e Paper Koran Madura 13 Maret 2014

KAMIS

KORAN MADURA

13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

1

0328-6770024 KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III www.koranmadura.com

Giliran Mantan Gubernur Riau Masuk Bui PEKANBARU- Mantan Gubernur Riau Rusli Zainal, terdakwa kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional dan kehutanan di Pelalawan dan Siak divonis 14 tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider enam bulan penjara.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru yang dipimpin Hakim Ketua Bachtiar Sitompul berserta anggotanya I Ketut Suarta dan Rachman Silaen dalam amar putusan yang dibacakan, Rabu siang, mengatakan bukti-bukti pelanggaran hukum dan pidana telah cukup atau memenuhi.

Majelis hakim menilai Rusli Zainal secara sah menerima hadiah atau suap PON Riau dan pen-

yalahgunaan wewenang untuk kasus kehutanan.

Vonis majelis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta majelis untuk menghukum Rusli 17 tahun kurungan serta pencabutan hakhak tertentu berupa hak politik oleh.

Untuk korupsi PON, Rusli dinyatakan terbukti menerima hadiah untuk melancarkan pen-

gusulan atau pengesahan peraturan daerah (perda) terkait Pekan Olahraga Nasional di Riau 2012.

Dalam kasus PON ini, terdakwa juga disangkakan ‘memeras’ kontraktor, menyogok anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau senilai Rp1,8 miliar dan menerima uang sebesar Rp500 juta melalui terpidana Lukman Abbas dan ajudan terdakwa untuk revisi Perda PON. Sementara untuk kasus korupsi kehutanan, Gubernur Riau dua periode tersebut (2003-2013) juga terbukti menyalahgunakan wewenang dalam

penerbitan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) untuk sembilan korporasi berbasis tanaman industri di Pelalawan dan Siak tahun 2004.

Dalam kasus BKT UPHHKHT, KPK menyatakan terdakwa memaksakan diri menerbitkan BKT UPHHKHT yang bukan kewenangannya untuk PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, PT Selaras Abadi Utama, CV Bhakti Praja Mulia, CV Putri Lindung Bulan, PT Mitra Hutani Jaya, PT Satria Perkasa Agung, (Kabupaten Pelalawan) dan PT

Seraya Sumber Lestari.

Seluruhnya merupakan perusahaan pendistribusi kayu hutan alam ke PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) dan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang sampai saat ini masih terus beroperasi dan bebas dari jeratan hukum.

Akibat perbuatannya, terdakwa Rusli Zainal dituduh merugikan keuangan negara sebesar Rp 265 miliar.

Jaksa KPK dalam dakwaaannya juga menyatakan, total 30.879 hektare kayu hutan alam telah dirusak oleh sembilan korporasi tersebut untuk ditanami akasia gara-gara terdakwa menerbitkan BKT UPHHKHT. =ANT/FAZAR MUHARDI

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III

DUGAAN KORUPSI

Kejagung Selidiki Pengadaan Bus Transjakarta JAKARTA- Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan penggelembungan harga pengadaan Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013.

“Penyelidikan itu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-43/F.2/ Fd.1/02/2014, tanggal 26 Februari 2014,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi kepada Antara, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan penyelidikan dilakukan oleh tim jaksa penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undangundang.

Ia mengatakan semua pihak yang terkait dengan kasus tersebut akan dimintai keterangan. “Pihak-pihak yang hadir masih dalam tahap dimintai keterangan,” katanya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menemukan adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan lelang terkait pengadaan bus Transjakarta gandeng (articulated) dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB).

Indikasi tersebut dikemukakannya secara langsung setelah mendapatkan hasil laporan investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. “Saya sudah terima laporan dari Inspektorat. Diketahui bahwa ada kecurangan dalam pengadaan bus Transjakarta dan BKTB. Kecurangan itu terjadi pada proses lelang,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu.

Berdasarkan hasil investigasi, menurut dia, kecurangan itu tidak ditemukan dari segi administrasi, namun pada dokumen-dokumen terkait lelang bus tersebut, seperti harga yang melambung tinggi dan pemenang tender yang telah ditentukan.

“Kecurangan itu, misalnya, harga bus yang harga aslinya di China sebesar Rp1 miliar, tapi didalam dokumen malah ditulis Rp3 miliar.

Selain itu, pemenang tender juga sudah ditentukan. Ini kan curang namanya,” ungkap Ahok.

Oleh karena itu, dia pun menduga pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, yakni Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku pemegang kuasa anggaran sekaligus panitia lelang.

“Mereka (Dishub DKI) itu kan yang pegang anggaran dan juga panitia lelang pengadaan bus Transjakarta dan BKTB. Ya, mereka itu yang bermasalah,” tutur Ahok.

Sementara itu, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta segera memanggil sejumlah pihak terkait pengadaan bus Transjakarta jenis gandeng (articulated) dan Bus Kota Terintegrasi Busway.

“Untuk lebih mendalami masalah yang terjadi dalam pengadaan bus Transjakarta dan BKTB, kami akan panggil Panitia Penerima Barang serta Unit Pengelola (UP) Transjakarta,” kata Kepala Inspektorat Provinsi DKI Franky Mangatas Panjaitan. =ANT/ RIZA FAHRIZA

Mengapa Survei Jelang Pemilu Dilarang?

Burhanuddin Muhtadi: Ini Mencederai Kebebasan Akademik JAKARTA- Sekretaris Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Burhanuddin Muhtadi menilai larangan survei pada masa tenang menjelang Pemilu Legislatif 2014 merupakan tindakan yang mencederai kebebasan akademik.

“Karena kalau ada rilis survei di masa tenang dikhawatirkan memengaruhi pilihan publik,” kata Burhan di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, survei dan hitung cepat adalah kegiatan riset ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan politik. Oleh karena itu, larangan seperti itu dinilai dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan.

Asosiasi tersebut sebelumnya mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal-pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD kepada MK dengan Nomor Perkara: 24/PUU-XII/2014.

Sejumlah aturan yang digugat oleh

Persepi dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dn DPRD di antaranya adalah terkait larangan pengumuman hasil survei pada masa tenang tanggal 6 - 8 Maret 2014.

Pengumuman hasil hitung cepat (quick count) juga baru bisa dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai penghitungan suara di Wilayah Indonesia Barat, tiga jam di Wilayah Indonesia Tengah dan empat jam di Wilayah Indonesia Timur.

Selain itu, ada ancaman pidana kepada setiap orang yang mengumumkn hasil survei pada masa tenang serta kepada pelaksana hitung cepat.

“Padahal ‘quick count’ cara yang cukup efektif diterapkan dalam sistem proporsional seperti di negara kita yang menghitung dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat. Sistem seperti ini potensial dengan kecurangan, sementara ‘quick count’ bisa digunakan untuk mendeteksi kecurangan,” ujarnya.

Ketua Bidang Pendidikan dan Pengem-

bangan Persepi Abbas Sirojuddin menilai adanya rentang waktu yang lama antara wilayah barat, tengah dan timur juga menimbulkan potensi kecurangan yang tak kalah besar.

“Bukan hanya soal waktunya, tapi tentang usaha untuk memelihara wilayah gelap tindakan korupsi semacam ini,” katanya. =ANT/ADE IRMA JUNIDA

JELANG PEMILU 2014

Patut Disayangkan Pejabat Negara Cuti untuk Kampanye JAKARTA - Para pejabat negara mulai dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), para menterinya hingga gubernur dan wakil gubernur mengambil cuti untuk kampanye bagi partai politik mereka masing-masing menjelang pemilu legislatif 9 April mendatang. Hal ini sangat disayangkan oleh Ketua Komisi II DPR yang juga politisi Partai Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa.

Menurut Agun, hal ini tidak layak terjadi di Indonesia. Ke depan, semua pejabat negara tidak boleh cuti hanya untuk kepentingan partai politik mereka. Agar ini tidak terulang, maka ke depan harus ada aturan yang melarang merangkap jabatan di pemerintahan

dan partai politik. “Perkembangan cuti para pejabat negara yang ikut pemilu, buat saya, sesuatu yang memalukan,” kata Agun di Jakarta, Rabu (12/3).

Menurutnya, rangkap jabatan tersebut dapat mengganggu kinerja pemerintah. Pejabat negara dinilai menjadi tidak fokus bekerja karena sibuk mengurus partai. “Idealnya itu kan, seorang pejabat negara, kalau sudah menjadi gubernur, menteri, atau jadi presiden sekalipun, harusnya mengedepankan kepentingan pelayanan publik,” ujarnya.

Jelang kampanye terbuka pada 16 Maret 2014, sejumlah menteri mengajukan cuti kerja. Prosedur pengajuan cuti menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013.

Dalam Pasal 11 Ayat 3 disebutkan bahwa pejabat negara melaksanakan cuti selama 2 hari kerja dalam 1 minggu pada kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini dilakukan

selama kampanye rapat umum sampai dimulainya masa tenang. Adapun hari libur adalah hari bebas untuk melakukan kampanye.

Juru Bicara Presiden Julian A Pasha mengatakan, sejauh ini telah ada enam menteri yang mengajukan surat cuti untuk kampanye, yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Pertanian Suswono, Menkominfo Tifatul Sembiring, dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Presiden SBY yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat, kata Julian akan cuti untuk kampanye pada 17-18 Maret. SBY telah berkoordinasi dengan Wakil Presiden Boediono untuk memastikan agar tugas-tugas kepala negara tidak terabaikan saat Presiden cuti. =GAM/ABD/AJI

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 132014 MARET 2014 KAMIS 13 MARET | No. 0320 | TAHUN III No. 0320 | TAHUN III

33

DUGAAN PENYELEWENGAN

FITRA Temukan Perjalanan Dinas Fiktif di BNP2TKI JAKARTA-Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I-3013 menyebutkan anggaran perjalanan dinas di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menghabiskan anggaran yang sangat besar. Sebesar Rp50.814.825.000 dipergunakan untuk perjalanan dinas dalam negeri dan sebesar Rp9.681.834.000 dipakai untuk perjalanan dinas luar negeri.

ant/aswady hammid

ALIH PUNGSI LAHAN HUTAN. Warga melakukan evakuasi setelah lahan pemukimannya terancam terbakar akibat hutan yang terbakar di desa Pelintung, Medang Kampai, Dumai, Riau, Rabu, (12/3). Kebakaran hutan Riau diperkirakan akan semakin meluas bila sampai akhir pekan nanti hujan tidak turun di wilayah provinsi itu.

16 Maskapai Stop Penerbangan PEKANBARU- Sebanyak 16 maskapai, yang tergabung dalam Komite Operator Maskapai Penerbangan (Airlines Operator Comittee/AOC) Pekanbaru, menghentikan seluruh penerbangan ke Bandara Sultan Syarif Kasim II hingga tanggal 15 Maret akibat asap kebakaran di Riau.

“Seluruh penerbangan dihentikan hingga 15 Maret, dan ada kemungkinan diperpanjang apabila kondisi asap tidak kunjung membaik,” kata Ketua AOC Pekanbaru, Ahmad Nixon, di Pekanbaru, Rabu.

Ia mengatakan, ada sembilan penerbangan reguler yang dipastikan stop beroperasi sementara.

Antara lain Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, Firefly, Air Asia, Tiger Air Mandala, Citilink, Silk air, dan Sky Aviation. Sedangkan, sisanya dari penerbangan carter.

Keputusan berhenti terbang itu diakui Ahmad Nixon merupakan keputusan yang terpaksa diambil karena pertimbangan keselamatan untuk penumpang dan tentunya untuk menghindari kerugian bisnis makin besar.

Sudah sekitar sebulan terakhir aktivitas penerbangan di Bandara Pekanbaru terus terganggu asap

yang menurunkan jarak pandang.

Karena itu, maskapai tidak akan menjual tiket untuk penerbangan dari dan menuju Pekanbaru hingga tanggal 15 Maret. Sedangkan, untuk penumpang yang telanjur membeli tiket akan dijadwalkan ulang.

“Atas keputusan ini kami meminta maaf kepada penumpang.

Dan ini terpaksa dilakukan karena maskapai lebih mengutamakan prinsip keselamatan dalam penerbangan,” katanya.

Station Manager Garuda Indonesia Pekanbaru, Irawan Suryadi, mengatakan asap kebakaran Riau sudah menghancurkan iklim investasi di bisnis penerbangan. Ia mengatakan, setiap pembatalan dan penundaan terbang mengakibatkan kerugian bagi maskapai berkisar Rp8 juta hingga Rp11 juta per pesawat.

“Kalau pesawat dialihkan bisa lebih mahal lagi karena bisa

sampai Rp80 juta kerugiannya,” katanya.

Kerugian itu berasal dari pengembalian uang tiket penumpang, bahan bakar, kompensasi untuk penundaan, hingga kekacauan dalam rotasi pesawat.

“Diperkirakan dalam tiga minggu ini, kerugian Garuda sudah lebih dari Rp20 miliar,” katanya.

Sementara itu, Airport Duty Manager SSK II Ibnu Hasan mengatakan pada Rabu (12/3) sudah ada 64 penerbangan dari dan menuju Pekanbaru yang terpaksa batal akibat pekatnya asap. Ia mengatakan, asap membuat jarak pandang turun hingga di bawah batas aman minimal.

Sejak pagi hari, rata-rata jarak pandang hanya berkisar 300700 meter. “Artinya jarak padang di bawah batas minimal, hanya bisa pesawat untuk lepas landas, tapi untuk mendarat tidak bisa karena sesuai aturan minimal adalah 1.000 meter,” katanya.

Ia menjelaskan Bandara SSK II di bawah naungan PT Angkasa Pura II, melayani 78 penerbangan domestik dan internasional setiap hari dalam kondisi normal. =ANT/FB ANGGORO

Dari alokasi sebesar Rp50.8 miliar, sebesar Rp49.347.432.760 dihabiskan untuk perjalanan dalam negeri. Sedangkan alokasi anggaran sebesar Rp9.6 miliar, sebesar Rp7.827.516.922 dipakai untuk perjalanan dinas luar negeri.

Kordinator investigasi dan advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok sky Khadafi menilai realisasi perjalanan dinas sampai sebesar Rp.49.3 miliar hanya menghambur-hambur uang negara saja. Uang negara ini dihabiskan hanya untuk bersenang-senang para birokrat, tetap saja, banyak persoalan TKI tidak pernah bisa mereka selesaikan.

“Ternyata ada perjalanan dinas sebesar Rp.1.276.481.311 tidak sesuai ketentuan,” jelasnya di Jakarta, Rabu (12/3).

Menurutnya, modus yang dipakai adalah perjalananan dinas fiktif sebesar Rp.105.790.900 di BP3TKI Denpasar. Tiket dengan penerbangan Garuda menunjukan sejumlah sejumlah tiket penerbangan yang digunakan sebagai biaya perjalanan dinas bukan merupakan tiket yang valid. Ketidakvalidan tersebut karena tiket perbangan tidak sesuai dengan daftar manifest yang dikeluarkan oleh maskapai.

Selisih harga tiket menurut konfirmasi sebesar Rp.785.968.128 di BP3TKI Kupang, BP3TKI Denpasar, Inspektorat, sekretariat utama, deputi penempatan, deputi perlindungan, dan Deputi KLN dan promosi.

Dimana modus perjalanan ini adalah terindikasi mark up karena adanya selisih antara harga tiket hasil konfirmasi dengan maskapai denagan harga tiket pada dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Lebih lanjut dia mengatakan kelebihaan pembayaran uang harian dan hotel sebesar

Rp.380.407.283 inspektorat, sekretariat utama, deputi penempatan, deputi perlindungan, dan Deputi KLN dan promosi.

Bentuk penyimpangan modus ini adalah indikasi mark up atau kelebihaan atas uang harian serta penghinapan. Hal ini terjadi, karena waktu kepulangan yang lebih awal dari jadwal yang seharusnya.

Kejanggalan lainnya imbuhnya, pembayaran perjalanan dinas ganda dengan Fullboard sebesar Rp.4.315.000 pada BP3TKI. Bentuk penyimpangan adalah dua kali pembayaran atas 3 pegawai inspektorat pusat oleh 2 satuan kerja BP3TKI untuk akomodasi dan konsumsi (uang harian dan hotel) saat melakukan kegiatan di Batam. Dimana, 3 pegawai inspektorat ini dibayar oleh pihak inspektorat, dan juga pihak perencanaan pusat.

Perjalanan dinas yang tidak sesuai kententuan ini, telah melanggar Dari gambaran diatas, sudah saat aparat hukum segera melakukan penyelidikan atas perjalanan dinas ini karena telah malanggar Keppres No.42 tahun 2002 pasa 12 ayat (2) tentang pedoman pelaksanaan APBN bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan hak dan bukti-bukti yang syah untuk memperoleh pembayaran. Dan, pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap sesuai pasal 19 ayat (3) bahwa bukti pengeluaran yang sah untuk biaya tranport pegawai, antara lain terdiri dari tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax.

“Kalau aparat hukum hanya mendiamkan saja kasus ini, maka tidak akan kapok pihak BP3TK atau BNP3TKII melakukan perjalanan fiktif untuk sekian kali,” jelasnya. =GAM

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III

PENDIDIKAN

SK Tunjangan Profesi Guru Selesai Akhir Maret

ant/rony muharrman

RAPAT AKBAR. Gubernur DKI Jakarta yang juga Kader Nasional PDI P, Joko Widodo (ketiga kiri) dan Sekjen PDI P, Thahjo Kumolo (kedua kiri) beserta pengurus DPD PDI P Riau menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum Rapat Akbar di Pekanbaru, Riau, Sabtu (8/3). Jokowi hadir di Pekanbaru, guna mengikuti Rapat Akbar PDI P sekaligus pembekalan calon anggota DPRD dan pemantapan konsolidasi internal PDI P se Provinsi Riau.

PDI Perjuangan Harus Hati-hati Pilih Capres JAKARTA - PDI Pejuangan harus hati-hati mengambi langkah pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) mendatang. Pasalnya, salah memilih calon presiden (capres), peluang mereka berkuasa akan sirna.

Sejauh ini, peluang partai moncong putih menjadi penguasa terbuka lebar bila mereka mengajukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi sebagai capres.

Sebaliknya, bila Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang diusung, maka siapsapa saja mereka gigit jari.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif lembaga survei Indo Barometer M Qodari di Jakarta, Rabu (12/3) saat mengumumkan hasil survei mereka. Menurut survei lembaga itu bekerjasama dengan Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, bila PDI Perjuangan mengusung Megawati sebagai capres, maka yang akan menenangkan pilpres Juli nanti adalah Prabowo Subianto, capres Gerindra. Sebaliknya, bila Jokowi yang disodor, maka PDI Perjuangan

akan memenangkan Pilpres.

“Kita memang sengaja ingin menguji kemungkinan dua calon dari PDI-Perjuangan ini. Soalnya, diantara banyak parpol, PDI-Perjuangan yang belum memutuskan pilihannya,” kata Qodari.

Masih menurut survei itu, Prabowo akan menempati peringkat pertama dengan perolehan suara sebesar 29 persen bila PDI Perjuangan ngotot mencalonkan Megawati.

Tempat kedua akan diisi Aburizal Bakrie alias Ical dengan 14,5 persen. Megawati hanya menempati urutan ketiga dengan angka 12,4 persen. Sedangkan Wiranto berada di urutan keempat dengan angka 10,45 persen. Capres lainnya tidak ada yang mendapatkan suara di atas 4 persen.

“Perolehan suara Prabowo sangat jauh dibandingkan capres lainnya, sulit terkejar jika Jokowi tidak maju,” kata Qodari.

Sementara, jika Jokowi yang dicalonkan oleh PDI-Perjuangan, maka dia akan menempati urutan pertama dengan angka 37,5 persen. Prabowo turun ke urutan dua dengan perolehan suara setengah dari Jokowi, yakni 18,5 persen. Ical tetap menempati urutan ketiga dengan angka 12,9 persen.

Wiranto juga tetap stabil dengan urutan keempat dengan 7,3 persen. Capres lainnya

tidak ada yang mendapatkan suara di atas 3 persen.

Karena itu kata Qodari, PDI Perjuangan harus mempertimbangkan kembali untuk mengusung Megawati sebagai calon presiden. Jika memang ingin menang di pilpres mendatang, ujar dia, PDI Perjuangan harus mengusung Jokowi. “Ini harus betul-betul dipertimbangkan secara matang,” pungkasnya.

Survei dilaksanakan di 33 provinsi dengan jumlah responden sebesar 1200 orang.

Margin of error survei ini sebesar kurang lebih 3,0 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 14-25 Februari 2014 dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Survei dibiayai oleh Indo Barometer.

Hingga saat ini PDI Perjuangan belum menetapkan capres untuk diusung di Pilpres 2014. Penetapan capres-cawapres sepenuhnya ditangan Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Hanya, Jokowi masuk dalam skenario menghadapi Pilpres.

Selain Jokowi, di internal PDI Perjuangan ada pula yang mendorong Megawati kembali maju di Pilpres. =GAM/AJI/ABD

JAKARTA- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan seluruh surat keputusan penerima tunjangan profesi untuk guru PNS Daerah dan non-PNS yang masuk kategori layak diterbitkan untuk Semester I/2014 bisa diselesaikan akhir Maret.

Data penerima tunjangan profesi guru triwulan I/2014 untuk pegawai negeri sipil daerah (PNSD) yang dapat dibuatkan surat keputusan sudah mencapai 77,3 persen sedangkan guru nonPNS sebanyak 83,7 persen, kata Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud Hamid Muhammad didampingi Direktur Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dikdas Ditjen Dikdas Sumarna Surapranata usai peresmian Layanan Unit Dapodik Dikdas di Jakarta, Rabu.

Jumlah pemilik sertifikat untuk PNS Daerah Triwulan I tahun 2014 sebanyak 1.014.882 guru, hingga saat ini data penerima tunjangan profesi yang layak SK sebanyak 77,3 persen atau 784.482 guru, perlu verifikasi sebanyak 154.059 orang (15,2 persen) dan tidak layak SK sebanyak 7,4 persen atau 76.341 guru.

Sementara untuk data penerima tunjangan non-PNS Triwulan I tahun 2014 jumlah pemilik sertifikat sebanyak 97.368 guru dan layak SK sebanyak 81.520 guru, perlu verifikasi 9.532 orang (9,8 persen) dan tidak layak SK sebanyak 6.316 guru (6,5 persen).

Hamid mengatakan berbagai alasan data penerimaan tunjangan profesi guru tersebut menjadi tidak layak untuk di-SK-kan, antara lain karena rumitnya verifikasi data penerima tunjangan profesi guru, seperti kebenaran pelaksanaan beban mengajar minimal 24 jam per minggu, mengampu pada mata pelajaran sesuai sertifikat pendidikannya, terdaftar sebagai PNS atau guru tetap dan belum pensiun.

“Alasan lain data penerima tunjangan tersebut tidak layak untuk dibutakan surat keputusan, karena guru yang bersangkut sudah alih profesi, pensiun, atau alih jabatan, seperti menjadi camat, lurah dan sebagainya tetap sebagai PNS juga,” katanya.

Lebih lanjut Hamid mengatakan ketika guru telah menerima SK, maka guru menerima Surat Permintaan Pembayaran (SPP), selanjutnya ada Surat Perintah Membayar (SPM) ditujukan kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat, setelah data-data akurat selanjutnya dibuatkan dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) yang langsung dicairkan ke nomor rekening guru. =ANT/ZITA MEIRINA

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS MARET 2014 KAMIS 13 MARET13 2014 | No. 0320 | TAHUN III No. 0320 | TAHUN III

55

FINANSIAL

OJK Akan Kumpulkan Pelaku Industri Keuangan PALEMBANG- Otoritas Jasa Keuangan Regional V Sumatera akan mengumpulkan para pelaku industri keuangan di Sumatera Selatan untuk mensosialisasikan terkait dengan peran lembaga yang beroperasi sejak 31 Desember 2013.

ant/wahyu putro a

RAKOR KEMENDAG. Menko Perekonomian Hatta Rajasa (tengah) didampingi Mendag M.Luthfi (kiri) dan Wamendag Bayu Krisnamurthi (kanan) menghadiri pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2014 di Jakarta, Rabu (12/3). Raker tersebut membahas penerapan undang-undang perdagangan baru yang telah disahkan oleh DPR, menjaga stabilitas harga serta mengendalikan neraca perdagangan.

Riau Minta Kembalikan Dana Bea Keluar CPO Pusat Berdalih Terkendala UU Perimbangan Keuangan Daerah PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau untuk kesekian kalinya meminta agar Pemerintah Pusat mengembalikan dana bea keluar (ekspor) CPO asal Riau yang ditarik pusat tiap tahun dan tercatat Rp12 Triliun pada tahun 2012.

“Pengembalian anggaran bea keluar ditarik pemerintah pusat itu diperlukan oleh daerah penghasil CPO untuk mendukung pembangunan industri sawit mulai dari hilir hingga hulunya,” kata Kepala Dinas Perkebunan, Riau Zulher di Pekanbaru, Rabu.

Menurut dia, sudah 12 kali terhitung Riau mengajukan permohonan pengembalian bea keluar CPO Riau itu akan tetapi pusat justru menyebutkan terkendala dengan UU Perimbangan Keuangan Daerah dan

pengembalian bea keluar CPO tersebut juga memerlukan persetujuan DPR RI. Kendati demikian, kata Zulher, bisa saja tidak dikembalikan dalam bentuk fisik keuangan namun demikian dikeluarkan dalam bentuk kebijakan pemerintah pusat agar menurunkan anggaran pembangunan infrastruktur tersebut.

“Pengembalian dana bea keluar CPO asal Riau diperlukan untuk mendukung usaha tani, khususnya dalam membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur,” katanya dan menambahkan bahwa kondisi terkini prasarana jalan dari dan menuju dermaga sangat jelek sehingga merusak kualitas TBS CPO Riau selama dalam angkutan.

Tandan buah CPO Riau, katanya, bisa berada tetap dalam kondisi segar selama 24 jam, lebih dari waktu 24 jam itu maka buah sawit tidak bisa segar lagi sehingga memicu turunnya kualitas tandan buah CPO berdampak terhadap menurunnya harga jual CPO Riau.

Kualitas tanda buah CPO Riau, katanya, berpotensi makin layu ketika dermaga tem-

pat bongkar buah untuk dikirim juga dalam kondisi buruk.

“Jadi dengan adanya pengembalian bea keluar CPO Riau itu yang minimal pemerintah mengembalikannya dalam bentuk pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur maka jarak yang ditempuh bisa lebih diperpendek yang salama ini lima jam menjadi satu jam karena kualitas jalan sudah baik,” katanya.

Bahkan tandan buah CPO Riau akan berada dalam kondisi segar karena tidak lama berada dalam angkutan karena juga dermaganya baik. Selain memperngaruhi kualitas tanda buah CPO, kondisi jalan yang jelek juga mempengaruhi kualitas rendemen (klandungan minyak) CPO. “Jika anggaran dikembalikan ke daerah maka yang sejahtera juga petani karena kualitas buah CPO yang di ekspor tinggi dan pada akhirnya pemerintah juga beruntung terkait meningkatnya devisa negara. =ANT/FRISLIDIA

Direktur Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional V Sumatera Lukdir Gultom setelah bersilaturahmi dengan jajaran Pemkot Palembang, Rabu, mengatakan sosialisasi peran dan fungsi OJK kini menjadi program yang rutin dilaksanakan dengan mengumpulkan pelaku industri keuangan.

Hal ini dilakukan menjadi salah satu upaya untuk mengenalkan lembaga baru tersebut, katanya, OJK berfungsi mengawasi industri keuangan pada setiap daerah.

Bukan hanya perbankan tetapi juga pegadaian, lembaga keuangan lainnya termasuk koperasi simpan pinjam.

Menurut dia, khusus dengan pemerintah kota dan kabupaten pihaknya bekerja sama untuk membina koperasi simpan pinjam tiap daerah.

OJK juga akan melatih petugas pemkot dan pemkab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam tersebut yang sampai kini jumlahnya di Indonesia mencapai 6.000 unit.

Karena itu, untuk meningkatkan pengawasan yang optimal OJK membutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah, karena pihaknya masih memiliki keterbatasan petugas di lapangan.

Sementara Wakil Wali Kota Palembang Harnojoyo menambahkan, pihaknya siap melakukan kerja sama dengan OJK untuk mengoptimalkan pengawasan industri keuangan tersebut.

“Untuk mengoptimalkan kerja sama itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait akan dikoordinasikan untuk mengawasi kegiatan lembaga keuangan di Kota Palembang,” katanya.

Sekalipun beberapa beberapa kalangan mempertanyakan keberadaan OJK akibat iuran yang harus dibayar pelaku industri keuangan, namun OJK terus berusaha mengukuhkan eksistensinya lewat sosialisasi. Selain OJK juga gencar melakukan lobi dan pendekatan ke beberapa pihak untuk mendukung eksitensinya. =ANT/NILA ERTINA

6

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III

FEE BASED MASTERCARD TITANIUM

ANZ Targetkan Rp300 Ribu per Transaksi

JAKARTA-PT Bank ANZ Indonesia (ANZ) meluncurkan sekaligus memperkenalkan produk kartu kredit ANZ MasterCard Titanium yang diperuntukkan bagi kalangan profesional dan pengusaha muda di seluruh Indonesia.

Fee based dari kartu kredit ANZ MasterCard Titanium ditargetkan Rp300 ribu per transaksinya yang menyasar pada kalangan profesional dan pengusaha muda di seluruh Indonesia.

Demikian pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Pembiayaan Konsumen ANZ Luskito Hambali di Tee Nine Restaurant & Lounge Indosurya Plaza, Jakarta, Rabu, (12/3). “20 ribu untuk tahun pertama target dari kartu kredit ini dan nilai transaksinya bertahap. Rp4,5 juta per bulan,” ujarnya.

Sedangkan fee based dari kartu kredit ANZ MasterCard Titanium tersebut, Luskito menargetkan Rp300 ribu per transaksinya baik di tahun pertama maupun ditahun-tahun berikutnya. “Fee based kami targetkan Rp300 ribu per transaksi, dan saat ini total kartu kredit kami secara keseluruhan sudah ada 900 ribu kartu,” tukasnya.

Menurutnya, pengenalan kartu kredit ANZ MasterCard Titanium ini menyasar pada kalangan usia produktif yakni 25 tahun sampai 35 tahun.

“Usia produktif di Indonesia lebih dari 60%, cari produk yang cocok untuk segmen itu.

ANZ Titanium, target segmen intinya 25-35 tahun, atau yang mempunyai kebutuhan sama, cocok untuk lifestyle,” ucap Luskito.

Lebih lanjut dia menambahkan, bahwa kartu ANZ MasterCard Titanium ini merupakan untuk memenuhi kebutuhan kalangan profesional dan pengusaha muda yang sedang meningkatkan konsumsi dengan berbelanja, makan dan berlibur di merchant favorit.

“Sehingga mereka bisa mendapatkan keistimewaan transaksi gratis di website-website online. Produk ini juga bagian dari usaha kami memperkuat dan memperluas lini bisnis kartu kredit,” tutupnya.

ANZ MasterCard Titanium merupakan komitmen ANZ dalam mengakomodasi kebutuhan kalangan profesional dan pengusaha muda yang sedang meningkatkan konsumsi. “Kartu

ini untuk pengusaha muda yang sedang meningkatkan konsumsi dengan berbelanja, makan dan berlibur di merchant favorit, sehingga mereka bisa mendapatkan keistimewaan transaksi gratis di media online. Produk ini juga bagian dari usaha kami memperkuat dan memperluas lini bisnis kartu kredit,” ujarnya.

ANZ MasterCard Titanium menawarkan berbagai fitur antara lain Online and Redeem.

Dimana nasabah akan mendapatkan ANZ Reward Points dari setiap transaksi baik secara langsung maupun online yang kemudian bisa ditukarkan untuk bertransaksi online secara gratis.

Selain itu, nasabah juga akan mendapatkan cash back sebesar 5% untuk semua transaksi online hingga 31 Agustus 2014 serta diskon hingga 15% pada online merchant yang bekerja sama. “ANZ tetap memberikan penawaran menarik dari 500 merchant ANZ Spot di dalam negeri, penawaran 1 Dines for Free dan diskon sampai 30% di merchant yang bekerja sama dengan nasabah ANZ MasterCard Titanium,” tukasnya.

Ditempat yang sama Country Manager MasterCard Indonesia, Irni Palar menambahkan, berdasarkan risetnya, MasterCard Youth Confidence Index dan MasterCard Online Shopping Survey, bahwa masyarakat Indonesia mulai terbiasa bertransaksi online dan hal tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan transaksi online terbesar di antara negara berkembang Asia Pasifik.

“Kami percaya bahwa peluncuran kartu ini dilakukan pada saat yang sangat tepat.

Atas nama MasterCard, kami ingin menyampaikan selamat kepada ANZ Indonesia atas peluncuran kartu ANZ MasterCard Titanium,” tutup Irni. =GAM

ant/fanny octavianus

AKSI ANTI BATUBARA. Aktivis Greenpeace melakukan aksi di depan gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3). Aksi tersebut mendesak pemerintah untuk menghentikan pembangunan berbasis energi kotor batubara dan mengungkap fakta biaya sebenarnya industri batubara yang diklaim sebagai penopang perekonomian Indonesia.

Telin Go Internasional

Bangun Mega Proyek Jaringan Kabel Bawah Laut JAKARTA-Anak usaha Telkom, PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) melakukan penandatanganan kontrak kerja bersama pembangunan Sistem Kabel Laut International yang menghubungkan Asia Tenggara dan Eropa.

Pembangungan sistem kabel bawah laut yang dilakukan Telekomunikasi Indonesia International (Telin) merupakan bagian dari kontribusi Telin dalam mendukung suksesnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MPE3I).

Adapun kerjasama Telin ini dilakukan dengan 12 perusahaan telekomunikasi di Asia dan 2 perusahaan Eropa yang tergabung dalam konsorsium South East Asia - Middle East -Western Europe 5 (SEA-ME-WE 5) yang dilakukan oleh Presiden Direktur Telin, Syarif Syarial Ahmad bersama perwakilan konsorsium lainnya di Kuala Lumpur, Malaysia.

Syarif Syarial Ahmad mengatakan, setelah lebih dari 10 tahun sejak tahun 2000 Indonesia terlibat dalam pembangunan Sistem Kabel Laut International yang menghubungkan Asia Tenggara

dan Eropa, “Kini melalui mega proyek South East Asia - Middle East -Western Europe 5 (SEA-ME-WE 5) Submarine Cable System, Indonesia patut berbangga karena telah menjadi salah satu negara yang turut serta dalam menandatangani kontrak kerja pembangunan SEA-ME-WE 5,” ujar Syarif dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu, 12 Maret 2014.

Dia menjelaskan, Submarine Cable System SEA-ME-WE 5 merupakan sistem kabel bawah laut yang mempunyai panjang sekitar 20.000 KM yang membentang dari Asia Tenggara ke Eropa, Perancis dan Italia. “Mega proyek ini juga nantinya akan menghubungkan 17 negara yang dilaluinya,” tukasnya.

Menurutnya, kabel laut SEAME-WE 5 akan memiliki percabangan ke Indonesia dengan titik pendaratan (landing station)

di Dumai dan Medan. Dengan terhubungnya Indonesia langsung dengan SEA-ME-WE 5 Submarine Cable System, kualitas kecepatan layanan data dan internet dari Indonesia ke Eropa akan makin meningkat dan menjadi yang terbaik dari yang pernah ada.

Dia menuturkan, kabel laut SEA-ME-WE 5 akan terintegrasi dengan system kabel laut yang telah dimiliki Telin sebelumnya yaitu Asia America Gateway (AAG), South East Asia Japan Cable System (SJC), Batam Singapore Cable System (BSCS), Dumai Malaka Cable System (DMSC) dan sistem kabel domestik lainnya, sehingga akan menciptakan konfigurasi network yang komprehensif yang menghubungkan Asia, Eropa, USA dan Indonesia dengan kualitas yang tak tertandingi.

“SEA-ME-WE 5 dibangun menggunakan 3 pairs kabel optik dengan kapasitas desain sebesar 24 Terrabit persecon, artinya dengan kapasitas sebesar itu mampu mengantarkan transmisi sebesar 30 juta HD video perdetiknya,” ucap Syarif. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

emokrasi Indonesia terbajak kekuatan negara dan uang.

Campur tangan negara dan politik uang ini merupakan warisan Orde Lama-Orde Baru, masih berlanjut di era Reformasi. Terlihat dengan adanya upaya terorganisir secara terselubung untuk memperalat birokrasi pemerintahan dalam melanggengkan kekuasaan. Juga politik transaksional telah ada sejak era sebelum Reformasi dan semakin parah di era saat ini.

Barangkali bajak demokrasi tersebut tidak ada yang mengakui, meskipun betul-betul itu yang sesuai kenyataan. Bukan mustahil sekalipun kepala daerah dan pimpinan negara dipilih oleh legislatif, sebagaimana pada Orde Lama dan Orde Baru, diantara mereka terjadi politik transaksional diam-diam.

Ada kecendrungan politik kekuasaan antara legislator dan calon pimpinan tertinggi di jajaran eksekutif ini mulai muncul kembali. Ini pembajakan lain yang tampaknya akan merongrong kekuasaan rakyat untuk memilih langsung pimpinan daerah dan kepala negaranya sendiri.

Tidak sedikit politisi mewacanakan biaya demokrasi ditanggung oleh negara, untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Apa pun alasannya wacana tersebut merupakan pengungkapan pendapat, yang realisasinya perlu tidak didukung, karena tidak ada jaminan politisi bebas korupsi apabila biaya demokrasi ditanggung penuh oleh negara. Kiranya pendapat itu hanyalah keinginan cantik para politisi untuk mengeruk keuntungan bisa melenggang ke kursi legislatif dengan biaya yang murah, padahal belum tentu mereka betul-betul memperjuangkan rakyat dan tidak melakukan penyimpangan dana rakyat.

Memangkas korupsi dan sumber penyebabnya memang suatu kewajiban, namun bukan berarti dengan mengalihkan tanggung jawab biaya demokrasi pada negara, dengan alasan apa pun, karena itu juga termasuk dari pembajakan demokrasi guna menghindari politik transaksional antara politisi dengan konstituennya.

Para politisi yang terpilih menikmati untungnya, namun rakyat melalui negara yang menanggung biayanya, sangat tidak fair. (*)

Opini

KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III

77

Pemilu, Sarana Memperbaiki Negeri

Salam Songkem

Bajak Demokrasi

KORAN MADURA

KAMIS 13 MARET 2014 No. 0320 | TAHUN III

Pemilu 2014 sudah di depan mulut pintu gerbang, tepatnya pada tanggal 9 April segenap bangsa Indonesia akan menggelar perhelatan akbar lima tahunan. Maksud dan tujuan pesta tersebut tidak lain adalah menentukan siapa saja yang akan memimpin negeri ini setidaknya dalam masa lima tahun ke depan. Bagi masyarakat pemilih, tentu momen tersebut tidak boleh dianggap sesuatu yang remeh.

Sebab, pemilu adalah sarana perubahan bagi bangsa dan negara.

D

alam sistem demokrasi yang kita kembangkan saat ini, menempatkan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek demokrasi itu sendiri.

Dengan kata lain, masyarakat mempunyai hak memilih dan dipilih. Hal yang penting lainnya adalah suara rakyat merupakan “suara tuhan” (vox populli vox die). Begitulah posisi rakyat— sangat menentukan—dalam konteks pemilu. Namun, tidak banyak dari masyarakat kita yang mengetahui kapan hajatan tersebut digelar. Dan inilah yang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sehingga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) supaya melakukan sosialiasi secara intensif dan komprehensif kepda masyarakat pemilih, yakni melalui anggota Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan bahwa, sebagaian besar pemilih tidak mengetahui kapan pemilu akan digelar. Untuk itu, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi agar KPU lebih gencar mensosialisasikan pemilu.

Langkah tersebut patut kita berikan apresiasi. Sebab,

pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menentukan eliteelite politik yang duduk mewakili kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, rakyat haruslah pintar atau cerdas dalam memilih dan memilah calon pemimpin.

Tentu kita tidak ingin negeri ini di penuhi oleh para medioker.

Sebagai perbandingan dan bahan renungan, nampaknya kita harus menengok kebelakang.

Sepanjang reformasi dan pemilu bergulir, kita bisa menilai secara singkat bahwa kualitas para wakil rakyat yang terpilih sering kali tidak sebanding dengan harapan rakyat. Sesudah terpilih, umumnya mereka “melupakan” rakyatnya dan hanya mengejar kepentingan pribadi dan golongannya.

Namun, kita tidak boleh menyerah. Hanya dalam pemilulah sebagai sarana demokrasi bagi kita untuk mendapatkan wakilwakil rakyat yang berkualitas.

Untuk itu, masyarkat harus ikut berpartisipasi dalam pemilu mendatang. Artinya, kita harus menjadi pemilih yang cerdas, tidak tergiur tipuan-tipuan kampanye, apalagi iming-iming politik uang.

Menentukan Posisi Dalam buku, No Easy Choice: Political Participation and Developing Countries, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1977) mengatakan, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dengan maksud mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Dalam konteks negara yang menganut sistem demokrasi dimana pejabat pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, kegiatan partisipasi diejawantahkan dalam bentuk menyumbang suara dalam pemilu mendatang. Sederhanya, masyarakat wajib menngunakan hak pilihnya dengan baik dan benar serta berdasarkan hati nurani, bukan karena iming-iming uang dan lain sebagainya.

Setiap negara tentu mempunyai warga negara dan warga negara mempunyai hak dan

kewajiban dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Pemilu merupakan agenda besar dan penting bagi suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Nah, dalam konteks ini, masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Di Indonesia, pemilu akan diselenggrakan sebentar lagi. Untuk itu, menjadi kewajiban bagi rakyat supaya pemilu mendatang membawa perubahan bagi negeri tercinta.

Terdapat berbagai macam bentuk partisipasi politik.

Bentuk partisipasi politik warga negara dikalangan tokoh terdapat berbagai perbedaan.

Almond dan Easton (1993), membagi bentuk partisipasi politik dalam dua kategori, postif dan negatif. Postif, memberikan suara dalam pemilu, berkampanye, dan berkomunikasi dengan pejabat atau politikus. Sementara, negatif dimanifestasikan dalam bentuk demonstrasi, mengajukan protes atau membuat gaduh.

Dan yang paling “ekstrem” adalah mengajak golput.

Sementara itu, David F.Roth dan Frank L. Wilson (1976) yang memfokuskan studi bentuk-bentuk partisipasi politik. Dalam pandangan mereka, bentuk partisipasi politik warga negara dibedakan berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, menengah sebagai partisipanpartisipan, dan tertinggi sebagai aktivis. Bila dijenjangkan, intensitas kegiatan politik warga negara tersebut membentuk segitiga serupa piramida.

Pertama, sebagai pengamat.

Posisi tersebut dalam tatanan masyarakat memiliki porsi paling banyak. Artinya, kecenderungan masyarakat dalam hal politik masih rendah, yakni hanya sebatas sebagai penga-

mat saja. Dan bentuk kegiatannya adalah menghadiri rapat umum, mengikuti perkembangan politik melalui media massa dan tentunya juga memberikan suara setiap pemilu diselenggarakan. Bisa dikatan bahwa dalam konteks ini masyarakat lebih cenderung pasif. Sebab, mereka hanya mengikuti alur perkembangan perpolitikan tanpa ikut atau terjun langsung dalam dunia perpolitikan. Namun, posisi seperti itu juga sangat menentukan, yakni menyumbang suara. Bahkan juga bisa lebih dari itu; mengkritisi jalannya perpolitikan.

Kedua, menjadi partisipan.

Posisi atau kelompok ini berbeda dengan kelompok pertama.

Ruang geraknya lebih luas atau bisa dikatakan lebih aktif. Kontribusi kelompok ini bisa dimanifestasikan dalam bentuk menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif di parpol dan aktif dalam proyek-proyek sosial.

Nah, dalam ranah partisipan ini seorang bisa mempengaruhi perjuangan di dalam partai. Di samping itu juga bisa ikut berperan mewujudkan pemilu yang bersih, bebas dari penyelewengan.

Ketiga, sebagai aktivis. Tingkat tertinggi dari partisipasi politik adalah menjadi aktivis, yakni menjadi pejabat partai, pejabat publik atau calon pejabat publik; fungsionaris partai politik pimpinan kelompaok kepentingan. Kelompok ini sangat penting, sebab mereka inilah yang akan memegang tampuk kepemimpinan bangsa dan negara.

Selain dari ketiga bentuk diatas terdapat kelompok lain, yakni apolitis—cuek terhadap perihal politik. Dengan bahasa lain, kelompok ini disebut golongan putih (golput). Sekarang, kita meraba-raba diri kita masing-masing; mau berjuang dari mana dan ikut yang mana, menjadi apolitis, pengamat, partisipan atau aktivis?=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

KAMIS 13 MARET 2014 No. 0320 | TAHUN III

KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III

OPINI 8

ant/adhitya hendra

DESAK KETERBUKAAN KEJARI KOTA PASURUAN DALAM KASUS PAMI. Ribuan massa aksi yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdiri dari LSM Amppas, Lira, Penjara, dan Laskar Merah Putih dengan membawa poster tuntutan saat melakukan aksi di depan Gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan, Pasuruan, Jatim, Rabu (12/3). Dalam aksi demo tersebut massa aksi yang tergabung dari seluruh LSM yang ada di Pasuruan tersebut, menuntut kepada pihak Kejari Kota Pasuruan, melakukan keterbukaan dan obyektifitas dalam melakukan pengusutan dan penetapan dua komisaris PT Pasuruan Migas (Pami), Kasian Slamet dan Muhaimin sebagai tersangka dalam kasus PT PAMI.

Ada Praktik Mafia Hukum di Kejari?

PASURUAN – Ribuan warga yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM) dari LSM Amppas, Lira, Penjara, dan Laskar Merah Putih dengan membawa poster tuntutan saat melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan, Pasuruan, Jatim, Rabu (12/3).

Dalam aksi demo tersebut massa aksi yang tergabung dari seluruh LSM yang ada di Pasuruan tersebut menuntut ke-

pada pihak Kejari Kota Pasuruan, melakukan keterbukaan dan obyektifitas dalam melakukan pengusutan dan penetapan dua

komisaris PT Pasuruan Migas (Pami), Kasian Slamet dan Muhaimin sebagai tersangka dalam kasus PT PAMI. Mereka menuding pihak Kejaksaan telah melakukan praktik mafia hukum dalam sejumlah penanganan kasus hukum di antaranya Kasus PT Pasuruan Migas (Pami) dan sejumlah kasus lainnya.

Koorlap aksi, Ayi Suhaya mengemukakan bahwa dugaan

praktik mafia hukum terlihat dalam penanganan kasus PT Pami yang diangap sebagai kasus titipan dari oknum tertentu.

“Kasus PT Pami Kabupaten sangat kentara sebagai Kasus Titipan, mana dugaan kerugian negara yang dilakukan. Apalagi, kini mala memanggil advokat PT Pami sebagai Saksi. Apa gak baca undang-undang itu Kajari,” ucapnya Ayi Suhaya dalam orasinya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, massa sempat menutup akses jalan Panglima Sudirman Kota Pasuruan.

Aksi unjuk rasa ribuan massa tersebut sempat berlangsung tegang lantaran massa mendesak agar Kejari dan Kasipidsus dihadirkan di tengah massa hingga akhirnya, sejumlah perwakilan massa diperkenankan untuk masuk ke dalam kantor Kejari. = DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III

9

CETAK SOAL UJIAN

Selesai Akhir Maret SURABAYA - Dinas Pendidikan (Diknas) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menargetkan pencetakan dan pengemasan soal-soal ujian nasional (unas) tingkat SMA sederajat dan tingkat SMP sederajat tahun ajaran 2013/2014 selesai pada akhir bulan Maret 2014.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Harun mengatakan, pencetakan soal-soal unas di wilayah atau region 6 yaitu Pulau Kalimantan dan Provinsi Jatim hingga saat ini tidak ada masalah. Pihaknya mengaku sudah meninjau percetakan yang mencetak soal unas dan sejauh ini tidak ada kendala.

"Pekan lalu saya sudah memantau pencetakan soal unas. Ternyata sudah hampir rampung 100 persen," ujarnya, Rabu (12/3).

Pihaknya memastikan, proses pencetakan paket soal unas masih terus berjalan hingga saat ini. Targetnya pencetakan maupun pengemasan soal ujian itu tuntas pada akhir Maret 2014 ini.

Dia menambahkan, soalsoal unas di region 6 dicetak oleh PT Jasindo. Namun ia enggan mengungkap berapa paket soal yang dicetak dengan alasan rahasia negara. Mengenai kapan waktu pendistribusian soalsoal itu, pihaknya masih belum

dapat memastikan.

"Kami harus membahasnya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Indonesia," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya telah mendapat konfirmasi bahwa pihak Kemdikbud akan melakukan sosialisasi unas di kantor Dinas Pendidikan Jatim, Rabu (12/3) besok. Kurang lebih ada 350 orang yang diundang dalam sosialisasi kali ini.

Mereka terdiri dari berbagai unsur seperti Dinas Pendidikan Jatim, kepolisian, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), hingga perwakilan sembilan perguruan tinggi negeri (PTN) di Jatim.

"Dalam sosialisasi ini nantinya akan membahas persiapan unas yang akan digelar mulai April 2014. Persiapan unas yang akan dibahas diantaranya pengawasan unas, pencetakan soal unas, pendistribusian soal, hingga kesiapan pelaksanaan unas di lapangan," ujarnya.

Tak hanya persiapan unas, pada pertemuan itu pihaknya juga menanyakan ke Kemendikbud mengenai pencairan anggaran penyelenggaraan Unas.

"Insya Allah persoalan anggaran unas dapat selesai pada rapat sosialisasi itu," ujarnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

g. armadianto semeru/koran madura

RAPAT. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Harun memimpin rapat sosialisasi persiapan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2013/2014

ant/septianda perdana

PENCARIAN PESAWAT MALAYSIA AIRLINES. TNI AL melakukan pencarian pesawat Malaysia Airlines (MAS) MH370 yang hilang kontak dalam penerbangan Kuala Lumpur - Beijing, di radius 225 mil laut dari Medan hingga ke wilayah perbatasan laut Selat Malaka Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

Hilangnya Pesawat, Sabotase Teroris?

SURABAYA - Pesawat Malaysia Airlines (MAS) dengan nomor penerbangan MH370 keberangkatan Kuala Lumpur, Malaysia menuju Beijing, China, yang dinyatakan hilang sejak Sabtu (8/3) masih belum ditemukan.

Berbagai dugaan penyebab kecelakaan bermunculan, salah satunya adalah sabotase oleh aksi teroris.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, hilangnya pesawat Malaysia Airlines terbilang aneh karena tidak ada komunikasi terakhir dan tiba-tiba pesawat hilang dari radar sehingga posisi terakhir pun tidak diketahui. “Dalam dunia penerbangan penyebab kecelakaan pesawat bisa saja karena faktor kesalahan manusia, gangguan teknis mesin pesawat dan aksi teroris,” paparnya dihubungi Koran Madura.

Mantan pilot pesawat tempur

Angkatan Laut ini memperkirakan bisa saja aksi terorisme yang menjadi sebab hilangnya pesawat MAS. “Hilangnya pesawat Malaysia Airlines bisa saja disebabkan oleh terorisme, apalagi dengan ditemukannya dua paspor palsu.

Ini bisa menjadi kemungkinan memang ada pihak yang berniat jahat dan tidak ingin diketahui identitasnya,” lanjutnya.

Sementara Mantan Pangdam Iskandar Muda Aceh, Supiadin Aries Saputra menambahkan, jika dilihat dari catatan pener-

bangan pesawat Boeing 777-200 adalah pesawat dengan tingkat keamanan yang canggih dan hampir tidak pernah terjadi kecelakaan. “Pesawat jenis ini tercatat tidak pernah mengalami kecelakaan, oleh karena itu faktor sabotase oleh teroris bisa saja terjadi,apalagi ada penemuan 2 penumpang dengan menggunakan paspor palsu, ini bisa saja mengarah adanya sabotase oleh teroris,” tegasnya.

Mantan Pangdam IX Udayana Denpasar ini menambahkan sebenarnya tidak heran juga kalau Malaysia menjadi sasaran terorisme. Karena kalau dilihat dari catatan sejarah banyak pelaku terorisme dari Negeri Jiran itu seperti Noordin M. Top dan Dr Azahari. = G. ARMADIANTO SEMERU

OBJEK WISATA

Kenaikan Tarif Bromo-Semeru Masih Dikaji SURABAYA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu menyatakan akan mempelajari dan mengkaji rencana kenaikan tarif masuk kawasan Gunung Bromo dan Semeru menanggapi keluhan masyarakat dan industri pariwisata Jawa Timur.

"Kami terus terang juga prihatin jika kenaikan harga tiket masuk tersebut bisa mengurangi jumlah wisatawan ke sana," kata

Menparekraf Mari Elka Pangestu ketika menjadi pembicara dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Surabaya, Rabu (12/3).

Kenaikan tarif masuk kawasan wisata primadona di Jawa Timur tersebut merupakan buntut diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang tarif wisata alam yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Peme-

rintah Nomor 59 tahun 1998 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) sektor kehutanan.

Dalam Peraturan Pemerintah itu disebutkan harga tiket masuk ke area wisata Gunung Bromo dan Semeru untuk wisatawan domestik dikenakan tarif sebesar Rp 37.500 dari sebelumnya Rp 10.000 pada hari biasa dan sebesar Rp 67.000 pada hari libur.

Sedangkan wisatawan man-

canegara yang sebelumnya dikenakan tarif Rp 72.500 selanjutnya akan dinaikkan menjadi Rp 267.000 pada hari biasa dan Rp 640.000 pada hari libur.

Kenaikan tarif hingga tiga kali lipat tersebut menyebabkan para pelaku usaha dan masyarakat pariwisata setempat menyatakan penolakannya di Kantor Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) di Malang,

Senin (10/3).

"Kenaikan tarif tersebut akan kami pelajari, jika (masyarakat pariwisata) merasa terganggu, akan kami sampaikan ke Kementerian Kehutanan," kata Mari.

Masyarakat pariwisata khawatir kenaikan tarif tersebut akan berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan wisata ke kawasan Bromo dan Semeru. = ANT/ADITYA E.S. WICAKSONO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III

Alutsista TNI-AL Membanggakan SURABAYA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat bangga terhadap kemajuan Alutsista yang dimiliki oleh TNI-AL. Hal itu terlihat seusai Presiden SBY meninjau secara langsung Gelar Alutsista serta unjuk kemampuan para pasukan elit TNI-AL dengan persenjataan Alutsista terpadu di Dermaga Ujung Mako Koarmatim, Surabaya, Rabu (12/3) Alutsista yang digelar merupakan hasil pengadaan program pembangunan kekuatan matra laut periode Rencana Strategis (Renstra) 2005-2009 dan 20102014.

Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro dihadapan Presiden SBY menjelaskan, ada empat Alutsista yang telah datang.

Keempat Alutsista itu yakni empat unit kapal perang korvet kelas sigma, empat unit KRI kelas LPD (Landing Platform Dock) dimana dua unit LPD dibuat di PT PAL, serta empat unit kapal cepat rudal (KCR) type 40 M dan dua unit Kapal Patroli Cepat (PC) type 43 M buatan industri pertahanan dalam negeri.

Alutsista untuk Korps Marinir TNI AL, telah datang 54 unit Tank Amphibi jenis BMP-35 dan 1 unit Brem-L (Tank Recovery) serta 15 unit panser LVT 7 Al (Landing Vehicle Tank), 2 unit CN

e. hana diman/koran madura

TINJAU. Presiden SBY mendengarkan penjelasan dari KASAL terkait Alutsista yang dimiliki oleh TNI AL di dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Rabu (12/3).

235-220 MPA (Maritime Patrol Aircraft) yang dibuat oleh PT. DI (Dirgantara Indonesia) empat unit pesawat latih Bonanza G-36 dan tiga unit Heli Bell-412 EP. Dalam waktu dekat, akan datang tiga unit kapal perang fregat keas MRLF (Multi Role Light Fregat), tiga unit kapal cepat rudal (KCR) type 60 M buatan PT. PAL dan dua unit kapal patroli cepat (PC) type 43 M buatan industri pertahanan dalam negeri.

Pengadaan alutsista matra laut, lanjut Purnomo, membutuhkan waktu yang lebih lama,

sehingga beberapa alutsista melampaui masa bakti KIB II pada 20 Oktober 2014. Alutsista tersebut untuk sementara akan disajikan dalam bentuk model (miniatur) diantaranya tiga unit kapal selam, yang satu diantaranya akan dibuat di Indonesia sebagai bagian ahli teknolog dan lima unit Panser BTR-4.

Presiden SBY bersama ibu negara Ani Bambang Yudhoyono didampingi Gubernur Jawa H. Nina Soekarwo beserta Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro melakukan peninjauan saat Gelar

Kekuatan Alutsista yang dimi8liki TNI AL. Mengakhiri laporannya, Purnomo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden RI, DPR RI, industri pertahanan dalam negeri, BUMN dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses pembangunan kekuatan pertahanan RI. Pada kesempatan itu, Presiden SBY menyaksikan kemampuan personil TNI-AL melakukan penyebaran ranjau dari pesawat udara patroli maritim TNI AL, penembakan roket RBU

dari Kapal perang RI, peperangan anti kapal selam dengan menggunakan helikopter anti kapal selam, pembebasan pembajakan kapal oleh Komando Pasukan Katak dan Intai Amphibi dengan metode VBSS, dan sailing pass kapal TNI AL serta flying pass pesawat udara dan helikopter TNI AL. “Kita ini tidak ingin perang.

Namun, jika harus bertempur dan pertahankan kedaulatan, kita siap. Kekuatan TNI AL kita bertambah lagi,� tegas SBY. Pada kesempatan itu, PT Dirgantara Indonesia secara simbolis menyerahkan satu unit pesawat CN-235-220 MPA kepada Kementrian Pertahanan Republik Indonesia yang selanjutnya diserahkan kepada TNI AL untuk dioperasionalkan. Ini merupakan pelaksanaan kontrak yang ditandatangani pada 11 Desember 2009. Pesawat CN-235-220 MPA ini akan menjadi bagian dari pusat penerbangan TNI AL. Mendampingi Presiden SBY pada acara gelar Alutsista yakni Jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II antara lain Mendikbud Prof Dr M. Nuh, DEA, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Meseskab Dipo Alam, Kapolri Jenderal Pol. Sutarman, Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, Kasal Laksamana Marsetio, Ketua KEN Chairul Tandjung, Wakil Menteri Agama Nazarudin Umar, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. = E. HANA DIMAN

REGENERASI

Jatim Cetak 10 Dalang Muda Setiap Tahun SURABAYA - Provinsi Jawa Timur mencetak 10 dalang muda dalam setiap tahun, karena itu provinsi yang dipimpin Soekarwo-Saifullah Yusuf itu merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak dalang muda.

"Tahun ini, Festival Dalang merupakan festival ke-19. Dalang muda yang masuk 10 besar tidak boleh ikut festival berikutnya, sehingga ada 10 dalang muda yang lahir setiap tahunnya," kata Ketua Dewan Pengamat Festival Dalang 2014 dari Institut Keseniaan Indonesia (ISI) Suyanto di Surabaya, Rabu (12/3).

Menurut Suyanto, kesenian tradisional pertunjukan rakyat (Pertura), khususnya wayang

kulit, di Jawa Timur sungguh sangat menggembirakan perkembangannya.

"Hal itu dibuktikan pada setiap diadakan festival dalang, pesertanya cukup banyak, khususnya dari generasi mudanya.

Jadi, Jatim cukup sukses dalam melakukan regenerasi di bidang kesenian wayang. Generasi baru itu siap mempertahankan kesenian tradisional wayang kulit ke depan," katanya.

Banyaknya dalang muda membuktikan kesenian wayang kulit di Jawa Timur akan terus berkembang sepanjang zaman, karena mereka itulah yang akan terus eksis sebagai penghibur masyarakat di berbagai daerah

pelosok Jawa Timur sesuai dengan gaya yang dikuasainya.

"Di Jawa Timur ada tiga gaya seni pedalangan wayang kulit, yakni gaya Surakarta, Gaya Porong atau gaya Jawa Timuran, dan gaya Malangan," katanya saat ditemui di sela-sela Festival Dalang 2014 di Taman Budaya Jawa Timur (6-8/3).

Ia menjelaskan wayang kulit gaya Malangan berkembang di daerah sekitar Malang, Pasuruan dan Kota Batu, sedangkan Gaya Porong atau gaya wayang Jawa Timuran berkembang dengan pangsa pasarnya di Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo dan Lamongan.

"Agar wayang kulit Jawa Timuran bisa setara dengan

wayang gaya Surakarta maka pemerintah harus sering mengadakan festival-festival pedalangan, khususnya gaya Jawa Timuran," kata Ketua Dewan Juri Festival Dalang 2014 itu.

Sementara itu, gaya wayang kulit Surakarta atau wayang kulonan berkembang mulai dari Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Pacitan, Bojonegoro, Kediri dan sekitarnya, termasuk Blitar.

"Wayang gaya Surakarta memang telah berkembang mendunia terlebih dahulu dari pada gaya Malangan dan Porong.

Meskipun demikian, wayang Surakarta saat ini telah berkembang mengikuti zamannya, seperti ditambahi musik campursa-

ri, musik dangdut dan tari-tarian yang membuat kesenian wayang menjadi tontonan masyarakat segala umur," katanya.

Di sela-sela festival yang diikuti 25 orang dalang muda dari berbagai daerah di Jawa Timur itu, ia mengharapkan banyaknya dalang muda di Jawa Timur akan membendung kesenian luar negeri yang masuk bersamaan dengan diberlakukan perdagangan bebas ASEAN pada 2015.

"Apalagi, Jawa Timur juga merupakan salah satu daerah tempat pembuatan wayang dan industri gamelan yang bisa mendukung kesenian pakeliran terus bertahan," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III

11

Menuju Surabaya Lebih Baik Risma Siap Bangun Infrastruktur Berwawasan Lingkungan SURABAYA – Menuju Surabaya lebih baik merupakan kata yang memiliki makna strategis dan cerminan aspirasi masyarakat yang ingin perubahan sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat.

Perubahan di tengah jumlah penduduk yang terus bertambah membawa tuntutan untuk meningkatkan daya dukung kota secara berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

“Menuju Surabaya Lebih Baik” harus ditunjang dengan peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), tidak hanya terfokus pada upaya peningkatan kualitas dan kapasitas intelektual.

Demi terciptanya Surabaya Lebih Baik, Pemerintah Belanda menyatakan tertarik untuk mengajak kerja sama dan berbagi pengetahuan tentang tentang infrastruktur dan lingkungan hidup dengan Kota Surabaya.

Keinginan tersebut disampaikan Atase Ekonomi Kedutaan Besar Belanda Nathalie Lintvelt saat menemui Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Balai Kota, Surabaya, Rabu (12/3).

Nathalie menyampaikan bahwa Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda berencana berkunjung ke Surabaya pada 3-4 April 2014.

"Pemerintah kerajaan Belanda tertarik berbagi pengetahuan tentang infrastruktur dan ling-

kungan hidup, berharap dengan kunjungan menteri bisa mengetahui secara langsung kondisi Surabaya," ujar Nathalie.

Belanda juga menanyakan tentang isu utama Kota Surabaya agar bisa dibantu oleh Belanda dalam bentuk kerja sama.

Walikota Tri Rismaharini pun menyatakan bahwa hal yang paling mendesak dilakukan untuk Surabaya yakni pengelolaan air, pembangunan inftrastruktur, saluran pembuangan, penanggulangan banjir, dan konservasi mangrove untuk pencegahan abrasi.

"Kami mencoba mengoptimalisasi kembali gorong-gorong peninggalan zaman Belanda, karena sistem saluran bawah tanah yang sudah berusia puluhan tahun itu mampu mengatasi problem banjir," ujar Risma.

Dia menambahkan dalam optimalisasi gorong-gorong tersebut, pemkot masih belum memiliki peta jaringan saluran bawah tanah secara lengkap.

"Kami sulit mengidentifikasi karena memang usianya sudah lama sekali, tapi kami akan tetap coba maksimalkan saluran tersebut,” tandasnya. = E. HANA DIMAN

ant/rudi mulya

BERALIH TANAM SAYURAN. Petani memasang batang bambu baru untuk jalur rambatan tanaman sayur buncis di lahan bekas tanaman tomat di kawasan Pare, Kediri, Jawa Timur, Rabu kemarin. Akibat intensitas hujan yang tinggi, menyebabkan gagal panen tomat sehingga membuat sejumlah petani tomat di kawasan tersebut beralih menanam sayuran-sayuran karena daya tahan tanaman jenis sayur-sayuran lebih kuat terhadap cuaca ekstrim seperti saat ini, serta pembiayaan tanamnya juga rendah.

DAMPAK ERUPSIKELUD

Petani Cari Pinjaman Beli Pupuk KEDIRI - Para petani di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang terdampak erupsi Gunung Kelud (1.731 mdpl) mengaku sempat kebingungan untuk mencari pinjaman guna membeli pupuk untuk tanaman mereka.

“Sebagian dari kami sudah mulai bercocok tanam, tapi kami kesulitan untuk mencari modal membeli pupuk. Awalnya, kami berencana cari pinjaman,” kata Mitiran, salah seorang petani asal Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Rabu (12/3).

Mitiran yang ditemui saat pemberian bantuan pupuk oleh Pupuk Indonesia Holding Company (PT Petrokimia Gresik serta PT Pupuk Kaltim sebagai anak perusahaan) mengaku terbantu.

Awalnya, ia dengan petani lainnya sangat kebingungan untuk mencari modal setelah erupsi Gunung Kelud, 13 Februari lalu. Tanaman yang diharapkan bisa panen

dan menjadi modal selanjutnya gagal semua, karena erupsi tersebut.

Ia pun juga mengatakan, untuk bercocok tanam, diberikan bantuan bibit oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Ia sendiri mendapatkan bantuan bibit jagung manis, yang sudah ia tanam.

“Saat ini jagung sudah mulai tumbuh. Kami terbantu, karena ada pupuk bantuan ini,” ucapnya.

Ia menyadari, sejumlah sumber mata air masih sulit didapat, sehingga untuk saat ini hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi sekitar 350 ru (1 hektare sama dengan 700 ru) lahan pertanian miliknya.

Pihaknya hanya berharap, tanaman kali ini bisa menghasilkan produk dengan baik. Walaupun saat ini kondisi tanah masih belum baik benar, mengingat tingkat keasaman tinggi setelah erupsi, diharapkan jagung yang ia tanam bisa panen. “Ini menolong kami, dan

kami merasa terbantu,” ungkapnya.

Pupuk Indonesia Holding Company yang terdiri dari PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Kaltim memberikan bantuan pupuk untuk petani yang terdampak erupsi Gunung Kelud.

Jumlah bantuan itu antara lain pupuk jenis urea sebesar Rp166 ton dari PT Pupuk Kaltim, NPK sejumlah 174 ton dari PT Petrokimia Gresik, dan 800 ton dari pupuk organik dari mitra produsen pupuk organik, dengan total 1.140 ton senilai Rp1,5 miliar.

“Sales Supervisor” Karesidenan Kediri PT Petrokimia Gresik Endi Susilo menyebut, untuk Kecamatan Puncu mendapatkan bantuan untuk 719 hektare, Kecamatan Ngancar dengan luasan lahan 306 hektare, Kecamatan Plosoklaten dengan luasan lahan 257,81 hektare, dan Kecamatan Kepung dengan luasan 1.036 hektare. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

KERJA SAMA

Pelindo III - KPK Berkomitmen Berantas Korupsi SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kerja sama dalam pengendalian gratifikasi dilingkungan PT Pelindo III (Persero). Kerjasama ini dalam rangka mewujudkan komitmen sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selalu patuh dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilingkungan perusahaan.

Kerjasama tersebut dituangkan dalam penandatanganan pernyataan komitmen untuk pengendalian gratifikasi yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Komitmen itu ditandatangani bersama oleh Komisaris Utama PT Pelindo III, Direktur Utama PT Pelindo III, Ketua Umum Serikat Pegawai PT

Pelindo III (SPPI III) dan Direktur Gratifikasi Komisi Pemberangkatan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono.

Direktur Personalia dan Umum A Edy Hidayat N menyatakan bahwa sosialisasi dan penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi tersebut, diharapkan seluruh insan PT Pelindo III memiliki pemahaman yang jelas mengenai gratifikasi, serta menjaga konsistensi pelak-

sanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Pelindo III yang good corporate governance, membangun pofesionalisme, serta melakukan pencegahan korupsi.

"Saat ini PT Pelindo III telah memiliki peraturan yang mendukung terhadap upaya pengendalian gratifikasi", jelas Edy, Rabu (12/3).

Lebih lanjut Edy Hidayat merinci, peraturan itu meliputi

: Board Manual; Code of Corporate Governance (CCG); Code of Conduct yang saat ini sudah memuat larangan gratifikasi, suap, hadiah; Whistle Blowing System (WBS); serta Peraturan tentang Biaya Promosi. Pelindo III saat ini juga tengah dilakukan penilaian sebagai BUMN Bersih sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri BUMN nomor: 5 tahun 2013. = G. ARMADIANTO SEMERU

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 KAMIS 13 MARET 2014|NO. 0320|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

KAMIS 13 MARET 2014 NO. 0320 | TAHUN III

Tak Kampanye

Tak Ada Sanksi bagi Parpol

MANGKIR: Arena sidang paripurna lebih banyak dihiasi pemandangan kursi kosong di lajur tengah yang merupakan kursi untuk anggota dewan.

Jelang Pileg, Anggota Dewan Makin Rajin Bolos Ketua Dewan Masih Beri Toleransi PROBOLINGGO - Mendekati waktu Pemilihan Legislatif (Pileg) 9 April 2014, tingkat kehadiran DPRD Kabupaten Probolinggo dalam agenda sidang semakin memprihatinkan. Indikasi itu terlihat dari agenda paripurna beberapa bulan terakhir, di mana tingkat ketidakhadiran anggota semakin meningkat.

Salah satunya terlihat dalam paripurna dengan agenda nota penjelasan Bupati Probolinggo tentang LKPJ tahun 2013 sekaligus pembentukan dan penetapan Panitia Khusus (Pansus) tahun 2013.

Namun pelaksanaaan paripurna yang digelar berjalan lancar, kemarin.

Tak pelak, arena sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Ahmad Badawi

lebih banyak dihiasi pemandangan kursi kosong di lajur tengah yang merupakan kursi untuk anggota DPRD. Tak hanya banyak yang lowong, sebagian anggota DPRD juga terlihat datang ketika paripurna sudah berjalan. Yang hadir pun mayoritas juga terlihat malah sibuk dengan kesibukan mereka. Soal fakta itu, Ketua DPRD Ahmad Badawi tak membantah. Namun menurutnya,

jumlah anggota DPRD yang tanda tangan hadir itu sudah lebih bagus dibanding sebelumsebelumnya.

“Para anggotanya tidak menghadiri Rapat Paripurna tersebut dimungkinkan masih banyak yang harus diselesaikan, seperti yang diketahui para angota Dewan telah melakukan penyampaian ijin,”ujar Ahmad Badawi.

Ahmad Badawi menambahkan, pihaknya masih mempunyai rasa toleransi terhadap anggotanya yang tidak hadir, karena tidak menutup kemungkinan mereka banyak kesibukan. Pasalnya, masa sekarang ini adalah tahun politik.”Toleransi itu saya berikan karena para anggota Dewan untuk saat ini harus berjuang untuk me-

nyerap aspirasi masyarakat menjelang persiapan Pileg 2014 ini,” tandasnya.

Pihaknya berjanji, akan menganalisa dan memberikan himbauan kepada anggotanya untuk lebih disiplin. Supaya nantinya mereka bisa memilah, mana yang utama dan mana yang paling utama. ”Ini adalah masukan, dan nanti saya akan lebih mempertegas kepada seluruh anggota.

Bagaimana ketika menghadiri sidang Paripurna agar bisa lebih mengutamakan, dan supaya mereka lebih bertanggung jawab sebagai anggota Dewan, serta lebih mementingkan tupoksi mereka sebagai wakil rakyat,”pungkas Ahmad Badawi. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO – KPU menetapkan jadwal kampanye pemilu legislatif 16 Maret 2014 mendatang. Pada musim kampanye itu, setiap parpol bebas melakukan kegiatan kampanye secara terbuka. Baik kegiatan kampanye pengerahan masa secara besar-besaran.

Ketua KPU Kota Probolinggo, Sukirman menjelaskan, pada masa kampanye tersebut KPU menyerahkan sepenuhnya kepada parpol. “Silahkan saja parpol melakukan kegiatan kampanyenya karena memang sudah dijadwalkan,” tandasnya.

Bagiamana jika ada parpol yang tidak melakukan kampanye? Menurut Sukirman, KPU tidak akan melarang bagi parpol yang tidak melakukan kampanyenya. Karena KPU sudah menyerahkan sepenuhnya kepada parpol.

“Tidak ada sanksi bagi parpol yang tidak melakukan kampanye. Itu terserah dari masing-masing parpol sendiri,” katanya.

Sementara itu, pada musim kampanye nanti ada wacana sejumlah parpol tidak akan melakukan kegiatan kampanye. Hal itu dikarenakan kegiatan kampanye secara terbuka dinilai pemborosan.

Apalagi kampanye pengerahan masa besar-besaran, tentu biayanya sangat besar.

Karena biaya kampanye terbuka sangat besar, mereka lebih cenderung melakukan kampanye secara personal untuk mendapatkan suara dukungan dari masyarakat. Selain kampanye secara personal itu cosh-nya rendah, juga lebih efektif dan tepat sasaran.

Ketua DPC Gerindra Kota Probolinggo, Aziz saat dimintai komentarnya mengatakan, untuk melakukan kampanye secara terbuka, pihaknya masih melihat situasi dan kondisi. “Kalau soal itu kita kondisional saja,” katanya.

Dia mengakui, kampanye secara terbuka memang chosnya sangat besar. Itulah sebabnya, pihaknya mengaku tergantung situasi nanti untuk melakukan kampanye dengan mengerahkan masa besarbesaran. =Muhammad Sugianto

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 13 MARET 2014 NO. 0320| TAHUN III

13

Jalan Aspal Terkikis Batu Kerikil Bermunculan Akibat Tergerus Hujan dan Buruknya Drainase PROBOLINGGO - Kerusakan jalan di Kota Probolinggo semakin parah. Kondisi kerusakan jalan yang terjadi ini terjadi bukan hanya di jalan protokol tapi merambah ke perkampungan, akibat buruknya drainase dan juga banyaknya angkutan yang melintas melebihi tonase.

takan tak sampai bertahun - tahun, kondisi jalan yang ada dikelurahannya diperbaiki dengan sistem pengaspalan sudah mulai rusak. Di beberapa titik, batu kerikil yang digunakan untuk salah satu campuran aspal sudah terlihat.

Apalagi jika dilihat sekilas, kerikil tersebut muncul karena permukaan aspal sudah tergerus.

Akibatnya selain muncul kerikil, juga menyebabkan jalan berdebu jika dilalui saat panas. Mulai rusaknya badan jalan yang diaspal tersebut, banyak dikeluhkan warga.

“Rusaknya jalan yang terhitung baru diaspal ini dikeluhkan dan jadi tanda tanya warga kami.

Ada apa, kok baru aspal sudah rusak. Padahal kan biayanya tak sedikit,” tandas Suli.

Suli menambahkan, salah satu titik jalan yang rusak kurang lebih 10 - 20 meter dari badan jalan yang diaspal kerikil terlihat. “Kalau dibiarkan dan tak segera dibenahi, jalan yang rusak akan bertambah parah.

Bisa jadi nanti akan membentuk lubang. Kalau sampai membentuk lubang, tentu akan makin rusak lagi,” imbuhnya.

Pihaknya meminta perbaikan jalan itu dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada warga, bukannya malah menjadi tanda tanya.

“Sudah beberapa bulan ini jalannya terlihat rusak. Kondisinya seperti itu, kerikilnya keluar dan bisa-bisa kelamaan tambah parah kalau lambat diperbaiki.

Meskipun ada drainase, namun jalannya air tersumbat,” pungkas Suli. =M.Hisbullah Huda

Kondisi kerusakan jalan yang terjadi, terdapat material aspal yang mengelupas, jalan yang berlubang dengan kedalaman 20-30 centimeter.

Salah satunya seperti di jalan Maulana Malik Ibrahim, kerusakan jalan yang terjadi bukan hanya akibat genangan air di jalan saja, namun masih banyaknya kendaraan bermuatan melebihi tonase jalan yang melintas. Belum lagi sisa penggalian kabel fiber.“Banyak juga kendaraan yang mengakut barang melintas, sehingga menambah kerusakan jalan,” terang Ibrahim, Sekretaris LPM Kebonsari Wetan.

Tak hanya diwilayah Kecamatan Kanigaran, kerusakan jalan juga terjadi di ruas jalan menuju Sumber Mata Air Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok.

Sedangkan diwilayah Kecamatan Wonoasih, seperti Jalan Sunan Drajad, Jalan Duku, Jalan Langsep, dan jalan Bentoel, tepatnya di Kelurahan Pakistaji.

Menyikapi hal itu, Ketua LPM Kelurahan Pakistaji, Suli, menga-

POLUSI

Pabrik Pengalengan Ikan Menebar Bau Tak Sedap PROBOLINGGO – Lagi-lagi warga mengeluhkan soal bau tak sedap yang ditimbulkan sebuah pabrik pengalengan ikan di Jalan Brantas, Kota Probolinggo. Warga mengeluh, karena bau polusi yang ditimbulkan sangat mengganggu warga sekitar.

“Baunya sangat tidak enak,” tutur seorang pengendara

motor, Munari saat melintas di depan pabrik pengalengan ikan itu kepada wartawan, Rabu (12/3).

Dia mengaku setiap kali melewati jalan raya depan pabrik tersebut, baunya sangat menyengat. Bahkan, sangat mengganggu sekali. “Banyak warga yang mengeluh soal baunya. Karena sangat menggangu pernapasan,”

terang dia.

Keluhan soal bau tak sedap itu tak hanya dikeluhkan oleh Munari, namun juga warga lainnya. Setiap kali melintas jalan raya depan pabrik tersebut, bau tak sedap sudah menyengat. Bahkan ada juga warga yang sampai menyumbat hidung.

Sekedar diketahui, persoalan

polusi bau tak sedap tersebut sebenarnya sudah lama berlangsung. Bahkan, ada warga yang sampai mengadukannya ke pemkot. Namun hingga saat ini persoalan bau yang dikeluhkan warga tersebut tidak mendapatkan respon.

“Sebenarnya persoalan ini sudah lama dikeluhkan warga.

Namun sampai sekarang belum

mendapat respon,” terang warga lainnya, Mariono.

Salah seorang anggota DPRD Kota Probolinggo, Taufiqurahman beberapa waktu lalu menjelaskan, jika pihaknya akan membicarakan persoalan ini di komisinya.

“Masalah keluhan ini nanti akan kita bicarakan di komisi nanti,” tandasnya. =Muhammad Sugianto

14

KORAN MADURA

Probolinggo

KAMIS 13 MARET 2014|NO. 0320|TAHUN III

KTP Mulai Diburu Para Caleg Dihargai Rp 50 Ribu hingga Rp 500 Ribu PROBOLINGGO – Pemilu legislatif tinggal menghitung jari. Untuk menggalang dukungan banyak cara yang dilakukan oleh caleg. Bahkan, ada juga yang melakukan penggalangan dengan pengumpulan fotocopi KTP. Tak tanggung-tanggung pengumpulan foto copy KTP tersebut tentu ada imbalannya. Imbalannya variatif. Tak heran, jika KTP milik warga sebagai pemilih sekarang sudah mulai diburu oleh para caleg. Sasaran pengumpulan fotocopi KTP itu, tak hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tetapi sudah mulai terang-terangan dilakukan oleh sejumlah caleg.

Salah seorang warga desa Jangur, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Sholeh menjelaskan, banyak caleg kini

yang membutuhkan KTP. Untuk mengumpulkan KTP tersebut, caleg tidak perlu turun sendiri.“Sudah ada yang mengkoordinir,” katanya kepada wartawan, Rabu (12/3).

Permintaan KTP itu, tidak hanya dilakukan oleh caleg daerah, tetapi juga sebagian caleg pusat yang meminta. “Caleg pusat juga ada yang meminta pengumpulan KTP,” terang dia.

Dia menjelaskan, pengumpulan KTP tersebut tujuannya tak lain hanya untuk mencari dukun-

gan suara di saat pencoblosan nanti. “Harga KTP untuk caleg daerah dengan pusat itu berbeda,” imbuh dia.

Bahkan, harga foto copy KTP untuk caleg pusat ada yang Rp.50 ribu. “Itu satu foto copy KTP saja.

Kalau kita bisa mengumpulkan sebanyak 100 foto copy KTP, berarti uang yang harus dikeluarkan oleh caleg sudah Rp.500 ribu,” katanya.

Sedangkan untuk caleg daerah harga per-foto copy KTP ada yang Rp.5000 sampai Rp.10 ribu.

Banyaknya foto copy KTP milik warga yang diinginkan oleh para caleg, tidak sedikit warga yang memanfaatkannya untuk mencari keuntungan. Bahkan, ada juga warga yang hampir setiap hari mencarinya.

Seperti yang dilakukan oleh Indra. Menurut dia, foto copy KTP tersebut kini sedang mahal menjelang pemilu legeslatif. Tak heran, pengumpulan foto copy KTP itu tak hanya dilakukan oleh Indra sendiri, namun dia mengaku mempunyai tim untuk melakukan pengumpulan foto copy KTP yang dibutuhkan para caleg untuk mencari dukungan suara.

Rawan Peredaran Uang Palsu Untuk mencari dukungan suara pada pemilu legeslatif mendatang, para caleg tidak hanya cukup menjual figure semata.

Terbukti, sebagian masyarakat mengakui tidak akan memilih jika tak ada imbalannya.“Masyarakat sekarang itu sudah mulai cerdas,”

ujar salah seorang tim sukses seorang caleg, Bambang.

Menurut dia, melihat kondisi sebagian masyarakat seperti itu, sebagian caleg yang tidak mempunyai modal cukup mengaku pusing. Karena untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat yang mengedepankan materi pasti akan mengharapkan uang. “Makanya detikdetik pencoblosan nanti sangat rawan dengan per edaran uang paslu,” terang dia.

Untuk mengantisipasi itu, masyarakat harus lebih berhati-hati. Lebih-lebih jangan mudah menerima pemberian dari siapapun. Apalagi money politik itu sudah jelas-jelas dilarang. =Muhammad Sugianto

PENEMUAN BENDA KUNO

Benda Kuno Bukan Situs Cagar Budaya

PROBOLINGGO - Teka teki penemuan benda kuno di Desa Patemon Desa Krejengan Kabupaten Probolinggo yang membuat heboh beberapa waktu lalu, akh-

irnya terjawab juga. Benda yang dikira sebagai situs purbakala, dan dinilai sebagai cagar budaya diputuskan bukan kategori peninggalan situs cagar budaya oleh

Badan Pelestarian (BP3) Trowulan Mojokerto Jatim, saat melakukan penelitian atas penemuan itu.

Menurut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dis-

budpar) Kabupaten Probolinggo, Doddy Nurbaskoro, dengan adanya penemuan benda kuno yang berada di Desa Patemon Kecamatan Krejengan, sebelumnya pihaknya mengaku belum bisa memastikan. Apakah benda kuno yang ditemukan warga merupakan cagar budaya.

“Hasilnya, setelah pihaknya melakukan upaya koordinasi tentang adanya temuan benda kuno yang berada di lahannya milik H, Mustofa dengan pihak BP3 Trowulan selaku pihak yang memiliki kewenangan atas hal it,” terangnya kepada wartawan, Rabu (12.3).

Doddy Nurbaskoro mengungkapkan, awalnya pihak Disbudpar mengirim surat kepada pihak BP3 Trowulan. Surat itu akhirnya direpon, dan selanjutnya melakukan upaya obesrvasi dan penilitian di lokasi tersebut.

Apalagi dari hasil penelitian itu, ternyata pihak BP3 Trwowulan memberikan kesimpulan atas penemuna benda kuno di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. “Suratnya sampai dari pihak BP3 ke Disbudpar sekitar dua hari kemarin. Dalam surat itu, menyatakan benda itu bukan termasuk benda cagar budaya karena bukti penemuan benda tidak menguatkan dalam identifikasi beda caga budaya,” katanya.

Ia menambahkan, penemuan

benda kuno ketika dilakukan penelitian oleh pihak BP3 secara arkeologis tidak memenuhi syarat. Baik secara secara fisik benda maupun dengan cerita rakyat yang mengaitkan penemuan identik dengan sejarah Dewi Rengganis. Namun bukti outentik arkeologis tentang adanya cerita belum ada pembuktian.

“Berdasarkan dari hasil analisis penilitian BP3 Trowulan, bentuk, bahan, fungsi dan kontekstual tidak ada kaitanya dengan benda cagar budaya dari situs purbakala,”tandas Doddy Nurbaskoro.

Penemuan benda kuno, lanjut Doddy Nurbaskoro, berupa tiga buah besi yang di duga merupakan senjata, serta penemuan tulang belulang manusia.

“Tetapi benda framen logam sudah berkarat dan terdapat korosi.

Bendanya sudah tidak utuh lagi, sehingga tidak dapat diketahui fungsinya,”tegasnya.

Dari hasil keputusan Penelitian BP3 Trwowulan, kata dia, pihkanya akan membuat laporan kepada Bupati.”Kami akan segera melaporkan hal ini, dan diarel lokasi bisa dibuka. Selanjutnya dilakukan proses penggalian lahan pembuatan batu bata lagi yang kemarin sempat kami tutup,” pungkas Doddy Nurbaskoro. =Mahfud Hidayatullah

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

KAMIS 13 MARET 2014 No. 0320 | TAHUN III

KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III

Kegagalan Pertama Milan dalam 17 Tahun Terakhir MADRID - Langkah wakil Italia AC Milan di Liga Champions berakhir sudah, setelah disikat tanpa ampun 4-1 oleh tuan rumah Atletico Madrid pada laga di Vicente Calderon, Rabu (12/3) dini hari WIB kemarin.

Dengan kemenangan ini, maka Atletico berhak melaju ke perempat final dengan keunggulan agregat 5-1 karena pada leg pertama di San Siro pertengahan bulan lalu, Diego Costa dan kawan-kawan juga menang dengan skor tipis 1-0.

Bagi Milan, ini adalah untuk pertama kalinya dalam 17 tahun terakhir “I Rossoneri” gagal melaju ke perempat final Liga Champions. Padahal mereka adalah tim peraih gelar juara Liga Champions terbanyak nomor dua setelah Real Madrid. Dengan tersingkirnya Milan, maka habislah wakil Italia di Liga Champions.

Secara statistik, Milan mengungguli Ateltico dalam hal penguasaan bola. Mereka mencatat 53 persen dalam penguasaan bola, sementara Atletico hanya mencatat 47 persen. Tetapi permainan Atletico lebih efektif bila melihat jumlah tendangan ke gawang. Ateltico melepas 13 tendangan ke gawang dan enam di antaranya tepat sasaran. Sedangkan Milan hanya 11 kali melepas tendangan dan hanya tiga

yang tepat sasaran.

Pada pertandingan tersebut, Atletico sudah unggul ketika pertandingan baru berjalan tiga menit melalui sundulan Diego Costa. Kaka baru bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-27 juga melalui sundulan memanfaatkan umpan

Mario Balotelli. Arda Turan kembali membawa tuan rumah unggul pada menit ke-40 dan menutup babak pertama dengan skor 2-1.

Pada babak kedua, Atletico sukses menambah dua gol lagi masing-masing melalui Raul Garcia pada menit ke-70 dan Diego Costa pada menit ke-85. Hingga

akhir pertandingan, kedudukan 4-1 untuk kemenangan Atletico Madrid tidak berubah.

Pelatih Milan Clarence Seedorf mengaku sangat kecewa dengan kegagalan timnya menembus ke perempat final Liga Champions.

“Tentu saja kami kecewa berat karena kami tersingkir dari Liga

Champions. Atletico memulai pertandingan dengan sangat baik dan mencetak gol cepat. Reaksi kami juga sangat bagus, tetapi kami kecolongan gol lagi lima menit sebelum turun minum. Secara psikologis, gol ini menyulitkan kami untuk bangkit di babak kedua,” kata pria Belanda yang juga mantan pemain Milan selama 10 musim itu.

Pada bagian lain, Seedorf mengeluhkan kebugaran para pemain Milan. Menurutnya, ketika pertama kali datang ke Milanello, tempat latihan Milan, kondisi kegubaran para pemain Milan berada di bawah standar. “Saya sudah bicara lebih dari satu kali bahwa kebugaran pemain Milan tidak optimal. Repotnya, kondisi ini sudah berlangsung sejak awal musim dan berdampak pada penampilan seluruh tim. Mereka bisa bereaksi ketika kemasukan gol, tetapi setelah itu mereka tidak bisa lagi menggerakkan kaki,” paparnya.

Dia melanjutkan, “Pada babak kedua, seluruh tim tidak bisa lagi bermain pada standar yang tinggi dan tidak punya determinasi untuk berjuang. Kami mundur terlalu jauh dan ini tidak positif.”

Setelah tersingkir dari Liga Champions, kini Milan harus fokus di Liga Serie A Italia. Saat ini, Milan tercecer di papan tengah klasemen sementara. “Kami akan menganalisa situasi ini secara bersama-sama. Sejujurnya, Liga Champions adalah target penting kami dan secara ekonomi juga akan sangat menguntungkan klub. Kami bermain bagus di leg pertama dan penampilan yang sama masih bisa kami tunjukkan di babak pertama malam ini (kemarin malam). Sayang kami tidak tampil konsisten sepanjang laga,” ujar mantan pemain Real Madrid ini lagi. =ESPN/SKY SPORTS/AJI/DAR

Roberto Martinez Minta Pemainnya Lebih Dewasa LIVERPOOL - Pelatih Everton Roberto Matinez mengingatkan para pemainnya untuk lebih bersikap dewasa dan bijak bila ingin menjadi sukses. Martinez juga meminta mereka menjaga dan menjunjung tinggi “fair play” dalam sepakbola, tetapi juga jangan mengorbankan diri sendiri dan tim demi “fair play”.

Hal itu ditegaskan oleh Martinez menyusul kekalahan 1-4 dari Arsenal di perempat final Piala FA akhir pekan lalu. Mereka terlihat frustasi pada laga ini. Masalah ini akan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diatasi oleh Martinez.

Pada laga itu, bek kiri Everton Leighton Baines menendang bola keluar lapangan dengan sangat kencang ketika gelandang Arsenal Mikel Arteta harus

mendapat perawatan di lapangan. Padahal, ketika itu Everton berada dalam posisi yang sangat baik untuk menyerang Arsenal dan wasit belum memerintahkan untuk menghentikan pertandingan.

Wasit Mark Clattenburg mempersilakan Everton untuk terus bermain setelah Arteta berbenturan dengan Seamus Coleman dan jatuh di lapangan. Menurut peraturan FIFA pasal 5, wasit memiliki tanggung jawab untuk menghentikan permainan bila menurutnya seorang pemain butuh perawatan di lapangan.

Seperti Clattenburg, Martinez berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menghentikan pertandingan ketika Arteta terjatuh. Pasalnya, mantan pemain Everton itu hanya pura-pura jatuh. Karena itu dia merasa tidak fair ketika Baines

menendang bola keluar lapangan.

“Ini momen frustrasi untuk saya.

Dengan tindakan itu tidak berarti bahwa kami terlalu baik. Kami hanya mau menunjukkan bahwa kami adalah tim yang fair. Penting bagi kami untuk membedakan kapan orang bermain dengan itu dan mencoba memanfaatkan kesempatan.

Kami perlu mengetahui itu dan mungkin ini akan datang seiring dengan makin bertambahnya pengalaman para pemain muda, tetapi mereka perlu belajar lebih cepat soal ini,” kata Martinez.

Mantan pelatih Wigan Athletic itu melanjutkan, “Kami datang ke sini mewakili klub sepakbola kami yang memiliki sejarah panjang dan reputasi yang membanggakan dan kami tidak akan pernah mengubah itu.” =ESPN/AJI/DAR

16

KORAN MADURA

KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III

KEGAGALAN PERTAMA MILAN DALAM 17 TAHUN TERAKHIR

ROBERTO MARTINEZ MINTA PEMAINNYA LEBIH DEWASA

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

91 HARI LAGI

Olahraga KORAN MADURA

BAYERN MUENCHEN

Tembakan Tepat Sasaran Offside Sepak Pojok Lemparan ke Dalam Umpan Sukses Duel Udara Dribel Tekel Pelanggaran

14 6 4 6 17 89% 33% 10 18 14

67% Penguasaan Bola 33%

ARSENAL 7 3 3 5 18 74% 67% 14 16 15

16

ARSENAL-MUENCHEN SETARA MUNICH - Pelatih Arsenal Arsene Wenger menilai, tidak ada jurang kualitas antara Bayern Muenchen dengan Arsenal, meskipun timnya harus tersingkir di babak 16 besar Liga Champions karena kalah bersaing dengan Muenchen yang melaju ke perempat final setelah unggul agregat 3-1 atas “The Gunners”.

Pada laga leg kedua babak 16 besar di Allianz Arena, Rabu (12/3) dini hari WIB, kedua tim bermain imbang 1-1. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Muenchen kemudian unggul terlebih dahulu pada menit ke-53 melalui Bastian Schweinsteiger dan dibalas Lukas Podolski empat menit kemudian.

Meski tersingkir, Wenger tetap bangga dengan kualitas dan se-

mangat anak-anak asuhnya. “Dari pertandingan dua leg ini, dari sudut kualitas dan semangat, kami sama dengan mereka. Anda bisa lihat secara keseluruhan dua pertandingan ini. Kartu merah di leg pertama sangat mempengaruhi kami. Kami sangat menyesalkan kejadian ini,” kata lelaki asal Prancis ini.

Dia melanjutkan, “Bayern Muenchen adalah tim bagus. Meski kami bermain hanya dengan 10 orang, tetapi kami membuang peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Saya kira kami sudah menunjukkan bahwa kami memiliki kualitas untuk mengalahkan mereka pada laga dua leg ini. Tidak ada gap di antara kami.

Kami bermain 1-1 di sini dan kami kalah di leg pertama. Yang kami

sayangkan adalah kami tidak bisa memanfaatkan peluang untuk menyingkirkan mereka.”

“Kami selalu kehilangan umpan pertama, padahal menurut saya kami bisa berbuat lebih. Satu lagi, kami gagal menempatkan mereka dalam tekanan. Saat bermain 1-1, Anda bisa lihat bahwa mereka cukup gugup. Sayang kami tidak bisa mengubah kedudukan menjadi 2-1 sehingga Anda bisa lihat reaksi mereka,” imbuhnya.

Pemain muda Arsenal Alex Oxlade-Chamberlain juga sependapat dengan bosnya. Menurut dia, Muenchen memiliki kelemahan dan mereka sangat bisa ditaklukkan di kandangnya sendiri.

Hanya saja, para pemain Arsenal gagal membalikkan keadaan.

“Sama seperti tim lainnya, Bayern juga punya kelemahan. Ketika kita bisa mencetak gol, maka itu membuat lawan sedikit gugup.

Kami sebenarnya butuh hal seperti itu untuk menyulitkan mereka dan ketika kami melakukannya kami pasti punya kesempatan untuk menyingkrikan mereka,” ujar Chamberlain.

Dia melanjutkan, “Ketika kalah 0-2 di kandang sendiri, kami tahu bahwa kami harus mengeluarkan seluruh kemampuan kami untuk membalikkan keadaan. Sayang, hal itu tidak terjadi. Kami sedikit kehilangan kualitas pada penyelesaian akhir.” =ESPN/AJI/DAR

SAMIR NASRI | MAN. CITY

Tembakan Tepat Sasaran Offside Sepak Pojok Lemparan ke Dalam Umpan Sukses Duel Udara Dribel Tekel Pelanggaran

KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III

IMBANG. Pemain Bayern Muenchen dan Arsenal saling berjibaku pada laga leg kedua yang berlangsung di Stadion Allianz Arena, Rabu (12/3).

Kedua tim bermain seri 1-1.

KAMIS

KORAN MADURA

13 MARET 2014 No. 0320 | TAHUN III

A

KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

TUNTUT AN J

ARA EN J

PU

P UN TA 7 7 JU

pembangunan sekolah di eks STAIN Pamekasan.

TA

Terkait dugaan korupsi blockgrant di Kemenag Pamekasan pada 2012 ini, dikategorikan korupsi dengan modus yang sudah terang benderang, yaitu pihak Kemenag Pamekasan melakukan penarikan upeti dari para lembaga pendidikan penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas. Setiap lembaga harus menyetorkan 25 persen dari bantuan yang diterimanya kepada Juhairiyah selaku Kasi Mapenda.

Rinciannya, lembaga penerima bantuan dengan kategori rusak berat harus menyetorkan Rp 23.750.000 kepada Juhairiyah dari total bantuan untuk kerusakan jenis ini sebesar Rp 95 juta. Untuk bantuan kategori rusak ringan, upeti yang disetorkan kepada terdakwa adalah Rp 20 juta dari total bantuan

IR P5

A GG N E M

NT

dakwa terhadap tuntutan JPU. Setelah itu mejelis hakim yang akan melakukan penilaian semuanya terhadap fakta-fakta yang terjadi selama persidangan. �Syukurlah satu sidang terkait dugan korupsi di Kemenag Pamekasan ini sudah akan selesai. Jadi kami bisa konsentrasi ke dugaan kasus korupsi di Kemenag Pamekasan lainnya.

Karena laporan dugaan korupsi di kantor ini ada banyak, kurang lebih ada tujuh item, tapi sebentar lagi satu sudah putus,� katanya, Rabu (12/3) kemarin.

Sebagaimana diberitakan beberapa dugaan tindakan korupsi di Kemenag Pamekasan yang laporannya masuk ke Kejari Pamekasan antara lain dugaan korupsi dana rehabilitasi ruang kelas 2012 atau blockgrant, Nomor Registrasi Guru (NRG), Hari Amal Bakti (HAB), tunjangan fungsional, tunjangan sertifikasi, pengadaan finger print, dan

2T AH

U

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutannya terhadap terdakwa, Juhairiyah, 35, mantan Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Kasi Mapenda) Kemenag Pamekasan. Dalam tuntutannya, JPU menuntut terdakwa dua tahun penjara, dengan denda Rp 50 juta. Selain itu, Juhairiyah juga diminta mengganti uang negara sebesar Rp 577 juta.

Sidang penuntutan sebe-

narnya sudah dilakukan pekan lalu, Kamis (6/3). Sidang selanjutnya akan dilakukan Kamis (12/3) hari ini, di Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan agenda pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan terdakwa, dengan di ampingi para penasehat hukumnya di depan majelis hakim. Sidang itu sendiri dijadwalkan akan dimulai pukul 10.00 wib. Dengan demikian, sidang kasus ini hanya kurang dua agenda saja, yaitu agenda pembacaan pembelaan terdakwa dan pekan berikutnya putusan atau vonis dari majelis hakim.

Menurut Kepala Kejari (Kajari) Pamekasan Sudiharto, setelah JPU yang diketuai Samiaji Zakaria membacakan tuntutan, terdakwa Juhairiyah langsung menyatakan keberatan dan menyatakan akan menyampaikan pembelaan. Sudiharto mengatakan pembelaan itu memang sudah merupakan hak para ter-

U

J 50 RP

PAMEKASAN - Sidang satu terdakwa korupsi dana blockgrant yang merugikan negara sekitar Rp 1 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya sudah mulai masuk pengujung.

NT

IYAH HAIR K K

DENDA

Juhairiyah Dituntut 2 Tahun Penjara

U

Kapal perang Indonesia jenis korvet, KRI Teuku Umar 385 bersama KRI Tjiptadi-381 melakukan tembakan RBU-6000 untuk peranan anti-kapal selam (ASW RL) disela-sela Gelar Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI AL periode 2004-2014 di Dermaga Madura, Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Surabaya, Jatim, Rabu (12/3).

untuk kategori ini mencapai Rp 80 juta. Berikutnya, untuk kategori rusak ringan, upeti yang diberikan sebesar Rp 12,5 juta total bantuan untuk kategori ini sebesar Rp 50 juta.

Penarikan upeti dilakukan Juhairiyah lantaran dia tidak bisa memotong bantuan ini secara langsung. Sebab, dana bantuan itu diserahkan Kemenag Pusat langsung melalui rekening-rekening para lembaga penerima. Dalam sangkaan JPU sebelumnya, Juhairiyah dianggap merugikan negara atas tindakannya itu sebesar Rp 1 miliar. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III

MADURA

LINGKUNGAN

Penambangan Pasir Liar Berlanjut SUMENEP – Kepala Dusun Pasar Daya, Desa Talango, Kecamatan Talango, Abd Aziz, mengungkapkan, meski penambang pasir liar di daerahnya pernah dikepung warga, namun aktivitas penambangan tersebut hingga kini masih berlanjut.

Berlanjutnya aksi penambangan pasir ilegal itu disebabkan belum adanya tindakan dari pemerintah. Hujatan warga tak diindahkan penambang. ”Kami yakin jika pemerintah yang turun tangan, para penambang akan berhenti,” ungkapnya.

Sampai Rabu (12/3), belum ada satu pun pemerintah kabupaten yang turun langsung ke lokasi penambangan. ”Kami tidak mengerti, padahal aksi penambangan pasir itu sudah lama diketahui oleh pemerintah, namun pemerintah terkesan tutup mata,” terangnya.

Pihaknya dulu telah melaporkan hal itu kepada muspika. Namun, laporan itu tidak ditindaklanjuti. ”Dari hasil laporan kami, pihak pemerintah hanya turun satu kali saja, dan tidak menekan penambang pasir untuk berhenti,” terangnya.

Pembiaran penambangan pasir liar itu, merusak tangkis laut dan telah menghilangkan sekitar 500 makam leluhur penduduk setempat. ”Kami sebagai rakyat Sumenep dan juga sebagai penghuni di Pulau Poteran, jangan sampai dianaktirikan, kami juga mempunyai hak perlindungan,” pintanya.

Pemerintah diminta segera turun ke lokasi dan menghentikan penambangan pasir liar itu.

Pihaknya khawatir jika aktivitas itu dibairkan, seluruh warga dikampungnya akan berlaku anarkis. ”Sebelum terjadi, kami harap pemerintah respek, sebab kami takut terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi,” pungkasnya.

Anggota Komisi C DPRD Sumenep Iskandar mendesak pemerintah segera turun ke lapangan. ”Kami harap, satker terkait segera bertindak. Jangan sampai tindakan itu berlarut-larut. Ini sudah jelas, selain merusak lingkungan juga mengancam keselamatan warga,” desaknya.

Sementara Sekretaris BLH Kabupaten Sumenep Imam Fajar mengatakan belum bisa ke Kecamatan Talango karena belum menerima surat rekomendasi. ”Memang sudah ada laporan dari camat setempat, yang tembusannya ke BLH. Namun karena disposisinya masih belum turun dari Bupati, maka kami tidak bisa turun ke lapangan,” katanya.

Namun demikian, kata Fajar, pihak Muspika Talango telah melakukan langkah-langkah persuasif untuk menghentikan penambangan pasir ilegal itu. Muspika sudah mengumpulkan tokoh masyarakat di lokasi penambangan dengan menyerukan penghentian penambangan pasir. ”Berdasarkan laporan dari pihak muspika, muspika setempat telah melakukan sosialisasi, yang pada intinya aksi tersebut melanggar perda (peraturan daerah),” terangnya. Dengan upaya itu, diharapkan agar penambangan itu lambat laun dihentikan. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KAMIS 13 MARET 2014 No. 0320 | TAHUN III

Sepakat Pemilu Damai 12 Parpol Tandatangani Nota Kesepahaman aan kampanye sampai pagelaran pileg mendatang berjalan efektif sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang. ”Kami haarapkan perjalan pileg mendatang berjalan sesuai dengan undangundang pemilu,” terangnya.

SEPAKAT. Ketua Partai Hanura Heri Effendi menandatangani naskah Deklarasi Kesepakatan Damai Pemilu Legislatif 2014 disaksikan Ketua DPRD Imam Hasyim, Kapolres AKPB Marjoko, Bupati sekaligus Ketua PKB A Busyro Karim, dan Ketua KPU Thoha Shamadi di Mapolres Sumenep, Rabu (12/3). 12 partai politik peserta pemilu di Kabupaten Sumenep sepakat pemilu damai.

SUMENEP – Dua belas partai politik (parpol) peserta pemilu yang ada di Kabupaten Sumenep, sepakat menjaga kondusifitas Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Pimpinan partai politik menyatakan siap pemilu berlangsung secara damai dan tidak akan berbuat anarkis.

Rabu (12/3) di Mapolres Sumenep, para pimpinan partai politik menandatangani nota kesepahaman akan menjaga pelaksanaan pemilu secara damai, mulai dari tahapan sampai pelaksanaan pesta demokrasi yang akan digelar pada 9 April 2014.

Penandatanganan MoU pemilu damai disaksikan, Forum Pimpinan Daerah, Ketua KPU Thoha Shamadi dan Ketua Panwaslu Zamrud Khan. Bupati A. Busyro Karim, Wakil Bupati Sumenep Soengkono Sidik, Kapolres AKPB Marjoko dan Komandan Kodim 0827.

Kapolres Sumenep Ajun Komisaris Besar Marjoko mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk simpatik polres dalam rangka menghadapi pelaksanaan kampanye yang akan dimulai dari tanggal 16 Maret sampai tanggal 5 April 2014 mendatang. ”Kami inginkan pelaksanaan kampanye berjalan dengan aman,” katanya.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim dalam sambutannya mengatakan, MoU itu merupakan salah satu bentuk pengukuhan partai politik akan melangsungkan pemilu secara damai. ”Dalam

catatan sejarah, pelaksanaan pemilu, baik pemilukada maupun pilpres dan pileg selalu berjalan kondusif,” katanya.

Ketua Pengawas Pemilu Kabuaten Sumenep Zamrud Khan menyambut baik adanya nota kesepahaman itu. ”Ini merupakan suatu kesepahaman akurat, sebab semua partai politik, sudah menyatakan siap untuk dipilih dan juga siap untuk tidak dipilih,” terangnya.

Namun, jika dalam waktu kampanye yang akan dilangsungkan baberapa hari ke depan itu ada dugaan pelanggaran, pihaknya mengimbau masyarakat melaporkan tindakan itu ke pihak yang berwajib. ”Kalau sudah ada bukti dan saksi yang kuat, jangan takut silakan laporkan ke jalur hukum,” terangnya Apalagi, sambung Zamrud, 12 parpol itu sudah menyatakan siap jika ada persoalan yang melanggar hukum untuk diselesaikan melalui jalur hukum juga. ”Dengan ditandatanganinya surat itu kan berarti sudah siap menerima risiko yang ada,” ungkapnya Menaggapi hal itu, Ajun Komisaris Besar Polisi Marjoko mengatakan dalam menghadapi pelaksaan kampanye telah menyiapkan personel. ”Kami sudah siapkan personel untuk mengamankan perjalanan kampanye yang akan berjaga-jaga diberbagai lokasi, dan kami juga telah bekerja sama dengan TNI dan Pemerintah Daerah,” terangnya.

Disinggung masalah pembagian petugas dalam setiap lokasi pengamanan, pihaknya masih belum memberikan penjelasan secara rinci. ”Kalau untuk jumlah personel, itu tergantung lokasinya,” tukasnya.

Marjoko berharap agar pelaksan-

Belajar dari 2009 Ketua Dewan Perwakilan Cabang Partai Hanura Sumenep Heri Effendi meminta polres harus siap siaga dalam menjaga keamanan pagelaran pileg mendatang. Sebab, banyak daerah yang rawan dan berpotensi untuk melakukan pemilihan ulang. ”Jadi kami harap polres lebih sigap lagi dalam mengamankan perjalanan pileg mendatang,” katanya.

Dia mencontohkan, dalam pagelaran pileg tahun 2009 di Desa Talang, Kecamatan Saronggi kondisinya tidak kondusif. Sehingga perlu ditambahkan personel pengamanan. ”Kalau berkaca terhadap pagelaran pileg lima tahun lalu, desa itu memang layak untuk diperketat pengamanannya,” terangnya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Sumenep A Jhoni Tunaidi mengaku senantasa menerima semua hasil keputusan bersama itu. Namun, pihaknya mengimbau agar aparat keamanan baik dari pihak kepolisian dan juga TNI untuk lebih eksis lagi dalam bertugas. =JUNAEDI/MK

Deklarasi Kesepakatan Damai Pemilu Legislatif Tahun 2014 1 2

3

4

5

Siap melaksanakn pemilu legislatif tahun 2014 secara jujur santun dan bermartabat.

Siap bekerja sama dengan penyelenggaa pemilu dan pengawas pemilu legislatif tahun 2014, untuk tidak mengangkat yang berbau SARA. Bersama-sama polisi dan aparat TNI siap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, aman dan damai serta dapat mengandalkan massa pendukung masing-masing dan mendukung sepenuhnya tindak tegas aparat hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Masing-masing partai peserta pemilu legislatif tahun 2014 dapat menerima hasil pleno penyelenggaraan pemilu legislatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masing-masing partai politik dan calon legislatif peserta pemilu siap dipilih dan siap tidak dipilih pada pemilu calon legislatif tahun 2014.

Sumenep SUMENEP – Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sumenep belum disiplin. Meski sudah beberapa kali dilakukan razia, namun penegak perda masih mendapati sejumlah abdi negara berada di luar kantor pada jam dinas, seperti yang terjadi Rabu (12/3).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merazia enam abdi negara yang keluyuran saat jam dinas. Mereka tertangkap sedang belanja dan makan di warung.

Dalam razia kemarin, satpol PP memang menyisir beberapa pusat keramaian di sejumlah titik kota Sumekar, seperti Pasar Bangkal, sepanjang jalan pahlawan, Pasar Anom, pasar modern, hingga beberapa warung.

Enam PNS yang terjaring razia: SW, Guru SMA 1 Kalianget, asal Ganding; ZN, Sukwan Bina Marga, asal Desa Pandian; EN, Sekdes Desa Kacongan; DS, Guru SMP 1 Gapura, asal Bangkal; RS, Kasi Prasarana Dinas Pertanian; dan KA, Kabid SDP Pertanian.

Kepala Satpol PP Kabupaten Sumenep Abd. Majid mengatakan, razia yang dilakukan pihaknya memang merupakan razia tak ter-

KORAN MADURA

KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III

PNS Belum Disiplin Enam PNS Terjaring Razia

RAZIA PNS. Satuan Polisi Pamong Praja mendata sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat terjaring razia di salah satu pusat perbelenjaan, Rabu (12/3).

jadwal, sebab kalau diinformasikan, para PNS pasti sudah lari duluan. "Sehingga razia ini kami lakukan tidak terjadwal harinya, yang jelas kami lakukan setiap

bulan 4 kali," katanya kepada wartawan.

Majid menegaskan kalau enam PNS yang terjaring razia tersebut rata-rata hanya keperlu-

LOMBA AZAN

BERHADIAH UMROH : ......................................... : ......................................... : ......................................... : .........................................

• Kupon ini diserahkan ke studio Madura Channel Jl. Adirasa 6-7 Kolor Sumenep, selambatlambatnya tanggal 15 Maret 2014

Dipersembahkan oleh:

• Babak penyisihan akan disiarkan secara langsung di Radio 89.5 FM

Said Abdullah Institute

• Keterangan lebih lanjut hubungi: Abiel (087850117101) dan Susi (087850449593)

memang sedang asyik berbelanja," tandasnya.

Setelah pihak Satpol PP mendata hasil razia, pihaknya langsung melayangkan surat rekomendasi kepada beberapa SKPD terkait untuk dilakukan tindakan.

"Karena kami tidak punya kewenangan menindak dan memberikan sanksi kepada mereka, maka kami serahkan sanksi itu kepada SKPD masing-masing," terang Majid.

Majid berharap kepada semua PNS agar menjaga kedisiplinan dalam bekerja. Jika pun hendak keluar, termasuk fotokopi karena tugas dari kantor, maka harus dilengkapi dengan surat tugas.

"Biar kami percaya kalau itu memang tugas dari kantor. Karena mereka yang terjaring razia memang tak dilengkapi oleh surat tugas," ujarnya.

Kepada semua SKPD terkait, Majid minta untuk menindak dengan tegas agar pegawainya tersebut tidak melakukan kesalahan yang berulang-ulang.

"Setelah didata, 6 PNS tersebut adalah wajah-wajah baru, dan nanti, jika mereka melakukan lagi hingga 3 kali maka kami serahkan langsung ke Inspektorat," jelasnya.

Enam PNS tersebut kini sudah masuk data base Satpol PP. Data tersebut langsung akan diserahkan ke SKPD terkait. "Termasuk kami juga akan mengirimkan surat rekomendasi kepada BKPP dan Inspekorat," terang Majid. =SYAMSUNI/MK

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

KUPON

Nama Umur Alamat Nomor Kontak

an pribadi. "Karena ketika ditanya ada surat tugas, mereka tidak menunjukkannya. Sehingga kami data mereka, walaupun dengan banyak alasan. Apalagi mereka

C

Machan Corporation

Pelapor Minta Tetapkan Tersangka SUMENEP – Syarkawi, pelapor dugaan penyelewengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget, mendesak Kejaksaan Negeri Sumenep segera menetapkan tersangka. Kejari telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut. ”Informasi terakhir yang kami dapat, saat ini sudah separuh dari saksi yang dipanggil hadir ke kejaksaan.

Dari 45 saksi itu, katanya, hanya separuhnya saja yang memenuhi panggilan,” kata Ketua Persatuan Daerah (PD) Gerindo itu, Rabu (12/3).

Menurut Syarkawi, yang paling ditunggu oleh masyarakat munculnya tersangka. Sebab, kasus itu sudah banyak merugikan masyarakat sehingga pelakunya harus segera diproses secara hukum.

Dan sampai saat ini, belum ada yang ditetapkan tersangka. ”Pemeriksaan terhadap saksi itu kan sudah selesai minggu kemarin. Separuh dari 45 saksi yang dipanggil sudah dianggap cukup, makanya sekarang tinggal memeriksa pihak terlapor,” tuturnya.

Kejaksaan diminta benarbenar membuktikan kepada publik bahwa tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum.”Kita tetap menunggu semua itu. Bagaimana hasil pemeriksaan terhadap terlapor itu. Saya akan ikuti terus perkembangannya dalam satu minggu ini,” ungkapnya.

Terpisah, Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sumenep Sugianto belum bisa dikonfirmasi. ”Saya masih ada kerjaan, Mas, nanti dihubungi lagi,” singkatnya saat dhubungi via telepon. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III

BATUAN BANJIR

BPBD: Itu Masuk Hutan Lindung SUMENEP – Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Sumenep Syaiful Arifin mengungkapkan, hasil investigasi pihaknya dengan Dinas Pengairan, dan beberapa pihak terkait, banjir batu yang melanda perumahan Batuan, beberapa waktu lalu disebabkan ada aktivitas penambangan batu.

“Penyebab terjadinya banjir batu yang menimpa 150 KK tersebut ternyata di atas itu ada aktivitas penambang batu, bahkan setelah kami lihat tadi, mereka tak beraturan dalam melakukan penambangan, sehingga mereka tak peduli apa dampak yang terjadi beberapa waktu lalu,” katanya, Rabu (12/3) kepada wartawan.

Kata Syaiful, batu-batu yang besar itu diangkut, sementara yang kecil dibiarkan. Sehingga saat hujan deras datang, kerikilkerikil itu menyumbat dan menutupi gorong-gorong. “Akibatnya, gorong-gorong yang dibuat dari dana PNPM, dan tanggul yang dibuat oleh pengembang perumahan tidak mampu menahan arus banjir,” terangnya.

Aktivitas penambangan batu ilegal itu diperkirakan sudah lama terjadi. “Dan itu memang terbukti, dari kedalaman dua meter, sekarang sudah mencapati 5 meter kedalaman galian batu. Sehingga ketika batu-batu besar diambil, ketika air datang dari atas tidak bisa menahan, akhirnya batu pun ikut air dan mengenai rumah-rumah warga,” paparnya.

Disinggung areal penambangan, kata Syaiful pihaknya masih belum sempat mengihi-

tung. “Tetapi yang jelas, areal penambang batu tersebut sudah berbentuk sungai yang lebarnya kurang lebih 2 hingga 2,5 meter,” sebutnya.

Perihal keberadaan hutan, kata Syaiful, hutan tersebut masuk hutan lindung, sebab di beberapa titik hutan itu ada tulisan perhutan. “Iya, itu memang hutan lindung, karena ada tulisan perhutani saat kami melakukan investigasi lapangan,” terangnya.

Soal langkah BPBD, pihaknya sudah mengajak masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya banjir susulan. “Kami sudah libatkan masyarakat untuk menginisiasi membuat tanggul penahan air untuk mengantisipasi banjir susulan, sebab tanggul hasil pembuatan pengembang, dan goronggorong yang dikerjakan oleh PNPM itu sudah jebol,” jelasnya.

Soal anggaran perbaikan tanggul dan gorong-gorong itu, pihaknya masih belum bisa memprediksi. “Tetapi berdasarkan hasil analisa dari Dinas Pengairan, kurang lebih Rp 2 hingga 3 juta. Dana tersebut kami dapat bantuan dari BNPB Provinsi.

Tetapi tidak terlalu banyak, sebab kalau perbaikan tersebut sifatnya hanya sementara,” tukasnya. =SYAMSUNI/MK

STNK sepeda motor Mocin Nopol M 4255 VD tahun 2006 a/n Supardi.

Bagi yang menemukan Hub. Moh Dahlal, 085257179969 Desa Karduluk Pragaan Sumenep.

Pasang Iklan di

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

KESEHATAN

Readi, kakak korban menunjukkan kuitansi yang diduga dipalsukan tenaga medis, Rabu (12/3) di DPRD Sumenep.

SUMENEP - Petugas Instalasi Bedah Sentral (IBS) HGH, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar dikeluhkan pasien. Dokter tersebut diduga telah memalsukan kuitansi pembelian obat korban kecelakaan yang menderita patah tulang hidung dan rahang.

Ach. Qusyairi (27) asal Gadu Barat, Kecamatan Ganding, pada Februari lalu mengalami kecelakaan hingga gegar otak ringan, patah tulang di bagian hidung dan rahang. “Setelah itu, kami bawa ke Puskesmas Ganding. Karena Puskesmas tidak mampu menangani secara medis khawatir terjadi hal-hal yang tidak diingikan, akhirnya kami langsung rujuk RSUD dr. Moh. Anwar,” cerita kakak korban, Readi.

Sesampainya di RSUD, Ach. Qusyairi langsung dioperasi. Setelah dilakukan operasi, dihitung rincian pembiayaan, keluarga tiba-tiba menanggung beban biaya Rp 10 juta sekaligus dengan biaya obatnya yang tertulis dikuitansi berwarna biru akumulasi putih Rp 4.500.000 untuk biaya obat jenis plate dan skren.

“Sebab, yang membelikan obat adik saya itu langsung dokter HGH, salah satu dokter di IBS tersebut. Awalanya kami tak sadar bahwa itu ternyata kuitansi palsu. Kami baru tahu ketika mengurus asuransi kecelakaan ke Jasa Raharja. Kata Jasa Raharja, tidak bisa mengabulkan permintaan kalau kuitansinya bukan atas nama RSUD. Setelah saya lihat, ternyata memang kuitansi biasa, cuma ada tanda tangan dokter tersebut dengan stempel RSUD,” jelasnya.

Readi menyatakan bahwa

Tenaga Medis Palsukan Kuitansi? pada saat itu memang ada yang mengganjal dari proses pembayaran yang sudah pihaknya lakukan. “Karena kami rakyat kecil, Mas, sadarnya lama. Yang kami juga pertanyakan, kok bisa ada stempel RSUD kalau itu kuitansi pribadi. Ini yang menurut kami janggal. Apalagi setelah diurus ke RSUD, pihak rumah sakit tidak bisa membantu,” akrunya.

Kini, korban gagal menerima asuransi Jasa Raharja karena tidak bisa menunjukkan kuitansi asli dari apotek atau RSUD. Sementa-

Kami tidak bisa mengomentari soal itu, karena itu urusan dokter dan pasien...”

Lalu Saprul Fajri

Kepala Instalasi Peduli Pelanggan ra RSUD tidak bisa mengeluarkan kuitansi asli dengan dalih bukan pihak rumah sakit yang mengeluarkan plate dan screen.

“Ketika minta ke dokter tersebut, katanya tidak ada kuitansi asli dengan dalih saat beli obat itu, bukan hanya obat untuk si korban, tetapi beli banyak obat, sehingga tidak ada kuitansinya. Kami pun hanya bertanya-tanya, kok bisa,” tukasnya sembari dengan nada tanda tanya.

Kepala Instalasi Peduli Pelanggan RSUD dr H. Moh. Anwar Sumenep, Lalu Saprul Fajri, menjelaskan, korban tidak bisa mendapat asuransi kecelakan

karena bukan kuitansi resmi dari rumah sakit, termasuk dari pihak yang mengeluarkan obat.

“Saya kemarin sudah usahakan untuk mendapat keterangan dari pihak RS, tetapi kami tidak bisa membantu itu, sebab itu murni urusan dokter dengan pasien. Andai kuitansi resmi, maka pihak RS akan bertanggung jawab,” katanya.

Ketika ditanya tentang aturan resminya, kata Saprul, ada kop dan stempel dari RSUD. “Aturannya resminya dalah kuitansi tersebut harus ada kop dan stempel asli dari RSUD,” sebutnya.

Disinggun perihal kuitansi yang diberikan oleh salah satu dokter tersebut, walaupun kuitansi hasil beli di toko, tetapi ada stempel RSUD, Saprul tidak bisa berkomentar terlalu banyak.

“Kami tidak bisa mengomentari soal itu, karena itu urusan dokter dan pasien. Yang jelas, pihak RS itu bisa membantu kalau ada kop dan stempel yang resmi.

Selebihnya itu bukan urusan kami,” jelasnya.

Tak Ditemui Kemarin, Readi mendatangi Komisi D DPRD Sumenep, namun tidak ditemui. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sumenep, Subaidi mengatakan tidak bisa melayani masyarakat, karena sedang reses.

“Barusan beliau bilang kalau kuitansi yang kami tunjukkan suruh kasih ke staf saja, karena semua dewan sedang reses. Padahal kami hanya minta waktu sebentar, kenapa dewan tidak menerimanya,” jelas Readi usai dari ruang komisi D. =SYAMSUNI

H

Sumenep Pamekasan PROBOLINGPemerintah Kabupaten Sumenep

KORAN MADURA KORAN MADURA

KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III

KAMIS 13 MARET 2014 No. 0320 | TAHUN III

I EE

Bupati dan Investor Resmi Teken Kontrak Pemkab: Pembangunan Pasar Anom 24 Maret 2014 SUMENEP - Kelanjutan pembangunan Pasar Anom yang sempat mangkrak selama 7 tahun sudah menemukan titik terang. Pembagunan pasar akan dilanjutkan oleh PT Mitra Abadi Jaya Engineering. Bupati A. Busyro Karim dan investor asal Sidoarjo tersebut telah menandatangani kesepkatan (MoU).

P

enandatanganan kontrak pembangunan Pasar Anom digelar di Ruang VIP Rumah Dinas Bupati, Rabu (12/3) sekitar pukul 10.00. Hadir pada kesempatan tersebut A Busyro Karim, Wabup Soengkono Sidik, Kapolres AKBP MArjoko, Kepala Kajari R Adi Wibowo dan seluruh jajaran Forpimda lainnya.

Mewakili Bupati A Busyro Karim, Wakil Bupati Soengkono Sidik dalam rilis persnya menyatakan, investor yang ikut tender ada lima, namun investor yang memenangkan tender proyek pembangunan pasar tahap I adalah PT Mitra Abadi Jaya Engineering. Total anggaran ditaksir mencapai Rp 37,5 miliar dan maksimal Rp 40 miliar.

“Dengan penandatanganan kontrak atau MoU antara Pemkab yang diwakili Bupati dengan investor Sidoarjo, maka pelaksanaan pembangunan Pasar Anom tahap I segera dikerjakan. Sesuai kesepakata kontrak kerjasama, investor akan melaksanakan pembangunan Pasar Anom pada 24 Maret 2014 mendatang,” jelas Soengkono.

Semua dana bersumber dari investor, sementara dana APBD nantinya dialihkan untuk suntikan modal bagi para pedagang yang toko dan kiosnya kebakaran. Bisa jadi pos anggaran pemkab yang bersumber dari

Bupati A Busyro Karim, Wakil Bupati Soengkono Sidik dan Forpimda Sumenep saat bertemu dengan pejabat PT Mitra Abadi Jaya Engineering sebelum menandatangai kontrak pembangunan pasar, Rabu (12/3) di ruang Rumah Dinas Buapti.

APBD itu digunakan untuk menyubsidi para korban yang terkena bencana kebakaran hingga ratusan kios ludes.

Investor atau rekanan yang ditunjuk menggarap proyek Pasar Anom itu akan merombak total (merenovasi) pasar dengan melakukan pembongkaran gedung dan tiang pancang pasar yang sudah tegak berdiri.

“Semua hasil rehab proyek oleh investor lama yang sudah diputus kontrak akan direhab ulang dari awal oleh investor Sidoarjo ini. Estimasi waktu pembongkaran akan memakan wakut sekitar 1,5 bulan. Mulai dari pengumpulan bahan konstruksi seperti besi, baja, WF dan sebagainya yang akan didatangkan langsung dari

Surabaya. Akhir Oktober, Pasar Anom sudah bisa digunakan,” jelas mantan Kepala Bappeda itu.

Pada pertengahan pengerjaan proyek itu, pemkab merancang untuk melakukan MoU lagi untuk kelanjutan pembangunan proyek Pasar Anom tahap II. Soengkono tidak meastikan apakah kelanjutan Pasar Anom tahap II itu berbentuk MoU lagi atau hanya cukup dengan penunjukan langsung.

“Soal harus ada kontrak lagi dengan investor pembangunan lanjutan tahap II, itu kita nanti akan berkoordinasi lagi dengan DPR. Namun dipastikan untuk pembagunan Pasar Anom tahap I itu dengan konstruksi lantai II dengan struktur bukan seperti yang kemarin.” terangnya ke-

pada Koran Madura usai penandatanganan kontrak kerja sama.

Dijelaskan, pembangunan tahap I lantai I fondasinya akan menggunakan tiang pancang dari beton namun kolomnya akan menggunakan besi, atau WF. Sehingga diprediksi lebih cepat pengerjaannya dan praktis. Namun demikian untuk lantai II akan akan tetap menggunakan beton saja seperti gedung di Kota-kota besar Surabaya dan sebagainya.

Rencananya, Pemab Sumenep akan mengirimkan surat ke dewan perwakilan rakyat pada hari ini untuk mendapatkan persetujuan.

Sementara itu, Humas PT Abadi Mitra Jaya Engineering Adi Prio Simbodo menegaskan pembangunan Pasar Anom ta-

hap I pada akhir tahun ini sudah tuntas pengerjaannya. Baik secara mikro maupun secara makro ekonomi dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun APBD Sumenep dalam hal pengembangan ekonomi secara umum.

Dia berjanji akhir bulan ini sudah bisa digarap pembangunan rehab psar tahap I. Direncakanan modelnya pasar semi modern. Dan penggunaan anggaran dibiayai dari investor tanpa menggunakan dana APBD sepeser pun.

“Terima kasih kepada masyarakata Sumenep atas kepercayaannya dan mohon dukungannya,” harap Adi mewakili Direktur PT Abadi Mitra Jaya Engineering. =ADV/ALI RDIHO

KORAN MADURA

KAMIS 13 MARET 2014|NO. 0320|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 13 MARET 2014 NO. 0320 | TAHUN III

F

Penyelundup Raskin Ditangkap Oknum Satker Bulog dan Oknum LSM Badan Intelegen Anti Korupsi Tersangka PAMEKASAN - Upaya penyelundupan beras untuk rakyat miskin (raskin) berhasil dibongkar aparat Polres Pamekasan. Dua tersangka sudah ditetapkan, yaitu satu orang oknum Satuan Kerja (Satker) Bulog, yang bertugas mengawal pengiriman raskin dan satu orang oknum LSM yang mengaku sebagai anggota Badan Intelijen Anti Korupsi.

Keduanya tertangkap tangan saat berupaya melakukan penyelundupan itu dan langsung ditahan di Mapolres Pamekasan. Tidak tanggung-tanggung, ada 5,04 ton raskin yang hendak mereka selundupkan. Atas tindakannya ini, mereka terancam hukuman penjara 20 tahun.

Kedua tersangka masingmasing bernama Musa, 35, oknum Satker Bulog, warga Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, dan Khairul Kalam, 30, oknum LSM Badan Intelijen Anti Korupsi, warga Desa Lebek, Kecamatan Pegantenan. Aparat juga mengamankan sebuah truk nopol M 9430 C pengangkut 5,04 ton raskin itu dan ratusan sak beras bulog. Pengemudi truk Parto, 42, warga Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, hanya dijadikan saksi.

Karena dia tidak tahu upaya ini, sebab tugas dia hanya mengantar dan menjalankan perintah Satker Bulog yang mengawal proses pengiriman raskin ini.

Sejatinya raskin ini akan diantar ke Balai Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan. Karena raskin itu adalah jatah dari bulog untuk para penerima manfaat di Desa Bulangan Timur. Akan tetapi beras itu diturunkan bukan di tempat tujuan, namun diturunkan di gudang milik orang lain.

Saat digeledah aparat, sak beras yang semula bertuliskan beras bulog, beberapa sak sudah berganti bungkus lain, tanpa tulisan.

Ternyata beras itu sudah dioplos dengan beras lainnya.

Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP Siti Maryatun menjelaskan modus operandi penyelundupan ini, raskin dibawa truk ke luar dari Gudang Bulog Pamekasan di Jalan Raya Panglegur, Selasa (11/3) sekitar pukul 09.30.

Tersangka Musa ikut di dalam truk untuk mengawal agar beras itu sampai ke tujuan, yaitu ke Balai Desa Bulangan Timur. Namun di tengah perjalanan, Musa mendapat telepon dari seseorang agar melewati Desa Bicorong, Kecamatan Pakong.

Sebelum memasuki Desa Bulangan Timur, seorang pemuda bernama Hadi mengendarai sepeda motor menghentikan laju truk. Selanjutnya Hadi meminta truk itu mengikuti arah dirinya menuju sebuah gudang. Di gudang tersebut sudah ada Khairul Kalam.

Menurut Maryatun, gudang yang terletak di Desa Bulangan Timur itu diduga sengaja disewa Khairul Kalam untuk mengoplos raskin dan menjualnya ke orang lain. Saat di gudang itu, Musa menanyakan keberadaan Kepala Desa (Kades) Bulangan Timur dengan maksud untuk meminta kades menandatangani Surat Keterangan Angkut (SKA), sebagai bukti penyerahan raskin.

Saat itu, Khairul Kalam menyuruh Nuki alias Mat Tuki mendatangi Kades Bulangan Timur Hosnol Hotimah, yang sedang rapat di Kecamatan Pegantenan, untuk minta tanda tangan.

Tak lama kemudian, Mat Tuki sudah mendapatkan tanda tangan kades, tanpa stempel Desa Bulangan Timur. Sore harinya, Kades Hosnol Hotimah menghubungi pihak Bulog dan menanyakan kenapa raskin milik desanya belum datang. Padahal ia sudah menandatangani SKA. Dari konfirmasi itu diketahui bahwa jatah raskin Desa Bulangan Timur sudah dikirim sejak

pagi.

Beberapa jam kemudian, aparat Polres Pamekasan menerima informasi dari masyarakat jika di gudang itu tersangka Khairul Kalam dan beberapa warga menurunkan raskin yang sudah diganti sak polos. Aparat langsung bergerak cepat untuk mengecek kebenarannya. Dari pengecekan itu, aparat menemukan beberapa kuli yang sedang mengoplos raskin dengan beras biasa di dalam gudang. �Penyidik memang baru menetapkan dua tersangka, sementara yang lainnya masih berstatus saksi. Siapa otak di balik penyelewengan raskin ini, belum bisa kami jelaskan, karena sampai sekarang pemeriksaan belum selesai,� katanya kemarin (12/3).

Atas tindakannya ini, para tersangka dijerat pasal 2 dan 3 Undang Undang RI Nomor 31/1999 sub Undang Undang RI Nomor 20/2001 tentang tindak pidana korupsi, dengan ancaman 20 tahun penjara. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH INTROGASI: Dua tersangka, Musa (duduk, kanan) dan Khairul Kalam (duduk, dua dari kanan) saat diperiksa di Unit Tipikor Satreskrim Polres Pamekasan kemarin.

KORAN MADURA

PAMEKASAN

KAMIS 13 MARET 2014 NO. 0320| TAHUN III

G

Pembangunan Kantor Pemkab Hanya Wacana Karena Rencana itu Belum Dibahas Serius PAMEKASAN - Rencana pembangunan kompleks perkantoran milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan dipastikan belum bisa terlaksana tahun ini, meskipun Bupati setempat, Achmad Syafii menyatakan rencana tersebut akan dilaksanakan segera.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pamekasan, Muharam mengatakan rencana tersebut tidak mungkin dilaksanakan pada tahun ini, karena dana untuk pembangunan kompleks perkantoran itu belum ada.

Rencananya, kompleks itu akan

dibangun di bekas lokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jalan Kabupaten sebagai pengganti kompleks perkantoran di Jalan Jokotole yang kerap dilanda banjir saat turun hjan.

“Rencana itu masih sebatas wacana karena sampai saat ini rencana tersebut belum dibahas

secara serius dan anggarannya belum ada,” kata Muharram.

Ia menjelaskan program tersebut rencananya tidak akan menggunakan dana dari APBD setempat, melainkan akan menggunakan anggaran dari APBN. Namun sampai saat ini, kata dia, belum ada pengajuan program itu ke pemerintah pusat.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Taufikurrahman menyatakan hal yang sama. Menurutnya, belum ada anggaran khusus untuk memindah kompleks perkantoran Pemkab di Jalan

Jokotole yang yang biasa disebut Kantor Pemkab timur, baik dalam APBD maupun sumber dana lainnya.

Dia mengatakan rencana relokasi itu dipastikan tidak akan menggunakan APBD, tetapi akan diupayakan untuk memperoleh dana pusat. Sebab kebutuhan dananya cukup besar sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan dana APBD. “Dana APBD bukan tidak cukup untuk merelokasi kantor Pemda. Tetapi kalau pembangunannya menggunakan APBD dipastikan mengganggu program

pembangunan lainnya,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan. Suli Faris mengatakan pembangunan kompleks perkantoran terpadu itu penting untuk segera dilaksanakan, agar pelayanan masyarakat bisa lebih lancar dan keamanan dokumen-dokumen penting bisa terjamin. “Kantor pemda timur itu sudah tidak aman apalagi pada saat musim hujan.

Selain itu, idealnya perkantoran pemerintah berada dalam satu kompleks dan tidak terpisahpisah,” katanya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

PANITIA PEMILU

PPS dan KPPS Pakong dan Batumarmar Diragukan PAMEKASAN – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pamekasan menyatakan meragukan kemampuan kepanitiaan pemilu tingkat kecamatan dan desa di Kecamatan Pakong dan Batumarmar. Panwas menilai sebagian anggota kepanitiaan pemilu di dua kecamatan itu tidak memenuhi standar sebabaimana ditentukan Undang Undang (UU) . “Sebagian dari mereka adalah anggota kepanitiaan pemilu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang lalu. Kami mengetahui bagaimana kinerja mereka pada saat itu,” kata Ketua Panwaslu Pamekasan, Achmad Zaini.

Ia menjelaskan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) disyaratkan berumur terendah 25 tahun dengan tingkat pendidikan terendah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Sementara sebagian anggota PPS dan KPPS di dua kecamatan itu tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Berdasarkan pengalaman pada Pilgub Jawa Timur maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan tahun lalu, sebagian kepanitiaan pemilu di dua kecamatan itu tidak mengerti cara pengisian formulir laporan hasil pemilihan.

“Mereka itu terkesan dipaksakan untuk mengisi. Terutama pada Formulir C1 yang banyak coretan sehingga cenderung mudah untuk digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan,” katanya.

Ia menjelaskan pengangkatan dan pemberhentian anggota PPS dan KPPS merupakan kewenangan KPU dan PPK. Karenanya ia meminta agar

KPU Pamekasan segera melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan penyelenggara pemilu di dua kecamatan tersebut, agar kesala-

han pada pemilu lalu tidak terulang pada pemilu kali ini.

Belum ada pernyataan dari KPU Pamekasan soal hal terse-

but. Sejumlah komisioner KPU tidak berhasil dihubungi untuk dimintai pernyataannya. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

SIMULASI PENGAMANAN PEMILU. Petugas Kepolisian menembakkan gas air mata ketika membubarkan pengunjuk rasa yang anarkis saat simulasi pengamanan pemilu 2014 di Polresta Tegal, Jateng, Rabu (12/3). Simulasi tersebut untuk meningkatkan kemampuan petugas Kepolisian pada pengamanan Pemilu 9 April mendatang.

H

KORAN MADURA

Pamekasan

KAMIS 13 MARET 2014|NO. 0320|TAHUN III

Pelabuhan Branta Pesisir Masih Sia-sia Disiapkan untuk Kapal Ukuran 8000 -10.000 DWT PAMEKASAN – Keberadaan Pelabuhan Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, menjadi fasilitas umum yang sia-sia. Sampai saat ini perlabuhan yang pembangunannya menghabiskan dana ratusan miliar rupiah itu, belum dioperasikan. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mengaku belum mengetahui pemanfaatan pelabuhan tersebut.

Ketua Komis B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan lembaganya tidak banyak tahu tentang fungsi pelabuhan itu. Sebab proyek pembangunan pelabuhan itu bukan program Pemerintah Kabupaten Pamekasan. “Kami tidak pernah mendapatkan komunikasi apa pun tentang pelabuhan itu, sehingga

kami tidak mengetahuinya,” katanya.

Semestinya, jelas dia, setiap pembangunan di daerah, termasuk pelabuhan yang merupakan proyek Pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat, ada komunikasi dengan unsur pemerintahan di tingkat kabupaten sehingga DPRD dapat melaku-

kan fungsi pengawasan untuk mendorong dan mengawasi agar proyek tersebut membawa manfaat bagi masyarakat setempat.

Untuk itu, ia berencana akan melakukan rapat dan kajian internal di Komisi B untuk membahas pelabuhan nasional itu, Hosnan menjelaskan Pemkab Pamekasan hanya pernah diajak bicara soal rencana kerjasama jalur laut dengan Kota Probolinggo pada 2008 lalu. Pada waktu itu sejumlah pejabat Pemerintah Kota Probolinggo berkunjung ke Pamekasan dan membicarakan kemungkinan membangun kerjasama transportasi laut melalui pelabuhan itu. Namun rencana itu juga tidak ada kelanjutannya.

Pembangunan Pelabuhan

Branta Pesisir yang dibangun sejak 2003 lalu telah menelan anggaran Rp 100 miliar. Pada awal pembangunannya dialokasikan dana sebesar Rp 30 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa timur.

Kemudian pada 2012 lalu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembangunan pelabuhan itu dilanjutkan dengan menghabiskan dana sekitar Rp 50 miliar. Tahun lalu, pemerintah pusat kembali menggelontorkan dana sekitar Rp 20 miliar untuk menyelesaikan pelabuhan tersebut.

Sebelumnya, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Branta Pesisir, Suko mengatakan

secara garis besar pengerjaan proyek sudah selesai. Namun, ada sejumlah pendukung yang belum lengkap, yaitu gudang barang serta lampu penerangan.

Pelabuhan tersebut, jelas dia, nantinya akan berfungsi sebagai pelabuhan umum. Semua jenis kapal dengan ukuran 8000 hingga 10.000 DWT akan bisa bersandar di pelabuhan tersebut.

Program pendek pelabuhan itu akan diproyeksikan untuk kegiatan bongkar muat garam. Sedang untuk rencana jangka panjang, pelabuhan itu juga akan diproyeksikan untuk transportasi angkutan penumpang dengan trayek Pamekasan - Probolinggto dan Pamekasan - Banyuwangi. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

KRIMINAL

Terobos Lampu Merah, Mini Bus Seruduk L300

PAMEKASAN - Kecelakaan lalu lintas antara Mobil Penumpang Umum (MPU) jurusan Pamekasan-Bangkalan dengan Mobil L-300 terjadi di traffict light di Jl Raya Panglegur , Pamekasan, Rabu (12/3), kemarin. Kecelakaan terjadi saat MPU nopol M 7270 UA yang dikemudikan Slamet, yang belum diketahui alamatnya, melaju dari arah utara berusaha menerobos lampu merah. Sedangkan dari arah berlawanan melaju

mobil L-300 nopol M 892 VA, yang dikemudikan Iwan asal Desa/Kecamatan Pakong, hendak belok kanan menuju Terminal Ronggosukowati, sehingga keduanya bertabrakan.

Akibat insiden itu bodi mobil L-300 penyok di bagian depan dan samping serta kaca bagian depan hancur. Selain itu ban dua roda bagian depan mobil meledak.

Beruntung mobil L-300 itu melaju dengan kecepatan rendah sehing-

ga langsung ambruk di TKP. Tiga penumpang dan sopirnya yang masih satu keluarga dinyatakan selamat, hanya satu korban anakanak dilarikan ke RS dr Slamet Martodiredjo Pamekasan, karena mengalami luka di bagian kepala.

Sementara itu, kondisi mini bus juga mengalami kerusakan pada pojok kiri depan hingga bagian pintu setelah membentur mobil L-300 itu. Slamet, sopir mini bus itu dinyatakan selamat.

Saksi mata di TKP, Zaini Zein membenarkan sopir mini bus itu menerebos traffic light disaat lampu merah menyala. Sementara traffic light di sisi selatan sedang menyala hijau, tanda kendaraan diperbolehkan melintas. “Untung hanya 1 kendaraan yang menjadi korban, tidak merembet ke kendaraan lain yang secara bersamaan lewat,” katanya.

Kepala Satuan Lalu lintas (Ka Satlantas) Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Bambang Sugiarto mengaku belum mendapat laporan dari anak buahnya.

Sebab anggotanya tengah melakukan analisa dan meminta keterangan saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

Bambang menyatakan banyak pengendara yang mengabaikan traffic light disaat lampu menyala merah, padahal resikonya tinggi.

“Kebiasaan melanggar lampu merah masih banyak dan sering terjadi di Pamekasan. Hal ini tentu dapat mengakibatkan peningkatan potensi terjadinya kesemrawutan lalu lintas bahkan laka lantas,” kata mantan Kapolsek Tlanakan ini.

Berdasar laporan hasil patrol, kata Bambang, masih banyak ditemukan pengendara yang menerobos lampu merah, baik kendaraan roda dua dan roda empat.

Pelanggaran roda empat didominasi angkutan umum.

Menurut Bambang, kenekatan pengendara kendaraan bermotor

menerobos jalan ada beberapa sebab. Pertama bisa jadi karena tergesa-gesa adanya kebutuhan mendadak atau penting. Kedua, kebiasaan yang cenderung suka melanggar. Ketiga, pengendara itu belum memahami arti atau makna warna lampu traffic light.

“Bisa jadi karena pengendara belum paham tentang manfaat traffic light guna mengatur rasio arus lalu lintas sehingga lokasi jalan tersebut tidak membahayakan pengguna jalan,” terangnya.

Bambang menambahkan pengendara yang nekat menerobos lampu merah tentu akan mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain, bahkan pengendara itu sendiri. Pasalnya saat memaksakan kehendak pribadi untuk menerobos lampu merah otomatis secara psikis akan mempengaruhi pengendara memacu kendaraannya lebih cepat. Selain itu, pengendara itu cenderung tanpa perhitungan, karena adanya rasa takut ditabrak pengendara lain yang sedang menggunakan hak jalannya.

Terhadap persoalan itu, Bambang mengimbau agar pengendara mampu menunjukkan disiplin pribadi masing- masing saat brkendara demi kepentingan umum. Selain itu junjung tinggi etika berkendara sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada diri sendiri ataupun orang lain. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN MADURA

PAMEKASAN

KAMIS 13 MARET 2014 NO. 0320| TAHUN III

I

UNIVERSITAS MADURA

Akreditasi Unira Kembali Disoal

DEMO PDAM. Sejumlah pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pemerintahan Kota Tangerang, Banten. Sebanyak 212 pegawai yang dipecat secara sepihak oleh PDAM menuntut Pemkot Tangerang agar mereformasi pihak manajemen dan meminta agar dipekerjakan kembali.

PDAM Selalu Dapat Suntikan Dana Rp 5,5 Miliar untuk Pengeboran Sumur PAMEKASAN - Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Pamekasan kembali memperoleh suntikan dana yang cukup besar tahun ini, yaitu Rp 5,5 miliar dari Badan Pengembangan Wilayah Surabaya dan Madura (BPWS).

Dana tersebut dipergunakan untuk menanggulangi kekeringan dan kekuangan air di Pamekasan, yang selama ini masih belum terjamah PDAM.

Direktur PDAM Pamekasan Agoes Bachtiar mengatakan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk pengeboran sumur di tiga wilayah. Diantaranya di daerah Desa Bukek dan Desa Terrak (Kecamatan Tlanakan) dan Kelurahan Kowel (Kecamatan Kota).

Tujuannya untuk penyuplaian air bersih ke setiap daerah yang berlokasi di daerah rawan kekeringan. Pengeboran ini dilengkapi dengan penyambungan pipa induk ke titik sasaran yang diambilkan dari dana yang sama.

Ditegaskan Agoes, proyek miliaran rupiah ini tidak dikelola langsung oleh PDAM. PDAM hanya sebagai fasilitator dan mediator dari pelaksanaan proyek itu. Untuk pengelolaan dan sega-

la sesuatunya dijalankan oleh BPWS. PDAM hanya menyediakan lokasi pengeboran sumur. ”Untuk pengerjaan dan alat, termasuk material yang dibutuhkan, itu kewenangan BPWS semua,” katanya kemarin (12/3).

Dipastikan pengerjaan proyek berupa tiga sumur bor tersebut akan dilaksanakan pada bulan April 2014 ini. Menurutnya, pengerjaan proyek ini tidak akan memakan waktu lama. Sebab semua kelengkapan alat serta barang yang dibutuhkan sudah dipersiapkan BPWS sebagai pelaksana proyek. Diperkirakan antara 2-3 bulan proyek ini sudah selesai, selanjutnya tinggal proses penyalurannya kepada masyarakat.

”Pipa induk itu akan langsung tersambung dengan pipapipa PDAM yang sudah tertanam sejak lama di titik sasaran.

Sumur bor Kowel untuk menyuplai wilayah kota yang kurang.

Sumur bor Bukek dan Terrak akan disalurkan ke daerah Branta Pesisir, Ambat, dan Kramat, yang memang selama ini belum terjamah,” katanya.

Selain itu, adanya sumur bor baru ini juga bisa digunakan sebagai penyuplaian air bersih dikala musim kemarau. Sehingga warga tidak perlu resah dan cemas dengan datangnya musim yang menyebabkan kekeringan tersebut.

Dia berjanji tahun berikutnya PDAM akan menyempurnakan penyaluran air lagi ke setiap daerah rawan kekeringan. Dijelaskan bahwa 2015 juga ada program pengeboran lagi, tentunya untuk meratakan penyuplaian air bersih terhadap warga yang sering dilanda kekeringan. Anggarannya tahun depan diperkirakan lebih besar dari dana yang diterima dari BPWS saat ini. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

PAMEKASAN - Salah satu mahasiswa Universitas Madura (Unira) Pamekasan, Iklal Malaka menggelar aksi tunggal di kampusnya, Rabu (12/3), kemarin. Aksi tunggal dilakukan dengan membawa bendera merah putih dan berkalung dua poster yang berisi kecaman terhadap rektor universitas tersebut.

Aksi tunggal dilakukan sebagai bentuk protes terhadap status akreditasi sejumlah jurusan di kampusnya yang dinilai bermasalah karena masih mendapat akreditasi C. Dari 10 jurusan yang ada di kampus itu, hanya 1 fakultas yang mendapat akreditasi B, yaitu Fakultas Ilmu Administrasi (FIA).

Selebihnya masih mengantongi akreditasi C, diantaranya, jurusan Sastra dan Bahasa Indonesia, jurusan Bahasa Inggris, jurusan Matematika, jurusan Ekonomi Akutansi, jurusan Ekonomi Manajemen, Teknik Sipil, Teknik Informatika, jurusan Hukum dan Fakultas Pertanian.

Dalam orasinya Iklal menuding Rektorat Unira membohongi ribuan mahasiswa dengan tawaran beberapa program kegiatan Kampus Unira. Tetapi tidak pernah memikirkan nasib ijazah yang harus diterima mahasiswa setelah wisuda dengan hanya menyandang akreditas C. Selain itu, rendahnya akreditasi sejumlah fakultas dan jurusan di Kampus itu dinilai tidak sebanding dengan mahalnya biaya pembangunan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun, yang mencapai Rp 2,5 juta.

“Akreditasi ini menyangkut nasib kami bersama kawan-kawan setelah lulus, karena tidak akan laku di pasaran hanya dengan akreditasi C. Rektorat harus bertanggung jawab terhadap lulusan mahasiswa Unira, yang nasibnya terkatung-katung,” katanya.

Selain menyoal akreditasi, dia juga meminta pihak rektorat untuk me-

lengkapi fasilitas perkualiahan, yang diduga menjadi salah satu penyebab tidak naiknya status Akreditasi 9 Jurusan di Unira.

Rektor Unira, Abd. Rozik akhirnya menemui pendemo didampingi Pembantu Rektor 1 (PR-1), Joko Purbianto, serta sejumlah Civitas akademika lainya di Unira. Dalam kesempatan itu Rozik menuding Iklal Malaka melakukan kedaliman, karena dianggap menghambat kepercayaan masyarakat yang akan menyekolahkan anaknya ke Unira.

Dalam orasinya Iklal menuding Rektorat Unira membohongi ribuan mahasiswa dengan tawaran beberapa program kegiatan Kampus Unira. Tetapi tidak pernah memikirkan nasib ijazah yang harus diterima mahasiswa setelah wisuda dengan hanya menyandang akreditasi C. Meski demikian, ia membenarkan bahwa 9 jurusan tersebut masih akreditasi C. Saat ini pihaknya tengah berupaya untuk meningkatkan status akreditasi tersebut dengan menyiapkan beberapa kelengkapan administrasi. Menaikkan status akreditasi, kata Rozik, tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi memakan waktu panjang dan persiapan yang matang. “Ada beberapa jurusan yang tinggal menunggu tim asesor, sementara jurusan lainnya tengah digarab,” katanya.

Sementara mengenai mahasiswa yang sudah hampir lulus, Rozik memberikan kesempatan untuk menunggu hingga turunnya akreditasi yang lebih tinggi. Ataupun wisuda lebih awal dengan konsekuensi akreditasi tetap C. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

KORAN MADURA Sampang KORAN J PROBOLINGGO

Sampang J

Sampang

KAMIS 13 MARET 2014 No. 0320 | TAHUN III

KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III

MADURA

KEKERASAN TERHADAP ANAK

ryan hariyanto/koran madura

Guru SMP Menganiaya Muridnya

PENEMPELAN STIKER: Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang menempelkan stiker pelanggaran PKPU di sejumlah alat peraga kampanye (APK), Rabu (12/3) sekitar pukul 08.00.

Masih Ditemukan Baliho Melanggar 305 Alat Peraga Kampanye Dipasang Stiker Sampang – Sedikitnya 305 alat peraga kampanye (APK) Calon Anggota Legislatif 2014 menyalahi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 15 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye.

Hal itu terungkap saat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang, Rabu (12/3) sekitar pukul 08.00 Wib menempelkan stiker peringatan terhadap sejumlah alat peraga kampanye (APK) yang melanggar. Panwaslu dibantu Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dalam menempelkan stiker tersebut.

Pantauan Koran Madura, penempelan stiker dilakukan mulai di Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan Tanggumong, Jalan Jamaludin Kelurahan Gunung Sekar, dan Jalan Diponegro Kelurahan Banyuanyar Kec/Kota Sampang.

Ketua Panwaslu Kabupaten Sampang Addy Imansyah mengatakan, penempelan stiker tersebut dimaksudkan agar masyarakat tahu bahwa alat peraga kampa-

nye itu melanggar PKPU No 15 tahun 2013. “APK ini telah melanggar PKPU No 15 tahun 2013, agar masyarakat juga tahu bahwa APK yang ditempel stiker tersebut melanggar aturan perundang-undangan,” ucapnya.

Dalam PKPU No 15 tahun 2013 dijelaskan bahwa di tiap RT/RW hanya boleh terpasang satu APK, APK tidak bergambar caleg, dan tidak dipasang di pohon. “Kalau satu RT atau RW lebih dari satu APK, maka lebihnya ini ditempelkan stiker untuk ditertibkan,” jelasnya.

Karena APK yang jelas melanggar telah ditempeli stiker, penegak perda diharapkan segera menertibkannya. Begitu pun, agar dapat teridentifikasi dan mempermudah pihak Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap sejumlah APK yang telah melanggar aturan.

“Diharapkan para caleg sendiri dapat melakukan penertiban secara mandiri sebelum ditindaklanjuti oleh Satpol PP,” imbaunya.

Dirinya menegaskan dalam menempalkan stiker tersebut tidak berdasarkan kekecewaan terhadap sejumlah alat peraga caleg yang tak kunjung ditertibkan. Melainkan, ingin menegakkan aturan dalam perundang-undangan pemilu.

“Kami tidak berdasarkan karena kecewa atau mangkel, tapi yang kami lakukan merupakan murni untuk menerapkan aturan yang ada, serta kesepakatankesepakatan parpol yang sudah disepakati bersama,” tegasnya. =RYAN HARIYANTO/MK

SAMPANG- Seorang guru suka relawan (sukwan) SMP 1 Pangarengan Arofiq diduga menampar muridnya sendiri, Musleh (14) saat ujian materi Teknologi Informasi dan Komputer (TIK), Selasa (11/3).

Pemicunya, Musleh memberikan jawaban ujian kepada siswa yang lain.

Hingga diingatkan sampai tiga kali, murid kelas VIIb itu tetap tak menggubris dan dengan entengnya membocorkan jawaban ujian materi TIK. Hal itu memicu amarah Arofiq hingga akhirnya manampar Musleh. Atas kejadian itu, wali kelas VIIb yang berinisial SYB (28) dan dua guru lainnya melakukan kunjungan kepada pihak keluarga korban.

Pihak SMP 1 Pangarengan, Kecamatan Pangarengan mengakui kejadian tersebut. Informasinya, siswa yang menjadi korban penamparan tersebut tidak melapor kepada Kepala Sekolah SMP 1 Pangarengan atau kepada guru yang ada saat itu. Melainkan hanya memberitahukan kepada orang tuanya sehingga banyak guru yang tidak segera mengetahui kejadian tersebut.

Mosleh, korban penamparan itu merupakan siswa yang berasal dari Desa Apa’an, Kecamatan Pengarengan. Dia memang dikenal sebagai siswa yang pintar serta menguasai hampir semua mata pelajaran.

Namun kepandaiannya itu sering disalah tempatkan olehnya.

Dia sering memberikan jawaban kepada siswa lainnya sehingga siswa yang lainnya kurang mengasah kemampuannya sendiri.

Setelah tiba dirumah korban Musleh, Koran Madura mencoba menanyakan ikhwal pemukulan yang dilakukan oleh guru sukwan TIK tersebut. Mosleh mengaku ditampar pipi bagian kirinya. ”Saya ditampar dua kali oleh guru TIK (Arofiq) karena dipergoki memberikan jawaban kepada siswa lainnya yang sedang ujian,” tuturnya polos.

Sementara Arofiq, guru sukwan TIK dimaksud membenarkan kejadian tersebut. Dia menuturkan, “saya mangkel karena sudah tiga kali ditegur tapi masih saja usil. Penamparan tersebut bukan untuk niat kekerasan melainkan hanya untuk teguran yang sudah usil dan

kepergok memberikan jawaban ujian kepada siswa lainnya.”

Kejadian tersebut berawal dari korban yang iseng memberikan jawaban kepada siswa kelas VIIa yang pada waktu itu dua kelas serentak di adakan ujian. Kelas yang diadakan ujian yaitu kelas VIIa dan kelas VIIb, Korban yang duduk di kelas VIIb dengan kepandaiannya mampu menyelesaikan ujiannya sebelum siswa kelas VIIa ada yang keluar kelas.

Dia keluar kelas dan saking senangnya, korban iseng memberikan jawaban kepada kelas VIIa.

Saya ditampar dua kali oleh guru TIK karena dipergoki memberikan jawaban kepada siswa lainnya yang sedang ujian

Musleh

Siswa/Korban

Arofiq yang mengetahui bahwa musleh memberikan jawaban kepada rekanannya langsung menegurnya. Namun Musleh mengabaikan teguran guru TIK tersebut dan mengulangi membisikkan kembali.

Sampai teguran yang ketiga kalinya, guru TIK tersebut mulai geram dan memanggil Musleh.

Selanjutnya Arofiq menampar musleh hingga menangis sesegukan. Setibanya dirumah, Musleh melapor kepada orang tuannya.

Untungnya, orang tua Musleh tidak mempermasalahkan perbuatan guru tersebut karena menurut mereka itu murni kekhilafan guru bukan untuk kekerasan bagi siswanya. Mereka berharap dari kejadian tersebut menjadi intropeksi sekolah kedepannya.

Sedangkan pihak sekolahpun juga meminta maaf kepada pihak korban terkait kejadian itu. Untuk saat ini kedua belah pihak sudah tidak mempermasalahkan lagi kejadian tersebut. =CR2/ LUM

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III

SIDANG VONIS PEMBUNUHAN ULAMA

Pengadilan Minta Pengamanan Khusus Sampang - Pengadilan Negeri Kabupaten Sampang meminta pengamanan khusus pada jajaran polres setempat, saat sidang putusan kasus pembunuhan ulama Habib Alwi yang akan digelar institusi itu pada tanggal 17 Meret 2014.

Humas PN Sampang Syihabuddin mengatakan, pihaknya perlu meminta pengamanan khusus pada sidang putusan kasus pembunuhan ulama Sampang dengan terdakwa Sayari itu, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, sidang selalu didatangi banyak orang.

“Paling tidak nanti kami akan meminta pengamanan dari Brimob, dan semua itu untuk

mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya, Selasa (12/3).

Syihabuddin khawatir, jika pengamanan saat putusan tidak dilakukan dengan ekstra ketat, maka berpotensi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Semisal aksi anarkis yang dilakukan masyarakat yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan atau bentuk kekerasan lainnya.

Kasus pembunuhan Habib Alwi dengan terdakwa Sayari dengan nomor perkara 8/Pid.B/2014/PN.Spg, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Sampang pada 16 Januari 2014.

Sidang kasus pembunuhan ulama asal Desa Batuporro, Kecamatan Kedungdung, Sampang, itu selalu menjadi perhatian masyarakat. Setiap kali sidang digelar selalu didatangi banyak orang, baik dari kalangan keluarga korban maupun masyarakat

Sampang yang selama ini menjadi jamaah Habib Alwi.

Terdakwa Sayari alias Pak Muhammad Sholeh merupakan satu dari empat pelaku. Tiga lainnya adalah Matluki, Mattawi dan Samsul.

Matluki pada sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo telah divonis bersalah dengan hukuman penjara seumur hidup, sedangkan Mattawi divonis hukuman penjara 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Sampang.

Kasus pembunuhan ini terjadi pada tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan Raya Desa Batuporro, Kecamatan Kedungdung, Sampang.

Habib Alwi yang merupakan ulama yang dikenal sebagai juru dakwah itu dibunuh saat perjalanan dari rumah saudaranya untuk tujuan pulang ke rumahnya. =ABDUL AZIZ/ANT

PENCABULAN

Bermodus Dikenalkan ke Orangtua SAMPANG - Dua laki-laki berinisial MM (21) dan J (23) warga Desa Apaan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, kini harus berurusan dengan aparat Kepolisian Sampang. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap akan di bawah umur, berinisial S (14).

Modus pelecehan seksual terhadap siswi SMP asal Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang itu, korban yang masih pacar tersangka J akan dikenalkan kepada orangtua J di rumahnya. Tersangka MM bertindak sebagai penjemput korban di rumahnya.

Korban saat dijemput menuruti ajakan tersangka MM (21) karena direncanakan akan dikenalkan kepada orangtua tersangka J. Sebelumnya, korban sempat dijanjikan akan dinikahi oleh kekasihnya tersebut.

Namun, setibanya di tengah perjalanan, tersangka J mem-

PENERTIBAN LALIN

KOMISI D DPRD

SAMPANG- Satuan Polisi Lalulintas Polres Sampang menilang 15 (lima belas) pengendara roda dua saat menggelar operasi rutin (optin) di Jalan Jaksa Suprapto, Rabu (12/3) mulai dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.30 WIB. Optin tersebut dalam rangka menertibkan pengendara sesuai dengan peraturan lalulintas.

Kanit Patroli Satlantas Polres Sampang Aiptu Johan mengungkapakan, oprasi tersebut memprioritaskan tiga hal. Yaitu, menyalakan lampu saat siang dan malam hari, bagi pengendara roda dua maupun roda empat (safety reading), pemeriksaan SIM atau STNK yang pajaknya mati. ”Untuk (operasi) pajak meruapkan perintah dari Kapolda Jatim, itu semua tertera dalam Undang-Undang No 288 ayat (1) tentang Pengasahan,” katanya pada Koran Madura.

Menurutnya, “pajak merupakan satu atap dengan Polri”.

Dalam oprasi tersebut kebayakan didominasi pelanggaran lampu merah dan tidak menyalakan lampu di siang hari, juga tidak memiliki SIM, atau punya SIM tapi sudah mati dan belum diper-

SAMPANGKomisi D DPRD Sampang menyayangkan adanya guru sukwan yang tertangkap kamera sedang bermesraan dengan dua orang siswi saat masih jam sekolah.

Komisi yang membidangi urusan pendidikan tersebut meminta agar pihak sekolah lebih ketat mengawasi siswasiswinya, terutama pada saat jam aktif.

Ketua Komisi D Sampang Amin Arif Tirtana menyesalkan hal itu bisa terjadi. ”Ketika ada seorang siswa keluyuran di saat jam sekolah, apalagi didapati sedang bermesraan dengan oknum guru sekwan itu sangat memalukan. Terkecuali karena memang ada kegiatan positif di luar sekolah, baru bisa dibenarkan. Selain itu seharusnya pihak sekolah mengawasinya dengan ketat,” katanya kepada Koran Madura.

Menurut Amin, kejadian itu termasuk kelalaian sekolah dalam mendidik dan menjalankan pendidikan di lingkungan sekolah itu sendiri. ”Berarti (pihak sekolah) tidak bisa men-

15 Pengendara Roda Dua Ditilang

panjang. ”Tapi masih ada toleransi bagi pemilik SIM yang mati hanya melewati satu atau tiga hari. Kalau sudah mati hampir satu tahun tetap kami tilang,” ucapnya.

Operasi tersebut juga memeriksa bus langsung kedalam, untuk menjaga keselamatan bus

dan penumpangnya ketika terjadi kecelakaan atau kebakaran, termasuk pengontrolan palu yang diletakkan di kaca sebelah tempat duduk penumpang. ”Karna itu termasuk kelengkapan-kelengkapan kendaraan bus yang harus ada,” ungkapnya. =CR1/ LUM

K

berhentikan korban yang tengah dibonceng tersangka MM. Tersangka J menyampaikan kepada korban jika orangtuanya sedang tidak berada di rumahnya.

“Setelah saling ngobrol lama, kami memaksa korban memaksa ke tempat lahan kosong supaya memenuhi nafsu kami,” ucap J (23) dihadapan polisi.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan, dari pengakuan tersangka J (23) kejadian itu tidak terjadi sekali. Melainkan, sebelumnya dilakukan oleh pacar korban di sebuah balai desa setempat. “Kejadian ini tidak hanya sekali tapi si tersangka J melakukan yang kedua kalinya,” terangnya.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka tersebut dijerat Pasal 81-82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minim 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. =RYAN HARIYANTO/MK

Sayangkan Guru dan Siswi Bermesraan erapkan kedisiplinan,” ujarnya.

Dia menambahkan, jika kejadian tersebut masih dalam jam sekolah, maka tanggung jawab sepenuhnya sekolah. ”Kenapa mengatakan demikian, karena dari Komisi D dan juga Dinas Pendidikan sudah membuat aturan bagaimana proses pendidikan itu seharusnya. Dan jika kejadian tersebut berada di lingkungan sekolah, itu sudah tanggung jawab sekolah,” ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, seorang oknum guru sukwan yang berasal dari Kecamatan Ketapang yang tertangkap kamera sedang bercanda gurau dengan dua siswi Madrasah Aliyah (MA) Sampang saat jam sekolah di trotoar Jalan Wijaya Kusuma.

Kejadi tersebut tidak patut dicontoh, apalagi yang bersangkutan merupakan seorang guru yang seharusnya memberikan teladan terhadap anak didiknya, bukan hanya pintar menggurui, tapi juga memberikan didikan yang bermoral. =CR1/ LUM

L

Lintas Madura

KORAN MADURA

KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III

KEBAKARAN PASAR

Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pamekasan

Polisi Periksa 8 Saksi

Mengucapkan Selamat dan Sukses DHARMA WANITA saat membantu pedagang membersihkan Pasar Anom yang terbakar beberapa waktu lalu. Polisi telah memeriksa 8 sanksi untuk mendalami penyebab kebakaran

SUMENEP Kapolres Sumenep AKBP Marjoko menuturkan, pihaknya telah memeriksa delapan saksi untuk menyelidiki terbakarnya Pasar Anom pada pekan lalu. “Dari delapan saksi yang diperiksa itu terdiri dari para pedagang yang berada pada titik api pertama, juga termasuk di sebelahnya kita juga periksa Satpam,” katanya.

Pihaknya juga akan memeriksa pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Anom untuk memperjelas pe-

nyebab munculnya percikan api tersebut. ”Rencana nanti dari UPTD kita juga periksa untuk menemukan kejelasan akar persoalan terbakarnya pasar. Kasih kesempatan kepolisian untuk bekerja mengungkap penyebab kebakaran tersebut,” jelasnya, Rabu (12/3).

Selain itu, Marjoko mengaku sedang menunggu hasil Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jatim. Beberapa waktu lalu, tim labfor telah mengambil sampel di titik munculnya api. Namun sam-

G. Mujtaba

Redaktur Ahli Koran Madura

A. Fauzi M

Plt Kepala Biro Pamekasan

“Semoga Koran Madura Makin Eksis Mengawal Jurnalisme Damai dan Solutif”

pai saat ini, masih belum ada hasil laporan hasil penelitian laboratorium (uji lab). ”Jadi munculnya percikan titik api itu masih dianalisa oleh tim Labfor Polda Jatim.

Kemarin abu masih diperiksa termasuk juga dinamo sudah diteliti. Jadi nanti kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Namun yang jelas kita masih melalukan penyelidikan kronologi dan kejadian bencana kebakaran seperti apa sebenarnya,” pungkas Marjoko pada wartawan. =ALI RIDHO/MK

H. A. Suharto, S.Pd Ketua Fraksi

Nurfatilah Sekretaris

KH. Fariduddin, S. Ag Anggota

Taufan Ahmadi Wakil Ketua Fraksi

Khairul Kalam, S. Sos Anggota

Keluarga Besar Dinas Pendidikan KABUPATEN Sampang

Mengucapkan

Selamat dan Sukses

Satu Tahun Kepemimpinan “Al-Falah” Bupati A Fannan Hasib & WaKIL BUPATI Fadilah Budiono

Drs Heri Purnomo, MPd Kepala Dinas

Sumadi

Sekretaris Dinas

M. Jupri Riyadi

Kabid Perencanaan dan Pembiayaan

Anwar Haryono Kabid Tendik

Arief Budiansor MK Kabid Kurikulum

M. Bahri

Kabid PNFI

KORAN MADURA

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 13 MARET 2014

KAMIS No. 13 MARET 2014||TAHUN No. 0320 |IIITAHUN III 0320

M M

Pemkab Incar Adipura Pasukan Kuning Diminta Berjuang Atasi Sampah BANGKALAN - Piala adipura seringkali diperebutkan seluruh kabupaten yang ada di Indonesia. Sebab jika menggondol piala tersebut diyakini kabupaten tersebut dinyatakan sukses dalam menangani masalah kebersihan. Untuk mendapatkannya pun tidaklah mudah. Banyak persyaratan yang wajib dijalani, salah satu yang wajib adalah kondisi kebersihan kota. Butuh perjuangan dari pasukan kuning, untuk selalu bisa menjaga kebersihan kota. Namun kenyataannya, jumlah pasukan kuning yang ada di Bangkalan sangat kurang, sehingga berdampak belum maksimalnya penanganan sampah.

“Untuk mendapatkan piala adipura memang tidak mudah.

Sebab karyawan di bawah harus benar-benar berjuang. Mengingat jumlah mereka yang sedikit,” kata kepala Badan Lingkungan Hidup Tommy Firyanto, kemarin (12/3).

Dia menjelaskan jumlah seluruh pasukan kuning sebanyak 382 orang. Mereka membersihkan seluruh kota dari tumpukan sampah. Bahkan mereka juga membersihkan sampai ke setiap kecamatan. Mereka terdiri dari tenaga harian lepas (THL) dan Pegawai Negeri. Dengan jumlah tersebut, tentunya sangat kurang.

“Solusi yang akan kami lakukan dengan mengambil tenaga kontrak untuk memenuhi kekurangan jumlah karyawan yang bergerak dalam urusan sampah tersebut,” ujarnya.

Dia menerangkan pasukan kuning yang bekerja ada dua kategori. Pertama, bagian untuk membersihkan wilayah jalan

dan sungai. Kedua, bagian membersihkan taman. Pada bagian tersebut mengalami kekurangan jumlah personelnya, sehingga mereka harus bekerja ekstra.

“Taman yang ada seringkali kotor dan tumbuh rerumputan.

Jadi perlu perawatan ekstra. Termasuk jalan dan sungai yang seringkali kotor, karena kurang sadarnya masyarakat membuang sampah sembarangan,” jelasnya.

Untuk mendapatkan piala adipura , perlu terlihat kebersihan kota. Kebetulan dalam penilaian yang pertama sudah dilakukan bulan November lalu.

Saat ini Bangkalan akan dilakukan penilaian kedua (P2) pada bulan April mendatang.

“Yang paling berperan memang pasukan kuning sebagai pahlawan adipura. Namun yang paling utama masyarakat tetap menjaga lingkungan tempat tinggalnya dengan selalu hidup bersih,” pintanya. = MOH RIDWAN/RAH

moh ridwan/koran madura

DIKONFIRMASI. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Tommy Firyanto saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, kemarin (12/3).

doni heriyanto/koran madura

BERMESRAAN. Tampak dua remaja berseragam sekolah sedang memadu kasih di jalan ringroad barat yang selama ini memang terkenal dengan jalan asmara.

PENYAKIT PELAJAR

Bermadu Kasih di Jalan Baru Ringroad BANGKALAN - Jalan ring road barat yang menghubungkan Desa Klobungan dengan Desa Martajasah kini dijadikan tempat memadu kasih oleh kalangan remaja. Mayoritas yang melakukan tindakan kurang baik tersebut adalah siswa dan siswi SMP. Tidak adanya pengawasan yang ketat dari aparat berwenang semakin membuat para remaja yang sedang dimabuk asmara semakin leluasa menjadikan tempat tersebut sebagai lokasi yang aman untuk berpacaran.

Menurut Fathorrahman, jalan baru yang belum dioprasikan itu seringkali dipenuhi remaja sekolah untuk berpacaran. Tak jarang ada yang nekat berbuat mesum. Akan tetapi tidak ada satu pun petugas yang melakukan patroli ke lokasi tersebut.

Sehingga para remaja merasa aman jika memadu kasih di daerah yang terkenal dengan jalan asmara itu.

"Sering di sini Mas, anak sekolah yang masih berseragam pacaran. Bahkan tak jarang melakukan adegan yang tidak sopan," sesalnya.

Sekalipun banyak warga setempat yang berlalu lalang, kata Fathorrahman, para remaja tidak menghiraukan dan tetap saja melakukan hal itu. Seakanakan sudah tidak lagi memiliki rasa malu dalam melakukan tindakan tersebut. Tindakan itu membuatnya menjadi risih karena sudah dinilai diluar batas

normal untuk anak seumuran mereka.

"Risih melihat anak remaja sudah berani seperti itu. Kami harap agar di lokasi itu ada petugas yang melakukan razia," harapnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Bambang Setyawan mengatakan lokasi tersebut menjadi salah satu tempat yang dijadikan sasa-

Kami akan awasi lokasilokasi yang selama ini sering dijadikan tempat mesum. Apabila kita menemukan yang seperti itu akan kami panggil orang tua dan guru masing-masing, agar menimbulkan efek jera,”

Bambang Setyawan Kepala Satpol PP

ran dalam operasi rutin. Akan tetapi setiap melakukan operasi tidak satu pun anggotanya yang menemukan remaja yang sedang bermadu kasih.

"Tim kami hampir setiap hari melakukan patroli di ruas jalan itu, bahkan di semua titik yang rawan dijadikan tempat mesum.

Namun kami kesulitan menang-

kap mereka," kelitnya.

Menurut Bambang, di masa yang akan dating pihaknya akan lebih intens lagi dalam melakukan pengawasan di daerah yang dijadikan tempat mesum itu. Sebab tindakan seperti itu membuat kesan yang kurang baik dan meresahkan warga setempat, bahkan mencemarkan wilayah Bangkalan dalam kepemimpinan Makmu Ibnu Fuad.

Untuk mengatasi masalah kenakalan remaja ini, tentu juga membutuhkan peran dari para guru yang ada di sekolah agar memberikan bimbingan pada para muridnya supaya tidak melakukan tindakan yang dinilai tidak bermoral. Selain itu, sesungguhnya masalah prilaku tak sopan semacam itu yang seringkali dipraktekkan oleh para pelajar akibat dampak dari adanya kurikulum pendidikan yang tidak memberikan keseimbangan antara porsi pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan. Kurikulum Pendidikan semakin tahun hanya mengedepankan peningkatan kecakapan dan daya saing siswa, dengan menafikan aspek keagamaan.

"Kami akan awasi lokasilokasi yang selama ini sering dijadikan tempat mesum. Apabila kita menemukan yang seperti itu akan kami panggil orang tua dan guru masing-masing, agar menimbulkan efek jera," tegasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III

Ganti Rugi Kerusakan Tak Merata Selain Nelayan Banyusangkah Sudah Menerima BANGKALAN - Sejumlah nelayan asal Desa Banyusangkah Kecamatan Tanjung Bumi kembali menemui Komisi B DPRD Bangkalan, Rabu (12/3).

Kedatangan mereka yang kedua kalinya ini untuk mengadukan terkait ganti rugi yang tak kunjung ada kejelasan atas kerusakan rumpon yang dipasang sebagai alat bantu untuk menangkap ikan di tengah laut.

Menurut para nelayan, kerusakan rumpon disebabkan adanya kegiatan penambangan yang dilakukan Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore (PHE WHO) pada bulan Novemper 2013 waktu lalu. Oleh karena itu, mereka menuntut agar ada kejelasan atas ganti rugi rumpon tersebut. Sementara melayan di Kabupaten Sampang sudah mendapatkan ganti rugi yang juga terkena dampak aktivitas penambangan tersebut.

Belum adanya kejelasan ganti rugi dinilai sangat merugikan nelayan setempat. Sebab mereka terpaksa harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membuat rumpon baru agar dapat kembali bekerja. Apalagi hanya itu yang menjadi harapan nelayan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak ada pilihan lain pekerjaan, kecuali membuat rumpon sebagai

doni heriyanto/koran madura

HEARING. Sejumlah nelayan Desa Banyusangkah Kecamatan Tanjung Bumi mendatangi Komisi B DPRD Bangkalan untuk menuntut kejelasan kompensasi atas kerugian yang mereka alami.

sumber kehidupan.

"Kami menuntut ganti rugi yang menjadi hak para nelayan.

Kompensasi itu harus sama dengan kompensasi yang diterima para nelayan di Kabupaten lainnya yang juga terkena dampak penambangan," ujar juru bicara nelayan Banyusangkah, Efendi.

Sejatinya, kata Efendi, sebagian nelayan sudah menerima ganti rugi atas kerugian tersebut. Akan tetapi hanya para nelayan yang memiliki hubungan dekat dengan kepala Desa Banyusangkah yang menerima kompensasi itu.

Sehingga hal ini menimbulkan

kecurigaan di tengah-tengah para nelayan. Permasalahan tersebut harus segera diselesaikan agar tidak berkelanjutan.

"Yang kami juga pertanyakan adalah apakah ada koordinasi antara PHE WMO dengan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pembongkaran terhadap rumpon milik nelayan. Sebab ini di wilayah laut yang bersangkutan dengan Dinas terkait,'' jelasnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Ach. Nawawi melalui sekretarisnya, Rusdiyanto menyatakan tidak pernah mengetahui permasalahan antara nelayan

dengan PHE WMO. Penyebabnya tidak ada surat pemberitahuan dari kepala Desa maupun PHE WMO terkait masalah tersebut.

"Kami sama sekali tidak mengetahui masalah itu. Baru kali ini saya mengetahui setelah kepala desa setempat mengirimkan, itupun ditujukan kepada Komisi B yang tembusannya pada kami," paparnya.

Semestinya ,lanjut Rusdiyanto, dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan beberapa pihak harus dihadirkan dalam satu pertemuan agar semua menjadi jelas. Jika pertemuan itu

hanya melibatkan nelayan dan Dinas Kelautan dan Perikanan saja akan menjadi timpang. Sebab sumber permasalahannya tidak akan pernah terungkap. Oleh sebab itu, selanjutnya harus semua pihak terkait dipertemukan untuk membahas permasalahan tersebut.

Ketua Komisi B DPRD Bangkalan, Abd Rofik menyatakan akan menampung semua keluhan yang dilontarkan oleh para nelayan. Pihaknya berjanji sebelum melakukan pemanggilan terhadap pihakpihak terkait akan dibahas dalam internal komisi. Agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana.

"Kami akan tampung semua yang disampaikan para nelayan, kemudian akan kami bahas dalam rapat internal. Selanjutnya, kami akan mempertemukan semua pihak agar masalah ini selesai dan tidak berkelanjutan," janjinya.

Sementara itu, surat klarifikasi nomor 641/41/433.409.10/2014 yang dikirim oleh Kepala Desa Banyusangkah atas nama H. Abd Syukur, SH menyatakan sampai saat ini ganti rugi yang diberikan masih 60 persen. Kompensasi milik warga (H. Asari CS) yang melaporkan kepada komisi B sudah ada, namun yang bersangkutan tidak mau mengambil, karena ada pihak lain yang ikut campur tangan untuk tidak mengkondusifkan warga Desa Banyusangkah. Diusahakan dalam bulan April 2014 kompensasi akan diselesaikan 100 persen. = DONI HERIYANTO/RAH

MENUJU PNS

CPNS Kebingungan Mengisi Pemberkasan

doni heriyanto/koran madura

PEMBERKASAN. Para CPNS yang dinyatakan lulus tes mengisi pemberkasan di Dinas Pendidikan Bangkalan.

BANGKALAN – Tenaga Honorer kategori II (K2) yang lulus sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah mulai menjalani tahap pemberkasan sejak hari, Senin (10/). Akan tetapi, sejumlah CPNS masih tampak kebingungan dalam mengisi berkas tersebut. Padahal terakhir pengumpulan berkas pada hari Jumat (13/3).

Kebingunan THL K2 itu terlihat dari banyaknya berkas yang diajukan yang dicoret untuk selanjutnya diperbaiki sebelum waktu yang telah ditentukan.

Beberapa hari terakhir ini di kantor Dinas Pendidikan Bangkalan selalu dipenuhi peserta CPNS yang melakukan pemberkasan.

Ratusan CPNS yang lolos tes sebagai tenaga pengajar itu terlihat mengantre untuk menyetorkan berkas yang merupakan syarat untuk menjadi PNS. Kepala BKD Bangkalan, Abd. Rasjid ketika dikonfirmasi mengimbau kepada seluruh CPNS yang lolos untuk segera menyetorkan berkas selambatlambatnya hari Jumat lusa. Sebab batas akhir dari pemberkasan itu tanggal 14 Maret. Sehingga semua persyaratan yang telah tercantum dalam pemberkasaran harus segera dipenuhi. �Ya imbauan kami sebelum tanggal 14 Maret berkas sudah rampung semua,� tandasnya.

Menurutnya, pemberkasan

merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh CPNS yang dinyatakan lolos dalam tes yang dilakukan oleh pusat beberapa waktu lalu. Sehingga pengisian pemberkasan tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan para CPNS tersebut.

Perlu diketahui di Kabupaten Bangkalan peserta tes CPNS K2 mencapai 5.962 orang. Akan tetapi, setelah dilakukan tes, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) menyatakan peserta yang lolos hanya berjumlah 1.054 orang.

Sehingga masih terdapat 4.908 tenaga honorer K2 yang belum lulus tes CPNS 2013 tersebut. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III

O

SELLING PAS AUSTISTA

Pelabuhan Kamal-Ujung Ditutup Sementara BANGKALAN - Pelabuhan penyeberangan Kamal-Ujung ditutup sementara mulai Rabu (12/3), karena selat Madura dipakai sebagai latihan TNI AL dalam rangka Selling Pas Austista.

Oleh karena itu, seluruh kapal penyeberangan dilarang beroperasi sampai selesainya kegiatan tersebut.

"Ditutup sementara, Mas, karena ada latihan TNI AL. Kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap tahun di selat Madura," kata Supervisor Pelabuhan Kamal, Ach Chairil saat dikonfirmasi wartawan.

Dia menjelaskan atas kegiatan tersebut pelabuhan penyeberangan ditutup sejak pukul 08.00 - 15.00 WIB kemarin.

Pemberangkatan kapal terakhir dilakukan pukul 07.24 WIB. Ditutupnya pelabuhan lantaran selat Madura digunakan sebagai latihan TNI AL. Latihan tersebut rutin dilakukan setiap tahunnya. Kebetulan dihadiri juga oleh

presiden RI. "Penutupan dilakukan selama 7 jam, baik jalur Kamal-Ujung atau pun sebaliknya. Jadi pengguna jasa belum bisa menggunakan sampai pukul 3 sore," ujarnya.

Pihaknya juga meminta maaf apabila masyarakat ada yang datang ke pelabuhan untuk menggunakan jasa penyeberangan tidak mendapat layanan yang diinginkan. Atas kondisi tersebut tidak sedikit pelanggan yang mengeluh.

Sebab tidak bisa menggunakan jasa penyeberangan. Apalagi tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari pihak pengelola.

"Saya hendak ke Surabaya.

Ingin menggunakan jasa penyeberangan kapal, karena tidak memiliki kendaraan. Namun saya rupanya mesti balik ke Bangkalan, karena pelabuhannya ditutup," kata Ashari, warga Bangkalan.

Dirinya mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan yang berujung pada penutupan

doni heriyanto/koran madura

DITUTUP. Kapal terakhir di dermaga pelabuhan Kamal sebelum dilakukan penutupan oleh pengelola.

dermaga Kamal tersebut. Oleh karena itu, dirinya harus kembali ke Bangkalan. Selain itu, bagi

pengendara kendaraan bermotor terlihat putar arah menuju Jembatan Suramadu. Sebab jembatan

tersebut masih beroperasi seperti sedia kala. = MOH RIDWAN/RAH

Target Gerindra 19 Kursi Dewan Fuad: Politik Uang Tidak Boleh, Sedekah Tidak Apa-apa BANGKALAN - Menjadi partai yang dipimpin oleh tokoh yang berpengaruh menjadi keuntungan sendiri bagi DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Bangkalan.

Tidak menjadi mustahil bagi partai tersebut bisa memperebutkan kursi legislatif kabupaten sebanyak 19 kursi. Sebab ketua DPC partai dipimpin oleh RKH Fuad Amin yang merupakan mantan Bupati selama dua periode.

BERI KETERANGAN. Ketua DPC Gerindra Bangkalan, RKH Fuad Amin saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media.

"Kami menargetkan minimal 18 kursi, maksimal 19 kursi," kata ketua DPC Gerindra Bangkalan, RKH Fuad Amin, saat dikonfirmasi wartawan, kemarin (12/3).

Ra Fuad panggilan akrabnya menerangkan dari enam daerah pemilihan (dapil) komposisi target perolehan kursi yakni 3 kursi per dapil, dan 4 kursi pada satu dapil yang lain.

Saat ditanya apakah dirinya hendak menargetkan sebagai ketua DPRD Bangkalan jika terbukti memperoleh kursi paling banyak di dewan pada pemilihan anggota legislatif nanti, Ra Fuad mengaku masih belum ada rencana. Apabila target tercapai, untuk jabatan sebagai ketua, pihaknya terlebih dahulu akan musyawarah melakukan rembukan di internal

moh ridwan/koran madura

partai. Yang jadi orang baru atau orang lama partai, bisa siapa saja meski bukan dirinya.

"Belum, saya melihat kondisi terlebih dahulu, apabila diberi menang. Bisa siapa saja yang jadi ketua dewan. Saya akan masuk meskipun bukan jabatan ketua dewan. Untuk menstabilkan hubungan antara legislatif dan eksekutif," jelasnya.

Dia menjelaskan strategi

pemenang yang akan dilakukan, Partai Gerindra akan lebih menggerakkan pengurus ranting dan PAC. Selain itu akan turba mensosialisasikan kepada masyarakat dengan membuat konsep-konsep kerja partai yang bagus. "Money politic wajib dihindari, karena tidak boleh. Kalau sedekah tidak apa-apa," ujarnya sambil tertawa.

Sementara itu, salah satu partai yang tidak pernah mendapatkan kursi di Bangkalan selama dua pemilu, Partai Bulan Bintang (PBB) tidak merasa khawatir dengan jumlah target partai besar.

Sebab hal itu menjadi lumrah bagi partai seperti Gerindra.

Ketua Aksi Pemenangan Pemilu PBB, Mathur Husyairi mengatakan sah-sah saja partai menargetkan berapa saja dalam kursi legislatif. Sebab tak ada larangan dalam penargetan kursi dewan.

Namun pengukuran dari kekuatan partai harus realistis, karena partai lain juga menargetkan kursi sebanyak-banyaknya.

Apalagi, ketua DPC Gerindra saat ini merupakan tokoh yang berpengaruh. Ra Fuad merupakan mantan Bupati dua periode.

Selain itu, Ra Fuad merupakan orang tua dari Bupati Bangkalan RK Makmun Ibnu Fuad.

Pertanyaannya apakah simpatisan beliau yang notabene dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan begitu saja mendukung kepemimpinannya di Gerindra. Sebab beliau juga mantan kader PKB. Selain itu mayoritas tokoh dan ulama merupakan Nahdlatul Ulama yang dalam hal ini keterwakilannya berada di PKB. "Selain itu, partai yang lain juga menargetkan kursi minimal satu per dapil. Persaingannya akan menjadi ketat," ungkapnya.

Dia menerangkan kalau bagi PBB, target suara tidak perlu muluk. 6 kursi di dewan, dengan komposisi satu kursi per dapil dikira sudah pas. Sebab banyaknya partai juga menjadi persaingan yang ketat. Apalagi banyak tokoh masyarakat yang menargetkan duduk di kursi dewan.

"Meskipun partai kami di Bangkalan tidak pernah mendapatkan kursi. Namun kami saat ini optimis. Strategi yang digunakan bisa dengan membidik pemilih pemula," jelasnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

P

KAMIS 13 MARET 2014 | No. 0320 | TAHUN III 13 MARET 2014 KAMIS

MADURA

No. 0320 | TAHUN III

Menangani Persalinan adalah Pengabdian Penuh Resiko

HUMAYROTUR ROK'IAH

Merangkai Tangis Jadi Senyum Bahagia idup tidak selamanya diawali dengan kebahagiaan.

Kadang diwarnai dengan air mata dan kerja keras untuk bisa meraih kebahagiaan itu. Sejak pertama dilahirkan di dunia ini, satu hal hanya bisa dilakukan yaitu menangis, ini bertanda bahwa hidup yang dijalani tidak selalu diawali dengan senyuman, tapi dengan upaya dan perjuangan yang menggetirkan. Ilustrasi kehidupan yang selalu diingat oleh Humayrotur Rok'iah.

Menurut dara cantik yang akrab dipanggil Tutuk itu, kadang kebanyakan orang sering berpikir apa yang diraih tidak seperti apa yang diinginkan. Sebaliknya apa yang diinginkan itu dapat diraih orang lain dengan mudah. Kenyataan itu seharusnya menyadarkan manusia bahwa “Tuhan itu tidak memberi apa yang diinginkan, tapi akan memberi apa yang sebenarnya sangat dibutuhkan.

Bagi dara kelahiran Bangkalan, 13 Mei 1988, hidup ini tidak terlalu sulit, asal tidak mempersulit sendiri. Saat melihat kehidupan orang lain yang dianggap sangat sempurna, sebenarnya itu kesalahan besar. Kehidupan mereka tidak sebahagia dengan apa yang ada di benak kebanyakan orang. Maka tengoklah di sekitar, masih ada orang yang jauh lebih menderita dibanding dengan apa yang dirasakan diri sendiri.

"Hidup itu perjuangan, hidup itu lukisan hidup, indah atau buruk, tergantung pada diri kita sendiri, seberapa pintar kita menorehkan warna dalam hidup ini. Jika kita bisa menyulam helai-helai benang menjadi selembar kain, kenapa kita tidak bisa merangkai tangis menjadi senyum bahagia," ujarnya tersenyum. =DONI HERIYANTO/RAH

Profesi bidan bagi sebagian masyarakat adalah profesi atau pekerjaan yang didambakan. Namun ada sebagian pula masyarakat menilai pekerjaan tersebut melelahkan dan beresiko tinggi.

Bagi Wahyu, sapaan akrabnya Sri Wahyuni Fatmawati, menolong orang melahirkan adalah pekerjaan yang sangat membanggakan, terutama ketika melihat anak dilahirkan hidup dengan selamat, tidak cacat, dan jenis kelaminnya sesuai dengan keinginan keluarganya.

ermasuk pula saat melihat ibu yang melahirkan masih diberikan kesehatan dan bisa memberi ASI bayi yang baru lahir.

"Memang melelahkan pekerjaan bidan ini, namun saya bangga ketika berhasil menolong orang saat melahirkan dengan baik," tuturnya.

Memang harus diakui, profesinya beresiko tinggi, karena targetnya harus berhasil menyelamatkan nyawa ibu dan anaknya. Untuk menghindari terjadinya resiko tersebut, ia tidak bekerja sendiri tapi melibatkan rekan-rekannya yang lebih mengerti dalam menangani kelahiran. Terlebih lagi kata Wahyu, ketika persalinanya sulit, tidak dimungkinkan ditangani bidan, harus secepatnya dirujuk ke dokter spesialis kandungan.

Ada beberapa pendekatan yang ia lakukan kepada keluarga ketika persalinan pasien di luar prediksi seperti harus dioperasi sesar. Diantaranya menjelaskan hasil pemerik-

SRI WAHYUNI FATMAWATI

Berbekal Tabah

saan, menjelaskan resiko atau komplikasi yang akan terjadi, apabila tidak ditangani dokter spesialis. Pendekatan tersebut perlu dilakukan, agar keluarga pasien bisa memahami dampak positif dan negatif saat persalinan terjadi. Bidan harus sabar dan tabah didalam memberikan pelayanan kesehatan.

Bidan kelahiran 15 Juli 1986 ini mengatakan jam kerja bidan desa tidak tentu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkadang ia harus mendatangi rumah pasien yang enggan menjalani persalinan di rumah bidan, meski sudah larut malam sekalipun. Berbekal kesabaran dan ketabahan ia ikhlas menjalani tugas mulia ini tanpa mengenal lelah dan waktu.

Ia anggap pelayanan ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Ditanya soal perhatian pemerintah terhadap profesinya, ia menebar senyum seraya berkata, tidak berharap banyak pada pemerintah. Yang terpenting kata dia bisa mengabdikan diri kepada masyarakat.

"Bidan ini tidak jauh beda dengan guru, hanya saja tidak mengajar di kelas. Bidan memberikan pembinaan dirumahrumah warga dan tidak terbatas dengan waktu," katanya sambil menutup pembicaraan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

: Sri Wahyuni Fatmawati, S,St. Tetala : Pamekasan, 15 Juli 1986 Hobi : Membaca dan Jalan-Jalan Pendidikan : D IV Kebidanan Ngudia Husada Bangkalan Nama

Profesi : 1. Staf PT. Bumi Menara Internosa Surabaya sebagai quality control/QC 2. Staf Administrasi Pendidikan dan Asisten Dosen di Akbid Graha Husada Sampang Madura.

3. Guru SMK Kesehatan 4. Karyawan di Klinik dan Rumah Bersalin Blega Bangkalan.