e Paper Koran Madura 11 September 2014

KAMIS

KORAN MADURA

11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III www.koranmadura.com

ant/vitalis yogi trisna

Ahok: Saya Tak Mau JADI BUDAK DPRD Pengamat Anggap Keputusan Ahok Tepat

JAKARTA- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan dirinya tidak mau menjadi budak DPRD terkait RUU Pilkada yang mewacanakan kepala daerah dipilih oleh DPRD bukan rakyat.

“Saya dua tahun di sini sudah setengah mati meTERKAIT mutuskan APBD. Hal 2 Kalau pertanggungjawabannya semua ke DPRD, sudah lama dipecat saya. Ya, saya kalau terpilih pun 2017, saya tidak mau jadi budak DPRD,” kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu.

Hari ini, melalui stafnya Ahok

BERITA

AHOK TINGGALKAN GERINDRA

Ustaz Guntur Bumi Divonis Enam Bulan Nasional hal 4

mengirimkan surat pengunduran diri dari Partai Gerindra, kendaraan politik yang selama ini membawanya ke posisi orang nomor dua di wilayah DKI Jakarta.

Menurut dia, DPRD tidak bisa mengontrol dirinya karena yang berhak mengontrol ialah rakyat.

“Karena bagi saya DPRD itu memiliki tiga fungsi utama yakni pengawas, pengawasan, anggaran dan legislasi. Tidak bisa mengontrol saya,

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama menunjukan surat tanda terima pengunduran dirinya dari Partai Gerindra di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (10/9). Pria yang akrab disapa Ahok ini mengundurkan diri akibat perbedaan pendapat dengan Partai Gerindra perihal Undang-Undang Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah.

yang mengontrol saya adalah rakyat,” katanya.

Jika posisi sebagai kepala daerah dikontrol oleh DPRD, kata Ahok, maka ia akan membayar gaji kepada mereka setiap bulan. “Kalau ada sebanyak 60 orang anggota dewan, ya digaji saja mereka. Tiap hari kita jalan-jalan ke luar negeri. Kita kan servicenya ke mereka, ngapain service ke rakyat,” katanya. =ANT/AJAT

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III

AHOK MUNDUR

Pengamat: Keputusan Ahok Tepat JAKARTA- Pengamat politik dari CSIS Philips Jusario Vermonte menilai keputusan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah benar karena lebih memilih mengemban tugas publik daripada kepentingan partai.

ant/agus bebeng

HABIBIE KEMBANGKAN R80. Mantan Presiden RI BJ Habibie berjalan menuju kendaraan usai bertemu Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (tengah) di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/9). Kedatangan Habibie untuk membicarakan rencana industri pesawat terbang R80 yang dikembangkan dari pesawat N250. Pengembangan pesawat R80 sendiri dikerjakan PT Regio Aviasi Industri (RAI) yang proses produksi atau pabrikasi akan dilakukan di PT Dirgantara Indonesia.

PRAHARA PPP

Romy: Pemecatan SDA Sah JAKARTA- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy menegaskan, pemecatan Suryadharma Ali dari posisi Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sudah sah karena dikehendaki oleh semua pengurus dewan pimpinan wilayah.

Karena itu klaim SDA, inisial nama tersangka kasus haji itu, bahwa dia didukung oleh 500 dewan pimpinan cabang adalah bohong belaka. Sebab mereka menyerahkan keputusan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Pada umumnya mereka menyerahkan pada DPP partai. Kita berbicara politik berdasar de jure dan de facto. Itu dasarnya apa?” ujar Romy dalam jumpa pers di Ja-

karta, Rabu (10/9).

Menurut Romy, mayoritas DPW PPP menginginkan pencopotan Suryadharma dari jabatannya sebagai ketua umum dan DPW adalah perwakilan dari DPC. “Pertanyaannya, apa ada DPC yang menolak? Mayoritas DPW mendukung kok,” ucap Ketua Komisi IV DPR itu.

Rabu (10/9), sebanyak 28 dewan pimpinan wilayah PPP mendukung pencopotan Suryadharma sebagai Ketua Umum. Pencopotan SDA dilakukan pada rapat pimpinan pada, Selasa (9/9) malam.

Pencopotan terhadap Suryadharma diperlukan agar marwah PPP bisa kembali.

Pencopotan ini tidak terlepas dari status Suryadharma sebagai tersangka kasus korupsi penyelenggaraan haji sewaktu masih menjabat Menteri Agama.

Namun, Suryadharma tak mengakui keputusan itu. Dia mengklaim masih didukung 500 DPC PPP di seluruh Indonesia. “Jadi mereka pada main sendiri. Saya ini bukan dipilih DPW. DPW itu cuma 33. Setiap DPW ada 2 orang jadinya 66 orang. Saya dipilih DPC yang jumlahnya 500, setiap DPC

itu 2 orang jadi 1.000 orang,” kata Suryadharma.

Hal senada diucapkan oleh Wakil Sekjen PPP Syaifullah Tamliha secara terpisah.

Menurut dia, pemecatan SDA bertentangan dengan Annggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. Karena itu, dia tidak setuju dengan pemecatan tersebut.

Bahkan, Syaifullah menduga, keputusan memecat SDA dengan menabrak aturan karena ingin mengubah sikap politik PPP. PPP yang saat ini berada di koalisi Merah Putih nantinya akan berbalik mendukung Jokowi-JK. “Sepertinya PPP akan berpindah dari komitmen, ada kesan pindah dukungan, Suharso yang membuat tawaran untuk ketum mundur,” ucapnya.

Terkait dengan pemecatan ini, Syaifullah mengaku belum membahas dengan SDA. Apa yang akan dilakukan setelah hasil rapat pengurus harian itu. “Saya belum bertemu SDA setelah rapat tadi malam, beliau ingin mundur dengan cara yang sesuai aturan,” imbuhnya. =GAM/ABD/AJI

“Jarang kita melihat ada pemimpin yang berani menyampaikan pikiran politiknya secara terbuka.

Dari segi kepentingan publik, apa yang dilakukan Ahok sudah benar,” kata Philips di Jakarta, Rabu.

Bagi Ahok, menurut dia, dukungan partai bukan hal yang utama dalam kepemimpinannya sebagai wakil gubernur. “Dulu dia (Ahok) kan memang ingin memulai sebagai calon independen saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, dia sudah mulai mengumpulkan KTP warga dan sebagainya. Jadi, menurut saya, Ahok memang percaya bahwa tugas publik ini lebih besar daripada afiliasi ke partai,” kata peneliti CSIS itu.

Terkait dengan proses pelantikannya sebagai gubernur definitif DKI Jakarta yang harus mendapatkan persetujuan DPRD DKI Jakarta, Philips mengatakan berdasarkan formasi Ahok masih bisa mendapat persetujuan untuk menjadi gubernur definitif.

“Mungkin juga Ahok dapat dukungan dari PDI Perjuangan dan koalisinya, jadi masih bisa dilantik. Akan tetapi, mungkin akan lebih menarik kalau Pak Ahok mengatakan ‘oke, saya tidak jadi gubernur juga tidak apa-apa’. Itu akan lebih bagus lagi,” kata dia.

Basuki Tjahaja Purnama resmi mengajukan surat pengunduran dirinya ke DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Jakarta, Rabu.

“Pada tanggal 10 September 2014 pukul 12.20 WIB, surat pengunduran diri Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) dari keanggotaan dan kepengurusan partai resmi diterima oleh Sekretariat DPP Gerindra,” kata Wasekjen DPP Abdul Harris Bobihoe ditemui di sebuah hotel, kawasan Jakarta Pusat, Rabu.

Harris mengatakan bahwa pihaknya menyayangkan pengunduran diri Ahok tersebut mengingat mantan Bupati Belitung itu dibesarkan di partai berlambang Garuda tersebut. =ANT/ FRANSISKA

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III KAMIS 11 SEPTEMBER 2014

No. 0439 | TAHUN III

33

ant/vitalis yogi trisna

JOKOWI AJUKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menjawab pertanyaan wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (10/9). Sebagai presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang, Jokowi sudah mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD DKI Jakarta pada hari ini yang nantinya akan disahkan melalui sidang di DPRD.

KONTROVERSI RUU PILKADA

Kemendagri: Jika Pilkada Lewat DPRD, Tidak Perlu Bawaslu JAKARTA- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan jika sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD, maka peran Badan Pengawas Pemilu tidak diperlukan lagi karena kegiatan pengawasan diambil alih oleh tiga lembaga penegak hukum.

“Kalau untuk pemilihan lewat DPRD, nanti pengawasannya dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu jaksa, polisi dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Jadi tidak perlu lagi Bawaslu karena dipilih oleh anggota DPRD,” kata Djoheamansyah di Jakarta, Rabu.

Jika ditemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan selama proses pemilihan umum, maka pihak Kepolisian RI yang akan mengambil alih kasus tersebut.

Sedangkan jika ditemukan dugaan tindak pidana korupsi, maka KPK yang akan menindaklanjutinya. “Jadi pengawasannya, kalau ada pelanggaran hukum, ada di aparat penegak hukum,” tambah Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu.

Kemendagri bersama Panja RUU Pilkada DPR RI melakukan

rapat konsinyasi sejak Selasa (9/9) di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat.

Hal itu dilakukan guna membahas sistem pemilihan kepala daerah yang merupakan rancangan undang-undang turunan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Terkait adanya perdebatan mengenai sistem pilkada langsung atau tidak langsung (melalui DPRD), Kemendagri pun menyiapkan dua draf RUU untuk memberikan pandangan supaya dicapai kesepakatan melalui musyawarah.

“Pembahasan terkait dua itu masih berjalan, kami sedang membuat rumusan pasal-pasal terkait pemilihan langsung atau lewat DPRD,” kata Djohermansyah di sela-sela rapat konsinyasi RUU Pilkada. =ANT/FRANSISKA

DPD Tolak Pilkada Lewat DPRD JAKARTA-Gelombang protes terhadap RUU Pilkada terus berdatangan.

Kali ini, penolakan keras juga datang dari Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD) RI. Lembaga senator itu secara kelembagaan resmi menolak Pilkada dipilih melalui DPRD. Alasannya, langkah itu sudah diputuskan melalui berbagai kajian mendalam terkait manfaat dan mudharatnya bagi rakyat dan proses demokrasi di Indonesia. “Pilkada langsung ini merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi. Persoalan ada riak-riak dari Pilkada langsung itu, maka itulah yang harus diperbaiki dan tidak harus mundur lagi setelah perjuangan reformasi Mei 1998,” kata Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida dalam dialog kenegaraan ‘Pilkada

Langsung Vs Tidak Langsung’ bersama pengamat hukum tata negara Refly Harun, dan anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Martin Hutabarat di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (10/9).

Menurut Laode, DPD RI tetap mendukung Pilkada secara langsung oleh rakyat. “Saya berharap DPD menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi,” ucapnya.

Laode menilai kalau Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap ngotot bersama DPR RI untuk mengesahkan RUU Pilkada oleh DPRD tersebut, maka itu berarti SBY telah gagal berusaha melakukan konsolidasi demokrasi. “Jadi, proses demokrasi ini tak boleh mundur lagi. Sebab, kalau mundur lagi, citra partai akan rusak,” jelasnya.

Sementara itu, pengamat hukum tata negara Refly Harun mendesak Presiden SBY menunda pembahasan RUU Pilkada.

Bahkan SBY dapat menggunakan kewenangannya untuk menarik diri dari proses pembahasan dan pengesahan di DPR RI, sehingga RUU itu tidak bisa berlaku. “Saya menyarankan kepada Presiden SBY untuk menggunakan ke-

wenangannya, jika koalisi merah putih (KMP) DPR RI tak bisa dibendung untuk mengesahkan RUU Pilkada itu, maka kewenangan legislasi yang 50 % itu bisa digunakan dengan mundur dari pembahasan,” katanya.

Dengan menarik diri dari pembahasan tersebut kata Refly, dengan sendirinya maka RUU itu tidak bisa diajukan untuk disahkan. Meski RUU itu semula sebagai inisiatif pemerintah, tapi karena rezim pemilu melibatkan KPU, Bawaslu, dan DKPP, maka rezim pemulu nantinya hanya berpusat di Kemendagri. “Jadi, Kemendagri akan menjadi sentral dari DPRD dalam Pilkada itu. Tapi, kalau mayoritas rakyat daerah menolak, maka pemerintah sebaiknya ikuti saja,” ujarnya.

Tapi, kemudian terbentuk KMP di DPR RI. Lahirnya KMP itu, kata Refly, pasti mempunyai insentif untuk Pilkada di 2015 di mana sebanyak 214 daerah kabupaten/kota akan menggelar Pilkada. “Tentu insentif KMP di situ. Sehingga kalau ada yang mbalelo, partai bisa melakukan PAW,” ucapnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III

Ustaz Guntur Bumi Divonis Enam Bulan JAKARTA- Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman enam bulan penjara terhadap H Susilo Wibowo alias Ustaz Guntur Bumi (UGB) terkait kasus penipuan pengobatan alternatif yang dimilikinya.

“Majelis menambah hukuman sampai enam bulan supaya jadi pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana, terutama karena menyalahgunakan

agama,” kata Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Haswandi, Rabu.

Majelis hakim menambahkan hukuman lebih lama dua bulan daripada yang dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU), yakni empat bulan penjara dikurangi masa tahanan.

Majelis berpendapat tuntutan empat bulan penjara kurang memberikan pelajaran bagi UGB. Dengan hukuman enam bulan penjara dikurangi masa tahanan, hal itu menjadi pendidikan agar UGB tidak menyalahgunakan agama dan menjelekkan nama pemimpin agama.

Suami dari artis Puput Melati tersebut terbukti melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan sudah menjalani masa tahanan empat bulan.

Selama sidang vonis berjalan, UGB terus tertunduk sambil berzikir dan memainkan tasbih.

Ia pun dinilai sehat jasmani dan rohani oleh majelis hakim sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Majelis hakim memberi pilihan untuk UGB, yakni menerima putusan dari hakim tanpa banding atau jika tidak sependapat, UGB dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan tinggi.

UGB diberi waktu selama tujuh hari untuk merundingkan dengan tim kuasa hukum sebelum mengambil keputusan.

Hakim pun menerima pilihan UGB untuk merundingkan terlebih dahulu bersama kuasa hukumnya. =ANT/MENTARI

KRIMINAL

Dua Pencuri Motor Tewas Ditembak Petugas BANDUNG- Kepolisian Resor Kota Bandung tembak mati dua pencuri sepeda motor yang melarikan diri setelah kepergok polisi melakukan aksi pencuriannya di Jalan Raya Holis, Bandung, Jabar, Rabu.

“Kami terpaksa menembak pelaku karena pelaku melawan dan membahayakan nyawa petugas pada saat akan kami tangkap,” kata Kepala Polrestabes Bandung Kombes Pol Mashudi kepada wartawan di Bandung, Rabu.

Ia menuturkan, dua pelaku itu merupakan orang yang dicari polisi dengan kasus kejahatan pencurian bermotor.

Setiap aksinya itu, kata Mashudi, pelaku selalu membawa senjata api untuk menghadang siapa saja yang menghalangi aksinya termasuk polisi.

Bahkan pelaku saat kepergok mencuri sepeda motor di kawasan Cijerah, Kota Bandung, Rabu dini hari, sempat menodongkan pistol kepada petugas.

“Mereka sempat menodongkan senjata api jenis revolvernya kearah petugas, dua kali tembakan peringatan kami lesatkan, namun tidak juga digubris, akhirnya, terpaksa kami tembak,” katanya.

Kapolres menyebutkan pelaku yang tewas ditembak yakni Solihin alias Ihin (25) dan Syahrul Efendi alias Irul (32) komplotan pencurian bermotor bernama “Capung” Lampung.

Pelaku seringkali beroperasi di wilayah Kota Bandung dan masuk dalam daftar pencarian orang Polrestabes Bandung.

“Pelaku ini juga yang beberapa bulan lalu melakukan pencurian kendaraan bermotor, dan melakukan penembakan di Jalan Tubagus Ismail,” katanya. =ANT/ FERI PURNAMA

SELEKSI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Achsanul Janji Lepaskan Politik Jika Terpilih BPK

ant/hendra sonie

TANGGUL LAPINDO JEBOL. Seorang petugas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) memeriksa tanggul Lumpur Lapindo yang jebol di titik 68, Gempolsari, Porong, Sidoarjo, Jatim, Rabu (10/9). Jebolnya tanggul di titik 68 dikarenakan BPLS tidak dapat melakukan pemeliharaan tanggul selama 4 bulan ini, akibat blokade warga dengan menutup akses masuk ke Lumpur Lapindo, terkait permasalahan antara warga dan PT Lapindo Brantas yang belum terselesaikan.

JAKARTA- Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi yang merupakan politisi Partai Demokrat asal Madura, berjanji akan bebas dan melepaskan diri dari kepentingan politik jika dirinya terpilih menjadi anggota lembaga auditor utama itu.

“Sampai sekarang saya masih DPR aktif. Saya akan mundur dari partai jika dipercaya (menjadi anggota BPK),” kata dia.

Jika terpilih sebagai anggota BPK, Achsanul menyebut dirinya akan mengedepankan loyalitas kepada profesinya, dan menjauh dari kepentingan-kepentingan lain.

Dia berujar sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK, disebutkan bahwa anggota BPK tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Dengan begitu, dia menafsirkan, politisi partai dapat saja mengikuti seleksi anggota BPK asalkan mundur dari partai saat terpilih menjadi anggota.

“Di UU itu memungkinkan untuk melakukan itu. (Jika terpilih) saya ini tetap akan mengedepankan loyalitas saya kepada profesi, bukan atasan,” ujar dia.

Achsanul diuji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR, yang sebenarnya adalah komisi tempat dia bertugas pada periode anggota Dewan saat ini 2009-2014. =ANT/INDRA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III No. 0439 | TAHUN III

55

MENYONGSONG MEA

SDM Konstruksi Harus Diupgrade JAKARTA- Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Tri Widjojo mengatakan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di sektor konstruksi penting untuk menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

ant/ojt/karel a polakitan

KENAIKAN HARGA ELPIJI 12 KILOGRAM. Dua pekerja membongkar muat tabung elpiji 12 kilogram dan tiga kilogram di salah satu pemasok di Rawa Sari Selatan, Jakarta, Rabu (10/9). Pertamina akhirnya menaikkan harga elpiji 12 kilogram menjadi Rp114.300 per tabung setelah mendengarkan masukan dari pemerintah dalam rapat koordinasi di Kementerian Keuangan 8 September lalu.

Harga Elpiji 12kg Naik Rp1.500 per kg JAKARTA-PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menaikkan harga Elpiji non subsidi kemasan 12 kg menyusul tingginya harga LPG di pasar Internasional dan turunnya nilai tukar Rupiah yang menyebabkan beban kerugian perusahaan akan semakin tinggi.

Penyesuaian harga diputuskan sebesar Rp1.500 per kg (nett Pertamina) terhitung sejak tanggal 10 September 2014 pukul 00.00 waktu setempat.

VP Corporate Communication Ali Mundakir menegaskan kebijakan korporasi ini ditetapkan setelah mendengarkan masukan Pemerintah dalam rapat koordinasi di Kementerian Perekonomian tanggal 8 September 2014, sehingga Pertamina dapat menyesuaikan harga sesuai dengan Permen ESDM No.26 tahun 2009 tentang Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas. Penyesuaian ini merupakan pelaksanaan Roadmap Penyesua-

ian Harga Elpiji 12 kg secara berkala sesuai hasil Rapat konsultasi Pemerintah dengan BPK RI pada tanggal 6 Januari 2014.

“Dengan kenaikan ini, harga jual rata-rata Elpiji 12 kg nett dari Pertamina menjadi Rp 7.569 per kg dari sebelumnya Rp 6.069 per kg. Apabila ditambahkan dengan komponen biaya lainnya, seperti transport, filing fee, margin Agen dan PPN, maka harga jual di agen menjadi Rp 9.519 per kg atau Rp 114.300 per tabung dari sebelumnya Rp 7.731 per kg atau Rp 92.800 per tabung,” jelas Ali di Jakarta, Rabu (10/9).

Apabila dibandingkan dengan harga keekonomian LPG,

harga jual tersebut masih jauh di bawah keekonomiannya. Berdasarkan rata-rata CP Aramco yo-y Juni 2014 sebesar US$891,78 per metric ton dan kurs Rp11.453 per US$, ditambah komponen biaya seperti di atas maka harga keekonomian Elpiji 12kg saat ini seharusnya Rp15.110 per kg atau Rp181.400 per tabung.

Dengan Penyesuaian ini diharapkan dapat menekan kerugian bisnis Elpiji 12 kg pada tahun 2014 sebesar Rp452 miliar sehingga menjadi Rp5,7 triliun dari prognosa semula Rp6,1 triliun dengan proyeksi tingkat konsumsi Elpiji 12kg mencapai 907.000 metric ton. Kerugian ini masih melebihi proyeksi RKAP 2014 sebesar Rp5,4 triliun yang dipatok pada asumsi CP Aramco sebesar US$833 per metric ton dan kurs Rp10.500 per US$.

Untuk itu, jelasnya Pertamina juga telah menyampaikan kembali Roadmap Penyesuaian Harga Elpiji 12 kg secara berkala dalam rapat koordinasi dengan pemer-

intah, dimana penyesuaian tersebut dapat dilakukan secara otomotis setiap 6 (enam) bulan hingga mencapai harga keekonomian di tahun 2016.

Sedangkan untuk menjamin kelancaran pasokan kepada konsumen, Pertamina memastikan ketersediaan suplai LPG di masyarakat baik untuk Elpiji 12 kg maupun Elpiji 3 kg. Antara lain dengan meningkatkan stok LPG, dimana hingga saat ini, statusnya dalam kondisi aman di atas 16 hari. “Pertamina juga melakukan optimalisasi jakur distribusi Elpiji melalui SPBU dan juga modern outlet,” imbuhnya.

Selanjutnya, ujar Ali, Pertamina juga melakukan monitoring distribusi Elpiji 3kg sampai pangkalan dengan aplikasi SIMOL3K (Sistem Monitoring Penyaluran Elpiji 3kg). Dalam menyonsong penyesuaian harga ini, Pertamina juga telah melakukan sosialisasi kepada stakeholder dan pengguna LPG secara kontinyu.

Sementara itu, dari total proyeksi konsumsi LPG tahun ini sebesar 6,11 juta metric ton, hanya sekitar 2,5 juta metric ton yang dapat disediakan oleh total kapasitas produksi domestik, di mana seluruhnya telah diserap Pertamina. Dengan demikian, maka pemenuhan kebutuhan LPG harus diimpor sekitar 59%. =GAM

“(Dalam menghadapi MEA), harus dipersiapkan SDM, dukungan finansial, teknologi dan sertifikasi untuk memperkuat diri agar mampu bersaing dengan pelaku jasa konstruksi negara lain,” kata Tri Widjojo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengingatkan Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja konstruksi keluar negeri seperti Saudi Arabia, AlJazair, Myanmar, Filipina hingga Timor Leste.

Dalam MEA 2015, ujar dia, dibutuhkan keunggulan komparatif agar dapat secara berkelanjutan bersaing dan bekerjasama pada MEA 2015.

Badan Pusat Statistik pada 2013 menyebutkan SDM Konstruksi Indonesia mencapai 6,9 juta atau 5,7 persen dari tenaga kerja nasional.

Dari jumlah tersebut, 4 persen merupakan tenaga ahli, 20 persen merupakan tenaga terampil, dan 76 persen sisanya merupakan tenaga kerja kurang terampil.

“Dari 6,9 juta SDM Konstruksi tersebut, kurang dari 10 persen yang telah bersertifikasi kompetensi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa konstruksi Indonesia paling tinggi tingkat keuntungannya di ASEAN. Bahkan, lanjutnya, pertumbuhan bidang konstruksi Indonesia mencapai 10 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Pasar konstruksi dalam negeri sangat besar dan harus dapat dimanfaatkan dengan baik,” katanya.

Ia berharap pihak-pihak terkait bisa melihat peluang ini agar bisa memberikan kontrubusi buat perekonomian bangsa. =ANT/RAZI

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Anggota BPK Harus Mampu Mengubah Paradigma Audit JAKARTA-Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), Eugenia Mardanugraha mengatakan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mampu mengubah paradigma audit yang selama ini hanya fokus mengaudit belanja negara dengan mengabaikan audit sumber penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

ant/ojt/zabur karuru

SISA BBM SUBSIDI NELAYAN. Sejumlah kapal nelayan bersandar di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Rabu (10/9). Pemerintah telah mencabut pengurangan kuota BBM bersubsidi jenis solar bagi kapal nelayan dan sisa kuota solar bersubsidi nelayan pada periode Agustus-Desember adalah 670.000 kiloliter dari kuota 1,8 juta kiloliter hingga akhir 2014.

Eskplorasi Didominasi Asing Musabab Mahalnya Biaya Produksi Minyak JAKARTA-Biaya memproduksi minyak di Indonesia sangat mahal. Hal ini disebabkan peran asing sangat dominan dalam setiap tahapan eksplorasi.

Anggota Dewan Energi Nasional Andang Bachtiar mengatakan, dalam 15 tahun terakhir, Kementerian ESDM sudah tak lagi mengandalkan tenaga ahli asli Indonesia untuk mencari sumber migas.

Celah itu kemudian diambil alih oleh pihak asing.

Terbukti, penemuan sumur migas masih bergantung pada data yang disusun oleh pakar tektonik ternama AS Robert Hall pada 1991 dan 2003. “Ya jadinya pengeboran mahal, karena yang mengarahkan kita harus ngebor di mana kan perusahaan asing itu,” kata Andang dalam Seminar Mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional di Jakarta, Rabu (10/9).

Menurutnya, pengeboran sumur minyak yang dikatakan bisa menghabiskan duit hingga USD 200 juta itu hanyalah proses akhir dari eksplorasi. “Sebelum sampai ke sana, kan ada proses survei seismik, geologi, dan pemetaan struktur, itu yang dilupakan, itu yang tidak pernah kita kerjakan.

Dia menambahkan, ketiadaan

dukungan pemerintah bertahuntahun membuat institusi pendidikan mengabaikan studi seismik dan tektonik. Pemerintah lebih mempercayakan hal itu dilakukan orang asing. “Begitu tersesatnya pendidikan kita, mahasiswa pun sampai tidak ngerti ada kaitan antara survei dengan mencari minyak. Akhirnya mereka mencari terus minyak di tempat lama, bebernya.

Untuk itu, DEN bakal berusaha mendorong presiden terpilih Joko Widodo mengalokasikan anggaran untuk tenaga ahli lokal mencari sumur minyak. “Paling tidak studi yang baik membuat kita bisa ngebor di tempat yang benar. Kalau maunya instan tidak bisa, karena studi itu hasilnya tidak bisa kelihatan ketika Jokowi selesai

pada 2019,” kata Andang.

Masa depan ketahanan energi nasional bergantung pada kinerja perusahaan minyak asing. Hal itu diakui Sementara itu, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Susilo Siswo Utomo mengaku ketahanan energi nasional bergantung pada kinerja perusahaan minyak asing. Hal ini disebabkan perusahaan nasional belum punya kapasitas keuangan yang bisa mengimbangi perusahaan asal Amerika Serikat atau Eropa.

Saat ini, Susilo mengatakan ketahanan migas nasional sudah dalam posisi kritis. PT Pertamina (Persero) setiap hari harus mengimpor 650.000 barel, karena ada defisit produksi nasional dari kebutuhan sebesar 1,5 juta barel.

Biaya impor BUMN Migas itu setiap hari mencapai USD 35 juta.

Pada 2020, dengan peningkatan penduduk dan jumlah kendaraan bermotor secara akumulatif tumbuh 8 persen, maka Pertamina terancam harus mengimpor 2,2 juta barel per hari. “Kalikan saja dengan harga USD 120 per barel, maka pada 2020 kita akan memerlukan USD 200 juta per hari untuk beli minyak,” kata Susilo di Jakarta, Rabu (10/9). =GAM

Meski tidak mudah, melakukan audit terhadap penerimaan negara sangat penting untuk mengetahui potensi sesungguhnya penerimaan negara.

“Harus ada teroboson audit dari sisi penerimaan, sisi pendapatan. Dengan demikian, kita pastikan potensi penerimaan negara itu, ya itu juga yang masuk ke negara,” ujar Eugenia di Jakarta, Rabu (10/9).

Dia mengaku, upaya mengaudit sumber penerimaan negara ini memang tidak mudah.

Untuk itu, aparat BPK dituntut memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam melakukan audit keuangan negara secara makro, termasuk soal transfer pricing ini. Kendati berat, pola ini harus menjadi terobosan anggota BPK. Apalagi di negera lain, auditor negaranya juga melakukan audit terhadap semua aktifitas ekonomi sebuah negara.“Audit penerimaan negara ini berat.

Untuk audit APBN saja belum maksimal. Tetapi, saya sangat mendukung sekali kalau ada calon BPK yang berkomitmen melakukan audit transfer pricing yang melibatkan pihak asing,” ujarnya.

Sebelumnya, calon anggota BPK Sadar Subagyo mengusulkan agar aplikasi prinsip sistem penjaminan mutu dapat diterapkan di bisnis process BPK guna membantu meningkatkan potensi penerimaan pajak, karena BPK dapat meminimkan praktek-praktek transfer pricing.

Hingga saat ini, disinyalir praktek transfer pricing masih marak terjadi. Akibatnya, negara dirugikan triliunan rupiah karena praktek transfer pricing perusahaan asing di Indonesia.

“Dengan penerapan sistem penjamin mutu ini sangat positif membantu peningkatan potensi penerimaan pajak.

Selama ini, potensi penerimaan pajak belum digali secara maksimal,” jelasnya.

Eugenia mendukung penuh

reformasi tata cara audit di BPK dengan melakukan audit transfer pricing ini, terlepas keterbatasan tenaga audit.

“Saya kira, soal audit transfer pricing ini harus digarap dan menjadi pekerjaan rumah bagi BPK nanti,” tegasnya.

Karena itu, dia berharap anggota BPK terpilih harus memiliki kemampuan memahami administrasi keuangan negara. Artinya, anggota BPK harus background keuangan.

Ini sangat penting karena tugas BPK itu memeriksa keuangan dari Kementrian dan Lembaga.

Sehingga anggota BPK terpilih disyaratkan memiliki pengetahuan keuangan yang memadai.

Tetapi, latar belakang keuangan saja tidak cukup menjamin kualitas hasil audit.

“Justru saya banyak juga mengenal orang-orang yang bergerak dibidang keuangan yang mempunyai ketarampilan memanipulasi laporan keuangan,” jelasnya.

Oleh karena itu, jelasnya orang-orang ini harus dihindari dan jangan sampai terpilih menjadi anggota BPK. “Para akuntan ini sering memanipulasi keuangan negara. Jangan sampai orang-orang yang manipulatif ini terpilih menjadi anggota BPK. Ini sangat berbahaya,” tegasnya.

Terkait dengan munculnya sejumlah nama politisi di daftar calon anggota BPK, Eugenia mengaku tidak mempersoalkan latar belakang politisi atau bukan. Yang terpenting, calon anggota BPK mempunyai komitmen independen setelah terpilih menjadi anggota BPK. ”Dia harus mau melepaskan diri dari struktur partai. Tidak boleh berbicara atas nama partai dan harus putus hubungan dengan partai. Itu nggak apa-apa. Tetapi, kalau tidak ada ketegasan sikap untuk putus hubungan dengan partai maka sebaiknya, pilih calon yang independen saja,” pungkasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Opini

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III

77

Arsitektur Kata dalam Estetika Tubuh

Salam Songkem

Mewakili Pribadi ayoritas elite parpol yang menjadi politisi di Senayan cenderung menjadi wakil dirinya sendiri dan kelompoknya, Kubu Merah Putih. Bukan lagi menjadi wakil rakyat yang mampu mengaspirasikan kehendak rakyat yang menjadi pemilihnya. Sebab mayoritas rakyat menghendaki pemilihan kepala daerah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat, namun politisi yang tergabung dalam KMP justru menghendaki pilkada dipilih DPRD. Dalam survey yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan 81.25 % rakyat menyatakan setuju kepala daerah tetap dipilih secara langsung. 10.71% menyetujui kepala daerah dipilih parlemen di daerahnya masing-masing. Lain dari itu, 4.91% rakyat menginginkan kepala daerah ditunjuk oleh Presiden.

Data di atas membuktikan aspirasi rakyat sudah tidak lagi terserap oleh mayoritas legislator Senayan, karena ada dugaan mereka lebih terobsesi oleh semangat dendam atas kekalahannya dalam mengantarkan caprescawapres jagoannya ke kursi RI 1 dan RI 2. Juga sangat kentara terlumuri oleh kepentingan politis, apalagi kalau bukan untuk mengincar keuntungan politik. Salah satunya DPRD bisa melakukan tawar menawar secara tertutup dengan para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan politisi Senayan bisa diuntungkan dengan kepala daerah-wakil kepala daerah itu, yang mendominasi dan bisa dikendalikan dari pusat untuk menolak kebijakan pemerintahan baru, JokowiJK, yang notabene lawan politiknya di pilpres. Kondisi ini akan sangat mengganggu hubungan pusat dan daerah.

Yang rugi pasti rakyat. Karena itulah, rakyat pasti kecewa.

Seharusnya para wakil rakyat itu dapat bertindak sesuai dengan aspirasi mayoritas rakyat yang diwakilinya. Termasuk dalam menentukan perbaikan RUU Pilkada apabila ada kelemahan yang perlu dibenahi. Bukan justru menghimpun kekuatan dan berencana mengembalikan RUU Pilkada ke era Orde Baru, karena itu bukan suatu kemajuan dan berseberangan dengan kemauan mayoritas rakyat. Tampaknya memang ada tekanan yang mempengaruhi sikap politik para politisi di Pusat. (*)

KORAN MADURA

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 No. 0439 | TAHUN III

Writing is Advanture (Ernest Hamingway)

Muqaddimah Menulis adalah petualangan, begitulah Hamingway menuturkan dalam kerja kreatifnya, yang disusul oleh pengikut-pengikutnya, semisal Gabriel Gracia Marquez dan Pablo Neruda. Sebagai kerja petualangan, ia menyuguhkan pelbagai peristiwa yang melekat di dalam cara kerja berpikir, berimajinasi, menuangkan sejarah perjalanan kalbu dengan idiom—simbolik, idiom—semiotik yang dibangun oleh arsitektur bahasa sebagai perekatnya.

M

enulis merupakan pekerjaan ‘antara’, yakni antara ‘kau dengan realitas’, antara ‘kau dengan ideologi’, antara ‘kau dengan wacana’, antara ‘kau dengan realitas’, antara ‘kau dengan pikiran’, antara ‘kau dengan ilmu pengetahuan’, antara ‘kau dengan agama’, antara ‘kau dengan hal ihwal’, antara ‘kau dengan benda-benda’, antara ‘kau dengan yang berpunya kau’, antara ‘kau dengan pemilik tanah’, antara ‘kau dengan negara’, antara ‘kau dengan sesuatu yang jauh di luar kau’, antara ‘kau dengan waktu’, antara ‘kau dengan sepi’, antara ‘kau dengan imajinasi’, antara kau dengan bahasa kau’.

‘Antara’ memiliki filosofi ‘penyeimbang’ di dalam menyuguhkan lalu lintas peradaban manusia yang berkembang biak di dalam aquarium kata-kata, bahasa dan estetika. Estetika lahir dari imajinasi yang berpetualang menyeberangi sepi, yakni dimensi—ruang dan waktu. Mendiami ruang dan waktu adalah ruang kontemplatif yang harus dilakukan oleh seorang kreator di dalam menerjemahkan pelbagai realitas yang nyapsap dan nyapcap dari embun tawajjuh. abstracto in concreto!

Abstracto in concreto merupakan sebuah ruang imajiner yang melakukan petualangan atau perjalanan imajinasi bangunan teks yang mengejawantah dalam realitas pikiran, meluap menjadi imajinasi, kemudian menjadi realitas teks yang mampu berbicara dan menyapa pembaca.

Petualangan kreatif akan terus berlanjut dalam ruang sudut dan sujud, sehingga men-

gantarkan kata pada sebuah realitas dari luar dirinya. Terjadilah internalisasi teks dan eksternalisasi teks dalam ruang kesadaran—simbolicum yang acapkali tidak dipahami secara utuh oleh kreator (penulis).

Pemahaman tersebut ditopang oleh kemampuan dan kecakapan seorang kreator di dalam menampung kata-kata (diksi) menjadi sebuah karya yang berkualitas dan bernash.

Kata-kata memiliki interrelasi—semiotik dengan pelbagai realitas, yakni realitas yang bergereweng dalam alam bawah sadar manusia (kreator), yang berlumampa diantara hikayat imajinasi—bahasa. Jadilah bahasa puitik.

Bahasa puitik tidak sekedar hadir dengan menyuguhkan artefak-artefak sejarah, ilmu pengetahuan, agama, politik, budaya dan nilai-nilai tradisi, tapi dia menjadi sebuah proses ‘pelampauan’ dari realitas yang ada. Jadi, bahasa puitik memiliki perangkat-perangkat semiotik (metafora) dan estetika.

Simbol-simbol yang ada dibaliknya seperti matra wazan dari segala persoalan yang rumpang dan penuh undakan di dalam masyarakat atau realitas. Selain itu ia bergerak dengan membawa keajaiban-keajaiban dari dunia di luar dirinya.

Oktavio Paz mengetengahkan ‘suara-suara lain’ di dalam dan di luar dirimu (the other voice) yang datang tanpa disadari oleh diri kita. Suara yang mungkin jauh, impossible, tidak mungkin dan mustahil, kehadirannya seperti kilat berlepasan diangkasa, seperti cahaya yang kecepatannya sulit ditangkap

oleh mata, tapi dapat dirasa substansinya.

Arsitektur Kata dalam Estetika Tubuh Proses kreatif adalah daya cipta, daya nalar, daya imajinasi yang ada pada setiap manusia, termasuk diri kita. Setidaknya hal ini yang harus membuat diri kita untuk mampu menerjemahkan hal-ihwal yang bakal, akan, dan sesuatu yang melampau untuk terjadi.

Tangan-tangan kreatif akan menyuguhkan menu sajian yang menarik, dan mampu diterima oleh semua kalangan dengan segmentasi pasar yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Maka diperlukan sebuah penyedap rasa, yakni rasa dari bahasa yang memiliki daerah pengucapan. Bahasa yang tidak kehilangan kemerdekaannya, bahasa tidak memiliki beban cukup berat untuk memikul segala persoalan yang dimiliki penulisnya.

Kata dalam bahasa diletakkan dalam garis demarkasi struktur—liturgis, sehingga melahirkan monster-monster gelap yang tak dapat ditafsir keberadaannya, ia berada dalam pecahan simulakrum bendabenda, padahal kata dalam bahasa dapat berjuang menentukan nasib dan takdirnya. Dan kata dalam bahasa tidak membawa sengketa dengan diri kita.

Acapkali orang-orang memiliki sengketa dengan bahasa yang diucapkan, sehingga melahirkan segudang dendam, emosi yang berkarat dan sejumput persoalan yang berakhir pada kekerasan. Maka tidak salah ketika pribahasa menuturkan ‘mulutmu adalah harimaumu’, atau ‘keselamatan manusia terletak pada lisannya’.

Hal ini menunjukkan bahwa kata atau bahasa memiliki kekuatan dan menjadi penentu di dalam kehidupan sosial,

termasuk di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa yang keluar dari struktur tubuhnya, akan menciptakan disintegrasi, perpecahan sekaligus konflik sosial alias konflik horisontal.

Arsitektur kata dalam tubuh bahasa harus mencipta estetika, yakni arsitektur kata yang mampu menggerakkan realitas, termasuk realitas yang ada di luar dirinya. Kata dalam bahasa memiliki nilai dan makna, sehingga memerlukan ruang kontemplasi dan refleksi bagi seseorang untuk menuliskannya menjadi sebuah wacana dalam kehidupan sehari-hari.

Arsitektur kata dalam estetika tubuh pada hakikatnya adalah bahasa jiwa, bahasa hati yang tak dapat menyakiti, melainkan bahasa yang mengalir seperti air bening, menyejukkan dan syarat dengan makna, sehingga ketika orang lain mendengarkan mendapatkan ketenangan, merasakan sejuk dan damai.

Maka, bahasa memiliki fungsi perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga melalui bahasa segala bentuk kekerasan dapat dihindari dan segala bentuk konflik dapat didamaikan, hanya melalui media atau perantara bahasa. Bahasa memiliki peranan yang signifikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jadi, arsitektur kata dalam estetika tubuh tidak hanya hadir sebagai luapan emosi dari seseorang, melainkan hadir dengan berbagai dinamika yang berkembang. Arsitektur kata adalah dasar di dalam mengungkap realitas sosial, realitas politik, realitas ekonomi, realitas budaya dan realitas agama. Kata tidak hadir dengan serta-merta melainkan melalui proses kontemplasi dan perenungan-perenungan, sehingga melahirkan nilai.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 No. 0439 | TAHUN III

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III

8

KOTA MULTIETNIS

Surabaya Cermin Indonesia

ant/oky lukmansyah

HARGA ELPIJI NAIK. Pekerja menata tabung gas elpiji 12 Kg di agen elpji, Tegal, Jateng, Rabu (10/9). PT Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg menjadi Rp 1.500 per kilogram sehingga saat ini harga di pasaran dari Rp 95 ribu per tabung menjadi Rp 115 ribu per tabung.

Harga Elpiji Direvisi Jadi Rp 114.200/Tabung SURABAYA - PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk merevisi harga elpiji non-subsidi kemasan 12 kilogram menyusul tingginya harga gas cair tersebut di pasar internasional.

"Kenaikan harga elpiji juga dipicu turunnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan beban kerugian perusahaan akan semakin tinggi," kata Assistant Manager External Pertamina Marketing Operation Region V, Heppy Wulansari, di Surabaya, Rabu (10/9).

Penyesuaian harga, ungkap dia, diputuskan sebesar Rp 1.500 per kilogram (net Pertamina) terhitung sejak tanggal 10 September 2014. Dengan perubahan harga tersebut maka harga jual elpiji 12 kilogram di agen elpiji Pertamina di wilayah Jatim berada dikisaran Rp 110.800-114.200

per tabung.

"Kalau harga di konsumen akan bervariasi menyesuaikan dengan jarak suplai point.

Sebelumnya harga elpiji 12 kilogram di Agen berada di kisaran Rp 89.300/ tabung hingga Rp 92,800/tabung," ujarnya.

Sementara, jelas dia, harga elpiji tertinggi di Banyuwangi

karena jaraknya paling jauh dari suplai point. Untuk di Surabaya dan sekitarnya berada di kisaran terendah.

"Meski demikian, kami siap mengantisipasi peralihan konsumen elpiji 12 kilogram ke elpiji dengan ukuran tabung 3 kilogram," katanya.

U p a y a tersebut, tambah dia, dilakukan Pertamina dengan memperketat pengawasan distribusi elpiji tiga kilogram hingga ke tingkat pangkalan melalui aplikasi SI-

MOL3 (Sistem Monitoring Penyaluran Elpiji 3 Kg).

"Kami juga melakukan antisipasi lonjakan harga elpiji 12 Kg di tingkat pengecer dengan menetapkan harga eceran di SPBU yg menjadi outlet elpiji 12 Kg," katanya.

Ia optimistis, hal tersebut agar SPBU bisa berperan menjadi barometer harga elpiji 12 Kg sebagai antisipasi apabila pengecer menaikkan harga secara liar. Kini, elpiji 12 Kg sudah dijual di 397 SPBU di seluruh Kota/Kabupaten di Jatim.

"Harga di SPBU ini bisa menjadi barometer harga elpiji 12 Kg di suatu wilayah. Jika harga di pasaran terlalu tinggi, masyarakat bisa membeli elpiji 12 Kg di SPBU yang menyediakannya," katanya. = ANT/DIK

SURABAYA - Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kacung Maridjan mengatakan Surabaya adalah kota multietnis yang memiliki beragam budaya dan mampu menjadi cermin Indonesia.

"Ada berbagai etnis yang menyebar di Tanah Air seperti Melayu, Madura, Sunda, Batak, Borneo, Bali, dan Sulawesi.

Beberapa etnis yang heterogen itu kemudian datang dan menetap di Surabaya," katanya saat ditemui dalam Dialog Pemetaan Nilai Budaya di Surabaya, Rabu (10/9).

Selain itu, katanya, beberapa etnis yang berasal dari luar misalnya Tiongkok, India, Arab, dan Eropa juga bermigrasi ke Kota Pahlawan.

Para pendatang itu hidup bersama dan membaur dengan penduduk asli sehingga membentuk pluralisme budaya. Kondisi itu pada akhirnya menjadi identitas Kota Surabaya.

"Dari latar belakang itu, Surabaya menjadi lokasi diadakannya Dialog Pemetaan Nilai Budaya yang berlangsung antara tanggal 9-11 September 2014. Agenda itu bertujuan mengidentifikasi peluang serta tantangan pemetaan nilai budaya dari segi konsep, teknis dan praktis baik di tingkat lokal maupun nasional," ujarnya.

Pada diskusi tersebut hadir sekitar 200 orang dari perwakilan 30 provinsi hadir dalam acara yang juga didukung Disparta Jatim.

Mereka terdiri dari budayawan, akademisi, pamong budaya, mahasiswa, beresta instansi terkait dari seluruh Indonesia. Selama dialog, peserta diharapkan bisa membawa hasil pertemuan itu ke daerahnya masing-masing.

"Dengan demikian mereka bisa mengembangkan nilai budayanya tersebut dan mendapatkan materi lanjutan untuk merancang pemetaan nilai budaya secara nasional. Apalagi, sampai sekarang keragaman budaya yang begitu tinggi di Indonesia masih belum seluruhnya bisa diidentifikasi secara baik dan menyeluruh," katanya. = ANT/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III

9

50 Warga Surabaya Idap HIV/AIDS SURABAYA - Sedikitnya 50 warga yang terjaring razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya teridentifikasi mengidap HIV/AIDS pascapenutupan lokalisasi Dolly pada 18 Juni lalu.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Febria Rachmanitia mengatakan pihaknya mencatat pascapenutupan lokalisasi Dolly pada 18 Juni hingga saat ini, jumlah perempuan yang mengidap HIV/AIDS mencapai 50 orang.

"Para perempuan ini hasil tangkapan dari razia yang rutin digelar oleh Satpol PP Kota Surabaya," katanya, Rabu (10/9).

Menurut dia, Satpol PP selalu melibatkan tim dari Dinkes setiap melakukan razia. Ketika Satpol PP berhasil menjaring perempuan yang diduga sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), tim dari Dinkes

akan melakukan pemeriksaan dan tes HIV. "Ketika sudah diketahui si perempuan mengidap HIV, maka pihaknya akan langsung memberikan obat antiretroviral," katanya.

Berdasarkan penelitian, pasien HIV yang mendapat pengobatan ARV, kecil kemungkinan menularkan HIV dibanding dengan yang tidak mengonsumsi obat tersebut.

"Setelah kami beri ARV, selanjutnya para pengidap HIV ini akan kami kembalikan ke daerah asal mereka. Nantinya mereka akan ditangani oleh Dinkes setempat," katanya.

Diketahui, setelah lokalisasi Dolly ditutup, Satpol PP gencar menggelar razia di sejumlah tempat hiburan, di antaranya tempat karaoke dan juga hotel-hotel kelas melati. Diduga tempat-tempat

tersebut menjadi tempat PSK eksDolly untuk menjajakan diri.

Selain di hotel kelas melati dan tempat karaoke, Satpol PP juga merazia sejumlah panti pijat yang

FENOMINA ALAM

Geolog: Sumur Migas Picu Semburan Api-Lumpur Ngawi SURABAYA - Geolog dari ITS Surabaya Dr Amien Widodo menduga sumur minyak dan gas dari proses pengeboran yang tidak tuntas atau dari kawasan Cekungan (migas) Jawa Timur Utara yang menjadi pemicu semburan api dan lumpur di Ngawi.

"Semburan itu berasal dari gas biogenik atau gas methan (CH4), namun kalau melihat tingginya semburan disertai lumpur mungkin ada pemicu lain dari sumur bor," katanya di Surabaya, Rabu (10/9).

Menurut dia, kemungkinan sumur bor itu dari proses pengeboran yang tidak tuntas atau dari kawasan Cekungan Jatim Utara yang kaya migas (pantura barat, pantura timur, Madura, Laut Jawa) itu perlu kajian untuk memastikannya.

"Yang jelas, semburan gas methan yang mudah terbakar di Ngawi itu keluar tidak jauh dari semburan awal tahun 2013 dan kejadian semburan api itu ternyata sudah sering terjadi di Ngawi," katanya.

Bahkan, kalau dilihat sejarahnya memang tidak hanya di Ngawi, tapi juga terjadi di Tuban, Surabaya, Gresik, Madura, dan sebagainya. Tidak hanya itu, semburan gas liar yang lebih tepat disebut rembesan gas rawa itu juga sudah sering terjadi di

sawah penduduk di berbagai daerah di Indonesia.

"Itu sebenarnya merupakan fenomena geologi yang umum. Gas yang keluar berupa gas methan yang merembes dari kantong-kantong atau poket-poket gas biogenik yang terbentuk dari bekas rawa-rawa atau sungai purba," katanya.

Gas biogenik itu sangat akrab dengan kehidupan manusia karena sangat umum ditemukan dimana saja di permukaan bumi itu. Umumnya tidak berbau, mudah terbakar, dan bertekanan rendah.

"Schoell (1988) menyebut tiga proses utama terbentuknya gas biogenik yakni proses fermentasi bakteri anaerobik pada sampah, kotoran ternak atau sejenisnya (biogas methan/biomasa)," katanya.

Proses lainnya, proses fermentasi bakteri asetat pada lapisan sedimen yang kaya zat organik (gas charged sediment), dan proses reduksi CO2 oleh bakteri dari batuan vulkanik atau magmatik "Penelitian ESDM menyebutkan bahwa sejak tahun 1990-an telah menemukan sumbersumber gas biogenik yang cukup signifikan dan terperangkap pada lapisan sedimen laut dangkal Holocene (berumur kurang dari 10.000 tahun

yang lalu)," katanya.

Pada umumnya, gas biogenik yang ditemukan pada sumur-sumur penduduk di kawasan pesisir ataupun dari lubang bor dangkal memperlihatkan bahwa tekanan gas ini relatif rendah (2-3 Kg/m2) dan merupakan aliran rembesan gas melalui pori-pori atau rekahan tanah.

"Kalau ditemukan kemunculan rembesan gas biogenik yang bertekanan tinggi dan menyemburkan api, air atau lumpur maka di perlukan kajian tentang adanya kemungkinan tekanan tambahan sebagai pemicu naiknya tekanan gas," katanya.

Ia menambahkan kajian itu penting karena banyak dijumpai bahwa rembesan/semburan gas biogenik ini terjadi di sekitar sumur-sumur pengeboran migas.

"Ada dugaan bahwa tidak sempurnanya sistem casing lubang bor mengakibatkan bocornya tekanan yang selanjutnya memicu gas biogenik naik ke permukaan. Jika gas biogenik ini bercampur dengan gas petrogenik maka rembesan gas mempunyai tekanan yang relatif tinggi dan disertai dengan keluarnya lumpur," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

diduga memberi layanan plus-plus.

Panti pijat ini tersebar di sejumlah lokasi seperti di Kedungdoro, Darmo Park Jalan Mayjend Sungkono dan juga di Kalibokor.

"Selain untuk menjaring PSK eks Dolly yang masih beroperasi, razia untuk juga untuk mendata warga yang tidak punya identitas," kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Irvan Widyanto.

Sementara itu, Direktur Program Our Right To Be Independent (Orbit), LSM yang menangani penyebaran virus HIV/AIDS, Rudy Wedhasmara mengatakan, kebijakan Pemkot Surabaya menutup lokalisasi diyakini tidak akan mampu menekan penyebaran virus HIV/AIDS. Justru penutupan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu mengakibatkan virus mematikan itu menyebar kemana-mana. Penye-

baran tersebut lantaran para PSK tidak lagi berpraktik di lokalisasi, melainkan di panti pijat, rumah karaoke, diskotik, spa dan sejumlah tempat-tempat hiburan lainnya.

"Dengan tidak adanya lokalisasi, maka tidak akan ada lagi pemeriksaan rutin yang dilakukan Dinas Kesehatan Surabaya," katanya.

Dia menjelaskan, ada dua kategori PSK, pertama PSK langsung dimana PSK jenis ini berpraktik dilokalisasi. Kedua PSK tidak langsung yang berpraktik di panti pijat, diskotik dan tempat-tempat hiburan.

Saat ini sudah mulai ada kecenderungan perpindahan PSK dari lokalisasi ke panti-panti pijat. Ini ditunjukkan dengan makin menjamurnya panti pijat diseluruh penjuru Surabaya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

LOKALISASI

Ada Upaya Dana Kompensasi bagi PSK MALANG - Bupati Malang, Jawa Timur, Rendra Kresna, berjanji akan mengupayakan dana kompensasi bagi para pekerja seks komersial yang beroperasi di tujuh lokalisasi yang bakal ditutup akhir November nanti.

"Penutupan lokalisasi di tujuh kawasan itu sudah pasti bakal ditutup dan paling lambat 28 November mendatang. Kami upayakan para pekerja seks komersial (PSK) ini bisa mendapatkan dana kompensasi seperti penghuni lokalisasi Dolly Surabaya," kata Rendra Kresna di Malang, Rabu (10/9).

Hanya saja, lanjutnya, dana kompensasi tersebut masih akan diusulkan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat, apakah dana kompensasi itu berupa uang tunai atau berupa bantuan usaha ekonomi kreatif, bahkan mungkin dalam bentuk lainnya, masih akan dibahas lebih lanjut.

Rendra mengaku dirinya akan segera berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk menyiapkan anggaran kompensasi bagi PSK tersebut. Dari tujuh lokalisasi yang bakal ditutup itu, ada 327 PSK yang bakal mendapatkan dana kompensasi, sedangkan mucikari tidak mendapatkan bantuan dana tersebut.

Mengenai nominal dana kompensasi yang akan diberikan pada setiap PSK, Rendra menga-

ku masih belum tahu secara detail dan pasti. "Yang pasti ada lah, namun untuk besaran nilainya masih akan kita kaji lebih lanjut bersama instansi dan lembaga terkait lainnya," ujarnya.

Ditanya soal alih fungsi bangunan eks lokalisasi tersebut, Rendra mengatakan harus dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi kreatif yang nantinya bisa menjadi "sandaran" bagi mantan PSK maupun warga sekitar, seperti digunakan untuk pusat kerajinan atau penjualan oleh-oleh khas Malang.

"Kalau untuk pengembangan pusat kerajinan dan ekonomi kreatif boleh lah, tapi kalau untuk cafe atau tempat karaoke, saya tidak setuju karena sama saja dengan membuka kemaksiatan baru. Hanya kemasannya saja yang berbeda," tegas Rendra.

Tujuh lokalisasi yang bakal ditutup 28 November 2014 itu berada di Kecamatan Sumberpucung, Wonosari, Kromengan, Gondanglegi, Ngantang dan Pujon. Tujuh lokalisasi itu dihuni oleh 327 PSK dan 84 mucikari.

Sebelumnya perwakilan PSK dan pengelola lokalisasi di Kabupaten Malang mendatangi gedung DPRD setempat dan mengadukan nasibnya agar mendapatkan dana kompensasi dari Pemkab Malang. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III

JILBAB POLWAN

Yustika Asih dan Surat Cinta Buat Kapolri

ant/syaiful arif

KEBAKARAN HUTAN JATI. Satgas pengendali kebakaran hutan BKPH Ploso Timur berusaha memadamkan api yang membakar hutan di Desa Sumberaji, Kabuh, Jombang, Jawa Timur, kemarin. Sekitar tiga hektare kawasan hutan jati resort pemangkuan hutan ( RPH ) Tingan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Ploso Timur, terbakar, namun berhasil dipadamkan oleh satgas pengendali kebakaran hutan BKPH setempat.

DPRD Dukung Pemkot Ambil Alih Pasar Turi SURABAYA - DPRD Kota Surabaya mendukung pemerintah kota setempat untuk mengambil alih pembangunan dan pengelolaan Pasar Turi jika investor segera menyelesaikan pembangunan hingga batas akhir Oktober.

Anggota DPRD Kota Surabaya Rio Pattiselano mengatakan selama ini Pemkot Surabaya sudah cukup bersabar dengan memberi perpanjangan untuk penyelesaian pembangunan sebanyak dua kali, pertama pada Oktober 2013 dan kedua pada April 2014.

"Kami sudah berulang kali mendesak pada investor untuk segera menuntaskan pembangunan," katanya, Rabu (10/9).

Menurut dia, pihak investor sendiri sudah berjanji akan segera menyelesaikan. Bahkan, mereka sempat memastikan bahwa pada Oktober, bekas pusat grosir terbesar di Indonesia timur itu selesai dibangun.

Jika ternyata apa yang dijanjikan investor ini tidak ditepati, kata dia, maka mereka harus siap dengan segala situasi yang ada, termasuk diambil alih Pemkot Surabaya.

"Kalau itu keputusan pemkot ya tidak masalah. Saya sangat mendukung. Memang wali kota pernah mengatakan tidak akan memperpanjang kontrak lagi ketika pembangunan tidak selesai Oktober," katanya.

Politisi dari Partai Gerindra ini menandaskan, tidak menutup kemungkinan, ketika diambil alih pemkot, pihak investor akan melayangkan gugatan hukum.

Maka, pemkot harus siap menghadapi langkah-langkah investor

itu.

"Jika seperti ini maka persoalan yang ada di Pasar Turi semakin berlarut-larut. Padahal pedagang sudah menunggu hampir tujuh tahun untuk bisa berjualan," katanya.

Ia mengatakan pihaknya tidak dapat mengambil tindakan apapun karena hingga saat ini, kelengkapan dewan belum terbentuk, misalnya Komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislatif (Banleg) dan juga Badan Kehormatan (BK).

"Kalau sudah ada kelengkapan dewan, kami bisa melakukan pemanggilan terhadap pemkot. Kami ingin tahu apa yang mendasari mereka mengambil alih Pasar Turi," katanya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pedagang Pasar Turi (HP2T) H Suhaemi berharap Pemkot Surabaya benar-benar

merealisasikan janjinya untuk mengambil alih Pasar Turi jika pembangunannya tak selesai pada 14 Oktober.

Menurut dia, saat ini pembangunan Pasar Turi tak sesuai dengan jadwal. Ini bisa dilihat di lapangan dengan masih banyaknya lantai yang belum ada stannya. Kalau pun terbangun stan, itu hanya di lantai "lower ground" dan "ground", sedangkan lantai lainnya belum. Bahkan listrik, air, dan sarana prasarana lainnya belum siap.

"Jika nanti pedagang dipaksa berjualan dengan kondisi tersebut, tentu pedagang tidak akan menerima. Bagaimana mungkin berjualan dengan kondisi bangunan yang belum siap. Pedagang tidak nyaman, pengunjungpun tidak nyaman," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

SURABAYA - Banyak cara dilakukan untuk menumpahkan perasaan dan harapan kepada seseorang, termasuk harapan kepada Presiden dan Kapolri.

Adalah siswi SMP Putri Luqman al Hakim Hidayatullah, Surabaya, Yustika Asih, yang menulis surat cinta tentang Undang-Undang Jilbab bagi Polwan kepada Kapolri Jenderal Pol Sutarman dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Hari Hijab Internasional.

"Hijab itu hak asasi yang harus dijunjung tinggi, karena itu saya berharap undang-undang hijab bagi polwan dituntaskan," ucapnya saat menulis surat cinta itu di sekolahnya di kompleks Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya (8/9).

Dalam surat cintanya pada Hari Hijab Internasional yang jatuh setiap tanggal 4 September itu, ia mengharap dengan tulisan tangan yang ia hasilkan bisa memberi penguatan tentang kebebasan berhijab di lembaga manapun.

"Khususnya hijab bagi Polwan," tukasnya tentang Hari Hijab Internasional (4 September) yang berdekatan dengan Hari Polwan pada setiap tanggal 1 September.

Pandangan Yustika itu juga didukung rekannya, Adiba Nurul Khoirina.

"Pak Presiden dan Pak Kapolri yang saya hormati. Tulisan saya ini mewakili wanita Indonesia yang berjilbab untuk mendukung Polisi Wanita untuk memakai hijab. Jangan dihalangi," ujar Adiba.

Baik Yustika maupun Adiba menegaskan bahwa mereka berhijab karena panggilan hati, selain berhijab juga merupakan aturan Allah yang harus ditaati untuk kebaikan kaum perempuan itu sendiri.

Langkah Yustika dan rekan-rekannya pun didukung Kepala SMP Putri Luqman al Hakim Hidayatullah, Surabaya, Amin Rahayu.

"Momen Hari Hijab Internasional itu tepat untuk menegaskan pentingnya hijab, sekaligus dukungan bagi Polwan Indonesia yang ingin berhijab dalam bekerja," tandasnya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim SURABAYA - Wakil Menteri Perindustrian, Alex SW Retraubun menilai bahwa wacana untuk menggabungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai kurang efektif.

"Dampak dari penggabungan tersebut, dalam waktu 2,5 tahun akan dihabiskan untuk pengurusan administrasi, aset, dan kepegawaian," kata Alex, dalam jumpa pers Marintec Indonesia 2014, di Surabaya, Rabu (10/9).

Alex menjelaskan, apabila memang wacana tersebut dilakukan maka dalam waktu 2,5 tahun tersebut, para pegawai kementerian itu akan mengalami disorientasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang bisa menimbulkan masalah baru.

"Jika dinilai penggabungan akan lebih efisien dan mampu

KORAN MADURA

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III

11

Penggabungan KKP dan Kementan Tidak Efektif menghemat beberapa triliun, maka jika dalam waktu 2,5 tahun para pegawai disorientasi dengan tupoksi dan menyebabkan banyaknya pekerjaan yang tidak selesai, maka saya rasa akan jauh lebh mahal biayanya," ujar Alex.

Menurut Alex, berdasarkan rencana Presiden terpilih Joko Widodo pada saat berkampanye lalu, direncanakan adanya Kementerian Kemaritiman, namun dengan adanya wacana penggabungan dua kementerian tersebut maka dinilai akan menciutkan kinerja khususnya untuk Indonesia yang memiliki wilayah laut cukup luas.

"Jika KKP digabungkan dengan Kementan, kemudian dibangun Kementerian Kemaritiman, bukankah sesungguhnya KKP tersebut merupakan substasi dari kementerian yang akan dibentuk itu. Menurut saya, kementerian baru akan membuat disorientasi, lebih baik dipertahankan yang ada tetapi direvitalisasi tupoksinya," ujar Alex.

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Saut Hutagalung, yang menilai,

isu penggabungan perikanan dan pertanian menjadi satu kementerian adalah kemunduran sejarah.

"Wacana menggabungkan kembali perikanan dan pertanian akan merupakan kemunduran sejarah seperti pengalaman yang lalu sampai akhir 1990-an," kata Saut Hutagalung dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (8/9).

Menurut dia, untuk saat ini upaya arah kebijakan yang paling pas dan perlu didukung adalah memperkuat sektor kelautan di era pemerintahan yang baru selama lima tahun ke depan.

Dia memaparkan, hal-hal yang termasuk dalam penguatan sektor kelautan atau maritim adalah percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan serta penanggulangan praktekIllegal, unreported and unregulated/IUU Fishing(pencurian ikan) yang lebih efektif dan konsisten.

"Memerhatikan potensi yang besar dan kontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja, penerimaan devisa negara dan ketahanan pangan serta gizi, pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan haruslah diperkuat," tukas Saut. = ANT/VICKI FEBRIANTO/DIK

LAPANGAN TERBANG

Lapter TNI AL di Grati Diresmikan PASURUAN - Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Dr Marsetio meresmikan pemberlakuan lapangan terbang (lapter) TNI AL R.E.B.O Tjokroadiredjo di Grati, Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (10/9).

Dinas Penerangan Korps Marinir dalam keterangan resmi melaporkan, peresmian itu ditandai dengan pembukaan selubung papan nama lapter dan penandatanganan prasasti lapter itu.

Selain itu, sebanyak 14 peterjun prajurit Batalyon Taifib-1 Marinir dibawah pimpinan Lettu Marinir Alamsyah turut memeriahkan peresmian lapter dengan atraksinya.

Ke-14 peterjun itu terbagi dari delapan peterjun yang melaksanakan penerjunan ketepatan mendarat, empat peterjun yang melaksanakan penerjunan "Canopy Relative Work" (CRW), dan dua peterjun yang membawa "banner" TNI AL serta "banner" Puspenerbal.

Keempat peterjun yang melaksanakan penerjunan CRW adalah Peltu Mar Sumarno, Sertu Mar Abdul Kiron, Kopda Mar Supriyono, dan Praka Mar Heri Cahyono, sedangkan dua peterjun yang membawa banner adalah Serda Mar Antasari dan Serda Mar Jamal Huri. Serda Mar Antasari membawa banner TNI AL dan Serda Mar Jamal Huri membawa banner Puspenerbal.

Aksi prajurit pilihan Batalyon Taifib-1 Marinir yang dikoman-

ant/adhitya hendra

TERJUN FREE FALL. Empat anggota pasukan khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir melakukan terjun tempur free fall (CRW) di atas lapangan terbang Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Laut, R.E.B.O Tjokroadirejo, di Grati, Pasuruan, Jatim, Rabu (10/9). Sebanyak 14 anggota pasukan khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir ikut memeriahkan rangkaian peresmian lapangan terbang TNI Angkatan Laut, R.E.B.O Tjokroadirejo yang diresmikan oleh KSAL Laksamana TNI Marsetio.

dani Mayor Marinir Fredy Ardianzah tersebut mendapat sambutan meriah dari para undangan dan masyarakat yang menyaksikan aksi itu di sekitar lokasi acara.

Dalam sambutannya, Kasal mengatakan maksud dari pembangunan lapangan terbang Grati, Pasuruan yaitu untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dan sarana

prasarana latihan bagi penerbang Angkatan Laut, sehingga dapat meningkatkan kemampuan teknis dan taktisnya secara optimal.

"Hal itu mengingat tingginya operasional dan 'air traffic' di Bandara Internasional Juanda, yang menjadi kendala bagi pelatihan penerbang di jajaran Puspenerbal, sehingga lapangan

terbang Grati akan lebih mengoptimalkan kawasan latihan Marinir yang terintegrasi dengan operasional pesawat udara dan KRI," tuturnya.

Orang nomor satu di jajaran TNI AL itu menjelaskan sesuai rencana tata ruang kawasan latihan, maka area Kolatmar akan terus dikembangkan menjadi

tempat latihan integrasi dalam Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) secara ideal yang terdiri dari KRI, Pesawat Udara dan Marinir, tanpa hambatan penerbangan komersial.

Sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pendiri Penerbangan TNI Angkatan Laut, maka lapangan terbang tersebut diberi nama lapangan terbang R.E.B.O Tjokroadiredjo.

"Tjokroadiredjo merupakan penerbang jet pertama dari Indonesia yang gigih dan ulet. Beliau juga merupakan pendiri penerbangan yang turut mewujudkan Pangkalan Udara Angkatan Laut Waru (Pualwa) tahun 1956 atau sekarang dikenal dengan nama Lanudal Juanda," ujarnya.

Acara peresmian yang juga dimeriahkan dengan demonstrasi terjun payung dan "fly pass" pesawat terbang itu pun dihadiri Asrena Kasal Laksda TNI Agung Pramono, Aspam Kasal Laksda TNI I Putu Yuli Adnyana, Aspers Kasal Laksda TNI Djoko Teguh Wahojo, dan Aslog Kasal Laksma TNI Ir Harry Pratomo.

Selain itu, Pangarmatim Laksda TNI Sri M. Darojatim, Dankormar Mayjen TNI (Mar) A. Faridz Washington, Komandan Pasmar-1 Brigjen TNI (Mar) Kasirun Situmorang, Kadispenal Laksma TNI Manahan Simorangkir, pejabat Teras TNI AL dan pejabat TNI/Polri, sipil serta tokoh masyarakat Pasuruan. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 No. 0439 | TAHUN III

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III

MADURA

12

FKB Juga Tolak RUU Pilkada PROBOLINGGO – Revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepala Daerah yang akan dipilih oleh DPRD yang rencananya akan disahkan bulan ini terus menuai sikap penolakan di daerah. Fraksi PKB (FKB) DPRD Kota Probolinggo menilai jika RUU tersebut merupakan sebuah kemunduran demokrasi.

“Ini bagian dari kemunduran demokrasi,” tandas Wakil Ketua FKB DPRD setempat, Abd. Aziz kepada wartawan, Rabu (10/9).

Mundurnya demokrasi bangsa ini, menurut dia, karena masyarakat tidak bisa menentukan langsung pemimpin yang diinginkannya. Bahkan

langsung menyasar pada tingkat elit,” katanya.

Lagi pula, apakah ada jaminan dengan penerapan UU itu praktek money politik akan hilang. “Tentu saja tidak kan. Malah saya tidak yakin itu akan hilang,” kata Aziz lagi.

Untuk menghilangkan praktek “kotor” itu sangat sulit dilakukan di Indonesia. Karena budaya tersebut sudah mengakar, sehingga tidak mudah tercerabut begitu saja.

Selain itu, Aziz juga mengatakan, revisi RUU itu akan menciptakan jarak antara rakyat dengan Kepala Daerahnya dan lebih dekat dengan DPRD yang telah memil-

dengan diberlakukannya RUU itu sama saja merampas hak rakyat.

Aziz mengaku tidak sepakat jika alasan RUU itu dinilai mengurangi praktik money politik. “Saya justru meragukan alasan itu. Karena dengan penerapan undangundang itu praktek korup akan

ihnya. Sehingga loyalitasnya lebih mendengarkan aspirasi dewan ketimbang mendengarkan aspirasi masyarakat bawah.

“Saya yakin seperti tokoh Jokowi, Abdullah Anwar Anas, Rismaharini, Pak De Karwo tidak akan terpilih jika pemilihan kepala daerah melalui DPRD,” ungkapnya.

Itulah sebabnya, sebelum revisi itu disahkan, rakyat harus bergerak cepat dan massif untuk melakukan penolakan terhadap udang-undang tersebut agar hak rakyat tidak terempas akibat kepentingan para elit politik. =Muhammad Sugianto

KPU

Pasca Pemilu Komisioner KPU Aktif Bekerja PROBOLINGGO - Pemilu Legislatif (Pilpres) dan Pemilu Presiden (Pilpres) yang telah digelar beberapa bulan kemarin membuat Komisioner KPU Ka-

bupaten Probolinggo tetap aktif bekerja. Meski mereka telah usai menjadi panitia kedua pemilu itu, gaji setiap bulannya tetap diterima.

Menurut salah satu anggota KPU Kabupaten Probolinggo, Irfan Ghozi, mengatakan KPU akhir-akhir ini tergolong santai.

Alasannya, semua pemilu baik

pileg maupun pilpres sudah selesai dilaksanakan.“Ya, untuk saat ini tidak ada yang dikerjakan oleh komisioner KPU,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (10/9).

Menurutnnya, karena suda tidak agenda dan aktifitas yang harus dilakukan anggota KPU tidak serta merta tidak masuk kantor dan setiap hari tetap masuk. Secara admnistrasi sudah dinyatakan dalam SK pengangkatan komisioner KPU yang menjabat selama lima tahun. “Meski tidak ada pemilu gaji setiap bulan secara otomatis tetap diterimanya,”ujar Irfan Gozi.

Irfan Gozi menjelaskan, memang komisoner KPU tidak ada agenda. Untuk kegiatan administrasi kantor kesekretariatan tetap berjalan. Karena bagian kantor kesekretariatan berkaitan dengan administrasi kantor.“Untuk proses surat menyurat tetap aktif seperti biasa. Namun tidak sesibuk sebelum pelaksanaan pemilu,” ungkapnya.

Ketika ditanya tentang adanya laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pelaksanaan pemilu kepada KPU provinsi Jawa Timur, pihaknya mengaku sudah melaksanakan proses itu beberapa minggu yang lalu.

“Urusan SPJ terkait pemilu semuanya sudah dilakukan dan dinilai sudah rampung,”tandas Irfan Gozi.

Irfan Gozi menambahkan, tugas KPU termasuk memberikan surat rekomendasi tentang hasil perolehan suara, baik pileg maupun legislatif sudah lama dikirim.“ Saya kira saat ini tidak ada tugas yang urgen bagi KPU,”ucapnya. =Mahfud Hidayatullah

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439| TAHUN III

13

BERSABAR. Akibat kesulitan mendapatkan air bersih, antrean jeriken warga pun selalu menjadi pemandangan sehari-hari.

Musim Kekeringan

44 Desa dari 13 Kecamatan Krisis Air Bersih PROBOLINGGO – Musim kemarau sejak dua bulan terakhir, membuat 44 Desa yang tersebar pada 13 wilayah kecamatan di Kabupaten Probolinggo mengalami kekeringan. Krisis air bersih berdampak kepada warga. Mereka selalu mengantre berjam-jam agar mendapatkan pasokan air bersih yang dikirim pemerintah. Hingga tak mencukupi kebutuhan warga.

Debit air di sejumlah waduk mulai menurun. Sebagian sungai mulai mengering. Seperti debit air salah satu sungai dari waduk yang berlokasi di wilayah Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo, kering kerontang tak terisi air.

Saat musim hujan, ketinggian air sungai mencapai 150 centimeter. Namun musim kemarau tiba, sungai kecil itu tak teraliri air.

Padahal sungai dan waduk menjadi salah satu harapan warga untuk mendapatkan air bersih.

Akibat kesulitan mendapatkan air

bersih, antrian jeriken wargapun selalu menjadi pemandangan sehari-hari.

Demi mendapatkan air bersih untuk keperluan seharihari, warga harus rela mengantri berjam-jam lamanya di sejumlah titik tandon penampungan air yang telah di sediakan warga.

Minimnya mobil tangki pengangkut air bersih yang disediakan pemerintah, membuat kiriman air bersih kepada desa yang terkena dampak kekeringan menjadi terlambat.

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kabupaten Probolinggo.

Sedikitnya ada dua wilayah kecamatan yang mengalami kekeringan paling parah. Yakni kecamatan Tegalsiwalan dan Kecamatan Lumbang.

Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, Dwi Joko Nurjayadi, mengatakan musim kemarau tahun ini mundur dari biasanya yang di mulai awal Mei. Sedangkan kemarau di mulai sejak Agustus hingga Oktober mendatang.

“Guna menanggulangi krisis air bersih berkepanjangan, BPBD

Kabupaten Probolinggo melakukan droping air bersih ke desadesa yang mengalami kekeringan.

Terutama ke sejumlah daerah yang terkena dampak paling parah,”ujar Dwi Joko Nurjayadi, kepada wartawan, Rabu (10/9).

Menurutnya, kiriman air bersih dilakukan pemerintah Kabupaten Probolinggo tak dapat mencukupi kebutuhan warga yang terkena dampak kekeringan.

“Droping air bersih ke desa-desa kekeringan terus ditambah, agar warga tak lagi merasakan krisis air,”tandasnya. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III

Jalan Rusak Parah

Ada Truk Terguling

BUTA AKSARA. Pemkab terus melakukan terobosan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di desa-desa.

PROBOLINGGO - Akibat jalan rusak parah, sebuah truk bermuatan tebu terguling di jalan lintas Besuk – Glagah, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Selasa (9/9) sekitar pukul 17.30 Wib kemarin.

Tidak ada korban jiwa dalam persitiwa itu, hanya seluruh muatan tebu tumpah di jalanan.

Tebu yang di ambil dari Desa Bima Kecamatan Pakuniran itu rencananya akan di bawa ke PG Wonolangan di Kecamatan Dringu.

“Kondisi jalan lintas ini kerusakannya cukup parah itu.

Saya sudah berusaha mencari jalan yang sekiranya bisa di lewati oleh truk, tapi tetap terperosok,” kata Arik (35), sopir yang mengaku dari Brabe Kecamatan Maron itu.

Kondisi Jalan itu, memang bergelombang, aspal banyak yang mengelupas. “Saya tak bisa kendalikan kendaraan karena jalan semuanya berlobang,” katanya.

Apalagi, kata dia, sebelum kejadian, dari arah berlawanan ada sepeda motor yang juga memilih jalan yang tidak rusak.“Motor itu sudah saya klakson, tapi tidak menghindar.

Dari pada saya menabrak, saya banting setir ke kanan dan kehilangan kendali,” ceritanya.

Ketika kehilangan kendali, truk roboh ke arah utara. Arik

hanya mengalami luka lecet biasa saja di bagian dahi dan tangannya. Beberapa saat setelah kejadian, beberapa warga dan polisi datang ke lokasi. mereka bahu-membahu mengevakuasi badan truk dan mebersihkan tebu di jalanan.

Menanggapi rusaknya jalan di jalur tersebut, Kepala Dinas PU Bina Marga, Anggit Hermanuadi melalui salah satu Kepala Bidang, Santoso, mengungkapkan kalau perbaikan jalan dari Besuk menuju Glagah Kecamatan Pakuniran sudah di anggarkan di APBD 2014 ini. Bahkan, Tinggal menunggu pelaksanaannya dalam waktu dekat. ”Sudah dianggarkan sekitar 500 juta untuk perbaikan jalan di desa Besuk-Glagah. Perbaikan jalan akan dikerjakan sepanjang sekitar 1,6 kilometer dan akhir tahun sudah rampung,” terangnya.

Dijelaskan, tahun ini ada tujuh kegiatan anggaran jalan di kecamatan Besuk. Lima kegiatan di lima desa telah rampung. Tinggal dua kegiatan perbaikan jalan. Yaitu di jalan desa Besuk-Kedung caluk dan Besuk-Glagah. ”Kami mengharapkan, warga untuk bersikap sabar.

Kalau ada jalan yang rusak belum bisa diperbaiki, semoga segera teranggarkan tahun depan,”tandas Santoso. =M.Hisbullah Huda

Seriusi Penuntasan Buta Aksara PROBOLINGGO - Warga masyarakat Kabupaten Probolinggo yang belum bisa baca tulis masih relatif tinggi. Untuk tahun 2014 ini warga yang masih mengenal angka dan huruf sebesar 81.539 orang. Untuk menghapus permasalahan itu Pemkab terus melakukan terobosan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di desa-desa .

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo mengatakan jumlah angka buta aksara tahun 2014 jumlahnya menjadi 81.539 orang. “Alhamdulillah jumlah buta aksara dari tahun ketahun terus menurun. Sebab manjadi perhatian khusus dari pemerintah,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (10/9).

Menurutnya, dalam menghapus buta aksara pihak

pemerintah mengenal dengan istilah pembelajaran Keaksaraan Fungsional (KF). Pihak Diknas Kabupaten Probolinggho membentuk PKBM yang berjumlah 1450 PKBM.“Biaya dalam PKBM di danai APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Satu PKBM rata-rata berjumlah 10 orang,” tegas Tutug Edi Utomo.

Tutug Edi Utomo mengharapkan, jumlah angka tersebut dalam

kurun waktu yang tidak lama lagi akan segera terselesaikan. “Lambat laun bangsa Indonesia angka terlepas dari angka buta aksara,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) buta aksara di Kabupaten Probolinggo memang tergolong tinggi. Jumlah buta aksara 2010 lalu mencapai angka 125.479 orang, tahun 2011, sebanyak 104.919 orang dengan mengalami penurunan sebesar 20.560 orang.

Sedangkan tahun 2012 mengalami penurunan angka sebanyak 8.800 orang, menjadi 96.119 orang. Sepanjang 2013 jumlahnya mencapai 96.039 sedangkan tahun 2014 sekarang menyisakan angka buta aksara sebanyak 81.539 orang. =Mahfud Hidayatullah

TERGULING. Truk bermuatan tebu yang mengalami kecalakaan akibat jalan rusak parah.

KORAN MADURA

lahraga

Gol Willian Antar Brasil Berjaya NEW JERSEY - Gelandang Chelsea, Willian, mencetak gol tunggal kemenangan Timnas Brasil atas Ekuador pada laga persahabatan yang berlangsung di Metlife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat, Selasa (9/9) malam waktu setempat atau Rabu (10/9) dini hari WIB. ni adalah kemenangan kedua tim Samba dalam satu pekan terakhir. Sebelumnya, mereka juga memetik kemenangan 1-0 saat melakoni laga persahabatan melawan Kolombia. Gol tunggal ketika itu dicetak sang kapten, Neymar.

Bagi Seleccao, dua hasil positif tersebut mampu mengangkat moral pemain yang sempat hancur setelah gagal total di Piala Dunia 2014. Brasil yang ditargetkan meraih juara untuk keenam kalinya dipermalukan Jerman dengan skor mencolok 7-1. Mereka juga gagal dalam perebutan tempat ketiga setelah kalah dari Belanda.

Pada laga itu, Dunga sedikit merotasi starting line-up dengan memasukan sejumlah nama yang tidak bermain pada laga melawan Kolombia. Di lini belakang, Marquinhos dan Danilo dimainkan sejak menit awal berdampingan dengan Miranda dan Filipe Luis.

Sementara, di barisang gelandang tidak ada perubahan dengan tetap mengandalakan Ramires, Luis Gustavo, dan Oscar. Sementara, lini depan diisi oleh Neymar, Willian, dan Diego Tardelli.

Unggul kualitas, Brasil langsung menggebrak pertahanan Ekuador sejak menit pertama.

Sebuah umpan terobosan dari Oscar salah diantisipasi oleh bek Luis Canga, beruntung Tardelli gagal menggapai bola sehingga selamat lah gawang Ekuador.

Tekanan dari Brazil terus mengalir meski Ekuador juga memberikan perlawanan keras.

Satu peluang didapat oleh Neymar, tetapi sepakan sang kapten masih masih melambung dari gawang Ekuador kawalan Alexander Dominguez. Neymar

kembali menebar ancaman pada menit ke-28 melalui skema tendangan bebas. Namun, upayanya belum membuahkan hasil setelah bola mampu diantisipasi dengan mudah oleh Dominguez.

Terus ditekan, barisan pertahanan Ekuador runtuh juga ketika laga memasuki menit ke-31.

Berawal dari umpan tendangan bebas pendek dilepaskan Oscar kepada Neymar yang langsung melepasnya lagi ke pada Willian.

Mendapatkan ruang, gelandang Chelsea itu melepaskan tembakan dari jarak dekat mengarah ke pojok kanan gawang lawan.

Gol yang bertahan hingga turun minum itu pun semakin membuat penggawa tim “Samba” termotivasi untuk menambah keunggulan. Mereka sama sekali tidak menunjukkan indikasi untuk menurunkan intensitas serangan.

Peluang kembali tercipta kala babak kedua baru berjalan beberpa menit. Bola umpan dari Danilo diterima oleh Neymar yang langsung melepaskan tembakan keras.

Namun, usaha striker Barcelona itu kembali belum membuahkan hasil konkret setelah bola membentur tiang gawang.

Meski lebih sering ditekan, Ekuador bukannya tanpa peluang. Mereka nyaris saja menyamakan kedudukan di menit 63

melalui tandukan Valencia. Untungnya masih ada Filipe Luis yang bisa membuang bola di garis gawang Brazil.

Neymar terus menunjukkan magisnya di pertandingan ini. Pada menit ke-77, ia mengirim bola lob terukur ke gawang Ekuador. Bola sepertinya akan masuk sebelum Dominguez bisa menggapai bola dan menggagalkan peluang gol Neymar.

Domina Brasil jelas terlihat dalam laga ini menyusul penguasaan bola yang mereka lakukan yakni sebesar 57:43 persen.

Berdasarkan data statistic, Brasil juga lebih banyak mendapatkan peluang dengan melepaskan 11 tembakan dengan empat diantaranya mengarah ke gawang.

Sedangkan, Ekuador melesakan Sembilan tendangan tetapi hanya dua yang tepat sasaran.

Setelah laga persahabatan pada September ini, Brasil akan melakoni dua laga uji coba pada Oktober mendatang.

Mereka akan berhadapan dengan musuh bebuyutan Argentina pada 11 Oktober, sebelum melawan Jepang empat hari berselang. =ESPN/CAROL AJI

KORAN MADURA

KAMIS 11 SEPTEMBER | No. 0439 |2014 TAHUN III KAMIS 2014 11 SEPTEMBER

No. 0439 | TAHUN III

15 15

TIMNAS INGGRIS

Rooney Bangga dengan Pemain Muda Inggris LONDON - Kapten Timnas Inggris Wayne Rooney bangga dengan penampilan para pemain muda Inggris saat menaklukkan Swiss dengan skor 2-0 dalam laga kualifikasi Piala Eropa 2016 pada Selasa (9/9) dini hari WIB di St Jakob-Park. Menurutnya, dengan para pemain muda ini, masa depan sepakbola mereka cukup cerah. Pasalnya, para pemain ini siap untuk berkembang lebih baik.

“Kami memang tim yang masih muda tapi sedang berkembang dan berharap bisa melanjutkannya. Kami telah bekerja keras dan pemain telah bertanggungjawab. Kami sebelumnya mengadakan pertemuan, hanya pemain saja di suatu ruangan, menonton video (pertandingan) dan berdiskusi bagaimana kami bisa menjadi tim yang lebih baik,” ucap sang kapten.

Menyinggung soal hasil laga melawan Swiss, Rooney menilai, mereka bermain sangat bagus.

“Kami bermain sesuai yang kami rencanakan, menciptakan banyak peluang dan seharusnya bisa mencetak beberapa gol pada babak pertama. Saya kira, ini adalah penampilan terbaik kami setelah mengalahkan Brasil di London sebelum Piala Dunia. Kami tetap harus berkembang dan terus maju,” ujarnya lagi.

Sementara itu, pemain sayap Arsenal Theo Walcott mengungkapkan bahwa dirinya sudah pulih dan siap kembali beraksi di lapangan hijau setelah absen sejak Januari lalu akibat cedera parah pada otot ligamennya.

Cedera ini juga membuat dia absen membela Timnas Inggris pada Piala Dunia 2014 lalu di Brasil.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Walcott akan menjalani debut

WAYNE ROONEY

pascacedera pada laga melawan Manchester City akhir pekan ini.

Tetapi pelatih Arsenal Arsene Wenger memastikan bahwa pemain 25 tahun ini belum akan diturunkan pada laga tersebut.

Pasalnya, pemain ini masih harus menjalani sejumlah program pemulihan sebelum kembali ke tim utama.

Selama cedera, Walcott mencurahkan seluruh energinya untuk rahabilitasi dari cedera sambil konsentrasi pada masa depannya. Di sini lain, cedera ini membuat dia memiliki banyak waktu yang cukup untuk berada bersama keluarganya. “Waktu sepertinya berlalu begitu saja dan ada banyak hal yang hinggap dalam hidup saya, seperti seorang bayi laki-laki mungil. Ini yang membuat waktu itu berlalu begitu cepat. Ini terkesan klise tetapi sungguh benar,” paparnya.

Namun Walcott tidak akan mudah mendapatkan kembali tempatnya di skuat utama Arsene Wenger. Dia harus bersaing dengan pemain-pemain baru “The Gunners” seperti Alexis Sanchez yang dibeli dari Barcelona dan Dannya Welbeck yang diboyong dari Manchester United (MU).

Meski demikian, dia melihat, kehadiran pemain-pemain ini membuat lini depan Arsenal akan menjadi lebih dinamis.

“Saya berharap lini depan kami akan menjadi yang tercepat di Liga Utama Inggris. Yang kami lakukan adalah membangun tim ini untuk meraih trofi mulai dari Piala FA, Liga Utama Inggris, bahkan di Liga Champions. Ada begitu banyak pemain yang sangat cepat di tim ini. Mereka akan fit dan menjadi jaminan yang sempurna,” jelasnya. =SKY SPORTS/ CAROL AJI

KORAN MADURA Wayne Rooney 16 Bangga dengan

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III

Pemain Muda Inggris Olahraga | 15

BACA JUGA

lahraga KORAN MADURA

16

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 No. 0439 | TAHUN III

Gli A zzurri Menjanjik an

SIMONE ZAZA (nomor 7) mendapat ucapan selamat dari rekan-rekannya usai mencetak gol pertama di menit ke-16 untuk timnas Italia, Selasa (9/9) waktu setempat.

LEONARDO BONUCCI mengekspresikan kegembiraannya usai menjebol gawang Norwegia pada laga pembuka Grup H kualifikasi Euro 2016 di Stadion, Ullevaal, Selasa (9/9) waktu setempat.

OSLO - Keputusan pelatih Italia Antonio Conte untuk mencoret Mario Balotelli dari skuat “Gli Azzuri” terbukti tepat. Penyerang Simone Zaza yang diplot mengisi posisi Balotelli pun menjawab keperayaan Conte dengan melesakan satu gol ketika membawa “Gli Azzurri” menang 2-0 atas tuan rumah Norwegia dalam laga pembuka Grup H kualifikasi Piala Eropa 2016 di Stadion Ullevaal, Selasa (9/9) waktu setempat atau Rabu (10/9) dini hari WIB. Bagi Zaza, itu adalah gol perdananya dalam debut di laga kompetitif. Sebelumnya, pemain 23 tahun itu juga tampil menawan saat Italia membekap Belanda dengan skor serupa di partai uji coba pekan lalu. “Saya menjalani pekan seperti mimpi. Saat ini, target saya adalah untuk bisa bertahan di skuat dan melanjutkan penampilan bagus saya. Latihan yang diberikan Conte sangat melelahkan tapi jika Anda ingin berusaha dan bermain sebagai tim, maka Anda harus bekerja keras,” ujar Zaza yang membuat sejarah sebagai pemain Sassuolo pertama yang masuk skuat timnas.

Zaza membuka keunggulan Italia saat laga baru berjalan 16 menit. Berawal dari

bangunan serangan Mattia De Sciglio di sisi sayap kiri, bola diteruskan dan diterima Zaza di kotak penalti. Dengan sedikit menari, ia melepaskan tembakan keras kaki kiri dari jarak 12 meter ke arah pojok kiri gawang.

Setelah unggul satu gol, Italia memilih untuk bermain lebih bertahan. Data statistik membuktikan, sepanjang babak pertama Norwegia memiliki penguasaan bola sebanyak 76 persen, berbanding jauh dengan Italia yang memiliki 24 persen. Norwegia juga punya peluang menyamakan kedudukan pada menit ke29 tetapi usahanya Joshua King masih belum berbuah konkret setelah sepakannya hanya melambung tipis ke atas mistar gawang.

Memasuki babak kedua, permainan semakin menarik. Italia yang sebelumnya bermain bertahan justru tampil lebih terbuka dan agresif menyerang. “La Nazionale” memperbesar keunggulan pada menit ke-62 lewat aksi Leonardo Bonucci. Berawal dari sepak pojok Emmanuele Giaccherini, Bonucci menyambutnya dengan tandukan mengarah ke pojok kanan gawang tanpa bisa dihentikan kiper Orjan Nyland.

Kemenangan itu pun disambut baik oleh Conte yang menilai skuatnya bermain dengan baik, terutama ketika menyerang. “Ini tidak mudah dan merupakan tiga poin yang penting. Dalam Sembilan hari, kami telah melakukan hal penting dengan pemain. Kini, kami harus melanjutkan untuk saling mengenal satu sama lain sehingga bisa lebih baik lagi,” ucap mantan arsitek Juventus itu. =SKY SPORTS/CAROL AJI

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 No. 0439 | TAHUN III

RSUD MASIH PINJAM ALKES UNTUK TANGANI PASIEN

PILKADES DIUPAYAKAN LEBIH CEPAT PAMEKASAN | I

KORAN MADURA

Indira Fatma KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 |Maula No. 0439 | TAHUN III

A

MENANGISLAH JIKA ITU MELEGAKAN PERASAAN

SAMPANG | G

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

ABDURRAHMAN ABDUL WAHED

KORUPSI PENGADAAN BIBIT TANI

Berkas Tersangka Dilimpahkan Minggu Ini SAMPANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang dalam minggu ini akan melimpahkan berkas kasus Abdurrahman dan Abd Wahed, tersangka dugaan korupsi pengadaan bibit tani 2013 di Dinas Pertanian (Dispertan) setempat ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

“Dalam minggu ini, kita siapkan berkas kedua tersangka (Abdurrahman dan Abd Wahed) ke Tipikor Surabaya untuk rendak (rencana dakwaan),” ucap Kajari Sampang Abdullah melalui Kasi Pidus Wahyu Triantono, Rabu (10/9).

Menurutnya, sebelum rendak dua tersangka itu diserahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya, dirinya bakal mengoreksi lagi secara cermat. ”Jika sudah selesai langsung kita limpahkan agar kasus ini bisa segera disidangkan,” ujarnya.

Wahyu Triantono menegaskan, Kejari tetap memproses berkas tersangka lainnya. “Kita tidak tahu kapan berkas kasus tersangka lainnya ini, belum bisa memastikan perkembangannya, tapi sementara ini kita masih

proses pelimpahan berkas AW (Abd Wahed) dan AB (Abdurrahman) dulu,” tegasnya.

Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit tani senilai Rp 800 juta itu hampir sekitar 7 bulan. Kejari juga sudah menggeledah Kantor Dinas Pertanian (Disperta) Sampang pada Rabu, 5 Maret lalu.

Awal mula mencuatnya kasus dugaan pengadaan bibit fiktif ini, setelah Bupati Sampang A Fannan Hasib menyatakan bahwa pengadaan bibit tersebut fiktif.

Namun, bupati hanya menganjurkan kepada pihak Dispertan untuk mengembalikan anggaran yang digunakan tersebut.

Hal itu tercium oleh kejaksaan, sehingga pihak kejaksaan langsung membentuk tim untuk menyelidiki kasus dugaan bibit fiktif tersebut. Kasus tersebut terus mengelinding sehingga akhirnya, kejaksaan menetapkan tersangka.

Abdul Wahed adalah Kepala Bidang (Kabid) Tanaman Pangan Dispertan, sedangkan Abdurrahman adalah Kasi Produksi Tanaman Pangan Dispertan. Selain dua orang tersebut, dalam kasus yang sama, Kejari juga menetapkan sebagai tersangka kepada Rosuli Muklis, Kasi Pasca Panen Pengelolaan dan Pemasaran Tanaman, serta Kepala Dinas Pertanian (Kadisperta) Kabupaten Sampang Agus Santoso. =RYAN HARIYANTO/MK

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 No. 0439 | TAHUN III

IBADAH HAJI

12 Bus Angkut JCH

DIMINTA TAK BEROPERASI. Seorang demonstran berorasi di depan Kantor Adira Finance RO Sumenep di Desa Pamolokan Kecamatan Kota Sumenep, Rabu (10/9). Mereka meminta perusahaan tersebut tak beroperasi untuk sementara waktu.

DEMONSTRASI

Hapus Saja “Debt Collector” SUMENEP – Kantor Adira Finance RO Sumenep di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, Rabu (10/9) sekitar pukul 10.00 didemo puluhan warga. Mereka menuntut perusahaan tersebut ditutup sampai ada kejelasan proses hukum, terkait pemukulan yang dilakukan salah satu debt collector Adira terhadap salah satu wartawan. ”Perusahaan ini harus ditutup sebelum proses hukum aksi pemukulan yang dilakukan debt collector terhadap wartawan selesai,” kata koorlap aksi, Edy Junaidi, kepala wartawan dengan nada beringas.

Selain meminta perusahaan ditutup sementara, mereka meminta Adira tidak memakai debt collector, sebab keberadaannya meresahkan. Pantauan Koran Madura, kemarin, demonstran mendatangi kantor Adira dengan membawa mobil pikap.

Setelah demonstran berorasi selama lebih kurang satu jam dan suasana mulai memanas, akhirnya pihak Adira menemui massa dan meminta perwakilan demonstran untuk berdiskusi di dalam kantor Adira. Dalam ruangan yang sangat sempit itu, perwakilan demonstran ditemui pimpinan Adira, Afifi.

Hanya saja, walaupun perwakilan demonstran sudah ditemua pihak Adira, sebagian demonstran belum puas, sehingga setelah keluar dari ruangan, masih melanjutkan orasi kem-

bali. Baru setelah setengah jam kemudian, demonstran langsung membubarkan diri.

Debt collector dinilai meresahkan warga yang memiliki angsuran, baik motor, mobil, maupun lainnya. Sebab, ketika salah satu warga mempunyai tunggakan, debt collector sering melakukan perampasan dengan cara kekerasan. ”Selain itu, keberadaan debt collektor ini sudah dilarang dalam undang-undang, makanya kalau perusahaan ini masih memakai debt collector harus ditutup.

Karena sudah sangat meresahkan warga,” desak Edy. Jika tidak, pihaknya mengancam mengerahkan massa yang lebih banyak. ”Ya kalau tidak ditutup, kami akan kembali turun jalan dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi,” ancamnya.

Sementara Pimpinan Adira Finance RO Sumenep Cabang Pamekasan Afifi mengatakan, saat ini Adira Sumenep telah menjalankan proses sebagai leasing sesuai dengan aturan yang ada. ”Semua prosedur di Adira

sudah sesuai dengan aturan yang ada, sebab itu semua melalui surat perjanjian yang ditandatangai kedua belah pihak,” terangnya saat diskusi berlangsung.

Sedangkan untuk perampasan yang kerap dilakukan oleh debt collector, pihaknya menyarankan diproses secara hukum. ”Jadi, kalau yang berhubungan dengan hukum silakan saja laporkan ke polisi, sebab di sini adalah negara hukum,” tuturnya.

Sementara untuk kasus pemukulan yang menimpa salah satu wartawan, pihak Adira memasrahkan kepada polisi. ”Karena korban sudah melaporkan tindakan itu ke polisi, maka kita hormati saja proses di kepolisian,” tukasnya.

Dihalangi Pantauan Koran Madura, setelah sejumlah demonstran menemui petugas Adira di dalam kantornyanya, sejumlah orang dengan pakaian jaket kulit menghalangi sejumlah wartawan untuk meliput diskusi antara demonstran dengan pimpinan perusahaan Adira.

Bahkan, walaupun Kasat Intel Polres Sumenep Darmadji mempersilakan sejumlah wartawan untuk masuk ke dalam rungan, namun sejumlah orang itu tetap keras melaranganya. ”Tentu kami sangat kecewa dengan tindaknya preman-pre-

man Adira itu, masak kami ingin meliput tidak diperbolehkan,” kata Slamet Ready, salah satu wartawan harian media cetak lokal, kemarin.

Menurut Adi, sapaan akrab Slamet Ready, yang membuat dirinya sangat kesal, sejumlah orang itu sampai mendoronganya sampai hampir terjatuh, bahkan kameranya juga hampir terbentur dengan tiang tenda yang berada di depan kantor Adira. ”Nah, ini kan juga termasuk kekerasan terhadap wartawan, karena sudah menghalang-halangi tugas kami sebagai jurnalis,” ujarnya.

Menurut Adi, jurnalis dilindungi oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. ”Kami di sini bukan mencari masalah, melainkan kami juga menjalankan tugas sebagai jurnalis saja,” tukasnya.

Untuk diketahui, salah satu petugas debt collector Adira Sumenep telah melakukan pemukulan terhadap salah satu wartawan saat hendak meliput aksi perampasan motor milik salah warga Sumenep, di Jalan Raya Sumenep, tepatnya di depan SMKN 1 Sumenep.

Hanya saja, setelah wartawan itu mengeluarkan kameranya dari dalam tasnya, baju yang dikenakan wartawan TV itu langsung ditarik dari belakang dan dipukul.

Akibat pukulan tersebut, wartawan tersebut mengalami luka lebam karena terkena pukulan dari benda tumpul. =JUNAEDI/MK

SUMENEP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menyiapkan sebanyak 12 unit bus untuk mengangkut 535 calon haji setempat ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada 26 September 2014.

"Calon haji asal Sumenep tergabung dalam dua kelompok terbang (kloter), yakni Kloter 62 dan 64. Kami menyiapkan 12 unit bus untuk transportasi para calon haji itu ke Asrama Haji Sukolilo," ujar Kabag Kesejahteraan Masyarakat (Kesmas) Pemkab Sumenep Syahwan Effendi di Sumenep, Rabu (10/9).

Pemberangkatan calon haji asal Sumenep ke Surabaya itu, kata dia, dilakukan secara serentak, yakni pada 26 September sekitar pukul 09.00 WIB. "Meskipun tergabung dalam kloter yang berbeda, para calon haji asal Sumenep diberangkatkan secara bersamaan ke Asrama Haji Sukolilo," ucapnya.

Ibadah Haji 2014 Lokasi pemberangkatan calon haji asal Sumenep dipusatkan di satu tempat, yakni di kawasan Gelanggang Olahraga A Yani di Kecamatan Kota.

Syahwan menjelaskan sebanyak 12 unit bus yang disiapkan untuk mengangkut ratusan calon haji itu adalah bus yang dilengkapi fasilitas pendingin ruangan.

"Bus dijadwalkan berangkat ke Surabaya pada pukul 09.00 WIB. Kami akan meminta para calon haji sudah harus berada di Gelanggang Olahraga A Yani di Kecamatan Kota, satu jam sebelum jadwal pemberangkatan," katanya.

Kalau tidak ada perubahan, Bupati Sumenep A Busyro Karim dijadwalkan melepas secara resmi pemberangkatan calon haji ke Surabaya itu, jelas Syahwan. =ABD AZIZ/ANT

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III

C

PATUNG LAPINDO. Patung instalasi bekas peringatan 8 tahun semburan lumpur lapindo kian tenggelam akibat luberan lumpur di kolam penahan lumpur lapindo, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (10/9). Kondisi tanggul penahan lumpur kian kritis karena melubernya lumpur yang memenuhi kolam penahan akibat adanya pelarangan bagi pekerja Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) melakukan tugasnya oleh warga korban semburan lumpur lapindo.

Penggunaan CSR Santos Buram Kantor ESDM Tunggu Pengajuan dari Kepala Desa SUMENEP – Penggunaan dana kemanusiaan (CSR/ Corporate Social Responsibility) PT Santos sebesar Rp 450 juta belum jelas. Beberapa waktu lalu, dana itu direncanakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kepulauan Gili Raja Kecamatan Giligenting, namun dewan menolaknya.

Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumenep Abd Kahir mengatakan, untuk mengubah kegitan penggunaan itu, masih harus menungu usulan dari sejumlah kepala desa di Gili Raja.

”Kalau masalah pengalihan penggunaan dananya, sampai saat ini masih belum ada kepastian,” katanya, Rabu (10/9).

Sedangkan untuk mengubah penggunaannya membutuhkan waktu yang panjang. Karena se-

belum menetapkan pengalihan anggaran tersebut masih ada beberapa mekanisme yang harus dijalani.

Salah satunya, harus membangun komunikasi baru dengan sejumlah pihak. Di antaranya, seluruh kepala desa di Gili Raja, Camat Giligenting, dan juga dengan pihak PT. Santos. ”Kalau komunikasi secara lisan sudah kami lakukan, hanya saja mereka masih meminta komunikasi secara formal dari Pemkab,” terangnya.

Menurut Kahir, setelah komunikasi tersebut dilakukan, tahap selanjutnya tinggal perubahan surat perjanjian, dari yang awalnya dana tersebut akan dialokasikan untuk kelistrikan menjadi bentuk fisik yang lain. ”Nah untuk fisiknya itu, kami masih menunggu pengajuan dari kepala desa,” tukasnya.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, penggunaan dana CSR PT. Santos ditolak untuk pembangunan PLTD oleh ang-

gota DPRD Sumenep. Penolakan itu berdalih untuk memaksimalkan dana APBD untuk pengadaan PLTD. Sebab ketika menggunakan dana CSR, diprediksi tidak akan berjalan maksimal.

Sedangkan dana CSR yang ditolak oleh DPRD itu sebesar Rp 450 juta, dengan rincian setiap desa mendapatkan sebesar Rp 125.500.000. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan di empat desa yang berada di Gili Raja itu. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III

PENEGAKAN HUKUM

Kejari Hanya Tajam pada Kasus Kecil SUMENEP – Advokat senior Sumenep Ach. Novel menilai Kejaksaan Negeri Sumenep hanya tajam pada kasus kecil, sementara kepada kasus besar terlihat tumpul. Kejari hanya mampu mengungkap kasus yang tingkat kerugian negara di bawah Rp 100 juta.

Sedangkan penanganan sejumlah kasus besar yang sudah masuk di Korp Adhyaksa itu masih belum ada perkembangan yang signifikan. Sebagian kasus masih berkutat di penyelidikan, bahkan ada pengusutan kasus yang berjalan mundur.

Novel mencontohkan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat peraga melalui DAK (Dana Alokasi Khusu) di Dinas Pendidikan (Disdik) tahun 2010 dan penanganan kasus BSPS yang masih berkutat di penyelidikan. Kasus PNPM-MP Kecamatan Talango tersangkanya masih buron.

Sedangkan penanganan kasus yang mundur adalah dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan SMAN 1 Batuan. Kasus tersebut sudah masuk ke penyidikan, namun Kejari mengeluarkan SP3 (Surat Perin-

Kami sangat menunggu gebrakan dari Kejari untuk menuntaskan kasus tindak pidana korupsi tahun ini,”

Ach. Novel

Advokat Senior tah Penghetian Penyidikan). ”Kalau status kasus itu sudah naik ke penyidikan, tentunya dalam proses penyelidikan sudah menemukan cukup bukti.

Seharusnya, di sana sudah bisa untuk menetapkan tersangka.

Tapi anehnya malah dihentikan. Ini kan aneh, maka sebab itu kami menilai Kejari kurang profesional dalam menuntaskan

kasus,” terangnya.

Apalagi lanjut Novel, dalam hampir dalam satu tahun ini, Kejari belum bisa menyelesaikan satu kasus pun. ”Jangan selalu beralasan karena masih tahap penyidikan. Kejari itu harus memprioritaskan kasus korupsi dibandingan dengan kasus yang lain. Karena, hal itu sudah menjadi atensi negara,” ungkapnya, Rabu (10/9).

Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar pada tahun ini, Kejari mampu memberikan warna baru bagi masyarakat Sumenep, utamanya dalam penuntasan tindak pidana korupsi. ”Kami sangat menunggu gebrakan dari Kejari untuk menuntaskan kasus tindak pidana korupsi tahun ini,” terangnya.

Sementara Kasi Pidsus Kejari Sumenep Sugiyanto masih belum bisa memberikan keterangan terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi yang telah masuk ke meja kejari. Saat dihubungi melalui telepon selulernya, tidak merespons. Demikian pula ketika dihubungi melalui pesan singkat. =JUNAEDI/MK

Direksi dan Karyawan

PT WIRA USAHA SUMEKAR Mengucapkan

Selamat dan Sukses WAFA' AFIFI, WIAM AHMAD, DAN ANA FITRIYANA

(Juara 1 Lomba Debat Bahasa Arab)

& ISKANDAR YASIN

(Juara 2 Bidang Tafsir ‘Ulya)

Dalam Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) V Tingkat Nasional di Jambi 2014 Delegasi Jawa Timur dari Kabupaten Sumenep Terima kasih telah mengharumkan nama Sumenep ditingkat nasional, dan semoga menjadi awal dari kemanfaatan dan keberkahan ilmu yang akan dan telah diperoleh SITRUL ARSY Direktur Utama PT WUS

PRAKTIK MEDIS ILEGAL

Dinkes Terima Setoran dari Dokter Gadungan?

SUMENEP – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Indra Wahyudi mengungkapkan, Dinkes Sumenep tidak bisa mengungkap praktik dokter gadungan di Dusun Lebak, Desa Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, karena telah menerima setoran.

“MW (inisial) selalu bilang kepada saya bahwa, ‘saya sudah nyetor, Pak’,” cerita mantan LSM Lembaga Pengkajian Anggaran Kebijakan Publik itu kepada sejumlah awak media di kantor dewan, Rabu (10/9).

Kepolisian Daerah Jatim membekuk dokter gadungan, MW (51), yang sudah dua puluh tahun menjalankan praktik kedokteran, Senin (8/9) malam.

Pada saat itu sedang membuka praktik pelayanan medis sekalipun bukan dokter.

Indra sangat menyayangkan adanya kejadian semacam itu.

Menurut Indra, praktik-praktik semacam itu tidak boleh dilakukan. Apalagi, tindakan medis yang dilakukan oleh MW itu berkaitan dengan orang banyak.

Indra menyambut baik dengan apa yang telah dilakukan pihak kepolisian. Pasalnya, kata Indra, praktik yang dilakukan bisa berakibat fatal. “Selain MW memang bukan dokter, karena memang gadungan, MW ternyata, saya pernah dengar, melakukan praktiknya hanya berbekal pengalamannya yang pernah bekerja kepada salah seorang perawat,” terangnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat itu juga berharap agar tidak terjadi lagi praktik-praktik di luar prosedur yang berlaku.

Sehingga tidak ada lagi dokter gadungan lain yang lahir di kemudian hari.

Saat Koran Madura hendak mengonfirmasi terkait kebenaran adanya dugaan salah satu oknom di Dinkes yang menerima setoran, Kepala Dinkes, Fatoni, tidak ada di kantornya. Saat dicoba melalui telepon seluler, ponsel Fatoni tidak dapat dihubungi.

Kepolisian Daerah Jatim membekuk MW karena tidak mengantongi surat tanda registrasi dokter. "Lulusan Akademi Perawatan Malang itu menjalankan praktik tanpa mengantongi surat tanda registrasi dokter atau surat izin praktik kedokteran," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono di Surabaya, Selasa (9/9).

Didampingi Wadirkrimsus Polda Jatim AKBP Anom Wibowo,

ia menjelaskan terungkapnya praktik dokter gadungan itu karena ada beberapa warga yang curiga akan tempat praktik pelaku.

"Berkat laporan masyarakat, kami melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa pelaku tak memiliki izin praktik, lalu pelaku pun dibawa ke Mapolda Jatim," katanya, yang juga didampingi sejumlah penyidik Unit IV, Subdit IV/Tipidter, Ditreskrimsus, Polda Jatim.

Dalam pemeriksaan, tersangka MW mengaku dirinya melakukan hal itu karena pernah sekolah di Akademi Perawat Malang yang lulus tahun 1984, lalu membuka praktik di rumahnya. Bahkan, pelaku mulai membuka rawat inap dengan sebutan YUBI pada tahun 2010.

"Saat pelaku ditangkap, di rumahnya ada dua pasien sakit tipus. Sebenarnya tidak jauh dari rumah pelaku ada sebuah puskesmas, tapi selalu sepi dari pasien.

Untuk meyakinkan pasien, pelaku memasang foto saat wisuda," katanya.

Secara terpisah, tersangka MW mengaku dirinya memajang foto sebagai lulusan Akademi Perawat. "Saya selalu mengatakan kalau saya bukan dokter, tapi saya adalah perawat," katanya.

Tentang obat-obatan yang dia dapat, tersangka mengaku membeli dari "sales" obat yang datang kepadanya.

"Pasien yang datang berobat selalu saya periksa dulu, lalu saya lakukan analisa untuk diberi obat yang pas, setelah saya tulis di lembaran kertas," tambahnya.

Dalam praktiknya, tambah Wadirkrimsus Polda Jatim AKBP Anom Wibowo, pelaku meminta biaya pengganti sebesar Rp50 ribu dan Rp100 ribu untuk biaya menginap jika sakitnya parah.

"Pelaku dikenai Pasal 78 UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, karena tersangka dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik," katanya.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 2 pada UU Praktik Kedokteran itu, pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp150 juta. =FATHOL ALIF/ANT/MK

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III

E

Bappeda Gelar Sosialisasi Pangarusutamaan Gender

Suasana Sosialisasi Pengarusutamaan Gender yang dilakukan Bappeda, Rabu (10/8).

SUMENEP – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep menggelar Sosialisasi Pengarusutamaan Gender melalui Percepatan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), Rabu (10/9).

Kepala Bappeda Sumenep R. Idris mengatakan, dengan adanya acara semacam itu, para perencana, pelaksana maupun penentu kebijakan di lingkungan Kabupaten Sumenep dapat melakukan penyusunan dan penganggaran program yang berkeadilan gender.

Lebih dari itu, kegiatan yang dibuka pukul 09.30 Wib itu bertujuan untuk menyamakan persepsi para penentu kebijakan dalam penyusunan, perencanaan, dan penganggaran, agar bisa responsif gender.

Di samping itu pula, tambahnya, acara ini untuk memberikan pengarahan tentang tata cara pengintegrasian isu gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan pemerintah. "Termasuk untuk mendorong akunabilitas pemerintah dalam menjalankan kometmennya untuk mewujudkan kesetaraan gender," jelasnya.

Ada tiga materi pokok dalam acara itu, yaitu (1) materi mengenai ARG dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Sumenep, (2) percepatan pengarusutamaan gender melalui penganggaran yang responsif gender. =ADV/FATHOL ALIF/SYM

RAZIA PAJAK KENDARAAN. Petugas kepolisian memeriksa kelengkapan surat dan pajak pengendara saat di gelar razia gabungan di Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat, Rabu (10/9). Razia yang digelar Samsat Depok bekerjasama dengan Satlantas Polresta Depok tersebut dilakukan untuk menekan rendahnya kesadaran membayar pajak dari wajib pajak pengguna kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat.

LALU LINTAS

1.128 Pelanggaran dalam Sebulan SUMENEP - Kasat Lantas Polres Sumenep AKP Musa Bachtiar mengatakan, selama bulan Agustus 2014, pihaknya telah menilang sebanyak 1.128 pengendara. Mereka rata-rata melakukan pelanggaran, seperti tidak pakai helm, menerobos lampu merah, dan menggunakan kendaraan bak terbuka. ”Selama bulan Agustus jumlah pengendara yang kami tilang ada sekitar 1.128 pengendara, pelanggarannya ya macammacam; tidak pakai helm, terobos lampu merah, dan kendaraan dengan bak terbuka,” terangnya, Rabu (10/9).

Polisi akan mengintensifkan operasi kendaraan ke depan,

hingga pengendara taat lalu lintas. “Aksi kami akan terus berlanjut hingga masyarakat Sumenep betul-betul sadar akan keselamatannya dan mereka sadar tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas,” ujarnya.

Jika pihaknya menemukan pelanggaran lalu lintas saat melakukan operasi, Musa Bachtiar

mengatakan menilang di tempat.

“Petugas kami di lapangan, akan menindak siapa saja yang melakukan pelanggaran. Petugas kami akan memberikan surat tilang pada mereka,” tuturnya.

Musa menegaskan tidak akan memberikan toleransi dan akan menindak siapa pun yang melakukan pelanggaran saat berkendara. Pihaknya akan memberikan surat tilang bagi pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas.

Disinggung banyaknya kasus tilang yang menimpa ibu-ibu saat mengantar anaknya ke sekolah, Musa juga membenarkan tindakan tersebut. Menurutnya, hal itu sudah sesuai prosedur dan protab yang diputuskan bersama untuk

menindak pengendara yang melanggar. ”Informasi itu benar adanya, kami telah banyak menilang ibu-ibu saat mengatar anaknya ke sekolah. Kenapa kami tilang, karena yang bonceng pada ibuibu tidak menggunakan helm, sekali pun ia masih anak-anak,” bebernya.

Rani (30), warga perumahan Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, mengaku pernah ditilang petugas waktu mengantar anaknya yang masih TK ke sekolah. Waktu itu, Lusi (4,5), anak Rani, tidak menggunakan helm.

“Tiba-tiba dua orang petugas Polantas mencegat dan memberikan surat tilang. Saya tak habis pikir, masih TK harus meng-

gunakan helm saat berkendara, padahal sebelumnya tidak seperti ini dan petugas bertindak biasabiasa saja, tidak over begini,” sesalnya.

Fitri (43), warga Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, Sumenep, juga mengeluhkan hal yang sama.

Ia ditilang petugas lantaran anaknya, Lutfi (7), yang sedang dibonceng tidak mengenakan helm. Padahal anaknya itu baru duduk dibangku Kelas 1 SD. “Ini sungguh keterlaluan, masak saya ditilang gara-gara anak saya tidak memakai helm saat saya bonceng untuk diantar ke sekolah, sebelumnya kan tidak begini,” kesalnya kepada Koran Madura. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA Sumenep Sampang FKORAN

Sampang

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 No. 0439 | TAHUN III

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III

MADURA

F

Operasi Katarak Ditarik Rp 1.415.000 Puskesmas Kedungdung Membatalkan dan Uang Tak Dikembalikan

SAMPANG - Sedikitnya 14 pasien katarak mengaku kecawa terhadap Puskesmas Kedungdung. Pasalnya, mereka sudah ditarik biaya sebesar Rp 1.415.000 untuk menjalani operasi katarak, namun tiba-tiba Puskesmas Kedungdung tidak jadi melakukan operasi dengan alasan obat yang dibutuhkan habis.

Hal itu diungkapkan oleh pasien dengan inisial BN (65), salah satu pasien katarak yang akan melakukan operasi bersama puluhan pasien yang lain tersebut. Menurutnya, setelah membayar biaya, pasien katarak kemudian dipersiapkan untuk menjalani operasi. ”Waktu itu bulu mata saya sudah dicukur oleh dokternya, tapi kemudian gak jadi dioperasi karena obatnya habis. Kami kemudian dipulangkan padahal waktu itu sudah larut malam, sekitar pukul 23.00 WIB,” terangnya, Rabu (10/9).

Menurutnya, biaya operasinya tidak dikembalikan oleh Puskesmas Kedungdung. Mereka dijanjikan akan dilakukan opersi ulang nanti pada tanggal 8 Oktober mendatang. Pasien lain yang tergabung dalam kelompok operasi katarak itu ada 14 orang. Mereka

berasal dari Kecamatan Omben, Karang Penang dan Tamberu. ”Saya sendiri dari Kecamatan Omben,” akunya.

Sebelumnya, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesahatan (Dinkes) Sampang M Rahman Hidayat menegaskan bahwa stok obat di seluruh pelayanan kesehatan di Kabupaten Sampang dalam kondisi aman terpenuhi.

Menurutnya, tidak ada laporan terkait kekurangan obat. Sebab, stok obat di semua jaringan Dinkes Sampang sudah sesuai dengan perencanaan RKO (rencana kebutuhan obat).

Kepala Puskesmas Kedungdung Nur Anisah setelah dikonfimrasi memberikan penjelasan yang berbeda dengan yang disampaikan pasien kepada Koran Madura. Menurutnya, tidak jadinya operasi katarak sebanyak 14 pasien itu bukan karena stok

obatnya habis, tapi lantaran tim dokter dari BKMM (Balai Kesehatan Mata Masyarakat) Surabaya sudah kecapekan. Sehingga, kata Anis, mereka tidak bersedia menyelesaikan operasi pasien katarak yang sudah dipungut biaya tersebut. ”Itu sudah keputusan tim dokter BKMM (penggagalan operasi, Red). Mungkin sudah lelah karena pesertanya mencapai 50 orang,” jelasnya.

Saat ditanya kenapa kepada pasien dijelaskan bahwa obatnya sudah habis, Anis mengaku waktu acara operasi tidak ada di Puskesmas Kedungdung. Dia mengaku ahanya mendapat informasi dari stafnya di bawah. ”Kalau uang pendafatarannya akan kami kembalikan (kepada pasien). Silahkan menghubungi Pak Wito,” ujarnya. ”Supaya lebih jelas tanya Dinkes Sampang karena Puskesmas Kedungdung hanya pelaksana.”

Namun sebelum menghubungi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang dr Firman Pria Abadi, Koran Madura dihubungi seseorang yang mengaku bernama Siri. Pria paro baya yang mengaku sebagai staf Puskesmas Kedungdung dengan tupoksi sopir ambulance itu kemudian

mengkalrifikasi ulang bahwa apa yang disampaikan Kepala Puskesmas Kedudung dr Nur Anisah beberapa jam sebelumnya perlu diluruskan. ”Jadi, yang benar alasan penundaan operasi itu karena 14 pasien itu mengalami infeksi saraf sehingga dokter dari BKMM memutuskan memulangkan mereka. Sebab, kalau dipaksakan bisa berbahaya bagi pasien sendiri,” ucapnya.

Saat ditanya mengapa alsannya selalu berubah-ubah, dia mengatakan jika dr Anisah itu dokter anak kemarin yang baru lulus sekolah dan belum banyak paham tentang etika berkomunikasi. Sehingga, menurutnya, apa yang dikatakannya kadang ngawur. ”Saya mohon maaf atas pernyataan kepala saya (dr Anis).

Dia memang kadang tidak terkontrol karena masih darah muda.

Dia menjabat kepala Puskesmas Kedundung baru tiga tahun yang lalu. Jadi apa yang disampaikan sebelumnya perlu diluruskan,” katanya mengklarifikasi.

Dia mengakui dr Anis ada di Puskesmas Kedungdung saat acara operasi massal padahal melalui saluran telepon dr Anis mengaku tidak ada di tempat saat

pelaksanaan operasi. ”Iya dia ada.

Cuma pulang solat setelah itu balik lagi,” tuturnya.

Hanya saja, dia juga menjamin bahwa uang pasien yang operasinya masih ditunda tersebut akan segera dikembalikan.

Bahkan, dia meminta koran ini untuk menyaksikan langsung pengembalian uang tersebut hari ini (11/14) di bawah koordinir Pak Wito, perawat di Puskesmas Kedungdung, sebagaimana juga saran dr Anis. ”Bulan depan mereka (yang sekarang ditunda) akan diprioritaskan pengerjaan operasinya,” janjinya.

Sayangnya, sampai berita ini ditulis pukul 19.20 WIB, Kepala Dinkes Sampang dr Firman Pria Abadi belum bisa dikonfirmasi.

Sambungan telepon redaksi yang terhubung dengan telepon selulernya tidak direspon. Pesan singkat yang dilayangkan juga tidak mendapat balasan.

Untuk diketahui, operasi katarak bisa gratis jika menggunkan layanan BPJS dan/ atau layanan jaminan kesehatan lainnya yang diakui pemerintah. Peraturan gubernur Jatim juga mengatur biaya operasi katarak jalur nongratis sebesar Rp 1,4 juta.=MIFTAHUL ULUM

SENGKETA RENCANA PENGUKURAN LAHAN

Puluhan Warga Desa Apa’an Datangi Pemkab

mohammad muhlis/ koran madura

DATANGI. Puluhan warga Desa apaan datangi kantor Pemda untuk menyampaikan aspirasi kepada petinggi pemerintah daerah, Rabu (10/9).

SAMPANG - Setelah sempat terjadi bentrok dalam sengketa pengukuran ulang jalan di Desa Apaan Kecamatan Pengarengan Sampang, sedikitnya 30 warga mendatangi kantor Pemkab untuk menyampaikan aspirasi sengketa jalan Desa di Dusun Beringin Desa Apaan, Rabu (10/9). Kedatangan warga Desa Apa’an ditemui oleh Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono.

Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono saat menerima perwakilan warga Desa Apa’an berjanji dalam waktu dekat akan memanggil pihak-pihak terkait, seperti Kabag Hukum, Kabag Pemdes, Camat Pengarengan, dan Kepala Desa.

Menurutnya, pemanggilan tersebut untuk menemukan solusi dan supaya bentrokan dari kedua kubu terhindarkan.

“Kami mengimbau pada semua

pihak untuk menahan diri agar sengketa jalan ini bisa menemukan titik terang dan kesepahaman tanpa ada tindakan anarkis,” ujarnya kepada warga Apa’an, Rabu (10/9).

Sementara Mustofa (35), perwakilan warga yang menolak penyempitan jalan Desa Apaan berharap Pemerintah Sampang untuk segera turun tangan menyelesaikan kasus sengketa tanah jalan desa yang akan di persempit.

“Jika ini terus dibiarkan, maka konflik sesama warga Desa Apaan antara dua kubu tidak bisa dihindarkan lagi. Bahkan warga yang menolak jalan dipersempit tidak hanya dari para bapakbapaknya saja, tetapi para warga kaum ibu-ibu juga ikut menolak dan siap menghadap massa yang akan mempersempit,” tuturnya dihadapan Wakil Bupati Sampang.= MOHAMMAD MUHLIS

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III

G

Dua Nelayan Tenggelam Gelombang Laut Tinggi Sejak Dua Pekan Lalu SAMPANG- Akibat dihantam ombak besar, perahu yang tumpangi dua nelayan, yaitu Jasuli (47) dan Siddik (45), asal Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang tenggelam diperairan selatan Sampang, Rabu (10/9) sekitar pukul 8.30.

Namun, kedua nelayan tersebut selamat, setelah para nelayan setempat yang mengetahui kejadian bergegas melakukan pencarian selama lebih dari 2 jam.

Jawahir, salah satu warga Desa Labuhan Kecamatan Sreseh, yang turut melakukan pencarian menceritakan, kedua nekat melaut meski cuaca dalam keadaan buruk. Akibatnya, perahu yang ditumpangi saat di tengah laut digulung ombak besar.

Beberapa saat kemudian, Sidik berhasil diselamatkan dan dinaikkan ke perahu milik dirinya. Sementara Jasuli gagal ditemukan. Kemudian Sidik dievakuasi ke darat menggunakan perahu Jawahir.

Lanjut Jawahir, kurang lebih sekitar pukul 13.14 WIB, ada kabar dari nelayan Kampung Masaran menemukan Jasuli dan menolongnya. Akan tetapi, dirinya tidak diketahui pasti posisi korban saat ditemukam oleh

nelayan yang sedang menjaring ikan. Lokasi ditemukannya Jasuli sekitar 4 kilometer ke arah barat dari lokasi awal tenggelamnya.

“Kejadiannya pukul 8.03 WIB di pagi hari. Mendengar ada yang tenggelam kami langsung bergerak. Pukul 10.11 WIB, Siddik yang kami temukan. Kalau yang Jasuli ditemukan sekitar pukul 13.14 WIB. Alhamdulillah keduanya selamat. Kedua nelayan tersebut langsung dipulangkan ke rumah masing-masing,” terangnya, Rabu (10/9).

Dirinya mengaku, dalam proses pencarian kedua nelayan nahas tersebut memang tidak mudah, lantaran gelambang laut sedang tidak bersahabat.

Menurutnya, tingginya gelombang laut di selat Madura khususnya di laut bagian selatan Sampang memang sudah terjadi lebih dari dua minggu terakhir, bahkan banyak nelayan di Kecamatan Sreseh terpaksa tidak melaut. =MOHAMMAD MUHLIS

EVAKUASI. Proses evakuasi korban yang tenggelam di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh, (10/9).

FASILITAS RUMAH SAKIT

RSUD Masih Pinjam Alkes untuk Tangani Pasien SAMPANG- Peralatan medis untuk bedah ortopedi di Rumah Sakit Umum (RSUD) Sampang dalam sorotan. Alat kesehatan (alkes) yang digunakan diduga hasil pinjaman dan sejumlah tenaga medis rumah sakit memanfaatkan kesempatan itu untuk kepentingan bisnis.

Beradasarkan informasi yang dirangkum Koran Madura, alkes yang diduga hasil pinjaman sudah lama digunakan oleh oknum rumah sakit untuk kegiatan bedah ortopedi. Namun belum diketahui pasti jenis peralatan medis pribadi yang digunakan oleh oknum rumah sakit. Serta tarif penggunaan salah satu alat medis tersebut sangat mahal, yaitu mencapai Rp 1 juta.

Salah satu staf di bagian umum yang namanya tidak mau di korankan membenarkan bahwa sejumlah peralatan bedah ortopedi yang ada di kamar operasi (OK) merupakan kepunyaan dokter. Itu terjadi karena peralatan ortopedi milik rumah sakit pelat merah

GEDUNG OPERASI. Beberapa orang sedang menunggui keluarga/kerabatnya di bagian depan gedung operasi bedan central di RSUD Sampang, Rabu (10/9)

tidak lengkap.

Sementara itu, Humas RSUD Sampang Yuliono enggan menanggapi adanya peralatan bedah ortopedi pribadi yang digunakan oleh rumah sakit. Begitu juga

adanya tarif penggunaan perlatan yang mencapai Rp 1 juta. Pihaknya memastikan bahwa pihak rumah sakit tidak ada kerja sama dengan pihak lain dalam hal pemanfaatan peralatan medis.

“Kami memakai tarif berdasarkan perda terkait besarnya pemakaian alat kesehatan, tapi saya lupa perda nomor berapa, masalahnya banyak perubahan. Nanti saya tunjukkan,” kelitnya, Rabu (10/9).

Terkait peralatan kesehatan yang bukan milik RSUD, Yuliono mengakui jika peralatan medis untuk bedah ortopedi banyak yang kurang. Kekurangan itu akan dipenuhi di masa yang akan datang sesuai dengan bertambahnya pasien yang memerlukan penanganan ortopedi.

Selama ini, menurutnya, rumah sakit banyak menangani pasien yang memerlukan penanganan ortopedi, mulai dari Sampang dan luar daerah.

“Memang alat di sini banyak yang kurang, tapi untuk operasi ortopedi yang sifatnya advance, kita perlu menyiapkan lagi,” ujarnya.

Namun sayang. Untuk memastikan kebenaran informasi, Koran Madura ini mencoba menemui dokter spesialis yang bertugas di poli ortopedi dan juga kepala OK tidak berhasil, dokter sepesialis yang bersangkutan lagi ada di luar. Begitu juga kepala OK juga tidak ada. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

H

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III

Kakak Kandung Dibunuh, Adik Balas Dendam SAMPANG – Rusdi (24), warga Dusun Glagas Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang ditangkap di Jalan Raya Desa Ketapang Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, setelah berhasil buron selama hampir satu bulan di wilayah Lumajang, Jawa Timur.

Satreskrim menangkapnya Kamis (7/7) sekitar pukul 02.00 Wib. Tersangka sempat melarikan diri untuk menghindari kejaran polisi atas perbuatan tindak pidana pembunuhan pada Senin (28/7), tepat pada hari Raya Idul Fitri 1345 hijriyah di Jalan Raya Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

Korbannya Jauhari (35), warga setempat.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan motif tersangka melakukan pem-

buhunan dikarenakan dendam kepada korban. Lantaran, kakak kandung tersangka bernama Matsudeh, diduga dibunuh oleh korban di Malaysia pada tahun 2008.

“Jadi, si adik ini (tersangka) dendam kepada korban,” ucapnya.

Rusdi dalam melakukan pembunuhan bersama berinisial A dan W, yang saat ini menjadi buronan polisi. Keduanya ditengarai warga wilayah Jawa. “Tapi masih buron rekan tersangka ini,” jelasnya, Rabu (10/9).

Imran menerangkan, kro-

Rusdi (24), warga Dusun Glagas Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, dihadapan wartawan, Rabu (10/9).

REKRUTMEN CPNS

KRIMINALITAS

Ribuan Pelamar CPNS Belum Setor Berkas SAMPANG - Sedikitnya 2 ribu peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 belum menyetorkan berkas pendaftaran ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sampang. Padahal berkas tersebut merupakan bukti validitas calon PNS yang sudah mendaftar melalui online sebelumnya untuk dinyatakan lolos administrasi.

Berdasarkan informasi yang dirangkum Koran Madura, untuk pendaftar tes CPNS di Kabupatan Sampang sudah mencapai 3.400 peserta. Namun, yang menyetorkan berkas masih sekitar 1000 peserta.

Sedangkan untuk kuota CPNS di Kabupaten Sampang hanya 64 orang dengan formasi di bidang pendidikan 24 orang, bidang kesehatan 20 orang, dan teknik administrasi sebanyak 20 orang.

Kepala BKD Sampang Slamet Terbang menyampaikan, melihat jumlah pendaftar saat ini sudah tembus 3400. Namun, nantinya hanya dibutuhkan 64 PNS. Dari sekian banyak pendaftar, pendaftar sebagian dari luar Sampang.

Namun itu tidak berpengaruh terhadap peserta yang berasal dari Sampang sendiri. Karena dari sekian formasi syaratnya harus berdomilisi di Sampang..

“Kemungkinan besar pendaf-

tar akan terus bertambah, sementara ini sudah mendekati empat ribu, jadi tinggal mengurangi saja berapa ribu nanti yang tidak lolos.

Saat ini pula masih sekitar seribu peserta yang baru menyetorkan berkas karena kemungkina peserta masih kesulitan mengurus berkas-berkasnya terutama dalam hal ijazah dan legalisir yang masih banyak belum keluar dari lembaga sekolah masing-masing,” jelasnya, Rabu (10/9).

Selain itu, Slamet mengingatkan agar peserta betul-betul memperhatikan persyaratan serta pengisian formulir saat mendaftar.

nologi kejadian berawal ketika korban baru datang dari Malaysia.

Sesampainya di Surabaya, korban naik bus AKAS menuju Kabupaten Sampang. Ketiga pelaku, Rusdi, A, dan W sudah membuntuti korban dengan mengendarai mobil jenis Isuzu Panther.

“Korban pas turun di Sampang langsung naik ojek menuju rumah korban, tetapi di tengah perjalanan tepatnya di TKP pembunuhan, pelaku menghadang korban dan langsung membacok hingga tewas di pinggir Jalan Raya Desa Karang Gayam Kecamatan Omben,” tuturnya.

Semua pelaku setelah berhasil membunuh korban, langsung melarikan diri ke wilayah utara Kabupaten Pamekasan. Di sanalah akhirnya para pelaku berpisah dan kembali ke asal rumah masing-masing.

Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa sebuah celurit panjang sekitar 50 cm dan lebar 4 cm. Kini, tersangka dijerat Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. =RYAN HARIYANTO/MK

Tersangka Pembunuhan Diciduk Satreskrim Karena jika terjadi kesalahan penempatan pilihan maupun nama bisa berdampak fatal.

Sejauh ini, pihaknya sudah menyampaikan jika nanti bagi yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti ujian yang lokasinya di Surabaya. ”Sekarang sistem pendaftarannya menggunakan online, jadi harap peserta benar-benar teliti, agar nantinya tidak terjadi kesalahan. Dan Kebijakan lokasi tes semua dari pusat, jadi kita mengikuti saja. Jadi jika tidak ada perubahan lokasinya tetap di Surabaya,” terangnya.=MOHAMMAD MUHLIS

SAMPANG - Jatim alias Sumhari (55) warga Dusun Lenteyan Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, tersangka pembunuhan terhadap Samiran (45) dan Muhwar (55), ditangkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sampang.

Warga Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah itu ditangkap pada Selasa (12/8).

Sedangkan pembunuhannya terjadi pada Senin (11/8) sekitar pukul 14.30 Wib di pinggir Jalan Dusun Lenteyan Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan motif tersangka menghabisi kedua nyawa korban disebabkan dugaan perselingkuhan. Keponakan tersangka diganggu oleh salah satu korban. Perselingkuhan berlangsung selama satu tahun.

“Tersangka langsung membunuh dua korban hari itu juga, karena tersangka tidak terima keponakannya diganggu sama korban (Muhwar),” ucapnya, Rabu (10/9).

Pembunuhan berawal, ketika pihak korban, Buhari (50) mengajak Samiran (45), Muhwar (55), Mustadi (42), dan Hosni (48), mendatangi rumah tersangka

karena tak terima atas tudingan perselingkuhan tersebut.

“Tetapi sebelum nyampek di rumah tersangka Jatim, ternyata kubu tersangka sudah siap-siap juga menghabisi nyawa pihak korban. Kubu tersangka ada empat orang dengan tersangka yakni inisial N, I, dan S. Mereka (tiga orang) masih DPO,” katanya.

Lanjut Imran, kedua kubu langsung saling serang dengan senjata tajam jenis celurit.

Akibatnya, Samiran dan Muhwar meninggal dunia di lokasi tempat kejadian perkara (TKP). Kedua korban mengalami luka di bagian tubuh setelah mendapat sayatan benda sajam.

“Saat ada dua korban lainnya ini, Buhari, Mustadi dan Hosni langsung lari ke arah utara,” jelasnya. Hingga kini, polisi terus mencari ketiga rekan tersangka Jatim untuk menyelidiki kasus pembunuhan berencana tersebut.

Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu buah celurit, satu buah pentungan, pakaian milik korban, dan lain-lainnya. Tersangka dijerat Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. =RYAN HARIYANTO/MK

KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439| TAHUN III NO. 0439 | TAHUN III

II

Pilkades Diupayakan Lebih Cepat Raperda tentang Desa Perlu Diutamakan PAMEKASAN - Masa jabatan puluhan kepala desa (kades) di Kabupaten Pamekasan sudah berakhir pada 2014 ini. Namun pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) bagi desa-desa yang sudah diisi pejabat sementara (PJS) itu ditunda, karena terbentur pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Setelah semua pemilihan umum selesai, Pilkades serentak akan diupayakan untuk terlaksana lebih cepat.

Sekretaris Kabupaten (sekkab) Pamekasan, Alwi Beiq mengatakan penundaan Pilkades di tahun 2014 merupakan perintah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui surat edaran (SE) Mendagri, karena di tahun 2014 akan digelar pesta demokrasi berupa

Pileg dan Pilpres.

“Semua pemilihan nasional telah selesai, sehingga kami usahakan pilkades serentak bisa dilaksanakan di akhir tahun ini.

Kalau semuanya sudah siap, kenapa masih harus menunggu hingga tahun 2015. Sementara ini, kades

yang habis masa jabatannya dijabat oleh sekdes atau pegawai dari kecamatan yang ditunjuk,” katanya.

Dikatakan Alwi, saat ini pihaknya sedang menyusun draf untuk merevisi Peraturan Daerah (perda) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, agar sesuai dengan undang-undang desa yang terbaru, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan turunannya di Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014.

Diakuinya, kendati revisi Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Desa belum masuk dalam program legislasi daerah (prolegda)

tahun 2014, namun pihaknya mengatakan untuk sesuatu yang mendesak, raperda itu bisa diutamakan sehingga pelaksanaan Pilkades serentak dapat dimulai di tahun ini.

“Anggota dewan yang baru ini juga sedang proses pembentukan alat kelengkapan, tetapi untuk persoalan-persoalan yang mendesak itu bisa dikomunikasikan, dan ini kami rasa tidak melanggar SE Mendagri, karena pemilu sudah selesai,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BapemasPemdes) Pamekasan, Masrukin mengatakan pada tahun 2014 ini ada 34 desa yang masa jabatan

kepala desanya sudah selesai, namun pelaksanaan pilkadesnya ditunda sesuai dengan perintah SE Mendagri.

Kemudian, di tahun 2015 mendatang, ada 30 kepala desa lagi yang akan mengakhiri masa tugasnya. Sehingga, total desa yang akan menggelar pilkades serentak seluruhnya berjumlah 64 desa yang tersebar di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan.

“Yang Pilkadesnya tertunda itu ada 34 desa, jika di tambah dengan 30 desa yang masa jabatan kadesnya berakhir di tahun 2015, jadi dalam pilkades serentak nanti itu 64 desa,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

MADRASAH DINIYAH

Kemenag Belum Pastikan Pencairan Bosda Madin PAMEKASAN- Hingga saat ini Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pamekasan belum bisa memastikan pencairan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) untuk guru madrasah diniyah (Madin) yang ada di Kabupaten Pamekasan. Alasan-

nya, Kemenag tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pencairan Bosda dan hanya bertugas melakukan pendataan serta melakukan verifikasi madrasah di wilayah itu.

Selanjutnya, data tersebut diberikan kepada Dinas Pen-

didikan (Disdikk) setempat untuk diusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perolehan bantuannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang diberikan oleh Pemrov Jawa Timur.

Kepala Seksi (Kasi) Pen-

didikan Keagamaan Dan Pondok Pesantren Kemenag Pamekasan, Achmad Nawawi mengaku belum menerima informasi tentang jadwal pencairan bosda madin tersebut. Ia meminta agar para guru madin menunggu kepastian pencairan dana operasional tersebut.

Menurut Nawawi, tugas Kemenag memverifikasi terhadap data siswa ataupun guru swasta calon penerima, sudah selesai.

Data tersebut sudah diberikan kepada Disdik, yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencairan.

Lebih lanjut ditegaskan, informasi yang diterimnya, tersendatnya pencairan bosda madin tersebut menunggu petunjuk teknis (Juknis) pencairan.

Ia menyatakan akan berkomunikasi kembali dengan Disdik Pamekasan, serta Kemenag Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui kejelasan pencairan Bosda tersebut. Mengingat, sejumlah guru mengeluhkan terlambatnya pencairan bosda madin tersebut.

Sayangnya Nawawi mengaku lupa saat ditanya jumlah murid dan guru madin se-Pamekasan dan beralasan sedang tidak pegang data.

Hingga bulan Mei 2014 ini, data yang diperoleh kora ini jumlah guru madin mencapai 5.088 orang, dari Jumlah

lembaga sebanyak 848 yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Sementara yang bergelar sarjana mencapai 1.272 guru.

Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan berencana akan memanggil Disdik dan Kemenag Pamekasan untuk memintai klarifikasi tersendatnya pencairan bosda madin tersebut.

Tetapi, rencana tersebut belum terealisasi.

Pelaksana Tugas Ketua Fraksi Partai Nasional Demorat (Nasdem) DPRD Pamekasan, Apik mengakui sudah mendapat keluhan tersebut, dan akan menindaklanjuti ke dua lembaga yang menangani pendidikan, yakni Disdik dan Kemenag Pamekasan.

Dirinya mengaku sudah berkoordinasi dengan pimpinan lembaga tersebut, dan alasannya karena menunggu juknis pencairan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Tetapi, apabila akhir Agustus ini tak kunjung cair, maka dirinya memanggil instansi tersebut.

Apik menyesalkan sikap dua lembaga tersebut, karena tidak memberikan keterangan secara terbuka melalui masing-masing pengawas yang berada di Kecamatan. Sehingga, guru madin tidak perlu bertanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

J

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III

Rekrutmen Pemantau Tembakau Tidak Transparan Organisasi yang Belum Pernah Jadi Tim Pemantau Diprioritaskan PAMEKASAN - Pola rekrutmen tim pemantau tembakau oleh Disperindag Pamekasan dikeluhkan. Karena dinilai kurang transparan dan para anggotanya berasal dari organisasi-organisasi yang kurang kompeten. Sebab sebagian besar orang yang ada dalam tim pemantau itu berasal dari organisasi masyarakat (ormas) atau LSM yang tidak terdaftar di Bakesbangpol Pamekasan.

Hal ini disampaikan alumni PMII Pamekasan, yang sekarang menjadi pengurus PMII Jatim, Moh. Elman. Salah satunya, organisasinya ini, yaitu PMII tidak lolos seleksi dalam penjaringan tim pemantau itu. Padahal PMII terdaftar secara resmi di Bakesbangpol.

Menurut dia, banyak organisasi resmi lainnya, yang terdaftar di Bakesbangpol, tidak lolos.

Dia tidak berontak, karena PMII tidak diloloskan. Tapi yang dia pertanyakan, kenapa yang lolos dalam tim itu sebagian besar dari organisasi yang tidak terdaftar di Bakesbangpol. Itu kan organisasi illegal, katanya.

“Meskipun PMII tidak lolos, tidak masalah. Tapi sebaiknya yang diloloskan itu mengam-

bil dari organisasi yang sudah terdaftar (resmi). Kok mayoritas di tim pemantau itu adalah organisasi yang tidak terdaftar,” ungkapnya kemarin (10/9).

Anggaran untuk tim pemantau ini besar. Diambilkan dari uang rakyat (APBD). Masingmasing anggota tim pemantau ini mendapat honor Rp 50.000 perhari. Semuanya ada 56 orang, yang bertugas selama kurang lebih satu bulan. Dia menyayangkan dan mengaku prihatin karena Disperindag menjalin kerjasama dengan organisasi yang tidak resmi. Ia menganggap bahwa Pemkab Pamekasan tidak menghormati masyarakat yang taat pajak. Padahal masih banyak organisasi resmi lainnya, yang sebenarnya lebih tepat untuk ini.

Keluhan terkait ini juga datang dari Anggoa DPRD Pamekasan, Ismail. Dia menilai pola rekrutmen tim pemantau ini berjalan tertutup. Hal ini bisa menimbulkan asumsi negatif di tengah-tengah masyarakat. Dia meminta Disperindag mengevaluasi proses rekrutmen ini. Sebab banyak organisasi yang merasa diperlakukan diskriminatif. Terutama yang paling mendasar, menurut politisi Partai Demokrat ini, adalah keterbukaan.

Karena tim pemantau ini adalah area publik, sehingga semua elemen masyarakat harus tahu.

“Disperindag agar lebih akomodatif. Perekrutan harus terbuka. Jika perlu diihat latar belakang dan kemampuan para calon tim pemantau ini. Agar tidak ada anggapan negatif dari masyarakat,” paparnya.

Kepala Disperindag Pamekasan, Bambang Edy Suprapto mengakui pihaknya memang tidak merekrut tim pemantau tembakau ini secara terbuka.

Menurutnya, untuk menjadi tim pemantau tidak perlu memiliki kemampuan khusus. Juga masa kerjanya hanya sebentar, sekitar satu bulan. Karena itu pihaknya

merasa tidak perlu menyeleksi tim pemantau ini secara ketat.

“Meskipun kami tidak melakukan rekrutmen secara terbuka, tapi pendaftarnya juga banyak. Bahkan melibihi kuota yang 56 orang itu. Sebenarnya kami tidak menyeleksi, hanya menggunakan matriks database saja,” katanya.

Terkait organisasi yang masuk di dalam tim pemantau ini, yang dilibatkan merupakan organisasi yang belum pernah menjadi tim pemantau atau baru satu kali menjadi pemantau. Itulah yang dimaksud Bambang menggunakan matrik database. Disperindag mempunyai database sejak 2009, 2011, dan 2012.

Jadi organisasi yang sekarang menjadi anggota tim pemantau adalah organisasi-organisasi yang belum pernah menjadi tim pemantau di tahun-tahun sebelumnya dan baru satu kali saja menjadi tim pemantau di tahuntahun sebelumnya. Untuk yang sudah terlibat dua kali atau lebih sebagai tim pemantau memang tidak dilibatkan. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PENERTIBAN PKL

Pol PP Tak Menepati Janji PAMEKASAN – Pol PP Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak menepati janjinya. Salah satunya, janji Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)

di sepanjang bundaran Arek Lancor, PKL Jalan Dipengoro, hingga PKL di Jalan Kabupaten, hingga kini belum terbukti.

Sebelumnya, pasukan penegak perda ini berjanji akan segera

mengeksekusi terhadap PKL yang berada di lokasi terlarang itu, karena melanggar Perda tentang Penertiban dan Pemberdayaan PKL di Pamekasan.

Akibat lambannya penertiban, PKL di beberapa kawasan terlarang itu semakin tak terkendali.

Lokasi yang seharusnya dijadikan lahan terbuka hijau, kini sudutsudutnya sudah dipenuhi PKL. Mulai dari penjual makanan, asesoris hingga penjualan topi.

Lokasi itu dianggap strategis oleh sebagian penjual, karena lokasi itu jadi perlintasan arus kendaraan bermotor. Baik roda dua ataupun roda empat. Apalagi pada sore dan malam hari banyak pengunjung yang datang untuk rekreasi.

Karena lokasi tersebut ilegal, tentu PKL tersebut tidak akan dikenai retribusi. Sehingga, tidak ada pendapatan yang masuk ke kas daerah. PKL hanya disunahkan membayar uang kebersihan.

Berbeda dengan PKL yang berada

di lokasi khusus, misalnya di Jalan Niaga, Jalan Pintu Gerbang ataupun bekas Stasiun PJK akan dikenai retribusi sekalipun jumlahnya tidak banyak.

Kepala Satpol PP Pamekasan, Didik Haryadi berdalih belum mendapat perintah dari Bupati Pamekasan, Achmad Syafii untuk penertiban terhadap PKL yang berada di lokasi tersebut. Padahal, jelas-jelas perda melarangnya.

Didik mengaku sudah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa pihak, untuk menyiapkan rencana penertiban PKL tersebut. Bahkan, pada Kamis (11/09) malam, rakor akan kembali dilakukan untuk mematangkan rencana eksekusi PKL. Ia tidak menyebutkan pihakpihak yang akan dilibatkan dalam rakor rencana eksekusi tersebut.

Sebab, rakor tersebut sepenuhnya dikendalikan oleh Sekda Pamekasan Alwi Beiq. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

MODIFIKASI

Bentor Dianggap Kejahatan PAMEKASAN - Satuan Polisi Lalulintas (Satlantas) Polres Pamekasan menindak tegas para pemilik motor yang dimodifikasi dengan becak atau yang biasa disebut bentor (becak motor), karena modifikasi bentor merupakan tindakan kejahatan.

Hal itu disampaikan KBO Lantas Polres Pamekasan, Iptu Imam Ali Samsi. Menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diatur tentang modifikasi kendaraan.

Untuk modifikasi kendaraan, terangnya, modifikasi harus ada persyaratan, yaitu dilakukan atas izin pemegang merk kendaraan dan dilakukan di bengkel umum yang ditunjuk Kementerian Perindustrian dan wajib didaftarkan ke Samsat di kabupaten/kota yang bersangkutan.

“Kalau tidak memenuhi persyaratan, seperti bentor, itu sudah masuk ke tindak kejahatan. Melanggar pasal 277 Junto pasal 316 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 dengan ancaman pidana paling lama 1 tahun,” katanya.

Dijelaskan Iptu Imam, salah satu bentor yang berhasil disita polisi adalah motor Yamaha Alfa bernomor polisi M 3466 AJ yang di bagian depannya sudah dimodifikasi dengan becak. Bentor tersebut disita dan dikandangkan di halaman Satlantas Polres Pamekasan, di Jalan Raya Nyalaran.

Iptu, Imam berjanji akan mengembalikan bentor yang sudah disita tersebut, apabila pemiliknya mau mengubah dan mengembalikan ke kondisi semula. Pasalnya dikhawatirkan kalau dilepas tetap mangkel. Apalagi ada indikasi, sepeda motor yang digunakan adalah sepeda motor tanpa dilengkapi surat kelengkapan alias bodong.

Terkait daerah lain yang memperbolehkan beroperasinya bentor. Imam tidak mempersoalkan, yang terpenting di Pamekasan tetap taat pada undang-undang. Karena selain mengikuti aturan juga untuk melindungi masyarakat dari ancaman kecelakaan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439| TAHUN III

K

HANGUS. Mobil milik salah satu pesantren gosong setelah terbakar dan meledak di tengah jalan.

Mobil Pesantren Meledak Api Diduga Akibat Sebotol Bensin yang Tumpah di Jok Belakang PAMEKASAN - Mobil milik Kiai Hannan Tibyan, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Puncak Darus Salam, Desa Potoan daya, Kecamatan Palengan, meledak ketika melaju di jalan area pesantren, Rabu (10/9) kemarin.

Informasi yang didapat Koran Madura, mobil yang dikemudikan Wail, 17, santri asal Kabupaten Sumenep, meledak lantaran satu botol bensin yang disimpan di jok belakang tumpah, saat jalan menikung di sebelah timur gedung Madrasah Aliyah, Darul Ulum Banyuanyar, Desa Potoan Daya, Ke-

camatan Palengan, Pamekasan itu.

Tanpa disadari Wail, cairan bahan bakar yang tumpah itu mengalir ke bagian bawah hingga mengenai kabel listrik mobil yang menyebabkan percikan api dan menimbulkan ledakan hebat hingga membakar semua bagian mobil.

Salah seorang santri, Heryanto, 22, yang mengetahui kejadian itu mengatakan untungnya Wail berhasil melarikan diri saat api belum membesar. Namun beberapa bagian tubuhnya mengalami luka bakar akibat ledakan. Bagian paling parah adalah tangan dan muka korban. “Setelah itu, sopirnya langsung dilarikan ke Puskesmas Palengan oleh pengurus pesantren� katanya.

Dikatakan Haryanto, sopir mobil tersebut adalah abdi pondok yang baru saja datang menjemput putra-putri pengasuh

ponpes yang sedang menempuh pendidikan anak usia dini (PAUD) di salah satu lembaga pendidikan di Pamekasan.

Santri dan pengurus pondok mencoba memadamkan api dengan menyirami badan mobil dengan menggunakan alat seadanya.

Namun sayang mobil tersebut lebih dulu hangus karena api sulit dimatikan. “Setelah meledak, api langsung membesar. Kami para santri di sini tidak bisa menyelamatkan mobil hanya dengan alat seadanya,� ungkapnya.

Semua kaca mobil pecah

dan berserakan di jalan. Mobil yang semula berwarna hitam tersebut berubah warna menjadi abu-abu. Bahkan kursi kemudi dan kursi penumpang tinggal besinya saja. Bannya pun hanya tinggal velg.

Satu jam kemudian barulah petugas pemadam kebakaran dari Pemkab Pamekasan datang ke lokasi untuk memadamkan bara api di mobil tersebut. Dua petugas kepolisian dari Polsek Palengaan juga datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

L

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III

Biaya Ongkos Kirim Berkas CPNS Dikeluhkan Ade Ahadiyat: Biaya itu Sudah Termasuk Balasan dari BKD ke Pelamar PAMEKASAN - Sejumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Pamekasan mengeluhkan tingginya biaya ongkos kirim surat lamaran CPNS melalui Kantor Pos Pamekasan. Padahal tujuan pengiriman hanya dalam ruang lingkup kabupaten tersebut.

Salah satu pelamar yang meminta namanya tidak dikorankan menyampaikan biaya ongkos pengiriman surat lamaran CPNS dengan tujuan Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pamekasan di Jalan Bonorogo nomor 80, sebesar Rp17.500. Padahal, isinya hanya 5 kertas, di antaranya surat lamaran, fotocopi ijazah, transkip nilai, foto, dan nomor registrasi pendaftaran dari panitia nasional penerimaan CPNS. Biaya tersebut dianggap terlalu tinggi dan sangat memberatkan terhadap pelamar. Seharusn-

ya pihak PT. Pos Pamekasan tidak menerapkan biaya yang tinggi.

Melainkan menyesuaikan dengan jarak dan isi dalam surat yang dikirimkan.

Ia meminta PT. Pos Pamekasan tidak mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya kepada masyarakat, dalam momen penerimaan CPNS tahun 2014. Sebaiknya, PT. Pos bertindak profesional sesuai dengan ketentuan yang ada.

Apik anggota DPRD Pamekasan dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) meminta PT.

Pos tidak semena-mena membuat tarif terhadap pelanggan pos. Melainkan harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada.

Dia akui ongkos Rp17.500 tersebut memang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan jarak tempuh yang ada. Sebab jika dikalkulasi secara jarak tempuh, kantor BKD tidak akan menghabiskan bensin 2 liter atau sekitar Rp 15 ribu. Sehingga ongkos kirim itu masih tersisa Rp 2.500.

Menanggapi hal itu, kepala PT. Pos Pamekasan, Ade Ahadiyat mengakui harga untuk pengiriman surat lamaran CPNS tersebut. Menurutnya, tarif tersebut berdasarkan tingkat berat dan biaya kiriman balasan setelah berkas administrasi calon CPNS diverifikasi oleh panitia BKD. Artinya tarif sebesar Rp 17.500 sudah termasuk ongkos biaya kiriman balasan dari Kantor

BKD kepada pelamar. Rinciannya ongkos kiriman dari pelamar ke BKD sebesar Rp 8.750 dan ongkos kiriman balasan dari BKD kepada pelamar sebesar Rp 8.750.

Lebih lanjut Ade menegaskan tarif yang diberlakukan kepada pelamar CPNS tersebut berlaku se-Jawa Timur. Artinya, apabila ada warga Pamekasan yang akan melamar CPNS ke kabupaten/kota lain di Jawa Timur, maka tarifnya tetap Rp 17. 500.

Lebih lanjut Ade menegaskan tarif yang diberlakukan kepada

pelamar CPNS tersebut berlaku se-Jawa Timur. Artinya, apabila ada warga Pamekasan yang akan melamar CPNS ke kabupaten/ kota lain di Jawa Timur, maka tarifnya tetap Rp 17. 500.

“Misalnya kalau ada warga Pamekasan melamar CPNS ke Kabupaten Jember, maka tarifnya sama, yakni Rp 17.500. Dan tarif itu disesuaikan dengan berat isi surat,” ungkapnya.

Data yang dihimpun dari BKD Pemkab Pamekasan, jumlah berkas CPNS yang masuk kurang lebih 700 berkas.

Apabila dikalikan jumlah tersebut maka kurang lebih senilai Rp11.900.000. Jumlah berkas CPNS akan terus bertambah, mengingat warga Pamekasan yang sudah mendaftar secara online sudah mencapai 3 ribu lebih. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

GEDUNG DPRD

Belum Bekerja, Dewan Sudah Mengeluh PAMEKASAN - Belum bekerja, beberapa Anggota DPRD Pamekasan sudah mengeluh. Yang dikeluhkan terkait bangunan kantor DPRD. Menurut mereka, kantor tersebut sudah kurang layak. Selain masih menumpang, juga ruangan-ruangan yang ada sempit, sehingga mengganggu suasana kerja.

Dari pantauan koran ini, beberapa ruangan yang ada memang terlihat sempit. Seperti ruangan-ruang fraksi, ruang badan legislasi, ruang badan kehormatan, dan lain sebagainya.

Salah satu yang mengeluh adalah anggota Fraksi Partai Demokrat, Ismail. Menurutnya ruang fraksi yang ada sudah tidak layak huni. Selain sempit juga sangat sesak. Dia mencontohkan ruang Fraksi Partai Demokrat yang ditempatinya sekarang, hanya berukuran kurang lebih 2,5 X 4 meter.

Tentunya sangat sempit jika semua anggota Fraksi Partai Demokrat, yang berjumlah lima orang itu hadir di ruangan fraksi.

Rata-rata lebar ruang fraksi memang seperti itu. Hal ini akan semakin sesak lagi jika jumlah anggota fraksi lebih dari lima

orang. Seperti Fraksi PPP yang berjumlah sembilan orang, Fraksi PAN-Sejahtera yang berjumlah tujuh orang, dan lain sebagainya.

Karena itu, Ismail berharap segera ada perombakan kantor wakil rakyat itu. Kemudian ditata sedemikian rupa untuk lebih kondusif. Dia mengajak kepada rekan-rekan sejawatnya di DPRD agar memikirkan pembangunan wakil rakyat. Karena Kantor DPRD yang ditempati sekarang masih numpang milik Kantor Pemkab Pamekasan.

“Sebab suasana kerja itu juga penting.

Untuk lebih konsen dan semangat dalam bekerja sebagai legislatif,” katanya, kemarin (10/9).

Keluhan serupa juga disampaikan Ketua Fraksi Merah Putih (Partai Gerindra-PDI-P) Taufiqurrahman. Dia sepakat, karena sudah saatnya DPRD Kabupaten Pamekasan mempunyai kantor sendiri dan tidak lagi menumpang. Oleh karena itu, ke depan harus ada kemauan bersama agar legislatif ini bisa membangun kantor sendiri. Ini penting. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

Drs. Khalil Asy’ari

Drs. H. Achmad Syafii, M. Si

Wakil Bupati Pamekasan

Bupati Pamekasan

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN BESERTA JAJARANNYA Mengucapkan

Selamat dan Sukses atas Prestasi yang Diraih Para Santri Terbaik Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata dalam “ Musabaqah Fahmi Kutubit Turats” Tingkat Nasional Jambi, 2-9 September 2014 1) Juara 1: Ach. Imron Rosyidi, Cabang Hadits Wustha (Subulus Salam) 2) Juara 1: Iklilul Khair, Cabang Akhlak Ula (Ta’limul Muta’allim) 3) Juara 1: Mohammad Farhan, Cabang Balaghah Wustha (Jawahirul Makmun) 4) Juara Harapan 4: Abdul Adhim HS, Cabang Fiqih Ulya (Fathul Mu’in)

Dr. ALWI, M. Hum Sekda Pamekasan

Iklan ini Dipersembahkan oleh Humas dan Protokol Setdakab Pamekasan

Bangkalan

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan M M

KORAN MADURA

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 KAMIS 11 SEPTEMBER 2014||TAHUN No. 0439 |IIITAHUN III No. 0439

Kiai Muda Mulai Datangi Polres Keamanan Masyarakat Butuh Dikawal Petugas BANGKALAN - Maraknya kasus kriminalitas yang ada di Bangkalan memaksa para kiai muda mendatangi Mapolres setempat. Sebab tindak kriminalitas sudah meresahkan masyarakat, mulai dari pencurian dan perampokan yang dilakukan sekelompok orang. Untuk itu, mereka yang tergabung dalam Badan Silaturahmi Santri dan Tokoh Muda (Bassama) meminta pihak kepolisian untuk terus berupaya memberantas tindak kejahatan yang ada di Bangkalan.

"Masyarakat merasa resah atas banyaknya tindak kejahatan yang terjadi di Bangkalan. Kami datang ingin memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam menciptakan keamanan di Bangkalan," kata Nasih Aschal, Wakil Ketua Bassama, kemarin (10/9).

Pria yang juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Syaichona Cholil tersebut memaparkan tak segan masyarakat menyampaikan langsung keresahan mereka ke Pondok Pesantren. Oleh karenanya, pihaknya meminta kepada pihak kepolisian untuk memberantas segala bentuk kejahatan, agar kriminalitas ini bisa tertangani dengan baik. Selain itu, kerjasama yang bisa dilakukan dengan memberikan dukungan positif langsung kepada masyarakat melalui kegiatan positif di dalam berdakwah.

"Tak jarang kita didatangi oleh masyarakat yang ingin mengeta-

hui faktor pemicu permasalahan kriminalitas yang ada di Bangkalan," terangnya.

Selain itu, kelompok muda pesantren itu, berkeinginan tetap menjaga kultur budaya masyarakat agar tidak hilang, dengan mengedepankan kehidupan ala santri. Sebab pihaknya berkeyakinan pesantren di Bangkalan masih melekat dalam sendi kehidupan masyarakat.

"Kami telah mendapat amanah dari sesepuh. Tugas berat ini tentunya sulit direalisasikan kecuali ada bantuan dan dukungan semua pihak kepada aparat kepolisian," terangnya.

Hal senada juga disampaikan Makki Nasir, anggota Bassama.

Menurutnya, masalah kriminalitas memang menjadi kewenangan kepolisian. Namun tugas menjaga keamanan berasal dari dalam masyarakat. Pihaknya mengaku terlalu sering mendapatkan

moh ridwan/koran madura

AUDIENSI. Bassama mendatangi polres Bangkalan untuk menindaklanjuti permasalahan kriminalitas yang marak terjadi di Bangkalan.

aduan masyarakat, sehingga timbul kekhawatiran terhadap para pelaku kejahatan. Apalagi pihaknya mempunyai tugas mengajar kemasyarakatan dalam meningkatkan kerohanian. Meski tidak ditampik, faktor ekonomi menyebabkan masyarakat kadang berbuat nekat.

Keamanan masyarakat Bangkalan butuh pengawalan dari petugas kepolisian, karena beberapa tahun terakhir perampokan, pencurian, pembunuhan, dan kriminalitas lainnya sudah sangat meresahkan.

"Kami juga keteteran dalam mengayomi masyarakat, untuk beramar makruf dan nahi mungkar lantaran terlalu marak tindak kejahatan dalam masyarakat. Untuk itu, ke depan kami akan terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar masyarakat percaya diri lagi. Mereka bisa beribadah dengan damai tanpa dibayang-

bayangi rasa kekhawatiran," harapnya.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono mengaku terbantu dengan peranan masyarakat dalam memberantas tindak kriminalitas. Dengan dukungan yang diberikan oleh Bassama bisa memberikan kekuatan baru dalam mengamankan daerah yang rawan kejahatan.

Apalagi di Bangkalan terkenal dengan Kota Santri.

"Dari Polres Bangkalan sudah melakukan beberapa langkah dalam meningkatkan keamanan masyarakat. Dengan langkah yang dilakukan itu diharapkan bisa mengurangi tindak kriminalitas yang ada," jelasnya.

Pertama, tindakan prefentif dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk bisa menjaga keamanannya sendiri, sehingga masyarakat menjadi polisi bagi dirinya dan lingkungannya.

Melalui Babinkamtibmas diharapkan mampu menciptakan keamanan dan melakukan sosialisasi. Selain itu, pelaporan terhadap kinerja di lapangan juga harus dilaporkan.

Langkah kedua, lanjutnya, upaya preventif untuk pencegahan terjadinya tindak kejahatan.

Seluruh jajaran, baik polres dan polsek wajib berkeliling di setiap tempat yang dinilai rawan dengan memakai kendaraan patroli.

"Setiap malam anggota diperintahkan berpatroli, posisinya di mana harus dilaporkan.

Itu bisa dilakukan pada daerah rawan. Kemudian penempatan anggota berpakaian preman di tempat-tempat rawan perampokan. Harapannya, minimal orang yang punya niat jahat, bisa mengurungkan niatnya lantaran anggota kepolisian selalu berpatroli," ungkapnya. = MOH RIDWAN/RAH

NARKOTIKA

Narkoba-Judi Jadi Sumber Kriminalitas BANGKALAN - Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono menyatakan kriminalitas yang terjadi di Bangkalan berawal dari masalah narkoba dan judi.

Ketentuan ini didasarkan pada hasil analisis anggotanya.

Menurutnya, pemakaian narkoba menjadi pemicu utama maraknya tindak kriminalitas di wilayah itu.

Karenanya, untuk memberantas penyakit masyarakat itu, polres butuh dukungan penuh dari pemerintah kabupaten setempat.

"Akar permasalahan kejahatan

yang ada di Bangkalan adalah narkoba. Sebab berdasarkan hasil kajian dan evaluasi terhadap pelaku kriminalitas, hasil jarahan mereka digunakan untuk narkoba," kata Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistiyono, kemarin (10/9).

Apalagi, di Bangkalan sudah ada image negatif terkait Kampung Narkoba yang ada di Desa Parseh Kecamatan Socah. Untuk itu, upaya pemberantasan kejahatan bisa dilakukan dengan menangkap pelaku yang berkaitan dengan narkoba. Termasuk

menangkap pemakai, kurir, dan bandarnya.

"Kasatnarkoba saya wajibkan mendapatkan pelaku narkoba minimal satu orang dalam tiap minggunya. Sebab banyak pengguna dan kurir yang terlibat.

Untuk bandar narkoba, sudah kita kantongi. Namun, tidak cukup bukti, sehingga harus dilakukan pengintaian intens. Saat ini, baru dua bandar yang tertangkap," terangnya.

Pihaknya mengaku tidak akan bertoleransi terhadap pelaku

narkoba. Sebab narkoba menjadi hal yang paling memicu tindakan kriminal. Dirinya merasa berdosa kalau masih membiarkan krimainalitas di Bangkalan terus berkembang. Meskipun saya masih baru bertugas di sini.

Mengenai permasalahan kampung narkoba yang telah terlanjur melekat, pihaknya akan melakukan perjanjian tertulis dengan pemerintah daerah, agar keberadaannya tidak terus berkembang. Apalagi pada kepemimpinan Kapolres sebel-

umnya, pernah dilakukan penghancuran bilik-bilik yang dipakai untuk mengkonsumsi narkoba.

Kampung narkoba yang dimaksud tidak akan bisa lepas tanpa peranan pemerintah daerah. Hal itu mengaca pada pemberantasan penyakit masyarakat yang ada di Surabaya, yakni tempat prostitusi Dolly. Keyakinan pemerintah kabupaten untuk memberantas narkoba harus bisa diwujudkan secara maksimal dengan melakukan komitmen bersama. =MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 | TAHUN III

Rumah Proyek Dilahap Api BANGKALAN - Belasan orang yang tinggal di rumah proyek, tepatnya di belakang kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Bangkalan meratap sedih. Sebab tempat tinggal mereka telah rata setelah dilalap si jago merah.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB kemarin (10/9). Untungnya tidak ada korban jiwa pada saat kejadian, karena sebagian besar penghuni rumah tengah bekerja di proyek.

Penyebab terjadinya kebakaran yang meluluhlantakkan bangunan semi permanen tersebut diduga lantaran pembakaran api di tempat sampah. Karena musim kemarau tanaman sekitar menjadi kering, sehingga api menjalar ke sekitar lahan rumah tersebut. Hingga akhirnya, rumah yang ditempati belasan keluarga

moh ridwan/koran madura

KEBAKARAN. Petugas pemadam kebakaran saat berusaha memadamkan api yang melalap rumah warga.

ini juga terlahap api.

Untungnya, petugas pemadam kebakaran datang dengan cepat sehingga berhasil memadamkan api. Sebab berdekatan dengan rumah yang terbakar berdekatan dengan perumahan warga Lavender. Tak ada korban jiwa dalam

kebakaran tersebut, hanya saja seluruh harta benda penghuni rumah tak satu pun terselamatkan. Dari lokasi kejadian, terlihat ada tabung gas yang terbakar, dua kompor, satu TV pakaian, kasur, dan peralatan rumah tangga lainnya.

"Kami barusan pulang dari kerja, tidak tahu kalau kejadiannya akan seperti ini. Tidak satu pun benda yang berhasil diselamatkan, hanya pakaian yang melekat ini saja," kata Syaiful, penghuni rumah, kemarin (10/9).

Dia menjelaskan sebelumnya

memang dirinya melihat ada kobaran api yang berasal dari tempat sampah yang berdekatan dengan tempat tinggalnya. Namun, dirinya tidak menyangka api tersebut menjalar sampai ke rumahnya dan meratakan tempat satu-satunya yang menjadi tempat berteduh.

"Saya tidak tahu siapa yang membakar di tempat sampah, sehingga menjalar ke lahan di sekitar rumah. Sampai tempat tinggal kami pun rata dan tak tersisa barang berharga pun," ungkapnya.

Sementara itu, anggota Polres Bangkalan, Ipda Very Siantoro saat di lokasi menduga api memang berasal dari tempat sampah yang berdekatan dengan rumah. Kemungkinan api menjalar hingga sampai lahan di belakang rumah. Apalagi musim kemarau menyebabkan rerumputan menjadi kering, sehingga api sampai di rumah warga yang terbuat dari bahan semi permanen. "Untuk kerugiannya belum bisa dipastikan. Karena tak satu pun barang yang terselamatkan," terangnya. =MOH RIDWAN/RAH

Santri Ponpes Nurul Cholil Bangkalan Berprestasi di Tingkat Nasional Turut Mengharumkan Jawa Timur Melalui MQK BANGKALAN - Prestasi membanggakan diukir oleh empat santri Pondok Pesantren Nurul Cholil Demangan Kabupaten Bangkalan. Patut mendapatkan apresiasi yang tinggi, karena keempat santri tersebut berhasil mengantarkan Provinsi Jawa Timur sebagai juara umum dalam perhelatan Musabaqoh Qira'atil Kutub (MQK) tingkat nasional di Jambi yang digelar pada tanggal 2-9 September waktu lalu.

Prestasi yang begitu gemilang ini, sebagai salah satu bukti bahwa pesantrean yang berdiri sejak tahun 1957 itu memiliki santri yang tidak diragukan kualitasnya. Terlebih sebelum didaulat sebagai duta dari Provinsi Jawa Timur dalam perlombaan tersebut, mereka mampu menyisihkan ribuan pesaing dari kalangan santri di tingkat Kabupaten Bangkalan. Semua itu tidak terlepas dari sistem pembinaan dan kurilukum yang diterapkan di Ponpes Nurul Cholil itu.

Masing-masing santri yang mengukir sejarah emas itu, di antaranya Masduki Fadli (15), asal Desa Longkek, Kecamatan Galis. Santri yang tercatat sebagai murid kelas 3 Tsanawiyah ini berhasil meraih medali emas MQK di bidang Tafsir Marhalah Wustho. Kemudian, Syaifur Rijal (18), asal Desa Durjan Kecama-

doni heriyanto/koran madura

MEMBANGGAKAN. Santri Nurul Cholil Demangan Bangkalan, yang berhasil meraih medali emas, perak, dan perunggu saat menerima penghargaan dari jajaran pengasuh. tan Konang, menyabet medali perak di bidang Nahwu Ulya. Selanjutnya, Moh Hasan (15), asal Desa Lomaer Kecamatan Blega, dan Erna Nurdiana (15), asal Desa Pakaan Dajah Kecamatan Galis, keduanya menyumbangkan medali perunggu di bidang Ushul Fiqhi Marhalah Wustho.

Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Cholil, KH Zubair Muntashor mengaku sangat bangga terhadap

para santri yang telah mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam musabaqoh tersebut. Beliau juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut andil dan membantu dalam upaya meraih prestasi yang mengharumkan nama Kabupaten Bangkalan.

"Kami ucapkan selamat kepada para juara. Dan terma kasih atas dukungan doa masyarakat Bang-

kalan. Anak-anak tidak boleh puas, karena ini belum seberapa. Maka teruslah belajar dan memacu semangat dengan harapan pada tahun mendatang bisa membawa keberhasilan yang lebih gemilang," kata Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Cholil, KH Zubair Muntashor.

Menurut ayahanda dari Ketua GP Ansor Bangkalan, KH Hasani Zubair ini, mempertahankan prestasi yang

telah diraih lebih sulit dibandingkan meraihnya. Oleh sebab itu, pada tahun-tahun berikutnya merupakan tugas berat bagi santri untuk bagaimana bisa tetap menjadi yang terbaik, atau bahkan bisa melebihi pencapaian saat ini. Tentunya, Pondok Pesantren Nurul Cholil akan terus berupaya semaksimal mungkin agar dapat melahirkan bibitbibit unggul yang siap berkompetisi dalam bidang apa pun.

"Guru berkualitas, kurikulum yang baik menjadi alasan mengapa kami mampu menunjukkan bahwa pesantren tidak kalah dengan sistem pendidikan nasional. Apresiasi setinggi-tingginya kami haturkan kepada Kementerian Agama yang telah memfasilitasi kegiatan bernuansa Islami, tarbawi, dan makhadi," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan, Ir KH Mondi Rofii berharap agar para santri yang berprestasi menjadi inspirasi bagi santrisantri di Kabupaten setempat. Sebab prestasi yang diraih merupakan suatu kebanggaan bersama khususnya masyarakat Bangkalan. Terlebih berkat usaha dan upaya Pondok Pesantren Nurul Cholil, Provinsi Jawa Timur, menjadi Juara Umum dalam even nasional ini. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA SUMENEP- Rakyat tak akan pernah berdaulat jika keadilan tak ada. Bahkan mereka sering menderita jika pemerintah selalu salah dalam memandang dan mengurus kemiskinan.

Kita selalu dibuat tertegun, prihatin, dan mengelus dada saat si miskin selalu menjadi nomor dua.

Kian menyedihkan ketika kata “kemiskinan” hanya digunakan sekadar mendongkrak popularitas. Data kemiskinan ‘dipolitisir’ dan ‘dipelintir’ untuk menaikkan pamor sang pemegang otoritas.

Sementara rakyat yang berkubang dalam lumpur kemiskinan tetap saja sebagai penderita atau korban. Rakyat persis sama dengan apa yang diutarakan oleh tokoh bangsa terkenal, Sutan Sjahrir.

“Aku cinta negeri ini dan orang-orangnya....Terutama karena mereka selalu kukenal sebagai penderita, sebagai orang yang kalah. Jadi biasa saja, simpati kepada underdogs, orang-orang yang ditindas”.

Begitulah mungkin menjadi warga miskin, selalu tertindas dan jadi boneka mainan demi popularitas. Mereka selalu menjadi nomor dua, bahkan mereka sering kalah start bagi yang kaya. Seperti sebuah adegan antara DKP dan Kades Jate, Gili Raja, Kecamatan Giligenting.

Bantuan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk warga miskin ternyata hanya menjadi alat kepentingan semata, bahkan bermotif KKN. Terbukti, dari 10 buah PLTS khusus warga Miskin akhirnya tidak tepat sasaran.

Berdasarkan data yang dihimpun Koran Madura, 10 penerima ternyata tidak sesuai dengan kriteria dan keluar dari hasil survei Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumenep. Semua penerima bukanlah dari kalangan warga miskin atau warga yang memiliki musala, tetapi dari orang dekat kepala desa.

Beberapa waktu lalu, DKP turun langsung ke Desa Jate, Pulau Gili Raja, Kecamatan Giligenting untuk melakukan survei kelayakan terhadap warga setempat.

Pada saat survei, 10 penerima adalah warga miskin. Namun, saat PLTS diturunkan ke Desa Jate, ternyata tidak sesuai dengan hasil survei yang dilakukan.

"Jelas ini telah keluar dari survei yang dilakukan oleh DKP. 10 penerima bukan warga miskin, tetapi orang dekat Kepala Desa Jate. Apa namanya kalau tidak bermotif KKN? Mestinya bantuan

Laporan Khusus

Bangkalan OO

KORAN MADURA

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 KAMIS 11 SEPTEMBER 2014||TAHUN No. 0439 |IIITAHUN III No. 0439

Ada Korupsi dalam Bantuan PLTS?

syamsuni/koran madura

DEMONSTRASI. Puluhan masyarakat Gili Raja, Kecamatan Giligenting, melakukan demonstrasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, pada akhir 2013 lalu.

PLTS tepat sasaran kepada warga yang miskin, atau warga yang mempunyai musala,” kata Panji Agira, warga Desa Jate Gili Raje, Rabu (10/9).

Warga pun mengaku sangat kecewa terhadap pemerintah, lebih-lebih DKP sebagai dinas terkait. Bahkan mereka yang dapat itu adalah warga yang mampu secara ekonomi. "Kenapa warga miskin selalu nomor dua. Kami sangat kecewa kepada DKP, sebab bantuan PLTS tidak sesuai dengan kondisi warga, karena yang menerima bantuan PLTS yang ekonominya di atas rata-rata," kata Panji Panji dan warga yang lain menegaskan bahwa DKP harus meninjau ulang 10 penerima, sebab selain tidak tepat sasaran, Kepala Desa juga menikmati bantuan itu.

"Tidak etis kan, selain tidak tepat sasaran, Kades juga mengambil bagian dari bantuan itu,” tegasnya.

Kian terkuak ketika PLTS yang turun ke Desa Jate hanya ada 9 buah, sementara yang tertera pada nomen klatur anggaran itu berjumlah 10 buah. “Kemana yang satu, apa sengaja disembunyikan oleh Kades,” tegasnya.

Panji menambahkan, harusnya Kades lebih terbuka demi kemajuan Desa Jate, baik dari batuan dan pembangunan desa maupun bantuan sosial yang lain, sebab masyatakat wajib tahu. “Semua orang jelas tahu, karena sudah di atur oleh undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Tidak harus ada yang dirahasiakan karena masyarakat berhak mendapatkan perhatian dan pelayanan yang sama," tegasnya Kepala Desa Jate, Kepalauan Gili Raja, Kecamatan Giligenting, Abd. Rohim membantah kalau bantuan itu tidak tepat sasaran.

Bahkan ia mengklaim tak ada persoalan terkait bantuan PLTS. “Kami menyalurkan bantuan tersebut sesuai dengan petunjuk DKP. Kami dan dinas sudah menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang berhak menerima,” dalihnya Soal adanya motif KKN karena juga ambil bagian terhadap bantuan itu, Rohim membantah.

Dirinya merasa tidak menerima bantuan tersebut, namun demikian, ia mengaku mertuanya yang menerima. "Jadi bukan saya yang menerima, tetapi martua saya,"

dalihnya.

Berdasarkan data yang telah Koran Madura dapatkan, penerima bantuan itu adalah Dafsun (pemilik musala), Rusnami (Pemilik musala), Sunaidi (adik kandung Kades), Totok (pemilik musala), Jumanto (ipar Kades), Nor tono (Warga Miskin), Emawati (pemilik musala), Sinoto (warga miskin) dan Abd. Rahem (Kepala Desa). Semua penerima yang ada dalam data tersebut benar-benar menguatkan kalau semua penerima adalah orang dekat Kades.

Sungguh aneh ketika sekelas Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan mengaku tidak tahu soal bantuan PLTS di Desa Jate Gili Raja. Apalagi jika menyagkut soal tehnis di bawah. "Saya tidak tahu mengenai tehnis di lapangan, saya mau konfirmasi dulu ke Staf," kata Kepala DKP, Muhammad Jakfar dengan singkat saat dikonfirmasi.

Anggota DPRD Sumenep, Bambang Prayogi sangat kecewa jika bantuan itu hanya menjadi alat untuk mendongkrak popularitas. Ia menilai bantuan apapun bentuknya, mestinya langsung kepada masyarakat, bukan dari

tangan ke tangan.

“Hal itu bertujuan agar tidak ada kongkolikong antar satu pihak. Nah, kenapa banyak bantuan tidak tepat sasaran? Satu sebab, batuan PLTS dipasrahkan langsung ke Kepala Desa setempat. Model penyerahan itulah yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Akhirnya hanya orang-orang dekat kepala desa yang menikmati bantuan itu,” jelasnya.

Soal jumlah bantuan yang dipotong, Polisisi PDIP itu meminta agar DKP harus pro aktif. Bambang menyarankan agar bantuan dikroscek lebih jauh, agar benar-benar sampai secara utuh. "Soal jumlah, itu silahkan kroschek DKP. Bagi saya, yang cukup mengganjal adalah soal penerima yang tidak sesuai kriteria," katanya Mantan Ketua Komisi B itu mengutuk keras jika ada motif KKN dari bantuan itu. Sebab kata Bambang, KKN itu merupakan sikap yang tidak terpuji. Maka, jika disalahgunakan oleh kepala desa, saya kira layak dilaporkan ke kepolisan," tegasnya. = SYAMSUNI

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

Lapsus

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0439 | TAHUN III

KAMIS 11 SEPTEMBER 2014 | No. 0439 |KAMIS TAHUN III11 SEPTEMBER 2014

MADURA

INDIRA MAULA FATMA

Menangislah, Jika Itu Melegakan Perasaan AYUNDA ERLIANI

Mengisi Masa Muda uatu cita-cita dapat dicapai apabila bersungguh-sungguh mengupayakan dengan seluruh perjuangan, kerja keras, tetes keringat, sehingga setiap detik di masa muda yang dilewati sangat berarti. Inilan yang membuat Ayunda Erliani berupaya memaksimalkan masa mudanya.

Menurut gadis yang mengidolakan Agnes Moo ini, masa muda adalah waktunya kita mengupgrade karakter. Sudah tentu harus mempunyai keteguhan dan prinsip yang kuat. Sebab karakter yang selalu upgrade merupakan sarana kita mengejar harapan. “Generasi muda adalah calon-calon penerus perubahan.

Generasi muda saat ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita persiapkan dari sekarang. Sudah seharusnya kita memaksimalkan masa muda,� katanya.

Gadis asal Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu, Pamekasan ini tengah menata kariernya dengan bergabung di salah satu even organizer. Erlin, saapan akrabnya, berharap suatu hari nanti bisa menjadi disc jokey (DJ) profesional.

Saat ini, gadis suka bernyanyi ini, ingin sekali mendalami ilmu tentang Dj dengan berbagai jenis aliran music, baik itu dangdut, pop, jazz, dan yang lainnya.

Di tengah kesibukannya bekerja di even organizer, Gadis alumni SDN Pademawu Timur 5 ini mempunyai pekerjaan sampingan sebagai Dj. Memaksimalkan masa muda bukan berarti harus kehilangan kesempatan menikmati masa muda. Sebab, hidup terus berjalan tidak akan bisa diputar kembali, sehingga jalani masa muda dengan nyaman dan bermanfaat. =ALI SYAHRONI/RAH

Menangis sudah menjadi kodrat manusia sejak dilahirkan. Semua manusia bisa menangis, karena tangisan merupakan fitrah yang melekat pada manusia.

Tangis itu bentuk kepekaan yang bisa menjadi alat pendeteksi perasaan seseorang. Ketika menangis, biarkan menangis, jangan dipendam. Menangis itu kebebasan jiwa untuk mengungkapkan perasaan yang tersimpan, yang tersisa di dasar keinginan.

"T

idak ada salahnya menangis jika itu membuat kita lega.

Seringkali memang menangis sebagai ungkapan kekecewaan atau melukiskan sebuah perasaan yang terluka," tutur Indira Maula Fatma.

Bagi gadis yang akrab disapa Ira ini, secara psikologis, menangis mampu membuat perasaan menjadi lebih baik, nyaman, dan tenang, karena tangisan dapat membantu menyingkirkan rasa stres dalam pikiran. Setidaknya, air mata yang dihasilkan dari menangis karena luapan perasaan atau emosi dapat menjadikan seseorang normal kembali.

Nama : Indira Maula Fatma Tetala : Bangkalan, 17 Agustus 1994 : Modelling Hobi Cita-cita : Designer Idola : Ivan Gunawan

"Ya intinya kan kita bisa lega. Tak ada lagi ada perasaan yang terpendam, karena sudah diluapkan," paparnya.

Biasanya, kata Ira, setiap orang setelah menangis, berbagai masalah dan cobaan yang mendera, kekesalan dan amarah yang menyesak, serta goresan sakit hati biasanya berkurang dan muncullah perasaan lega. Karena itu, keluarkanlah masalah di pikiran dengan me-

nangis, jangan dipendam karena bisa menjadi tangisan yang meledak-ledak. Malu menangis sesak di dada, tertahan menjadi ganjalan perasaan yang sewaktuwaktu bisa memporakporandakan pertahanan jiwa, rasa b a h k a n raga.

"Ini berdasarkan apa yang aku alami.

Aku kira perempuan lainnya juga pernah merasakan hal yang sama," ucapnya.

Perlu diingat, sambung Ira, menangis tak selalu identik dengan sosok perempuan. Setiap raga yang memiliki jiwa pasti pernah menangis, setidaknya menangis dalam hati, menangis di hadapan Tuhan. Tangisan tidak selalu berarti kerapuhan, kecengengan atau kelemahan seseorang. Jika tangisan bisa melemahkan seseorang, tangisan pun bisa menguatkan ketegaran seseorang.

"Dalam kepasrahan yang dalam, tangisan mampu mengembalikan kesadaran seseorang kan fitrahnya sebagai manusia dan hamba Yang Maha Sempurna, sehingga tangisan mampu melarutkan sebuah jiwa dalam doa yang khusyuk," tuturnya. =DONI HERIYANTO/RAH

O