SELASA
KORAN MADURA
13 MEI 2014 | No. 0360 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000
1
0328-6770024 SELASA 13 MEI 2014 | No. 0360 | TAHUN III www.koranmadura.com
ngan: PDI Perjua h Bersi Puan Ma mpingi a peluang D wi Joko ma
Berita Uta hal 2
Prabowo, Capres Pelanggar HAM? JAKARTA-Istri almarhum Munir , Suciwati meminta kepada masyarakat untuk berpikir cerdas dalam memilih calon presiden dan wakil presiden mendatang. Secara pribadi, Suciwati dengan tegas menolak jika pemimpin mendatang adalah pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM). “Saya tetap menolak capres dan cawapres pelanggar HAM. Saya minta (masyarakat) sih harus kritis pilihnya. Karena banyak yang mendesak orang pelanggar HAM untuk bertanggung jawab,” kata Suciwati di Galeri Cemara 6, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/5). Dia menilai, salah satu calon presiden yang bersih dari pelanggaran HAM adalah Joko Widodo ( Jokowi). Menurut dia, hanya mantan Wali Kota Solo itu yang tidak melakukan pelanggaran HAM. “Menurut saya yang
penting kebersihan dia ( Jokowi) perlu dijaga. Prabowo merusak demokrasi, Jokowi belum pernah,” tutur dia. Selain itu, Suciwati membeberkan nama capres yang telah melakukan pelanggaran HAM yaitu Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. “Bahwa orang ini kita sebut telah melanggar HAM ini jelas kasusnya,” kata Suciwati tanpa merinci. Kendati begitu, Suciwati membantah jika dia berserta
keluarga korban pelanggaran HAM lainnya disebut mendaur ulang isu ini setiap menjelang pemilu. “Aku pikir mereka yang menuduh. Kami hanya mencari keadilan,” imbuh ibu tiga anak ini. Munir Said Thalib meninggal dalam pesawat Garuda Indonesia jurusan Jakarta-Amsterdam pada 7 September 2004 atau saat dia berumur 38 tahun. Aktivis HAM itu tewas diracun setelah ditemukan kadar arsenik berlebih dalam tubuhnya. Hingga hampir 10 tahun berlalu pelaku utama pembunuh Munir juga belum terungkap dan dihukum. Secara terpisah, Ketua Badan Pekerja Setara, Hendardi men-
gatakan, perlawanan dan perjuangan untuk penuntasan HAM yang pelakunya seperti mendapat imunitas hukum haruslah bisa memanfaatkan momentum. Salah satu momentum itu adalah pemilu. “Sekarang momentumnya pemilu, harus dijajdikan peradilan politik untuk menyeleksi para kontenstan pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat,” katanya. Dia menegaskan, perjuangan ini bukanlah pekerjaan musiman, yang seolah-olah pesanan lawan politik sebagaimana dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.”Tetapi kami tidak ada urusan dengan itu. Saya ingin katakan, jangan sampai Indonesia dipimpin oleh orang yang masa lalunya berlumuran darah pelanggaran HAM,” katanya.
PERINGATI TRAGEDI TRISAKTI. Puluhan aktifis Untirta Movement Comunity (UMC) menggelar aksi solidaritas bagi para korban tragedi kerusuhan Trisakti, di Bundaran Ciceri, Serang, Banten, Senin (12/5). Mereka mendesak aparat dan Komnas HAM terus mengungkap hilangnya sejumlah aktifis pada saat tumbangnya rezim Orba tersebut. ant/asep fathulrahman
“Reformasi total harus dituntaskan. Jangan malah semakin surut, bahkan terancam. Karena dengan munculnya capres yang masih punya persoalan HAM di masa lalu,” ungkapnya. Menurut Hendardi, kalau kalau ke depan bangsa ini dipimpin oleh yang punya masa lalu dengan HAM, jangan harap akan ada penuntasan kasus-kasus hukum dan HAM masa lalu. Yang terjadi justru ada kemungkinan terjadi pengulangan terjadinya pelanggaran HAM. =GAM/ABD