e Paper Koran Madura 12 Februari 2014

RABU

12 FEBRUARI 2014 | No. 0299 | TAHUN III ECERAN Rp. 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

KORAN MADURA

1

0328-6770024 RABU 12 FEBRUARI 2014 | No. 0299 | TAHUN III www.koranmadura.com

Tjahjo: SBY Juga Perlu Diperiksa KPK l3

Nasional | ha

ant/zabur karuru

BUS TRANSJAKARTA KARATAN. Petugas melintas di antara bus Transjakarta articulated (gandeng) di Unit Pengelola (UP) Transjakarta Cawang, Jakarta Timur, Selasa (11/2). Pemprov DKI Jakarta akan menelusuri temuan sejumlah bus Transjakarta articulated (gandeng) dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang baru dibeli dari China namun dalam kondisi karatan.

Bus baru berbau lama ini semakin mencurigakan terutama ketika sejumlah jurnalis dihalang-halangi dalam melakukan tugas peliputan ini.

Paminternal di kantor UP TransJakarta di Jl.Mayjen Soetoyo No.1, Jakarta Timur melarang wartawan yang hendak mengonfirmasi rangkaian foto bus kota terintegrasi busway (BKTB) yang rusak ke Unit Pengelola.

Sebagian bus TransJakarta jenis articulated bus atau bus gandeng tampak tidak seperti baru.

Indikator tidak barunya bus ini antara lain terlihat pada tabung oli power steering berkarat, turbo sensor berkarat, indikator air cleaner berada di batas kuning-merah (tidak layak).

Begitu juga, pulley terbuka sehingga gemuk bocor, tabung knalpot karatan, water cool-

Aroma Transkorupsi Bus dan Dana Haji

ant bocor (mesin masih hidup), kompresor AC berjamur, kabel otomatis spion terpasang tak rapih rangka kendaraan berkarat.

Gejala ketidakbaruan ini juga terjadi pada instrumen dashboard tidak dibaut, kaca spion retak, tutup panel speedometer kendur, karet penutup persneling terlepas, wiring elektrikal menempel di manifolt. Seperti pribahasa, sedalam apapun bangkai dikubur, baunya akan mengucur.

Bau korupsi juga terasa menyengat pada pengelolaan dana haji.

Sejak tahun lalu, KPK mulai menelaah laporan masyarakat mengenai pengelolaan dana haji. Lembaga antirasuah ini menerima laporan hasil audit PPATK mengenai kejanggalan pengelolaan dana haji periode 2004-2012. Ditemukan, transaksi mencurigakan sebesar Rp 230 miliar yang tidak jelas

penggunaannya. Selama periode tersebut, dana haji yang dikelola mencapai Rp 80 triliun dengan imbalan hasil sekitar Rp 2,3 triliun per tahun.

Ada indikasi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan haji, terutama terkait pengelolaan dana setoran awal yang diserahkan calon jemaah kepada pemerintah.

KPK menganggap pendaftaran jemaah secara terus-menerus akan menyebabkan jumlah setoran awal terus bertambah.

Padahal, kuota jemaah haji relatif sama dari tahun ke tahun. Kondisi ini berpotensi menciptakan peluang korupsi, misalnya dengan memainkan nomor antrean haji untuk mendapatkan imbalan. Untuk keuntungan dan memperkaya diri, pada urusan haji inipun, ayat mana lagi yang didustakan seperti kata tuhan? =ABE

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 12 FEBRUARI 2014 | No. 0299 | TAHUN III

TRANSPORTASI

DKI Selidiki Bus Transjakarta Berkarat

KPK Periksa Airin 11 Jam Irit Bicara, Minta Wartawan Tanya Penyidik

JAKARTA- Pemerintah Provinsi (Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta akan menelusuri penemuan sejumlah unit bus Transjakarta yang baru namun sudah berkarat.

“Bus-bus itu masih baru, bagaimana bisa berkarat. Makanya, kita mau selidiki lagi masalah ini, kalau-kalau ada yang salah dalam pengadaannya,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa.

Dia menduga ada unsur kelalaian dalam proses pengadaan bus-bus Transjakarta yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI. Selain itu, menurut dia, tidak ada pemeriksaan yang dilakukan terkait temuan tersebut.

“Seharusnya, ketika bus-bus itu tiba di Jakarta, langsung diperiksa, dilihat bagaimana kondisinya.

Jadi, kalau ada kerusakan, bisa langsung dikembalikan ke produsen. Kita tidak mau terima barang rusak,” ujar Basuki.

Oleh karena itu, dia menuturkan pihaknya akan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan bus-bus asal China tersebut.

“Kita mau telusuri masalah ini, mulai dari pemasok, produsen, sampai pihak pembeli, supaya bisa diketahui siapa sebetulnya yang melakukan kesalahan atau penyelewengan,” tutur Basuki.

Selanjutnya, dia mengungkapkan pihaknya akan memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan kesalahan dalam kasus tersebut.

“Kita akan langsung beri hukuman kepada oknum atau pihak yang terbukti bersalah. Hukuman itu sebagai efek jera supaya kasus seperti ini tidak terulang lagi,” ungkap Basuki.

Lima unit bus Transjakarta articulated (gandeng) dan delapan unit Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) ditemukan berkarat dan diduga penyebabnya adalah penggunaan suku cadang bekas atau rekondisi. =ANT/BETH

JAKARTA- Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 11 jam. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan provinsi Banten 2011-2013.

Sayangnya begitu keluar dari gedung KPK Selasa malam (11/2), Airin enggan banyak komentar. “Hari ini saya dipanggil sebagai saksi dari Ibu Atut untuk kasus alkes Banten dan untuk prosesnya mungkin nanti bisa ditanya ke penyidik,” ucap Airin singkat saat ke luar Gedung KPK, Kuningan, Jakarta,

Sebelumnya Airin juga pernah menjadi saksi di KPK pada 10 Desember 2013 lalu bersama dengan Atut sebagai saksi dalam kasus dugaan pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Dalam kasus dugaan korupsi Alkes Banten ini, KPK sudah memeriksa staf Ratu Atut bernama Siti Halimah yang dijemput paksa penyidik dari satu hotel di Bandung karena sengaja bersembunyi.

Siti Halimah alias Iim tersebut diduga menjadi orang penting yang mencatat aliran dana yang masuk kepada Atut.

Dalam kasus ini, Atut disangkakan pasal 12 huruf e atau a atau pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo

SKANDAL SUAP MK

6 Jam Akil Diperiksa BNN di Kantor KPK ant/zabur karuru

BUS TRANSJAKARTA KARATAN. Petugas memeriksa mesin bus gandeng Transjakarta di Unit Pengelola (UP) Transjakarta Cawang, Jakarta Timur, Selasa (11/2). Pemprov DKI Jakarta akan menelusuri temuan sejumlah bus Transjakarta articulated (gandeng) dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang baru dibeli dari China namun dalam kondisi karatan.

JAKARTA-Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali memeriksa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan terkait temuan narkoba di laci meja kerja Akil di Gedung MK. “Pemeriksaan materi lanjutan terkait dengan perbuatan dan sejumlah

temuannya. Materi masih terkait narkoba (Akil Mochtar),” ujar salah satu penyidik BNN, Slamet Pribadi, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, (11/2).

Pemeriksaan tersebut masih terkait soal temuan narkoba sebanyak tiga linting ganja utuh dan satu linting ganja yang sudah setengah terpakai,

pasal 55 ayat 1 ke-1.

Pasal tersebut mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Ancaman pidana bagi orang yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Selain disangkakan melakukan pemerasan, Atut juga disangkakan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana sangkaan pertama KPK kepada Atut dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang berasal dari pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Artinya Atut menjadi tersangka dalam tiga kasus di KPK yaitu dugaan korupsi pengadaan alkes Banten, dugaan penerimaan gratifikasi dalam pengadaan alkes Banten dan dugaan suap kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait dengan Pilkada Lebak.

Badan Pemeriksa Keuangan setidaknya menemukan tiga indikasi penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan di Banteng yang mencapai Rp30 miliar.

Ketiga penyimpangan itu adalah alat kesehatan tidak lengkap sebesar Rp5,7 miliar; alat kesehatan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp6,3 miliar dan alat kesehatan tidak ada saat pemeriksaan fisik sebanyak Rp18,1 miliar. =ANT/ DESCA/BETH

ditemukan pula dua butir pil berwarna hijau dan ungu yang mengandung methamphetamine.”Pemeriksaan materi lanjutan terkait dengan perbuatan dan sejumlah temuannya, materi masih tekait narkoba (Akil Mochtar,red),” ucap Slamet, usai melakukan pemeriksaan Akil Mochtar di kantor KPK, Jakarta.

Slamet mengatakan jika berkas dalam kasus dugaan kepemilikan dan penggunaan narkoba ini belum lengkap dan belum dilimpahkan ke penuntutan.”Belum ada pelimpahan,” pungkasnya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

KORAN MADURA

Nasional

MADURA

RABU 12 FEBRUARI 2014 RABU 12 FEBRUARI 2014 | No. 0299 | TAHUN III No. 0299 | TAHUN III

33

KASUS KORUPSI SKRT

KPK Cekal Ketum PBB

ant/dewi fajriyani

POLISI KORBAN PENEMBAKAN. Jenazah korban penembakan, Inspektur Satu Muh. Daud, dikawal petugas usai menjalani autopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Sulsel, Selasa (11/4). Korban yang merupakan anggota Intelkam Kepolisian Dearah Sulawesi Selatan, tewas ditembak orang tak dikenal di depan rumahnya jalan Pallantikang, Somba Opu, Sungguminasa, Kab. Gowa pada hari Selasa (11/2) pagi saat hendak ke masjid melaksanakan solat subuh berjamaah.

SKANDAL KORUPSI KEMENLU

Tjahjo: SBY Juga Perlu Diperiksa KPK JAKARTA - PDI Perjuangan merah telinga mendengar permintaan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Sudjadnan Parnohadiningrat untuk memeriksa mantan Presiden Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri sebagai saksi untuk kasusnya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjto Kumolo pun angkat bicara. Menurut dia, kalau Mega diperiksa, maka Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tengah menjabat sebagai presiden harus diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sudjadnan Parnohadiningrat meminta KPK untuk memeriksa Megawati Soekarnoputri sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Sekretariat Jenderal pada 2004-2005. “Ya

mudah-mudahan enggak ada unsur politis dari pernyataan tersebut,” kata Tjahjo di Jakarta Selasa (11/2).

Tjahjo mengatakan, Sudjadnan berhak meminta mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Megawati, atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi saksi yang meringankan untuknya. Akan tetapi, menurut Tjahjo, harus ada relevansi yang jelas di balik pemanggilan tersebut.

Ia menyebutkan, Sudjadnan

menjabat di masa peralihan antara Presiden Megawati ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh karena itu, menurutnya, Presiden SBY perlu juga diusulkan Sudjadnan untuk dipanggil KPK dengan kapasitas sebagai saksi dalam kasus tersebut. “Sah-sah saja, minta Pak JK, Bu Mega, tapi relevansinya apa? Lalu kenapa Pak SBY enggak? Katanya alasannya sibuk, gimana,” katanya.

Sebelumnya Sudjadnan meminta KPK Megawati sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Sekretariat Jenderal pada 20042005. Sudjadnan mengatakan, Megawati selaku presiden saat itu meminta Kemenlu melaksanakan kongres internasional sebanyak mungkin. Sudjadnan menjelaskan, pelaksanaan

konferensi internasional saat itu bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata internasional yang saat itu sedang terpuruk. Sudjadnan mengaku hanya menjadi korban dalam kasus ini.

Wakil Presiden RI periode 2004-2009, Jusuf Kalla, telah diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Sudjadnan. Kali ini, Sudjadnan menyerahkan kesediaan untuk diperiksa KPK sepenuhnya kepada Megawati.

Sudjadnan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Sekretariat Jenderal pada 20042005 untuk pelaksanaan konferensi internasional. Ia dijerat sejak 21 November 2011 dan baru ditahan pada 14 November 2013. =GAM/AJI

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menetapkan status cegah tangkal (cekal) terhadap saksi mantan Menteri Kehutanan yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) , MS Kaban atas kasus yang tengah disidik oleh tim penyidik.

Pencegahan ini terkait perkara korupsi kasus dugaan tindak pidana korupsi pengajuan anggaran sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) pada 2007 di Departemen Kehutanan, dengan tersangka Pemilik PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo. “Perlu diinformasikan bahwa hari ini KPK mengirimkan surat permintaan cegah ke imigrasi atas nama Malam Sabat Kaban, mantan Menteri Kehutanan,” ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi, di gedung KPK, Jakarta Selasa (11/2).

Selain itu, tim penyidik KPK juga telah melayangkan surat cegah untuk supir pribadinya, Muhammad Yusuf. Pencegahan pun dilakukan sejak 11 Februari ini.

M.S Kaban dan Muhammad Yusuf dicegah untuk berpergian keluar negeri selama 6 bulan ke depan.

Pencegahan dilakukan karena jika sewaktu-waktu mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk Anggoro Widjojo dalam kasus ini, mereka sedang tidak berada di luar negeri.

Proyek SKRT ini sebenarnya sudah dihentikan pada 2004 lalu, pada masa Menteri Kehutanan M Prakoso. Namun atas upaya Anggoro Widjojo, proyek tersebut pun akhirnya berjalan kembali.

Selaku pemilik PT Masaro, Anggoro diduga menyap empat anggota Komisi IV DPR, yakni Azwar Chesputra, Al-Amin Nur Nasution, Hilman Indra, dan Fachri Nur Nasution untuk menjalankan kembali proyek SKRT. PT Masaro Radiokom merupakan rekanan Departemen Kehutanan dalam pengadaan SKRT 2007 yang saat itu dipimpin oleh MS Kaban. Proyek tersebut nilainya mencapai Rp 180 miliar.

Sekretaris Jenderal PBB BM Wibowo menilai pencegahan Ketua Umumnya dapat menganggu persiapan partai menjelang Pemilu 2014. “Benar dan salah itukan butuh proses hukum dan lama, tapi pemilu sebentar lagi. Politik itu kadang tidak mementingkan salah dan benar, itu yang mempengaruhi,” kata Widodo (11/2). =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 12 FEBRUARI 2014 | No. 0299 | TAHUN III

PILPRES 2014

PDIP Siapkan Banyak Skenario

ant/widodo s. jusuf

RAKORNAS PEMANTAPAN PEMILU. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri) didampingi Wapres Boediono (ketiga kiri) dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (kiri) menghadiri acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Balai Sidang, Jakarta, Selasa (11/2). Rakornas tersebut digelar sebagai upaya menyamakan persepsi guna sinergitas di antara pemangku kepentingan Pemilu, sehingga dapat memperkuat dan memantapkan fungsi koordinatif bagi suksesnya Pemilu.

Petak Umpet Dana Kampanye Banyak Parpol Memanipulasi Laporan ke KPU JAKARTA-Partai politik ternyata memanipulasi laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Total belanja kampanye yang dilaporkan partai peserta pemilu berbeda jauh dari yang dilaporkan. Bahkan selisih angkanya bisa mencapai tiga kali lipat.

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengatakan, terdapat indikasi partai politik mencoba menyembunyikan dana kampanye. Ia mengatakan, dari delapan peserta pemilu 2009, laporan dana belanja berbeda jauh dari yang dilaporkan.

“Yang kami dengar 2009, mungkin dana kampanye yang dilaporkan hanya sepertiga, seperenam, hingga sepersepuluh,” Didik dalam diskusi bertema: “Dana Kampanye Dimusim Pemilu”, di kantor KPU, Selasa (11/2).

Dia mencontohkan, dari temuan KPU dan ICW, Golkar yang melaporkan dana belanjanya Rp 142.906.032.291. Pada kenyataannya, partai berlambang beringin tersebut menghabis-

kan dana Rp 277.291.000.000.

“Itu artinya ada selisih Rp 134.384.967.079. Dan itu hanya belanja di media cetak dan televisi,” katanya.

Demikian juga dengan partai peserta Pemilu 2009, PAN. PAN menghabiskan dana kampanye sebesar Rp 53 miliar selama setahun. Sementara dana bantuan pemerintah hanya Rp 300 juta.

“Dari mana sisanya, kita tidak pernah tahu,” ujarnya.

Selain parpol, caleg pun enggan berterus terang mengenai dana kampanye yang dikeluarkan. Akhirnya, penggunaan dana kampanye terkonfermasi di persidangan pengadilan tipikor.

“Bahwa para kader partai di legislatif maupun eksekutif terlibat pengumpulan dana haram untuk kepentingan kampanye.”

Enggannya parpol dan caleg

yang enggan melaporkan dana belanja kampanye, bahkan sampai memanipulasi tertolong oleh UU No. 8/2012 dan UU No. 42/2008. Di kedua undang-undang tersebut tidak mewajibkan parpol dan caleg melaporkan dana kampanye. “Dua undangundang itu mengabaikan prisip kesetaraan dan belum menerapkan secara konsisten prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya.

Yang terjadi kemudian, lanjut dia, masih banyak lubang, daftar penyumbang gampang dimanipulasi, rekening dana kampanye tidak digunakan, belanja kampanye tidak dibatasi, pembukuan tidak standar dan sulit diaudit.

Untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye, setiap parpol dan caleg harus bersikap terbuka dalam pengelolaan dana kampanye. Dalam Pemilu 2014, parpol dan caleg harus transparan soal daftar penyumbang, membuat laporan dana kampanye, dan mencatat semua pendapatan dan belanja kampanye. =GAM/ABD

JAKARTA-Teka teki seputar calon presiden (Capres) PDI Perjuangan sudah mulai terang.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengakui jika Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi masuk dalam wacana kandidat calon presiden (capres) partai moncong putih itu. Namun demikian, keputusan itu tetap menjadi wewenang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, sesuai mandat dari Kongres PDI Perjuangan sendiri. “Wacana itu selalu berkembang dan wacana itu ada.

Beberapa nama salah satunya ibu Megawati, Jokowi, dan lain-lain.

Itu muncul dan didukung untuk maju sebagai capres PDI Perjuangan. Jadi, banyak skenario untuk pencapresan itu,” kata Puan pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (10/2).

Menurut Puan, meski banyak skenario duet capres yang berkembang, tapi soal capres dan cawapres PDI Perjuangan tersebut hanya bisa ditentukan oleh Megawati selaku Ketua Umum. “Tapi, kami tetap mendengar aspirasi rakyat yang berkembang, sampai ditetapkannya hasil pileg April 2014 mendatang itu,” ujarnya.

Dia mengaku, semua dinamika politik yang terjadi akan menjadi bahan pertimbangan partai.

“Suara-suara di masyarakat itu tidak kami matikan, melainkan akan kami jadikan pertimbangan.

Namun. saat ini PDI Perjuangan akan fokus terlebih dahulu untuk

memenangkan pileg. Setelah itu, baru akan menentukan pasangan capres dan cawapres,” pungkasnya.

Secara terpisah, Jokowi menganggap santai hasil riset beberapa lembaga survei menyebutkan kepuasan masyarakat terhadap kinerjanyamulai menurun.

Menurutnya banyak survei merupakan titipan partai politik menjelang pemilihan umum.

Jokowi mengaku selama ini dirinya telah memberikan yang terbaik. “Saya kira yang paling dari pagi, sampai pagi, dari pagi sampai pagi, sampai tengah malam saya bekerja, survei apa pun saya kira akan dijadikan sebagai koreksi. Tetapi survei juga banyak ada survei yang benar-benar survei, ada survei titipan, namanya juga tahun politik,” katanya i Balaikota, Jakarta, Senin (10/2).

Jokowi bahkan, tidak menghiraukan hal itu. Biarlah masyarakat yang menilai sendiri. “Ada survei betul-betul dan ada survei tidak betul-betul sudahlah biasa.

Yang paling penting kita bekerja,” pungkasnya.

Sebelumnya hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) menyebut, kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Jokowi di berbagai bidang terus menurun. Awal tahun ini, sebanyak 47,5 persen responden mengaku puas dan 46,9 persen kurang puas dengan kinerja mantan wali kota Solo itu. =GAM/ABD

istimewa

BANYAK SKENARIO. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengakui jika Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi masuk dalam wacana kandidat calon presiden (capres) partai moncong putih itu. Namun demikian, keputusan itu tetap menjadi wewenang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati, sesuai mandat dari Kongres PDI Perjuangan sendiri.

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 12 FEBRUARI 2014 RABU 12 FEBRUARI 2014 | No. 0299 | TAHUN III No. 0299 | TAHUN III

55

REGULASI PERDAGANGAN

DPR Sahkan Tiga Undang-undang JAKARTA-DPR RI mengesahkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi UU secara bersamaan dalam sidang paripurna yang digelar Selasa siang (11/2). Tiga RUU yang disahkan menjadi UU oleh DPR adalah RUU Perdagangan; RUU usul inisiatif Komisi I DPR tentang Hukum Disiplin TNI; dan RUU usul inisiatif Komisi V DPR tentang Pencarian dan Pertolongan.

ant/reno esnir

PENGESAHAN UNDANG-UNDANG. Suasana sidang dengan sejumlah bangku yang kosong pada sidang Paripurna pengambilan keputusan terhadap RUU Perdagangan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2). Rapat paripurna DPR akhirnya mengesahkan RUU Perdagangan menjadi UU Perdagangan untuk menggantikan BRO 1934 yang merupakan produk hukum kolonial Belanda, dan diharapkan UU Perdagangan tersebut dapat mendorong perdagangan yang maju dan berdaya saing, serta melindungi industri dalam negeri.

IGJ: UU Perdagangan Masih Kolonialis JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai pengesahan RUU Perdagangan menjadi UU tidak akan efektif melindungi kepentingan nasional dari ancaman liberalisasi perdagangan. Hal ini karena, ketentuan yang ada di dalam ketentuan UU tersebut tetap mengacu kepada perjanjian perdagangan internasional WTO. “Kita boleh bersepakat untuk mengoreksi UU Perdagangan warisan kolonial. Karenanya, substansi perubahan harus sensitif terhadap dampak buruk berbagai perjanjian regional maupun internasional yang membebani kinerja perdagangan kita selama ini”, ujar Direktur Eksekutif IGJ, Riza Damanik, di Jakarta, Selasa (11/2).

DPR menyebut bahwa pengesan RUU Perdagangan telah memuat ketentuan yang dapat melindungi kepentingan nasional. Pada kenyataannya, RUU Perdagangan tidak akan mampu melindungi kepentingan nasional dari ancaman buruk liberalisasi perdagangan.

Riza lalu menunjukkan bukti bahwa UU ini berpotensi memperparah situasi ekonomi nasional. Pertama, ketentuan dalam RUU Perdagangan masih mengadopsi Perjanjian WTO. Kedua, RUU ini tidak bisa mengkore-

ksi perjanjian perdagangan internasional yang telah ditandatangani sebelumnya. “Perlu diingat bahwa seluruh ketentuan perjanjian perdagangan internasional yang utama, seperti WTO dan ASEAN Economic Community 2015, telah ditandatangani oleh pemerintah dan tengah berlangsung”, ujar Riza.

Menurut analisa IGJ, beberapa ketentuan UU Perdagangan terkait perlindungan dan pengamanan perdagangan diadopsi dari WTO yaitu dari Pasal 20 dan 21 General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dan ketentuan tentang anti-dumping, safeguard, dan tindakan balasan subsidi yang juga diatur di dalam GATT. Serta penerapan aturan Standarisasi nasional yang tidak boleh melanggar ketentuan Technical Barriers to Trade (TBT) dan Sanitary and Phytosanitary (SPS) . Selain itu, ketentu-

an WTO tentang liberalisasi jasa dan investasi pun tak berhasil dibendung dengan UU Perdagangan karena pendominasian terhadap kepemilikan asing hingga 95% di sektor ekonomi strategis negara tidak dibatasi yang diatur dalam undang-undang penanaman modal. “Olehnya, pengesahan UU Perdagangan tidak akan mampu menghentikan ancaman liberalisasi perdagangan bahkan akan memperburuk keadaan. Justru UU ini lebih parah dari UU perdagangan jaman kolonial karena tetap membuka pintu impor, penghapusan subsidi, dan memberikan akses bagi dominasi investasi asing”, tegas Riza.

Sementara itu, terkait rencana ratifikasi perjanjian perdagangan internasional untuk mengontrol pemerintah, Riza pun menilai, ratifikasi oleh DPR tidak akan signifikan melindungi kepentingan nasional.

Karena DPR RI tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pembatalan ataupun mengubah komitmen terhadap perjanjian perdagangan internasional yang telah ditandatangani oleh Pemerintah sebelumnya yang selama ini merugikan kepentingan nasional. =GAM

Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, dan juga dihadiri perwakilan dari Kementrerian Perdagangan, serta Kementerian Hukum dan HAM. Khusus mengenai UU Perdagangan, Pramono Anung mengatakan bahwa pengesahan UU tersebut merupakan sesuatu yang sangat spesial.

“Ini adalah hadiah bagi Indonesia yang setelah sekian lama tidak mempunyai UU mengenai perdagangan,” tuturnya sesaat setelah pengesahan tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartanto memastikan, kepentingan nasional menjadi asas utama dalam pembahasan RUU Perdagangan. Kepentingan nasional dalam RUU Perdagangan ini bisa dilihat dari keberpihakan terhadap produk dalam negeri.

“Keberpihakan terhadap produksi dalam negeri dilakukan melalui promosi, sosialisasi, atau pemasaran dengan menerapkan kebijakan mewajibkan penggunaan produksi dalam negeri untuk seluruh pembelanjaan negara” lanjutnya.

Airlangga juga mengatakan bahwa RUU Perdagangan mengacu pada Pancasila dan UUD 45 yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berdasar asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil, sehat.

Dalam RUU tersebut juga mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama untuk melakukan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan pengelolaan pasar rakyat sebagai salah satu sarana perdagangan, dan melakukan revitalisasi pasar rakyat.

Sayangnya, sejumlah pedagang tradisional merasa khawatir sehubungan dengan rencana DPR RI mengesahkan RUU Perdagangan pada rapat paripurna hari ini. Disinyalir, RUU yang dibahas bersama pemerintah itu bakal lebih mengakomodir kepentingan pedagang modern.

Namun, kekhawatiran itu ditepis oleh Ketua Panja RUU Perdagangan Aria Bima. Anggota Fraksi PDI Perjuangab ini menegaskan bahwa legislasi yang dihasilkannya justru membela kepentingan pedagang lokal dan tradisional melalui pasal-pasal yang ada di dalamnya.

“RUU Perdagangan ini lebih memberi ruang kepada produk lokal. Maka, dalam pasal-pasalnya kita memberikan penguatan di sektor hulu atau produksinya, artinya ada keberpihakan pemerintah pada sektor koperasi dan UKM,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/2).

UU Perdagangan, lanjut Aria, juga mengatur mengenai prosentase produk retail, supermarket, dan hypermarket yang dikhawatirkan berpotensi mematikan retailer tradisional.

“UU ini bernuansa kepentingan nasional. Saya sebagai Ketua Panja mempertanggungjawabkan secara ideologis politis. Yang jelas, ada sanksi jika UU ini tidak dilaksanakan, dan itu nanti akan diatur dalam Keppres. Jadi, kegelisahan pedagang tradisional pasti akan mereda jika sudah mengetahui kandungan UU Perdagangan,” katanya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 12 FEBRUARI 2014 | No. 0299 | TAHUN III

KONSUMSI SAAT PEMILU

Pertumbuhan Ekonomi Meningkat 0,3% JAKARTA-Tren pertumbuhan ekonomi di tahun politik 2014 diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 0,3%. Pertumbuhan ekonomi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tersebut, mayoritas disumbang dengan adanya tingkat konsumsi yang tinggi terkait pelaksanaan pemilu.

“Tahun pemilu, pertumbuhan ekonomi 0,3% dan ini sumbangan utamanya terbesarnya berasal dari konsumsi terkait Pemilu seperti banner iklan, spanduk, baju dan lainlainnya,” ujar Pengamat Politik Eep Saifulloh Fatah, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa, (11/2).

Selain itu, Eep juga menambahkan, akan terjadi peningkatkan pada konsumsi di beberapa sektor. Salah satunya transportasi.

“Pembelian motor dan mobil pasti akan ikut meningkat nantinya, dan juga konsumsi energi juga meningkat karena bahan bakar yang digunakan untuk kampanye saat Pemilu,” tukasnya.

Menurutnya, iklim investasi juga akan mengalami sedikit gejolak. Namun, hal tersebut hanya akan terjadi di tiga bulan

sebelum pelaksanaan pemilu.

“Tiga bulan pertama sebelum pemilu, investasi asing menahan diri. Sementara di tiga bulan dan enam bulan setelah pemilu, investasi asing akan kembali banyak masuk,” ucap Eep. Ditempat yang sama, Senior Economist Standard Chartered Bank Indonesia Fauzi Ichsan menuturkan, memasuki Pemilu, iklim investasi akan sedikit tertahan selama pelaksanaan pemilu. Dia memprediksi, bahwa iklim investasi akan kembali bergerak pada Oktober 2014, seiring pelaksanaan pemilu sudah memunculkan hasil.

“Nanti menjelang akhirakhir tahun 2014 bulan Oktober, investasi akan kembali normal, ini seiring dengan adanya pemimpin baru dari hasil Pemilu tersebut,” tutup Fauzi. =GAM

ant/dedhez anggara

TARGET SEKTOR PERIKANAN. Pekerja mengangkut ikan tengiri di Tempat Pelelangan Ikan, Karangsong, Jawa Barat, Selasa (11/2). Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong investasi di sektor perikanan sehingga mampu menyerap tenaga kerja di sektor tersebut.

AKUISISI BTN

Ada Apa dengan Pengakuan Dahlan?

JAKARTA-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku tidak tahu menahu mengenai isu yang menyebutkan bahwa Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri berencana mengakuisisi BTN.

ant/basri marzuki

ONVERSI MITAN KE GAS. Petugas menuang minyak tanah ke jerigen warga di salah satu pangkalan minyak tanah di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (11/2). Meskipun konversi minyak tanah ke gas belum tuntas namun Pertamina setempat telah mengurangi jatah minyak tanah ke pangkalan, akibatnya harga naik dari Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp.3.200 menjadi Rp.5.000 per liter, sedangkan di tingkat eceran mencapai Rp.12.000 per liter.

Isu ini semakin berhembus kencang saat Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengaku telah menyiapkan dana sekitar Rp 10 triliun untuk mengembangkan bisnis non organik perseroan. “Enggak dengar saya,” ujar Dahlan di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (11/2).

Bahkan, mantan Dirut PLN ini juga mengaku tidak mengetahui soal dana besar yang sudah disiapkan untuk akuisisi BTN. “Saya enggak tahu. Enggak ada rencana, belum,”jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Bank Mandiri mengaku tengah mengincar beberapa lembaga

keuangan baik bank maupun non bank. Rencana ini terkait rencana bank BUMN ini bersama BRI mengakuisisi salah satu bank pelat merah yang kuat mendanai properti, yakni BTN. Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin tanpa membenarkan isu tersebut, mengakui telah menyiapkan dana sekitar Rp 10 triliun untuk mengembangkan bisnis non organik perseroan. Tentunya persiapan ini sudah masuk rencana bisnis bank (RBB) di tahun ini.

“Bank Mandiri punya kemampuan untuk bisa akuisisi lembaga keuangan atau perbankan yang market cap-nya puluhan triliun. Tapi akuisisi harus hati-hati jadi tidak mungkin semester satu ini,” ujar saat acara ‘Paparan Publik Bank Mandiri’ di Kantor Pusat Mandiri, Jakarta, Senin (10/2).

Namun, pihaknya belum dapat menyebutkan secara detail lembaga keuangan apa yang akan diakuisisi. Perusahaan hingga saat ini tengah melakukan kajian terkait rencana akuisisi tersebut.

“Proposal sudah disampaikan

kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini perlu proses karena soal legal, kepemilikan. Sudah dibicarakan ke OJK. Mereka mendukung konsolidasi perbankan,” jelas dia.

Berani perusahaan dengan menyiapkan dana Rp 10 triliun tersebut lantaran saat ini modal perseroan mencapai Rp 87 triliun. Artinya angka ini sangat dimungkinkan untuk bisa merealisasi rencana perseroan terkait akuisisi.

“Kita sudah siap ambil lembaga keuangan yang size-nya puluhan triliun,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank BTN Maryono menanggapi dingin kabar tersebut.

Menurutnya, isu pencaplokan tersebut belum terbukti kebenarannya. Namun pihaknya tidak buru-buru menutup kemungkinan itu. “Isu itu belum tentu benar dan belum tentu salah.

Bukan fakta dan kenyataan. Kami tetap konsentrasi bagaimana meningkatkan performance lebih baik,” ujarnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

esa selama ini dianaktirikan.

Pembangunan untuk desa memang ada, namun mayoritas pembangunan masih banyak memusat di daerah perkotaan. Pertanda program pembangunan yang diberikan ke pelosok pedesaan hanyalah pemanis muka untuk meredam gejolak masyarakat desa, yang selama ini hanya dijadikan sapi perah.

Memang harus diakui masyarakat pedesaan telah ikut menyumbangkan rezekinya ke kas APBD maupun APBN. Akan tetapi, daerah mereka yang di pedesaan tetap saja kumuh, lorong-lorong beraspal dibiarkan berantakan, kalau pun diperbaiki hanya tambal sulam. Infrastruktur di pedesaan memang sangat tertinggal bila dibandingkan dengan di perkotaan.

Menjadikan jurang pemisah antara desa-kota semakin terjal, laksana masyarakat miskin dan warga jet set yang sangat timpang di beberapa tempat di wilayah negari ini.

Upaya pemberdayaan desa memang menjadi suatu kewajiban.

Setidak-tidaknya agar jurang kemiskinan dan kekayaan tidak terlalu timpang, kemajuan infrastruktur antara desa dan kota tidak begitu tampak jumplang. Apalagi majunya desa hakikatnya kebanggaan penghuni kota. Sebaliknya kumuhnya perkampungan di desa-desa merupakan malunya penguasa, pemangku kewenangan pemerintahan.

Pangkal masalah di pedesaan selama ini identik dengan kemiskinan, krisis kesehatan, ketertinggalan infrastruktur, rendahnya pendidikan, dan lemahnya bergaining, dan setumpuk kelemahan lainnya, memang sangat komplit. Wakil mereka pun yang telah dipilih melalui proses demokrasi, nyatanya bagaikan kacang lupa kulitnya.

Mereka cenderung mengabaikan daerah konstituennya di pedesaan, karena mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan memprioritaskan para tim suksesnya an sich.

Nyaris semua wakil rakyat sudah tidak lagi mampu menempatkan posisinya sebagai wakil rakyat. Mereka lebih pantas disebut mewakili kepentingan dirinya sendiri dan tim suksesnya semata. Terbukti sejauh ini rakyat pedesaan yang mengantarkan wakilnya ke kursi empuk, belum terbukti benar-benar memberdayakan pedesaan.(*)

Opini

RABU 12 FEBRUARI 2014 | No. 0299 | TAHUN III

77

Berlomba Menggapai Kursi Parlemen

Salam Songkem

Penguatan Desa

KORAN MADURA

RABU 12 FEBRUARI 2014 No. 0299 | TAHUN III

Menyongsong pesta demokrasi tanggal 9 April 2014, sebagai ajang pertarungan para politisi untuk duduk di kursi empuk senayan, belakangan ini baliho politik sudah bertaburan di mana-mana, hampir di sepanjang jalan raya.

Dengan tampilan foto keren dipadu sloganslogan politik yang membius, para calon wakil rakyat berusaha menarik simpati publik. Tak jauh berbeda dengan lomba baliho.

Semuanya berupaya memberikan citra diri sebagai putra bangsa terbaik.

S

ungguh konyol kalau ada baliho politik yang mengimajinasikan diri sebagai calon wakil rakyat yang cenderung korup dan antiperubahan.

Semangat yang mereka bangun jelas berbasis kerakyatan. Maju bersama rakyat membangun bangsa.

Persoalannya, apakah baliho-baliho politik yang dengan masif mengusung semangat perubahan, antikorupsi, dan berbasiskan kerakyatan semacam itu masih akan mereka ingat dan dijadikan sebagai platform perjuangan politik setelah mereka sukses menduduki kursi bergengsi sebagai wakil rakyat?

Kalau mau jujur, komunikasi yang mereka bangun selama masa-masa kampanye hanyalah komunikasi semu. “Rakyat dirangkul dan dijadikan sebagai subjek perubahan” hanyalah sebuah eufemisme, bahkan cenderung ke gaya pleonastis.

Tak banyak wakil rakyat kita yang benar-benar sanggup bersikap istiqomah dan tetap berada dalam bingkai dan platform perjuangan yang pernah gencar

mereka gembar-gemborkan.

Bahkan, tak sedikit juga wakil rakyat kita yang gagal menahan godaan untuk bertindak korup.

Ya, agaknya benar kalau kekuasaan itu cenderung korup.

Perhatikan saja beritaberita yang tersebar di berbagai media, baik cetak maupun elektronik! Hampir tak pernah sepi dari pemberitaan negatif tentang ulah wakil rakyat kita yang tersandung korupsi. Situasi anomali politik semacam itu jelas makin menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja para wakil rakyat yang terhormat. Persoalan kian rumit dan kompleks ketika mereka dengan sangat vulgar berkongkalingkong dan membangun jaringan-jaringan politik yang abai terhadap nasib rakyat.

Menjadi wakil rakyat sejatinya bukanlah pekerjaan mudah. Mereka menjadi representasi rakyat yang diwakilinya. Mereka harus bicara dan berjuang atas nama rakyat.

Amanah yang berat tentu saja.

Namun, akibat anomali politik yang demikian lama terbangun melalui proses demokrasi yang sarat “pembusukan”, menjadi wakil rakyat akhirnya jadi sebuah pertaruhan ambisi dan gengsi. Menjadi wakil rakyat bukanlah “kemauan politik” untuk mewujudkan sebuah perubahan, melainkan semata-mata untuk menjadi “selebritis”; penuh glamor dan hedonis. Tak jauh berbeda seperti repertoar “Petruk Dadi Ratu” dalam jagad pewayangan. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan fasilitasfasilitas serba wah. Mereka pun jadi begitu akrab dengan dunia malam yang memabukkan.

Meski demikian, saya juga percaya, masih ada wakil rakyat kita yang demikian total dan serius mengemban amanat rakyat.

Tenaga, pikiran, dan komitmennya untuk membangun bangsa masih sangat diperhitungkan.

Sayangnya, jumlah mereka tidak begitu banyak.

Calek dari Kalangan Artis

Menjelang pesta Pemilu, jagad politik Indonesia makin gegap-gempita dengan munculnya banyak caleg dari kalangan artis. Setiap parpol peserta Pemilu seperti berlomba untuk merekrut artis guna memperkuat barisan caleg. Tujuannya? Bisa jadi untuk menciptakan imaji popularitas di tengah publik. Dengan munculnya kalangan artis, parpol yang mereka usung jadi lebih dikenal dan harapan untuk mendulang suara akan lebih menjanjikan.

Adakah yang salah? Saya kira tidak! Setiap parpol punya hak dan wewenang untuk merekrut siapa saja caleg yang dinilai layak untuk memperkuat barisan politik, termasuk dari kalangan artis. Tentu saja dengan syarat, para elite parpol tetap memiliki fatsun politik dan sanggup memenuhi aturan main yang ada; tidak asal main comot, apalagi hanya sekadar numpang tenar dari artis yang bersangkutan.

Salah jugakah kalau para artis kepencut untuk ikut bermain dalam ranah politik? Saya kira tidak juga. Setiap warga negara –sesuai dengan ketentuan yang berlaku—berhak untuk berpolitik. Parpol mana yang akan dimasuki juga termasuk bagian dari persoalan personal yang tidak bisa diintervensi pihak mana pun.

Yang jadi persoalan, apakah kehadiran artis dalam jajaran parlemen, kalau kelak mereka memang dipilih oleh rakyat, sanggup melakukan perubahan?

Sanggupkah mereka meninggalkan pola dan gaya hidup seleb yang selama ini telah mereka nikmati setelah malang-melintang di dunia selebritis? Pertanyaan ini penting dan relevan untuk dijawab, sebab menjadi wakil rakyat tidak sama dan sebangun dengan wilayah keartisan yang selama ini mereka arungi. Kalau selama menjadi artis, mereka

bebas melakukan apa saja, tanpa ada beban diawasi oleh konstituennya. Setelah jadi wakil rakyat? Tentu saja mereka tak bisa berbuat semau gue. Rakyat yang telah memilihnya dipastikan akan selalu mengontrol dan mengawasi sepak-terjang kinerja mereka. Ini artinya, perlu ada perubahan gaya dan pola hidup wakil rakyat dari kalangan artis sebelum mereka melakukan perubahan di negeri ini.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa menjadi wakil rakyat tidak dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan nasional, tetapi justru menjadi tujuan itu sendiri.

Kalau ini yang terjadi, sungguh repot. Berapa persenkah wakil rakyat kita yang menjadikan kursi parlemen yang mereka duduki sebagai sarana untuk mencapai tujuan?

Yang sering terjadi, justru seperti apa yang pernah disitir oleh Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Para wakil rakyat kita justru banyak yang tersandung masalah hukum akibat tak sanggup menahan naluri ”kekuasaan” dengan melakukan tindakan yang berlawanan secara diametral dengan kehendak rakyat.

Kita berharap, kehadiran artis dalam jagad perpolitikan kita bisa menjadi pioner untuk melakukan sebuah perubahan terhadap nasib rakyat yang selama ini masih terabaikan.

Rakyat hanya disanjung-puji saat kampanye. Selebihnya, rakyat hanya menjadi objek yang terus terpinggirkan dari masa ke masa. Meski demikian, perubahan juga tidak cukup dilakukan oleh wakil rakyat dari kalangan artis. Semua wakil rakyat yang telah dipercaya untuk mengemban amanat perlu melakukan perjuangan secara kolektif untuk menjadikan rakyat sebagai subjek.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura. com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

RABU 12 FEBRUARI 2014 No. 0299 | TAHUN III

RABU 12 FEBRUARI 2014 | No. 0299 | TAHUN III

Konsolidasi Gugatan Pilgub SURABAYA - Tuntutan pembatalan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih, Soekarwo – Saifullah Yusuf masih terus ramai menjelang pelantikan hari ini.

Penolakan pelantikan pasangan yang biasa disapa duet Karsa ini semakin meruncing setelah adanya pernyataan mantan ketua Mahkamah Kosntitusi (MK), Akil Mochtar, bahwa sengketa Pilgub Jatim di MK sebenarnya dimenangkan oleh kubu Khofifah Indar Parawansa – Herman Sumawiredja dengan angka voting hakim panel dua berbanding satu.

Tokoh masyarakat Jawa

Timur, Effendy Choirie menilai konflik ini harus segera diselesaikan, sehingga tidak menciderai pemerintahan di Jawa Timur siapapun yang menjadi pemimpinya.

“Kalau memang pelantikan harus dan bisa ditunda, ya tunda saja,” ucap tokoh Nahdatul Ulama ini di Surabaya (11/2).

Namun, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan dalam penundaan ini, lan-

jut pria yang biasa disapa Gus Choi. Pertimbangan itu antara lain, apakah ada aturan di MK jika sengketa Pilkada sudah diputuskan bisa dibatalkan. Dari sisi penggugat, masih ada tidak kemungkinan untuk melakukan gugatan baru. “Jika dua itu mungkin dilakukan maka penundaan pelantikan menjadi wajar,” ujar Gus Choi.

Sementara itu, Kridawati Sadhana, Pengamat Tata Negara dan Administrasi Publik dari Universitas Merdeka Malang, berpendapat bahwa keputusan MK sudah final. Namun, peran pemerintah, khususnya Menteri Dalam Negeri

sangat penting untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Menteri Dalam Negeri harus melakukan konsolidasi antar dua pihak yang bermasalah. Keputusan MK sudah final jadi tak bisa diganggu gugat lagi. Untuk kubu ibu Khofifah, saya harapkan untuk legowo dan terima hasilnya.

Ya jangan ngisin-ngisini Jawa Timur intinya,” ujarnya.

Kridawati menambahkan, polemik ini harus cepat diselesaikan sehingga tidak akan dimanfaatkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab untuk tujuan mengganggu stabilitas keamanan Jawa Timur. = E.HANA DIMAN

EVAKUASI. Proses evakuasi korban bencana longsor di Dusun Kopen, Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Jombang yang terjadi pada Selasa (28/1) membuat 5 rumah tertimbun tanah dan 16 warga menjadi korban. Dari jumlah itu, 2 orang selamat, 14 orang tewas.

g. armadianto semeru/koran madura

BANTUAN

Santunan untuk Korban Longsor Jombang SURABAYA - Rimbawan Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Mojokerto, Divisi Regional Jawa Timur bersama Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) Kabupaten/Kota Mojokerto, menyerahkan sembako ke Posko Peduli Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang, di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang.

Administratur Perhutani Mojokerto yang juga Komandan Posko Bencana Alam Perhutani Mojokerto, Widhi Tjahjanto, Selasa (11/2) mengatakan, bantuan yang didistribusikan tersebut berupa beras, mie instan, air mineral, kue kering, gula, sarung dan pakaian bekas serta pantas pakai.

Dikatakannya, bantuan ini merupakan hasil penggalangan

donasi dari para karyawan dan keluarga rimbawan. Perhutani Rayon III (KPH Mojokerto, Jombang, Kediri, Nganjuk dan Blitar) serentak mengadakan penggalangan donasi dan menerjunkan relawannya untuk membantu korban. “Saya sangat apresiatif atas keikhlasan rimbawan.

Mereka sigap bergerak membantu penanganan korban bencana,” ujarnya.

Sebelumnya, karyawan Perum Perhutani KPH Mojokerto yang tergabung dalam Tim Relawan Posko Siaga Bencana KPH Mojokerto juga ikut membantu evakuasi korban bencana tanah longsor yang melanda Dusun Kopen, Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Jombang, Selasa (28/1).

Relawan tersebut membaur dengan relawan lainnya yang berasal dari tim relawan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Tim SAR dan Tagana.

Perhutani juga menyiapkan lahan relokasi bagi sekitar 20 rumah warga yang masih berdiri di Dusun Kopen, Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Jombang, Jawa Timur. Kebijakan relokasi ini untuk mencegah bencana serupa.

Penentuan lokasi lahan relokasi bergantung pada kesediaan masyarakat serta hasil koordinasi dengan instansi terkait dan perangkat desa. “Harus disosialisasikan, dan jika warga bersedia baru ditentukan lokasinya,” ujar Denny Ermansyah, Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang.

Di Desa Ngrimbi, Perhutani memiliki sejumlah lahan, baik hutan maupun tanah lapang.

Ada tanah lapang atau bukan hutan tapi milik Perhutani. Lahan tersebut bisa saja dijadikan lahan relokasi. Perbukitan pohon jati yang longsor di Dusun Kopen bukan lahan Perhutani.

Pemkab Jombang juga berencana akan merelokasi 20 rumah atau kepala keluarga yang masih tinggal di sekitar bukit yang longsor. Dan saat ini tengah dilakukan pendekatan ke warga agar mau direlokasi.

Permukiman disekitar lokasi longsor tidak layak dijadikan tempat tinggal karena berada di lereng maupun lembah perbukitan. Rata-rata kawasan perbukitan di dusun setempat ditanami pohon jati. Padahal kondisi bukit yang curam akan rawan longsor jika ditanami kayu-kayuan, termasuk jati. = G. ARMADIANTO SEMERU

OPINI 8

BADAN KEHORMATAN

Pemilihan Ketua BK DPRD Tak Jelas SURABAYA - Pemilihan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Surabaya untuk menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat Agus Santoso, hingga kini belum jelas.

Ketua DPRD Kota Surabaya M. Machmud, Selasa (11/2), mengatakan, saat ini pimpinan menunggu anggota BK (Badan Kehormatan) kapan siap menggelar rapat pemilihan ketua BK. "Kami sudah mengundang dan menyediakan tempat anggota BK untuk melakukan rapat, tapi gagal, sehingga saya balik menunggu kapan mereka siap rapat dan pimpinan akan ikut," katanya.

Menurut dia, langkah yang diambil tersebut sebagai wujud respons atas kondisi yang terjadi karena kemungkinan, antaranggota kurang komunikasi sehingga sulit untuk bisa memper temukan tujuh anggota BK. "Sekarang tergantung kapan anggota BK siap melakukan rapat, biar mereka rapat internal dahulu," ujarnya.

Machmud mengatakan pihaknya sengaja membalik proses pemilihan bila sebelumnya pimpinan DPRD yang mengundang anggota BK untuk melakukan rapat, dan melakukan pemilihan ketuanya.

Penentuan pemilihan Ketua BK DPRD Surabaya seharusnya dilaksanakan pada 2 Februari lalu, namun sampai sekarang belum ada kepastian kapan pemilihan ketua BK akan dilaksanakan.

Anggota BK, Eddy Rusianto mengakui kalau komunikasi antar anggota BK DPRD Surabaya belum sambung akibatnya, ketika mereka diundang pimpinan untuk menggelar rapat pemilihan ketua BK sebagian anggota tidak hadir.

"Alasanya bermacammacam, tapi yang jelas kami tetap punya komitmen untuk secepatnya melakukan rapat internal dan memilih ketua BK," katanya.

Dia juga mengatakan, keberadaan ketua BK di DPRD Surabaya sangat penting. Hal itu pengendalaian kinerja anggota DPRD Surabaya sendiri.

Atau setidaknya, kegiatan anggota DPRD Surabaya bisa terkontrol dengan baik. = ANT/ABDUL HAKIM

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 12 FEBRUARI 2014 | No. 0299 | TAHUN III

9

g. armadianto semeru/koran madura

UNJUK RASA. Massa Hizbut Tahrir Indonesia menggelar aksi unju krasa di depan Gedung Negera Grahadi di Jalan Gubernur Suryo, Selasa (11/2). Mereka menuntut pemerintah peduli dan tanggung jawab terhadap generasi bangsa akibat pergaulan bebas dan perzinaan.

Penjagaan Pelantikan Gubernur Ketat SURABAYA - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur mengerahkan 3.300 personel untuk menjaga ketat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih, Soekarwo-Saifullah Yusuf, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim hari ini, 12 Februari 2014.

Berbekal Surat Keputusan (SK) dari Presiden, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi melantik Soekarwo dan Saifullah Yusuf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2014-2019. Selama pelantikan berlangsung, akses utama menuju gedung Dewan, yakni Jalan Bubutan-Jalan Indrapura, ditutup mulai pukul 07.30 WIB. "Pelantikan digelar mulai pukul 09.00 WIB, dan jalan di sana ditutup mulai pukul 07.30 WIB, sampai acara selesai.

Penutupan bersifat fleksibel, tidak mengganggu aktivitas masyarakat," ujar Wakil Kepala Polda Jawa Timur Brigadir Jenderal Suprodjo di sela gladi bersih pengamanan pelantikan, kemarin (11/2).

Alasan penutupan jalan tersebut, lanjut Suprodjo, bakal ada demonstrasi pada hari pelantikan gubernur tersebut. Bakan, demo

berpotensi kerawanan karena ada pendemo dari kubu pro gubernur dan pendemo yang menolak pelantikan.

“Penutupan jalan juga direncanakan dilakukan di Jl Gubernur Suryo, depan gedung Negara Grahadi. Tapi, penutupan ini menyesuaikan kondisi,” imbuhnya.

Sebanyak 3.300 personel aparat keamanan tersebut, lanjut Suprodjo, rinciannya, dari Polda Jawa Timur sebanyak 1.200 personel, dari Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya 1.000 personel, Polres Pelabuhan Tanjung Perak 800 personel, dan bantuan dari TNI Angkatan Darat sebanyak 300 personel.

“Pengamanan ketat dalam pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Jatim juga bakal dilakukan di kantor Pemprov Jatim di Jalan Pahlawan, dan Gedung Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Arjuna,” jelasnya.

Untuk diketahui, ratusan

orang bakal menggeruduk lokasi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Sekretaris Insan Demokrasi (Indeks) Jawa Timur Amiruddin Alatas mengatakan massa dari berbagai daerah di Jawa Timur itu menuntut pelantikan ditunda karena menganggap Pilgub Jatim belum usai karena ada delapan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilaporkan ke Mabes Polri. “Kami akan menggelar aksi bersama sejumlah masyarakat dari Jember, Pasuruan, dan Madura. Menuntut agar pelantikan gubernur dan wakil gubernur ditunda,” ujar Amiruddin Alatas.

Selain mengerahkan personelnya, Polda Jatim juga mengerahkan mobil Baracuda, Water Canon, Barier, Rantis, kendaraan Raimas (pengurai massa) dan sebagainya, semua dikerahkan dalam kegiatan yang berpusat di gedung DPRD Jatim di jalan Indrapura.

"Semua perlengkapan sudah stanby di lokasi sejak pukul 07.00 WIB. Demikian halnya personil pengamanan, juga sudah bersiap di lokasinya masing-masing pada pengamanan pelantikan gubernur nanti," ujar Kabid Humas

Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono, kemarin (11/2).

Untuk diketahui, di gedung DPRD Jatim, bakal disiagakan 1.099 personil. Terdiri dari 225 personil Polda Jatim, 626 petugas Polrestabes Surabaya, dan 100 orang personil TNI AD. Sedangkan di Gedung Negara Grahadi, ada 845 personil yang disiagakan. Yakni 340 personil Polda Jatim, 305 personil Polrestabes Surabaya, dan 200 personil dari Polres Sidoarjo. Sedangkan di Kantor Gubernur, ada 734 personil bersiaga. Rinciannya, 225 personil Polda Jatim, 109 anggota dari Polrestabes Surabaya, 200 anggota Polres Bangkalan, dan 200 personil polisi dari Polres Gresik. Sementara di gedung PN Surabaya, ada 379 personil yang berjaga. Yakni 105 personil Polda Jatim, 39 personil Polrestabes Surabaya, dan 200 personil dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Guna lancarnya pelantikan hari ini, Soekarwo dan Saifullah Yusuf kemarin menghadiri gladi bersih kemarin (11/2). Soekarwo didampingi istrinya, Nina Soekarwo, datang mengunakan mobil Toyota Alphard hitam. Mengenakan baju safari, Soekarwo

menuju ruang rapat paripurna di lantai dua gedung Dewan, tempat pelantikan akan dilangsungkan.

Adapun Saifullah bersama istri tiba di DPRD Jawa Timur menggunakan Toyota Alphard putih.

Dia mengenakan kemeja hijau.

Soekarwo dan Saifullah terlihat sumringah. Keduanya menebar senyum selama gladi bersih.

Gladi bersih dilakukan dua kali, yakni tanpa iringan paduan suara dan dengan iringan paduan suara. Soekarwo mengatakan, bila ada pihak-pihak yang tidak puas terhadap hasil pilkada Jatim, dipersilakan menyampaikan aspirasinya. "Demonstrasi boleh karena ini negara demokrasi. Asalkan tidak merusak dan tetap menjaga keamanan," ujar Soekarwo.

Usai pelatikan, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dijadwalkan melaksanakan tasyakuran di Gedung Negara Grahadi, dengan mengundang sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Gubernur se-Indonesia, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Jatim, Bupati/Walikota, pimpinan partai politik di Jatim, seluruh SKPD Pemprov, dan elemen masyarakat lainnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 12 FEBRUARI 2014 | No. 0299 | TAHUN III

NAMA KAPAL

Dukung Nama KRI Usman Harun SURABAYA - Konflik diplomatik antara Indonesia dan Singapura terkait protes dari Singapura atas pemberian nama kapal perang terbaru milik TNI AL dengan nama KRI Usman-Harun mengundang dua mantan petinggi TNI untuk berkomentar. Terlebih konflik tersebut berujung pada pembatalan secara sepihak undangan kepada Wakil Menteri Pertahanan RI dan 100 Perwira TNI untuk menghadiri perhelatan kedirgantaraan Singapore Airshow yang dimulai hari ini (11/2).

“Pembatalan secara sepihak undangan terhadap petinggi angkatan bersenjata oleh Singapura adalah bentuk pelecehan terhadap kewibawaan Indonesia,” tegas Laksamana TNI (purnawirawan) Tedjo Edhy Purdijatno, mantan Kepala Staf Angkatan Laut di Surabaya (11/2).

Tedjo Edhy mengatakan, sikap yang diambil TNI dengan mengabaikan keberatan Singapura atas penamaan KRI Usman Harun adalah tindakan yang paling tepat. Sikap itu menunjukkan wibawa militer Indonesia, sekaligus wibawa Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.

Menurut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 20082009 ini, wibawa Negara ditentukan oleh pemerintah yang kuat dengan didukung rakyat, parlemen, dan militer yang kuat. Ketika hubungan luar negeri mulai dirasa mengganggu kepentingan nasional, para pemimpin harus mengambil langkah yang tegas dengan mengutamakan kepentingan dan kehormatan negara.

“Menjaga hubungan diplomasi luar negeri sangat penting, tapi tetap harus mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang berwibawa, tegas, dan berani. Pemimpin yang bisa mendudukkan RI sederajat dengan negara lain, dengan prinsip saling menghormati dan menghargai,” lanjut mantan Komandan di KRI Teluk Semangka tersebut.

Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Mantan Pangdam Iskandar Muda (2005 - 2008), Mayjen TNI (purnawirawan) Supiadin Aries juga menyangkan tindakan Singapura menyikapi penamaan KRI UsmanHarun. “Singapura tidak boleh mendikte dan melarang kita. Itu kan sepenuhnya hak Indonesia.

Boleh saja mereka melihat Usman dan Harun sebagai penjahat perang, terserah itu hak mereka.

Tetapi bagi Indonesia mereka berdua adalah pahlawan,” tegasnya.

Supiadin yang pernah menjabat Pangdam Udayana 2003 - 2005 menambahkan, hubungan dengan negara tetangga harus berdasarkan prinsip kesetaraan. = G. ARMADIANTO SEMERU

ant/adhitya hendra

GUNAKAN MOBIL BAK TERBUKA. Sejumlah warga naik di mobil bak terbuka (pikap) usai mencari rumput untuk pakan ternak mereka di Jalan Desa Puspo, Kec Puspo, Pasuruan, Jatim Selasa (11/2). Mobil bak terbuka adalah salah satu moda transportasi yang murah dan serba guna yang menjadi andalan warga di tempat itu.

Mulai Maret Iuran, Tali Asih dan Santunan Berubah SURABAYA – Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Timur akan menetapkan besaran iuran, tali asih purna tugas, dan santunan meninggal dunia bagi anggota Korpri Provinsi Jawa Timur mulai Maret 2014 mendatang.

Keputusan ini ditetapkan oleh Wakil Ketua I DPP Korpri Prov Jatim, Akmal Budianto pada Rapat Kerja Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Selasa (11/2).

Akmal Budianto mengatakan, keputusan ini dibuat sebagai tindak lanjut atas kesepakatan bersama pada Rapat Kerja KORPRI Provinsi Jawa Timur 24 Juni 2013 yang diikuti oleh peserta Unit KORPRI SKPD Provinsi Jawa Timur, KORPRI Kabupaten/Kota, dan Unit KORPRI Instansi Vertikal.

Sesuai dengan hasil kesepakatan, maka iuran anggota KORPRI untuk Golongan I sebesar Rp 10 ribu, Golongan II sebesar Rp 20 ribu, Golongan III sebesar Rp 30 ribu, Golongan IV sebesar Rp 40 ribu, serta pimpinan SKPD sebesar Rp 100 ribu. Sementara

besaran iuran untuk kabupaten/ kota dan instansi vertikal dapat menyesuaikan.

Untuk tali asih bagi purna tugas disepakati, Golongan I dan II sebesar Rp 1 juta, Golongan III dan IV sebesar Rp 500 ribu, Eselon IV sebesar Rp 500 ribu, Eselon III sebesar Rp 300 ribu, sedang Eselon II tidak mendapatkan tali asih. Sementara besaran tali asih untuk kabupaten/kota dan instansi vertikal dapat menyesuaikan.

Sedangkan untuk santunan meninggal dunia disepakati, Golongan I dan II sebesar Rp 2 juta, Golongan III dan IV sebesar Rp 1 juta, Eselon IV sebesar Rp

... Keputusan ini dibuat sebagai tindak lanjut atas kesepakatan bersama pada Rapat Kerja KORPRI Provinsi Jawa Timur...”

Akmal Budianto

Wakil Ketua I DPP Korpri Provinsi Jatim 750 ribu, Eselon III sebesar Rp 500 ribu, sedang Eselon II tidak mendapatkan tali asih. Sementara besaran santunan meninggal dunia untuk kabupaten/ kota dan instansi vertikal dapat menyesuaikan.

Untuk provinsi, pemberian besaran tali asih purna tugas dan santunan meninggal dunia sebagaimana ketetapan diatas merupakan batas tertinggi sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada.

Selain menetapkan peru-

bahan besaran iuran, tali asih dan santunan meninggal dunia, dalam rapat kerja menetapkan dua keputusan. Yakni, untuk Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur dan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota harus membentuk Badan Pembina Rohani (BABINROH) KORPRI sesuai Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI, Pasal 68 ayat 4.

Juga menetapkan, Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur sudah membentuk LKBH KORPRI sebagai wadah untuk konsultasi permasalahan hukum bagi anggota KORPRI dan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/ Kota disarankan untuk dapatnya juga membentuk LKBH KORPRI sesuai Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI, Pasal 68 ayat 2. Ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan bagi sesama anggota KORPRI. = E. HANA DIMAN

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 12 FEBRUARI 2014 | No. 0299 | TAHUN III

11

Sejumlah Menteri Hadiri Pelantikan SURABAYA - Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Soekarwo-Saifulllah Yusuf di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur hari ini akan dihadiri oleh sembilan menteri Kabinet Indonesia Bersatu.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sukardo di DPRD Jatim, Selasa (11/2) mengatakan, sembilan menteri yang diundang diantaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menkopolhukam, Menko Perekonomian, serta Menteri Agama. Sedangkan 13 gubernur yang diundang adalah seluruh gubernur di Jawa dan Bali serta beberapa gubernur di Kalimantan dan Nusa Tenggara.

"Dari 13 gubernur yang kami undang, baru satu yang berhalangan hadir yaitu Gubernur Kalimantan Tengah, sedangkan sisanya

Dari 13 gubernur yang kami undang, baru satu yang berhalangan hadir yaitu Gubernur Kalimantan Tengah, sedangkan sisanya termasuk Jokowi, Gubernur DKI kemungkinan akan hadir dalam pelantikan tersebut,�

Sukardo

Sekretaris DPRD Jatim termasuk Jokowi, Gubernur DKI kemungkinan akan hadir dalam

pelantikan tersebut,� ujarnya.

Dalam pelantikan, seluruh bupati/walikota se-Jawa Timur juga diundang. Tak hanya itu seluruh ketua KPU dan panwaslu se-Jawa Timur juga diundang. Beberapa tokoh masyarakat, LSM, akademisi, mahasiswa, serta perwakilan serikat buruh juga diundang. Total undangan kata Sukardo berjumlah 750 orang. "Kami tidak bisa banyak karena ruang paripurna memang sempit," ujarnya.

Biasanya, ruang paripurna hanya mampu menampung maksimal 500 orang. Tapi untuk pelantikan kali ini, ruang tersebut disetting khusus sehingga mampu menampung 750 kursi.

Pelantikan akan dimulai pukul 09.00 WIB dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Rencananya, pelantikan akan berakhir pukul 11.00 WIB. = E. HANA DIMAN

DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR Mengucapkan:

Selamat & Sukses Atas Dilantiknya Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2014-2019

Dr. H. SOEKARWO, SH, M.Hum Gubernur

Drs. H. SAIFULLAH YUSUF Wakil Gubernur

TTD Drs. SUJONO, MM Kepala Dinas

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 RABU 12 FEBRUARI 2014|NO. 0299|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

RABU 12 FEBRUARI 2014 NO. 0299 | TAHUN III

Lestarikan Budaya Bangsa Komunitas Kesenian Ronjengan PROBOLINGGO - Suara tabuhan ronjengan mungkin sudah mulai jarang didengar di lingkungan kita saat ini. Padahal ronjengan merupakan alat komunikasi warga nenek moyang, ketika ada sebuah peristiwa dan hajatan warga. Bahkan alat tersebut juga merupakan alat penumbuk padi pada tempo dulu sebelum hadir musim giling padi.

Untuk tidak menghilangkan tradisi dari bumi pertiwi ini, dibentuk kelompok penggiat seni tradisi ronjengan yang beralamat di Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.

Menurut Ketua sekaligus penggiat kesenian rojengan, Legisan (55) mengatakan dirinya beserta warga desa, meski zaman sudah mulai cangih banyak musik moderen yang banyak dijumpai di sekitar lingkungan. Namun dengan canggihnya perkembangan, dia mengaku tidak begitu tertarik untuk mengikutinya.

“Kami masih tetap akan melestarikan budaya bangsa, seperti budaya penggunaan alat musik ronjengan yang pernah populer pada jaman dulu,” katanya, ke-

pada wartawan Selasa (11/2).

Menurutnya, Grup Kesenian Ronjengan banyak orang mengenalnya dengan sebutan “Ronjengan Agoyang”.

Istilah ronjengan merupakan alat untuk menumbuk padi orang dulu. Sedangkan sebutan Agoyang, karena dalam penampilan grupnya diikuti dengan goyangan personilnya.“Untuk mengenalkan musik ronjengan. Saya tetap tidak menghilangkan bentuk dan cara menabuhnya,”tandas Legisan.

Legisan menambahkan, Ronjengan Agoyang yang dibinanya mulai dirintis sejak tahun 2000 silam. Akan tetapi kecintaan masyarakat untuk mendengarkan irama musik masih tergolong tinggi. Terbukti jika kelompokn-

ya sudah mulai menabuhnya,

sampai larut malam,” tegasnya.

warga sekitar tidak jarang untuk menontonnya.”Mereka betaha

Ukuran Ronjengan yang dijadikan alat oleh kelompok grup

binaannya, lanjut dia, berurukan 3 meter. Dilengkapi alat penumbuk padi yang terbuat dari batang pohon. Sedangkan musisi penabuh ronjengan, terdiri dari tujuh orang. Satu orang berprofesi sebagi penabuh dengan sebutan Ngawali, untuk dua orang lagi sebagai penabuh dak dek, satu orang lagi sebagai ngerep. Sedangkan satu orang sebagai penabuh nyerik dan kedua penabuh lagi berprofesi sebagai jemblong “Ketika dikolaborasikan dari posisi tersebut akan menghasilkan sebuah irama lagu yang bagus untuk didengarkan.” Papar Legisan.

Untuk menampilkan alunan musim ronjengan agar tetap dicintai warga, Legisan melakukan penambahan alat musik tradisonal lainnya, seperti gendang, kenong telok. terompet, gong dan alat musik tradisonal lain saat memainkannya.“Alat tersebut memang saya gunakan yang tradisonal. Karena untuk tidak menghilangkan ruh budaya bangsa,” tuturnya. =Mahfud Hidayatullah

PEMILU

Dewan Singgung Petugas Pemilu Unsur PNS PROBOLINGGO - Banyaknya Petugas Pemilu dari Kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik dari unsur yang dibentuk KPU atau Panwas, masih terlibat menjadi petugas pemilu di tingkat kecamatan dan desa di Kabupaten Probolinggo. Terlibatnya PNS dalam pemilu itu, mendapat sorotan tajam dari dewan.

Sorotan itu datang dari anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Ahmad Mudianto, yang mengatakan keterlibatan PNS dalam pemilu, seperti menjadi petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat desa.

Bahkan tak jarang petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dari kalangan abdi negara.“Masak enggak ada orang lain selain PNS yang dapat menjalankan tugas dalam proses pemilu,” katanya, kepada wartawan, Selasa (11/2).

Ia menyangkan atas terlibatnya PNS, sebab dinilai potensi SDM sudah berbeda dengan tahun 70 an. Bahkan lulusan sarjana di tingkat desa sudah tidak jarang

lagi di temui.“Kalau beralasan pengalaman, pemuda sekarang sudah cerdas semua,” tandas Ahmad Mudianto.

Ahmad Mudianto, menyambut baik atas seruan Bupati beberapa waktu lalu tentang larangan PNS untuk terlibat politik praktis. Namun, masih menilai seruan itu hanya sebatas wacana saja. Karena belum ada dasar, seperti Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan bupati.“Alangkah baiknya jika seruan diimbangi dengan SE untuk PNS, agar tidak ikut campur urusan

politik,” tegasnya.

Pihaknya, berharap para PNS untuk memposisikan diri secara netral. Sehingga tugas dan pokok sebagai pelayan masyarakat lebih fokus dalam b e k erja.

Na-

mun, jika PNS masih ikut campur menjadi petugas pemilu, di khawatirkan lalai dalam melayani publik.“Politik kental dengan

sebuah kepentingan. Sebab PNS bukan jabatan politik,” pungkas Ahmad Mudianto. =Mahfud Hidayatulah

KORAN MADURA

Probolinggo

RABU 12 FEBRUARI 2014 NO. 0299| TAHUN III

13

Pemondokan Menjamur Pemkot Harus Lebih Aktif Melakukan Pengawasan PROBOLINGGO - Pemerintah Kota Probolinggo masih menemui kendala menertibkan pemondokan yang mulai menjamur yang didirikan sebagai usaha kecil oleh masyarakat. Ironisnya, usaha pemondokan ini telah diatur dalam Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang Pemondokan sebagai upaya pendirian usaha legal, sekaligus menggali kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).

Menyikapi hal itu, Komisi A DPRD Kota Probolinggo, menggelar dengar pendapat (Hering) bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pengusaha pemondokan yang ada di Kota Probolinggo, Selasa (11/2).

As’ad Anshari menegaskan, pemerintah masih mencari solusi penertiban pemondokan, terutama jenis kos-kosan yang banyak berdiri tanpa IMB dan SIUP. Banyak kendala pengelola pemondokan dalam mengurus IMB karena sebagian besar tidak memiliki sertifikat tanah. Sehingga, berimbas pada kendala pengurusan SIUP yang mewajibkan lampiran IMB. “Dengan adanya aturan itu, usaha pemondokan akan semakin terikat dengan Perda pemondokan yang memiliki ketentuan penertiban manajemen.

Seperti pemisahan kos-kosan bagi pria dan wanita.Fasilitas ruang tamu dan pengawas kompleks kos-kosan untuk menjaga keamanan,”ujarnya.

Ketua Komisi A menekankan, pemerintah kini memandang untuk memberi ruang atau evaluasi penyederhanaan perizinan kepada pengusaha pemondokan yang tidak memiliki ijin. Padahal, seharusnya usaha layanan dan jasa diwilayah kota harus didukung izin dan ikatan hukum yang sesuai peraturan.

“Kedepan semua instansi harus jemput bola, sehingga pemilik rumah kos atau pemondokan nyaman untuk beroperasi,”tegas As’ad Anshari.

Terpisah, salah satu wakil pengusaha Pemondokan, Tanto Walono, di Jalan Kacapiring Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, mengungkapkan usaha kos dirintis awalnya sebagai fungsi sosial, yang akhirnya menjadi bisnis.

Sebagai fungsi sosial, kata dia, usaha di dirikan karena ada faktor kekeluargaan, dan ada orang yang menitipkan untuk tinggal.

Sehingga dari satu kamar berdiri, sekarang menjadi 10 kamar.

Faktor sosial dan pengawasan, diakui Tanto Walono, hal itu yang

paling berat dilakukan oleh pengusaha kos dan pemondokan.

Bahkan, sudah membatasi dengan pengamanan melalui penjaga kemanan (Satpam) yang bekerja dua ship, dari pagi dan malam.

“Saya memilih kos dari komuitas yang magang di Rumah Sakit.Alhamdulillah, karena keterbatasan pengawasan, saya lebih memilih komunitas cowok,”ucapnya.

Tak hanya itu, setiap ada penghuni kos baru, pihaknya mengambil KTP untuk dilaporkan kepada pihak RT. Di kecamatan Mayangan, khususnya Kelurahan Sukabumi pro aktif memberikan sosialisasi kepada pemilik kos, untuk meminmalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

“Saya bersyukur bisa menambah PAD, dan menghimbau pada pemilik kos agar mengurus ijin supaya tertib. Kami senang bisa mengikuti aturan dari pemkot,’terang Tanto Walono.

Kurang Sosialisasi, Harus Jemput Bola Seiring dengan berkembangnya jumlah rumah kos di Kota Probolinggo, di samping berdampak positif terhadap masyarakat sebagai salah satu peluang usaha untuk meningkatkan pemasukkan ekonomi, tapi juga menimbulkan dampak negatif baik yang terjadi dalam rumah kos itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

Anggota Komis A, Agus Irianto mengungkapkan untuk menghindari dampak negatif seharusnya setelah Perda itu ditetapkan, SKPD terkait harus segera melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pengelolaan rumah kos.

“Kami belum melihat penerapan Perda ini, karena masih minimnya sosialisasi. Padahal setiap rancangan Perda ditetapkan setelah diundangkan lalu disosialisasikan,”tandas Politisi PDIP itu.

Politisi PDIP itu, lebih lanjut meminta penerapan Perda tentang pemondokan harus inten di sosialisasikan, dan setiap pengelola rumah kos harus mengu-

rus perijinan, yang di pantau oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti yaitu Satpol PP, Badan Pelayanan Perizinan.

Menanggapi tentang kos-kosan tanpa izin dari pemerintah, Kepala Satpol PP, Sudi Pramudya, memberikan tanggapan. Menurutnya, setiap orang yang ingin membangun kos-kosan haruslah meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.

Dan dalam membangun kos-kosan harus sesuai dengan standar dalam membangunnya, tidak mencampurkan laki-laki dan perempuan.

“Jika hal ini terjadi, langsung kami tidak lanjuti dengan menertibkannya, karena ini sesua dengan tugas Satpol PP yang bertugas untuk membina dan menertibkan dan ini sesuai dengan Perda No.5 tahun 2012,” ucapnya.

Senada disampaikan, Abdul Aziz, anggota Komisi A dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang menginginkan pemkot serius dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang pemondokan, khususnya soal tempat kos-kosan.

Abdul Aziz mengatakan Perda tentang pemondokan itu adalah produk yang dihasilkan Pemerintah dan Dewan yang bertugas sebagai eksekutor dari produk yang dihasilkan itu adalah Pemerintah.

Kalau warga kaget menunjukan bahwa tidak ada sosialisasi.

Semestinya Perda sudah disahkan, melalui instansi terkait tidak langsung melakukan penertiban khususnya bagi pemilik kos yang belum melengkapi dokuen pendukung tetapi harus dilakukan sosialisasi terlebih da-

hulu.

“Saya harapkan tidak ada satu pun langkah pemerintah yang meresahkan warga. Berikan pencerahan dan sosialisasi kepada warga supaya masyarakat memahami apa yang dia ketahui,” kata Politis Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Sementara disinggung soal keluhan warga yang mengaku mengalami kesulitan mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dia mengatakan hal itu disebabkan karena kesalahan pemerintah tidak melakukan sosialisasi.

Pemerintah semestinya sosialisasi soal syarat-syarat yang harus dipenuhi masyarakat. Setelah itu masyarakat diberi ruang untuk mengurusnya., kalau tetap tidak dilaksanakan baru diberikan teguran. Tetapi pada prinsipnya untuk percepatan pembangunan peraturan harus ditegakan.

“Perda jangan di campur adukan. Saya ingin pengurusan ijin rumah pemondokan dilakukan secara massal tanpa harus meninggalkan kualifikasi kosnya, dan betul-betul diperhatikan. Kalau perlu dibuatkan plakat, biar tahu itu pemondokan atau bukan. Mulai sekarang harus dipikirkan oleh pemilik kos-kosan,”harap Abdul Aziz.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKA) melalui Bidang pendapatan, Sugito Parasetyo megatakan, pasca penetapan Peraturan daerah tentang Pemondokan, pihkanya langsung menginventarisir pemilik pemondokan yang memiliki 10 kamar kos-kosan, sesuai aturan yang berlaku tentang pemondokan,

setiap bulan diwajibkan membayar pajak senilai 5 persen dari total pendapatan.

“Pemilik yang memiliki jumlah kamar di bawah 10 kamar tidak dikenakan pajak sementara yang jumlahnya diatas 10 kamar dikenakan pajak,” katanya.

Sementara penetapan pajak kos-kosan kata dia, sesuai peraturan sama dengan penetapan pajak untuk perhotelan yakni 5 persen dari omset. Namun demikian lanjut dia, penerapan aturan tersebut bisa diberlakukan untuk koskosan yang ada, meskipun masih banyak kos-kosan yang belum mengantongi ijin “Misalkan jumlah 10 kamar dikalikan dengan nominal harga sewa perbulan maka itu menjadi pajak. Dan penyetorannya dilakukan setiap triwulan,”ucap Sugito Prasetyo.

Berdasarkan data rekapitulasi rumah kos atau pemondokan yang di peroleh sampai bulan Pebruari 2014, terdapat 200 kos atau pemondokan. “Yang punya ijin, sebanyak 32 pengusaha kos berijin, dan 32 pengusaha kos sudah membayar pajak,”katanya.

Seiring dengan menjamurnya usaha kos-kosan ini, ternyata sudah diimbangi dengan peraturan terkait usaha kosan atau pemondokan, lanjut Sugito Parsetyo, Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentag Pemondokan sudah jelas.

“Perda ini melegalkan pemerintah daerah untuk menarik biaya pajak sebesar 5 persen dengan catatan kos-kosan yang dipungut pajaknya hanyalah kosan yang memiliki lebih dari 10 kamar,”pungkas Sugito Prasetyo. =M.Hisbullah Huda

14

KORAN MADURA

Probolinggo

RABU 12 FEBRUARI 2014|NO. 0299|TAHUN III

Pembegalan Makin Menjadi IPM Peringkat Kedua Indek Pembangunan Manusia

1 Motor Dibawa Lari

PROBOLINGGO - Pelaku begal atau perampokan tak hanya beraksi pada malam hari, namun kini mulai nekat melakukan aksinya pada siang hari.

Terbukti, Nur Ramadhan, asal warga Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo menjadi korban kawanan pelaku begal. Akibatnya, motor milik korban Honda Supra X berhasil dibawa kabur kawanan pelaku.

Sebelum kejadian naas itu, Nur Ramadhan hendak menjemput saudaranya di kawasan Perum Kademangan. Korban ketika itu melewati jalan Brantas. Namun sesampai di tengah jalan, korban tiba-tiba dihadang oleh empat

orang tak dikenal.

“Kawanan pelaku tiba-tiba menghadang saya,” ujar Nur Ramadhan saat melapor ke Mapolsek Kademangan, kepada wartawan, Selasa (11/2).

Saat melakukan aksinya, kawanan begal itu mengendarai motor. Bahkan, mereka sempat mengancam akan membunuh korban dengan sebilah clurit jika tidak menyerahkan motornya.”Saya sempat diancam akan dibunuh,” kata korban.

Merasa diancam, korbanpun

menyerahkan motornya kepada kawanan pelaku. “Saya juga sempat ditendang, sehingga saya terjatuh dari atas motor,” imbuh dia.

Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kini kasus itu sedang diselediki oleh polisi. Informasi di lapangan menyebutkan, saat membawa motor milik korban, kawanan pelaku diduga kabur ke arah selatan.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Kademangan, Ipda Abdul Wahid saat dikonfirmasi wartawan membenarkan kejadian itu. kini polisi sedang memburu pelaku. “Kita sekarang masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini,” katanya. =Muhammad Sugianto

dari Urutan Bawah

PROBOLINGGO - Angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Proboinggo, masih tergolong rendah, yakni memperoleh peringkat nomer dua dari bawah untuk Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

Melihat kondisi itu, Bupati Probolinggo, Hj.Puput Tantriana Sari, sedikit bergeliat untuk merubah status peringkat IPM di daerahnya melalui peningkatan pelayanan posyandu yang ada di desa-desa.

Menurutnya, peringkat IPM Kabupaten Probolinggo masih ada diurutan bawah setelah Kabupaten Sampang dengan memperoleh skor 64,36. Sementara IPM provinsi Jawa Timur sudah mencapai angka72,83 atau selisih 8,47 poin.

“Satu-satunya jalan untuk mendongkrak nilai tersebut, yakni mewujudkan pelayanan posyandu di desa,” katanya, Selasa (11/2) kemarin pada sambutannya dalam acara Resepsi Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 49,”tegas Bupati Puput Tanriana Sari, kemarin Bupati Puput Tantriana Sari menegaskan, hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan pelayanan posyandu terletak pada dana operasional yang tersedia. Dalam waktu dekat, alokasi dana desa (ADD) sesuai dengan Undang-Undang Desa yang baru sudah ditetapkan, ADD yang akan dikucurkan untuk pembangunan desa dari APBN sebesar 10 persen.

“Rata-rata desa akan memperoleh ADD sebesar 1,4 miliar.

Untuk dana posyandu agar dianggarkan oleh desa sebesar 15 persen, yakni sekitar 100 juta pertahun,” pintanya.

Sementara itu, untuk membangunkan kejayaan posyandu yang ada di desa, ia berharap kepada Badan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Bappemas), para camat dan Kepala Desa (Kades) untuk mencari jalan keluar dalam memfasilitasi anggaran kepada posyandu.

“Agar IPM Kabupaten Probolinggo bisa segera bergeser ke angka yang lebih baik lagi agar segera terwujud. Saya juga akan memantau dan meminta laporannya kepada dinas yang mengurusinya untuk dapat diketahui perkembangannya,” pungkas Bupati Puput Tantriana sari. =Mahfud Hidayatullah

DPPKA

Target PAD Rp30,5 M

KEJAR PERAMPOK BERSENJATA. Sejumlah petugas Brimob melakukan pengejaran terhadap pelaku perampok bersenjata di sebuah perkampungan di jalan Ranugrati, Malang, Jawa Timur. Kepolisian setempat mengerahkan satu peleton brimob dan sejumlah personil K-9 untuk mengejar kawanan pelaku perampok bersenjata yang membawa lari 3 kilogram emas dari sebuah toko emas.

PROBOLINGGO - Tahun 2014 ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Probolinggo menargetkan PAD senilai Rp30,5 miliar.

Hal ini disampaikan Kepala DPPKA, Imam Suwoko saat dikonfirmasi wartawan melalui Kabid Pendapatan, Sugito, Selasa (11/2).

Dia menjelaskan, target PAD itu berasal dari pajak daeerah dan retribusi daerah.”Tahun 2013 kemarin target pajak daerah sebesar Rp.18,373 miliar dan berhasil terealisasi sebesar Rp.20,951 miliar terhitung sejak Desember 2013 lalu,” katanya.

Sedangkan target pajak

daerah pada tahun 2014 ini senilai Rp.19,063 miliar. “Pajak daerah itu berasal dari pajak restoran, hotel dan tempattempat hiburan yang ada di Kota Probolinggo,” terang Sugito.

Sesuai aturan, penarikan pajak terhadap restoran sebesar 165,51 persen, pajak hotel sebesar 232,14 persen dan pajak hiburan sebesar 146,73 persen.

Sugito menambahkan, untuk perubahan pajak retribusi daerah tahun 2013 kemarin sebesar Rp.2,574 miliar dan terealisasi sebesar Rp.2,535 miliar. Sedangkan target pada tahun 2014 ini sebesar Rp.2,591 miliar. =Muhammad Sugianto

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

RABU 12 FEBRUARI 2014 No. 0299 | TAHUN III

RABU 12 FEBRUARI 2014 | No. 0299 | TAHUN III

Chicharito: Waktunya untuk Pergi

MANCHESTER - Gelandang anyar Manchester United (MU) Juan Mata meminta pendukung Setan Merah untuk tetap bersatu setelah MU hanya bermain imbang 2-2 melawan Fulham pada Minggu (9/2) lalu.

Dukungan penuh penonton sangat penting, terutama saat MU menantang Arsenal di Emirates pada Rabu (12/2) malam waktu setempat atau Kamis (13/2) dini hari WIB. Mata sendiri mengaku punya memori bagus saat mengunjungi Emirates. Diharapkan, kenangan indah itu akan terulang pada laga nanti. Apalagi proses latihan timnya di pusat latihan sangat bagus.

“Saya mengenal temanteman satu tim lebih baik dan saya merasakan atmosfer yang sangat bagus di ruang ganti.

Saya harap kita bisa menunjukkan karakter MU saat menjamu Arsenal Rabu (12/2) mendatang (atau Kamis 13/2 dini hari WIB).

Laga ini akan ketat, tetapi saya punya kenangan indah dari kunjungan terakhir saya ke Emirates beberapa bulan lalu dan saya berharap bisa menikmati permainan itu nanti,” tegas pemain internasional Spanyol ini.

Menyinggung soal laga melawan Fulham, Mata berpendapat, MU sedang tidak beruntung dan sepakbola sedang kejam dengan MU. “Sejujurnya, sepakbola sedang kejam terhadap kami. Kami sudah melakukan segalanya untuk mendapatkan tiga poin, tetapi pada akhirnya ini terkait gol dan Fulham mencetak gol pada menit terakhir,” tulis Mata dalam blog pribadinya.

Mantan pemain Chelsea

itu melanjutkan, “Bila melihat statistik, hasil ini tidak masuk akal. Tetapi begitulah faktanya.

Meski menguasai pertandingan, kami tidak bisa menang. Padahal tiga poin akan sangat penting

buat kami. Hasil ini sangat melukai karena setelah gol cepat Fulham, kami berhasil menyamakan kedudukan dan kami mengontrol penuh pertandingan ketika Carrick mencetak gol kedua untuk

Beckham Minta Sokongan Dana Pemilik PSG PARIS - David Beckham meminta pemilik Paris Saint-Germain (PSG) asal Qatar Nasser Al-Khelaifi untuk ikut mendanai klub barunya yang bermarkas di Miami, Amerika Serikat, dan akan bermain di Major League Soccer (MLS) atau Liga Sepakbola Amerika Serikat. Beckham sudah dipastikan memiliki klub di Amerika Serikat dan sekarang suami Victoria Beckham itu sedang membuat perencanaan keuangan dengan mencari

mitra bisnis untuk membangun stadion dan timnya.

Beckham sendiri pernah membela PSG sebelum akhirnya gantung sepatu pada musim panas 2013 silam. Bersama klub Paris itu dia meraih gelar juara Ligue 1. Meski sudah meninggalkan PSG, dia tetap menjalin hubungan yang bagus dengan Nasser Al-Khelaifi.

Beckham tidak mungkin berlabuh di Paris tanpa dukungan dana besar milik Nasser Al-

Khelaifi melalui Qatar Sports Investments (QSI). QSI sudah menggelontorkan dana 300 juta euro sejak membeli klub itu pada 2011 silam. Beckham pun berharap, QSI mau bergabung bersamanya untuk membangun klub sepakbola di Miami.

“Ya, David Beckham sudah meminta kami untuk membantu, tetapi sampai saat ini belum ada keputusan,” kata sumber koran Prancis Le Parisien di QSI. =espn/aji

memimpin pertandingan. Tetapi kami terluka pada detik-detik terakhir. Itulah yang terjadi.”

“Hal yang sama terjadi saat melawan Stoke City. Dengan dua orang pemain cedera dan satu gol hasil defleksi pemain sendiri, kami sangat tidak beruntung.

Tetapi saya tidak ingin mencari alasan pemaaf. Kami harus terus meningkatkan kemampuan dan harus lebih baik terutama dalam hal akurasi tendangan dari dalam kotak penalti. Sebab kami memiliki banyak peluang di dalam kotak penalti tetapi tidak mencetak banyak gol. Saya yakin kami bisa melakukannya (mencetak gol lagi dari dalam kotak penalti,” papar Mata lebih lanjut. =espn/sky sports/aji

MANCHESTER - Penyerang Manchester United (MU) asal Meksiko Javier Hernandez melalui akun instagramnya mengungkapkan keinginannya untuk tinggalkan Old Trafford pada akhir musim ini.

“Waktunya untuk mengatakan banyak hal akan datang,” tulis Hernandez di akun instagramnya.

Pernyataan itu dikeluarkan karena Hernandez kehilangan tempat utama di MU. Pada Januari lalu, ayahnya yang juga sekaligus sebagai agen, Eduardo menegaskan bahwa putranya itu diminati oleh enam klub besar dari Spanyol, Italia, Prancis dan Jerman. Satu dari enam tim itu masuk dalam daftar 10 tim teratas dunia.

Tetapi pemain ini memilih bertahan di Old Trafford untuk merebut tempat di tim utama.

Tetapi kesabarannya di bawah pelatih David Moyes menghilang.

Dia jarang dimainkan sebagai starter dan lebih banyak sebagai pemain substitusi, termasuk saat MU ditahan imbang 2-2 oleh Fulham di Old Trafford akhir pekan lalu. =espn/sky sports/aji

Neymar Siap Berlaga BARCELONA - Penyerang Barcelona asal Brasil Neymar siap membela Barcelona pada ajang Copa del Rey, Kamis (13/2) dini hari WIB nanti, setelah mulai berlatih bersama tim utama klub itu pada Senin (10/2). Penyerang Tim Nasional (Timnas) Brasil itu mengalami cedera engkel saat melawan Getafe di ajang Copa del Rey pada 16 Januari lalu dan sudah absen pada tujuh laga.

Mantan penyerang Santos ini, siap membela El Barca saat bertandang ke kandang Real Sociedad pada pertandingan leg kedua semifinal Copa del Rey pada Rabu (12/2) malam waktu setempat atau Kamis (13/2) dini hari WIB. “Saya sudah

dalam proses pemulihan tahap akhir,” kata Neymar.

Neymar sudah mengemas 10 gol untuk Barcelona dari 24 kali tampil. Di luar lapangan, Neymar sedang mengalami masalah karena pihak berwajib sedang menginvestigasi proses transfernya dari Santos ke Barcelona. =espn/aji

16

KORAN MADURA

RABU 12 FEBRUARI CHICHARITO 2014 | No. 0299 | TAHUN III

AKAN PERGI DARI OLD TRAFFORD

NEYMAR SIAP MEMBELA BARCELONA LAGI

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

Olahraga

120 HARI LAGI

KORAN MADURA

BECKHAM BERHARAP SOKONGAN DANA DARI PSG BACA DI HALAMAN 15

JUA Mata Minta Dukungan Fans MU MANCHESTER - Gelandang anyar Manchester United (MU) Juan Mata meminta pendukung Setan Merah untuk tetap bersatu setelah MU hanya bermain imbang 2-2 melawan Fulham pada Minggu (9/2) lalu.

Dukungan penuh penonton sangat penting, terutama saat MU menantang Arsenal di Emirates pada Kamis (13/2) dini hari WIB. Mata sendiri mengaku punya memori bagus saat mengunjungi Emirates. Diharapkan, kenangan indah itu akan terulang pada laga nanti. BACA DI HALAMAN 14

16

RABU 12 FEBRUARI 2014 | No. 0299 | TAHUN III

RABU

KORAN MADURA

12 FEBRUARI 2014 No. 0299 | TAHUN III

RABU 12 FEBRUARI 2014 | No. 0299 | TAHUN III

Taneyan anjang

AA

KORAN MADURA

Separuh Badan Jalan Tergerus “Bahkan ketika air laut pasang, warga di sekitar pinggir pantai terpaksa mengungsi. Sebab, rumah mereka tidak dapat ditempati, direndam air laut.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada perhatian dari pemda,” ujar Pusawi, Selasa, (11/2).

Yang bisa dilakukan warga, mengumpulkan batu membentengi rumahnya dari hantaman ombak. Kades setempat mengaku kewalahan untuk menggugah kesadaran pemkab untuk segera memperbaiki infrastruktur tersebut. =AHMAD SAI/MK

ahmad sai/koran madura

Sumenep - Kondisi jalan di sepanjang pinggir pantai di Desa Sonok Timur Kecamatan Nonggunung Pulau Sepudi rusak parah. Separuh badan jalan tergerus karena tidak ada tangkis laut, namun sampai saat ini belum diperbaiki.

Lapak DiSTERILKAN Demi Incar Adipura “Jangan Hanya Menertibkan” SAMPANG – Pedagang kaki lima (PKL) yang sehari-hari biasa berjualan di pinggir jalan protokol Kecamatan Kota Sampang mulai disterilkan. Sedikitnya 126 PKL ditertibkan menjelang penilaian Adipura.

Sekitar 20 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang, Selasa (11/2) melakukan penyisiran di depan SMAN 1 Sampang, depan Pasar Srimangunan Jalan Wahid Hasim Kelurahan Gunung Sekar, Jalan Panglima Sudirman Kelurahan

Dalpenang, Jalan Tengku Umar, dan Jalan Rajawali Kelurahan Rongtengah Kec/Kota Sampang.

Selamet, PKL yang mangkal di depan Pasar Srimangunan, mengeluhkan penyisiran tersebut, karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya.

“Kok bisanya selalu menindas rakyat kecil. Kalau mau tegas jangan hanya bisa menertibkan, tapi harus bisa mencarikan solusi tempat yang permanen,” ucapnya dengan ekspresi kecewa.

Kasi Operasi Satpol PP Kabupaten Sampang Moh Sadik mengatakan, penertiban PKL itu sesuai dengan Perda No 5 tahun 2013.

“Penertiban ini dalam rangka menjelang penilaian Adipura agar

kebersihan kota terjaga sesuai juga dengan perda. Kita sekarang tidak ada pembubaran paksa PKL cuma penertiban menjelang Adipura saja,” ucapnya.

Jika para PKL masih memaksa berjualan di sekitar ruas jalan trotoar tersebut, pihaknya akan mengambil tindakan dengan membawa gerobak dagangan untuk dibawa ke kantor satpol PP. “Kalau masih mokong saya angkut ke kantor dan ditindak tipiring,” jelasnya.

PKL itu nantinya direncanakan direlokasi permanen penempatannya ke sejumlah lokasi yang sudah disepakati bersama, setelah adanya rapat koordinasi oleh pihak terkait. “Mungkin nanti targetnya setelah ada Peraturan Bu-

BONGKAR! Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang saat menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di depan Pasar Srimangunan, Selasa (11/2). pati (Perbup) dengan adanya rapat koordinasi antara PKL, Koperasi, Bappeda, Cipta Karya, KP3M, dan pihak Satpol PP,” ujarnya.

Adapun lokasi permanen para PKL itu nantinya di depan halaman GOR Tenis Indoor Jalan

Wijaya Kusuma Kelurahan Gunung Sekar, Taman Bunga Wisata Bahari Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang, dan di Jalan Syamsul Arifin Kelurahan Polagan Kec/Kota Sampang. =RYAN HARIYANTO/MK

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 12 FEBRUARI 2014 | No. 0299 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 12 FEBRUARI 2014 No. 0299 | TAHUN III

BPJS Jadi Pelarian Kuota untuk Warga Miskin Capai 500 Ribu SUMENEP – Masyarakat dinilai belum sadar akan pentingnya asuransi kesehatan. Hal itu didasarkan pada minimnya pendaftar asuransi kesehatan di Badan Penyelengara Jaminan Kesehatan (BPJS) Sumenep.

BUKU TABUNGAN BSM

BRI Dinilai Ingkar Janji SUMENEP – Bank Rakyat pencairan, atau bisa kami yang Indonesia (BRI) Cabang Sumedatang langsung ke lembaga manep sebagai penyalur bantuan sing-masing,” katanya. siswa miskin (BSM) dikeluhkan Hefni juga menyesalkan pengelola lembaga pendidikan di jelimetnya administrasi. ”Yang bawah naungan Kantor Kemente- kami sesakan juga, setiap rian Agama setempat. Pencairan lembaga kami yang akan melaBSM mestinya sudah tuntas pada kukan pencairan, maka pihak akhir Januari lalu, namun hingga lembaga itu selalu disibukkan saat ini masih belum. masalah administrasi. Padahal, Ketua Musyaadministrasinya warah Kerja Kepala sudah disesuaikan Madrasah Ibtidaidengan persyarayah (MKKMI) Ketan yang telah camatan Lenteng dikeluarkan oleh Jika jumlah murid Hefni mengataBRI,” terangnya. nantinya tidak sesuai kan, BRI sebagai Menanggapi dengan data yang ada keluhan terselembaga penyalur pada kami, maka kami but, BRI tidak bantuan tersebut telah ingkar juga tidak akan mela- bisa mencairkan janji. ”Kami selaku kukan pencairan, se- bantuan itu jika pengawas merabelum semuanya bisa lembaga masih sa kecewa dengan belum melengkapi di-clear-kan...” pelayanan yang administrasi yang diberikan oleh BRI. telah menjadi Suhartono BRI telah ingkar syarat pencairan janji,” terangnya, dana itu. Salah Asisiten BRI Cabang Selasa (11/2). satunya, adanya Sumenep Menurutnya, surat keterangpada akhir Dean dari pihak sember 2013, pihak BRI berjanji, lembaga. sebelum akhir bulan Januari, ”Jika jumlah murid nantinya pembuatan buku rekening 46 tidak sesuai dengan data yang lembaga pendidikan di Kecamaada pada kami, maka kami juga tan Lenteng dipastikan selesai. tidak akan melakukan pencairan, Namun, lembaga yang bisa mensebelum semuanya bisa di-clearcairkan bantuan hanya sekitar 10 kan. bahkan jika perlu, kami akan lembaga. mengantarkan ke setiap sekolah,” Namun, asisiten BRI Cabang timpalnya.

Sumenep Suhartono mengataKasi Pendidikan Madrasah kan, pembuatan rekening untuk Kantor Kementerian Agama Sumebantuan BSM telah selesai pada nep Rifa’i Hasyim masih belum akhir bulan Januari lalu. ”Untuk bisa dikonfirmasi. Ketika hendak pembuatan rekeningnya sudah dikonfirmasi via telepon, yang selesai. Jadi, kami mempersilakan bersangkuatan sedang rapat. pihak lembaga untuk melakukan =JUNAEDI/MK

Kasi Ops BPJS Sumenep Endang Lilis Setyawati mengungkapkan, warga enggan untuk menggunakan layanan BPJS selama Surat Pernyataan Miskin (SPM) dari Dinas Kesehatan (Dinkes) masih bisa diperoleh.

“Selama mereka dijamin dapat memperoleh SPM terkait warga yang mengalami gangguan kesehatan fisik atau sakit, mereka akan mengurus SPM dan cenderung untuk tidak mendaftar BPJS yang berasuransi untuk memperoleh kartu Jamkesmas,” terangnya kepada Koran Madura.

Kuota yang disediakan BPJS bagi warga miskin sebanyak 500 ribu warga, tapi yang mendaftar tiap harinya tidak lebih dari 10 pendaftar. Namun demikian, BPJS tidak hanya melayani warga miskin saja. “Mau kaya, tahu miskin pasti terdaftar dan terlayani,” jelasnya.

Syarat untuk mendaftar bagi warga miskin, menurut Endang, hanya membutuhkan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK) saja. “Jadi semua warga miskin sudah ditetapkan Kemenkes melalaui data TNP2K (Tim Nasional Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan),” katanya.

Kasi Ops BPJS Sumenep, Lilis Setyawati saat memberikan keterangan terkait minimnya kesadaran mayarakat akan pentingnya BPJS, Selasa (11/2).

Warga bisa mendaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau ikut program secara mandiri.

Jika mendaftar melalui PBI, prosesnya cukup panjang karena harus melalui serangkaian prosedur, mulai dari pendataan di dinkes, lalu diusulkan ke Kemenkes RI, baru ada SK penetapan.

Namun jika melaui jalur mandiri, lanjut Endang, mereka akan langsung dapat nomor urut, lantas membayar di bank untuk memperoleh kartu jamkesmas.

Hanya soal pelayanan kesehatan memang tidak dibatasi bagi warga yang ingin berobat. Asal sesuai dengan indikasi penyakit dari tim medis atau dokter.

“Kemampuan terendah bayar premi asuransi BPJS sebesar Rp 25.500 per jiwa dalam setiap bulannya. Sementara pembayaran tertinggi bagi pendaftar BPJS dikenakan Rp 55.500 per jiwa selama sebulan sekali,” terang Endang. =ALI RIDHO/MK

TETAP BELAJAR Separuh murid kelas 3 SD Negeri Suarna, Kampung Suarna, Batukuwung, Padarincang, Serang, Banten, belajar di lantai akibat tidak kebagian tempat duduk. Pihak sekolah mengaku sudah berulangkali mengajukan proposal penambahan bangku dan perbaikan gedung sekolah namun hingga sekarang tidak ditanggapi pemerintah setempat.

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 12 FEBRUARI 2014 | No. 0299 | TAHUN III

C

KESEHATAN

DBD Menurun, Chikungunya Merangkak Naik SUMENEP - Sumenep belum sepenuhnya aman dari penyakit mematikan Demam Berdarah Denggue (DBD). Namun, mengalami penurunan kasus dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebaliknya, penderita chikungunya mengalami tren peningkatan.

Sepanjang bulan Januari 2014, penderita penyakit DBD mencapai 37 kasus. Penderita paling banyak terdapat di Kecamatan Saronggi (17 penderita) dan Kecamatan Kota Sumenep (4). Sementara penderita bulan Januari 2013 sebanyak 348 kasus.

Kepala Bidang Pencegahan Masalah Kesehatan (PMK) Dinkes Kabupaten Sumenep, Dwi Reknani menjelaskan, penyakit DBD pada umumnya disebabkan faktor lingkungan yang kurang bersih. “Sehingga penyakit ini menyerang lingkungan yang kumuh dan kurang bersih,� katanya, Selasa (11/2).

Ketika ditanya soal penyakit lain yang perlu diwaspadai, kata mantan Kepala Puskesmas

Batuputih ini, disamping DBD, penyakit yang juga menggejala di masyarakat akibat gigitan nyamuk itu adalah chikungunya.

Sedangkan untuk penderita chikungunya, lanjut Regnani, relatif sulit terdata, mengingat hanya berdasarkan gejala klinis tanpa pemeriksaan laboratorium. "Masyarakat sifatnya hanya mendugaduga. Kalau badan panas disertai ngilu persendian dan seluruh badan, dianggap chikungunya. Jadi hanya dengan 'simptomatis' (menyembuhkan gejalanya), penderita sudah sembuh," ujarnya.

Meskipun jumlah penderita chikungunya tidak terdata karena tidak ada pemeriksaan di laboratorium, namun pihaknya menerima surat resmi dari

Puskesmas Pamolokan dan Kalianget, terkait banyaknya jumlah penderita chikungunya di wilayah setempat.

Ia menambahkan, untuk dua penyakit yang berasal dari nyamuk tersebut, pihaknya telah meminta agar masing-masing puskesmas melakukan sosialisasi pada masyarakat. Petugas dari Puskesmas diminta mengajak masyarakat untuk berpola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan.

Menurutnya, upaya fogging adalah langkah terakhir yang dilakukan dinas kesehatan, apabila sudah diperlukan. "Misalnya jumlah penderita demam berdarah di suatu daerah cukup banyak, dan membawa korban. Baru kami 'fogging'. Tapi pada intinya yang terbaik adalah menjaga kebersihan lingkungan dengam gerakan 3M, yakni menutup, mengubur, dan menguras," pungkasnya. =SYAMSUNI

Mobil yang membawa pasien diparkir di halaman RSD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, beberapa waktu lalu. Selama bulan Januari, penderita DBD menurun, namun penderita chikungunya naik.

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 12 FEBRUARI 2014 | No. 0299 | TAHUN III

PULAU SAPEKEN

Setahun Tanpa Tenaga Medis SUMENEP - Sudah setahun lebih warga Pulau Sapeken tidak tersentuh pelayanan kesehatan. Dulu ada tiga tenaga medis, namun saat ini sudah tidak kelihatan lagi batang hidungnya.

Keluhan itu disampaikan anggota Komisi D DPRD Sumenep asal Pulau Sapeken, Nur Asyur. Hal itu menambah daftar masalah warga kepulauan. Menurutnya, dalam hal apa pun kepulauan memang seringkali termarginalkan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

“Banyaknya kasus (orang sakit) yang terjadi di Sapeken tidak bisa dideteksi dan disembuhkan oleh tenaga medis sekelas bidan. Sehingga butuh tenaga dokter yang benar-benar profesional dalam menangani segala penyakit,” katanya, Selasa (11/2).

Sebelumnya memang ada tenaga dokter yang bertugas di Sapeken, namun, dokter itu dimutasi sehingga mengalami kekosongan.

Ironinsnya lagi, tidak ada dokter alternatif. “Dan yang sangat kami sesalkan, selama kurun waktu lebih satu tahun, tenaga dokter di kepulauan dibiarkan kosong setelah dimutasi, ,” jelasnya.

Seharunya, lanjut Politisi PKS tersebut, badan kepegawaian (BKPP) cari pengganti dulu sebelum melakukan mutasi. “Jadi, ini menjadi bahan pembelajaran bagi BKPP dan dinkes agar menyediakan dokter pengganti dulu sebelum dilakukan mutasi,

agar pelayanan kesehatan di Kepulauan Sapeken itu berjalan optimal. Sebab, pelayanan kesehatan itu menyangkut hajat orang banyak,” tambahnya.

Menurutnya, terjadinya kekosongan dokter di kepulauan karena gaji yang diterima oleh tenaga medis minim. Mereka hanya dapat gaji Rp 2,2 juta per bulan. “Ini juga menjadi faktor kenapa ada banyak dokter yang tidak mau bertugas di kepulauan. Sehingga, saya tak bisa menyalahkan para dokter, sebab mereka punya alasan yang cukup rasional,” paparnya.

Ketika ditanya lebih jauh perihal gaji mereka, Komisi D, kata Nur Asyur sudah mengusahakan di PAK 2014. “Sebab setelah kami menindaklanjuti kepada beberapa dokter, ternyata mereka agak keberatan ditempatkan di kepulauan dengan gaji segitu. Oleh karena itu, kami perjuangkan agar mereka dapat gaji yang cukup layak, kami usulkan di PAK 2013 lalu, tidak lolos, dan Alhamdulillah pada PAK 2014 ini, disetujui ada kenaikan gaji sebesar 1,5 juta. Berarti nanti mereka akan mendapat gaji Rp 3,7 juta per bulan,” terangnya Ia secara tegas menyatakan tentang komitmen dan aksi

PELAYANAN KESEHATAN. Anggota Komisi D DPRD Sumenep, Nur Asyur saat diwawancarai wartawan, Selasa (11/2) terkait pelayanan kesehatan di Pulau Sapeken.

nyata Dinkes dengan anggaran gaji Rp 3,7 juta per bulan. “Jika masih belum ada aksi nyata dari dinkes, maka kami akan menuntut dinkes, dan menanyakan alasan logisnya kenapa masih belum ada dokter yang ditugas-

kan ke Kepulauan Sepeken, sebab rasionalisasinya begini, jika daratan bisa, kenapa kok kepulauan sulit. Berarti, jika tetapi begitu, benar adanya, kepulauan acapkali dimarginalkan,” tandasnya.

Sementara, Kepala Dinas

Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep Anugrah Riska Rahadi saat dikonfirmasi enggan berkomentar. “Mohon maaf, saya tak mau berkomentar,” ucapnya singkat. =SYAMSUNI/MK

VIDEO PORNO

Bertebar Amoral di Jejaring Sosial

BERLATIH LIONG PASURUAN. Sejumlah prajurit dari Yon Zipur 10 Kostrad melakukan latihan atraksi liong di halaman Kelenteng Tjoe Tik Kiong, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggung Rejo, Pasuruan, Jatim, Selasa (11/2). Latihan atraksi liong tersebut untuk memeriahkan Cap Go Meh.

SUMENEP – Video berdurasi 2 menit 9 detik berjudul ”Kenakalan Remaja Madura Sepudi Gayam” di jejaring sosial YouTube yang diunggah pada 28 November 2013, hingga ini telah ditonton lebih dari 100 ribu pengunjung.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep asal kepulauan, Nur Asyur, menyayangkan beredarnya video mesum yang diduga diperankan pelajar itu. Untuk mencegah semakin meluasnya peredaran video itu, polisi diminta segera mengusut pelaku dan penyebarnya.

Pusawi, salah satu penjaga warnet, mengungkapkan, video amoral tersebut tidak hanya ditonton remaja. ”Video tersebut tidak hanya ditonton para remaja, melainkan juga ditonton oleh orangtua yang kebetulan berada di

Rata-rata pengunjung disini sudah faham internet, jadi tidak alasan untuk melarang mereka,”

Pusawi

Penjaga Warnet warnet,” katanya.

Ia mengaku tak kuasa melarang pengguna warnetnya untuk tidak menonton video mesum tersebut. ”Rata-rata pengunjung di sini sudah faham internet. Jadi tidak alasan untuk melarang mereka, lagi pula video tersebut bukan warnet

yang menyediakan, melainkan situs-situs yang menyediakan video tersebut,” bebernya.

Nur Asyur berharap, orangtua memperketat mengawasan pergaulan putra-putrinya. “Aksi mesum yang banyak dilakukan para remaja, utamanya kalangan pelajar, merupakan tanggung jawab kita bersama, utamanya kalangan orangtua maupun lingkungan,” tutur Politisi PKS itu.

Terkait dengan video yang sudah terlanjur beredar, kewenangan untuk mengusut ada di pihak kepolisian. “Sudah menjadi kewenangan kepolisian untuk mengusut pelakunya. Kalau tidak maka akan banyak masyarakat yang akan melakukan hal yang sama,” pungkasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 12 FEBRUARI 2014 | No. 0299 | TAHUN III

E

KESEJAHTERAAN GURU

TPP Rp 49 Miliar Tak Cair SUMENEP - Ribuan guru penerima tunjangan sertifikasi hingga detik ini belum bisa menikmati Tunjangan Pendidikan Profesi (TPP). Jumlah TPP yang belum dicairkan mencapai Rp 4,5 miliar. Pemerintah menilai kesalahan terletak pada pengelola lembaga pendidikan.

Kepala Kantor Kemenag Sumenep Ach Shodiq mengungkapkan, bantuan itu belum bisa dicairkan karena pengajuannya dari lembaga pendidikan tempat guru mengajar terlambat. “Kalau rekapan datanya dari lembaga pendidikan sudah tuntas, TPP itu pasti akan cair,” katanya.

Di Kabupaten Sumenep, madrasah diniyah (madin) yang memperoleh TPP 1.102 madrasah dari data yang tercatat 1.168 madin.

Sebanyak 66 madin tidak memperoleh bantuan TPP. “Jadi kalau ada temuan masyarakat lembaga madin yang tidak memperoleh TPP sebanyak 300 sampai 400 madin itu bohong, ” klarifikasinya. =ALI RIDHO/MK

PAW

5 DPRD Bisa Diganti Sumenep - Sebanyak 5 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep dalam bayang-bayang pergantian antar waktu (PAW), karena mereka sudah 6 kali tidak hadir dalam rapat paripurna tanpa keterangan.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep Miftahurrahman menjelaskan, sesuai PP Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, anggota dewan yang tidak hadir sebanyak 6 kali dalam rapat paripurna bisa ditegur dan di-PAW oleh partai pengusungnya.

"Jadi, mereka bisa di-PAW oleh partainya, karena telah melanggar tata tertib dewan. Dari 5 orang itu, salah satunya dari unsur pimpinan," katanya.

Selain 5 orang yang kerap bolos rapat paripurna, ada 15 anggota lagi dari berbagai fraksi yang izin berturut-turut dengan alasan berbeda-beda. Karena itu, dalam waktu dekat Badan Kehormatan akan melakukan pemanggilan terhadap mereka. =IST/MK

GARAM GAGAL PANEN. Petani berdiri di pematang tambak garamnya yang gagal panen di Penggaraman Talise, Palu, Sulawesi Tengah. Sejak sebulan terakhir, lahan garam di wilayah tersebut mengalami gagal panen akibat curah hujan yang cukup tinggi. Akibatnya harga garam melonjak dari rata-rata Rp50.000 per karung menjadi Rp100.000 per karung.

Tindaklanjuti Kejelasan CSR PT Garam Komisi B Belum Bisa Menemui Mahasiswa SUMENEP - Mahasiswa menilai DPRD Kabupaten Sumenep telah ingkar janji. Pasalnya, sudah hampir satu bulan tuntutan kejelasan CSR PT Garam belum selesai. Sebelumnya, komisi B berjanji, dalam sebulan urusan tersebut sudah selesai.

“Jujur, kami kecewa, karena sudah pertengahan Februari masih belum ada hasil. Makanya, kami datang lagi ke Komisi B untuk menanyakan lebih lanjut terkait dengan hasil tersebut, tetapi sesampainya di sana, mereka kembali berjanji, katanya minggu depan,” ucap Zainullah, koordinator perwakilan mahasiswa kepada wartawan, Selasa (11/2).

Kemarin, sejumlah mahasiswa mendatangi kantor dewan di Jalan Trunojoyo. “Kami ke sini memang untuk menagih janji. Namun, lagi-lagi dijanjikan minggu depan. Berarti legislatif sama saja dengan eksektutif,” terangnya.

Namun, mereka tidak bisa bertemu karena komisi B berdalih sedang menyelesaikan masalah petani soal dana cukai.

“Tadi sebenarnya saya datang

dengan baik-baik untuk melakukaan hearing kembali, tetapi Komisi B tidak bisa menemui kami karena masih ada rapat soal dana cukai. Komisi B hanya menjanjikan minggu depan untuk memediasi kami dengan beberapa pihak,” jelasnya.

Kemarin lusa, Sekda dan PT Garam sudah ketemu. Mereka membicarakan tentang tuntutannya tanpa melibatkan unsur dari mahasiswa. “Jangan-jangan sudah terjadi konspirasi politik

antar beberapa pihak, sehingga terus dijanjikan. Anehnya lagi, dalam pertemuan itu, kami tidak dilibatkan,” duga Zain.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Bambang Prayogi mengatakan, pihaknya masih ada rapat internal soal dana cukai atau DBHCHT. “Kami sudah bilang tadi ke beberapa mahasiswa bahwa kami akan pertemukan mereka dengan semua pihak.

Untuk sekarang, kami masih ada rapat internal. Jadi, minggu

depan kami akan memanggil semua pihak,” katanya saat dikonfirmasi Koran Madura.

Soal kabar pertemuan Sekda dengan PT Garam, kata Bambang, pihaknya masih belum melakukan koordinasi. “Tetapi yang jelas, minggu depan kami pastikan semua pihak akan dipanggil, baik Sekda, PT Garam, termasuk mahasiswa. Karena memang hal ini tuntutan mahasiswa,” jelasnya. =SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA

RABU 12 FEBRUARI 2014|NO. 0299|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

RABU 12 FEBRUARI 2014 NO. 0299 | TAHUN III

F

PENANGANAN KESEHATAN

Kasus Malapraktik Disoal

TERANCAM GAGAL PANEN. Petani menyiram padi yang mulai mengering dan menguning, di Desa Dasok, Pademawu, Pamekasan, Jatim, Selasa (11/2). Puluhan hektare tanaman padi di sejumlah kecamatan di Kabupaten itu, terancam gagal panen, karena kekurangan air dan terserang penyakit.

Gagal Panen Mestinya Diantisipasi Ratusan Hektare Dibayangi Bencana Kekeringan PAMEKASAN – Kotak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pamekasan memperkirakan sekitar 50 persen tanaman padi di wilayah itu akan gagal panen. Hal itu diakibatkan minimnya pasokan air akibat rendahnya curah hujan beberapa pekan terakhir.

Semestnya gagal panen tersebut bisa tercegah apabila ada upaya antisipasi sebelumnya.

Berbagai pihak yang berkompeten sudah seharusnya memikirkan upaya penyelamatan tanaman dari ancaman gagal panen, agar tidak terulang di masa yang akan datang.

Ketua KTNA Pamekasan, Fathorrahman mengatakan sebagian besar lahan pertanian di Pamekasan merupakan lahan tadah hujan yang pengairannya mengandalkan air hujan. Sehingga jika lama tidak turun hujan, akan menyebabkan areal pertanian itu kekurangan pasokan air.

“Dari luas lahan tanaman padi sekitar 23.000 hektare lebih dari separuh yang terancam tidak bisa dipanen. Bahkan sudah ada yang mati karena kering,” katanya.

Ia mengatakan ada dua faktor yang menyebabkan tanaman padi itu rusak. Pertama disebabkan

minimnya ketersediaan air akibat berkurangnya intensitas hujan.

Selain itu di beberapa kecamatan areal pertanian itu rusak akibat serangan hama dan penyakit tanaman.

Ia meminta Pemerintah Pamekasan melalui Dinas Pertanian (Disperta) setempat segera melakukan tindakan antisipasi.

Sehingga tenaman padi warga yang belum rusak bisa segera diselamatkan. ”Selama ini saya masih belum melihat langkah pemerintah untuk melakukan tindakan dalam kasus tersebut,” kata Fathurrahman.

Langkah yang paling penting untuk dilakukan saat ini, kata dia, menyediakan mesin pompa air.

Terutama daerah yang di sekirtarnya terdapat cadangan air dari sungai maupun bendungan.

Kepala Disperta Pamekasan, Isye Windarti membantah bahwa kerusakan tanaman padi lebih

dari separuh total lahan pertanian di wilayahnya. ”Lahan padi saat ini seluas 25000 hektare, tidak sampai separuh yang terancam gagal panen. Jika sampai separuh, itu masuk kategori bencana,” katanya.

Berdasar pengamatannya lahan yang mengalami kekeringan saat ini seluas 39 hektare untuk lahan irigasi dan 675 hektare lahan tadah hujan. Namun kondisinya masih belum parah sehingga jika turun hujan tanaman padi di wilayah itu masih bisa diselamatkan. Sementara luas lahan yang rusak akibat serangan hama hanya terjadi pada 72 hektare lahan akibat serangan tikus, 75 hektare lahan akibat serangan hama Xanthomonas, 121 hektare lahan akibat hama Pyricularia, dan 12,8 hektare lahan akibat serangan hama pengerat batang (tikus).

Untuk penanggulangan hanya bisa dilakukan untuk lahan irigasi. Dengan melakukan bimbingan pengelolaan air irigasi. Sementara untuk lahan tadah hujan yang jauh dari sumber air, yang bisa dilakukan adalah menunggu turunnya hujan. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

PAMEKASAN - Sejumlah aktivis mahasiswa dari Kecamatan Tlanakan mendatangi Komisi D DPRD Pamekasan, Selasa (11/2). Mereka mempertanyakan kasus Malapraktik yang merenggut nyawa Nurhasanah (25), warga Dusun Sumber Wangi, Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan.

Puluhan mahasiswa mendesak agar perwakilan rakyat ikut mengawal kasus dugaan malapraktik yang sudah masuk ke ranah hukum. Sebab tak hanya dugaan malapraktik, para mahasiswa juga menyayangkan pelayanan Puskesmas Talanakan yang sangat mengecewakan warga sekitar.

Audiensi yang dimulai sekitar pukul 10.00 dihadiri beberapa elemen. Diantaranya Wakil DPRD Pamekasan, Kepala Kadinkes beserta Kepala Puskesmas, dan Ketua Komisi D DPRD Pamekasan.

Mahasiswa mendesak agar duduk permasalahan dugaan malpraktek menemukan titik terang. Sebab terjadi ketidakberesan dalam pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas Tlanakan. Salah satu bukti tersebut yakni dalam melayani pasien. Sehingga dugaan malpraktek makin kuat. ”Pelayanan di puskesmas Tlanakan memang sudah amburadul. Salah satu buktinya pada saat ingin konsultasi malah direspon tidak baik karena keterbelakangan mental.

Saya termasuk saudara korban (Nurhasanah). Jadi, saya tau dia.

Hasanah orang normal kenapa dikatakan keterbelakangan mental,” ujar Hairul Umam Menurutnya pelayanan yang diberikan terhadap almarhum ditangani tidak serius oleh sejumlah perawat di Puskesmas tersebut. Selain itu pada saat hendak dirujuk ke RSUD Dr. Slamet Martodirdjo Pamekasan masih dilayani secara tidak sopan.

Hairul menuturkan pihak Puskesmas sama sekali tidak ikut campur dalam urusan rujukan tersebut. ”Ketika minta diperiksa tensi darahnya, ternyata pihak puskesmas mengatakan alatnya rusak.

Apalagi pada saat dilakukan pemeriksaan kedua perawat di Puskesmas tersebut bercanda dan tidak serius menangani pasiennya. Padahal waktu itu Hasanah sudah dalam keadaan kritis kulitnya melepuh,”

paparnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Psuskesmas Tlanakan Dr. Siswanto Pabidang menepis semua tudingan yang dilontarkan sejumlah mahasiswa.

Menurut dia pelayanan di Puskesmas sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebab semua pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari Puskesmas maupun pelayanan kesehatan secara umum. ”Almarhum Hasanah diantar oleh dua orang dari pihak keluarga. Kemudian kenapa harus ditanyakan, oleh karena komunikasi tidak lancar, jadi kami tidak mengatakan bahwa dia keterbelakangan mental ini perlu dicatat. Terkait perawat bercanda dalam pelaksanaan tugas mereka bisa berkomunikasi dalam pengertian bahwa ini saling melengkapi,” sanggahnya.

Selain itu, lanjut Dr. Siswanto alat kesehatan (Alkes) berupa pengecek tensi darah tidak benar jika dikatakan rusak. Menurutnya pada saat itu almarhum sudah dilakukan pengecekan tensi darah sebelum dilakukan pemeriksaan.

Sebab alat tensi di Puskesmas Tlanakan masih baru. ”Terkait alat pemeriksa tensi darah yang rusak itu saya ragukan.

Sebab kami mempunyai alat.

Kalau tidak punya saya akan marah terhadap Kepala Dinas supaya secepatnya dikirim yang baru. Jadi alat masih bagus bisa dilihat di Puskemas kami,” paparnya.

Hal senada diungkapkan Kadinkes Pamekasan Ismail Bey. Menurutnya pihaknya akan memasrahkan kasus dugaan malpraktek tersebut terhadap pihak kepolisian. Sebab dugaan malapraktik itu sudah masuk ke dalam ranah aparat kepolisian Polres Pamekasan. Menurutnya jika masih belum dilaporkan mungkin bisa diproses secara kekeluargaan. ”Saya pikir nanti dari penegak hukum yang akan menyelesaikan maslah ini.

Apapun yang terjadi kami harus legowo dan apapun keputusannya kami tetap menghargai. Cuma apa yang dikatakan tadi, seandainya ini terjadi sebelum masuk ke ranah hukum, mungkin upayaupaya secara kekeluargaan masih bisa,” ungkapnya. =FAKIH AMYAL/RAH

KORAN MADURA

PAMEKASAN

RABU 12 FEBRUARI 2014 NO. 0299| TAHUN III

G

Ada Upaya Pengalihan Fungsi Lahan Tambang Karena Dianggap sebagai Sumber Kerusakan Lingkungan PAMEKASAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan akan mengalihfungsikan lahan tambang yang selama ini menjadi lokasi penambangan sebagai lahan produktif. Aktifitas penambangan liar dinilai menjadi penyebab rusaknya lingkungan di wilayah itu. Lokasi penambangan itu sedikitnya ada di empat kecamatan, di Kecamatan Pasean berupa penambangan pasir, di Kecamatan Batumarmar, Pegantenan, dan Larangan menjadi lokasi penambangan batu.

Pemkab setempat sedang melakukan pendataan pemilik dan pekerja usaha penambangan liar di empat kecamatan itu untuk dilakukan pembinaan. Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA), Salah Samlan mengatakan Pemkab Pamekasan akan melakukan

fasilitasi agar para penambang itu memiliki usaha lain, selain penambangan. Sebab, kata dia, mereka bertahan bekerja di perusahaan tambang tanpa izin itu, karena tidak memiliki usaha lain yang bisa diandalkan sebagai sumber ekonomi.

“Jika ada sumber pendapatan lain yang bisa menghidupi mereka dan keluarganya, kami yakin mereka akan berhenti dari aktifitasnya saat ini,” ujar Salah Syamlan.

Pemkab akan mengumpulkan para pemilik lahan dan pekerja tambang itu untuk diberi penyadaran tentang bahaya kegiatan penambangan terhadap lingkungan dan terhadap para penambang sendiri. Apalagi dalam menjalankan aktifitasnya, mereka menggunakan cara manual dan tanpa alat keselamatan. Salah satu yang akan ditawarkan kepada mereka adalah dengan mengalihfungsikan lahan tambang yang selama ini tidak produktif menjadi lahan produktif dengan

memberi bantuan bibit yang cocok dengan kondisi tanah di masing-masing lokasi penambangan.

Sedang untuk pekerjanya, pemerintah akan menawarkan untuk menjadi peternak ayam pedaging.

Mereka akan dibantu modal dan pengadaan anakan ayam atau DOC (day old chiken).

Bantuan itu akan diberikan jika mereka mau menghentikan aktifitas liar yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan itu. Salah Syamlan menjelaskan pertemuan dengan pemilik dan pekerja tambang itu direncanakan akan dilaksanakan pada bulan depan.

Ia meminta masyarakat yang mengetahui adanya lokasi

penambangan lain di luar empat kecamatan tersebut untuk segera memberi informasi kepada pemerintah. Mereka juga akan dilibatkan dalam program pengalihfungsian lahan itu. Kerusakan lingkungan akibat penambangan batu di Pamekasan pernah terjadi di Dusun Pancor, Desa Grujugan, Kecamatan Larangan, tahun lalu.

Tanah di sekitar lokasi penambangan retak dan ambles seluas lima hektare lebih.

“Kami berharap kejadian itu tidak terjadi lagi, mudah-mudahan rencana ini terwujud dan tidak mendapat penolakan dari mereka sehingga kerusakan lingkungan akibat penambangan bisa teratasi,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

PUSAT OLAHRAGA

DED Sport Center Dianggarkan Rp 1,23 M PAMEKASAN - Detailed Engineering Design (DED/gambar kerja detail pembangunan) sport centre di Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, mulai memasuki tahapan lelang. DED tersebut meliputi finishing (penyelesaian) stadion dan lapagan serta pembangunan arena sirkuit road race. Pagu yang disediakan untuk penyusunan DED ditentukan sebesar Rp 1,23 miliar.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) sport centre Bagian Administrasi Pembangunan, Mohammad Bahtiar Eko Firmansyah menjelaskan mulai tanggal 4 hingga 14 Februari 2014 masih tahapan pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi. Hingga Selasa (11/2), sedikitnya sudah ada 16 penyedia jasa konstruksi yang mendaftar untuk ikut sebagai peserta lelang. Namun, Bahtiar tidak mau menyebutkan berapa jumlah pendaftar yang telah menyerahkan dokumen pendaftaran.

“Anggaran itu terbilang besar karena memang itu untuk biaya konsultan perencana yang notabene adalah tenaga ahli. Dan semua yang telah mendaftar, hanya sebagian yang telah memasukkan dokumen, tapi maaf siapa-siapa mereka belum dapat kami publikasikan,” katanya.

Mengenai finishing stadion

dan lapangan, menurut dia, akan menyelesaikan sisa tribun keliling sebelah selatan dan barat. Sedangkan lapangan belum dikerjakan dan diperkirakan baru akan dimulai pada pertengahan atau akhir tahun ini. Sementara itu, untuk arena sirkuit, kemungkinan akan dibangun di sebelah timur gedung stadion. Namuan hingga saat ini belum ada konsep arena sirkuit yang akan dibangun itu. Sebab saat ini fokus pemerintah adalah menyelesaikan pembangaun stadion.

Diperkirakan proses penyusunan DED membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Kemuadian setelah dukumen DED itu selesai lelang fisik akan dilaksanakan dan dilanjutkan kegiatan pembanaguan.

Tahun ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyiapkan anggaran Rp 27 miliar untuk menyelesaikan pembangunan lanjutan sport centre tahap dua. Dana sebesar itu termasuk kebutuhan fisik dan non fisik. Meskipun tidak dapat merampungkan pembangunan hingga seratus persen, dengan dana sebesar itu, stadion diperkirakan sudah dapat ditempati.

“Dengan anggaran Rp 27 miliar itu saya kira sudah bisa digunakan.

Tapi masih belum lengkap dengan sarana pendukung,” katanya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

PERSIAPAN TUR. Pesepakbola Persepam Madura United (P-MU) mengikuti latihan persiapan tur Papua, di Lapangan Kowel, Pamekasan, Jatim. P-MU akan mengawali kompetisi Indonesia Super League (ISL) tahun 2014 dengan melakukan tanding tandang ke Perseru Serui (2/2) dan Persipura (7/2).

H

KORAN MADURA

PAMEKASAN

RABU 12 FEBRUARI 2014|NO. 0299|TAHUN III

PENDIDIKAN

Ada SK 100 Kasek Kadaluarsa

MENGENDAP: Sejumlah pengusaha batik di Pasar 17 Agustus, Pamekasan, ramai-ramai mendatangi kantor Dinas Koperasi setempat. Mereka mempertanyakan program bantuan Presiden RI untuk mereka yang sampai saat ini masih mengendap di instansi tersebut.

Koperasi Batik Gigit Jari Bantuan Presiden Masih Mengendap di Kasda PAMEKASAN – Sejumlah pembatik di Pamekasan tampaknya harus lebih lama menggigit jari. Sebab hingga saat ini, bantuan presiden sebesar Rp 500 juta untuk pemilik usaha batik di pasar 17 Agustur Pamekasan masih mengendap di kasda setempat. Padahal bantuan tersebut sangat dinanti oleh pemilik usaha batik di pasar 17 tersebut, agar bisa mengembangkan usaha batiknya.

Karena tidak kunjung cair, sejumlah mahasiswa beramai-ramai mendatangi Kantor Koperasi dan UKM Pemkab Pamekasan. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kejelasan realisasi bantuan presiden tersebut.

Bantuan tersebut diberikan oleh Presiden SBY saat kunker ke Pamekasan, 5 Desember 2013 lalu. Ketika itu presiden menyempatkan diri melihat batik di pasar tradisional 17 Agustus Kelurahan Bugih Pamekasan.

Para mahasiswa menduga ada penyimpangan dalam bantuan tersebut, termasuk pula ada indikasi tidak tepat sasaran. Juga tidak jelasnya petunjuk teknis (juknis) dalam realisasi bantuan tersebut dan belum adanya sosialisasi dari dinas terkait.

Menurut Kholil juru bicara mahasiswa, seharusnya Diskoperasi memberikan penjelasan terhadap para pemilik usaha batik di pasar 17 Agustus. Termasuk alasan tersendatnya realisasi ban-

tuan tersebut, agar pemilik usaha batik tidak menunggu. “Sudah jelas presiden SBY di hadapan para pemilik usaha batik di pasar 17 Agustus akan memberikan bantuan sebesar Rp 500 Juta, tapi sampai saat ini bantuan tersebut tidak jelas,” ungkapnya.

Kholil menjelaskan selama ini tidak ada penjelasan dari pihak terkait, tentang realisasi bantuan tersebut. Sehingga pemilik usaha batik, wajar curiga terhadap bantuan tersebut.”Kalau hasil investigasi kami ada dugaan penyimpangan, kami tidak akan segan-segan melaporkan ke penegak hukum,” terangnya.

Dalam audiensi ini para mahasiswa juga menuduh Diskoperasi tidak transparan mengelola bantuan hibah koperasi pada tahun 2010, 2011, dan 2012. Indikasinya Diskoperasi tidak menyebutkan jumlah koperasi penerima, termasuk pula pertanggungjawabannya.

Menanggapi hal tersebut,

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemkab Pamekasan, Herman Priyanto membantah jika bantuan presiden kepada pemilik usaha batik di pasar 17 Agustus tersebut tidak jelas. “Kata Pak Presiden, uang Rp 500 juta itu, untuk koperasi batik, bukan untuk pemilik usaha batik, sementara di pasar 17 Agustus belum ada koperasinya, sehingga kami berinisitif membentuk koperasi,” tegasnya.

Menurut Herman, setelah dirinya menerima bantuan tersebut dari presiden, yang diserahterimakan di pendopo, dirinya langsung menitipkan bantuan tersebut ke Kasda. Sambil menunggu terbentuknya koperasi usaha batik di pasar 17 Agustus. “Sekarang sudah terbentuk koperasi di pasar 17 Agustus, yang beranggotakan 300 orang, dan kami memfasilitasi agar koperasi tersebut membuat rekening, sehingga bantuan presiden tersebut bisa disalurkan melalui rekening koperasi,” jelasnya.

Selanjutnya, kata Herman, dirinya memasrahkan sepenuhnya kepada koperasi tersebut, untuk mengelola bantuan presiden tersebut, sebaik mungkin.

“Uangnya sudah kami transfer ke rekening koperasi, selanjutnya terserah mereka mau dibuat apa,” ujarnya. =FAKIH AMYAL/RAH

PAMEKASAN - Komisi D DPRD Pamekasan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Yusuf Suhartono, untuk mengklarifikasi banyaknya Surat Keputusan (SK) pengangkatan Kepala Sekolah, yang ditengarai sudah banyak yang kadaluarsa.

Anggota Komisi D DPRD Pamekasan, Zainal Arifin mengatakan dari data yang diperoleh Komisinya, ada sekitar 100 Kepala Sekolah yang jabatanya sudah melebihi ketentuan Permendiknas/28/2010 tentang Guru yang mendapat tambahan Kepala Sekolah.

Dari 100 tersebut, 90 diantaranya kepala sekolah SD , sedang 10 adalah kepala sekolah SMP dan SMA, yang tersebar di 13 kecamatan. “Kami menyarankan agar Disdik secapatnya melaksanakan amanat Permendiknas tersebut,” kata Politisi PAN ini.

Menurut Zainal, dari hasil konsolidasi antara Komisi D dengan pihak Disdik disepakati jabatan kepala sekolah yang sudah 6 tahun, maka sebaiknya SK-nya diperpanjang dua tahun menjadi 8 tahun. Sehingga kepala sekolah tersebut menjabat dua pereode. Sementara bagi yang sudah melebihi dua pereode, seperti menjabat kepala sekolah 10 tahun, dan yang bersangkutan memiliki prestasi, Disdik bisa memperpanjang jabatan kepala sekolah tersebut. Tetapi, jika tidak, maka kepala sekolah tersebut, dikembalikan ke tugas asal,

yakni sebagai guru.

“Jabatan kepala sekolah ini hanya 4 tahun, bisa diperpanjang menjadi dua pereode. Namun, yang kami temukan, justru banyak kasek yang sudah melampui batas jabatan tersebut,” ucapnya.

Untuk itu, dirinya mengharapkan agar Disdik secepatnya mengajukan Peraturan Bupati (perbub) sebagai tindak lanjut dari Permendiknas tersebut. Sehingga Disdik memiliki dasar hukum, untuk menjalankan Permendiknas tersebut.

Kepala Disdik Pamekasan, Yusuf Suhartono mengakui banyak kepala sekolah yang habis masa jabatannya. Namun hingga saat ini belum dilakukan penyengaran. “Kami sudah sosialisasikan kepala sekolah, tinggal eksekusinya, sambil menunggu perbub,” jelasnya.

Saat ini, kata yusuf, draf perbub tersebut sudah disiapkan, tinggal diajukan kepada Bupati Pamekasan. “Mudah-mudahan tidak terlalu lama ini, perbub sudah ada, dan selanjutnya tinggal kami jalankan,” tandasnya.

Yusuf berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, Permendiknas tersebut bisa secepatnya direalisasikan. Sehingga nantinya semua kepala sekolah tidak lagi menyalahi Permendiknas tersebut. “Selama satu minggu ini kami bergerak kecamatan-kecamatan, untuk sosialisasikan Permendiknas tersebut,” katanya. =FAKIH AMYAL/RAH

PERTUKARAN BUDAYA. Mahasiswa Mokpo National University Korea Selatan berfoto bersama pelajar Sekolah Master (Masjid Terminal) usai memainkan kesenian khas Korea Tari Kipas di Depok, Jawa Barat. Kegiatan pertukaran budaya tersebut khususnya menyoroti pola pendidikan yang diterapkan Sekolah Master sebagai salah satu sekolah yang berpihak pada masyarakat bawah dan anak jalanan.

KORAN MADURA

PAMEKASAN

RABU 12 FEBRUARI 2014 NO. 0299| TAHUN III

I

Penyidikan Tipikor Alkes Vakum Karena Hasil Uji Spesifikasi BPFK Tak Bisa Diambil PAMEKASAN - Penanganan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan alat kesehatan (Alkes) senilai Rp 4, 25 miliar di Rumah Sakit (RS) dr Slamet Martodiredjo Pamekasan untuk sementara waktu belum menunjukkan perkembangan berarti. Bahkan pengurusan tipikor alkes tersebut lebih tepat disebut vakum, karena penyidik belum bisa memperoleh hasil uji spesifikasi (Spek) Alkes yang dilakukan saksi ahli dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Surabaya.

Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP Siti Maryatun mengatakan uji spek Alkes oleh BPFK Surabaya sudah selesai dilakukan.

Bahkan hasilnya pengecekan terhadap pengadaan Alkes yang diduga dikorupsi sudah ada, namun belum bisa diambil oleh penyidik.

Hasil uji spesifikasi BPFK itu belum bisa diambil, karena terkendala finansial berupa honor tim BPFK. Honor untuk tim itu tak bisa dicairkan, karena masih menunggu Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman, yang berada di Jakarta sekitar seminggu.

“Sebetulnya sudah selesai, Mas. Cuma Pak Kapolres masih ikut apel di Jakarta bersama para kapolres se-Indonesia. Kami masih menunggu pak Kapolres datang dulu untuk mencairkan uang penyidikan. Mungkin besok atau lusa baru datang. Karena kalau honornya gak dibayar, mereka gak mungkin ngasi hasilnya, Mas,” katanya.

Menurutnya hasil BPFK ini nantinya akan menjadi salah satu bahan untuk menggelar ekspose

Tapi yang pasti, perkara ini pasti kami tuntaskan,” katanya.

Ia menambahkan berdasarkan hasil temuan penyidik secara administratif ada indikasi penyalahgunaan dalam proyek tersebut, sebab terdapat pengurangan item barang, yakni dari pengadaan barang berjumlah 10 item menjadi 8 item.

Dugaan tipikor pengadaan Alkes di RS. dr. Slamet Martodiredjo Pamekasan diduga ter-

jadi berulang. Sebab selain diduga korupsi dalam pengadaan Alkes senilai Rp 4,25 miliar itu, dugaan korupsi juga diduga terjadi dalam pengadaan alkes berupa CT-Scan senilai Rp 8 miliar pada 2011 lalu yang berasal dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT).

Kasus dugaan korupsi ini sebenarnya telah dilaporkan ke Polda dan Kejati Jatim belum lama ini, akan tetapi hingga saat ini be-

lum ada tindak lanjutnya, bahkan tidak ada upaya penyidikan.

Saat itu Polda Jatim sudah melakukan penyelidikan mengklarifikasi laporan adanya dugaan korupsi dalam proyek pembelian alat-alat kesehatan di rumah sakit itu yang senilai Rp 8 miliar diperkirakan hanya direalisasikan sekitar Rp 6,2 miliar. Sehingga negara dirugikan sebesar Rp 1,8 miliar. =ACHMAD FAUZI/RAH

perkara di BPKP. Setelah hasil eskpose menunjukkan adanya kerugian negara dalam dugaan Tipikor ini, pihaknya baru akan mengumumkan para tersangka yang diduga terlibat didalamnya.

Sejauh ini, penyidik sudah memeriksa sekitar 20 saksi dalam perkara ini. Para saksi merupakan para pihak yang harus bertanggungjawab dalam proyek yang bersumber dari APBN 2011 itu.

Diantaranya panitia lelang, pengguna anggaran, dan pihak-pihak lain yang diduga mengetahui tentang proyek tersebut.

Maryatun menjelaskan penanganan perkara ini memang cukup rumit dan membutuhkan waktu cukup lama. Selain itu, jumlah personel yang terbatas juga menjadi kendala tersendiri.

Bahkan setelah uji spesifikasi BPFK ini selesai, pihaknya masih akan melakukan perbandingan harga alkes untuk mengetahui harga yang sebenarnya.

“Prosedurnya memang seperti itu, jadi memang agak rumit dan membutuhkan waktu cukup lama.

SEREMONIAL

KPPT Minta Pemilik Reklame Segera Urus Izin PAMEKASAN - Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Pamekasan meminta para pemilik reklame dalam jenis apapun, baik baliho, spanduk, banner, stiker, dan lainnya mengurus izin dan memasangnya sesuai ketentuan.

Kepala KPPT, Sahrul mengingatkan pemasangan alat peraga apapun tidak ditempel di pohon, karena hal tersebut melanggar peratutan.

Para pemilik tower diharap segera mengurus izin sesuai ketentuan yang berlaku. Pengurusan izin disertai beberapa persyaratan, Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) dan cell plan, juga ijin prinsip dan HO. “Yang penting, semua dilengkapi, maka penerbitan izin itu akan langsung diproses,” katanya, Selasa (11/2).

Izin persetujuan reklame, pemohon diwajibkan mengisi formulir permohonan bermaterai Rp 6.000 dan menyerahkan gambar lokasi dan foto reklame.

Menyertakan surat kuasa bermaterai Rp 6.000 bagi pengurusan izin yang tidak diurus sendiri oleh pemohon dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih

berlaku.

Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) pada jenis reklame tersebut, pemohon wajib menyertakan fotokopi klarifikasi konstruksi bangunan reklame, fotokcopi izin pemanfaatan tanah atau aset pemerintah dan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah, Petok D, surat perjanjian sewa atau surayt pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah.

Perpanjangan persetujuan pemasangan reklame, pemohon wajib menyertakan fotokopi Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR), persyaratan

lain seperti saat mengajukan persetujuan pemasangan reklame. “Bagi yang berbentuk Badan wajib melampirkan fotokopi akta pendirian perusahaan, SIUP, dan Nomor Pokok Wajib Pajak,” jelas Sahrul.

Pemasangan reklame terbatas dengan ukuran di bawah 6 meter persegi dan reklame tidak tetap, persyaratannya sama reklame tetap ukuran di atas 6 meter persegi. Demikian pula dengan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame dengan ukuran tersebut dan reklame terbatas. =ADV/MUJ/RAH

Sampang J

KORAN MADURA JKORAN PROBOLINGGO

Sampang

RABU 12 FEBRUARI 2014 No. 0299 | TAHUN III

RABU 12 FEBRUARI 2014 | No. 0299 | TAHUN III

MADURA

Logistik dari Kardus Dinilai Tak Layak KPU: Kita Kirim Surat Keberatan S ampang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang mengeluhkan logistik yang dikirimkan KPU Jawa Timur yang terbuat dari bahan kardus.

Logistik Pemilu Legislatif 2014 itu dinilai kurang layak karena rawan rusak.

“Bahan logistiknya terbuat dari bahan kardus, bukan dari bahan aluminium. Ini rawan rusak apalagi seperti sekarang musim hujan pasti mudah lembap dan mudah terbakar juga,” ucap Divisi Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Sampang Hernandi Kusuma kepada Koran Madura.

Pihaknya sudah melayangkan surat keberatan kepada KPU pusat. jika bahan logistik terbuat dari bahan kardus tersebut ternyata dari pusat, maka keputusan itu tidak bisa berubah dan diganggu gugat.

“Kami sebenarnya sudah mendapatkan jauh-jauh hari informasi bahwa nantinya bahan logistik itu akan terbuat dari bahan kardus, makanya kita kirim surat keberatan, bahkan kendala

ini juga kita sampaikan saat rapat konsolidasi dengan KPU se-Indonesia. Cuma ini keputusan pusat yang tidak bisa di ubah,” ungkapnya.

Tambahan logistik berupa bilik suara sebanyak 4.734 unit dan kotak suara sebanyak 3.755 unit itu hingga saat ini belum dibuka untuk dilakukan pengecekan. Pihak KPU masih menunggu proses penyortiran surat suara.

“Kami sampai saat ini belum membuka dan mengecek kotak suara apakah ada kekurangan atau kerusakan, karena kami akan membukanya setelah adanya proses penyortiran surat suara,” jelas Hernandi.

Untuk meminimalisir penyalahgunaan logistik yang terbuat dari bahan kardus, pihaknya akan menempatkan logistik dari bahan kardus itu di daerah yang tidak berpotensial konflik, seperti di Kecamatan Pangarengan, dan Kec/Kota Sampang.

“Kami mengalokasikan kekurangan kotak dari bahan kardus itu ditempatkan di daerah yang tidak potensial rawan konflik, tetapi dengan catatan. Khusus Pulau Mandangi itu nanti kotak suaranya beda bukan dari ba-

han kardus tapi dari aluminium,” terangnya.

Bahan logistik dari kardus tersebut nantinya akan dikondisi-

kan di gudang agar tidak lembap.

“Mungkin nanti setelah kotak suara dari bahan kardus itu kita simpan di gedung, apalagi takut

OLAHRAGA

Persesa Masih Terkendala Pendanaan SAMPANG - Persatuan Sepak Bola Sampang (Persesa) sejauh ini belum melakukan persiapan-persiapan menjelang digulirkannya kompetisi Divisi I Badan Liga Sepakbola Amatir Indonesia (BLAI) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Hal itu karena tim tersebut masih terkendala pendanaan.

Hernandi Kusuma Hadi, Ketua Persesa mengatakan, belum adanya kejelasan dana kontribusi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang membuat segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan pertandingan belum bisa dilakukan. Bahkan dalam minggu ini, pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan tim manajemen Persesa terkait hal

tersebut.

“Kejelasan dana kontribusi dari Pemkab belum ada, makanya mungkin minggu depan kami akan mengadakan konsolidasi dengan manajemen untuk melakukan langkah persiapan,”

dilakukannya penggalangan dana, serta langkah perekrutan pemain maupun pelatih.

“Tapi untuk pemain asing belum terpikirkan, cuma itu kan tergantung dana kalau pemain mungkin bisa dicari setelah ada

Minggu depan kami akan mengadakan konsolidasi dengan manajemen untuk melakukan persiapan

Hernandi Kusuma Ketua Persesa

ucapnya kepada Koran Madura, Selasa (11/2).

Sementara itu, Hernandi mengaku akan mengambil langkah-langkah strategis dalam waktu dekat, seperti akan

kejelasan dana,” tuturnya.

Ditanya sampai kapan target tim Persesa akan melakukan latihan pertama? Pria yang akrab disapa Dedet itu menjelaskan setelah adanya hasil ra-

pat konsolidasi dengan manajemen, dipastikan secepatnya para pemain Persesa akan mendatangkan pemain dan pelatih baru. “Nanti setelah hasil rapat dengan manejemen mungkin kita bisa mendatangkan pemain dan pelatih baru, mudahmudahan segera ada kejelasan saja,” imbuhnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Persesa sendiri berstatus tim underdog atau tim yang diremehkan. Namun, Persesa optimis akan menjuarai kompetisi divisi 1 Badan Liga Sepakbola Amatir Indonesia (BLAI) yang diperkirakan akan dihelat pada September mendatang.

Pada kompetisi tersebut, Persesa akan memberi kejutan seperti saat berada di Divisi 2. Divisi saat itu, Persesa yang dipandang sebelah mata khususnya di Jawa Timur, ternayata secara mengejutkan berhasil meraih tiket perdana ke Divisi I. =RYAN HARIYANTO/LUM

lembap dan rawan banjir, karena pengepakan akan dilakukan pada saat surat suara datang,” tuturnya. =RYAN HARIYANTO/MK

PENCURIAN HELM

Ada Kriminalitas di DKPP SAMPANG – Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Sampang tidak sepenuhnya aman. Pasalnya, barang berupa helm warga yang masuk ke kantor DKPP kerap kali hilang dicuri maling.

Slamet (39), warga Kelurahan Gunung Sekar, salah satu korbannya. Selasa (11/2), ia kehilangan helm. “Kemarin kata teman saya juga dicuri helmnya, sekarang ini malah saya sendiri yang kemalingan,” terangnya.

Kepala DKPP Sampang Sri Andoyo Sudono tidak membantah atas maraknya aksi kriminalitas di lingkungan instansinya. “Iya tadi pagi ada tamu dan memang helmnya hilang entah kemana, kami sudah ganti,” katanya. =IST/MK

KORAN MADURA

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 12 FEBRUARI 2014 NO. 0299| TAHUN III

RABU 12 FEBRUARI 2014 NO. 0299 | TAHUN III

K K

Perlu Ada Upaya Penyadaran Pendidikan Pemilik Lahan Tidak Seharusnya Dikambinghitamkan BANGKALAN - Kurang sadarnya sikap masyarakat mengenai pembangunan lembaga pendidikan, sangat disayangkan berbagai kalangan. Rendahnya kesadaran terhadap pendidikan berpengaruh negatif, salah satunya pada proses pembebasan lahan saja, terbukti masyarakat tidak bersikap kooperatif, sehingga hal itu menyebabkan tersendatnya pembangunan.

Salah satu contoh mengenai realisasi pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Blega. Sebelum SMK tersebut bisa didirikan, tentunya harus ada lahan yang dijadikan lokasi berdirinya sekolah.

Namun kurang sadarnya sikap masyarakat berkaitan dengan pendidikan membuat rencana pembangunan lembaga pendidikan terebut tak bisa terwujud dengan mudah.

“Masyarakat tidak bisa mem-

bedakan lagi mana pembangunan yang berorientasi bisnis dengan pembangunan untuk kemajuan pendidikan,” kata Ketua Dewan Pendidikan Bangkalan, Mondir A Rofi’i, kemarin.

Menurutnya, bantuan pembangunan gedung SMK dari Kementrian Pendidikan tidak bisa teralisasi dengan baik, karena terkendala pembebasan lahan.

Sebab tidak ada tanah yang harganya sepadan dengan apa yang menjadi ketentuan. Kalau masyarakat saja menghargai tanah dengan harga jual yang tinggi, dianggap tidak masuk

akal mengingat letak lokasinya.

Apalagi, itu merupakan tanah yang tidak pernah terjamah. Begitulah persi pengelola pendidikan, namun persi pemilik tanah tentu lain lagi, karena sebagai pemilih lahan memang memiliki hak berapa pun menghargai lahan miliknya, apalagi tempatnya dianggap strategis.

“Tanah yang bukan pas di jalan strategis saja, warga meminta dengan harga Rp 200.000 permeter. Jalannya saja masih belum ada,” ungkapnya.

Dirinya menyayangkan kalau sikap masyarakat men-

genai kebutuhan pendidikan ditunggangi orientasi bisnis.

Apalagi hitung-hitungannya tanah yang dimaksud, harganya jauh lebih tinggi karena dibutuhkan oleh pemerintah.

Mengingat kawasan di Blega yang bukan termasuk kawasan perkotaan.

“Harga tanah sebenarnya mengikuti dengan kondisi tata ruang. Banyak faktor yang mempengaruhi terhadap kondisi harga tanah. Wilayah pedesaan tentunya tidak sama dengan perkotaan,” ucapnya. =MOH. RIDWAN/RAH

LOGISTIK

Ribuan Bilik dan Kotak Suara Kardus Telah Tiba BANGKALAN - Ribuan logistik bilik dan kotak suara untuk pemilihan umum legislatif (Pileg) 9 April mendatang telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan. Namun ribuan logistik yang terbuat dari bahan kardus tersebut masih harus disortir guna memastikan tidak adanya kerusakan pada logistik tersebut. Selain itu untuk mengetahui jumlah kebutuhan di 18 kecamatan setempat.

“Kotak dan bilik suara yang terbuat dari bahan kardus ini merupakan kekurangan yang telah kami ajukan ke KPU pusat melalui KPU Provinsi,” ujar Komisioner KPUD Bangkalan, Syaiful Ismail.

Menurutnya, logistik yang telah diterima pihaknya berupa bilik suara sebanyak 3.660. Akan tetapi jumlah tersebut masih terdapat kekurangan dari total bilik suara yang diajukan ke KPU Provinsi. Sedangkan untuk jumlah kotak suara sebanyak 5.370 sesuai dengan permintaan yang diajukan. Meskipun begitu logistik yang diterima akan dikroscek ulang, karena dapat dimungkinkan terdapat bilik maupun kotak suara yang rusak.

“Untuk bilik suara masih ada kekurangan dari yang kami ajukan sebanyak 5.370 bilik, sedangkan untuk kotak suara sudah sesuai permintaan kami,” ungkapnya.

Ditanya terkait kekhawatiran berbagai pihak mengenai keamanan surat suara karena logistik terbuat dari kardus, menurut Syaiful, KPUD menjamin bahwa penyelenggaraan Pileg 2014 ini akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihaknya ber-

harap agar tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi logistik

yang terbuat dari kardus.

“Jangan terlalu berlebihanlah,

karena kami sudah sering sampaikan terutama pada seluruh partai

politik peserta pemilu,” tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

L

BANGKALAN

KORAN MADURA

RABU 12 FEBRUARI 2014|NO. 0299|TAHUN III

PEMILU

Daerah Rawan Politik Uang Diincar

HEARING: Para nelayan asal Desa Banyusangkah Kecamatan Tanjung Bumi saat mendatangi komisi B DPRD Bangkalan.

Rumpon Digergaji PHE WMO

Para Nelayan Ramai-ramai Mendatangi Kantor Dewan BANGKALAN – Sebanyak 14 warga nelayan asal Desa Banyusangkah Kecamatan Tanjung menemui Komisi B DPRD Bangkalan, Selasa (11/2). Kedatangan mereka untuk mengadukan belum terealisasinya ganti rugi atas kerusakan rumpon yang dipasang sebagai alat bantu untuk menangkap ikan di tengah laut.

Mereka menyebut kerusakan rumpon disebabkan adanya kegiatan eksplorasi penambangan yang dilakukan Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore (PHE WMO) pada bulan Nopember 2013. Oleh karena itu, para nelayan berinisiatif menemui wakilnya di DPRD untuk mengatasi permasalahan tersebut. ”Hingga saat ini kami belum menerima ganti rugi. Sementara sebagian warga sudah mendapatkan,” ungkap Matalli.

Hal senada diungkapkan Faridi. Belum adanya realisasi ganti rugi memaksanya untuk membuat rumpon baru, agar ia bersama para pekerjanya bisa kembali bekerja.

Sebab hanya itu yang bisa dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak ada pilihan lain, kecuali membuat rumpon sebagai sumber kehidupan. ”Untuk membuat satu rum-

pon saja membutuhkan biaya Rp 6 juta. Nah, ketika rumpon itu sudah ditaruh di laut selama 20 hari, ditawar Rp 20 juta tidak saya berikan, karena di dalamnya sudah dipenuhi ikan,” tuturnya.

Anggota Komisi B Muhdor mengemukakan pihaknya akan menampung keluhan warga nelayan Desa Banyusangkah terkait permasalahan ganti rugi. Pihaknya berjanji akan melakukan pemanggilan pada pihak-pihak terkait, agar permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan arif dan bijaksana. ”Kami akan agendakan dalam waktu dekat. Namun dalam rapat mendatang, tidak usah sebanyak ini. Cukup perwakilan saja,” singkat Muhdor mengakhiri pertemuan dengan warga.

Dikonfrmasi terpisah, Kepala Desa Banyusangkah Abdul Syukur menyatakan sebagian besar ne-

layan pemilik rumpon sudah menerima ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. ”Hanya segelintir orang yang tidak mau mengambil ganti rugi.

Sudah berulang kali saya panggil.

Sepertinya ada upaya menciptakan suasana tidak kondusif,” katanya.

Ia menegaskan sebagai aparatur pemerintah dirinya selalu kooperatif terkait ganti rugi atas kerusakan rumpon milik warganya. Pihak nya mempersilakan datang kapan saja, bagi masyarakat yang ingin mengambil ganti rugi yang diinginkan.

Sementara itu, Lead of Field External Relaion & CD PHE WMO Ulika Trijoga menyatakan Proses verifikasi rumpon yang rusak serta ganti rugi memang harus melibatkan kepala desa sebagai wakil pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. ”Ganti rugi sudah kami serahkan pada Kepala Desa. Yang sudah tersalurkan lebih dari 200 rumpon. Setahu kami, dari data yang ada di Kepala Desa, yang belum mengambil ganti rugi tinggal 4 warga,” katanya. =DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Setiap ada pelaksanaan pemilihan umum, selalu lekat dengan isu politik uang. Seakan-akan politik uang tersebut bukan lagi menjadi hal tabu. Padahal praktek politik uang itu sangat tidak dibenarkan. Namun itu terjadi nyaris di semua tempat. Di bebarapa titik yang dianggap paling rawan terjadi praktek politik uang itu, kini menjadi incaran aparat penegak hukum.

“Semua daerah rawan, tapi rawan money politik menjadi pengawasan khusus. Daerah rawan dan perlu keamanan lebih adalah di kawasan kota Bangkalan dan di kecamatan Tanah Merah,” kata Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistijono.

Oleh karena itu, fungsi intelijen akan diberdayakan dan terus digerakkan jauh hari sebelum pelaksanaan pileg. Apalagi menghadapi daerah yang rawan politik uang, meskipun di daerah lain juga tidak lepas dari atensi polres Bangkalan.

Dia menerangkan untuk mengamankan pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg) secara keseluruhan di kabupaten Bangkalan, Polres Bangkalan akan menerjunkan sebanyak 497 personel. Ditambah dengan bantuan Polda Jawa Timur dan pasukan TNI. “Untuk pengamanan pileg nanti, kami akan turun 497 personel khusus dari Polres Bangkalan, 60 personel BKO Polda Jatim, dan 100 orang personel dari anggota TNI,” terangnya.

Dia menjelaskan untuk pengamanan pelaksanaan Pileg, pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan KPUD Bangkalan agar pelaksanaan pileg berjalan dengan aman. Apalagi menyangkut peraturan dalam berkampanye yang dilakukan oleh partai politik. Selain itu, polres akan melakukan sosialisasi dengan kepala desa terkait prosedural pileg.

“Polres terus lakukan koordinasi dengan KPU. Kami juga akan melakukan sosialisasi dengan semua kepala desa sebagai langkah preventif guna lancarnya pileg mendatang,” jelasnya. =MOH. RIDWAN/RAH

TINJAU PENCETAKAN SURAT SUARA. Anggota KPU Hadar Nafis menunjukkan surat suara peruntukkan luar negeri di PT.Gelora Aksara Pratama (Erlangga), Jaktim. Peninjauan tersebut untuk memastikan kelancaran dan kesesuaian pencetakan surat suara Pemilu 2014 untuk calon legislatif peruntukan luar negeri.

KORAN MADURA

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 12 FEBRUARI 2014

RABU 12 FEBRUARI 2014||TAHUN No. 0299 |IIITAHUN III No. 0299

M M

ASDP Jangan Berpangku Tangan Perlu Mengatasi Masalah Dilematis Pelabuhan Kamal-Ujung BANGKALAN - Kondisi pelabuhan Kamal yang semakin kritis direspon Pemkab Bangkalan. Pemerintah setempat menilai permasalahan pelabuhan tersebut sebagai problematika yang begitu dilematis.

Sebab sejumlah masyarakat pengguna angkutan bus antar kota yang enggan melintasi pelabuhan dianggap merugikan pengelola pelabuhan Kamal.

“Saya harap masyarakat harus bisa menyesuaikan dulu sementara ini, setidaknya dengan memanfaatkan jembatan Suramadu yang orperasionalnya 24 jam. Apalagi dalam waktu dekat akan ada terminal di akses Suramadu. Jadi, transportasi tersebut, otomasti menggantikan jam-jam dimana kapal tidak lagi beroperasi,” ujar Wakil Bupati Bangkalan, Mondir Rofii.

Menurutnya, sikap warga yang lebih nyaman melintasi jembatan terpanjang di Indonesia itu menjadi permasalahan dilematis.

Sebab di satu sisi PT ASDP meminta agar angkutan bus menggunakan jalur penyeberangan Kamal-Ujung Surabaya. Disisi lain para penumpang lebih memilih melewati Suramadu, karena dianggap lebih cepat dibandingkan harus antre di pelabuhan.

“Saya sudah minta Kepala Dinas terkait untuk mengatur masalah ini agar sama-sama tidak dirugikan, namun demikian masalah ini rasanya harus melibatkan pemerintah provinsi. Kami

doni heriyanto/koran madura

SEPI. Tampak kondisi pelabuhan Kamal yang semakin hilang peminatnya. Sehingga menjelang tahun baru ini tidak ada penambahan armada kapal penyeberangan Kamal- Ujung.

juga mulai membangun komunikasi dengan pemprov agar mereka juga bisa mencari solusi bersama atas masalah ini,” imbuh Mondir.

Mondir juga berharap agar pihak PT ASDP selaku pengelola pelabuhan Kamal dapat proaktif melakukan inovasi pelayanan agar kondisi pelabuhan kamal dapat tetap ramai. “Sebenarnya

kami sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi, dalam hal ini ITS untuk memodifikasi kawasan pelabuhan Kamal, agar perekonomian di kawasan itu kembali bergeliat, namun saya harap semua bersabar, karena masalah ini bukan hal yang mudah. Sebaliknya saya minta, pihak ASDP untuk proaktif bekerja sama dengan

banyak pihak untuk menemukan solusi terbaik mengatasi masalah ini, sehingga tidak hanya berpangku tangan menunggu kebijakan pemerintah,” paparnya.

Perlu diketahui terhitung mulai tanggal 10 Februari 2014, PT. ASDP Penyeberangan pelabuhan Kamal-Ujung Surabaya resmi mengurangi jam operasional

yang sebelumnya dari pukul 5.00 sampai 24.00 wib berubah menjadi dari pukul 5.00 sampai pukul 21.00 wib. Sebagai langkah untuk mengurangi beban yang selama ini memberatkan pihak pengelola.

Sebab pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. = DONI HERIYANTO/RAH

KETENAGAKERJAAN

4.000 Naker Madura Belum Terdaftar dalam Jaminan Kesehatan BANGKALAN - Sebanyak 4.000 lebih tenaga kerja di Pulau Madura, Jawa Timur, hingga kini belum mengikuti program jaminan kesehatan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Kami terus mendorong kepada pemilik perusaahaan agar segera mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan kesehatan itu. Sebab khusus tenaga kerja tidak cukup hanya ikut program perlindungan tenaga kerja," kata Kepala BPJS

Ketenagakerjaan Madura Didin Haryono.

Ia menjelaskan jumlah tenaga kerja di Pulau Madura yang terdata mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja pada BPJS Ketenagakarjaan selama ini sebanyak 9.561 orang.

Akan tetapi dari jumlah itu yang terdata mengikuti program jaminan kesehatan dan datanya telah dimigrasikan ke BPJS Kesehatan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 4.764 orang. Sedangkan seba-

nyak 4.797 orang sisanya belum, karena tidak mengikuti program jaminan kesehatan.

"Dengan demikian, maka tenaga kerja di Pulau Madura ini yang belum mengikuti program jaminan kesehatan di BPJS Kesehatan sebanyak 4.797 orang," kata Didin Haryono.

Oleh karenanya, sambung dia, pihaknya terus berupaya mendorong para tenaga kerja ini agar secepatnya mengikuti program jaminan kesehatan.

Sebab program itu merupa-

kan keharusan dan jaminan kesehatan merupakan hak para pekerja.

BPJS Ketenagarkerjaan mencatat jumlah perusahaan yang mengikuti program Jamsostek (saat ini BPJS Ketenagakerjaan) sebanyak 475 perusahaan besar dan kecil dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 9.561 orang.

Dari jumlah sebanyak 475 perusahaan itu, sebanyak 255 di antaranya mengikutsertakan karyawannya pada jaminan kesehatan dengan jumlah tenaga

kerja sebanyak 4.764 orang dengan jumlah keluarga tenaga kerja yang juga diikutsertakan dalam program kesehatan itu sebanyak 6.808 orang.

"Perusahaan yang belum mengikutsertakan karyawannya pada program jaminan kesehatan inilah yang menjadi garapan kami, untuk ikut terus mendorong para pemilik perusahaannya untuk mengikutsertakan program jaminan kesehatan," terang Didin Haryono. = ANT/ABD. AZIZ/RAH

KORAN PROBOLINGGO N KORAN MADURA N MADURA Laporan Khusus RABU 12 FEBRUARI 2014 | No. 0299 | TAHUN III

RABU 12 FEBRUARI 2014 No. 0299 | TAHUN III

N

Pers Mengawal Pembangun dan Demokrasi

PAMERAN FOTO. Bupati Sampang A Fannan Hasib saat melihat lomba Pameran Foto AJS di Lapangan Wijaya Kusuma, Senin (10/2). miftahul ulum/koran madura

SAMPANG - Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2014, hampir setiap wartawan atau jurnalis dan/ atau sebutan yang setara dengannya, menyambutnya dengan berbagai ekspresi. Mulai dari aksi demonstrasi hingga acara seremonial dalam berbagai bentuknya. Itu wajar. Dan, hal itu sebagai bentuk penyegaran kembali terhadap eksistensi pers dan perannya dalam mengawal pembangunan bangsa.

Namun demikian, ada hal yang juga tidak kalah penting dan menarik dalam menyambut hari pers yang jatuh pada setiap tanggal 9 Pebruari setiap tahunnya itu. Adalah merenungkan kembali fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi menjadi urgen dalam memperingati HPN. Sebab, pers menjadi satu-satunya harapan masyarakat setelah tiga pilar demokrasi sudah bermasalah.

Kepada perslah, masyarakat berharap banyak agar bisa mengontrol kinerja eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Sejatinya, tiga pilar itu yang menjadi ujung tombak pembangunan bangsa. Hanya saja, dalam perjalanannya seringkali ketiganya tersangkut masalah yang serius hingga bisa menggangu akselerasi pembangunan, bahkan sampai mengkerdilkan proses pembangunan. Nah, pada saat itulah pers mengambil peran dan

tanggung jawab sebagai media kontrol. Pers dituntut bertanggung jawab dengan memberitakan fakta secara komprehensif dan meliputi semua sisi.

Selain itu, pers juga berperan menyambungkan lidah rakyat akar rumput yang kerapkali kesulitan menyampaikan aspirasinya.

Dalam praktiknya, jamak sekali masyarakat yang terlindas hakhak kewarganegaraannya dengan alasan yang tidak masuk akal.

Terutama menyangkut hak-hak mereka dalam pelayanan publik. Belum lagi aspirasi mereka untuk membangun bangsa juga kerap tak terdengar, bahkan tak didengarkan. Lagi-lagi, pers harus mengambil tanggung jawab saat situasi tersebut terjadi. Sebagai bahan renungan, mari kita bertanya pada diri kita sendiri sebagai pekerja pers; sudahkah kita juga mengambil tanggung jawab dalam persoalan-persoalan tersebut?

Berimbang Bupati Sampang A Fannan Hasib mengingatkan kembali agar para jurnalis bisa memberitakan sebuah fakta dari segala sisi. Hal itu disampaikan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2014 di Lapangan Wijaya Kusuma Sampang, Senin (10/2).

Apa yang disampaikan orang nomor satu di Kabupaten Sampang tersebut sejalan dengan peran pers sebagai penyampai informasi, hiburan dan media edukasi. Menurut Mantan Wabub Sampang itu, peran pers sangat besar dalam menyajikan informasi. Sehingga, Fannan meminta agar jurnalis melakukan kroscek dari semua sisi suapaya beritanya berimbang. ”Ya, seperti yang saya sampaikan, wartawan itu jangan hanya memotret (melihat, Red) dari samping saja. Kalau dari samping (saja) kan hanya satu (yang terlihat). Makanya harus (dipotret) semuanya,” kata Fannan saat diwawancara usai menghadiri acara Pameran Foto AJS. Suami Ny Anik Amanillah itu mengungkapkan bahwa dirinya pernah mangkel terkait dengan pemberitaan yang tidak jelas.

Oleh karena itu dia meminta agar jurnalis bisa memberitakan fakta secara obyektif. Sebab, apa

yang terlanjur menjadi berita bisa membentuk opini masyarakat. ”Kadang-kadang kan tidak jelas (data dan kroseceknya, Red) lalu dikeluarin (diberitakan, Red) di situ (media massa, Red). Itu yang kadang-kadang kita agak mangkel juga,” tuturnya lalu tertawa di hadapan awak media.

Kendati demikian, Fannan mengaku tetap mengapresiasi kinerja jurnalis yang bertugas di Kabupaten Sampang sampai sejauh ini. Dia mengaku sangat terbantu dengan peran media.

Sebab, dia mengaku banyak tahu tentang Sampang dari semua sisi. ”Ya, saya mengapresiasi kegiatan (pameran foto) para jurnalis Sampang. Saya sebagai pemimpin (menjadi) tahulah aslinya Sampang,” ujarnya saat ditanya kinerja jurnalis di Sampang.

Jurnalis Juga Manusia Sementara harapan yang besar bagi para jurnalis secara umum mendapat respons yang beragam dari para pekerja pers di Sampang. Sebagian besar para jurnalis yang bertugas di kota bahari itu berpandangan bahwa pekerja pers juga tidak mungkin steril seratus persen dari kesalahan-kesalahan jurnalisme. Sebab, para jurnalis juga manusia.

Meskipun sejatinya, para ju-

rnalis merupakan manusia pilihan. Minimal mereka dipilih melalui seleksi yang ketat saat akan masuk ke perusahaan pers yang professional. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Wahyu Eko Harmawan, salah seorang jurnalis radio yang bertugas di Sampang. ”Kalau muncul harapan yang begitu besar agar kita mampu tampil sempurna dalam mejalankan tugas jurnalisme itu wajarwajar saja. Sebab, kita (para jurnalis) ini kan penentu opini publik.

Jadi, sekali kita keseleo (alpa dari kaidah-kidah jurnalisme) maka dampaknya akan besar,” katanya kepada Koran Madura saat ditemui usai acara Pameran Foto, Senin (10/2).

Sungguhpun begitu, pria yang sudah malang melintang puluhan tahun di media udara tersebut berharap agar para jurnalis serius dalam menyajikan fakta. Sehingga, berita yang dihasilkannya bisa berkualitas dan sesuai dengan kaidah jurnalistik yang telah dipakemkan. ”Salah (dalam tugas jurnalisme) karena alpa itu wajar. Tapi, kalau salah yang karena disengaja itu ya kebangetan lah.

Jurnalis itu kan bukan superman.

Jadi, harus bisa konsisten terhadap ketentuan yang berlaku,” tuturnya. = MIFTAHUL ULUM

KORAN PROBOLINGGO

Industri Lokal

MADURA

DIGITAL PRINTING

KORAN MADURA

RABU 12 FEBRUARI 2014

RABU 12 FEBRUARI 2014||TAHUN No. 0299 |IIITAHUN III No. 0299

OO

Usaha Jasa Sablon Mulai Kebanjiran Order

BANGKALAN - Bagi pemilik usaha printing dan sablon kini bisa tersenyum lebar. Usaha yang mereka geluti cukup mendatangkan untung yang melimpah. Apalagi jelang pemilihan umum legislatif 2014, para produsen sablon di Bangkalan menuai banyak order. Setidaknya dalam dua bulan terakhir omzet mereka meningkat drastis. Biro jasa printing ini kebanjiran pesanan dari partai ataupun tokoh politik.

Salah satu pengusaha printing atau sablon, Fitri (30) mengatakan sejak dua bulan terakhir menerima banyak pesanan terutama bendera,kalender dan kartu nama partai politik dari para caleg. Meningkatnya pesanan lantaran para calon legislatif (caleg) berlomba-lomba untuk dikenal dan mencari simpati masyarakat. Hal itu bisa diwujudkan dengan pemasangan stiker atau pun pemberian kalender pada awal tahun kali ini.

"Kami menerima pesanan bendera parpol, kalender caleg, kartu nama untuk sosialisasi, bahkan pesanan juga datang dari luar Bangkalan seperti dari Sampang dan Sumenep," kata pemilik industri sablon ini.

Dia mengaku orderan kalender, kartu nama, stiker, dan surat suara di usaha percetakannya paling banyak pesanan pada Desember 2013 lalu. Jika biasanya sekali pesan kalender hanya 1.000 lembar, kini bisa mencapai 3000 hingga 5000 lembar. Pemilik usaha perceta-

ATRIBUT. Pesanan para caleg yang berupa kalender ditunjukkan di salah satu usaha sablon yang ada di Kabupaten Bangkalan

kan di Bangkalan ini mengaku sangat diuntungkan dengan momen pimilihan umum legislatif (pileg). Omzet usahanya menanjak naik hingga 50 persen jelang pemilihan legislatif ini.

"Sebelum tahun baru sudah ada peningkatan pesanan, khususnya untuk kalender. Sekarang pesanan paling banyak surat

suara, kartu nama, dan banner Caleg," ungkapnya.

Jika hari-hari biasa usahanya hanya memproduksi sekitar 200 lembar pesanan banner, sekarang setiap hari usahanya mencetak 500 hingga 1000 lembar banner Caleg. Sedangkan untuk stiker dan kartu nama Caleg bisa mencetak sebanyak

50.000 lembar per minggu.

Pesanan surat suara, banner dan kartu nama diprediksi akan ramai hingga menjelang Pileg, April 2014. Oleh karena itu, dirinya sudah mempersiapkan material percetakan untuk melayani pesanan dari para Caleg. "Para pegawai saya juga kadang-kadang kerja lembur

doni heriyanto/koran madura

dengan cara bagi sip," jelasnya.

Meski ada lonjakan pemesanan atribut partai, Fitri mengaku juga harus tetap berhatihati. Sebab takut ditipu pemesan atribut partai. Sikap hati-hati tersebut sebagai bentuk kewaspadaan di tengah-tengah banjirnya pesanan. = DONI HERIYANTO/RAH

Bahan - bahan Printing

Langkah-langkah pembuatan stiker

- Bahan stiker (Kertas khusus stiker atau kalender) - Tranfer tafe (sejenis lakban plastik beni)

1. Membuat Gambar sebagai model stiker memakai sofware corelldraw.

2. Mencetak Gambar meralaui mesin mencetak atau dari printer.

3. Finishing (pemotongan) atau pembuangan bagian-bagian yang dianggap tidak perlu.

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

P

RABU 12 FEBRUARI 2014 | No. 0299 | TAHUN III 12 FEBRUARI 2014 RABU

MADURA

No. 0299 | TAHUN III

KHAIRUN NISA`

Kagum Pengabdian Guru Setiap orang punya kecenderungan untuk mengagumi seseorang.

Kekaguman itu dapat didasari oleh sudut pandang tertentu, entah dari kharismanya, kecerdasannya, keahliannya, bisa pula karena ia memang berhak dikagumi.

KUPON

LOMBA AZAN

BERHADIAH UMROH Nama Umur Alamat Nomor Kontak

: ......................................... : ......................................... : ......................................... : .........................................

• Kupon ini diserahkan ke studio Madura Channel Jl. Adirasa 6-7 Kolor Sumenep, selambatlambatnya tanggal 8 Maret 2014

Dipersembahkan oleh:

• Babak penyisihan akan disiarkan secara langsung di Radio 89.5 FM

Said Abdullah Institute

• Keterangan lebih lanjut hubungi: Abiel (087850117101) dan Susi (087850449593)

Machan Corporation

entu, ada banyak alasan.

Banyak orang misalnya mengagumi sosok proklamator Indonesia, Soekarno.

Orang mengaguminya karena piawai berdiplomasi serta berpidato, banyak juga orang yang mengagumi kecerdasan Bung Hatta dalam ilmu ekonomi. Termasuk kagum pada guru Bangsa, Gus Dur, karena ia menjadi sosok pendobrak zaman dan pendekar demokrasi.

Atau ia menjasi penggemar sepak bola tanah air, mungkin banyak yang menyukai gaya permainan bintang muda timnas U-19 yang kini lagi tenar, Evan Dimas dan Maldini. Tapi pernahkah terlintas pertanyaan dalam pikiran kita, siapa yang mendidiknya hingga menjadi sehebat itu? Atau dengan kata lain, belajar dari siapa mereka?

Jawaban dari pertan-

yaan tersebut dapat kita sepakati bahwa orang yang berjasa besar dalam “memoles” para insan hebat itu adalah guru. Guru merupakan pintu bagi tiap orang untuk menjadi bertalenta.

Inilah salah satu alasan Khairun Nisa’, perempuan kelahiran Talango, 11 Oktober 1993 mengagumi profesi guru, sebab dari gurulah, generasi-generasi berkualitas muncul.

“Saya percaya, karena jasa guru orang memiliki potensi. Bahkan benar kata orang, kriteria sebuah Negara yang ingin maju ditentukan oleh pendidikan yang berkualitas. Dan dengan pendidikan yang berkualitas tentu dimulai dari guru yang berkualitas. Karena melalui guru berkualitas, Negara akan menghasilkan insan-insan yang berkualitas pula. Karena itu juga, profesi guru merupakan profesi mulia yang memiliki jasa besar terhadap kemajuan Negara,” jelas perempuan yang PGSD di salah satu kampus di Sumenep.

Ia sudah meneguhkan niat bahwa guru itu adalah profesi yang mulia. Walaupun terkadang profesi guru saat ini diterpa isu hanya untuk mengeruk keuntungan dengan tunjangan gaji.

Namun tidak demikian, menjadi guru merupakan hal yang sangat terhormat, karena guru itu bukan hanya seorang pengajar yang mengedepankan gaji untuk upah yang besar.

“Tetapi sosok penentu

kemajuan suatu bangsa, kita takkan pernah menjadi pribadi kalau tidak karena guru-guru kita, bahkan dalam Islam, setiap huruf yang dikeluarkan dari mulutnya walaupun hanya satu huruf punya nilai bahasa,” terangnya.

Kini, dalam aktivitas terbarunya, perempuan yang akrab disapa Arun itu mulai melatih menjadi guru dengan mengajar di RA di Yayasan Nuraniyah. Selain itu, ia juga menimba pengalaman di beberapa organisasi, baik intra kampus maupun ekstra kampus. =Syamsuni

ROFIQOTUL IMAMAH

Mengetuk Dunia dengan Bahasa ya, dengan menguasai bahasa, maka kita akan mengetuk dunia. Sebab bahasa adalah cerminan karakteristik manusia.

Kecakapan dalam berbahasa sejalan dengan sejauh mana seseorang menggali karekternya dan mencerminkan pemahamannya dalam pengetahuan. Tidak bisa kita pungkiri, pemahaman bahasa asing di samping bahasa Ibu telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita saat ini adalah bagian dari hukum hidup di dunia modern.

Itulah salah satu alasan Rofiqotul Imamah, perempuan kelahiran Sumenep, 31 Agustus 1995 asal Batuputih. Ia punya obsesi mengetuk dunia dengan bahasa.

Baginya, bahasa merupakan salah satu kunci untuk menguasai dunia.

Hal itu terbukti, ada banyak orang sudah melanglangbuana dengan kemampuan berbahasa.

Mahasiswa semester 2 di salah satu kampus swasta di Sumenep itu memang punya cita-cita sejak masa kecil. "Ingin membuka dunia dengan bahasa, karena bahasa adalah modal awal untuk menguasai dunia.

Tentu tidak hanya bahasa Ibu, tetapi banyak bahasa, terutama bahasa Inggris dan Arab," jelas peremupan yang akrab disapa Fifi itu.

Bahasa asing, dalam keseharian kita sekarang sudah menjadi hal yang lumrah. Di Indonesia, bahasa asing bahkan sudah diajarkan semenjak Sekolah Dasar hingga ke Perguruan Tinggi, dengan dalih Era Globalisasi. Karena banyak kata-kata baru dalam Kamus Bahasa Indonesia kita, juga telah banyak menyerap dari bahasa asing.

"Apakah ada kerugian dari menguasai bahasa asing? Jelas, kalau boleh saya bilang, potensi positifnya lebih besar dibandingkan pontensi negatifnya. Belajar bahasa asing tidak serta merta membuat sesorang kebarat-baratan," ungkap perempuan yang mulai menekuni dunia menulis itu. =SYAMSUNI