e Paper Koran Madura 13 Februari 2014

KAMIS

KORAN MADURA

13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III ECERAN Rp. 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

1

0328-6770024 KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III www.koranmadura.com

Usai Diperiksa Soal Alkes

Atut Bungkam JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi alat kesehatan Pemerintah Provinsi Banten, Pengacara Ratu Atut meminta agar posisinya kliennya tidak dipojokkan.

“Kita meminta KPK bersikap fair dalam pemeriksaan yang menyangkut Bu Atut,” pinta pengacara Ratu Atur, Firman Wijaya di Jakarta, Rabu, (12/2).

Kader Partai Golkar itu diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka dugaan pemerasan kasus alat kesehatan (Alkes) Provinsi Banten.”Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi Priharsa Nugraha.

Atut sudah tiba di KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Tidak ada pernyataan yang terlontar dari tokoh wanita berjilbab itu. Sementara itu, pengacaranya, menyatakan bahwa kliennya siap memberikan keterangan yang diketahui mengenai perkara itu kepada penyidik KPK. “Tapi kita berharap Bu Atut tidak dipojokkan ya,” katanya sebelum masuk mendampingi Atut.

Atut sendiri mengenakan rompi tahanan KPK itu tampak diam. Dia enggan memberikan komentar kepada awak media dan langsung masuk ke loby gedung KPK. Raut wajahnya pun seperti datar menghadapi sejumlah pertanyaan awak media.

KPK menjerat Atut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan di lingkungan pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013. Dia dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah itu, KPK memberikan sangkaan baru terhadap Atut yaitu Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU pemberantan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan pasal baru kepada Atut berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Gubernur Banten.

Pasal 12 huruf e berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran

dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Sedangkan sisanya merupakan pasal suap dan gratifikasi.

Firman berdalih kliennya tidak tahu menahu mengenai proyek Alkes di Banten. “Beliau tidak tahu menahu soal proyek ini. Ya tetapi sangat tergantung dengan pemeriksaan dan arah pembuktian yang akan diberikan KPK,” ujarnya.

Atut juga tak pernah mengarahkan atau mengatur-ngatur tentang proyek.

Karena itu, Firman menegaskan, yang bertanggung jawab penuh dalam pengadaan itu adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pemprov Banten, yakni Djaja Budi Suhardja.

“Sebagai Gubernur (Atut) bukan eksekutor, tetapi pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran ada di Kepala Dinas Kesehatan.

Tanggung jawab pidana anggaran, ada pada kuasa pengguna anggaran. Nah disini posisi eksekutor penting. Yah nanti akan dilihat kemana alur dan aliran dana ini,” terang dia. =GAM/ABD

Atut Dalam Jerat Hukum Status Tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan di lingkungan pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013.

Pelanggaran Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sangkaan Pelanggaran Baru Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU pemberantan Tindak Pidana Korupsi

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III

JELANG PEMILU 2014

Bawaslu Awasi 10 Menteri KIB JAKARTA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi secara ketat terhadap 10 orang menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yang menjadi calon anggota (caleg) DPR pada pemilu 2014.

Salah satu bentuk pengawasan Bawaslu adalah meminta kepada setiap kementerian yang menteri-nya mencalonkan diri sebagai calegmelaporkan data atau dokumen terkait dana bansos di setiap kementerian. Namun, hanya Kementerian Kehutanan yang belum menyerahkan data atau dokumen dana bansos kepada Bawaslu. “Terdapat 10 Kementerian yang menterinya menjadi calon anggota DPR RI,” ujar Anggota Bawaslu Daniel Zuchron dalam keterangan pers, Rabu (12/2).

Mereka adalah Menteri Koperasi dan UKM fraksi Demokrat Dapil Jabar II Syarief Hasan, Menteri Perhubungan Fraksi Demokrat Dapil Sulawesi Utara EE Mangindaan, Menteri Pemuda dan Olahraga Fraksi Demokrat Dapil DI Yogyakarta KRMT Roy Suryo.

Menteri Hukum dan HAM Fraksi Demokrat Dapil Sulawesi Tenggara Amir Syamsuddin, Menteri Pertanian Fraksi PKS Dapil Jawa tengah X Suswono, Menteri Komunikasi dan Informatika Fraksi PKS Dapil Sumatra Utara I Tifatul Sembiring.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fraksi PKB Dapil Jawa Timur VIII Muhaimin Iskandar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Fraksi Demokrat Dapil Bali Jero Wacik, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Fraksi PKB Dapil NTB Helmi Faisal Zaini, serta Menteri Kehutanan Fraksi PAN Dapil Lampung I Zulkifli Hasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dinyatakan salah satu larangan kampanye adalah menggunakan fasilitas pemerintah. Dalam hal ini, fasilitas pemerintah merupakan sarana yang seharusnya untuk melancarkan fungsi-fungsi pemerintahan, yang disalahgunakan untuk kepentingan kampanye oleh Peserta Pemilu maupun Calon Anggota Legislatif.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. “Bawaslu akan melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilu, termasuk tahapan Kampanye.”

Karena itu salah satu fokus pengawasan tahapan kampanye adalah terhadap Menteri Anggota KIB II yang menjadi caleg.

Sesuai Keputusan KPU Nomor 664/ Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 maka semua Caleg Pemilu 2014 melaporkan data atau dokumen terkait dana bansos di setiap kementerian.

Hal ini penting untuk menghindari pelanggaran. =GAM/ABD

Andi Mallarangeng Segera Disidang KPK: Berkas Perkara AAM Sudah P21 JAKARTA-Perkara mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Alfian Mallarangeng, tersangka korupsi pengadaan proyek pusat pendidikan, pelatihan, dan olahraga nasional, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, segera memasuki penuntutan.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Johan Budi. “Kasus TPK (tindak pidana korupsi) Sarana Prasarana dengan tersangka AAM (Andi Alifian Mallarangeng) naik penuntutan atau tahap dua atau P21,” ujar Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (12/2).

Itu berarti dalam 14 hari ke depan penyidik KPK melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. “Kemungkinan, awal bulan Maret, Andi Mallarangeng mulai disidang,” jelasnya.

Andi Mallarangeng telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi P3SON oleh KPK sejak Kamis 6 Desember 2012. Oleh KPK, Andi dianggap bertanggungjawab dalam penyalahgunaan kewenangan sebagai pengguna anggaran diproyek bernilai Rp 2,5 triliun itu. Dalam persidangan terdakwa Deddy Kusdinar, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, diketahui Andi Mallarangeng meminta fee 15 persen dari pembagunan pusat olahraga itu.

Selain Andi, KPK menetapkan Ded-

dy Kusdinar dan mantan petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor, sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya.

Mantan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat ini ditahan KPK sejak 17 Oktober 2013 lalu. KPK menjerat Andi dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Andi dianggap telah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam perkara yang sama, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Teuku Bagus Muhammad Noor. Bekas Direktur Operasional I PT Adhi Karya ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana proyek olahraga Hambalang.

Teuku Bagus ditahan di Rumah Tahanan Salemba sejak 15 November 2013 lalu. KPK menjerat Teuku Bagus dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP. Dia diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibat-

BURSA PILPRES 2014

Wacana Duet PrabowoHatta Mengemuka JAKARTA - Meski pemilu legislatif masih dua bulan lagi, kasak kusuk soal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2014 sudah ramai.

Salah satu capres yaitu Prabowo Subianto diwacanakan untuk berpasangan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa. Sebelumnya Hatta diwacanakan untuk diduetkan dengan Megawati Soekarnoputri atau Joko Widodo (Jokowi).

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, Prabowo-Hatta merupakan kombinasi ideal dengan latar belakang militer

dan sipil. “Kalau untuk jadi cawapres pasangan Prabowo, salah satu calon yang kami pertimbangkan adalah Ketua Umum PAN Hatta Rajasa di samping calon-calon lainnya,” ujar Martin, saat dihubungi Rabu (12/2).

Menurut Martin, latar belakang Prabowo sebagai militer dan berasal dari Jawa, sementara Hatta berlatar sipil dan berasal dari luar Jawa adalah kombinasi yang tepat. Namun, semuanya tergantung hasil pemilu legislatif 2014.

“Gerindra berusaha menggalang kepercayaan masyarakat agar perolehan suaranya dalam Pileg 2014 cukup untuk

kan kerugian Negara.

Pengacara Teuku Bagus M Noor, Haryo Budi mengatakan klienya diperiksa KPK pada Rabu (12/2) terkait kasbon yang dikeluarkan Adhi Karya terkait proyek Hambalang. Haryo mengatakan dalam kasbon itu ada catatan pengeluaran dana dari Adhi Karya yang diduga mengalir ke Komisi Olahraga DPR dan Banggar DPR. “Sudah lama sih ditanyanya. Jadi di kasbon itu kan ada grand desain gedung DPR. Nah itu sudah berjalan sebelum TBM di situ. TBM tinggal meneruskan yang ada,” ujar Haryo, usai mendampingi Teuku diperiksa sebagai tersangka, Rabu (12/2).

Menurut Haryo, perusahaan Adhi karya banyak mengeluarkan dana untuk proyek Hambalang di Bogor Jawa Barat. Untuk itu, Adhi karya berusaha mencari keuntungan saat menangani proyek grand design Gedung DPR. “Ya kan awalnya Hambalang ini kan karena ada kasbon-kasbon AK (Adhi Karya) yang keluar itu, mau gak mau AK menutupi kasbon itu kan. Nah menutupi itu dari Hambalang. Mencari keuntungan dari Hambalang, untuk menutupi kasbon itu. Totalnya sekitar 21. Ke mana 21 itu? Nah itu dibebankan kepada grand desain segala macem, komisi 10 (olahraga) dan banggar itu. Sekarang saya minta ke penyidik untuk mencari tahu Komisi X (olahraga) itu siapa aja, siapa yang terima, dibongkar ke sana. Nah kalau itu dibongkar ke sana kan, karena itu wilayahnya banggar kan jadi bisa ke ketua banggar juga,” jelasnya. =GAM/ABD

mencalonkan Prabowo sebagai capres,” kata anggota Komisi III DPR tersebut.

Wacana duet Prabowo-Hatta sempat mengemuka pada bulan Maret 2013.

Wacana ini menguat setelah Prabowo menyambangi rumah Hatta pada awal Februari 2013. Duet ini kemudian semakin gencar diwacanakan setelah survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan Prabowo-Hatta berpeluang untuk diduetkan. Sementara, Partai Amanat Nasional (PAN) sudah mendeklarasikan Hatta Rajasa sebagai calon Presiden dalam rapat kerja nasional (rakernas) PAN tahun 2011.

Akan tetapi, PAN juga membuka peluang berduet dengan kandidat lain jika tak mampu mencapai presidential threshold (PT). Ada dua opsi yang mengemuka ketika itu yaitu duet Prabowo-Hatta dan Jokowi-Hatta. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III No. 0300 | TAHUN III

33

DANA HAJI DIKORUP?

Komisi VIII Panggil Kemenag

ant/yudhi mahatma

PELANGGARAN ETIK RUHUT SITOMPUL. Koordinator Gerakan Nasional Anti Diskriminasi Boni Hergens (kanan) memberikan keterangan terkait laporan pelanggaran kode etik oleh anggota DPR F.Demokrat Ruhut Sitompul, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2). Badan Kehormatan DPR meminta keterangan dari Boni Hergens terkait laporannya kepada BK atas ucapan rasis Anggota DPR Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul dalam satu acara di sebuah stasiun TV swasta beberapa waktu lalu.

DPR Dukung Anggaran Pemberantasan Terorisme JAKARTA-Kegiatan terorisme akhir-akhir ini yang makin canggih dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Aksi mereka seringkali mengancam institusi. Namun sayangnya, anggarannya tidak jelas dan sangat. Untuk DPR mendukung agar anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ditambah.

“Ibarat hidup segan mati tak mau, disuruh kerja berat, Karena itu, kita mengajukan tambahan anggaran, dengan memanggil Menko Polhukam, Menkeu dan Bapenas. Institusi yang begitu penting dan dinyatakan sebagai pemberantas terorisme, harus didukung anggaran yang memadai,“ tandas Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BNPT Ansyad Mbai di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (10/2).

Aziz juga mendorong BNPT untuk sabar dalam situasi anggaran yang serba tertekan. Di saat senjatanya dan teknologinya kurang canggih, tantangan yang dihadapi sangat berat menyang-

kut nyawa manusia maka sudah sepantasannya mereka didukung lewat politik anggaran,” tegasnya.

Situasi di lapangan , kata Aziz, aparat berhadapan langsung dengan teroris memungkinkan petugas di lapangan membunuh, atau terbunuh. Ia juga menyayangkan, saat ini banyak masyarakat yang ragu terhadap kinerja BNPT dalam memberantas terorisme di Indonesia. “Sudah senjatanya kurang canggih, IT nya nggak canggih, sudah gitu anggarannya tidak jelas, bahkan pimpinan Komisi III DPR pernah mengundang ketiga kementerian empat kali tapi tak pernah hadir. Saya usulkan agar dijadwal ulang,” tegasnya.

Namun demikian, pihaknya

tidak menyalahkan BNPT sebab kondisi di lapangan makin parah, tidak hanya di Poso, tetapi juga di daerah Lampung, Palembang termasuk Ogan Komering, cuma tidak ter-ekspos. “Yang ter-ekspos hanya Poso dan Poso lagi padahal yang lain juga parah,” tambahnya.

Dalam RDP tersebut sejumlah anggota mempertanyakan kinerja BNPT dalam pemberantasan terorisme, adanya temuan PPATK dimana ada rekening yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme serta koordinasi lembaga anti terror tersebut dengan Densus 88.

Dalam penjelasannya Ansyad Mbai mengatakan, tahun 2012 berhasil ditangkap 89 orang terduga teroris, tahun 2013 sebanyak 110 orang diantaranya 13 orang tewas termasuk 3 orang korban bom bunuh diri. Dari jumlah tersebut sebanyak 85 orang dalam proses pengadilan dan 5 orang dipulangkan.

RDP yang dipimpin Ketua Komisi III Pieter Zulkifli S sempat “panas” ketika anggota Komisi

III Syarifuddin Sudding meminta BNPT dibubarkan saja. Pasalnya kinerja BNPT tidak ada kemajuan dan laporan yang disampaikan tidak sebagaimana diharapkan.

Kontan saja, permintaan pembubaran BNPT ini ditolak keras Ansyad Mbay.

Secara terpisah, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menegaskan bahwa dalam pemilu 2014 nanti akan banyak intrik kepentingan yang bahkan bisa mengancam kelancaran pemilu dan stabilitas keamanan.

Mulai dari manuver dalam bentuk pendanaan yang besar, hingga aksi boikot pemilu, gerakan golput, yang didengungkan kelompok radikal. “Dinamika menjelang pelaksanaan Pemilu bahwa akan banyak intrik politik berupa manuver pendanaan politik hingga pencitraan. Meski hal ini wajar, namun ia berpendapat situasi kompetisi yang ketat berpotensi membuat siapa saja menghalalkan segala cara,” ujarnya. =GAM/ABD/AJI

JAKARTA-Komisi VIII DPR menegaskan segera menindaklanjuti laporan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi kerugian negara dalam pengelolaan dana haji di Kementerian Agama.

Konkretnya, Komisi Agama akan memanggil pejabat terkait.

“Sebenarnya, Senin (10/2) kami sudah jadwalkan untuk memanggil dirjen di Kemenag soal itu, namun batal. Kami akan bikin jadwal ulang dengan memanggil Menteri Agama dan jajarannya,” kata anggota Komisi VIII DPR Sumarjati Arjoso, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (11/2).

Menurut Sumarjati, hasil penyelidikan KPK memang perlu didalami. Apalagi jumlah dana haji yang dikelola Kementerian Agama terbilang besar, sekitar Rp 80 triliun. Angka itu berbeda jauh dengan total dana yang pernah dilaporkan Kementerian Agama kepada Komisi VIII, yakni Rp 5560 triliun. “Dari sini saja terlihat perbedaan mencolok. Kesimpangsiuran soal jumlah dana haji itu sangat menarik bagi kami,” katanya.

Sejak mula Sumarjati merasa ada ketidakberesan dalam pengelolaan dana haji. Karena itu, jika kemudian terbukti ada penyelewenangan, maka Komisi VIII tak akan segan untuk cepat mendorong ke proses hukum.

Sejak Januari 2013, KPK menelaah laporan masyarakat ihwal pengelolaan dana haji. Direktorat Pencegahan KPK juga mengerjakan kajian soal itu bahkan mengirim tim untuk memantau langsung pelaksanaan haji tahun 2013. Kemudian, berdasarkan audit PPATK, ditemukan kejanggalan dalam pengelolaan dana haji antara tahun 2004 hingga 2012.

Salah satu temuannya, ada transaksi mencurigakan senilai Rp 230 miliar. Selama periode tersebut, dana haji yang dikelola adalah Rp 80 triliun dnegan imbal hasil sekitar Rp 2,3 triliun. Terkait temuan ini, KPK pernah meminta pemerintah menghentikan sementara pendaftaran calon haji.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan fokus untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dalam penyelidikan penyelenggaraan haji 2012-2013, di antaranya ada pengadaan barang serta jasa dan bukan terkait setoran hajinya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III

MENDAG BARU

PDIP: Persis Gita, Lutfi “Doyan” Impor

ant/widodo s. jusuf

MENTERI PERDAGANGAN BARU. Mantan Dubes Indonesia untuk Jepang Muhammad Lutfi memberikan keterangan pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2). Presiden Yudhoyono menunjuk Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Gita Wirjawan yang mengundurkan diri.

Lutfi Gantikan Gita Wirjawan Banyak Parpol Memanipulasi Laporan ke KPU JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menunjuk Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Gita Wirjawan yang mengundurkan diri.

Mantan Dubes RI untuk Jepang itu cakap karena memiliki dasar pengalaman dan penugasan yang berkaitan dengan ekonomi, khususnya investasi dan perdagangan. “Saya, didampingi Wapres Boediono, telah melakukan fit and proper test kepada seseorang yang saya pilih untuk menjadi Menteri Perdagangan menggantikan saudara Gita Wirjawan, yaitu saudara Muhammad Lutfi,” kata Presiden SBY dalam keterangan pers khusus, di Kantor Presiden, Rabu (12/2).

Prioritas Mendag yang baru hingga akhir kabinet ini, lanjut Presiden SBY, adalah harus berupaya aktif untuk proses stabilisasi harga. “Ini sangat penting,” ujar PresidenSBY. Lutfi akan dilantik pada Jumat (14/2) lusa.

Kendati masih muda, lahir di Jakarta pada 16 Agustus 1969,

Lutfi memiliki rekam jejak yang cukup di sektor perdagangan dan investasi. Ia pernah menjadi Ketua Umum Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2001-2004.

Pada tahun 2005, Lutfi diangkat menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), lalu menjadi Dubes RI untuk Jepang dan Federasi Mikronesia pada tahun 2010 hingga akhir 2013 lalu. Jepang sendiri merupakan salah satu mitra strategis Indonesia.

Lutfi diminta meningkatkan pasar yang sudah ada dan membuka pasar baru bagi ekspor Indonesia. Selain itu, Mendag baru juga memelihara dan melakukan diplomasi yang efektif dalam kerangka kerja sama G20 dan forum-forum internasional lainnya. “Itulah prioritas dan agenda utama, tentunya masih banyak lagi agenda lainnya un-

tuk Menteri Perdagangan yang baru. Harapannya adalah perdagangan kita tetap menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia,” SBY menjelaskan.

Kepada Gita Wirjawan, Presiden SBY dan Wapres Boediono menerima, memahami, dan menyetujui alasan pengunduran dirinya. Sangat sulit membagi waktu dan pikiran karena Gita mengikuti konvensi calon presiden dari Partai Demokrat.

Atas nama negara dan pemerintah, Presiden SBY menyampaikan terima kasih kepada Gita yang selama dua tahun dan tiga bulan menjabat Mendag, dan sebelumnya sebagai Kepala BKPM. Presiden menilai banyak hal yang sudah dilakukan Gita Wirjawan. “Di tengah kondisi perekonomian dunia yang bergejolak, memelihara perdagangan internasional kita, utamanya ekspor, bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, kita harus tetap meminimalkan dampak ekonomi tesebut kepada perekonomian Indonesia,” kata SBY. =GAM

JAKARTA-Pergantian posisi Menteri Perdagangan dari Gita Wirjawan kepada Muhammad Lutfi tidak bakal mengubah kebijakan instansi itu. Pasalnya, baik Lutfi maupun Gita sama-sama memiliki kesamaan pola pikir terkait kebijakan di bidang perdagangan yakni sama-sama mengutamakan impor.

“Sepertinya tak akan terjadi perubahan kebijakan di bidang perdagangan. Kalau nanti impornya banyak, ya sama saja.

Lutfi dan Gita pikirannya sama dan sebangun. Kebijakannya pun tentu tak akan jauh berbeda,” kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto di Ruang Fraksi Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (12/2).

Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Lutfi sebagai Menteri Perdagangan baru menggantikan Gita Irawan Wirjawan.

Selama menjadi Kepala BKPM, Lutfi telah menggerakkan investasi yang telah menjadi pendorong perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah krisis ekonomi global. Sedangkan selama menjadi Dubes Jepang, mitra strategis Indonesia, Lutfi telah memperkuat kerja sama kedua negara di bidang investasi maupun perdagangan.

Bambang memperkirakan, kebijakan yang dikeluarkan Lutfi mirip dengan apa yang sudah dilakukan Gita Wirjawan. Apalagi di masa kabinet yang cuma punya sisa waktu sembilan bulan, tak banyak yang bisa diubah oleh mantan Kepala BKPM dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang itu.

“Tapi, biar bagaimana pun, itu adalah hak prerogatif presiden.

Bisa jadi ini adalah keputusan yang diambil untuk menghindari pergolakan di pemerintahan,” kata anggota Komisi VI DPR ini.

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia (Kadin) menyambut positif pengangkatan Lutfi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Gita yang undur diri untuk konsen di Konvensi Capres Demokrat.

“M Lutfi punya latar belakang sebagai pengusaha. Ia juga mantan Kepala BKPM dan Dubes Jepang sehingga cukup mumpuni dalam tugasnya nanti sebagai Mendag yang baru,” kata Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Rabu (12/2).

Menurut Suryo, Lutfi akan dihadapkan segudang persoalan seperti neraca perdagangan yang negatif dan impor yang berlebihan. Ia juga harus mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok.

“Persoalan-persoalan itu harus dapat dihindari dengan perencanaan yang matang dan tepat waktu,” ujarnya. =GAM/ABD

istimewa

TIDAK AKAN BANYAK BERUBAH. Pergantian posisi Menteri Perdagangan dari Gita Wirjawan kepada Muhammad Lutfi menurut Bambang Wuryanto, Sekretaris Fraksi PDIP tidak bakal mengubah kebijakan instansi itu. Pasalnya, baik Lutfi maupun Gita sama-sama memiliki kesamaan pola pikir terkait kebijakan di bidang perdagangan yakni sama-sama mengutamakan impor.

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III No. 0300 | TAHUN III

55

PROSPEK PERUMAHAN

Potensi Pembiayaan Masih Besar JAKARTA-Potensi pembiayaan perumahan di Indonesia masih sangat besar seiring dengan rasio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih relatif kecil yakni sebesar 3,4% pada tahun 2013.

ant/yusran uccang

KERJASAMA GMF AEROASIA-HONEYWELL INTERNATIONAL. Direktur Base Operation GMF AeroAsia Agus Sulistyono (2kanan) berjabat tangan dengan VP Airline Asia Pasific Region Brian Davis (tengah) usai penandatanganan MoU antara GMF AeroAsia dengan Honeywell di sela-sela pameran Singapore Air Show 2014 di Changi Singapura, Rabu (12/2).

GMF AeroAsia melakukan kerjasama pengadaan material APU131 dengan Honeywell International.

Indonesia-AS Catat Rekor Perdagangan Tertinggi Sepanjang Sejarah

JAKARTA-Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat (AS) mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah hubungan bilateral kedua negara, dengan total perdagangan tahun 2013 sebesar USD 27,97 miliar.

Nilai total perdagangan tersebut meningkat 7,58% dibandingkan tahun 2012 yang mencapai USD 25,99 miliar. Data ini dilansir secara resmi oleh US Department of Commerce pada 7 Februari 2014.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Perdagangan RI Bayu Krisnamurthi pada saat pelaksanaan konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Rabu (12/2).

“Ekspor Indonesia ke AS pada tahun 2013 tercatat sebesar USD 18,88 miliar atau naik 4,89% dibandingkan tahun 2012 yang mencapai USD 17,99 miliar.

Produk nonmigas masih mendominasi ekspor Indonesia ke AS tahun ini dengan nilai USD 17,99

miliar. Ekspor nonmigas tersebut mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,88%. Sementara itu, impor Indonesia dari AS pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 13,65% dengan nilai USD 9,09 miliar”, jelas Wamendag.

Lebih lanjut, Wamendag menyampaikan bahwa berdasarkan data US Department of Commerce, terdapat empat produk ekspor Indonesia ke AS dengan nilai di atas USD 1 miliar yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu pakaian tenun (HS 62) dengan nilai USD 2,25 miliar atau naik 5,94%; mesin listrik (HS 85) dengan nilai USD 1,58 miliar atau naik 2,34%; alas kaki (HS 64) dengan nilai USD 1,15 miliar atau naik 22,8%; serta

ikan dan seafood (HS 03) dengan nilai USD 1,03 miliar atau naik 14,43%.

Sebagai catatan, total perdagangan 10 negara ASEAN dengan AS pada tahun 2013 mencapai USD 205,95 miliar atau naik 3,84%. Di antara negara ASEAN tersebut, Indonesia menempati urutan ke-5 terbesar sebagai negara mitra dagang AS. Negara ASEAN yang melakukan perdagangan terbesar dengan AS adalah Singapura dengan nilai USD 48,55 miliar (turun 4,35%), Malaysia USD 40,29 miliar (naik 3,91%), Thailand USD 37,99 miliar (naik 2,7%), dan Vietnam USD 29,66 miliar (naik 19,17%).

“Peningkatan perdagangan ini merupakan tren yang baik, mengingat situasi perdagangan global yang belum pulih 100%. Kondisi ini juga menunjukkan sudah terjadi pemulihan ekonomi di AS”, pungkasnya. =GAM

“Pada rasio KPR terhadap PDB terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, namun masih relatif rendah bila dibandingkan dengan negara lain,” ujar Direktur PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Raharjo Adisusanto di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu, (12/2).

Dia menjelaskan, bahwa rasio KPR terhadap PDB meningkat dari 2,5% pada tahun 2011 menjadi 2,7% pada 2012, dan kembali naik menjadi 3,4% pada Oktober 2013. “Secara volume, pembiayaan KPR meningkat dari Rp183 triliun pada 2011 menjadi Rp222 triliun pada 2012, lalu meningkat lagi per Oktober 2013 menjadi Rp277 triliun,” tukasnya.

Lebih lanjut Raharjo mengungkapkan, di negara tetangga yakni Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand sudah mencapai rasio KPR terhadap PDB masing-masing 33,8% dan 19,3%. “Dari rasio KPR terhadap total kredit juga masih di bawah 10%, yaitu 8,77% per Oktober 2013, jadi menurut saya potensi KPR ini masih sangat besar,” ucap dia.

Sedangkan menurut data Kementerian Perumahan Rakyat, terdapat kekurangan rumah (backlog) perumahan sebanyak

15 juta unit dengan pertumbuhan kebutuhan rumah baru setiap tahun sebanyak 800 ribu unit. “Dengan asumsi harga rumah Rp100 juta per unit, maka kebutuhan pembiayaan perumahan per tahun adalah Rp80 triliun,” tutup Raharjo.

Raharjo mengatakan, angka tersebut ternyata masih belum mampu memenuhi kebutuhan rumah bagi kelas menengah ke bawah.

Menurutnya, masyarakat menengah ke bawah, untuk bisa memiliki Kredit Perumahan Rakyat (KPR) masihlah sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan terbentur bunga angsuran yang belum terjangkau. “Pangsa pasar kelas menengah ke bawah penghasil tetap dan tidak tetap belum sepenuhnya tersentuh.

Padahal kebutuhan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah itu masih sangat besar,” ujarnya.

Sejauh ini, sumber pembiayaan perumahan pada masyarakat selain melalui dana sendiri, juga melalui KPR, perbankan, dan perusahaan pembiayaan. Sedangkan pada penyaluran KPR masih didominasi perbankan. “Saat ini pendanaan lewat KPR masih sangat terbatas,” tukasnya. =GAM

ant/fanny octavianus

DEMO BURUH. Buruh berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (12/2). Mereka menuntut tidak ada lagi rakyat ditolak berobat di klinik atau rumah sakit.

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III

LITERASI KEUANGAN

OJK Gandeng BKKBN

DPPU Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, DPPU Hassanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, dan DPPU Bandara Internasional Lombok, Mataram, NTB. Ketiga proyek pembangunan DPPU tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bisnis penjualan Avtur Pertamina dalam dunia penerbangan nasional maupun internasional.

“Peresmian proyek-proyek dengan nilai total US$340 juta ini sangat penting, karena keberhasilan pembangunan dan revitalisasi ini adalah bagian dari kemajuan Pertamina dan Indonesia. Proyek-proyek ini merupakan proyek strategis yang sangat mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi secara nasional dan menjadi momentum untuk mendukung percepatan proses transformasi ekonomi khususnya di wilayah bersangkutan serta meningkatnya efisiensi ekonomi dan sistem logistik antarwilayah, antarpulau, dan antarnegara,” tambah Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya.

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di bidang peningkatan literasi sektor jasa keuangan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Penandatanganan dokumen kerjasama dilakukan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad dan Kepala BKKBN Fasli Jalal pada acara Pembukaan Rakernas BKKBN 2014 di Jakarta Convention Center.

Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, pemberdayaan ekonomi keluarga dan perlindungan konsumen sesuai dengan tugas dan fungsi serta wewenang OJK dan BKKBN. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan kerjasama ini bertujuan untuk mendukung kemajuan keluargakeluarga di Indonesia agar tidak hanya sehat tetapi sejahtera secara ekonomi dengan peningkatan pengetahuan dan akses ke lembaga keuangan. “Kita akan buat agenda kegiatan dengan BKKBN ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan berbagai aspek keuangan untuk pemberdayaan ekonomi keuarga. Kita akan ajak lembaga-lembaga keuangan yang sudah fokus pada pengembangan ekonomi mikro untuk mengisi program ini,” katanya di Jakarta, Rabu (12/2).

Literasi Keuangan adalah kemampuan untuk mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan menyintesakan segala sesuatu yang terkait dengan karakteristik, produk dan layanan lembaga jasa keuangan.

Di bidang literasi keuangan, OJK telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak lain seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PP Muhammdiyah serta sembilan universitas yaitu Universitas Indonesia, IPB Bogor, UGM Yogyakarta, Universitas Trisaksi, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Wahid Hasyim Semarang, Universitas Muhammadiyah Malang, UNS Solo, dan Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta.

=GAM

=GAM

ant/m agung rajasa

KAPAL VLGC PERTAMINA GAS I. Kapal VLGC (Very Large Gas Carrier) Pertamina Gas 1 bersandar di pelabuhan Depot LPG atau Terminal BBM, Tanjung Uban, Kepulauan Riau, Rabu (12/2). Kapal Very Large Gas Carrier Pertamina Gas I merupakan kapal pengangkut LPG terbesar dan tercanggih di dunia dengan kapasitas muatan 84.000 cubic metric setara dengan 50.000 ton serta memperkuat ketahanan stok dan memperlancar distribusi LPG khususnya di wilayah timur Indonesia.

Pertamina Resmikan Proyek Senilai US$340 Juta Benahi Sektro Hilir, Perkuat Infrastruktur Suplai & Distribusi JAKARTA- PT Pertamina (Persero) meresmikan tujuh proyek infrastruktur hilir migas dengan nilai total US$340 juta yang akan dapat menyokong perseroan dalam upaya menjadi pemain utama bisnis niaga migas di tingkat regional menuju aspirasi Asian Energy Champion 2025.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengatakan, Pertamina telah memiliki sejumlah strategi yang dicatatkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan. Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja agar dapat berada sejajar dengan perusahaan-perusahaan kelas dunia. Salah satu pemicu pertumbuhan perusahaan yang diutamakan adalah penguatan bisnis hilir migas melalui pengembangan infrastruktur suplai dan distribusi.

“Presmian proyek-proyek ini diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja dan tugastugas Pertamina sebagai Indonesia’s National Energy Backbone atau perusahaan yang mampu menjadi tulang punggung penyediaan kebutuhan energi dalam negeri sekaligus untuk meman-

tapkan posisi perusahaan dalam penguasaan bisnis niaga migas baik di level nasional, regional, maupun Internasional,” tutur Karen di Jakarta, Rabu (12/2).

Adapun proyek-proyek yang diresmikan meliputi; pertama, peningkatan kapasitas TBBM Pulau Sambu hingga mencapai 300.000 KL dengan dermaga berkapasitas LR 100.000 DWT yang dilengkapi dengan fasilitas Terminal Automation System, serta blending untuk produk Solar dan MFO berstandar Internasional, kedua, pengembangan TBBM Tanjung Uban dengan tambahan kapasitas tangki timbun sebesar 200.000 KL lengkap dengan Terminal Automation System dan dermaga baru berkapasitas LR 100.000 DWT, serta fasilitas blending Mogas yang dapat meningkatkan fleksibilitas

pembelian impor produk Premium atau HOMC 92 dan Naphta.

Kedua proyek ini akan tuntas pada akhir 2016. Ketiga, terminal LPG Panjang, Lampung dengan kapasitas tangki timbun 5.000 metrik ton yang telah melayani pasokan LPG untukLampung dan sekitarnya sekaligus sebagai buffer stock untuk wilayah Sumatera Selatan dan Bengkulu.

Keempat, kapal Very Large Gas Carrier (VLGC) berkapasitas 84.000 cubic metric (setara dengan 50.000 Ton LPG) dengan panjang kapal 225,8 meter yang merupakan terbesar di dunia. Kapal VLGC ini merupakan bagian dari rencana penambahan armada milik Pertamina untuk memperkuat jumlah armada kapal milik Pertamina, khususnya tipe LPG carrier untuk meningkatkan efisiensi dan memperlancar distribusi LPG ke seluruh wilayah Indonesia serta meningkatkan posisi tawar Pertamina di antara para ship owners.

Selanjutnya adalah tiga proyek Depo Pengisian Pesawat Udara (DPPU) di tiga lokasi bandara Internasional, yaitu

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

engorbanan tampaknya hal sepele. Namun sebenarnya pengorbanan sangatlah penting.

Tidak hanya selama hayat masih di kandung badan, bahkan hingga tubuh berkalang tanah sekalipun pengorbanan masih sangat penting, setidaktidaknya untuk dikenang sepanjang sejarah. Pertanda pengorbanan betapa sangat bernnilai bagi kehidupan seseorang, bangsa, bahkan negara.

Nilai pengorbanan ini bisa dilihat dari sebuah nama Usman Harun, misalnya. Nama itu sangat berkesan karena mengenang Djanatin alias Osman dan Harun Bin Said yang dieksekusi di Singapura pada 17 Oktober 1968, karena melakukan misi negara meledakkan bom di komplek perkantoran di Singapura di era Soekarno.

Untuk menghargai nilai sejarah pengorbanan anggota Korps Komando Operasi (KKO) tersebut, nama Usman Harun pun diabadikan dalam nama kapal RI, sebagai penghormatan sesuai UU/20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Meskipun pada akhirnya penamaan KRI Usman Harun itu pun memicu konflik bilateral, RI-Singapura.

Rupanya nilai pengorbanan Usman Harun sangat mahal, sehingga butuh pengorbanan lain untuk memperjuangkan pengorbanan penamaan pahlawan itu yang dipermasalahkan negara tetangga, Singapura. Demikian juga di sektor lain pun, pengorbanan tentu saja memiliki nilai yang kadarnya sesuai dengan kadar tingginya pengorbanan masing-masing. Tak ubahnya dalam pengumuman CPNS jalur khusus (K2), setelah terus menerus didesak karena senantiasa diulur-ulur, akhirnya KemenPAN-RB mengeluarkan hasil tes K2, meskipun dengan cara bertahap, itu juga ada nilainya di hadapan warga Jatim, terutama warga K2.

Kemarin giliran peserta K2 di Jawa Timur dapat melihat hasil pengumuman hasil tes K2 yang dikeluarkan pusat, sebagai jawaban atas penantiannya selama ini. Pengorbanan panitia dan Menpan memang patut diapresiasi dan dinilai karena telah menunaikan kewajibannya mengawal penerimaan CPNS tahun 2013. Hanya saja ternyata tidak semua K2 bernilai sama di hadapan Menpan, sehingga harus ada yang menggigit jari karena dinyatakan tidak lulus CPNS. (*)

Opini

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III

77

Provinsi Madura Sekadar Basa-basi?

Salam Songkem

Nilai Pengorbanan

KORAN MADURA

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 No. 0300 | TAHUN III

Kongres Pemuda Madura I, yang digagas oleh Forum Pemuda Madura, pada tanggal 25 Januari lalu, ternyata sampai sekarang menyisakan perdebatan. Saya tadi buka facebook dan menemukan komentar-komentar pedas, tentang Forum Pemuda Madura yang terkesan politis, dan isu yang dibawanya, yakni berupaya menghidupkan lagi ide tentang provinsi Madura.

Tulisan ini, tidak akan mencoba untuk mempertanyakan eksistensi Forum Pemuda Madura, karena, hal demikian, bagian dari dinamika eksistensi pemuda Madura.

B

agaimanapun, gerakan pemuda, apapun bentuknya, sebagai warga negara, dengan kebebasan berpendapat, dalam sistem demokrasi, layak untuk diapreasiasi. Entah itu, bisa dipuji, ataupun dicaci maki.

Saya malah lebih tertarik untuk juga turut andil mencoba untuk kembali membahas, gagasan provinsi Madura.

Gagasan tentang provinsi Madura ini, bukan hal baru dalam ber-Madura kita. Responnya pun tetap sama. Dari dulu hingga hari ini. Selalu memunculkan perdebatan. Ini memang bagian dinamika. Maka, sebagai bagian dari pemuda, saya memandang penting juga beragunementasi, menilai tentang pentingnya, Madura untuk menjadi provinsi.

Harus diakui, dari beberapa sisi, Madura merupakan daerah potensial. Alamnya ternyata

juga kaya raya. Ada beberapa titik migas, pun juga daerah pemasok garam terbesar ke dua se Jawa Timur. Potensi lainnya, berupa kebudayaan, juga luar biasa. Budaya Madura, adalah budaya berkarakter. Pun juga, keterbukaan informasi, kebebasan berpendapat, juga ternyata memang sudah mulai dirasakan, sebagai bentuk ciri dari demokrasi yang sebenarnya.

Tidak lupa juga, eskalasi media mulai juga bersaing. Media ini memang sangat diperlukan sebagai kontrol kibijakan dalam sistem demokrasi, yang mengandaikan adanya eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sisi lainnya, keterlibatan masyarakat untuk membangun Madura juga cukup dirasakan, terutama dalam amatan saya, ini sering terlihat dari setiap aksi dan gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengawal kebijakan.

Ini sungguh luar biasa. Madura, dengan meminjam bahasanya Muslim, sang komicus, sudah move on.

Catatan lainnya yang tidak boleh dilupakan, bahwa keberadaan jembatan Suramadu, dengan argumentasi untuk kian memajukan Madura, dibeberapa sisi patut juga untuk disoal.

Berita koran Madura, rabu, 20 Nopember 2013, terkait jembatan suramadu, cukup mencengangkan. Hasil penelitian DR Bagong Suayanto menyebutkan, dampak sosial suramadu ternyata lumayan parah. Jembatan Suramadu hanya dijadikan “karpet merah� bagi kapitalis terhadap orang Madura. Ini dibuktikan dengan tingkat belanja orang Madura yang meningkat 4 kali lipat dibandingkan jauh sebelum adanya jembatan yang menghubungkan surabaya dan madura tersebut. Data Bagong, intensitas belanja orang Madura mencapai 4,5 triliun. Orang Madura menggunakan Suramadu untuk berbelanja ke surabaya, lamongan dan batu, Dalam dunia politik, partisipasi masyarakat dalam pemilu,

yang berbentuk pilkada, sebagian sudah aktif dan mengerti.

Pilkada Jawa Timur pada tahun 2009, ditentukan oleh Madura.

Tiga kabupaten Madura yang telah selesai melaksanakan pilkada, juga menunjukkan keterlibatan masyarakat Madura, dengan kenyataan sederhana dan memilukan, ternyata semuanya berakhir di MK. Inilah narasi dan potret Madura. Sisi Madura yang layak menentukan, tentang Madura yang layak untuk menjadi provinsi atau bukan. Tentang Madura, yang mulai digadanggadang dan mencari momentum yang tepat untuk menjadi satu.

Sisi lebihnya, ketika menjadi provinsi, maka akan dirasakan akan ada isu bersama di setiap kepala daerah untuk secara khusus berbicara dalam kepentingan Madura.

Tentu akan berbeda dengan apa yang terjadi selama ini.

Madura, mempunyai banyak empat Bupati, tetapi sangat jarang yang berbicara tentang kepentingan Madura.

Semuanya hanya demi kepentingan konstituennya agar nanti bisa dipilih kembali.

Sehingga kemudian, kepentingan masyarakat Madura, tidak secara bersama-sama bisa dilakukan. Pun juga, ketika pemerintah pusat, menerbitkan SK dan mengadakan lembaga BPWS, ternyata lembaga ini, sempai sekarang, oleh sebagian kalangan, kurang mampu bisa mengembangkan wilayah Madura. Lembaga ini terkesan hanya menghabiskan anggaran negara, tanpa bisa melakukan

apa-apa demi keberlangsungan Madura.

Saya kira, pada 2014 ini, di tahun politik, layak untuk diperjuangkan oleh berbagai pihak tentang provinsi Madura. Saya setuju secara pribadi.

Asalkan, ini untuk kepentingan masyarakat Madura. Untuk maju, Madura, tidak perlu untuk menjadi Jawa Timur. Madura bisa berdiri sendiri, demi kepentingan masyarakat Madura.

Semakin kecil wilayah politik suatu pemerintahan, kian bisa juga untuk bisa diperhatikan di setiap sisinya.

Catatan pentingnya, bahwa keberadaan provinsi Madura itu, harus dikelola penuh oleh orang Madura sendiri. Yang paham semua relung dan sisi Madura. Pun juga, pemuda perlu diberi proporsi yang layak untuk juga bisa turut mengembangkan daerah Madura. Gagasan dari pemuda ini, perlu terus dihidupkan dan dirawat dalam keberlangsungan ber Madura kita.

Hanya orang Madura yang paham dan mengerti tentang Madura. Bukan orang luar, yang terlalu banyak berteori tentang Madura, tapi tidak mampu menghasilkan solusi kongkret bagi keberlangsungan ke Maduraan kita.

Perlu pula disinggung, ini pun juga, bukan berarti sebagai bentuk egosentrisme sebagai orang Madura. Sekali-kali bukan. Ini hanya upaya untuk terus kian memajukan daerah kelahiran saya ini, demi tegaknya dan berlangsungnya NKRI. Selamat menjadi Madura.=

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: G. Mujtaba (Kepala), Muhammad Fauzi, Ali Syahroni BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 No. 0300 | TAHUN III

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III

OPINI 8

KOMPAK. Kekompakan Pakde Karwo dan Gus Ipul sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim diitunjukkan keduanya usai pelantikan.

g. armadianto semeru/koran madura

Pakde Karwo - Gus Ipul pun Dilantik SURABAYA - Duet kepemimpinan Dr. H. Soekarwo dan Drs. H. Saifullah Yusuf secara resmi kembali dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2014-2019 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Gamawan Fauzi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (12/2).

Mendagri RI Gamawan Fauzi memuji kemesraan dan keharmonisan yang ada pada kepemimpinan Pakde Karwo-Gus Ipul (sapaan akrab Gubernur dan Wagub Jatim). Kemesraan duet KarSa ini patut dicontoh provinsi lain.

“Patut kita contoh dan ditauladani keharmonisan mereka, Pakde Karwo dan Gus Ipul, dalam memimpin Jatim. Dan, capaian kinerja pembangunan sukses.

Semangat otonomi daerah, butuh inovasi dan kreativitas yang tinggi. Pertahankan prestasi Jatim dalam pengelolaan keuangan daerah yang tiga kali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI," katanya.

Menurutnya, terpilihnya kembali Pakde Karwo-Gus Ipul tidak saja mengindikasikan keharmonisan dan kemesraan hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang patut dicontoh, tetapi juga sebagai bentuk kepercayaan dan penilaian positif dari masyarakat Jatim atas berbagai capaian keberhasilan program pemerintah daerah selama lima tahun terakhir.

Ia menjelaskan, Jatim adalah provinsi terbesar kedua di Indo-

nesia setelah Jawa Barat. Untuk itu, perlu adanya hubungan yang baik dan erat antar kedua pimpinan serta dengan bupati/walikota se-Jatim, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Jatim, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat Jatim.

"Kita bayangkan jumlah penduduk Jatim 10 kali dari penduduk Singapura. Saya berharap ada hubungan baik dan erat antara bupati/walikota dengan gubernur serta wakil gubernur.

Para ulama dan tokoh masyarakat juga harus ikut menyejukkan Jatim," pesannya.

Lebih lanjut disampaikannya, provinsi paling timur Pulau Jawa ini, mengalami kemajuan cukup pesat. "Jawa Timur menjadi provinsi nomor satu dan menjadi yang terbaik, dalam hal pengembangan infrastruktur dan ekonomi yang berkembang cukup pesat," ujarnya.

Gamawan menghargai dengan segenap kebijakan Pemprov Jatim yang dilakukan Gubernur maupun DPRD Jatim. Sejumlah regulasinya telah melindungi petani tebu, petani padi, peternak sapi, sejalan dengan

program-program nasional yang berjalan dengan baik di Provinsi Jatim. “Kemampuan pengelolaan program pemerintahan yang tumbuh dari atas dan tumbuh dari bawah, secara harmonis yang perlu dimantapkan terus menerus. Ini yang mengantarkan Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang maju dan terus berkembang,” jelasnya.

Mendagri mengucap syukur karena Pilgub Jatim 2013 berlangsung satu putaran dan memerlukan sedikit biaya dibandingkan pilgub 2008 lalu yang berlangsung selama tiga putaran dan menghabiskan hampir mencapai Rp 1 triliun.

Seusai pelantikan, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim itu menyampaikan, terdapat 12 misi utama untuk menyukseskan visi, misi, dan program pembangunan Jatim pada 2014-2019.

Dengan adanya misi utama ini, “Terwujudnya Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing,” serta “Makin Mandiri Sejahtera bersama Wong Cilik” akan mudah tercapai.

Pada periode kedua ini, Pakde Karwo bersama Gus Ipul akan fokus pada 12 misi utama.

Pembelaan terhadap wong cilik sangat kuat sekali. Itu merupakan komitmen untuk mereka yang kalah terhadap distorsi pasar bebas. Salah satu langkah nyatanya adalah melalui skema pembiayaan dan menaikkan kualitas

produk.

Selama kepemimpinannya, ia melibatkan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), Forum Komunitas seperti Ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, parpol, dan seluruh elemen masyarakat.

Pendekatan demokrasi partisipatoris dilakukan demi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Berdasarkan data BPS tahun 2009-2012, Pemprov Jatim terus mengalami peningkatan pencapaian dalam berbagai hal. Sebagai contoh, pencapaian IPM terus mengalami peningkatan secara signifikan yakni tahun 2009 mencapai 71, sedangkan tahun 2012 meningkat menjadi 72,54. Angka melek huruf tahun 2009 sebesar 87,50 persen, meningkat pada tahun 2012 menjadi 89 persen.

Selain itu, angka harapan hidup (AHH) Jatim sebesar 69,15 (tahun 2009), sedangkan tahun 2012 meningkat menjadi 70,79.

Angka kematian bayi pada tahun 2009 mencapai 31,41/1.000 kelahiran hidup, tahun 2012 menurun menjadi 25,95/1.000 kelahiran hidup. Sedangkan persentase gizi buruk tahun 2009 mencapai 4,33 persen, mengalami penurunan menjadi 2,30 persen tahun 2012.

Pada aspek ekonomi makro, peningkatan daya beli masyarakat ditunjang dengan pertumbuhan ekonomi Jatim yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dan di atas rata-rata nasional. Tahun 2010, pertumbuhan

ekonomi Jatim mencapai 6,68 persen, dan meningkat menjadi 7,27 persen pada tahun 2012.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 135/P/Tahun 2013 yang memuat tentang mengesahkan pemberhentian dengan hormat dari jabatan masingmasing, Soekarwo dari Gubernur dan Saifullah Yusuf dari wakil gubernur periode 2009-2014.

Kemudian, mengangkat kembali KarSa sebagai Gubernur dan Wagub Jatim masa jabatan 2014-2019.

Keputusan Presiden ini berlaku sejak pelantikan jabatan dan akan ditindaklanjuti Mendagri RI. Surat ditetapkan di Jakarta pada 15 November 2013. Ini artinya keduanya secara resmi pula memimpin kembali Jatim. Duet kepemimpinan ini melanjutkan perjuangan membangun Jatim yang pada tahun 2009-2014.

Dalam pelantikan kali ini, beberapa menteri yang hadir diantaranya adalah Roy Suryo, Menteri Pemuda dan Olahraga; serta Syarif Hasan, Menteri Koperasi dan UKM. Selain itu, Edi Baskoro Yudhoyono, Sekjen DPP Partai Demokrat juga tampak hadir. Sementara dari 13 Gubernur yang diundang setidaknya hanya tampak Gubernur Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III

9

Ekspor Perikanan Diprediksi Naik Nilai Ekspor US$ 4,16 M, sedang Impor US$ 467,4 Juta SURABAYA – Pemerintah menargetkan ekspor produk perikanan 2014 sebesar 5,6 miliar Dolar AS pada 2014 atau diprediksi naik 1,3 miliar Dolar AS selama satu tahun. Nilai ekspor hasil perikanan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan sektor perikanan. Tahun 2013, nilai ekspor produk perikanan Indonesia mencapai 4,16 miliar Dolar AS dan nilai impor mencapai 467,4 juta Dolar AS. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Saut P Hutagalung, Rabu (12/2) mengatakan, terkait kondisi perdagangan perikanan Indonesia, pada periode pembangunan jangka menengah tahun 2015-2019 yang akan datang, telah dilakukan simulasi penghitungan dan rencana target ekspor hasil perikanan Indonesia.

“Target nilai ekspor pada tahun 2019 adalah sebesar 9,43 miliar Dolar AS atau meningkat 126,7 % dari realisasi ekspor tahun 2013,” ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, lanjut Saut, Kementerian Ke-

lautan dan Perikanan (KKP) akan tetap konsisten meningkatkan produksi perikanan baik tangkap dan budidaya. Termasuk, meningkatkan kualitas dan keamanan produk perikanan. “Apalagi Indonesia memiliki 63 ribu unit pengolahan yang sebagian besar berskala kecil dan industri rumah tangga,” imbunya.

Dari jumlah ini kurang dari 1 persen atau sekitar 624 unit menengah dan skala besar. KKP akan terus meningkatkan kualitas dan kapasitas unit pengolahan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan keuangan.

Kemudian meningkatkan permintaan pasar produk perikanan dalam negeri, program peningkatan dan perluasan akses produk perikanan untuk ekspor atau pasar luar negeri, serta peningkatan investasi pada pasca panen produk perikanan. “Kami juga terus mendukung peningkatan manajerial dan pelaksanaan teknis perikanan pasca panen,” ujarnya.

Untuk mendukung target ekspor perikanan, KKP telah mengambil kebijakan untuk memperjuangkan pengurangan peraturan hambatan tarif, peraturan analisis hambatan tarif dan peningkatan akses kelembagaan.

Termasuk potensi pemetaan daya saing pasar di negara tujuan ekspor, serta analisis kinerja pasar dan daya saing produk prioritas.

KKP juga telah mengembangkan basis data ekspor di 30 laboratorium uji ekspor. Untuk peningkatan kapasitas pengembangan usaha kecil dan menengah, KKP juga telah membantu mereka un-

ant/rudi mulya

KESIAPAN PERALATAN TANGGAP BENCANA PMI. Ketua Umum PMI Jusuf Kalla menunjukan gergaji mesin untuk relawan PMI guna proses evakuasi warga apabila Gunung Kelud erupsi saat memimpin Apel Siaga Relawan Palang Merah Indonesia (PMI) di Rest Area Obyek Wisata Gunung Kelud, Kediri, Jawa Timur, Rabu (12/2).

STATUS SIAGA

Persiapan Hadapi Letusan Kelud KEDIRI - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla memantau kesiapan menghadapi bencana letusan Gunung Kelud (1.730 mdpl) di Kecama-

tan Ngancar, Kabupaten Kediri, mengingat saat ini statusnya sudah siaga.

Jusuf Kalla menegaskan persiapan menghadapi bencana

penting dilakukan dan jangan sampai bencana terjadi baru melakukan langkah penanganan.

"Kami tidak mau dikatakan terlambat, jadi sebelum terjadi

tuk meningkatkan produksinya sesuai standar yang ditetapkan pasar.

Di antaranya dengan pengembangan nilai tambah, merek, perubahan kemasan serta membantu mencari pasar. Pemerintah akan terus mendukung unit pengolahan dengan meningkatkan daya saing bisnis perikanan, serta peningkatan dan perluasan akses produk perikanan untuk ekspor atau pasar luar negeri.

Sebelumnya, program industrialisasi yang menjadi prioritas KKP mendapat dukungan positif dari dunia internasional. Di antaranya, pemerintah Swis melalui State Secretariat of Economic Affairs - Switzerland (SECO) sepakat menyalurkan bantuan teknis untuk peningkatan kapasitas ekspor sektor perikanan Indonesia.

Bantuan mulai dari SDM yang bergerak di bidang produksi, pasca panen, pengolahan hingga peningkatan pemasaran produk perikanan RI. Secara teknis, pro-

gram hibah pemerintah Swis akan dilaksanakan National Chief Technical Advisor (NCTA), yang merupakan tenaga ahli yang diseleksi melalui beberapa tahap penilaian pihak terkait.

Program hibah akan dilaksanakan selama lima tahun dengan tujuan utama untuk peningkatan dan penguatan kapasitas pemasaran komoditi perikanan unggulan terpilih. Terutama dengan memperhatikan aspek-aspek kelestarian sumber daya perikanan, efisiensi dan daya saing untuk menembus pasar luar negeri.

Sedangkan komoditi yang dikembangkan dan ditingkatkan aspek kualitas, nilai produk dan nilai ekspornya meliputi udang, tuna, rumput laut, patin, bandeng dan pindang. Khusus pengembangan pindang utamanya ditujukan pada ketersediaan bahan baku dalam negeri, peningkatkan mutu, keamanan pangan serta pemenuhan protein dan konsumsi dalam negeri. = E. HANA DIMAN

sudah disiapkan," katanya saat menghadiri apel kesiapsiagaan menghadapi bencana letusan Gunung Kelud di "rest area" Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Rabu (12/2).

Dalam kunjungan tersebut, ia memantau segala kesiapan seperti air, tempat penampungan, kamar mandi atau WC, serta makanan.

JK, sebutan akrab Jusuf Kalla juga memantau segala kesiapan perlengkapan yang dibawa oleh PMI, misalnya alat untuk evakuasi, mobil evakuasi, sampai dapur umum.

Ia juga mengingatkan warga agar mematuhi petunjuk pemerintah misalnya dilarang naik, maka harus mematuhi dan tidak naik.

Pihaknya menyesalkan korban meninggal dalam bencana letusan Gunung Sinabung. Untuk itu, ia meminta agar masyarakat tidak melanggar larangan.

"Jika mengikuti aturan, insya Allah aman," ucapnya.

Ia menolak disebut jika pemerintah lambat menangani bencana. Ia hanya mengatakan, dalam penanganan bencana tidak ada kesempurnaan.

Evaluasi secara nasional, ia mengatakan tentunya ada hal yang positif dan ada yang harus diperbaiki. Untuk itu, kecepatan penanganan sebelum bencana itu

terjadi harus dilakukan.

Kegiatan apel itu diikuti relawan PMI seluruh Jatim. Kegiatan diawali dengan apel, serta peantauan langsung kesiapan para relawan. JK juga sempat melihat langsung isi dalam museum Gunung Kelud di gedung museum dan teater yang lokasinya berada di "rest area".

JK juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk persiapan letusan Gunung Kelud, salah satunya masker. Masker itu akan diberikan pada warga korban terdampak, terutama di tiga daerah, yaitu Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang.

PVMBG telah memutuskan kenaikan status Gunung Kelud dari semula waspada menjadi siaga. Kenaikan itu dipicu terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik di gunung tersebut, terhitung sejak Senin (10/2) pukul 16.00 WIB. Peningkatan aktivitas kegempaan vulkanik menunjukkan peningkatan dan didominasi oleh gempa vulkanik dangkal, gempa vulkanik dalam, data suhu air panas di kawah dan pemantauan visual yang memang menunjukkan peningkatan.

Dengan kondisi tersebut, direkomendasikan agar pendaki, wisatawan, dan masyarakat tidak mendekati puncak kawah Gunung Kelud. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III

Indonesia Lebih Manusiawi SURABAYA - Anggota Komisi I DPR bidang pertahanan Hayono Isman menyatakan pemerintah Indonesia lebih manusiawi dibanding Australia terkait insiden pengusiran imigran gelap yang mencari suaka politik ke perairan Indonesia.

"Kita sesalkan Australia tidak mempedulikan nyawa pengungsi karena kalau kita tolak mereka bisa mati di tengah laut," kata Hayono Isman di Surabaya Rabu (12/2).

Hayono mengatakan tujuan utama imigran gelap itu mencari suaka kepada pemerintah Australia sehingga Indonesia bukan

sasaran yang dituju.

Kader Partai Demokrat itu menyebutkan pemerintah Australia telah melanggar piagam internasional soal hak azasi manusia berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951.

Australia dinilai melanggar kewajiban hukum internasional padahal negara "Kangguru" itu

terikat terhadap Konvensi dan berkewajiban melindungi setiap pengungsi yang ada di perairannya.

Akibat pengusiran imigran itu, Hayono mengungkapkan, maka Indonesia terkena dampak dari sisi anggaran dan sosial terhadap masyarakat yang didatangi pengungsi tersebut.

"Jadi harus ada solusi yang jelas bagaimana mengatasi permasalahan imigran gelap itu, karena masalah Australia ini menjadi persoalan Indonesia," ujar Hayono.

Pemerintah Indonesia, me-

nurut Hayono sudah tegas menghormati hak azasi manusia dan dinilai lebih baik dari aspek kemanusiaan dengan menerima pengungsi gelap yang memiliki tujuan ke Australia.

Hayono percaya Kementerian Luar Negeri Indonesia dapat membicarakan polemik pengungsi pencari suaka tersebut dengan pemerintah Australia secara intensif dan berkelanjutan agar ada solusi Indonesia tidak terkena masalah pengungsi gelap tersebut. = ANT/TAUFIK RIDWAN/DIK

PERBAIKAN. Petugas teknisi sedang melakukan perbaikan kawat aliran listrik yang bermasalah sebagai bentuk tanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan dan kenyamanan masyarakat (pelanggan).

g. armadianto semeru/koran madura

PLN

Menuju Pelayanan yang Lebih Profesional SURABAYA – PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur akan terus meningkatkan layanan masyarakat menggunakan stategi ISOk-E (Image, Service, Operating Performance Execellent).

Demikian diungkapkan pejabat baru General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang baru menjabat, Ida Bagus Gede Mardawa.

“Sekarang beban puncak di Jatim adalah 4.425 Mega Watt, sedangkan untuk pembangkitnya sendiri ada sekitar 8.670 Mega Watt. Jadi bisa dikatakan saya ini masih belajar di daerah baru, apalagi Jatim masih memiliki cadangan sekitar 2.173 Mega Watt,” ujar Mardawa di Surabaya, Rabu (12/2).

Dia mengatakan, akan memenuhi semua keperluan listrik di Jatim mulai dari kawasan industri, perkantoran, hingga rumah tangga. “Sekarang beban puncak di Jatim 4.425 Mega Watt, sedangkan untuk pembangkitnya ada sekitar 8.670 Mega Watt,” ungkapnya.

Sementara tahun ini jumlah pelanggan diproyeksikan naik sebesar 9.847.498 dibanding 2013 lalu yang hanya 9.267.498.

Menurutnya, listrik di Jatim ini berbeda dengan Bali. karena, wilayah yang sebelumnya ia pegang ini sering mengalami mati lampu. "Saya cuma mengimbau jangan sampai mati-mati lagi seperti sebelumnya. Walaupun mati, cepat hidup lagi lah.”

tuturnya.

Pada prinsipnya, dikatakan Mardawa PLN harus melayani masyarakat dan akan berusaha untuk menyambungkan aliran kesana. Tak ada target khusus.

Namun, pihaknya lebih mengedepankan soal pelayanan.

Seperti halnya sistem penyambungan menggunakan call center. Sedangkan, untuk pembayaran, semua dilakukan melalui chanel-chanel perbankkan, sehingga tidak ada lagi tindak kecurangan.

Untuk diketahui, jumlah pelanggan baru PLN selama 2013 mencapai 9.267.498 pelanggan lebih besar dari 2012 yang jumlahnya mencapai 8.462.380 pelanggan. Melihat peningkatan

tersebut,diprediksi jumlah pelanggan baru tahun ini akan lebih besar.

PLN Distribusi Jatim memproyeksikan jumlahnya akan meningkat menjadi 9.847.498 pelanggan. Sementara selama 2013, total penyambungan yang berhasil direalisasikan sebesar 625.118.

Angka itu mengalami kenaikan dibandingkan pencapaian 2012 yakni 587.341. sedangkan tahun ini PLN Distribusi Jatim hanya menargetkan sambungan baru sebanyak 580.000, dikarenakan adanya perlambatan ekonomi nasional termasuk di Jatim seperti dari sektor industri. = G. ARMADIANTO SEMERU

TERMINAL 2 JUANDA

Tiga Maskapai Beroperasi SURABAYA - PT Angkasa Pura (AP) I (Persero) menyatakan hanya tiga maskapai penerbangan yang bisa beroperasi di Terminal 2 (T2) Bandara Internasional Juanda Surabaya per tanggal 14 Februari mendatang.

"Tidak semua maskapai bisa menikmati fasilitas di T2. Apalagi dalam pelaksanaannya memang dikhususkan untuk tiga maskapai yakni Garuda Indonesia, Tigerair Mandala, dan AirAsia," kata Pts General Manager Bandara Internasional Juanda Surabaya, Syahroni Effendi di Surabaya, Rabu (12/2).

Pada awalnya, ungkap dia, berdasarkan program sinergi Badan Usaha Milik Negara hanya Garuda Indonesia yang direncanakan menggunakan terminal domestik di T2.

"Akan tetapi, karena kapasitas penumpang Garuda selama satu tahun hanya berkisar 3,5 juta orang maka disepakati Tigerair Mandala dan AirAsia juga akan menggunakan terminal tersebut," ujarnya.

Dengan beroperasinya kedua maskapai tersebut, jelas dia, yakni Tigerair Mandala dan AirAsia pada masa mendatang mampu menaikkan jumlah penumpang di terminal domestik menjadi 4,5 juta orang.

"Meski demikian, untuk sementara waktu maka yang belum bisa digunakan adalah penerbangan internasional," tuturnya.

Pengoperasian T2 Bandara Internasional Juanda, tambah dia, pada saat ini memang sangat mendesak. Faktor penyebabnya, terjadi kepadatan penumpang di infrastruktur yang memiliki kapasitas terminal 6,5 JPT (juta penumpang per tahun). "Bandara Internasional Juanda Surabaya telah mengalami kelebihan kapasitas pada tahun 2013 yakni dengan jumlah 17,6 juta penumpang per tahun," ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, untuk memenuhi kapasitas terminal maka dilakukan pemanfaatan kembali terminal lama Bandara Internasional Juanda.

Dengan dana investasi sebesar 94,6 juta dolar AS (internal) besaran kapasitas T2 mencapai sebanyak 6 JPT (juta penumpang per tahun).

Mengenai peresmian T2, lanjut dia, akan dilaksanakan pada pekan ini (14/2) oleh Gubernur Jatim Soekarwo. Selain itu, dihadiri Dirjen Perhubungan Darat, jajaran direksi PT Angkasa Pura I (Persero), otoritas bandara, dan bupati/wali kota se-Jatim. = ANT/CHANDRA HN/DIK

Pasuruan

KORAN MADURA

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III

11

g. armadianto semeru/koran madura

RUMAH MELEDAK. Sejumlah warga sedang menyaksikan kondisi rumah Syukron yang hancur akibat ledakan, Rabu (12/2) di Jl. Rambutan 3C no 84 Perumahan Nasional (perumnas) Bugul Permai, Kota Pasuruan, Jawa Timur.

Rumah Meledak, 2 Orang Tewas SURABAYA - Sebuah rumah berukuran Type 21 yang terletak di Jl. Rambutan 3C no 84 Perumahan Nasional (perumnas) Bugul Permai, Kota Pasuruan, Rabu sore (12/2) meledak. Tak ayal akibat ledakan itu menyebabkan kondisi rumah tersebut rusak parah.

Inengah Dania, warga setempat menuturkan kejadian itu terjadi sekitar pukul 15.20 WIB. Ia mengatakan kalau rumah itu milik Syukron (40) yang merupakan warga pendatang baru dari daerah Pesisir Pasuruan yaitu Ngemplak, kota setempat.

"Pada waktu itu terdengar suara ledakan yang cukup keras, hingga membuat saya dan warga yang lainnya kaget sampai keluar rumah untuk mencari sumber suara ledakan tersebut,"ucapnya.

Dania menjelaskan, semula ia mengira suara itu adalah suara

Pada waktu itu terdengar suara ledakan yang cukup keras, hingga membuat saya dan warga yang lainnya kaget sampai keluar rumah untuk mencari sumber suara ledakan tersebut,�

Inengah Dania Warga

petir, tapi ternyata ketika dia dan warga lainnya mencari sumber suara itu ternyata berasal dari rumah yang di kontrak oleh Syukron tersebut.

Ledakan tidak hanya terjadi di rumah Syukron, tapi juga merusak empat rumah yang ada di samping kiri kanan pusat ledakan. Akibat ledakan tersebut, dua orang meninggal dunia, jenasah diduga adalah Sukron dan kawannya bernama Adi. Sementara itu anak dan istri Sukron selamat dan dirawat di Rumah Sakit. Tidak ha-

nya itu ledakan juga membakar satu unit motor.

Hingga berita ini ditulis sejumlah pihak kepolisian masih berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Dan pihak kepolisian masih belum berani mengeluarkan statement terkait penyebab ledakan tersebut. “Ledakan terjadi sekitar pukul 15.15 WIB. Unit Labfor dan Tim Gegana Polda Jatim yang sudah meluncur ke lokasi," ujar Kapolsek Bugul Kidul Pasuruan Kompol Agung. = G. ARMADIANTO SEMERU

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 KAMIS 13 FEBRUARI 2014|NO. 0300|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 NO. 0300| TAHUN III

CALON LEGISLATIF

Pengurus PNPM Mundur

KRITIK STIKER CALEG. Pelaku seni jalan Bandung membuat gerakan mural pelarangan tersebut sebagai bentuk respon atas pemasangan stiker dan poster caleg yang sembarangan.

Tolak Dana Saksi Parpol Lebih Baik Alihkan ke Program Lain PROBOLINGGO – Partai Nasdem Kota Probolinggo menolak tegas soal dana saksi parpol dari pemerintah. Alasannya, saksi parpol itu merupakan kepentingan parpol sendiri. Sehingga dana tersebut lebih baik dialihkan ke program lainnya untuk membantu masyarakat.

“Nasdem Kota Probolinggo menolak soal itu,” tandas Ketua DPD Partai Nasdem setempat, Zulfikar Imawan kepada wartawan, Rabu (12/2).

Menurut dia, pemerintah lebih baik membantu masyarakat dengan menggunakan dana itu daripada harus memberikannya kepada parpol untuk membiayai saksi pada saat pemilu 2014 mendatang. “Saya kira lebih baik dana itu untuk membantu masyarakat saja,” katanya.

Kendati partai pimpinan Surya Paloh itu masih baru di Kota Probolinggo, namun Zulfikar Imawan yang akrab disapa Iwan itu mengaku optimis partainya akan besar.Bahkan, di pemilu mendatang, pihaknya menarget sebanyak lima kursi di legeslatif.

Target perolehan kursi tersebut, bukan sebuah mimpi yang muluk-muluk. Karena masyarakat di Kota Probolinggo yang sudah masuk dan menjadi anggota sudah mencapai 25 ribu lebih. “Itu yang anggota saja, belum lagi simpatisan partai Nasdem,” timpalnya.

Untuk mencapai tergat perolehan suara tersebut, partai Nasdem akan merapatkan barisan. Selain itu, jajaran pengurus Nasdem akan terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat bawah.

“Salah satu upaya yang akan kita lakukan dengan melakukan berbagai pendekatan melalui kegiatan kemasyarakatan,” terang dia.

Kegiatan kemasyaratan itu

tidak hanya dilakukan oleh jajaran pengurus DPD Nasdem, namun juga akan dilakukan terhadap semua caleg yang ada di Kota Probolinggo.

“Saya menghimbau kepada semua caleg Nasdem agar terus melakukan pendekatan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bawah. Tujuannya, agar target perolehan suara itu bisa tercapai,” tandasnya.

Iwan menegaskan, untuk memenuhi target perolehan kursi tersebut, semua daerah pemilihan (dapil) diharapkan bisa terisi semua. Yakni dapil Mayangan diharapkan bisa mencapai 2 kursi, dapil Wonoasih 2 kursi dan dapil Kecamatan Kanigaran sebanyak satu kursi. Sedangkan untuk saksi parpol, akan ditanggung oleh partai Nasdem sendiri.

“Kalau memang caleg nanti mau merekrut sanksi silahkan saja. Tetapi untuk saksi parpol akan ditanggung oleh partai Nasdem sendiri,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto

PROBOLINGGO – Sebanyak 12 pengurus PNMP di Kabupaten Probolinggo yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif (Caleg) mengundurkan diri dari pengurus. Pernyataan ini disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto kepada wartawan, Rabu (12/2).

“Mereka sudah mengundurkan diri dari pengurus PNPM,” tandasnya.

Pengunduran diri itu dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh 12 orang yang statusnya sebagai pengurus PNPM. “Mereka sudah menulis surat pernyataan pengunduran diri,” timpalnya.

Heri menjelaskan, sesuai dengan surat Kemendagri 414:/7112/PMD tanggal 17 oktober 2013 pengurus PNPM memang dilarang untuk berpolitik atau mencalonkan diri sebagai caleg. Itulah sebabnya, pihak Bapemas kemudian menyurati ke 12 pengurus PNPM itu agar mengundurkan diri sebagai pengurus PNPM. “Semuanya sudah saya surati. Karena memang pengurus PNPM itu tidak boleh menjadi seorang caleg,” katanya.

Lalu bagaimana jika mereka tetap bersikukuh tidak mengundurkan diri? Menurut Heri, apa-

pun alasannya, seorang pengurus PNPM tidak diperbolehkan mencalonkan diri. “Itu sudah sesuai aturan. Dan mereka harus mengundurkan diri dari pengurus PNPM,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya, pihak Panwas Kabupaten Probolinggo menemukan ada sejumlah pengurus PNPM yang menjadi caleg. Berdasarkan temuan itu, Panwas menghimbau agar mereka mengundurkan diri sebagai pengurus PNPM. Sikap Panwas itu dilakukan karena khawatir adanya dugaan indikasi penyalahgunaan menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pencalegkannya.

Salah seorang Panwas Kecamatan Sumberasih, Muklas mengatakan, meski mereka sudah menyatakan mengundurkan diri dari pengurus PNPM, namun bukti di lapangan sampai sekarang masih ada pengurus PNPM yang masih ngantor.

“Tapi ada sebagian yang sampai sekarang masih ngantor.

Alasannya, mereka masih mau menyelesaikan pekerjaan yang masih belum selesai,” katanya.

Melihat fakta itu, Muklas meminta agar Bapemas Kabupaten Probolinggo lebih tegas memberikan tenggang waktu sampai kapan mereka benar-benar berhenti dari pengurus PNPM. =Muhammad Sugianto

SOSIALISASI PELAPORAN DANA KAMPANYE. Sejumlah peserta mengikuti sosialisasi pelaporan dana kampanye bagi partai politik yang digelar KPU Sumut, di Medan, Sumut. Selain untuk memberikan informasi dan menyampaikan sejumlah aturan yang terkait dengan kewajiban pelaporan dana kampanye, kegiatan tersebut juga untuk memberikan pembekalan awal kepada parpol tentang tata cara penyusunan laporan dana kampanye.

KORAN MADURA

Probolinggo

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 NO. 0300| TAHUN III

13

Mega Proyek SPAM Krucil Diprotes Warga Minta Pemanfaatan Sumber Air Terjun Darungan Dialihkan PROBOLINGGO - Pembangunan Saluran Proyek Air Minum (SPAM) wilayah timur Kabupaten Probolinggo menuai protes warga Desa Kalianan Kecamatan Krucil.

Pasalnya warga menilai ketika musim hujan debit air yang mengalir dari terjun Darungan sangat kecil.

Warga khawatir jika proyek terus dilanjutkan pembangunanya, kebutuhan air bersih untuk kebutuhan hidup, pertanian, dan ternak kekurangan pasokan air. Mereka mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (12/2).

Sekitar dua jam lebih, mereka menduduki kantor DPRD Kabupaten Probolinggo.”Saya minta kepada pemerintah untuk mengalihkan pemanfaatan aliran air terjun darungan dari proyek SPAM. Kami bukan menolak pembangunan tersebut.

Tetapi jangan sampai mamakai aliran sungai itu,” kata salah satu warga Abdul Hamid dalam orasinya.

Sambil membawa spanduk bertuliskan “Pindah Proyek SPAM dari aliran sungai Kalianan,”, mereka protes kepada wakil rakyat serta pemerintah Kabupaten Probolinggo. Nampak, ratusan massa juga dikiuti oleh perwakilan warga dari ibu-ibu.

Terpisah, salah satu perwakilan warga yang menemui, Abdu Manaf mengatakan, kami selaku perwakilan warga, meminta agar proyek pemanfaatan saluran air terjun darungan jangan dilaksanakan di lokasi tersebut. Sebab, jika diteruskan akan berdampak kepada kehidupan warga di desanya.

“Mata air terjun darungan, banyak yang dimanfaatkan warga.

Ketika musim kemarau airnya berkurang dibandingkan dengan musim hujan. Apalagi, kalau sampai dialirkan ke daerah lain. Wong terkadang musim kemarau banyak pertanian warga kekurangan air,” ucap Abdu Manaf.

Abdu Manaf menambahkan, kalau warga yang ada di Desa Kalianan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, kaget.

Sebelumnya, tanpa ada sebuah musyawarah proyek itu sudah dilaksanakan. ”Apakah warga desa setuju dengan pembangunan atau tidak. Ini belum dilakukan pembicaraan oleh pemkab Probolinggo,”tandasnya.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas PU Cipta Karya, Prijono, menegaskan bahwa pemanfaatan sumber mata air terjun Darungan, sertus persen akan dialirkan ke daerah lain. Namun, dari 1000 liter perdetik debit air terjun Darungan hanya akan diambil sebanyak 12,80 liter per detik saja.

“Tim konsultan proyek SPAM sudah melakukan penghitungan yang matang. Sehingga wilayah desa Kalianan tidak mungkin akan kekurangan air, meski sudah di salurkan kedaerah lain,” terangnya.

Menurutnya SPAM dibangun, airnya akan dialirkan di wilayah timur yang meliputi 5 Kecamatan.

Yakni, Krucil, Gading, Besuk, Pakuniran, dan kecamatan Paiton.

“Ini dalam rangka mengejar Millenium Development Goals

mencapai angka 32 persen. Indikator yang paling urgen dalam mengejar kekurangan, yakni terletak kepada kebutuhan akan air bersih harus terpenuhi,” tegas Prijono..

Pemanfaatn air, lanjut Prijo-

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Kami melakukan pembangunan SPAM memiliki dasar hukum

(MDGs ) tahun 2015 mendatang untuk mencapai 61, 5 persen. Sedangkan untuk tahun 2013, masih

no, sudah diatur dalam UndangUndang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi air dan

demi kepentingan masyakat,” pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

formasi BKD. “Semua nama-nama peserta yang lolos di Kabupaten Probolinggo untuk jalur K2 sebanyak 168 orang yang dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi Nasional (Parselnas),” terang Sugeng Agus Purnomo.

Sugeng Agus Purnomo menambahkan, pihaknya akan segera menginformasikan kepada dinas bagi CPNS K2 yang dinyatakan lolos. “Mereka bisa mengetahui, dan bisa segera melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan,” tandasnya.

Pengumuman tersebut, lan-

jut dia, memang banyak penundaan dari pihak Kemen PANRB. Pihaknya mengaku, tidak mengerti permasalahan itu lebih jauh. Karena kewenanagan tentang pengumuman dan kuota yang akan diambil dalam tes itu, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal ini panitia yang dibentuk oleh KemenpanRB .

“BKD hanya pelaksana panitia lokal saja. Untuk teknis dan mekanisme yang mengaturnya pemerintah pusat,” pungkas Sugeng Agus Purnomo. =Mahfud Hidayatullah

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kebagian Jatah PNS 168 Orang PROBOLINGGO- Pengumuman kelulusan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) K2 Kabupaten Probolinggo akhirnya diumumkan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Rabu, (12/2).

Untuk jatah CPNS yang lolos dalam tes CPNS jalur K2 2013, Pemkab Probolinggo memperoleh jatah 168 orang untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo, Sigit Sumarsono melalui Kabid Pengembangan dan

Diklat, Sugeng Agus Purnomo, mengatakan, pengumaman CPNS Pegawai K2 sudah dimumkan.

“Untuk pengumuan CPNS K2, BKD Kabupaten Probolinggo memperoleh informasi dari situs resmi Kemen PAN-RB. Tapi secara kedinasan, pihaknya masih belum terima surat secara resmi,”terangnya kepada wartawan, Rabu, (12/2).

Menurutnya, secara kedinasan sudah diberikan Informasi tentang kepastian pengumumannya isi surat tersebut. Selanjutnya, pihaknya akan segera menempelkannya di papan in-

Pengumuman kelulusan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) K2 Kabupaten Probolinggo akhirnya diumumkan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Rabu, (12/2).

14

KORAN MADURA

Probolinggo

KAMIS 13 FEBRUARI 2014|NO. 0300|TAHUN III

KPU

Kotak Suara Pileg Aman

TEKAN PENGANGGURAN: Disnaker Kota Probolinggo lebih fokus menggelar beragam pelatihan.

Pengangguran Dikerdilkan Ada Berbagai Pelatihan untuk Masyarakat PROBOLINGGO – Hampir setiap tahun angka pengangguran terus meningkat di Kota Probolinggo. Untuk menekan angka pengangguran tersebut, Disnakertrans lebih fokus menggelar beragam pelatihan.

Hal ini disampaikan Kepala Disnaker Kota Probolinggo, Acep Arief kepada wartawan, Rabu (12/2). “Kita mengadakan berbagai pelatihan agar masyarakat bisa menerapkan keterampilan itu menjadi sebuah pekerjaan yang bisa menghasilkan,” tandasnya.

Salah satu penyebab terus meningkatnya angka pengangguran tersebut, saat masa-masa

lulusan sekolah. Nah, begitu lulus dari sekolah tingkat SLTA, mereka memang tidak langsung mendapatkan pekerjaan.

“Makanya angka tingkat pengangguran ini terus meningkat,” kata mantan Camat Mayangan itu.

Untuk mengantisipasi tersebut, Disnaker tidak hanya menggelar berbagai pelatihan, tetapi juga membuka Job Market

Fair (JMP). “Dengan menggelar JMP tersebut, angka pengangguran bisa terkurangi,”terang Acep Arief.

Dengan menggelar JMP itu, Disnaker menggandeng beberapa perusahaan yang ada di Kota Probolinggo. Sehingga dengan demikian, masyarakat bisa langsung mendaftarkan diri pada saat pelaksanaan JMP. Acep Arief menjelaskan, pada tahun 2013 jumlah pengangguran di Kota Probolinggo sebanyak 21.479 orang. Pencari kerja dalam pertahun sebanyak 2.823 orang.

Sedangkan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 153.498 orang

serta kesempatan atau peluang yang masuk kerja sebanyak 97.288 orang.

“Besarnya Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Probolinggo pada tahun ini sebesar Rp.1.250.000,” terang Asep Arif.

Sementara itu, meski UMK sudah ditetapkan sebesar dimaksud, namun masih banyak karyawan pertokoan yang gajinya masih jauh dibawah UMK. Bahkan, ada temuan pekerja atau karyawan di sebuah pertokoan di kota Probolinggo yang umurnya masih anak-anak. “Sekarang sudah tidak ada,” kilahnya singkat. =Muhammad Sugianto

PROBOLINGGO - Logistik untuk kotak suara dalam pemilu legislatif April mendatang, di Kabupaten Probolinggo terbilang aman.

Pasalnya stok untuk tempat penampungan suara di KPU Kabupaten Probolinggo mencukupi.

Divisi Logistik dan Data Pemilih KPU Kabupaten Probolinggo, Isfak Yulianto, mengaku tidak khawatir untuk logistik kotak suara pileg.

Sebab stok yang tersedia sudah terbilang cukup, bahkan melebiji dari target yang dibutuhkan.“Untuk urusan hal itu, kami tidak ada masalah,” katanya kepada wartawan, Rabu (12/2).

Menurutnya, kebutuhan kotak suara yang akan digunakan dalam pileg mendatang, tergantung dari jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) . Sementara yang sudah ditetapkan dalam pileg di Kabupaten Probolinggo berjumlah 2300 TPS yang berada di 330 desa dan kelurahan.

Sedangkan dalam pileg, warga yang memiliki hak pilih akan memilih 4 kartu surat suara. Diantaranya surat suara untuk DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR pusat dan DPD.“Mereka akan mencoblo, empat surat suara yang diterima dari petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara,” tandas Isfak Yulianto.

Isfak Yulianto menambahkan, jumlah yang dibutuhkan untuk konta suara sebanyak 9200 kotak suara.

Setiap TPS akan mendapatkan jatah kotak suara sebanyak 4 kotak suara.”Pileg, jumlah TPS yang ada di desa bertambah di banding dengan Pilbub dan Pilgub,” jelasnya.

Sementara itu, untuk kebutuhan logistik pileg lainnya, KPU Kabupaten Probolinggo akan menunggu kiriman dan KPU provinsi dan KPU Pusat.

Pasalnya surat suara, KPU daerah tidak memiliki kewenangan dalam membuatnya serta kebutuhan logistik lainnya.“Kemarin sampul untuk dokumen pileg sudah kami terima dari KPU pusat,” pungkas Isfak Yulianto. =Mahfud Hidayatullah

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 No. 0300 | TAHUN III

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III

FIORENTINA 2-0 UDINESE

La Viola Menuju Final Coppa

TAK BERKARAKTER. Eden Hazard mendapat tekel dari pemain West Bromwich Albion pada laga yang berlangsung di Stadion The Hawthorns, Rabu (12/2) dini hari WIB. Pada laga itu, Chelsea bermain imbang 1-1 melawan West Brom. Pelatih Chelsea Jose Mourinho menilai cara bermain Chelsea pada laga itu tidak berkarakter.

LONDON - Pelatih Chelsea Jose Mourinho menyesali minimnya insting membunuh para pemainnya saat melawan West Bromwich Albion di The Hawthorns, Rabu (12/2) dini hari WIB. Padahal, mereka memiliki peluang untuk menyelesaikan pertandingan sebelum tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

“Sebuah tim yang sempurna bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan skor 2-0 dan selamat selesai. Tetapi sayang kami tidak melakukan. Selama 60 menit, hanya ada satu tim di dalam pertandingan ini dan tim itu tidak bisa memenangkan pertandingan, khusus pada 15 menit pertama babak kedua.

Selama 10 menit laga ini membosankan dan selama 20 menit hanya ada satu tim yang bermain dan tim itu berjuang mencetak gol dan mendapatkan satu poin.

Menurut saya mereka layak mendapatkannya,” kata Mourinho.

Dia melanjutkan, “Pada babak kedua, kami tidak cukup kuat untuk mengakhiri pertandingan.

Mereka bereaksi tetapi kami tidak bisa menanggapi reaksi mereka.

Pemain kami malah tumpuk di belakang. Kami memulainya terlalu dalam. Saya merasakan itu.

Padahal saya sudah menempatkan para pemain dengan tipe menyerang, tetapi ternyata itu tidak membantu karena kami berada dalam tekanan dan para pemain bertahan saya tidak bisa keluar hingga tiga perempat lapangan.”

Jose Mourinho: Insting Membunuh Chelsea Rendah “Kami memberi mereka bola dan menunggu mereka di kotak penalti dan bertarung di sana.

Ini bukan tipe permainan kami.

Kami tidak m e rasa nyaman

dalam bermain karena minimnya karakter. Kami harus memiliki karakter yang kuat untuk bisa memenangkan pertandingan,” imbuh mantan pelatih Inter Milan dan Real Madrid itu.

Pada laga ini, Chelsea tidak diperkuat oleh kapten John Terry. Absennya mantan kapten Timnas Inggris ini membuat pelatih Jose Mourinho menempatkan David Luiz di posisi bek tengah. Padahal, sejak Rafael Benitez, Luiz lebih sering dimainkan sebagai gelandang bertahan. Absennya Terry membuat para pemain Chelsea kehilangan figur pemimpin di lapangan.

“Sebagai tim kami melakukan kesalahan.

Saya tidak menyalahkan orang per orangan.

Kalau John Terry tidak bermain, itu bukan karena saya tidak ingin memainkannya. Itu karena dia memang tidak bisa bermain.

Dia seorang yang memiliki

karakter dan hal seperti ini bisa membuat perbedaan,” pungkas pria asal Portugal itu.

Pada laga tersebut, Chelsea mampu unggul lebih dulu pada menit ke-45+3 lewat aksi Branislav Ivanovic. Berawal dari tendangan sudut Willian, David Luiz membelokan bola yang langsung disambut Ivanovic dengan sontekan dari jarak dekatnya.

Ketika kemenangan sepertinya akan menjadi miliki Chelsea, Victor Anichebe yang baru masuk pada menit ke-73, berhasil menyamakan kedudukan saat 10 menit berada di lapangan. Anichebe melakukan pergerakan tanpa bola yang bagus dan berlari ke kotak penalti guna menyambut umpan silang Berahino. Anichebe pun dengan mudah menanduk bola melewati Petr Cech. Dengan hasil ini, Chelsa terancam turun dari singgasana klasemen sementara bila Arsenal mampu mengatasi MU di Emiratase, Kamis (13/2) dini hari tadi.=espn/aji

FLORENCE-Fiorentina sukses mengamankan tiket ke final Coppa Italia setelah menekuk Udinese 2-0 (agregat 3-2) di Artemio Franchi, Rabu (12/2) dini hari WIB. Dengan kemenangan ini, Fiorentina akan menantang pemenang laga semifinal lainnya, antara Napoli atau Roma yang dimainkan pada Kamis (13/2) dini hari WIB. “La Viola” memecahkan kebuntuan dengan gol sensasional dari Manuel Pasqual pada menit ke-14.

Bermula dari Joaquin yang melepaskan umpan ke arah Pasqual yang langsung menyambutnya dengan tembakan dari sudut sempit. Udinese pun tidak tinggal diam. Setelah gagal menyamakan kedudukan di babak pertama, tim “Zebra” mencoba untuk meningkatkan serangan ketika memasuki interval kedua.

Namun, alih-alih membuat keadaan seimbang, Udinese justru harus kembali kecolongan pada menit ke61. Fiorentina mendapat kesempatan untuk melakukan serangan balik dan David Pizarro melepaskan umpan panjang ke arah Juan Cuadrado dari tengah lapangan. Sang gelandang pun langsung melepaskan tendangan geledek dari jarak 20 meter dan mengoyak gawang Udinese yang dikawal Scuffet.

JUAN CUADRADO melesakkan gol spektakuler pada laga melawan Udinese Terjadi ketegangan pada enam menit waktu tambahan, seiring Cuadrado mendapat kartu kuning dan dipastikan tidak bisa bermain di final. Emmanuel Badu dari Udienese dikirim keluar dari bangku cadangan karena terlibat perselisihan. Sementara, bek Udinese Maurizio Domizzi juga dikartu merah karena berselisih di lapangan pada menit akhir pertandingan. =espn/aji

16

KORAN MADURA

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 |LA TAHUNVIOLA III

MENUJU FINAL COPPA ITALIA

JOSE MOURINHO: INSTING MEMBUNUH CHELSEA RENDAH

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

119 HARI LAGI

Olahraga KORAN MADURA

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III

BEKUK ATLETICO MADRID 2-0

STATISTIK CRISTIANO RONALDO Akurasi Umpan Menang Bola Atas Sentuhan Pelanggaran Total Tembakan Total Gol Menang Dribel Rating

16

EL REAL MENUNGGU LAWAN DI FINAL

85% 50% 56 2 5 2 1 7.8

Cristiano Ronaldo menjadi bintang kemenangan Real Madrid saat mengalahkan Atletico Madrid di Stadion Vicente Calderon.

Ronaldo mencetak dua gol dari titik putih.

MADRID - Real Madrid memastikan satu tiket ke partai final Copa del Rey usai mempermalukan rival sekota Atletico Madrid di hadapan pendukungnya sendiri, Stadion Vicente Calderon, dengan skor 2-0 dalam pertandingan leg kedua semifinal pada Selasa (11/2) waktu setempat atau Rabu (12/2) dini hari WIB. “El Real” pun melaju ke laga puncak dengan keunggulan agregat 5-0 setelah meraih kemenangan 3-0 pada leg pertama di Santiago Bernabeu pekan lalu. Madrid kini tinggal menunggu lawan di final. Kemungkinan besar, partai “el clasico” akan terjadi di laga puncak karena Barcelona mengantongi keunggulan 2-0 saat bertandang ke markas Real Sociedad, Kamis (13/2) dini hari WIB. Laga baru berjalan tujuh menit, Madrid sudah membuka keunggulan. Atletico dihukum tendangan penalti setelah Manquillo menjatuhkan Cristiano Ronaldo. Pemain asal Portugal itu mengambil sendiri eksekusi penalti dan mampu menaklukkan kiper Atletico Aranzubia untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Atletico bahkan harus kembali tertinggal pada menit ke-14 dan lagi-lagi melalui titik putih. Insua menjatuhkan Garteh Bale di kotak terlarang dan tanpa ragu wasit pun menghukum penalti bagi

Atletico. Ronaldo kembali menjadi eksekutor dan tanpa kesalahan mampu menaklukkan Aranzubia untuk kedua kalinya sehingga skor berubah menjadi 2-0.

Kemenangan ini juga menciptakan rekor clean sheet. Real Madrid menjadi yang pertama yang sukses menjaga gawangnya tidak kebobolan dalam delapan laga berurutan pada turnamen tertua di negeri Spanyol ini. Memulai dari babak keempat, Madrid lolos setelah menyingkirkan Olimpic Xativa 2-0. Di babak 16 besar, El Real mendepak Osasuna 4-0. Di perempat final, mereka disulitkan Espanyol tapi tetap lolos dengan skor agregat 1-0. Dan di semifinal, mereka mengandaskan rival sekotanya Atletico Madrid dengan 5-0.

Calon lawan El Real di final adalah rival abadinya di La Liga, Barcelona. Tim ini baru memainkan leg kedua melawan Real Sociedad pada Kamis (13/2) dini hari. Menjelang laga ini, pelatih Gerardo Tata Martino berjanji akan menurunkan kekuatan penuh, termasuk Neymar yang sudah pulih dari cedera. Bila mereka menang maka final ideal akan tersaji kepada publik sepakbola.

Ini akan menjadi “el clasico” ketiga musim ini. Dua lainnya terjadi di La Liga. =ESPN/AJI

KAMIS

KORAN MADURA

13 FEBRUARI 2014 No. 0300 | TAHUN III

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III

AA

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

JANGAN ADA KUSTA DI ANTARA KITA

DATA PENDERITA KUSTA KABUPATEN SUMENEP 329

Orang

JALANI HIDUP DENGAN KEYAKINAN Bagi Via, sapaan akrab Siti Lutfiyah, tak kan ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Namun, hidup harus dijalani tanpa penuh beban. Selalu berusaha menigkatkan kualitas hidup ke posisi yang lebih baik.

BACA NETER KOLENANG HALAMAN P

ADA DAGING IMPOR DI MADURA

94

Orang

SAMPANG | F 31

21

Orang

PENDERITA KUSTA KERING

USIA >14 THN

Orang

USIA <14 THN

”Saat ini, Sumenep ada peningkatan pengidap penyakit kusta, bahkan saat ini Sumenep menduduki rangking kedua se-Jatim,” kata Regnani, Rabu (12/2). Per 31 Desember 2013, penderita kusta 475 orang.

Dari 475 penderita itu dibagi menjadi dua kategori, yakni kategori kusta kering (PB) dan kusta basah (MB). Untuk kusta jenis PB, penderita dengan usia 0-14 tahun sebanyak 21 orang dan yang berumur 14 tahun ke atas sebanyak 94 orang.

Sedangkan kusta jenis MB, penderita dengan usia 0-14 tahun sebanyak 31 orang dan yang berumur lebih dari 14 tahun sebanyak 329 penderita. ”Jadi, jumlah keseluruhan mencapai 475,” kata perempuan berparas cantik itu.

Menurutnya, penyakit kusta sangat mudah menular melalui pernafasan. ”Walaupun penyakit ini tidak ganas, namun mudah menular,” terangnya. Oleh karenanya, harus segera mendapat mengobatan. Jika dibiarkan, akan membuat kulit mengelupas hingga pada akhirnya jika tidak segera ditangani penderita akan mati.

Sedangkan cara mengobatinya, dengan cara minum obat secara rutin setiap

erita baru, maka kami langsung mendatangi ke rumahnya,” katanya.

Anggota Komisi D DPRD Sumenep Nur Asyur mengatakan, semua jenis penyakit yang menular, termasuk kusta, ada anggaran khusus dari pemerintah, baik melalui APBN, APBD Daerah tingkat I dan juga APBD tingkat II. ”Jadi tidak ada alasan lagi bagi Dinkes itu tidak optimal dalam memberikan pengobatan terhadap semua penyakit yang menular,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

USIA >14 THN

SUMENEP – Kabid Penanganan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep Dwi Regnani mengungkapkan, penderita kusta di daerahnya mengalami tren peningkatan.

Saat ini, Kota Sumekar peringkat kedua se-Jawa Timur.

hari selama satu tahun. ”Memang kegiatan itu sangatlah membosankan, namun jika tidak rutin maka penderita itu haruslah mengulang dari awal kembali,” ungkapnya.

Untuk mengobati 475 penderita, pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI dan puskesmas yang ada di setiap daerah. ”Karena puskesmas merupakan ujung tombak, maka kami menfaatkan. Jika petugas puskesmas nantinya menemukan pend-

USIA <14 THN

Sumenep Peringkat 2 se-Jawa Timur

PENDERITA KUSTA BASAH

PENGUMUMAN HASIL TES CPNS MEMBINGUNGKAN BANGKALAN | I

Ilustrasi seorang kakek penderita Kusta

BUKTI PELANGGARAN PUPUK MASIH DIENDUS PAMEKASAN | K

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 No. 0300 | TAHUN III

INFRASTRUKTUR

Tebing Jembatan itu Sudah Retak

RETAK. Seorang warga menunjukkan tebing jembatan yang menghubungkan Desa Lebeng Timur dan Desa Lebeng Barat, Kecamatan Pasongsongan, sudah retak meski baru selesai dikerjakan pada sekitar pertengahan Desember 2013.

SUMENEP – Tebing jembatan yang menghubungkan Desa Lebeng Timur dan Desa Lebeng Barat, Kecamatan Pasongsongan, sudah retak meski baru selesai dikerjakan pada sekitar pertengahan Desember 2013.

Pengerjaan proyek itu diduga tidak sesuai dengan juknis.

Demonstrasi Tidak Jadi Karyawan BPRS Mendatangi Sekretariat FAM’S SUMENEP – Rencana Front Aktivis Mahasiswa Sumenep (FAM’S) menggelar demonstrasi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar, Rabu (12/2) gagal. Perwakilan dari BPRS sekitar pukul 08.30 terlebih dahulu mendatangi sekretariat mahasiswa tersebut.

Korlap FAM’S Moh Hazmi menuturkan, pihaknya sebenarnya sudah siap menggelar aksi tersebut. Surat izin ke polisi sudah dilayangkan. Perangkat, atribut, dan tuntutan demo juga sudah siap. Namun, sebelum berangkat, perwakilan dari BPRS terlebih dahulu datang tanpa pemberitahuan untuk melakukan audiensi.

“Tuntutan kita jelas, bobroknya manajemen perbankan.

Tiga direksi utama harus dipecat dari jabatannya. Itu sesuai dengan hasil rekomendasi RUPS (rapat umum pemegang saham). Ketiga pimpinan direksi BPRS itu di antaranya Direktur Utama Novi Sujatmiko, Direktur Bisnis Ramlan, dan Direktur Operasional Slamet Riyanto,” jelas Hazmi.

Rekomendasi pemecataan itu karena ada ketidakharmonisan di antara direksi. Hal itu dinilai akan berdampak

pada saham perbankan, seperti akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan yang ditabung nasabah maupun tabungan yang berasal dari aset daerah (APBD).

Selain itu, diduga ada penggelapan aset yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Karena BPRS perbankan, pihaknya mengingkan ada transparansi dan mencegah terjadinya kerugian nasabah akibat bobroknya manajemen perbankan.

Namun demikian, pihaknya nanti tetap akan menggelar aksi. “Kami tidak menginginkan kegagalan aksi itu aki-

bat ada kongkalikong dengan pihak perbankan,” tutrnya.

Sementara itu, Karyawan BPRS Fajar mengatakan, rekomendasi RUPS bukan menghentikan ketiga direksi, melainkan pemendekan masa jabatan direksi. Pasalnya, pengangkatan direksi baru itu satu paket berdasar hasil keputusan RUPS. Disinggung soal adanya penggelapan aset BPRS, Fajar menepis tudingan tersebut.

Dia berdalih jika memang terjadi penyimpangan itu pasti diketahui Bank Indonesia (BI). Pihaknya ada rapat triwulanan yang membahas

perkembangan perbankan.

Menurutnya, bukan hanya orangnya yang terkena dampak hukum, bank juga akan disanksi oleh BI. “Jadi saya tegaskan, soal pemecatan direksi itu urusan internal perbankan. Makanya, saya tidak ingin aksi yang ditimbulkan akibat demo itu akan berdampak pada kepercayaan nasabah BPRS. Itu yang kita harus jaga bersama-sama karena selama ini pertumbuhan perbankan secara grafiknya sudah mengalami kemajuan yang baik,” jelas Fajar. =ALI RIDHO/MK

Karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar melakukan audiensi dengan Front Aktivis Mahasiswa Sumenep (FAM`S) di sekretariat FAM`S, Rabu (1/2).

Hadi, warga Desa Lebeng Timur, menuturkan proyek tersebut baru berumur sekitar dua bulan, namun tiang penyangga tebingnya juga sudah retak. “Kami kecewa, masak tidak sampai dua bulan sudah banyak yang retak,” katanya.

Ia meyakini, rekanan yang mengerjakan proyek tersebut menyelesaikan proyek itu secara asal-asalan. ”Memang kemarin itu di sini cuaca sedang buruk. Namun tidak mungkin retak jika pekerjaan itu dikerjakan secara maksimal, apalagi retaknya itu tidak hanya satu kali, melainkan sudah kedua kalinya,” ungkapnya.

Pemerintah diminta segera memperbaikinya, Kami kecewa, khawatir nanti masak tidak ada korban karena sampai dua bujembatan tersebut akses utama lan sudah banyak warga. ”Kami khayang retak,” watir, jika tidak segera diperbaiki Hadi maka kondisWarga inya akan semakin parah, yang pada akhirnya akan ambruk,” ujarnya.

Aktivis ICW Sumenep, Abd. Rahman, meyakini, proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai petunjuk teknis (juknis). ”Kami yakin jika dikerjakan sesuai dengan juknis, maka kondisi jembatan itu akan bertahan lama,” tudingnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sumenep Edy Rasyiadi membenarkan jika tebing jembatan itu sudah retak. Bahkan retaknya tebing fondasi itu sudah kedua kalinya. ”Itu memang berada di atas tanah yang labil, sehingga itu mudah retak,” tuturnya.

Pihaknya mengaku sudah memanggil rekanan, dan pihak rekanan mengaku sanggup untuk memperbaikinya. ”Karena itu masih dalam tahap pemeliharaan, maka kami panggil pihak rekanan dan dalam waktu dekat sanggup untuk melakukan perbaikan,” jelasnya.

Disinggung besaran anggaran, ia hanya mengatakan anggaran proyek itu bersumber dari APBD II. ”Kami rencanakan, untuk perbaikan kali ini akan dilakukan memakai cor bertulang,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III

C

PEMBANGUNAN

Kelanjutan Pasar Anom Tak Jelas

Bambang Prayogi

Ketua Komisi B DPRD Sumenep SUMENEP – Kelanjutan pembangunan Pasar Anom Baru Sumenep pasca kebakaran hingga saat ini belum jelas. Komisi B DPRD setempat menilai pemkab tidak tegas, hanya berjanji segera membangunnya.

“Sampai hari ini, Pemkab belum menjelaskan kepada semua kapan kelanjutan pembangunan Pasar Anom akan dilanjutkan.

Mereka hanya bilang akan segera dilanjutkan, tetapi mana bukti janji mereka kok sampai hari ini tidak ada,” ucap Bambang Prayogi, Ketua Komisi B DPRD, Rabu (12/2).

Bambang menyatakan, kondisi pasar saat ini merugikan pedagang dan pembeli. “Kita gampang mengakatan sabar dan tunggu dulu, tetapi bagi mereka yang berada di bawah dibiarkan menderita, tempat sudah becek, tempat berjualan semrawut, dan sempit. Saya juga sudah mulai jenuh merekomendasikan ke Pemkab, sebab mereka tak ada aksi nyata,” tegas Bambang.

Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, Kepala DPPKA Carto sendiri sudah menyatakan bahwa pada bulan Juni sudah selesai.

“Jika pada bulan Februari masih belum saja dikerjakan, tidak mungkin Juni itu selesai. Jangan-jangan mereka hanya mau main-main. Saya harapkan Pemkab harus gentel dalam hal ini,” tuturnya.

Jika belum ada investornya, lanjut Bambang, terus terang saja secara jantan. “Pula kalau masih ada masalah, sampaikan saja masih ada masalah, jangan biarkan mengundang polemik di bawah. Agar jelas, masyarakat tidak menunggu,” jelasnya.

Sementara Kepala DPPKA, Carto, belum bisa dikonfirmasi. =SYAMSUNI/MK

SIMULASI PENGAMANAN PEMILU 2014. Polisi berusaha membubarkan pengunjuk rasa saat simulasi pengamanan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 di depan Gedung Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Simulasi tersebut dilakukan agar anggota kepolisian lebih sigap dalam menghadapi unjuk rasa, terutama ketika kondisi massa menjadi anarkis jelang pelaksanaan atau sesudah pemilu.

Komisi A Belajar ke Batam Sekwan: Soal Anggaran Kami Belum Tahu SUMENEP – Ruang Komisi A DPRD Sumenep, Rabu (12/2) terlihat sepi. Sebagian anggota komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum itu sedang studi banding ke Batam.

Wakil rakyat belajar peningkatan kapasitas kinerja dewan.

Hal itu diakui Sekretariat Dewan Moh Mulki. “Sebagian dari anggota Komisi A memang sedang lagi melakukan kegiatan peningkatan kapasitas kinerja dewan. Namun, soal anggaran kegiatan luar kota itu, kami belum tahu,” tuturnya.

Tekait dengan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan studi banding, pihaknya mengaku sudah mendapat rekomendasi dari Ketua DPRD yang ditembuskan ke Ketua Komisi A dan Sekwan. Soal rekapan data angaran yang dipersiapkan ke Batam, pihaknya belum sempat merekapnya.

“Arsipnya semua ada di komputer. Kepastian kegiatan dewan yang melakukan kegiatan di luar

kota sudah terjadwal semua. Namun, kegiatan kemana saja selama Januari ini, itu yang belum bisa dijelaskan lantaran masih harus merekap ulang data agenda dan jadwal kegiatan dewan,” terangnya pada Koran Madura.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Sumenep Abrori Mannan menjelaskan bahwa sebagian anak buahnya memang sedang melakukan kegiatan ke luar kota.

Kegiatan tersebut dalam bentuk peningkan kapasitas kinerja dewan.

“Saya pribadi tidak kemanmana dan sedang di rumah saja.

Soal sebagian anggota yang sedang melakukan kegiatan ke Batam, bisa ditanya langsung ke yang bersangkutan. Pasalnya, kegiatan itu sudah terjadwal tentu soal anggarannya Sekwan pasti sudah memiliki rencana kegiatan dewan,” pungkasnya. =ALI RIDHO/MK

SEPI. Ruang Komisi A DPRD Sumenep terlihat sepi, Rabu (12/2).

Sebagian anggota dewan bidang hukum dan pemerintahan itu sedang studi banding ke Batam.

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III

Balai Desa Tak Ditempati Kades Mestinya Masuk Kantor dari Pukul 7.00-15.30 SUMENEP - Banyak kantor kepala desa (kades) di Kabupaten Sumenep tak ditempati. Keberadaan balai desa pun kurang terawat dan terbengkalai. Salah satunya Kantor Kepala Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, yang sejak pergantian kepala desa, balai desa itu dibiarkan mubazir.

“Warga sudah sering menganjurkan kepada kades dan perangkat desa agar menempati kantor tersebut sehingga warga kalau mau berurusan tidak perlu lagi ke rumah seperti sekarang ini. Namun, imbauan warga tidak dihiraukan sehingga akhirnya kantor desa terlihat sepi setiap hari,” kata Sukarnaedi, warga Desa Lapa Laok.

Anggota DPRD Kabupaten Sumenep itu menyayangkan sikap kepala desa yang seperti itu, sebab balai desa yang sudah difasilitasi oleh pemkab ternyata tidak difungsikan sebagaimana mestinya.

“Yang menjadi korban adalah masyarakat. Mereka harus jauhjauh pergi ke rumah kades, belum lagi kalau yang mengurus tentang kepentingan warga masih dilempar ke aparatur desa yang mengurus itu. Maka ini masalah bagi warga,” jelasnya.

Politisi PKB itu meminta kepada atasan kades seperti camat dan pemdes untuk memberikan sanksi. “Agar tidak muncul polemik di bawah, sehingga masyarakat bertanya-tanya, masak rumah dan kantor tak ada bedanya, karena pelayanan desa itu bukan di rumah, tetapi di ba-

lai desa,” katanya.

Sukarnaedi menilai, hal ini telah melanggar aturan. “Selain itu yang paling saya sayangkan, mana komitmen kepala desa ketika ia berjanji di depan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang memuaskan. Ini kan hanya janji kosong saja. Jadi, saya harap Pemdes turun tangan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli menyatakan bahwa secara formal balai desa itu sebagai salah satu sarana pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat.

“Memang itu diperuntukkan untuk kades dan aparatur desa untuk mengatur jam kerja, dan secara formal dalam aturan itu, mereka harus sudah stand by di sana jam 07.00 Wib, dan tutup pada jam 15.30. Dan dengan atu-

Sisi lain memang perlu dimaklumi, ketika kami turun ke bawah problem itu bervariasi.

Moh. Ramli

Kabag Pemdes ran itu, kami berharap kepada semua aparatur desa untuk melayani secara formal sesuai jam kerja yang telah diatur,” katanya.

Terkait tidak berfungsinya kantor balai desa, kata Ramli hal tersebut memang menjadi tupoksi pihaknya untuk melakukan pembinaan. “Sisi lain memang perlu dimaklumi, ketika kami turun ke bawah problem itu berva-

riasi. Sebab, ternyata ada banyak warga itu tidak hanya dilayani secara formal. Jika terus formal, maka muncul kesan minor, kalau aparatur desa mempersulit pelayanan, kenapa tidak dilayani dengan mudah ketika malam-malam datang minta tanda tangan atau hajat lain. Jadi, memang dilematis melihat beragam permintaan masyarakat,” jelasnya.

Disinggung aset desa yang ikut tidak berfungsi, kata Ramli pihaknya akan menindaklanjuti ketika ada laporan. “Kami menyayangkan jika mendengar pengaduan tentang ada banyak kades yang mengantor di rumahnya dan tidak menampati balai desa, sehingga kami tetap berharap kantor desa yang dibangun berdasarkan anggaran pemerintah harus difungsikan betul,” pintanya. =SYAMSUNI/MK

KECELAKAAN LALU LINTAS

Kondisi Korban Laka Membaik SUMENEP – Kondisi korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya SumenepPamekasan, Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi, Kamis (6/2) sekitar pukul 7.45 makin membaik. Namun, hingga saat ini belum ada keluarga yang membesuknya di RSD dr. H. Moh Anwar, Sumenep.

KUPON

LOMBA AZAN

BERHADIAH UMROH Nama Umur Alamat Nomor Kontak

: ......................................... : ......................................... : ......................................... : .........................................

• Kupon ini diserahkan ke studio Madura Channel Jl. Adirasa 6-7 Kolor Sumenep, selambatlambatnya tanggal 8 Maret 2014

Dipersembahkan oleh:

• Babak penyisihan akan disiarkan secara langsung di Radio 89.5 FM

Said Abdullah Institute

• Keterangan lebih lanjut hubungi: Abiel (087850117101) dan Susi (087850449593)

Machan Corporation

Kepala Instalasi Peduli Pelanggan RSD dr. H. Moh Anwar Sumenep Lalu Safrul Fajri mengatakan, jika nanti sudah pulih dan tak kunjung ada keluarga yang mengakuinya, laki-laki setinggi 165 sentimeter itu akan diserahkan ke Dinas Sosial setempat. ”Yang menangani persoalan ini kan Dinas Sosial. Jadi, kami akan menyerahkan ke pihak yang berwajib untuk dicarikan keluarganya,” katanya, Rabu (12/2).

Kata Safrul, korban kecelakaan yang menderita sakit ingatan itu sudah bisa bicara. Ia sempat menyebut nama dan alamat rumahnya, namun tiap kali ditanya jawabannya selalu berubah-ubah.

“Jika sekarang mengatakan punya nama dan tempat tinggal, esoknya sudah mengaku tidak punya nama dan tempat tinggal. Jadi kita bingung untuk menindak lanjuti pengakuan korban. Ya, kita maklum karena korban diduga mengalami gegar otak,” ujarnya.

Sementara Kabid Rehabilitasi Dinsos Sumenep Zainurul Qamari saat dihubungi melalui telepon selulernya belum bisa dikonfirmasi.

Ciri-ciri laki-laki itu berumur sekitar 29-35 tahun, kulit kuning langsat, rambut agak ikal, dan berjenggot. Ia ditemukan mengenakan sarung garis-garis biru dan memakai jaket berwarna milenium kombinasi krem. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III

E

PENEGAKAN HUKUM

Eksekutor Perda Belum Beraksi SUMENEP – Komisi C DPRD Sumenep mempertanyakan kinerja penegak perda. Pasalnya, hingga saat ini, pengembang perumahan masih melanjutkan aktivitas pembangunan meski sudah dinyatakan tidak mengantongi surat izin.

Anggota Komisi C DPRD Sumenep Muhammad Husin mengatakan, semestinya, satuan polisi mamong praja sudah mengeksekusi Perda No 12/2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Namun, hingga saat ini masih belum.

“Kapasitas Satpol PP layak dipertanyakan. Mana peran Satpol PP untuk menjalankan amanat yang tertuang dalam Perda,” ujarnya, Rabu (12/2). Sebelumnya, Tim Penataan dan Penertiban Perizinan (TPPP) Sumenep telah menyerahkan hal itu ke satpol PP setempat.

Politisi PKNU itu khawatir, jika penegak perda melempem dalam menindak perumahan liar akan semakin luas lahan produktif-pembangunan yang beralih fungsi. “Kan bisa saja pengembang baru lainnya suatu saat beralasan, kenapa punya saya dihentikan sementara proyek perumahan yang sudah jelas-jelas tidak mengantongi izin justru dibiarkan berlanjut. Ini dapat memicu ketidakadilan dan kecemburuan sosial di antara pengembang,” tegasnya.

Menurutnya, satpol PP adalah benteng teganya perda. Ia meminta satpol PP

segera bertindak.

Secara terpisah, Kasi Ops SAtpol PP Moh Saleh mengatakan, pihaknya akan memberikan peringatan lisan yang kedua nantinya jika pihak pengembang masih mokong untuk menghentikan proyeknya.

“Kita tidak bisa melabrak aturan baku yang sudah dibuat, Mas. Sebab, Satpol PP dalam menjalankan perda juga harus mengacu pada SOP (standar operasional prosedural). Kasih peringatan lisan hingga 3 kali, jika tetap tak digubris, baru diperingatkan dengan peringatan secara tertulis,” tandasnya.

Soal anggapan satpol PP lemah menghadapi developer, Saleh menegaskan pihaknya hanya memberikan toleransi dan lebih mengedepankan cara-cara persuasif untuk mengatasi persoalan pelanggaran perda tersebut. “Makanya kita gunakan cara persuasive dulu,” katanya.

Tak Berizin Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Sumenep, Herman Poernomo, mengungkapkan, ada delapan perumahan di Kota Sumekar yang belum mengantongi

izin mendirikan bangunan. ““Kami sudah menghentikan pembangunan 4 perumahan,” tuturnya.

Perumahan itu terletak Desa Pangarangan sebanyak 2 lokasi, di Jl. Adi Poday Desa Kolor, dan Satelit. Selain itu, perumahan yang tidak mengantongi IMB juga didapati di Kecamatan Batuan, di Desa Gunggung sebanyak 2 lokasi, yakni sebelah timur Terminal dan di Jl. Arya Wiraraja.

Sementara yang telah dihentikan paksa pembangunan empat perumahan di antaranya, di Jl. Adi Poday, Desa Kolor, Kecamatan Kota, dan Jl. Arya Wiraraja, Desa Gunggung, Kecamatan Batuan.

“Jadi apapun alasannya, pengembang tidak boleh melanjutkan pembangunan, karena selain tidak memiliki izin juga melanggar perda RTRW,” tegasnya. =ALI RIDHO/MK

Sampang F

KORAN MADURA KORAN F PROBOLINGGO

Sampang

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 No. 0300 | TAHUN III

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III

MADURA

Ada Daging Impor di Madura Ratusan Daging Hati Asal Australia Dimusnahkan SAMPANG - Sedikitnya 611 kilogram daging hati impor dimusnahkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Gunung Maddah Kecamatan Kota Sampang. Daging hati impor tersebut tidak layak konsumsi karena di luar ambang batas kunsumsi konsumen.

Dinas Badan Karantina Pertanian (BKP) Kabupaten Bangkalan mengemukakan, daging tersebut tak layak dikonsumsi sehingga harus dibakar dengan disaksikan Polres Sampang, Rabu (12/2).

Daging itu berasal dari Australia.

“Daging impor hati ini memang sudah mengandung banyak penyakit dan tak layak kunsumsi, makanya kita bakar,” ucap Kepala Badan Karantina Pertanian Kabupaten Bangkalan Cicik Sri Sukarsih usai membakar daging impor itu.

Daging tersebut ditemukan aparat kepolisian Sampang, (13/1) saat melakukan operasi di pintu masuk Jalan Jaksa Agung Suprapto Kec/Kota. Daging hati impor yang dibawa dari Kota Mojokerto menggunakan mobil box tersebut

hendak diselundupkan ke wilayah Kabupaten Sumenep.

Di perjalanan, daging tersebut tidak disimpan dalam lemari es dan tak disertai dokumen sesuai persyaratan dari dinas BKP. Sehingga, daging itu diyakini mudah menimbulkan mikro organisme atau sejenis bahan penyakit ketika dikonsumsi masyarakat.

Banyak Beredar Cicik Sri Sukarsih mengungkapkan, daging hati impor sudah banyak beredar di Madura. Namun, tak banyak yang terdeteksi.

Jika ditemukan, pihaknya menyakini orang yang terlibat melanggar Pasal 6 UU No 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan.

Daging impor juga dapat merusak harga dan kualitas daging daerah di pasaran. “Di samping itu juga dapat merugikan konsumen dan harga baik kualiats daging lainnya,” jelasnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap peredaran daging sapi yang dijual murah di pasar tradisional. “Lebih waspada saja kepada masyarakat karena takut ada daging seperti ini (impor),” imbaunya. =RYAN HARIYANTO/MK

DIMUSNAHKAN. Proses pembakaran daging hati asal Australia di TPA di Desa Gunung Maddah Kecamatan Kota Sampang, Rabu (12/2). Daging seberat 611 kg itu dinyatakan tidak layak konsumsi.

KETERANGAN SAKSI

Dituduh Selingkuh, Tukang Mebel Dibunuh Sudah jatuh masih tertimpa tangga pula. Hal itu dialami Mujalis. Sudah dituduh selingkuh dibunuh pula SAMPANG- Sungguh malang nasib Mujalis (35), warga Desa Aeng Panas, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep.

Pasalnya pria yang berprofesi sebagai tukang mebel tersebut diduga dibunuh secara sadis di tempatnya bekerja di Desa Tabaih Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang pada 16 Oktober 2013 lalu. Pemicunya, Mujalis dituduh selingkuh dengan pembantu majikannya, Satumah.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan yang menghadirkan saksi-saksi di Pengadilan Negeri (PN) Sampang, Rabu (12/2). Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Setyawati Yun

Irianti itu menghadirkan dua saksi dari pihak korban. Mereka adalah Rusnawiyah (30) yang

juga sebagai istri Mujalis dan Hosnan (45) yang merupakan kakak kandung Mujalis dan satu

tempat kerja dengan Mujalis.

Menurut Rusnawati, Mujalis yang saat itu sedang libur kerja pulang kampong sekitar empat hari. Dalam masa libur itu kemudian ada seseorang bernama Mukari yang mengaku diutus majikannya Matra’i untuk menjemput Mujalis. Tanpa piker panjang, Mujalis pun langsung ikut. ”Katanya yang menjemput (Mukari) itu suami saya (Mujalis) diperlukan untuk kerja menyelesaikan pembuatan lemari yang akan segera dibeli orang.

Sehingga, dia harus segera balik ke tempat kerja,” katanya saat ditanya majelis hakim.

Nahasnya, selang beberapa jam kemudian ada kabar dari seseorang yang mengaku sebagai anggota Polsek Sokobanah bahwa Mujalis sudah meninggal dunia dengan luka-luka di bagian muka dan kepala bagian

belakang. ”Setelah mendengar kabar itu, saya langsung pingsan. Sampai jenazah suami saya (Mujalis) diantarkan ke rumah, saya masih belum sadar sepenuhnya. Tibatiba sudah banyak orang di rumah saya,” akunya.

Sementara Hosnan yang bekerja satu tempat dengan Mujalis mengatakan, tuduhan selingkuh yang dialamatkan ke adik kandungnya itu tidak benar sama sekali. Sebab, selama di tempat kerja Mujalis selalu bersama dirinya dan tidak pernah punya hubungan spesial dengan Satumah. Bahkan saat tidur pun, kata Hosnan, selalu bersama dirinya di Musolla di luar rumah majikannya. ”Tidak pernah, Pak,” jawabnya saat ditanya majelis hakim apakah pernah Melihat Mujalis berduaan dengan Satumah di dalam kamar. =MIFTAHUL ULUM

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III

G

LOGISLTIK BERBAHAN KARDUS

Potensi Kecurangan Makin Besar Sampang – Panwaslu Kabupaten Sampang meragukan efektivitas logilstik pemilu legislatif berbahan kardus.

Bilik dan kotak suara dari kardus dinilai kurang aman karena mudah lembap saat terkena hujan dan gampang terbakar.

Kekhawatiran tersebut disampaikan Divisi Penindakan Panwaslu Kabupaten Sampang Ach Ripto, Rabu (12/2) sekitar pukul 11.00 Wib saat melakukan peninjauan di Sekretariat

KPU di Jalan Syamsul Arifin Kelurahan Polagan Kecamatan Kota Sampang.

Logistik tersebut dinilai kurang layak untuk Kabupaten Sampang, karena rawan konflik saat pesta demokrasi. “Kami sebenarnya merasa kecewa dan kesulitan kalau logistik dari bahan kardus, karena segi keamanannya sendiri saya yakin tidak cocok dengan situasi di sini, apalagi khusus Sampang yang memang rawan konflik,” ucapnya.

Selain itu, kotak suara berbahan kardus tersebut tidak bisa dikunci. Dengan demikian, potensi kecurangan sangat besar karena ketika di tengah perjalanan bisa diubah. “Kotak

suaranya ternyata tidak ada tempat kunci pengamanan, kalau diubah di tengah jalan gimana dong. Ini yang dikhawatirkan,” tegasnya.

Panwaslu berencana mengadukan persoalan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu.

“Langkah kita nanti akan berkoordinasi kepada Banwaslu apakah logistiknya ini akan dikembalikan kepada KPU Pusat atau tidak, karena kita kesulitan saat mengawasi ini pastinya,” tuturnya.

Beberapa waktu lalu, KPU Sampang menerima kekurangan logistik dari kardus berupa kotak suara sebanyak 3.755 kotak dan bilik suara sebanyak 4.734 kotak. =RYAN HARIYANTO/MK

MENINJAU. Divisi Penindakan Panwaslu Ach. Ripto saat meninjau logistik di kantor KPU Sampang.

BANTUAN SISWA MISKIN

Ketika Murid Tanya BSM PESERTA tes CPNS jalur K-2 melihat hasil tes di laman Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Badan Kepegawaian Daerah Sampang, Rabu (12/2)

PENGUMUMAN CPNS

BKD: Kami Meragukan Keabsahan SAMPANG – Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sampang, Rabu (12/2) lebih ramai dari biasanya. Puluhan peserta tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui katagori dua (K-2) menyesaki gedung itu untuk melihat hasil pengumuman.

Kemarin, di laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) RI beredar pengumuman hasil tes CPNS K-2. Namun, BKD Sampang mengaku

belum menerima surat penguman secara resmi.

Menggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sampang Slamet Terbang belum bisa memastikan kebenaran hasil pengumuman itu. Dari 2.066 peserta di Kota Bahari yang dinyatakan lolos hanya 316 peserta.

“Saya bingung untuk memastikan kebenaran pengumuman yang berada di website ini, karena hingga saat ini, kami belum mendapatkan surat pem-

beritahuan secara resmi dari pusat.

Makanya kami masih meragukan keabsahan data itu,” ucapnya, Rabu.

Untuk memastikan informasi tersebut, pihaknya akan melakukan kooordinasi dengan Sekertaris Daerah Kabupaten (sekdakab) Phutut Budhi Santoso. “Saya juga akan memastika kebenarannya itu kepada Sekda, karena beliau menyuruh kami untuk memastikan kebenaran informasi ini,” jelasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

SAMPANG – Murid Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Sampang hingga saat ini dikabarkan belum menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) 2013. Jika bantuan tersebut dalam waktu dekat tak kunjung dikucurkan, sejumlah murid mengancam akan mogok belajar.

Penerima BSM yang saat ini sedang duduk di kelas XII, mengungkapkan, menurut bank yang menyalurkan bantuan tersebut, BSM sudah bisa dicairkan.

Namun, hingga saat ini, dirinya dan sejumlah murid penerima bantuan tersebut belum bisa menikmatinya.

“Saya memang penerima BSM. Cuma banyak teman-teman juga belum dicairkan sampai sekarang. Pengakuan dari Bank BRI selaku penyalur dana BSM, sudah bisa dicairkan. Kita rencananya mau mogok belajar supaya tuntutan siswa dikabulkan,” ucap AS, kepada Koran Madura.

Namun, Kepala Sekolah MAN 1 Sampang Moh Ali Wafa membantah keras tudingan tersebut.

Pihaknya mengaku sudah mencairkan dana BSM tersebut dan tanpa pemotongan sepeser pun.

“Tidak benar kalau belum dicairkan, apalagi sampai siswa mau mogok belajar,” klarifikasinya.

Secara terpisah, Staf Pendidikan Madrasah (Penma) Bagian Fungsional dan BSM Kankemenag Sampang Syamsul Hidayat, saat dikonfirmasi, tidak banyak berkomentar. Menurutnya, dana BSM untuk sekolah yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto Kec/Kota tersebut bukan kewenangan pihaknya.

“Tidak tahu saya masalah ini, karena dana itu bukan naungannya kami, apalagi bukan swasta. Kalau kita seperti sekolah madrasah baru kita tangani. Coba saja tanyakan langsung ke pihak sekolah,” singkatnya.

Ali Wafa menjelaskan, dana BSM itu tidak ada hubungannya dengan Kankemenag Sampang.

Pihaknya membuka Sekertaris MAN untuk penerimaan dana BSM. “Ini tidak ada hubungannya dengan Kankemenag. Cuma yang mengelola di sini sendiri yakni SekerMan, urusan Kamenag saya tidak tahu,” jelasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

H

KORAN MADURA

Bangkalan

KAMIS 13 FEBRUARI 2014|NO. 0300|TAHUN III KORAN MADURA

H

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 NO. 0300 | TAHUN III

Desakan Pembubaran PHE WMO Meluas Kamaba Menjalin Kerja Sama dengan Wakil Rakyat BANGKALAN - Tidak jelasnya bagi hasil dan kontribusi PHE WMO di Bangkalan, mengundang reaksi sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Bangkalan (Kamaba). Mereka mendatangi Dinas Pertambangan dan DPRD Bangkalan untuk menyuarakan aspirasi tentang keberadaan dan aktivitas PHE WMO. Mereka meminta perusahaan minyak gas (migas) yang beroperasi di perairan Bangkalan Madura tersebut segera dibubarkan, jika tidak menguntungkan masyarakat.

Kamaba menilai beroperasinya perusahaan itu belum bisa membawa dampak kebaikan untuk masyarakat. Bahkan mereka menilai eksplorasi dan eksploitasi hanya berdampak buruk pada masyarakat sekitar. Selain itu, nelayan harus rela hati mencari ikan sampai ke tengah laut lantaran tidak diizinkan mencari ikan di sekitar wilayah pengeboran.

“Adanya pengeboran di sana berdampak kepada masyarakat sekitar, apalagi tidak jelasnya kontribusi perusahaan tersebut,” kata orator aksi Taufik Nurhidayat, kemarin (12/2).

Apalagi dengan tidak adanya transparansi dalam Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah kabupaten menyebabkan ketidakjelasan kontribusi yang didapat Kabupaten Bangkalan.

“Kami menuntut kejelasan tersebut, berapa bagi hasil yang sebenarnya diterima Bangkalan atas adanya eksplorasi sumber daya alam tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, hingga kini partisipasing interest (PI) dari PHE WMO, 47 persen dari 10 persen milik pemkab Bangkalan tidak pernah diketahui publik, sisa 53 persennya masuk ke pemerintah provinsi. Rincian dan besaran nominal yang telah diterima pemkab, seharusnya masyarakat juga mengetahui. Dia menilai harus ada kejelasan dan transparansi yang bisa diwujudkan dengan MoU. Hal senada disampaikan Nurul Rahman, Korlap aksi saat di gedung DPRD Bangkalan. Dia mengaku pengeboran migas PHE WMO berdampak buruk terhadap masyarakat sekitar. Para nelayan yang hendak menangkap ikan, dilarang oleh PHE WMO karena berada di kawasan lokasi pengeboran. Tentunya hal itu membuat nelayan harus ke tengah laut

lepas untuk mencari ikan.

“Nelayan yang dulunya bisa mencari ikan di kawasan mana saja, kini dilarang dengan alasan berdekatan dengan wilayah pengeboran,” ungkapnya.

Mereka juga menyinggung tentang pembagian Corporate Sosial Responcibility (CSR) yang dinilai hanya diberikan secara sepihak. PHE WMO dituding memberikan CSR kepada masyarakat semaunya saja. Sebab, tidak ada kejelasan waktu pemberian dari perusahaan tersebut be-

rapa seharusnya CSR yang perlu diberikan kepada masyarakt. Hal itu lantaran tidak ada peraturan yang mengikat.

“Kalau mereka mau, mereka memberikan CSR. Kalau tidak, CSR itu tidak ada. DPRD Wajib memperdakan aturan CSR tersebut, sehingga ada peraturan yang mengikat dan tidak terkesan semaunya perusahaan saja, kapan dan dimana akan diberikan,” cetusnya.

Oleh karena itu, pihaknya menuntut kepada Dinas Pertambangan dan Energi dan DPRD Bangkalan agar bisa memfasilitasi keinginan masyarakat. Bahkan mereka mengancam akan mendatangi langsung PHE WMO, apabila tuntutan mereka tidak diindahkan.

Akan tetapi, permintaan mereka untuk menemui salah satu anggota legislatif rupanya tidak terlaksana. Sebab, seluruh anggota DPRD tidak berada di tempat, lantaran mengikuti

kegiatan kunjungan kerja (kunker). Para demonstran hanya ditemui oleh sekertaris dewan (sekwan).

“Mohon maaf, para anggota dewan sedang kunker ke luar kota.

Jadi, apa yang menjadi aspirasi para mahasiswa akan dicatat dan ditampung. Kemudian, seluruh tuntutan para mahasiswa akan disampaikan ke pimpinan dan komisi yang membidangi,” terang Affandi, Sekwan DPRD Bangkalan.

Menurutnya, seluruh yang berkaitan dengan tuntutan merupakan aspirasi yang wajib ditampung, karena itu sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat. Namun, mengenai jawaban pasti bukan menjadi kemenangannya.

“Isi tuntutannya berkaitan dengan kebaikan masyarakat, seperti pembagian CSR itu. Saya akan sampaikan ke pimpinan atau komisi terkait,” ucapnya. =MOH. RIDWAN/RAH

PENDIDIKAN

Mekanisme Penyaluran BSM Belum Disepakati BANGKALAN – Mekanisme penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang telah dilakukan pemerintah rupanya perlu pengkajian ulang. Sebab penyaluran langsung kepada siswa dinilai tidak efektif dan menimbulkan polemik di lingkungan masyarakat.

Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan mengaku tidak begitu setuju terkait kebijakan pemerintah pusat mengenai penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM). Penyaluran langsung kepada siswa rentan terhadap sorotan masyarakat. Penilaian publik terkait BSM akan menimbulkan persepsi yang bermacam-macam, jika masih menggunakan mekanisme penyaluran langsung kepada siswa. ”Penyaluran BSM melalui siswa merupakan kebijakan yang perlu dikaji ulang. Sebab tidak ada yang namanya siswa miskin. Yang ada orang tua miskin, masak iya seperti siswa kelas satu kategori miskin,” ungkap Kepala Disdik Bangkalan, Mohni, kemarin (12/2).

Dia menjelaskan lebih baik kebijakan penyaluran langsung diberikan kepada orang tua siswa yang bersangkutan melalui nomor rekeningnya. Sebab hal itu terlalu beresiko jika difasilitasi oleh lembaga sekolah.

Sebab pemberian BSM sendiri merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Kekhawatiran tersebut menyusul terjadinya anggapan masyarakat, yang salah paham terkait pembagian BSM. Mengingat BSM merupakan bantuan yang sifatnya meringankan siswa dalam biaya pendidikan, meliputi kebutuhan sekolah dan transportasi.

Selama ini, BSM diberikan kepada siswa melaui rekening siswa yang telah dibuatkan oleh sekolah. Namun, saat pengambilan siswa tidak mungkin mengambil sendiri, karena resikonya terlalu besar. Apalagi siswa masih berada di tingkat sekolah dasar. Dia menyebut kalau tahun lalu mengambil melalui kantor pos, tahun ini mengambilnya di Bank. ”Bank membutuhkan tanda tangan pemilik rekening atau siswa yang bersangkutan. Otomatis guru akan memfasilitasi, karena hal itu menyangkut kepentingan pendidikan,” terangnya. =MOH. RIDWAN/RAH

KORAN MADURA

BANGKALAN

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 NO. 0300| TAHUN III

I

HUKUM

Pelaku Diganjar 13 Tahun

HASIL TES: Para THL K2 saat melihat hasil tes CPNS 2013 melalui selebaran yang telah diprint. Selebaran tersebut beredar luas di internet.

Pengumuman Hasil Tes CPNS Membingungkan

BANGKALAN Sidang perkara pembacokan yang dilakukan Heri Rusdiawan (28) yang berujung tewasnya Hadiri (60), warga dusun Jetrebung, Desa Kecamatan Tanjung Bumi kembali di gelar di PN Bangkalan. Dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan yang dipimpin ketua Majelis Hakim R. Mohammad Fadjarisman, berlangsung singkat tidak lebih dari 30 menit.

Dalam persidangan, Majelis Hakim memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 13 tahun penjara. Vonis tersebut jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU menuntut terdakwa dengan tuntutan 17 tahun penjara. Pasalnya, terdakwa dengan sah dan meyakinkan telah menghilangkan nyawa korban, sesuai pasal 340 Jo pasal 338 tentang pembunuhan berencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Mempertimbangkan segala bukti-bikti persidangan maka terdakwa divonis dengan hukuman 17 tahun penjara,” ujar Ketua Majelis Hakim R. Fadjarisman membcakan putusan.

Kronologisnya, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 lalu, Heri Rusdiawan melakukan pembacokan hingga menewaskan tetangganya sediri yaitu, Hadiri, 60. Keduanya merupakan warga Dusun Jetrebung,

Desa/kecamatan Tanjungbumi.

Pembacokan sadis tersebut terjadi saat keduanya bertemu di gardu pinggir jalan desa setempat. Setelah itu terjadi percekCokan diantara keduanya hingga berujung pemukulan oleh korban terhadap pelaku.

Merasa tidak terima dengan perlakuan korban, pelaku langsung mengambil sebilah celurit di rumahnya, kemudian pelaku menunggu korban di sebuah gubuk atau gardu pinggir jalan yang biasa dilewati oleh korban.

Dalam persidangan, Majelis Hakim memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 13 tahun penjara.

Vonis tersebut jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU menuntut terdakwa dengan tuntutan 17 tahun penjara.

Setelah melihat korban berjalan kaki kearah barat, korban kemudian dibacok sebanyak 1 kali mengenai pundak sebelah kiri hingga tewas bersimbah darah. =DONI HERIYANTO/RAH

Website BKN Meluluskan 1.054 THL BANGKALAN - Para peserta tes CPNS Tenaga Harian Lepas (THL) Kategori Dua (K2) di lingkungan Pemkab Bangkalan sudah dapat mengakses nama-nama yang dinyatakan lulus melalui internet. Namun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat menyatakan belum mengetahui pengumunan tersebut. Sehingga para THL semakin dibuat bingung.

Berdasarkan data yang beredar di internet, sebanyak 1.054 THL di Bangkalan dinyatakan lulus. Berdasarkan data tersebut berarti masih ada sebanyak 4.908 THL K2 yang tidak lulus menjadi CPNS. Sebab yang ikut tes CPNS THL K2 di Bangkalan sebanyak 5.962 orang.

Para THL dari berbagai satuan kerja perangkat deareh (SKPD) berbondong-bondong mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat untuk memastikan nama-nama yang beredar di internet tersebut. Namun sayang mereka harus pulang dengan perasaan kecewa, karena

tidak selembar pun kertas yang tertempel di papan pengumuman terkait hasil tes CPNS itu.

“Saya datang kesini untuk melihat pengumuman, karena informasi dari teman-teman di kantor BKD ini diumumkan, ternyata tidak ada apa-apa,” ujar salah seorang THL K2 di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) yang enggan menyebutkan namanya.

Ia menjelaskan dirinya mengaku sudah melihat di pengumuman lewat internet, ternyata di daftar 1.054 nama yang dinyatakan lulus namanya tidak ada.

Akan tetapi, ia harus kecewa ka-

rena namanya tidak tercantum di sekian banyak nama yang tertulis dalam pengumuman itu. “Jadi saya datang kesini untuk memastikan apakah itu benar atau tidak,” ucapnya dengan nada kecewa.

Sekretaris BKD Bangkalan, Ari Morvianto ketika dihubungi melalui telepon selulernya hingga ber kali-kali tidak ada jawaban. Namun, ketika pesan singkat dikirim dengan menanyakan terkait pengumuman hasil tes CPNS yang sudah keluar melalui internet. Ia mengaku belum tahu. “Maaf mas saya belum tahu tentang itu,” jawabnya dengan singkat.

Serupa dengan sekretarisnya, saat wartawan Koran Madura hendak mengkonfirmasi terkait hal itu, kepala Badan Kepegawaian Dearah (BKD) Bangkalan Abdur Rasjid belum bisa memberikan tanggapan secara pasti.

Sebab yang bersangkutan tidak memberikan respon saat ditelepon. =DONI HERIYANTO/RAH

PUTUSAN: Heri Rusdiawan (28) pelaku pembacokan divonis 13 tahun penjara di PN Bangkalan.

KORAN MADURA

KAMIS 13 FEBRUARI 2014|NO. 0300|TAHUN III PROBOLINGGO J KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 NO. 0300 | TAHUN III

J

BIAYA NIKAH

Kemenag Masih Menanti Peraturan Pemerintah

RAKIT KOTAK SUARA. Pekerja menyelesaikan perakitan kotak suara Pemilu 2014, di gudang logistik KPU Pamekasan, Jatim, Rabu (12/2). Sebanyak 7.804 kotak suara sisa Pilgub Jatim akan dirakit untuk digunakan dalam Pemilu 2014, namun jumlah tersebut belum diketahui keakuratannya karena masih dalam proses perakitan yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu minggu. Sementara untuk bilik suara kurang empat ribu lebih dan sudah mintakan ke KPU Provinsi dan KPU Pusat.

Rumah Singgah Pasien Miskin Tak Terurus Diduga karena Kurang Sosialisasi PAMEKASAN - Keberadaan rumah singgah untuk pasien miskin yang menjalani perawatan di RS dr Soetomo, Surabaya, dinilai kurang sosialisasi. Sebab tenyata sedikit sekali warga yang memanfaatkan keberadaan rumah singgah yang jaraknya cukup dekat dengan RS tersebut.

Menurut Husnol, salah warga Kelurahan Kangenan, Pamekasan, selama ia menjalani perawatan di Surabaya, warga yang memanfaatkan rumah singgah itu sangat sedikit.

Keluarga pasien dari keluarga miskin terpaksa menyewa tempat singgah sendiri yang berada di sekitar RS dr Soetomo, Surabaya.

Ia sempat menanyakan kepada beberapa keluarga pasien yang dirawat di RS tersebut. Mereka mengaku tidak mengetahui kalau Pemkab Pamekasan menyiapkan rumah singgah di Surabaya. “Sangat disayangkan, pemkab sudah mengeluarkan anggaran untuk rumah singgah itu, tetapi sedikit warga yang tahu. Mungkin sosialisasinya kurang,” katanya.

Selain sepi pemanfaat, keberadaan rumah singgah yang dibiayai dari APBD itu terkesan tak terurus. Ia berharap keberadaan rumah singgah itu dilakukan pemeliharaan dan perawatan serta keberadaannya perlu disosialisasikan ulang. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan Alwalid mengatakan rumah singgah untuk keluarga miskin itu akan diputus kontrak.

Ketika ditanya alasannya, ia tidak bersedia memberi penjelasan lebih lanjut. Hanya saja ia menegaskan bahwa biaya sewa untuk rumah singgah itu tidak dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. “Ya

kalau tidak diperpanjang, otomatis harus sewa rumah singgah sendiri. Saya kurang tahu kenapa, yang jelas tidak dianggarkan di APBD,” katanya.

Informasi yang dihimpun koran ini, rumah singgah tempat menginap warga miskin asal Kabupaten Pamekasan, yang berobat di RS. dr. Soetomo Surabaya itu dikontrak Pemkab Pamekasan selama dua tahun, yaitu sejak 2013-sampai 2014. Penyediaan rumah singga ini dimaksudkan, agar pasien ataupun keluarganya tidak keleleran di rumah sakit.

Salah satu warga Tlanakan, Pamekasan, Abdul Gani mengatakan keberadaan rumah singgah penting bagi warga miskin yang harus berobat ke RS. Dr. Soetomo Surabaya. Sebab, rumah singgah tersebut bisa dimanfaatkan oleh warga miskin yang sakit dan berobat jalan serta rawat inap di rumah sakit terbesar di Jawa Timur itu. =ACHMAD FAUZI/MUJ/RAH

PAMEKASAN - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan masih menggunakan biaya nikah lama dalam melayani permohonan pencatatan nikah. Sebab biaya nikah yang baru masih belum ditetapkan pemerintah. Pemerintah telah menetapkan biaya pencatatan pernikahan akan mengalami kenaikan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2004 tentang jenis tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Agama.

Namun revisi PP tersebut masih belum disahkan sehingga pemberlakuannya belum bisa dipastikan dan masih menggunakan PP lama. Kementerian Agama telah menentukan batas akhir revisi PP tersebut yaitu akhir Februari 2014.

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kemenag Pamekasan, Ahmad Zayyadus Zabidi mengatakan peraturan baru itu akan menjadi sandaran hukum dalam pelaksanaan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) oleh petugas pencatat nikah dari KUA serta yang di luar kantor tersebut, seperti Modin, Kepala Desa dan tokoh agama yang menikahkan.

Dengan adanya revisi itu,

lanjut Zayyadus, akan diatur biaya nikah baik yang dilaksanakan di KUA maupun di tempat lain yang dikehendaki keluarga pengantin. Biaya pencatatan nikah yang diusulkan dalam revisi PP terdapat empat ketentuan.

Rinciannya, pernikahan di Kantor Urusan Agama bagi orang miskin tidak dipungut biaya dengan syarat menunjukkan surat miskin. Sedangkan yang non warga miskin biaya yang diusulkan sebesar Rp 50 ribu.

Sementara biaya pernikahan di luar KUA dan di luar jam kerja sebesar Rp 400 ribu, Rp 1 juta bagi pencatatan pernikahan yang dilangsungkan di gedung, khususnya di kota-kota besar.

Zayyadus menjelaskan revisi PP tersebut dilakukan agar pencatatan pernikahan yang dilakukan di luar KUA juga memiliki dasar hukum. “Diharapkan, setelah terbitnya revisi peraturan itu, tidak ada lagi anggapan bahwa para penghulu dan KUA menetapkan biaya pencatatan nikah secara liar,” katanya.

Selama ini, kata dia, semua hasil pembayaran biaya pencatatan nikah itu, selalu masuk dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak yang penggunaannya sudah diatur dan dapat dipertanggungjawabkan. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

TUNGGU ATURAN: Salah satu pernikahan yang dilaksanakan di KUA Pamekasan. Kantor Kemenag masih menunggu diterbitkannya peraturan pemerintah yang mengatur penetapan biaya pencatatan nikah di KUA dan di luar KUA.

KORAN MADURA

PAMEKASAN

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 NO. 0300| TAHUN III

Bukti Pelanggaran Pupuk Masih Diendus

K

LOGISTIK

Bilik Suara yang Hilang Telah Tergantikan

Salah Samlan: Warga Tidak Dapat Menunjukkan Kwitansi PAMEKASAN - Pengawasan terhadap kios penjualan pupuk oleh pemerintah dinilai sangat longgar. Akibatnya sejumlah kios resmi ditengarai melepas pupuk bersubsidi dengan harga melebihi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Salah Satu warga Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Akhmad mengatakan ketersediaan pupuk di wilayahnya memang cukup. Namun harganya sangat mahal hingga mencapai Rp 115 ribu per sak.

“Kenyataannya, banyak kios tidak resmi yang menjual pupuk bersubsidi hingga harganya mahal.

Seharusnya pupuk bersubsidi hanya dijual oleh kios resmi saja,” katanya.

Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Pamekasan mengaku kesulitan mendeteksi pelanggaran penjualan pupuk bersubsidi tersebut.

Instansi tersebut kesulitan mendapatkan bukti berupa kwitansi pembelian dari kios yang menjual pupuk subsidi, sehingga belum ada sanksi yang diberikan pada pemilik kios.

Kepala Bagian SDA, Salah Samlan mengaku sering mendapatkan laporan dari warga men-

genai adanya praktik penjualan pupuk di atas ketentuan. Hanya saja, setiap kali timnya melakukan pengecekan, warga tidak dapat menunjukkan alat bukti berupa kwitansi. Sehingga dirinya tidak dapat mengambil langkah.

Mengenai pengawasan harga jual pupuk di pasaran, menurut Salah Samlan, sudah dilakukan. Hari Kamis mendatang akan dilakukan evaluasi dan konsolidasi bersama Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Setelah itu, pada pekan depan, akan dilakukan sosialisasi dengan mengundang semua distributor

dan semua pemilik kios.

Ada 6 distributor dan 176 kios di wilayahnya yang akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Ia menyatakan akan menjatuhkan sanksi jika ditemukan bukti adanya pelanggaran. Bagi pemilik kios yang terbukti melanggar, usahanya akan ditutup oleh distributor. Berbeda jika pelanggaran dilakukan oleh distributor, maka yang memberikan sanksi adalah KP3 yang anggotanya terdiri dari perwakilan Pemkab, Kepolisian, dan Kejaksaan. ”Jika yang menjual diatas HET bukan kios saya tidak bisa menindak, yang jelas asal-muasal pupuk diperoleh akan dilacak, ” katanya.

Untuk diketahui, HET pupuk bersubsidi untuk urea, per saknya Rp 90 ribu, SP-36 per saknya Rp100 ribu, ZA per saknya Rp 70 ribu, organik Rp 20 ribu. Sedangkan pnonska per sak seharga Rp 115 ribu. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

MAHAL: Sejumlah pekerja sedang menurunkan pupuk di salah satu distributor pupuk bersubsidi. Di beberapa kecamatan, pupuk bersubsidi juga dijual di kios tidak resmi sehingga harganya mahal.

DIGANTI: Sejumlah pekerja menurunkan bilik suara di gudang penyimpanan logistik KPU Pamekasan. Penyelenggara pemilu itu mendapatkan kiriman bilik suara sebagai pengganti bilik suara yang hilang akibat dicuri orang.

PAMEKASAN – Komisi Pemillihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan menerima sebanyak 4.848 unit bilik suara baru, untuk memenuhi kekurangan bilik suara yang akan digunakan pada Pemilihan Calon Legislatif (pileg) mendatang.

Ribuan bilik suara yang diterima pada Rabu (12/2) itu merupakan pengganti dari ribuan bilik suara yang hilang akibat dicuri orang pada pertengahan Oktober 2011 lalu.

Bilik suara baru yang terbuat dari bahan kardus itu disimpan di dua tempat berbeda, yaitu di gudang penyimpanan logistik pemilu Jalan Brawijaya tidak jauh dari Kantor KPU Pamekasan dan sebagian disimpan di sebuah gudang tembakau di Jalan Raya Nyalaran. Gudang tersebut memang disewa sebagai gudang logistik.

Komisioner KPU Pamekasan, Didin Sudarman mengatakan dengan datanganya bilik baru itu KPU merasa sudah tidak ada kekurangan pada salah satu logistik tersebut. Sebelumnya, lembaga penyelenggara

pemilu itu sempat khawatir dengan ketersediaan bilik suara yang jumlahnya sangat jauh dari kebutuhan.

Menurut Penjelasannya, kebutuhan bilik suara dan kotak suara untuk pemilu yang akan datang sebanyak 7108 unit. Jumlah itu untuk 1.777 Tempat Pemungutan Suara (TPS), masing-masing TPS akan mendapatkan empat bilik dan kotak suara. “Bilik yang kami terima berjumlah 4.848 unit sehingga cukup untuk kebutuhan pada pemilu yang akan datang,” katanya.

Untuk menjaga keamanan logistik itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Polres hingga masa pendistribusian ke masing-masing TPS. Didin mengatakan bilik baru itu hanya untuk dua kali pakai hingga pelaksanaan pemilu Presiden. Sebab bahan yang digunakan tidak seperti bilik suara sebelumnya, karena terbuat dari bahan kardus. “Namun kami masih akan meminta penjelasan dari KPU Jawa Timur tentang hal tersebut,” katanya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

L

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III

PAMEKASAN - Ribuan keluarga di Kabupaten Pamekasan sampai saat ini belum bisa menikmati aliran listrik secara langsung. Kondisi ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Mereka tersebar di beberapa desa, diantaranya sekitar 40 KK di Dusun Tanah Merah Desa Pamoroh, 45 KK di Dusun Lekoh Timur, Desa Bengkes, Kecamatan Kadur.

Selanjutnya, di Dusun Kembang II dan Tengkinah, Desa Palengaan Daya, Kecamatan Palengaan, sekitar 450 KK, dan ratusan KK di Dusun Salatreh, Desa Rekkerek, Kecamatan Palengaan, juga bernasib sama, tidak bisa menikmati aliran listrik secara langsung.

Selain itu, terdapat sekitar 450 KK di Dusun Juk Haji dan Dusun Bung Pandan, Desa Mapper, Kecamatan Proppo dan sebagian warga Desa Ragang Kecamatan Waru juga tidak pernah menikmati aliran listrik secara langsung.

Koordinator Kesatuan Aksi Lintas Masyarakat (KALAM) Pamekasan, Elmanduro menyatakan kondisi ini seharusnya tidak dibiarkan berlangsung lama, mengingat listrik sudah menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Seharusnya, kata Elmanduro, pemerintah setempat sudah menangani hal tersebut melalui program listrik masuk desa (PLMD) atau melalui program lainnya.

Dia menjelaskan berdasar pantauannya, masyarakat yang belum teraliri listrik secara langsung itu masih menggunakan lampu penerang seadanya. Ada juga sebagian masyarakat, yang menyambung listrik jarak jauh dari pemilik meteran di desa tetangga. Konsekwensinya, mereka harus menanggung biaya cukup mahal untuk penyambungan kabel, termasuk menanggung beban biaya bulanan.

Lebih dari itu, sebagian warga Desa Mapper, Kecamatan Proppo, Pamekasan, saat ini terpaksa memasang kabel sambungan rumah (SR) dari desa terdekat, untuk dialirkan ke rumah mereka. Di sepanjang jalur kabel itu, warga memasang tiang cor dan sebagian tiang bambu. Ini dilakukan setelah sambungan listrik jarak jauh itu menelan korban jiwa dan seekor sapi mati tersengat listrik pada saat menggunakan kabel kecil.

"Sampai kapan rakyat diiming-imingi dengan janji palsu seperti ini. Katanya mau dilaksanakan tahun kemarin, tapi sampai

PLMD Tidak Jelas Warga Berinisiatif Sambung Listrik dengan SR

achmad fauzi/koran madura

NGETOL. Salah seorang warga memperbaiki tiang penyanggah kabel SR terbuat dari bambu untuk disambung dari desa terdekat. Mereka terpaksa menyambung sendiri saluran listrik akibat tidak jelasnya program PLMD.

sekarang tidak dilaksanakan," katanya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas-Pemdes) Pemkab Pamekasan, Masrukin mengatakan bahwa tahapan pelaksanaan proyek PLMD yang dinyatakan gagal lelang pada 2013 lalu, saat sudah memasuki tahap perencanaan. Yaitu masih tahap penyiapan berkas dan mengevaluasi berkas tahun sebelumnya.

"Program ini kami beri atensi khusus, jadi kami mengecek berkas-berkas yang tahun lalu, sambil melengkapi jika terdapat kekurangan. Kami juga masih terus koordinasi dengan pihakpihak termasuk dengan PLN. Jadi sampai sekarang masih ada di Bapemas-Pemdes, belum kami serahkan ke bagian pembangunan," katanya.

Sementara itu, anggaran yang ditetapkan masih sama dengan anggaran PLMD tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 4,5 miliar lebih. Sedangkan titik-titik yang akan dikerjakan belum tentu sama dengan yang ditetapkan tahun lalu, karena masih menunggu penetapan.

Ditanya target pelaksanaan proyek ini, pihaknya berharap bisa segera terealisasi karena menyangkut kepentingan masyarakat.

Meski demikian, pihaknya akan bekerja dengan sangat hati-hati dan tidak gegabah.

Pada 2013 lalu, proyek PLMD senilai Rp 4,5 miliar lebih ini dipecah menjadi enam paket pekerjaan untuk pemasangan tiang beton (TIBET) saluran udara tegangan menengah (SUTM), dan saluran udara tegangan rendah (SUTR).

Keenam paket ini akan dipasang di Dusun Berca, Desa Pasanggar, Kecamatan Pagantenan, Dusun Masaran dan Bates, Desa Ragang, Kecamatan Waru, Dusun Bung Pandan, Desa Mapper, Kecamatan Proppo serta di Dusun Nyiknyik, Desa Pasanggar, Kecamatan Pagantenan.

Selanjutnya, program ini juga akan dibangun di Dusun Ginang, Desa Pengserreh, Kecamatan Batumarmar dan di Dusun Birampak serta Tengkinah, Desa Batubintang, Kecamatan Batumarmar.

Harga perkiraan sendiri (HPS) PLMD itu sebesar Rp 4.

577. 513. 000. Rinciannya, HPS paket pertama seniali Rp 909,4 juta, paket kedua senilai Rp 825,9 juta, paket ketiga senilai Rp 639,8 juta, dan paket keempat senilai Rp 671,4 juta. Sedangkan Paket kelima, sebesar

Rp 902,03 juta dan paket keenam senilai Rp 621,9 juta.

PLMD dinyatakan gagal lelang pada pertengahan September lalu, karena tak satu pun peserta lelang memenuhi persyaratan administrasi. Meliputi tidak adanya lampiran surat penawaran, jaminan penawaran, daftar personil inti, daftar jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan.

Panitia lelang sudah mengumumkan pekerjaan itu tertanggal 30 Agustus hingga 6 September 2013. Setelah itu dilakukan evaluasi penawaran oleh pokja.

Hasilnya, tak satupun peserta lelang memenuhi syarat administrasi. Sehingga pada tanggal 18 September panitia melakukan pemberitahuan dengan pengumuman lelang gagal. = ACHMAD FAUZI/MUJ/RAH

KORAN MADURA

PAMEKASAN

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 NO. 0300| TAHUN III

M

Pragmatisme Politik Membumi Kejujuran Kian Melenyap dari Kehidupan PAMEKASAN - Ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Kira-kira begitulah gambaran kejujuran masyarakat menghadapi pemilu legislatif 2014 saat ini. Kejujuran laksana berlian di puncak menara gading, akan tetapi sulit didapat dan dipraktikkan.

Kondisi inilah yang dirasakan hampir semua orang di negeri ini, termasuk para penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan di negeri ini. Baik penyelenggara pemilu di tingkat pusat, provinsi, maupun di tingkat kabupaten, kecamatan hingga di tingkat desa, sudah tidak lagi akrab dengan kejujuran.

Kelompok masyarakat yang paling merasakan untuk saat ini yang mendekati pelaksanaan pemilu adalah para calon legislatif. Sebab dukungan politik oleh masyarakat kepada calon wakilnya cenderung berorientasi pragmatis, yakni “ada uang mereka memilih, dan jika tidak ada uang mereka akan mengabai”.

Paradigma pemikiran yang terbangun di sebagian kelompok masyarakat ini adalah politik itu uang. Demikian juga jabatan politik yang disandang seseorang, semisal wakil rakyat dalam pandangan mereka adalah kekayaan.

Tidak hanya itu saja, yang lebih parah lagi, masyarakat pemilih cenderung memanfaatkan persaingan antarcaleg dalam memperebutkan dukungan masyarakat pada pemilu yang sebentar lagi akan digelar. Sehingga siapapun yang datang kepada mereka memberikan uang akan tetap diterima, tanpa mempedulikan kepada siapa sebenarnya mereka mendukung.

“Kapan lagi kita akan mendapatkan uang dari para politisi ini, kalau tidak menjelang pelaksanaan pemilu seperti sekarang ini,” kata salah seorang warga di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Pamekasan, sebut saja “Fulan”.

Si Fulan dan ribuan masyarakat lain di desa ini, relatif memiliki pandangan sama terkait politik uang atau yang dalam bahasa lain sering disebut “pragmatisme politik”.

Pandangan mereka sangat sederhana, yakni mendukung seseorang untuk menjadi wakil rakyat ibarat “mendorong mobil mogok”.

“Ya, bagaimana kalau mendorong mobil mogok, saat mogok, kami yang mendorong, tapi setelah mesin hidup, orangorang yang mendorong diabaikan, lalu ditinggal pergi begitu saja, tanpa menoleh ke belakang sedikitpun,” katanya.

Pernyataan Si Fulan ini, tentu bukan torehan di atas kertas kosong, atau bualan tanpa fakta, akan tetapi lebih pada pengalaman yang terjadi selama ini.

Meski tidak semuanya benar, akan tetapi hal yang demikian itu tentu memang ada, sehingga menyebabkan reaksi yang kurang baik dalam dunia demokrasi di negeri ini.

Reaksi Dosen Ilmu Politik Universitas Madura (Unira) Pamekasan Drs Abubakar Basyarahil menilai, adanya kecenderungan perubahan pola pikir masyarakat pemilih dari idealis ke pragmatis seperti fenomena yang terjadi selama ini, karena reaksi atas

kenyataan yang terjadi di lapangan.

Kasus korupsi yang menjerat sejumlah anggota wakil rakyat selama ini, baik di tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat kabupaten akhirnya mengubah pola pikir masyarakat bahwa jabatan wakil rakyat adalah jabatan yang sengaja diperebutkan untuk meraih kekayaan.

“Inilah yang kami kira menjadi pemicu kecenderungan pola pikir di kalangan masyarakat, sehingga pemilu lalu dianggap sebagai ajang untuk meraih keuntungan dari orang-orang yang mencalonkan diri sebagai wakil mereka,” kata dia.

Meskipun tidak semua wakil rakyat melakukan hal yang sama, akan tetapi anggapan yang tertanam di kalangan masyarakat umum dengan banyaknya kejadian korupsi dan bentuk perbuatan melanggar hukum lainnya yang menjerat wakil rakyat telah menimbulkan anggaran yang negatif di kalangan masyarakat pemilih.

Rakyat juga seolah-olah mendapatkan legitimasi, apabila melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, semisal mengharapkan politik uang dari bakal calon wakil mereka, dan memperdaya para calonnya dengan berbagai cara.

Sebagian anggota DPRD di Kabupaten Pamekasan, Madura mengakui adanya kecenderungan prakmatisme politik masyarakat pemilih, khususnya pada pemilu legislatif 2014 ini. Seperti yang disampaikan anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB) Suli Faris.

Anggota DPRD yang mencalonkan kembali sebagai waki rakyat pada pemilu legislatif yang akan digelar 9 April 2014 ini mengakui bahwa kecenderungan prakmatis masyarakat pemilih kian meningkat.

Selain karena faktor moralitas oknum anggota DPR, yang juga menjadi pemicu meningkatkan kecenderungan pragmatisme warga, karena berbagai jenis pemilihan yang selama ini terjadi, juga karena sudah terbiasa menggunakan politik uang. Baik pada pemilihan kepala desa, ketua RT/RW ataupun pada pemilihan bupati dan wakil bupati sekalipun.

“Di daerah saya itu di wilayah utara Pamekasan, harga dukungan suara bisa mencapai Rp500 ribu per orang untuk pilkades, bahkan ada yang mencapai Rp700 ribu per satu suara dan ini nyata, bukan hanya isapan jempol belaka,” tutur Suli Faris.

Praktik politik uang yang sudah terbiasa dalam setiap pemilihan itulah yang menurut Suli Faris yang pada akhirnya bisa menciderai makna demokrasi itu sendiri, disamping prilaku tak terpuji

sebagian oknum anggota DPR. Anggota DPRD lain di Kabupaten Pamekasan mengakui adanya pergeseran pola pikir yang terjadi di kalangan pemilih ini. “Kalau saat ini, rasanya tidak cukup hanya dengan mengandalkan visi dan misi saja, akan tetapi juga perlu persiapan lebih. Karena masyarakat juga kecenderungannya sudah beda,” kata anggota DPRD dari Partai Demokrat Khairul Kalam.

Terkadang dana berbasis programpun masih sering diingkari, saat dorongan kepentingan politik lain lebih menjanjikan. “Pernah di salah satu dusun pada pemilu 2009 saya menghabiskan dana Rp2,5 juta lebih untuk membantu masyarakat perbaikan jalan dengan kontrak masyarakat di satu kampung itu memberikan dukungan sepenuhkan, asalkan jalannya diperbaiki. Tapi setelah pemilihan hanya ada dua suara,” kenang Khairul Kalam.

Fenomena pragmatis di kalangan masyarakat memang bukan pada semua orang. Hanya saja, mencari orang-orang yang jujur dan memegang teguh janji politik, rasanya memang sangat sulit dan kalaupun ada mungkin tergolong sangat langka, sebagaimana sulitnya kejujuran para politisi itu sendiri dalam menepati janji politiknya.

Penegakan Aturan Panitia Pelaksana

Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pamekasan mengakui, geliat sikap pragmatis masyarakat pemilih memang nampak dari berbagai perbincangan sehari-sehari.

Ada uang mereka memilih dan jika tidak ada uang mereka abai, seolah menjadi perbincangan yang sudah terbiasa di semua lapisan masyarakat.

“Kondisi seperti itu tentunya menjadi tugas berat tersendiri bagi kami penyelenggara pemilu yang mengembang visi pemilu jujur, adil, bebas langsung, umum dan rahasia,” kata Ketua Panwaslu Zaini.

Ia menyatakan, sebagai penyelenggara pemilu dengan tugas pokok melakukan pengawasan, Panwaslu memang perlu menegakkan aturan secara tegas. Namun demikian, upaya mengarah kepada penegakan aturan juga perlu dukungan semua pihak.

Sebab, menurut Zaini, pelanggaran yang mudah terungkap apabila ada pihakpihak yang merasa dirugikan disatu sisi, dan menguntungkan pihak lain pada sisi uang lain.

“Kalau masyarakat dengan caleg yang melakukan praktik pelanggaran itu samasama diuntungkan, tentunya akan sulit untuk diungkap,” tutur Zaini. =ANT/RAH

KORAN PROBOLINGGO N KORAN MADURA N MADURA Laporan Khusus

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 No. 0300 | TAHUN III

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 | TAHUN III

N

Khazanah Kebudayaan Bisa Tinggal Nama Said Abdullah: Perlu Ada Kebijakan Politik Pemerintah SUMENEP- Cagar budaya sebagai salah satu hasil warisan masa lalu kita, kini keberadaannya tidak jelas, bahkan terancam hanya tinggal nama. Hal tersebut dapat dilihat dari bangunan-bangunan kuno dan naskah klasik yang tak terawat. Padahal cagar budaya merupakan bagian dari masa lalu kita yang wajib kita jaga hingga tertanam dalam kepribadian kita masing-masing. Maka tak salah, Sumenep sebagai solonya Madura hanya ilusi semata melihat Sumenep tak lagi berciri khas. Sebagai kota Budaya, jelas agak keliru, sebab sejauh ini bangunan-bangunan yang mentereng di jagad Sumenep sudah meniru ala Eropa. Belum lagi, budaya adiluhung pun tak “menyehari” dalam sendi kehidupan masyarakat.

MH Said Abdullah, penggerak kebudayaan Madura yang sekaligus putra daerah asal Sumenep, yang kini sebagai anggota DPR RI Dapil Madura mengatakan bahwa beberapa cagar budaya yang mulai punah itu karena Pemkab masih belum punya grand desain dan kebijikan politik jelas agar seluruh cagar budaya itu merupakan bagian dari pengalaman masa lalu kita yang semestinya diterjemahkan ke dalam kepribadian kita sebagai bangsa.

“Namun menjadi aneh ketika cagar budaya itu hanya bisa dilihat sebagai area komersial. Seakanakan ketika memerlukan renovasi bangunan-bangunan kuno, selalu akan mendatangkan uang. Inilah kesalahan kita, ketika semua hal ditarik pada hal-hal yang sifatnya komersil, pasti berakhir tragis,” katanya, kepada Koran Madura saat dikonfirmasi terkait khazanah kebudyaan Sumenep yang mulai ditelan masa.

Berbeda halnya, kata Said ketika kita datang ke Itali atau Eropa.

Bicara cagar budaya, pasti mereka bicara tentang adat dan budaya masyarakat setempat. Namun, di Sumenep, orang bicara Asta Tinggi, (sebagai bagian dari kekayaan masa lalu, red.), masyarakat “kita” belum bisa menunjukkan tentang sub-

ALQURAN RAKSASA. Seorang awak media sedang mendokumentasikan Al-quran raksasa berusia 200 tahun lebih dengan panjang 4 meter dan lebar 3 meter dengan berat 500 kilo atau setengah ton yang berada di Musium Karaton Sumenep. syamsuni/koran madura

stansi dari wisata religi Asta Tinggi.

“Kita memang terebiasa berteriak, berkata-kata indah dan adiluhung, tetapi semua cagar budaya yang ada tidak menunjukkan keseharian kita. Janga jauh-jauh lah, sebut saja berlalu lintas. Kita tidak seperti di luar negeri, ketika orang sedang berjalan kaki, maka mobil dengan sendirinya berhenti. Amat berbanding terbalik kalau berlalu lintas di daerah kita, pejalan kaki menyeberang, pengendara mobil langsung memerah,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Said, harus ada kebijakan politik untuk menyeharikan tentang masa lalu kita yang pernah ditorehkan oleh para pendahulu kita, paling tidak bisa menghargai khazanah kebudayaan masa lali kita. Sehingga anak-anak kita, kata Said mengerti tentang keindonesiaan, kebangasaan, termasuk tentang para leluhurnya, sehingga hal itu akan menjadi norma keseharian. Dan itu terbukit, ternyata kita tidak nyambung dengan hal tersebut, kita lebih senang nonton TV kebarat-baratan. Itu sudah menjadi bukti bahwa kita sudah terputus dengan masa lalu,” paparnya.

Apakah Sumenep layak menandingi eksistensi kebudayaan Bali dan Jogja dengan bangunan cagar budaya yang beridentitas, Said menyatakan, Sumenep sangat layak. “Sumenep berciri khas keraton dan kerajaan. Perlu tahu, Majapahit itu ada karena ada Sumenep. Saya pastikan tidak akan ada Majapahit kalau tidak ada Sumenep. Jadi, kita pantas kalau melihat masa lalunya,” jelasnya.

Tetapi pertanyaan yang paling mendasar bagi kita saat ini, apa desain pemerintah kita tentang itu. Bagi Said Nol Besar. “Kadang ngomong agama, malam bicara pembangunan, kemudian paginya agama dan siangnya pembangunan lagi. Jadi, tidak nyambung dengan

keseharian kita,” pungkasnya.

Naskah Kuno dalam Ancaman Selain itu, naskah kuno juga dalam ancaman. Hal tersebut terbukti dari beberapa peninggalan naskah kuno ternyata juga mulai tak dapat perhatian dari pemerintah. Kondisinya saat ini sudah sangat memprihatinkan, bahkan hampir punah. Hal itu dikarenakan pemilik naskah tersebut tidak mengetahui cara merawatnya.

Seperti yang dimiliki oleh salah satu warga Desa Gapura Barat, Kecamatan Gapura, Abd. Rahim (39). Ia kini masih setia menyimpan benda peninggalan bersejarah itu. Namun seolah ada rasa waswas dan resah melihat dua barang berharga miliknya itu tidak memiliki tempat aman untuk menyimpannya. Dua benda bersejarah yang ia simpan hingga kini sudah mulai lekang oleh waktu, dan lapuk oleh hujan. Peninggalan sejarah berupa Al-quran dan beberapa kitab lainnya yang berumuran ratusan tahun itu hanya ada di lemari kayu. ”Sebab kami hanya bisa menyimpannnya, tetapi kami tidak tahu bagaimana cara merawatnya,” tuturnya kepada Koran Madura.

Kekhawatiran Rahim, karena kitab dan Al-Qur’na yang ia simpan sudah berumur tua, bakan ditaksir sudah berusia ratusan tahun.

Sebab, naskah tersebut merupakan warisan dari orang tua kakeknya.

Namun, yang dia ingat baru dari kakeknya yang bernama Ra’ie.

Dari Ra’ie itu kemudian diwariskan kepada anaknya, Asnawi. Dari tangan Asnawi itulah Abd Rahim mendapatkan beberapa naskah klasik tersebut. “Suatu saat saya sangat berharap, ada pihak yang dapat membantu untuk mencarikan solusi agar dapat memelihara keberadaan naskah klasik ini. Sebab ia yakin, di Sumenep itu banyak yang

memiliki naskah semacam itu, khususnya dipesantren yang cukup lama berdiri,” ucapnya.

Membentuk Tim Ahli Budayawan Madura, Ibnu Hajar, mengatakan bahwa ada banyak cara sebenarnya untuk merawat khazanah kebudayaan Sumenep. Salah satunya, dengan cara maping atau pemetaan dan penelusuran oleh dinas terkait dengan membentuk tim gabungan (tim ahli), sehingga dalam hemat Ibnu Hajar, data-data yang didapat oleh tim itu kemudian diiventarisir dan diklasifikasi.

“Selanjutnya diadakan langkah perawatan yang memang melibatkan para ahli dibidangnya.

Saya kira, solusi itu menjadi perlu dilakukan mengingat ada ratusan peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Sumenep. Sebab hanya dengan itu, khazanah kebudayaan masa lalu bisa diselamatkan. Melibatkan tim, selain hal tersebut memang kerja kebudayaan, hal ini juga sebagai langkah yang positif, agar terjadi hubungan yang sinergis antar semua pihak terutama para budayawan, sejarawan dan seniman,” jelasnya.

Sehingga, sambung Budayawan yang jago berpuisi tersebut. Ketika semua budayawan dan sejarawan berkumpul, maka kata Ibnu, anggapan selama ini yang “mengatakan ada seniman plat merah dan seniman plat kuning” tidak ada lagi. “Karena tanggung jawab terhadap kebudayaan dan kesenian menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah,seniman dan budayawan saja. Maka pembentukan tim ini perlu dilakukan oleh disparbudpora,” jelasnya.

Menanggapi kelemahan desain kebijakan politik kita, kata Ibnu, sejak dulu hingga sekarang, pemerintah kita, terutama Sume-

nep belum memiliki konsep yang jelas dalam merawat dan melestarikan khazanah kebudayaan.

“Ketika ada tim, maka saya yakin bangunan cagar budaya, naskah kuno dan beragam peninggalan lainnya akan lestari dan selamat dari ancaman kepunahan. Sebab saya melihat selama ini, pemerintah kita belum punya konsep yang jelas, untuk melakukan gerakan kebudayaan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumenep, Ahmad Mahsun mengatakan bahwa dirinya merasa malu bahwa ternyata Sumenep sudah terlambat memikirkan tentang pelestarian khazanah kebudayaan masa lalu. Sebab kalau ingin melihat Sumenep tempo dulu, masih harus pergi ke Leiden, Belanda.

Karena ternyata mereka lebih dulu mengabadikan budaya kita.

“Selain naskah keagamaan, seperti naskah mamaca atau macopat, primbon, kitab syi’ir dan beberapa naskah lain juga perlu diinventarisir. Setelah itu, dilakukan pemetaan dan langkah pelestarian. Caranya, bisa dengan dibangun museum khusus pustaka sejarah. Atau setidaknya dengan membangun skriptorium (tempat penyimpanan khusus) agar tidak cepat rusak.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) kabupaten Sumenep Febrianto mengaku masih akan melakukan kajian tentang keberadaan naskah klasik tersebut. ”Kami masih akan melakukan kajian terlebhi dahulu, baru setelah itu akan memikirkan bagaimana caranya melestarikan khazanah klasik,” katanya Ia menambahkan bahwa pihaknya masih terkendal oleh dana dalam pengadaan program pemeiliharaan itu. Sebab saat ini anggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sudah disahkan. Untuk itu, ia akan mengagendakan dalam program tahun 2015. ”Akan kami lihat dulu apakah itu merupakan bagian dari kewenangan kami atau bukan, jika ia, maka saya masukkan tahun 2015,” jelasnya.

Baru setelah itu, kata Febri, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan semua elemen, baik sastrawan, budayawan, seniman hingga elemen mahasiswa.

“Dengan demikian, pihaknya berharap terbentuknya tim tersebut nantinya dapat membantu untuk menyusun program terkait pengembangan kebudayaan ke depan,” pungkasnya. = SYAMSUNI

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Industri Lokal

KORAN MADURA

KAMIS 13 FEBRUARI 2014

KAMIS 13 FEBRUARI 2014||TAHUN No. 0300 |IIITAHUN III No. 0300

OO

istimewa/koran madura

BERKUNJUNG. Misbahaturrahmah saat mendampingi tim dari Kecamatan Larangan yang mengunjungi usahanya untuk mendapatkan fasilitas bantuan pengembangan usaha. Wanita itu memiliki keinginan agar desanya menjadi sentra produksi krupuk di kecamatan tersebut.

Ingin Membentuk Sentra Produksi “Terkadang, satu kesuksesan berawal dari sebuah obsesi,” kata Buk Sahri.

Sebuah usaha yang dirintis secara mandiri oleh Sitti Misbahaturrahmah, pemilik usaha krupuk di Desa Panaguan, Kecamatan Larangan, menjadi bukti kebenaran ungkapan tersebut. saha produksi krupuk yang dirintis wanita itu kini terus berkembang bahkan menjadi salah satu produk unggulan di desanya. Keinginan untuk terus mengembangkan usaha dan menjadikannya sebagai bagian terpenting dalam ekonomi rumah tangga, memunculkan berbagai kreativitas dan inovasi hingga krupuk yang diproduksinya memiliki kekhasan tersendiri.

“Dari bentuk, tidak jauh beda dengan krupuk sejenis lainnya.

Mungkin rasa yang berbeda hingga banyak yang menyukai krupuk ini,” kata Misbahaturrahmah ke-

pada Koran Madura di rumahnya, Selasa (11/2).

Usaha yang dikembangkan, wanita yang juga aktif sebagai tenaga pengajar di salah satu lembaga pendidikan swasta di Panaguan itu tidak serta merta menjadi usaha yang besar seperti saat ini. Awalnya ia membuka usahanya dari skala yang sangat kecil dan hanya dijual sebagai jajanan siswa di sekolah tempatnya mengajar.

Berkat keinginan yang kuat, ia terus berupaya agar hasil produski dari industri yang ada di rumahnya itu menjadi sumber uta-

ma ekonomi keluarganya, serta menjadi penopang perekonomian rumah tangga tetangganya yang menjadi mitra kerjanya.

Bentuk dari keinginan yang kuat tersebut, ia berinovasi dengan membuat krupuk dengan rasa berbeda dibanding krupuk lainnya yang sejenis. Selain itu, ia juga berupaya agar krupuk yang diproduksinya renyah sehingga banyak diminati konsumen. Untuk itu, sambil berproduksi, ia juga belajar ke produsen krupuk lain hingga ke luar desa yang dikenal hasil produksinya cukup dikenal. Hasilnya, didukung oleh

tenaga pemasaran yang membantu menyebarkan hasil usahanya itu, kini krupuk yang diproduksi di rumahnya itu sudah mulai masuk ke beberapa desa di luar Kecamatan Larangan, diantaranya Desa Ponteh dan Polagan, Kecamatan Galis.

Ada yang istimewa dari perempuan yang juga aktif sebagai kader PKK di desanya itu. Ia juga memiliki keinginan agar desanya menjadi sentra produksi krupuk di Kecamatan Larangan.

Karenanya, selain terus berusaha mengembangkan usahanya sendiri, ia juga mendorong mun-

culnya usaha produksi krupuk lain yang dikerjakan kader PKK lainnya.

Tidak takut tersaingi? Ia menjawab tidak. Justru perempuan itu mengaku bangga jika ia mampu menularkan pengetahuannya ke wanita lain di desanya, serta menjadikan hasil industri rumahan yang digelutinya sebagai produk unggulan di desanya. “Kami memang bercita-cita desa ini menjadi sentra krupuk. Kalau sudah seperti itu, maka usaha kami juga akan terus berkembang,” katanya sambil tersenyum. = G.MUJTABA/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

P

KAMIS 13 FEBRUARI 2014 | No. 0300 |KAMIS TAHUN III 13 FEBRUARI 2014

MADURA

No. 0300 | TAHUN III

SITI LUTFIYAH

Jalani Hidup dengan Keyakinan Sulit menebak apa yang kan terjadi nanti. Apa akan bahagia, sedih, tertawa, atau menangis. Tak kan ada yang tahu apa yang akan terjadi esok. Namun, menjalani hari ini dan seterusnya tanpa penuh beban, juga melepaskan semua yang ada dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi terasa sangat menyenangkan. Jangan pernah lalai memperbaiki jalan hidup bila tampak tak sempurna.

Memang tak ada yang sempurna di dunia ini, akan tetapi tak ada salahnya jika berusaha menjadi lebih sempurna. agi Siti Lutfiyah menjalani hidup harus berpikir seolah-olah kita akan hidup selamanya.

Kanditipun tidak ada yang abadi. Namun, dengan merasa akan hidup selamanya akan menjadikan sebuah keyakinan semakin tumbuh. Kayakinan itu diimbangi dengan keihlasan sebagai pondasi kehidupan. Pasrah kepada sang pencipta menjadi modal utama.

Sebab semua sudah atas skenario kehendak Sang Pencipta.

"Aku harus yakin dalam menjalani kehidupan.

Bagaimana mau hidup berarti jika kita tidak memiliki keyakinan yang tinggi. Semua sudah ada yang

mengatur," ujar gadis yang akrab disapa Via ini.

Seringkali orang dalam menjalani kehidupan tanpa didasari sebuah keyakinan. Berdiam diri meratapi apa yang akan terjadi.

Sesungguhnya, orang semacam itu telah membatasi kemampuan yang dimiliki. Sehingga dirinya merasa lemah tak berdaya. Akhirnya, orang itu tidak memiliki kisah manis yang dapat dijadikan sebuah catatan sejarah di harihari sesudahnya.

"Jangan sampai kita tidak memilki keyakinan atau motivasi dalam hidup, karena hanya akan menjadikan kita tidak ada

artinya. Hidup hanya satu kali, jalanilah hidup dengan penuh arti," tutur gadis manis ini.

Via mengatakan tak ada yang tidak mungkin di dunia ini apabila keyakinan sudah menjadi pegangan hidup. Tinggal waktu yanng menentukan.

Usaha dan doa menjadi suatu keharusan dalam menatap masa depan.

Rangkaian peristiwa yang menyakitkan merupakan bumbu kehidupan. Tetap optimis karena dunia belum berakhir. Selama nyawa dikandung badan semua dapat digapai. =DONI HERIYANTO/RAH

ISYFILAWATI ANDANI

Katakan Tidak Pada Hari Valentine anyak remaja putra dan putri khususnya di wilayah Madura maupun luar kota mengharap kedatangan hari Valentine. Namun, bagi Isyfilawati Andani hanya ingin katakan tidak pada hari yang dikenal kasih sayang tiap tahun itu.

Sebab, menurut remaja putri kelahiran Sampang 25 Januari 1996 ini justru mempunyai alasan kuat untuk tidak merayakan hari Valentine tersebut. Selain mengenal sejarah perayaan hari Valentine, juga alasan Islam dalam melarang bagi para muslimnya mengenal hari kasih sayang

tersebut.

"Kalau sejarahnya hari Valentine ini teringat sama nama Paus Valentine, dimana nama itu seorang pemimpin atau pasu gereja katolik roma sejak 827 sampai 827, ya meski tidak tahu banyak tentang itu bisa kita pelajari dari buku maupun dunia maya pasti banyak sejarahnya," ucap perempuan yang mempunyai senyum lembut itu.

Tak hanya itu, perempuan yang mempunyai hobi tak jauh dengan dunia musik tersebut juga sangat mengherankan jika banyak kalangan mudamudi secara tidak langsung meniru ciri khas orang luar negeri yang sudah tak asing

di kalangan remaja. Seperti memberikan ucapan selamat hari Valentine dengan memberikan sebuah kado istimewa kepada sang kekasih.

"Anak zaman sekarang mungkin sudah terbawa dengan tradisi orang asing, ya kita tahu banyak yang memberikan kado coklat bunga saat hari kasih sayang per tahun diselenggarakan ini,"ungkapnya.

Padahal, menurut Isyfilawati Andani akrab disapa Fila ini untuk anjuran umat islam sendiri tidak ada hari kasih sayang ditentukan waktu dan dilakukan setiap tahunnya.

Tetapi, bagi Fila putri pasangan suami istri Moh Arief

Junaidi dengan Siti Amina tersebut hari kasih sayang dilakukan secara terus menerus sepanjang massa tanpa dibebani dengan waktu.

"Hari kasih sayang ini kan tidaklah hanya sesaat melainkan setiap waktu sepanjang masa, lalu apakah orang tua kita hanya kasih sayangnya kepada buah hati hanya sehari, tapi selamanya kan," tutur Fila yang mengaku mempunyai hobi musik aransemen.

Dari itulah, dirinya berharap kepada semua anak remaja untuk mengatakan tidak pada hari valentine. =RYAN HARIYANTO