

Kondisi semacam ini, lanjutnya, sangat mengkhawatirkan, karena jika pendukung produk tradisional terus mengalami kemerosota. Barang yang seharusnya menjadi ciri khas dan kebanggan tersebut betul-betul akan punah ditelan zaman. Padahal bahan dan alat yang digunakan sangat sederhana. Kemudian, fungsi dari lencak itu sendiri juga sangat banyak. Sebut saja, dijadikan tempat nongkrong ataupun digunakan untuk tempat menaruh barang.

"Kalau seperti ini keahlian kita dalam membuat barang-barang tradisional akan semakin hilang.

Jadi mumpung masih ada mari kita lestarikan. Buat apa membeli selagi kita masih bisa membuat sendiri," terangnya sembari

menghisap rokok yang masih nempel di tangannya.

Hosen menceritakan, dirinya menggeluti bidang pembuatan lencak sejak puluhan tahun lalu.

Ia membuat lencak dengan berbagai macam ukuran, mulai dari yang berukuran kecil hingga ukuran besar tergantung dari pesanan yang diterima. Masalah harga disesuaikan dengen bentuk ukuran lencak tersebut. Dalam membuat lencak, ia memilih bambu yang memiliki kualitas tinggi agar tidak mudah rusak. Sebab, kualitas bambu sangat berpengaruh pada ketahanan lencak saat digunakan. Selain itu, dalam merakit lencak juga harus rapi dan kuat.

"Kalau saya pasti mengedepankan kualitas bambu. Sebab, biar yang pesan itu merasa puas dan sesuai dengan harapannyan. Sebagai pengrajin pastinya

kepuasan pemesan itu paling utama," tandasnya.

Dikatakan, suatu bentuk kerajinan Produk tradisional yang bersumber dan berakar serta telah dirasakan sebagai milik sendiri didasarkan atas cita-cita melestarikan hasil karya terdahulu. Sebab, produk tradisional biasanya diterima sebagai tradisi, pewarisan yang dilimpahkan dari angkatan tua kepada angkatan muda. Namun, sayangnya angkatan muda kurang berminat dalam upaya pelestarian tersebut.

"Besar harapan kalangan muda juga bisa membuat lencak tradisional. Sekalipun produk non tradisional itu lebih digandrungi kalangan pemuda. Artinya jangan sampai warisan ini tenggelam ditengah produk modern," ulasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

SENIN SENIN 11 AGUSTUS 2014 | No. 0416 | TAHUN III 11 AGUSTUS 2014

MADURA

No. 0416 | TAHUN III

NUR AINI SYAIFUN NISA

Bangga Beprofesi “Announcer”

Tidak semua orang menggeluti di dunia entertaiment, khususnya di kalangan remaja putri. Tapi, bagi Nur Aini Syaifun Nisa menjadi penyiar atau announcer di salah satu radio negara mengaku sangat menyenangkan.

“Bangga dan senang saja ketika berada di dunia penyiar,”ucapnya.

B

agaimana tidak, Anis panggilan akrabnya seorang penyiar selain sudah banyak kenalan, menggeluti dunia penyiar memang indah. Sebab, selain bisa mencermati masing masing jenis musik yang ramai untuk kalangan remaja, tata cara pengelohan bahasa yang digunakan sehari-hari menjadi nilai penting dalam berkomunikasi.

Menurut perempuan kelahiran Sampang 23 Februari ini, bagi yang ingin mendalaminya atau mengoptimalkan kemampuan menjadi penyiar radio. Tentu sangatlah mudah, ketika mempunyai antusias dengan berbahasa yang baik.

Akan tetapi, profesi ini tidak cukup hanya dengan bermodalkan bisa bicara saja, karena banyak yang perlu dipelajari dan dipahami dari sistematika penyajian siaran pada medium yang sangat unik.

"Kalau menurut saya sih penyiar radio adalah komunikator dalam kaitannya dengan proses komunikasi, dimana kita diumpakan sebagai pengirim pesan untuk khalayaknya. Jadi bisa dibayangkan betapa tidak mudahnya menjadi penyiar radio,"jelasnya.

Ditambahkannya, tapi seharunya kita bayangkan adalah bagaimana penyiar radio tersebut bisa mencapai keahlian seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Yakni melalui sebuah tahapan proses yang dibangun untuk pencapaian keterampilan penyiar radio. Salah satunya penyiar radio paling dasar harus mempunya ketiga hal yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan keterampilan. =RYAN HARIYANTO

Nama : Nur Aini Syaifun Nisa Tetala : Sampang, 23 - 2 - 1996 Hobi : Menyanyi Motto : Harus menjadi diri sendiri Riwayat Pendidikan = SD Negeri Dalpenang 2 Sampang = SMP Negeri 1 Sampang = SMA Negeri 3 Sampang

FARIDA NURFA

Ubah Hidup Melalui Usaha Dan Doa Agar hidup kita menjadi orang yang sukses tentu melalui sebuah perjalanan panjang. untuk mencapainya manusia tidak melepaskan dirinya dari sebuah usaha dan doa yang harus dilakukan.

P

erempun yang mengaku namanya Farida Nurfa, mangatakan dirinya tidak melepaskan diri untuk tetap ikhtiyar menjalani hidupnya.

Karena dengan jalan tersebut, manusia diyakini akan mendapatkan jalan menuju kesuksesan. “Tidak ada perjalanan hidup ini yang dilalui dengan jalan instan,” katanya.

Selain usaha yang maksimal, senantiasa kita juga tidak melupakan pada sebuah doa kepada yang Maha Kuasa untuk memohon petunjuk dan pertolongannya. Karena usaha dan doa merupakan hal yang tidak terpisahkan.“Kita tidak bisa hidup dengan sendiri tanpa adanya pertolongan Allah SWT,” ucap Farida Nurfa.

Jangan hanya mengandalkan akal dan pikiran saja, kata Farida Nurfa, dalam bertindak dan berbuat di muka bumi ini.

Manusia tidaklah mempunyai daya dan kekuatan tanpa adanya sebuah kekuatan ilahi.

“Akal dan pikiran hanyalah menjadi pengiring dalam setiap tindakan dan perbuatan manusia. Sementara takdir tuhanlah yang menetukannya,”tuturnya.

Bahkan dia juga mencerminkan untuk mencapai hidup yang sukses kita harus dimulai dari hal yang terkecil dalam diri kita.“Baik yang ada di dalam rumah tangga maupu di sekeliling kehidupan kita,”imbuhnya.

Menurutnya, dalam sebuah ayat Allah telah tertulis, kalau setiap nasib manusia tidak akan bisa dirubah kecuali atas perbuatannya sendiri yang merubahnya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa usaha dan doa adalah jalan menuju hal itu.“Janganlah sombong setiap tindakan kita, manusia tak pantas memiliki sifat itu,”singkat Farida Nurfa. =MAhfud Hidayatullah