e Paper Koran Madura 12 Maret 2014

RABU

KORAN MADURA

12 MARET 2014 | No. 0319 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

1

0328-6770024 RABU 12 MARET 2014 | No. 0319 | TAHUN III www.koranmadura.com

BY KPK Minta S s se Hormati Pro tury en C us Hukum Kas Nasional hal | 3

DEDDY KUSNIDAR

Divonis 6 Tahun Penjara VONIS KASUS HAMBALANG Mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar bersiap mengikuti sidang dengan agenda vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/3). Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman kepada Deddy Kusdinar selama enam tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan serta harus membayar uang pengganti sebesar Rp300 juta karena terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan selaku pejabat pembuat komitmen dalam pembangunan proyek Hambalang. ant/wahyu putro a

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 12 MARET 2014 | No. 0319 | TAHUN III

JELANG PEMILU 2014

Pemantau Pemilu Asing Wajib Daftar ke KPU JAKART-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan pemantau pemilu asal luar negeri atau asing agar mendaftarkan diri sebelum pemungutan dan penghitungan suara pemilu legislatif berlangsung. KPU mengatakan keberadaan pemantau pemilu asing bertujuan untuk mempelajari sistem pemilu yang ada di Indonesia, seperti Indonesia mempelajari pemilu di luar negeri. “Mereka kita bolehkan untuk mempelajari sistem pemilu, tapi harus terdaftar,” ujar Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (11/3).

Ferry menegaskan, pemantau pemilu asing tersebut tidak berlaku untuk lembaga pemerintahan luar negeri. Menurutnya, pemantau pemilu hanya untuk penyelenggara pemilu dan lembaga yang fokus mengamati pemilu. “Betul-betul diakui di negaranya dan mendapat rekomendasi dari pihak (instansi) terkait di sini,” kata Ferry.

KPU menjadwalkan pemungutan suara di Indonesia pada 9 April 2014 mendatang.

Maka itu, pemantau asal luar negeri harus mulai berkoordinasi dengan pihak Kemenlu, kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) sebelum diakreditasi oleh KPU. Sementara itu, KPU memastikan logistik kebutuhan pemilu sudah mencapai hampir 100 persen. KPU mengklaim, dalam distribusi kebutuhan pemilu seperti surat suara, tinta dan lainnya, hampir semua daerah tidak ada kendala.

“Logistik mungkin sudah 99 persen, untuk produksi. Distribusi beberapa memang mengalami kendala tapi tidak ada yang rusak,” ujar Komisioner KPU Arief Budiman kepada wartawan, Jakarta, Selasa (11/3).

Arief mengakui, KPU baru mendapatkan laporan dari Membrano Tengah, Papua, di mana pengapalannya terkena ombak. Namun, hanya kardus packingnya saja yang rusak.

“Tapi surat suaranya aman. sampai sekarang proses distribusi berjalan terus,” tegas Arief.

Menanggapi adanya surat suara dan tinta yang rusak, jelas Arief, KPU bakal bertindak tegas. “Surat suara yang tidak sesuai dengan spek kita, akan dimusnahkan dan diganti dengan produksi yang baru,” terang Arief.

“Saya belum terima rekap secara formal, dari kawan-kawan biro logistik tapi dari laporan berupa SMS, by phone. Di Jakarta, di manapun di semua tempat kalau ada surat suara yang tidak sesuai spesifikasi itu agar segera dilaporkan. Kami akan minta perusahaan yang memproduksi barang tersebut untuk mengganti surat suara itu,” tandasnya.

KPU membuka lelang 21 paket pengadaan jasa pencetakan dan distribusi logistik meliputi surat suara, tinta, sidik jari, dan alat bantu tuna netra di Pemilu 2014 mendatang. Dari total 21 paket tersebut, 15 paket terdiri dari percetakan dan distribusi surat suara. =GAM/ABD

Selain Penjara, Deddy Didenda Rp100 Juta Mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang Deddy Kusdinar divonis enam tahun penjara.

Selain itu, dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, Deddy Kusdinar juga dikenai denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp300 juta subsider enam bulan penjara.

“Menyatakan terdakwa Deddy Kusdinar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara besama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kedua Pasal 3 jo pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP sebagaiman dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan,” kata ketua majelis hakim Amin Ismanto.

Vonis tersebut masih ditambah dengan kewajiban membayar pidana uang pengganti Rp300 juta subsider 6 bulan penjara.

Putusan tersebut lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta Deddy divonis selama 9 tahun denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah pidana uang pengganti senilai Rp300 juta subsider 1 tahun penjara.

“Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan hal yang meringankan adalah terdakwa berlalu sopan, masih punya tanggungan keluarga dan merupakan pegawai teladan di Kemenpora,” jelas Amin.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai bahwa Deddy terbukti menguntungkan diri sendiri.

“Pada tahap awal persiapan dan perencanaan P3SON, terdakwa selaku Kepala Biro Perencanaan merangkap koordinator tim asistensi telah mempunyai maksud dan tujuan menguntungkan khususnya PT Metaphora Solusi Global (MSG) agar menjadi penyedia jasa konsultan perencana proyek Hambalang,” kata anggota majelis hakim Sutio.

Deddy terbukti memberikan surat tugas kepada Komisaris PT Methapora Solusi Global Muhammad Arifin untuk mengurus pendapat teknis ke Kementerian Pekerjaan Umum terkait proyek Hambalang. Deddy juga meminta Asep

Wibowo dan Muhammad Arifin untuk membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) proyek Hambalang dengan jumlah anggaran Rp2,5 triliun.

“Terdakwa pernah meminta Rp10 juta dari Malenteta Ginting untuk yayasan terdakwa di Jawa Barat dan pernah mengirimkan Rp150 juta masing-masing tiga kali ke rekening Iim Rohimah, sekreatris Menpora Andi Mallarangeng untuk operasional Menpora,” ungkap hakim Sutio.

Dalam hal penyalahgunaan, Deddy dinilai terbukti melakukan sejumlah tindakan untuk mengatur proses lelang dan pengadaan proyek Hambalang.

“Sebelum pengadaan lelang, terdakwa telah menentukan perusahaan-perusahaan yang akan menjadi pemenang lelang proyek Hambalang, yaitu PT Yodya Karya yang menjadi Konsultan Perencana, PT Ciriajasa Cipta Mandiri menjadi konsultan manajemen konstruksi dan PT Adhi Karya menjadi pelaksana jasa konstruksi,” kata anggota majelis hakim Anwar.

Deddy juga dinilai mengesahkan harga perhitungan sendiri (HPS) padahal disusun dari Bill of Quantity yang dibuat Adhi Karya dan bukan oleh panitia ataupun Konsultan Perencana.

nyedia jasa konstruksi.

Hasilnya, dari perbuatan-perbuatan tersebut negara dirugikan sebesar Rp463,668 miliar dari proyek Hambalang. “Terdakwa juga mendapatkan keuntungan diri sendiri sebesar Rp300 juta yaitu uang Rp40 juta yang berasal dari Lisa Lukitawati, Rp10 juta dari PT Ciriajasa Cipta Mandiri dan Rp250 juta dari PT Global Daya Manunggal,” ungkap hakim Anwar.

Atas putusan tersebut baik Deddy maupun jasa penuntut umum KPK menyatakan pikir-pikir. Namun seusai sidang, Deddy mengaku terkejut dengan putusan itu.

“Ya saya masih shock karena di luar nalar pengetahuan saya tentang hukum, saya sangat tidak mengerti dasar untuk menjatuhkan hukuman ke saya.

Contohnya, saya memimpin rapat di sebuah hotel, bagaimana mungkin?

Saudara Sonny Anjangsono mengarang itupun tidak kenal saya. Kalau saya mau korupsi, ngapain Rp300 juta dari Rp2,5 triliun? Tidak ada itu,” kata Deddy.

Ia pun membantah mengantarkan fee 18 persen ke Choel Mallarangeng untuk mantan Menpora Andi Mallarangeng.“Saya mengaku saya mengawal, ada kardus, saya tidak mengerti

Deddy juga meloloskan proses pembangunan Hambalang padahal saat itu belum dilakukan studi lingkungan (amdal) di lokasi Hambalang. Selanjutnya, Deddy menandatangani kontrak tahun jamak untuk pembangunan Hambalang dengan KSO Adhi-Wijaya Karya padahal saat itu izin kontrak dari Kementerian Keuangan belum ada Kemudian Deddy memfasilitasi pemberian uang dari Adhi Karya untuk Choel Mallarangeng sebagai fee 18 persen atas proyek Hambalang hingga pada 2011 meskipun tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen namun melakukan penunjukan langsung dan menandatangani kontrak dengan rekanan proyek Hambalang, itu dengan Yodya Karya, Ciriajasa Cipta Mandiri dan KSO Adhi-Wika sebagai pe-

isinya, saya tidak tahu uang itu, mungkin ada kesalahan saya yang mana yang saya lakukan karena saya sendirian jadi PPK di Kemenpora,” ungkap Deddy.

Pengacara Rudy Alfonso mengatakan bahwa kontrak tahun jamak dilakukan karena ada kelebihan anggaran.

“Pak Deddy mengelola anggaran yang nilainya sangat besar, itu dia PPK tunggal, Rp2 trliun lebih, termasuk anggaran yang akan dicairkan secara ‘multiyears’, secara logika ‘multiyears’ tidak mungkin lolos secara persyaratnnya tidak memenuhi. Faktanya, lolos juga, itu anggaran digelontorkan di akhir tahun melalui APBN Perubahan, karena tidak bisa terserap, akhirnya diakali untuk menjadi ‘multiyears’,” kata Rudy. =ANT/DESCA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 12 2014 MARET 2014 RABU 12 MARET | No. 0319 | TAHUN III No. 0319 | TAHUN III

33

POLITIKA

Bambang Soeharto Keluar dari Hanura JAKARTA - Politisi Partai Hanura Bambang Wiratmadji Soeharto mengaku sudah keluar dari partai tersebut. “Jangan sebut partai, saya sudah keluar dari situ. Saya orang yang bebas sekarang,” kata Bambang seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Selasa.

ant/wahyu putro a

SIDANG PERDANA MARIA ELIZABETH LIMAN. Dirut PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman menjalani sidang perdana dengan agenda dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/3). Maria Elizabeth Liman didakwa memberi suap senilai Rp1,3 miliar kepada mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq melalui Ahmad Fathanah terkait pengurusan kuato impor daging sapi di Kementerian Pertanian

KASUS BANK CENTURY

KPK Minta SBY Hormati Proses Hukum JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepada semua pihak termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar menghormati proses hukum dalam kasus dugaan korupsi pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan tersangka Budi Mulya.

“Kami mohon semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di persidangan. Sekarang lihat saja seperti apa.

Termasuk KPK sendiri menghormati proses itu sendiri. Ini adalah domain hukum,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa saat menjawab pertanyaan wartawan tentang komentarnya terkait pernyataan presiden untuk Century.

Dalam proses hukum itu, kata Johan, semua pihak harus menghormati persidangan dengan menyer-

ahkan kepada hakim yang menguji kebenaran bukti-bukti yang disodorkan KPK. “Kuat atau tidak buktinya sehingga diputus bersalah atau tidak agar diuji hakim persidangan.”

Sebagaimana diberitakan, presiden angkat bicara tentang proses hukum Deputi Gubernur Bank Indonesia nonaktif Budi Mulya pascapersidangan perkara tindak pidana korupsi pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

SBY menyampaikan beberapa

hal yaitu kebijakan FPJP maupun dana talangan atau bailout Century tidak dapat diadili. Namun jika ada penerapan yang menyimpang dari kebijakan itu maka dapat dipidanakan.

Selain itu, SBY mengatakan dirinya tidak mengetahui proses penetapan FPJP karena saat itu sedang berada di Lima, Peru, guna Konferensi Tingkat Tinggi APEC dan KTT G-20 di Washington DC, Amerika Serikat.

Karena sedang berada di luar negeri, SBY juga mengatakan tidak mendapatkan laporan dari Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia saat itu Boediono terkait FPJP. =ANT/ANOM

Bambang menjadi saksi dalam kasus suap terkait pengurusan perkara tindak pidana umum pemalsuan dokumen sertifikat tanah di Lombok Tengah yang melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat M. Subri SK dan anak buah Bambang di PT Pantai Aan, Lusita Anita Razak. “(Pemeriksaan) Hanya sedikit. Aktivitas Pak Subri dalam perkara tanah di Selong Blanak, tanah saya, yang saya merasa diserobot oleh orang lain,” ungkap Bambang.

Mantan politisi Golkar tersebut mengatu tidak tahu peran Lusita. “Tidak, saya tidak tahu (perannya), ini inisiatif (dia) sendiri,” ,” tegas Bambang.

Bambang pun membantah memerintahkan tindakan Lusita. “Pokoknya tidak ada, mana saya bisa perintah? Pokoknya (dia) sendiri. Dan ternyata saya terima kasih sekali dan mudah-mudahan balik ke sini dalam soal lain,” ungkap Bambang.

KPK sudah mencegah lima nama terkait kasus ini yaitu Bambang W Soeharto yaitu mantan Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura, Kepala Pengadilan Negeri Praya Sumedi, jaksa Kepala Seksi Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Praya Apriyanto Kurniawan, serta dua hakim di PN Praya Anak Agung Putra Wiratjaya dan Dewi Santini.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) Subri dan Lusita yang diduga sebagai pemberi suap bersama barang bukti uang dolar AS senilai sekitar Rp190 juta serta ratusan lembar rupiah dalam berbagai pecahan senilai Rp23 juta, di kamar hotel di Lombok, NTB pada Sabtu (15/12).

Subri dan kawan-kawan selaku penerima hadiah dikenakan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 dan pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang no 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Subri saat ini sudah diberhentikan sementara dari jabaannya sebagai Kajari Praya. Ia diduga menerima suap untuk pengurusan perkara tindak pidana umum pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Lombok Tengah dengan tersangka dalam perkara kasus tersebut bernama Sugiharta alias Along.

Sengketa tanah tersebut melibatkan perusahaan Bambang Soeharto, PT Pantai Aan yang mengklaim memiliki lahan seluas 4,3 hektare di Desa Selong Belanak, Praya Barat, Lombok Tengah.

Lusita disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yaitu sebagai pemberi suap dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun kurungan. =ANT/DESCA

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 12 MARET 2014 | No. 0319 | TAHUN III

BUKU SURYA PALOH

SBY Ingkar Janji, JK Tak Setia Kawan JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata pernah menjanjikan jabatan kepada Surya Paloh jika ia terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2004. Hal itu tertuang dalam buku Surya Paloh Sang Ideolog karya Usamah Hisyam yang diluncurkan Senin (10/3).

ant/idhad zakaria

STATUS GUNUNG SLAMET NAIK. Hembusan asap mengepul dari kawah Puncak Gunung Slamet, Jateng, Senin (10/3).

Pusat Vulkanologi, Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyatakan sejak Senin pukul 21.00 WIB, status aktivitas Gunung Slamet dinaikkan dari level Normal, menjadi Waspada, dan mengimbau agar tidak ada aktivitas dalam radius dua kilometer dari kawah Gunung Slamet.

Pemerintah Gunakan Netbook Sitaan?

JAKARTA-Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengumumkan penetapan status penggunaan dan persetujuan hibah atas Barang milik Negara (BMN) eks Kepabeanan dan Cukai. BMN tersebut adalah 867 netbook impor ilegal yang disita oleh Kanwil Direktorat Bea dan Cukai (DKBC) Khusus Kepulauan Riau. Nilainya diperkirakan mencapai Rp1,39 miliar.

“Melalui penetapan status penggunaan dan persetujuan hibah terhadap BMN Eks Kepabeanan dan Cukai tersebut, merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip pengelolaan BMN yaitu prinsip fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara, melalui Direktur Hukum dan Humas Kementerian Keuangan,Tavianto Noegroho di Jakarta, Rabu (113).

Netbook tersebut terdiri dari berbagai merek dan berada dalam kondisi baik dan tersegel. Ada Toshiba, HP, Sony dan vaio dengan spesifikasi terkini yang masih layak digunakan. Oleh pertimbangan itu, Dirjen Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan telah menetapkan peruntukannya untuk tujuh Kementertian/ Lembaga, yaitu Kementerian Keuangan, Badan Intelijen Nega-

ra, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kemenhum dan HAM, Kepolisian RI dan Kementerian Pertahanan. Selain itu ditetapkan juga persetujuan hibah kepada Pemerintah Kota Batam, yaitu untuk Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam.

Tavianto menjelaskan, peruntukan tersebut bermula dari adanya tegahan atau larangan terhadap barang impor yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Bea dan Cukai khusus Kepulauan Riau beberapa waktu lalu. Pertimbangannya adalah barang milik negara eks kepabeanan dan cukai itu dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.

Untuk itu, menurut keterangan DJKN, barang ilegal itu ditetapkan menjadi barang milik negara kementerian dan lembaga serta barang milik daerah Batam.

Peruntukan itu didasari oleh Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 52 s.d.58/KMK.6/2014 yang ditetapkan pada 20 Februari lalu.

Dia mengatakan, total nilai ratusan notebook itu mencapai Rp1,39 miliar. Barang-barang itu akan diperuntukkan bagi Kementerian Keuangan, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, serta Kementerian Pertahanan. “Selain itu, ditetapkan persetujuan hibah kepada Pemerintah Kota Batam yaitu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam,” lanjutnya.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Hadiyanto, mengungkapkan, penetapan ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 240/PMK.06/2012.

Upaya ini merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip barang milik negara, yaitu fungsional, kepastian hukum,transparansi, efisiensi akuntabilitas, dan kepastian nilai. “Fungsi dan peran DJKN selaku pengelola barang milik negara semakin penting dan nyata, yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pemangku kepentingan,” tambahnya. = GAM

“Semula SBY menawarkan jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika, tapi Pak Surya tidak pernah ingin menduduki jabatan menteri. Sebagai komitmen untuk posisi SP ke depan, SBY akhirnya sepakat menjanjikan posisi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden,” kata Usamah.

Namun, Surya ternyata hanya ingin agar SBY mau memperjuangkan gagasan restorasi nasional bila dia terpilih sebagai presiden. “Itu sebabnya SP dan Media Group all out mendukung dan memenangkan SBY dalam Pilpres 2004,” kata dia.

Tetapi ketika SBY benarbenar terpilih menjadi presiden, Surya yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, menerima telepon dari Menkopolkam Widodo AS yang menyampaikan pesan dari presiden. Ketika itu Widodo menyampaikan agar Surya sebaiknya fokus menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar saja sehingga tidak perlu lagi memikirkan untuk menempati jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

Buku tersebut juga menceritakan janji Presiden SBY lainnya yang tak pernah ditepati.

Menurut Usamah, Presiden SBY atas nama Pemerintah Indonesia pernah berjanji untuk memberikan penghargaan bintang jasa kepada Surya sebagai penggerak civil society atas peranannya membantu dampak tsunami Aceh. Tetapi, lagi-lagi janji tersebut tak pernah terwujud hingga kini.

Buku setebal 488 halaman itu ditulis selama dua tahun sejak 2012 hingga Februari 2014.

Buku yang terdiri dari 10 bab itu mengisahkan lika-liku perjalanan karir bisnis dan politik pria berjenggot lebat itu.

Dalam buku tersebut juga terungkap bagiamana cerita menarik saat Surya Paloh mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Partai Golkar pasca Jusuf Kalla. Saat itu, Surya mengaku yakin tidak didukung oleh JK saat melawan Aburizal Bakrie,

padahal mereka sahabat dekat.

JK pun ditulis tak setia kawan dengan Surya Paloh.

Menanggapi hal tersebut, Jusuf Kalla pun mengklarifikasi.

JK berkilah jika dirinya tetap mendukung Surya Paloh.

“Tetap saya dukung, cuma karena saya Ketua Umum saya tetap netral, cuma banyak faktor lain, sehingga boleh tanya teman-teman di Golkar sulitnya kalau mendukung calon tunggal. Ical dan Surya Paloh teman.

Saya dukung Surya Paloh tidak bisa dibuka juga,” ujar JK. JK pun mengaku tetap mendukung Surya Paloh dalam kesehariannya. Tak mau berkilah panjang, JK menegaskan jika buku biografi pemilih media grup itu punya keunikan sejarah tersendiri. “Pengalaman politik, efek pemilu, semua ditulis dengan jujur,” ungkap JK Pantang Menyerah Sementara itu, politisi Golkar Siswono Yudhohusodo menilai Surya Paloh sebagai pribadi yang pantang menyerah dan berpendirian teguh.

“Pak Surya itu kalau sudah memutuskan sesuatu, dia teguh pendirian dan persisten dalam mewujudkannya,” katanya.

Menurut dia, sikap tersebut merupakan kekuatan sekaligus kelemahan Surya yang sering kali membuatnya berhadapan dengan masalah. Idealisme Surya untuk mengembangkan demokrasi pada era Orde Baru mendorongnya untuk terjun mengembangkan bisnis pers.

Surya juga meyakini Indonesia bisa menjadi lebih baik dengan adanya kemerdekaan pers karena rakyat bisa lebih terlibat langsung dalam pembangunan.

Pada tahun 1987, surat kabar Harian Prioritas milik Surya dibredel oleh Pemerintah karena memuat kritik-kritik yang tajam terhadap pemerintah. Tak hanya itu, Tabloid Detik miliknya juga dibredel oleh Pemerintah.

“Yang mengagumkan, Pak Surya menerima kenyataan ini dengan tegar. Tampaknya Prioritas dan Detik lahir terlalu dini, lahir pada kondisi yang belum bisa menerimanya,” kata Siswono. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

MARET 2014 RABURABU 12 MARET12 2014 | No. 0319 | TAHUN III No. 0319 | TAHUN III

55

KREDIT BERMASALAH

Tenaga Otusorching Picu NPL

ant/joko sulistyo

PLTMG BASIS CNG PERTAMA INDONESIA. Seorang petugas Bright PLN Batam mengontrol tekanan gas di instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berbasis Compressed Natural Gas (CNG) Tokojo, Kijang, Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (11/3). PLTMG berbasis CNG berkekuatan 6MW itu adalah yang pertama di Indonesia, pembangkit ditenagai dengan gas yang dikemas dalam kontainer khusus, tidak menggunakan sistem pipa.

Indonesia Belum Bisa Kurangi Impor Gula Harus Ada 15 Pabrik Baru untuk Penuhi Kebutuhan Domestik JAKARTA-Pabrik gula dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan gula nasional. Karena untuk memenuhi kebutuhan gula nasional, Indonesia paling tidak harus mempunyai 15 pabrik pengolahan gula yang baru.

Dengan alasan itu, pemerintah rajin melakukan impor gula.

“Kalau kebutuhan kita 3 juta ton, berarti harus ada 15 pabrik dengan kapasitas 200.000 ton yang harus dibangun,” ujar Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustruian Panggah Susanto di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (11/3).

Selama ini pabrik-pabrik pengolahan gula dalam negeri tidak sanggup memenuhi permintaan gula yang setiap tahun terus meningkat. Tidak hanya itu, masalah lainnya adalah pabrik pengolahan gula yang ada saat ini sudah tidak bisa bekerja secara maksimal. Sehingga kapasitas produksi gula menurun.

“Sekarang kita bekerja supaya kebutu-

han gula bisa dipenuhi dari dalam negeri, itu yang paling penting, termasuk dari sisi industrinya. Kebutuhan meningkat terus, paling tidak antara 7-10 persen kebutuhan setiap tahun,” lanjutnya.

Dia menyebutkan, sepanjang tahun lalu, ada sekitar 3-4 pabrik gula baru yang dibangun. Kondisi ini diharapkan bisa kembali terjadi tahun ini.

“Selama 2013 yang sudah mulai bangun 3-4 pabrik, itu terus kita dorong, itu ada di Lamongan, Dompu, Blora. Yang penting bangun pabrik, tdk bisa dibiarkan seperti ini terus. Kalau kita membangun pabrik gula kapasitas 200.000 ton, itu investasinya butuh paling tidak USD 200 juta sampai USD 300 juta,” katanya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan, M Lutfi menyebut kreativitas orang Indonesia tak ada tandingannya di dunia. Bahkan, pabrik keramik dari Manchester di Inggris sampai pindah ke Indonesia karena ingin memakai kreativitas anak bangsa.

Menurut Lutfi, perusahaan keramik dari Manchester tersebut telah mencoba mencari rancangan bentuk ke beberapa negara namun tidak cocok. Awalnya, perusahaan tersebut sudah pindah ke China dan Viet-

nam. “Pertama dia ke China tapi mereka (pabrik keramik) pindah karena tidak kreatif. Kemudian mereka ke Vietnam dan terkendala bahasa dan mereka tidak kreatif,” ucap Lutfi di di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (11/3).

Kemudian, pabrik keramik tersebut pindah ke Thailand mencari design keramik yang bagus. Namun, ini tidak berhasil karena ongkos di Thailand terlalu mahal.

“Kemudian mereka datang ke Jakarta dan begitu keluar dari airport mereka ke SMK. Dari rencana 4 jam berubah jadi 2 minggu akhirnya 4 bulan. Akhirnya mereka pulang membawa karya mana yang akan dibuat. Akhirnya mereka memindahkan industri mereka dari Manchester Inggris pindah ke Indonesia,” tegasnya.

Dari cerita tersebut, Lutfi menyebut design dan kreativitas Indonesia tidak ada lawannya. Meskipun bahasa Inggris orang Indonesia kurang bagus, namun itu tidak menjadi kendala.

“Pengalaman di BKPM, saya selalu mengatakan Indonesia mungkin tidak bisa berbahasa Inggris yang baik. Tapi kita kreatif,” tutupnya. =GAM/ABD

JAKARTA-PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk menilai, penerapan tenaga kerja outsourching sebanyak 2.600 orang telah menciptakan tingginya rasio kredit bermasalah (NPL) di sektor kredit mikro yang mencapai 11,3 persen atau jauh lebih tinggi dari 2012 yang sebesar 4,1 persen. “NPL naik karena NPL di kredit mikro tinggi, lebih dari 11 persen. Karena banyak pegawai outsourching, sehingga manajemen risikonya menjadi kurang prudent.

Kami akan mengubah strategi manajemen SDM (sumber daya manusia) dan sistem teknologi,” papar Direktur Utama Bank BJB, Bien Subiantoro di Jakarta, Selasa (11/3).

Hingga akhir 2013, kata Bien, gross NPL Bank BJB tercatat sebesar 2,8 persen, sedangkan pada 2012 hanya 2,1 persen. Sementara itu, net NPL 2013 sebesar 0,6 persen atau lebih tinggi dibanding 2012 yang berada pada angka 0,5 persen.

Namun demikian, jelas Bien, kenaikan NPL tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di 2013. Sehingga, lanjut dia, kebijakan itu memicu peningkatan signifikan pada inflasi. “Inflasi ikut mendorong kenaikan NPL di sektor mikro,” imbuhnya.

Dia mengatakan, untuk menekan NPL di segmen kredit mikro, pihaknya akan mengupayakan untuk mengangkat separuh dari total tenaga outsourcing menjadi karyawan tetap. “Kami juga akan meningkatkan status Warung BJB menjadi kantor kas tabungan. Dari 500 warung, tahun ini 100 di antaranya akan ditingkatkan menjadi kantor kas tabungan, sehingga nasabah kredit mikro diharapkan menjadi nasabah tabungan BJB juga. Dengan demikian akan mempermudah pembayaran angsuran kredit,” tuturnya.

Upaya memperbaiki NPL tersebut, jelas Bien, sejalan dengan posisi Bank BJB yang berhasil masuk ke Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) III dengan modal inti berkisar Rp5triliunRp30 triliun di akhir 2013. Hingga akhir tahun lalu, modal inti Bank BJB tercatat sebesar Rp6,72 triliun.

Seperti diketahui, saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta kepada industri perbankan yang masuk ke dalam BUKU III bisa menekan tingkat NPL di bawah 2,5 persen.

Lebih lanjut Bien mengatakan, kemungkinan Bank BJB akan melakukan penambahan modal melalui mekanisme rights issue. “Penuntikkan modal bukan melalui penyuntikkan langsung oleh pemegang saham. Cuma realisasinya kami belum tahu,” ujar Bien =GAM/ABD

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 12 MARET 2014 | No. 0319 | TAHUN III

KERJASAMA

Minyak Aljazair Tiba pada 27 Maret JAKARTA- PT Pertamina (Persero) memperkirakan produksi minyak mentah perdana dari blok migas hasil akuisisi di Aljazair akan tiba di Balikpapan, Kaltim, pada 27 Maret 2014.

Wakil Presiden Komunikasi Pertamina Ali Mundakir dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, mengatakan minyak sebanyak 600.000 barel tersebut akan diolah di kilang Balikpapan.

“Kami akan terus melanjutkan pertumbuhan anorganik dengan melakukan aksi merger dan akuisisi blok migas baik di dalam maupun luar negeri,” katanya.

Menurut dia, selain minyak, dari operasi Blok 405A di Aljazair, Pertamina meraup laba bersih 24 juta dolar AS pada 2013.

Pertamina merampungkan transaksi akuisisi Blok 405A pada Desember 2013.

Ali menambahkan, selain kepentingan bisnis perusahaan, akuisisi blok migas di luar negeri juga dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional.

“Fokus utama Pertamina adalah pada negara-negara yang memiliki sumber daya migas melimpah dan sudah berproduksi,” katanya.

Di sisi lain, menurut dia, sambil menunggu rencana pembangunan kilang dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS), Pertamina telah menjalin kerja sama dengan perusahaan penyedia teknologi kilang, UOP LLC, anak perusahaan Honeywell yang berbasis di Amerika Serikat.

Bentuk kerja sama pada tahap awal adalah melaksanakan studi kelayakan pendanaan (bankable feasibility study/BFS) untuk Rencana Induk Pengembangan Kilang yang menjadi landasan bagi modernisasi kilang, sehingga meningkatkan kapasitas kilang.

BFS secara parsial dibiayai oleh United States Trade and Development Agency (USTDA) dengan nilai hibah 1,07 juta dolar AS. “Rencana Induk Pengembangan Kilang ini bertujuan mencapai ‘world class downstream business’,” ujarnya. =ANT/KELIK DEWANTO

ant/fanny octafianus

PAMERAN IFEX 2014. Pengunjung mengamati perabotan yang dipamerkan dalam “Indonesia International Furniture Expo 2014” (IFEX 2014) di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (11/3). Pameran tersebut berlangsung 11-14 Maret 2014 dan menargetkan 7000 pembeli dari 100 negara.

Pertumbuhan Ekspor Masih Terbatas

Tantangan Ekonomi Indonesia Datang dari Faktor Eksternal JAKARTA-Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo memaparkan kondisi perekonomian Indonesia selama triwulan IV-2013 menghadapi tantangan, terutama dari aspek eksternal.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2013 diprakirakan sebesar 5,7% (yoy). Masih lemahnya permintaan global di tengah penurunan harga komoditas menyebabkan pertumbuhan ekspor Indonesia menjadi terbatas. Sisi lain, permintaan domestik juga belum mampu menopang pertumbuhan ekonomi karena melemahnya daya beli konsumen akibat kenaikan inflasi pasca kenaikan harga bahan bakar bersubsidi.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan IV2013 membaik, dengan defisit transaksi berjalan pada triwulan IV-2013 tercatat 2,0% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Menurunnya defisit transaksi berjalan ini sejalan dengan upaya BI dan Pemerintah menurunkan

tekanan pada transaksi berjalan.

Membaiknya NPI pada periode ini juga ditopang oleh meningkatnya surplus neraca modal dan finansial. Sejalan dengan membaiknya defisit transaksi berjalan tersebut, jumlah cadangan devisa pada akhir Desember 2013 adalah USD99,4 miliar.

Kondisi fundamental perekonomian yang belum sepenuhnya pulih ini masih mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah, dengan berlanjutnya pelemahan pada triwulan IV-2013, walaupun sedikit mereda. Nilai tukar rupiah secara point to point tercatat melemah 4,85% (qtq). Secara rata-rata, nilai tukar rupiah sepanjang 2013 melemah sebesar 10,4% dari Rp9.358 per dolar AS pada 2012 menjadi Rp10.445 per dolar AS pada 2013. “Namun

demikian, kondisi tersebut tetap dapat dikelola pada tingkat volatilitas yang relatif rendah dan lebih baik dibandingkan dengan negara Asia lainnya,” ungkapnya.

Di tengah berbagai tekanan tersebut, ketahanan industri perbankan tetap dapat terjaga, didukung oleh rasio permodalan yang kuat. Fungsi intermediasi perbankan juga tetap berjalan lancar, meski penyaluran kredit melambat seiring dengan perlambatan perekonomian.

Kualitas kredit tetap terjaga sebagaimana tercermin dari rasio kredit bermasalah yang rendah, dengan NPL gross sebesar 1,77.

Kelancaran transaksi sistem pembayaran dan ketersediaan uang kartal dalam jumlah yang cukup turut menopang kinerja perekonomian. Volume transaksi sistem pembayaran non tunai meningkat sebesar 33,24 juta (3,29%) dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan ini terutama berasal dari meningkatnya penggunaan Alat Pem-

bayaran Menggunakan Kartu (APMK).

BI jelasnya mengambil sejumlah langkah kebijakan yang difokuskan pada upaya pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar dan mengarahkan kinerja transaksi berjalan yang lebih sehat, guna menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, BI melakukan penyesuaian suku bunga acuan dan memperkuat operasi moneter yang sejalan dengan arah kebijakan moneter terkini.

Kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan defisit transaksi berjalan yang masih besar yaitu 3,8% dari PDB seperti ditunjukkan oleh data transaksi berjalan triwulan III-2013 yang dipublikasikan pada November 2013. Selain itu, risiko ketidakpastian global juga masih tinggi sehingga semakin memberikan tekanan kepada nilai tukar rupiah dan mengganggu stabilitas ekonomi. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

nggota Komisi XI DPR Ade Komarudin mengatakan pendidikan dan kesehatan di Indonesia menjadi maskot negeri ini. Karena itulah pemerintah berkewajiban lebih memerhatikan kedua sektor tersebut, bahkan bila perlu memprioritaskan keduanya daripada sektor yang lain.

Perhatian terhadap pendidikan tidak semata-mata menanggung semua biaya pendidikan, tetapi juga mempedulikan outputnya agar lebih memiliki keseimbangan ilmu pengetahuan dengan prilakunya yang terpuji. Demikian juga di sektor kesehatan perlu diperhatikan, terutama kesehatan rakyat miskin, pemberantasan penyebaran penyakit mematikan seperti HIV/AIDS. Peduli pendidikan dan kesehatan memang sudah sejak lama didengungkan, namun hingga kini masih sangat diskriminatif, sebagai buktinya kebijakan Panitia Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014 tidak membolehkan tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan buta warna. Padahal di negeri ini penyandang tunadaksa saja secara nasional mencapai lebih dari 1 juta jiwa, tunanetra sekitar 3,5 juta, belum lagi tuna-tuna yang lain, berarti nasib pendidikan mereka tidak terjamin sehingga diyakini akan berdampak pada prospek masa depannya yang suram.

Demikian juga kesehatan selama ini hanya dinikmati oleh kalangan berduit. Rakyat miskin cenderung mendapatkan pengobatan sekedarnya, sesuai jatah kelas rumah sakit yang telah dialokasikan oleh pemerintah, itu pun masih dipersulit. Rakyat miskin tak pernah memperolah pengobatan ideal, karena keterbatasan biaya. Dengan kata lain pendidikan dan pengobatan atau kesehatan hingga saat ini masih lebih berpihak pada rakyat yang memiliki uang banyak.

Seharusnya pemerintah berani menjamin pendidikan kalangan disabilitas tanpa ada batasan jenjang pendidikan, sebagaimana jaminan memperoleh kesehatan dan pengobatan diberikan pada rakyat miskin, bukan pada pejabat pemerintah yang telah mendapat gaji dan tunjangan keluarga sebagaimana terjadi selama ini.

Apabila pemerintah memang menghendaki sektor pendidikan dan kesehatan menjadi maskot Indonesia. (*)

Opini

RABU 12 MARET 2014 | No. 0319 | TAHUN III

77

Pemuda Penebar Benih Pemilu Bersih

Salam Songkem

Maskot Negara

KORAN MADURA

RABU 12 MARET 2014 No. 0319 | TAHUN III

Pemuda memiliki dua sifat yang melekat yaitu negatif dan positif. Pertama sifat negatif, pemuda selalu apatis, pragmatis, grusa-grusu (Jawa: maunya yang penting cepat), dan euforia yang berlebihan. Padahal apabila kita menilik sejarah perjuangan indonesia saat melawan penjajahan. Pemuda memilki peranan signifikan dalam mempertahankan negara dari belanda. Banyak pahlawan muda yang rela mati dalam berperang demi mempertahankan bangsanya.

I

tu merupakan salah satu gambaran faktual yang ada dalam kondisi sejarah indonesia. Dilain sisi, ketika terjadi peristiwa Rengas Dengklok 16 agustus 1945. Pada saat belanda diserang oleh sekutu. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para pemuda Indonesia melakukan upaya penculikan terhadap soekarno dengan tujuan agar secepat mungkin memerdekaan Indonesia. Karena para pemuda beranggapan bahwa apabila Indonesia tidak segera merdeka.

Maka kesempatan merdeka bagi indonesia akan diambil kembali oleh penjajah.

Kedua sifat positif, pemuda selalu memiliki inisiatif dalam melakukan gerakan revolusioner untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan gerakangerakan sosial politik setelah indonesia merdeka. Banyak partai politik dan organisasi yang muncul dari gagasan para pemuda. Seperti KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) yang merupakan organisasi kader pemuda dengan gagasan progresif untuk membangun para

pemuda Indonesia dalam sistem perpolitikan. Disamping itu, rela mengorbankan apa saja untuk memperoleh kebebasan, bahkan jika harus menyerahkan nyawa.

Namun hal tersebut sangat kontardiksi dengan kondisi saat ini. Pasalnya, para pemuda yang dikatakan sebagai komponen dasar progresif dalam melakukan perubahan. Yaitu dengan memberikan gagasan dan kritik terhadap pemerintah yang bersifat konkrit. Salah satu medianya itu, dengan ikut partisipasi dalam dunia politik. Akan tetapi, pernyataan tersebut telah dimatikan dengan sistem pragmatis oleh para pemuda elit politik.

Namun, dalam dunia elit poltik para pemuda selalu disuguhi dengan sifat pragmatis yang ada tak luput dengan sistem praktik politik uang (money politic).

Praktik politik uang (money politic) dalam pemilihan umum seolah sudah tidak tabu lagi.

Pasalanya, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan praktik politik uang hanya untuk mendapatkan kekuasaan semata. Sungguh ironis memang, Pemilihan umum (Pemilu) sebagai sebuah mekanisme demokrasi prosedural berarti sangat penting bagi terjadinya sirkulasi elite politik.

Malah justru ternodai dengan sistem praktik politik uang (money politic). paktik yang dikategorikan sebagai pelanggaran dalam pemilu dan pelakunya dapat diancam sanki pidana.

Sebuah pengalaman menceritakan bahwasanya ada sebuah desa akan menyelenggarakan pemilihan bupati. menjelang prosesi pemilihan tersebut diadakannya kampanye secara besar-besaran. Tentunya peran masyarakat khususnya para pemuda dalam memberikan konstribusi secara aktif sangat dibutuhkan. Akan tetapi, kondisi justru sangat kontradiksi dengan realitas yang ada. dikarenakan, minimnya masyarakat sebagai pemilih ideologis dari pada pemilih pragmatis. Hal tersebut, di sebabkan oleh ketiadaan pengalaman para

pemuda. Sehingga para pemuda mudah dirasuki oleh virus pragmatisme dengan dorongan hedonisme yang sangat kuat.

Hedonisme itu dilatari oleh paradigma materialistik yang menjadikan capaian material sebagai indikator kesuksesan.

Hal itu terbukti ketika ada salah satu calon bupati yang memobilisasi dengan menerapkan praktik bagi-bagi sejumlah uang kepada pemilih. Khusunya pemilih yang berada dalam suatu organisasi. Karena, itu akan memberikan hubungan tali temali yang kuat antara satu dengan yang lain. Sehingga, tidak peduli organisasi pemuda yang berbasis agama maupun kebangsaan menunjukkan perilaku yang tak beda disebabkan oleh ketamakan untuk mendapatkan uang dari mereka yang memiliki hasrat besar untuk mendapatkan posisi puncak. Oleh sebab itu, Kaum muda yang masih berpegang teguh kepada idealisme menjadi kian tersisih.

Pendewasaan Politik Kaum muda merupakan komponen dasar progresif dalam melakukan perubahan. terutama dalam segi politik suatu negara. Sebab, politik ini yang akan mengantarkan kepada kemajuan. Akan tetapi ketiadaan pengalaman para pemuda tentang politik menjadi kendala utama. Maka dari itu perlunya pendewasaan politik yang teraplikasikan dalam sebuah pendidikan politik. Pendidikan politik sangat penting untuk membuka wawasan dan kesadaran politik rakyat mengenai hakikat dan fungsi politik. Kesinambungan antar kaum muda dan Peran pendidikan politik tidak hanya sekedar pengarahan dan mobilisasi. Akan tetapi, perlunya pendidikan politik yang memilki konstruksi positif. Seperti halnya, pendidikan politik

terhadap para pemuda marginal yang tinggal disuatu daerah terpencil. Dari pendiikan tersebut akan menghasilkan para pemuda yang memilki karakter idealis dalam perpolitikan.

Sehingga mampu menebarkan “benih-benih� sehat dan berkualitas tanpa terbelunggu oleh sifat pragmatis. Sehingga dengan benihbenih tersebut akan menghasilkan pemilu yang bersih.

Partai politik memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan politik terhadap para pemuda. Dengan pendidikan politik tersebut, para pemuda akan memiliki kesadaran politik dan mampu membedakan antara partai politik yang memiliki visi dan misi yang jelas dalam mensejahterakan masyarakat dengan partai politik yang tidak memiliki tujuan bersama. Disamping itu Sosialisasi yang komprehensif sangat diperlukan untuk membantu rakyat agar jangan sampai terpengaruh oleh wacana-wacana politik yang menyesatkan.

Pemilu bersih merupakan suatu konsep yang sangat didambakan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Bersih dari pragmatisme, manipulasi data, dan KKN ( korupsi, kolusi, dan nepotisme). Karena semua itu dapat berimplikasi menuju negeri yang bobrok. Agar konsep pemilu bersih tersebut dapat berjalan dengan sesuai. perlunya keterlibatan secara langsung dan saling bahu membahu dari kalangan masyarakat indonesia, terutama para pemuda yang harus bersikap idealis dan tidak tergoda dengan praktik bagi-bagi uang.

Sedangakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara teknis Pemilu harus benar-benar menjadi lembaga yang memiliki integritas tinggi dan komitmen kuat untuk bekerja secara profesional dan objektif.

Wallahu a’lamu bi al-shawab.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA KORAN 8 PROBOLINGGO 8

RABU 12 MARET 2014 | No. 0319 | TAHUN III

MADURA

SURABAYA – Dinas Kesehatan Jawa Timur menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pemerataan dan pengaturan ketersediaan tenaga dokter dengan jumlah kebutuhan di rumah sakit atau puskesmas yang ada di provinsi itu.

"Raperda ini akan memberikan regulasi yang jelas akan kebutuhan dokter di lapangan. Saya yakin jika regulasi ini ditetapkan akan ada pemerataan dokter, baik di rumah sakit maupun di puskesmas," ujar Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Harsono, Selasa (11/3).

Menurut dia, rumah sakit dan puskesmas banyak membutuhkan dokter. Jika dilihat saat ini, jumlah rumah sakit milik pemerintah di Jatim sebanyak 52 unit dan jumlah puskesmasnya mencapai 1.000 unit.

Namun, kata Harsono, yang rawan dan kekurangan dokter ini kebanyakan di puskesmas, sedangkan rumah sakit relatif terpenuhi. Kalaupun ada kekurangan, hanya beberapa saja.

Dia menjelaskan, jumlah tenaga dokter di Jatim belum ideal. Dengan total penduduk yang ada, setidaknya memerlukan sekitar 15.443 dokter. Namun, jumlah tenaga dokter sekarang hanya 5.423 orang atau kurang sekitar 10.010 tenaga.

Mantan Bupati Ngawi tersebut mengungkapkan kekurangan tenaga dokter ini disebabkan karena tidak minatnya dokter umum

Lintas Jatim

RABU 12 MARET 2014 No. 0319 | TAHUN III

Siapkan Raperda Pemerataan Tanaga Medis JawaTimur Memerlukan Sekitar 15.443 Dokter

PADAT Situasi Ruang UGD RSU Dr Soetomo Surabaya, Selasa (11/3).

Pasien dari segela penjuru di Jawa Timur setiap harinya terus berdatangan untuk mendapatkan penanganan medis di rumah sakit rujukan di JawaTimur tersebut.

yang mau praktik dan mendaftarkan diri sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). "Selain itu kurang pedulinya dokter umum yang sudah lulus untuk bekerja di

daerah-daerah terpencil di kabupaten/kota di provinsi ini," ujarnya.

Di samping itu, lanjut Harsono, kebanyakan dari dokter umum bersedia praktik hanya di kota-kota

besar seperti Surabaya, Malang, Sidoarjo, Mojokerto. Sedangkan di kabupaten yang jauh dari kota, jarang ditemukan dokter praktik.

Karena itulah pihaknya segera

menyelesaikan draf raperda tersebut yang saat ini sedang masuk dalam tahap penggodokan dan diharapkan selesai Juli 2014. =E. Hana Diman

MoU Antar Provinsi

Dongkrak Pasar Produk dalam Negeri SURABAYA – Provinsi satu dengan provinsi lainnya melakukan kerjasama bisnis secara langsung (One On One Bussines Meeting) dengan penandatanganan kerjasama atau MoU, guna mendongkrak pasar produk dalam negeri.

“Sudah dicontohkan, peningkatan volume perdagangan antar pulau langsung dilakukan seperti transaksi pengusaha kopi di Jatim dengan Provinsi Bengkulu dan MOU Garam Industri dengan NTB,” ujar Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat memberikan pengarahan saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Provinsi Indonesia di Hotel Meritus, Surabaya, Selasa (11/3).

Ia mengatakan, jenis model one on one bussines meeting melibatkan semua pihak antara

pemerintah dan pengusaha melalui Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Model one on one bussines meeting dilakukan dengan mengumpulkan setiap provinsi mempunyai potensi apa saja yang bisa diperdagangkan dan sebaliknya setiap provinsi menginginkan bahan baku apa saja tanpa perlu impor dari luar negeri.

Melalui one on one bussines meeting ini, dapat membicarakan setiap permasalahan yang ada dengan memotong ongkos yang mahal melalui informasi yang di dapatkan melalui e-comerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan hingga pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik. “Ada meja-meja yang dipersiapkan dari keunggulan produk dan potensi di setiap

provinsi, bukan hanya sekedar rapat tanpa menghasilkan sesuatu bagi daerah,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, bahwa one on one bussines meeting memberikan dampak yang begitu besar kepada para pengusaha. Pemerintah memberikan informasi terkait perdagangan sedangkan pengusaha menangkap peluang usaha tersebut menjadi keuntungan.

Sementara itu, Ketua Tim Perekonomian Jatim yang juga Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Jatim Ir. Hadi Prasetyo MM melaporkan, Rakor ini bertujuan untuk membuka ruang konsolidasi dan memperluas jaringan perdagangan ekonomi antar provinsi dalam menghadapi perdagangan bebas dalam sistem keterbukaan ekonomi di bidang perdagangan, inves-

tasi dan jasa.

Ia menjelaskan, sasaran praktis dari kegiatan ini dalam jangka pendek yakni akan mengupayakan kesepakatan secara praktis dan taktis untuk mengurangi barang impor dan mensubstitusi perdangangan di masing-masing provinsi.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan perdagangan antar provinsi dan antar pulau dalam negeri sehingga market atau pasar yang ada di Indonesia akan tetap terpelihara. Diharapkan, domestik market bisa dikuasai oleh para pelaku ekonomi Indonesia “Kita menyadari neraca perdagangan kita defisit terhadap komoditi impor dari luar negeri. Maka perdagangan antar provinsi dan antar pulau menjadi salah satu solusinya,” ungkapnya.

Dalam rakor ini dilakukan

penandatanganan nota kesepahaman kerjasama peningkatan volume perdagangan antar pulau antara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Jatim – Dirut Bank UMKM Jatim – Direktur CV. Mitra Horti Mandiri Kota Batu-Direktur CV. Mulya Tani Makmur Mojokerto- Direktur Marinal Indoprima Surabaya dan Direktur Roemah Snack Mekarsari Sidoarjo.

Selain itu, juga dilakukan nota kesepahaman kerjasama alternatif subtitusi import antara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Jatim dengan Asisten Perekonomian Sekda Bengkulu - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Nusa Tenggara Barat – Dirut PT. Susanti Megah Surabaya dan Sekjen GAEKI Surabaya. =E. Hana Diman

KORAN MADURA

Lintas Jatim

RABU 12 MARET 2014 | No. 0319 | TAHUN III

9

Petani Ngotot Tolak Impor Cabai Harga Cabai Rawit Lokal Naik Setiap Hari Humas PDTS KBS, Agus Supangkat saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di KBS, Selasa (11/3).

KBS

Masalah Pakan Picu Matinya Satwa SURABAYA – Koleksi satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) kembali ditemukan mati di kandang. Kali ini seekor Rusa Timor jantan dengan luka-luka bekas tandukan yang diduga kalah bertarung. Jenis Rusa (Cervus timorensus) berusia 10 tahun ini diketahui pertama kali oleh petugas jaga bersama Satpol PP tergeletak di kandangnya Selasa (11/3) dini hari.

"Dilihat dari luka-lukanya, untuk sementara, dugaan kami, rusa itu mati setelah berkelahi dengan rusa lain," ujar Humas Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS, Agus Supangkat, Selasa (11/3).

Dengan peristiwa ini, koleksi Rusa di KBS kini tersisa 21 ekor, di antaranya 14 ekor jantan, lima betina dan dua anakan yang belum diketahui jenis kelaminnya.

“Kandang tempat Rusa yang mati itu, kan ditempati 10 rusa lain. Total ada 11, termasuk Rusa yang mati itu. Semuanya berjenis kelamin jantan. Untuk Rusa betinanya, memang sengaja dipisah dengan yang jantan," jelasnya.

Meski demikian, lanjut Agus, perkembangan populasi satwa rusa di KBS tergolong cukup baik sehingga jumlahnya terus bertambah. Ini dikarenakan Satwa Rusa yang asli dari Jawa dan Nusa Tenggara tersebut kehidupannya sesuai dan cocok dengan kondisi iklim di Indonesia. "Maka dari itu, tingkat populasi Satwa Rusa cukup bagus di KBS," ujarnya.

Sementara itu, Pakar Parasitologi Falkutas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof. Setiawan Koesdarto mengatakan tewasnya koleksi satwa KBS selain masalah kandang, persoalan air minum dan pakan satwa

memegang peran penting terhadap kesejahteraan satwa.

Selayaknya air minum satwa dari sumber yang bersih dan sehat agar satwa tidak terserang penyakit. Dan sudah saatnya air minum untuk satwa dicarikan sumber baru yang tidak hanya bersih, melainkan juga terjamin kesehatannya sehingga layak dikonsumsi satwa.

“Masalah air nomor satu.

Kalau masih pada tataran air bersih, air bersih itu belum tentu sehat, kalau air sehat pasti bersih,” jelasnya.

Setiawan Koesdarto juga menyebut persoalan pakan juga menjadi penentu kesehatan satwa di KBS. Tidak hanya kuantitas atau jumlah, kualitas pakan juga harus menjadi perhatian serius pengelola kebun binatang tertua di Indonesia ini.

“Kalau dari indikasinya, kebanyakan kalau di hepar itu adanya suatu perlemakan, yang ada hubungannya dengan masalah pakan. Jadi tidak harus hewan itu gemuk badannya dan diberi daging berlemak banyak, tapi tetap harus ada takarannya dan rasio harus dicermati betul,” lanjut Setiawan yang mengamini bahwa manajemen satwa di KBS masih belum bagus.

Beberapa kasus yang menunjukan manajemen satwa kurang berjalan baik, terlihat dari masih mudahnya pengunjung atau masyarakat umum memberi pakan kepada satwa, yang itu seharusnya tidak diperbolehkan.

“Publik juga seharusnya membantu dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak memberi makanan dari luar kepada satwa. Hal itu yang juga menjadi masalah bagi pengelola,” tandasnya. =G. Armadianto Semeru

SURABAYA – Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Surabaya, kini dikisaran Rp 55.000 sampai Rp 60.000 perkilogram atau naik dibanding pekan lalu sebesar Rp 20.000 sampai Rp 25.000 perkilogramnya.

Rencana pemerintah segera membuka keran impor untuk menekan harga cabai rawit lokal yang naik setiap hari mendapat kecaman para pedagang. Kendati, pasokan cabai rawit di Jawa Timur berkurang relatif besar terkait dengan letusan Gunung Kelud yang merupakan daerah sentra produksi komoditas rasa pedas tersebut.

Petani menilai pemerintah tidak perlu mengimpor cabai segar maupun kering meski sebagian daerah sentra produksi terganggu.

Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia Jawa Timur Sukoco menguraikan harga cabai rawit cukup tinggi saat ini karena belum memasuki masa panen raya.

"Tapi secara matematik luasan panen cukup memenuhi kebutuhan domestik, jadi tidak per-

lu impor," jelasnya, Selasa (11/3).

Sukoco menggambarkan di Jawa Timur luasan lahan cabai rawit 7.000-8.000 hektare. Dari jumlah itu produksi saat ini baru 30% dan mencapai puncak mulai April dengan panen bisa mencapai 4.000 ton per bulan.

"Tahun lalu harga bisa sampai Rp70.000-Rp80.000 per kilogram, sekarang kan belum. Biar petani merasakan hasil dulu jadi tak perlu impor," tegasnya.

Harga cabai rawit di tingkat konsumen mencapai Rp46.000 per kilogram pekan lalu. Harga itu sudah turun dibanding sebelumnya yang menyentuh level Rp50.000 per kilogram.

"Mulai turun karena Banyuwangi sudah panen, dari sana bisa 23 ton per hari untuk pasar Indonesia timur dan sebagian Jakarta.

Pasuruan, Malang, Blitar juga sudah panen," tambahnya.

Soal bencana yang mengganggu produksi cabai, Sukoco menilai dampak terhadap pasokan tak signifikan. Koreksi produksi hanya berkisar 12%, itu pun mayoritas di cabai besar.

Penolakan terhadap rencana impor cabai rawit juga disampaikan Ikatan Persaudaraan Petani Hortikultura Mudjiyo. Menurutnya, bencana sebagai pembenar impor komoditas sangat mengada-ada.

"Kami takutkan memang bencana jadi alasan untuk impor, padahal nyatanya sekarang sudah mulai penen, sehingga pasokan cabai tidak masalah," jelasnya.

Menurutnya, luasan lahan tanam cabai pada 2014 juga bertambah. Pasalnya, harga cabai rawit tahun lalu sampai Rp70.000 memicu petani menanam komoditas ini sehingga pasokan dipastikan bertambah.

Meski petani mengklaim pasokan cukup, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan izin impor cabai rawit 330 ton untuk kuartal I 2014. =G. Armadianto Semeru

DAMPAK LETUSAN KELUD. Akibat letusan Gunung Kelud yang menimpa beberapa derah sentra produksi cabai rawit di Jawa Timur menyebabkan pasokan cabai rawit di Jawa Timur berkurang relatif besar.

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 12 MARET 2014 | No. 0319 | TAHUN III

JELANG PEMILU 2014

12 Kecamatan Rawan Intrik Pemilu

ant/seno

DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE. Musisi Anang Hermansyah (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai dipanggil Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (11/3). Anang Hermansyah calon anggota DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu diperiksa terkait dugaan kampanye terselubung yang dilakukannya di SMA Negeri 2 Jember, Rabu (12/2).

Anang Penuhi Panggilan Panwaslu JEMBER- Musisi yang juga calon legislator Anang Hermansyah akhirnya memenuhi panggilan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa, terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye Pemilu Legislatif di kabupaten setempat.

“Anang memenuhi panggilan kami dengan datang ke kantor Panwaslu dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran kampanye itu berlangsung sekitar 60 menit,” kata Ketua Panwaslu Jember Dima Akhyar.

Menurut dia, sebanyak 24 pertanyaan harus dijawab calon legislator DPR RI Daerah Pemilihan IV Jatim itu tentang kegiatan yang diduga kampanye terselubung di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Jember beberapa pekan lalu.

“Materi yang diklarifikasikan kepada caleg dari Partai Amanat Nasional itu belum bisa disampaikan ke publik karena pihak Panwaslu masih melakukan ka-

jian terkait persoalan itu, sehingga belum bisa menyimpulkan apakah kegiatan yang dilakukan Anang di SMA Negeri 2 itu melanggar aturan kampanye atau tidak,” paparnya.

Dima memastikan bahwa kesimpulan dan kajian berdasarkan keterangan sejumlah pihak yang dipanggil Panwaslu akan disampaikan kepada masyarakat melalui media, namun memerlukan waktu untuk melakukan kajian tersebut.

“Kami sudah memanggil sebanyak empat orang yang diduga terlibat dalam kegiatan kampanye Anang di salah satu sekolah di Jember dan Panwaslu akan berhati-hati untuk menarik kesimpu-

lan,” katanya.

Sementara Anang Hermansyah mengatakan kedatangannya di SMA Negeri 2 Jember karena mendapat undangan dari pihak “Jember Enterpreneur Community” secara lisan, dan kedatangannya bukan untuk kegiatan politik.

“Saya hanya memberikan motivasi kesuksesan untuk siswa-siswi di sekolah, khususnya pemilih pemula dan mengajak mereka untuk menyalurkan hak pilih pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 karena angka golput di Jember dan Jatim cukup tinggi,” ucap suami Ashanty itu.

Pantauan di lapangan, Anang datang ke kantor Panwaslu Jember dengan naik becak dan didampingi manajemen Jember Enterpreneur Community, Ketua DPD PAN Jember Evi Lestari, dan caleg DPRD Jatim dari PAN, Nurul Indahya. =ANT/CANDRA

MALANG- Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Malang Moch Wahyudi menyatakan ada 12 kecamatan di kabupaten itu rawan terhadap intrik-intrik pemilu, baik yang dilakukan oleh calon anggota legislatif maupun partai politik.

“Intrik pemilu yang dilakukan para calon anggota legislatif (caleg) maupun partai politik (parpol) tersebut di antaranya adalah jual beli suara,” katanya di Malang, Jawa Timur, Selasa.

Menurut Wahyudi, sebanyak 12 kecamatan rawan tesrebut terbagi menjadi empat daerah pemilihan (dapil), yakni dapil 3, 4, 5, dan 7. Dapil 3 meliputi Kecamatan Jabung, Tajinan, Wajak, Tumpang, dan Poncokusumo.

Dapil 4 meliputi Kecamatan Ampelgading, Dampit, Turen, dan Tirtoyudo; Dapil 5 meliputi Kecamatan Donomulyo, Gedangan, Bantur, Pagak, dan Sumbermanjing Wetan; dan Dapil 7 meliputi Kecamatan Dau, Karangploso, Kasembon, Pujon, Ngantang, dan Wagir.

Lebih lanjut Wahyudi mengatakan bahwa jual beli suara itu terjadi karena wilayah itu masih didominasi oleh masyarakat yang berkategori miskin, pendidikannya rendah, serta adanya pengaruh kuat kultur budaya dan topografi wilayah.

Ia mengakui bahwa di kalangan masyarakat tertentu ada

tokoh masyarakat yang berpengaruh. Panwaslu pernah menangani kasus seorang tokoh yang mengajak masyarakat untuk memilih salah satu calon tertentu melalui pengeras suara yang sempat direkam Panwaslu.

“Setelah kami telusuri, ternyata pemuka agama ini anaknya maju sebagai caleg. Cara-cara seperti ini yang belum dipahami beberapa tim sukses dan parpol peserta pemilu,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, untuk wilayah rawan jual beli suara tersebut, Panwaslu menyiapkan beberapa sukarelawan untuk memantau pelaksanaan pemilu secara ketat dan cermat.

Hanya saja, kata Wahyudi, kendala yang dihadapi panwaslu adalah tidak dimilikinya alat paksa untuk menghadirkan saksi dalam pelanggaran pemilu.

“Jual beli suara, pencurian suara, hingga konflik sosial yang bersentuhan dengan pemilu menjadi salah satu fokus kewaspadaan kami, bahkan akan menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat,” ucapnya.

Kabupaten Malang memiliki 33 kecamatan yang dibagi menjadi tujuh dapil dengan jumlah pemilih yang ditetapkan dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.966.968 jiwa dengan jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 4.580 TPS. =ANT/ENDANG

Seekor Rusa Timor di KBS Mati SURABAYA- Seekor rusa timor jantan berusia 10 tahun yang merupakan koleksi Kebun Bintang Surabaya (KBS), Selasa, ditemukan mati di kandangnya dengan luka-luka diduga bekas tandukan.

Humas KBS Agus Supangkat mengatakan kematian rusa tersebut pertama kali ditemukan oleh petugas KBS yang saat itu sedang berpatroli di jalan sekitar kandang rusa pada Selasa dini hari.

“Dari hasil autopsi sementara ditemukan ada luka-luka pada tubuh rusa yang diduga bekas tandukan rusa lain,” katanya.

Menurut dia, kandang rusa untuk jenis kelamin jantan cukup sempit karena ditempati 11 rusa termasuk rusa yang mati. Akibatnya, lanjut dia, aktivitas rusa jantan terbatasi.

“Semuanya berjenis kelamin jantan. Untuk Rusa betinanya, memang sengaja dipisah dengan yang jantan,” katanya.

Hal sama juga diungkapkan petugas penjaga rusa timor Sumadi. Ia mengaku terkejut saat rusa itu mati. Sebelumnya, ia berpikir satwa yang mati adalah seekor rusa timor yang pernah dilaporkannya sakit, tapi setelah ternyata bukan. =ANT/ABDUL HAKIM

KORAN MADURA

Lintas Jatim

RABU 12 MARET 2014 | No. 0319 | TAHUN III

11

BANTUAN KORBAN KELUD

Kemenhan Kumpulkan Rp 1 Miliar SURABAYA- Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menghimpun bantuan senilai Rp1 miliar yang disalurkan dalam bentuk bahan pokok untuk korban bencana erupsi Gunung Kelud di Malang, Blitar, dan Kediri, Jawa Timur.

“Kebetulan, ada sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dan pameran alutsista (alat utama sistem senjata) di Surabaya, maka saya ajak kalangan industri pertahanan negara dan swasta untuk membantu korban Kelud,” kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Makodam V/ Brawijaya, Selasa.

Di sela-sela melepas keberangkatan belasan truk berisi bantuan bahan pokok senilai Rp1 miliar dari Kemenhan untuk korban erupsi Gunung Kelud itu, ia menjelaskan bencana alam itu tidak bisa diduga datangnya.

“Karena itu, bantuan kita salurkan sebagai wujud kepedulian kita semua, apalagi bencana Kelud sekarang memasuki tahap rekonstruksi. Penyaluran bantuan akan dibantu Kodam V/Brawijaya,” katanya, didampingi Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Ediwan Prabowo.

Sementara itu, tim Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya membantu peternak yang menjadi korban Kelud untuk bangkit setelah mata pencaharian warga yang umumnya ditopang dengan peternakan, pertanian, dan perkebunan terpapar erupsi Kelud.

“Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang merupakan salah satu lokasi terdampak yang mengalami kerugian cukup besar. Sektor peternakan yang mengunggulkan susu sapi masih belum kembali produktif akibat terjadinya stres pada sapi,” kata Koordinator Tim FKH Unair di Ngantang, drh Trilas Sardjito MSi. Ia mengungkapkan ada tiga program bantuan Tim FKH Unair yakni pemasangan pipa untuk memasok air bersih, pembuatan pakan ternak yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan yang ada di Ngantang, dan pengobatan gratis bagi ternak-ternak yang mengalami stres.

“Tim FKH Unair mendatangi para peternak di Desa Tulungrejo dan Desa Baturejo di Ngantang pada Sabtu (8/3) lalu untuk memberikan bantuan. ” katanya. =ANT/EDY YA’KUB

A

b K d lu

k d s ru

m y k

je d m ja

U d ant/hana dinam

LIPAT SURAT SUARA. Aktivitas pelipatan kertas surat suara untuk wilayah DPRD Kota Surabaya, di gudang pelipatan, Jalan Sidotopo Wetan 11, Surabaya.

Kotak dan Bilik Suara Telah Terdistribusi Ratusan Surat Suara Dikembalikan ke Percetakan SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyatakan semua kebutuhan kotak dan bilik suara sudah terdistribusi 100 persen di KPU kabupaten/kota. Baik Kotak dan bilik suara tersebut merupakan tambahan yang terbuat dari kertas karton.

“Distribusi logistik masih dilakukan bertahap. Logistik yang sudah 100% sampai di KPU kabupaten/kota adalah kotak dan bilik suara. Kotak dan bililk suara tambahan ini dari kertas karton.

Kalau yang lama dari aluminium,” ujar Komisoner KPU Jatim Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Logistik, Dewita Hayu Shinta ditemui di KPU Jatim, Selasa (11/3).

Menurutnya, kotak suara tambahan yang didistribusikan sebanyak 30.949 buah. Jumlah itu setara dengan 9% dari kebutuhan total di Jatim yang berjumlah 340.296 kotak suara.

Kotak suara tambahan itu didistribusikan untuk 16 kabupaten/ kota. Diantaranya adalah Tulungagung, Kediri, Malang, Madiun, Nganjuk, Sidoarjo, dan Pasuruan.

Sedangkan bilik suara tam-

bahan yang didistribusikan sebanyak 61.247 buah atau setara dengan 17% dari total kebutuhan bilik suara yang sejumlah 341.619 buah. Bilik suara tambahan itu didistribusikan untuk 19 kabupaten/kota, diantaranya Tulungagung, Kediri, Blitar, Lumajang, dan Jember.

“Kotak dan bilik suara tambahan yang kertas karton ini untuk TPS perkotaan atau tempat yang mudah dijangkau. Kalau daerah terpencil atau rawan akan dipakai kotak dan bilik lama yang terbuat dari aluminium,” ujarnya.

Terkait dengan surat suara, ia mengatakan seluruh kabupaten/ kota sudah menerimanya. Namun memang masih ada yang

belum lengkap. Diantaranya adalah Kabupaten Pasuruan yang sampai sekarang belum menerima surat suara untuk DPRD kabupaten/kota. “Jumlah surat suara rusak masih kami rekapitulasi. Beberapa hari lagi baru bisa kami umumkan,” ujarnya.

Kertas suara untuk pemilihan legislatif (Pileg) 2014 Kota Surabaya selesai cetak. Namun, dari 2.041.856 total kertas suara, ada sekitar ratusan kertas yang rusak.

Akibatnya, kertas suara untuk pemilihan calon legislatif DPRD Kota Surabaya itu, dikembalikan lagi ke pihak percetakan, yaitu PT Temprina yang beroperasi di Kabupaten Nganjuk. =E. HANA DIMAN

p te ia ru s

k ja b

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 RABU 12 MARET 2014|NO. 0319|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

RABU 12 MARET 2014 NO. 0319 | TAHUN III

Merebut Suara Pemilih Pemula Eko Purwanto: Sangat Potensial, Mencapai 19.610 Pemilih PROBOLINGGO - Siapa yang disebut sebagai Pemilih Pemula. Mereka adalah kaum remaja, orang yang baru kali pertama menggunakan hak pilihnya, atau warga Kota Probolinggo yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun. Ini mungkin bukan definisi yang lebih tepat, tetapi remaja yang gandrung pada perkembangan politik juga dapat dimasukkan dalam kategori ini.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo, Divisi SDM, Sosialisasi dan Data Pemilih, Eko Purwanto mengung kapkan data per 8 Maret 2014 jumlah pemilih pemula mencapai 19.610 atau 12 persen dari total pemilih sebanyak 163.418. Pemilih itu secara politik dinilai sangat potensial.

“Pemilih pemula yang berusia 17 sampai 20 tahun sekitar 19.610 orang. Sedangkan yang berusia 20 sampai 30 tahun sekitar 143.808 jiwa,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (11/3).

Divisi SDM, Sosialisasi dan Data Pemilih Sosialisasi ini mengatakan, peran pemilih pemula yang jumlahnya sangat signifikan memiliki karakteristik tersendiri.

Perkembangan kepribadian mereka yang dianggap acuh tak acuh atau apatis pada dunia orang dewasa ini, kian disadari memiliki ruang yang besar untuk dimanfaatkan banyak kalangan.

“Tidak hanya peserta pemilu untuk menjamin meluasnya keterpilihan, tapi juga bagi penyelenggara pemilu agar angka-angka partisipasi di pemungutan suara tetap terjaga,”tandas Eko Purwanto.

Dengan perkiraan tersebut, kata Eko Purwanto, masing-masing bisa menghitung berapa angka potensi yang bisa diajak untuk berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bila merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2010, jumlah kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 17.568 orang. Kelompok umur 15-19 tahun 16.92520 orang.

Kelompok umur 10 tahun-14 ini pada 2014 separuhnya berusia 17 tahun, dan kelompok umur 15-19 tahun itu pada 2014 semuanya menjadi pemilih, berarti akan ada 19. 610 potensi suara pemilih pemula pada Pemilu 2014. Angkaangka ini secara politik amatlah menarik dan potensial.

Jumlah pemilih dalam Pemilu Legislatif berjumlah 157.932 orang akan tetapi yang berpartisipasi 112.932 orang (71,50%) dan sisanya 45.000 orang (28,95%) ditengarai tidak mencoblos, gol-

put atau suara rusak.

Dari 38 Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2009, ada 11 Parpol yang memperoleh suara terbanyak dan kesebelas Parpol yang berhak duduk di kursi DPRD II, antara lain PDIP memperoleh 31.789 suara (28,14%), PKB 15.335 (13,58%), Partai Demokrat 10.288 suara ((9,10%), Partai Golkar 10.422 suara (9,22%), PKNU 8.944 suara (7,92%), PPP 8.568 suara (7,58%), PAN 4.822 suara (4,27%), PKS 3.235 suara (2,86%), PKPI 3.428 suara (3,03%), Gerindra 2.823 suara (2,49%), Pelopor 2.073 suara (1,83%).

Sementara jumlah pemilih dalam Pemilu Presiden 2009 berjumlah 159.297 orang atau naik 0,86% dari jumlah pemilih pada Pemilu Legislatif akan tetapi yang berpartisipasi 112.724 orang (70,76%) dan sisanya 46.573 orang (29,23%) ditengarai tidak mencoblos, golput atau suara rusak.

Dituntut Kritis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo berharap pemilih pemula dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014 kritis. Tidak sekadar menggunakan hak suaranya ke tempat pemungutan suara (TPS). Tapi juga cerdas memilih anggota dewan yang akan menjadi wakil rakyat.

Ketua KPU Kota Probolinggo, Sukirman WHP, mengatakan pola pikir yang kritis ini sejatinya sudah nampak. Para pemilih pemula banyak bertanya. Khususnya bagaimana membedakan calon anggota legislatif (caleg) yang hanya menebar janji atau yang memang memiliki visi-misi.

Untuk itu, para pemilih pemula harus kritis dalam mengenali calon yang akan dipilih. ’’Kami berharap kepada pihak lain seperti media massa ikut menyosialisasikan pemilu kepada pemilih pemula,”pintanya.

Menurutnya, KPU bertugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Untuk itu, sosialisasi terhadap pemilih dengan membentuk relawan demokrasi dan agen-agen sosialisasi pemilu di Kota Probolinggo.

’’Relawan demokrasi sebanyak 25 orang yang terbagi menjadi lima segmen. Mereka akan menjadi mitra KPU untuk menyosialisasikan peningkatan partisipasi, kualitas pemilu, dan meningkatkan jiwa relawan masyarakat dalam Pemilu 2014,” jelas Sukirman WHP. Sukirman WHP menambahkan, rekrutmen relawan dilakukan secara terbuka dengan berbagai persyaratan. Yaitu minimal berusia 17 tahun, terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), dan independen. Yang akan menjadi relawan terdiri dari komunitas pemilih pemula, perempuan, kaum marjinal, kelompok keagamaan, dan penyandang disabilitas. ’’Jadi, agen-agen sosialisasi dan relawan ini akan bekerja untuk kelompoknya. Yang paling tahu kebutuhan komunitas mereka kan, ya mereka,’’tandasnya.

Lebih jauh ia menjelaskan kelompok marjinal yang dimaksud, yakni kelompok-kelompok yang aksesibilitasnya terhadap

tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga urusan penting bagi peserta pemilu,”ucap Sukirman WHP. Cerdas Berdemokrasi Sebagai pemilih pemula, Sulaiman mengaku belum memiliki gambaran tentang berada di dalam bilik suara, mengamati para caleg maupun capres, kemudian memutuskan pilihan. Ia berharap, saat waktu pencoblosan tiba, dia memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk menentukan pilihan.

Apa yang dirasakan Sulaiman, kemungkinan besar juga dirasakan oleh ribuan pemilih pemula lainnya di Kota Probolinggo. Oleh sebab itu, Mantan Sekretaris Forum Komunikasi Masyarakat Kota Probolinggo (FKM-PRO) Bajong Basori memandang perlunya sosialisasi berkualitas yang mencakup substansi penting dalam pemilu untuk mencerdaskan pemilih pemula.

hal-hal yang berkaitan dengan pesta demokrasi. Kedekatan pemilih pemula dengan dunia internet, dapat menjadi peluang bagi semua pemangku kepentingan untuk mengarahkan mereka agar mencari tahu rekam jejak partai maupun caleg melalui internet.

Selain itu, dialog timbal balik antara pemilih pemula dengan penyelenggara pemilu sebagai ajang tanya jawab tentang berbagai hal yang belum diketahui pemilih pemula juga perlu diselenggarakan.

“Sebaiknya dilakukan dialog dua arah, sehingga pemilih pemula dapat menggali banyak informasi tentang pemilu yang belum mereka ketahui secara jelas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo atau Pengawas Pemilu (Panwaslu),”papar Bajong Basori..

Menurut Bajong Basori, berinovasi dalam menyampaikan informasi terkait pemilu kepada pemilih pemula sangatlah pent-

“Yang dibutuhkan bukan sekedar cara mencoblos. Tetapi mereka harus dipandu untuk memilih caleg berkualitas. Sampaikan tentang kriteria caleg dan partai yang berkualitas secara umum, misalnya, tidak pernah tersangkut masalah korupsi,” katanya.

Pada dasarnya para pemilih pemula, kata dia, haus dengan informasi terkait partai politik peserta pemilu, calon legislatif dan

ing. Misalnya, dengan menyelenggarakan aktivitas yang dekat dengan mereka, seperti pergelaran musik, budaya, hiburan dan sejenisnya.

“Kesuksesan pemilu dapat diukur dari terpilihnya anggota legislatif yang berkualitas. Sehingga, para pemilih juga harus cerdas memilih calon yang berkualitas,”pungkasnya. =M.Hisbullah Huda

SIGNIFIKAN: Euforia calon pemilih pemula yang baru lulus sekolah secara politik dinilai sangat potensial.

pemilu masih sangat terbatas.

Misalnya masyarakat yang biasanya mereka hanya fokus mencari nafkah dan tidak mendapatkan informasi pemilu Semua pihak mesti terus ikut menggalakkan partisipasi. Di Pemilu 2014, TPS akan menjadi ruang sensitif dan penuh sensasi bagi kaum pemula. Bagaimana menjaring dan mengajak pemilih pemula ke TPS. “Ini bukan soal

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 12 MARET 2014 NO. 0319| TAHUN III

13

Mendagri Harus Buat Aturan

Banyak Kepala Daerah Tak Harmonis

SIMULASI: Antisipasi adanya potensi kericuhan dalam kampanye yang dilakukan Polres Probolinggo.

Black Campaign Berpotensi Konflik Panwas Larang Jurkam Melakukan Kampanye Hitam PROBOLINGGO - Pelaksanaan kempanye terbuka partai politik (Parpol) akan dimulai pada 16 Maret – 5 April mendatang, sesuai jadwal yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo. Menyikapi masa kampanye, pihak panwas mengecam kepada para juru kampanye (Jurkam) untuk tidak menggunakan upaya yang beraroma kampanye hitam atau Black Campaign, karena dinilai berpotensi konflik.

Ketua Panwas Kabupaten Probolinggo, Wiwit Agus Pribadi, mengatakan, dalam pelaksanaan kampanye parpol agar tidak ada kampanye hitam terjadi ditengah-tengah kampanye yang dilakukan oleh para jurkam partai.”

Upaya itu bisa menimbulkan konflik antar parpol yang merasa doi rugikan oleh mereka,”ujarnya kepada wartawan, Selasa (11/3).

Menurutnya, makna kampanye hitam yakni jurkam membicarakan atau menjelekan partai lain. Yang jelas itu sangat dilarang untuk diucapkan jurkam saat kampanye.”Kampanye hitam ini sangat tidak dibenarkan. Karena dinilai merugikan pihak partai lainnya,” kata Wiwit Agus Pribadi.

Wiwit Agus Pribadi menilai, jurkam sangat berperan penting dalam pelaksanaan kampanye.

Sebab kalau tidak diingatkan,

terkadang dari para jurkam dengan mudahnya berucap sembarangan dalam orasi politik yang dilontarkan.“Padahal kata-kata itu justru tidak dibenarkan dalam pelaksanaan kampanye,” tegasnya.

Panwas melarang jurkam melakukan kampanye hitam.

Pihalknya juga mengingatkan jurkam untuk tidak berucap dalam kampanye tidak menyinggung permasalahan yang berbau Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA).“Dalam momentum kampanye, jurkam benar-benar memberikan sambutan yang sifatnya mendidik dan mencerdaskan bangsa, serta rakyat dalam menyambut pesta demokrasi,” ucap Wiwit Agus Pribadi.

Polisi Antisipasi Konflik Pemilu Masa kempaye parpol me-

mang mudah timbul sebuah konflik, sebagai akibat terjadinya kampanye hitam yang dilakukan salah satu parpol. Menyikapi hal itu, pihak polres Probolinggo, mengantisipasi upaya pengamanan secara ekstra.

Kapolres Probolinggo AKBP Endar Priantoro mengatakan, untuk mengantisipasi adanya potensi kericuhan dalam kampanye, pihaknya beberapa waktu lalu melakukan upaya kalau simulasi kampaye. ”Dalam situasi yang kurang kondusif pihaknya sudah mempersiapkan pengamanan, dengan tenaga ekstra untuk meredam massa. Jika massanya makin bringas, dan situasi memanas kami akan lakukan penambahan personil keamanan,” terangnya.

Menurut dia, pengamanan pemilu akan dimulai diterjunkan semenjak memasuki masa kampanye. Pasukan kepolisian akan turun ke lokasi-lokasi yang menjadi titik kampanye partai politik .“Karena dalam masa itu rentan terjadi bentrok antar pendukung parpol. Sehingga ini perlu diantisipasi sebelumnya,” pungkas AKBP.Endar Priantoro. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Sikap pernyataan Kemendagri, Gamawan Fauzi yang mengatakan 95 persen Kepala Daerah di Indonesia “pecah kongsi” mendapat respon dari sejumlah kalangan di daerah. Salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo.

MUI menilai terjadinya pecah kongsi tersebut karena faktor jatah “berkat” yang kurang merata.”Masalah ini kan persoalan jatah berkat saja,” ungkap Ketua MUI setempat KH. Masruhin kepada wartawan, Selasa (11/3).

Persoalan Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah yang tidak harmonis tersebut, lebih cenderung rebutan soal kebijakan dalam mengatur roda pemerintahan. Untuk menghindari miskomunikasi itu, perlu adanya pemberlakuan kebijakan yang sesuai dengan tupoksinya. “Batasanbatasan tupoksi itu sangat penting. Makanya Mendagri perlu membuat aturan yang mengatur soal itu,” katanya.

KH. Masruhin menjelaskan, ketidakharmonisan itu tidak akan terjadi kalau kedua belah pihak saling sadar diri tentang batasan tupoksi itu. Persoalan tidak harmonisnya Kepala Daerah dengan Wakilnya di Indonesia itu tidak hanya memantik kalangan ulama, namun juga kalangan akademisi.

Salah seorang dosen Hukum Universitas Panca Marga (UPM) Proolinggo, Eko Wahyono mengatakan, konflik yang menjadi wacana nasional itu hanya terletak pada persoalan tupoksi. Menurut dia, persoalan itu tidak akan pernah terjadi kalau seorang pimpinan itu saling sadar diri. Artinya, sebuah kebijakan dan keputusan di pemerintahan itu dipegang 100 persen oleh seorang kepala daerah. “Seorang pimpinan itu jangan kemudian menangmenangan,” tandasnya.

Ia mencontohkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Selama ini mereka terlihat harmonis. Itu disebabkan para pimpinan itu saling sadar diri dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tupoksinya.

Eko Wahyono menambahkan, agar persoalan itu tidak terjadi, perbelakukan tupoksi sangat penting dilakukan.

Hal itu perlu dilakukan untuk menjauhi terjadinya konflik dalam menjalankan roda

pemerintahan.

Penyebabnya Faktor Kepentingan Ketua partai Nasdem Kota Probolinggo, Zulfikar Imawan mengatakan, persoalan tidak harmonisnya Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah itu lebih cenderung karena faktor kepentingan dan hierarki. Untuk menghindari terjadinya konflik itu kedua belah pihak harus bisa duduk bersama.”Saya lebih cenderung terjadinya ketidak harmonisan itu karena persoalan kepentingan saja,” katanya.

Persoalan tidak harmonisnya Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah itu lebih cenderung karena faktor kepentingan dan hierarki. Untuk menghindari terjadinya konflik itu kedua belah pihak harus bisa duduk bersama.”Saya lebih cenderung terjadinya ketidak harmonisan itu karena persoalan kepentingan saja.

Zulfikar Imawan

Ketua partai Nasdem Itulah sebabnya, persoalan itu tergantung dari pola pikir mereka agar tidak terprovokasi oleh elit-elit parpol yang lebih mementingkan sebuah kepentingannya. Salah satu solusi, peran tupoksi sangat menentukan dalam mengatur roda pemerintahan yang ada.

“Makanya jangan mudah terprovokasi dengan kepentingan elit parpol. Sehingga kemudian membias terhadap terjadinya ketidak harmonisan dalam menjalankan kebijakan pemerintahan,” tandasnya.

Untuk menciptakan siatuasi harmonis tersebut, juga memerlukan dukungan dari parpol yang mengusungnya. Dukungan parpol tersebut agar tidak mengintervensi terhadap sebuah kebijakan yang diberlakukan. =Muhammad Sugianto

14

KORAN MADURA

Probolinggo

RABU 12 MARET 2014|NO. 0319|TAHUN III

Format Laporan Dana Kampanye Tak Lengkap Tak Jamin Diterima KPU Provinsi PROBOLINGGO - KPU Kabupaten Probolinggo terpaksa mengembalikan laporan dana kampanye yang disetorkan oleh parpol. Pasalnya format yang disetorkan oleh mereka tidak sesuai dengan ketentuan. Diantaranya, PKB, PDI-P, Nasdem, Gerindra, Hanura.

Data KPU Kabupaten Probolinggo, dari sebelas parpol yang menjadi peserta pemilu di Kabupaten Probolinggo, hanya beberapa parpol yang benar format laporannya.

Menurut Komisioner KPU Kabupaten Probolinggo, Divisi Pencalonan dan Kampanye, H.M.

Jakfar Shodiq, mengatakan parpol itu yaitu PPP, PKS, PBB, PAN, Demokrat, dan Golkar. Sementara yang tidak disebutkan, kemungkinan besar laporannya dikembalikan.

Bagi parpol yang berkasnya dikembalikan, KPU memberikan waktu hingga 7 Maret untuk

mengembalikan lagi berkas setelah ada perbaikan. Setelah tanggal itu, laporan dana kampanye dari parpol akan diserahkan ke KPU Provinsi Jawa Timur.

“Kami tidak dapat menentukan, apakah laporan itu benar atau tidak. Sebab yang menilai dan memeriksa adalah akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU provinsi,” terangnya kepada wartawan, selasa (11/3).

Menurutnya, kas laporan yang diterima KPU, rata-rata parpol hanya menyetorkan satu laporan saja. Padahal pembuatan laporan

itu dikemas secara terpisah. Meliputi laporan rekening khusus, laporan periode kedua, dan awal dana kampanye. Tiap laporan itu mestinya dibuat dalam berkas berbeda. “Harusnya menjadi tiga berkas, namun ada sejumlah parpol yang mengemasnya dalam satu berkas,” tutur Jakfar Shodiq.

Jakfar Shodiq mengaku, parpol yang benar megisinya adalah parpol yang sering berkonsultasi dengan memanfaatkan help desk yang disediakan KPU. Layanan help desk dibuat untuk membantu parpol dalam membuat

laporan. “Kami sebenarnya sudah mengantisipasi hal ini dengan membuka layanan konsultasi,” jelasnya.

Selain itu, KPU juga jemput bola dengan melakukan sosialisasi dan bimtek di parpol. Setiap sosialisasi dan bimtek biasanya yang datang selalu berganti, sehingga terjadi miskomunikasi.

“Dengan begitu ada gab, karena antara yang satu dengan yang lain tidak saling menularkan ilmu yang diperoleh,” pungkas Jakfar Shodiq. =Mahfud Hidayatullah

USAHA PASIR

PEMILU

Pengusaha Pasir Besi Lesu

35 Calon Kandidat KPU Ikuti Psikotes

PROBOLINGGO – Para pengusaha pasir besi di Kota Probolinggo belakangan mulai lesu.

Pasalnya, kualitas pasir besi yang biasanya disuplai dari Lumajang ke pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo kurang memenuhi syarat.

“Kualitas kadar besinya kurang memenuhi sehingga tidak masuk di pasaran,” ujar Direktur PT Phalamas Arta Muat, Alexius kepada wartawan, Selasa (11/3).

Menurut dia, kualitas pasir besi yang memenuhi standart yakni pasir besi yang mempunyai kadar besi 57. Sementara pasir besi Lumajang hanya mempunyai kadar sebesar 54. “Jadi kualitasnya tidak masuk,” tandasnya.

Akibat tidak masuknya kualitas pasar tersebut, para pengusaha kini sedang lesu. Bahkan, hingga saat ini ratusan ton pasir besi belum menemui pangsa pasar. “Banyak stok pasir besi yang kini sedang menumpuk,” katanya.

Dia menjelaskan, pasir besi yang cocok itu hanya berasal dari NTT, Dumpo, Flores dan Kalimantan. Sedangkan kebutuhan pasir besi tersebut banyak dikirim ke Negara China, Jepang

dan Hongkong.

“Jadi lesunya pengusaha pasir besi di Probolinggo itu bukan karena persoalan harga yang sekarang turun. Tetapi memang persoalan kualitasnya yang tidak masuk,” tandasnya.

Tidak masuknya kualitas pa-

Pantauan di lapangan, aktivitas pasir besi di pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo terlihat sepi.

Biasanya, di ujung sebelah utara pelabuhan terlihat bongkar muat kapal yang memuat pasir besi. Namun kini aktifitas itu sedang terhenti. sir besi asal Lumajang tersebut, membuat para pengusaha tidak bias berbuat banyak. Mereka hanya menunggu keputusan baru dari pemerintah yang mengatur soal pertambangan.

Pantauan di lapangan, aktivitas pasir besi di pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo terlihat sepi. Biasanya, di ujung sebelah utara pelabuhan terlihat bongkar muat kapal yang memuat pasir besi. Namun kini aktifitas itu sedang terhenti. =Muhammad Sugianto

PROBOLINGGO - Sebanyak 35 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU ) Kabupaten Probolinggo mengikuti tahapan tes psikotes yang terbagi menjadi tiga termin, yaitu psikotes sendiri, tes wawancara, dan tes kejiwaan, di aula Universitas Zaha Genggong, kemarin.

Sementara untuk tes kesehatan yang akan dilakukan mempunyai tiga unsur yaitu general cek up dan bebas narkoba yang akan dilakukan di RSUD Waluyo jati Kraksaan. Sedangkan untuk tes kejiwaannya akan dilakukan di

RSJ (Rumah Sakit Jiwa) Adjiman Lawang Malang.

Tim Seleksi KPU Kabupaten Probolinggo, Saifullah mengatakan bahwa sebanyak 35 calon anggota tersebut adalah mereka yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos administrasi dan tes tertulis.

“Pada tahapan psikotes ini dilakukan oleh petugas dari psikologi dari RSJ Malang. Sedangkan nantinya untuk tes psikologi akan dilakukan oleh tim TNI AL, sedangkan nilai dari hasil tes tersebut akan diglobalkan men-

jadi satu,” terangnya.

Menurutnya, pelaksanaan tes psikologi dan tes kejiwaan itu, nantinya pihak KPU bisa mengetahui apakah dari masing-masing peserta bisa menjadi anggota KPU atau tidak karena mereka harus mempunyai integritas yang tinggi. Kemudian, setelah para calon anggota KPU mengikuti tes psikologi, KPU akan menentukan 10 orang peserta yang akan dikirim ke KPU Provinsi. “Berdasarkan hasil nilai tertinggi yang ditentukan dari hasil tes tertulis, kesehatan, dan psikotes,”tandas Saifullah.

Secara terpisah, pembimbing psikotes, Effiana Yuliastin, dari Psikologis Klinis Muda Adjiman Lawang Malang mengatakan, dalam kegiatan awal ini untuk ke 35 peserta tersebut sebagai alat untuk mengukur dan di kroscek untuk bahan tes wawancara nanti. “Kegiatan skotes ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas mentalnya peserta,”ini berfungsi sebagai kecerdasan dan kepribadian peserta dan aspek linisnya,”terangnya.

Ia menambahkan, sebanyak 567 soal yang dikerjakan peserta skotes untuk mengetahui kondisi klinisnya sebagai bukti wawancara nanti,” 35 peserta akan dibagi menjadi dua untuk tiga gelombang, dan itu akan dilaksanakan selama selama dua hari dari tanggal 17 dan tanggal 18,” pungkas Effiana Yuliastin. =Mahfud Hidayatullah

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

RABU 12 MARET 2014 No. 0319 | TAHUN III

RABU 12 MARET 2014 | No. 0319 | TAHUN III

TIMNAS BELANDA

Cedera, Kevin Strootman Absen di Piala Dunia 2014 AMSTERDAM - Mimpi Kevin Strootman untuk bermain di Piala Dunia 2014 bersama Timnas Belanda akhirnya pupus setelah mengalami cedera lutut yang parah. Pemain 24 tahun ini mengalami cedera saat timnya AS Roma kalah 0-1 dari Napoli pada lanjutan Liga Serie A Italia Senin (10/3) dini hari WIB di San Paolo. Pemain ini akan melakukan operasi otot anterior ligamen pada lutut kirinya.

Pelatih Timnas Belanda Louis van Gaal menyampaikan perihal cedera gelandangnya itu melalui telepon. “Saya bisa membayangkan bahwa dunianya runtuh pada saat ini akibat cedera tersebut. Berita ini tentu saja menjadi kabar buruk juga bagi Timnas Belanda,” ujar Van Gaal.

Gelandang kiri ini pernah menjadi kapten Belanda dan diperkirakan menjadi pemimpin pasukan

Oranje di masa mendatang.

Sebagai gelandang, dia sangat piawai melakukan tekel untuk merebut bola dari lawan-lawannya. Begitu mendapat bola dia berinisiatif ke depan untuk memulai serangan ke

wilayah pertahanan lawan.

Strootman sudah 25 kali membela Belanda dan mencetak tiga gol. Dia adalah satusatunya pemain yang selalu mendapat tempat di tim utama Van Gaal dan sebelum mendapat cedera ini, dia dipastikan mendapat satu tempat duduk dalam pesawat yang mengangkut Timnas Belanda ke Brasil untuk Piala Dunia yang dimulai 12 Juni nanti.

“Kevin memainkan peran utama di Timnas Belanda selama kualifikasi Piala Dunia Brasil,” kata mantan pelatih Ajax Amsterdam itu lagi.

Pada putaran final nanti, Belanda berada satu grup dengan Spanyol, Cile dan Australia.

Belanda dan Spanyol pernah jumpa di final Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. La Furia Roja akhirnya keluar sebagai pemenang sekalis menjadi jawara dunia.=AJI/DAR

Akhirnya, Malaga Menang Juga

TIMNAS BRASIL

Pele: Neymar Mampu Atasi Tekanan PARIS- Legenda sepakbola Brasil Pele yakin Neymar da Silva Jr mampu mengatasi tekanan publik Brasil yang dialamatkan kepadanya. Maklum, Neymar adalah pemain bintang Tim Nasional (Timnas) Brasil, pada Piala Dunia 2014. Neymar diharapkan bisa membantu Brasil mengangkat trofi juara dunia di depan publik mereka sendiri.

“Neymar adalah pemain hebat. Saya mengenalnya dengan sangat baik karena dia bermain untuk Santos dan putra saya juga berposisi sebagai penjaga gawang di sana dan kemudian menjadi pelatih tim muda Santos,” kata Pele dalam konferensi pers di Paris City Hall, tempat trofi Piala Dunia dipamerkan sejak Minggu (9/3) lalu.

Dia melanjutkan, “Tekanan yang Anda bicarakan itu pasti ada. Tetapi yang terpenting adalah bahwa dia bermain untuk Barcelona dan dia meninggalkan Brasil untuk mendapatkan pengalaman lebih.”

Neymar sempat mengalami kesulitan di Spanyol pada awal musim ini, sebelum akhirnya bersinar bersama El Barca. Dia mencetak tiga gol saat melawan Celtic di Liga Champions dan

membukukan tujuh gol dalam 20 laga untuk tim Catalan tersebut.

Menurut Pele, keluar dari zona nyaman di Santos sangat membantu Neymar dalam mengembangkan potensinya dan dengan sendirinya akan sangat bermanfaat bagi Timnas Brasil. Paling tidak hal itu terlihat ketika Neymar memborong tiga dari lima gol Brasil ke gawang Afrika Selatan dalam partai uji coba pekan lalu.

“Di Eropa, kompetisinya

lebih sulit dan ini adalah pengalaman yang bagus buatnya dengan meninggalkan Brasil.

Sudah enam bulan dia berada di Barcelona dan dia sudah mendapatkan kesempatan emas.

Sehingga, ketika dia kembali ke Brasil (bersama timnas) dia sudah penuh pengalaman. Tekanan bukan hanya kepada Neymar, tetapi kepada seluruh tim Brasil,” papar Pele yang berbicara dalam Bahasa Portugis dalam jumpa pers tersebut. =AJI/DAR

MADRID - Malaga memutus paceklik kemenangan dalam delapan jornada dan memetik tiga poin krusial atas tuan rumah Osasuna untuk menghindari jerat relegasi dari La Liga Spanyol. Bertamu ke El Sadar pada Selasa (11/3) dini hari WIB, tim besutan Bernd Schuster yang harus bermain dengan sepuluh orang sejak awal babak kedua sukses mengepak keunggulan 2-0 berkat kontribusi Samuel Garcia dan Nordin Amrabat.

Osasuna sebenarnya membuka laga pekan ke-27 ini dengan cemerlang dan memperoleh dua peluang beruntun untuk membuka angka di menit-menit awal, namun kiper Malaga, Willy Caballero, menampilkan penyelamatan brilian untuk mementahkan sundulan Damia dan sambaran Alvaro Cejudo terhadap bola rebound.

Terbuangnya sepasang kans tersebut harus dibayar mahal Osasuna karena tak lama setelahnya malah Los Boquerones yang memecahkan kebuntuan lewat tendangan first-time Samu menyongsong umpan Amrabat (14’).

Malaga hampir menggandakan skor sepuluh menit kemudian ketika Duda melepas tembakan keras dari luar kotak penalti yang dihadang aksi gemilang Andres Fer-

nandez di bawah mistar Osasuna.

Los Rojillos gantian mengancam sesaat berselang lewat Roberto Torres, tapi lagi-lagi Caballero muncul sebagai penyelamat Malaga, sebelum upaya Jordan Loties menghajar bola pantul kandas oleh tiang gawang.

Tuan rumah tampak mendapat angin untuk menyamakan kedudukan setelah bek Malaga, Jesus Gamez, diusir keluar akibat kartu kuning kedua tujuh menit pasca-istirahat. Namun dengan kekuatan sepuluh personel ternyata Malaga sanggup memperlebar jarak di menit ke-66 melalui penyelesaian Amrabat ke sudut kiri bawah gawang, setelah menerima bola dari Roque Santa Cruz.

Osasuna menolak mengibarkan bendera putih dan hampir mencetak sebuah gol balasan sepuluh menit jelang bubaran via tendangan akurat Roberto Torres.

Kesempatan ini, sayangnya, kembali pupus di hadapan Caballero.

Tambahan tripoin menjadikan nilai Malaga kini berjumlah 29 dan posisi mereka terkatrol hingga ke peringkat ke-13 klasemen sementara. Osasuna, dengan koleksi angka serupa, berada dua posisi di bawah Los Boquerones. =GOAL.COM/AJI/DAR

16

KORAN MADURA

RABU 12 MARET 2014 | No. 0319 | TAHUN III

NEYMAR MAMPU ATASI TEKANAN

KEVIN STROOTMAN ABSEN DI PIALA DUNIA 2014

AKHIRNYA, MALAGA MENANG JUGA

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

Olahraga KORAN MADURA

RABU 12 MARET 2014 | No. 0319 | TAHUN III

16

JELANG BARCELONA VS MANCHESTER CITY

DATA-FAKTA = Ini adalah kali pertama City masuk babak 16 besar.

Namun, manajer Manuel Pellegrini pernah membawa Villarreal sampai semifinal musim 2005/06 dan Malaga ke perempat final musim 2012/13 = Barcelona mengincar penampilan ketujuh mereka secara beruntun di perempat final. = Rekor kandang Barcelona melawan tim-tim Inggris adalah menang 15 kali, seri 10 kali dan kalah 2 kali = Rekor tandang City melawan tim-tim Spanyol adalah menang 2 kali, seri 1 kali dan kalah 3 kali

PREDIKSI PEMAIN Manchester City (4-4-2)

Hart; Zabaleta, Kompany, Lescott, Gael Clichy; Fernandinho, Toure, Navas, Silva; Negredo, Sergio Aguero.

Pelatih: Manuel Pellegrini

Barcelona (4-3-3)

Valdes; Alba, Pique, Mascherano, Dani Alves; Xavi, Busquets, Fabregas; Alexis, Pedro, Messi.

Pelatih: Tata Martino

BARCELONA - Gelandang serang Manchester City Samir Nasri yakin kemenangan Real Valladolid atas Barcelona di ajang La Liga akhir pekan lalu bisa menginspirasi timnya saat menantang raksasa Catalan itu di leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Kamis (13/3) dini hari WIB nanti di Camp Nou. Nasri pun yakin bisa mempermalukan “El Barca” di kandangnya sendiri sekaligus membalas kekalahan di Etihad bulan lalu.

Manchester City bertandang ke Camp Nou dengan modal tidak bagus. Mereka kalah 0-2 pada leg pertama di Etihad Stadium bulan lalu.

Selain itu, kondisi para pemain City juga sedang terpuruk setelah tersingkir dari Piala FA menyusul kekalahan 1-2 dari Wigan Athletic di perempat final di Etihad Stadium akhir pekan lalu.

“Saya kira semua kemungkinan bisa terjadi di sepakbola. Saya menyaksikan laga mereka melawan Valladolid akhir pekan lalu. Pertandingan itu memperlihatkan bahwa mereka adalah juga manusia. Mereka tim besar, tetapi kami tidak perlu terlalu menaruh hormat pada mereka karena kami tahu bahwa kami juga tim besar. Kami harus bermain baik sejak awal,” kata Nasri.

Dia melanjutkan, “Kami tidak pantas kalah. Bila kita ke sana dan kalah, tidak masalah. Tetapi bila memetik kemenangan, itu akan menjadi sangat fantastik.

Kami harus menyerang mereka sejak awal dan berupaya mencetak gol cepat.”

Meski optimistis, Nasri tetap harus ingat bahwa tim-tim Inggris tidak pernah menang setiap kali bertandang ke Camp

REKOR PERTEMUAN Dua kali bertemu di Liga Champions keduanya samasama pernah menang. diolah dari berbagai sumber | grafis: ach.sunandar/koran madura

Nou. Pada 2010, Nasri masih berseragam Arsenal dan ikut bermain saat dipermalukan 4-1 di Camp Nou. Nasri sendiri menilai, kekalahan itu adalah sebuah pengalaman buruk.

“Itu bukan pengalaman yang bagus.

Tetapi saat itu, menurut saya, mereka jauh lebih baik dari sekarang. Ketika itu, kami bermain melawan Messi yang sangat sulit dihentikan. Dia mencetak empat gol ke gawang kami. Saya berharap, dia tidak akan bermain seperti empat tahun silam itu,” ujar pemain Tim Nasional Prancis ini.

Sama seperti City yang kalah dari Wigan di perempat final Piala FA, Barcelona juga menghadapi laga ini dengan modal yang tidak bagus. Mereka kalah dari Real Valladolid dengan skor 0-1 dan membuat mereka tercecer ke posisi ketiga klasemen sementara La Liga. Pada laga nanti, baik Barcelona maupun Manchester City sama-sama ingin menumpahkan kemarahan mereka atas kekalahan akhir pekan lalu.

Barcelona hanya butuh hasil imbang atau minimal kalah 0-1 untuk lolos ke perempat final Liga Champions. Sedangkan City harus menang 3-0 untuk menghentikan langkah Barcelona. “Alhamdulilah, kami memainkan laga besar pada Rabu (waktu setempat). Ini cara terbaik untuk melupakan pertandingan itu (melawan Wigan Athletic) dan fokus ke pertandingan berkutnya,” kata Nasri. =ESPN/AJI/DAR

MENANG (50%) 1/2 18-02-2014 19-08-2009

SERI (0%) 0/2

MENANG (50%) 1/2

Manchester City 0 : 2 Barcelona Barcelona 0 : 1 Manchester City

SAMIR NASRI | MAN. CITY

KEMENANGAN VALLADOLID JADI INSPIRASI CITY

RABU

KORAN MADURA

12 MARET 2014 No. 0319 | TAHUN III

RABU 12 MARET 2014 | No. 0319 | TAHUN III

A

Taneyan Lanjang SUMENEP – Gerakan bersih-bersih pasar yang dilakukan Bupati A. Busyro Karim dengan melibatkan sejumlah PNS dan pemberian bantuan kepada pedagang yang toko dan kiosnya terbakar dinilai untuk memperoleh dukungan agar kembali terpilih sebagai orang nomor satu di Kabupaten Sumenep pada 2015.

Selasa (11/3), Bupati A. Busyro Karim kembali mendatangi pasar yang terbakar pada Rabu malam. Mantan ketua DPRD dua periode itu membagibagikan bantuan kepada pemilik toko dan kios. Total besaran bantuan yang dikucurkan Rp 759.500.000 .

“Sementara besaran bantuan itu adalah Rp 1500.000 untuk pemilik toko, Rp 1250.000 untuk pemilik stan, Rp 1000.000 pemilik kios, dan Rp 500.000 untuk masing pedagang los,” jelas Busyro, kemarin.

Sehari sebelumnya, Bupati A. Busyro Karim, Ketua Tim Penggerak PKK Nur Fitriana Busyro Karim, bersama sejumlah darma wanita, PKK, dan abdi negara lainnya, membersihkan puingpuing reruntuhan bangunan pasar yang terbakar (Koran Madura, 11/3).

Menanggapi hal itu, Ketua Kaukus Mahasiswa Sumekar (KMS) Eko Wahyudi mengatakan, gerakan bupati itu kental dengan nuansa politis dan pencitraan menjelang Pe m i l i h a n B u p a t i 2015. Men-

junaedi/koran madura

KORAN MADURA

Kampanye di Tengah Bencana? urutnya, lebih baik bupati mencari jalan keluar agar pasar segera bisa ditempati lagi seperti sebelum terjadinya kebakaran pada 2007.

“Inilah salah satu cara pemerintah ketika menghadapi musibah, seolah hanya bisa diselesaikan dengan uang dan uang. Padahal tidak sesuai dengan permintaan para pedagang. Seperti pembangunan Pasar Anom, pemerintah tidak serius membangunnya hingga mangkrak selama 8 tahun,” kata Eko. Wakil Ketua Komisi B Dwita Andriyani juga menyoroti gerakan bersihbersih pasar yang terkesan hanya mencari simpati pedagang. “Indikasinya, kenapa harus menerjunkan PNS untuk membersihkan pasar, petugas kebersihan kan bisa melaksanakan tugas itu.

Untuk apa mereka dibayar,” tandasnya.

Pemerintah dinilai masih setengah hati dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pasalnya, saat terjadi kebakaran, petugas pemadam kebakaran saja masih lambat datang ke lokasi, sehingga ratusan kios pedagang ludes dilalap si jago merah. “Kalau Bupati sigap, tak banyak kios yang terbakar,” ujar Politisi PAN. Kabag Humas Pemkab Sofiyanto belum bisa dikonfirmasi terkait tudingan tersebut. Telepon dan SMS wartawan Koran Madura belum direspons hingga berita ditulis.

Direhab Halid, pedagang yang tokonya terbakar berharap, pemerintah segera merehab kios pedagang. Para pedagang trauma jika rehab pasar harus menunggu dan diserahkan kepada investor sebagaima-

na yang ditawarkan bupati. Pasalnya, rehab pasar di lokasi yang lama saja tak kunjung tuntas perbaikannya.

“Ketimbang harus menunggu setahun baru dibangun, mending bangun dengan uang sendiri meski harus mengutang modalnya. Kalau urusan bersih-bersih pasar, itu gak ngefek pada pedagang sebab kalau hanya urusan itu pedagang juga bisa. Jika pemerintah cerdas menangkap ini, mestinya sebagai tamparan bagi pemerintah,” ujarnya.

Berdasarkan data terbaru dari DPPKA, jumlah toko, kios, stan dan los yang terbakar sebanyak 891 dari jumlah awalnya 600 pasar dengan rincian sebanyak 14 toko, 515 kios, 20 stan, dan 342 los. =ALI RIDHO/SYAMSUNI/MK

syamsuni/koran madura

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 12 MARET 2014 | No. 0319 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 12 MARET 2014 No. 0319 | TAHUN III

KPU Kekurangan 5.850 Surat Suara Sebanyak 993 Logistik Pemilu Ditemukan Rusak SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep kekurangan 5,850 surat suara dari jumlah surat suara yang diterima. Hal tersebut diketahui, saat KPU telah selesai melakukan sortasi dan pelipatan kepada empat jenis surat suara untuk pemilu 2014.

Jenis SS

Jumlah SS Diterima

DPD DPR RI DPRD Provinsi

lembar kertas SS, dan ternyata dari jumlah per seribu tersebut rata-rata banyak yang kurang. Sehingga tidak sesuai dengan jumlah yang rusak," jelasnya.

Soal kekurangan yang terjadi tersebut, KPU sudah mengirimkan berita acara kepada KPU Pusat dan KPU Provinsi untuk mengganti surat suara yang kurang dan rusak. “Dan kami harap, dalam waktu dekat, kekurangan SS segera dipenuhi, sehingga tidak mengganggu proses tahapan distribusi logistik yang sudah kami rencanakan,” jelasnya.

Menurut Ilyas, pendistribusian logistik tetap dengan jadwal semula, yaitu mulai 26 Maret hingga 5 April, baik daratan maupun kepulauan. “Khusus kepulauan, kami rencanakan selesai pada tanggal 26 hingga 31 Maret, sementara khusus daratan adalah pada tanggal 1 sampai 5 April 2014,” terang Ilyas.

Disinggung soal proses sortasi, kata Ilyas sudah selesai, kini KPU tinggal melakukan pegesotan kepada SS sesuai dengan jumlah pemilih di TPS dengan ditambah dua persen per-TPS. =SYAMSUNI

912.333 912.333 912.333

412 96 399

958 1.855 933

156.726

20

319

DPRD Kabupaten Dapil 1

Berdasarkan data yang diperoleh Koran Madura, kekurangan surat suara tersebut tidak hanya terjadi pada jenis surat suara DPD, tetapi menyeluruh, yakni DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten.

Khusus surat suara DPD, KPU kekurangan sebanyak 958 suara, DPR RI sebanyak 1.855, DPRD Provinsi berjumlah 933, dan DPRD Sumenep sebanyak 2.104.

Selain kekurangan, sortasi final telah menemukan 993 SS rusak.

Komisioner KPU Sumenep Moh. Ilyas menyatakan bahwa kekurangan ribuan surat suara itu berdasarkan hasil sortasi kepada jumlah surat suara yang diterima.

"Setelah dilakukan sortasi, maka KPU mengalami kekurangan sebanyak 5,850 SS (surat suara) dari empat jenis SS, baik DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten," katanya, Selasa (11/3) kepada wartawan.

Ditanya kekurangan surat suara yang beda jauh dengan surat suara rusak, kata Ilyas, jumlah surat suara yang tertera di kardus, ternyata rata-rata tidak sesuai dengan jumlah yang ada. "Karena tiap kardus itu berjumlah 1000

Rusak Kekurangan

Dapil 2

138.859

13

217

Dapil 3

128.134

16

237

Dapil 4

132.384

7

222

Dapil 5

143.504

18

472

Dapil 6

95.733

5

286

Dapil 7

116.993

7

351

Jumlah Total

3.649.332

993

5.850

Pekerja tengah melakukan sortasi surat suara. Hasil sortasi akhir, KPU Sumenep kekurangan 5.850 surat suara dan sebanyak 993 logistik ditemukan rusak.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Ada Kampanye dalam Reses?

SUMENEP – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep sedang melakukan reses. Sejumlah aktivis menyoroti reses dewan karena dinilai rentan menyelipkan kampanye agar kembali terpilih pada Pemilu Legislatif 2014.

Selama satu minggu, Sejak Senin 10 Maret hingga 17 Maret 2014 sebanyak 50 anggota dewan menggunakan jatah reses tersebut untuk turun ke konstituennya masing-masing. Rata-rata per dewan menerima dana akomodasi reses sekitar Rp 7 juta.

Ketua Kaukus Mahasiswa Sumenep Moh Zainullah menilai seringnya dewan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan para konstituen akhir-akhir ini

ditengarai sarat kepentingan politis. Apalagi, kegiatan reses dewan dipercepat mendekati pemilu legislatif 9 April nanti.

“Faktanya hasil reses dewan selama ini tidak jelas rekomendasi dan bukti kongkretnya. Oleh sebab itu, kegiatan reses cenderung dimanfaatkan untuk kegitaan kampanye terselubung dewan.

Dengan atas nama reses, semua aktivitas difasilitasi dan dibiayai oleh negara,” terang Zainullah.

Menurutnya, kegiatan dewan mendekati pemilu legislatif patut dicurigai. Sebab, dengan melakukan kegiatan atas nama reses, dewan diuntungkan karena bisa secara leluasa mendekati calon pemilih atau konstituen politiknya. Meski kegiatan tersebut absah secara hukum, namun kecenderungan menggunakan dana APBD mengatasnamakan reses, bagian perilaku politik dewan yang tidak mencerdaskan.

Dengan waktu selama seminggu itu, lanjutnya, pelayanan kepada rakyat di Gedung DPRD menjadi terbengkalai lantaran ditinggal kalangan dewan.

Apalagi dana yang diberikan

....Namun dipastikan masing-masing dewan menerima akomodasi dana reses sekitar Rp 7 juta,”

Moh Mulki

Sekwan DPRD Sumenep untuk mengakomodasi kegiatan anggarannya tidak sedikit. Ratarata per dewan menerima dana akomodasi reses sekitar Rp 7 juta.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumenep

Moh Mulki mengungkapkan, reses dewan dilakukan sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing dewan. Dari sebanyak 50 anggoata DPRD, semua memiliki jatah untuk melaksanakan reses dewan.

“Terkait dengan akomodasi untuk keperluan reses dewan, besarannya tidak sama per dewan. Seperti untuk dewan yang berasal dari dapil kepulauan, besaran anggarannya jelas lebih besar dengan dapil yang di daratan. Namun dipastikan masing-masing dewan menerima akomodasi dana reses sekitar Rp 7 juta,” terang Mulki kepada Koran Madura. =ALI RIDHO/MK

Sumenep SAID ABDULLAH

Politik Bukan Mencari Kuasa PAMEKASANKalau politik itu dianggap sebagai pedang kebaikan, maka ia adalah benda tajam yang menghukum kejahatan, mengentaskan kemiskinan, mengangkis kebodohan, mengiris ketidakadilan dan membuat rasa aman. Dan yang paling pentMH. Said Abdullah ing bahwa politik Anggota DPR RI adalah edukasi dan proses penDapil Madura dewasaan, bukan semata-mata mencari kuasa.

Begitulah yang diungkapkan oleh MH. Said Abdullah, anggota DPR RI Dapil Madura saat menyambung rasa dengan ratusan warga Pademawu, Montok dan Proppo, pada Senin (10/3) kemarin saat memberikan pendidikan politik di tiga desa di Pamekasan. Menurut Said, politik memang tampak coreng moreng karena tingkah para pelaku politikus yang tak bertanggung jawab, namun bukan berarti menjadi alasan bagi kita untuk menjauhinya.

"Sebagaimana pisau dan pedang yang sesekali digunakan dalam perang dan kekerasan, tapi sebagian besarnya hingga kini justru bermanfaat untuk kehidupan. Politik adalah jalan pendewasaan untuk menghadirkan kebaikan, sebagai cara kita mengabdi pada Tuhan. Oleh karena itu, politik boleh saja sudah diciderai, tetapi bukan berarti kita akan menjauhinya," katanya.

Hal yang bisa dilakukan oleh kita untuk menyelamatkan wajah politik, kata Said jadikan politik sebagai media untuk mensejahterakan rakyat, mengangkat harkat dan martabat orang miskin hingga berdiri tegak untuk menjunjung tinggi keadilan. "Sebab seringkali politik itu hanya dijadikan sebagai media untuk mengejar popularitas dan materi semata, sehingga politik pun mengalami reduksi nilai, dari yang awalnya mulia menjadi tidak mulia," ungkapnya.

Hal yang nampak kalau politik kita sudah tak dewasa, dan tercerabut dari substansinya adalah ketika para wakil rakyat hanya mengartikan politik sebagai jempatan untuk memperkaya diri. "Seolah politik itu mencari kekuasaan, padahal politik itu adalah mengatur kekuasaan.

Ingat, mencari dan mengatur kekuasaan itu sangat berbeda dengan. Mencari itu sifatnya praktis dan penuh nafsu kekuasaan, sementara kalau mengatur maka siapapun yang terjun ke dunia politik memikul tanggung jawab yang besar, yakni mengatur bagaimana kekuasaan itu untuk mensejahterakan rakyat dan mau menjadi pelayan bagi rakyat," papar Said.

Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh demam demokrasi, masyarakat harus tetap menjadi kontrol bagi politik. "Sebab seburuk apapun wajah politik kita masyarakat tidak boleh merasa anti politik, agar masyarakat bisa memilih sendiri sesuai dengan hati nuraninya. Karena politik itu bisa kembali kepada substansinya kalau masyarakat menjadi pemilih yang cerdas," jelasnya. =SYAMSUNI

KORAN MADURA

RABU 12 MARET 2014 | No. 0319 | TAHUN III

C

150 KK Terkena Banjir Tanggul Peningalan Belanda Jebol SUMENEP – Akibat jebolnya tanggul peninggalan Belanda di Desa Batuan, Kecamatan Bantuan, sebanyak 150 KK di Perumahan Batu Kencana desa setempat kebanjiran, Minggu (11/3).

Sedangkan jebolnya tanggul yang sudah berumur puluhan tahun itu, disebabkan penambangan batu ilegal sehingga kodisi bebatuan menjadi rapuh dan tidak kuat menahan derasnya air hujan. Akibatnya, tanggul peninggalan Belanda itu ambruk dan air hujan mengalir ke rumah warga.

Selain menimpa rumah 150 KK, jebolnya tanggul juga menyebabkan rusaknya akses jalan beraspal di 3 blok, yakni blok S, blok K, dan blok E. Dan yang paling parah di blok S. Tidak hanya aspalnya yang mengelupas, melainkan bebatuannya juga ikut bertaburan.

Ketua RW 02 Desa Batuan Kecamtan Batuan Supiyandi mengatakan terjadinya banjir tersebut diakibatkan ulah para penambang liar. Sehingga ketika turun hujan dengan intensitas tinggi, dipastikan banjir meluber ke perumahan. ”Memang sejak beberapa waktu lalu di atas sana (di atas gunung) banyak penambang batu,” katanya.

Sehingga, menurutnya, aksi tersebut menyebabkan bebatuan menjadi rapuh dan tidak lagi bisa menahan derasnya air ketika ada hujan deras.

”Kalau sudah rapuh yang jelas kami akan terus kebanjiran,” terangnya.

Pihaknya meminta pemerintah tidak berpangku tangan terhadap kejadian yang menimpa warga di perumahan Batu Kencana itu. ”Sedikitnya pemenrintah harus bisa menghentikan aksi penambnag batu itu, sehingga banjir tidak semakin parah ke depannya,” terangnya.

Sambung Supiyandi, karena sudah dalam keadaan rapuh, maka untuk mencegah adanya banjir harus dibagun plengsengan. Itu sebagai penahan air ketika hujan. ”Kalau saya boleh katakan itu wajib hukumnya, sebab tanggul yang ada sudah jebol kemarin,” pintanya Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep, Syaiful Arifin mengakui jika terjadinya banjir itu disebabkan tidak adanya penahanan banjir. ”Dulu itu ada tanggul yang dibangun oleh Belanda, namun saat ini sudah jebol,” katanya Menurutnya, sampai saat ini masih belum bisa memastikan penyebab je-

bolnya tanggul itu. Namun berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, karena adanya aksi penambangan batu. ”Itu berdasarkan info yang kami terima, namun kepastiannya masih belum, karena masih dikaji,” terangnya.

Tanggul jebol peninggalan Belanda itu direncanakan akan dibangun kembali, sehingga banjir yang ditakutkan warga tidak terjadi lagi. Pembangunan tanggul itu direncanakan diajukan dalam APBD yang masuk dalam anggaran tak terduga. ”Kami masih mengkaji di mana lokasi yang sangat berpotensi banjir untuk dibangun tanggul,” ujarnya.

Pembangunan tanggul itu direncanakan akan dilakukan BPBD Sumenep sebagai tanggap darurat. Tapi jika tidak diizinkan bupati, imbuh Syaiful, akan diarahkan ke instansi terkait.

Untuk mengantipasi banjir jika terjadi hujan deras lagi, pihaknya merencanakan akan membangun penahan banjir sementara yang dibuat dari karung berisi tanah. Meski demikian, dia berharap agar warga setempat terus berhati-hati karena khawatir berpotensi banjir yang lebih besar. ”Karena intensitas hujan tinggi akan berlangsung hingga tanggal 15 Maret,” pungkasnya. =JUNAEDI/MK

MENGELUPAS Kondiosi jalan di Perumahan Batu Kencana di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, mengelupas setelah terkena banjir akibat jebolnya tanggul peninggalan Belanda, Minggu (9/3).

Foto: junaedi/ koran madura

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 12 MARET 2014 | No. 0319 | TAHUN III

Madura Tak Perlu Jadi Provinsi

PELAYANAN PUBLIK

RSUD Perlu Disegarkan SUMENEP – Anggota Komisi D DPRD Sumenep M. Naufal mengatakan, sudah selayaknya RSUD dr.

H. Moh Anwar disegarkan, mengingat pelayanan rumah sakit yang sudah berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu masih selalu dikeluhkan pasien.

Politisi PKB itu optimis pelayanan rumah sakit akan lebih baik dan maksimal dengan tenaga yang baru. ”Saya mengira petugas yang sudah lama di situ merasa suntuk,” ungkapnya, Selasa (10/3).

Lambannya pelayanan di rumah sakit, menurutnya, bukan karena persoalan manajerial, tapi lebih disebabkan pribadi petugas yang ada. Dalam pantauannya, persoalan yang dikeluhkan pasien sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. “Jadi ini bukan karena manajerial di pimpinan, tapi lebih pada pola kinerja yang di bawahnya,” ungkapnya.

Meski pemegang pucuk pimpinan diganti, tapi pola kinerja di bawahnya tetap sama, Noval meyakini tetap tidak akan terjadi perubahan. Agar kerja petugas di bawah maksimal, Noval menyarankan agar direktur rumah sakit lebih profesional mengelola rumah sakit.

“Rumah sakit swasta saja bisa baik, masa milik pemerintah tidak bisa,” ujarnya.

Sebelumnya, Dawi, warga Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan,

Said Abdullah: Masyarakat Hanya Butuh Kesejahteraan

Sejumlah petugas RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep sedang sibuk melayani pasien.

mengeluhkan pelayanan rumah sakit saat orangtunya dirawat beberapa waktu lalu. “Kerja petugas medis di sana sudah tidak benar,” ungkapnya dengan nada kecewa (Koran Madura, 11/3).

Pada 10 Ferbuari lalu, Mahwi atau Pak Matrasit (68) mengalami kecelakaan lalu lintas (lalin) dan mengalami luka cukup parah. Di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Moh Anwar, petugas hanya memberikan injeksi, dan tidak ada

penanganan media lanjutan.

Namun, Kepala Instalasi Peduli Pelanggan RSUD dr H. Moh. Anwar Sumenep, Lalu Saprul Fajri, membantah. Menurutnya, dokter yang bertugas langsung melakukan tindakan darurat untuk menolong jiwa pasien. “Barangkali yang dibersihkan oleh keluarga adalah darah bekas jahitan. Itu keterangan dari petugas di sana,” klarifikasinya. =JUNAEDI/MK

KUPON

LOMBA AZAN

BERHADIAH UMROH Nama Umur Alamat Nomor Kontak

: ......................................... : ......................................... : ......................................... : .........................................

• Kupon ini diserahkan ke studio Madura Channel Jl. Adirasa 6-7 Kolor Sumenep, selambatlambatnya tanggal 15 Maret 2014

Dipersembahkan oleh:

• Babak penyisihan akan disiarkan secara langsung di Radio 89.5 FM

Said Abdullah Institute

• Keterangan lebih lanjut hubungi: Abiel (087850117101) dan Susi (087850449593)

Machan Corporation

SUMENEP – Terkait dengan wacana Madura jadi provinsi, Said Abdullah kembali menegaskan bahwa Pulau Garam tak perlu menjadi provinsi.

Keinginan membentuk Provinsi Madura harus dikaji terlebih dulu secara matang. Sebab, selama ini belum ada studi kelayakan apakah Madura layak menjadi provinsi.

“Penting juga kita pertanyakan, apakah itu merupakan kebutuhan masyarakat atau malah hanya sekadar keinginan elite tertentu untuk memisahkan diri dari Jawa Timur,” katanya saat melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Sumenep dan Pamekasan selama dua hari.

Madura tidak harus dipisahkan, sebab dalam hemat Said, Madura sudah lekat dan menyatu dengan kultur Jawa Timur. “Dalam analisis saya, ini hanya gawe tokoh segelintir saja. Jika pun memang ia punya tujuan benar, maka bukan Madura jadi provinsi, tetapi serukan percepatan pembangunan ekonomi di Madura,” jelas Said Abdullah.

Ketika ditanya lebih jauh terkait dengan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang ada di Madura, Kata Ketua Poksi Badan Anggaran (Banggar) Komisi VIII tersebut masih belum memungkinkan.

“Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana percepatan pembangunan Madura itu segera dilaksanakan.

Bukan melulu menyerukan Madura menjadi provinsi,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Komiter Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumenep, Fauzan mengatakan bahwa gerakan Madura menjadi provinsi saat jauh berbeda dengan gerakan wacana Provinsi Madura yang diinginkan oleh ulama yang tergabug dalam Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) pada era

1990-an silam.

“Kalau dulu, Ulama Bassra mempunyai tujuan otonomi khusus, yang bisa melaksanakan syariat Islam.

Beda kalau dengan sekarang, ada banyak kepentingan yang masuk,” jelasnya.

Kata Mantan Ketua Umum PMII Cabang Sumenep tersebut, seruan sekarang lebih ditekankan kepada pemisahan secara administrasi untuk kepentingan politik dan kekuasaan semata. “Tidak bisa kalau Madura itu hanya bisa diatur oleh segelintir orang saja. Apalagi orang yang menyerukan itu tidak bermukim di Madura,” jelasnya.

Sementara itu, Ahsanul Qosasi, politisi Madura lainnya, mengatakan bahwa BPWS sebagai lembaga yang bertugas untuk mengembangkan wilayah Suramadu, seharusnya menjadikan Suamadu mantra bagi peningkatan ekonomi orang-orang Madura.

“Karena BPWS itu sepertinya hanya menghintung pendapan tol Suramadu.

Semestinya BPWS berbicara tentang pengembangan wilayah Suramadu, bukan malah menghitung pemasukan tol setiap hari,” katanya.

Kata penggerak sepak bola Madura itu, pengembanan wilayah Suramadu itu hanya bisa terjadi dan punyanya orang Madura kalau BPWS itu bisa mensinergikan empat bupati yang ada di Madura.

“Makanya, dana APBN Rp 129 miliar itu tidak terserap hanya gara-gara BPWS berjalan di tempat,” jelasnya. =SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 12 MARET 2014 | No. 0319 | TAHUN III

AKSES INFORMASI PENERIMA PKH

Kadinsos: Kami Tak Melarang

SUMENEP – Kepala Dinsos Sumenep Hery Koentjoro mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan data penerima batuan Program Keluarga Harapan (PKH) karena program tersebut dari Kementerian Sosial RI, bukan dibuat daerah.

Menurut Hery Koentjoro, tidak benar jika dinsos dikatakan merahasiakan data PKH. Karena bantuan PKH program pusat, hal-hal yang berkaiatan dengan PKH harus diurus ke pemerintah pusat. Daerah hanya menjadi pelaksana teknis operasional.

“Kami tidak melarang akses informasi publik. Hanya saja terkait dengan PKH itu beda urusannya. Meski sudah dibentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di masingKami tidak melarang masing SKPD, akses informasi pubnamun Unit lik. Hanya saja terkait PPID SKPD dengan PKH itu beda juga terbatas urusannya. kewenangannya.

Prosedurnya, Hery Koentjoro laporan dulu Kepala Dinsos Sumenep pada Kepala PPID Kabupaten yang notabene juga sebagai Kepala Diskominfo,” jelasnya, Selasa (11/3).

Dia lantas menguraikan dasar hukum yang melarang terkait pemberian nama-nama penerima PKH itu. Mengacu pada UU RI No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dikecualikan tercantum dalam BAB V pasal 17 ayat H poin 1 sampai 5.

Selain itu juga diperkuat dengan Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial No: 127/ BS.08.04/VII/2008 tentang Pedoman Opreasional Kelembagaan PKH daerah yang menyatakan informasi yang tidak disampaikan pada masyarakat umum, pemberi pelayanan, institusi diluar PKH, PT Pos atau yang lainnya adalah hal-hal yang menyangkut data pribadi peserta PKH termasuk nama, umur, alamat, besar bantuan dan lain-lain.

Sebelumnya, Syaiful Anang, warga Kecamatan Giligenting mengeluhkan belum diberikannya data penerima dan anggaran PKH di daerahnya pada tahun anggaran 2013. =ALI RIDHO/MK

E

16 Gepeng Ditangkap Dinsos: Akan Kami Kirim ke Panti Rehabilitasi Sosial SUMENEP - Sedikitnya 16 gelandangan dan pengemis (gepeng) yang biasa mangkal diberbagai tempat keramaian, diciduk petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Selasa (11/3) siang. Mereka tertangkap di Taman Adipura, pertokoan, serta lokasi wisata religi Asta Tinggi atau kompleks pemakaman rajaraja Sumenep.

Usai dirazia, satpol PP langsung menyerahkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep untuk dilakukan pendataan.

Usai itu, para gepeng langsung akan dikirim ke panti rehabilitasi sosial yang ada di Pasuruan dan Sidoarjo. ”Para gepeng yang tetangkap hari ini, akan kami kirim ke panti rehabilitasi sosial yang ada di Pasuruan dan Sidoarjo, setelah selesai pendataan,” kata Kabid Rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Sumenep Zainuril Qamari, Selasa (11/3).

Mereka akan mendapatkan pembinaan mental dan pelatihan keterampilan sesuai keahlian yang mereka miliki. Menurutnya, pembinaan mental dan pelatihan keterampilan perlu dilakukan, agar para gepeng tidak mengulangi perbuatannya sebagai peminta-minta.

Dengan berbekal keterampilan, mereka diharapkan tidak lagi bekerja sebagai peminta-minta. Dari hasil pendataan sementara petugas,

STNK sepeda motor Mocin Nopol M 4255 VD tahun 2006 a/n Supardi.

Bagi yang menemukan Hub. Moh Dahlal, 085257179969 Desa Karduluk Pragaan Sumenep.

Pasang Iklan di

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

DICIDUK. Salah satu pengemis saat diciduk petugas Satpol PP untuk dibawa ke Dinas Sosial Sumenep, Selasa (11/3). Mereka akan dikirim ke panti rehabilitasi.

para gepeng yang terjaring razia berasal dari Kecamatan Lenteng, Pragaan, BatangBatang, dan Batuputih.

"Enam belas orang gepeng yang tertangkap petugas, semuanya warga asli Sumenep,” tandasnya.

Sehingga bagi gepeng yang tertangkap kali ini, akan langsung dikirim ke dua panti rehabilitasi sosial yang ada di Jawa Timur. Mereka akan mendapat pembinaan selama 3 bulan bagi gepeng yang dikirim ke Sidoarjo. Sedangkan gepeng yang akan dikirim ke Pasuruan akan mendapat pembinaan selama 4 bulan.

Sementara pengakuan salah satu pengemis, asal Dusun Bindung, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Sumenep, Munawar (70), yang tertangkap di salah satu tempat perbelanjaan,

mengaku terpaksa menjadi pengemis demi kelangsungan hidupnya. Munawar mengaku hidup sebatang kara, semenjak ditinggal mati oleh istri dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, harus dibantu oleh tetangga sekitarnya.

Karena tidak mau terus menerus menggantungkan hidupnya dari tetanggatetangganya, kemudian ia memutuskan untuk menjadi pengemis. Karena dirinya mengalami cacat fisik, yakni kedua matanya buta, ia memanfaatkan jasa ojek untuk mengantarnya ke kota.

Dikatakan, biaya transportasi antar jemput dari rumahnya ke kota, harus mengeluarkan uang Rp 15.000,- sekali berangkat.

Sementara penghasilan dari mengemis, dalam tiap harin-

ya mencapai Rp 25.000 hingga Rp 30.000,-. ”Dalam tiap harinya saya bisa mendapatkan hasil Rp 25 hingga Rp 30 ribu, tapi ongkos ojeknya Rp 15.000 untuk antar jemput,” bebernya.

Meskipun begitu,pihaknya siap berhenti menjadi pengemis bila ada orang yang mau menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Munawar mengaku sudah lelah menjalani profesi sebagai pengemis, apalagi dalam menjalani profesinya itu, selalu diuber-uber petugas satpol PP, yang ingin membersihkan bumi Sumenep dari para pengemis. ”Saya mau berhenti menjadi pengemis, asal ada yang mau menanggung kebutuhan saya, saya sudah lelah terus diburu petugas Satpol PP,” pungkasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

RABU 12 MARET 2014|NO. 0319|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

RABU 12 MARET 2014 NO. 0319 | TAHUN III

F

Kejari Tunda Kasus BSPS Belum Ada Tersangka yang Dibidik PAMEKASAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan menghentikan sementara penanganan kasus dugaan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Pamekasan. Sebab sejauh ini belum ditemukan adanya penyelewengan dalam program yang berasal dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), yang ditengarai dapat merugikan negara.

Kesimpulan ini didapat Kejari setelah intelijennya melakukan penelusuran ke bawah selama dua bulan. Meski demikian, Kejari tidak serta merta menutup kasus ini, jika nanti ditemukan dugaan baru adanya penyelewengan.

Kepala Kejari (Kajari) Pamekasan Sudiharto mengatakan selama kurang lebih dua bulan itu pihaknya telah melakukan serangkaian proses pengumpulan bahan keterangan dan data (Pulbaket, Puldata), dengan memintai keterangan beberapa pihak. Tapi hasilnya dalam ban-

tuan tersebut semuanya sudah sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) yang ada. Karena belum ditemukan adanya kejanggalan, maka Kejari belum membidik satu tersangka pun.

Berdasar Juknis, dana BSPS dari Kemenpera itu turun langsung kepada masing-masing rekening penerima melalui BRI Pamekasan. Kemudian penerima ini berhubungan langsung dengan pihak penyedia barang. Terjadilah kerja sama atau kontrak antara dua pihak ini. Dalam kerja sama itu, penyedia barang diharuskan

menyediakan sejumlah material untuk membangun rumah, seharga Rp 7,5 juta. Setelah Kejari mengecek, semua material itu telah sesuai spek, sudah seharga Rp 7,5 juta. Dengan demikian Kejari memastikan tidak ada pembengkakan anggaran itu.

Sedangkan posisi Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Pamekasan hanya sebagai fasilitator antara penerima bantuan dan pihak penyedia barang. ”Penelusuran sementara, semua material sudah sesuai spek.

Jika nanti ternyata ditemukan ada material yang tidak sesuai spek, maka tetap akan kami telusuri,” katanya.

Sebelumnya, Kajari Pamekasan Sudiarto melalui Kasi Intel Firmasnyah pertengahan bulan lalu mengatakan pihaknya tengah mendalami kasus ini bahkan berupaya membidik para calon tersangka. Namun karena hasil

TAMAN WISATA API ALAM

Kerja Sama Pemkab Tak Jelas PAMEKASAN - Pemerintah Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan tak serius dalam mengelola objek Wisata Api Alam, yang terletak di Dusun Asem Manis II, desa setempat. Sebab rencana tersebut tidak pernah ditindaklanjuti dengan menjalin komunikasi lebih lanjut dengan pemilik lahan. Pembicaraan kedua belah pihak hanya berlangsung sekali, pada masa jabatan Bupati Pamekasan dijabat Kholilurrahman.

Kepala Desa (Kades) Larangan Tokol Siswanto, melalui Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan, Musyaffak mengatakan pertemuan yang pernah dilakukan dulu, pemkab menawarkan kerja sama dengan cara bagi hasil 50:50, dari hasil karcis masuk dan retribusi parkir. Akan tetapi hal ini kurang disetujui oleh pemilik lahan H. As’ad, karena dinilai terlalu berat. Sebab dari hasil setiap bulannya, pemilik lahan harus membagi-bagi lagi, seperti menyetorkan sebagian hasil taman wisata itu ke desa setempat, menggaji beberapa pekerja yang mengelola taman wisata, termasuk membayar honor petugas loket dan parkir, dan sisanya diambil sendiri oleh H. As’ad sebagai penghasilan. ”Jika nanti dibagi dua 50:50 antara pemkab dan H. As’ad. Terus H. As’ad sendiri akan mendapat berapa, padahal dia juga menanggung segala operasional taman wisata ini,” katanya.

Setoran ke desa tidak dipersoalkan

karena bersifat sukarela dan bukan permintaan dari kades. Pemberian pemilik lahan ke desa tidak pasti, tergantung jumlah pengunjung. Jika ramai setiap bulan bisa memberikan Rp 800 ribu, namun saat sepi hanya Rp 500 ribu. Dari uang setoran ini, semuanya masuk ke kas klub sepak bola Desa Larangan Tokol.

H As’ad sudah meninggal dunia sepuluh bulan lalu. Kini pengelolaannya ditangani ahli warisnya, yang berjumlah tiga orang. Sehingga jika Pemkab Pamekasan masih berminat untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut harus diawali dari awal dengan ketiga ahli warisnya.

Menanggapi ini, Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan (Disporabud) Pamekasan Jhon Yulianto, melalui Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan dan Pariwisata, Halifaturrahman membenarkan jika dulu sempat ada pertemuan khusus antara pemkab dengan pemilik lahan, tapi belum ada titik temu. Namun, dengan kepemimpinan bupati baru sekarang, Halifaturrahman mengatakan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan pihak pemilik lahan, meskipun belum resmi. Pemilik lahan menyambut baik upaya pemkab dan akan segera ditindaklanjuti dengn pertemuan formal. ”Terkait teknis bentuk kerja samanya sedang dibahas di internal pemkab. Kami juga sedang menyaring aspirasi, apa sebenarnya kemauan pemilik lahan itu,” katanya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

pulbaket dan puldata itu masih nihil, maka penanganannya dihentikan sementara.

Ada 300 kepala keluarga penerima manfaat dari program ini, yang tersebar di beberapa wilayah di Pamekasan. Masingmasing menerima bantuan Rp 7,5 juta dari Kemenpera. Tapi bantuan itu bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk material. Awal tahun lalu ramai di masyarakat, jika material yang dikirim ke para penerima manfaat oleh penyedia barang belum memenuhi pagu Rp 7,5 juta. Mendengar isu ini, tim dari Kejari Pamekasan turun tangan.

Penggunaan anggaran BSPS di Pamekasan mendapat tudingan miring dari warga penerima, karena tidak sesuai dengan hasil kesepatan rapat. Mereka menganggap anggaran untuk bedah rumah itu melenceng dari harapan.

Dalam rapat pertama, anggaran bedah rumah tersebut akan direalisasikan berupa uang tunai terhadap masyarakat penerima. Namun di rapat kedua, tiba-tiba berubah drastic, yakni anggaran tersebut dicairkan berupa material atau barang bangunan.

Sehingga para penerima menduga dana tersebut di mark-up oleh orang-orang tertentu.

Dugaan mark-up terlihat dari nilai semua harga bahan bangunan yang diterima jauh lebih tinggi dengan harga di pasaran, seperti harga pasir per pikap Rp 600 ribu, padahal di pasaran hanya Rp 400 ribu.

Barang-barang bangunan yang diduga di mark-up itu tidak hanya pasir, juga berlaku untuk semen, batu bata, asbes, dan kayu. Semuanya lebih mahal dari harga pasaran. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN PAMEKASAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT Mengucapkan SELAMAT DAN SUKSES ATAS DITETAPKANNYA

G. MUJTABA Redaktur Ahli Koran Madura

A. Fauzi M Plt Kepala Biro Pamekasan

Semoga Bisa Mengemban Tugas dan Amanah, Lebih Kreatif dan Independen

KHAIRUL KALAM, S.SOS

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Fraksi Demokrat

KORAN MADURA

PAMEKASAN

RABU 12 MARET 2014 NO. 0319| TAHUN III

G

Kasus Bilik Suara Segera Disidangkan Diduga Kuat Ada Oknum KPU Terlibat PAMEKASAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan menyatakan berkas penyidikan kasus hilangnya 4 ribu bilik suara milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sudah lengkap, atau dikatakan P21. Pertanda proses hukum kasus tersebut akan segera memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri, namun siding kasus tersebut masih menanti jadwal.

Kepala Kejari Pamekasan, Sudiharto, melalui Kasi Pidana Umum (Pidum), Syafi’i mengatakan kasus itu sudah siap disidangkan dan tinggal menunggu jadwal dari Pengadilan Negeri setempat. Syafi’i menambahkan tersangka dalam kasus tersebut memang masih satu orang, yakni MS, yang pernah bertugas di KPU Pamekasan. Namun tidak menutup kemungkinan dalam fakta persidangan terdapat perkembangan baru, sehingga bisa menyeret tersangka lain yang diduga ikut terlibat.

Syafii enggan mengurai secara rinci modus pencurian yang terungkap dalam pemeriksaan oleh kepolisian. Ia hanya meminta agar wartawan mengikuti perkemban-

gan penanganan kasus itu melalui pemeriksaan di pengadilan.

Ketua Forum Mahasiswa dan Masyarakat (Formasa) Pamekasan, Achmad Qusyairi meminta agar kasus hi-

langnya bilik suara itu bisa diusut tuntas termasuk jika melibatkan oknum di internal KPU Pamekasan. Sebab bisa jadi kasus tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu orang

tersangka, melainkan bisa jadi ada keterlibatan oknum pejabat di lingkungan KPU. Kemungkinan itu, menurutnya, bisa dilihat dari jumlah bililk suara

yang hilang yang mencapai ribuan.

Padahal barang milik negara itu tersimpan di gudang logistik yang mestinya terjaga dengan ketat.

“Rasanya tidak mungkin jika

PENCEMARAN TERMINAL

LEMBAGA PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAERAH (LPKD) PAMEKASAN

Smoking Area Beralih Fungsi PAMEKASAN - Ruang kaca yang berada di Terminal Ronggosukowati Pamekasan sejatinya dibangun oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat sebagai ruang khusus merokok (smoking room). Namun keberadaan ruang tersebut justru tak sedikit pun difungsikan sebagaimana peruntukannya.

Akibatnya masyarakat merokok di sembarang tempat. Apalagi setelah ruang yang dibangun dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBCHT) tahun 2009 itu dialihfungsikan menjadi ruang tunggu khusus lansia oleh Dishub setempat. Asap rokok semakin bebas mencemari terminal.

Salah satu warga, Diana merasa terganggu dengan asap rokok yang mencemari udara terminal dan merasa kecewa karena sudah ada fasilitas khusus perokok tapi tak pernah difungsikan. Menurutnya sudah menjadi tugas pemkab yakni Dinkes untuk melindungi kesehatan masyarakat.

“Kalau ternyata tidak difungsikan sep-

erti ini buat apa ruangan ini dibangun.

Hanya buang-buang anggaran saja,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Ismail Bey berdalih pengelolaan smoking room itu sudah dipasrahkan sepenuhnya kepada Dishubkominfo Kabupaten Pamekasan. Sehingga, segala sesuatunya sudah menjadi tanggung jawab Dishub.

Terkait tidak berfungsinya smoking room sejak dibangun 5 tahun lalu, Ismail menilai hal itu karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan ruangan itu. Menurutnya sangat sulit menyadarkan masyarakat untuk tidak merokok sembarangan. “Memang agak sulitlah menyadarkan masyarakat untuk berprilaku bersih dan sehat,” terangnya.

Sementara Kadishubkominfo Kabupaten Pamekasan, M. Zakir belum bisa dimintai konfirmasi terkait hal itu. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

dilakukan hanya oleh satu orang tanpa ada oknum lain yang membantu, atau setidaknya mengetahui kasus tersebut. Karenanya, kami minta agar kasus ini diusut tuntas biar tidak terjadi lagi di kemudian hari,” katanya.

Sebelumnya, Kapolres Pamekasan, Ajun Komisaris Besar Nanang Chadarusman mengatakan lambatnya pengungkapan kasus pencurian bilik suara itu karena polisi masih kesulitan menemukan bukti-bukti. Petugas yang menemukan bilik suara di salah satu pedagang barang rongsokan, juga sempat menemui jalan buntu karena pedagangnya mengaku tidak mengetahui siapa yang menjual barang tersebut.

Hilangnya bilik suara tersebut terjadi pada tahun 2010 lalu. Pada saat itu semua bilik suara disimpan di gudang KPU dengan keadaan tertutup dan pintu terkunci. Anehnya di gudang tersebut tidak ada tanda tanda kerusakan pada pintu dan jendela gudang, sehingga ada indikasi keterlibatan orang dalam. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

Mengucapkan SELAMAT DAN SUKSES ATAS DITETAPKANNYA

G. MUJTABA Redaktur Ahli Koran Madura

Shodiq El Fajar Ketua

A. Fauzi M Plt Kepala Biro Pamekasan

Semoga Bisa Mengemban Tugas dan Amanah, Lebih Kreatif dan Independen

H

KORAN MADURA

PAMEKASAN

RABU 12 MARET 2014|NO. 0319|TAHUN III

Perda Hiburan Dipastikan Molor Hosnan Ahmadi: Proses Pengajuannya Butuh Waktu Lama PAMEKASAN - Harapan pecinta seni dan hiburan di Kabupaten Pamekasan untuk segera memiliki payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) tampaknya harus kembali tertunda. Sebab pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tersebut tidak akan selesai dalam waktu dekat.

Pembahasan Raperda tersebut saat ini memasuki tahap rapat umum dengar pendapat (RUDP) tahap kedua dan masih diagendakan RUDP lanjutan karena belum rampung.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan jika melihat mekanisme pengajuannya, Raperda tersebut tidak bisa dituntaskan sebelum pelaksanaan pemilu legislatif (Pileg), mengingat proses pengajuannya membutuhkan waktu lama. Setelah dibahas dan terjalin kesepakatan antara pemerintah dan DPRD Pamekasan, Raperda tersebut harus diajukan ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi kembali. Selanjutnya akan ditetapkan secara resmi melalui sidang Paripurna DPRD Pamekasan.

“Di Provinsi Jawa Timur dibutuhkan 1 bulan, selanjutnya baru diagendakan sidang paripurna.

Mudah-mudahan bisa selesai dalam semester pertama tahun ini. Selanjutnya, menjadi tugas Bupati untuk membuat peraturan Bupati (Perbub),” katanya.

Hosnan menambahkan dalam proses yang sedang berjalan,

pihaknya masih menunggu saran dan usulan masyarakat Pamekasan terkait Raperda tersebut. Dalam prosesnya DPRD sudah melibatkan banyak pihak, meliputi akademisi, pecinta seni, budaya, tokoh agama, ulama, LSM, dan mahasiswa.

Hal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terkait Raperda tersebut.

Hosnan berharap setelah Raperda tersebut disahkan menjadi Perda, tidak ada lagi kelompok masyarakat yang menolak terhadap perda tersebut.

Dengan demikian, kegiatan pentas seni dan hiburan di Pamekasan bisa digelar sesuai ketentuan yang ada.

Sebab Raperda tersebut mengatur berbagai jenis kegiatan yang dibolehkan dan dilarang, termasuk

batasan waktu kegiatan.

Gagasan memperdakan hiburan di Pamekasan sudah muncul sejak tahun 2008 lalu.

Tetapi seiring dengan pergantian kepala daerah, pembahasan gagasan tersebut tertunda.

Selama ini, Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengaku kebingungan dalam menentukan sikap, ketika ada kelompok masyarakat yang mengajukan izin untuk menyelenggarakan

kegiatan kesenian dan hiburan di Pamekasan. Sehingga ia mengharapkan agar payung hukum tersebut segera disahkan.

“Perda hiburan itu nantinya yang akan menjadi sandaran hu-

kum saya dalam memutuskan kebijakan. Sehingga tidak ada lagi tarik ulur argumentasi soal hiburan di Pamekasan,” katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PENANGANAN LAHAN SDN

Disdik-BPKA Saling Lempar Tanggung Jawab PAMEKASAN - Upaya penanganan sertifikasi lahan SD Negeri yang statusnya masih belum jelas, terancam alot. Sebab antara Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Pamekasan saling melempar tanggung jawab. Pihak Disdik beranggapan, tanah dan bangunan sekolah menjadi tanggung jawab BPKA, karena itu merupakan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab Pamekasan).

Tanggung jawab Disdik hanya menjalankan program pendidikan atau proses belajar mengajar (PBM) di sekolah. Seperti menyediakan para dewan guru dan staf lainnya di sekolah-sekolah, mempromosikan sekolah, dan mencerdaskan kehidupan masyarakat

sekitar.

Sementara pihak BPKA menyatakan bahwa Disdik Pamekasan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengguna aset harus ikut bertanggung jawab.

Disdik diminta bersama-sama BPKA ikut mengurus proses sertifikasi ratusan lahan SD Negeri yang hingga saat ini berstatus milik warga.

Kepala BPKA, Taufikurrachman, melalui Kepala Bidang (Kabid) Aset, Imam Wahyudi mengatakan dalam hal aset pemkab, pihaknya hanya petugas administrasi dan penerima laporan saja kemudian melakukan pencatatan. Meski demikian, pihaknya mengakui BPKA juga ikut bertanggung jawab atas semua aset-aset pemkab yang

ada. Tapi tidak serta-merta dia sendiri yang bertanggung jawab, tapi bersama para SKPD pengguna aset itu. ”Tidak hanya Disdik, hal ini juga berlaku untuk SKPD lainnya.

Jadi semua aset yang ada di masing-masing SKPD itu merupakan tanggung jawab bersama, bukan sepenuhnya tanggung jawab kami,” kilahnya.

Selanjutnya Imam meminta kepada Disdik untuk sama-sama mengurus sertifikasi lahan-lahan tersebut. Dia mengatakan untuk proses sertifikasi masing-masing lahan SD Negeri ini butuh waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Rata-rata luas lahan SD Negeri ini antara 1.500-2000 meter persegi, mengenai biaya pembebasan lahannya, harap Imam,

bisa ditanggung bersama antara BPKA dan Disdik. ”Paling tidak dalam satu tahun bisa 2-3 SD Negeri yang lahannya bisa disertifikasi, sehingga sah menjadi aset pemkab,” tambah Imam.

Kepala Disdik Pamekasan, Muh. Yusuf Suhartono, melalui Kepala Bidang (Kabid) TK, SD, Prama Jaya mengatakan pihaknya perlu koordinasi dengan BPKA untuk mensingkronkan data.

Karena bisa saja data yang tercantum di BPKA, ada yang tidak tercantum pada data Disdik, atau sebaliknya. Setelah ada perpaduan data, bisa ditentukan bersama, SD Negeri mana yang lebih diprioritaskan dalam proses pengurusan sertifikatnya. Apakah mendahulukan SD Negeri yang rawan

konflik, atau SD Negeri yang ada di pelosok tapi jumlah muridnya banyak. ”Kami sudah mulai melakukan pendataan satu per satu.

Kami juga bekerja sama dengan kosultan khusus terkait masalah sertifikasi lahan-lahan SD Negeri ini. Memang harus pelan-pelan dan bertahap,” katanya.

Sebagaimana diberitakan, dari 402 SD Negeri yang ada di Pamekaan, baru 182 SD Negeri yang berdiri di lahan milik Pemkab Pamekasan. 220 SD Negeri sisanya masih berdiri di lahan milik warga atau milik perorangan dan milik tanah kas desa setempat. Dengan kenyataan ini, status 220 SD Negeri itu masih belum aman. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KORAN MADURA

PAMEKASAN

RABU 12 MARET 2014 NO. 0319| TAHUN III

I

DIFTERI

Keluarga Pasien Terindikasi Tertular PAMEKASAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan mulai mengantisipasi penularan penyakit difteri yang diderita NK, 18, warga Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, ke keluarganya. Delapan orang keluarga NK yang pernah melakukan kontak langsung dinyatakan terindikasi tertular.

Mereka sudah diambil sampel dahak dan air liurnya untuk dilakukan uji laboratorium. Uji laboratorium itu untuk memastikan apakah mereka benar-benar sudah tertular atau belum. Sebab setelah pulang dari salah satu ponpes di Kabupaten Sumenep, karena sakit yang belakangan diduga difteri, NK sempat bermalam di rumahnya.

Langkah cepat yang dilakukan itu dimaksudkan untuk memutus penyebaran penyakit difteri.

Sebab penularan difteri biasanya terjadi melalui percikan ludah dari penderita yang membawa kuman ke orang lain yang sehat di sekitarnya, termasuk melalui pernafasan.

Kepala Dinkes Pamekasan, Ismail Bey, melalui Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL), Rusdi Saleh mengatakan Dinkes telah melakukan penelitian epidemiologi dengan menugaskan dua petugas ke rumah penderita di Dusun Sumberanyar, Larangantokol.

Mereka mengambil sampel dahak dan air liur delapan orang keluarga terdekat NK, salah satunya adalah sudara kandungnya yang bersentuhan langsung.

“Meski kasus ini masih dalam uji laboratorium terhadap pasien suspect (dugaan) difteri dan belum dinyatakan zerum (positif ), tapi kami harus mengantisipasi segala kemungkinan terburuk. Karena jika ini zerum, maka sudah bisa dipastikan orang-orang dekat yang melakukan kontak langsung dengan pasien tertular,” katanya.

Langkah cepat yang dilaku-

kan itu dimaksudkan untuk memutus penyebaran penyakit difteri. Sebab penularan difteri biasanya terjadi melalui percikan ludah dari penderita yang membawa kuman ke orang lain yang sehat di sekitarnya, termasuk melalui pernafasan.

Rusdi Saleh menjelaskan hasil uji laboratorium itu baru bisa diketahui setelah satu pekan ke depan.

Dia menjelaskan difteri adalah suatu infeksi akut pada saluran pernafasan, sehingga orang yang terkena penyakit ini sulit menelan makan dan minumun.

Bahkan jika penyakit ini tidak cepat ditangani saluran pernafasan menjadi tertutup, sehingga menyebabkan gagal jantung yang berujung kematian. Penyakit tersebut juga menyerang kulit dan bahkan menyebabkan kerusakan saraf dan jantung.

Rusdi berharap masyarakat di wilayahnya mengetahui bahaya penyakit difteri ini. Untuk mencegah penyakit tersebut, ia berharap agar warga mengikutkan anaknya imunisasi DPT/ HB untuk anak bayi. Kemudian imunisasi DT untuk anak usia sekolah dasar (usia kurang dari 7 tahun).

“Apabila mempunyai keluhan sakit saat menelan segera memeriksakan diri ke Unit Pelayanan Kesehatan terdekat seperti puskesmas dan rumah sakit,” katanya.

NK dinyatakan suspect difteri setelah dari hasil diagnosa (pemeriksaan dokter) gadis tersebut memiliki gejala penyakit yang disebabkan oleh virusCorynebacterium Diphteriae tersebut. Diantaranya, pasien mengeluh sakit tenggorokan dan suaranya serak dan terdapat membran berwarna abuabu yang melapisi tenggorokan, serta merasa sakit ketika menelan makanan. Selain itu, terjadi pembengkakan kelenjar getah bening di lehernya dan terlihat kesulitan untuk bernafas serta mengalami demam. Namun setelah beberapa hari menjalani perawatan di Ruang Isolasi RSUD dr. Slamet Martodirdjo Pamekasan, NK dinyatakan sudah mulai sembuh.

Dinkes Pamekasan juga sudah berkoordinasi dengan Dinkes Sumenep, karena saat menderita penyakit yang mematikan itu, NK sedang belajar di salah satu ponpes di kabupaten tersebut. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

PENIPUAN NAIK HAJI. Abdul Jalil bersama istrinya Safifah warga Lhok Drien Desa Seumirah, Nisam Antara, Aceh Utara keluar dari loket tour dan travel Iskandaria di jalan Pang Lateh, Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Kedua pasangan tersebut kecewa dan merasa tertipu karena tidak terdaftar dalam perjalanan calon jamah haji kendati telah menyetor lunas Ongkos Naik Haji (ONH) sebesar Rp 51 juta pada 10 januari 2012.

Naik Haji Makin Dipersulit Daftar Haji 2014, Berangkat 2029 PAMEKASAN - Umat muslim di Kabupaten Pamekasan yang berniat menunaikan ibadah haji harus rela antre selama 15 tahun untuk bisa berangkat. Berdasar data di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamakesan, saat ini terdapat ribuan jamaah yang masuk daftar tunggu (waiting list) hingga tahun 2029.

Kepala Seksi Haji dan Umrah, Kemenag Kabupaten Pamekasan, Abd. Wafi mengatakan data ini berdasar estimasi haji dari Kemenag pusat yang tercantum dalam sistem komputerisasi haji (Siskohat). “Waiting listnya sudah sampai pada tahun 2029. Artinya yang daftar hari ini bisa saja berangkat taun 2030,” katanya.

Dia mengungkapkan pergerakan pendaftaran haji di Jawa Timur berlangsung sangat cepat.

Dari kuota haji bagi warga Jawa Timur sebanyak 33.000 jamaah, bisa terpenuhi hanya dalam beberapa bulan saja. Meski demikian, pihak tetap membuka pendaftaran haji, karena belum ada instruksi Kemenag pusat untuk menutup pendataran.

Disinggung tentang kerumitan dalam pengurusan ibadah haji, Abd. Wafi mengatakan karena terkendala persoalan teknis dan administratif. Yang paling

dominan yaitu soal dokumen kependudukan, seperti perbedaan nama yang tercantum di KTP, akta lahir maupun ijazahnya.

Mengenai proses pembuatan paspor, pihaknya akan berusaha untuk bisa dibuatkan di Kantor Imigrasi Pamekasan. Sehingga para jemaah haji tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke Surabaya.

Pihaknya masih melakukan lobilobi dengan para pihak agar bisa terlaksana di Pamekasan.

Sementara itu, jumlah calon jemaah haji (CJH) Pamekasan yang dipastikan berangkat tahun ini sebanyak 556 orang. Angka tersebut setelah dipangkas 20 persen termasuk tambahan 110 CJH yang tertunda keberangkatannya pada 2013 lalu. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN MADURA Sampang KORAN J PROBOLINGGO

Sampang J

Sampang

RABU 12 MARET 2014 No. 0319 | TAHUN III

RABU 12 MARET 2014 | No. 0319 | TAHUN III

MADURA

Kejari Harus Beri Kepastian Hukum Ikmas: Jangan Bangga Hanya Menetapkan Tersangka Sampang - Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (Ikmas) melakukan audiensi di Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Selasa (11/3) sekitar pukul 10.00 Wib. Mahasiswa berharap kejaksaan lebih berstamina dalam memberantas korupsi di Kota Bahari, dan memberikan kepastian hukum.

Ikmas menilai, selama ini kejari dalam menangani kasus korupsi sebatas membuka celah sejumlah pejabat untuk mengambil keuntungan. Lembaga yudikatif itu dinilai tak lebih dari sekadar mengoleksi tersangka tanpa memberikan kepastian hukum.

Ketua Ikmas Wafi Anas mengatakan, akibat tidak adanya batasan waktu seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh kejari, pihaknya menuding kejari seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berjalan. “Banyak nama-nama kasus korupsi di Sampang sudah ditetapkan tersangka tetapi sampai saat ini kapan kejelasan

proses hukumnya mau ditahan,” ucapnya.

Ia mencontohkan penanganan kasus dugaan korupsi pesangon DPRD periode 1999-2004, proyek BSPS, pengadaan mobil pemadam kebakaran, dan pengadaan bibit fiktif di Dinas Pertanian Sampang.

Dirinya meminta kejari tidak hanya rajin menetapkan tersangka namun tidak kunjung memberikan kepastian hukum. “Artinya, kejari jangan bangga kalau hanya melihat hasil penetapan tersangkanya kalau proses hukum untuk dilakukan penahanan tidak jelas,” tegasnya.

Menanggapi itu, Kasi Intel Kejari Sampang Sucipto yang menemui mahasiswa membantah jika pihaknya dalam menetapkan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi mengambil keuntungan. Tudingan tersebut dinilai tidak berdasar.

“Oh tidak bisa kalau Kejari seperti ATM berjalan, dari mana wong tersangka saja ada tahap pelimpahan, kami tidak ada tunggakan penanganan kasus korupsi kok, baru kalau sampai bertahuntahun wajar bisa katakan seperti itu,” jelasnya.

Pihaknya dalam menangani

Audensi: Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (Ikmas) saat melakukan audensi di Kejaksaan Negeri Sampang, Selasa (11/3) sekitar pukul 10.00 Wib.

kasus korupsi hingga melakukan penahanan atau eksekusi terhadap tersangka ketika sudah mempunyai bukti kuat. “Kalau masih belum dieksekusi karena ini kan masih proses penyelidikan ke penyidikan dan tahap pengajuan ke

KRIMINALITAS

Guru Bermesraan dengan Dua Siswi MALING: Outlet isi ulang pulsa dan aksesoris handphone (hp) di Jl KH Wahid Hasyim Sampang dibobol maling, Selasa (11/3) dini hari.

tetangga sebelah Dewi Cell yang berjualan makanan dan minuman menuturkan, “Saya tidak tahu kejadian itu, saya berjualan cuma di siang hari dan malamnya saya gunakan untuk beristirahat, jadi tadi malam saya tidak tahu dan tidak mendengar apa-apa,” ujarnya.

Pembobolan outlet yang ketiga kalinya ini diperkirakan menyebabkan kerugian besar.

Namun, masih belum diketahui

kan. “Kalau penggeledahan dan penyitaan itu kita sampaikan kepada publik sangat wajar, bukan pencitraan supaya tahu bahwa Kejari tidak hanya diam, tetapi sudah bekerja profesional,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

ASUSILA

Sudah Tiga Kali Dibobol SAMPANG- Outlet isi ulang pulsa dan aksesoris ”Dewi Cell” Jalan KH Wahid Hasyim Sampang dibobol maling, Selasa (11/3) dini hari. Pemiliknya baru mengetahui outletnya dibobol maling ketika akan melakukan rutinitas penjualan sekitar pukul 08.00 WIB. Rohan (25), pemilik outlet tersebut menuturkan, kiosnya memang menjadi langganan maling. Hingga saat ini Dewi Cell sudah dibobol sebanyak tiga kali.

Ketika ditemui, raut muka Rohan terlihat kebingungan. “Kawanan pencuri ini beraksi lewat atap dan baru diketahui sekitar pukul 08.00 pagi,” ujarnya kepada sejumlah wartawan.

Menurut Iwan, salah satu penjaga Outlet Dewi Cell mengungkapkan, ”Kami kehilangan sebuah BB jenis Dakota dan sejumlah uang,” tuturnya tanpa memerinci jumlah uangnya karena masih belum melakukan kroscek secara keseluruhan.

Sedangkan Mohammad (40),

pengadilan,” katanya.

Terkait dituding hanya sebatas pencitraan saat melakukan penggeladahan dan penyitaan di Dinas Pertanian, Sucipto justru menegaskan bahwa hal itu merupakan tugas bagian dari penyidi-

berapa jumlah pastinya karena pemilik belum mengkroscek dan menghitung barang-barang serta jumlah uang yang dibawa kabur. Aksi pembobolan ini masih ditangani aparat Polres Sampang dengan melakukan sterilisasi dan olah TKP (Tempat Kejadian perkara) serta mengamankan CCTV untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. =CR2/ LUM

SAMPANG- Seorang guru sukwan yang mengajar di Kecamatan Ketapang tertangkap kamera sedang bermesraan dengan dua siswi Madrasah Aliyah (MA) Sampang saat jam sekolah di trotoar Jalan Wijaya Kusuma, Selasa (11/3). Tanpa rasa canggung sedikitpun mereka tampak asyik bercengkrama di tempat umum.

Pendidikan sebagai harapan bagi masyarakat untuk anaknya dan merupakan cita-cita mulia bagi semua guru terhadap anak didiknya untuk mencapai kesuksesan. Namun bagaimana bila harapan itu ternodai dengan tingkah laku murid yang memang tidak diinginkan oleh guru dan orangtua. Salah satunya yang dilakukan oleh dua siswi salah satu MA Sampang, dan seorang guru sukwan yang msih lengkap dengan baju dinasnya.

Mirisnya lagi, siswi dan guru

tersebut masih dalam jam sekolah. Dan tak ada petugas atau guru lain yang mengawasinya, jadi dengan leluasa mereka asyik bersenda gurau dan terlihat mesra. Ketika Koran Madura mencoba mendekati dan mencoba mengkonfirmasi, dua siswi tersebut malah menjawab, ”Tanyakan saja kepada kepala sekolahnya” dengan ketus dua siswi itu meminta Koran Madura mendatangi kepala sekolah MA Sampang.

Setelah ditemui Kepalal Sekolah MA Sampang mengaku tidak henti-hentinya mengingatkan para siswa-siswinya. Dia mengaku setiap kali mengimbau kepada semua anak didiknya untuk tidak nongkrong di luar sekolah, selagi masih jam sekolah berlangsung. ”Kalau sudah waktunya masuk, silakan masuk, dan jika sudah pulang maka harus pulang,” ungkapnya. =CR1/ LUM

Sampang SEKSUALITAS

Pelecehan dengan Iming-iming Uang SAMPANG – S (32) dan E (14), warga Desa Apaan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, kini mendekam di penjara setelah ditangkap polisi di rumahnya masingmasing, Sabtu (8/3). Paman dan keponakan itu dijebloskan ke penjara karena terlibat pelecehan seksual.

Kamis (06/3) sekitar pukul 19.00 Wib terhadap anak berumur 6 tahun yang juga masih tetangganya, tersangka melakukan pelecehan seksual dengan mengiming-imingi uang Rp 1000 kepada korban. Saat ini korban masih duduk di bangku Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kepada polisi, dua tersangka menceritakan perbuatan bejatnya. Perbuatan amoral tersebut, pengakuan tersanga, dilakukan di sebuah lahan kosong. “Saya cuma 3 kali, dilakukan disela-sela paha korban, pertamanya gak nangis korbannya,” ucap tersangka S (32) tak lain paman tersangka E (14).

Berbeda dengan pengakuan tersangka E (14). Menurutnya, dirinya melakukan pencabulan kepada korbansebanyak lima kali dan dilakukan di sebuah poskamling Desa Apaan. Bahkan, mulut korban sempat ditutupi bantal agar tidak teriak.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan awal ditemukannya korban dicabuli ketika sang nenek mencurigai jika cucunya itu tidak normal saat berjalan. Setelah berhasil dipaksa sang nenek, korban akhirnya mengakui jika kedua tersangka melakukan pelecehan.

“Awal ditemukan kalau korban dicabuli itu sama neneknya, karena jalan cucunya agak tertatih-tatih, setelah dipaksa baru tahu pelakunya,” jelasnya, Selasa (11/3).

Dari tangan tersangka, pihaknya kini mengamankan beberapa alat bukti berupa celana dalam, kaus, baju, milik korban, dan sebuah bantal.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 81,82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minim 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. =RYAN HARIYANTO/MK

KORAN MADURA

RABU 12 MARET 2014 | No. 0319 | TAHUN III

K

NARKOBA

Kurir Sabu Diciduk Sampang - J (23), warga Kecamatan Sokobanah, ditangkap Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Sampang karena menjadi kurir sabu–sabu, beberapa waktu lalu.

Pria kelahiran Gresik Jawa Timur itu kedapatan membawa barang haram tersebut seberat 1 gram.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan, penangkapan tersangka itu ketika hendak bertransaksi narkoba sabusabu kepada seseorang di wilayah utara. Namun, berkat kesigapan aparat tersangka langsung digiring ke Mapolres Sampang.

Barang bukti sabu-sabu diakuinya diperoleh dari rekannya berinisial S (40) warga Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, yang kini masih dalam proses pengembangan aparat kepolisian.

Peran tersangka sendiri mengaku sebatas kurir.

Kepala polisi, tersangka J (23) mengaku memperoleh hasil dari

barang haram narkoba jenis sabu tersebut senilai Rp 150 ribu per gramnya.

Kini polisi masih terus melakukan proses pengembangan apakah tersangka benar kurir atau pemakai. Sebab, saat ditangkap pengakuan tersangka mendapat hasil keuntungan per gramnya. “Kita kembangkan terlebih dahulu, barang sabu ini dari seseorang rekannya, pengakuannya dari hasil kurir Rp 150 ribu,” jelasnya.

Selain menangkap tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu ponsel, dan sabu-sabu seberat 1 gram milik tersangka.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 112 Ayat 1 dan Pasal 114 Ayat 1 dan Pasal 131 Ayat 1 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman hukuman di atas tujuh tahun penjara. =RYAN HARIYANTO/MK

KURIR SABU. Tersangka kurir sabu seberat 1 gram, J (23) warga Kecamatan Sokobanah, diamankan di Mapolres Sampang.

INFRASTRUKTUR

Jalan Desa Penuh Lubang SAMPANG- Akses jalan Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, rusak dan penuh lubang, Selasa (11/3). Hingga saat ini jalan tersebut masih belum ada perbaikan. Padahal jalan tersebut merupakan akses penghubung menuju Kecamatan Kedudung.

Hasanah (36), warga Rapa Laok menuturkan, ”Memang kerusakan jalan tersebut sudah satu tahun tidak ada perbaikan. Bukan hanya sebagian saja yang rusak dan berlubang, sepajang jalan yang dilalui setiap harinya memang sudah rusak.”

M Siri, Kepala Desa Rapa Laok membenarkan hal tersebut. Menurutnya, jalan yang tepat berada di depan rumahnya tersebut sudah satu tahun tidak diperbaiki lagi. ”Jalan tersebut panjangnya berkisar dua puluh

empat kilometer panjangnya, sembilan belas kilometernya sudah diperbaiki dan 5 kilo dari arah yang sudah diperbaiki sampai depan rumahnya yang belum diperbaiki. Dan sepanjang lima kilometer jalan yang rusak ada tiga jembatan, satu jembatan mengalami rusak, sehingga tidak bisa dilalui truk,” jelasnya kepada Koran Madura.

Siri mengeluh karena proses perbaikan jalan tersebut dihentikan. Padahal, tinggal lima kilometer saja yang belum dipernaiki. ”Apakah itu memang anggarannya yang tidak cukup, atau sudah ketetapannya hanya sembilan belas kilometer yang diperbaiki. Padahal jalan tersebut akses yang menuju Kecamatan Kedudung, dan terkadang dijadikan alternatif ketika terjadi banjir di kota,” ujarnya. =CR1/ LUM

BANYAK LUBANG: Seorang pengendara roda dua saat melintasi jalan Desa Rapa Laok yang penuh lubang, Selasa (11/3). Warga menunggu perbaikan jalan yang menjadi akses penghubung menuju Kecamatan Kedudung tersebut.

KTP ELEKTRONIK

Banyak Alat Perekam Rusak SAMPANG- Belum tuntasnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kabupaten Sampang karena terkendala persoalan teknis di lapangan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sampang mengaku banyak alat perekam e-KTP yang rusak di tingkat kecamatan.

Efendi, Kabid Informasi dan Pengkajian Dispendukcapil Sampang menuturkan, ada beberapa kendala yang menghambat proses e-KTP yaitu rusaknya alat perekaman yang ada di beberapa kecamatan di Sampang. ”Seperti di daerah Kecamatan Camplong yang alat perekam datanya saat ini masih mengalami kerusakan, di Kecamatan Jrengik dan Kecamatan Torjun juga mengalami kerusakan namun sudah diperbaiki,” katanya kepada Koran Madura, Selasa (11/3).

Menurutnya, saat ini Dispendukcapil Sampang sedang mengambil tindakan perbaikan apabila ada alat-alat yang rusak di berbagai kecamatan. ”Kami juga berbondong-berbondong melakukan sosialisasi ke beberapa pondok-pondok, MA, dan beberapa lembaga untuk mempercepat proses perekaman e-KTP supaya masalah e-KTP tahun ini cepat rampung dan terselesaikan,” ujarnya.

Efendi juga menjelsakan bahwa e-KTP tidak akan rusak meskipun difotokopi secara terus menerus. Dia juga mengatakan terkait kendala pencetakan yang tak kunjung selesai, “Pembuatan e-KTP itu dicetak oleh Depdagri (Departemen Dalam Negeri) dan pihak ketiga.

Di sini kami cuma menerima tembusan dari Depdagri,” ungkapnya. =CR2/ LUM

KORAN MADURA

L KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO

BANGKALAN

RABU 12 MARET 2014 NO. 0319 | TAHUN III

RABU 12 MARET 2014|NO. 0319|TAHUN III

MADURA

L

CAWAPRES HANURA

Hary Tanoe Dirawat di IGD Syamrabu

BERSITEGANG. Kuasa hukum tergugat memprotes Jurusita PN Bangkalan, karena objek lahan sengketa yang dieksekusi dinilai tidak tepat.

Eksekusi Lahan Sengketa Menegangkan Kuasa Hukum Tergugat Berencana Menempuh Jalur Hukum Lanjutan BANGKALAN - Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan akhirnya mengeksekusi lahan sengketa atas nama Nipan alias Pak Siriyah sebagai penggugat dengan luas tanah 0,704 meter. Eksekusi yang berlangsung menegangkan itu dilakukan setelah pengadilan setempat mengabulkan gugatan atas tergugat Bualim alias Pak Maisu. Pihak tergugat berusaha menghalangi proses eksekusi, namun dengan kawalan ketat keamanan eksekusi tetap berlangsung.

Berdasarkan penetapan pengadilan nomor 19/Pen.Pdt. Eks/1992/PN.Bkl menyatakan penggugat merupakan ahli waris pemilik lahan. Lahan yang dimaksud dalam kohir (petok D) nomor 285 persil 4 kelas IV dengan luas 0,704 meter di Desa Sadah Kecamatan Galis yang tercantum atas nama Nipan alias Pak Sariyah. Penguasaan dan pengelolaan atas lahan itu yang dilakukan oleh Bualim alias Pak Maisu dinyatakan tidak sah.

Dalam berita acara eksekusi tertanggal 27 Februari itu 2014 itu diperintahkan tergugat untuk mengosongkan atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut. Sejatinya perkara sengketa tanah itu sudah masuk di pengadilan pada tahun 1992 dan diputus pada tahun 1993. Tahun 1994 pengadilan melakukan peninjauan ke lokasi objek seng-

keta untuk melakukan eksekusi.

Akan tetapi, eksekusi urung digelar, karena pihak tergugat menyatakan secara tertulis untuk melakukan pengosongan lahan secara suka rela.

“Pihak tergugat tidak menunjukkan iktikad baik untuk melakukan pengosongan secara suka rela seperti yang tertuang dalam surat perjanjian. Sebab pada bulan Juni 2014 juga menyatakan hal yang sama dan kami memberi waktu tiga bulan. Namun tergugat tak kunjung mengosongkan lahan-lahan tersebut. Maka saat ini kami lakukan pengosongan secara paksa,” jelas Jurusita PN Bangkalan, Naruddin, SH. Selain pengosongan lahan, pihak tergugat juga dihukum membayar uang ganti kerugian kepada penggugat dengan perhitungan dalam tiap tahunnya sebesar Rp 310.000 sebagai

akibat perbuatannya yang telah menikmati atas hasil tanah tersebut. Selain itu 10 batang pohon jeruk, 6 batang pohon kedongdong, dan 4 batang pohon kelapa menjadi hak penggugat.

“Jadi eksekusi yang kami lakukan sudah sesuai prosedur. Apalagi tergugat tidak mengindahkan peringatan yang telah kami berikan selama dua kali,” paparnya.

Menanggapi eksekusi paksa yang dilakukan oleh PN Bangkalan, dengan melibatkan 100 pekerja itu, kuasa hukum tergugat Agung, SH menyatakan akan menempuh upaya hukum lanjutan. Pasalnya, putusan pengadilan dalam kohir (petok D) nomor 285 persil 4 kelas IV dengan luas 0,704 meter di Desa Sadah Kecamatan Galis tidak ada di buku desa. Namun yang tercantum yakni no 258 persil 4 kelas II dan letak objek lahan sengketa itu tidak sesuai dengan buku desa tersebut.

“Objek lahan sengketa yang dilakukan eksekusi salah total.

Kami akan menempuh upaya hukum selanjutnya,” tegasnya.

Sementara itu, diatas lahan sengketa terdapat bangunan permanen berupa 4 rumah yang dihancurkan dengan pengamanan 175 personel yang terdiri dari unsur Polisi, TNI, dan Muspika Galis. =DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Tak dinyana usai kegiatan sosial yang dilakukan di masjid Syaichona Kholil, Hary Tanoesoedibyo (HT), calon wakil presiden 2014 dari partai Hanura langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah Bangkalan. Kondisi fisiknya mengalami gangguan, pasca acara seremonial, sehingga tak sempat bersalaman dengan seluruh masyarakat yang telah menunggunya.

HT panggilan akrabnya diduga mengalami gangguan pada lambung, sehingga terpaksa dirawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syarifah Ambami Rato Ebuh (Syamrabu) dalam kondisi lemas. Tampak HT terburu-buru meninggalkan acara, karena kondisi tubuhnya yang tidak lagi kuat.

“Kondisi kesehatannya pak Hary Tanoe drop karena kecapekan, sehingga selesai acara langsung dirawat di RSUD Syamrabu,” kata Ketua DPC Hanura Bangkalan, Faruq Al Qomy, saat berada di RSUD Syamrabu.

Dia menjelaskan setelah kurang lebih 2 jam mendapat

perawatan, Pak Hary Tanoe kondisinya sudah membaik dan akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sampang. Sebab telah menjadi agenda ke Madura.

“Kondisinya sudah pulih.

Kata dokter yang menangani hanya kecepekan. Biasa kurang istirahat dan akan melanjutkan agenda selanjutnya ke Sampang,” jelasnya Saat menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter, tampak Bupati Bangkalan RK Makmun Ibnu Fuad dan Mantan Bupati Fuad Amin menemani HT di rumah sakit.

Sebelumnya, saat sambutan di Pasarean Syaichona Kholil, HT mengeluhkan bahwa dirinya mengalami sakit perut sebelum tiba di Bangkalan. Saat sambutan HT terlihat lemas dan berkeringat, sehingga tak begitu lama dirinya memberikan sambutan.

“Sebenarnya saya masih belum terlalu fit, karena tadi lambung saya terasa sakit. Namun harus tetap meneruskan kegiatan bertemu masyarakat,” ujarnya dalam sambutan. =MOH RIDWAN/RAH

MENANTI. Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin dan Bupati Bangkalan RK Makmun Ibnu Fuad saat menunggu HT yang dirawat di IGD RSUD Syamrabu, kemarin (11/3).

KORAN MADURA

BANGKALAN

RABU 12 MARET 2014 NO. 0319| TAHUN III

M

BEREBUT BANTUAN

Ratusan Warga Nyaris Saling Injak

BERDESAKAN. Warga saat berebut bantuan mie instan di halaman masjid Syaichona Kholil, kemarin (11/3).

BLH Menentukan Izin Pemotongan Kapal Karena Aktivitasnya Diduga Merusak Biota Laut BANGKALAN - Kondisi perairan yang dijadikan tempat pemotongan bangkai kapal di desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal disinyalir terdapat pencemaran, sehingga membuat banyak kalangan menginginkan agar perizinan perusahaan tersebut ditinjau ulang. Untuk itu, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) selaku lembaga yang mengeluarkan surat izin pendirian usaha dan gangguan akan berkoordinasi dengan BLH terkait izin lingkungannya.

“BLH merupakan lembaga koordinasi perizinan terkait izin amdalnya. Apakah perusahan layak untuk diterbitkan izin usahanya,” kata Kepala KPP, Rizal Morris.

Dia menjelaskan setiap enam bulan, perusahaan akan ditinjau

kembali mengenai dampak lingkungan yang terjadi. Sebab selama ini perusahaan pemotongan kapal yang ada di Kamal sudah mengantongi izin. Terkait izin UKL dan UPLnya. Selain itu, juga menyangkut izin IMB dan HO.

Sebelumnya, salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat menduga air laut pada perairan Kamal mengalami pencemaran, akibat aktivitas pemotongan kapal yang hendak dijadikan besi tua. Jika hal itu terbukti benar, akan berakibat buruk terhadap biota laut pada perairan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya menuntut agar dilakukan peninjaun kembali terhadap surat izin aktivitas tersebut.

Pengaruhnya juga akan sampai terhadap manusia, apabila ekosistem laut sudah mengalami kerusakan. Sebab nelayan juga memanfaatkan ikan laut untuk dikonsumsi setiap harinya. Hal itu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ten-

tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di sisi lain, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bangkalan tengah melakukan uji laboratorium terhadap kondisi air laut pada daerah setempat, apakah benar terdapat pencemaran yang dapat membahayakan. Jika terbukti tentunya izin aktivitas tersebut sementara akan dicabut.

“Kami tengah membentuk tim terpadu untuk dilakukan pengujian air laut terhadap perusahaan tersebut sekaligus investigasi,” ungkap Hari Adji, Kabid Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah BLH Bangkalan. =MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Tidak tertibnya warga yang berebut bantuan mie instan dan nasi kotak membuat mereka harus berdesak-desakan. Bahkan diantara mereka nyaris saling injak satu sama lain, karena panitia tidak bisa mengendalikan warga.

Ratusan kaum duafa tersebut berasal dari Desa Kramat, Sembilangan, dan Kelurahan Mlajah Kecamatan Kota Bangkalan. Mereka berebut pembagian bantuan mie instan dari cawapres Partai Hanura, Hary Tanoesudibjo (HT) di halaman masjid Syaichona Kholil di Desa Martajasah. Bahkan puluhan kaum duafa yang protes, karena tidak kebagian bantuan yang dibagikan panitia.

“Saya kecewa lantaran tidak kebagian. Padahal saya jauh-jauh datang dari Desa Kramat. Sayangnya, tidak kebagian bingkisan bantuan mie yang dibagikan,” keluh Maisaroh, yang datang ke lokasi pembagian Mie. Dia menyebut panitia kurang tertib membagikan, sehingga ada warga lainnya yang menerima lebih dari satu. Hal itu yang membuat dirinya tidak kebagian paket bantuan.

Penerima bantuan lainnya, Rifa’i menerangkan kejadian seperti itu tidak akan terjadi apabila panitia yang bertugas membagi sembako tersebut bisa mengatur dengan tertib.

Misalnya dengan memberikan kupon bantuan terhadap warga, sehingga jelas warga yang menerima. Bahkan tidak terjadi desak-desakan, saling berhimpitan, dan nyaris saling injak antar sesama warga. “Saya sudah mencoba lapor kepada panitia tapi mie instannya, katanya sudah habis,” akunya.

Sementara itu, salah seorang panitia pembagian bantuan mie instan, Fadli menjelaskan panitia merasa kewalahan menghadapi warga yang tidak mau diatur dan disuruh antre. Sebab mereka khawatir tidak kebagian. Jadinya saling maju dan berdesakan.

“Kami kewalahan menghadapi warga yang saling berdesakan dan sulit mengontrol siapa yang sudah dapat dan belum kebagian bantuan. Kita bagikan saja,” ujarnya. =MOH RIDWAN/RAH

N

KORAN MADURA

BANGKALAN

RABU 12 MARET 2014|NO. 0319|TAHUN III

Ketika Hukum Tak Lagi Manusiawi Eksekusi Lahan Selalu Membawa Derita BANGKALAN. Menangis dan meronta-ronta itulah yang hanya bisa dilakukan nenek tua bernama Buallim, (70), warga Kampung Togur Desa Sadah Kecamatan Galis saat melihat rumah yang telah dihuninya berpuluh-puluh tahun itu dihancurkan oleh petugas dari PN Bangkalan. Tak ada lain yang bisa dilakukan nenek renta tersebut.

Bahkan ia terjatuh pingsan ketika rumahnya sudah rata dengan tanah.

Pak. Tak ada tempat tinggal lagi.

Semua peralatan pun rusak berada di luar,” teriak Buallim sambil menangis.

Melihat semua peralatan rumahnya dikeluarkan dan rumahnya dihancurkan membuatnya sangat terpukul. Akan tetapi, itulah kenyataan yang harus dijalani.

Kebingungan dan kerisauan sangat tampak tergurat di wajahnya.

Dia hanya bisa mondar-mandir seakan-akan tidak percaya bahwa rumahnya telah rata dengan tanah. Termenung dan tertunduk itulah yang bisa melukiskan betapa kecewanya kepada saudaranya sendiri yang begitu tega mengizinkan rumahnya dirobohkan lantaran kalah dalam gugatan.

“Tidak punya hati, rumah saya dihancurkan. Saya bangun dengan uang dan penuh pengorbanan,” ujarnya.

Entah bagaimana nasibnya di kemudian hari. Rumah yang dihuninya tidak lagi dapat ditempati. Semua telah sirna, harta benda satu-satunya kini telah tiada.

Miris melihat nenek yang saatnya berdiam di rumah menikmati masa tuanya harus terkatungkatung akibat tak lagi punya tempat untuk sekedar bertedung dari panasnya matahari dan dinginnya malam. =DONI HERIYANTO/RAH

Disaat hukum harus ditegakkan seringkali terlihat tidak manusiawi. Namun itulah yang harus diterima oleh nenek itu. Ia pun tak mampu menahan ratusan petugas yang mengeksekusi rumahnya yang telah dihuni sejak tahun 1975 itu. Linangan air mata dan tatapan kosong itulah yang nampak diraut wajah yang sudah mengeriput. Tak ada kata yang terucap, kemarahan begitu tampak diraut mukanya. Akan tetapi, tak ada yang bisa diperbuat.

“Mau tinggal dimana saya,

LOGISTIK

Kerusakan Surat Suara Belum Dilaporkan BANGKALAN - KPUD Bangkalan hingga saat ini belum melaporkan kerusakan surat suara ke KPU provinsi, karena pelipatan surat suara masih terus berlangsung. Pelaporan kerusakan tersebut akan disampaikan setelah dipastikan pelipatan surat suara rampung secara keseluruhan. Diketahui kerusakan tersebut berjumlah 22, dengan rincian 13 lembar surat suara DPR RI dan 9 lembar untuk DPRD Provinsi.

“Kami sengaja belum melaporkan surat suara yang ru-

sak itu ke KPUD Provinsi Jatim.

Sebab masih menunggu selesainya pelipatan surat suara DPD dan DPRD Kabupaten.

Setelah diketahui secara keseluruhan baru akan kami laporkan,” ujar staf Divisi Logistik KPUD Bangkalan, Ainul Gufron.

Menurutnya, pelipatan surat suara sebanyak 3.900.472 yang dikemas dalam 3.913 kardus itu ditagetkan rampung pada hari Rabu (12/3). Apalagi KPUD Bangkalan melibatkan sekitar 400 pekerja yang berasal dari warga setempat. Guna mencapai target penyelesaiaan pelipatan, yakni dengan menambah durasi jam kerja. Hal itu dinilai sebagai salah satu faktor pendukung untuk menyelesaikan penyortiran ribuan surat suara tersebut.

“Untuk mencapai target waktu dalam menyelesaikan pelipa-

tan, kami menambah durasi waktu kerja pada malam hari hingga pukul 24.00,” jelasnya.

Dia menjelaskan pelaksanaan pemilu legislatif akan berlangsung 9 April mendatang.

Sehingga pendistribusian semua logistik pemilu mulai dari kotak suara, bilik suara, surat suara, dan Formulir C, D, DA, dan Formulir DB akan dilakukan pada H-1 pencoblosan. Sebab sesuai dengan ketentuan semua logistik sudah harus ada di masingmasing TPS pada hari pelaksanaan pemilu.

“Jadi semua logistik akan disitribusikan ke 2.557 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 273 desa dan delapan kelurahan di 18 kecamatan, dengan jumlah pemilih sebanyak 955.998 jiwa,” tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Sampang O O

KORAN MADURA

Komunitas BANGKALAN TRAIL ADVENTURE

Memacu Andrenalin dengan Berpetualang

B

anyak orang mengira suatu komunitas motor akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Meskipun berdirinya suatu komunitas tersebut, sebenarnya untuk membentuk rasa kebersamaan antar sesama. Demikian kata Fathorrahman, pendiri Komunitas Bangkalan Trail Adventure (B-TA) Dalam sebuah komunitas, para anggota pada umumnya memiliki kegemaran yang sama. Dari kesamaan hobi atau kegemaran inilah anggota-anggota dalam suatu komunitas dapat menjalin pertemanan. Acara-acara yang diselenggarakan dalam sebuah komunitas umumnya berfokus pada tujuan untuk mempererat kebersamaan antar anggotanya. Tak terkecuali bagi anggota B-TA. Salah satu kegemaran komunitas yang berdiri tahun 2012 itu, yakni

RABU MARET 2014 RABU 12 MARET 201412 | No. 0319 | TAHUN III

No. 0319 | TAHUN III

memacu andrenalin di lintasan yang cukup menantang. Sebut saja di daerah Kecamatan Geger, Kecamatan Galis, dan Kecamatan Labang yang notabene memilik lintasan cukup menarik untuk ditaklukkan oleh komunitas tersebut.

Sebelum berpetualang menuju lintasan yang menantang, biasanya para anggota komunitas mempersiapkan diri dengan latihan rutin di lapangan pacuan kuda.

“Pastinya dalam komunitas ini sangat menarik terutama dalam memacu andrenalin dengan menjelajahi daerah-daerah yang memiliki track yang ekstrem,” ujar salah satu anggota B-TA, Taufan Ashafi.

Menurutnya, komunitas yang beranggotakan kurang lebih 30 orang itu merasakan manfaat yang sangat luar biasa dalam menyalurkan hobi bermotor. Sebab dengan sering melakukan touring menjadikan salah satu anggota dapat menjuarai sebuah even yang diadakan di Jawa Timur. Sehingga hal itu membangun sebuah paradigma baru bahwa komunitas motor tidak selamanya negatif. Akan tetapi, lebih pada kegiatan yang positif. “Banyak manfaat yang saya dapatkan terutama kebersamaan yang dirasakan selama ini,” jelasnya.

Pada umumnya, lanjut Taufan, semua komunitas memiliki tujuan untuk mempersatukan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan kegiatan yang sama untuk dapat menjalin suatu kebersamaan, sehingga mereka dapat menyalurkan dan mengembangkan hobi yang mereka miliki dengan baik.

“Ya, kami tidak hanya fokus pada touring saja, namun kegiatan yang bernuansa sosial juga kami lakukan. Misalnya baksos dan kegitan sosial lainnya,” jelasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

Nama Komunitas: Bangkalan Trail Adventure (B-TA) Tahun Berdiri: 2012 Ketua: Fathorrahman Anggota: 30 orang Kegiatan: =Berpetualang =Mengikuti even-even motor Trail dan Baksos

Prestasi: Juara 5 kelas KLX dan juara 2 kelas KTM Jawa Timur

grafis: ach.sunandar/koran madura

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

P

RABU 12 MARET 2014 | No. 0319 | TAHUN III 12 MARET 2014 RABU

MADURA

No. 0319 | TAHUN III

AMELIYATUL FAJARIYAH

Belajar Menghargai Kegagalan “Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segi tiga warna. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk, berati perjuangan kita masih belum selesai. Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyak keringat”.

meliayatul Fajariyah sepertinya sangat termotivasi pada kata-kata Bung Karno di atas.

Kini, ia telah berani melawan arus hidup yang penuh tantangan. Ia seolah tak mau melihat masa depan dengan mata buta.

Baginya, masa yang lampau itu berguna sekali untuk menjadi cermin masa yang akan datang.

Sehingga perempuan kelahiran Sumenep 05 Juni 1994 tersebut

ingin sekali meneguhkan semangat untuk mengejar mimpinya.

“Memang sih tak mudah untuk berjuang, tetapi saya yakin setiap perjuangan tidak akan pernah siasia,” ucapnya.

Memang orang-orang hebat pada zamannya mampu menorehkan sejarah lewat perjuangan yang panjang dan penuh liku.

Albert Einsten misalnya, punya banyak kisah kegagalan sebelum dia mampu membuka tabir rahasia alam hingga ia diadikan oleh

zaman. Seorang Ibnu Zuhr tak akan menjadi dokter muslim terhebat di zaman keemasan, jika ia tak bersabar berjuang membuat dalam membuat metode bedah manusia dan autopsi, Gus Dur pun takkan pernah pula diabadikan oleh sejarah jika ia tidak pernah merasakan proses yang panjang dan berliku.

“Setiap orang boleh bermimpi dan setiap orang juga berhak mewujudkan setiap mimpinya.

Silahkan bayangkan anak-anak

hebat itu yang memiliki keinginan besar untuk bermimpi, tapi mereka tidak punya apa-apa, bahkan terkadang untuk makan dan sekolah mereka mengharapkan kebaikan dari hamba Allah lain yang jauh lebih beruntung dari mereka. Apa kita sebagai orang yang lebih sempurna dari mereka malah kalah dari mereka yang tidak punya keistimewaan hidup,” jelasnya.

Mahasiswi di salah satu kampus di Sumenep itu ingin mengatakan kepada kepada kita semua bahwa seharusnya anak-anak yang berjuang tanpa keistimewaan itu menjadi energi positif yang mengalir dalam darah kita.

“Saya selalu belajar dan termotivasi dari mereka. Seolah mereka tetap tersenyum dalam setiap keadaan, bahkan menganggap

bahwa hal yang sekarang mereka jalani adalah serangkaian perjalanan untuk meraih kesuksesan kelak,” terang perempuan yang mengidolakan tokoh Ki Hajar Dewantara tersebut.

Oleh karena itu, Amelia ingin selalu belajar menghargai setiap perjuangan, ia percaya bahwa tidak ada satu hal pun yang siasia. Perempuan yang hobi bernyanyi itu tak pernah merasa gagal dalam melakukan setiap perjuangan, karena perjuangan yang ia jalani adalah serangkaian cerita meraih mimpi. “Setiap aku merasa berat menjalani cerita perjuanganku hingga selalu bertemu dengan kegagalan, aku selalu memilih untuk sendiri dan bersujud pada Allah, aku mengingat perjuangan-perjuangan orang hebat yang tak mudah. Karena belajar menghargai kegagalan adalah kunci sukses untuk menuai kesuksesan di masa mendatang,” akunya.

Perempuan yang doyan makan Bakso tersebut mengingatkan kepada kita semua bahwa “Man Jadda Wa Jadda”, selama ada kemauan disitu pasti akan ada jalan. “Maka jangan pernah lupa libatkan Allah dalam setiap perjuanganmu. Karena kita tanpa-Nya hanyalah hidup yang ilutif, tak terarah dan tak bertujuan,” imbuhnya.

Dalam aktivitasnya sebagai mahasiswi, ia punya impian besar untuk menjadi perempuan yang dicatat oleh sejarah. Sebab ia sadar bahwa tidak selamanya titel sarjana itu menjadi tolak ukur untuk menjadi orang hebat. Karena orang hebat itu bagi Amelia bukan ditentukan oleh titel, tetapi mereka yang punya kreativitas dan keterampilan. =SYAMSUNI