e Paper Koran Madura 12 Agustus 2014

SELASA

12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

KORAN MADURA

1

0328-6770024 SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III www.koranmadura.com

Ratu Atut Terancam 10 Tahun Bui Gubernur Banten nonakBERITA tif Ratu Atut Chosiyah diTERKAIT tuntut 10 penjara ditamHal 2 bah denda Rp250 juta subsider lima bulan kurungan ditambah pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik karena diduga memberikan uang kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebesar Rp1 miliar.

Dicabut hak konstitusionalnya untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik Diduga Menyuap Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar sebesar Rp1 Miliar Didenda Sebesar Rp250 juta subsider lima bulan kurungan

am, Merasa Terancanik M il m Ka Husni a Laporkan Ketu DPD Gerindra Nasional hal 4

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III

Srimulat

Oleh : Miqdad Husein

Kolumnis, tinggal di Jakarta

Sudah sering institusi dan aktivitas politik di negeri ini disindir lebih lucu dari panggung lawak. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pernah dianggap lebih lucu dari tetangganya, Group lawak Srimulat, yang saat itu rutin manggung di Taman Ria Senayan, tak jauh dari Gedung DPR. Yang terbaru ketika pada sidang terkait sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, banyak kejadian dianggap beda tipis dengan lawakan Srimulat.

Adalah persidangan kedua, saat menghadirkan saksi dari kubu penggugat yaitu pasangan Capres/Cawapres nomor 1 yang bikin sidang MK menjadi ger geran. Tanya jawab Hakim Konstitusi dan saksi sering membuat pengunjung tertawa lepas. Ini terkait jawaban saksi yang kadang terkesan janggal dan tak biasanya sehingga mirif plesetan kejadian layaknya lawakan. Pengunjung tak urung tertawa misalnya, ketika seorang saksi memberikan jawaban yang lagi-lagi seperti pembalikan logika kaarena saksi terkesan “memerintahkan” hakim.

“Srimulat-srimulat itu bermunculan di panggung saksi. Hiburan tak disangka-sangka oleh hakim-hakim MK,” kicau politikus muda Golkar Indra Piliang, sebagaimana dikutip berbagai media, menggambarkan suasana persidangan di MK. Hakim Konstitusi Patrialis Akbar saat memulai bertanya kepada salah seorang saksi bernama Slamet, entah karena terpancing suasana, pengantar pertanyaannya bernada ringan. “Slamet ini orang yang pertama kali sampai di bulan bersama Neil Amstrong, karena Neil Amstrong tiba di bulan dengan selamet,” canda hakim konstitusi Patrialis Akbar yang sontak disambut tawa kecil hadirin.

Pilpres tak lebih Proses pembuktian dalam dari hajatan Capres yang satu melawan persidangan kadang memunCapres lainnya. Bu- culkan hal-hal lucu terutama kepolosan saksi muncul kan yang satu mu- ketika dalam menjawab pertanyaan suh lainnya Hakim Konstitusi. Suasana ini jelas sangat berbeda dengan atmosfir persidangan awal yang antara lain diisi pidato Capres Nomor urut 1 Prabowo Subianto. Kalimat-kalimat Prabowo amat sangat serius bahkan lebih bernuansa seperti komando dari seorang Panglima perang.

Proses persidangan kedua yang lebih cair itu pada satu sisi diharapkan bukan sebagai gambaran buram persidangan politik, sebagaimana sindiran yang menganggap DPR lebih lucu dari Srimulat. Apa yang terjadi itu semoga saja memberikan kesejukan suasana sehingga ketegangan yang sempat merebak, segera mengendor. Masyarakat yang awalnya khawatir ketegangan terus berlangsung karena diawali pidato Prabowo mulai menempatkan seluruh proses sengketa Pilpres seperti sidang sengketa pemilu lainnya. Pasar pun tampak merespon positif proses persidangan yang berlangsung di MK itu.

Tentu suasana ini diharapkan terus mengaliri pikiran siapapun yang terkait pelaksanaan Pilpres. Bahwa Pilres merupakan hajatan dari sebuah keluarga besar bernama Indonesia sehingga kejadian-kejadian yang bermunculan cukup disikapi wajar; tanpa perlu ketegangan berarti.

Semangat boleh menggebu namun pikiran dan sikap jauh dari kesan menghadapi perbedaan seperti musuh.

Pilpres bukanlah arena saling menghabisi; yang menang menghabisi yang kalah. Pilpres tak lebih dari hajatan Capres yang satu melawan Capres lainnya. Bukan yang satu musuh lainnya. Ya seperti kebutuhan sebuah dialog yang perlu ada teman atau lawan dialog bukan musuh dialog; agar ada proses dialog. Karena jika sendiri tentu tak akan ada dialog.

Pengadilan sejatinya memang bukan untuk menentukan siapa menang, siapa kalah. Menang kalah hanya akibat dari seluruh proses pengadilan yang bertujuan menegakkan keadilan. Itulah yang harus dijunjung semua komponen bangsa ini jika berharap negeri ini lebih baik lagi. =

Berita Utama

KORAN MADURA

SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III

2

Atut Dituntut 10 Tahun Penjara JAKARTA- Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah dituntut 10 penjara ditambah denda Rp250 juta subsider lima bulan kurungan ditambah pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik karena diduga memberikan uang kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar sebesar Rp1 miliar.

Pemberian uang melalui advokat Susi Tur Andayani dilakukan untuk memenangkan gugatan yang diajukan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin.

“Menuntut supaya majelis hakim memutuskan untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan terhadap terdakwa Ratu Atut Chosiyah pidana penjara 10 tahun dikurangi selama Rp250 juta subsider lima bulan kurungan dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu berupa memilih dan dipilih dalam jabatan publik,” kata Jaksa Penuntut Umum Edy Hartoyo di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Tuntutan tersebut berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara.

“Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa selaku Gubernur Banten tidak memberikan contoh untuk mendukung program pemerintah untuk terciptanya pemerintah yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme, terdakwa menciderai lembaga peradilan, utamanya

Mahkamah Konstitusi dan terdakwa tidak terus terang mengakui perbuatannya,” tambah Edy. Sedangkan perbuatan yang meringankan adalah bersikap sopan dan belum pernah dihukum.

“Terdakwa sebagai pengurus dewan pimpinan pusat Partai Golkar seharusnya politisi senior dan memberikan contoh yang baik tapi malah melakukan perbuatan suap di MK,” ungkap Edy. Di Singapura dalam tuntutannya, jaksa menilai bahwa Atut dan adiknya pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan memang bertemu dengan Akil Mochtar di hotel JW Marriott Singapura pada 22 September 2013. Atut meminta Akil memenangkan perkara pasangan Amir Hamzah-Kasmin supaya dapat dilakukan Perhitungan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lebak.

Atut mengutus Wawan yang adalah adiknya untuk mengurus perkara itu.

Pada 26 September 2013 di kantor Gubernur Banten, diadakan pertemuan antara Ratu Atut Chosiyah, Amir Hamzah dan Kasmin, dan Susi Tur. Dalam pertemuan itu Amir Hamzah melaporkan kepada Ratu Atut mengenai peluang dikabulkannya perkara permohonan keberatan hasil pilkada kabupaten Lebak, Banten tahun 2013.

Atut kemudian menyampaikan agar dilakukan pengurusan perkaranya melalui Akil Mochtar yang sudah dikenalnya seperti “saudara

ant/wahyu putro a

TUNTUTAN ATUT CHOSIYAH. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyerahkan salinan tuntutan kepada Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah pada sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/8).

sendiri” sehingga Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013 bisa dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Pada 30 September, Wawan dan advokat Susi Tur Andayani bertemu di hotel Ritz Carlton dan dalam pertemuan tersebut Susi menyampaikan bahwa Akil meminta uang Rp3 miliar, namun Amir tidak punya uang sehingga Susi meminta Wawan untuk menyediakan dananya.

Atut kemudian menelepon Wawan yang dalam percakapan tersebut Wawan melaporkan... Lebak sama ini nih gimana nih? SMSnya udah nggak enak ke Susi, Susi ngeliatin SMS ke Wawan. Ya wawan kan ngeberesin ini dulu teh. Mau gimana inih ? Si pak Akil sekarang justru nungguin ini nya” Atas pertanyaan Wawan, Atut menyetujui untuk memenuhi permintaan Akil dengan mengatakan “bisa minjem berapa ibu, Enya sok atuh, ntar di ini-in, ya udah sok atuh Wawan ini nanti kabarin lagi ya!”.

Meski Atut mengaku bahwa ia tidak memahami pembicaraan tersebut, jaksa tidak setuju dengan alasan Atut.

“Alasan tidak masuk akal karena Tubagus Chaeri Wardana jelas melaporkan Akil marah dan terdakwa terkejut dan menanyakan kapan Tubagus Chaeri Wardana ke Singapura. Tampak jeas Tubagus Chaeri Wardana punya kepentingan untuk meminta persetujuan terdakwa yaitu uang untuk Akil dan terdakwa juga mengetahui permintaan tersebut karena menghubungi Tubagus Chaeri Wardana namun hal itu ditutupi dengan pertanyaan ‘...bisa minjem berapa ibu’,” kata jaksa.

Padahal menurut jaksa, Atut bertujuan agar Tubagus Chaeri Wardhana Chasa yakin bahwa Tubagus Chaeri Wardhana memahami apa yang Atut minta.

“Setelah terdakwa yakin Tubagus Chaeri Wardhana memahami apa yang diminta, maka Tubagus Chaeri Wardhana meminta agar Ahmad Farid Asyari untuk memberikan Rp1 miliar kepada Susi Tur Andayani di Apartemen Allson dan selanjutkan diberikan ke Akil Mochtar sehingga unsur memberikan hadiah atau janji telah terbukti,” tambah jaksa.

Terkait perkara ini, sejumlah pihak telah mendapat vonis yaitu Susi divonis lima tahun dan denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan, Akil Mochtar divonis penjara seumur hidup dan Tubagus Chaeri Wardhana divonis lima tahun dan pidana denda Rp150 juta subsider tiga bulan penjara. =ANT/DESCA

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

Nasional

KORAN MADURA

SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III SELASA 12 AGUSTUS 2014

No. 0417 | TAHUN III

33

MUNAS GOLKAR

Ngabalin: Tidak Ada Upaya Jegal Agung JAKARTA-Politisi Golkar Ali Mochtar Ngabalin menegaskan pencopotan Agung Laksono dari posisi Wakil Ketua Umum Partai Golkar tidak dilandasi oleh upaya untuk menjegal yang bersangkutan dari bursa calon ketua umum.

ant/vitalis yogi trisna

SENGKETA PILPRES. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (kanan) mengikuti sidang kode etik bersama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Senin (11/8). Sidang lanjutan oleh DKPP ini terkait oleh 14 aduan yang dilakukan oleh tim pasangan capres-cawapres, Prabowo Subijanto dan Hatta Rajasa terhadap KPU dan Bawaslu.

KPU: Tak Ada Ketentuan Jumlah DPKTB JAKARTA- Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat Ida Budhiati, Senin, mengatakan tidak ada ketentuan terkait batas jumlah daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) atau pemilih pengguna KTP yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

“Tidak ada ketentuan dalam UndangUndang (Pilpres) atau Peraturan KPU yang membatasi jumlah minimal atau maksimal DPKTb dalam satu tempat pemungutan su-

ara,” kata Ida di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menjelaskan yang harus dipahami oleh semua pihak adalah bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas menjamin seluruh hak masyarakat pemilih terakomodir dalam proses penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

“Yang harus dipahami adalah perspektif dalam menjamin pelaksanaan hak konstitusional Negara. Seluruh fakta yang mengemuka di dalam proses penghitungan suara maupun rekapitulasi itu sudah kami sampaikan di bawah sumpah,” kata mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah itu.

Dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres di Gedung MK, Senin, KPU menghadirkan 25 orang saksi yang merupakan anggota KPU tingkat

provinsi, kabupaten dan kota.

Misalnya di KPU Banyuwangi terdapat 13.068 pemilih dalam DPKTb dengan jumlah TPS di daerah tersebut sebanyak 3.139 TPS. Artinya, jika di rata-rata, dalam satu TPS terdapat sekitar empat orang pemilih yang menggunakan KTP. Anggota KPU Banyuwangi yang bertindak sebagai saksi persidangan, Syaiful Anwar, mengatakan keberatan terkait jumlah DPKTb tersebut muncul di tingkat kabupaten.

“Pada hari pelaksanaan pemungutan suara sampai proses rekapitulasi di PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) tidak ada persoalan. Keberatan baru muncul di tingkat kabupaten yakni dari terkait DPKTb yang melebihi tiga persen,” jelasnya. =ANT/FRANSISKA

“Tidak ada cerita seperti itu (menjegal Agung Laksono dalam bursa calon Ketua Umum Golkar).

Ingat munas baru dilakukan 2015,” kata Ali Mochtar Ngabalin di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan pencopotan Agung Laksono dari posisi Wakil Ketua Umum Golkar lantaran Agung tidak mampu memposisikan diri sebagai pimpinan partai.

“Kalau Partai sedang fokus pada persidangan MK, lalu ada yang berbicara tentang munas, maka partai harus mengambil keputusan salah satunya pencopotan atau bahkan pemecatan,” tegas dia.

Mantan politisi Partai Bulan Bintang itu menilai seharusnya Agung Laksono dapat menunjukkan kepemimpinannya dengan menjaga marwah Golkar dan tunduk pada keputusan DPP Partai Golkar.

“Saat ini seluruh kader, pengurus, pimpinan Golkar sedang fokus pada persidangan di MK. Maka tidak ada yang fokus pada hal lain,” terang dia.

Dia mengaku telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan mendapatkan informasi bahwa surat keputusan pencopotan Agung Laksono dari posisi Wakil Ketua Umum akan segera dilayangkan.

Sebelumnya beredar wacana pencopotan Agung Laksono dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar lantaran dia dianggap sebagai orang yang kerap mengkritik langkahlangkah politik yang diambil DPP Partai Golkar.

Selain dikabarkan ikut mendesak agar musyawarah nasional Golkar dilakukan tahun ini, Agung juga digadang-gadang sebagai calon kuat menjabat posisi Ketua Umum Golkar menggantikan Ical.

Seperti apa ujung polemik Munas partai beringin ini? nampaknya baru akan terjawab pasti setelah MK menyelesaikan sidang sengketa pilpres 2014. =ANT/RANGGA

4

KORAN MADURA

Nasional

SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III

SENATOR AS TEMUI PIMPINAN MPR Senator Amerika Serikat John McCain (kiri) bertemu dengan Ketua MPR Sidarto Dhanusubroto (kanan) untuk membahas permasalahan parlemen kedua negara, Jakarta, Senin (11/8).

Pertemuan tersebut selain membahas parlemen, kerja sama bidang pertahanan serta peningkatan ekonomi, juga membicarakan isu gerakan radikal ISIS. ant/yudhi mahatma

KPU Laporkan Ketua DPD Gerindra IPW Desak Polri Segera Lakukan Penangkapan JAKARTA-Indonesia Police Watch (IPW) mendukung langkah 7 komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan Ketua DPD Gerindra Jakarta M. Taufik ke Bareskrim Polri. Karena itu, Bareskrim Polri harus segera memproses kejahatan politik tingkat tinggi ini, dengan cara memanggil dan segera menahan pelaku pengancaman dengan pasal berlapis.

“Tujuannya agar keamanan Ketua KPU terjaga, proses Pilpres 2014 dan pelantikan presiden terpilih tidak terganggu oleh manuver pengancam. Bareskrim jangan menganggap enteng ancaman ini.

Jika Bareskrim terlambat bertindak dan Ketua KPU benar-benar diculik dipastikan kekacauan dan kerusuhan politik akan terjadi di indonesia,” kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Senin (11/8).

Dia berharap, Bareskrim secepatnya memproses laporan tersebut dengan cara memanggil,

memeriksa dan menahan Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta. “Ancaman penculikan yang dilakukan Ketua Gerindra kepada Ketua KPU tidak bisa dianggap sepele, mengingat kasus penculikan masih merupakan sebuah kejahatan yang menakutkan di Indonesia,” katanya.

Seperti diberitakan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengancam akan menangkap Ketua KPU Husni Kamil Malik.

“Mengingat masih banyak aktivis yang diculik pada 1998 hingga kini belum kembali dan masih hi-

lang,” tuturnya.

Sebab itu, lanjut Neta, ancaman penculikan yang dilakukan Ketua Gerindra Jakarta itu adalah sebuah kejahatan politik tingkat tinggi.

Menurut Neta, ancaman ini jangan dilihat hanya sebagai sekadar gertakan sambal, tapi harus dilihat sebagai sebuah aksi kriminal politik yang tidak hanya mengancaman sistem demokratisasi.

“Lebih dari itu ancaman ini adalah sebuah sinyal bahwa ada pihak-pihak yang sedang berupaya membangkitkan kekuatan masa lalu dengan aksi penculikan yang pernah mereka lakukan terhadap para aktivis politik. Sehingga ancaman itu dalam rangka membangkitkan trauma politik massa lalu yang bisa mengganggu proses Pilpres 2014,” ungkapnya.

Neta menuturkan ancaman ini setidaknya akan membuat takut orang-orang yang menangani proses pilpres 2014. Kemudian pada akhirnya bertujuan menga-

caukan pelantikan presiden terpilih.

Secara terpisah, Juru Bicara Jokowi-JK Khofifah Indar Parawangsa menilai KPU sudah melaksanakan seluruh tahapan proses Pilpres 2014 sudah selesai dengan penetapan pasangan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 22 Juli lalu. Karena itu, ancaman Taufik tak akan mengubah keadaan. “Soal ancaman itu tidak pantas dilakukan siapapun yang tidak puas terhadap hasil proses demokrasi,” ujar Khofifah.

Apalagi, mekanisme pemilu dipublikasikan secara terbuka dengan proses pengawasan berjenjang.

“Jika masih ditemukan kejanggalan atas penyelenggaraan pemilu, ada mekanisme lain yang bisa ditempuh. Jadi, mari kita berdemokrasi dengan mematuhi konstitusi dan peraturan perundang-undangan, jangan melalui cara bernada ancaman dan kekerasan,” imbuhnya.

Sementara itu, Tim hukum Prabowo-Hatta, Habiburokhman akan melaporkan beberapa media yang telah menyebarkan fitnah terkait pernyataan M Taufik ke Mabes Polri. Pasalnya, M Taufik tidak pernah menyatakan akan melakukan penculikan terhadap Ketua KPU Husni Kamil Manik.

“Kita akan melaporkan balik (ke polisi) beberapa orang dan media yang salah menuliskan tentang

statement beliau,” katanya.

Habib menuturkan, dirinya sudah menelpon Taufik dan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu menegaskan tidak pernah mengatakan akan soal penculikan.

Menurutnya, Taufik hanya akan menangkap Ketua KPU karena sebagai orang nomor satu di lembaga paling utama penyelenggara Pemilu tersebut.

“Maksudnya adalah kami sedang melaporkan yang bersangkutan yakni Ketua KPU dalam kasus tindak pidana. Ya itu memang ada resiko penangkapannya, pasal 401 KUHP yang dilaporkan pak Fadli Zon soal pembongkaran kotak suara,” tuturnya.

Lebih jauh, Habib mengatakan, statement Taufik terkait penangkapan adalah mengamankan. Menurutnya, menangkapnya juga sesuai prosedur dan bukan pribadi yang akan melakukan penangkapan. “Tapi pihak kepolisian yang melakukan. Karena memang sudah ada yang dilaporkan,” ucapnya.

Meski mengaku akan melaporkan media yang salah memberitakan, Habib belum mau membeberkan siapa-siapa saja.

“Kita lagi verifikasi, saya lagi sibuk di sini (MK). Ada beberapa media TV, ada media cetak, yang akan dilaporkan ke Mabes Polri,” katanya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 12 AGUSTUS 2014 SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III No. 0417 | TAHUN III

Perang Bunga Deposito Ancam Reksa Dana JAKARTA-PT Mandiri Manajemen Investasi menilai, perang suku bunga deposito di industri perbankan telah mengganggu kinerja penghimpunan dana melalui investasi reksa dana.

Namun, kondisi ini hanya bersifat sementara, karena maraknya penempatan dana di deposito lebih bersifat jangka pendek.

Head of Research Mandiri Investasi, Yusuf Winoto menegaskan, sejauh ini perang suku bunga deposito telah menghambat manajer investasi dalam upayanya mencari investor-investor di reksa dana.

“Perang suku bunga sudah menghambat.

Karena, investor lebih tertarik di deposito, tetapi kan deposito lebih ke short term,” jelas Yusuf dalam acara peluncuran tiga produk reksa dana terbuka oleh Mandiri Investasi di Jakarta, Senin (11/8).

Namun demikian, jelas dia, jika dilihat dari sisi keuntungan dalam kurun waktu yang panjang, penempatan dana di reksa dana masih tetap lebih menguntungkan daripada deposito. “Jadi untuk berinvestasi, seharusnya investor juga memperhatikan kondisi perekonomian yang sedang berkembang,” katanya.

Dia berharap, dengan ketidakpastian ekonomi di tingkat global, seharusnya investor menempatkannya pada produk investasi jangka panjang. “Kalau proses politik (pemilihan umum presiden) di dalam negeri selesai dengan baik, seharus investor bisa memilih produk reksa dana. Investor harus benar-benar teliti menyikapi situasi ekonomi global maupun dalam negeri,” tuturnya.

Sementara itu, terkait dengan Rapat Dewan Gubernur (RGD) Bank Indonesia (BI) (14/8) mendatang, dia mengatakan tidak akan berdampak besar terhadap laju IHSG di pekan ini. Pasalnya, sejauh ini pasar sudah beranggapan bahwa BI Rate akan tetap berada di level 7,5 persen.

“Keputusan mengenai BI Rate nanti tidak

akan mengubah banyak situasi di pasar saham. Karena, pelaku pasar sudah mengantisipasi di angka 7,5 persen,” ujarnya.

Meski pada tahun ini BI Rate mengalami kenaikan, kata Yusuf, pasar juga sudah memperkirakan bahwa angkanya tidak lebih dari 7,75 persen. “Sekarang ini orang sudah memegang range BI Rate di tahun ini sekitar 7,5-7,75 persen. Jadi, langkahlangkah antisipasi sudah dimiliki oleh pelaku pasar,” paparnya.

Menurut Yusuf, fluktuasi IHSG yang berpotensi melemah, justru lebih dipengaruhi oleh kondisi eksternal, situasi geopolitik di Irak, Ukraina, ekonomi Amerika Serikat dan Eropa serta kondisi di China.

“Kalau pemilu presiden sudah dianggap berjalan kondusif, dan Komisi Pemilihan Umum juga sudah memutuskan pemenang pilpres,” kata Yusuf.

Dia memperkirakan, posisi BI Rate di tahun ini masih bisa berada di angka 7,75 persen, sedangkan IHSG masih bisa menembus 5.200. “Tetapi, diperkirakan BI Rate hingga akhir 2014 lebih kuat untuk tetap berada di 7,5 persen,” imbuhnya. =GAM

ant/muhammad adimaja

OLAK PEMBATASAN SUBSIDI BBM. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pembebasan membawa poster saat menggelar aksi di depan Gedung ESDM, Jakarta, Senin (11/8). Mereka menuntut pemerintah tidak mencabut subsidi BBM jenis solar dan premium serta mengambil alih sumber daya migas dari pengusaha swasta dan asing.

55

PEMBANGUNAN EKONOMI

BI-Pemerintah Gelar Rapat Soal Reformasi Struktural JAKARTA-Bank Indonesia (BI), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan rapat koordinasi pembahasan kelanjutan agenda reformasi struktural dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi regional. Rapat tersebut menelaah berbagai respon kebijakan baik jangka menengah maupun jangka panjang, khususnya terkait peningkatan daya saing ekspor manufaktur, percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan permbangunan berwawasan maritim, termasuk penguatan lingkungan pendukung (enabling environment) di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Dalam keterangan pers-nya, Direktur Eksekutif BI Tirta Segara mengatakan, rapat tersebut menghasilkan sejumlah komitmen kebijakan unntuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi.

“Komitmen tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah pusat dan Bank Indonesia, tetapi juga Pemerintah Daerah.

Implementasi dari komitmen tersebut akan menjadi kunci bagi percepatan pembangunan ekonomi regional ke depan,” jelasnya di Jakarta, Senin (11/8).

Wakil Pemerintah Pusat yang hadir meliputi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sementara itu, wakil Pemerintah Daerah yang ikut serta yaitu Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Lebih lanjut, BI meminta pemerintah untuk dapat melakukan pengkajian ulang terkait pengelolaan komponen harga pangan bergerak (volatile food) yang selama ini menjadi pemicu utama peningkatan laju inflasi. “Khusus untuk inflasi, kami melihat inflasi di bulan Juli (2014) kondisinya memang cukup tinggi, lebih tinggi dari yang diperkirakan,” ujarnya.

Agus menjelaskan, pemerintah perlu untuk melakukan kajian secara khusus terhadap pengelolaan volatile food.

“Untuk itu, kami mengharapkan inflasi di 2014 tetap ada pada kisaran 4,5% plus minus 1%,” tukasnya.

Sedangkan berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen pada Juli mencapai 0,93% month-to-month (mtm). Sementara, secara tahunan inflasi mencapai 4,53%.

Adapun komponen volatile food menyumbang 2 (mtm) terhadap inflasi Juli 2014, komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices) mencapai 1,32% dan inflasi komponen inti tercatat sebesar 0,52%. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III

INDUSTRI KEUANGAN

OJK Bentuk KPJKS

JAKARTA-Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan Peraturan Dewan Komisioner OJK tentang pembentukan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS).

KPJKS dibentuk untuk memenuhi kebutuhan perlunya koordinasi yang efektif serta sinergi secara eksternal dan internal baik lintas lembaga juga lintas sektor. “OJK terus mendorong percepatan dan kualitas pengembangan industri jasa keuangan syariah agar dapat berkontribusi lebih maksimal dalam perekonomian nasional.

Hal ini sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU No.21 tahun 2011 tentang OJK,” ujar Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 OJK, Mulya E. Siregar di Jakarta, Senin (11/8).

Menurutnya, industri jasa keuangan syariah nasional sebagai industri yang baru bertumbuh memerlukan dukungan dari otoritas dan stakeholders terkait.

Dukungan tersebut sangat diperlukan dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif, infrastruktur keuangan yang lengkap dan berbagai kegiatan edukasi, pengembangan pasar dan perlindungan konsumen yang komprensif.

Koordinasi dan sinergi antara OJK dengan lintas lembaga pembuat kebijakan diharapkan dapat tercipta dengan baik di antara lembaga terkait yang menjadi unsur anggota di dalam KPJKS. Koordinasi internal antarkompartemen di dalam OJK dalam pengembangan sektor jasa keuangan syariah yang terdiri dari perbankan, industri jasa keuangan syariah non-bank dan pasar modal syariah juga diharapkan dapat berjalan secara sinergis dan terintegrasi.

Dia menjelaskan KPJKS memiliki fungsi pokok memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan yang bersifat strategis dan operasional di bidang pengembangan sektor jasa keuangan syariah kepada OJK dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah terkait.

KPJKS beranggotakan 24 orang dari internal dan eksternal OJK dengan ketua komite adalah Ketua Dewan Komisioner OJK. =GAM

ant/iggoy el fitra

IKAN MATI. Petani keramba melintas di antara ikan-ikan yang mati di Danau Maninjau di Jorong Alai, Nagari Koto Malintang, Tanjungraya, Agam, Sumbar, Senin (11/8). Sebanyak 350 ton ikan mas dan nila keramba jaring apung Danau Maninjau tepatnya di Alai dan Muko-muko mati mendadak akibat permukaan air panas dan dasar perairan dingin sehingga terjadi pembalikan arus.

BPK Temukan 437 Unsur Pidana Senilai Rp33,3 T JAKARTA-Hingga Juni 2014 BPK telah menyampaikan informasi adanya unsur pidana kepada instansi yang berwenang dengan menyampaikan sebanyak 223 surat yang mengungkapkan 437 temuan.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan rapat koordinasi mengenai optimalisasi hubungan koordinasi antara BPK dengan aparat penegak hukum (APH).

Persoalan yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut adalah “Penanganan Hasil Pemeriksaan BPK Berindikasi Kerugian Negara/Daerah dan/atau Unsur Pidana yang dis-

ampaikan kepada Aparat Penegak Hukum”.

Berdasarkan data BPK hingga Juni 2014, telah menyampaikan informasi adanya unsur pidana kepada instansi yang berwenang dengan menyampaikan sebanyak 223 surat yang mengungkapkan 437 temuan.

Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan di Jakarta, Senin (11/8).

Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang berindikasi tindak pidana yang dilaporkan kepada APH menunjukkan, bahwa sampai dengan Juni 2014 BPK telah menyampaikan informasi adanya unsur pidana kepada instansi yang berwenang dengan menyampaikan sebanyak 223 surat yang mengungkapkan 437 temuan yang mengandung unsur pidana senilai Rp33,3 triliun dan USD840,9 juta.

Dari jumlah temuan tersebut, sebanyak

42 temuan telah ditindaklanjuti oleh APH dengan pelimpahan kepada APH dibawahnya atau APH lain.

Menurutnya, sebanyak 93 temuan telah dilakukan penyelidikan, 65 temuan telah dilakukan penyidikan, 21 temuan telah dilakukan penuntutan dan proses peradilan, 131 temuan telah dijatuhkan vonis pengadilan.

“Lalu sebanyak 15 temuan dihentikan dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), sebanyak 10 temuan belum diperoleh data tindak lanjutnya, dan sebanyak 60 temuan belum ditindaklanjuti,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menegaskan, belum optimalnya tindak lanjut atas temuan BPK oleh APH, disebabkan karena kurangnya kesamaan pemahaman antara BPK dan APH mengenai aspek perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana terkait tindak pidana korupsi dan hukum adminstrasi. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

idang lanjutan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2014 di MK terus berlangsung. Untuk sidang yang ketiga, MK memeriksa 75 orang saksi yang diajukan oleh pihak pemohon (kubu Prabowo-Hatta), termohon (KPU), dan terkait (kubu Jokowi-JK).

Cukup jadi indikator perjuangan menegakkan keadilan menjadi beban yang sangat berat di negeri ini.

Akan tetapi, kasus penegakan keadilan bukanlah beban politik, melainkan beban hukum yang harus diberikan seadil-adilnya oleh Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pihak-pihak yang terlibat sengketa, dengan memerhatikan bukti-bukti dan kesaksian dalam sidang.

Kubu pemohon kiranya sedang menampakkan usahanya mencari keadilan melalui jalur MK. Untuk tidak menyebutkan tidak bisa menerima kekalahan. Dapat dipahami sikap menempuh jalur hukum karena merasa ada kecurangan dan ketidakberesan lainnya dalam penyelenggaraan pilpres. Namun termohon pun merasa berada di pihak yang telah menyelenggarakan pilpres secara benar sesuai peraturan. Begitu juga pihak terkait pun, tentu tidak akan menerima apabila kemenangan yang telah diraihnya sesuai penetapan KPU dicongkel dan hendak direbut pihak lawan.

Pendek kata, masing-masing yang terlibat sengketa, saat ini sedang berjuang meyakinkan para hakim MK, yang bukan semata-mata mencari kebenaran, karena bukan mustahil ada manipulasi dalam prosesnya selama ini.

Selama kebenaran masih ditutup-tutupi dengan kebohongan yang dikemas sedemikian rupa sehingga tampak seolah-olah kebenaran yang nyata, maka pilpres dan semua proses yang menyertainya sebelum dan sesudahnya hanya menjadi beban politik yang sangat berat. Apalagi bagi pihak-pihak yang tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi, baik berupa kemenangan maupun kekalahan dalam pilpres 2014, dipastikan beban mencari keadilan hingga di MK pun terasa sangat berat, seperti halnya Hakim dalam memberi putusan yang tepat dan memberi kepuasan hukum.(*)

Opini

SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III

77

Menata Ekonomi

Salam Songkem

Mencari Keadilan

KORAN MADURA

SELASA 12 AGUSTUS 2014 No. 0417 | TAHUN III

Pembenahan BUMN tampaknya akan lebih mendapatkan perhatian serius, itu terlihat selain melakukan pembenahan manajemen, juga penggabungan dan privatisasi secara besar-besaran.

Dengan privatisasi diharapkan mampu menambah penerimaan negara, cukupkah membenahi BUMN, tanpa menyentuh pilar lainnya?

I

ndonesia memiliki tiga pilar ekonomi yaitu “BUMN, swasta, dan koperasi”. Ketiga pilar ekonomi merupakan infra struktur perekonomian Indonesia sesuai pasal 33 UUD 1945.

Idealnya ketiga tertata sesuai cita-cita untuk apa negara ini didirikan. Karena itu, ketiganya harus menjadi pilar sistem perekonomian sebagai manifestasi usaha bersamaberdasarkan asas kekeluargaan. Ketiganya harus mampu mewujudkan cita-cita, bahwa cabang-cabangproduksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

Ketiga pilar itu harus mampu mewujudkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat. Semuanya diselenggarakan atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efesien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga ke-

majuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pembenahan BUMN harus sesuai amanat dan tidak terlepas dari pemberian dua pilar perekonomian Indonesia lainnya, yaitu swasta dan koperasi.

BUMN kita gagal menyelenggarakan penguasaan bumi, air dan kekayaan alam Indonesia, dari sekedar air minum sampai minyak. Hajat hidup orang banyak direbut penyelenggaraannya oleh asing.

Dunia usaha swasta kita justru lebih mengacu ke konglomerasi, kepemilikan perorangan dan tidak mengindahkan prinsip kebersamaan, sementara koperasi kita sulit berkembang. Cita-cita kemandirian, demokrasi ekonomi, terwujudnya keadilan sosial menjadi kian jauh. Benar, kita telah menikmati pertumbuhan ekonomi, tetapi kemiskinan justru bertambah. Inilah indikasi kian lebarnya kesenjangan sosial. Pertumbuhan yang kita nikmati tidak terbagi secara adil.

Karena itu wajar, banyak kritik ditujukan pada BUMN kita.

Selain dianggap “sapi perah” departemen terkait, tidak efesien, tidak professional, jumlahnyaterlalu banyak. Peran BUMN juga bidang usahanya cukup luas, dari minyak sampai hotel dan supermarket. Selain itu juga sering tumpang tindih sehingga tidak ekonomis. Pada sektor farmasi, ada tiga BUMN yang bersaing dipasar. Wajar jika setiap menteri Negara BUMN baru mencanangkan penataan kembali BUMN kita.

Pada sektor swasta, dengan berbagai fasilitas yang dinikmati, konglomerasi tumbuh cepat, meski keberadaannya amat rawan. Saat Indonesia ditempa krisis ekonomi (1998), sektor swasta juga punya andil besar dalam terjadinya krisis dengan utangutang luar negerinya. Program BLBI yang dimaksudkan mengatasi krisis, diselewengkan oleh para konglomerat sekte “hitam” itu.

Koperasi kita sering dikritik berjalan di tempat. Tidak jarang justru mengemban citra

buruk, disebabkan tidak mampu memegang amanah bantuan yang diberikan pemerintah.

Selain itu, juga sering dikritik sebagai lembag sosial, bukan lembaga ekonomi. Wajar jika koperasi kita berkembang sebisanya, lalu justru menjadi beban masyarakat maupunnegara. Tidakkah semua opini ini menegaskan perlunya penataan ketiga pilar perekonomian Indonesia itu?

Refungsionalisasi peran perlu diatur kembali, BUMN kita tidak perlu banyak, perlu direvitalisasi ke arah pengelolaan yang lebih profesional.

Fungsinya lebih diarahkan kepada hajat hidup kepentingan orang banyak. Jika hajad hidup orang banyak misalnya kesehatan, pendidikan, transportasi rakyat diserahkan ke mekanisme pasar, akan menjadi beban berat bagi rakyat. Disinilah kehadiran BLU (Badan Layanan Umum) diperlukan.

Swasta selayaknya diarahkan lebih pada kepemilikan bersama, misalnya melalui koperasi karyawan perusahaan terkait.

Kepemilikan perorangan, selain membuka peluang tumbuhnya kesenjangan kaya miskin, juga resiko penyalah gunaan kemudahan yang diberikan pemerintah, contohnya BLBI. Sebaliknya, dengan kepemilikan oleh karyawan tempat kerja, akan tumbuh mekanisme kontrol internal yang kuat terhadap kemungkinan penyalahgunaan.

Perusahaan juga kian meningkat daya saingnya, selain akan menjamin tumbuhnya prinsip kebersamaan dan terwujudnya

keadilan sosial.

Koperasi dikembangkan pada usaha sejenis, termasuk di lingkungan usaha kecil dan menengah. Kredit mikro, yang selama ini diberikan pada UMKM, selayaknya diberikan pada kelompok usaha sejenis agar tetap eksis dan berkembang. Sukses model Muhammad Yunus (Grament Bank)di Banglades pada dasarnya adalah pembinaan kelompok usaha mikro dengan pendekatan usaha sejenis (koperasi) masa depan.

Kesabaran, ketahanan dan kemampuan daya saing kita sedang diuji. Akankah kita kian jauh atau kembali ke amanat konstitusi, meskipun secara bertahap? Tidak berlebih, kita harus menyepakati kembali theroad map, peta jalan yang harus dilalui dalam mewujudkan cita-cita untuk apa negara ini didirikan, agar kita bisa mandiri.

Refungsionalisasi peran perlu diatur kembali, BUMN kita tidak perlu banyak, perlu direvitalisasi ke arah pengelolaan yang lebih profesional. Fungsinya lebih diarahkan kepada hajat hidup kepentingan orang banyak.

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http:// www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

SELASA 12 AGUSTUS 2014 No. 0417 | TAHUN III

SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III

8

Anggaran Dolly Rp 8,6 M SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan anggaran untuk merevitalisasi kawasan eks Dolly dan Jarak dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2014 sebesar Rp 8,6 miliar.

ant/andreas fitri atmoko

INDUSTRI GULA TUMBU. Pekerja menyelesaikan proses pembuatan Gula Tumbu di kawasan Bae, Kudus, Jateng, Senin lalu. Gula tumbu yang berbahan baku tebu dan dipasarkan ke sejumlah dareah di Pula Jawa itu dijual Rp 130 ribu per keranjang.

KOMODITAS

Pemerintah Lebih Intensif Kendalikan Stok Gula SURABAYA - Senior Advisor Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Adig Suwandi mengemukakan pemerintah seharusnya lebih intensif dalam melakukan pengendalian stok di pasar agar harga gula lokal bisa lebih bagus dan menguntungkan petani maupun produsen.

"Harga gula akan bagus jika barang yang ditawarkan di pasar jumlahnya lebih sedikit dibanding permintaan. Oleh karena itu, kuncinya ada pada pengendalian stok, termasuk mencegah rembesan gula rafinasi ke pasar eceran," kata Adig Suwandi di Surabaya, Senin (11/8).

Ia mengatakan hal itu menanggapi keputusan pemerintah menaikkan harga patokan petani (HPP) gula kristal putih, dari Rp 8.250 menjadi Rp 8.500 per kilogram yang diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/8/2014.

Kendati ada penetapan HPP, lanjut Adig, harga riil tetap diserahkan pada mekanisme pasar melalui proses lelang atau tender.

"Namun, HPP itu setidaknya bisa menjadi acuan bagi pedagang saat melakukan penawaran harga pada proses lelang, sehingga diharapkan harga penawaran tidak lebih rendah dari Rp8.500 per kilogram," tambah mantan sekretaris perusahaan PTPN XI (Persero) itu.

Adig juga mengingatkan

perlunya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti memperdagangkan gula rafinasi tidak sesuai peruntukannya (industri makanan dan minuman) atau ke pasar eceran, sehingga mengakibatkan harga gula lokal anjlok.

"Penyebab anjloknya harga gula pada awal musim giling hingga beberapa pekan terakhir, salah satunya karena masih ban-

Harga gula akan bagus jika barang yang ditawarkan di pasar jumlahnya lebih sedikit dibanding permintaan. Oleh karena itu, kuncinya ada pada pengendalian stok, termasuk mencegah rembesan gula rafinasi ke pasar eceran,�

Adig Suwandi Senior AGI

yaknya gula rafinasi yang beredar di pasar bebas. Selain juga stok gula hasil giling 2013 yang masih melimpah dan belum terjual," ujarnya.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan kenaikan besaran HPP gula bertujuan meningkatkan insentif

kepada petani agar lebih bersemangat untuk menanam tebu, sehingga kesejahteraan dan pendapatannya dapat lebih meningkat.

"Namun demikian, HPP bukan satu-satunya instrumen yang dapat mendukung kesejahteraan petani gula, peningkatan rendemen dan revitalisasi pabrik gula menjadi hal yang tidak kalah penting dalam meningkatkan produktivitas guna mendukung kemajuan industri gula dalam negeri dan kesejahteraan petani," ujar Lutfi.

Selain menetapkan HPP, pamerintah melalui Surat Menteri Perdagangan Nomor 915/MDAG/SD/8/2014 tanggal 8 Agustus 2014, juga memberikan instruksi kepada 11 importir/ produsen gula kristal rafinasi.

Instruksi itu menyebutkan importir/produsen rafinasi hanya diperbolehkan menyalurkan secara langsung kepada industri makanan dan minuman dan tidak menggunakan jasa distributor, serta Surat Persetujuan Impor yang telah diberikan kepada importir sebanyak 502,3 ribu ton.

"Diharapkan instruksi ini dapat ditaati sehingga penyaluran gula rafinasi sesuai peruntukannya, yaitu untuk kebutuhan industri makanan minuman dan tidak merembes ke pasar konsumsi," tegas Lutfi. = ANT/DIDIK KUSBIANTORO/DIK

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan bahwa anggaran Rp 8,6 miliar itu selain untuk pembebasan lahan, juga untuk pemberdayaan masyarakat, yang nilainya mencapai Rp 100 juta.

"Alokasi anggaran tersebut sebagai tindak lanjut dari penutupan lokalisasi," katanya (11/8).

Selain itu, lanjut dia, pemkot juga menganggarkan dana untuk penataan tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.

Hanya saja alokasinya dari data yang diperoleh tidak dijelaskan secara perinci.

Menurut dia, anggaran tindak lanjut dari penutupan Dolly memang harus ada.

Kendati demikian, Reni mengharapkan Pemkot Surabaya membuat rencana strategis yang baik agar alokasi anggaran yang relatif cukup besar tersebut bisa diimplementasikan.

Dari sejumlah anggaran yang digelontorkan, kata dia, sebagian besar untuk kepentingan pembebasan lahan dan sentra pedagang

kaki lima (PKL).

"Yang besar anggaran itu terserap untuk pembebasan lahan dan bangunan serta penyediaan untuk PKL," katanya.

Kalangan anggota DPRD Kota Surabaya masih akan mempertanyakan rasionalitas besaran anggaran yang akan dikucurkan.

Jika besarannya tepat sasaran dan mendesak penggunaannnya, akan segera disetujui.

"Di Banggar (Badan Anggaran) nanti kita lihat apakah nilainya masuk akal," kata alumnus Institut Tehnologi Sepeluh Nopember Surabaya ini.

Reni Astuti mengatakan, meski pemerintah kota telah mengalokasikan dana untuk pembebasan lahan, Komisi C mengingatkan Pemkot Surabaya agar tidak ada kesalahpahaman masyarakat bahwa pemkot membeli seluruh lahan yang ada di Dolly.

"Pemkot harus menjelaskan, dengan pembebasan lahan, ada kekhawatiran masyarakat asli akan terusir dari situ," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

ant/suryanto

DOLLY. Sejumlah orang berdiri di depan salah satu wisma di kawasan lokalisasi Dolly, Surabaya, beberapa waktu lalu.

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III

9

ant/dedhez anggara

TAMBAH PASOKAN ELPIJI. Petugas mendistribusikan tabung gas tiga kilogram kepada pengecer di desa Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (17/7). Pertamina menambah pasokan elpiji tiga kilogram sebanyak 2,95 juta tabung untuk wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi bahan bakar selama bulan puasa hingga Lebaran.

3 Alasan untuk Kenaikan Elpiji 12 Kg SURABAYA - Pertamina mengungkap tiga alasan kenaikan harga elpiji 12 kilogram, yakni hasil audit BPK terkait temuan kerugian negara, pengabaian temuan BPK bisa mendorong pimpinan Pertamina berurusan dengan KPK, dan UU BUMN mengatur BUMN tidak boleh rugi.

"Temuan BPK menunjukkan kerugian Pertamina terkait subsidi untuk elpiji 12 kilogram itu mencapai Rp 5,3 triliun pada tahun lalu atau dalam lima tahun terakhir mencapai Rp17 triliun," kata Manajer Media Pertamina Adiatma Sardjito di Surabaya, Senin (11/8).

Dalam sosialisasi gas elpiji 12 kilogram di kampus B Universitas Airlangga (Unair) Surabaya bersama pengurus harian YLKI Tulus Abadi, ia menjelaskan "perintah" BPK itu harus dipenuhi dan bila tidak dipenuhi akan berurusan dengan KPK. "Apalagi, UU 19/2003 tentang

BUMN mengatur BUMN itu tidak boleh rugi, karena itu kami melakukan penyesuaian harga dan hal itu dilakukan hanya untuk elpiji 12 kilogram, sedangkan elpiji 3 kilogram tidak ada penyesuaian harga sama sekali," katanya.

Menurut dia, potensi kerugian negara itu akan diatasi dengan penyesuaian harga secara bertahap dalam 3-4 kali kenaikan per semester. "Kenaikannya berkisar Rp 1.500 hingga Rp 2.000 per kilogram," katanya.

Dengan kenaikan harga sebesar itu, maka kenaikan tahap pertama untuk harga elpiji 12 kilogram berkisar dari Rp 95 ribu

menjadi Rp 120 ribu. Untuk gas elpiji lainnya tidak ada kenaikan harga, karena Pertamina secara umum sebenarnya sudah untung.

Namun, pihaknya belum dapat menentukan waktu untuk kenaikan harga itu. "Kami hanya bisa pastikan bahwa kenaikan akan dilakukan dalam waktu dekat, bisa jadi tahun ini," katanya dalam acara yang diawali dengan paparan dari Tim Sosialisasi Penyesuaian Harga Elpiji 12 Kg, Willy Kurniawan dan Arif Rahman.

Tentang dampak kenaikan harga elpiji 12 kilogram, ia menyatakan dampak kenaikan harga elpiji 12 kilogram itu tidak akan berpengaruh besar, karena pengguna elpiji 12 kilogram hanya 17,5 persen dan umumnya dari kalangan menengah ke atas.

"Yang akan kita antisipasi adalah kemungkinan migrasi dari pengguna elpiji 12 kilogram ke 3 kilogram, karena itu kami akan

melakukan sistem monitor elpiji 12 kilogram atau disingkat simolek melalui sebuah tim. Kami juga berharap laporan masyarakat lewat 021-500-000," katanya.

Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mendeteksi dan menyelidikan tindak kriminal, seperti penimbunan, oplosan, atau penyuntikan tabung elpiji dari 3 kilogram ke 12 kilogram.

Sementara itu, Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menjelaskan kenaikan harga elpiji 12 kilogram harus diikuti dengan perbaikan tata niaga, misalnya penjualan elpiji tertentu dalam pasar tertutup, disparitas harga diperkecil dengan PSO, dan perbaikan jalur distribusi.

"Perbaikan jalur distribusi itu bisa dilakukan dengan pembangunan kilang minyak untuk mengantisipasi naiknya impor akibat kebutuhan yang mencapai

1,3 juta barel gas perhari dibandingkan dengan ketersediaan Pertamina yang hanya 800 ribu barel gas perhari," katanya.

Namun, rencana pembangunan kilang minyak itu "dipotong" pemain asing yang ingin mengeruk keuntungan dari "pasar" Indonesia melalui kerja sama dengan menteri atau pejabat terkait, meski pemerintah sudah menyediakan anggaran Rp 130 triliun untuk kilang itu, tapi tiba-tiba dibatalkan.

"Selain itu, perbaikan jalur distribusi juga harus dilakukan dengan pembangunan stasiun gas terdekat, sehingga jangan sampai kebutuhan gas untuk Papua dipasok dari Surabaya, sehingga biaya transportasi menjadi mahal, mungkin bisa dari wilayah yang lebih dekat. Bisa juga pemerintah memberikan PSO untuk wilayah tertentu," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III

JARINGAN RITEL MODERN

Pasar Lokal Diperkuat

FKUB JOMBANG TOLAK ISIS

ant/syaiful arif

Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jombang bersama tokoh agama, menggelar deklarasi bersama penolakan ideologi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan, Jombang, Jawa Timur, Senin (11/8). Paham radikalisme tersebut berbahaya bagi kesatuan dan persatuan bangsa. ISIS sangat bertentangan dengan keyakinan dan ajaran ahlus sunnah wal jamaah.

Jauhkan Pelajar dari ISIS BONDOWOSO - Kepolisian Resor Bondowoso, Jawa Timur, ikut membentengi para pelajar dari pengaruh ideologi radikal, seperti "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) atau Negara Islam di Irak dan Suriah, dengan melibatkan perwira pada upacara bendera.

"Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar ini harus terjaga dari paham-paham yang mengingkari dasar negara Pancasila," kata Kapolres Bondowoaso AKBP M Sabilul Alif di Bondowoso, Senin (11/8).

Mantan Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya itu menjelaskan, para pelajar harus sudah diajarkan sedini mungkin mengenai adanya paham atau aliran agama yang radikal dan berbahaya bagi keutuhan NKRI. "Dengan tahu sejak dini, mereka tidak perlu sampai terhasut. Sebagai agen perubahan, para pemuda seharusnya turut menyosialisasikan bahaya aliran radikal ini di masyarakat,"

ucapnya.

Kapolres yang dikenal memiliki banyak terobosan untuk menjamin terpeliharanya keamanan masyarakat itu mengemukakan bahwa dirinya berupaya untuk selalu mendekatkan anggota Polri dengan masyarakat.

"Sekarang kami mengerahkan perwira polisi turun ke sekolah. Mereka menjadi inspektur upacara yang diadakan tiap Senin pagi. Perwira polisi mulai Kapolres, kepala bagian, kepala satuan hingga kepala kepolisian sektor secara rutin melakukan pendekatan seperti ini dengan menjadi inspektur upacara di sekolah," tuturnya.

Hanya saja, kata dia, kegiatan

Sekarang kami mengerahkan perwira polisi turun ke sekolah. Mereka menjadi inspektur upacara yang diadakan tiap Senin pagi.

Perwira polisi mulai Kapolres, kepala bagian, kepala satuan hingga kepala kepolisian sektor secara rutin melakukan pendekatan seperti ini dengan menjadi inspektur upacara di sekolah,�

AKBP M Sabilul Alif Kapolres Bondowoaso

turun ke sekolah itu tidak dilaksanakan setiap pekan, melainkan setiap bulan sekali. Terlibatnya perwira Polri dalam upacara di

sekolah itu merupakan salah satu cara dari sekian program Polres Bondowoso untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

"Kami sebagai polisi ingin semua elemen masyarakat menjadi sahabat dekat polisi, tak terkecuali para pelajar. 'Image' polisi yang eksklusif sudah mesti ditinggalkan dan diganti dengan 'image' yang ramah serta bersinergi dengan siapa saja," ujarnya.

Menurut dia, masyarakat, termasuk para siswa, adalah bagian dari sistem deteksi dini adanya gangguan keamanan dan ketertiban. Para pelajar bisa menjadi informan polisi serta benteng awal terkait pemeliharaan keamanan lingkungan.

"Saat semua pihak sudah bersinergi, maka tidak ada yang diuntungkan kecuali masyarakat itu sendiri," katanya, menegaskan. = ANT/AMASUKI M ASTRO/DIK

SURABAYA - Produsen agribisnis di Jawa Timur, PT Mitratani Dua Tujuh, terus memperkuat pasar lokal untuk pemasaran berbagai produk bumbu dan sayuran siap saji melalui jaringan ritel modern yang tersebar di berbagai daerah.

Direktur PT Mitratani Dua Tujuh, Wasis Pramono, ketika dihubungi dari Surabaya mengemukakan sekitar 800 kilogram produk kedelai edamame perusahaannya didistribusikan ke jaringan ritel modern Seven Eleven yang mempunyai 140 outlet di sejumlah kota besar pada setiap pekan.

"Kami juga sudah menyuplai produk ke jaringan ritel modern lainnya melalui distributor. Hingga saat ini, kami memiliki sekitar 20 mitra konsumen besar di Indonesia," katanya.

Untuk pasar lokal, salah satu anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) itu, menargetkan penjualan kedelai edamame sebanyak 1.000 ton pada tahun ini, naik dibanding realisasi tahun 2013 sejumlah 623 ton.

"Fokus kami memang masih ekspor, karena permintaan sayuran dengan standar bagus di luar negeri memang cukup tinggi," ujar Wasis.

Pasar ekspor utama produk sayuran Mitratani adalah Jepang, selain juga sejumlah negara di Eropa dan Timur Tengah. Tahun ini, perusahaan menargetkan ekspor sekitar 6.700 ton produk edamame dan 1.500 ton komoditas okra, dengan proyeksi pendapatan lebih kurang Rp130 miliar.

Mitratani Dua Tujuh yang berpusat di Jember, Jawa Timur, memproduksi 39 produk bumbu dan sayuran siap saji, mulai dari bumbu rendang, sup, cap cay, hingga sambal goreng. Bumbu dan sayur beku itu khusus dipasarkan ke perusahaan pertambangan yang terletak di pedalaman dan lepas pantai untuk konsumsi ribuan karyawannya.

"Untuk bumbu dan sayur siap saji ini, kami rutin menyuplai PT Freeport Indonesia.

Pesanan ke lokasi pertambangan Freeport bisa mencapai ratusan ton dan tahun lalu nilai pesanannya mencapai Rp 11 miliar," tambah Wasis Pramono. = ANT/DIDIK KUSBIANTORO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III

Kuota CPNS 2014 Turun SURABAYA - Kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kota Surabaya pada 2014 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya Mia Santi Dewi, Senin (11/8).

Ia menyatakan pemerintah kota pada tahun ini akan mendapat jatah 116 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sedangkan pada 2013, pemkot sempat mendapatkan 375 CPNS. "Jatah 116 CPNS yang diterima pemkot Surabaya, akan di-

manfaatkan untuk menempati sejumlah posisi yang masih dianggap kurang, seperti halnya untuk tenaga pendidik, kesehatan dan posisi strategis lainnya.

Menurut dia, hal ini untuk menjawab kebutuhan di masingmasing Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di Pemkot Surabaya.

Mia mengaku dalam waktu dekat akan mempubikasikan lowongan CPNS secara resmi dalam website Pemerintah Kota Surabaya, setelah mendapat penetapan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Sementara terkait nasib pegawai honorer K-2, kata dia, pihaknya mengaku saat ini proses verifikasi mash terus berjalan bagi yang tidak lulus. "Bagi K-2 yang lulus akan menjalani proses

dalam waktu minggu depan," katanya.

Untuk dketahui, lanjut dia, kuota 116 CPNS yang diterima pemerintah kota tahun ini sebenarnya jauh lebih sedikit dibandingkan jatah yang didapat tahun lalu.

Ada tahun lalu pemerintah kota menerima kuota sekitar 375 calon pegewai negeri sipil. Dari jumlah tersebut, mayoritas didominasi untuk tenaga pendidik atau guru. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

RITECH EXPO 2014 Pengunjung mengamati teknik hidroponik yang digunakan untuk tanaman di salah satu stan dalam pameran "RITECH Expo 2014" di gedung BPPT, Jakarta Pusat, Sabtu (9/8). Pameran itu merupakan rangkaian peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional dan diikuti 78 peserta dan berlangsung hingga 12 Agustus 2014.

ant/fanny octavianus

PASAR BEBAS

Gubernur: Industri IT Solusi Tepat Hadapi AFTA SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan industri teknologi informasi merupakan solusi tepat mendukung pembangunan infrastruktur dan menunjang sistem perdagangan untuk menghadapi perdagangan pada Asean Free Trade Area (AFTA) 2015.

"Oleh karena itu, kami siap mendukung dan memfasilitasi industri teknologi informasi mengingat hal ini menjadi bagian penting dari persiapan Jatim dalam menghadapi AFTA," katanya saat menerima Jatim IT Creative Community (Komunitas TI Jatim) di Surabaya, Senin (11/8).

Ia mencontohkan pembangunan pelabuhan internasional Teluk Lamong dengan sistem

berbasis TI tentu dibutuhkan untuk mengatur agar arus lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan lancar.

"Kami meminta kepada komunitas ini untuk menyusun daftar kebutuhan dan program kerja yang ingin dikerjasamakan dengan Pemprov Jatim," katanya.

Kebutuhan tersebut, kata dia, termasuk lokasi tempat berkumpul atau sekretariat supaya anggotanya lebih sering berkumpul dan bertambah banyak.

"Kami juga meminta kepada komunitas ini untuk membentuk badan usaha yang legalitasnya resmi, seperti koperasi atau aso-

siasi," katanya.

Ia menyebutkan, salah satu bentuk nyata kerja sama terdekat, dirinya mengajak komunitas TI untuk memamerkan karya-karyanya saat hari ulang tahun Pemprov Jatim pada 12 Oktober mendatang.

"Silahkan anda pamerkan karya-karya anda, sebab acara HUT Pemprov mendatang akan dihadiri oleh tamu-tamu serta pengusaha dari seluruh Indonesia," katanya.

Sementara itu, pemimpin komunitas TI Jatim Dalu Nuzlul Kirom menyampaikan masukan dan saran mengenai masalah dalam perkembangan industri TI ke depan.

"Salah satu permasalahan

yang cukup miris adalah banyaknya talenta-talenta berbakat yang ahli TI di Jatim yang lebih tertarik bekerja di luar Jatim," katanya.

Ia mengatakan, kondisi tersebut disebabkan minimnya dukungan dan fasilitas yang ada di Jatim sehingga orang-orang berbakat tersebut memilih untuk bekerja di tempat yang lebih menjanjikan serta lebih menghargai karya mereka, seperti di Jakarta dan luar negeri.

"Ini sangat disayangkan, Jatim memiliki talenta-talenta TI yang hebat. Tapi banyak yang mencari nafkah keluar Jatim karena tawarannya lebih menjanjikan," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

11

KRIMINAL

Suami Pemacok Istri itu Sudah Diringkus PACITAN - Tim buru sergap Polres Pacitan, Jawa Timur akhirnya menangkap Maino (40), oknum suami yang diduga tega membacok istrinya sendiri, karena cemburu.

"Pelaku kami tangkap di wilayah Solo, Jawa Tengah, setelah hampir sepekan dinyatakan buron," kata Kasubbag Humas Polres Pacitan, AKP Rudito Kukuh Basuki, Senin (11/8).

Peristiwa penganiayaan menggunakan senjata tajam (golok) itu terjadi pada Rabu (6/8) di teras rumah keluarga korban Wiji Astuti (35) di Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Pacitan.

Tidak hanya membacok Wiji, istrinya, Maino yang saat itu bertandang sembari menghunus golok juga sempat melukai kakak iparnya, Sumarni (40) yang mencoba melerai.

Aksi brutal Maino berhenti setelah Wiji dan Sumarni berteriak minta pertolongan warga sekitar.

Kedua korban diselamatkan, namun Maino kabur. Polisi yang memburunya sempat melacak jejak pelaku di daerah asalnya di Solo, Jawa Tengah. Namun Maino telah kabur ke rumah istri pertamanya di Kalimantan.

Pelarian Maino terhenti saat ia kembali lagi ke Solo dan langsung disergap tim buru sergap Polres Pacitan di sekitar terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah.

Atas perbuatannya, tersangka Maino dijerat pasal 351 KUHP ayat 2 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara subsider dua tahun tambahan hukuman.

"Selama ini tersangka memang dikenal memiliki sifat keras dan temperamental," jelasnya. = ANT/DESTYAN HS/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 SELASA 12 AGUSTUS 2014|NO. 0417|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

SELASA 12 AGUSTUS 2014 NO. 0417 | TAHUN III

568 CJH Dipastikan Berangkat 20 Persen CJH Tahun Kemarin PROBOLINGGO - Calon Jemaah Haji ( CJH) Kabupaten Probolinggo yang akan berangkat ke tanah suci Makkah tahun ini jumlahnya mencapai 568 orang. Jumlah tersebut setelah ada penambahan CJH yang gagal berangkat tahun kemarin, karena adanya potongan 20 persen.

Sebanyak 568 CJH itu, terdiri CJH yang memang murni akan berangkat tahun ini sebanyak 476 orang. Ditambah dengan CJH yang gagal berangkat tahun kemarin jumlahnya mencapai 92 orang.

Kepala Kantor Kementrian Agama (Kemenag ) Kabupaten Probolinggo, Busthami. mengatakan dari total jumlah tersebut untuk 20 persen potongan CJH yang tidak berangkat tahun ini masih tetap berlaku. Karena pembangunan masjidil haram masih belum

rampung seratus persen.

Namun bedanya pemotongan kuota CJH tersebut sudah diketahui sebalum pelunasan Ongkos Naik Haji (ONH).“Untuk ONH tahun ini berkisar harganya mencapai sekitar 39 Juta.Besaran ONH itu ditentukan dari besaran crus dollar yang berlaku saat ini,” terangnya kepada wartawan, Senin (11/8).

Dikatakan, pihaknya telah melakukan proses administrasi kepada CJH mulai dari persiapan kelengkapan administrasi untuk

pembuatan paspor. “ CJH yang sudah terdaftar akan berangkat semuanya sudah dipersiapkan, mereka tinggal tunggu hari keberangkatannya,” kata Busthami.

Busthami menambahkan, selain CJH menyiapkan persyaratan paspor seperti, foto copy Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah. CJH juga diberikan bimbingan teknis pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan dengan menggelar manasik haji.

“Dari jumlah 24 Kecamatan lokasi manasik terbagi menjadi lima lokasi, yakni di Paiton,Gending, Kraksaan , Sumberasih dan Tongas. Sehingga para CJH benar-benar-siap dalam menjalankan ibadah haji di Kota Makkah nantinya,”tandasnya.

Untuk kepastian tanggal ke-

berangkatan CJH dari wilayahnya, lanjut dia, pihaknya mengaku belum mengetahui kepastiannya.

Pihak kemenag masih menunggu surat resmi dari Kemenag pusat.

“Masih belum ada informasi masalah tanggal keberangkatan CJH. Kami juga masih belum tahu dan menunggunya. Jika sudah diketahui kami pasti akan berikan informasi kepada CJH yang sudah namanya dipastikan akan berangkat,” tegas Busthami.

Dengan tidak diketahui tanggal keberangkatan para CJH, imbuh Busthami, kemenang juga belum tahu mengenai nomer koloter yang akan dilalui CJH dari wilayah kerjanya. “Kemungkinan dalam waktu dekat tanggal dan kloter CJH sudah bisa dipastikan turun,”pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

HUT

Warga Sibuk Memasang Bendera Merah Putih PROBOLINGGO - Sebelum detik-detik Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke -69 yang jatuh pada 17 Agustus. Nampaknya warga mulai sibuk memasang bendera merah putih di depan rumahnya.

Pengakuan salah satu warga Desa Muneng Kidul Kecamatan

Sumberasih, Edy Haliyanto, mengatakan menjelang 17 Agustus sebagai HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tiba, dirinya secara rutin memasang bendera merah putih di depan rumahnya.

“Ini saya rutin lakukan ketika sudah masuk bulan Agustus setiap tahunnya,” terangnya kepada

wartawan , Senin (11/8).

Menurutnya, dengan melakukan pemasangan bendera merah putih merupakan bentuk rasa nasionalisme dalam mengenang jasa para pahlawan yang telah membela tanah air ini dari jajahan negara luar.“Kita selaku generasi muda saat ini wajib mengenang

jasa beliau,” ujar Edi Haliyanto.

Pertempuran dalam melawan penjajah, kata Edi Haliyanto, para pahlawan dahulu tergolong berat. Semua jiwa dan raganya menjadi taruhannya. Kata Hali dirinya selaku generasi uda saat ini hanya tinggal menikmati massa kemerdekaan.“Sangat tidak benar jika dalam era kemerdekaan ini, kita lupa dengan sejarah bangsa ini,” tegasnya.

Senada disampaikan Fadil Salah satu warga desa Maron Kecamatan Maron mengatakan jika sudah mendekati hari Kemedekaan warga yang ada di daerahnya juga ramai-ramai mengibarkan bendera merah putih .“Kami pasang bendera ini dengan menggunakan tiang yang terbuat dari bambu,” jelasnya.

Pemasangan dengan bambu lanjut Fadil, menggambarkan kalau pahlawan yang telah merebut kemerdekaan ini, tidak lepas dengan perlengkapan perang yang terbuat dari bambu yang biasa dikenal dengan sebutan senjata bambu runcing.

“Kemerdekaan yang telah diwarisi oleh para pejuang negeri ini patut kita pertahankan. Karena merebutnya membutuhkan semangat perjuangan yang sangat besar dari bangsa indonesia,” pungkas Fadil. =Mahfud Hidayatullah

BPP

Ada Reklame Tak Berizin PROBOLINGGO – Badan Pelayanan dan Perizinan (BPP) Kota Probolinggo banyak menemukan reklame yang terpasang di jalan-jalan yang tidak mengantongi ijin.

Hal ini disampaikan Kepala BPP setempat, Soemantri saat dikonfirmasi melalui Kabid Pelayanan Perizinan, Muh. Abbas, Senin (11/8).

“Prosentase antara yang mengajukan ijin dan tidak itu lebih banyak yang tidak mengajukan ijin,” tandasnya kepada wartawan.

Akibat pemasangan yang tidak mengajukan ijin ke kantor BPP, petugas Sat Pol PP kemudian melakukan penurunan secara paksa.

Penurunan reklame itu tidak hanya bagi reklame yang tidak mengantongi ijin, tetapi juga dilakukan pada reklame yang sudah habis tenggang masa berlakunya.

Hanya saja, Muh. Abbas tidak bisa merinci berapa persen reklame “bodong” atau yang tidak mengajukan ijin pada BPP. “Saya tidak bisa merinci yang jelas banyak reklame yang tidak mengajukan ijin, tetapi masih dipasang di pinggir-pinggir jalan,” terang dia.

Padahal, imbuh dia, untuk mengajukan ijin tersebut, pemasang reklame tidak dikenaikan biaya sepeserpun alias gratis.

“Kalau hanya ijin itu tidak bayar.

Mereka itu hanya membayar biaya pajaknya,” katanya.

Menurutnya, besarnya biaya pajak yang ditanggung oleh pemasang reklame itu relative. Tergantung dari besar kecilnya reklame yang dipasang. Namun berdasarkan aturan, biaya pajak itu sebesar Rp.250 ribu permeter dalam pertahun.

Tak hanya itu, di Kota Probolinggo itu juga banyak temuan pelanggaran tentang aturan pemasangan reklame.

Seperti larangan memasang reklame di pagar-pagar dan tiang listrik, dipaku di pohon serta memasang reklame di kawasan taman.

“Tempat-tempat yang dilarang itu sebenarnya tidak boleh dilakukan pemasangan reklame. Begitu pula reklame tidak boleh dipasang dengan melintang jalan raya. Itu tidak boleh,” ungkapnya. =Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

SELASA 12 AGUSTUS 2014|NO. 0417|TAHUN III

13

Islamic State of Iraq and Syuriah

Kesbangpolinmas Antisipasi Penyebaran ISIS PROBOLINGGO - Penyebaran Islamic State of Iraq and Syuriah (ISIS) perlu diwaspadai di negeri ini. Menyikapi hal itu Pemeritah Kabupaten Probolinggo akan melakukan rapat koordinasi dengan mengumpulkan ormas, yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di wilayahnya.

Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas), Agus Mukson, mengatakan untuk mengantispasi gerakan ISIS yang ada di wilayahnya.akan melakukan upaya koordinasi dengan pihak terkait termasuk dengan ormas, yayasan dan LSM terangnya kepada wartawan, Senin (11/8).

Agus Mukson menyebutkan, jumlah ormas, yayasan dan LSM yang sudah tedaftar sebanyak 76 lembaga. Selain itu dalam rapat koordinasi itu juga akan melibatkan kemenag setempat dan aparat keamanan termasuk kepolisian dan TNI.“Rakor ini untuk antisipasi agar gerakan ISIS ini bisa mudah dinatispasi oleh masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, semua ormas, yayasan dan LSM yang sudah terdaftar itu, sepanjang tidak melakukan upaya gerakan yang dinilai menyimpang dari asas kenegaraan. Mereka dinilai sangat menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“ISIS ini merupakan paham yang dinilai sangat bertolak belakang dengan negara kita.

Mereka lebih terdorong untuk mengibarkan bendera dibawah naungan khilafah. Paham ini banyak berkembang di Negara Timur Tengah,” tegas Agus Mukson.

Dikatakan, dalam rapat itu dirinya meminta kepada semua pihak untuk lebih memantau kegiatan-kegiatan yang ada di daerahnya masing-masing. Karena paham ini lebih kental dengan ajaran islam radikal .

“Upaya gerakannya lebih mengarah kepada kegiatan yang dibentuk dalam sebua pengajian-pangajian ditengah-tengah masyarakat,” kata Agus Mukson. =Mahfud Hidayatullah

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BPJS Untungkan RSU PUNCAK RITUAL. Pura Luhur Poten di gunung Bromo sebagai tempat upacara Yadnya Kasada yang akan dilakukan pada Senin (11/8) malam.

38 Desa Ikuti Puncak Upacara Yadnya Kasada PROBOLINGGO – Sebanyak 38 desa akan mengikuti puncak ritual upacara Yadnya Kasada yang akan dilakukan pada Senin (11/8) malam di Pura Luhur Poten di gunung Bromo. Ke-38 desa itu berasal dari empat daerah, yakni Lumajang, Pasuruang, Malang, dan Probolinggo.

Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, Anung Widiarto menjelaskan puncak ritual upacara Yadnya Kasada akan digelar Senin (11/8) malam. Semua warga suku Tengger yang berasal dari empat daerah itu akan mengikuti ritual tahunan ini.

“Dalam upacara itu ada empat

tokoh yang nantinya akan dikukuhkan, Yakni Kapolres, Dandim dan Ketua Pengadilan Kabupaten Probolinggo,” terang Anung menjelaskan.

Sementara itu, ritual upacara sacral itu diperkirakan akan dihadiri oleh ribuan warga suku Tengger. Tak heran, jika hampir semua penginapan dan hotel di kawasan gunung Bromo kini pe-

nuh dengan pengunjung. Baik pengunjung local maupun dari manca Negara.

Anung berharap, dengan adanya pelaksanaan ritual upacara Yadnya Kasada tersebut bisa berjalan hikmat dan lancar. Karena pihak Pemkab Probolinggo sejak dini sudah melakukan berbagai persiapan.

Rencananya, ritual upacara Yadnya Kasada itu, tidak hanya dihadiri oleh warga suku Tengger saja, namun juga akan dihadiri oleh Bupati Probolinggo, Hj. Tantri Hasan Aminudin dan sejumlah pejabat teras Pamkab Probolinggo. =Muhammad Sugianto

PROBOLINGGO – Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), ternyata membawa keuntungan besar terhadap Rumah Sakit dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo.

Bayangkan, setiap bulan klaim BPJS hingga mencapai Rp5 miliar.

Hal ini disampaikan Dirut RSU dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo, dr. Agus Bambang Suwignyo kepada wartawan, Senin (11/8). “Setiap bulan bisa mencapai itu,” tandasnya.

Dia menjelaskan, program BPJS itu dari awalnya memang sempat amburadul. Namun dari tahun ke tahun kemudian ada pembenahan, sehingga program pemerintah itu bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan masyarakat.

Apalagi sekarang dengan adanya perkembangan tehnologi. “Seperti melakukan entri pendataan pasien dan

mendaftar secara online,” ungkapnya.

Keuntungan dengan adanya klaim BPJS tersebut, imbuh dia, salah satunya bisa untuk melakukan pembelian obat. Apalagi sekarang rumah sakit diberikan kewenangan melakukan fleksibilitas soal keuangan. Sehingga bisa melakukan penambahan dan pembelian peralatan medis.

“Ya semua itu dari klaim BPJS itu,” katanya menjelaskan.

Agus Bambang Suwignyo menambahkan, dengan adanya program BPJS tersebut, respon masyarakat cukup besar. “Program BPJS itu mendapat respon dari masyarakat, apalagi selama ini tidak pernah ada komplin,” terang dia.

Dia menambahkan, keuntungan yang didapat dari klaim BPJS yang diajukan oleh masyarakat itu dalam setiap bulannya mengalami naik turun.

Terkadang dibawah Rp.5 miliar, namun rata-rata keuntungan yang diperoleh RSU dari hasil klaim BPJS tersebut mencapai Rp5 miliar. =Muhammad Sugianto

14

KORAN MADURA

Probolinggo

SELASA 12 AGUSTUS 2014|NO. 0417|TAHUN III

Minimalisir Penyebaran HIV/AIDS Perlu Penunjang Pendanaan Memadai PROBOLINGGO - Partisipasi aktif semua pihak meningkatkan dukungan pendanaan sangat dibutuhkan dalam memaksimalkan program penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Probolinggo. Sebab, program penanggulangannya juga perlu ditunjang pendanaan memadai.

“Semua pihak harus memahami pentingnya pendanaan memadai. Jika tidak, bagaimana bisa maksimal. Makanya dibutuhkan keseriusan semua pihak, khususnya pemerintah agar memberi dana cukup untuk program penanggulangan HIV dan AIDS,” kata Ketua MUI Kota Probolinggo, KH.Masruhin, disela-sela rapat penyusunan program kerja penanggulangan HIV/AIDS, di Kantor Bappeda Kota Probolinggo, Senin (11/8).

Menurutnya, jika ingin fokus menanggulangi HIV dan AIDS harus menyediakan dana dari masing - masing dari APBD, baik provinsi maupun di kabupaten dan kota, di samping sumber dana lain dalam negeri.

Apabila tidak dianggarkan,

semua upaya pembangunan bidang kesehatan, khususnya dalam program penanggulangan HIV dan AIDS yang sudah berjalan dengan baik dan banyak menemukan pengidap di masyarakat akan sia – sia. Akibatnya bisa menyebabkan bertambahnya kasus pengidap HIV dan AIDS baru.

“Perencanaan dan penganggaran terpadu untuk HIV dan AIDS akan menghasilkan rencana kerja yang dapat dijadikan rujukan dan masukan dalam penyusunan di rencana kerja penyusunan anggaran (RKPA) dan rencana kerja anggaran (RKA) masing - masing SKPD. Terutama bagi instansi yang termasuk dalam Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di provinsi maupun kabupaten dan kota,” sebut KH.

Masruhin.

Sebagaimana dimaklumi tujuan pembangunan Millenium 2015 khususnya tujuan ke 6 adalah menghentikan laju penyebaran HIV dan AIDS, juga membalikkan kecenderungannya pada 2015. Artinya pada 2015 mendatang sudah seharusnya prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia, khususnya di wilayah Kota Probolinggo semakin menurun.

“Apabila pada saat ini prevalensi HIV dan AIDS di Kota Probolinggo, maka pada 2015 diharapkan tidak terjadi peningkatan. Pencapaian target ini merupakan salah satu prioritas utama bangsa Indonesia,” harapnya.

Terpisah, anggota seksi pengembangan kebijakan dan pengelolaan program Komisi Penangulangan HIV/AIDS Kota Probolinggo, M.Sonhadji, mengatakan kegiatan program yang disusun 2015 adalah melaksanakan analisis untuk menentukan kebijakan penanggulangan HIV/ AIDS, meningkatkan advokasi kepada stakeholders dalam

TARGETKAN. Rakor Penyusunan program kegiatan oleh penanggulangan HIV/ AIDS di Kota Probolinggo tahun 2015.

meningkatkan pemahaman dan dukungan anggaran terhadap program penanggulangan HIV/ AIDS. “Melakukan pendekatan dan pendidikan pada para tokoh masyarakat informal (pemuka adat, tokoh agama, tokoh masyarakat) guna meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap penanggulangan HIV/ AIDs, dan kajian/ penyusunan proposal kegiatan penanggulangan HIV/ AIDS kepada mitra kerja,”ucapnya.

Disisi lain membuat rekomendasi kepada Ketua Komisi dan lembaga/ mitra kerja dalam upaya penanggulangan HIV/ AIDS, untuk engkoordinasikan dan men-

gawasi pelaksanaan program penanggulangan.”Targetnya Mengelola penggunaan anggaran tahunan yang disetujui pemerintah sesuai dengan prioritas kegiatan, “ucap M.Sonhadji. =M.Hisbullah Huda

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

SELASA 12 AGUSTUS 2014 No. 0417 |2014 TAHUN III SELASA 12 |AGUSTUS

No. 0417 | TAHUN III

15 15

Barcelona Masih Memburu Pemain BARCELONA - Barcelona belum berhenti mengincar pemain anyar untuk menghadapi musim baru ini, meski mereka sudah mendapatkan bek Arsenal Thomas Vermaelen. Pelatih Luis Enrique masih memburu pemain baru guna menciptakan skuat yang solid sepanjang musim ini.

TRANSFER PEMAIN

City Sukses Dapatkan Bek Timnas Prancis Jawara Liga Primer Inggris Manchester City mengonfirmasi kesuksesan mereka mengontrak bek tim nasional Prancis Eliaquim Mangala dari klub Portugal FC Porto dengan harga yang masih dirahasiakan.

Pemain 23 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi enam musim. Bagi City, Mangala adalah rekrutan mereka yang keenam musim ini. Sebelumnya, City mendapatkan Bacary Sagna, Fernando, Willy Caballero, Burno Zucculini dan Frank Lampard.

“Manchester City dengan gembira mengumumkan bergabungnya Eliaquim Mangala dari FC Porto,”

demikian pernyataan resmi yang dilansir laman resmi mereka.

Mangala pun tak menutupi kegembiraannya dapat bergabung dengan City. “City adalah klub top Eropa. Ini merupakan langkah penting pergi dari Porto untuk bergabung dengan Manchester City untuk melanjutkan perkembangan karirku,” ujar Mangala.

“Saya yakin dapat meraih titel juara bersama klub ini. Saya seorang yang ambisius, dan itulah mengapa saya berada di sini,” lanjut Mangala. Mangala akan mengenakan jersey dengan nomor punggung 20. MCFC.CO.UK/DAR

DIINCAR BARCELONA

Sejauh ini, Barcelona sudah menghabiskan dana 150 juta euro untuk membeli sejumlah pemain, termasuk 15 juta euro untuk mendapatkan Vermaelen. Dia menjadi pemain keenam yang datang ke Camp Nou, setelah sebelumnya klub tersebut membeli MarcAndre ter Stegen, Ivan Rakitic, Claudio Bravo, Luis Suarez, dan Jeremy Mathieu.

Transfer Barca sejauh ini bisa

JUAN CUADRADO

Direktur Olahraga Barcelona Andoni Zubizarreta mengatakan bahwa aktivitas transfer klubnya belumlah usai.

dianggap sukses karena pemainpemain bintang incaran mereka berhasil didapat. Namun itu tak lantas membuat manajemen klub puas. Karena bursa transfer masih akan buka sampai awalSeptember , aktivitas jual dan beli Barca masih akan terus berlangsung.

“Dengan penambahan Thomas kami sudah tuntas pada barisan pertahanan pada level yang sangat tinggi. Masih ada opsi buat kami untuk beberapa pemain keluar, sebagaimana kami juga tidak menutup kemungkinan pemain lain akan masuk,” kata Direktur Olahraga Barcelona, Andoni Zubizarreta.

Dia melanjutkan, “Apa yang saya maksudkan adalah pada tengah malam di 31 Agsutus kami harap kami punya skuat yang terbaik yang bisa kami miliki. Meski kami sudah gembira dengan yang kami punya saat ini. Jika ada kesempatan mengembangkan, maka kami akan mencobanya. Sampai tanggal 1 atau 2 (September), saat bursa transfer ditutup, segalanya bisa terjadi.”

Tak ada nama spesifik yang dis-

ebut Zubizarreta soal siapa pemain baru yang akan diboyong Barcelona. Namun media Spanyol dan Italia sudah ramai mengabarkan kalau Barca terpikat pada pemain Fiorentina asal Kolombia, Juan Cuadrado.

Sementara itu, pelatih Liverpool Brendan Rodgers menegaskan bahwa belum ada tawaran dari klub manapun untuk membeli bek mereka Daniel Agger.

Bek intenrasional Denmark itu saat ini masih menjalani perawatan akibat cedera lutut. Walhasil, ia tidak dapat dimainkan saat The Reds menghantam Borussia Dortmund 4-0 di pertandingan ujicoba.

Tempat Agger di skuat kini terancam oleh Dejan Lovren, pemain yang baru direkrut dari Southampton. Apalagi, Lovren memperlihatkan performa menjanjikan di laga pramusim.

Agger sendiri dikabarkan ingin pergi dari Anfield. Konon, pemain berusia 29 tahun itu diinginkan oleh Barcelona dan rival domestik Liverpool, Arsenal dan Tottenham Hotspur. Tapi menurut Rodgers sejauh ini belum ada tawaran.

“Saya melihat sejumlah gosip pad Agger, tapi kami belum menerima penawaran apapun. Daniel masih melakukan perawatan pada kakinya. Dia kurang beruntung sejak mengikuti tur pramusim ke Amerika, kami kami tidak memiliki apapun, belum ada tawaran,” kata Rodgers. =SKY SPORTS/CAROL AJI

lahraga

KORAN MADURA 16 BACA JUGA

KORAN MADURA

SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III

g Barcelona Masih Memburu

Pemain Baru | Halaman 15

g Manchester City Sukses Dapatkan

Bek Timnas Prancis | Halaman 15

OLIVIER GIROUD

Arsenal Lapar Gelar Juarai Community Shield

LONDON - Arsenal menatap musim 2014-215 dengan optimisme setelah memetik kemenangan 3-0 atas Manchester City pada ajang Community Shield di Wembley, Minggu (10/8). Ini adalah pertandingan antara juara Liga Primer Inggris (Manchester City) dan juara Piala FA (Arsenal).

G

elar ini juga merupakan gelar kedua “The Gunners” dalam tiga bulan terakhir, menyusul kesuksesan mereka menjuarai Piala FA Mei silam. Kini skuat Arsene Wenger itu mengincar trofi-trofi lainnya yang lebih bergengsi.

Arsenal sempat menunggu lama untuk bisa mengangkat piala lagi. Klub London Utara itu kesulitan untuk menambah koleksi di lemari juara mereka usai memenangi Piala FA 2005.

Penantian Arsenal baru berakhir pada bulan Mei silam. Mereka tampil sebagai juara Piala FA setelah menundukkan Hull City dengan skor 3-2 dalam laga final di Wembley.

Hanya berselang 85 hari, Arsenal mengangkat trofi lagi di Wembley. Mereka mengalahkan Manchester City 3-0 di ajang Community Shield, Minggu (10/8). Gol-gol kemenangan Arsenal itu masing-masing dicetak Santi Cazorla, Aaron Ramsey, dan Olivier Giroud.

Arsenal kini dihadapkan pada tantangan untuk memenangi gelar lainnya yang lebih prestisius seperti Premier League dan bahkan Liga Champions. “Kami ingin melangkah maju dari apa yang kami lakukan musim lalu. Setelah lama tanpa trofi, kami mengakhiri penantian musim lalu. Namun, itu tak cukup untuk klub ini,” ujar kapten Arsenal, Mikel Arteta.

Dia melanjutkan, “Saya pikir kami harus mengejar hal-hal yang lebih besar dan semoga mengawali musim seperti ini akan membantu meningkatkan kepercayaan diri, keyakinan, dan saya pikir kami menuju ke arah yang tepat.”

Untuk memperkuat skuatnya, Arsenal telah melakukan belanja pemain pada musim panas ini. Mereka merekrut Alexis Sanchez, Mathieu Debuchy, David Ospina, dan Calum Chambers. =SKY SPORTS/CAROL AJI

STRIKER ARSENAL

LIMA FAKTA ARSENAL 1

Sedang On Fire

Arsenal sedang bersemangat menyambut musim baru. Trofi Community Shield tidak sekadar bermakna meraih trofi, namun mereka mengalahkan juara Premier League dengan ‘tanpa kemasukkan gol’. Patut diingat jika City adalah tim yang musim lalu menghancurkan Arsenal dengan skor 6-3.

2

PEMBUKTIAN GIROUD

Meski bisa dibilang Giroud tidak terlalu layak mendapatkan predikat sebagai man of the match, golnya adalah bukti bahwa Giroud bukan sekedar pemain tampan yang hanya mampu mencetak gol tap-in dan sundulan kepala. Bermain di Piala Dunia sepertinya memberikan Giroud pengalaman berharga yang diaplikasikan bersama Arsenal musim depan.

3

KEDALAMAN SKUAD

Banyak yang mengatakan bahwa kemenangan Arsenal dikarenakan beberapa pemain kunci City tidak ikut bermain. Namun patut diingat bahwa Arsenal juga tidak bisa memainkan Theo Walcot, Per Mertesacker, Mesut Ozil, Abou Diaby and Lukas Podolski. Mereka bahkan memainkan Nacho Monreal yang sejatinya merupakan bek kiri sebagai bek tengah.

4

MATANGNYA AARON RAMSEY

Tampil trengginas di awal musim lalu, Ramsey harus absen lama akibat cedera yang didapatnya pada pertengahan musim. Namun ia sukses membayar ketidakhadirannya dengan gol pamungkas yang berujung pada trofi FA Cup. Pada laga kontra City, Ramsey turut menyumbangkan satu gol.

5

RAPI DAN TERORGANISIR

Saat banyak yang berpendapat City sedang tidak dalam performa terbaiknya, banyak yang tidak menyadari rapinya permainan anak asuh Arsene Wenger. Sebisa mungkin mereka berusaha tidak memberikan ruang gerak kepada pemain City hingga berujung pada clean sheet.

Pemain Arsenal mengangkat trofi Community Shield usai mengalahkan Manchester City 3-0, Minggu (10/8)

16

SELASA 12 AGUSTUS 2014 No. 0417 | TAHUN III

SELASA

12 AGUSTUS 2014 No. 0417 | TAHUN III

MENGAPA ADA DATA TIDAK DITEMUKAN PAMEKASAN

F

RP 200 JUTA UNTUK PENANGGULANGAN KEKERINGAN SAMPANG

J

KORAN MADURA BELGIS TRIANDARI SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III JANGAN GAMPANG TERPENGARUH ORANG LAIN NETER KOLENANG

A

P

Taneyan Lanjang mohammad muhlis/koran madura

KORAN MADURA

S

AMPANG- Pasar tradsional Srimangunan, Sampang, Senin (11/8) malam sekitar pukul 17.30 WIB, terbakar.

Kobaran api sulit untuk dijinakkan, sehingga Blok C1 & C2 ludes jadi arang. Belum diketahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara kepulan asap terlihat hingga jarak satu kilometer.

Pantauan di lapangan, polisi bersama TNI dibantu tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta masyarakat berupaya mengevakuasi barang-barang di sejumlah kios yang terbakar di Pasar Srimangunan.

Para petugas itu berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari kobaran api. “Semua personel kami kerahkan, termasuk

pasukan Brimob yang ada di Sampang ini,” kata Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar.

Kebakaran Pasar Srimangunan ini diketahui mulai terjadi sekitar pukul 17.30 WIB saat adzan magrib berlangsung.

Hingga sekitar pukul 19.00 WIB kebakaran masih belum berhasil dipadamankan, meski tim pemadam kebakaran sudah tiba di lokasi kebakaran.

Kobaran api semakin besar karena tiupan angin sangat kencang. Kebakaran diduga berasal dari Blok C lantai dua di pasar itu. Namun, belum diketahui penyebab kebakaran yang terjadi di Pasar Srimangunan.

Menurut dugaan, kebakaran karena korsleting arus pendek lis-

trik. Pasar Srimangunan terletak di Jalan Wahid Hasyim, Sampang, dan merupakan pusat perbelanjaan di Kota Bahari itu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang Wisnu Hartono menjelaskan, pihaknya melakukan pemadaman dengan menerjunkan sebanyak 12 tangki air, dengan bantuan dari satu unit pemadam Kabupaten Pamekasan, serta satu unit water canon Polres Sampang.

“Semua totalnya 12 dan dibantu dari Polres Sampang untuk memadamkan kobaran api di pasar srimangunan,” katanya.

Ditegaskannya, sejauh ini pihaknya belum diketahui pasti penyebab kebakaran dan tidak ada korban jiwa. Menurutnya, ke-

baran terjadi hampir selama sekitar empat jam.

“Belum tau juga penyebabnya apa, tapi tidak ada korban jiwa, termasuk ada berapa kios belum tahu,” tegasnya.

Kebakaran di pasar ini merupakan kali kedua dalam dua bulan terakhir ini. Sebelumnya, pada Juli, pasar ini juga pernah terbakar, namun hanya terjadi satu kios saja dan api bisa segera dipadamkan sehingga tidak merembet ke kios-kios lainnya.

Sementara, akibat kebakaran ini, jalur lalu lintas yang hendak menuju Kota Sampang ditutup.

Kendaraan dialihkan melalui Jalan Syamsul Arifin yakni melalui Kelurahan Polagan, Kecamatan Kota, Sampang.

Padam PLN Wilayah Sampang memadamkan aliran listrik di Pasar Srimangunan, guna mencegah kemungkinan terjadinya korsleting di lokasi tersebut. “Untuk sementara aliran listrik kami putus, karena jika misalnya terjadi korsleting maka bisa menyebabkan titik api baru,” kata Kepala PLN Sampang, Djunaidi.

Ia menjelaskan, penyebab kebakaran Pasar Srimangunan Sampang belum diketahui pasti dan hanya bersifat dugaan dari warga akibat korsleting listrik.

Akan tetapi, pihak PLN perlu melakukan antisipasi dengan memutus aliran listrik di sekitar lokasi kebakaran. =RYAN HARIYANTO/ANT

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III

MADURA

SUMENEP – Ratusan warga Kecamatan/Kepulauan Masalembu meluapkan kekesalannya di kantor Adpel Kalianget, Senin (11/8).

Mereka resah karena sudah belasan hari tertahan di Pelabuhan Kalianget.

Pantauan Koran Madura, kemarin, ratusan penumpang sebelum mendatangi kantor adpel, berkumpul di ruang penginapan yang ada di sebelah kantor Adpel.

Mereka bermusyawarah mencari siasat agar bisa secepatnya pulang kampung.

Setelah berkisar 2 jam lamanya bermusyawarah, meraka sepakat untuk mendatangi kantor Adpel Kalianget. Sesampainya di depan kantor Adpel, ratusan warga secara bergantian berorasi.

Mereka meluapkan kekesalannya.

Mereka menanyakan kejelasan pelayaran kapal ke Masalembu, sebab pelayaran ke Kangean sudah berangkat. Petugas Adpel ditengarai tebang pilih dalam memberikan izin keberangkatan kapal. ”Kenapa yang ke Kangean sudah berangkat, tapi ke Masalembu tidak. Ini kan tidak adil namanya. Kami sudah lama tinggal di pelabuhan ini. Siapa pun akan merasakan kekesalan yang sama,” kata Bambang, salah satu warga Masalembu disela-sela aksi demonstrasi, kemarin.

Menurutnya, ada penumpang yang sudah tertahan selama satu minggu, ada juga yang sampai 12 hari, bahkan ada yang tertahan hingga 20 hari. ”Mau buang besar saja kerepotan, karena tidak ada air. Kami juga tidak punya keluarga di sini. Lantas kami mau mengadu ke mana jika bekal sudah jabis,” keluhnya.

Sementara biaya hidup di Pelabuhan Kalianget sangat ma-

Sumenep

SELASA 12 AGUSTUS 2014 No. 0417 | TAHUN III

Luapan Protes di Kantor Adpel Belasan Hari Tertahan di Pelabuhan Kalianget

TERTAHAN. Ratusan warga Kecamatan/Kepulauan Masalembu mendatangi kantor Adpel Kalianget, Senin (11/8).

Mereka resah karena sudah belasan hari tertahan di Pelabuhan Kalianget.

hal. Kata Wawan, warga Masalembu yang lain, dirinya harus mengeluarkan uang sebesar Rp 50 ribu per hari. “Tinggal dihitung berapa duit yang harus kami kelu-

arkan,” tuturnya.

Wawan bersama camatan Masalembu mengancam akan kapal yang melayani

warga Keyang lain membakar rute Masa-

lembu jika tidak segera diberangkatkan. ”Kalau beralasan karena terkendala cuaca, kenapa rute ke Kangean diberangkatkan. Ini kan perlu dicurigai jika petugas

Adpel ada main dibelakang ini,” terangnya.

Kata Wawan, saat ini tidak hanya kapal rute Kangean yang sudah berlayar, kapal motor kayu juga sudah berkali-kali berlayar. ”Alasan cuaca buruk kami kira itu cuma alasan saja, karena kapal yang ke Kangean sudah lama diberangkatakan. Kalau memang cuaca itu buruk, alangkah lebih baiknya semuanya tidak diberangkatkan,” ujarnya.

Sementara Petugas Adpel Kalianget Fadjar Sidik mengatakan, sampai saat ini, dirinya belum pernah mengeluarkan instruksi berupa larangan untuk berlayar dari Syahbandar. ”Kalau berdasarkan cuaca memang sudah diperbolehkan untuk berlayar, hanya saja kapten kapal masih tidak ada,” ungkapnya.

Hanya saja, pihaknya menerima informasi dari BMKG Jatim, ketinggian ombak di perairan Sumenep sampai saat ini masih sekitar 3 meter, sementara kecepatan angin diperkirakan 26 knot per jam.

Terkait belum diberangkatkannya kapal jurusan Kecamatan/ Kepulauan Masalembu, bukan kesalahan syahbandar, melainkan kesalahan dari perusahaan kapal itu sendiri. ”Kami juga kebingungan harus berbuat apa, jika nahkodanya sudah tidak ada,” timpalnya.

Hal itu dibenarkan Iwan, petugas agen penjualan Tiket Kapal di Pelabuhan Kalianget. Saat ini, loket penjualan tiket tetap melayani pembelian. ”Saya juga kaget saat kapal membatalkan pelayaran karena alasan cuaca,” terangnya.

Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak kapal yang berpusat di Surabaya terkait pembatalan pelayaran itu. Tapi, belum ada tanggapan positif. ”Belum ada tanggapan,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

SENGKETA PILPRES

KPU Segera Serahkan Dokumen 114 TPS Sumenep - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, segera menyerahkan dokumen dari 114 tempat pemungutan suara ke KPU RI guna dijadikan alat bukti di Mahkamah Konstitusi.

"Kami akan menyerahkan dokumen tersebut pada Senin ini ke KPU RI. Saat ini, kami sudah berada di Bandara Juanda untuk ke Jakarta," ujar komisioner KPU Sumenep Rachbini melalui telepon dari Surabaya, Senin (11/8).

Salah satu materi keberatan atas hasil Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2014 yang diajukan sebagai materi gugatan ke MK oleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa adalah hasil Pilpres 2014 di Sumenep.

Mereka menduga terjadi perbedaan jumlah antara perolehan suara di tingkat TPS dengan pemilih hadir, serta jumlah pemilih yang masuk kategori daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb).

"Pasangan Prabowo-Hatta

melalui tim kuasa hukumnya di MK menyebutkan dugaan perbedaan itu terjadi di 114 TPS yang tersebar di 25 dari 27 kecamatan di Sumenep," kata Rachbini.

Pada Minggu (10/8), KPU Sumenep dengan disaksikan para pihak terkait, salah satunya panitia pengawas pemilu (panwaslu), membuka 114 kotak suara untuk mengambil formulir rekapitulasi perolehan suara dan daftar hadir pemilih di TPS. "Dokumen-dokumen terse-

but yang saat ini kami bawa ke Jakarta untuk diserahkan ke KPU RI dan selanjutnya akan dijadikan sebagai alat bukti di MK," katanya.

Ia menjelaskan MK memperkenankan KPU Sumenep membuka 114 kotak suara guna mengambil dokumen di tingkat TPS yang diperlukan untuk dijadikan alat bukti.

"MK mensyaratkan pembukaan kotak suara itu disaksikan oleh panwaslu, saksi dari pasangan calon, dan di bawah

pengamanan polisi. Pada Minggu (10/8), pembukaan kotak suara tersebut dilakukan sebagaimana syarat dari MK," kata Rachbini.

Pilpres 2014 yang digelar pada 9 Juli diikuti oleh dua pasangan calon, yakni PrabowoHatta dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pasangan Prabowo-Hatta mengajukan sengketa hasil Pilpres 2014 ke MK dan sidangnya dimulai sejak Rabu (6/8). =ABD. AZIZ/ANT

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III

JELANG PELANTIKAN DPRD BARU

Empat Caleg PKB Rebut Kursi Pucuk DPRD SUMENEP – Empat calon anggota legislatif (caleg) terpilih dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan berebut posisi ketua DPRD Sumenep periode 2014-2019.

Empat orang tersebut adalah Abrori Mannan, Abd. Hamid Ali Munir, Dulsian, dan Herman Dali Kusuma.

Sekretaris DPC PKB Sumenep Bahrul Ulum mengatakan, empat nama tersebut telah disepakati pengurus dalam rapat pleno DPC PKB Sumenep pada tanggal 9 Agustus lalu. “Proses pengusulannya itu melalui rapat pleno.

Tentu ada kriteria yang memang menjadi patokan diinternal partai,” katanya, Senin (11/8).

Kata Ulum, empat kandidat itu akan menjalani uji kelayakan (fit and proper test) yang rencananya akan dilakukan pada Selasa (12/8) malam. Yang akan menguji mereka dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB. “Dari penyaringan tersebut, kami hanya akan menetapkan

satu orang yang berhak untuk menjadi Ketua DPRD Sumenep periode 2014-2019. Sehingga mereka harus betul-betul mengikuti segala aturan yang ada,” tandasnya.

Ulum memastikan proses itu berjalan sesuai prosedur yang ada dan tidak ada titipan nama. Yang akan memutuskan siapa yang terpilih jadi ketua adalah kewenangan DPP PKB. “Jadi, dalam waktu tidak lama, siapa orangnya sudah bisa diketahui,” ujarnya.

Untuk diketahui, Abrori Mannan menjabat Ketua Komisi A DPRD Sumenep periode 2009-2014, Abd. Hamid Ali Munir menjabat anggota Komisi

A DPRD Sumenep periode 2009-2014, Dulsian menjabat Ketua FPKB DPRD Sumenep dan anggota Komisi D DPRD periode 2009-2014, sementara Herman Dali Kusuma menjabat anggota DPRD Sumenep periode 20042009.

Pada pemilu legislatif 9 April lalu, Herman Dali Kusuma (dapil Kota Sumenep, Batuan, Manding, Talango) memperoleh 4.411 suara, Dulsian (dapil Sapeken, Arjasa, Kangayan) memperoleh 3.708 suara, Abd. Hamid Ali Munir (dapil Ambunten, Pasongsongan, Dasuk, Rubaru) memperoleh 7.800 suara, dan Abrori Mannan (dapil Pragaan, Guluk-guluk, Ganding) memperoleh 6.398 suara.

H-7 Pelantikan Secara terpisah, Ketua Panitia Pelantikan DPRD Sumenep periode 2014-2019 Taufiqurrahman berharap, SK anggota dewan baru

bisa terbit H-7 sebelum pelantikan yang sudah dijadwalkan tanggal 21 Agustus 2014.

Sebagai antisipasi, panitia berharap pimpinan DPRD Sumenep melakukan komunikasi dengan Gubernur Jawa Timur, bahwa pelantikan sudah siap untuk digelar sesuai dengan jadwal.

“Untuk jam pelaksanaan, masih menunggu hasil Bamus besok,” ujarnya.

Menurut rencananya, Jumat (15/8), panitia kembali akan menggelar rapat dengan agenda laporan masing-masing seksi kegiatan. “Rapat itu, bagian dari evaluasi terhadap masing-masing seksi,” tambahnya.

Dia optimis pelantikan tetap bakal digelar sesuai dengan rencana awal yang bakal ditempatkan di Pendopo Keraton Sumenep. Sesuai dengan pengajuan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebanyak 50 orang. =SYAMSUNI/MK

C

PERBAIKAN JALAN

Belum Setahun Sudah Rusak Sumenep – Jalan poros desa di Dusun Kalapayan, Desa Montorah, Kecamatan Pasongsongan, menuai sorotan. Jalan tersebut belum berumur satu tahun yang diperbaiki, tapi sudah kembali rusak.

Hermanto, 30, warga setempat, menuturkan, lapisan aspal di jalan tersebut tipis. Akibatnya, sejak umur tiga bulan sudah mulai rusak. "Saya sangat menyayangkan pembangunan infrastruktur pedesaan cepat rusak,," katanya, Senin (11/8).

Kami harap pemerintah mendengar suara warga Dusun Kalapayan"

Hermanto No

Nama

Pengalaman

Dapil

Suara

1

Abrori Mannan

Ketua Komisi A DPRD Sumenep periode 20092014

Dapil III (Pragaan, Guluk-guluk, Ganding)

6.398 suara

Abd. Hamid Ali Munir

Anggota Komisi A DPRD Sumenep periode 20092014

Dapil IV (Ambunten, Pasongsongan, Dasuk, Rubaru)

7.800 suara

3

Dulsiam

Ketua FPKB DPRD Sumenep dan anggota Komisi D DPRD periode 2009-2014

Dapil VII (Sapeken, Arjasa, Kangayan)

3.708 suara

5

Herman Dali Kusuma

Anggota DPRD Sumenep periode 2004-2009

Dapil I (Kota Sumenep, Batuan, Manding, Talango)

4.411 suara

2

Warga

Jalan poros desa yang rusak tersebut kurang lebih 1 kilometer, dari Dusun Kalapayan hingga Dusun Bangsoka. "Kami harap pemerintah mendengar suara warga Dusun Kalapayan," imbuhnya.

Secara terpisah, anggota Komisi C DPRD Sumenep Muhammad Husin meminta dinas yang menangani segera memperbaikinya.

“Dinas terkait harus segera bertindak menuntuskan kasus infrastruktur pedesaan, khusunya jalan poros kabupaten," desaknya.

Husin mengatakan, seharus pemerintah tahu dengan kondisi jalan poros desa yang sudah ambruk dan segera memperbaiki. "Dinas terkait harus kroscek ke bawah agar mengetahui dan segera memperbaiki," singkatnya pada wartawan.

Sementara Dinas PU Bina Marga Rasyiadi masih belum bisa memberikan komentar, karena saat dihubungi via telepon selulernya tidak bisa dihubungi. =SYAMSUNI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III

PENDIDIKAN

Siswa SDN Pajagalan I Melebihi Kapasitas

DESAK-DESAKAN. Siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) I Pajagalan Kecamatan Kota Sumenep, Senin (11/8) mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan berdesakdesakan karena kapasitas ruang kelas tak sesuai dengan jumlah siswanya.

Pengendara Belum Tertib Lalu Lintas Mahasiswi Tabrak Guru SD Hingga Tak Sadarkan Diri SUMENEP - Pengandara belum tertib dalam berlalu lintas (lalin). Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pengendara yang menerobos rambu-rambu lalu lintas dan tidak mematuhi keselamatan berkendara, seperti memakai helm.

Demikian disampaikan Kasatlantas Polres Sumenep AKP Musa Bakhtiar, Senin (11/8). Itu adalah tantangan pihaknya yang baru dua minggu bertugas di jabatan tersebut. Tak tertibnya berkendara mengakibatkan rawannya insiden kecelakaan.

"Sejak pertama kali saya bertugas di Sumenep, saya melihat banyak pengendara motor yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas, beda jauh dengan tempat saya bertugas sebelumnya," kata AKP Musa Bakhtiar.

Bekas Kanit Turjawali Satlantas Polres Tuban ini menuturkan, jajaran Satlantas Polres Sumenep harus ekstra dalam menyosialisasikan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, utamanya bagi pengendara motor.

"Kita harus kerja ekstra menyosialisasikan peraturan lalu lintas bagi pengendara motor, sehingga masyarakat menjadi

tahu akan pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan angka kecelakaan di Sumenep dapat ditekan sekecil mungkin,” beber pria yang pernah ikut memberikan 4 penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dalam peningkatan kesadaran berlalu lintas saat bertugas di Polres Madiun.

Untuk menyukseskan gerakannya itu, Kasatlantas akan menggencarkan sosialisasi baik secara langsung kepada pengendara, maupun secara tidak langsung melalui lembaga-lembaga terkait.

Selain itu, pihaknya akan menggandeng semua instansi yang ada di Kabupaten Sumenep, untuk menyosiasialisasikan undang-undang kesadaran berlalu lintas.

Tabrakan Kemarin sekitar pukul 10.00, Ahmad Qusyairi (57), salah satu guru di SDN Torbang, Kecamatan Batuan, terjungkal usai ditabrak

motor Honda Beat warna putih Nopol M 4549 VZ yang dikendarai mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta di Sumenep. Akibatanya, Ahmad Qusyairi hingga kemarin sore belum sadarakan diri.

Guru SD yang sudah renta itu, ditabrak usai mengajari siswa SDN Torbang latihan gerak jalan. Saat hendak memasukkan siswanya ke halaman sekolah, tiba-tiba dari arah timur (Kecamatan Batuan) muncul pengendara motor, yakni Sri Farida (21) yang berboncengan dengan Trisnawati (22). Keduanya warga Dusun Dalem, Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget.

Sementara korban yang saat itu berada di tengah-tengah jalan, tidak bisa menyelamatkan diri ketika ada motor yang dikendarai dua mahasiswi melaju dengan kecepatan tinggi. Sehingga korban yang dalam posisi terjepit, tubuhnya diseruduk dari belakang. ”Saat kejadian, saya beserta guru yang lain sedang berada di kantor dan sudah bersiap-siap masuk kelas. Tiba-tiba di jalan raya terdengar suara tabrakan yang disertai suara jeritan dan teriakan minta tolong anak-anak

yang ikut latihan gerak jalan, dan setelah kami ke jalan raya, tiga korban sudah begelimpangan di tengah jalan, dan saya beserta guru yang lain langsung mengevakuasi korban ke tepi jalan,” kata Shaleh (52), teman korban, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumenep, Senin (11/8).

Tiga orang korban, yakni Ahmad Qusyairi (guru SD), Sri Farida (pengendara motor), dan Trisnawati (pembonceng), langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumenep, untuk mendapat perawatan medis. Korban paling parah dialami Ahmad Qusyairi. Ia menderita patah tulang di bagian betis kanan, dan kepalanya bagian belakang bocor.

Hingga kemarin sore, Qusyairi belum sadarkan diri dan akan dirujuk ke rumah sakit Surabaya, karena diduga mengalami gegar otak. Sedangkan dua pengendara motor, yakni Sri Farida, menderita luka di bagian wajah serta lecet di bagian bahu kanannya, dan Trisnawati hanya menderita luka ringan. =JUNAEDI/MK

SUMENEP – Proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pajagalan I Kecamatan Kota Sumenep, khususnya kelas III harus rela berdesakdesakan. Sebab, luas ruangan tak sesuai dengan jumlah siswanya.

Informasinya, jumlah siswa kelas III SDN Pajagalan 1 berjumlah sebanyak 114.

Jumlah siswa sebanyak itu seharusnya dibagi menjadi tiga kelas, namun di SDN I Pajagalan hanya dibagi dua dengan ukuran ruangan 7,5×6,5. ”Khusus kelas III memang banyak, setiap kelasnya ada yang diisi 58 dan 56 siswa, itu karena kelas yang kami miliki sangat terbatas,” kata Kepala SDN Pajagalan 1 Sumenep, Sunari, Senin (11/8).

Seharusnya, lanjut Sahuri, dengan jumlah siswa sebanyak itu, dibagi menjadi tiga kelas. Sehingga proses KBM bisa berjalan normal. ”Idealnya, setiap kelas hanya diisi dengan jumlah siswa sebanyak 20 siswa,” ungkapnya.

Pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Sebab sudah tidak ada lagi ruangan yang kosong. ”Tapi mau bagaimana lagi, wong lokalnya memang kurang. Sebelumnya kami mencoba membagi III kelas, satu kelas menggunakan ruang perpustakaan tapi ternyata kurang efektif, makanya kami jadikan II kelas lagi,” terangnya.

Di SDN Pajagalan 1 itu memiliki kelas sebanyak 14 ruang, harusnya 18 ruang melihat banyaknya siswa yang ada di sekolah tersebut. ”Jadi kami masih membutuhkan lokal minimal 4 kelas lagi sehingga siswa bisa mengikuti proses KBM lebih efektif,” tuturnya.

Dia mengatakan sudah berkali-kali mengajukan proposal penambahan lokal ke Dinas Pendidikan, tapi rupanya masih belum ada tambahan. ”Kami dijanjikan tahun ini dapat, sudah beberapa kali konsultan datang ke sini, semoga tahun ini dapat lah,” harapnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III

E

DINAS PENDIDIKAN

Proyek APBN Rp 600 Juta Menyimpang?

SUMENEP – Proyek APBN 2013 senilai Rp 600 juta untuk sejumlah sekolah dasar (SD) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep diduga menyimpang. Alasannya, bantuan langsung kepada sejumlah sekolah itu ditengarai pelaksanaanya tidak sesuai dengan spek dan petunjuk teknis (juknis) yang ditentukan.

Informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, bantuan yang disinyalir tidak sesuai dengan spek itu berupa komputer.

Akibatnya, komputer diperkirakan ada yang mulai rusak. Bahkan, kabarnya dalam proses pengadaanya juga dikondisikan oleh oknum Disdik. Sehingga, sekolah hanya menerima saja.

Masalah pengadaan itu langsung sekolah yang melakukan. Tidak ada campur tangan kami”

Fajar Santoso

Kepala Bidang Dikdas Itu diungkapkan oleh ketua LSM Sango Dayat. Dayat menjelaskan, dalam investigasi yang dilakukan pihaknya komputer yang sudah ada di lembaga pendidikan itu sudah ada yang rusak. Sehingga, manfaatnya menjadi tidak signifikan. ”Itu bantuan 2013, tapi kok sudah rusak. Kan sangat aneh. Kami menduga memang tidak sesuai dengan spek,” katanya.

Bahkan, Dayat menduga bantuan itu hanya sebatas jadi bancakan oknum disdik saja. Akkibatanya, lembaga pendidikan yang dirugikan. ”Banyak yang mengaku merasa dirugikan. Karena ini dikondisikan oleh oknum tertentu. Sehingga, banyak sekolah yang tidak berdaya,” ungkapnya dengan nada gusar.

Dayat mengungkapkapkan, pihaknya masih terus melakukan penelusuran masalah ini ke lem-

baga penerima. Itu dilakukan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. ”Kami sangat yakin ada kerugian didalamnya. Sebab, ada pengurangan spek maka dengan begitu kualitas harga pun menjadi menurun,” ujarnya.

Tahun 2013, sebanyak 20 sekolah mendapatkan kucuran dana melalui APBN sebanyak 600 juta. Masing-masing lembaga pendidikan itu mendapatkan Rp 30 juta. Bantuan itu untuk pembelian komputer, kamera dan peralatan lainnya. Sedangkan jumlah penerima sebanyak 20 sekolah, 19 negeri dan satu sekolah swasta. ”Anehnya, perspektif Disdik ada 5 Sekolah yang belum mendapatkan dana itu. Padahal, sudah bantuan 2013. Lalu, kemana bantuan itu. Kalau masalahnya dari pusat, anggaran sudah tutup, kok bisa belum cair,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Fajar Santoso menjelaskan, dalam bantuan dari APBN itu tidak pernah ada pengondisioan. Sebab, bantuan itu langsung diberikan kepada lembaga pendidikan melalui rekeningnya. ”Masalah pengadaan itu langsung sekolah yang melakukan. Tidak ada campur tangan kami,” katanya melalui sambungan telepon.

Dia mengungkapkan, masalah ada komputer yang sudah rusak, pihaknya belum bisa memastikan. Sebab, pihaknya belum mengawasi secara detil. ”Kami belum melakukan pengawasan secara terperinci. Nanti pasti akan kami telusuri secara mandalam. Tapi, kami tegaskan bantuan APBN itu bukan hanya untuk komputer saja ada yang lain, seperti infokus dan yang lainnya,” tuturnya.

Soal adanya lembaga pendidikan yang belum menerima bantuan sebanyak 5 lembaga, Fajar tidak menampik. Menurutnya, bantuan itu belum bisa disalurkan oleh pemerintah pusat. ”Ya yang jelas belum masuk ke rekening. Kalau sudah masuk, berarti sudah selesai,” ungkapnya. =MOH. HAYAT

Pasang Iklan di

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

PELAJAR MENANGIS INGIN SEKOLAH. Dua orang pelajar Rizal (kiri) dan Aryo (kanan) menangis saat mengadukan kasusnya di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung karena belum meneruskan sekolah pada jenjang SMP, Senin (11/8). Karena diberlakukannya sistem rayonisasi dan pendataan belum selesai, Rizal dan Aryo sudah hampir satu bulan belum dapat kepastian untuk melanjutkan sekolah.

PENGGELAPAN MOBIL

Vonis Enam Bulan untuk Azasi Hasan Sumenep - Azasi Hasan, mantan Calon Bupati Sumenep periode 2010-2015, diganjar hukuman enam bulan pencara dengan masa percobaan delapan bulan atas tuduhan penggelapan mobil.

Vonis tersebut di bawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Pada sidang tuntutan yang digelar 5 Juni lalu, JPU menuduh Azasi melanggar Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 (penipuan) dan Pasal 372 (penggelapan) dengan hukuman penjara masing-masing empat tahun. Sementara vonis baru dibacakan Kamis (24/7).

Humas PN Sumenep Deka Rachman mengatakan vonis tersebut sudah adil, dengan pertimbangan mobil atau uang yang dinyatakan dalam obyek barang bukti penipuan itu sudah dikembalikan kepada pelapor.

"Sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), dengan pertimbangan bahwa mobil atau uang yang dinyatakan dalam obyek barang bukti penipuan itu sudah dikembalikan pada korban

sebelum tahap penyidikan, dipandang adil kalau vonisnya 6 bulan dengan masa percobaan 8 bulan," katanya, Senin (11/8) kepada wartawan.

Dengan demikian, terdakwa harus hati-hati selama masa percobaan. “Jika terdakwa melakukan tindak pidana serupa atau pidana lain, vonis dalam masa percobaan dan kurungan 6 bulan itu akan diakomodasikan terhadap pidana yang akan dijatuhkan selanjutnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah," jelasnya.

Menurut Rahman, pada sidang putusan, terdakwa hadir. Sementara proses banding sebagaimana dalam KUHP paling lama 7 hari sejak pembacaan vonis. "Apabila tidak menyatakan hak, maka terdakwa dianggap telah menerima

putusan itu. Sampai sekarang belum ada. Artinya mungkin terdakwa menerima," jelasnya.

Ia menambahkan, dengan vonis demikian, terdakwa tidak wajib menjalankan hukuman penjara 6 bulan, selama terdakwa dalam 8 bulan tidak melakukan tindak pidana lain. "Sampai sekarang jika terdakwa tidak melakukan apa-apa, tidak akan dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan," tegasnya.

Azasi diduga menggelapkan mobil mewah, Marcedez Bens seharga Rp. 200 juta. Kasus itu terjadi pada tahun 2009. Pada tahun 2010, Hariksan, korban, melaporkan kasusnya ke polisi.

Pada April 2014, pelapor mencabut laporannya setelah menerima uang ganti sebesar Rp 200 juta. Namun proses hukum Azasi tetap berlanjut.

Menurut Deka Rachman, delik yang dituduhkan mulai dari tingkat penyidikan sampai penuntutan merupakan delik umum bukan delik aduan, sehingga meskipun telah dicabut laporannya, proses tetap berlanjut sampai pada tahap persidangan. =SYAMSUNI/BETH

KORAN MADURA

F KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

SELASA 12 AGUSTUS 2014 NO. 0417 | TAHUN III

SELASA 12 AGUSTUS 2014|NO. 0417|TAHUN III

MADURA

F

KEMARAU

Kekeringan Mulai Mengancam Gerbang Salam

DIJAGA KETAT. Sejumlah petugas sibuk memilah kotak suara di gudang KPU Pamekasan di Jl Brawijaya, Pamekasan.

Mengapa Ada Data Tidak Ditemukan?

Hamzah: Formulir Bukan Hilang, Tapi Tertukar Tempat PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan membuka 98 kotak suara untuk keperluan persidangan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK). Pembukaan kotak suara yang dimulai pada Minggu (10/8) selesai hingga Senin (11/8) sekitar pukul 00.30 WIB. Hasilnya, 3 data, di 3 Tempat Pemungutan Suara (TPS), hilang atau tidak jelas keberadaannya. Dari total 98 kotak suara yang dibuka KPU, terdapat satu kotak suara yang formulir C1-nya hilang dan dua kota lainnya tidak ditemukan formulir C7.

Berdasarkan data KPU setempat, formulir C-1 yang hilang milik TPS 7, Desa Mapper, Kecamatan Proppo. Kemudian, formulir C7 yang hilang milik TPS 3, Desa Sotaber Kecamatan Pasean, dan milik TPS 2, Desa Pangereman Kecamatan Batumarmar, Pamekasan.

Ketua KPU Pamekasan, Moh Hamzah mengatakan data yang tidak ditemukan itu diyakini tidak hilang, melainkan berada di kotak suara lainnya, yang masih satu desa tetapi beda TPS-nya. Nanun, pihaknya tidak melakukan pencarian, sebab membutuhkan waktu yang cukup lama.

“Kami diminta segera mengirim berkas lainnya ke KPU Pusat, sehingga dengan waktu yang mepet, karena untuk mencari kotak suara harus bongkar tumpukan kotak suara di gudang. Terkait ini kami menyiapkan jawaban berupa kronologi, bahwa itu (formulir) bukan tidak ada, tapi tertukar tempat,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPU Pamekasan membuka 98 kotak suara atas perintah KPU pusat dan seizin MK. Pembukaan tersebut untuk mengumpulkan bukti berupa C1 dan C7 di 98 TPS yang diduga terjadi pelanggaran.

KPU Pamekasan mendapatkan gugatan dari timses pasangan Prabowo-Hatta, perihal rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di Pamekasan.

Data pada KPU Pamekasan, DPKTb di wilayah itu berjumlah sebanyak 1.699 suara, sedang versi timses Prabowo-Hatta, sebanyak 2.246 suara.

Pencarian alat bukti itu, mulai pemilahan kotak suara hingga pembukaan kotak, disaksikan pihak KPU, Panitian Pengawas Pemilu (Panwaslu), saksi dari kubu Prabowo-Hatta dan saksi Jokowi-JK, dengan dijaga ketat aparat kepolisian Polres Pamekasan.

Sebelumnya, Hamzah mengaku heran dengan adaya perbedaan data yang dimiliki KPU dan timses Prabowo-Hatta itu.

Namun, untuk membuktikan itu, maka pihaknya membuka kotak suara, sesuai perintah KPU pusat, agar dapat dipastikan kebenarannya. “Terus terang kami heran, darimana sumber data yang mereka (timses) dapatkan itu,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Kekeringan mulai melanda sebagian wilayah di Pamekasan, yang sudah menjadi langganan kekeringan tiap tahun. Beberapa warga yang berada di Kecamatan Pamekasan sudah merasakan dampak kekeringan tersebut.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sudah mendeteksi beberapa wilayah yang masuk rawan kekeringan. Di antaranya Kecamatan Pademawu, Tlanakan, Kecamatan Waru, Kecamatan Pangentenan, Batumarmar, dan Kecamatan Pasean.

Direktur PDAM Pamekasan, Agus Bahtiar mengakui selain di internal PDAM sendiri yang melakukan pendataan terhadap daerah rawan kekeringan, PDAM juga menerima data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan.

Data tersebut akan disinergikan serta rencana tindak lanjutnya.

Langkah yang sudah dilakukan pemerintah daerah, diantaranya pengiriman air bersih dengan mobil tangki, serta perluasan saluran air bor-PDAM jika dimungkinkan menjangkau daerah rawan kekeringan.

Agus menjelaskan, apabila masyarakat menginginkan air bersih, namun tidak terjangkau data BPBD ataupun PDAM, maka bisa melaporkan langsung ke BPBD. Selanjutnya, BPBD akan mengusulkan ke Bupati

Pamekasan, untuk mengirimkan air bersih.

Ada 6 tangki yang disiapkan oleh PDAM, plus 1 tangki dari BPBD yang akan mengirimkan air bersih setiap hari, ke daerah rawan kekeringan. “Tangki kami siap dikerahkan, apabila membutuhkan air bersih, dan ini diberikan secara gratis,” ungkap Agus.

Langkah yang sudah dilakukan pemerintah daerah, diantaranya pengiriman air bersih dengan mobil tangki, serta perluasan saluran air bor-PDAM jika dimungkinkan menjangkau daerah rawan kekeringan.

Bantuan air bersih terhadap daerah rawan kekeringan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Melainkan pihak organisasi swasta. Misalnya dilakukan Said Abdullah Institute (SAI). Pada kekeringan musim lalu, organisasi ini mendroping air bersih untuk warga Desa Bujur Timur, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan yang sedang mengalami kekeringan (krisis air). =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KEKERINGAN. Warga melihat kondisi sawah yang dilanda kekeringan di kawasan Cot Tupah, Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan dan Hortikultura (BPTPH) Aceh mencatat, akibat kemarau dalam dua bulan terakhir sekitar 17 kabupaten/kota sentral pertanian atau sedikitnya 27.429 hektare (ha) lahan persawahan kekeringan dan seluas 1.190 ha sawah dipastikan gagal panen atau puso.

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 12 AGUSTUS 2014|NO. 0417|TAHUN III

G

Pamekasan Masih Jadi Daerah Tertinggal Menteri PDT: Sumenep Terentaskan, Sampang Paling Lelet PAMEKASAN - Hingga 2014 ini status Pamekasan masih tergolong daerah tertinggal. Masih banyak yang harus dibenahi dan ditingkatkan, untuk bisa mengentaskan Pamekasan ini dari predikat daerah tertinggal. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini, saat mengunjungi Pamekasan kemarin siang (11/8). Menurutnya, yang perlu dibenahi dan ditingkatkan adalah bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pendapatan per-kapitanya.

Jika tiga indikator di atas sudah baik maka Pamekasan akan menjadi daerah yang semakin baik, tidak lagi menyandang gelar daerah tertinggal. Meski demikian, selama lima tahun terakhir, sudah ada perkembangan signifikan dan berarti di Pamekasan atas tiga indikator di atas. Menurut Helmy, ini bagian dari proses. Jika hal tersebut terus ditingkatkan, akan secepatnya status Pamekasan sebagai daerah tertinggal akan dilepas.

“Kalau melihat perkembangan Pamekasan dari waktu ke waktu hingga sekarang, tidak lama lagi Pamekasan ini akan lepas dari

menurut Helmy, untuk Sampang masih harus berproses lagi dengan kuat, tentunya dengan sokongan dari pusat, agar bisa secepatnya menjadi daerah yang lebih maju, segera melepas status daerah tertinggalnya.

Menurut Helmy, yang diutamakan untuk Pamekasan pada khususnya, dan Madura

umumnya, bagaimana meningkatkan kualitas SDM yang ada.

Peningkatan SDM itu hanya bisa dihasilkan oleh perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuam dan teknologi (Iptek). Hal ini bisa dimulai dan dilakukan serta dibiasakan, melalui lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Pamekasan. Sekolah-se-

status daerah tertinggal,” katanya, saat ditemui koran ini di Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Bustanul Mubtadiin, Dusun Tacempah, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan.

Untuk di Madura, baru Sumenep yang sudah lepas dari status daerah tertinggal. Sementara tiga kabupaten lain masih menyandang status tersebut. Hanya saja untuk Pamekasan dan Bangkalan, dari perkembangan yang ada, dikatakan tidak lama lagi juga akan melepas status tersebut. Terakhir Sampang, yang perkembangannya paling lambat di antara tiga kubupaten lainnya di Madura. Karena itu

kolah yang ada, dari yang terendah sampai yang tertinggi harus berwawasan Iptek sejak sekarang. Karena itu sudah menjadi tantangan zaman di masa sekarang. Jika tidak demikian, tidak mengembangkan Iptek tersebut, maka harus rela ditinggalkan oleh perkembangan dan arus globalisasi ini.

“Untuk pembangunan ke depan di Pamekasan ini. Fokus saja pada pendidikan keahlian, guna pengembangan SDM,” tukasnya.

Di Indonesia ini sedikitnya ada 183 daerah yang menyandang status daerah tertinggal.

Selama hampir lima tahun menjadi Menteri PDT, dia mendapat tugas dari Presiden untuk minimal mengentaskan 50 daerah agar tidak lagi tertinggal.

Target itu tercapai. Hanya saja Pamekasan belum masuk dalam 50 daerah yang sudah lepas dari identitas daerah tertinggal. Untuk Madura, baru Sumenep yang masuk dalam 50 daerah tersebut.

Sedangkan untuk tiga kabupaten lainnya, termasuk Pamekasan, kini masih menyandang status daerah tertinggal. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PERTANIAN

Budidaya Tebu Hanya Kelinci Percobaan PAMEKASAN - Upaya Pemkab Pamekasan untuk merubah budidaya tanaman tembakau menjadi tanaman tebu mendapat sorotan dari wakil rakyat. Salah satunya dari Wakil Ketua DPRD Pamekasan Suli Faris. Dia mengingatkan Pemkab jangan hanya menjadikan masyarakat sebagai kelinci percobaan. Sebab menurutnya, untuk budidaya tanaman tebu itu dibutuhkan lahan yang cukup air. Sementara sebagian besar lahan di Pamekasan adalah lahan kering.

Selain itu, karena masyarakat Pamekasan sudah kadung terbiasa dengan tembakau dan juga belum bisa dipastikan keuntungan dari peralihan ke tanam tebu tersebut. Dia tegaskan Pemkab tidak bisa serta merta bisa melakukan pengalihan dari tembakau ke tebu. Karena belum ada proyek percontohan yang bisa ditiru oleh masyarakat.

Sehingga belum jelas masa depan dari tanaman tebu di Pamekasan seperti apa. Tidak ada jaminan akan lebih baik dari tembakau, atau bisa saja akan lebih buruk.

Menurutnya, sebelum melakukan kebijakan ini, Pemkab harus melakukan proyek percontohan dulu. Sehinnga ketahuan potensinya seperti apa. Umpanya, kalau tanam tebu sekian hektar, hitungannya berapa. Seperti biaya operasional berapa, dan hasilnya serta labanya berapa. dan lain sebagainya, “Hal seperti ini kan masih belum diteliti. Lagi pula ini kan masih dalam tahapan uji coba. Jadi jangan terlalu memanfaatkan rakyat dulu,” ucap Suli Faris kemarin (11/8).

Dia menyarankan seharusnya Pemkab mengawali dengan proyek percontohan. Sehingga bila sudah terlihat hasil yang lebih baik dari tanam tembakau, baru bisa di sosialisasikan kepada masyarakat. Yang dia khawatirkan sebenarnya cuma satu, jika gagal nanti akan seperti apa.

Sementara masyarakat sudah kadung meninggalkan tanaman tembakau.

Kualitas tebu di Pamekasan juga belum bisa dipastikan lebih baik dari tembakau. Apalagi

harus bersaing dengan hasil tebu di Jawa, yang mayoritas sudah terbiasa dengan tenaman tersebut. Untuk pada produktivitas dan volume, dia yakin tebu Pamekasan akan kalah dengan tebu-tebu dari daerah Jawa.

Meski demikian, untuk kualitas, dia mengaku masih belum bisa memastikan. Tapi dalam perkiraannya, jika dilihat dari struktur tanah Pamekasan yang kering, kurang cocok dengan tanaman tebu. Kondisi tanah sangat mempengaruhi hasil sebuah tanaman. Tebu lebih cocok di lahan yang berair cukup.

Akan tetapi, Kepala Dishutbun Pamekasan Ajib Abdullah, dalam setiap pernyataannya terkait program pengalihan dari tembakau ke tebu ini, mengungkapkan jika lahan di Pamekasan ini sangat cocok untuk budidaya tanaman tebu. Hal ini bertentangan dengan pernyataan wakil rakyat di atas.

Menurut Ajib, sebelum diambil kebijakan ini, pihaknya sudah mendatangkan konsultan dari para ahli, bahkan dari luar negeri,

yang paham tentang budidaya tanaman tebu. Mereka melakukan penelitian di Pamekasan.

Dan hasilnya, dinyatakan jika lahan di Pamekasan cocok untuk budidaya tebu.

“Karena itu, kami (Pemkab) akan segera membangun pabrik

gula di Pamekasan, yaitu di wilayah Kecamatann Pasean. Jadi budidaya tebu ini prospeknya lebih bagus. Karena pasarnya lebih jelas, seiring dengan dibangunnya pabrik gula tersebut,” ujar Ajib. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 12 AGUSTUS 2014|NO. 0417|TAHUN III

Dinsosnakertrans Terus Didesak

PASAR TRADISIONAL

Kalab Kecewa pada Pimpinan PT Unichem

PAMEKASAN - Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Pamekasan meminta Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) di wilayah itu, kreatif dalam mengadvokasi masyarakat pedagang yang berada di pasar tradisional. Kesan yang ditangkap LP2M, KPPT terkesan lebih mengedepankan modern, ketimbang pasar tradisional. Padahal jantung ekonomi kerakyatan berada di pasar tradisional. Indikasinya, pasar modern semakin menjamur di berbagai sudut kabupaten itu bahkan hingga ke kecamatan-kecamatan.

Ketua LP2M Pamekasan, Heru Budhi Prayitno meminta kepada KPPT agar tidak mengedepankan kebutuhan investasi belaka, melainkan juga memikirkan masa depan pasar tradisional, yang hampir dikuasai masyarakat berkemampuan ekonomi menengah ke bawah. Acuannya yaitu Perda tentang Pasar Tradisional dan Perda Pasar Modern.

Heru mengaku tidak bermaksud untuk menghentikan pengusaha untuk berinvestasi di Pamekasan. Melainkan ia menginginkan agar pertumbuhan pasar modern bisa sejajar dengan pasar tradisional. Bukan justru sebaliknya keberadaan pasar modern, menjegal pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Pamekasan, yang sama-sama menyumbangkan PAD untuk Pamekasan.

Ia mengakui pertumbuhan pasar modern di Pamekasan, san-

PAMEKASAN - Komite Arek Lancor Bangkit (Kalab) bersama organisasi buruh Pamekasan menilai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat tidak serius menangani kecelakaan kerja yang menewaskan buruh PT. Unichem Candi Industri. Bahkan kejadian itu terkesan dianggap remeh. Padahal apabila kasus tersebut dibiarkan, berpeluang peristiwa serupa terulang lagi baik di perusahaan yang sama maupun di perusahaan lain.

Kalab menilai tanggung jawab perusahaan tidak bisa selesai, hanya karena memberikan santunan kecelakaan kerja dari perusahaan. Melainkan pihak perusahaan harus diberikan sanksi seberat mungkin, karena lalai melindungi karyawannya.

Kalab sendiri sudah melakukan investigasi dengan cara memintai keterangan buruh yang mengetahui kejadian tersebut, termasuk mengklarifikasi terhadap warga sekitar perusahaan, tentang aktivitas perusahaan garam tersebut.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan ini menambahkan, atas kejadian itu Dinsosnakertrans harus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Tujuannya untuk menekan adanya kecelakaan kerja diperusahaan.

Ketua Kalab Pamekasan, Zainal Abidin mengaku kecewa kepada Pimpinan PT.Unichaem, Madura, yang tidak terbuka dan tidak mengklarifikasi kepada media massa, tentang kecelakaan kerja yang menewaskan buruh di perusahaannya.

Berdasarkan data sementara yang dikumpulkan Kalab, mesin penghalus garam masih menggunakan mesin manual, yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan kerja. Apalagi tidak dilengkapi perlengkapan pengamanan kerja.

Kalab bersama sejumlah organisasi buruh di Pamekasan menyatakan akan mendatangi Dinsosnakertrans

setempat untuk meminta pertanggung jawaban lembaga pemerintah itu dalam mengawasi perusahaan yang ada di Pamekasan.

Mantan ketua GMNI Pamekasan ini mengaku kecewa kepada Dinsosnakertrans yang kurang mengawasi aktivitas perusahaan sehingga terlambat menangani kasus kecelakaan kerja tersebut.

Apabila beberapa tuntutan yang disampaikan Kalab diabaikan oleh Dinsosnakertrans, maka pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi ke Dinsosnakertrans dan di perusahaan yang bergerak dibidang garam itu.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Juhaini mengatakan buruh tidak bisa disalahkan dalam kecelakaan kerja tersebut, karena perusahaan tidak melengkapi alat pengamanan. Seharusnya, di perusahaan itu harus dilengkapi alat pengamanan apalagi korban bekerja di mesin penghalus garam, yang masuk katagori pekerjaan berat.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan ini menambahkan, atas kejadian itu Dinsosnakertrans harus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Tujuanya untuk menekan adanya kecelakaan kerja diperusahaan.

Ia juga menyanyangkan sikap Dinsosnakertrans Pemkab Pamekasan yang menyalahkan pekerja dalam kasus kecelakaan kerja tersebut. Apapun alasanya, Dinsosnaskertrans harus melindungi dan berada di pihak buruh.

Komisinya juga berencana akan memanggil pihak Dinsosnakertrans Pamekasan, untuk mengklarifikasi kejadian yang menewaskan salah satu buruh di perusahaan itu. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

LP2M: KPPT Harus Lihai Mengadvokasi Pedagang gat cepat perkembanganya, seiring dengan semakin longgarnya KPPT mengelurkan ijin pendirian. Dan baru disahkanya perda yang mengatur pasar tersebut.

Sehingga, sebelum perda tersebut disahkan, para investor berbondong-bondong mendirikan pasar modern. Karena perda yang mengatur itu tidak berlaku surut.

Artinya, apabila ada pasar modern berdiri sebelum perda disahkan, dan itu menyalahi ketentuan perda yang sudah disahkan, maka pemerintah tidak bisa mengeksekusi pasar tersebut. Karena perda hanya mengatur pasar modern, setelah perda disahkan.

Sementara itu Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi menbenarkan perda yang mengatur pasar modern dan pasar tradisional sudah disahkan. Namun demikian, ia tetap melakukan pemantauan terhadap realisasi perda tersebut.

Karena pada dasarnya pemerintah tetap membutuhkan investor yang mau mengembangkan usahanya di Pamekasan. Sehingga, dikeluarkanlan ketentuan yang mengatur keberadaan pasar modern berupa Perda Nomor 22 Tahun 2013, Tentang Pasar Modern dan Pasar Tradisional.

Dalam perda itu diatur tentang radius pendirian pasar modern dengan pasar tradisional, jam buku tutup pasar, kewajiban yang harus dipatuhi oleh investor, hingga harus mendapat persetujuan warga sekitar ataupun tokoh

masyarakat dimana pasar modern itu dirikan.

Pemkab Pamekasan tidak bisa membendung pendirian toko modern di Pamekasan. Alasannya, karena pemerintah belum bisa menciptakan lapangan kerja, untuk menampung ratusan pengangguran di Pamekasan.

Kepala KPPT Pamekasan Sahrul mengaku tidak akan menolak setiap permohonan investor yang akan mendirikan pasar tradisional di Pamekasan. Selama pendirian pasar modern tersebut mendapat persetujuan dari masyarakat sekitar dan ulama yang ada di sekitar lokasi yang akan didirikan pasar modern tersebut.

Sebaliknya, jika ada investor yang akan mengembangkan investasi toko modern, tetapi ditolak oleh masyarakat dan ulama, maka pemerintah tidak akan mengeluarkan ijin pendirian toko modern tersebut.

Menurut Sahrul, pemerintah saat ini membutuhkan investor untuk mengembankan investasinya di Pamekasan. Tujuanya, dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat menekan angka pengangguran.

Disebutkan jumlah pasar modern di Pamekasan sampai saat ini berjumlah 18 toko modern. Rincianya 12 Toko Modern Indomart, dan 6 sisanya alfa Mart.

Belasan toko modern tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

SIDAK. Bupati Pamekasan Achmad Syafii saat meninjau Pasar Kolpajung, Pamekasan.

Pamekasan

KORAN MADURA

SELASA 12 AGUSTUS 2014|NO. 0417|TAHUN III

I

LAKA TUNGGAL

Pikap L300 Terjun ke Jurang PAMEKASAN - Mobil pikap L300 bernomor polisi M 451 GI, yang dikemudikan Mohammad, 38, warga Desa Ambender, Kecamatan Pegantenan, terjun ke jurang di Desa Palesangger, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, Senin (11/8), sekitar pukul 11.00 siang.

Informasinya, mobil pikap yang masih berpelat nomor putih ini akan menuju Desa Plakpak, Kecamatan Palengaan untuk mengangkut semen. Mobil nahas itu melaju dengan kecepatan tinggi dari arah utara ke selatan di jalur menurun dan sedikit menikung. Selepas tikungan, mobil tanpa muatan itu kehilangan kendali, hingga menabrak pembatas jalan dan masuk jurang sedalam 10 meter.

KECEWA. Sejumlah peserta audiensi meninggalkan Kantor Kejari, yang menempati Gedung Islamic Center, di Jalan Raya Panglegur, Pamekasan

Audiensi Kasus Adhoc Digelar Tertutup, Ada Apa? Kejaksaan Terkesan Melindungi Tersangka Lain PAMEKASAN - Sejumlah aktivis Aliansi Insan Pemuda Pamekasan (AIMP) melakukan audiensi ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, yang berlokasi di Jl Raya Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Senin (11/8) kemarin. Sayang audiensi itu berlangsung tertutup.

Audiensi yang berlangsung di ruangan Kasi Intelejen sekaligus Humas Kejari Pamekasan itu menyoal kinerja Kejari setempat yang terkesan setengah hati dalam menuntaskan sebuah perkara. Seperti yang terjadi pada kasus pengadaan buku atau adhoc, yang hingga saat ini belum tuntas.

Sejumlah awak media yang rencana akan melakukan peliputan audiensi tersebut, tidak mendapatkan izin dari pihak Kejari, dengan alasan ruangan tersebut tidak muat, terpaksa para pewarta itu duduk di kursi piket, men-

unggu audiensi tersebut selesai digelar.

Usai audiensi, Ketua AIMP, Mohammad Tosan mengaku kecewa dengan hasil audiensi tersebut. Sikap Kejaksaan yang dianggap kurang transparan, terkait perkembangan kasus tersebut, mengingat terdapat tersangka lainnya yang diduga juga terlibat.

Tidak hanya itu, lanjut Tosan, Kejari terkesan menutup-nutupi nama tersangka lain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak masih dipimpin oleh Kepala Kejari sebelumnya, Agus Irianto.

Dari sejumlah nama, kejaksaan hanya menyebut satu nama saja.

“Sampai sat ini penjelasan pihak Kejari masih normatif, yakni masih proses pemeriksaan.

Setelah kami kejar dan kejar dengan pertanyaan, kejari akhirnya menyebut satu nama tersangka, yakni Yudi Setiawan,” katanya.

Parahnya, kata Tosan, terhadap yang bersangkutan, Kejari juga tidak bisa berbuat apap-apa, karena tersangka Yudi Setiawan tidak hanya tersangdung kasus tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pamekasan, melainkan sejumlah kota lainnya di Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, pihak Kejari berjanji akan menuntaskan kasus ini selama 4 bulan, dan itu akan menjadi catatan keseriusan kejaksaan dalam menuntaskan kasus adhoc.

“Jika 4 bulan tidak ada tindak lanjut yang pasti, maka kami akan

datangi lagi, entah itu audensi lagi, atau langsung aksi turun jalan, pokoknya kami tagih janji kejaksaan,” ungkapnya.

Sementara itu, Humas Kejari Pamekasan, Firmansyah mengatakan saat ini kasus adhoc yang menyeret mantan Kepala Dinas Pendidikan, Ahmad Hidayat, dan pihak rekanan Salman Alfirisi, masih proses persidangan di PN Tipikor Surabaya. Proses sidang masih tahap pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang diajukan JPU. Menurut Firman, terhadap tersangka lainnya masih dalam pemberkasan dan penyidikan.

Dalam mengembangkan kasus ini, pihaknya mengaku masih membutuhkan bukti-bukti. “Kami masih melengkapi pemberkasan, secara keseluruhan kasus ini akan ditindaklanjuti,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Beberapa saat setelah kejadian, petugas kepolisian mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), namun belum diketahui hasilnya.

Proses evakuasi mobil berjalan alot, karena sulitnya medan yang sempit untuk menarik mobil yang sudah ringsek. Setelah sekitar 45 menit, akhirnya mobil tersebut diputar arah, sehingga bisa dievakuasi menggunakan truk.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun pengemudi pikap, Mohammad dalam kondisi kritis dan langsung dilarikan ke RS dr Slamet Martodirdjo Pamekasan. Sampai berita ini ditulis, korban masih belum sadarkan diri.

Abdurahman salah satu saksi mata di lokasi kejadian tidak tahu pasti penyebabnya, apakah remnya blong atau karena sopirnya ngantuk.

“Sempat menabrak pembatas jembatan lalu terbanting ke arah kanan sampai terperosok ke jurang,” ungkapnya.

Beberapa saat setelah kejadian, petugas kepolisian mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), namun belum diketahui hasilnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

SELASA 12 AGUSTUS 2014 No. 0417 | TAHUN III

SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III

MADURA

PENGAWASAN DEWAN

Kepala SMPN 6 Bakal Dipanggil Sampang - Ketua Komisi D DPRD Amin Arif Tirtana menuturkan, komisinya yang menangangi bidang pendidikan berencana melakukan pemanggilan terhadap Kepala SMP Negeri 6 Sampang. “Dalam waktu dekat ini kita tetap memanggil Kepsek,” ucapnya, Senin (11/8).

Pemanggilan itu terkait permasalahan yang telah menyeret perhatian sejumlah kalangan. Yakni, adanya tiga guru berstatus PNS yang tidak mempunyai jam mengajar di sekolah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kec/Kota Sampang.

Pemanggilannya itu, menurutnya, tidak hanya dilakukan kepada Kepsek dimaksud, melainkan juga kepada pihak Dinas Pendidi-

kan dan ketiga guru tersebut. “Yang akan kita panggil semua yang bersangkutan baik Kepsek, Disdik, guru yang bersangkutan,” jelasnya.

Dirinya menuturkan, alasan dasar pihaknya berencana melakukan pemanggilan guna mengetahui kebenaran permasalahan, serta mencari solusi demi kemajuan pendidikan. Apalagi, sejauh ini pihak Disdik telah menerjunkan tim guna mengetahui dan mengkaji permasalahannya.

“Kita terus memantau apa perkembangannya dari Disdik yang telah menerjunkan tim ke lapangan, tapi tetap kita proses pemanggilan,” tegasnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Sampang Heri Purnomo belum bisa dikonfirmasi. =RYAN HARIYANTO/MK

ryan hariyanto/koran madura

KPU Sampang menggelar rapat pleno dalam penetepan calon DPRD terpilih dan perolehan suara parpol hasil putusan MK, Senin (11/8) sekitar pukul 13.00 Wib.

J

Rp 200 Juta untuk Penanggulangan Kekeringan SAMPANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang menggelontorkan dana sebesar Rp 200 juta untuk menanggulangi darurat kekeringan yang diperkirakan bakal melanda Kota Bahari di musim kemarau 2014.

Seperti diberitakan, sedikitnya 12 kecamatan di Kabupaten Sampang diprediksi mengalami kekeringan. Itu berdasarkan prediksi BMKG Jawa Timur. Sementara saat ini yang sudah muncul tanda-tanda kekeringan adalah di Kecamatan Tambelangan, Kedungdung dan daerah utara.

Kepala BPBD Kabupaten Sampag Wisnu Hartono menuturkan bahwa dana untuk penanggulangan menghadapi musim kemarau di Kabupaten Sampang memang sudah dianggarkan. Untuk tahun ini, pihaknya telah menyediakan dana sebesar Rp 200 juta untuk penanggulangan bencana kekeringan untuk seluruh Kabupaten Sampang.

“Tahun sebelumnya kami menyediakan dana dari APBD untuk penanggulangan bencana

kekeringan sebesar Rp 90 juta.

Sedangkan untuk tahun ini kami juga sudah mempersiapkan bantuan dana sebesar Rp 200 juta untuk bencana kekeringan di seluruh Kabupaten Sampang,” terangnya kepada Koran Madura, Senin (11/8).

Selain itu, Wisnu menjelaskan, dana sebesar Rp 200 juta tersebut dialokasikan untuk semua kecamatan. Akan tetapi kebutuhan biaya dana bantuan yang akan diterima di setiap kecamatan akan berbeda-beda. “Kami tidak serta merta menunjuk untuk daerah ini mendapat sekian, daerah itu mendapat bantuan sekian.

Akan tetapi besaran dana yang diperoleh di setiap kecamatan nantinya diberikan berdasarkan tingkat keparahan yang mengalami bencana,” jelasnya.

Sementara Komisi D DPRD

Sampang berharap anggaran yang cukup besar untuk penanggulangan kekeringan itu bisa disalurkan dengan benar.

BPBD Kabupaten Sampang diharapkan tidak main-main dengan anggaran yang cukup besar itu. Sehingga semua daerah yang sudah masuk zona tanggap darurat kekeringan nantinya bisa menikmati bantuan yang layak.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sampang Amin Arif Tirtana mendesak Bupati Sampang A Fannan Hasib untuk selalu mengawasi semua SKPD agar lebih mengoptimalkan bantuan dana APBD yang sudah dianggarkan untuk bencana kekeringan yang ada di Kabupaten Sampang. Sebab, menurutnya, dana tersebut sudah dinilai cukup untuk mengatasi kekeringan.

Sehingga tidak lagi masyarakat Sampang mengalami kekeringan. “Saya berharap dari dana yang sudah disediakan dari APBD untuk dioptimalkan supaya masyarakat di Kabupaten Sampang dapat menjalani hidup sejahtera,” ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

PENETAPAN CALEG TERPILIH

Ada Perubahan di Dapil II Sampang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang, Senin (11/8) sekitar pukul 13.00 Wib melakukan rapat pleno penetapan calon legislatif (caleg) terpilih dan penetapan suara partai politik (parpol) hasil amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam penetapan caleg terpilih itu ada perubahan di Daerah Pemilihan (Dapil) II, yakni caleg PBB bernama Abu Hasan, digeser oleh Zin Firdaus dari Partai Nasdem. Sedangkan perolehan suara KH Nur Abdul Adim, caleg PKB, tergeser oleh caleg dari partai yang sama bernama Abdul Qodir.

Ketua KPU Sampang Syamsul Mua’arfi mengakatan, penetapan tersebut sesuai putusan MK Nomor 01-01-16/PHPU-DPR-DPRD/ XII/2014. Sebab, selama ini MK memenangkan dan mengabulkan tuntutan dari Partai Nasdem.

Pernyataan MK yaitu hasil penghitungan pada Minggu (6/7) di Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan hasil Pileg yang sah.

“Dalam penetepan ini hanya ada perubahan di dapil II, sedangkan dapil lainnya tidak ada perubahan, karena MK memutuskan hasil hitung suara ulang dinyatakan sudah sah,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, hasil penetapan caleg terpilih dan perolehan suara parpol tersebut akan diberitahukan kepada masingmasing parpol dan caleg.

Seperti sebelumnya, KPU Sampang berencana akan mengumumkan penetapan resmi perolehan kursi hasil Pileg tersebut, semestinya dilakukan pada tanggal 11 hingga 13 Mei lalu. Tetapi, nampaknya KPU masih sengketa Pemilu di wilayah Kota Bahari tersebut. =RYAN HARIYANTO/MK

ant/arief priyono

Seorang kakek sedang menuju satu-satunya ceruk berisi air yang ada di lingkungan tempat tinggalnya.

Sampang

KORAN MADURA

SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III

K

Bupati Tak Bisa Jawab Silpa APBD 2013 Sampang – Dalam rapat paripurna yang bertempat di ruang rapat besar DPRD, Senin (11/8) sekitar pukul 10.30 Wib, Bupati Sampang A Fannan Hasib tak bisa memberikan jawaban terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) LKPJ APBD 2013.

Pada rapat dengan agenda pandangan umum fraksi tentang nota penjelasan Raperda LKPJ 2013, Rabu (06/8), Fraksi Gerindra mempertanyakan Silpa LKPJ APBD 2013. Silpa yang tak terserap sebesar 110.745.826.175.06 dalam program kegiatan di tahun 2013 Bupati Sampang A Fannan Habib di depan medium rapat paripurna hanya menyampaikan rekomendasi atas permasalahan kesepakatan bersama Pemkab Sampang dengan Direktur PDAM tentang pinjaman modal selama tahun 2003 dan 2004.

“Kesepakatan bersama baik Pemkab Sampang dengan Direktur PDAM dimaksud, apabila pihak PDAM Trunojoyo tidak dapat memenuhi kesepakatan, kami akan melaukan audit khusus terhadap keuangan PDAM. Hal ini untuk memastikan kemampuan keuangannya dan hasilnya akan

dijadikan dasar pengambilan keputusan,” ucapnya.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan rekomendasi revitalisasi di bidang keuangan BUMD, khususnya di PT Geliat Sampang Mandiri (GSM) dan anak perusahaannya.

Terkait rekomendasi revitalisasi BUMD tersebut, pihaknya akan melalukan pemanggilan secara khusus untuk meminta penjelasan dan keterangan secara rinci tentang angka-angka yang telah disajikan dalam laporan keungan konsolidasi PT GSM. Sementara saat wartawan mengkonfirmasi permasalahan silpa, usai rapat, Bupati Sampang A Fannan Hasib tak menjawab.

Justru mempersilakan Kepala Bapedda Sampang Hary Soeyanto untuk menjawab pertanyaan sejumlah awak media.

Hary Soeyanto mengatakan,

Bupati Sampang A Fannan Hasib saat menandatangani persetujuan laporan badan anggaran dan pengesahan Raperda LKPJ APBD 2013 dalam rapat paripurna DPRD setempat, Senin (11/8). silpa LKPJ APBD 2013 oleh Pemkab setempat diprediksi sebesar Rp 53 miliar. Tetapi hasil audit BPK menyatakan silpa 2013 sebesar Rp 110 miliar dan tersisa Rp 57 miliar.

Nantinya, akan direncakan untuk perubahan anggaran di tahun 2014.

“Silpa Rp 57 miliar ini kita

sekarang masih mengumpulkan usulan-usulan SKPD untuk perubahan anggaran tahun ini. Kita akan serahkan serta pembahasan dengan DPRD atas izin inilah baru bisa dilaksanakan yakni mungkin minggu depan,” tuturnya.

Harry menjelaskan, terjadinya

GEDUNG BP2KB DIGUSUR

ANGGARAN

Sebagian Material Dilelang SAMPANG- Salah satu gedung SKPD Pemerintah Daerah Sampang yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana (BP2KB) Kabupaten Sampang saat ini tampak rata seperti tanah. Pasalnya penggusuran gedung tersebut lantaran luas kantor dinilai kurang maksimal yang menyebabkan kinerja karyawan menjadi terganggu.

Kabid Pengelolaan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sampang Bambang Indra basuki membenarkan penggususuran gedung kantor BP2KB yang saat ini sebagian bahan bangunan diratakan dengan tanah. Akan tetapi menurutnya sebagian bahan material bangunan sudah dilelang oleh pemerintah melalui kantor badan lelang yang berada di Kabupaten Pamekasan.

“Proses pelelangan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menyelamatkan aset daerah. Dan sebagian bahan bekas bangunan tersebut juga dijual ke kantor badan lelang di Pamekasan. Sedangkan untuk rinciannya saya kurang paham

BONGKAR. salah satu gedung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sampang di Jl Rajawali Kecamatan Kota tampak rata menjadi tanah, Senin (11/8).

betul,” ujarnya, Senin (11/8).

Selain itu, Bambang menjelaskan pembongkaran gedung kantor BP2KB dikarenakan kondisinya yang kurang layak. Menurutnya pada tahun 2014 ini gedung tersebut memang perlu ada pembaharuan dengan membangun kembali.

“Rencananya gedung itu akan dilakukan pembaharuan. Akan tetapi

nilai besaran silpa tersebut merupakan hal yang biasa. Meski, dirinya belum bisa menyampaikan dana anggaran paling banyak tidak terserap dari kegiatan SKPD mana.

Dirinya menambahkan, faktor terjadinya silpa tersebut dirinya menyakini karena adanya pelaksanaan anggaran kegiatanya belum selesai 100 persen, serta pengerjaannya tidak tepat waktu.

Sehingga, bisa menyebakan molor dari jangka waktu yang ditentukan.

Terpisah, Ach Zahri, anggota Fraksi Gerindra menuturkan, rekomendasi penyampaian permasalahan silpa seperti disampaiankan sebelumnya oleh pihaknya itu sudah dimasukkan dalam laporan banggar.

Akan tetapi, hasil banggar hanya menyepakati tentang permasalahan kesepakatan bersama Pemkab Sampang dengan Direktur PDAM tentang pinjaman modal selama tahun 2003 dan 2004.

“Mungkin yang paling urgen yang perlu disampaikan oleh tim banggar masalah Direktur PDAM sama Pemkab tentang pinjaman modal ini,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

kami tidak tahu persis biaya pembangunan gedung tersebut. Kami hanya bertanggung jawab bagian asetnya saja,” terangnya.

Sementara itu, kepala BP2KB Sri Wahyuni Suliati belum bisa dikonfirmasi terkait hal tersebut, sebab nomor handphone yang biasa gunakan tidak aktif saat dihubungi sampai berita ini ditulis. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

Rp 150 Juta untuk Pelantikan DPR SAMPANG- Pelantikan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang periode 2014-2019 bakal dilaksanakan pada 26 Agustus 2014. Biaya untuk pelantikan anggota DPRD Sampang yang baru itu dianggarkan sebesar Rp 150 juta.

Sekretaris DPRD Sampang Sudarmanto membenarkan jika acara pelantikan untuk anggota dewan akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. “Insya Allah acara pelantikan dewan baru akan kita laksanakan pada tanggal 26 Agustus ini, sementara ini kita belum menerima surat resmi dari KPU,” ujarnya dalam acara Paripurna, Senin (11/8).

Selain itu, Sudarmanto menjelaskan, dalam acara pelantikan anggota DPR baru, pihaknya telah menyiapkan biaya Rp 150 juta. Anggaran tersebut sudah termasuk biaya konsumsi dan akomodasi, termasuk juga uang pengamanan. Nantinya juga terdapat sejumlah undangan dari berbagai elemen.

“Untuk biaya pelantikan dewan baru anggarannya yatu sekitar Rp 150 juta sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk rincianya saya kurang tahu persis. Tapi yang jelas, biaya itu sudah termasuk biaya akmodasi dan konsumsi para undangan. Dan biaya pelantikan tersebut sudah tergolong cukup kecil jika dibandingkan dengan biaya pelantikan di tiga kabupaten lain di Madura,” terangnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

L

Lintas Madura

KORAN MADURA

SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III

Pesimis Raperda Cagar Budaya Tuntas

Disbudparpora Berharap Bisa Selesai

SUMENEP – Rancangan peraturan daerah (raperda) cagar budaya yang dibahas oleh DPRD Sumenep pesimis bisa dituntaskan. Pasalnya, masa jabatan anggota dewan itu akan berakhir kurang lebih 10 hari lagi.

Sedangkan pembahasan raperda dimaksud masih cukup banyak.

Sebenarnya, raperda cagar budaya sudah dilakukan pembahasan oleh pansus di komisi D DPRD Sumenep sejak beberapa bulan lalu. Hanya saja, pada pembahasan mandek, karena banyaknya kegiatan kunjungan kerja (kunker) yanh dilakukan oleh DPRD. Namun, menjelang purna tugas dewan akan melakukan pembahasan kembali mulai hari ini.

Anggota pansus di Komisi D DPRD Sumenep Nur Asyur menjelaskan, pihaknya masih bertekad untuk melanjutkan pembahasan raperda tersebut. ”Kemungkinan pembahasan itu akan kebut, karena melihat masa pembahasannya yang hanya tinggal beberapa hari saja,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya masih sangat optimis untuk menuntaskan pembahasan itu. Sebab, sudah tidak ada kegiatan lain di

NYARIS AMBRUK : Kondisi banguan tua di Kecamatan Kalianget nyaris ambruk, karena termakan usia.

Informasinya banguan itu dibangun oleh Belanda tempo dulu.

gedung DPRD Sumenep hingga masa purna tugas. ”Kami masih yakin bisa selesai. Namun, tidak tahu kalau ada hal-hal teknis lain yang menghambat pembahasan ini,” ujarnya.

Dia menuturkan, raperda cagar budaya memang pantas untuk segera diselesaikan. Itu untuk melindungi cagar budaya yang ada di Sumenep. ”Terbukti ada

beberapa bangunan cagar budaya, malah tidak dimasukkan. Sehingga, raperda ini bagi kami sangat penting. Semoga bisa tuntas,” ucapnya.

Kasi Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Sumenep Taufan berharap raperda cagar budaya bisa dituntaskan sebelum pergantian anggota

DPRD. Supaya ada kepastian hukum dalam proses penentuan sejumlah cagar budaya yang ada di kota Sumekar. ”Kami sangat bisa selesai. Karena sejak awal kami menginginkan adanya perda ini,” ujarnya.

Menurutnya, selain untuk melindungi kekayan cagar budaya, reperda itu juga dianggap akan melestarikan nuansa kebu-

daya Madura (Sumenep). Sebab di dalam item raperda tersebut termaktub keharusan bagi siapa pun yang akan mendirikan bangunan di dekat cagar budaya, bangunan tersebut harus juga bernuansakan cagar budaya di dekat. ”Ini perlu digarisbawahi, bahwa bernuansa tidak harus sama persis,” terangnya. =JUNAEDI/YAT

Moh. Amiruddin, 30, (wartawan Radar Madura), dan Andre Havid, 44, (reporter RRI), melapor ke SKPT Polres Pamekasan. Mereka melapor karena tidak terima profesinya sebagai wartawan dilecehkan oleh sekelompok orang yang juga mengaku wartawan. Mereka melaporkan terkait pengancaman yang disertai pemukulan yang dilakukan sekelompok orang tersebut. Bahkan tidak hanya mengancam kekerasan saja, sekelompok orang yang dikoordinatori Yasin itu juga mengancam akan membunuh, terutama kepada Amir. Sedangkan Andre juga ikut diancam mereka karena berusaha membela Amir. Kejadian itu sendiri terjadi

di salah satu warung kopi di Jalan Kabupaten. Saat itu kurang lebih ada 30 orang yang melakukan penyerangan terhadap Amir.

Para tersangka dalam kasus ini sendiri antara lain, Yasin, 40, Turmudi, 36, Abdus Salam, 35, Sukari, 35, dan Moh. Erpan 33. Kelimanya dikenakan pasal 335 ayat 1, dan 336 ayat 1, KUHP, tentang pengancaman dan kekerasan. Sedangkan untuk satu terlapor lainnya yaitu Slamet, 40, statusnya hanya sebagai saksi, dan tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Dengan alasan, penyidik tidak ada cukup bukti untuk menjerat Slamet seperti lima rekannya di atas.=SUKMA FIRDAUS/RAH

KASUS WARTAWAN

Kejaksaan Tolak Berkas Kekerasan PAMEKASAN - Berkas kasus kekerasan wartawan yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan pekan lalu ditolak kemarin (11/8). Penolakan ini setelah Jaksa mengkaji berkas kasus tersebut selama satu pekan. Berkas itu ditolak karena menurut Jaksa kurang lengkap. Sehingga memaksa Jaksa untuk mengembalikan berkas tersebut ke penyidik Polres Pamekasan, kata Kasi Pidum Kejari Pamekasan Moh. Syafei kemarin.

Pria asli Pamekasan ini mengatakan pihaknya telah mengeluarkan P18 dan P19 atas berkas itu kepada penyidik di Polres. Dia jelaskan P18 merupakan pengembalian semua berkas yang sudah

diterimanya dari penyidik Polres, untuk dikembalikan lagi kepada penyidik Polres. P19 merupakan pemberian pentunjuk dari Jaksa terhadap penyidik Polres. Petunjuk itu di antaranya meminta penyidik Polres untuk melengkapi beberapa hal yang dianggap kurang atau lemah di mata Jaksa, seperti untuk lebih melengkapi barang bukti (BB), lebih melengkapi keterangan saksi-saksi, dan lain sebagainya.

“Menurut kami berkas tersebut kurang lengkap. Jadi biar penyidik Polres melengkapinya terlebih dahulu,” ungkap Syafei.

Sementara Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Moh. Nur Amin menyatakan belum meneri-

ma hal tersebut dari jaksa. Pihaknya belum menerima pengembalian berkas dan petunjuk dari jaksa Kejari Pamekasan. Menurutnya, berkas tersebut mungkin masih proses menuju Polres Pamekasan dari Kejari Pamekasan. Dan saat itu belum sampai ke Polres, atau ke mejanya di Satreskrim Polres Pamekasan.”Jika benar berkas kasus tersebut dikembalikan kepada kami. Kami akan mempelajarinya, apa pentunjuk dari jaksa. Dan kami akan melaksanakan petunjuk itu, untuk melengkapi kekurangannya,” tukasnya.

Sebagaimana diberitakan, kasus ini berawal dari kejadian 9 Juni lalu. Dimana pada hari itu

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

SELASA 12 AGUSTUS 2014 SELASA 12No. AGUSTUS 2014| |TAHUN No. 0417 |IIITAHUN III 0417

Sistem Pelaporan Keuangan Berubah Eksekutif Ajukan Revisi Perda BANGKALAN - Pemerintah pusat mengamanatkan kepada setiap daerah untuk menggunakan sistem transaksi keuangan berbasis akrual pada tahun 2015.

Sehingga pemerintah Kabupaten Bangkalan mengajukan revisi peraturan daerah (Perda) nomor 15 tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebab dalam perda tersebut masih menggunakan pola lama berupa sistem kas.

Eddy Molyono, MM

Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan "Pada tahun 2015 nanti, semua daerah harus menggunakan sistem akrual. Maka, harus ada perubahan regulasi Perda sebagai legalitas formal disetiap daerah," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, Eddy Molyono MM. Menurut mantan Kepala Inspektorat ini, penerapan sistem keuangan cash akrual, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013, tentang penerapan standar akutansi pemerintah berbasis akrual.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah dae-

rah harus menerapkan pelaporan keuangan selambat-lambatnya pada tahun 2015.

"Atas pertimbangan itu, Pemkab Bangkalan, harus melakukan perubahan atas Perda nomor 15 tahun 2007 yang masih mengacu pada PP nomor 24 tahun 2005," terangnya.

Dikatakan Eddy Molyono, perubahan Perda ini, semata-mata untuk menyajikan akuntabilitas keuangan daerah yang dapat di pertanggung jawabkan. Sehingga selaras dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada diatasnya. Jika tidak dilakukan perubahan dapat dipastikan bertentangan dengan payung hukum yang ada. Dan konsekuensinya berdampak penerapan system pelaporan dan pengelolaan yang baru itu.

"Diharapkan dengan penyesuaian Perda ini, penggunaan sistem keuangan cash akrual dapat berjalan efektif dan efisien, sesuai kaidah hukum yang berlaku," terangnya.

Perbedaan kedua sistem tersebut adalah sistem basis kas mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dikeluarkan, sedangkan basis akrual mencatat transaksi pada saat terjadinya pendapatan atau belanja walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan.

"Dalam pelaporan keuangan pemkab mengunakan sistem kas.

Namun, kami juga sudah mulai membiasakan menggunakan sistem akrual," tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Bangkalan, Moh Ikhsan menyatakan perubahan Perda nomor 15 tahun 2007 akan diselesai dalam waktu dekat. Sehingga pihak eksekutif bisa langsung mengaplikasikan peraturan pemerintah tetang standar akuntansi pelaporan keuangan dengan sistem keuangan.

"Kita akan melakukan study banding, kemudian dirumuskan untuk selanjutnya di tetapkan sebagai perda," ucapnya. = DONI HERIYANTO/RAH

doni heriyanto/koran madura

BERPOTEN DITUTUP. Kecepatan angin belakangan ini berpotensi dilakukan penutupan, apalagi kecepatan angin di atas 70 Km/Jam.

CUACA BURUK

Suramadu Berpotensi Ditutup BANGKALAN - Angin kencang terus melanda kawasan selatan Bangkalan. Berpotensi menyebabkan penutupan Jembatan Suramadu. Hal itu bisa dilakukan jika kecepatan angin di atas 70 km/jam. Dengan kecepatan angin seperti itu, tak hanya kendaraan roda dua saja, kendaraan roda empat tidak diperkenankan melewati jembatan. Jika tidak dilakukan penutupan sangat membahayakan bagi kendaraan yang sedang melintas.

"Kami telah memasang sejumlah alat pendeteksi kecepatan di sepanjang jembatan. Alat itu akan mengirim tanda ke pusat informasi yang ada di Sura-

baya. Alat itu akan berbunyi jika angin melewati batas yang telah ditetapkan," kata Kepala Gerbang Jembatan Tol Suramadu, Suharyono.

Menurutnya, untuk kendaraan roda dua, kecepatan angin 40 km/jam saja sudah ditutup.

Apalagi sampai di atas 70 km/ jam, pasti tutup total. Diakui, belakangan ini kecepatan angin sering menedekati diatas 40 kilomiter per jam. Sehingga, pihaknya selalu siaga untuk melakukan penutupan jika kecepatan angin melebihi batas. Sebab dikhwatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap pengendara diatas jembatan.

"Kecepatan angim terjadi secara fluktuaktif, mungkin ini akibat dari perpindahan musim hujan ke musim kemarau," jelasnya.

Selama sepekan terakhir lanjutnya, jempatan sepanjang 5.438 meter itu, sudah dilakukan penutupan untuk jalur roda dua dari dua arah sebanyak 1 kali.

Namun, tidak sampai dilakukan penutupan secara total. Kendati belum ada penutupan total, para pengendara diimbau untuk lebih waspada mengingat angin berkecepatan tinggi bisa saja mendadak melintas di sepanjang jembatan. = DONI HERIYANTO/RAH

MENGGANGGU KEINDAHAN KOTA

Relokasi PKL Tak Ada Kejelasan BANGKALAN - Rencana relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang menempati sekitar Alun-alun Kota Bangkalan, hingga saat ini tak kunjung ada kejelasan. Padahal sebelumnya Dinas terkait menyatakan akan melakukan pemindahan pedagang yang selama ini dinilai mengganggu keindahan kota tersebut. Akan tetapi, di sisi lain PKL enggan untuk dipindah karena sudah merasa nyaman. ”Kalau misalkan dipaksa kami tidak bisa berbuat apa di sini. Tapi yang jelas kami tidak ingin dipindah ke tempat yang sepi. Kami akan pindah jika tempat itu sama atau lebih ramai dari Alun-alun Bangka-

lan,” kata Maisaroh (36), salah satu pedagang di Alun-alun Bangkalan.

Menurutnya, lapangan pacuan kuda tempat yang disediakan di lapangan bagi PKL untuk relokasi tidak strategis karena jauh dari pusat keramaian. Sehingga, sangat jelas berdampak pada pendapatan yang dihasilkan nantinya. Selama menempati sekitar alun-alun membuat PKL bisa mendulang keuntungan lebih dari cukup.

Apalagi, banyak masyarakat yang berkunjung dan bermain di taman Paseban. Praktis, kondisi demikian tidak akan ditemui lagi jika relokasi benar-benar dilakukan.

"Kalau sepi bagaimana kami

bisa bertahan hidup, kami kan cuma mengantunkan dari hasil berjualan kecil-kecilan. Kalau bisa ya jangan sampai di pindah," jelasnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangkalan Bambang Setiawan menyatakan, relokasi yang diwacanakan selama ini sudah memiliki tim tersendiri. Pihaknya hanya sebagai eksekutor jika ada perintah relokasi. Mengenai kebijakan sepenuhnya ada di tim tersebut. ”Itu ada timnya, yang jelas kami hanya sebagai eksekutor pemindahan PKL jika rekomendasi dari para pihak sudah dikeluarkan,” ungkapnya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | TAHUN III

PENDIDIKAN

Guru Wajib Terapkan Kurikulum Baru

moh ridwan/koran madura

HEWAN TERNAK. Pemilik sapi ternak semakin resah dengan maraknya pencurian hewan ternak mereka.

Maling Sapi Mulai Merajalela Kandang Beralih Jadi Tempat Tidur BANGKALAN - Akhir-akhir ini, kondisi keamanan di wilayah hukum polres Bangkalan cukup mengkhawatirkan masyarakat. Terutama keamanan dari aksi pencurian hewan ternak. Anehnya, kasus pencurian hewan ternak tidak pernah berhasil diungkap siapa pelaku di baliknya.

Padahal, warga sudah melaporkan pada polsek setempat.

Bahkan, warga melakukan unjuk rasa ke polsek beberapa bulan lalu. Akan tetapi, aksi yang dilakukan warga tidak membuahkan hasil yang berarti.

Hal itu sangat meresahkan masyarakat, karena kejadian pencurian sudah kerap kali terjadi.

Kondisi tersebut membuat para pemilik hewan ternak seperti sapi tidak bisa tidur nyenyak. Mereka harus melakukan ronda malam agar sapinya tidak hilang. Bahkan, pemilik sapi rela tidur di dalam kandang demi menjaga agar sapinya tidak dicuri.

"Teror maling sapi di desa-desa semakin mencekam, terutama di kecamatan Blega. Warga semakin tidak berdaya karena setiap malam tidak bisa tidur, karena takut sapinya hilang," terang warga Desa Lombang Dajah, Rahmat, kemarin (11/8).

Kasus pencurian sapi terakhir menimpa warga yang bernama Holili. Dua ekor sapinya hilang digondol maling. Sebenarnya, ada 3 ekor yang dikeluarkan oleh kawanan maling dari kandang. Namun, satu ekor dilepas di jalan, sedangkan

dua ekor raip dibawa maling.

"Kasus pencurian dari dulu tidak pernah terungkap. Aparat keamanan belum dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarat. Seakan ada pembiaran lantas masyarakat desa harus berbuat apa? Rasa aman di wilayah ini sangat mahal," paparnya.

Dia menambahkan, pihaknya berharap kepada aparat keamanan supaya bisa mengungkap kasus pencurian sapi supaya kasus serupa tidak terulang kembali dan memberikan rasa aman dalam masyarakat. Sebab, warga benar-benar kawatir. Bahkan, maling pun tak jarang beraksi pada saat siang hari.

Hal senada di ungkapkan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Pemuda Blega (Himadap), Ach Jakfar yang merupakan warga Lombang Laok, kecamatan Blega. Dia menilai peran polsek untuk menjaga stabilitas keamanan terasa man-

dul. Sebab, tak ada stu pun pelaku yang berhasil tertangkap. Padahal kasus-kasus pencurian semacam itu seringkali terjadi. Tak hanya pencurian ternak seperti sapi, pencurian sepeda motor juga sering terjadi.

"Selain itu, pembobolan rumah warga juga terjadi di Desa Lombang Dajah. Sudah tidak terhitung lagi berapa jumlah pencurian yang ada di Kecamatan Blega," ujarnya.

Pihaknya selaku persatua dari pemuda, dalam waktu dekat akan kembali melurug polsek Blega apabila aparat keamanan tidak sigap menangani kasus itu. Sebab, keluhan warga sudah sering disampaikan, karena kejadian pencurian bukan pertama kali. Kepolisian terkesan mandul dalam menyingkap kasus pencurian di dalam masyarakat.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Andi Purnomo menyatakan kelompok-kelompok pencuri hewan (curwan) sudah diidentifikasikan. Pihaknya akan mengembangkan kemana hewan ternak itu dijual. Sebab, ada jaringan penadah yang pasti terlibat.

Dia menambahkan, ada beberapa hewan yang hilang sudah ditemukan dan dikembalikan kepada masyarakat. Kebanyakan hewan ternak yang hilang berupa sapi. Oleh karena itu, jaringan pencurian hewan ternak itu akan terus dikembangkan. = MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Meski buku pelajaran kurikulum 2013 masih belum terealisasi ke setiap sekolah di Bangkalan, namun tidak ada alasan bagi guru untuk tidak merealisasikan kurikulum yang baru ini. Para guru sudah dibekali dengan pelatihan mengenai penerapan kurikulum 2013 ini, sehingga mereka dituntut untuk bekerja lebih cerdas.

"Seluruh sekolah sudah wajib melaksanakan kurikulum 2013, meski buku pembelajarannya belum terealisasi," kata Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMPN Bangkalan, Edy Hariadi, kemarin (11/8).

Dirinya mengakui penerapan kurikulum 2013 di Bangkalan sampai sekarang buku pegangan siswa belum sepenuhnya terealisasi. Meski begitu, sudah ada kelengkapan yang bisa dilakukan dalam proses belajar mengajar, karena sekolah sudah dilengkapi fotocopy Casset Disc (CD) mengenai standar pembelajaran siswa dan guru.

"Kami sudah memberikan CD ke setiap sekolah yang ada, karena sekolah kami menerapkan kurikulum lebih awal.

Termasuk memberikan fotocopy buku pembelajaran. Itu sudah bisa dilaksanakan pembelajaran kurikulum di setiap sekolah.

Meskipun guru harus rela berkorban memfotocopy materi pembelajaran, karena itu sudah tupoksi seorang guru," terang Edy yang juga sebagai Kepala SMPN 2 Bangkalan.

Tidak diketahu secara pasti, keterlambatan pengiriman buku. Namun, diduga lantaran masih ada beberapa yang digarap dalam hal teknis penyediaanya. Secara keseluruhan persiapannya sudah baik, termasuk kesiapan para tenaga pendidik dari semua tingkatan

dan pemahaman secara teknis berikut perangkatnya.

Pihaknya berharap semua tenaga pendidik cepat beradaptasi dan bisa membawa anak didiknya dalam mengikuti irama atau iklim proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum 2013. Tentunya perlu kesabaran dan niat yang tulus untuk memperbaiki sistem demi menghasilkan sesuatu yang lebih baik serta SDM yang berkarakter.

Menurutnya, adanya kurikulum baru ini, hasil yang didapat tidak bisa terlihat saat ini, melainkan 10 tahun mendatang. Bagaimana perubahan pendidikan bisa dirasakan lebih baik. Sebab, sifat dari pendidikan merupakan investasi jangka panjang. "Tidak ada alasan kurikulum 2013 tidak jalan, karena kelengkapan sementara sudah diberikan kepada sekolah-sekolah yang ada," ucapnya.

Dirinya tidak menampik, kurikulum 2013 yang telah dilaksanakan sejak satu tahun lalu di beberapa sekolah percontohan, membawa dampak perubahan pola belajar siswa. dengan harapan, apa yang telah dicanangkan pemerintah tidak mengandung muatan politis.

Sebab, efeknya berpengaruh terhadap pendidikan anak didik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Mohni memebabenarkan belum terealisasinya buku pelajaran di sekolah. Penyebabnya masih belum diketahui, karena pemerintah pusat yang menangani langsung. Kendati demikian, proses belajar mengajar bisa berjalan dengan perlengkapan audio visual berupa CD pembelajaran yang telah diterima sebelumnya.

Sebab, dalam aturannya semua sekolah wajib menerapkan kurikulum 2013 ini. = MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

KONSENTRASI. Sejumlah siswa-siswi konsentrasi saat mengerjakan lembar soal ujian nasional beberapa waktu lalu.

KORAN Bangkalan MADURA

Industri Lokal

Bangkalan OO

KORAN MADURA

SELASA 12 AGUSTUS 2014 SELASA 12No. AGUSTUS 2014| |TAHUN No. 0417 |IIITAHUN III 0417

KOPI SEBELAS 12

SANTAI. Beberapa anggota Komunitas Kopi Sebelas 12, saat ngopi sambil baca buku dan mengerjakan tugas kuliah, kemarin.

sukma firdaus/koran madura

Seruput Kopi Dapat Ilmu PAMEKASAN - Komunitas yang satu ini cukup unik. Mulai dari namanya hingga aktivitasnya. Aktivitas mereka bisa dikatakan full seharian. Mereka menamakan diri sebagai komunitas Kopi Sebelas 12. Yang mana semboyan mereka adalah "seruput kopinya, dapatkan ilmunya".

Mereka ini kumpulan para remaja, pemuda, dan aktivis pencinta kopi di Pamekasan. Akan tetapi dalam setiap berkumpul atau nongkrong itu, mereka tidak hanya ngopi, namun juga membaca berbagai judul buku yang disediakan secara gratis oleh kedai kopi yang juga bernama kedai Kopi Sebelas 12.

Persyaratannya asalkan buku itu jangan dibawa pulang. Cukup dibaca di warung kopi yang terletak di eks. Stasiun Pamekasan itu, di Jalan Trunojoyo. Setelah membaca buku ditaruh kembali di raknya. Kurang lebih ada 300 judul buku di sana. Mulai dari buku politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, buku keislaman, dan masih banyak lagi.

Komunitas ini berawal ke-

tika sejumlah pemuda alumni salah satu universitas swasta di Pamekasan, berencana untuk membuka warung kopi. Mereka membuka warung kopi ini untuk kesibukan sementara karena masih menganggur. Awalnya mereka mempromosikannya kepada para alumni lain, juga kepada adik kelasnya di kampus, dan para mahasiswa dari kampus lainnya.

Karena para pengunjung rupanya banyak mahasiswa. Ternyata sembari ngopi para mahasiswa itu ada yang sambil mengerjakan tugas kuliah, ada yang sambil baca buku, ada yang sambil mencaricari buku untuk referensi tugas kuliahnya, bahkan saling pinjam meminjam buku di kalangan pelanggan di warung kopi tersebut.

Hal inilah yang melatarbelakangi pengelola menyediakan buku gratis untuk dibaca di kedai itu.

Ternyata antusias pengunjung positif. Mereka lebih giat dan sering nongkrong di kedai itu, bukan hanya untuk ngopi saja, tapi sembari membaca buku. Karena merasa punya niat dan hobi yang sama. Yaitu hobi ngopi dan baca buku, akhirnya mereka membuat komunitas kopi sebelas 12 ini, disamakan dengan nama kedai yang memprakarsai ini. Kurang lebih ada 30 pelanggan tetap yang masuk dalam komunitas ini, baik laki-laki maupun perempuan.

Mereka secara bergantian, pagi, siang, sore, dan malam, datang ke kedai itu. Jadi setiap saat anggota kumunitas ini, selalu absen di kedai kopi ini. Mereka berbaur den-

gan para pelanggan umum lainnya. Ide mereka ini juga direstui oleh sang pemilik kedai.

Salah satu anggota komunitas ini, Hendra, 19, malah menyebut kedai yang sederhana sebagai kedai pintar. Sebab di sana menyediakan berbagai jenis buku berbagai judul, yang itu jika dibaca dan dipahami, bisa membuat pintar.

Kalau ada waktu luang, dia sering menghabiskan waktu untuk sekedar ngopi dan membaca buku di sana.

"Selain menjadi tempat membaca buku, kedai ini juga menjadi temapt diskusi sejumlah aktifis mahasiswa dari berbagai perhuruan tinggi di sini (Pamekasan)," tuturnya kemarin (7/8).

Sementara itu, pengelola kedai kopi ini, Dedy Kurniawan, 29,

mengatakan saat ini di kedai yang dikelolanya itu terdapat 300 buku, buku-buku tersebut ia beli serta sumbangan dari rekan-rekannya untuk dijadikan perbendaharaan di kedainya itu. Dedy akan merasa sangat bangga, kepada siapapun yang berkenan menyumbangkan buku ke kedainya itu. Karena dengan menyumbang buku akan banyak manfaatnya. Bisa dibaca orang, dan orang yang membaca menjadi mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru, dan ilmu itu akan digunakan dalam kehidupan mereka.

"Hitung-hitung bisa untuk amal jariyah mas. Selama buku itu ada, selama buku itu dibaca orang, pahala terus berjalan," katanya. = SUKMA FIRDAUS/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

SELASA 12 AGUSTUS 2014 | No. 0417 | SELASA TAHUN III 12 AGUSTUS 2014

MADURA

No. 0417 | TAHUN III

BELGIS TRIANDARI

Jangan Gampang Terpengaruh Orang Lain anyak anak muda sekarang tidak menjadi diri sendiri. Mereka justru menjadi orang lain. Hanya menjadi pengikut setia seperti bebek yang selalu mengikuti kemana pun induknya pergi.

Remaja selalu mengikuti mode pakaian, gaya rambut, cara berbicara, pemikiran, dan gaya hidup para trend setter yang dikaguminya. Trend setter atau penentu tren saat ini bisa artis, penyanyi, bintang film, tokoh politik, bintang olahraga,

dan sebagainya.

Bagi gadis bernama Belgis Triandari, apa yang menjadi tren langsung diikuti tanpa ada proses seleksi. Padahal apa pun bentuk trennya tidak selalu benar dan belum tentu cocok diterapkan. Selain itu, ketika kita selalu mengikuti apa yang dilakukan orang lain, maka kita kehilangan jati diri. Bisa juga kita melakukan sesuatu, karena kita terpaksa mengikuti orangorang terdekat atau keluarga.

Akhirnya identitas diri kita

tidak jelas. Labil dan terombang-ambing bagai sebatang kayu di lautan luas.

Seharusnya, kata gadis kelahiran 2 Mei 1995 itu, mereka sudah bisa mengukur mau jadi apa dan mau kemana. Pastinya bisa memegang prinsip dan nilai-nilai kehidupan. Prinsip ini yang akan menjadi pedoman apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jadi punya pegangan, tidak asal ikut-ikutan dan plinplan dalam mengambil keputusan. Jika bertentangan dengan

prinsip, jangan dilakukan."Salah kaprah itulah yang ditampilkan remaja saat ini," ungkapnya.

Menurutnya, orang yang punya cita-cita dan prinsip yang kuat, akan terarah hidupnya untuk mengejar apa yang dia impikan. Jika sesuatu hal bertentangan atau tidak sejalan dengan cita-cita, jangan dilakukan.

Jadilah diri sendiri dengan miliki cita-cita yang jelas dan berasal dari keinginan kita sendiri. Bukan ikut-ikutan atau paksaan. =DONI HERIYANTO/RAH

TUMINA INDAH LESTARI

Jadikan Ilmu itu Bermanfaat

Seiring dengan kerasnya persaingan dan desakan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat setiap waktunya. Ilmu yang sudah didapat baik di bangku sekolah maupun di mesjid dan musala, kerap hanya disimpan sendiri. Namun, tidak begitu dengan Tumina Indah Lestari, apa yang telah dia dapat waktu belajar dahulu, dapat ia berikan kepada muridnya. Maklum saja, dia termasuk salah seorang guru di sekolah dasar SD Sentol 1, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

G

uru memang menjadi citi-citanya, karena dengan menjadi seorang guru dapat membagi ilmu.

Mengingat ilmu yang bermanfaat menjadi salah satu dari tiga amal yang tidak putus pahalanya.

Menurut, wanita yang beralamat di Desa Tobungan, Kecamatan Galis, Pamekasan ini, memamfaatkan ilmu itu tidak selalu denga menjadi sebagai guru, namun ada cara lain agar ilmu yang

Nama : Tumina Indah Lestari Alamat : Desa Tobungan, Galis, Pamekasan Pekerjaan : Guru Riwayat Pendidikan = SDN Tubungan 1 = MTs Pademawu = MAN Pamekasan = STAIN Pamekasan telah didapat bisa tetap bermamfaat bagi masyarakat.

Yang paling mudah, kata wanita yang lahir 2 Juni 1985 ini, ilmu yang dimilik dapat dibagi dengan orang-orang sekitar. Ia mencontohkan, seperti adik, po-

nakan, sepupu dan bisa juga terhadap tetangga yang sudah usia tua yang buta aksara. “ilmu dasar seperti mengaji, membaca dan menulis itu pastinya dimiliki oleh pemuda saat ini, dan itu bisa diberikan kepada orang lain disekitar kita.

Sehingga ilmu kita menjadi bermamfaat dan itu bisa menjadi bekal pahala kita,� katanya.

Ditengah kesibukannya menjadi pengajar, wanita yang pernah sekolah di madrasah aliyah negeri (MAN) pamekasan ini, tidak melupakan kodratnya sebgai seorang wanita, yang harus tetap mengurusi rumahtangganya.

Lanjut, wanita alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan ini, pendidikan pemuda dan pemudi sat ini sudah berkembang pesat.

Tentunya banyak bidang ilmu yang dikuasai, saat dibangku kuliah. Namun, terkadang setelah lulus, bingung untuk menerapkan ilmu yang didapatkannya. “ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya ilmu yang dibagikan kepada orang lain, tapi juga ilmu itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Misalnya saja yang ahli di bidang teknik, ya gunakan ilmu teknik, agar memberikan manfaat kepada orang lain,� ungkapnya. =ALI SYAHRONI/RAH