e Paper Koran Madura 12 September 2014

JUMAT

KORAN MADURA

12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III www.koranmadura.com

PPATK Bekukan Aset Tiga Terduga Teroris Nasional hal 4

Demi Demokrasi Ambisi atau

Tiga seniman Bandung, Trisno Yuwono (kiri), Gusjur Mahesa, dan Yusef Muldiyana (kanan) melakukan aksi TERKAIT seni penyadaran Pilkada, di Bandung, Jawa Barat, Hal 3 Kamis (11/9). Aksi yang dilakukan tiga seniman yang berkeliling di kota Bandung sebagai bentuk penyadaran pentingnya Pilkada langsung untuk masyarakat. Dalam sebuah kesempatan di acara debat Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah mengimbau agar fraksi-fraksi yang kini mendukung kepala daerah dipilih oleh DPRD agar tidak memutuskan masalah dalam keadaan emosi, apalagi demi ambisi kemudian mengorbankan demokrasi.

BERITA

ant/agus bebeng

2

KORAN MADURA

PAMANGGI

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

Kontroversi

Oleh : Abrari Alzael

Budayawan Muda Madura

Saat purnama, di Jalan Maliboro Jogja, dua orang bersitegang karena satu hal: bulan di malam hari. Satu pihak menilai bola raksasa yang mengapung di angkasa adalah bulan. Pihak lainnya menganggap matahari, karena purnama bersinar di saat yang amat cerah. Dua orang ini mempertahankan diri dengan mengatakan dua hal yang berbeda pada satu benda yang dilihatnya, dan dua-duanya ngotot mengatakan matahari pada satu pihak dan bulan di pihak yang lain.

Setiap orang yang lewat, ditanya. Sebagian takut menjawab karena yang bertanya mabok. Ada yang menggeleng sambil buru-buru melintas dan ada pula yang menjawab tidak tahu. Ini disampaikan bukan untuk mengatakan tidak tahu dalam arti yang sesungguhnya, tetapi orang yang lewat takut. Lalu pada satu orang terakhir yang lewat, muncul jawaban yang tidak disangka.

Ketika pemabok bertanya (dan memaksa) untuk mengatakan bulan atau matahari, orang terakhir ini santai bersikap sembari mengatakan, “Mohon maaf, saya orang baru di sini (Jogja).”

Dalam satu hal yang disikapi berbeda, akhirnya disebut kontroversi seperti RUU Pilkada saat ini. Satu pihak kepala daerah dipilih rakyat dan pihak lainnya menganggap lebih baik dipilih DPRD alasannya masing-masing, yang sama-sama rasional. Sampai kesimpulanya, dipilih rakyat langsung atau DPRD, dua-duanya tidak menjamin calon kepala daerah terpilih lebih baik.

Jika kepala daerah dipilih DPRD, pasti ini cara lama dan sudah ditinggalkan pasca reformasi dengan kelebihan dan kelemahannya. Begitu pula, memilih kepala daerah secara langsung, memiliki plus minus. Namun, ada sistem yang dilupakan untuk menarik Menghadirkan rakyat ke TPS harus kesadaran publik supaya sadar berdemokrasi. Dalam perjaladiatur yang apanan politik yang mengambila abai dikenakan anatkan rakyat memilih secara sanksi langsung, demokrasi hidup.

Begitu, korupsi juga hidup menyertai konsep pemilihan apapun. Rakyat pun, berani mengorupsi, jika korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan kepercayaan. Lebih buruk lagi rakyat sangat senang bercerita tentang kesuksesannya menipu caleg maupun calon kepala daerah.

Jika benar-benar mau maju, pemilukada atau lainnya dipilih secara langsung biar rakyat merasa menjadi bagian dari SDM yang harus berpolitik (zoon politicon). Namun, regulasinya harus diperbarui dengan cara mewajibkan rakyat datang ke TPS untuk memilih, atau tidak memilih.

Rakyat yang tidak hadir di TPS, wajib disanksi hukum tipiring atau bayar denda. Konsep penerapan helm pada pengendara motor sejauh ini sukses. Jika rakyat mau golput, itu bisa dilakukan di dalam bilik suara.

Dalam pemilu/pemilukada/pilpres saat ini, sebagian (besar) rakyat mengancam tidak datang ke TPS jika tidak diberi “sesuatu”. Sikap ini mencerminkan sebagian rakyat menjadi pemeras karena memiliki satu suara dengan cara deal politics dengan banyak calon beserta kompensasi sesuatu yang diterima. Oleh karena itu, menghadirkan rakyat ke TPS harus diatur yang apabila abai dikenakan sanksi sebagaimana di Thailand.

Selain mendidik kesadaran bernegara, cara ini mendidik supaya rakyat sadar bahwa dirinya bagian dari warga Indonesia yang wajib cinta tanah air. Harus diakui, sebagian besar rakyat Indonesia belum cinta tanah air dengan sikap pemilih pada pemilu yang seperti itu adanya. Keengganan mengibarkan merah putih saat bangsa merayakan kemerdekaan juga menjadi contoh kecil dari contoh besar lainnya yang sangat paradoks seperti anggapan kolektif bahwa mengambil uang negara dan merusak fasum yang dibiayai pemerintah sebagai pekerjaan halal. Bila anggapan ini menjalar secara massif, sampai kiamat pun, republik ini akan seperti ini atau lebih buruk dan mengerikan, pada akhirnya. =

Berita Utama

KORAN MADURA

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

Peradi Tolak RUU Advokat JAKARTA - Ratusan pengacara yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menggelar aksi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis siang, untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat.

“Kami menggelar aksi ini untuk menolak RUU Advokat yang diusulkan DPR. Kami akan melaksanakan aksi yang lebih besar lagi saat RUU ini disahkan pada 24 September

2014,” ujar Ketua Departemen Humas dan Publikasi Peradi Zul Armain Aziz.

Seluruh advokat yang berkumpul di depan Gedung DPR ini menggunakan toga berwarna hitam.

Mereka berorasi menyuarakan penolakan atas RUU Advokat.

Kegiatan di DPR merupakan puncak dari aksi damai yang sudah dilaksanakan sejak pagi hari pukul 09.00 WIB di Bundaran Hotel Indonesia.

Aksi damai ini berakhir sekitar pukul 14.30 WIB saat 30 anggota Peradi diterima masuk ke dalam gedung untuk berdiskusi lebih lanjut dengan anggota DPR. Para advokat Peradi tidak setuju dengan RUU Advokat yang melet-

2

akkan profesi pengacara di bawah kendali pemerintah.

“RUU ini meletakkan advokat di bawah Dewan Advokat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah.

Seharusnya advokat adalah profesi yang mandiri dan independen,” ujar dia.

Alasan lain pihaknya menolak RUU ini adalah, lanjut Aziz, karena jika disahkan maka hanya dengan 35 orang advokat bisa membentuk sebuah organisasi pengacara.

“Tentu akan sangat banyak tumbuh organisasi advokat. Ini akan sulit diawasi,” tutur dia.

RUU Advokat ini sendiri dibuat untuk menggantikan UndangUndang Advokat No. 18 Tahun 2003 dan DPR mengisyaratkan tetap mensahkan RUU tersebut.

Legislator Nudirman Munir, anggota Panitia Kerja (Panja) DPR RI untuk RUU Advokat, mengatakan pada Selasa (10/9), sembilan fraksi di DPR sudah menyetujui pengesahan RUU Advokat itu menjadi UU sebelum akhir masa bakti DPR RI pada awal Oktober.=ANT/MICHAEL

ant/prasetyo utomo

TOLAK RUU ADVOKAT. Seorang advokat melakukan aksi di bundaran HI, Jakarta, Kamis (11/9). Aksi para pengacara yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) tersebut untuk menolak RUU Advokat yang sedang dibahas di DPR.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 No. 0440 | TAHUN III

33

POLITIKA

NasDem Buka Pintu untuk Ahok JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap dipanggil Ahok tidak perlu khawatir dengan keputusannya keluar dari Gerindra.

Pasalnya, sudah ada partai lain yang siap menampung mantan Bupati Belitung Timur itu. Salah satunya adalah Partai Nasdem.

Partai pimpinan Surya Paloh ini membuka pintu lebar-lebar bagi Ahok bila mau bergabung dengan partai tersebut. ant/yudhi mahatma

WALIKOTA-BUPATI TOLAK PILKADA OLEH DPRD. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor (kelima kanan) dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Vicky Lumentut (keempat kiri) bersama perwakilan bupati-walikota menggelar poster saat rapat koordinasi luar biasa membahas polemik RUU Pemilihan Kepala Daerah, di Jakarta, Kamis (11/9). Apkasi dan Apeksi menolak secara tegas pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD, serta mengimbau pemerintah agar mengambil kebijakan pilkada langsung.

RUU PILKADA

Presiden SBY Didesak Lakukan Intervensi JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk segera mengintervensi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di DPR. Bentuk interversi itu adalah dengan memerintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk menarik diri dari pembahasan tersebut bersama DPR. Pasalnya, mayoritas fraksi di DPR, terutama mereka yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, sepakat pilkada dilakukan oleh DPR. Desakan itu disampaikan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) setelah melakukan rapat koordinasi nasional di Jakarta, Kamis (11/9). Para Bupati dan Walikota yang tergabung dalam organisasi tersebut mendesak partai Koalisi Merah Putih untuk mengubah keputusannya bahwa pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat.

“Apkasi dan Apeksi meminta Pemerintah untuk menarik diri dalam proses pembahasan dan penetapan RUU Pilkada,” kata Ketua Umum Apeksi Vicky Lumentut saat membacakan keputusan pertemuan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (11/9) siang.

Dalam pertemuan tersebut, mereka menilai usulan koalisi Merah Putih telah mencederai proses demokrasi. Alasan bahwa pilkada langsung selama ini mempunyai

banyak kekurangan tidak bisa diterima. “Kita sepakat bahwa perlu ada perbaikan sistem pemilihan kepala daerah dengan memperhatikan pertimbangan flosofis, yuridis, sosiologis, politis, dan praktis,” ujar Vicky yang juga Wali Kota Manado itu.

Selanjutnya, jika tetap tidak ada perubahaan keputusan ketika disahkan nantinya, maka Apkasi dan Apeksi akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah sendiri tetap menginginkan penerapan sistem Pilkada secara langsung dan berharap para anggota Dewan menyepakatinya. Meski demikian, pemerintah menyiapkan dua draf, yakni draf pemilihan lewat DPRD dan draf tetap pemilihan langsung.

Sejauh ini Fraksi-fraksi yang mendukung Pilkada dilakukan DPR adalah Fraksi Partai Golkar, Partai

Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional. Hanya PDI Perjuangan, PBB, dan Hanura yang mempertahankan pilkada langsung.

Pada akhir rapat tersebut, Apeksi memberikan lima rekomendasi kepada SBY untuk diambil guna mengakomodasi keinginan rakyat sekaligus mencegah keinginan koalisi merah putih di DPR. Kelima rekomendasi itu, Pertama, Menolak secara tegas pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD. Kedua, sepakat bahwa perlu adanya perbaikan sistem pemilihan kepala daerah dengan memperhatikan pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, politis, dan praktis.

Ketiga, peserta sepakat sistem pemilihan kepala daerah dilaksanakan dalam satu paket dengan wakil kepala daerah. Keempat, jika mayoritas keinginan partai di DPR RI tidak berubah, Apkasi dan Apeksi meminta pemerintah yang dalam hal ini diwakili Kemendagri untuk menarik diri dalam proses pembahasan dan penetapan RUU Pilkada.

Kelima, ika sistem pemilihan dengan DPRD tetap tidak ada perubahan, Apkasi dan Apeksi akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. =AJI

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella di Jakarta, Kamis (11/9).

Menurut Capella, Nasdem memiliki tanggung jawab moral untuk menampung Ahok karena mantan anggota Partai Golkar dan Partai Indonesia Baru itu adalah salah satu pendiri organisasi massa Nasional Demokrat yang kemudian menjelma menjadi partai politik. “Ya kami terbuka. Ahok itu adalah kader dari ormas Nasional Demokrat. Salah satu pencetus dan pendiri Nasdem,” kata Patrice.

Menurut Patrice, Ahok mempunyai kesamaan visi misi dengan partai pimpinan Surya Paloh itu.

“Partai Nasdem terbuka bagi siapa pun yang punya visi-misi sama dengan partainya. Kita tidak pernah menolak orang untuk bergabung termasuk Ahok,” ujar dia.

Tetapi hingga saat ini belum ada komunikasi antara Partai Nasdem dengan Ahok. “Apakah Ahok akan bergabung saya belum terkonfirmasi. Saya rasa Ahok sekarang sedang fokus pada tugasnya di DKI Jakarta,” ujar Patrice.

Ahok sendiri secara terpisah di Jakarta pada hari yang sama mengaku tidak akan bergabung dengan partai politik mana pun selama tiga tahun sisa pemerintahannya di Ibu Kota. “Mau ngapain? Kamu memangnya kalau habis cerai langsung kawin? Ada masa idah-nya (masa tunggu), kan?,” kata Basuki.

Menurut Ahok, ia memiliki hubungan yang baik dengan semua partai politik. Hanya partai politik dengan kepentingan tertentu saja yang tidak memiliki hubungan yang baik dengannya.

Meski mengaku dekat dengan banyak partai, Ahok tidak akan bersedia maju lagi pada pilkada DKI Jakarta tiga tahun mendatang, bila pemilihannya dilakukan oleh DPRD. RUU Pilkada sedang dibahas DPR saat ini dan mayoritas dari mereka mendukung pilkada dilakukan DPRD, bukan pilkada langsung seperti yang sudah berlangsung selama 10 tahun belakangan. Bahkan, bila ada partai yang meminangnya, Ahok tidak segan-segan menolak. “Enggak mau ikut. Kalau dipilih oleh DPRD, saya enggak akan pernah mau diusung jadi gubernur. Kamu catat baikbaik,” ujarnya.

Ahok mengaku sudah bulat untuk tidak terjun lagi ke dunia politik dan dalam tiga tahun terakhir pemerintahannya akan melayani rakyat DKI Jakarta tanpa partai politik manapun. Tanpa partai, Ahok akan lebih fokus melayani rakyat tanpa dicurigai melakukan pencitraan oleh masyarakat.

“Kalau saya turun ke masyarakat segala macam, enggak ada lagi yang menuduh saya mau pencitraan untuk memenangkan partai. Enggak ada lagi nuduh pencitraan mengharapkan 2017 bisa dipilih kembali.

Saya kira jadi fair, 3 tahun selesaikan ini,” tutup Ahok. =AJI

4

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

KEAMANAN

PPATK Bekukan Aset Tiga Terduga Teroris JAKARTA- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan aset tiga terduga teroris berstatus warga negara Indonesia (WNI).

ant/reno esnir

SIDANG TUNTUTAN ANAS URBANINGRUM. Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang Anas Urbaningrum (tengah) dikawal petugas usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/9). JPU menuntut Anas Urbaningrum dengan pidana 15 Tahun penjara denda Rp500 juta, subsider 5 bulan dan membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp94,18 miliar Rupiah serta 5,2 Juta Dollar AS yang diganti dengan Hukuman 4 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan korupsi dan pencucian uang dari mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Anas Akui Wisanggeni adalah Dirinya Berkas Tuntutan untuk Anas Setebal 1.791 Halaman JAKARTA- Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

“Saya berharap prosesnya, termasuk tuntutan, objektif dan adil berdasarkan fakta-fakta persidangan,” ujarnya setiba di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Anas menekankan pentingnya keadilan dalam sidang tuntutan itu, yaitu keadilan yang berdasarkan selama dalam fakta persidangan, bukan fakta di luar persidangan.

Ketika ditanya mengenai usaha mengarahkan saksi yang diduga dilakukan Anas melalui profil Wisanggeni dalam percakapan Blackberry Messanger (BBM), ia berusaha mengelak.

“Saya tanya itu pesan masuk atau keluar? Kalau pesan keluar itu baru mengarahkan, ya kan? Itu kan pesan masuk. Kalau pesan masuk kan bukan dari saya,” katanya.

Dalam sidang sebelumnya di Pengadilan Tipikor pada Kamis (4/9) malam, Anas mengakui bahwa profil BBM itu miliknya.

“Apakah profil BBM Wisanggeni adalah milik saudara?,” tanya ketua jaksa penuntut umum KPK Yudi Kristiana dalam sidang itu.

“Betul,” jawab Anas.

Pada sidang tuntutan dengan terdakwa Anas Urbaningrum itu, majelis hakim dipimpin oleh Haswandi selaku ketua.

Sementara itu, jaksa penuntut umum KPK Yudi Kristiana diizinkan untuk tidak membacakan semua berkas tuntutan sebanyak 1.791 halaman.

Dalam sidang itu, Anas Urbaningrum menjadi terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang dan dikenai Pasal 12 huruf a subsider Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp200 juta-Rp1 miliar.

Anas juga didakwa berdasarkan pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 3 ayat 1 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. =ANT/ YASHINTA

“WNI yang tercatat di United Nations Security Council Resolution 1267 ada 17 nama, tiga di antaranya sudah dibekukan asetnya,“ kata Wakil Ketua PPATK Pusat Agus Santoso di Jakarta, Kamis.

Setelah rapat dengan Badan Reserse dan Kriminal, Densus 88, BIN, dan Bank Indonesia di Mabes Polri, ia menyebutkan satu orang telah diketahui indentitasnya.

“Salah satunya berinisial P, yang lain saya lupa namanya,” katanya.

Pertemuan tersebut berlangsung tertutup di ruang Direktorat Ekonomi Khusus (Direksus) Bareskrim Mabes Polri. Direksus berfungsi menangani kejahatan perbankan, pencucian uang, dan kejahatan dunia maya.

“Pertemuan ini sifatnya koordinasi dan penyamaan persepsi mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembekuan Aset Teroris,” katanya.

Berdasarkan pelaksanaan United Nations Security Council Resolution 1267 atau sanksi resolusi PBB, kata dia, aset terduga teroris, baik yang WNA maupun WNI, dibekukan.

“Tujuannya agar para teroris tidak bisa mempunyai akses pendanaan,” ujarnya.

Maksud dari undang-undang tersebut, katanya, mengatur penanganan suatu tindak pidana, terkait dengan pendanaan terorisme, yang merupakan kejahatan serius.

Agus mengatakan 17 terduga teroris tersebut telah ditetapkan sebagai buronan internasional yang berkaitan dengan jaringan Al-Qaeda dan Taliban.

“Kita sudah lihat nama-nama yang dicurigai ini dan telah dimasukkan ke website PPATK, agar mudah diakses penyidik keuangan apakah nama itu memang ada sebagai nasabah,” katanya.

Terkait dengan pembekuan rekening terduga teroris dari WNI, Agus mengatakan masih relatif kecil.

“Rekening yang dibekukan relatif kecil, sekitar 20-50 ribu dolar Amerika-lah. Masih ditelusuri lebih dalam lagi,” katanya. =ANT/DARWIN

Agus Santoso

Wakil Ketua PPATK

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III No. 0440 | TAHUN III

55

INVESTASI

Indonesia Meliki 400 Ribu Investor BALIKPAPAN- Berdasarkan catatan Bursa Efek Indonesia (BEI), Indonesia saat ini memiliki 400.000 orang investor, naik dibanding tahun 2013 yang mencapai 300.000 investor.

ant/ekho ardiyanto

PERMINTAAN ELPIJI 3 KG MENINGKAT. Pekerja menata tabung elpiji 3 kilogram di salah satu agen di Kendari, Sultra, Kamis (11/9). Agen elpiji Kendari mengaku pasca kenaikan harga tabung elpiji 12 kg sebesar Rp 114.300 per tabungnya, permintaan elpiji 3 kg meningkat akibat migrasi pengguna dengan asumsi membeli empat tabung elpiji 3 Kg untuk memperoleh 12 Kg gas, harganya hanya Rp 68 ribu.

Sebelas Bulan BI Rate Bertengger di Level 7,5% JAKARTA- Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 7,5 persen, dengan suku bunga Lending Facility dan suku bunga Deposit Facility masing-masing tetap pada level 7,5% dan 5,75%.

“Kebijakan tersebut konsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4,5 persen plus minus 1 persen pada 2014 dan sebesar 4 persen plus minus 1 persen pada 2015. Serta menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara di Jakarta, Kamis (11/9).

Menurut Tirta, BI akan senantiasa memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial serta kebijakan untuk memperkuat struktur perekonomian domestik.

“Selain itu, Bank Indonesia

juga akan meningkatkan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan, agar proses penyesuaian ekonomi berjalan baik dan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi yang sustainable,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono mengatakan, pelemahan sejumlah indikator makroekonomi dalam beberapa waktu ke depan bakal mendorong BI untuk tetap mempertahankan besaran BI Rate.

“Bulan ini BI akan tetap mena-

han BI Rate. Memang diharapkan tetap bertahan 7,5 persen. Sampai akhir tahun masih akan ditahan seperti posisi sekarang ini,” kata Tony di Jakarta, Rabu (3/9).

Menurut Tony, upaya BI dalam sepuluh bulan terakhir yang menjaga suku bunga di level 7,5 persen, tidak terlepas dari keinginan bank sentral untuk menjaga stabilitas rupiah dan menekan defisit transaksi berjalan. “Bahkan, risiko kenaikan inflasi ke depan menjadi alasan BI Rate tetap ditahan,” ucapnya.

Tony mengatakan, meski laju inflasi Agustus 2014 sebesar 3,99 persen (year-on-year), namun pada September ini BI tidak menurunkan besaran suku bunga. Karena, lanjut dia, ke depan masih ada risiko pelemahan sejumlah indikator makroekonomi, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak. =GAM

“Perkembangan ini cukup menggembirakan, dan tanda berbagai hal positif yang terjadi di masyarakat kita,” kata Andre PJ Toelle, Kepala Proyek Manajemen Divisi Informasi Teknologi Bursa Efek Indonesia di Balikpapan, Kamis.

Pertambahan hingga 100 ribu investor dalam kurun waktu setahun ini, menurut Toelle, antara lain karena semakin banyak orang yang taraf hidupnya meningkat. Investasi juga tanda dari semakin banyak orang yang mau belajar dan mencari informasi.

“Artinya tingkat pendidikan kita juga semakin baik,” sambung Toelle.

Meski demikian, kata Toelle, bila dibandingkan jumlah pemilik rekening bank yang mencapai 140 juta orang, jumlah investor tersebut sangat sedikit atau hanya setengah persen.

“Kalau kita lihat dari sisi positifnya, itu artinya masih terbuka sangat luas kemungkinan bertambah investorinvestor baru di tahun-tahun mendatang,” kata Asep Permata Suryana, Kepala Divisi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada kesempatan yang sama.

KSEI adalah lembaga yang menyimpan dan menyelesaikan efek di Bursa Efek Indonesia.

Asep menambahkan, optimisme itu salah satunya berasal dari data bahwa dari 140 juta orang pemilik rekening bank, 63.000 diantaranya memiliki simpanan di atas Rp3 miliar.

Di sisi lain, dari domisili pemodal, diakui sangat jauh dari merata. Separo lebih dari investor yang 400.000 orang itu tinggal di Jakarta. Di Indonesia bagian timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur menjadi satu yang terbanyak.

Di Kaltim, ada 4.192 orang investor. Sebanyak 2.040 orang tinggal di Balikpapan, dan 1.392 ada di Samarinda.

Data itu berasal dari Single Investor Identification (SID), sistem yang dikembangkan BEI untuk mengenali setiap aktivis dan aktivitas di Pasar Modal.

“Kami masih terus memetakan potensi di tiap daerah hingga tingkat kabupaten dan kota,” kata Toelle. Malah di beberapa kabupaten kota, BEI bekerjasama dengan pemkot atau pemkab setempat untuk melakukan sosialisasi mengenai Pasar Modal. =ANT/NOVI

ant/rudi mulya

KESULITAN PENGAIRAN LAHAN PERTANIAN. Seorang petani mengambil air di lubang sumur yang sengaja dibuat di lahan persawahan Desa Merican, Kediri, Jawa Timur, Kamis (11/9). Lubang di areal persawahan tersebut untuk mengumpulkan air karena sulitnya pengairan untuk lahan persawahan mereka pada musim kemarau ini.

6

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

PEDAGANG KAKI LIMA

PKL Harus Ditindak Tegas?

JAKARTA- Wakil Ketua Dewan Kota Jakarta Timur Ahmad Ismail mengatakan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jakarta timur harus ditindak tegas guna menjaga ketertiban di Ibukota khususnya Jakarta Timur.

ant/maulana surya

PRODUKSI KAIN MENINGKAT. Pekerja menjemur kain di salah satu usaha kecil rumah tangga di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (11/9). Menurut pengusaha, produksi kain mengalami peningkatan dari 25.000 meter per hari menjadi 30.000 meter per hari selama penjemuran pada musim kemarau seperti saat ini. Kain-kain tersebut akan dijadikan bahan baku untuk industri rumahan tekstil dengan proses printing, colet, maupun celup.

OJK Revisi Aturan di Sektor IKNB Musabab Mahalnya Biaya Produksi Minyak JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun sejumlah cara agar Industri Keuangan Non Bank (IKNB) bisa saling berkaitan atau inklusif satu sama lain.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK Dumoly F Pardede mengatakan, salah satu cara membuat IKNB saling berkaitan dengan merevisi dan menyusun sejumlah aturan.

Misalnya, lanjut Dumoly, empat peraturan terkait perusahaan pembiayaan yang tengah disiapkan otoritas. Keempat peraturan tersebut mengenai revisi perizinan dan kelembagaan, penyelenggaraan usaha, penyelenggaraan usaha berdasarkan prinsip syariah dan tata kelola perusahaan pembiayaan.

Menurutnya, peraturan-peraturan tersebut disiapkan agar aktifitas perusahaan pembiayaan semakin inklusif dengan sektorsektor yang lain. Aturan-aturan ini mencakup perluasan kegiatan

usaha perusahaan pembiayaan, kegiatan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna.”Diharapkan, aktifitas perusahaan pembiayaan semakin inklusif pada sektor-sektor yang lain, misalnya asuransi. Karena setiap orang pembiayaan dia harus mengasuransikan dirinya, personal accident misalnya. Tentu dia akan bayar premi,” kata Dumoly di Jakarta, Kamis (11/9).

Sejalan dengan itu, lanjut Dumoly, di sektor asuransi terus dilakukan perkembangan.

Salah satunya dengan merambah produk-produk asuransi mikro, yang bisa dicapai oleh masyarakat. Sedangkan dari sisi kebutuhan dana pensiun, otoritas juga tengah melakukan penyesuaian dengan merevisi inv-

estasi dana pensiun.

“Bagaimana caranya kita kasih kesempatan dana pensiun membeli MTN (medium term notes), investment grade, obligasi corporate investment grade, mudah-mudahan perusahaan pembiayaan mau meng-issuer obligasinya ke sana, jadi inklusif semuanya, tersatu padu untuk mengembangkan sektor riil dari OJK,” tutur Dumoly.

Piutang Deputi Komisioner Manajemen Strategis IB OJK Lucky FA Hadibrata mengatakan, pertumbuhan piutang perusahaan pembiayaan mengalami perlambatan. Hal ini dipengaruhi dengan peningkatan suku bunga perbankan. “Aset perusahaan pembiayaan meningkat 11,8 persen (yoy) menjadi Rp412,84 triliun dan piutang pembiayaan meningkat 10,61 ersen (yoy) menjadi Rp363,19 triliun,” katanya.

Sedangkan nilai investasi asuransi dan dana pensiun per Juli 2014, kata Lucky, menunjukkan

peningkatan jika dibandingkan bulan sebelumnya. Menurutnya, peningkatan ini sejalan dengan penguatan pasar, sehingga nilai investasi dana pensiun tercatat sebesar Rp170,5 triliun, yakni meningkat 1,3 persen dibanding bulan sebelumnya.

“Nilai investasi asuransi termasuk BPJS tercatat sebesar Rp643,7 triliun meningkat sebesar 11,4 persen dibandingkan bulan sebelumnya,” kata Lucky.

Mengenai perlambatan pada pertumbuhan piutang perusahaan pembiayaan, Dumoly mengatakan, karena suku bunga yang naik. Ia mencontohkan, pada awal tahun, perusahaan pembiayaan menargetkan bunga dari kegiataan usaha pembiayaan sebesar sembilan persen, yang terdiri dari komponen suku bunga (6 persen), risiko (2 persen) dan charge ke publik (1 persen).

Namun karena suku bunga naik, sehingga angka 6 persen tak lagi mampu menutup kredit pembiayaan kegiatan usaha, akhirnya leasing menaikkan angsuran. “Sehingga terjadi adjustment-adjustment, terutama di korporasi. Yang dulunya hanya dialokasikan Rp100 miliar untuk leasingkan kendaraan bermotor, tiba-tiba jadi Rp120 miliar, tentunya akan ada koreksi internal, apakah rapat direksi, pemegang saham, perencanaan anggaran dan sebagainya,” pungkasnya. =GAM

“Pihak aparat yang terkait harus tegas dalam menertibkan PKL, taat aturan dan tidak boleh takut karena sudah ada undang-undangnya,” kata Wakil Ketua Dewan Kota Jakarta Timur Ahmad Ismail, Jakarta, Kamis.

Menurut Ismail PKL seringkali kembali berjualan setelah penertiban karena ada oknum yang membela para pedagang dan petugas tidak tegas memberantas PKL yang sulit diatur.

“Trotoar dan jalan layang Pasar Rebo menjadi contoh salah satu tempat yang selalu dijadikan tempat berdagang di trotoar dan jalan namun mereka selalu kembali lagi berdagang di trotoar setelah ditertibkan,” katanya.

Selain itu, menurut Koordinator Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan Pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang trotoar telah merampas hak pejalan kaki dan mengganggu ketertiban umum.

“PKL seharusnya tidak berjualan di jalan atau trotoar sehingga fungsi trotoar digunakan sesuai dengan fungsinya,” katanya.

Ia mengatakan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai tempat pejalan kaki seharusnya Pemerintah Daerah memberikan tempat berjualan yang mudah diakses pejalan kaki sehingga PKL masih bisa berdagang.

“Pemerintah Daerah belum memberikan solusi terbaik bagi PKL yang berjualan di trotoar seharusnya disediakan juga tempat berjualan atau bekerjasama dengan gedung dalam penyedian lahan untuk PKL yang dekat dengan akses pejalan kaki,” katanya.

Penyediaan lokasi alternatif dianggap tak kalah penting dari upaya penertiban itu sendiri.

Sebab membiarkan para pedagang tanpa kepastian solusi bukanlah pilihan bijaksana. Setiap persoalan harus diselesaikan tanpa menyisakan persoalan. =ANT/AGUNG

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Di sini, tidak ada yang tidak tercatat. Semuanya diabadikan dalam tulisan. Tulisan ada di mana-mana. Di dalam gedung pemerintah sampai di pinggir-pinggir jalan, semuanya dipenuhi dengan tulisan. Dalam kertas-kertas, buku-buku, koran-koran, majalah-majalah, dokumen-dokumen, surat-surat, dan segala jenis tulisan dalam bentuk lembaran-lembaran kertas lainnya.

Pemerintah telah menggalakkan diadakannya penulisan besarbesaran. Di sekolah, pelajaran menulis diwajibkan setiap hari.

Jadi, dalam satu hari, harus ada pelajaran menulis! Semua jenjang, mulai dari Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMA, bahkan sampai di Perguruan Tinggi. Semua jurusan di Perguruan Tinggi harus menyertakan mata kuliah “Menulis” setiap semester. Tak lupa, para penulis yang sudah profesional diminta untuk aktif mengadakan pelatihan menulis kepada anak-anak muda di berbagai daerah. Wartawan menjadi pekerjaan paling diminati. Pemerintah yang menggaji penuh para wartawan.

Surat kabar harus terbit sebanyak-banyaknya. Tiap Kabupaten atau daerah harus punya surat kabar masing-masing. Penerbitan surat kabar dilakukan besar-besaran.

Dan surat kabar diobral dengan harga yang begitu rendah, bahkan seorang pengemis sudah biasa membeli koran setiap hari.

Begitu juga dengan penerbitan buku. Buku-buku diterbitkan secara masal. Setiap hari ada ratusan buku yang terbit. Segala jenis buku diterbitkan. Sebagian besar adalah buku-buku tentang tulismenulis itu sendiri, yang memang sedang digalakkan pemerintah.

Bagaimana menulis yang baik, tips agar produktif menghasilkan tulisan, sampai pada cara mengatasi kebosanan ketika menulis.

Untuk memenuhi kebutuhan kertas yang diperkirakan semakin besar ke depan, pemerintah memutuskan untuk mengimpor besar-besaran bahan kertas dari luar. Begitu juga dengan tinta, mesin printer, dan komputer. Semua itu diimpor masal untuk memenuhi kebutuhan percetakan negara. Pemerintah terus meningkatkan produksi tulisan-tulisannya.

Alhasil, masyarakat di seluruh penjuru negeri sudah terbiasa dengan membaca. Petani sudah biasa berangkat ke sawah dengan menenteng buku, surat kabar, atau majalah. Begitu juga dengan para pedagang di pasar-pasar. Di sela-sela transaksi dengan pembeli, mereka selalu membaca. Di warung-warung pinggir jalan,

Budaya

KORAN MADURA

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 No. 0440 JUMAT 12 SEPTEMBER 2014||TAHUN No. 0440 |IIITAHUN III

Negeri Naskah Cerpen: Al Mahfud*

orang-orang menyantap hidangan dengan tetap membaca. Di rumahrumah, ibu-ibu menyapu lantai dengan menenteng majalah dan buku. Anak-anak kecil bermain di halaman rumah dengan membawa buku.

Namun, pemerintah masih belum puas sampai disitu. Hingga suatu ketika diputuskan bahwa setiap warga negara yang sudah bisa baca-tulis, harus menulis. Jadi sekarang kegiatan menulis dilakukan oleh semua orang. Tidak hanya membaca, mereka juga diwajibkan untuk menulis.

Setiap hari, setiap warga harus menghasilkan tulisan tentang pengalamannya seharian. Setiap sore, tulisan-tulisan itu dikumpulkan di rumah ketua RT masing-masing.

Setiap hari Minggu, masing-masing ketua RT harus menyetorkan tulisan warganya kepada Pak Kades. Dan, setiap sebulan sekali, Kepala Desa harus menyerahkan naskah tulisan warga desanya kepada Kecamatan.

Di Kecamatan ini, makin lama naskah-naskah itu menumpuk bagai gunung kertas karena di dalam ruangan sudah penuh oleh tumpukan naskah juga. Para pegawai Kecamatan yang bekerja harus berdesakan dengan kertas-kertas itu setiap hari. Setiap tiga bulan, truk-truk besar datang untuk mengangkut naskah-naskah itu menuju Kota Kabupaten.

Semakin lama, tulisan-tulisan di negeri itu semakin membludak.

Di kantor-kantor Kecamatan dan kantor-kantor Kabupaten, naskahnaskah tulisan warga itu menggunung dan berserakan dimanamana. Sampai ke pinggir-pinggir jalan. Meskipun sudah ada petugas khusus yang ditunjuk untuk mengatur naskah-naskah itu agar tetap tertata rapi, tetapi masih ada saja naskah-naskah yang berserakan, tercecer di jalan-jalan. Truk-truk besar terus datang dari berbagai

Kecamatan juga semakin menyibukkan petugas disana.

Tulisan-tulisan para petani, ibu rumah tangga, anak-anak sekolah, mahasiswa, sampai para pejabat telah tercecer di sembarang tempat. Belum lagi koran-koran, majalah, dan buku-buku yang terus saja terbit setiap hari. Ini menjadikan lingkungan di berbagai tempat dipenuhi dengan kertas-kertas.

Di jalan-jalan, di pasar-pasar, di sekolah-sekolah, di depan rumah, semua berserakan kertas-kertas naskah itu.

Namun anehnya, masyarakat seakan tidak merasa terganggu dengan hal itu. Justru mereka merasa senang, karena bisa membaca dimana saja. Tidak perlu berjalan jauh-jauh, di depan rumah mereka masing-masing sudah ada kertaskertas naskah yang bisa dipungut dan dibaca. Mereka tidak perlu membeli buku atau koran lagi sekarang. Namun itu tidak menurunkan produksi buku dan koran. Korankoran terus dicetak. Buku-buku terus diterbitkan. Warga juga terus menulis dan menyetorkan kepada ketua RT setiap sore.

Di toko-toko buku, buku-buku terus menggunung. Terus datang setiap hari. Meskipun semakin sepi dengan pembeli, namun tidak menurunkan penyetoran ke tokotoko buku. Seakan tidak khawatiran jika tidak laku.

Kertas-kertas impor terus berdatangan. Kardus-kardus besar itu menumpuk di bandara, di pelabuhan. Mesin-mesin cetak terus berdecit mengeluarkan naskahnaskahnya tiada henti. Tangantangan wartawan, tangan-tangan warga, tangan-tangan mahasiswa, tangan-tangan pejabat, semua tangan terus bergerak dengan gesit di tombol-tombol keyboard, terus mengetik kata-kata, terus menyusun kalimat-kalimat, terus membentuk paragraf-paragraf,

terus membuat tulisan-tulisan.

Mesin-mesin printer masih terus bergetar setiap saat, memuntahkan naskah-naskah dalam kertas.

Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik.

Orang-orang terus membaca, berfikir, dan menulisnya. Membaca, berfikir, dan menulisanya lagi. Membaca lagi, berfikir lagi, dan menulis lagi. Naskah-naskah semakin membludak tak terbendung. Terus datang dari berbagai arah. Kantor-kantor Kecamatan sudah penuh sesak oleh tumpukan kertas. Kantor-kantor Kabupaten sudah tak mampu menampung naskah-naskah itu lagi.

Orang-orang sudah jarang bekerja. Para petani sudah jarang ke sawah, mereka memilih dirumah dan menulis. Para pedagang sudah semakin berkurang, mereka juga lebih memilih di rumah dan menulis. Orang-orang menjadi jarang keluar rumah.

Jalanan menjadi sepi. Hanya satudua kendaraan melintas. Itu pun adalah kendaraan seorang loper koran yang terlihat selalu sibuk.

Selebihnya adalah truk-truk besar pengangkut kertas, pengangkut buku, pengangkut naskah.

Orang-orang seperti ketagihan untuk menulis. Mereka merasa memiliki kehidupan sendiri melalui kata-kata dalam tulisannya itu. Kehidupan nyata seperti sudah tidak menarik lagi bagi mereka. Mereka hanya membaca, berfikir, kemudian menulis. Terus membaca, terus berfikir, dan terus menulis.

Seharian penuh pandangan mereka seakan hanya ada di layar komputer. Mereka hanya berhenti jika dalam keadaaan begitu mendesak. Sekedar buang air ke belakang atau membeli makanan ketika merasakan lapar. Selebihnya, membaca, berfikir, dan menulis.

Kian hari, mereka semakin kurang tidur. Mereka menulis

OPINI 77

sampai larut malam. Bahkan beberapa orang merasakan kepuasan tersendiri ketika bisa menulis dari pagi hingga pagi lagi. Tertidur di depan komputer berbantal keyboard, adalah suatu kepuasan yang tak tergantikan baginya.

Orang-orang menjadi semakin jarang makan. Dengan menulis, mereka seperti sudah tidak merasakan lapar lagi. Mereka juga tidak merasakan haus. Barisan kata-kata itu seakan menjelma air yang mengalir segar dalam pikiran dan menghilangkan dahaga. Jari-jari tangan yang begitu terampil terus mengacak-acak keyboard. Katakata semakin banyak, kalimatkalimat semakin sambung, paragraf-paragraf terus bertumpukan.

Kertas-kertas semakin bertebaran di sekitar rumah. Sekarang mereka tidak bisa menyetornya lagi kepada ketua RT. Rumah Kepala Desa sudah penuh naskah. Begitu juga di Kecamatan. Sudah penuh, sesak, sempit.

Di negeri itu, orang-orang semakin tidak merasa memiliki kegiatan lain selain membaca, berfikir, dan menulis. Kehidupan juga semakin tidak nampak, kecuali dalam hal penulisan, percetakan, pendistribusian naskah, buku, surat kabar, dan segala tentang tulisan, tentang kertas, tentang naskah. * Hingga suatu ketika, seorang pelajar dari negeri lain berkunjung ke negeri itu. Ia mendengar dari sebuah berita di internet jika di negeri itu, semua warganya setiap hari menulis. Ia juga mendengar tentang impor kertas besar-besaran yang dilakukan negeri itu. Ia penasaran untuk melihatnya langsung. Mungkin akan menjadi menarik untuk diteliti.

Setelah melalui perjalanan udara sekitar lima jam, akhirnya pesawat yang ia tumpangi mendarat di sebuah bandara di negeri itu. Ketika menginjakkan kakinya di bandara, ia langsung tercengang. Pandangannya dipenuhi dengan tumpukan naskah yang tercecer di segala penjuru. Semua yang terlihat hanya hamparan tumpukan kertas. Sepi. Jarang sekali ia melihat orang di bandara itu. Hanya tumpukan kertas dimana-mana.

Sebelum melangkahkan kakinya, ia tertarik untuk memungut secarik kertas diantara tumpukan kertas-kertas di sekeliling kakinya.

Pelajar itu semakin tercengang ketika melihat tulisan yang ada dalam kertas itu, ‘;%2;h#je.t,’%h^’/- Penasaran, ia memungut secarik kertas lagi, kemudian ia melihatnya, .s;%’;lh#j[p’gg^*gy. Sama. Ia mencoba lagi mengambil kertas yang lain, /l,.2#$%%’l’ Sama. Seperti simbol-simbol yang aneh. Tidak dapat dibaca. Tubuhnya bergetar.

Darahnya berdesir. Ia merasa seperti baru saja tiba di planet elien yang entah... = *) Penulis lahir di Pati, bergiat di komunitas Sastra Qov Kudus.

KORAN MADURA Lintas Jatim 8 PROBOLINGGO Oleh: Ashah 8 KhalishahKORAN

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

MADURA

Sajak di Mana

Puisi

Cangkir itu penuh dengan anggur Ketika aku kosongkan Ia akan hilang Lalu di manakah letak keakuan

ResensiJATIM Buku 8 LINTASLINTAS JATIM

JUMAT 12 SEPETEMBER 2014 No. 0440 | TAHUN III

Memantik Fakta Baru Matematika Alquran Oleh: Suhairi Rachmad*

Pohon di halaman rumahmu itu Sangat menjulang menantang angin Lagi mampu menahan keganasan musim Ketika aku tumbangkan Di manakah letak keangkuhan Ketika siang menepi Malam pun datang Dan bulan bayang-bayang matahari itu Berlayar di kegelapan malam Lalu di manakah letak kekelaman Ketika segalanya adalah Engkau Lalu di manakah aku 2014

Hikayat Dosa

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014 No. 0275 | TAHUN III

Alquran mampu mengubah peradaban manusia dan mampu meletakkan posisi manusia dalam koridor penghambaan kepada sang khalik. Perubahan tersebut terjadi setelah adanya rekonstruksi pola pikir manusia jahiliyah menuju peradaban islami. Perubahan seperti ini membutuhkan proses panjang dan berbagai tantangan.

B

Karena tergoda kemolekan pohon surga Akhirnya mereka jatuh dan telanjang Tuhan kami telah mencelakai diri sendir Tanah ini hampir mati Seperti asing ketika mereka terlempar ke planet lain Planet yang serba mungkin serba...

Karena merasa lebih mulia Akhirnya mereka di kutuk selamanya Bukankah muasal dosa adalah kita berrtanya Kenapa dan mengapa 2014

Sajak Manusia Kita adalah manusia yang lahir dari bencana Dari pertikaian dua saudara dari rahim darah Dari luka yang retak di kepala dari manusia Dan rusuknya yang memakan buah terlarang di surga -Dari getah Kita lahir dari dosa dan air mata Seandainya saja bencana, pertikaian, darah Dan luka serta pohon itu tak pernah ada Dan malaikat tak meragukan kita Dengan bertanya “kenapa” Di mana kita akan menyandang sebutan manusia 2014

KHALISHAH ASHAH

Lahir di Dungkek Sumenep Madura 14 Februari 1993 istri dari penyair Ridhafi Ashah Atalka ini, saat ini kuliah di INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep Madura

erbagai kalangan berusaha menggali keampuhan Alquran.

Namun, keistimewaan Alquran seakan tak habis digali. Ketika manusia semakin dalam menyelami makna Alquran, ia semakin menemukan keajaiban-keajaiban. Bahkan, Alquran mampu menjadi apotik bagi kehidupan.

Keistimewaan Alquran bukan sekedar menarik perhatian kalangan muslim untuk menyelami maknanya secara mendasar. Non muslim pun tergetuk untuk mengetahui rahasia yang terkandung di dalamnya.

Setiap orang tidak mungkin sama menggali makna yang terkandung dalam Alquran. Ini bergantung latar belakang pendidikan yang dijadikan kunci untuk membedah kandungan Alquran.

Memahami Alquran bukan perkara mudah. Apalagi di awal-awal tersebarnya agama Islam, Alquran ditulis tanpa titik dan baris. Untung, para sahabat merupakan orang-orang yang fasih berbahasa Arab. Ketika Islam semakin tersebar hingga ke luar bangsa Arab, para pemeluk agama Islam mengaku sulit membaca dan memahami Alquran. Maka, ditulislah Alquran dengan titik dan tanda baris.

Selalu ada fakta baru yang terdapat dalam Alquran. Ismail Idris Musthafa mengungkap Fakta Baru Matematika Alquran. Melalui buku ini, pembaca diajak menyelami rahasia angka dan huruf yang terdapat dalam ayat-ayat mutasyabihat. Selama ini, ayat-ayat

inilah yang menimbulkan multi tafsir di kalangan ulama.

Membaca dan memahami Alquran memang membutuhkan sebuah metode yang utuh. Meminjam istilah ‘arah mata angin’, memahami Alquran bukan saja mengharuskan manusia mampu mengetahui empat arah mata angin. Ia harus mampu memahami bujur-bujur dan lintangnya, serta memahami putaran mata angin dalam sebuah lingkaran sempurna 360 derajat (hal. 3).

Sejumlah ulama terdahulu mampu menguasai berbagai disiplin ilmu.

Salah satunya adalah Al-Kawarizmi (780-850 M.). Ia merupakan sosok yang mampu menguasai matematika, astronomi, geografi, dan musik. Bahkan, di dunia barat, ilmu matematika lebih banyak dipengaruhi oleh karya Al-Kawarizmi dibanding karya para penulis pada abad pertengahan.

Masyarakat modern saat ini berhutang budi kepada Al-Kawarizmi dalam

hal penggunaan arab, notasi penempatan bilangan dengan basis 10, penggunaan bilangan irasional, dan diperkenalkannya konsep aljabar modern.

Ia layak menjadi figur penting dalam bidang matematika dan revolusi perhitungan di abad pertengahan di daratan Eropa (hal. 76).

Penemuan fakta baru tentang matematika tidak hanya berhenti pada masa Al-Kawarizmi. Ilmu matematika berkembang dengan munculnya generasi-generasi baru. Perkembangan ilmu matematika terjadi hingga saat ini. Terbukti, Ismail Idris Musthafa mampu mengungkap fakta baru matematika dalam Alquran.

Ia sangat jeli dan teliti mengaitkan angka dengan sejumlah surat yang terdapat dalam Alquran. Salah satunya adalah korelasi Alquran Surat AlMaarij dengan proses Nabi Muhammad ketika menerima perintah salat.

Nabi Muhammad menerima perintah salat pada bulan Rajab dan bertempat di Shidratul Muntaha, yaitu tempat yang berada di luar tujuh langit dan bumi. Ada pun hitungan hari di luar langit adalah sama dengan 50.000 tahun hari bumi. Satu hari langit sama dengan 1000 tahun hari bumi (hal. 82).

Penulis juga mengungkap misteri waktu dalam kisah Ashabul Kahfi, rahasia angka 81, rahasia kehendak Allah kun, metode perhitungan hari para wali, dan rahasia-rahasia huruf Alquran yang lainnya. Penulis menggunakan rumus dasar utama dan rumus baku seperti rumus dasar 4, biner, oktal, desimal, dan heksadesimal.

Inilah misteri yang diungkap penemu Metode Alquran Quantum System ini. Beberapa temuannya cukup mengejutkan. Fakta baru matematika Alquran ini dapat menambah keyakinan pembaca terhadap keistimewaan Alquran.= *) Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: Zeinul Ubbadi (Plt. Kepala), Syamsuni, Junaidi BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 No. 0440 JUMAT 12 SEPTEMBER 2014||TAHUN No. 0440 |IIITAHUN III

99

KOMISI YUDISIAL

KY Buka Lowongan 75 Hakim Agama

Koalisi PDIP-PKB Solid Menangkan Pilkada SURABAYA - DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya menyatakan koalisi dengan PDIP di tingkat pusat dan daerah masih solid dan diharapkan hal ini bisa menjadi penggerak kemenangan Pilkada 2015 jika pemilihan nantinya dilakukan melalui DPRD. "Kalau hitung-hitungan koalisi di DPRD Surabaya saat ini, masih fifty-fifty (25 kursi di koalisi Merah Putih banding 25 kursi koalisi PDIP-PKB-Nasdem-Hanura)," kata Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin di Surabaya, Kamis (11/9).

Menurut dia, tinggal mana koalisi yang kuat atau solid untuk memenangkan Pilkada Surabaya 2015. "Soliditas tetap

dipertahankan. Tentunya harus mempertimbangkan komitmen-komitmen yang ada," ujarnya.

Ia mengatakan ketentuan pilkada dipilih DPRD hingga saat ini masih belum final karena masih dalam pembahasan di DPR RI. Tentunya, lanjut dia, pihaknya sudah mengantisipasi kemungkinan terburuk jika UU Pilkada dipilih DPRD itu disah-

kan.

Menganai Pilkada Surabaya 2015, Syamsul mengatakan PKB hingga saat ini masih menunggu siapa figur yang cocok untuk diusung menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya.

"Kami saat ini masih 'wait and see', sampai betul-betul menemukan siapa yang pas di antara calon yang muncul di publik," katanya.

Saat ditanya sosok Tri Rismaharini, Syamsul mengatakan bahwa prinsip PKB dengan siapapun cocok asalkan mempunyai visi dan misi yang sama dengan PKB. "Tinggal ada beberapa hal

yang mesti dibicarakan bersama sebelum kecocokan dijadikan satu. Bagaimanapun Surabaya adalah kelahiran NU (Nahdatul Ulama). Kita punya misi besar di situ," katanya.

Mengenai koalisi dengan PDIP, ia mengatakan bahwa koalisi PDIP dengan PKB di pusat hingga daerah masih solid. "Hubungan PKB dengan PDIP di Surabaya baik," katanya.

Hanya saja, lanjut dia, PKB tidak serta merta ikut ritmenya PDIP. "Jika PDIP tidak bisa mengakomodir kepentingan partai lain, maka koalisi bisa ditinjau ulang," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

PILKADA

Demokrat Bantah Usung Risma-Machmud SURABAYA - DPC Partai Demokrat Surabaya membantah adanya kabar bahwa telah ada pembahasan di internal partai untuk mengusung Tri Rismaharini berdampingan dengan M. Machmud (mantan Ketua DPRD Surabaya dari Demokrat) maju dalam Pilkada Surabaya 2015.

"Kata siapa. Belum ada pembahasan soal itu. Kita masih berpikiran untuk membenahi internal partai dahulu," kata Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Surabaya Dedy Prasetyo di Surabaya, Kamis (11/9).

Menurut dia, setelah PACPAC Demokrat Surabaya berhasil melengserkan Dadik Risdaryanto dari jabatan Ketua DPC Demokrat Surabaya beberapa waktu lalu dan kini telah digantikan pelaksana tugas (Plt) Hartoyo yang juga Wakil Ketua DPD Demokrat Jatim Bidang OKK, pihaknya kini mulai membenahi organisasi di internal partai.

"Kami juga sadar diri dengan perolehan suara Demokrat yang anjlok. Makanya kita benahi partai dahulu baru kemudian membahas itu," katanya.

Dedy mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari DPD Demokrat Jatim dan DPP Demokrat untuk perlu dan tidaknya segera menggelar musyawarah cabang luar biasa (muscablub) DPC Demokrat Surabaya. "Masih dipertimbangkan perlu dan tidaknya muscab digelar dalam waktu dekat ini," katanya.

Adapun nama-nama calon Ketua DPC Demokrat Surabaya yang beredar sampai saat ini di antaranya Felix Soesanto (Wakil Ketua DPC Demokrat Surabaya),

Ratih Retnowati (Wakil Ketua DPRD Surabaya), Hartoyo (Plt Ketua DPC Demokrat Surabaya), Junaedi (Sekretaris DPC Demokrat Surabaya), M. Machmud (mantan Ketua DPRD Surabaya).

Hal sama juga diungkapkan Wakil Ketua DPC Demokrat Surabaya Felix Soesanto. Ia mengatakan tidak benar jika sudah ada pembahasan calon wawali yang akan diusung Demokrat.

"Belum ada, kita masih fokus pembentukan perangkat kelengkapan DPRD Surabaya," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

SURABAYA - Komisi Yudisial (KY) membuka lowongan untuk 350 hakim tahun ini dengan 75 hakim di antaranya merupakan hakim agama, sedangkan lainnya merupakan hakim umum dan hakim tata usaha negara.

"Karena itu, kami melakukan sosialisasi di sini agar muncul kader-kader hakim agama unggulan dari sini," kata anggota KY Taufiqurrahman Syahuri di Auditorium UIN Sunan Ampel Surabaya, Kamis (11/9).

Di sela seminar "Peminatan dan Penjaringan Calon Hakim Potensial" yang merupakan kerja sama KY dengan UIN Sunan Ampel Surabaya itu, ia menjelaskan pihaknya melalui serangkaian sosialisasi agar kader-kader unggulan dan cerdas mau menjadi hakim.

"Apalagi, hakim sekarang bukan lagi PNS, melainkan pejabat negara, sebab hakim merupakan yudikatif dan bukan menjadi bagian dari eksekutif seperti sebelumnya," katanya, didampingi Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Sahid MM. Sebagai pejabat negara, katanya, gaji hakim juga sudah disesuaikan dengan status itu, yakni hakim baru diangkat mendapatkan gaji Rp 10,5 juta dan gaji tertinggi mencapai Rp 48 juta, lalu ada tunjangan khusus untuk penugasan di kawasan terpencil.

"Rencananya, KY bersama MA akan membuka pendaftaran untuk 350 orang itu pada Oktober mendatang, karena itu kami berharap para mahasiswa yang sebentar lagi lulus mau menjadi hakim," katanya.

Ditanya kebutuhan hakim secara nasional, ia menyebut saat ini ada kekurangan hakim hingga 700 orang, karena rekrutmen terakhir pada tahun 2010, sehingga ada kevakuman selama tiga tahun akibat belum adanya kesepakatan bersama antara KY dengan MA. "Kalau setiap tahun ada kebutuhan 200-an hakim, maka kita membutuhkan 600-700 hakim untuk tiga tahun terakhir, tapi untuk tahun ini akan kita penuhi 350-an hakim atau 50 persen terlebih dulu," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

PROBOLINGGO - Kebakaran hebat terjadi di Savana Gunung Bromo, wilayah Kabupaten Probolinggo. Rerumputan dan pakis yang terbakar mencapai 100 hektare.

Terpaan angin yang cukup kencang membuat api cepat membesar dan menyebar.

Apalagi, rerumputan di padang tersebut kering kerontang.

“Kebakarannya sendiri pada Rabu dini hari,” kata Ayu Dewi Utara Kepala TNBTS Rabu (10/9).

Ayu Dewi Utara mengatakan api sangat sulit dipadamkan karena dengan cepat di tebing dengan ketinggian sekitar 300 meter. Para petugas akhirnya membuat sekat api untuk menjaga agar api tidak merambat ke bukit yang lainnya.

“Upaya yang diambil hanya menjaga api tidak melompati sekat bakar yang sudah dibuat petugas agar api tidak semakin menyebar. Upaya penyekatan api ini dilakukan sekitar 50 petugas dibantu warga serta TNI-Polri.

Diketahui kebakaran Savana Gunung Bromo sekitar 100 hektar, terdiri dari 100 hektar savana, 350 hektar tebing dari lereng watu kutho sampai dengan watu gede.

Api membakar rumput pakis yang kering karena kemarau.

Savana Gunung Bromo Terbakar

m. hisbullah huda/koran madura

TERBAKAR. Terpaan angin yang cukup kencang membuat api cepat membesar dan menyebar di Savana Gunung Bromo.

Api dapat dipadamkan dengan membuat sekat bakaran dan menyiram lidah api dengan peralatan slip on atau pemadam kebaran, jet sooter, serta mema-

tikan api dengan tanah basah dan gepyok.

Penyebab kebakaran di duga dari kelalaian pencari rumput dari arah savana yang menyebar

ketebing. Sedangkan kerugian materi berupa ekosistem savana yang hancur dan satwa yang mati karena kehilangan makanan. = M. HISBULLAH HUDA

PERLUAS LAPANGAN PEKERJAAN

Kadin Bantu Kurangi Angka Pengangguran SURABAYA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur dan Kadin Plan Indonesia membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran di Indonesia dengan memperluas lapangan pekerjaan.

"Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas. Apalagi, mereka yang mayoritas tidak bekerja umumnya tidak mempunyai pendapatan," kata Direktur Program Kadin Plan Indonesia, Edy Juwono, di Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Kaum Muda (Ketrampilan dan Penempatan Kerja) dan Sahabat UKM Jakarta (Pengembangan Usaha Kecil), di Grha Kadin Jatim, di Surabaya, Kamis (11/9).

Ia menyatakan, kian tinggi angka pengangguran terbuka maka besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan, misalnya, kriminalitas. Namun, sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial

dalam masyarakat.

"Dengan pelatihan ini, kami membidik Surabaya Raya di antaranya Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Nganjuk dengan target mencapai 2.500 orang selama tiga tahun berlatih.

Pelatihan ini bergerak seperti di sektor ritel, garmen, dan UMKM," ujarnya.

Sampai sekarang, jelas dia, sudah 1.542 orang yang bekerja di 14 perusahaan dan bekerja sama dengan Kadin Jatim. Di sisi lain, pada pelatihan ini pihaknya menerapkan bagaimana mereka dapat menjadi seorang pekerja yang profesional.

"Tentunya berkompeten di perusahaan masing-masing," katanya.

Pada kesempatan sama, Humas Kadin Jatim Rachmatullah menambahkan, pelatihan tenaga kerja bagi kaum muda sebelumnya sudah dilakukan tahun lalu dengan peserta mencapai 800 kaum muda di Jatim.

Saat itu, bekerja sama dengan

Dengan pelatihan ini, kami membidik Surabaya Raya di antaranya Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Nganjuk dengan target mencapai 2.500 orang selama tiga tahun berlatih. Pelatihan ini bergerak seperti di sektor ritel, garmen, dan UMKM,”

Edy Juwono

Direktur Program Kadin Plan Indonesia enam perusahaan.

"Tiap tahun peserta kegiatan latihan kami ini mengalami peningkatan. Animo besar dari kaum muda terutama di usia 18

hingga 24 tahun," katanya.

Ia menyebutkan, pelatihan tersebut cukup efektif. Dengan begitu para peserta pelatihan tersebut bisa menyalurkan keterampilannya di beberapa perusahaan yang sudah kerja sama dengan Kadin Jatim.

"Kami optimistis agenda itu dapat memberi wawasan tentang bekerja yang profesional di suatu perusahaan. Pelatihan ini juga mengajarkan teknik bagaimana menjadi pengusaha profesional dan martabat," katanya.

Ia melanjutkan, pelatihan itu bisa disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan di Surabaya Raya. Selain itu, adanya kesepakatan bersama mengenai isu keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi kaum muda di Surabaya Raya.

"Dengan begitu, akan muncul dukungan dari berbagai pihak di Surabaya Raya terhadap proyek pemberdayaan kaum muda itu," katanya. = ANT/DIK

AGUSTUS 2014

Inflasi Madiun Capai 0,35 Persen MADIUN - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Jawa Timur, mencatat laju inflasi di kota setempat pada bulan Agustus tahun 2014 mencapai 0,35 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 112,02.

Inflasi tersebut tercatat menduduki peringkat ketiga dari delapan kota penghitung indeks harga konsumen dan inflasi di Jawa Timur, setelah Surabaya sebesar 0,50 persen dan Malang dengan laju inflasi 0,47 persen.

"Inflasi di Kota Madiun pada Agustus 2014 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks beberapa kelompok pengeluaran," ujar Kasie Statistik Distribusi BPS Kota Madiun, Sri Marheningrum, saat dihubungi, Kamis (11/9).

Peningkatan indeks kelompok pengeluaran tersebut antara lain, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,38 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,48 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,12 persen; serta kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga sebesar 2,24 persen.

Sedangkan penurunan indeks terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar -0,17 persen; kelompok sandang sebesar -0,04 persen, serta kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,01 persen.

Lebih lanjut Sri menjelaskan, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Agustus 2014 dan mempengaruhi inflasi antara lain daging ayam ras, daging sapi, dan cabai rawit.

"Selain itu, juga adanya tarif sekolah baik tingkat SD, SMP, hingga SMA, serta tarif listrik.

Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain bawang merah, telur ayam ras, anggur, tomat sayur, bandeng, apel, dan sawi hijau," terangnya.

Sementara, data BPS Kota Madiun mencatat, dari delapan kota penghitung IHK di Jawa Timur, enam kota mengalami inflasi dan dua kota mengalami deflasi. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

Jokowi-JK Diminta Bentuk BNP Mafia BBM-GAS SURABAYA - Pengamat Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria mengusulkan pemerintahan Jokowi-JK perlu membentuk Badan Nasional Pemberantasan (BNP) Mafia BBM-Gas. "Badan Pemberantasan Mafia BBM-Gas itu untuk mengantisipasi kejahatan bisnis mafia di sektor itu yang menyebabkan kerugian triliunan atau lebih besar dari koruptor," katanya di Surabaya, Kamis (11/9).

Idealnya, badan itu melibatkan segala instansi terkait seperti Polri, TNI, Kejaksaan, Kementerian Keuangan/Bea Cukai, Kementerian Kehakiman, Unsur Mahkamah Agung, BPK, dan KPK. Terjadinya kejahatan bisnis

BBM ilegal, ungkap dia, diakibatkan mahalnya harga minyak dan adanya disparitas harga yang tajam. Khususnya antara harga BBM bersubsidi dengan harga BBM nonsubsidi.

"Kini bisnis BBM ilegal sudah tidak dilakukan oleh kelompok sekelas pencuri biasa. Tetapi sudah dilakukan oleh kelompok sekelas mafia yang bekerja secara rapi, terorganisir, terstruktur, sistemik, masif, dan berkelanjutan," ujarnya.

Ia mencontohkan satu kelompok mafia di suatu wilayah saja bisa mengambil uang negara sebesar Rp 1,3 triliun. "Untuk itu, pemerintah sudah saatnya membabat habis mafia BBM yang

KORUPSI

Kejaksaan Eksekusi Tersangka Dugaan Korupsi Jamkesmas KEDIRI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri, Jawa Timur, mengeksekusi seorang tersangka yang diduga terlibat dalam dugaan penyalahgunaan korupsi dana jaminan kesehatan (jamkesmas) di Rumah Sakit Islam (RSI) Al-Arafah, Kediri.

Kepala Kejari Kota Kediri Amiek Mulandari di Kediri mengatakan yang bersangkutan adalah NY, seorang pengurus yayasan di rumah sakit tersebut.

Ia ditahan karena diduga terlibat dalam perkara penyalahgunaan dana jaminan kesehatan.

Seharusnya, dana itu untuk operasional rumah sakit dan pasien, tapi nyatanya disalahgunakan.

"Dampaknya, rumah sakit tidak bisa beroperasi, bahkan ada tenaga dokter dan paramedis yang belum terbayarkan serta tunggakan pada pihak ketiga," ujarnya.

Ia juga mengatakan, penyidik telah melakukan pemeriksaan pada sejumlah saksi, termasuk pada yang bersangutan.

Namun, untuk saat ini, penyidik fokus pada tersangka saja, dan melakukan eksekusi pada yang bersangkutan.

Sesuai dengan aturan, tersangka akan ditahan sampai 20 hari, dan jika dalam waktu itu pemeriksaan belum tuntas, bisa diperpanjang. Saat ini, yang

bersangkutan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kediri.

Pihaknya juga mengatakan, terus melengkapi alat bukti yang ada dan secepatnya menyelesaikannya. Dengan itu, jika sudah selesai, kasus itu bisa secepatnya didaftarkan untuk proses sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Dampaknya, rumah sakit tidak bisa beroperasi, bahkan ada tenaga dokter dan paramedis yang belum terbayarkan serta tunggakan pada pihak ketiga,�

Amiek Mulandari

Kepala Kejari Kota Kediri Sementara itu, NY membantah telah melakukan korupsi. Ia bahkan mengaku tidak menggunakan uang jaminan kesehatan itu untuk keperluan pribadi.

"Saya tidak menggunakan, dan saya tidak tahu kebijakan itu (penggunaan dana jaminan kesehatan)," katanya sesaat

sebelum masuk ke dalam mobil tahanan.

Sebelum dibawa ke Lapas Kelas II A Kediri, NY diperiksa di ruang penyidik khusus. Ia sempat menolak menandatangani berkas acara pemeriksaan yang disodorkan oleh penyidik.

Namun, penyidik tetap mengeksekusinya dan dibawa ke lapas tersebut.

RS Al Arafah Kediri termasuk rumah sakit yang tidak pernah sepi dari pasien. Setiap tahun, rumah sakit itu menerima transferan dana jaminan kesehatan dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp1 miliar. Dana yang tersimpan di rekening Bank Rakyat Indonesia itu hanya bisa dicairkan jika terjadi pengajuan klaim biaya pengobatan pasien miskin dari rumah sakit. Namun, setelah ada masalah, akhirnya tidak ditransfer lagi.

Kementerian Kesehatan juga meminta pertanggungjawaban dana Jamkesmas Rp400 juta yang dicairkan tersangka. Dan, di sela itu, pihak rumah sakit juga tetap diwajibkan melayani pasien jaminan kesehatan, akibatnya manajemen terganggu, bahkan seluruh operasionalnya berhenti setelah dokter dan karyawan tidak digaji. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

ternyata mampu mengeruk keuntungan luar biasa," katanya.

Pemikiran tersebut, tambah dia, dilatarbelakangi keberhasilan pihak PPATK dan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipid Eksus) Bareskrim Polri membongkar kasus bisnis BBM ilegal yang terjadi di Kepulauan Riau yang diduga merugikan negara sebesar Rp1,3 triliun.

"Pihak Kepolisian juga telah menahan empat tersangka dengan dugaan terkait dalam praktik korupsi dan pencucian uang dengan modus penggelapan BBM di wilayah Kepulauan Riau," katanya.

Selain itu, sebut dia, kepolisian juga menyampaikan bahwa

11

kasus penyelewengan BBM tersebut melibatkan seorang pekerja Pertamina Tanjung Uban Batam.

Kondisi itu juga diakui Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya. Ia mengatakan pihaknya mengambil tindakan tegas terhadap pegawainya.

"BBM yang beredar di Indonesia ini tidak semua BBM bersubsidi karena ada berbagai jenis. Namun, ada pula BBM subsidi yang disalurkan Pertamina dan dua badan usaha lainnya yang dapat tugas dari pemerintah," katanya.

Bahkan, lanjut dia, ada juga BBM nonsubsidi yang dijual oleh 60 badan usaha Pemegang Izin Niaga Umum. Selain itu, pihak Ditjen Migas dan BPH Migas punya daftar badan badan usaha itu.

"Untuk menjalankan bisnis BBM, sesuai UU Migas dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 diharuskan memiliki izin sebagai Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Umum (BU-PIUNU) yang dikeluarkan oleh Dirjen Migas," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/AYU CITRA SR/DIK

PERALIHAN PEMBELIAN

Permintaan Elpiji 3 Kg Kian Meningkat SURABAYA - Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Said Utomo menyatakan kini permintaan elpiji 3 kilogram kian meningkat akibat peralihan pembelian masyarakat setelah kenaikan harga elpiji tabung 12 kilogram.

"Kenaikan harga elpiji 12 kilogram sebesar Rp 1.500 per kilogram memang dikhawatirkan akan membawa imbas negatif. Seperti di antaranya konsumen elpiji 12 kilogram lebih memilih membeli elpiji tiga kilogram," katanya di Surabaya, Jatim, Kamis (11/9).

Ia mengungkapkan, kenaikan harga tersebut dapat berdampak negatif bagi konsumen elpiji tiga kilogram yang sampai sekarang masih disubsidi.

"Apalagi nantinya konsumen elpiji 12 kilogram yang tidak bersubsidi akan menjarah distribusi elpiji tiga kilogram bersubsidi yang lebih murah," ujarnya.

Pada masa mendatang, khawatir dia, elpiji tiga kilogram akan langka di pasaran. Di sisi lain pada saat ini distribusi elpiji bersubsidi tiga kilogram tidak lagi tertutup.

"Lebih tepatnya berdasarkan nama dan alamat," ucapnya.

Menyikapi hal itu, Assistant Manager External Pertamina Marketing Operation Region V, Heppy Wulansari menambahkan, perseroan akan melakukan

pengawasan distribusi elpiji tiga kilogram sampai pangkalan dengan aplikasi SIMOL3K (Sistem Monitoring Penyaluran Elpiji tiga kilogram).

"Di sisi lain, kami juga melakukan antisipasi lonjakan harga elpiji 12 kilogram di tingkat pengecer dengan menetapkan harga eceran di SPBU yang menjadi 'outlet' elpiji 12 Kg," tuturnya.

Sementara, optimistis dia, agar SPBU bisa berperan menjadi barometer harga elpiji 12 Kg sebagai antisipasi jika pengecer menaikkan harga secara liar. Bahkan, elpiji 12 Kg saat ini juga sudah dijual di 397 SPBU tersebar di seluruh Kota/Kabupaten.

"Kami yakin harga di SPBU ini bisa menjadi patokan harga elpiji 12 Kg di suatu wilayah," ujarnya.

Dengan begitu, lanjut dia, jika harga di pasaran terlalu tinggi, masyarakat bisa membeli elpiji 12 Kg di SPBU yang menyediakannya.

Sebelumnya Pertamina memutuskan untuk menaikkan harga elpiji nonsubsidi kemasan 12 Kg sebesar Rp1.500 per kg (net Pertamina) per tanggal 10 September 2014.

"Revisi harga dilakukan menyusul tingginya harga elpiji di pasar internasional dan turunnya nilai tukar Rupiah yang menyebabkan beban kerugian perusahaan akan semakin tinggi," katanya. = ANT/CHANDRA HN/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA PROBOLINGGO 12KORAN

Probolinggo

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 No. 0440 | TAHUN III

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

MADURA

12

PARTAI POLITIK

Ketua PAC Gerindra Mengundurkan Diri

BERIMBAS. Naiknya harga elpiji 12 kg, membuat sejumlah pengusaha tempe di Kota Probolinggo kelimpungan.

Pengusaha Tempe Kelimpungan Konsumen: Kenaikan Harga Elpiji Keterlaluan PROBOLINGGO – Naiknya harga elpiji 12 kg yang terjadi sejak Rabu (10/9) kemarin, membuat sejumlah pengusaha tempe di Kota Probolinggo kelimpungan. Mereka mengeluh, karena dengan naiknya harga elipiji 12 kg akan berimbas terhadap kondisi produk mereka.

“Ini akan berimbas terhadap harga produk,” ujar seorang pengusaha tempe, Kadir asal Kelurahan Pilang, Kota Probolinggo kepada wartawan, Kamis (11/9).

Dia menjelaskan, dampak dari kenaikan itu akan dialami bagi mereka yang menggunakan produksi gas elpiji. Seperti dirinya yang menggunakan elpiji 12 kg untuk memprosuksi tempenya.

Untuk memproduksi tempe, selama ini Kadir mengaku menggunakan bahan bakar tabung gas elpiji. Namun untuk mengim-

bangi adanya kenaikan harga tersebut, kini ia beralih dengan menggunakan bahan bakar dari kayu.

“Kita beralih bahan bakar produksi itu untuk mengimbangi biaya pengeluaran,” terang dia.

Jika tidak beralih bahan bakar, imbuh dia, akan berpengaruh terhadap harga tempe di pasaran.

Sementara, dengan menaikkan harga tempe di pasaran, ia masih berpikir dulu. Karena nanti akan berimbas terhadap pelanggan.

“Kalau kita naikkan harga, itu

akan berpengaruh terhadap pelanggan,” katanya.

Sementara itu, dengan naiknya harga subsidi gas elpiji 12 kg, sebagian warga banyak yang beralih ke elpiji 3 kg. Tak ayal, gas elpiji 3 kg kini sedang diburu oleh banyak konsumen.

Salah satu pemilik toko di kawasan terminal Bayuangga Kota Probolinggo, Ny. Titin mengatakan, sejak kemarin banyak warga yang mencari gas elpiji 3 kg. “Ini kan imbas dari kenaikan itu,” terang dia.

Konsumen yang beralih ke elpiji 3 kg itu, karena mereka menggap kenaikan harga tersebut terlalu mahal. Sehingga langkah alternative menghadapi kenaikan tersebut dengan cara beralih elpiji yang lebih kecil dan efesien. =Muhammad Sugianto

PROBOLINGGO – Salah satu Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, H. Haris menyatakan mengundurkan diri dari pengurus. Sikap itu diambil karena ia mengaku sudah tidak cocok dengan partai tersebut.

Bahkan, untuk menunjukkan keseriusannya, H. Haris yang juga seorang pengusaha bawang merah itu membongkar papan nama PAC yang ada di depan rumahnya. “Saya menyatakan sikap mengundurkan diri dari jajaran pengurus sebagai Ketua PAC,” tandasnya kepada wartawan, Kamis (11/9).

Meski sudah menyatakan sikap mundur, namun H. Haris tidak menjelaskan apa alasannya ia mundur dari jajaran pengurus partai Gerindra.

Ia hanya mengatakan, kalau dirinya mundur karena sudah tidak cocok lagi dengan partainya. “Hanya tidak cocok saja,” kilahnya.

Ketua DPC Gerindra Kota Probolinggo, Abdul Aziz saat dikonfirmasi tidak menampik mundurnya salah satu pengurus PAC. “Tidak masalah dia mundur sebagai Ketua PAC,” ungkapnya.

Dia menegaskan, dengan mundurnya Ketua PAC Kecamatan Kanigaran itu, pihaknya akan segera mencarikan pengganti. “Nanti kita segera carikan penggantinya,” tandas mantan birokrasi itu.

Aziz menambahkan, sikap mundurnya Ketua PAC Kecamatan Kanigaran itu sebenarnya

ILUSTRASI. Logo Partai Gerindra

sudah beberapa waktu yang lalu. Namun pernyataan itu hanya sebatas pernyataan lisan.

Dalam mikanisme kepartaian, pengurus yang mengundurkan diri sejatinya harus membuat pernyataan.

Pernyataan tertulis itu untuk memperkuat sikap mundurnya H. Haris sebagai Ketua PAC yang sah. “Harus ada pernyataan tertulis. Itu mikanismenya,” imbuhnya.

Setelah pernyataan tertulis itu dilakukan, partai nanti akan membahasnya di internal untuk mencarikan pengganti H. Haris sebagai Ketua PAC. Hanya saja, Aziz sendiri belum bisa menjelaskan secara detail, siapa nanti akan menggantikan posisi H. Haris. “Kalau soal itu belum.

Nanti-lah akan kita carikan penggantinya,” tukasnya.

Sementara itu, mundurnya Ketua PAC Kecamatan Kanigaran itu tentu mengagetkan sejumlah pengurus. Karena sikap itu bagian dari imbas mundurnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok dari pengurus partai Gerindra.

“Ya nggak-lah. Jangan dikait-kaitkan kesana,” ujar seorang pengurus yang wantiwanti namanya tidak di korankan.

Menurut dia, alasan mundurnya Ketua PAC Kecamatan Kanigaran itu karena persoalan bisnis yang tidak bisa ia tinggalkan. Sehingga dengan keluarnya H. Haris dari pengurus bisa lebih focus terhadap bisnis yang dia tekuni selama ini. =Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440| TAHUN III

13

DIKHAWATIRKAN. Kenaikan elpiji 12 kg akan memicu warga beramai-ramai menggunakan elpiji 3 kilogram.

Harga Elpiji 12 Kg Tak Terkejar Warga Beralih ke Elpiji 3 Kilogram PROBOLINGGO – Harga elpiji non subsidi ukuran 12 kilogram mengalami kenaikan sejak kemarin. Kenaikan sebesar 18 ribu rupiah pertabung gas elpiji, akibat kenaikan harga tersebut dikuatirkan warga akan beramai-ramai beralih menggunakan elpiji bersubsidi 3 kilogram yang dapat berdampak pada kelangkaan elpiji.

Sejak Rabu (10/9) kemarin harga elpiji non subsidi 12 kilogram semula dijual seharga Rp92 ribu pertabung kini menjadi

Rp114 ribu pertabung. Kenaikan sebesar Rp1.500 perkilogram atau sekitar Rp.18 ribu pertabung gas elpiji.

Akibat kenaikan harga ini, sejumlah distributor mengurangi stok pembelian elpiji karena dikuatirkan warga akan beramairamai beralih menggunakan elpiji bersubsidi 3 kilogram.

Hasil pantuan Dinas Koperasi Industri, Perdagangan dan Energi Mineral (Diskoperindag) Kota Probolinggo ke sejumlah distributor elpiji tidak menemukan pelanggran kenaikan tarif berlebihan sesuai ketentuan pemerintah.

“Dampak kenaikan elpiji 12

kilogram ini belum terasa keseluruhan masyarakat. Namun pihak Diskoperindag Kota Probolinggo mengkhawatirkan terjadinya kelangkaan elpiji 3 kologram beberapa hari mendatang,”ujar Tri Setyo , Kasi Minyak Gas Bumi Diskoperndag Kota Probolinggo, Kamis, (11/9).

Menurutnya, akibat beralihnya warga secara beramai-ramai menggunakan gas elpiji bersubsidi pemerintah tersebut, sebagian warga mulai mengaku resah atas

kenaikan harga elpiji 12 kilogram ini.“Warga mengaku terbebani karena kenaikan harga terjadi secara mendadak tanpa adanya tahapan,”tandas Tri Setyo.

Sementara itu, warga berharap pemerintah terkait segera mengantisipasi terjadinya kelangkaan elpiji 3 kilogram.”tidak menutup kemungkinan mayoritas warga akan beralih menggunakan elpiji bersubsidi dari pemeritah,”ungkap Sentot. =M.Hisbullah Huda

14

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

LPG

Pengusaha Menjerit

PARKIR. Beberapa perahu nelayan bersandar di bibir pantai karena angin kencang.

Angin Kencang, Nelayan Tak Melaut PROBOLINGGO - Angin kencang yang terus menghantam wilayah Probolinggo membuat nelayan banyak yang absen kerja. Lantaran khawatir perahu yang ditumpangi terpental oleh hantaman angin dan ombak.

Salah satu nelayan asal Desa Pondok Kelor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo,Asmadi (46) mengatakan dirinya dan nelayan lainnya memang sering kali libur bekerja ketika cuaca buruk akibat angin kencang.“Mau kerja gimana kalau anginnya

seperti ini. Karena kalau diteruskan, untuk perahu kecil bisa terbalik dan tenggelam,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (11/9).

Menurutnya, kondisi ini sudah beberapa hari nelayan jarang melaut. Sehingga banyak perahu nelayan yang berada di bibir pan-

tai. Lantaran mereka tidak bisa melakukan aktifitas ke tengah laut.”Memang ada nelayan yang melaut tapi untk perahu ukuran besar,” terang Asmadi.

Asmadi juga menjelaskan, secara otomatis dengan tidak melaut penghasilan warga pesisir mengalami penurunan. Sebab mata pencaharian warga di daerah itu tergantung dilaut.“Semoga agin kencang ini tidak bertahan lama, dan cuaca laut kembali normal” harapnya.

Sementara nelayan lain, Zainal (30) asal Desa Ran-

dutatah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, mengatakan nelayan yang berlibur melaut banyak yang beralih profesi. Mulai berjualan dipasar hingga mengurusi sawah pertanian.“Banyak nelayan yang merangkap jabatan menjadi petani tembakau” jelasnya.

Dikatakan, cuaca dan angin kencang ini terjadi sudah menncapai satu minggu lebih.”Ya kalau dibilang warga pesisir banyak yang krisis pengahasilan laut,” tegas Zainal. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Sejumlah pengusaha di Kabupaten Probolinggo yang menggunakan tabung LPG saat ini menjerit. Sebab harga beli LPG 12 Kilogram mengalami kenaikan. Sehingga harga jual dari produk yang diolahnya terpaksa dinaikkan.

Salah satu pengusaha home Industri, Buri (45) asal Krejengan Kabupaten Probolinggo, mengatakan harga LPG untuk yang 12 Kilogram mengalami kenaikan. Biasanya harga beli gas Elpiji 12 Kg hanya berkisar Rp 90 ribu ditingkat eceran.

Namun saat ini harganya mencapai Rp 120- Rp. 124 Ribu.

“Memang harganya tidak sama tergantung dari toko yang menjualnya. Namun kenaikan harga LPG ini sangat memberatkan,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (11/9).

Menurutnya, adanya kenaikan tersebut pengusaha yang menggunakan tabung berukuran besar, terpaksa harus menaikkan harga jual produksinya.“Mau gimana lagi mas, kalau harga LPGnya mengalami kenaikkan,” kata Buri.

Buri menambahkan, dalam seharinya menghabiskan LPG mencapai satu tabung. Sebab bisnis yang digelutinya berupa penggorengan kerupuk. Dan api yang harus dihasilkan memang relatif besar.

“Kalau menggunakan gas 3 kilogram isinya cepat habis.

Kalau sering kontak ganti tabung maka hasilnya tidak begitu bagus,”tandasnya.

Senada disampaikan, Rudi (34) salah satu pedagang terang bulan. Ia mengaku dengan mahalnya harga LPG tersebut, sangat memberatkan para pengusaha terutamanya home industri. Bisa kita hitung berapa tambahan biaya yang harus dikeluarkan.“Saya berharap pemerintah untuk bisa mengambil sikap tegas atas kenaikan LPG 12 Kg.,” harapnya.

Berdasarkan Informasi, LPG 12 kilogram mengalami kenaikan harga sebesar 1500 perkilogramnya dari pertamina. Dikabarkan dalam waktu dekat akan dinaikkan kembali. =Mahfud Hidayatullah

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

JUMAT 12 SEPTEMBER | No. 0440 |2014 TAHUN III JUMAT 2014 12 SEPTEMBER

No. 0440 | TAHUN III

15 15

Luis Suarez Siap Tampil di El Clasico BARCELONA - Striker Barcelona asal Uruguay Luis Suarez dipastikan beraksi untuk pertama kalinya bersama “El Barca” di Santiago Bernabeu pada 25 Oktober mendatang pada laga klasik atau El Clasico edisi pertama musim ini, setelah sanksinya dari Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA berakhir pada 24 Oktober mendatang.

LIVERPOOL

Rodgers Kritik Inggris Terkait Cedera Daniel Sturridge LONDON - Pelatih Liverpool Brendan Rodgers mengkritik Inggris, Kamis, setelah penyerang Daniel Sturridge mengalami cedera saat menjalani tugas internasional.

Sturridge (26) mengalami cedera paha pada sesi latihan Jumat silam, yang membuat dirinya absen saat Inggris menang 2-0 atas Swiss pada pertandingan pembukaan kualifikasi Piala Eropa 2016 mereka pada Senin. Ia kemungkinan akan menepi sekitar dua pekan.

Sesi latihan berlangsung sekitar 36 jam setelah Sturridge bermain selama 89 menit ketika Inggris menang 1-0 atas Norwegia pada pertandingan persahabatan, dan Rodgers meyakini sang pemain semestinya mendapatkan lebih banyak waktu untuk memulihkan diri.

“Kami tentu saja kecewa karena kami merasa itu adalah cedera yang dapat dicegah,” kata Rodgers.

“Saya rasa klub-klub bekerja di waktu-waktu yang berbeda-

beda untuk tim-tim internasional. Itu lebih merupakan strategi pemulihan. Ketika kami melihat kepada para pemain kami di sini, kami melihat mereka secara individual terkait apa yang mereka butuhkan.”

“Pemain-pemain cepat akan memiliki dua hari pemulihan, sedangkan pemain-pemain lain dapat bekerja pada hari itu.

Ketika Anda merupakan pemain bertipe cepat seperti Daniel Sturridge, Raheem Sterling, dan pemuda-pemuda seperti Danny Welbeck, Anda pelu memulihkan mereka.”

“Ia (Sturridge) telah bekerja begitu keras pada pra musim dan terlihat sangat bugar dan kuat pada pertandingan terakhir kami melawan Tottenham.”

Cedera yang diderita Sturridge berarti ia akan absen pada pertandingan Liverpool melawan Aston Villa yang berlangsung pada Sabtu, di mana rekrutan baru Mario Ballotelli diharapkan akan melakukan penampilan debutnya di kandang. =ANT/DAR

“Luis Suarez bisa bermain pada el clasico pertama yang akan dimainkan di Santiago Bernabeu pada 25 Oktober pukul 18.00,” demikian bunyi pernyataan yang diterbitkan oleh Barcelona pada Rabu (10/9) waktu setempat.

Lebih lanjut pernyataan itu menyebutkan, “Pengadilan Arbitrase Olahraga memastikan sudah memastikan kepada Barcelona bahwa larangan penyerang Timnas Uruguay itu akan berakhir sehari sebelumnya yaitu pada tengah malam, Jumat 24 Oktober 2014. Karena itu, Suarez bisa memulai debut resminya sebagai pemain Blaugrana pada pertandingan melawan Real Madrid. Tetapi semua itu akan sangat tergantung keputusan Luis Enrique.”

Suarez disanksi Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA dengan larangan bermain sepakbola selama empat bulan setelah menggigit bek Timnas Italia Giorgio Chiellini pada laga pamungkas fase grup Piala Dunia 2014 lalu.

Pascakejadian ini, Suarez diusir dari Brasil dan dihukum larangan bermain pada sembilan pertandingan FIFA dan tidak boleh beraktivitas dalam dunia sepakbola selama sempat bulan.

Setelah dibanding oleh Asosiasi Sepakbola Uruguay dan Barcelona ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, hukuman Suarez pun dikurangi. Dia ijinkan berlatih bersama klubnya dan diperbolehkan bermain pada laga persahabatan.

Pada kesempatan yang sama, Barcelona juga memastian bahwa bek tengah yang baru dibeli pada jendela transfer musim panas ini, Jeremy Mathieu tidak mengikuti sesi latihan akibat cedera engkel.

Dikhawatirkan pemain ini tidak bisa membela “El Barca” pada pertandingan La Liga melawan Atheltic Bilbao pada Sabtu mendatang.

Sebaliknya, pemain-pemain yang tidak bisa membela nega-

ranya masing-masing pada laga persahabatan dan kualifikasi Piala Eropa pada pertengahan dan akhir pekan lalu seperti Lionel Messi, Gerard Pique, dan Andres Iniesta dinyatakan pulih dari cedera dan siap bertempur pada laga di Camp Nou itu.

Sementara itu dari Inggris dilaporkan, gelandang Arsenal Aaron Ramsey berharap bisa tampil melawan Manchester City dalam lanjutan pertandingan Liga Utama Inggris pada akhir pekan ini, meskipun tengah mengalami cedera engkel.

Ramsey mendapat cedera itu ketika ia membela Timnas Wales yang menang 2-1 atas Andorra di kualifikasi Piala Eropa 2016.

Arsenal akan menjamu City di Emirates Stadium pada Sabtu (13/9).

Ramsey selama ini menjadi andalan “The Gunners” di lini tengah berduet dengan Jack Wilshere.

Musim lalu, Ramsey bahkan mampu melesakan 16 gol.

“Saya akan baik-baik saja. Lapa-

ngan sangat keras dan engkel saya agak terkilir. Tapi, ini tidak akan menjadi masalah dan saya akan bisa tampil untuk Sabtu nanti. Itu merupakan pertandingan yang ingin Anda mainkan dan saya antusias menyambutnya,” ujar Ramsey. =espn/sky sports/aji

16

lahraga

KORAN MADURA

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

KORAN MADURA

BACA JUGA

Luis Suarez Siap Tampil di El Clasico Olahraga | 15

16

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 No. 0440 | TAHUN III

Kemelut dalam Transfer Rojo

BIAYA TRANSFER

20 JUTA EURO

Sporting Lisbon Berperang Lawan Doyen LISBON - Proses transfer pemain internasional Argentina dari klub Portugal, Sporting Lisbon, ke Manchester United (MU) ternyata menyisakan persoalan di pihak Sporting. Klub ini harus “berkelahi” dengan Doyen Sports Group terkait hak kepemilikan sang pemain, menyusul proses transfer bek kiri tersebut.

Sporting Lisbon mempersoalkan peran Doyen Sports sebagai pihak ketiga dalam proses transfer Marcos Rojo ke Manchester United

residen Sporting Lisbon Bruno de Carvalo memperkarakan Doyen Sports Groups ke pengadilan menyusul proses transfer kontroversial Marcos Rojo ke MU pada jendela transfer musim panas lalu.

Carvalho menentang kepemilikan ketiga atas pemain itu dan marah atas keterlibatan Doyen Sports atas kepergian Rojo ke Old Trafford. Carvalho marah karena tidak mendapat keuntungan yang sepadan dari penjualan Rojo.

Carvalho mempersoalkan transfer itu dengan mengacu pada artikel 18 Peraturan FIFA tentang Status dan Transfer pemain. Artikel itu berbunyi, “Kemampuan mempengaruhi dalam mempekerjakan dan mentransfer berhubungan dengan ketaktergantungan, kebijakan, dan penampilan timnya.”

“Kontrak itu tidak sah. Kontrak itu mengandung manipulasi, artinya kontrak harus melibatkan manajemen. Itu bukan kontrak dan sama sekali tidak keadilan. Salah satu yang diatur dalam artikel 18 Peraturan FIFA adalah bahwa pendanaan tidak melibatkan manajemen dan tidak bisa memanipulasi manajemen, tetapi mereka melakukan itu,” kata Carvalho.

Menurutnya, kontrak yang sudah ditandatangani Doyen Sports dengan Sporting Lisbon tidak valid sejak awal. Pasalnya, kontrak itu sudah memberikan perusahaan itu kemampuan untuk memanipulasi. Doyen Sports diduga

memberikan pinjaman 4 juta euro demi mendapatkan 75 persen hak ekonomi atas Marcos Rojo.

“Ketika kita memastikan bahwa kontrak itu tidak sah, maka semuanya harus kembali ke awal.

Sekarang kami mau mengembalikan uang yang sudah mereka berikan kepada klub, tetapi mereka harus kembalikan Rojo dan Zakaria Labyad ke klub,” ujarnya tegas.

Carvalho juga menuduh, Doyen Sports menjual Rojo ke MU secara sepihak, tanpa meminta ijin kepada klub dan manajemen klub terlebih dahulu. “Tentu saja Rojo diminati banyak klub, diminati dunia dan semua orang,” imbuhnya.

Terkait tuduhan itu pihak Doyen menegaskan bahwa mereka memiliki rekam jejak yang terpercaya di seluruh dunia terkait urusan hubungan dengan pemain dan klub. “Doyen memiliki rekam jejak yang kuat dan bekerja sama dengan berbagai klub di seluruh dunia. Tata kelola keuangan Doyen bukan hanya diakui oleh klub-klub tetapi juga didukung oleh asosiasi sepakbola dan liga-liga seperti yang terlihat baru-baru ini oleh Federasi Sepakbola Spanyol. Kami bekerja dengan cara yang terbuka dan transparan dan kami mengikuti aturan di sektor ini,” bunyi pernyataan Doyen.

Lebih lanjut disebutkan, “Kami tidak mengatur atau mempengaruhi pemain dan kami memastikan bahwa kami ikut mengetahui dan mentaati setiap kontrak yang kami buat bersama klub. Dengan kesulitan mendapatkan dana dari pihak bank, Doyen menyediakan dana yang mereka butuhkan agar membantu mereka bisa bersaing dengan klub-klub yang memiliki anggaran besar.”

“Sebuah contoh paling sempurna dalam kasus ini adalah seperti yang dilakukan Atletico Madrid. Dalam kasus Sporting Lisbon, masalah itu sudah ditangani oleh tim hukum kami. Ini adalah untuk pertama kalinya kami mengalami kasus seperti ini dengan presiden yang sekarang yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dari kontrak yang sudah ditandatangani klubnya.

Kami siap menghadapi masalah ini di penagdilan,” bunyi pernyataan Doyen lebih lanjut. =espn/aji

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 No. 0440 | TAHUN III

KORAN MADURA

BUTUH RP 254 JUTA MENGATASI KEKERINGAN

DANA PNPM TERPANGKAS

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 |Dewi No. 0440 |Agustin TAHUN III

PAMEKASAN | H

SUMENEP | B

A

TAK MENGENAL KATA LELAH

NETER KOLENANG | P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Puluhan DPRD Gadaikan SK Hanya saja, menurut Abrori, setiap anggota DPRD

tidak boleh yang telah menggadaikan SK-nya, saldo dalam tabungnnya habis, masalah perbankkan. ”Memang itu tidak boleh sampai dikuras

diambil semua, harus disisakan sesuai peraturan di

Hanya saja, menurut Abrori,

setiap anggota DPRD yang

telah menggadaikan SK-nya, saldo dalam tabungnnya diambil semua, harus disisakan tidak boleh sesuai peraturan di perbankkan. ”Memang itu tidak boleh sampai dikuras habis, masalah besarannya, mengikuti aturan di internal bank,” ungkapnya.

Hanya saja, menurut Abrori, setiap anggota DPRD yang menggadaikan SK-nya, saldo telah dalam tabungnnya tidak boleh diambil semua, harus disisakan sesuai peraturan di perbankkan. ”Memang itu tidak boleh sampai dikuras habis, masalah mengikuti aturan di internal besarannya, bank,” ungkapnya. Hanya saja, menurut Abrori, setiap anggota DPRD yang telah SK-nya, saldo dalam tabungnnya menggadaikan tidak boleh diambil semua, harus disisakan sesuai peraturan di perbankkan. ”Memang tidak boleh sampai dikuras itu habis, masalah besarannya, mengikuti aturan di internal bank,” ungkapnya.

Hanya saja, menurut Abrori, setiap anggota DPRD yang telah menggadaikan SK-nya, saldo dalam tabungnnya diambil semua, harus disisakan tidak boleh sesuai peraturan di perbankkan. ”Memang itu tidak boleh sampai dikuras habis, masalah besarannya, mengikuti aturan di internal bank,” ungkapnya.

Hanya saja, menurut Abrori, setiap anggota DPRD yang telah menggadaikan SK-nya, saldo d diambil semua, harus disisakan sesuai peraturan di perbankkan. ”Memang itu tidak boleh sampa besarannya, mengikuti aturan di internal bank,” ungkapnya.

Hanya saja, menurut Abrori, setiap anggota DPRD yang telah menggadaikan SK-nya, saldo dalam diambil semua, harus disisakan sesuai peraturan di perbankkan. ”Memang itu tidak boleh sampai h besarannya, mengikuti aturan di internal bank,” ungkapnya. semua, harus disisakan sesuai peraturan di perbankkan. ”Memang itu tidak boleh sampai dikuras habis, masalah mengikuti aturan di internal besarannya, bank,” ungkapnya. Hanya saja, menurut Abrori, setiap anggota DPRD yang telah SK-nya, saldo dalam tabungnnya menggadaikan tidak boleh diambil semua, harus disisakan sesuai peraturan di perbankkan. ”Memang tidak boleh sampai dikuras itu habis, masalah besarannya, mengikuti aturan di internal bank,” ungkapnya. semua, harus disisakan sesuai peraturan di perbankkan. ”Memang itu tidak boleh sampai dikuras habis, masalah mengikuti aturan di internal besarannya, bank,” ungkapnya. Hanya saja, menurut Abrori, setiap anggota DPRD yang telah SK-nya, saldo dalam tabungnnya menggadaikan tidak boleh diambil semua, harus disisakan sesuai peraturan di perbankkan. ”Memang tidak boleh sampai dikuras itu habis, masalah besarannya, mengikuti aturan di internal bank,” ungkapnya. semua, harus disisakan sesuai peraturan di perbankkan. ”Memang itu tidak boleh sampai dikuras habis, masalah besarannya,

yang telah Hanya saja, menurut Abrori, setiap anggota DPRD besarannya, mengikuti aturan di internal bank,” ungkapnya. boleh diambil menggadaikan SK-nya, saldo dalam tabungnnya tidak besarannya, ”Memang itu tidak boleh sampai dikuras habis, masalah semua, harus disisakan sesuai peraturan di perbankkan. menggadaikan saja, menurut Abrori, setiap anggota DPRD yang telah mengikuti aturan di internal bank,” ungkapnya. Hanya ”Memang itu semua, harus disisakan sesuai peraturan di perbankkan.

SK-nya, saldo dalam tabungnnya tidak boleh diambil mengikuti aturan di internal bank,” ungkapnya. tidak boleh sampai dikuras habis, masalah besarannya, tidak boleh yang telah menggadaikan SK-nya, saldo dalam tabungnnya Hanya saja, menurut Abrori, setiap anggota DPRD habis, masalah perbankkan. ”Memang itu tidak boleh sampai dikuras diambil semua, harus disisakan sesuai peraturan di

besarannya, mengikuti aturan di internal bank,” ungkapnya. tidak boleh yang telah menggadaikan SK-nya, saldo dalam tabungnnya Hanya saja, menurut Abrori, setiap anggota DPRD habis, masalah perbankkan. ”Memang itu tidak boleh sampai dikuras diambil semua, harus disisakan sesuai peraturan di besarannya, mengikuti aturan di internal bank,” ungkapnya. tidak boleh yang telah menggadaikan SK-nya, saldo dalam tabungnnya Hanya saja, menurut Abrori, setiap anggota DPRD habis, masalah perbankkan. ”Memang itu tidak boleh sampai dikuras diambil semua, harus disisakan sesuai peraturan di besarannya, mengikuti aturan di internal bank,” ungkapnya. besarannya, ”Memang itu tidak boleh sampai dikuras habis, masalah semua, harus disisakan sesuai peraturan di perbankkan. menggadaikan saja, menurut Abrori, setiap anggota DPRD yang telah mengikuti aturan di internal bank,” ungkapnya. Hanya ”Memang itu semua, harus disisakan sesuai peraturan di perbankkan.

SK-nya, saldo dalam tabungnnya tidak boleh diambil

mengikuti aturan di internal bank,” ungkapnya. besarannya, ”Memang itu tidak boleh sampai dikuras habis, masalah semua, harus disisakan sesuai peraturan di perbankkan. menggadaikan saja, menurut Abrori, setiap anggota DPRD yang telah mengikuti aturan di internal bank,” ungkapnya. Hanya ”Memang itu semua, harus disisakan sesuai peraturan di perbankkan.

SK-nya, saldo dalam tabungnnya tidak boleh diambil

tidak boleh sampai dikuras habis, masalah besarannya,

mengikuti aturan di internal bank,” ungkapnya. besarannya, ”Memang itu tidak boleh sampai dikuras habis, masalah semua, harus disisakan sesuai peraturan di perbankkan. menggadaikan saja, menurut Abrori, setiap anggota DPRD yang telah mengikuti aturan di internal bank,” ungkapnya. Hanya ”Memang itu semua, harus disisakan sesuai peraturan di perbankkan.

SK-nya, saldo dalam tabungnnya tidak boleh diambil

tidak boleh sampai dikuras habis, masalah besarannya,

tidak boleh sampai dikuras habis, masalah besarannya,

SUMENEP – Usai menerima surat keputusan (SK) sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah 20142019 pada Kamis (21/8), kabarnya, puluhan SK wakil rakyat Sumenep itu kini telah digadaikan untuk memperoleh pinjaman uang.

mengikuti aturan di internal bank,” ungkapnya.

”Memang benar, bahkan kami sudah menandatangani puluhan surat pengajuan pinjaman ke salah satu bank di Sumenep,” kata ketua sementara DPRD Sumenep Abrori Mannan, Kamis (11/9).

Menurut mantan Ketua Komisi A itu, walaupun dirinya hanya sebagai ketua sementara, namun harus terlibat dalam pengajuan pinjaman tersebut. ”Mekanismenya, setiap anggota dewan yang akan mengajukan pinjaman, harus mendapat persetujuan dari pimpinan,” terangnya.

Hanya saja, lanjut politisi PKB itu, sebelum dirinya memberikan persetujuan untuk menggadaikan SK tersebut, masih harus menunggu rekomendasi atau persetujuan dari pimpinan partai politik. ”Surat rekomendasi dari pimpinan DPRD itu hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk diajukan ke perbankkan saja, sedangkan rekomendasi dari

kangsunan

pimpinan partai menjadi syarat administrasi di internal DPRD,” ungkapnya.

Menurut Abrori, dirinya sebagi ketua sementara tidak bisa berbuat banyak, apalagi sampai melarang anggota DPRD menggadaikan SKnya. Sebab, hal itu sudah menjadi kewenangan setiap anggota DPRD. Hanya saja, menurut Abrori, setiap anggota DPRD yang telah menggadaikan SK-nya, saldo dalam tabungnnya tidak boleh diambil semua, harus disisakan sesuai peraturan di perbankkan. ”Memang itu tidak boleh sampai dikuras habis, masalah besarannya, mengikuti aturan di internal bank,” ungkapnya.

Informasinya, besaran dana yang dipinjam oleh puluhan anggota DPRD itu beragam, mulai dari Rp 200 juta hingga Rp 500 juta.

Sehingga, puluhan anggota DPRD itu setiap bulannya diperkirakan hanya memperoleh gaji sebesar Rp 1 juta bahkan hanya Rp 200 ribu, setelah dibayar cicilan pinjaman ke bank.

Sementara gaji yang diperoleh 50 anggota DPRD setiap bulannya berfariasi, sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Gaji pokok dan tunjangan ketua DPRD sekitar Rp 13,5 juta, wakil ketua Rp 17 juta, dan anggota biasa sekitar Rp 16,1 juta. ”Gaji anggota dewan yang baru, masih sama dengan gaji anggota dewan yang lama. Sedangkan untuk gaji pertamnya, sudah diberikan pada tanggal 1 September kemarin,” kata Sekretaris DPRD Sumenep Moh. Mulki. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA KORA N PROBOLINGGO B B

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 No. 0440 | TAHUN III

KRIMINALISASI PERS

KECAMATAN BLUTO Rp. 6.750.000

Desa Prioritas BPBD

=Pakandangan Tengah 30 tangki

KECAMATAN RUBARU Rp. 15.750.000 =Basoka 25 tangki =Duko 45 tangki

KECAMATAN TALANGO

KECAMATAN GANDING Rp 12.825.000

=Kombang dan Poteran 45 tangki Rp 25.520.000

=Gadu Timur 45 tangki

KECAMATAN BATUPUTIH =Badur =Gedang-Gedang =Bantelan =Tengedan =Juruan Daya

KECAMATAN DASUK Rp. 10.125.000

45 tangki Rp. 12.825.000 35 tangki Rp. 9.975.000 35 tangki Rp. 9.975.000 30 tangki Rp. 8.550.000 35 tangki Rp. 9.975.000

=Mantajun 45 tangki

KECAMATAN LENTENG Rp. 22.500.000 =Moncek Tengah 35 tangki =Moncek Timur 35 tangki =Banaresep Timur 30 tangki

KECAMATAN BATANG-BATANG

=Jangkong =Batang-Batang Daya =Kolpo =Nyabakan Barat

40 tangki Rp. 11.400.000 40 tangki Rp 11.400.000 30 tangki Rp. 8.550.000 30 tangki Rp 8.550.000

KECAMATAN SARONGGI Rp. 14. 850.000 =Langsar =Tanah Merah

45 tangki 45 tangki

KECAMATAN PASONGSONGAN

=Montorna dan Prancak 45 tangki Rp 30.375.000 =Cempaka dan Lebbeng Barat 30 tangki Rp 20.250.000

MUSIM KEMARAU

Butuh Rp 254 Juta Mengatasi Kekeringan SUMENEP – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep membutuh ratusan juta rupiah untuk mengatasi kekeringan yang melanda beberapa daerah di Kabupaten Sumenep. Dalam taksiran BPBD, untuk mengatasi kekeringan diperkirakan menghabiskan dana Rp 254 juta.

Hal itu diutarakan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep, R Syaiful Arifin, Kamis (11/9). Pihaknya butuh dana talangan sebesar Rp. 254.145.000 untuk mengatasi kekeringan di Sumenep.

Sejauh ini, kata Syaiful, pihaknya sudah menganggarkan Rp. 60 juta. Namun, tidak cukup.

Oleh karena itu, kata Syaiful, BPBD akan mengajukan lagi sekitar Rp. 40 juta. “Anggaran itu tidak cukup. Kami akan terus melakukan penambahan anggaran sampai akhirnya bisa mendekati angka Rp. 254 juta,” katanya.

Syaiful memerinci, di Sumenep ada 25 desa dari 12 kecamatan yang paling membutuhkan suplai air bersih. Di Kecamatan Saronggi ada dua desa yang perlu mendapat suplai air bersih, yaitu Desa Langsar dan Tanah Merah.

Kedua desa itu akan didroping masing-masing 45 tangki dengan anggaran Rp. 14. 850.000.

Sementara itu, untuk di Kecamatan Lenteng ada Desa Moncek Tengah dan Moncek Timur yang masing-masing mendapat jatah 35 tangki, sedangkan Desa Banaresep Timur mendapat jatah 30 tangki. “Ketiga desa tersebut, diperkirakan akan menghabiskan anggaran Rp.

22.500.000,” tandasnya.

Untuk Kecamatan Dasuk, lanjut Syaiful, ada Desa Mantajun yang mendapat jatah 45 tangki dengan biaya Rp. 10.125.000.

Sementara di Kecamatan Bluto ada Desa Pakandangan Tengah dengan jatah 30 tangki. Anggrannya Rp. 6.750.000. Kecamatan Rubaru ada Desa Basoka dengan jatah 25 tangki dan Desa Duko dengan jatah 45 tangki. Biayanya Rp. 15.750.000.

Lebih lanjut, Syaiful mengatakan, bahwa Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding mendapat jatah 45 tangki dengan biaya 12.825.000. Sementara di Kecamatan Batuputih, ada di Desa Badur dengan jatah 45 tangki dengan biaya Rp. 12.825.000.

Desa Gedang-Gedang dengan jatah 35 tangki dengan biaya Rp. 9.975.000. Desa Bantelan dengan jatah 35 tangki dengan biaya Rp. 9.975.000. Desa Tengedan dengan jatah 30 tangki dengan

biaya Rp. 8.550.000. Desa Juruan Daya dengan jatah 35 tangki dengan biaya Rp. 9.975.000.

Untuk Kecamatan Batangbatang ada di Desa Jangkong dengan jatah 40 tangki dengan biaya Rp. 11.400.000. Desa Batang-Batang Daya dengan jatah 40 tangki dengan biaya Rp 11.400.000. Desa Kolpo dengan jatah 30 tangki dengan anggaran Rp. 8.550.000. Dan Desa Nyabakan Barat dengan jatah 30 tangki dengan biaya Rp 8.550.000.

“Dan untuk di Kecamatan Talango, ada Desa Kombang dan Poteran. Keduanya mendapat jatah 45 tangki dengan biaya Rp 25.520.000. Terakhir di Kecamatan Pasongsongan ada Desa Montorna dan Prancak dengan jatah 45 tangki dengan biaya Rp 30.375.000. Dan Desa Cempaka serta Lebbeng Barat dengan jatah 30 tangki dengan biaya Rp 20.250.000,” tandasnya. =FATHOL ALIF/SYM

Adira Bisa Dikenakan Pasal Pers SUMENEP – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumenep Abrari menyayangkan sikap pegawai Adira Finance RO Sumenep yang menghalang-halangi wartawan saat hendak meliput pertemuan antara demonstran dengan pimpinan Adira pada Rabu (10/9).

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, jika pegawai Adira memang menghalangi atau bahkan mendorong wartawan sebagaimana diberitakan di media massa, pihak Adira bisa dituntut secara hukum (UU 40/1999: Pers).

“Tetapi, tindakan yang dapat dikenakan pidana itu apabila tindakan menghalang-halangi itu dilakukan di ruang publik. Saya kira, para pengabar berita kerjanya di luar, bukan di dalam,” tegas mantan wartawan itu.

Jika kejadiannya di tempat tertutup, maka wartawan tidak boleh melanggar kode etiknya. Wartawan harus bisa menghormati pihak lain. “Namun, apa pun bentuknya jika telah menghalang-halangi, itu sama telah melanggar undang-undang,” jelasnya, Kamis (11/9).

Sementara itu, Ketua Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS), Abd. Rahem mengutuk keras tindakan itu. “Jika dihalang-halangi, itu adalah tindakan yang melawan hukum. Maka KJS mengutuk keras tindakan itu,” jelasnya.

Rahem menambahkan, selain melawan hukum, tindakan para preman Adira itu telah mencederai demokrasi. “Ingat, media itu adalah salah satu dari pilar demokrasi. Jika kita dihalang-halangi, maka sama saja telah mencederai demokrasi,” tegasnya.

Ia berjanji akan menindaklanjut perlakuan tidak arif itu.

Bahkan akan dilaporkan ke KPI. “Kami tidak akan tinggal diam atas perlakuan itu. Kami akan melaporkan ke KPI, bahkan ke pihak kepolisian,” tandasnya.

Sebagaimana diberitakan, saat sejumlah demonstran menemui petugas Adira di dalam kantornyanya, sejumlah orang dengan pakaian jaket kulit menghalangi sejumlah wartawan meliput diskusi antara pedemo dengan pimpinan perusahaan Adira.

Bahkan, walaupun Kasat Intel Polres Sumenep Darmadji mempersilakan sejumlah wartawan untuk masuk ke dalam rungan, namun sejumlah orang itu tetap keras melaranganya. =FATHOl ALIF/SYM

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

C

Siswi Ketahuan Hamil 2 Bulan Sering Pingsan saat Mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar SUMENEP – STF (14), salah satu siswi sekolah menengah pertama (SMP) di Kecamatan Ambunten, sering pingsan dalam kelas saat mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM). Lalu, siswi tersebut dibawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya.

Namun, perawat puskesmas tidak menemukan gejala penyakit pada siswi yang masih duduk di kelas VIII itu. Mendengar keterangan perawat, pihak sekolah yang mendampingi ke puskesmas merasa terkejut hingga akhirnya menyuruh perawat untuk memeriksa kembali. Setelah diperiksa kedua kalinya, perawat tersebut menyatakan bahwa siswi

itu tengah hamil.

"Setelah kami periksa lebih lanjut, ternyata siswi itu sepertinya sedang hamil," kata salah satu perawat Puskesmas Ambunten yang enggan disebutkan namanya, Kamis (11/9).

Berdasarkan hasil pemeriksaan perawat, janin dalam perut siswi itu diperkirakan masih berumur 2-3 bulan. Itu terlihat

dari ciri-ciri perilaku siswi setiap harinya yang sering muntah. ”Kalau umur kandungan masih berkisar antara 2-3 bulan, si ibu akan muntah-muntah dan pusing, jadi wajar jika ibu bayi barusan sempat pingsan,” imbuhnya.

Informasinya, melemahnya kondisi kesehatan siswi tersebut sudah berlangsung sejak sekitar 1 bulan terakhir. Padahal, siswi tersebut sampai saat ini masih belum pernah melangsungkan akad nikah dengan siapa pun.

Kehamilan siswi tersebut, diduga hasil hubungan intim dengan pacar maupun teman sekolahnya. "Kami memaklumi kondisi pergaulan anak zaman sekarang, bahkan tidak sedikit yang kebablasan. Yang pada

PERATURAN DAERAH

Penerapan Perda Tata Niaga Tidak Maksimal SUMENEP – Penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau di Kabupaten Sumenep dinilai tidak maksimal. Sebab, perda yang telah disahkan pada tahun 2012 itu hingga kini masih belum mampu mambuat harga tembakau petani di Kabupaten Sumenep lebih baik.

Sebab, praktik mafia tembakau masih sering terjadi.

Salah satunya, praktik jual beli daun emas itu masih dipermainkan oleh sejumlah mafia tembakau. Sehingga, petani tidak bisa berkutik untuk menentukan harga daun emas tersebut. ”Selama ini tidak ada pembelaan sama sekali dari pihak pemerintah soal penentuan harga tembakau. Petani selalu dirugikan dengan patokan harga yang dikeluarkan pihak gudang atau pabrik,” kata Abdurrahman, salah satu petani tembakau asal Desa Meddelan Kecamatan Lenteng, Kamis (11/9).

Kondisi seperti itu, dibenarkan oleh salah satu pengusaha tembakau asal Kecamatan Ganding, Sanhaji. ”Memang untuk harga itu sudah ditentukan oleh pihak gudang, sehingga orang yang

mau menjual harus mengikuti ritme yang dikeluarkan oleh perusahaan atau gudang,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Koordinator Lembaga Kajian Kritis Sumenep (LKKS) Junaidi Pelor mengatakan,

Selama ini tidak ada pembelaan sama sekali dari pihak pemerintah soal penentuan harga tembakau. Petani selalu dirugikan dengan patokan harga yang dikeluarkan pihak gudang atau pabrik,”

Abdurrahman

Petani Tembakau keberadaan perda tata niaga sangat tidak menguntungkan bagi petani, malah sebaiknya.

Salah satu contohnya, pengambilan tembakau yang diambil pihak gudang melebihi aturan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah, yakni mencapai 2 sampai 3 kilogram (kg). ”Padahal dalam perda dis-

ebutkan maksimal pengambilan sampel tembakau seberat 1 kilogram,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Junidi, tembakau yang tidak cocok harga dan kualitasnya, sampel tersebut harus dikembalikan kepada petani dengan utuh dan dalam kondisi bagus. ”Praktiknya tidak demikian, sampel tidak dikembalikan meski barang tidak cocok,” tegasnya.

Terjadinya praktik tersebut, lanjut Junidi, karena minimnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Sumenep. ”Seandainya itu (pengawasan) dilakukan, kami yakin tidak akan terjadi. Makanya, kedepannya pemerintah Sumenep lebih memaksimalkan pengawasan. Sehinga, pratik serupa tidak selalu terjadi,” harapnya.

Secara terpisah, Kabid Kehutanan Dinas Pendidikan Dan perkebunan (Dishutbun) Sumenep Nasah Bandy mengatakan, pemerintah memang tidak mempunyai hak untuk mengintervensi harga tembaku. ”Kalau itu bukan hak kami, itu yang menentukan pihak gudang. Kami hanya bisa mengawasinya saja,” katanya. =JUNAEDI/MK

akhirnya hanya merepotkan keluarganya saja,” kata Erfan (40), famili siswi itu saat dimintai keterangan melalui telepon seluler, kemarin.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan pendekatan secara persuasif terhadap siswi yang hamil untuk mengetahui motif dan pelaku yang sengaja melakukan aksi bejat tersebut. ”Karena kami masih belum tahu siapa pelakunya, maka kami masih akan membujuk keponakan saya, dan ketika sudah diketahui, maka kami akan datang secara baik-baik untuk meminta pertanggung jawabannya atas perbuatan tersebut,” terang Erfan.

Jika setelah dirinya datang

baik-baik tidak direspons baik oleh pelaku, maka dirinya terpaksa akan menyelesaikan kasus tersebut sampai ke ranah hukum. ”Itu pasti kami lakukan. Hanya saja, kalau masih bisa bertanggung jawab, maka kami akan menyelesaikan secara kekeluargaan saja,” tukasnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep A. Shadik, masih belum bisa memberikan keterangan pers soal adanya siswi hamil di bawah naungan Disdik Sumenep. Sebab, saat dihubungi melalui telepon selulernya, pihaknya tidak merespons walaupun nada sambungnya terdengar aktif. =JUNAEDI/MK

PRAKTIK ILEGAL

Dinkes Bantah Tudingan Adanya Setoran SUMENEP - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, Fatoni, membantah tudingan bahwa ada sebagian oknom bawahannya yang menerima setoran dari Mahmud Wahaibi, yang saat ini sudah diamankan oleh polisi karena diduga membuka praktik medis secara ilegal.

Fatoni

Kepala Dinkes Sebelumnya diberitakan, ada sebagian oknom di Dinas Kesehatan yang diduga menerima setoran dari Mahmud Wahaibi, dokter gadungan.

Sehingga, praktik medisnya yang di luar ketentuan itu bisa bertahan hingga 15 tahun.

Fatoni menegaskan bahwa tudingan seperti itu sama sekali tidak benar. Karena, menurut Fatoni, pihaknya tidak pernah menerima setoran dari pemilik klinik ilegal itu. Fatoni juga membantah pihaknya dianggap lemah

dalam melakukan pengawasan.

Sebenarnya, cerita Fatoni, pemerintah sudah pernah melakukan penangkapan kepada terduga dokter gadungan itu. Bahkan, katanya, pemerintah bukan hanya satu-dua kali melakukan penangkapan, tapi sudah berkali-kali.

“Bukan hanya satu kali, tapi sudah berkali-kali. Jadi, sekali lagi, tidak pernah ada retribusi dari pemilik klinik kepada Dinkes,” tutupnya.

Sementara itu, Dul Siam, anggota DPRD Sumenep, juga ikut berkomentar terkait dengan hal itu. Pertama, ia sangat menyayangkan di Sumenep masih ada dokter gadungan yang sampai melakukan tindakan medis di luar ketentuan medis.

Demikian juga, dirinya sangat menyayangkan jika ternyata ada sebagian oknom Dinkes yang bermain mata terkait dengan kasus dokter gadungan tersebut.

Lebih lanjut, politisi asal Sapeken itu mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti jika memang benar Dinkes bermain mata dengan si pemilik klinik ilegal. “Jika hal itu memang benar, kami akan menindaklanjuti dan melakukakan pemanggilan kepada dinas terkait,” tandasnya. =FATHOL ALIF/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

BAHAN BAKAR

LPG 12 Kg di Kepulauan Rp 150 Ribu

DIANGKUT. Salah satu warga Kepulauan/Kecamatan Sapeken, sedang menaikkan tabung LPG ke kapal pengangkut LPG di Pelabuhan Kalianget, kemarin.

ESDM Menolak Permintaan Warga Terkait Rencana Penempatan PLTD di Gili Raja SUMENEP - Setelah sejumlah warga Gili Raja, Kecamatan Giligenting, menolak rencana penempatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang direncanakan oleh pihak ESDM, kini giliran pihak ESDM yang menolak permohonan warga setempat.

Alasan penolakan permintaan warga itu, karena tempat yang diinginkan sejumlah warga poros tengah Pulau Gili Raja. Sedangkan tempat itu dinilai tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak ESDM. Salah satunya, lokasi di dua desa yang berada di poros tengah Pulau Gili Raja itu, kondisi tanahnya bergaram dan berada di dekat pemukiman warga, sehingga diprediksi akan menimbulkan kebisingan.

Selain itu, dataran di lokasi tersebut tidak mencapai seluas 2.500 meter persegi.

"Berdasarkan survie kembali, beberapa waktu lalu, lokasi yang diinginkan warga tidak memenuhi kriteria yang ada," kata Kepala ESDM Sumenep Abd. Kahir, Kamis (11/9).

Sementara untuk daerah penempatan yang direncanakan pihak ESDM, dinilai telah memenuhi kriteria yang ada. "Kan

yang rencana awal, penempatan itu berada di ujung timur, yakni di dekat dermaga. Sehingga, ketika ada persoalan lebih mudah, karena aksesnya lebih cepat," terangnya. Pendistribusian BBM juga lebih mudah dan ketika ada keruskan lebih cepat teratasi.

Apalagi, lokasinya juga sangat jauh dari pemukiman warga. Sehingga, sangat tidak mungkin akan terjadi kebisingan. "Kalau di tempat itu, kami sudah melakukan sosialisasi beberapa hari yang lalu.

Alhamdulillah banyak warga yang setuju," terangnya.

Bahkan, lanjuta Kahir, bentuk persetujuan warga itu tidak hanya berdasarkan pengakuan melalui lisan, melainkan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan.

"Ada delapan kesepakatan yang telah disetujui oleh warga, salah satunya warga menyetujui penempatan PLTD dimanapun berada," terangnya.

Hanya saja, lanjut Kahir, walaupun sejumlah warga telah menandatangani surat persetujuan, dirinya tidak bisa memastikan penempayan PLTD sesuai surat terrsebut, bahkan penempatan tersebut masih bisa berubah. "Untuk penempayan itu masih belum final," terangnya Sementara, Sahrul Gunawan, salah satu warga Gili Raja tetap tidak menerima alasan pihak ESDM. Sebab, alasan yang dikeluarkan dinilai tidak masuk akal.

"Kalau alasannya karena tanahnya bergaram, kenapa kalau di dekat dermaga masih menjadi pilihan utama. Apakah di sana tanahnya tidak bergaram, kami kira unsur garamnya lebih tinggi daripada di daerah yang kami ajukan itu," katanya.

Selain itu, Sahrul juga tidak menerima jika di daerah poros tengah itu dinilai tidak ada lahan yang memenuhi kriteria, yakni seluas 2.500 meter persegi.

Sebab, di daerah Desa Banbaru terdapat lahan milik pemerintah yang sudah tidak ditempati, yakni tempat proyek sanitasi atau penyulingan air laut.

"Kalau memang pihak ESDM menginginkan, kenapa

lahan itu saja difungsikan. Jika kurang kan tinggal musyawarah saja dengan sejumlah warga. Pasti itu akan dikasih kok," tukasnya.

Untuk diketahui, beberapa hari yang lalu, sejumlah warga dengan tegas menolak rencana penempatan PLTD yang direncanakan oleh pihak ESDM. Sebab, lokasi yang direncanakan oleh pihak ESDM dinilai tidak obyektif, karena diletakkan di ujung timur Pulau Gili Raja, yakni di Desa Kombang.

Sejumlah warga meminta agar penempatan PLTD itu diletakkan di poros tengah pulau Gili Raja, yakni di antara Desa Banbaru atau di Desa Jate. Alasan mereka, ketika nantinya terjadi bencana alam yang sampai memutuskan aliran listrik, maka di antara salah satunya listrik tetap normal. Sebab, aliaran listrik itu dibagi menjadi dua blok: blok barat dan blok timur.

Sayangnya, permohonan itu ditolak oleh pihak ESDM, sebab ketika pihak ESDM melakukan survie, lokasi di dua desa tersebut tidak ada yang memenuhi kriteria. =JUNAEDI/MK

SUMENEP – Pasca ditetapkannya kenaikan harga LPG (Liquefied Petroleum Gas) per 10 Sepetember kemarin, harga LPG di Kepulauan/Kecamatan Sapeken naik drastis hingga mencapai Rp 150 ribu per tabungnya. Padahal sebelumnya, harga LPG ukuran 12 kg itu berkisar antara Rp 90 ribu per tabungnya.

Salah satu warga Desa Paliat, Kecamatan/Kepulauan Sapeken, Sugianto menjelaskan, kenaikan harga LPG ukuran 12 kg tersebut merupakan imbas dari keputusan pemerintah yang menyetujui usulan Pertamina menaikkan harga LPG ukuran 12 kg.

"Sebelum ditetapkannya harga LPG oleh pemerintah, memang di sini harga LPG 12 kg sudah mahal. Ya wajar lah kalau harga di sini harga LPG (ukuran 12 kg) sampai Rp 150 ribu,” katanya.

Di sejumlah pulau kecil di Kecamatan Sapeken, harga LPG ukuran 12 kg tidak sama, bahkan ada yang sampai Rp 170 ribu per tabungnya. ”Walaupun satu kecamatan, di Sapeken itu masih banyak pulau pulua kecil, dan itu masih membutuhkan alat transportasi lagi. Sehingga harga LPG itu bisa saja lebih mahal lagi,” kata Munahwi, warga setempat.

Menurutnya, keputusan kenaikan harga LPG tersebut sangat memberatkan masyarakat. Sehingga, dia meminta agar pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut.

Sebab, pasca ditetapkannya menaikan harga PLG ukuran 12 kg tersebut juga akan memicu terjadinya kelangkaan LPG ukuran 3 kg. Karena, kemungkinan besar pengguna LPG ukuran 12 kg akan bating setir menggunakan LPG ukuran 3 kg.

"Masyarakat kan sudah tidak menggunakan minyak tanah lagi untuk memasak. Sebagian besar sudah menggunakan LPG. Kalau harga LPG mahal dan sulit, tentunya masyarakat jadi kerepotan. Sebagian malah memilih kembali menggunakan kayu bakar untuk memasak," tuturnya.

Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep Moh. Hanafi mengatakan, dirinya akan terus memantau ketersedian LPG di Kabupaten Sumenep. Bahkan, dalam waktu dekat, pihaknya juga akan mengumpulkan Pertamina, agen dan pangkalan. Mereka akan diminta untuk ikut terlibat untuk mengawasi. Sehingga tidak terjadi kelangkaan keepanya. ”Agen dan pengkalan juga memiliki kewajiban untuk mengawasinya,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya optimis walaupun harga LPG ukuran 12 kg akan naik, tidak akan terjadi kelangkaan. ”Kami yakin, ke depannya tidak akan terjadi kelangkaan. Karena, sampai saat ini tidak ada pengurangan kuota,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

E

Pemerintah Kurang Reaktif DPPKA: Ada Perubahan Struktur Bangunan Pasar SUMENEP – Belum ada babak baru dalam pembangunan Pasar Anom. Pasca kebarakan kedua kalinya beberapa bulan lalu, pembangunan Pasar Anom hingga kini tak ada perkembangan.

Terbukti, sejak ada investor yang siap melanjutkan pembangunan tahapan pembangunan pasar masih dalam pemasangan tiang pancang. Itu pun masih belum sepenuhnya. Oleh karenanya, beberapa kalangan menilai bahwa pemerintah kurang serius dalam menyelesaikan pembangunan Pasar Anom.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Indra Wahyudi menilai pemerintah kurang reaktif dalam menangani persoalan Pasar Anom. Seharusnya, jika pemerintah reaktif dan serius, kata politisi Partai Demokrat itu, pembangunan Pasar Anom Sumenep itu tidak sampai berlarut-larut hingga saat ini sejak terbakar 2007 lalu. “Bahkan sampai kebakaran untuk kedua kalinya. Maka ini menandakan pemerintah kurang kreaktif,” tandasnya, Kamis (11/9).

Menurut Indra, meskipun pemerintah daerah sudah menyerahkan pembangunan pasar kepada investor, seharusnya Pemkab, lebih-lebih dinas terkait, harus tetap ikut serta mengawal dan mengawasi percepatan pembangunan pasar. Karena, menurut Indra, bagaimanapun pasar itu berkaitan betul dengan masa depan masyarakat. “Ingat, pendapatan yang cukup besar itu dari pasar,” ucapnya.

Selebihnya, Indra berharap agar pemerintah bisa melakukan percepatan terhadap rehabilitasi pembangunan agar masyarakat, lebih-lebih para pedagang di

pasar, agar segera menempati pasar tersebut. Jika masih berlarut-larut, menurut politisi asal Ambunten tersebut, pihaknya siap memanggil dinas terkait dan mengklarifikas ilambannya pembangunan. “Saya harap jangan sampai ada penundaan lagi,” timpalnya.

Terpisah, Kepala Bidang(Kabid) Pasar Dinas Pendapatan Pengelolaan Kuangan dan Aset (DPPKA), Imam Sukandi berdalih bahwa pembangunan Pasar Anom masih belum selesai karena ada perubahan struktur bangunan. “Sebenarnya sudah sejak bulan Juli kemarin, tetapi karena ada permintaan dari beberapa pedagang, maka harus dilakukan perubahan struktur bangunan,” katanya, Kamis (11/9) saat ditemui di kantornya.

Ia menjelaskan tentang perubahan struktur tersebut. Kata Imam, awalnya di tengah pasar itu hanya 1,5 meter. “Namun karena beberapa pedagang mintanya 2 meter, maka struktur bangunannya harus dilakukan perubahan,” jelasnya.

Ketika ditanya soal target penyelesaian, ternyata masih belum jelas. Namun demikian, kata Imam, pihaknya memperkirakan pembangunan tiang pancang dan pondasinya akan selesai di tahun 2014. “Karena, harapankitasemua, pada bulan Maret 2015, Pasar Anom Sumenep sudah bisa ditempati kembali oleh para pedagang,” tukasnya. =FATHOL ALIF/SYM

Pekerja sedang meratakan tanah di tempat pembangunan Pasar Anom Baru Sumenep, Kamis (11/9).

BPMP-KB Gelar Orientasi PIK SUMENEP - Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) Sumenep menggelar Orientasi Pembentukan Pusat Informasi Konseling (PIK), Rabu-Kamis (10-11/9). Kegiatan itu diikuti 131 peserta yang terdiri dari kalangan pelajar dan mitra kerja BPMP-KB. Kepala BPMP-KB, Ahmad Masuni mengatakan, kegiatan tersebut untuk memberikan perlindungan kepada para remaja dari gempuran arus informasi. Sebab, arus informasi yang deras mengalir ke beberapa sektor kehiduapan memberikan dampak yang negatif.

“Maka kegiatan orientasi PIK ini tak ada tujuan untuk melindung para remaja

Mengucapkan KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP

Selamat & Sukses WAFA' AFIFI, WIAM AHMAD, DAN ANA FITRIYANA (Juara 1 Lomba Debat Bahasa Arab)

ISKANDAR YASIN

dari perilaku yang negatif,” katanya.

Mantan Kadisdik itu menambahkan, kegiatan orientasi tidak dilaksankan sendiri, tetapi juga melibatkan beberapa instansi terkait.

“Sekarang hari terakhir. Setelah ini akan ada kegiatan tindak lanjut dengan cara mendatangi beberapa sekolah,” tambahnya. =ADV/SYAMSUNI

(Juara 2 Bidang Tafsir ‘Ulya)

Drs. Mohammad Sadik, M.H

Dalam Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) V Tingkat Nasional di Jambi 2014 Delegasi Jawa Timur dari Kabupaten Sumenep

Kepala Kankemenag

Terima kasih telah mengharumkan nama Sumenep ditingkat nasional, dan semoga menjadi awal dari kemanfaatan dan keberkahan ilmu yang akan dan telah diperoleh.

KORAN MADURA KORAN F BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 NO. 0440 | TAHUN III

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

MADURA

F

SENI DAN BUDAYA

Raperda Hiburan Tidak Menghambat

DIRANTAI. Pintu mini market Post Shop di Jl Mesigit Pamekasan ditutup.

Mengapa Post Shop Ditutup?

Ada Tiga Post Shop Milik PT Pos di Jatim Bermasalah PAMEKASAN - Mini market Post Shop milik PT Pos yang berada di Jalan Mesigit, Pamekasan, baru satu tahun beroperasi. Namun, saat ini usaha toko modern itu sudah tidak lagi beroperasi, alias ditutup. Di pintu masuk Post Shop sangat jelas terdapat tulisan “TUTUP” yang ditulis pada kertas karton yang ditempel di kaca pintu masuk.

Tidak hanya itu, gagang pintunya dirantai, kemudian digembok, sehingga terkesan Post Shop ditutup paksa.

Kepala PT Pos Pamekasan, Ade Ahadiyat mengatakan penutupan Post Shop itu bukan karena ada persoalan dengan perizinan atau hal lainnya. Namun penutupan itu dilakukan oleh manajemen PT Pos setelah dinyatakan merugi.

“Selama ini hanya percobaan saja, sehingga sementara kami

tutup, karena sedang dilakukan evaluasi oleh PT Pos pusat. Karena selama percobaan kemarin, biaya pendapatan tidak sebanding dengan biaya operasionalnya, maka ditutup dulu,” katanya.

Dia jelaskan penutupan itu dilakukan terhitung sejak bulan September ini. Sesuai dengan perintah PT Pos pusat. Setelah

laporan bulanan hasil pendapatan dari Post Shop yang dikirim kepada PT Pos pusat menunjukkan kerugian.

Lanjut Ade, dari puluhan Post Shop milik PT Pos yang ada di Jawa Timur, ada tiga Post Shop yang saat ini ditutup, salah satunya ada di Kabupaten Pamekasan.

Pihaknya tidak dapat memastikan kapan Post Shop itu akan buka kembali, sebab bisa saja Post Shop ditutup selamanya.

“Setiap bulan kami melaporkan ke PT Pos pusat hasil dari usaha mini market ini, karena dari laporan itu lebih besar biaya operasionalnya daripada pendapatannya, sehingga diperintahkan untuk ditutup. Kami menunggu perintah selanjutnya, apakah ditutup atau diganti dengan usaha

lain,” ungkapnya.

Ditanya perihal izin pendirian Post Shop yang sudah terlanjur dimiliki PT Pos Pamekasan, Ade mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan itu, sebab penutupan Post Shop belum tentu untuk seterusnya.

Bisa saja ada perintah untuk kembali membuka usaha tersebut. Kendati hal itu sangat kecil kemungkinannya.

“Ya tidak masalah, kalau kemudian ada perintah untuk kembali dibuka, kan bisa langsung bisa beroperasi, tanpa harus menunggu izin lagi. Kalau ada perintah ganti ke usaha lain, izin itu tentu tidak kami gunakan. Semoga evaluasi itu cepat selesai,” katanya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Pemkab Pamekasan, memastikan belum disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Hiburan, Pentas Seni, dan Budaya Pamekasan tidak akan menghambat penyelenggaraan hiburan di wilayah itu. Baik seni dan kebudayaan maupun hiburan lainnya.

Menurut Kadisporabudpar Pamekasan, Jhon Yulianto, kegiatan hiburan di Kabupaten Pamekasan akan berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaanya akan disesuaikan dengan keadaan yang ada di Pamekasan.

Ia menjelaskan pembahasan Raperda tersebut hanya tinggal rapat umum dengar pendapat (RUDP) yang terakhir. Karena pemerintah dan DPRD sudah memiliki persepsi yang sama dan sejalan tentang isi didalam perda tersebut.

Sekalipun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan masih tergolong baru, ia memastikan pembahasan tidak akan terhambat. Sebab perencanaannya sudah matang.

“Saya pastikan pembahasan Penyelenggaraan Hiburan, Pentas Seni, dan Budaya tidak akan terhambat, dan anggota DPRD yang baru tinggal melanjutkan, sesuai dengan mekanisme yang ada,” ungkapnya.

Jhon juga belum memastikan tuntasnya pembahasan Raperda tersebut. Namun ia memberikan sinyal dalam waktu dekat Raperda tersebut sudah disahkan. Karena semuanya sudah rampung, tinggal RUDP yang melibatkan kelompok masyarakat, mulai dari penggiat seni, budaya, dan tokoh ulama.

Sebelumnya, target tuntasnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pamekasan sebelum Pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) ternyata meleset. Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Raperda tersebut, Hosnan Ahmadi yang kini menjabat wakil ketua DPRD Pamekasan (sementara) menyatakan pembahasan Reparda tersebut sudah dinyatakan tuntas, tinggal menunggu jadwal pengesahannya. =FAKIH AMYAL/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440| TAHUN III

G

Pemerintah Antisipasi Migrasi Elpiji Kenaikan 12 Kg Akan Mempengaruhi Harga Barang Lainnya PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mulai mengantisipasi migrasi atau peralihan penggunaan tabung gas elpiji ukuran 12 kg (non subsidi) ke tabung gas 3 kg (bersubsidi), pasca ketetapan kenaikan harga tabung gas 12 kg. Langkah yang akan dilakukan salah satunya akan memantau sejumlah pangkalan maupun agen elpiji yang ada di Pamekasan dalam waktu dekat.

Hal ini guna memastikan ketersediaan stok tabung gas tersebut. Sejauh ini, Pemkab Pamekasan memang sudah menerjunkan tim secara diam-diam untuk mengetahui secara langsung distribusi tabung gas.

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Pemkab Pamekasan, Hambali mengaku hanya mendengar kenaikan dari telivisi.

Sementara edaran secara resmi dari pertamina sebagai pihak yang berwenang dalam ketetapan

harga belum menerima tembusan.

Hambali mengaku tidak bisa membatasi penggunaan tabung gas elpiji, khususnya 3 kg, karena hal itu merupakan hak masyarakat. Ia hanya melakukan pemantauan terhadap distribusi serta ketersediaan stok.

Apabil ada kekurangan stok elpiji 3 kg, maka pihaknya akan mengajukan tambahan stok ke Pertamina. Baik itu disebabkan kenaikan harga tabung gas elpiji 12 kg, ataupun disebabkan tingginya permintaan. Jika karena ada permainan, seperti mengoplos gas elpiji 3 kg ke ukuran 12 kg, maka pihaknya menyerahkan ke-

pada aparat penegak hukum, karena sudah masuk ranah pidana.

Pelakunya harus diproses secara hukum sesuai aturan yang berlaku. Tetapi, ia yakin pengoplosan tabung gas tersebut sulit dilakukan agen, karena harga alatnya mahal dan berisiko tinggi.

Menurut Hambali, kendati gas elpiji 12 kilogram umumnya tidak dibeli masyarakat kelas pekerja, namun dampak kenaikan harganya akan mempengaruhi harga kebutuhan lainnya.

Pertamina, kata Hambali, memiliki alat yang mampu memantau pergerakan tabung elpiji tiga kg di 3.400 agen dan

143.000 pangkalan di seluruh Indonesia. “Sistem ini bisa memantau penyaluran elpiji 3 kg hingga kelurahan. Jika konsumsi tiba-tiba meningkat secara signifikan, maka kami bisa langsung mengantisipasinya secara dini,” katanya.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, elpiji tiga kg hanya untuk rumah tangga dengan belanja bulanan maksimal Rp1,5 juta dan usaha mikro dengan omset maksimal Rp 50 juta per bulan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

kurang baik. Itulah yang terjadi pada taman di Area Monumen Arek Lancor Pamekasan.

Taman Kota kebanggaan Kabupaten Pamekasan itu dinilai kurang perawatan. Terbukti kondisi tamannya terlihat kurang asri. Lahan taman tampak kering.

Beberapa bunga hias di taman tersebut mulai layu, karena panas di musim kemarau.

Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Halili mengatakan pohon-pohon yang ada di taman itu sudah rindang. Memang beberapa bunga tampak kondisinya mulai mongering. Apabila tidak ada peningkatan perawatan, bisa menyebabkan bunga di taman tersebut mati.

“Kalau dilihat dari kejauhan memang sudah hijau, tapi kalau kita masuk ke dalam taman, maka akan ditemui banyak bunga yang tinggal pohon dan ranting saja.

Sehingga kepada dinas terkait hendaknya pemeliharaan taman ditingkatkan, agar bunga tidak mati,” katanya.

Banyaknya bunga yang layu itu karena panas di musim kemarau tahun ini. Untuk itu, pihaknya menyarankan agar perlakuan bunga untuk dibedakan antara musim hujan dan musim kemarau, sehingga keasrian taman Arek Lancor tetap nampak.

Secra terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (PU Cikatarung) Kabupaten Pamekasan, Muharram membenarkan dengan banyaknya bunga yang layu dan lahan yang

kering di taman Arek Lancor saat ini.

Sejauh ini pihaknya telah berusaha secara optimal agar pohon dan bunga yang ada di taman tersebut bisa bertahan hidup di tengah panas matahari di musim kemarau yang cukup tinggi. Salah satunya dengan melakukan penyiraman rutin di pagi hari.

“Setiap pagi hari pohon dan bunga disana (taman arek lancor) disiram. Namun karena panas matahari yang tinggi, air yang disiram hanya bertahan sebentar, pukul 9 itu sudah kering kembali walau paginya sudah disiram,” katanya.

Lanjutnya, tanah di lahan taman Arek Lancor itu menang sudah seharusnya diganti dengan tanah yang baru, karena kontur tanah yang ada saat ini sudah tandus, sehingga pihaknya cukup kesulitan untuk menanami dengan tumbuhan baru.

Apalagi, tambah Muharram, lahan taman yang ada saat ini, sudah lebih rendah dari jalan raya yang mengelilinginya, sehingga jika turun hujan banyak air yang tergenang sehingga banyak menyebabkan akar pohon atau bunga membusuk dan mati.

“Kedepan kami memang merencanakan meninggikan lahan taman Arek Lancor. Selain karena kontur tanahnya sudah tandus, posisi lahanya sekarang ada di bawah jalan. Kalau itu sudah selesai, pemandangan taman itu akan lebih bagus,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

AREK LANCOR

Perawatan Tanaman Tak Maksimal PAMEKASAN - Taman Kota merupakan perwajahan dari

kabupaten/kota yang bersangkutan. Namun apa jadinya apabila

perawatan taman tidak maksimal. Tentu penilaian orang akan

H

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

PADAT. Salah satu program pembangunan jalan desa yang bersumber dari dana PNPM Mandiri perdesaan.

Dana PNPM Terpangkas Pemerintah Menanggulanginya Melalui PAK APBD PAMEKASAN- Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan ataupun Perkotaan, akhirnya bisa bernafas lega. Setelah sebelumnya tersengal oleh adanya pemangkasan anggaran dari APBN sebesar 11,8 persen atau kurang lebih Rp 3 miliar.

Pemangkasan itu akhirnya bisa ditanggulangi oleh pemerintah setempat. Melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Pamekasan 2014. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Pemkab Pamekasan, Taufikurrahman memastikan usulan dari Bapemas-Pemdes tersebut masuk dalam daftar pengajuan

PAK 2014 dan mendapat persetujuan. Sehingga para pelaku PNPM tidak perlu khawatir terhadap pemangkasan anggaran tersebut.

Taufik belum mengetahui secara rinci jumlah anggaran yang diusulkan oleh Bapemas-Pemdes.

Ia hanya mengaku anggarannya disesuaikan dengan jumlah yang diusulkan. “Ya besarannya sama

dengan yang diusulkan Bapemas, saya lupa persentasenya. Nanti kalau PAK sudah didok tinggal dilaksanakan,” ungkapnya.

Pada tahun 2014 ini Kabupaten Pamekasan dari program PNPM Mandiri mendapatkan kucuran anggaran sebesar Rp. 27,1 miliar. Anggaran tersebut paling banyak bersumber dari APBN kurang lebih Rp. 26 miliar sementara dari APBD Pamekasan hanya Rp.1 miliar.

Anggaran tersebut manyoritas digulirkan untuk pembangunan fisik, baik berupa pelesengan, jalan poros desa ataupun pembangunan fisik lainya, yang saat ini

sudah berjalan dan bahkan ada program yang sudah selesai 100 persen. Di tengah perjalanan, ada kebijakan program pengurangan anggaran yang bersumber dari APBN sebanyak 11,8 persen atau kurang lebih Rp 3 miliar.

Sementara untuk PNPM Generasi Sehat dan Cerdas, pada tahun 2014 ini anggaranya senilai Rp. 6,8 miliar yang dikucurkan untuk pendidikan dan kesehatan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa (Bapemas-Pemdes) Pemkab Pamekasan, Masrukin mengatakan pihaknya sedang berusaha untuk mengupayakan bisa dipe-

nuhi pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2014. Pihaknya tidak akan mendahului sebelum ada kepastian setelah PAK didok dalam waktu dekat.

“Mudah-mudahan bisa terpenuhi di PAK, karena pak bupati sangat respon dengan kondisi ini.

Pembahasannya sudah selesai, tapi kami tidak akan mendahului dan tetap menunggu PAK didok,” katanya.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan PNPM di 12 kecamatan se Pamekasan, agar pelaksanaannya bisa maksimal. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440| TAHUN III

I

Butuh Dana Pemeliharaan Pasar Desa Musyaffa’: Pasar di Larangan Badung Belum Dapat Bantuan Pemerintah PAMEKASAN - Pasar Desa di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Akibatnya, kondisi tersebut membuat sejumlah pedagang yang berjualan di pasar tersebut mengeluh. Sebab sewaktu-waktu dapat membahayakan keselamatannya. Sebab itulah, dana pemeliharaan pasar desa sudah seharusnya dipikirkan dan dianggarkan dalam APBD. Pantauan Koran Madura, terlihat di beberapa kios yang biasa ditempati pedagang sudah banyak bagian yang rusak, utamanya pada bagian atas bangunan. Seperti atap yang mengelupas dan gentengnya banyak yang hancur.

Informasinya, kendati kondisinya sudah cukup lama memprihatikan, namun hingga saat ini pasar desa tersebut belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat, untuk perbaikan agar kios jadi lebih aman.

Salah seorang pedagang, Mutinah (60) mengaku kecewa kepada pemerintah yang kurang memperhatikan kenyamanan masyarakat, baik itu pedagang maupun pembeli di pasar tersebut, sehingga kondisi itu dibiarkan tanpa ada upaya perbaikan.

Ia berharap pemerintah untuk cepat melakukan perbaikan pada bagian-bagian kios yang sudah membahayakan orang yang ada di pasar tersebut, agar kondisi pasar lebih layak. Pasalnya, pedagang terus dibuat khawatir dengan kondisi tersebut.

kepala desa disini belum pernah kami mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sebab itu kami berharap demi kesejahteraan masyarakat Larangan Badung

pemerintah dapat membantu perbaikannya,” katanya penuh harapan.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BapemasPemdes) Pamekasan, Masrukin belum bisa dikonfirmasi. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Sebagaimana diberitakan, mereka akan menggugat klub Perseru Serui ini, karena dalam beberapa pertandingan di ISL musim ini telah memainkan pemain yang tidak lengkap administrasinya. Menurut PMU, hal ini melanggar aturan PSSI. Pemain asing milik Perseru Serui, yaitu Sunday Austin Oboh, tidak lengkap administrasinya. Dia tidak mengantongi surat International Trade Centre (ITC). Yaitu berupa izin dari klub sebelumnya.

Pada aturan PSSI, tepatnya pada Pasal 32, terkait seorang pemain sah yang dapat bermain di kompetisi ISL, salah satunya harus terdaftar di klub dan PSSI sesuai dengan regulasi FIFA terkait status dan transfer pemain. Seorang pemain asing

harus memiliki International Trade Centre (ITC). Yaitu berupa izin dari klub sebelumnya.

PMU gagal bertahan di ISL musim depan karena terdegradasi ke Devisi Utama. Hal ini diketahui setelah PMU menelan kekalahan 1-2 dari tim tamu Persipura Jayapura di Stadion Gelora Bangkalan Jumat (5/9) lalu, pada laga penghujung atau terakhir ISL musim ini. Kerena tak bisa memperoleh poin di kandang sendiri ini, nilai akhir tim besutan Arcan Iurie ini tetap 23.

Sebenarnya ada dua tim lainnya yang juga memperoleh poin sama 23, yaitu Persiram Raja Ampat dan Perseru Serui. Namun PMU kalah head to head dengan dua tim dari Papua ini. =SUKMA FIRDAUS/RAH

Mutinah mengatakan jika fasilitas pasar diperbaiki, maka dipastikan ekonomi masyarakat akan meningkat. Sebaliknya jika pasar tak kunjung diperbaiki itu dikatakan sebagai kendala. Sebab, sewaktu-waktu kioas tersebut bisa roboh, apalagi ketika musim hujan nanti. ”Saya berharap pemerintah dapat memperbaiki kios yang telah tidak layak ini. Dan kalau bisa harus ada penambahan kios. Sebab masyarakat yang berjualan sudah bertambah,” katanya.

Di tempat terpisah, Kepala Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengan, Pamekasan, Musyaffa’ mengatakan bahwa selama ini pasar desa tersebut belum pernah mendapatkan suntikan dana perbaikan dari pemerintah. Menurutnya, pasar tersebut sangat layak untuk diprioritaskan guna meningkatkan perputaran perekonomian masyarakat sekitar. ”Sejak saya kecil pasar desa tersebut memang sudah ada.

Dan semenjak saya menjadi

SEPAK BOLA

Manajemen PMU Siapkan Pengacara PAMEKASAN - Rencana manajemen PMU untuk menggugat Perseru Serui rupanya bukan gertak sambal belaka.

Sebab dalam waktu dekat ini mereka akan mendatangi Komisi Disiplin (Komdis) PSSI di Jakarta, guna melayangkan gugatan tersebut. Saat ini pihak manajemen PMU tengah mengumpulkan bukti-bukti terkait hal yang akan digugatnya tersebut. Yaitu terkait status salah satu pemain asing Perseru, yang dinilainya ilegal.

Selain itu, pihak PMU juga merencanakan untuk mempersiapkan pengacara, guna mendampinginya dalam memperjuangkan gugatannya tersebut. Namun menurut Asisten Manager Bidang Administrasi Jhon Yulianto, pengacara itu

akan dipersiapkan jika nanti materi gugatannya diterima dan akan disidangkan oleh Komdis PSSI. Jhon tidak akan mendahului, sebab setiap gugatan itu ada yang diterima Komdis ada pula yang ditolak oleh Komdis.

Terkait gugatannya kali ini, juga sama, bisa diterima atau ditolak. Jika diterima maka Komdis akan melakukan sidang, jika tidak diterima, ya sudah, manajemen PMU akan kembali ke Pamekasan.

“Saat ini kami masih menyampaikan beberapa surat, mengumpulkan bukti-bukti dan segala persiapan lainnya. Jika sudah lengkap akan langsung dibawa ke Jakarta (PSSI),” ungkap Jhon kemarin (11/10) Gugatan ini dilayangkan

bukan karena PMU degradasi dari ISL ke Devisi Utama dan ingin ngotot bertahan di ISL. Namun, karena adanya kecurangan dalam guliran kompetisi ini dan hal itu telah mencederai sportivitas dalam olah raga. Langkah yang dilakukannya ini dalam rangka untuk menegakkan regulasi.

Adanya kecurangan yang dilakukan oleh Perserui, memang merugikan PMU. Karena itu, pihaknya semakin semangat dalam menempuh langkah ini.

Karena itu pula, manajemen pun berharap gugatan itu bisa diterima oleh Komdis PSSI. Sebab dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Perseru Serui itu memang sangat fatal dan melanggar regulasi yang telah ditetapkan oleh PSSI.

Sumenep KORAN Sampang J KORAN MADURA

Sampang

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 No. 0440 | TAHUN III

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

MADURA

J

KORUPSI

ryan hariyanto/koran madura

Kasus Damkar Mandek

Pekerja sedang menyelesaikan pembangunan 416 tempat penjualan sementara (TPS) pedagang di Pasar Srimangunan Sampang, Kamis (11/9).

Cikatarung: TPS Tak Sesuai RAB SAMPANG – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Sampang Wahyu Prihartono menilai TPS bagi pedagang di Pasar Srimangunan Sampang tak sesuai RAB. “Ada bahan bangunan TPS (tempat penjualan sementara) yang tidak dikerjakan sesuai dengan RAB (rancangan anggaran belanja), yaitu pondasi dan jenis kayu,” ucapnya, Kamis (11/9). Anggaran pembangunan TPS Rp 2.150.000.000.

Wahyu Prihartono menjelaskan dalam menyusun RAB pengerjaan TPS tersebut disebutkan bahwa kayu yang harus digunakan yaitu kayu jenis gelam.

Namun kenyataannya, kayu yang digunakan adalah kayu meranti dan jenis kayu lainnya.

“Seharusnya kayu pembangunan itu jenis kayu dari gelam, kenapa meranti. Makanya kami sudah menyampaikan kepada BPBD terkait hal ini,” jelasnya.

PU Cikatarung dalam proyek tersebut diminta sebagai perencana dan pengawas.

Terpisah, Kepala BPBD Sampang Wisnu Hartono mengata-

kan, pengerjaan pondasi akan dilakukan belakangan dengan cara mendokraknya. “Bukan tidak ada pondasi melainkan pengerjaannya akan dilakukan belakangan,” tepisnya.

Sehubungan dengan jenis kayu TPS, Wisnu mengaku kesulitan mendapatkan kayu gelam di sehingga menggunakan kayu meranti yang lebih mudah didapat sedangkan harga dan kualitasnya lebih bagus. “Ini kan sifatnya darurat bencana, kalau jenis kayu gelam di sini agak sulit makanya yang mudah saja untuk cepat selesai,” terangnya.

Menurutnya, jenis kayu yang tidak sesuai dengan RAB tidak ada masalah selama tidak ada keluhan dan meminta tambahan anggaran karena pada prinsipnya negara tidak dirugikan dalam pembangunan TPS tersebut.

Dirinya menambahkan, untuk mengetahui RAB pembangunan

TPS agar menanyakan kepada rekanan CV. “Silakan tanyakan saja kepada rekanan masalah RAB, dan tidak masalah menggunakan kayu meranti karena harga dan kualitasnya lebih bagus, yang penting saya tidak menambah anggaran,” imbuhnya.

Aktivis Pemuda Bahari Nusantara Moh Salim meminta BPBD bisa menujukan kepada publik terkait isi kontrak spesifikasi bahan bangunan yang telah disepakati dengan Jamad Badrun.

Sebab jika semuanya tidak dilakukan transparansi, maka akan banyak pihak yang menduga bahwa BPBD dan rekanan telah melakukan kongkalikong.

“Saat ini, publik kan tidak tahu, bahan materialnya jenis apa saja, dan berapa harganya, termasuk juga dilokasi pembangunan TPS tidak ada papan informasinya. Saya minta penegak hukum di Sampang juga proaktif dan melakukan pemantauan proyek senilai Rp 2 miliar itu,” terangnya.

Untuk diketahui, Pemkab Sampang menujuk CV Burung Nuri yang beralamat di Jl Selong Permai, Kota Sampang. Namun fakta di lapangan, proyek senilai Rp 2 miliar tersebut dilakukan

oleh H Djamad Badrun yang merupakan direktur PT Sila Indah Perkasa yang beralamat di Jl wijaya Kusuma Kota Sampang.

Atau dengan kata lain, Djamad Badrun melakukan ‘pinjam bendera’ untuk mengerjakan proyek senilai Rp 2 miliar tersebut.

Mantan Direktur CV Burung Nuri H Nuri tidak mengelak jika selama ini CV Burung Nuri disebut sebagai rekanan dari proyek senilai Rp 2 miliar itu. Namun yang bersangkutan enggan untuk memberikan keterangan terkait kontraktual dan spesifikasi bahan bangunan, karena yang bersangkutan beralasan, bahwa CV Burung Nuri saat ini berada di bawah direktur yang baru yaitu Mustajab.

“Saat ini direktur CV Burung Nuri bukan atas nama saya, melainkan atas nama Mustajab.

Sedangkan pihak PT Sila Indah Perkasa telah menggunakan nama CV Burung Nuri lantaran CV Burung Nuri memiliki sub bidang komersil. Dan CV Burung Nuri tidak mengetahui RAB dan surat perintah kerja (SPK) proyek itu. saya berharap agar CV Burung Nuri tidak dibawa jika ada persoalan dibelakang hari,” ujarnya. =RYAN HARIYANTO/ MOHAMMAD MUHLIS/MK

S ampan g – Penanganan kasus dugaan penggelembungan harga pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) tahun 2012 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang belum ada perkembangan pasca ditetapkannya mantan Kepala BPBD Imam Sanusi sebagai tersangka pada 25 Maret lalu.

Kepala Kejari Sampang Abdullah melalui Kasi Intel Sucipto meminta masyarakat untuk bersabar, karena kasus dugaan korupsi yang ditangani Korp Adhyaksa tidak hanya kasus dugaan penggelembungan tersebut.

“Kasus damkar tetap kita proses. Cuma, tunggu satu per satu dulu setelah kasus korupsi lainnya selesai, kasus (korupsi) yang kita tangani ini bukan ini saja,” ucapnya, Kamis (11/9).

Hingga saat ini, tersangka belum ditahan.

Kejari belum menahan tersangka Imam Sanusi, yang kini telah menjabat sebagai Kabag Organisai di Pemkab Sampang, dikarenakan tengah mendalami data-data yang berhubungan dengan kasus tersebut. “Kita berhati-hati mengusut kasus damkar ini, dan tidak menahan karena berkasnya belum lengkap,” katanya.

Di sisi lain, Sucipto mengaku punya kendala dalam penanganan kasus dugaan korupsi damkar. Salah satunya, masih menunggu keterangan tim ahli yang dimintai pendapat dalam kasus pengadaan mobil Damkar.

Oleh kareannya, Kejari belum bisa menentukan total kerugian negara akibat kasus tersebut.

“Karena kita kesulitan untuk menentukan bahan atau komponen bahan mobil damkar, dimana sebagai bahan perbandingkan antara tahun pengadaan 2012 dengan harga tahun 2014,” tuturnya.

Sebelumnya, Kejari Sampang telah mengindikasi adanya dugaan pembengkakan biaya pembelian yang di luar batas normal dalam pengadaan mobil damkar. Pembelian mobil damkar yang seharusnya hanya sekitar Rp 600 juta itu melambung naik menjadi Rp 1,2 miliar. Akibatnya hal inilah menyebabkan adanya kerugian uang negara sebesar 600 juta. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

K

Sekda Janji Lakukan Investigasi Terkait Persoalan Operasi Katarak di Puskesmas Kedungdung

katarak di Puskesmas Kedungdung itu akan kami lakukan investigasi, apakah benar ada pelanggaran atau tidak. Makanya

kami harap datanya segera disampaikan. Kalau benar ada (pelanggaran) maka kami akan mengambil tindakan sesuai dengan PP No 53/ 2010 tentang disiplin PNS,” katanya saat dihubungi Koran Madura, Kamis (11/9).

Meski demikian, Putut memastikan pihaknya tidak akan mengambil tindakan gegabah. Semua akan dibuktikannya melalui proses investigasi yang melibatkan tim. Dijelasakannya, pihaknya saat ini selalu melakukan pemantauan terhadap kinerja semua PNS yang ada di Kabupaten Sampang. ”Kalau tidak benar, sia-

papun pasti kami tindak,” ujarnya.

Seperti diberitakan, sebanyak 14 pasien katarak ditunda proses operasinya dengan tiga alasan yang berbeda-beda. Pertama, menurut pengakuan pasien, mereka ditunda operasinya karena persediaan obatnya telah habis.

Kedua, menurut Kepala Puskesmas Kedungdung dr Nur Anisah, 14 pasien katarak itu terpaksa dipulangkan karena tim dokter dari BKMM (Badan Kesehatan Mata Masyarakat) sudah lelah sehingga mereka tidak sanggup menuntasakan operasi katarak. Ketiga, menurut staf Puskesmas Kedun-

dung, penundaan operasi itu terjadi lantaran 14 pasien katarak itu terjangkit infeksi saraf sehingaa kalau dipakasa dilanjutkan akan berbahaya bagi pasien sendiri.

Sementara itu, 14 pasien katarak itu sudah membayar uang operasi sebesar Rp 1.415.000 perorang. Namun Puskesmas Kedungdung menjamin uang tersebut dikembalikan utuh dan mereka akan diperioritaskan dalam jadwal operasi 8 Oktober mendatang. Peraturan gubernur Jatim mengatur biaya operasi katarak jalur nongratis sebesar Rp 1,4 juta. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

langsung melarikan diri ke arah selatan menuju Sampang. “Langsung tancap gas, tidak sempat melawan karena dikira orang mau nyalip biasa, dan identitas motornya tidak ketahuan,” jelasnya.

Siti Munaweroh (26) menambahkan, dirinya tidak menyangka akan menjadi korban perampokan saat melintas di jalanan yang sepi tersebut. “Dikira perampoknya mau nyalip biasa, Mas,

ternyata langsung narik tas,” tuturnya.

Terpisah, Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar melalui Kasatreskrim Polres Sampang AKP Hari Regasa menuturkan,

pihaknya masih terus melakukan penyelidikan atas laporan korban. “Kita masih menyelidiki atas laporan ini, kita tunggu saja perkembangannya,” singkatnya. =RYAN HARIYANTO/MK

SAMPANG- Mencuatnya persoalan operasi katarak yang menyisakan 14 pasien di Puskesmas Kedungdung mendapat perhatian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang Putut Budi Santoso.

Mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup itu berjanji akan melakukan investigasi terkait kemungkinan adanya ketidakberesan dalam proses operasi mata tersebut. ”Semua informasi yang masuk akan kami tindak lanjuti dengan investigasi mendalam bersama tim. Termasuk informasi operasi

KRIMINALITAS

Ketua Ikmas Dirampok SAMPANG - Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa Sampang (Ikmas) Wafi Anas (28) menjadi korban perampokan, Rabu (10/9) sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Raya Desa Astapah Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

Perampoknya berjumlah dua orang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria berwarna hitam.

Perampok berhasil menggasak di antaranya, sejumlah uang tunai, perhiasan, dan surat kendaraan motor. Barang-barang yang hilang mencapi Rp 5 juta.

Warga Jalan Gelatik Keluruhan Gunung Sekar Kec/Kota Sampang itu menuturkan, perampokan terjadi saat dirinya bersama istrinya, Siti Munaweroh (26) hendak pulang menuju Sampang.

Tiba-tiba di tempat kejadian perkara (TKP), perampok langsung memepet dan merampas tas Siti Munaweroh.

“Saya sama istri pulang sehabis dari rumah mertua. Ada yang membuntuti memang dari Pasar Omben. Pas di TKP perampoknya memepet dari arah kiri dan mengambil tas, aksinya sangat cepat,” ucapnya saat melapor di Mapolres Sampang, Kamis (11/9).

Pelaku perampokan setelah berhasil mengambil tas tersebut

L

Sampang

KORAN MADURA

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

Bantuan Kube Janggal Pandawa Lima Lapor ke Kejaksaan Negeri Sampang SAMPANG- Koordinator Aktivis Pandawa Lima Sampang Nurhasan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Sampang, Kamis (11/9). Kedatangannya untuk melaporkan dugaan penyimpangan program kelompok usaha bersama (kube) di Kabupaten Sampang. ima mengatakan ada pemotongan oleh Dinas Sosial Sampang. Pemotongan dana tersebut bervariasi mulai dari Rp 2 juta hingga RP 3 juta pada setiap penerima.

“Padalah berdasarkan pagu, masing-masing penerima kube menerima Rp 7 juta, dan berdasarkan juknis pencairannya, penerimaan kube berdasarkan rekening masing-masing kelompok. Tetapi faktanya, mulai 2010 pencairannya dilakukan oleh oknum Dinas Sosial. Oleh sebab itu, saya berharap penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan kube tersebut,” terangnya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Tenga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Malik Amrullah saat dikonfirmasi membantah jika pada program kube sarat kejanggalan. Malik menjelaskan bahwa pengusulan untuk mendapatkan kube itu dilakukan satu tahun sebelumnya.

“Pencairan dana bantuan melalui rekening masing-masing yai-

KALAU di Jakarta saat ini, isu BBM (bahan bakar minyak) sedang jadi isu hangat, menyandingi isu korupsi yang tiada habisnya. Ke depan, barangkali isu BBM itu masih akan terus menarik untuk diperbincangkan, tidak hanya di Jakarta. Sebab, Presiden terpilih Jokowi berancang-ancang akan menaikkan harga BBM, lalu mengalihkan subsidinya ke sektor yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

Di Sampang, seharusnya saat ini juga mulai ramai membahas salah satu varian BBM berupa solar. Ia seharusnya menjadi isu seksi di kalangan penegakan hukum dan stakeholder yang masih peduli Sampang. Ia perlu dibahas bukan karena subsidinya akan dicabut atau bakalan langka sehingga nelayan kelimpungan. Bukan!

Bukan karena itu!

Tapi, karena merujuk hasil tes Laboratorium Forensik Polda Jatim ternyara Pasar Srimangunan Sampang terbakar karena ada solar yang terbakar di kawasan kios yang berjualan pakaian, tepatnya di Blok C2 No 83.

Itulah sebabnya bagi yang nalar

sehatnya masih berjalan normal maka akan timbul tanda tanya besar. Apakah bisa solar itu jalan sendiri ke wilayah yang bukan lazimnya? Selama ini, menurut ‘aadah belum ada orang yang berjualan pakaian sambil menimbun solar. Belum ada juga penjual pakaian yang sambil iseng jualan BBM solar. Belum ada!

Maka jika hukum ‘aadah itu juga berlaku di Pasar Srimangunan Sampang, sudah hampir pasti ada sesuatu yang mengantarkan solar itu ke wilayah pakaian. Karena tidak ada rasionalitas lain yang bisa menjelaskan bagaimana solar itu bisa berpindah dari suatu tempat ke tem-

mohammad muhlis/ koran madura

Nurhasan ketika keluar dari kantor kejaksaan membeberkan beberapa indikasi kejanggalan.

Menurutnya, dalam daftar penerima tidak ada kepengurusan yang jelas seperti ketua, sekretaris, dan bendahara penerima. Yang ada hanya nama kelompok dan alamat saja.

“Setelah saya kaji berkas dan data yang saya punya, ternyata bantuan kube ini hanya formalitas saja, karena tidak ada daftar nama kepengurusan yang jelas. Namun sayang sekali, pihak kejaksaan belum bisa ditemui,” ujarnya.

Katanya, kajari dan kasi intel kejaksaan ada dinas di luar kantor. “Tetapi saya akan kembali lagi untuk melaporkan pada kejaksaan hingga kasus dugaan ini benarbenar diproses secara hukum,” tegasnya, Kamis (11/9).

Selain itu, Nurhasan mengatakan, program kube di Kabupaten Sampang mulai dari 2010 hingga saat 2014 terindikasi banyak penyimpangan. Laporan dari pener-

LAPOR. Nurhasan ketika hendak melaporkan kasus di Kejaksaan Negeri Sampang, Kamis (11/9).

tu Rp 7 juta, jadi mana ada pemotongan pada pencairan bantuan dana kube,”tutrnya. Saat ini ada sekitar 86 kelompok penerima kube yang di SK bupati selebihnya yaitu sekitar 25 kelompok kube masih dalam proses verifikasi.

Selain itu juga, Malik mengelak jika dalam mekanisme penerimaan pengusulan program kube hanya

CATATAN JURNALIS

Solar Ajaib

Oleh: Miftahul Ulum Kepala Koran Madura Biro Sampang pat yang lain tanpa perantara.

Kecuali memang sudah ada solar ajaib di era yang begitu modern ini. Cuma rasa-rasanya, masa kejayaan gejala mistik itu sepertinya sudah lewat. Barangakali belum ada di dunia nyata yang bisa mempunyai kekuatan se-

sekadar formalitas. Menurutnya, dalam penerimaan bantuan kube sebelumnya sudah ada yang melakukan pengusulan oleh kelompok usaha. Sehingga penerima bantuan kube sudah sesuai prosedur.

“Yang menerima program kube itu perkelompok sebanyak 10 orang dengan menyertakan proposal.

Setelah kita cek di lapangan, data

rupa Mak Lampir seperti di filmfilm itu. Atau kalaupu masih ada, jumlahnya mesti tidak banyak.

Dengan demikian, baik ada maupun tidak ada yang sakti mistik seperti Mak Lampir, aparat penegak hukum akan lebih elegan jika bisa membuktikan keterkaitan antara peristiwa solar yang terbakar (dalam temuan Tim Labfor Polda Jatim) dengan terbakarnya Pasar Srimangunan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa penting dibuktikan? Sebab, jika terbukti solar itu terbakar karena ada yang membawa dan membakarnya maka status Pasar Srimangunan tidak termasuk kategori bencana alam, tapi selain itu! Dan itu akan mempengaruhi variabel pertanyaan selanjutnya.

Kalau bisa dibuktikan bahwa solar itu memang ada dengan sendirinya dan terbakar oleh sendirinya juga maka tidak perlu ada variabel pertanyaan selanjutnya, dan prosesnya selesai sampai di situ dalam konteks pembuktian filosofis, dalam konteks yang lain berbeda hal. Teta-

kelompok usaha itu ketuanya ada, bahkan bendaharanya juga ada.

Memang staf saya tidak mengecek anggota-anggotanya siapa saja.

Yang jelas kita hanya mengecek ketua dan bendaharanya ada, la terus pengertian formalitasnya yang bagaimana maksudnya,” kelitnya dengan nada lantang. =MOHAMMAD MUHLIS/MK

pi, jika yang bisa dibuktikan oleh aparat penegak hukum adalah solar itu ada karena diadakan dan tidak terbakar oleh sendirinya maka variabel pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang mengadakan dan siapa yang membakar. Kemungkinan dua gejala itu mempunyai konsekuensi yang berbeda pada semua aspek yang berhubungan dengan peristiwa ter(di)bakarnya Pasar Srimangunan.

Hanya saja, pembuktian itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang dan sembarang lembaga. Itu harus dilakukan oleh lembaga super dan orang super di dalamnya. Salah satu yang bisa melakukan pembuktian itu adalah aparat kepolisian. Semoga semua aparat Polres Sampang diberikan kekuatan lahir-batin dalam mengungkap peristiwa solar ajaib itu. Semoga mereka semua dan semua masyarakat yang ada di Sampang mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dalam mengawal peristiwa penting tersebut. Amien! Wallahu a’lam (*)

Bangkalan

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan M M

KORAN MADURA

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 JUMAT 12 SEPTEMBER 2014||TAHUN No. 0440 |IIITAHUN III No. 0440

Harga Elpiji 12 Kg Kian Mencekik BANGKALAN – Harga elpiji kian mencekik.

Berulangkali sudah pengganti minyak tanah ini mengalami kenaikan harga.

Kali ini harga elpiji 12 Kg yang kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 1.500 per kg. Sehingga membuat masyarakat penggunanya kian sengsara.

Untuk menghindari tekanan harga elpiji 12 kg yang kian menggigit, masyarakat Bangkalan beralih ke tabung 3 kg. Sebab kenaikan harga yang baru ditetapkan oleh pemerintah pusat dinilai terlalu tinggi. Sehingga masyarakat merasa keberatan untuk menggunakan tabung 12 kg tersebut.

Dengan demikian, tidak ada jalan lagi, selain menjual tabung 12 kg demi mendapatkan tabung melon.

Salah satu warga perumahan Nilam Handoko, Kelurahan Mlajeh, Kecamatan Kota Bangkalan, Solihin (40) mengaku dirugikan dengan kenaikan elpiji 12 kg tersebut. Oleh sebab itu, menjual tabung 12 kg ke agen elpiji sebagai pilihan yang harus dijalankan.

"Untung tabung 12 kg sudah saya jual ke agen, Mas. Lumayan, selain dapat uang 100 ribu juga dapat tabung 3 kg," ungkapnya.

Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dis-

doni heriyanto/koran madura

DITUKAR. Mahalnya harga elpiji 12 kg membuat masyarakat beralih pada tabung melon 3 Kg.

perindag)setempat, dalam mengantisipasi peralihan konsumen tabung gas Elpiji 12 kg ke tabung gas Elpiji 3 kg bersubsidi, mengajukan penambahan stok tabung gas elpiji 3 kg ke Pertamina Surabaya.

"Karena kenaikan harga gas elpiji 12 kg dari Rp 92.800 per tabung menjadi Rp 114.300 per

tabung, akan memicu perubahan prilaku konsumen," ujar Kadisperindag Bangkalan, Abd Razak.

Menurut Razak, kenaikan harga gas Elpiji 12 kg, akan berdampak terjadinya migrasi konsumen. Dari sebelumnya menggunakan tabung 12 kg akan beralih ke tabung bersubsidi 3kg.

"Apabila ini dibiarkan tanpa

ada penambahan stok, maka dapat dipastikan akan terjadi kelangkaan, karena semua masyarakat akan beralih gas elpiji 3 kg bersubsidi," terangnya.

Maka dari itu, sambung Rozak, sapaan akrab mantan Kadishutbun ini, pihaknya telah mengajukan penambahan sebanyak 20 persen untuk stok epiji 3 kg

ke Pertamina. Dengan rincian 282.516 tabung per bulan menjadi 339.019 tabung per bulan.

"Sampai saat ini, belum ada jawaban dari Pertamina.

Namun dua tiga hari ke depan kita akan kirimkan lagi surat penambahan stok ke Pertamina," ungkapnya. =DONI HERIYANTO/RAH

PENYAKIT BIROKRASI

Pungli Kenaikan Pangkat Perlu Ditelusuri BANGKALAN - Pungutan liar (pungli) pada saat pengurusan kenaikan pangkat dari 4a ke 4b yang sempat merebak beberapa hari terakhir ini perlu terus ditelusuri.

Info ini berasal dari salah satu guru di kecamatan Arosbaya.

Dibantah oleh sebagian guru yang lain. Kenaikan pangkat yang terjadi pada pengurusan 2011 silam diakui bebas dari praktik uang dan hanya isapan jempol belaka.

Terlepas benar atau tidaknya informasi yang beredar dalam masyarakat. Saat ini para guru diwajibkan untuk membuat surat pernyataaan bahwa kenaikan pangkat bebas dari pungli.

"Saya dan beberapa teman lainnya saat mengurus kenaikan

pangkat dari 4a ke 4b memang tidak dipungut biaya. Sebanyak 25 orang yang tengah mengurus kenaikan pada saat itu," kata Rasmiyati, salah satu guru di SDN Tengket Kecamatan Arosbaya, kemarin (11/9).

Selain itu, Guru di SDN Lajing 3, Sumaiyah menyampaikan tidak ada biaya dalam pengajuan angka kredit untuk pengajuan pangkat.

Untuk menepis rumor itu, para guru diwajibkan untuk membuat surat pernyataan secara pribadi tidak adanya pungutan liar.

"Kita diwajibkan untuk membuat surat pernyataan bebas dari pungutan liar, karena isu yang beredar itu," ucapnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Arosbaya, Makhrus menegaskan pungli yang dimaksud dalam

usulan kepangkatan dari 4a ke 4b tidak benar adanya. Bahkan, pihaknya mengaku langsung mengumpulkan 25 orang yang mengusulkan kenaikan pangkat pada tahun 2011 silam.

"Pada tahun 2011 kepala UPTD dijabat Aliman Rois. Meski begitu, saya tidak tinggal diam.

Saya langsung memerintahkan ke 25 orang untuk membuat surat pernyataan guna menepis isu tersebut. Harapannya, semua info yang beredar tidak berlarut karena kenyataannya tidak benar," jelasnya.

Rumor yang beredar, para guru diwajibkan untuk membayar biaya sebesar 5 juta hingga 6 juta rupiah dalam pengajuan kenaikan pangkat guru sekolah dasar (SD) dari 4a ke 4b di Kecamatan

Arosbaya yang masih tersendat selama tiga tahun. Hingga sekarang pun, proses kenaikan pangkat itu tidak ada kejelasan hingga sekarang.

Kabag Kurikulum Moh. Bakrun, tidak memungkiri jika proses pengajuan tersebut mengalami kendala kelengkapan administratif hingga tersendat sejak tahun 2011 hingga 2014 tahun ini. Akibatnya, Pengajuan sebanyak 300 guru di Kecamatan Arosbaya tersebut, belum belum bisa diajukan ke Provinsi. Sebab, unit pelaksana teknis (UPT) setempat, belum mengirim pengajuan itu ke Dinas Bangkalan.

"Ya untuk di Arosbaya memang ada kendala di Administasi jadi belum dikirim ke kabupaten, dan hingga kini pun kami

belum menerima pengajuan dari UPTD Arosbaya. Isu yang beredar belakangan ini terkait pengutan tersebut, sama sekali tidak benar dan tidak bisa dipertanggung jawabkan," terangnya.

Persyararatan administrasi yang harus dilengkapi, seperti penyetoran karya tulis ilmiah, karena karya tulis ilmiah merupakan persyaratan dalam pengajuan pangkat. Apabila pada bulan Oktober ini para guru bisa melangkapi Administrasinya dan diajukan ke Diknas Bangkalan, maka bulan April tahun mendatang langsung diajukan ke Provinsi.

"Ya kalau memang sudah tidak ada kendala dan semua persyaratan terpenuhi, maka akan diajukan ke Provinsi" janjinya. =MOH RIDWAN/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 | TAHUN III

Dinkes Tak Tahu Odha Meninggal Istri dan Anak Korban Juga Positif Terinfeksi HIV BANGKALAN - Peranan Dinas Kesehatan Bangkalan dalam mengawal penyakit akibat HIV/AIDS patut dipertanyakan.

Pasalnya, korban meninggal akibat penyakit ini tak diketahui oleh Dinkes Bangkalan. Padahal, kematian korban odha ini sudah lebih dari satu Minggu. Hal itu tentunya patut disayangkan. Sebab lembaga tersebut berjanji akan menanggulangi penyakit ini tanpa diskriminasi.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya penularan penyakit yang menyerang kekebalan tubuh ini. Namun, kenyataannya informasi mengenai meninggalnya penderita penyakit ini tak diketahui Dinas

setempat. Pasien meninggal atas nama Mustofa (34) ini merupakan pasien PKM Puskesmas Socah.

Saat dikonfirmasi Kepala Bidang P2PL, Walid Yusufi mengaku belum mengetahui bahwa korban Odha asal Socah telah meninggal dunia. Tentunya, kinerja dari dinas setempat perlu dipertanyakan, karena penderita dengan penyakit ini harus terus mendapatkan perhatian dan pengawasan lebih.

"Kami belum mengetahui.

Nanti saya lacak dulu penderitanya. Bagi keluarga yang ditinggalkan, akan dilakukan home visite. Melihat keluarga atau anaknya, kemudian kita akan mengajukan tes," terangnya.

Kondisi yang demikian membuat Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) kecewa. Sebab korban Odha harus terus mendapatkan pengawasan intens. Apalagi Dinkes Bangkalan mengaku belum mengetahui kalau pasien

Odha telah meninggal.

"Korban meninggal masih pasien dari PKM Socah. Aneh saja jika Dinas setempat belum mengetahui. Apa Puskesmas yang tidak melapor atau memang Dinkes yang kurang proaktif," sesal Ardiansyah, Ketua DKR Jawa Timur yang ada di Bangkalan.

Dirinya mengkritik kinerja Dinas Kesehatan lantaran tidak bisa bersikap aktif kepada penderita Odha. Apalagi saat meninggal dunia, dampak sosial dari keluarga yang ditinggalkan cukup dirasakan. Oleh karena itu, pendampingan secara rutin wajib diberikan kepada mereka, agar secara emosional bisa merasa dilindungi.

"Istri dan anak pasien meninggal sudah positif HIV. Dinkes setempat harus lebih memperhatikan kesehatan penderita.

Sebab bagaimana pun kesehatan mereka perlu dilindungi," ungkapnya. =MOH RIDWAN/RAH

PAD

Penambang Nakal Bisa Dipidanakan BANGKALAN - Peraturan Daerah (perda) terkait pengelolaan mineral nonlogam dan batuan yang akan disahkan Pemerintah Daerah (pemda) Bangkalan dalam waktu dekat bisa menyeret penambang ke ranah hukum pidana. Sebab perda ini bertujuan untuk mengantisipasi maraknya penambang nakal yang beroperasi selama ini di Kabupaten setempat. Keberadaan penambang nakal itu sangat merugikan, karena tidak masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD) Pernyataan tegas tersebut disampaiakan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Dispertamben) Kabupaten Bangkalan Moh Fahri. Menurutnya, pengelolaan mineral non logam dan batuan ke depan akan lebih diperketat setelah perda itu disahkan. Sejauh ini, perda yang ditunggu-tunggu dalam proses penggodokan dan verifikasi.

"Raperda itu sudah masuk ke pemprov untuk diverifikasi.

Dalam waktu dekat sudah bisa disahkan," ungkapnya.

Sambil menunggu hasil verifikasi dari dari Pemprov Jatim, kata Fahri pemkab telah mengambil langkah-langkah

konkrit. Seperti mengeluarkan Peraturan Bupati (perbup) terkait pengelolaan mineral non logam dan batuan termasuk membentuk tim pengamanan perda yang terdiri dari perbup, kodim, polres, danlanal, kejaksaan, dan pengadilan.

"Dalam perbup itu juga mengatur tentang ijin khusus penjualan hasil tambang ke luar daerah.

Jika dilanggar, ada sanksi administrasi bahkan bisa pidana," paparnya.

Ia menambahkan, penambang harus melampirkan surat izin usaha pertambangan (SIUP) dalam pengajuan ijin khusus termasuk melampirkan ijin transportasi terkait tonase dari dinas perhubungan. Sehingga dalam satu kubik hasil tambang, setidaknya ada pemasukan untuk PAD. Hal ini, sebagai pembelajaran dari apa yang telah terjadi. Belum adanya mekanisme aturan terkait pertambangan tersebut, kekayaan yang ada tidak pernah masuk sebagai pendapatan.

"Dengan adanya perda ini, kita bisa memberikan pengawasan yang intens bagi para penambang," tandasnya. =DONI HERIYANTO/RAH

PIN DEWAN

Dana APBD Terkuras hingga Rp 150 Juta BANGKALAN – Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2014-2019 menggunakan PIN terbuat dari lapisan emas. PIN yang menjadi ciri khas keanggotaan legislatif ini ditaksir seharga Rp 3 juta.

Apalagi kadar kandungan emas pada PIN tersebut mencapai 75 persen. Dengan demikian, jika ditotal secara keseluruhan mencapai Rp 150 juta. Dana fantastis itu diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). ”Ya kalau diuangkan kira-kira tiap PIN yang diapakai setiap anggota mencapai Rp 3 juta lebih sedikit, karena terbuat dari lapisan emas kira-kira 6 gram.

Untuk berat PIN secara keseluruhan saya kurang mengerti,” ujar salah satu anggota DPRD Bangkalan, Mahmudi.

Selain itu, H. Fathor Rahman anggota dewan dari Partai Hanura menambahkan bahwa PIN yang baru dibuat itu mengandung emas dengan persentase 75

doni heriyanto/koran madura

BERI KETERANGAN. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan, Affandy saat memberikan keterangan kepada wartawan.

persen. Apabila diuangkan sekitar Rp 2,4 juta. Jika ditambah dengan biaya pembuatan dan biaya lainnya mencapai Rp 3 juta lebih.

"Ya, hitung-hitungan memang demikian, itu perkiraan saja. Sebab saya kan memang penjual emas sebelum menjadi

anggota legislatif," ujarnya seraya tersenyum.

Sayangnya Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten

Bangkalan, Affandy saat dikonfirmasi enggan menjelaskan terkait besaran anggaran yang dialokasikan untuk pembuatan 50 PIN tersebut. Hanya saja, ia berdalih semua anggaran kebutuhan anggota legislatif sudah sesuai dengan mekanisme ketentuan yang berlaku. ”Kami tidak mengetahuinya, coba tanyakan langsung kepada pak Tri Yanto Yani,” kelit Affandy.

Sementara itu, Kabag Risalah dan Persidangan DPRD setempat, Tri Yanto Yani memilih bungkam untuk menyebutkan anggaran yang dihabiskan untuk pembuatan PIN itu. Mantan Humas Pemkab ini justru terseksan saling lempar dengan menyarankan menanyakan langusng kepada Sekwan. ”Saya tidak memilik kapasitas untuk menerangkan terkait pembuatan PIN. Saya kan bawahan, tentunya memilik atasan yang lebih berwenang,” tuturnya. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Industri Lokal

Bangkalan OO

KORAN MADURA

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 JUMAT 12 SEPTEMBER 2014||TAHUN No. 0440 |IIITAHUN III No. 0440

Tetap Bertahan Meski Terkendala Modal PAMEKASAN - Para pandai besi pembuat alat-alat pertanian di Pamekasan harus bersabar. Agar tetap sekuat tenaga terus bertahan di zaman modern seperti ini.

PANDAI BESI. Sakat saat membuat alat-alat pertanian seperti cangkul, sabit, dan juga alat-lat dapur seperti pisau dan lain sebagainya.

Saat ini sudah banyak alatalat pertanian yang dihasilkan oleh pabrik. Namun itu tidak menyurutkan niat. Mereka tetap berusaha untuk eksis hingga saat ini. Mereka terus berupaya menghasilkan alat-alat pertanian, yang diproses menggunakan sistem kuno yang sudah ratusan tahun itu.

Menurut beberapa masyarakat dan pandai besi itu, alat-alat pertanian hasil olahan kuno atau tradisional ini terbukti lebih mantap dan tahan lama. Misalnya dari segi ketajaman alat tersebut dan keawetannya. Sebab proses pembuatannya menggunakan pembakaran dari bara asli yang maksimal, bukan bara buatan mesin. Selain itu bahan baku yang digunakan juga dari baja asli yang kuat, bukan dari besi biasa yang rapuh. Namun kini para pandai besi itu terkendala modal.

Salah satunya dipaparkan Sakat, 46, pandai besi dari

Dusun Pangjajar, Desa Taroan, Kecamatan Tlanakan. Menurutnya jika pesanan sedang banyak, dirinya kesulitan modal untuk membeli bahan baku.

Sebab dalam proses pembuatan ini, konsumen membayar di belakang jika semua pesanan alat-alat pertanian itu telah jadi.

Karena itu, jika modal sudah tak cukup terpaksa dirinya tidak memenuhi semua permintaan yang ada.

Dirinya berharap ke belakang ada bantuan modal lunak dari pemerintah, guna melestarikan pekerjaan pandai besi yang dia geluti ini, juga yang digeluti oleh rekan-rekan sejawatnya sesama pandai besi.

Menurutnya, pekerjaan pandai besi ini memang layak dilestarikan ke depan. Mengingat ini merupakan kebudayaan nenek moyang yang sudah turun-temurun hingga sekarang, di zaman modern ini. Dia khawatir jika kurang perhatian, khususnya dari pemerintah da-

erah setempat, budaya ini akan punah.

"Pandai besi ini sudah ada sejak zaman kerajaan dulu, sebelum Indonesia merdeka.

Pandai besi bangsa ini sangat terkenal dulu, hingga wilayah Asia. Ingat nama Mpu Gandring, dia pandai besi tersohor. Banyak senjata-senjata para raja-raja dulu, hasil olahan tangannya.

Di negara lain, sulit ditemukan bahkan tidak ada pandai besi yang khas seperti di Indonesia," kata Sakat kemarin (9/9).

Dia katakan modal yang dia butuhkan tidak banyak, tapi untuk ukuran ekonomi menengah ke bawah seperti dirinya, itu cukup berat. Misalnya untuk membeli arang, dirinya harus menyiapkan uang sedikitnya Rp 1 juta, untuk membeli arang satu pikap. Arang sebanyak itu bisa untuk bekerja membuat alat-alat pertanian selama kurang lebih 20 hingga 25 hari.

Selain itu dalam membeli baja sebagai bahan baku pokok,

harganya Rp 7 ribu per kilogram. Setiap hari rata-rata Sakat membutuhkan baja hingga 10 kilo gram. Baja ini dia beli dari pengusaha barang rongsokan, yaitu diambilkan dari ver mobil.

Selain itu Sakat harus menanggung biaya dua orang pekerjanya, masing-masing dibayar Rp 75 ribu per hari. Karena jika hanya dilakukan satu orang saja tidak bisa. Karena ini merupakan pekerjaan berat.

Minimal tiga orang. Satu orang menggerakkan alat peniup bara (Madura: gerbusen). Satu orang memegang palu besar untuk menipiskan. Satu orang lagi, yang biasa dikerjakan Sakat, memegang palu kecil untuk membentuknya. Untuk melakukan pembentukan ini, memang harus memiliki keahlian khusus.

Sakat mengaku mendapatkan keahlian itu dari ayahnya.

Ayahnya sudah menjalani usaha menjadi pandai besi ini sejak 1966. Diwariskan ke zakat mulai 2004.

sukma firdaus/koran madura

"Semoga saja ada bantuan dari pemerintah. Kami tidak meminta modal, tapi meminta pinjaman modal. Karena jika saya meminjam ke bank, bunganya tinggi. Laba saya jadi habis nanti untuk membayar bunga itu," tuturnya.

Sehari-hari zakat membuat berbagai macam alat-alat yang dibutuhkan petani. Seperti cangkul, golok besar, dan golok kecil, berbagai macam celurit dari besar hingga kecil, pisau besar, pisau kecil, pisau pengiris tembakau, dan lain sebagainya.

Harganya juga beragam, untuk cangkul kualitas bagus seharga 75 ribu, celurit kualitas bagus 50 ribu, pisau kualitas bagus Rp 25 ribu, dan lain sebagainya.

Harga tersebut merupakan harga pemesan. Biasanya oleh pemesan akan dijual lagi, baik perorangan atau di pasar. Pelanggan Sakat hingga ke Jawa, terutama yang paling banyak daerah Lamongan. = SUKMA FIRDAUS/RAH

KORAN MADURA HP KORAN Pamekasan PROBOLINGGO KORAN PROBOLINGGO MADURA

Lapsus

JUMAT 15 AGUSTUS 2014 No. 0420 | TAHUN III No. 0440 | TAHUN III

JUMAT 12 SEPTEMBER 2014 | No. 0440 JUMAT | TAHUN III 12 SEPTEMBER 2014

MADURA

O

DEwi AGUSTIN

Tak Mengenal

Kata Lelah

Agar hidup kita menjadi orang sukses, yang perlu kita lakukan yakni usaha semaksimal mungkin. Bahkan bekerja tanpa mengenal kata lelah. Karena semua usaha itu butuh ekstra keras.

Dewi Agustin Kalau takut rugi janganlah berusaha.

Sebab tantangan dan kegagalan pasti akan datang,”

Nama : Dewi Agustin Alamat : Paiton Kabupaten Probolinggo Tetala : Probolinggo, 15 Agustus 1993 Pendidikan : UPM Probolinggo Hobi : Senang Berwirausaha Motto : Jangan Menyepelekan Hal Kecil

erempun yang bernama Dewi Agustin ini menyatakan, agar semua usaha yang dijalankan berjalan dengan kesuksesan, maka terus berkerja keras pantang menyerah dan berani mengambil resiko.

“Kalau takut rugi janganlah berusaha.

Sebab tantangan dan kegagalan pasti akan datang,” jelasnya.

Dia juga mengatakan, kalau setiap langkahnya untuk berusaha akan terus berpacu dengan semangat. Keinginan untuk mecapai kesuksesan perlu menjadi mimpi.”Kita tidak boleh hanya bermimpi semata, namun harus bisa mewujudkan mimpi itu menjadi keny-

ataan,” tegas Dewi Agustin.

Terkadang menurut Dewi Agustin, usaha dengan niatan yang baik masih saja tetap akan mendapatkan ujian. Kegagalan dalam sebuah usaha memang sudah biasa.

Namun, kita harus mau belajar dari kegagalan itu.“Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Usaha tentunya juga harus ada keuletan yang terus menerus,” tuturnya.

Menurutnya, sukses itu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Apabila terbayang sesuatu yang tidak bisa dilakukan, tentu jangan dipaksakan.

“Usaha itu diukur dari kemampuan diri ini. Sehingga ada kesulitan bisa teratasi,” ucapnya. =Mahfud Hidayatullah