e Paper Koran Madura 13 Agustus 2014

RABU

KORAN MADURA

13 AGUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 RABU 13 AGUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III www.koranmadura.com

Perusahaan Rekaman Nagaswara Laporkan Inul Ekonomi hal 5

ant/reno esnir

SIDANG SENGKETA PILPRES. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (kanan) didampingi sejumlah Hakim Konstitusi ketika mendengarkan keterangan salah satu saksi kubu Prabowo-Hatta dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (12/8). Sidang lanjutan tersebut memiliki agenda pembuktian, salah satunya dengan mendengarkan pernyataan saksi-saksi yang diajukan dari pihak pemohon.

Dalil Gugatan Pasangan Prabowo-Hatta Lemah KUPANG-Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur, Dr Johanes Tuba Helan, M.Hum berpendapat dalil gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi sangat lemah.

“Peluang dikabulkannya gugatan Prabowo-Hatta sangat kecil karena dalil gugatan dan buktibukti yang diajukan dalam persidangan di MK sangat lemah,” kata

Johanes Tuba Helan di Kupang, Selasa, terkait peluang PrabowoHatta di MK. Selain alat bukti, saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan

juga pada umumnya tidak ikut mengalami permasalahan di lapangan secara langsung, tetapi lebih banyak bercerita tentang apa yang mereka dengar dari orang lain.

Padahal, dalam proses persidangan, saksi yang diajukan adalah mereka yang memang mengalami dan mengetahui sendiri permasalahan yang terjadi di lapangan, dan bukan mendengar dari orang lain yang belum tentu benar.

Akibatnya, para saksi nampak

kebingungan dalam menjawab pertanyaan para hakim konstitusi dalam setiap sesi persidangan.

“Saya mengikuti proses persidangan melalui layar televisi yang terpasang di Universitas Nusa Cendana, sehingga saya boleh berpendapat bahwa peluangnya sangat kecil,” tukasnya.

“Kalau kita cermati, pemohon tidak menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci, termasuk juga rangkaian

kegiatan dan peran dari masingmasing struktur penyelenggara yang terlibat,” tuturnya.

Walaupun demikian, seluruh rakyat bangsa ini harus menghormati langkah hukum yang ditempuh pasangan Prabowo-Hatta karena melaksanakan hak konstitusi.

Mantan Ketua Ombudsman Perwakilan NTT dan NTB itu juga mengingatkan MK agar benar-benar bebas dari intervensi, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2014.

“Putusan yang baik dan benar adalah berdasarkan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dan bukan atas tekanan atau pengaruh faktor lain,” ujar Johanes Tuba Helan. =ANT/BERNADUS

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 13 AGUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III

MAFIA HUKUM

Terima Suap, Hakim PN Andolo Terancam Dipecat JAKARTA-Mahkamah Agung (MA) bersama Komisi Yudisial (KY) menggelar Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Budi Santoso.

Sidang ini digelar terkait dugaan menerima suap hakim Budi dari seorang terpidana pengancaman.

ant/oky lukmansyah

STATUS GUNUNG SLAMET MENINGKAT SIAGA. Petugas memantau Gunung Slamet menggunakan alat seismograf di Pos Pengamatan Gunung Api Slamet, Desa Gambuhan, Kabupaten Pemalang, Jateng, Selasa (12/8). Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada pukul 10.00 WIB status Gunung Slamet meningkat dari waspada (level II) menjadi siaga (level III), sehingga masyarakat dihimbau untuk waspada kenaikan kembali status Gunung Slamet.

Muhammad Taufik Balik Laporkan KPU ke Polri Komisioner KPU Dianggap Lakukan Fitnah JAKARTA-Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik melaporkan balik Ketua KPU RI Husni Kamil Manik ke Bareskrim Polri karena merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya terkait pidato yang oleh terlapor diindikasikan mengandung ancaman penculikan.

“Kami datang hari ini untuk melaporkan balik Husni Kamil Manik. Saya akan laporkan dia karena menurut saya ada tindakan fitnah dan pencemaran nama baik,” kata Taufik saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri di Jakarta, Selasa.

Menurut M Taufik, ia tidak pernah menyebutkan kata “menculik” ketika melakukan orasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (8/8).

“Jadi, itu kata-kata Husni Kamil saja. Saya waktu itu hanya bilang ‘Pak Polisi segera tangkap Husni Kamil Manik. Kita kepung kantor MK’, dan tidak ada kata culik,” ujarnya.

Ketua DPD Gerindra itu pun mengaku tidak melakukan ko-

munikasi sama sekali dengan Ketua KPU ataupun komisioner KPU lainnya sebelum membuat laporan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik itu.

Laporan M Taufik diterima oleh Bareskrim Polri dengan nomor LP/746/VIII/2014/ Bareskrim.

Dalam laporan itu tertera bahwa ia melaporkan Ketua KPU Husni Kamil Malik dan kawankawan, yakni beberapa komisioner KPU yang sebelumnya ikut melaporkan dugaan ancaman penculikan.

Selain dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, Ketua KPU dan beberapa komisioner KPU juga dilaporkan atas pembuatan laporan palsu.

Para terlapor tersebut dilaporkan atas dugaan pelanggaran beberapa pasal, yaitu pasal 220 KUHP jo pasal 310 KUHP jo pasal 311 dan pasal 52 KUHP. Senin (11/8) pukul 01.00 WIB Ketua KPU RI beserta tim kuasa hukumnya melaporkan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik, ke Bareskrim Mabes Polri karena ancaman penculikan yang dilakukan secara terbuka.

Ketua KPU datang ke Bareskrim Polri dengan didampingi sejumlah komisioner KPU, antara lain Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, Arief Budiman.

Laporan itu dibuat karena Muhammad Taufik dinilai telah mengancam akan mengerahkan massa dari kubu Prabowo-Hatta untuk menangkap Ketua KPU RI Husni Kamil Manik karena dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan pemilu. =ANT/YUNI

Sidang ini dipimpin oleh Ketua MKH Abbas Said, anggota MKH Imam Anshori Saleh, anggota MKH Ibrahim, anggota MKH Gayus Lumbun, anggota MKH Zahrul Rabain, dan anggota MKH Eddy Army serta anggota KY Jaja Ahmad Jayus.

Meski membantah, Budi diduga meminta uang sebesar Rp 5 juta pada seorang terdakwa.

“Saudara dianggap lalai karena tidak bertemu di tempat semestinya. Anda kurang hati-hati dalam posisi sebagai seorang hakim. Sidang ini untuk beri efek jera atas yang Anda lakukan, karena melanggar etika. Ini bukan untuk Anda saja tapi untuk seluruh pengurus sidang,” tegas anggota MKH Gayus Lumbun di Gedung MA, Jakarta, Selasa (12/8).

Anggota MKH Eddy Army juga menambahkan dirinya kecewa dengan perbuatan Budi sebagai Hakim yang memberitahu tempat karaoke sehingga terpidana menghampirinya.

Wakil Ketua KY Imam Anshori juga mengkritik Budi karena tidak menjalankan etika seorang

hakim. “Saya merasa bersalah, bertemu dengan terdakwa,” jawab Budi.

Budi bertemu dengan terpidana, seorang Camat bernama James dan istrinya, Rini sebanyak 5 kali. 1 pertemuan di sebuah Karaoke dan 4 kali di rumah Budi.

Tiap pertemuan, lanjutnya, terpidana atau istri selalu meminta bantuan dalam persidangan.

Dalam persidangan Majelis Kehormatan Hakim, Budi membantah menerima uang. Ia juga mengaku tak pernah memakai inisiatif sendiri untuk berkomunikasi dengan terpidana. Budi direkomendasikan untuk mendapat pemberhentian tetap dengan hak pensiun.

Sidang ini sesuai dengan Pasal 20 ayat 6 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasa UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan jo Pasal 23 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisal, menentukan bahwa sebelum MA dan atau KY mengajukan usul pemberhentian, hakim pengadilan punya hak membela diri di hadapan MKH. =GAM/ABD

ant/reno esnir

SIDANG KODE ETIK. Hakim pada Pengadilan Negeri Andolo Budi Santoso (kanan), sebagai Hakim Terlapor didampingi penasihat hukumnya ketika menghadiri Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Mahkamah Agung (MA) bersama dengan Komisi Yudisial (KY) di gedung MA, Jakarta, Selasa (12/8). Sidang tersebut menghadirkan Hakim dari Pengadilan Negeri Andolo, Budi Santoso dan istri sebagai saksi yang dianggap melanggar etika karena diduga menerima uang sebesar Rp5 juta pada terpidana, seorang Camat bernama James dan istri yang selalu meminta bantuan dalam persidangan.

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABU 13 AGUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III RABU 13 AGUSTUS 2014

No. 0418 | TAHUN III

33

HUBUNGAN BILATERAL

PM Jepang Undang Jokowi ke Negeri Sakura JAKARTA-Menteri Luar Negeri Jepang, YM Fumiyo Kishida menggelar pertemuan singkat dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di kantor Gubernur DKI Jakarta. Pada pertemuan yang berlangsung selama 30 menit itu, keduanya sepakat memperkuat hubungan baik antara Jepang dan Indonesia yang sudah terjalin selama ini.

ant/muhammad adimaja

MENLU JEPANG BERTEMU JOKOWI. Gubernur DKI Jakarta yang juga Presiden terpilih Joko Widodo (kiri) dan Menteri Luar Negeri Jepang Y M Fumio Kishida (kanan) keluar dari ruang pertemuan usai mengadakan pertemuan di Balai Kota, Jakarta, Selasa (12/8). Dalam pertemuan tersebut membahas tiga hal untuk mempererat hubungan diplomatik Jepang dengan Indonesia seperti supremasi hukum di laut, investasi, dan kerja sama infrastruktur di Indonesia dan Jepang.

Akil Gugat KPK ke MK Kubu Akil Pertanyakan Kewenangan KPK Terkait TPPU JAKARTA- Terdakwa kasus suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Akil Mochtar terus memperjuangkan keadilan paska vonis seumur hidup yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada mantan politisi Golkar ini.

Salah satu langkah hukum yang dilakukannya adalah dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan yang dilayangkan itu terkait UU TPPU. ”Ya, memang, salah satu materi yang digugat Akil dalam uji materi itu menyangkut kewenangan KPK menangani kasus TPPU. Kemarin sudah didaftar di MK. Antara lain itu (kasus TPPU),” ucap Salah seorang kuasa hukum Akil Mochtar, Adardam Achyar di Jakarta, Selasa (12/8).

Menurut Adardam, ada sejumlah gugatan yang diajukan, salah satu pokok gugatannya adalah kewenangan KPK dalam menuntut perkara TPPU. “Antara lain itu dan masih banyak lagi materi gugatan lainnya,” sebut dia.

Namun, dia enggan merinci lebih detail tentang apa saja yang digugat.

Kesemua gugatan itu, terang Adardam, sudah dituangkan dalam permohonan gugatan yang didaftarkan.

“Permohonannya ada 40-an lembar, tanya ke MK saja,” tegas dia.

Seperti diketahui, Mantan Ketua MK, Akil Mochtar telah divonis pidana penjara seumur hidup oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Vonis itu dibacakan majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/6) lalu.

Vonis seumur hidup itu dijatuhkan lantaran majelis hakim sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa perbuatan Akil dinilai memberikan dampak luas di masyarakat. Vonis Akil sendiri menyangkut 6 dakwaan, yaitu suap, gratifikasi, dan TPPU. Dakwaan itu terdiri dari 2 dakwaan suap sengketa pilkada di luar sengketa Pilkada Lampung Selatan. Pertama, Akil dikenakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto

Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana. Kedua, Pasal 12 huruf c UU Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana.

Berikutnya menyangkut dakwaan ketiga yaitu Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 ke -1 KUHPidana. Selanjutnya dakwaan keempat dengan Pasal 11 UU Tipikor jo 64 ayat 1 KUHPidana.

Selanjutnya dua dakwaan tentang TPPU, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana dan Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang TPPU jo Pasal 65 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Terkait dugaan TPPU, Akil dinilai terbukti melakukan TPPU, yaitu selama 22 Oktober 2010 sampai 2 Oktober 2013, sebesar Rp 161.080.685.150. Upaya TPPU itu dengan menempatkan, membelanjakan atau membayarkan menukarkan dengan mata uang asing.

Akil juga dinilai menyembunyikan asal usul harta kekayaan dalam kurun 17 April 2002 hingga 21 Oktober 2010, antara lain menempatkan di rekeningnya sebesar Rp 6,1 miliar di BNI, Rp 7,048 miliar di Bank Mandiri, dan Rp 7,299 miliar di BCA. =GAM/ABD

Selain itu, pertemuan ini juga sekaligus menyampaikan undangan dari Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe kepada Joko Widodo agar berkunjung ke negeri sakura setelah resmi menjabat Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober mendatang. “Pesan dari Perdana Menteri Abe setelah pelantikan untuk bisa secepatnya berkunjung ke sana,” ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta seperti disampaikan Fumio di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/8).

Namun, Jokowi belum memastikan Jepang menjadi negara pertama yang dia kunjungi sebagai kepala negara.

“Kita tidak bicara masalah pertama atau kedua, nanti kita bahas lagi,” jawabnya.

Dalam pertemuang singkat ini, Jokowi dan Fumiyo membahas tiga poin penting dalam mempererat hubungan Jepang dan Indonesia, termasuk minerba dan investasi infrastruktur laut. “Kita kan sudah berpartner lima dekade. Investasi Jepang di Indonesia juga besar sekali,” ujarnya.

Selain itu, pertemuan ini juga membahas soal peluang merenegosiasi Undang-Undang Minerba. Namun, Jokowi menegaskan tetap akan berpegang teguh pada konstitusi dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. “Minerba minta dibicarakan lagi, tapi tadi saya sampaikan kita tetap berpegang pada UU Minerba,” ucapnya.

Untuk diketahui, UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 memberlakukan larangan ekspor bahan mentah tambang. Hal itu menyulut reaksi keras dari berbagai negara tujuan ekspor yang selama ini menikmati bahan baku dari tambang-tambang di Indonesia Menurut dia, pemerintahannya kelak tidak akan melupakan rakyat. Dia tidak akan mengorbankan kepentingan masyarakat hanya untuk memperoleh keuntungan.

“Pegangan kita konstitusi yang amanatkan kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat,” sambung Jokowi.

Kepada wartawan, Jokowi mengatakan enggan berkomentar lebih jauh. Sebab, saat ini, belum resmi dilantik sebagai kepala negara. “Tapi saya ini kan gubernur, masak bicara yang jauh-jauh. Mereka mintanya sudah bicara yang jauh,” tandasnya.

Hal penting lainnya yang dibahas dalam pertemuan itu adalah dukungan pemerintah Jepang terhadap pembangunan infrastruktur laut di Indonesia. “Saya sampaikan kepada beliau yang berkaitan dengan infrastuktur yang dibutuhkan negara kita, terutama infrastuktur laut.

Beliau menyampaikan akan memberikan dukungan,” jelasnya.

Adapun infrastruktur yang dimaksud berupa pembangunan pelabuhan di setiap pulau. Jokowi berharap keinginannya untuk membangun tol laut dapat terlaksana melalui bantuan pemerintah Jepang. “Bisa berkaitan dengan pelabuhan dalam dan kita butuh di semua pulau.

Kemudian tol laut semoga bisa berjalan. Ini yang ingin kita saling tukar pikiran bahwa yang namanya penjagaan laut itu harus diperkuat. Dan saya sampaikan kita setuju,” pungkasnya. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 13 AGUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III

KEMBAR SIAM

BimaArjuna Segera Dioperasi BANDUNG-Tim dokter RS Hasan Sadikin Bandung akan melakukan operasi pemisahan kembar siam dempet pinggul bayi Bima dan Arjuna yang selama 19 bulan dalam perawatan di ruang NICU rumah sakit itu.

ant/prasetyo utomo

JELANG MUKTAMAR PKB. Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding (kiri) didampingi artis yang juga politisi PKB Arzeti (kedua kiri), Ketua Perempuan PKB Ana Muawanah (kedua kanan) dan Ketua DPP Marwan Jafar (kanan) memberikan keterangan pers jelang muktamar PKB di Jakarta, Selasa (12/8). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar muktamar di Surabaya pada 30-31 Agustus 2014 dengan tema Politik Rahmatan Lil Alamin.

JELANG MUKTAMAR PKB

Cak Imin Calon Ketum Tunggal JAKARTA- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar muktamar pada tanggal 30 dan 31 Agustus mendatang di Surabaya. Salah satu agenda strategis yang dibahas dalam muktamar ini adalah merancang program strategis PKB ke depan. Sedangkan terkait dengan perebutan posisi Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dipastikan akan maju sebagai calon tunggal di muktamar.

“Proses muktamar sudah kita lalui. Tanggal 30, 31 (Agustus) dan 1 September dilaksanakan majelis permusyawaratan wilayah, muktamar di Surabaya,” kata Ketua FPKB DPR, Marwan Djafar di DPP PKB Jakarta Pusat, Selasa (12/8).

Marwan menambahkan,

dalam muktamar nanti akan ada pembahasan untuk mempersiapkan pemilu pada 2019.

“Termasuk juga kita membahas secara strategis pemilu serentak 2019, karena ini menjadi program partai secara nasional,” imbuhnya.

Dia juga menjelaskan, dalam

muktamar nanti, PKB akan membahas cara untuk mengawal pemerintahan Jokowi sekaligus juga peran di parlemen.

“Diskusi yang akan membahas secara kualitatif sekaligus mengawal Jokowi di pemerintahan.

Sekaligus juga peran di parlemen. Muktamar ini tidak hanya bersifat secara seremonial. Tapi PKB berbenah diri secara profesional,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia memastikan Muhaimin akan dicalonkan lagi sebagai Ketua Umum PKB selanjutnya pada muktamar. Muhaimin akan maju sebagai calon tunggal di muktamar. “DPP, DPD dan DPC bersepakat menetapkan Pak Muhaimin sebagai ketum lagi,” katanya.

Marwan menegaskan, ke depan PKB harus solid untuk

mengukuhkan Muhaimin sebagai ketua umum. “Oleh karena itu, dari seluruh proses bahwa partai ini harus solid, dinamis dan berkembang, Pak Muhaimin dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding. Menurut dia, nama Muhaimin sangat kuat dan menjadi figur sentral di PKB. Bahkan PKB telah menjadi partai yang diperhitungkan karena jasa Muhaimin.

“Harus diakui hari ini PKB diperhitungkan. Harus diakui secara garis besar yang dilakukan Cak Imin, kami juga mampu membangun partai yang solid dan tidak ada celah untuk konflik di bawah kepemimpinan Cak Imin” ujarnya.

Karding membeberkan, panitia terbuka untuk siapa saja yang mau mencalonkan diri sebagai ketua umum. Namun sebagian besar meminta Muhaimin sebagai ketua umum. “Kita tentu panitia terbuka siapa saja yang mau maju silakan. Yang penting dari data informasi yang kita peroleh, sebagian besar struktur meminta Pak Muhaimin sebagai ketum PKB pada periode berikutnya,” bebernya. =GAM/ABD

“Usianya sudah lebih dari 20 bulan, kondisinya terus membaik, meski ada beberapa kendala kesehatan bayi itu,” kata Ketua Tim Dokter yang menangani BimaArjuna, Prof Dr Abdurahman di Bandung, Selasa.

Menurut dia, bayi itu kondisinya terus membaik, meski ada gangguan pada pertumbuhannya serta penglihatan dari bayi Arjuna yang dipastikan mengalami kebutaan total.

“Kami sudah berupaya untuk menjaga kondisi penglihatan bayi itu dengan konsultasi dengan RS Mata Cicendo, namun kondisinya sudah sangat parah dan dipastikan mengalami kebutaan total,” kata Abdurahman.

Namun demikian belum diketahui kapan tindakan operasi pemisahan bayi kembar siam itu, namun menurut dia hampir dipastikan waktunya kian dekat karena dari usia bayi sudah memungkinkan.

Ketua tim dokter itu menyebutkan, kondisi operasi bagi kasus kembar siam itu cukup pelik, pasalnya dempetnya pada bagian pinggul dan bagian pungung penisnya menyatu.

“Dari hasil scan radiologi menunjukkan saluran penisnya ada dua, namun kita masih cermati untuk proses pemisahan pada bagian itu, pasalnya bagian alat vital itu pusat syaraf.

Dampak ke depannya kami pertimbangkan,” kata Abdurahman.

Selain dempet daging, juga menunjukkan ada dempet tulang pinggul, sehingga tim dokter melakukan koordinasi dengan tim ortopedi sebelum operasi digelar.

“Ada 12 spesialis yang dikerahkan untuk menangani operasi kembar siam ini, termasuk berkoordinasi dengan tim dokter operasi kembar siam dari RS Sarjito Surabaya,” katanya. =ANT/SYARIF

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 13 AGUSTUS 2014 RABU 13 AGUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III No. 0418 | TAHUN III

55

ant/teresia may

PELAPORAN PELANGGARAN HAK CIPTA. Produser Perusahaan Rekaman Nagaswara Rahayu Kertawiguna (dua kiri) didampingi sejumlah penyanyi di antaranya Fitri Carlina (kiri), Bebize (tiga kanan), Siti Badriah (dua kanan) dan Badai Kerispatih (kanan) memperlihatkan surat pelaporan terhadap rumah karaoke Inul Vista saat melakukan jumpa pers di kantor Nagaswara, Johar , Jakarta, Selasa (12/8). Perusahaan Rekaman Nagaswara melaporkan Inul Daratista pada 8 Agustus lalu sebagai pemilik rumah karaoke Inul Vista Pratama atas dugaan pelanggaran mechanical rights atas penggunaan lagu tanpa ijin dan tidak membayarkan royalti kepada pencipta dan penyanyi lagu yang digunakan di rumah karaokenya.

RAPBN 2015

Menkeu: Tidak Ada Usulan Kenaikan Harga BBM JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri memastikan, draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang akan disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di hadapan sidang bersama DPR-RI, Jumat (15/8) mendatang, tidak disertai dengan usulan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

RAPBN 2015 hanyalah baseline untuk operasional yang di dalamnya berisi tentang gaji, operasional kantor, kegiatan yang sifatnya rutin yang memang harus dilakukan pemerintah, pembayaran bunga utang, dan volume subsidi BBM untuk sehari-hari.

“RAPBN ini adalah baseline untuk pemerintah baru tapi sepenuhnya akan diberikan ruang pada pemerintah baru untuk melakukan kebijakan, jadi enggak akan

tercermin di dalam RAPBN 2015, termasuk kebijakan subsidi BBM,” kata Chatib kepada wartawan usai melantik Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan, di Jakarta, Selasa (12/8).

Menurut Menkeu, pemerintah baru yang akan masuk setelah 20 Oktober 2014 memiliki ruang yang sangat luas untuk melakukan berbagai penyesuaian dalam RAPBN 2015.

Chatib menjelaskan, pada

RAPBN 2015 yang masih akan diajukan oleh Presiden SBY itu, kuota subsidi BBM masih berada pada angka 48 juta kiloliter (KL).

Sementara nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp 11.500 – Rp 12.100, pertumbuhan ekonomi 5,5% - 6%, harga minyak mentah (ICP) pada 105 dollar AS, dan suku bunga 6% - 6,5%. “Tidak ada perubahan sebagaimana yang ditetapkan oleh DPR, biar nanti pemerintahan baru yang melakukan APBN-Perubahan. Termasuk BBM subsidi. Supaya nanti program mereka akan bisa masuk,” ujar Menkeu.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah mengatakan bahwa Presiden SBY dijadwalkan akan menyampaikan RAPBN tahun 2015 di hadapan

sidang paripurna DPR-RI. Penyampaian RAPBN 2015 di akhir masa pemerintahan SBY ini, sesuai dengan amanat Revisi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dimana Pasal 180 Ayat 1, dimana disebutkan, Presiden mengajukan rancangan tentang undang-undang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.

Sementara ada Ayat 2 dinyatakan, penyampaian pidato tersebut di depan sidang Paripurna DPR-RI. Terhadap kemungkinan perubahan oleh presiden baru, dia mengatakan, mengingat APBN bersifat baseline yang memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,

maka pemerintahan baru memiliki ruang fiskal (fiscal space) yang lebih leluasa untuk memasukkan inisiatif program baru beserta anggarannya melalui APBN-Perubahan yang dipercepat pada 2015.

“Inisiatif program baru harus masuk menjadi pokok-pokok kebijakan dan alokasi belanja dalam postur APBN-Perubahan 2015,” tuturnya.

Ia menyebutkan, kewenangan Presiden baru untuk mengajukan Perubahan atas APBN 2015 yang dipercepat telah diatur dalam tata aturan perundang-undangan. Ia merujuo UU Nomor 27 tahun 2009 dalam Pasal 156 C (1b) yang menyebutkan, perubahan atas APBN tahun yang berlaku dapat dilakukan apabila terjadi perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal.

Tentunya, lanjut Firmanzah, program-program prioritas harus dimasukkan dalam pokok-pokok kebijakan fiskal yang berisikan kerangka penerimaan dan alokasi belanja negara. Sebagaimana halnya Presiden SBY dalam pengusulan APBN-P yang dipercepat pada 2005, dimana APBN 2005 di susun dalam masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2004. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 13 AGUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III

INDUSTRI KEUANGAN

83 Multifinance Didorong Merger JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menengarai sejumlah multifinance memiliki modal kurang dari Rp100 miliar. Karena itu, perlu menggabungkan diri (merger) agar mereka tumbuh menjadi perusahaan yang kuat.

ant/muhammad adimaja

UNJUKRASA PEGAWAI MERPATI. Pegawai PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) melakukan aksi unjukrasa di depan Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (12/8). Dalam aksi tersebut mereka menuntut pembayaran gaji yang belum dibayarkan selama delapan bulan serta uang Tunjangan Hari Raya (THR).

“Kami mendorong pelaku industri untuk meningkatkan permodalan mereka lewat POJK yang saat ini sedang kami siapkan. Kemungkinan, Oktober tahun ini akan keluar,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, Firdaus Djaelani, Selasa (12/8).

Firdaus menegaskan OJK akan segera menerapkan aturan permodalan secara berjenjang terhadap industri perusahaan pembiayaan (multifinance).

“Saat ini, ada 83 perusahaan pembiayaan yang bermodal kurang dari Rp 100 miliar,” tuturnya.

Menurut Firdaus, hal krusial yang akan diatur salah satunya mengenai permodalan. Layaknya, industri asuransi, regulator mengisyaratkan mengatur permodalan minimum untuk pelaku industri multifinance secara bertahap.

Dikatakan Firdaus, aturan permodalan nantinya tidak semata-mata untuk mendongkrak modal multifinance. Tetapi juga mengarahkan pelaku industri bermodal mini ini untuk meleburkan diri bersama perusahaan pembiayaan lainnya alias merger. “Kami kira, multifinance tidak perlu banyak lah, yang penting besar-besar seperti di luar negeri,” jelasnya Menurut Firdaus, aturan permodalan ini juga penting, mengingat rencana perluasan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan. OJK bercita-cita agar perusahaan pembiayaan nantinya bisa menyalurkan pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan proyek infrastruktur. “Sejauh ini, multifinance hanya melakukan tiga kegiatan usaha, yakni pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, dan anjak piutang,” pungkasnya. (GAM)

Mendorong Industri Sandal Produk Alas Kaki Indonesia Mampu Memenuhi 3% Kebutuhan Dunia JAKARTA-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengembangan industri alas kaki nasional dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan daya saingnya di pasar dalam negeri maupun internasional.

Hal ini sangat penting mengingat industri alas kaki merupakan salah satu sektor strategis karena mampu menyerap banyak tenaga kerja, memenuhi kebutuhan sandang dalam negeri, dan menyumbang devisa ekspor non migas yang cukup signifikan.

Hal tersebut disampaikan

Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM0, Kemenperin, Euis Saedah disela-sela acara pembukaan Pameran Alumni dan Mitra Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) di Plasa Pameran Industri, di Jakarta, Selasa (12/8).

Menurutnya, perkembangan

industri alas kaki nasional sangat positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai ekspor sepatu yang terus meningkat setiap tahunnya. Data menyebutkan, pada tahun 2013 nilai ekspor mencapai USD 3,86 miliar dibandingkan tahun 2012 sebesar USD 3,6 miliar. Selain nilai ekspor yang cukup besar, surplus ekspor industri alas kaki selama 5 tahun terakhir rata-rata mencapai USD 2 miliar. “Dengan nilai ekspor tersebut, Indonesia mampu memenuhi sekitar 3% kebutuhan dunia akan produk alas kaki,” urainya.

Dia menegaskan, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA) pada 2015 menjadi sebuah realita yang harus dihadapi oleh sektor industri alas kaki nasional, ditengah perbandingan kebutuhan pasar dan tenaga kerja industri yang terjadi saat ini.

Oleh karena itu, diharapkan para pemangku kepentingan industri alas kaki nasional dapat menyiapkan tenaga kerja terlatih dan profesional sehingga tantangan tersebut dapat menjadi peluang dalam industri alas kaki nasional.

“Sementara itu, ekonomi nasional saat ini banyak didorong oleh kontribusi industri kreatif dengan melibatkan banyak generasi muda yang memiliki kreativitas

dan inovasi, tidak terkecuali industri kreatif di sub sektor alas kaki,” tuturnya.

Dia mengatakan, pengembangan serta pertumbuhan IKM tidak terlepas dari komitmen dan kebijakan pemerintah melalui sejumlah program kerja. Dirjen IKM akan terus mendorong dan mendukung para pengusaha IKM industri sepatu melalui program revitalisasi dan menumbuhkembangkan IKM alas kaki secara berkelanjutan. “Dengan adanya Pameran Alumni dan Mitra BPIPI, kami mengharapkan akan munculnya berbagai hasil kreasi para pelaku IKM binaan BPIPI yang semakin dikenal di kalangan masyarakat luas, dengan produk yang semakin baik dari segi kualitas, desain, kemasan, serta harga yang kompetitif dan berdaya saing, serta cepat beradaptasi dalam mengikuti perkembangan mode trend dunia,” tegasnya. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

erlawanan Akil Mochtar masih belum berakhir. Setelah dirinya diganjar seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor), Senin (30/6) lalu, mantan politisi Golkar dan Ketua MK ini masih berusaha memberikan perlawanan, yaitu dengan mengajukan gugatan ke MK terkait UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Perlawanan itu setidaknya untuk sebuah upaya minimal memperjuangkan keadilan atas dirinya dalam kasus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di MK selama dalam kepemimpinannya.

Menurut Adardam Achyar, salah satu kuasa hukumnya, di antara materi yang digugat kliennya itu dalam uji materi itu menyangkut kewenangan KPK dalam menangani kasus TPPU. Gugatannya didaftarkan di MK kemarin.

Sekedar mengingatkan, Akil didakwa terbukti terlibat kasus TPPU selama 22 Oktober 2010 – 2 Oktober 2013, mencapai Rp 161.080.685.150, melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana dan Pasal 3 ayat 1 huruf a dan c UU Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang TPPU jo Pasal 65 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sebagai kuasa hukum sudah dapat dipastikan Adardam berkepentingan untuk memberikan pembelaan atas kliennya, meskipun dirinya menyatakan judicial review yang diajukan kliennya tidak terkait kasus TPPU Akil.

Kepentingan pembelaan atas kliannya itu terlihat dalam pendapatnya bahwa poin perampasan dalam pasal-pasal di UU TPPU tidak perlu digunakan karena sudah ada UU 20 tahun 2001 tentang tipikor. Bila ini dikabulkan maka setidaknya keringanan hukum atas kliennya itu menjadi harapan besar.

Namun perjuangan Akil dan tim pembelanya itu tampaknya masih panjang. Upayanya itu masih awal dari sebuah proses yang bukan mustahil berujung ‘mentah’ di MK. Sungguhpun begitu, harapan besar boleh saja diangankan Akil dan kuasa hukumnya.

Namanya juga sebuah perjuangan untuk mencari keadilan atas putusan hakim yang telah diterimanya atas kasus grativikasi yang menimpanya. (*)

Opini

RABU 13 AGUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III

77

Kemerdekaan Kaum Marginal

Salam Songkem

Perlawanan Akil

KORAN MADURA

RABU 13 AGUSTUS 2014 No. 0418 | TAHUN III

Ada yang mengatakan bahwa tingkat nasionalisme itu sebenarnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara.

Semakin sejahtera kehidupan seseorang, semakin besar waktu yang tersedia untuk peduli dan memikirkan kondisi bangsa.

Begitu pun sebaliknya. Semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk mengurus keperluan perut, maka semakin kecil kesempatan untuk memikirkan keadaan negara.

B

ila ingin bukti, cobalah tanyakan makna hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah berusia enam puluh sembilan tahun kepada mereka yang dikategorikan sebagai kaum marginal di negeri ini. Suatu komunitas masyarakat yang sering kali diberi label sebagai golongan fakir miskin dan kaum duafa. Apakah mereka masih sempat memikirkan kondisi nasib bangsa terkait dengan hakikat kemerdekaan, pancasila maupun nilai-nilai kebangsaan lainnya? Atau jangan-jangan, mereka sudah tidak peduli lagi karena setiap hari hanya disibukkan untuk sekadar bertahan hidup.

Sibuk mencari makan adalah potret kenyataan hidup kaum marginal yang kehilangan akses strategis ekonomi, tidak memiliki posisi tawar, tidak mempunyai peluang berkembang dan selalu menjadi korban perebutan kekuasaan. Bahkan, keberadaan mereka sering kali hanya diperhatikan untuk kemudian di-

manfaatkan dikala menjelang pemilihan umum saja. Setelah itu akan dilupakan dan akan diingat kembali pada pemilu mendatang.

Rendahnya rasa berkebangsaan kaum marginal bukan disebabkan oleh keyakinan dan niat mereka, tapi karena tingkat kualitas kesejahteraan ekonominya. Bagaimana mungkin ada waktu memikirkan dan memahami nilai-nilai kebangsaan kalau hari demi hari fokus perhatiannya selalu tertuju pada kebutuhan perut. Kalau kerja keras siang malam tak kenal lelah semata-mata hanya demi menyambung hidup untuk hari esok, maka mustahil masih mau memikirkan negara.

Bagi mereka yang terlahir miskin dan terus saja dimiskinkan oleh tatanan struktur sosial selama puluhan tahun, ada atau tidaknya negara ini tidaklah terlalu penting. Apalagi cuma sekedar rutinitas peringatan hari kemerdekaan setiap tahun yang selalu dirayakan dengan upacara bendera.

Sikap cuek ini dikarenakan selama mereka hidup, mulai dari pergantian kepala rukun warga hingga kepala negara ternyata tidak berdampak langsung pada perubahan keadaan ekonomi keluarga. Nasib mereka masih tetap saja seperti yang dulu.

Masih kesulitan mencari makan di tanah kelahirannya sendiri yang konon katanya bagaikan “potongan surga”. Karena itu, siapapun yang mau jadi presiden tidak masalah karena masalah utama mereka adalah jaminan kesejahteraan ekonomi.

Dengan demikian, rutinitas kemeriahan hari kemerdekaan Indonesia yang rutin diperingati setiap bulan Agustus sebenarnya telah menyisakan satu ruang hampa dalam kehidupan rakyat. Suatu kenyataan hidup dimana rasa berbangsa dan bernegara sudah mulai terkikis dan hampir musnah. Padahal, rasa memiliki merupakan syarat utama dalam kehidupan bernegara. Bukankah bangsa ini ada bukan hanya untuk kalangan berada, tapi untuk semua

yang berwarganegara Indonesia.

Keunikan Indonesia Ternyata, rumusan asumsi di atas tidak selamanya benar dalam konteks keindonesiaan.

Di tanah air yang unik ini, teori tersebut tidak berlaku. Karena bila teori itu tepat, maka logikanya, semakin kaya seseorang semakin tinggi rasa nasionalismenya. Semakin sejahtera kehidupan ekonomi seseorang, seharusnya semakin besar pula rasa cintanya ke tanah air. Dengan kata lain, semakin mapan kondisi financial, semestinya semakin tinggi kepeduliannya untuk melindungi negara.

Namun, kenyataan hidup sehari-hari tidak menunjukkan demikian. Profil para koruptor pasca reformasi yang didominasi oleh kalangan berada adalah fakta yang membantah formula kebenaran logika dari teori relasi nasionalisme dan kesejahteraan ekonomi tersebut. Bukankah para koruptor itu termasuk manusia Indonesia yang sudah masuk level atas dalam urusan ekonomi? Bukankah mereka sudah tidak lagi disibukkan untuk mengurus masalah perut karena persoalan makan sudah sangat aman?

Tapi, kenapa masih saja mereka mau merampok kekayaan negaranya sendiri demi menambah tumpukan materi keluarganya? Kalau kebutuhan primer sudah terjamin hingga anak cucu, kenapa mereka masih saja tertarik untuk merusak sendi-sendi kebangsaan dari dalam?

Bukankah ini menjadi bukti kuat bahwa tidak selamanya orang

yang mapan ekonominya lebih mencintai negeri ini ketimbang mereka yang untuk makan hari ini saja masih harus dicari sekarang juga. Tidak ada jaminan bahwa semakin sejahtera hidup seseorang akan semakin sering memikirkan nasib bangsa dan mau melakukan sesuatu untuk negaranya.

Ternyata, rasa nasionalisme itu sebenarnya tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi seseorang.

Tingkat kesejahteraan financial pada dasarnya tidak berdampak langsung terhadap tumbuhnya benih-benih cinta tanah air. Urusan cinta pada bangsa tidak ada sangkut pautnya dengan kaya miskinnya seseorang. Kalau begitu, yang benar-benar mencintai Indonesia itu siapa? Jangan-jangan, mereka yang termarginalkan oleh tatanan struktur sosial dan tidak jarang sering kali menjadi korban dari setiap program pembangunan, sebenarnya lebih mencintai negeri ini ketimbang mereka yang duduk di kursi pemerintahan.=

Tapi, kenapa masih saja mereka mau merampok kekayaan negaranya sendiri demi menambah tumpukan materi keluarganya?

Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http:// www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

RABU 13 AGUSTUS 2014 No. 0418 | TAHUN III

RABU 13 AGUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III

8

ant/sahlan kurniawan

SISTEM PELAYANAN PASPOR TERPADU. Petugas melakukan pengambilan sidik jari salah seorang calon TKI di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar, Jawa Timur, Selasa (12/8). Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penyederhanaan bisnis proses penerbitan Paspor yang semula melalui dua belas tahapan alur kerja kini menjadi tujuh tahapan alur kerja yang sesuai dengan filosofi pelayanan publik tersebut mempermudah para pemohon paspor.

Pengiriman 14 TKI Ilegal Digagalkan SURABAYA - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menggagalkan pengiriman 14 calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang semuanya berasal dari Kupang, NTT, dan hendak diberangkatkan ke Malaysia dan Singapura.

"Semalam (11/8), jajaran Tipiter Ditreskrimsus Polda Jatim mengendus adanya penampungan 14 calon TKI dari Kupang di Jalan KH Hasyim, Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono di Mapolda Jatim, Selasa (12/8).

Dalam penggerebekan lokasi penampungan 14 calon TKI itu, katanya, polisi menemukan penempatan TKI ilegal itu dilakukan oleh person bernama II alias Isye (42) yang merupakan

mantan TKI dan bekerja sama dengan rekannya di luar negeri bernama Albert.

"Dari 14 calon TKI itu ada seorang yang di bawah umur dengan usia 17 tahun. Rencananya, 13 calon TKI ditempatkan di Malaysia dan seorang calon TKI ditempatkan di Singapura, namun polisi lebih cepat bertindak berkat laporan masyarakat," katanya.

Didampingi Kasubdit IV/ Tipiter Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Maruli Siahaan, ia men-

jelaskan pihaknya telah menetapkan Isye sebagai tersangka, karena perseorangan itu tidak boleh mengirimkan calon TKI, apalagi Isye tidak memiliki dokumen sama sekali.

"Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengiriman calon TKI, antara lain berbadan hukum PT, surat izin pelaksana atau SIP PPTKIS, MoU antar-PT di dalam dan luar negeri, rekomendasi Disnakertrans, izin penampungan calon TKI, 'medical check up', KTKLN, dan sebagainya. Tersangka tidak punya semua dokumen itu," katanya.

Ia mengatakan tersangka dijerat dengan Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempat-

an dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dengan ancaman hukuman dua tahun dan maksimal 10 tahun penjara.

Secara terpisah, tersangka Isye mengaku dirinya belum mendapatkan imbalan sama sekali dari Albert, kecuali dirinya mendapatkan janji akan ditunjuk sebagai pimpinan cabang. Selain itu, kerja sama dengan Albert itu juga baru dilakukan tapi gagal.

"Albert menjanjikan gaji untuk calon TKI yang semuanya akan menjadi pembantu rumah tangga itu sebesar 750 ringgit Malaysia atau sekitar kurang lebih Rp2,75 juta. Saya sendiri akan dibayar dengan pemotongan gaji dari para calon TKI itu, jadi saya masih 'kerja bakti' saja,"

katanya.

Dalam kesempatan itu, Isye juga mengaku dirinya hanya menjemput belasan calon TKI yang dikirim Louis dari Kupang, NTT. "Louis sendiri berhubungan dengan Albert seperti saya, tapi saya sendiri tidak kenal Louis, saya hanya menjemput, menampung, dan mengirim ke Albert," katanya.

Namun, keterangan Isye yang mantan TKI itu diragukan para penyidik.

"Kalau Isye bilang hanya 'kerja bakti' itu tidak mungkin, karena dia mengenal Albert, nanti akan kita kembangkan dalam pemeriksaan lanjutan," kata seorang penyidik. = ANT/EDY M. YA'KUB/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 13 AGUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III

9

Kasus Peluru Nyasar Didalami BONDOWOSO - Petugas Kepolisian Resor Bondowoso, Jawa Timur, mendalami kasus peluru nyasar dari senjata pemburu babi hutan dengan tersangka Soemanto (55) yang menyebabkan satu orang korban bernama Sohari (40) terluka.

"Personel Polsek Cerme, Bondowoso, kini melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka Soemanto yang sehari-hari bekerja sebagai guru di SMA 1 Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo," kata Kapolres Bondowoso Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M

Sabilul Alif di Bondowoso, Selasa (12/8).

Mantan Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya itu menjelaskan bahwa peluru nyasar milik Soemanto mengenai korban Sohari yang se-

hari-hari bekerja sebagai petani.

Warga yang tinggal di Dusun Bengko Tenggina, Desa Solor, Kecamatan Cerme, itu menjadi korban peluru nyasar di kampungnya pada Selasa dini hari, sekitar pukul 24.30 WIB. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka tembak pada bagian rusuk sebelah kanan, dan saat ini dalam perawatan intensif di RSUD Kabupaten Situbondo.

Sementara terkait peristiwa tersebut Kepolisian Resor Bondowoso mengamakan tersangka

dan barang bukti berupa senapan angin jenis PCP CO 2117 CAL 4,5 MM dan dua butir peluru.

Informasi lain menyebutkan bahwa pada malam kejadian, korban sedang menjaga kebunnya.

Saat itu terdengar suara senapan yang mengejutkannya dan korban ambruk seketika.

Korban tidak menyadari bahwa peluru yang mengenai tubuhnya itu berasal dari suara letusan yang didengarnya tersebut.

Para tetangga yang mengeta-

hui peristiwa tersebut kemudian memberikan bantuan dan membawa korban ke rumah sakit. Karena lokasi tinggal korban lebih jauh dari Kota Bondowoso, maka segera dilarikan ke RSUD Situbondo.

Kini korban sedang menjalani perawatan intensif dari tim dokter, dan polisi akan segera memintai keterangan darinya untuk melengkapi berkas pemeriksaan setelah kondisi korban sudah membaik. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

ALAT TRANSPORTASI

KMP Legundi Diluncurkan SURABAYA - PT Dumas Tanjung Perak Shipyard meluncurkan Kapal Motor Penumpang (KMP) Legundi jenis "roll- on roll-off" 5.000 GT, pesanan Kementerian Perhubungan untuk menambah armada angkutan penyeberangan Merak-Bakauheni, Provinsi Banten dan Lampung.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso di galangan kapal PT Dumas Tanjung Perak Shipyard, Surabaya, Jawa Timur mengatakan bahwa KMP Legundi merupakan salah satu dari tiga kapal yang dipesan oleh kementerian.

"Ada tiga kapal dengan model 5.000 GT yang dipesan oleh kementerian. KMP Legundi merupakan yang pertama diselesaikan di antara dua kapal lain yang dibuat di Palembang dan Lampung," katanya saat peluncuran KMP Legundi .

Ia mengemukakan, untuk pembuatan kapal tersebut dibutuhkan dana sebesar Rp490 miliar, khusus KMP Legundi harganya sekitar Rp 175 miliar.

Sementara itu, Direktur Utama Dumas Tanjung Perak Shipyard Yance Gunawan mengatakan, waktu pembangunan dalam kontrak adalah 26 bulan, dan padai 15 Oktober 2014 diserahterimakan.

"Penyelesaian kapal ini lebih cepat dari masa berakhirnya kontrak yakni pertengahan Desember," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

ant/suryanto

ANTISIPASI ISIS JATIM. (dari kiri-kanan) Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko, Gubernur Jatim Soekarwo, dan Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono mendengarkan penjelasan tentang proses terbentuknya ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) di Indonesia saat rapat antara Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) dan ulama yang digelar di Gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, beberapa hari yang lalu.

ANTISIPASI

Pergub Larangan ISIS Ditandatangani SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2014 tentang larangan keberadaan gerakan militan "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) di provinsi setempat.

"Ada beberapa pasal yang dituangkan dalam peraturan gubernur tersebut, dan mulai diterapkan sejak peraturan itu ditandatangani," ujar Soekarwo di Surabaya, Selasa (12/8).

Ia mengemukakan, dengan diterbitkannya peraturan gubernur pelarangan ISIS akan membawa dampak yang positif bagi situasi keamanan dan ketertiban di Jatim karena gerakan ISIS telah meresahkan masyarakat,

dan lebih luas dapat mengancam Pancasila dan NKRI. "Alasan utama diterbitkannya Pergub adalah agar penindakan terhadap ISIS di Jatim dapat lebih fokus. Sebab jika hanya merujuk pada UUD 45, khususnya pasal 28 dan pasal 29 serta UU Nomor 1/ PPNS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, saya kira kurang fokus untuk penindakan ISIS di Jatim," ucapnya.

Selain itu, kata dia, dengan adanya Pergub tersebut akan mempermudah polisi dan TNI untuk menindak gerakan ISIS di Jatim.

"Hal itu dikarena Pergub ini menjadi dasar polisi dan TNI un-

tuk menindak ISIS, sehingga polisi dan TNI bisa lebih aktif lagi menertibkan dan mencegah menyebarnya gerakan ISIS." tukasnya.

Ia mengatakan, dalam Pergub tersebut para bupati/wali kota diminta untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan di daerah masing-masing terhadap keberadaan gerakan ISIS. "Pergub Nomor 51 Tahun 2014 tentang Larangan Keberadaan ISIS di Jatim terdiri dari 4 pasal seperti yang tertuang dalam pasal 1 disebutkan dengan peraturan ini ditetapkan larangan keberadaan gerakan ISIS di Jatim karena dapat memicu dan atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban

masyarakat di Jatim," paparnya.

Sementara pasal 2 berbunyi, berdasarkan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka diharapkan supaya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jatim melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan di daerahnya masing-masing terhadap keberadaan gerakan ISIS. "Dan yang ketiga yaitu aparat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 segera melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila mengetahui dan atau menerima laporan dari masyarakat terkait dengan keberadaan dan atau gerakan ISIS," tandasnya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 13 AGUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III

GUNUNG SLAMET

Dari Waspada Menjadi Siaga

ant/sahlan kurniawan

TRUK PENGANGKUT BBM DITANGKAP. Petugas saat memeriksa truk tangki pengangkut BBM bersubsidi yang diamankan di Polres Trenggalek, Jawa Timur, kemarin. Polisi berhasil menangkap tiga truk tangki pengangkut BBM jenis solar bersubsidi dan sebelas tersangka ketika berusaha menjual BBM tersebut ke kapal pengangkut batu bara di perairan Prigi Watulimo, Trenggalek.

Tersangka Penyelundupan Solar Ilegal Ditetapkan TRENGGALEK - Polres Trenggalek, Jawa Timur, menetapkan pengusaha berinisial S asal Surabaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelundupan 24 ribu ton solar bersubsidi ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Trenggalek, Minggu (10/8).

"Sementara ini baru satu yang kami tetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut," kata Kapolres Trenggalek AKBP Denny Setya Nugraha Nasution, Selasa (12/8).

Ia mengisyaratkan, jumlah tersangka dimungkinkan masih akan terus bertambah.

Berdasar keterangan 12 saksi yang telah diperiksa Satuan Reserse dan Kriminal selama dua hari terakhir, lanjut Kapolres, 6.000 liter solar bersubsidi yang hendak diselundupkan ke Pelabu-

han Prigi berasal dari seorang penimbun BBM berinisial D yang berdomisili di Kediri.

"Kami masih dalami dan kembangkan kasus ini. Sebagian solar yang diangkut ke (Pelabuhan) Prigi diduga merupakan hasil timbunan seseorang di daerah Kediri," imbuhnya.

Kepolisian Resor Trenggalek membongkar upaya penyelundupan BBM jenis solar sejumlah 24 ribu ton yang diangkut menggunakan tiga truk tangki pada Minggu (10/6), di sekitar Pelabuhan

Prigi.

Hasil pemeriksaan sementara, dua dari tiga truk tangki berisi 18 ribu liter solar memiliki dokumen resmi sebagai BBM industri.

Sementara satu tangki berisi sekitar 6.000 liter solar dipastikan sebagai BBM bersubsubsidi.

Keseluruhan solar sedianya akan diselundupkan ke sejumlah kapal tongkang batubara yang sedang labuh jangkar di sekitar Pelabuhan Prigi, Trenggalek.

"Sekalipun yang dua tangki memiliki dokumen resmi sebagai BBM industri, penyalurannya tetap menyalahi aturan karena mereka belum memiliki izin 'transporter' (izin angkut BBM) dari Kementerian ESDM," terang Kapolres.

Untuk memastikan dugaan

pelanggaran pidana penyaluran BBM solar ilegal tersebut, Satreskrim Polres Trenggalek berencana meminta keterangan ahli dari pihak Pertamina.

Tersangka S saat ini tidak ditahan oleh kepolisian. Namun pelaku yang ditengarai juga terlibat dalam sindikat penyelundupan BBM ilegal di wilayah hukum Kabupaten Banyuwangi itu, kata Denny, rencananya akan menjalani pemeriksaan di Mapolres Trenggalek, Rabu (13/8).

"Pelaku sementara tidak ditahan, tapi menjalani wajib lapor," ujarnya.

Saat ini, tiga unit truk tangki berisi BBM solar telah disita di halaman belakang Mapolres Trenggalek. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

PURWOKERTO - Status Gunung Slamet yang meliputi Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, dan Brebes, Jawa Tengah, dinaikkan dari "Waspada" menjadi "Siaga".

"Terhitung sejak Selasa pukul 10.00 WIB, status Gunung Slamet dinaikkan dari 'Waspada' menjadi 'Siaga'," kata Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surono saat dihubungi dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa (12/8).

Menurut dia, peningkatan status tersebut dilakukan karena adanya peningkatan kegempaan, suhu air panas, dan secara visual teramati letusan yang mengeluarkan semburan dan luncuran lava pijar hingga 1,5 kilometer ke arah barat daya serta diikuti suara dentuman, Terkait peningkatan status tersebut, dia mengimbau masyarakat, pendaki, dan wisatawan tidak beraktivitas dalam radius 4 kilometer dari kawah Gunung Slamet.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM pada 10 Maret 2014 pukul 22.00 WIB, menaikkan status Gunung Slamet dari "Aktif Normal" (level I) menjadi "Waspada (level II).

Peningkatan status tersebut dilakukan karena aktivitas Gunung Slamet yang meliputi Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Brebes, dan Tegal itu meningkat.

Oleh karena intensitas gempa atau letusannya semakin bertambah serta abunya semakin tinggi, PVMBG pada 30 April 2014 pukul 10.00 WIB, menaikkan status Gunung Slamet dari "Waspada" (level II) menjadi "Siaga" (level III).

Selanjutnya, PVMBG menurunkan status Gunung Slamet, dari "Siaga" menjadi "Waspada" pada Senin pukul 16.00 WIB, karena aktivitasnya cenderung menurun. = ANT/SUMARWOTO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 13 AGUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III

11

Waspadai 7 Titik Kelompok Radikal SURABAYA - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur mewaspadai tujuh titik kelompok radikal terkait maraknya paham dan gerakan "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS), di antaranya kelompok Ngawi, Malang, Lamongan, dan Sidoarjo.

"Dari tujuh titik itu, kita lakukan penangkapan pada titik Ngawi, karena kelompok radikal di sana betul-betul memiliki kaitan dengan teroris Poso yang merupakan DPO (buron) dan berasimilasi menjadi ISIS," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono di Mapolda Jatim di Surabaya, Selasa (12/8).

Menanggapi Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 51 Tahun 2014 tentang larangan

keberadaan gerakan ISIS di Jatim yang ditandatangani Gubernur Soekarwo, 12 Agustus, ia menyatakan Polda Jatim akan mendukung kebijakan itu dengan tiga kegiatan.

"Polri akan memback-up Pergub Jatim tentang Larangan ISIS itu dengan tiga kegiatan yakni proaktif memantau kelompokkelompok radikal yang ada, mengupayakan pencegahan dengan berbagai cara, dan penegakan

hukum," katanya.

Menurut dia, pemantauan secara pro-aktif terhadap kelompok radikal sudah dilakukan sejak 2012-2013 pada tujuh titik garis keras. "Saya tidak bisa menyebut secara rinci, tapi fokus pemantauan dalam beberapa hari terakhir ada di Ngawi, Malang, Lamongan, dan Sidoarjo," katanya.

Untuk tindakan pencegahan, jajaran kepolisian se-Jatim telah melakukan berbagai cara, di antaranya penguatan tiga pilar yakni babinkamtibmas (Polri), babinsa (TNI), dan kepala desa (pemerintahan desa).

"Karena itu, adanya berbagai penolakan terhadap ISIS di Malang, Lamongan, dan sebagainya

itu berangkat dari bawah berkat upaya-upaya penyuluhan yang dilakukan ketiga pilar itu. Ada pula Monalisa (mondok, ngaji, menginap di desa), bahkan Kapolres Bondowoso ikut ceramah," katanya.

Untuk penegakan hukum, ia mengatakan tindakan tegas telah dilakukan pada titik Ngawi.

"Kita tidak akan ragu-ragu dalam menindak tegas kelompok radikal, tapi kita sudah bertindak di Ngawi karena ada bukti material yang cukup, sedangkan daerah lain masih belum cukup," katanya.

Selain Ngawi, katanya, pihaknya sebenarnya mnemukan bendera dan video ISIS, tapi pembuktian secara pidana belum terpenuhi, karena sulitnya mela-

IZIN USAHA

PELAYARAN LINTAS NUSANTARA 2014: Penari membawakan tari Paduppa khas Makassar saat menyambut peserta program Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Bahari (LNRPB)/ Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Sail Raja Ampat 2014 saat tiba di pelabuhan Hatta petikemas dengan menggunakan KRI Surabaya 591, Makassar, Sulsel, Selasa (12/8).

Program pelayaran nusantara tersebut mengikut sertakan 750 pemuda dan pemudi dari seluruh Indonesia.

Surat Edaran Galian C Ditertibkan

Sambari Halim Radianto Bupati Gresik

GRESIK - Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menerbitkan surat edaran bernomor 503/1424/437.74/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 tentang penyelenggaraan izin usaha pertambangan demi mengendalikan kegiatan pertambangan galian C di kabupaten setempat.

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto mengatakan pihaknya juga melakukan koordinasi dengan pemilik tambang supaya ada kesamaan persepsi terkait dengan terbitnya surat edaran tersebut.

"Penerbitan surat edaran ini mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta dalam rangka pengendalian pematangan lahan yang mem-

butuhkan tanah urug," katanya.

Ia juga meminta pengusaha galian C untuk segera mengurus izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) atau IUP OP khusus pengangkutan dan penjualan. "Para pengguna tanah urug untuk pematangan maupun pemerataan lahan juga diimbau untuk menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang didaftarkan pada Badan Penanaman Modal dan perizinan Kabupaten Gresik," katanya.

Karena, kata dia, jika tidak melakukan ketentuan yang dimaksud, maka pihaknya tidak segan-segan untuk menghentikan kegiatan. "Kami tidak hanya menghentikan sementara, karena kami akan mencabut izin pemanfaatan ruang (IPR) atau izin lokasi. Kami tak peduli siapa yang memiliki perusahaan," katanya.

Ia memberikan penegasan kebijakan agar tudingan masyarakat terkait kerusakan jalan yang ada di Gresik tidak dialamatkan hanya kepada Pemerintah.

Sementara wakil Bupati Gresik, Mohammad Qosim, melalui kabag Humas, Suryo Wibowo, menjelaskan aturan ini untuk menertibkan penambangan dan penggunaan bahan galian C. "Baik penertiban volume, waktu serta pengenaan pajaknya. Jangan sampai ada eksplorasi besar-besaran serta penggunaan tanah urug ini tidak semestinya. Imbasnya, masyarakat yang akan dirugikan," katanya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

cak pelaku. "Kalau di Ngawi itu berbeda, karena tindak pidana terkait terorisme sudah ada," katanya.

Ditanya kemungkinan adanya deklarasi atau baiat ISIS di Jatim, pihaknya berjanji hal itu akan ditindak dengan pembubaran, karena ada Pergub Jatim tentang Larangan ISIS, bahkan pemerintah pusat juga sudah melakukan pelarangan yang sama.

"Jadi, Pergub Jatim tentang Larangan ISIS itu sangat strategis untuk upaya pencegahan agar ISIS tidak berkembang di sini.

Dengan Pergub itu, kami memiliki pegangan untuk bertindak lehih antisipatif," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

ant/dewi fajriani

INDUSTRI GALANGAN

Produksi Kapal dalam Negeri Bergeliat SURABAYA - Kementerian Perindustrian mendorong peningkatan produksi kapal dalam negeri untuk meningkatkan kapal hasil industri galangan kapal di dalam negeri.

"Kami mendukung industri galangan kapal dari hulu hingga ke hilir, mulai dari 'software engineering', desain, bahan baja hingga kebijakan fiskal, misalnya, dengan kebijakan agar pajak ditanggung pemerintah bila bahan baku berasal dari dalam negeri."

Selanjutnya pemberian sertifikasi ketenagakerjaan hingga pelatihan untuk pengelasan di dalam air, kata Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi dalam acara pengapungan "KMP Legundi" di Pelabuhan Tanjung Perak Sura-

baya, Selasa (12/8).

KMP Legundi adalah kapal penumpang tipe feri roro 5000 GT yang dipesan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dari PT Dumas Tanjung Perak Shipyard untuk melayani penyeberangan di pelabuhan Merak-Bakauheni.

"Kami juga memperjuangkan adanya perlakuan yang sama untuk pajak pertambahan nilai (PPN) hingga komponen tier 1, sehingga bila hal itu berhasil maka harga kapal dapat lebih murah hingga 8 persen," tambah Budi.

Tier 1 adalah komponen inti suatu kapal misalnya mesin, radar dan komponen inti dari kapal lainnya.

"Negara lain seperti Korea Selatan dan China (Tiongkok) dapat lebih cepat mengerjakan kapal 6

bulan karena industri galangan kapalnya ada 'repeat order' (beberapa pesanan) sehingga barang lebih dari satu, tapi hal ini tentu tidak bisa sekonyong-konyong dilakukan dan harus bertahap," tutur Budi.

Menurut Budi, dalam KMP Legundi, sejumlah panel elektronik, interior maupun barang elektronik lain yang tidak mewah sudah merupakan komponen dalam negeri, namun memang mesin kapal masih diimpor karena hanya sedikit perusahaan di dunia yang meproduksi mesin kapal.

Sedangkan Direktur Utama PT Dumas Tanjung Perak Shipyard Yance Gunawan mengakui bahwa pembangunan kapal masih diperlakukan seolah anak tiri di industir. = ANT/DESCA LIDYA NATALIA/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 RABU 13 AGUSTUS 2014|NO. 0418|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

RABU 13 AGUSTUS 2014 NO. 0418 | TAHUN III

ANGKUTAN UMUM

Angkutan Kota Mulai Sepi Peminat

TAMBAL SULAM. Petani tembakau di Kabupaten Probolinggo melakukan penanaman bibit baru untuk antisipasi gagal panen.

Tembakau Rusak Antisipasi Gagal Panen, Petani Tambal Sulam Bibit PROBOLINGGO - Petani tembakau di Kabupaten Probolinggo melakukan tambal sulam dengan bibit baru. Pasalnya banyak tanaman tembakau yang mengalami kerusakan daun. Langkah itu diambil oleh para petani untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen pada musim tanam ini.

Salah satu petani tembakau asal Desa Alassumur Kulon Kecamatan, Humaidi mengatakan tanaman petani tembakau saat ini memang banyak yang rusak.

Penyebab terjadi kerusakan pada tanaman tembakau petani garagara terserang penyakit keriting pada daun ketika tanaman masih berusia muda.“Sebelum tanaman termbakau mati, gejalanya daun dan batang tanaman menguning.

Lambat laun akan mongering,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (12/8).

Ketika tanaman seperti itu, menurutnya tanaman tembakau sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup. Meski sudah dilakukan upaya penyiraman atau perawatan yang intensif. Tanaman dalam kondisi tersebut, ter-

us memburuk sampai ahkhirnya mati.

“Kalau sudah terserang penyakit tanaman seperti ini, petani harus mengambil langkah antisipasi yakni dengan jalan tambal sulam atau mengganti dengan bibit baru,” terang Humaidi.

Tanaman yang bisa dilakukan tambal sulam, lanjut Humaidi, yakni tanaman yang usianya masih tidak begitu tua. Sehingga jarak umur dengan tembakau yang tidak rusak tidak begitu jauh.

“Hanya dengan jalan menanam bibit baru petani bisa menyiasatinya,” katanya.

Dikatakan, dengan adanya penanam bibt baru diarea tanaman tembakau yang rusak itu, petani masih bisa beruntung. Pasalnya harga bibit tahun ini tidak se-

mahal tahun-tahun sebelumnya.

Harga bibit tembakau yang siap panen dikalangan petani mecapai Rp 20 ribu rupiah per seribu batang.

“Untuk tahun kemarin perseribu bibit tembakau menva[ai harga Rp 150 ribu. Sehingga dengan murahnya harag bibit petani memberanikan diri untuk menggatinya tanam yang rusak itu,” tandas Humaidi.

Sementara itu daeah tanam tembakau di Kabupaten Probolinggo,meliputi wilayah Kecamatan Paiton, Kraksaan , Pakuniran, Kotaanyar, Besuk, Krejengan, Pajarakan.

Menurut Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Probolinggo, Mudzakkir, menegaskan tanaman tembakau yang mengalami kerusakan di daerahnya mecapai anggka 2.776 hektar dari total realiaasi tanam tahun ini yang mencapai angka 11.107 hektar.

“Kerusakannya disebabkan karena cuaca dan serangan hama pada tanaman tembakau.,” katanya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO -Para penyedia angkutan umum yang masuk ke wilayah Kota Probolinggo tampak sedikit lesu. Pasalnya, kebanyakan warga yang memanfaatkan jasa angkutan tersebut sepi peminatnya.

Sepinya penumpang menaiki angkutan umum akhir-akhir ini, dinilai karena menjamurnya warga yang sudah memiliki kendaraan roda dua. “Kalau di era 80-90 an angkutan umum banyak warga yang menggunkannya,” terang Wawan salah satu sopir angkutan, Selasa (12/8).

Menurutnya, era delapan puluhan menyadari masih sepi warga yang memiliki sepeda motor. Warga yang hendak pergi ke wilayah kota dipastikan akan menaiki jasa angkutan.

Bahkan, dia menilai pada orde baru penumpang yang memilih naik angkutan justru harus berdesakan dan rela menunggu giliran memanfaatkan angkutan umum lainnya, akibat banyaknya muatan.“Tidak ada nama kursi kosong yang terlihat pada angjkutan umun di jalan raya,” kata Wawan.

Untuk saat ini, lanjut Wawan, masyarakat yang masih menjadi pelanggan tetap dari angkutan umum, kebanyakan dari kalangan pelajar. Rata-rata

penumpang penuh, terjadi pagi hari dan pulang sekolah.“Diluar jam itu, penumpangnya hanya berkisar 3-5 orag saja setiap kali beroperasi,”tandasnya.

Ia menambahkan, omset yang didapatkan tidak mesti didapat. Terkadang, kalau sudah banyak penumpang seharinya memperoleh Rp 60-90 ribu.

Apalagi, tarif yang dikenakan kepada penumpang bervariasi, mulai dari Rp 2-4 ribu untuk satu penumpang.“Tergantung dari jarak tempu yang ditujunya,’ jelas Wawan.

Salah satu warga yang membidangi bisnis angkutan umum, Budiarto, mengatakan bisnis yang dijalankanya tidak begitu banyak pemasukan. Karena menyadari peminat warga untuk naik angkutan sudah mulai bergeser.

“Warga desa yang hendak ke kota sekarang sudah tidak naik angkutan lagi. Mereka biasanya sudah mengendari sepeda motor. Kalau dulu pemilik motor masih terbilang sepi,” ucapnya.

Meski kondisi bisnis sebagai penyedia mobil angkutan umum tergolong sepi, pihaknya mengaku tetap bertahan dengan situasi ini.”Ya mau gimana lagi mas, yang penting ada pemasukan meski tidak seramai dulu,” ucap Budiarto. =Mahfud Hidayatulah

SEDIKIT LESU. Angkutan umum yang masuk ke wilayah Kota Probolinggo tampak sedikit lesu, karena sepi peminatnya.

Probolinggo

KORAN MADURA

RABU 13 AGUSTUS 2014|NO. 0418|TAHUN III

13

Proyek Pasar Ikan

DKP Limpahkan Tender Ulang PROBOLINGGO – Tender ulang proyek Pasar Ikan di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, terus menjadi perhatian publik, karena pelaksanaan tender itu dinilai tidak fair, sehingga menimbulkan polemik di kalangan para rekanan.

Bahkan, mereka mendesak agar proyek tersebut kembali ditender ulang.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Probolinggo, Muh. Haryono mengatakan, jika proses tender ulang proyek tersebut sudah dilimpahkan ke Bagian Pembangunan. “Kita sudah melimpahkannya ke Bagian Pembangunan,” ujarnya, Selasa (12/8).

Saat dikonfirmasi, Muh. Haryono tidak banyak memberikan penjelasan terkait tender ulang proyek Pasar Ikan tersebut, karena dia mengaku sedang dalam perjalanan ke Surabaya. “Saya sedang dalam perjalanan ke Surabaya sekarang. Persoalan tender ulang proyek itu, prosesnya sudah kita limpahkan ke Bagian Pembangunan,” kilahnya saat dihubungi wartawan.

Sementara itu, salah seorang rekanan, Bambang Sulogo menjelaskan, pihaknya berharap agar tender ulang proyek tersebut tidak terkesan mempersulit rekanan. “Kita berharap proses tender ulang itu tidak mempersulit rekanan. Hanya itu permintaan kita,” tandasnya.

Salah satu contoh pihak panitia mempersulit rekanan dengan meminta persyaratan yang seharusnya tidak usah dilampirkan. “Kalau persyaratan yang tidak diperlukan, jangan kemudian dijadikan syarat sehingga ada kesan mempersulit rekanan,” ungkapnya.

Menurutnya, proses tender ulang itu tidak hanya proyek Pasar Ikan saja, tetapi proyek RSUD dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Proses tender ulang terhadap proyek RSUD tersebut, karena juga ada temuan dokumen Surat Badan Usaha (SBU) CV sebagai pemenang tender yang juga mati. “Pokoknya kami tidak ingin proses tender ini dipersulit,” pintanya.

Sementara itu, Kabag Pembangunan Kota Probolinggo, Warto terkesan sulit dikonfirmasi wartawan. Terbukti, meski sudah dihubungi via ponselnya berkali-kali, selalu tidak diangkat. Bahkan, konfirmasi pesan pendek Koran Madura tidak juga dibalas. =Muhammad Sugianto

DIMINTA. Menteri LH, Balthasar Kambuaya saat menghadiri pembuatan ribuan lubang bioppori di Kota Probolinggo.

Pemkot Surati Menteri LH Terkait Pengembangan Komunitas Masyarakat PROBOLINGGO – Pemkot Probolinggo menyurati Menteri Lingkungan Hidup (LH) di Jakarta. Surat itu berkaitan dengan kedatangan Menteri LH, Balthasar Kambuaya yang telah menghadiri pembuatan ribuan lubang bioppori di Kota Probolinggo pada Jumat (8/8) kemarin.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo, Budi Krisyanto menjelaskan surat yang ditujukan kepada Menteri LH itu sesuai dengan harapan Walikota Probolinggo. Yakni terkait dengan upaya pengembangan komunitas masyarakat Kota

Probolinggo.

“Selain itu juga terkait soal penyediaan sarana dan prasarana limbah P3 dan dokumentasi soal pembuatan lubang biopori yang ada di setiap Kelurahan,” tandasnya.

Budi menjelaskan, pada tahun 2015 mendatang, pihaknya men-

gusulkan tentang peningkatan lubang biopori agar dibuatkan tutup dan penguatan paralon yang dilakukan secara bertahap.

“TPA Kota Probolinggo itu telah dianggap baik. Makanya kita harus mempertahankannya bagaimana TPA yang kita miliki itu menjadi tempat percontohan bagi daerah lainnya,” katanya.

Sekedar diketahui, beberapa hari lalu, Menteri LH, Balthasar Kambuaya telah menghadiri pembuatan sebanyak 15 ribu lubang biopori. Bahkan, pembuatan lubang biopori tersebut

memecahkan rekor MURI. Saat menghadiri kegiatan tersebut, Balthasar Kambuaya berharap agar aksi biopori itu dapat menyadarkan terhadap prilaku masyarakat yang berkaitan dengan dampak lingkungan.

“Pembuatan lubang biopori itu sangat penting di musim penghujan,” kata Budi Krisyanto lagi. Pentingnya lubang biopori tersebut untuk menyerap air sehingga bisa terhindar dari bahaya banjir dan tanah longsor di Kota Probolinggo. =Muhammad Sugianto

14

KORAN MADURA

Probolinggo

RABU 13 AGUSTUS 2014|NO. 0418|TAHUN III

Biaya Agustusan

Dianggarkan Rp 300 Juta PROBOLINGGO - Anggaran untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemendekaan Republik Indonesia yang ke 69 tahun, Pemkab Probolinggo menyediakan anggaran yang dinilai besar mencapai Rp 300 Juta.

Angaran tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan semua kegiatan untuk memperingati hari kemerdekaan, termasuk upacara yang akan digelar pada 17 Agustus mendatang.” Semunya sudah dianggarkan dalam APBD 2014,” kata Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga (Kanpora) Kabupaten Probolinggo, Syafi’udin, kepada wartawan, Selasa (12/8).

Menurutnya, besaran anggaran tersebut, juga tidak lepas untuk memprsiapkan Pasukan Pengikar Bendera Pusaka (Paskibraka). Semua kebutuhan yang bersangkutan dengan Paskibraka ditanggung pemerintah, termasuk kelengkapan seragamnya.

“Paskibraka yang akan dipilih tersebut berasal dari kalangan pelajar ditingkat SMA yang sudah memasuki tahap pemilihan oleh panitia,” jelasnya.

Dikatakan, kegiatan upacara Kemerdekaan akan dilangsungkan di alun-alun kota Kraksaan. Semua elmen masyarakat mulai dari kalangan pelajar pegawai akan mengikutinya.“Mereka akan berkumpul di loasi itu pada tanggal 17 Agustus mendatang, tandas Syafi’udin. =Mahfud Hidayatullah

Penerima PKH Menyusut PROBOLINGGO - Rumah tangga sangat miskin (RTSM) penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 2014 di Kota Probolinggo, menurun dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pendataan tim pendamping PKH, penerima tahun 2013 sebanyak 4.453 RTSM, sedangkan tahun ini menyusut 22 RTSM menjadi 4.431.

Kepala Bappeda Kota Probolinggo, melalui Kepala Bidang Sosial Budaya, M.Sonhadji mengatakan proses pemutakhiran data penerima PKH tahap I tahun 2014 ini, pihaknya sudah melakukan verifikasi terhadap seluruh warga Kota Probolinggo yang masuk kategori miskin.

Menurut dia, beberapa kriteria warga menerima bantuan dari pemerintah pusat itu, meliputi, keluarga miskin terdapat ibu hamil, memiliki bayi sampai usia prasekolah, dan anak SD menuju jenjang SMP. Selain itu, syarat tersebut harus disertai ketentuan pendapatan keluarga maksimal Rp 700 ribu per bulan. ”Selain berpenghasilan kurang atau pas-pasan, syarat RTSM penerima PKH juga meliputi pekerjaan dengan penghasilan yang tidak menentu, dan rumah tidak layak huni. Data kondisi warga penerima penting, agar program PKH tidak salah sasaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proses pencairan bantuan yang dibagikan empat tahap selama satu tahun sebesar antara Rp 800 ribu hingga Rp 2.800 per tahun itu, setiap RTSM penerima PKH dapat mencairkan melalui kantor pos setempat. ”PKH tahap pertama tahun

2014 akan dibagian pada April.

Sehingga data penerima harus akurat agar tepat sasaran. Total nilai bantuan untuk 4.431 RTSM sebesar Rp. 1.371.137.500,” tandas M.Sonhadji.

Sementara ini, pendataan warga miskin di lima kecamatan dan 29 kelurahan yang ada di Kota Probolinggo tetap dilakukan pemutakhiran data. Untuk kelan-

caran dan ketertiban pelaksanaan program ini, melalui bantuan ini, diharapkan dapat meringankan beban ekonomi rumah tangga miskin di Kota Probolinggo,” terangnya.

Dijelaskan, terjadinya penyusutan atau penurunan jumlah penerima bantuan di karenakan anak sudah tidak ada yang sekolah, pindah alamat dan tidak ditemukan alamat yang baru.

Bahkan RTSM tidak masuk kategori karena mampu, serta tidak memenuhi komitmen.

“Pelaksanaan penyerahan bantuan PKH tahap I tahun 2014 dijadikan acuan dalam perbaikan proses penyerahan bantuan PKH tahap II, dan berjalan lancar,”ucap

M.Sonhadji.

M.Sonhadji berharap, penerima bantuan PKH agar memanfaatkan bantuan sesuai kebutuhan, sehingga dapat mengurangi permasalahan di RTSM dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, serta tidak menyalahgunakan kartu PKH dengan mengadaikannya.

“Saya berharap para pendamping PKH Kota Probolinggo untuk melakukan koordinasi intensif pada stakholeders yang terkait PKH, dan memberikan pengarahan sosialisasi kepada RTSM tentang PKH sehingga permasalahan yang terjadi bisa segera diatasi,”pungkasnya. =M.Hisbullah Huda

PARTAI POLITIK

Nasdem Tak Ingin Jadi Parpol Oposisi PROBOLINGGO – Nasdem Kota Probolinggo tak ingin menjadi parpol oposisi terhadap pemerintah. Hal ini ditegaskan Ketua DPD Nasdem Kota Probolinggo, Zulfikar Imawan kepada wartawan, Selasa (12/8).

“Tidak ada istilah oposisi dengan partai Nasdem,” tandasnya.

Menurut dia, anggota dewan Nasdem yang terpilih pada pileg kemarin, diharapkan melakukan koalisi dengan semua fraksi di parlemen nantinya. Hal itu dilakukan dalam rangka membangun Kota Probolinggo ke depan agar lebih maju dan sejahtera.

Zulfikar Imawan yang akrab disapa Iwan itu mencontohkan, hubungan komunikasi dengan partai lainnya sudah ia lakukan.

Seperti PDIP, PKB dan PKS. “Kita sudah melakukan hubungan komunikasi dengan mereka,” ungkapnya.

Namun, hubungan komunikasi yang dibangun itu masih sebatas tentang plat form koalisi untuk menyamakan visi dan misi terkait pembangunan Kota Probolinggo ke depan. “Hubungan komunikasi itu tidak hanya kita lakukan terhadap ketiga partai itu saja, tetapi terhadap

semua parpol yang ada,” timpal Iwan yang juga terpilih sebagai anggota DPRD Kota Probolinggo periode 2014-2019.

Dia menegaskan, langkah komunikasi yang dibangunnya itu, tidak hanya ingin menyatukan visi dan misi ke depan, namun juga Nasdem menyadari terhadap posisinya sebagai partai pendatang baru. “Makanya kita tidak mengenal dengan istilah oposisi terhadap pemerintah,” katanya.

Sekedar diketahui, meski masih tergolong sebagai parpol pendatang baru, namun Nasdem Kota Probolinggo telah memper-

oleh sebanyak empat kursi pada pileg kemarin. Perolehan empat kursi tersebut berada di dapil 2, sedangkan sebanyak 2 kursi lainnya berada di dapil 1 dan dapil 3 di wilayah Kota Probolinggo.

Iwan mengatakan, jika perolehan suara Nasdem pada pileg itu, merupakan bentuk dari perjuangan yang dilakukan oleh kader Nasdem sendiri. “Harapan kita bagaimana agar semua dewan yang terpilih itu bisa amanah dalam memperjuangkan nasib rakyat selama lima tahun ke depan,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto

KORAN MADURA

lahraga

KORAN MADURA

RABU 13 AGUSTUS 2014 No. 0418 |2014 TAHUN III RABU 13|AGUSTUS

No. 0418 | TAHUN III

15 15

Neville: MU Sulit Jadi Juara Manajer Manchester United Louis Van Gaal telah menyatakan ambisinya untuk membawa Setan Merah, julukan MU, menjuarai Liga Primer Inggris di musim perdananya di Old Trafford.

N

amun, hal berbeda disampaikan oleh mantan kapten MU Gary Neville.

Neville mengatakan, sah-sah saja Van Gaal punya ambisi seperti itu.

Menurut anggota tim pelatih tim masional Inggris ini, MU cukup diuntungkan dalam perebutan gelar Liga Primer Inggris musim depan karena mereka hanya fokus bermain di kompetisi domestik. MU absen dalam kompetisi Eropa karena finish di per-

ingkat ketujuh musim lalu.

Namun, keuntungan itu tidaklah cukup untuk merengkuh titel Liga Primeri Inggris.

Setidaknya, menurut Neville, MU harus memperkuat skuad mereka, terutama pada posisi bek dan gelandang. Apalagi MU telah ditinggal tiga pemain senior di lini belakang; Nemanja Vidic, Rio Ferdinand dan Patrice Evra. Gelandang Michael Carrick juga diterpa cedera dan harus menepi untuk waktu tak kurang dari tiga bulan lamanya.

“Kecuali dua atau tiga pemain lagi datang. Saya pikir tidak realistis menyebut mereka bisa menjuarai liga musim ini,” ujar Neville sebagaimana dilansir Sky Sports.

Sejauh ini, MU baru mendatangkan dua pemain di posisi bek dan gelandang. Luke Shaw diangkut dari Southampton dan Ander Herrera didatangkan dari Atheltic Bilbao. Namun, Neville menilai kehadiran keduanya belumlah cukup untuk menambal lubang di lini pertahanan MU. Apalagi dengan formasi baru yang diterapkan Van Gaal, MU praktis hanya punya tigak bek tengah utama pada diri Jonny Evans, Phil Jones dan Chris Smalling.

Mereka hanya

dilapis oleh pemain belia dari tim cadangan, Tyler Blackett dan Michael Keane.

“Jika mereka bisa membenahi lini belakang dan menemukan solusi untuk lini tengah yang ditinggal Carrick karena cedera, barulah saya kira mereka punya kans,” tambah Neville.

“Adalah sebuah pertanyaan besar bagi United untuk memenangkan liga tahun ini dengan apa yang telah mereka lakukan sejauh ini. Van Gaal punya kepercayaan diri untuk berpikir mereka

bisa juara. Anda tak bisa berpikir sebaliknya saat menjadi pelatih United dan harus mengatakan bahwa ambisi kami adalah juara Premier League,” tandasnya.

Lini Serang Terbaik Meskipun masih perlu membenahi lini tengah dan lini belakang mereka, menurut Neville, MU memiliki lini serang terbaik di Liga Primer Inggris sejauh ini.

Rival MU lainnya telah merekrut striker anyar untuk memperkuat lini serang mereka. Chelsea

mendatangkan Diego Costa dan Didier Drogba, Liverpool dengan Rickie Lambert dan Arsenal memboyong Alexis Sanchez. Namun diyakini Neville bahwa lini depan United masih yang terbaik saat ini.

“Pada diri Javier “Chicharito” Hernandez, Wayne Rooney, Robin Van Persie dan Danny Welbeck, saya meyakini MU punya lini serang yang terbaik di Liga Primer Inggris,” ujar mantan bek Setan Merah itu. =SKYSPORTS/DAR

REAL MADRID

Ancelotti Masih Bungkam Soal Kiper Utama MADRID – Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti kembali dihadapkan pada persoalan siapa yang pantas jadi kiper utama Real Madrid musim ini, Iker Casillas atau Keylor Navas. Soal yang satu ini, Ancelotti belum punya jawabannya.

Musim lalu Ancelotti memberi jatah La Liga untuk Diego Lopez dan Casillas untuk laga-laga Copa del Rey serta Liga Champions.

Strategi ini berjalan mulus. Iker Casillas mengakhiri tugasnya dengan dua trofi di tangan, sementara Lopez meskipun tidak mengantarkan Madrid meraih titel La Liga, namun dia membuktikan kemampuannya dengan mencetak 16 kali tidak kebobolan.

Dilema soal kiper kembali

ditemui Ancelotti musim ini kala Madrid mendatangkan Navas, kiper Levante yang bermain gemilang di Piala Dunia bersama Kosta Rika. Navas disebut-sebut pantas menggantikan Casillas keseluruhan baik di kompetisi lokal maupun Eropa. Ancelotti sendiri mengakui kualitas Keylor Navas sebagai pemain dengan kemampuan hebat.

Terkait hal ini Ancelotti belum bisa menjawabnya karena memang ia belum memutuskan siapa yang bakal jadi orang nomor satu di bawah mistar, apakah itu Casillas atau Navas.

“Saya masih belum tahu dan jika saya tahu pun, saya tidak akan bilang kepada Anda,” ujarnya.

Dari kiri ke kanan, penjaga gawang Madrid Keylor Navas, Iker Casillas dan Diego Lopez. Ancelotti masih binggung menentukan siapa kiper utama Madrid musim depan

“Yang pasti, Iker akan akan bermain pada laga Piala Super Eropa. Ia baik-baik saja dan pantas untuk bermain. Ia bermain dengan baik di Liga Champions musim lalu,” tutur Ancelotti pada reporter, menjelang duel Piala Super Eropa melawan Sevilla.

“Iker adalah penjaga gawang yang hebat dan mengalami musim yang hebat kemarin. Ia akan bermain dengan hebat tahun ini.

Semua orang pernah membuat kesalahan. Termasuk diri saya sendiri, dalam hal menentukan susunan pemain. Normal bagi semua orang untuk membuat kesalahan. Namun, saya sepenuhnya percaya dengan kemampuan Iker,” tutup Ancelotti. =CAROL AJI

KORAN MADURA 16 BACA JUGA

RABU 13 AGUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III

g Neville: MU Sulit Jadi Juara

| Halaman 15

g Ancelotti Masih Bungkam

Soal Kiper Utama | Halaman 15

lahraga KORAN MADURA

Tetala Cardiff 19 Juli

1989

Posisi Bermain Penyerang

Gelandang

Cardiff

Gareth Frank Bale les

pangeran dari wa

Tendangan Jauh Sangat Kuat Umpan Kunci Kuat Dribel Kuat Free-kick Langsung Kuat Penguasaan Bola Kuat Set-piece Kuat Naluri Gol Kuat Kontribusi Bertahan Lemah

J

J

J

J

H ASSIS

1 AH G UML OL

LA UM

1

H ASSIS

J

JU M

LA UM

T

12

12

AH G UML OL

J

PENAMP

N ILA

L AH

H ASSIS

T

5

LA UM

15

PENAMP

N ILA

JU M

27 L AH

AH G UML OL

PENAMP

T

L AH

N ILA

JU M

STATISTIK BALE 2013/2014

6

3

TROFI YANG DIRAIH

16

RABU 13 AGUSTUS 2014 No. 0418 | TAHUN III

Bale JANJIKAN performa Dahsyat Pemain sepakbola termahal dunia Gareth Bale merasa optimis dia akan lebih bersinar bersama Real Madrid musim ini.

Keyakinan itu berdasarkan persiapan dirinya selama mengikuti latihan pramusim bersama juara Liga Champions itu.

B

ale pindah dari Tottenham Hotspurs ke Real Madrid dengan mencatatkan rekor pembelian pemain sepakbola termahal dunia musim lalu. Pada musim perdananya bersama tim asal ibukota Spanyol itu, Bale memenangkan Liga Champions kesepuluh Madrid dan berjaya di final Copa del Rey dengan mengalahkan rival abadi Barcelona.

“Saya merasa jauh lebih baik musim ini, saya bisa memulai musim ini dengan tempo dan performa yang lebih baik. Saya sungguh tak sabar menantikan musim baru dimulai,” ujar Bale jelang laga Piala Super Eropa menghadapi tim asal Spanyol lainnya, Sevilla, di Cardiff City Stadium, Rabu (13/8) dini hari.

Bale menambahkan, “Tentunya akan lebih mudah setelah menjalani masa pramusim ketimbang harus duduk di rumah menunggu transfer usai,” tutur Bale menceritakan kondisinya musim lalu.

Kepindahan Bale ke Real Madrid memang berlarut-larut sehingga dia tidak menjalani latihan pramusim yang sempurna.

“Saya merasa berada dalam kondisi yang sangat siap. Saya tidak merasakan tekanan meski

bermain di kampung halaman sendiri,” ujar pemain internasional Wales itu.

“Laga Piala Super Eropa merupakan laga besar yang ingin kami menangkan dan meraih trofi pertama musim ini. Saya akan tampil dengan performa 110% untuk dapat mewujudkannya.”

“Bagi kami setiap musim akan selalu memasang target juara, tak peduli tim apa yang Anda bela, semua pasti menginginkan gelar.”

“Musim mendatang kami akan mencoba untuk meraih titel La Liga sekaligus mempertahankan trofi Liga Champions.”

Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti pun meyakini anak asuhnya itu akan menjalani musim yang fantastis. Musim lalu, grafik penampilan Bale dimulai dari angka minus dan secara perlahan menanjak naik. Puncaknya, Bale ikut berkontribusi besar dalam kesuksesan Madrid musim lalu.

Dia mencatatkan 22 gol dalam 40 kali penampilannya.

“Gareth Bale menjalani musim yang fantastis tahun lalu, meskipun tanpa persiapan yang cukup pada pramusim,” ujar Ancelotti.

“Musim ini berbeda baginya.

Dia sudah mengenal atmosfer klub. Dia mengenal dengan baik rekan-rekannya dan memahami keadaan tim. Saya percaya dia akan tampil lebih dahsyat musim ini,” tambah Ancelotti.

“Bale berada dalam kondisi fisik dan mental yang sempurna.

Dia merupakan salah seorang pemain terbaik di dunia, dia bahagia berada di sini dan akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk membantu tim memenangi berbagai titel juara,” tutup pelatih asal Italia itu. =SKYSPORTS/GOAL/DAR

RABU

13 AGUSTUS 2014 No. 0418 | TAHUN III

WARGA KELUHKAN HARGA GARAM MURAH SUMENEP

E

DUA ORANG TEWAS DALAM CAROK SAMPANG

L

KORAN MADURA

TUT WURI HANDAYANI RABU 13 AGUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III PEREMPUAN HARUS MANDIRI NETER KOLENANG

A

P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran di Pasar Srimangunan, Sampang, Selasa (12/8) sekitar pukul 12.00 Wib. BERITA HALAMAN J

Suap Perpanjangan Izin Kejati Tangkap Tangan Bos Alfamart dan Pegawai KPPT BANGKALAN - Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur dibantu tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan berhasil menangkap tersangka kasus suapmenyuap yang ada di Bangkalan.

Kasus tersebut melibatkan oknum Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan Bos PT Sumber Alfaria TriJaya area Surabaya, Sidoarjo dan Madura (Alfamart) Tangkap tangan ini dilakukan Senin (11/8) kemarin di KPPT Bangkalan. Bos Alfamart yang berinisial LH dan oknum pejabat inisial I diamankan di lembaga pemasyarakatan (LP) Bangkalan. Dari tangan kedua pelaku, Kejati menyita uang puluhan juta rupiah. Penyuapan dilakukan LH pada I untuk memuluskan proses izin baru dan

perpanjangan izin Alfamart di kota Bangkalan tersebut.

Selain LH dan I, lanjutnya, ada dua bawahan LH masing-masing berinisial KR dan HV. Namun, dari hasil pemeriksaan, hanya LH dan I yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara KR dan HV dibebaskan karena hanya mendampingi LH selaku bawahan, yang ditugaskan membawa uang saja.

Kronologisnya, saat petugas melakukan pemantauan di KPPT, ketiga orang itu turun dari mobil dan masuk ke KPPT lalu menemui oknum perizinan berinisial I. Selanjutnya LH menyerahkan uang Rp 75 juta pada I. Begitu juga dengan anak buah LH yakni HV menyerahkan uang senilai Rp 10 juta pada oknum pejabat I. Selu-

ruh uang yang diserahkan sebagai gratifikasi berjumlah Rp 85 juta.

Akan tetapi, awalnya Kejati hanya menyita Rp 10 juta dari laci I. Sebab, uang senilai Rp 75 juta yang telah diberikan pada I telah diamankan ditempat lain. Kemudian, petugas menggeledah mobil yang ditumpangi LH yang merupakan bos Alfamart. Petugas pun berhasil menemukan uang yang lain sebesar Rp 75 juta di bawah jok mobil.

Seluruh BB yang berhasil disita petugas sebesar Rp 85 juta.

Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, Agus Budiyanto menerangkan suap tersebut terkait perpanjangan izin usaha Alfamart dan pembukaan gerai Alfamart yang baru di Kabupaten Bangkalan. Pihaknya hanya sebatas mengamankan dan

mendampingi, karena informasi awal kasus ini berasal tim Kejati.

Kedua tersangka akan dijerat dengan pasal gratifikasi yakni pasal 11 junto 55 ayat ke 1 atau pasal 13 UU tindak pidana korupsi ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara.

“Uang Rp 10 juta ditemukan di laci I, sedangkan uang yang diserahkan oleh LH pada I sebesar Rp 75 juta tidak ditemukan,” terang Agus.

Saat ditangkap, I tidak mengakui telah terjadi proses suapmenyuap. Baru setelah dilakukan pemeriksaan terpisah di Kejari Bangkalan, Jaksa memperoleh keterangan dari HV bahwa ada penyerapan dua buah amplop putih. Masing-masing berisi Rp 10 juta dan Rp 75 juta.

“I tidak mengakui telah men-

erima uang Rp 75 juta, hanya menerima Rp 10 juta. Itupun katanya untuk biaya proses pengurusan izin Alfamart baru dan perpanjangan. Tapi, setelah kami hitung biaya untuk mengurus izin tidak sampai Rp 10 juta, masih ada sisa,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Madura Coruption Watch (MCW), Syukur mengapresiasi langkah yang dilakukan Kejati Bangkalan tersebut. Pihaknya sangat mendukung kinerja Kejati yang telah menangkap oknum di perizinan terkait suap izin Alfamart. Untuk itu, pihaknya berharap semoga Kejati segera memproses sesuai aturan yang berlaku. Sehingga para pelaku pungli tidak berkeliaran di Bangkalan. =MOH RIDWAN/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 13 GUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 13 AGUSTUS 2014 No. 0418 | TAHUN III

Sejumlah anggota TNI memasuki Lapas Kelas 1 Tangerang untuk melakukan pengamanan pemeriksaan tahanan teroris yang diduga terlibat jaringan ISIS di dalam Lapas, Banten, Selasa (12/8). Dalam razia di Blok E (blok tahanan teroris) Lapas tersebut ditemukan bendera ISIS, senjata tajam, kaos ISIS serta telepon selular yang dilarang keberadaannya.

DPKS Janji Telusuri ke Penerima Bantuan Disdik Nilai Pengadaan Komputer Sesuai Spek SUMENEP – Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) Mohammad Suhaidi menyesalkan adanya dugaan penyimpangan program APBN senilai Rp 600 juta untuk lembaga pendidikan. Ia berjanji akan melakukan penelusuran ke 20 penerima bantuan pemerintah pusat itu. ”Mendengar adanya pemberitaan dugaan penyimpangan itu, kami langsung terkejut. Kami langsung komitmen untuk turun ke lapangan guna menginvestigasi sendiri ke sekolah penerima itu,” katanya, Senin (12/8).

Kendati demikian, dosen STKPI PGRI Sumenep itu tetap meminta pihak yang mengetahui dugaan penyimpangan itu, untuk memberikan data ke DPKS, sebagai data awal. ”Kami ingin ada data awal. Namun, dengan adanya data yang disodorkan media, kami juga sudah bisa bergerak,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga memastikan akan meminta klarifikasi ke Dinas

Pendidikan (Disdik). Sebab, salah satu item dugaan penyimpangan itu adanya pengondisian. ”Kalau memang betul ada pengondisian, ini sangat menyakitkan hati. Berarti ada kongkalikong dalam proyek ini,” ungkapnya.

Mantan aktivis PMII ini menuturkan, pihaknya juga meminta lembaga penerima untuk transparan dalam memberikan data pelaksanaan proyek tersebut. Termasuk, juknis hingga pengadaanya. ”Kami minta semuanya tidak disembunyikan. Melainkan dilakukan secara transparan,” tuturnya.

Untuk itu, Suhaidi menambahkan, masyarakat juga berhak untuk melakukan pemantauan kasus itu. Ka-

lau memang ditemukan ada penyimpangan maka silakan laporkan kepada DPKS, atau langsung kepada pihak yang berwajib. ”Pengawasan itu bukan hanya milik pemerintah melainkan milik semua orang, maka masyarakat juga berhak melakukan pengawasan,” ujarnya.

Dugaan penyimpangan pada proyek APBN itu terungkap dari LSM Sango, Dayat. Proyek senilai Rp 600 juta dengan 20 penerima diduga tidak sesuai dengan spek dalam pengadaan komputer. Bahkan, jumlah komputer hanya dua di masingmasing lembaga, dan itu pun sudah rusak. Padahal, pengadaanya baru berlangsung 2013 lalu. Nominal masingmasing penerima sebanyak Rp 30 juta.

Kendati demikian, Kabid Dikdas Disdik Fajar Santoso mengaku bahwa pelaksanaan proyek tersebut sudah sesuai dengan spek. Apabila pihak DPKS memang hendak melakukan penelusuran

terkait masalah ini pihaknya mempersilakan kepada lembaga penerima masing-masing. ”Silakan saja, langsung ke penerima. Bisa lebih akurat,” katanya.

Sebab, menurut Fajar, lembaga penerima itu yang pasti banyak tahu. Itu dikarenakan dana langsung masuk ke rekening penerima.

Sedangkan pihaknya hanya melakukan sosialisasi dan melakukan pemanggilan kepada penerima. ”Setelah ada MOU (memorandum of understanding) kami langsung menyerahkan kepada pihak lembaga dan pusat,” ungkapnya.

Fajar menambahkan, yang perlu diluruskan juga anggaran yang direalisasikan itu tidak sampai Rp 600 juta. Karena lima sekolah belum mendapatkan dana itu. ”Kami juga meluruskan bantuan itu bukan dibelikan komputer melainkan laptop.

Dan belum ada yang rusak,” ungkapnya. =MOH. HAYAT

ORGANISASI KEAGAMAAN

Sumenep Steril Gerakan ISIS SUMENEP – Mencuatnya gerakan radikal ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria) di beberapa daerah di Indonesia, ternyata tidak berdampak ke Kabupaten Sumenep. Sumenep dipastikan masih steril dari gerakan ISIS dan juga gerakan kelompok radikal lain. Bahkan, untuk Madura dipastikan juga steril.

Penegasan itu disampaikan Komandan Korem (Danrem) 084/Bhaskara Jaya Kolonel Arh Nisan Setiadi dalam kunjungannya ke Sumenep, Selasa (12/8). Dia mengungkapkan, untuk wilayah Sumenep, bahkan umumnya di Jatim dipastikan masih aman dari gerakan radikal ISIS. ”Semuanya masih aman terkendali. Memang ada di Sidoarjo kemarin yang mencuat, tapi selebihnya aman,” katanya.

Dia mengungkapkan, untuk Sumenep secara khusus dan Madura secara umum, sampai detik ini tidak ada laporan adanya gerakan radikal.

Termasuk, untuk kepulauan juga belum diketahui adanya gerakan radikal ISIS atau gerakan garis keras lainnya. Sehingga, dipastikan untuk wilayah Madura masih aman.

Kendati demikian, pihaknya masih terus melakukan pencegahan. Salah satunya, intensifikasi pencegahan lewat Kodim, Koramil dan jajaran hingga ke tingkat desa. Bahkan, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat (tomas) dan masyarakat langsung. ”Memang tetap kami waspadai untuk pencegahan. Supaya tetap steril dari gerakan radikal ini,” tukasnya.

Kolonel ini menuturkan, untuk saat ini, pihaknya memang cukup intens melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para ulama.

Itu semata-mata agar gerakan ISIS tidak masuk ke wilayah Jatim. Sebab, ini juga menjadi atensi negara, ISIS tidak boleh masuk ke Indonesia. =MOH. HAYAT

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 13 AGUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III

C

Pengamat: Kejari Tak Profesional Penanganan Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi Jalan di Tempat SUMENEP – Penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep terkesan jalan di tempat. Buktinya, sampai detik ini kasus korupsi yang ada di Korp Adhyaksa itu malah tidak ada perkembangan yang signifikan, bahkan sebagian ada yang berkutat di penyelidikan saja, dan ada juga yang malah pengusutannya mundur.

Misalnya, kasus yang jalan di tempat dugaan korupsi alat peraga melalui dana DAK (dana alokasi khusus) Dinas Pendidikan 2010 lalu. Saat ini Kejari masih terus mengumpulkan alat bukti dan sejumlah saksi. Demikian pula dengan kasus dugaan korupsi BSPS yang berkutat di penyelidikan.

Lalu, untuk kasus PNPM MP Kecamatan Talango juga tidak ada perkembangan, bahkan tersangka malah buron.

Sedangkan kasus yang mun-

dur seperti kasus SMAN Batuan.

Kasus tersebut sudah masuk ke penyidikan, namun malah dikeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Padahal, kasus ini sudah masuk ke penyidikan, hanya tinggal menentukan tersangka. Itu karena tidak ada indikasi korupsi, karena tidak ada kerugian negara.

Pengamat hukum Sumenep Ach. Novel menjelaskan, Kejari Sumenep seakan-akan kurang bertaji dalam menangani dugaan

korupsi di Kota Sumekar ini.

Sebab, hasil amatannya tidak ada kasus yang masuk ke penuntutan atau ke Pengadilan Negeri (PN) Sumenep. ”Kami lihat tidak ada yang masuk ke PN,” katanya saat wawancara dengan Koran Madura.

Dia mengungkapkan, sejumlah kasus yang dibidik malah jalan di tempat, bahkan mundur.

Yang sangat disesalkan pihaknya, kejaksaan malah mengumbar SP3. ”Menaikan status ke penyidikan itu sudah cukup bukti seharunya, tapi anehnya malah dihentikan. Jadi, kalau kami nilai Kejari kurang profesional,” ungkapnya.

Menurut advokat senior ini, pihaknya tidak habis pikir dengan kinerja Kejari Sumenep. Sejak tahun lalu, tidak ada kasus korupsi yang tuntas. ”Kalau alasan penyidik, kami kira itu hal lama. Seharusnya, Kejari memprioritaskan kasus korupsi dibandingkan dengan yang lain.

Apalagi, hal itu menjadi atensi negara,” ujarnya.

Untuk itu, terang dia, pihaknya berharap tahun ini Kejari bisa memberikan warna baru kepada masyarakat. Utamanya soal penanganan kasus korupsi. ”Kami minta ini hendaknya dijadikan cambuk oleh Kejari untuk bisa menuntaskan kasus korupsi. Sehingga, ada kasus yang bisa masuk ke penuntutan. Kami sangat menunggu gebrakan kejari,” tuturnya.

Kendati demikian, pihaknya tidak menginginkan kasus yang diusut Kejari malah yang kecil.

Yakni, kasus dugaan korupsi yang hanya diduga merugikan negara di bawah Rp 100 juta. ”Sebab, hasil amatan kami yang sudah masuk ke tipikor beberapa waktu lalu, hanya kasus ADD yang kerugiannya hannya puluhan juta. Kami masih percaya Kejari untuk profesional lagi,” tuturnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus

Kejari Sumenep Moh Sugiyanto menyatakan dalam sebuah wawancara, pihaknya pada tahun ini membidik tiga kasus korupsi, yakni dugaan penyimpangan BSPS, korupsi pengadaan alat peraga sekolah 2010, dan PNPM Talango.

Kedua kasus pertama yang terindikasi korupsi masih dalam tahap penyelidikan. Sedangkan kasus yang terakhir yakni korupsi PNPM yang menyebabkan dua orang bekas PNPM Talango ditetapkan tersangka. ”Tiga poin itu masih menjadi bidikan kami di tahun ini,” katanya.

Pihaknaya tetap menyatakan perang terhadap para koruptor.

Masalah tidak tuntasnya kasus itu, pihaknya mengalami kendala.

Salah satunya, dalam pengumpulan alat bukti. ”Kendati demikian, kami terus bekerja untuk mengumpulkan sejumlah alat bukti,” tukasnya. =MOH. HAYAT

JELANG PELANTIKAN DEWAN BARU

Demokrat Mengajukan Calon Wakil Ketua DPRD

PENJUALAN BATANG PINANG MENINGKAT. Pekerja meyelesaikan pemasangan ornamen panjat pinang di Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (12/8). Menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke- 69 penjualan batang pinang yang akan digunakan untuk perlombaan panjat pinang mengalami peningkatan 3 kali lipat, yang dijual dengan kisaran harga Rp. 1 juta sampai Rp. 1,5 juta.

Sumenep - Pengurus Partai Demokrat Sumenep menetapkan dan mengajukan tiga nama sebagai calon wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) setempat periode 2014-2019 ke DPP Partai Demokrat.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Sumenep, A Zahrir Ridlo menjelaskan, penetapan nama yang akan didudukkan sebagai pimpinan DPRD kota/kabupaten dari Partai Demokrat merupakan kewenangan dari DPP. "Di Sumenep, kami berhak menempatkan kader Partai Demokrat sebagai wakil ketua DPRD. Beberapa waktu lalu, kami sudah mengajukan tiga nama calon wakil ketua DPRD Sumenep ke DPP," katanya, Selasa (12/8).

Sesuai hasil Pemilu Legislatif 2014, perolehan suara Partai Demokrat pada posisi kedua terbanyak dengan tujuh kursi di DPRD Sumenep.

"Mohon maaf, kami tidak bisa menyebutkan nama-nama yang diajukan sebagai calon wakil ketua DPRD. Saat ini, kami masih menunggu hasil penetapan dari DPP Partai Demokrat tentang nama yang diputuskan sebagai Wakil Ketua

DPRD Sumenep periode 2014-2019," ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya menetapkan tiga dari tujuh calon anggota DPRD Sumenep terpilih periode 2014-2019 sebagai calon wakil ketua DPRD, melalui melalui mekanisme rapat pleno.

"Aturan main dari DPP Partai Demokrat memang seperti itu. Kami di DPC Partai Demokrat Sumenep memang diinstruksikan menggelar rapat pleno untuk menetapkan dan mengusulkan tiga nama sebagai calon wakil ketua DPRD," ucapnya.

Zahrir menjelaskan, keputusan DPP Partai Demokrat tentang penetapan Calon Wakil Ketua DPRD Sumenep tidak bisa diganggu gugat.

"Keputusan DPP Partai Demokrat itu bersifat final dan harus direalisasikan oleh DPC. Informasinya, pada pekan depan sudah ada penetapan nama yang akan didudukkan sebagai Wakil Ketua DPRD Sumenep periode 2014-2019," katanya, menerangkan.

Calon anggota DPRD Sumenep terpilih hasil Pemilu Legislatif 2014 direncanakan dilantik pada 21 Agustus 2014. =ABD AZIZ/ANT

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 13 GUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III

Warga Masalembu Mengadu ke Dewan Suwandi: Kami Minta Solusi Pelayaran ke Kepulauan SUMENEP – Sejumlah warga Masalembu mendatangi kantor DPRD Sumenep, Selasa (12/10). Mereka mengadukan nasib tidak bisa pulang ke kampung halamanya, karena kapal tidak berangkat. Sedangkan mereka sudah telantar di Pelabuhan Kalianget sejak kurang lebih dua pekan lalu.

Perwakilan warga Masalembu itu tiba di kantor wakil rakyat sekitar pukul 10.00. Mereka langsung diterima anggota komisi C DPRD Sumenep. Dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan, perwakilan warga meminta DPRD untuk memfasilitasi warga guna bisa berangkat ke pulau bertemu dengan keluarganya. Mereka sudah hidup melarat di Pelabuhan Kalianget.

Suwandi, warga Sukajeruk Kecamatan Masalembu menjelaskan, pihaknya sudah cukup sengsara berada di Pelabuhan Kalianget selama berminggu-minggu.

Ternyata, hingga dua pekan pasca Lebaran kapal tidak ada juga yang berangkat. ”Kedatangan kami ke dewan, tentu saja untuk meminta alternatif bagaimana kami bisa pulang ke Masalembu,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya sudah kehabisan bekal untuk bisa bertahan di Pelabuhan Kalianget. Sebab, sudah beberapa

minggu pihaknya tidak bisa mencari nafkah, akibat bertahan di Kalianget. ”Kami tidak paham, mengapa kami warga pulau terasa dikucilkan seperti ini. Untuk bisa sampai ke rumah sangat sulit sekali,” ungkapnya.

Menurut Suwandi, pihaknya juga merasa kasihan dengan anak-anak mereka. Anak-anaknya juga sudat tidak bersekolah cukup lama. ”Dari sisi materi kami rugi, dari sisi pendidikan untuk anakanak kami juga merasa dirugikan.

Ini kami sangat menyesal bertahan di pelabuhan. Kami minta ada kapal yang cepat bisa melayani kami berlayar,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta DPRD untuk mencarikan alternatif sehingga mereka bisa berlayar ke kepulauan. Sebab, masalah ini bukan masalah baru, melainkan masalah klasik. ”Jadi, ini sudah masalah lama, kami minta ada solusi terbaik terkait masalah pelayaran di kepulauan,” ungka-

pnya.

Anggota Komisi C DPRD Sumenep Miftahurrahman mengaku sangat prihatin dengan kondisi warga kepulauan. Pihaknya hanya bisa mendorong pemkab untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. ”Kami minta pemkab untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Kasihan warga kepulauan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Mohammad Fadilah menjelaskan, tidak berangkatnya kapal beberapa pekan ini bukan bentuk kesengajaan pihaknya. Melainkan, memang murni akibat dari cuaca ekstrem. ”Ini memang murni cuaca ekstrem, tidak ada yang lain.

Jadi, kapal memang tidak layak untuk berangkat, jadi, bukan kabur nakhodanya,” ujarnya.

Kendati demikian, sambung dia, kemarin malam DBS (Dharma Bahari Sumekar) I dipastikan sudah berlayar. Bahkan, Selasa pagi kapal jurusan Sapudi, Satya Kencana juga sudah berangkat. ”Kalau memang sudah normal, tidak mungkin kapal-kapal itu akan parkir. Dipastikan semuanya akan berangkat. Kami juga prihatin, tidak berpangku tangan,” tuturnya. =MOH. HAYAT

SARANA TRANSPORTASI PEGUNUNGAN. Sejumlah pelajar menaiki mobil bak terbuka saat melintas di Desa Randudongkal, Pemalang, Jateng, Selasa (12/8). Meskipun berbahaya, namun mobil bak terbuka tersebut merupakan satusatunya sarana transportasi warga di daerah pegunungan.

PERAWATAN NASKAH. Petugas dan relawan membersihkan naskah lontar kuno koleksi Perpustakaan "Reksa Poestaka" Istana Mangkunegaran, Solo, Jateng, Selasa (12/8). Perawatan tujuh naskah dari abad 18-19 dengan ramuan Minyak Serai itu dilakukan setahun sekali .

SDN PAJAGALAN 1 MELEBIHI KAPASITAS

Sekolah Dinilai Abaikan Kualitas SUMENEP – Lebihnya kapasitas (overload) siswa di SDN Pajagalan 1 Kecamatan Kota Sumenep membuat kalangan DPRD setempat angkat bicara. Komisi D DPRD Sumenep menyalahkan pihak sekolah. Alasannya, sudah aturan yang mengatur jumlah siswa di masing-masing kelas.

Itu supaya proses KBM (kegiatan belajar mengajar) berjalan normal. ”Sekolah seharusnya memikirkan jumlah ruangan dengan siswa yang akan menempati. Kalau tidak salah idealnya, setiap ruang itu hanya berjumlah 24 orang. Kalau lebih itu sudah tidak ideal. Kami kira semua lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan dinas itu sudah mengetahui,” kata Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Subaidi, Selasa (12/8).

Dia menjelaskan, sekolah setidaknya mengalkulasi jumlah siswa yang menempati. Kalau itu melebihi dari standar aturan yang ada, berarti sekolah tersebut melanggar aturan yang sudah ditentukan. ”Karena melanggar aturan, pihak Disdik tentu bisa memberikan punishment (sanksi),” ujarnya.

Menurut Subaidi, langkah yang dilakukan SDN Pajagalan 1 di kelas III itu tentu perbuatan yang sangat merugikan siswa.

Sebab, dengan berdesak-desaknya siswa, hampir dipastikan KBM menjadi terganggu. ”Itu sudah pasti sangat mengganggu.

Sekolah kami kira mengabaikan aspek semacam ini,” tuturnya.

Untuk itu, pihaknya meminta Disdik untuk bergerak cepat menangani masalah ini. Itu supaya siswa bisa mennyerap pelajaran secara maksimal pula. ”Hal semacam ini jangan dibiarkan. Supaya sekolah tidak hanya berlomba-lomba secara kuantitas, tapi malah mengabaikan kualitas,” tukasnya.

SDN Pajagalan 1 mengalami overload siswa, khususnya siswa kelas III. SDN itu berjumlah sebanyak 114. Jumlah siswa sebanyak itu seharusnya dibagi menjadi tiga kelas, namun di SDN I Pajagalan hanya dibagi dua dengan ruangan berukuran 7,5×6,5 meter.

Kepala SDN Pajagalan 1 Sanuri mengaku, pihaknya sudah membagi tiga kelas. Namun, saat dibagi di perpustakaan tampaknya kurang maksimal. Sehingga, pihaknya tetap menjadikan dua kelas dengan jumlah siswa mencapai 114 itu. ”Memang itu kondisi kami. Untuk saat ini, kami masih membutuhkan empat lokal lagi supaya maksimal,” tuturnya. =MOH. HAYAT

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 13 AGUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III

E

MENDERITA ASMA

Warga Sapeken Meninggal di Perahu SUMENEP – Nasib nahas menimpa Subaidah, 45, warga Kecamatan/Kepulauan Sapeken. Subaidah meninggal dunia di atas perahu yang ditumpanginya dari Kepulauan Sapeken menuju Pelabuhan Kalianget. Dia meninggal akibat menderita penyakit asma atau sesak nafas di tengah laut.

Informasinya, Subaidah memang menderita penyakit sudah cukup lama. Namun, beberapa minggu terakhir ini kondisi Subaidah mulai membaik. Akhirnya, dia melakukan perjalanan dari kampung halamannya di Kecamatan Sapeken, untuk pulang ke tempat tinggalnya di Kota Sumenep. Namun, tak disangka saat tiba di tengah laut, Subaidah malah menderita asma yang cukup berat.

Melihat kondisi Subaidah yang tiba-tiba sakit, sejumlah penumpang juga panik. Sejumlah penumpang berupaya membantu Subaidah itu dengan cara memberikan alat semprot penghilang asma. Namun, alat semprot yang diberikan terny-

ata tidak mempan. Malah penyakit Subaidah semakin parah. Sejumlah penumpang semakin panik, apalagi sedang berada di tengah laut, yang tidak memungkinkan adanya pertolongan medis.

Akibatnya, karena tidak bisa ditangani secara cepat oleh medis.

Akhirnya, Subaidah meninggal dunia di atas perahu. Sedangkan perahu rakyat yang ditumpanginya itu, tetap saja berlayar, tidak berhenti meski Subaidah sudah mengembuskan nafas terakhir.

Dan, Selasa siang perahu mendarat di Pelabuhan Kalianget.

Jalaini, nahkoda perahu menjelaskan, korban kabarnya memang memiliki penyakit asma akut. Dia diserang penyakit asma setelah perahu berada di tengah laut. ”Karena ada di tengah laut, sangat tidak mungkin kami memutar balik ke Sapeken. Akhirnya, kami tetap saja berlayar ke Kalianget,” katanya.

Sebenarnya, sambung dia, saat hendak mengendarai perahu tidak ada tanda-tanda dari korban menderita penyakit. Sehingga, saat itu pihaknya langsung memabawa korban ke pelabuhan. ”Saat saat di pelabuhan korban langsung dijemput oleh keluarganya untuk dikebumikan,” tukasnya. =MOH. HAYAT

ANDA MAU BERIKLAN? Pasang di

MURAH. Petani saat panen garam. Warga mengeluhkan harga garam yang cukup murah.

BUDIDAYA GARAM

Warga Keluhkan Harga Garam Murah SUMENEP – Sejumlah warga Giligenting Kecamatan Giligenting meresahkan harga garam yang cukup murah. Untuk saat ini, garam terjual dengan harga Rp 450 ribu untuk kualitas 1 (KW 1). Padahal, dalam aturaanya harga garam untuk KW 1 seharusnya harganya mencapai Rp 750 ribu.

Akibatnya, banyak warga mengaku merugi.

Salah satu petani garam asal Kecamatan Giligenting, Sahrul, menjelaskan, harga garam memang cukup murah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tahun sebelumnya, harga garam bisa mencapai Rp 500 ribu. ”Untuk saat ini harga garam memang tidak menguntungkan bagi masyarakat,” katanya kepada Koran Madura melalui sambungan telepon, kemarin.

Dia mengungkapkan, banyak petani malah tidak mencukupi

modal yang dikeluarkan. Bahkan, diperkirakan hanya impas saja. ”Untuk mendapatkan keuntungan itu, tampaknya tidak besar. Sebab, itu harga cukup murah. Seandainya, harganya Rp 500 ribu maka sudah pasti hasil,” ujarnya.

Menuruut Sahrul, untuk mendapatkan harga Rp 450 ribu itu, pihaknya harus memasukkan garam rakyat langsung ke gudang di Probolinggo. Namun, apabila dijual di rumahnya dipastikan tidak sampai harga segitu. ”Tidak dijual ditempat, kami pasok langsung ke perusahaan. Makanya, agak mahal. Tapi, dihitung dengan biaya berangkat juga tidak seberapa,” tuturnya.

Anehnya, menurut Sahrul, untuk saat ini penjualan tidak ada lagi istilah KW 1 dan KW 3. Semuanya dianggap sama. ”Dari sisi ini kami diuntungkan. Tapi, yang kentara itu kalau garam bagus juga

Kunjungi dan Unduh versi E-paper

www.koranmadura.com

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

dihargai dengan Rp 450 ribu. Makanya, kalau jelek dengan harga Rp 450 ribu tentu saja tidak akan ada masalah,” tuturnya.

Untuk itu, sambung dia, pihaknya meminta pemerintah untuk mengendalikan harga garam rakyat yang ada di Kota Sumekar. Sebab, tanpa ada intervensi dari pemerintah, petani akan tetap bunting. ”Kalau ini dibiarkan, maka kami sangat merugi. Ini hendaknya menjadi perhatian dari semua pihak terkait, termasuk Pemkab Sumenep,” ujarnya.

Sayangnya, Kepala Disperindag Syaiful Bahri belum bisa dikonfirmasi terkait masalah harga garam ini. Saat Koran Madura menghubungi telepon genggamnnya, tidak diangkat.

Meski nada sambung pribadinya terdengar aktif. =MOH. HAYAT

KORAN MADURA

F KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

RABU 13 AGUSTUS 2014 NO. 0418 | TAHUN III

RABU 13 AGUSTUS 2014|NO. 0418|TAHUN III

MADURA

F

BUDAYA USAHA

Setia Lestarikan Krupuk Tangguk PAMEKASAN - Salah satu makanan khas Madura yang bernama krupuk tangguk ini sudah berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun. Namun hanya segelintir orang saja masih setia melestarikannya. Seperti Ibu Zaenab, 49, warga Jalan Sersan Mesrul, Gang 3, Kelurahan Gladak Anyar, Pamekasan ini, yang mewarisi keterampilan membuat krupuk raksasa tersebut dari ibu dan neneknya. Hingga memasuki usia senja ini, wanita ini tetap setia menekuni keterampilan langka itu.

Kesibukan wanita tanpa anak ini sehari-hari, dari pagi hingga sore, berkutat dengan benda tersebut. Mulai dari bahan mentah, mencetak, menggoreng, dan menjualnya ke konsumen. Dia semakin giat menekuninya semenjak ditinggal wafat suaminya 1982 lalu. Karena harus mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri.

Kini wanita kurus itu tinggal bersama keponakannya yang sudah berkeluarga.

Kesibukannya, jika pagi pukul 06.00 WIB, dia sudah mulai mencampur adonan berupa sari dari tepung singkong itu dengan garam.

Setelah itu dia mencetaknya di atas seng. Kemudian dijemur hingga kering. Jika musim kemarau, waktu satu hari sudah cukup untuk membuat cetakan itu kering. Jika kemarau bisa membutuhkan waktu hingga tiga hari untuk kering. Setelah kering cetakan itu siap untuk digoreng di atas wajan jumbo.

Dalam proses mencetak ini, Zainab setiap pagi bekerja sampai pukul 09.00 WIB. Selama dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB ini, biasanya dia berhasil mencetak 80 biji.

Setelah itu, dia bersiap-siap untuk ke pasar, yaitu Pasar Kolpajung dan Pasar Barat (Kamis dan Minggu), untuk menjajakan krupuk tangguk yang sudah matang itu, hasil gorengan sehari sebelumnya. Dia pulang dari

pasar sekitar pukul 14.30 WIB. Sesampainya di rumah beristirahat sejenak. Dan sore pukul 16.00 WIB menggoreng kembali, dari cetakan yang sudah kering itu. Itulah kesibukannya.

Terkait bahan bakunya, Zainab menceritakan, yaitu menggunakan singkong yang diparut. Tapi di jaman modern sekarang, tak perlu capek-capek memarut, tinggal digiling saja.

Setelah singkong itu menjadi tepung, lalu diberi air, kemudian diperas ke baskom. Air perasan singkong inilah yang bakal menjadi bahan baku krupuk tangguk.

“Air sari singkong itu lantas dicampur garam. Kemudian diendapkan selama 24 jam. Endapan itu harus sampai kering.

Jika kurang kering ditambah lagi sampai 36 atau 48 jam,” tukas Zaenab.

Kesibukannya, jika pagi pukul 06.00 WIB, dia sudah mulai mencampur adonan berupa sari dari tepung singkong itu dengan garam.

Sebagaimana ditulis di atas, setelah bahan baku kering, kemudian dijemur. Setelah kering dijemur, kemudian digoreng.

Keesokan harinya dijajakan di pasar. Itulah siklus pembuatan dan pemasaran krupuk tangguk Zaenab. Satul hal yang terpenting menurutnya, menggorengnya harus menggunakan bahan bakar.

Harga jual krupuk tangguk itu sendiri, per lembarnya, yang berukuran sekitar 30cm x 50cm itu, seharga Rp 8.000.

Dalam setiap menjual ke pasar, rata-rata dia mendapatkan uang Rp 200.000, kotor. Uang Rp 200.000 itu kemudian dibelanjakan untuk bahan baku, sekitar Rp 100.000 hingga Rp 125.000.

Dan dia bisa membawa pulang sisanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

“Alhamdulillah saya diberi kecukupan hingga sekarang.

Keterampilan saya cuma membuat krupuk tangguk ini.

Tidak punya keterampilan lain,” tukasnya. =SUKMA FIRDAUS/RAH

PROTES PERDA HIBURAN: Sejumlah aktivis BMM saat memprotes DPRD Pamekasan beberapa waktu lalu. Karena belum disahkannya Raperda tentang Hiburan, Pentas Seni, dan Budaya Pamekasan.

DPRD Lemah Syahwat di Penghujung Tugas Hosnan: Raperda Tinggal Menunggu Pembahasan Akhir PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan tidak memiliki target yang jelas untuk menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) Pamekasan tahun 2014. Salah satunya Raperda tentang Penyelenggaraan Hiburan, Pentas Seni, dan Budaya Pamekasan, yang tak bertuah. Karena hingga saat ini raperda itu belum disahkan menjadi perda.

Ketua Balegda DPRD Pamekasan, Taufiqurrahman pernah menjanjikan kepada aktivis Barisan Mahasiswa Merdeka (BMM), bahwa raperda tersebut sudah bisa disahkan menjadi perda akhir Ramadan 1435 Hijriyah lalu. Namun hingga kini, raperda tersebut belum ditetapkan.

Raperda itu sangat diharapkan bisa segera disahkan menjadi perda, guna menentukan jenis kelamin penyelenggaraan Hiburan, Pentas Seni, dan Budaya Pamekasan, apakah diperbolehkan diselenggarakan ataupun tidak, sebagaimana diatur dalam raperda tersebut.

Juru bicara BMM, Suja’i sangat kecewa terhadap kinerja DPRD Pamekasan, karena janji itu belum terwujud, hingga berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Pamekasan periode lama.

Ia menyatakan akibat raperda itu belum disahkan, mulai menjamur tempat-tempat hiburan di

Pamekasan. Apabila kondisi ini dibiarkan, dikhawatirkan akan mengancam terhadap prilaku masyarakat yang mengarah kepada kemerosotan moral.

Anggota Pansus Raperda Tentang Penyelenggaraan Hiburan, Pentas Seni, dan Budaya Pamekasan, Hosnan Ahmadi saat dihubungi melalui ponselnya menyatakan raperda tersebut tinggal menunggu hasil pembahasan akhir dari pemerintah. Apabila sudah dinyatakan tuntas pembahasan pemerintah, maka selanjutnya tinggal proses pengesahan.

Hosnan mengakui pembahasan raperda tersebut memakan waktu panjang dan berliku. Karena tim tidak hanya mengkaji dari sisi penyusunan draf dan naskah akademiknya saja, melainkan harus mengkaji sisi sosial keagamaan yang mau tidak mau pembahasannya harus melibatkan ormas Islam, LSM, pecinta seni hingga para

ulama. Sehingga raperda tersebut menghasilkan isi yang sempurna dan tidak merugikan siapa pun.

Dalam penyusunan dan pembahasan raperda tentang Penyelenggaraan Hiburan, Pentas Seni, dan Budaya Pamekasan, ternyata tidak melibarkan organisasi Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut.

LP2SI Tidak tahu alasan tim yang membahas raperda tersebut tidak dilibatkan. Padahal organisasi ini merupakan organisasi yang ditunjuk pemerintah daerah, untuk melakukan pengkajian dan penerapan syariat Islam, pasca Pamekasan dinobatkan sebagai kabupaten gerbang salam.

Moh. Zahid Ketua LP2SI mengaku tidak kecewa, sekalipun organisasi yang dipimpinya tidak dilibatkan dalam pembahasan raperda tersebut. Ia hanya berharap raperda tersebut bisa menampung seluruh keinginan masyarakat Pamekasan.

Ia tidak yakin raperda tersebut akan disahkan dalam waktu dekat ini, mengingat masih banyaknya pembahasan yang harus dipenuhi oleh panitia khusus (pansus) raperda penyelenggaraan hiburan, pentas seni dan budaya tersebut =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 13 AGUSTUS 2014|NO. 0418|TAHUN III

G

Dewan Desak Penertiban Koperasi Tidak Sehat Usulan Anggaran Pemantauan selalu Dimentahkan di Tingkat Eksekutif PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan meminta kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM ) setempat, untuk melakukan penertiban dengan pencabutan izin 300 koperasi yang dinyatakan tidak sehat di wilayah itu.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan tidak adanya langkah yang dilakukan oleh Diskop dan UKM terhadap koperasi bermasalah, akan memberikan peluang bocornya bantuan pemerintah yang diberikan kepada koperasi yang bersangkutan.

Dalam pengembangan kope-

rasi, Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten kerap mengucurkan bantuan modal. Untuk itu, Diskop dan UKM harus segera turun melakukan pengecekan keberadaan koperasi yang sudah tidak sehat itu.

“Dicabut saja izinnya, kalau memang sudah tidak ada manfaatnya. Apalagi sudah tidak

menjalankan kewajibannya mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Agar koperasi itu tidak hanya muncul pada waktu ada bantuan dari pemerintah,” katanya.

Saat disinggung soal sulit anggaran, yang menjadi alasan Diskop dan UMK tidak turun ke lapangan, pihaknya yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) membuka pintu selebar-lebarnya untuk perbaikan Koperasi di Pamekasan. Untuk itu, lanjut Hosnan, apabila usulan anggaran penertiban koperasi tidak sehat ditolak oleh eksekutif, pihaknya berhadap Diskop dan

UKM berkoordinasi dengan dengan Komisi B atau tim banggar di DPRD, yang terpenting program tersebut masuk akal.

“Silakan mencoba berupaya dengan mengkomunikasikan dengan kami, kalau programnya bisa dirasionalisasi, mungkin kami punya pandangan berbeda.

Jangan karena ditolak lalu programnya ditinggal begitu saja,” ungkapnya.

Sebelumnya, berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan, dari 500 koperasi binaannya, setidaknya ada 300 koperasi yang tidak pernah melaporkan hasil RAT. Koper-

asi yang tidak pernah melaporkan hasil kegiatannya selama satu tahun itu dianggap dalam keadaan sakit.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan, Herman Priyanto mengatakan koperasi sakit tersebut tidak segera ditindak dengan alasan tidak adanya anggaran. Setidaknya membutuhkan Rp 150 juta untuk satu paket anggaran dalam rangka memantau koperasi yang sakit tersebut.

“Anggaran memantau koperasikoperasi yang kami ajukan selalu tidak diterima, di tingkat eksekutif,” katanya =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KANTOR BARU

Dishubkominfo Mulai Berangan-angan PAMEKASAN - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Pamekasan berencana akan membangun kantor baru, yang lebih baik dari kantor yang saat ini ditempati, di Jl Bonorogo nomor 88, Pamekasan.

Rencana pembangunan kantor baru Dishubkominfo itu sebenarnya diusulkan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2014 ini sebesar Rp 2 miliar untuk pembelian lahannya. Namun, karena terjadi kenaikan harga, usulan tersebut dibatalkan. Sehingga rencana pembelian lahan Kantor Dishubkominfo yang baru nanti, kembali akan diusulkan pada APBD tahun 2015 mendatang, dengan anggaran sebesar Rp 5 miliar. Anggaran itu diperkirakan sesuai dengan luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan kantor baru Dishubkominfo.

Kepala Dishubkominfo Pamekasan, Moh Zakir mengatakan kondisi Kantor Dishukominfo yang dipakai saat ini sudah tidak layak.

Sehingga pihaknya berencana mambangun kantor baru, yang diawali dengan pembelian lahannya.

“Kami usulkan Rp 2 miliar untuk pembelian lahan, tapi tidak jadi, karena setelah kami tanya-tanya harga tanah permeter-nya melonjak, harga tanah untuk keperluan pembangunan kantor baru bisa mencapai Rp 5 M lebih. Sehingga akan kami usulkan lagi nanti,” katanya.

Terang Zakir, dalam rencana pembangunan kantor baru itu, pihaknya akan mencari lahan yang lokasinya lebih strategis, yaitu pinggiran kota seperti di Jl Raya Tambung, Kecama-

tan Pademawu atau di Jl Raya Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Perkiraanya, luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan kantor baru itu, seluas 4.000 me-

ter persegi. Lebih luas dari yang ditempati saat ini, yang hanya 945 meter persegi.

“Rencana kami mau mencari tanah di pinggiran. Kalau mencari lahan di pedalaman banyak

dan lebih murah, tapi tempatnya kurang terbuka, karena lokasi lahan yang diperlukan untuk pembangunan kantor baru harus ditempat strategis,” ungkapnya. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

H

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 13 AGUSTUS 2014|NO. 0418|TAHUN III

TEMBAKAU. Sejumlah petani sudah mulai melakukan penjualan tembakau di Pamekasan.

Jangan Ragu Menindak Pabrik Tembakau Disperindag Berpihak pada Pemilik Gudang?

PAMEKASAN - Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Pamekasan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk tidak ragu-ragu memberikan sanksi kepada pabrik tembakau yang membeli tembakau petani dibawah Break Event Point (BEP) yakni Rp 29.536 per kilo. Minimal sanksi teguran dan peringatan terhadap pabrik tembakau.

Kecuali kualitas tembakau yang dijual petani sangat rendah.

Ketua KTNA Pamekasan, Fathorrahman menyatakan ketetapan BEP sebesar Rp 29.536 per kilo itu berdasar perhitungan pihak terkait sudah disepakati bersama, antara pemerintah, pengusaha tembakau, dan perwakilan organisasi petani.

Perhitungan biaya produksi itu, meliputi ongkos kerja (men-

cangkul), hingga biaya pemupukan.

Analisa sementara yang dilakukan KTNA, kualitas tembakau petani Pamekasan tahun ini masih sangat layak untuk dibeli di atas BEP. Apabila hingga detik-detik panen raya, yakni akhir Agustus dan awal September, tidak turun hujan yang dapat

mengurangi kualitas tembakau.

Harga tembakau akan rusak, apabila petani melakukan panen dini. Karena pabrikan akan jeli memilah jenis tembakau yang layak untuk diproduksi menjadi rokok.

"Kualitas tembakau petani saat ini bagus dan harus dibeli mahal. Mudah-mudahan cuaca terus berpihak kepada petani," ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan, Bambang Edy Suprapto mengatakan BEP yang sudah ditetapkan tersebut merupakan harga batas terendah pembelian yang telah disepakati dengan pihak pabrikan.

Menurutnya, BEP sebesar

Rp 29.536 per kilogram ini berdasarkan perhitungan yang disesuaikan dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok dan harga pupuk di pasaran, termasuk penyesuaian harga kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

BEP tembakau tahun ini juga mengalami kenaikan dari BEP tembakau sebelumnya yakni Rp 26.800 per kilo. Sementara pada tahun 2012 Rp25.000 per kilogram.

Menurut Bambang, kebutuhan pabrikan akan tembakau Pamekasan tahun ini mencapai 24.079 ton. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yang hanya 22.779 ton Ton. Sehingga kesempatan petani untuk

menjual tembakau sangat terbuka lebar, asalkan petani bisa mematuhi ketentuan penanaman hingga ketentuan panen tembakau.

Mengenai sanksi kepada tembakau yang membeli dibawah BEP, pihak Disperindag sendiri tidak bisa memberikan sanksi. Karena pembelian tembakau tersebut akan disesuaikan dengan kualitas tembakau yang dijual petani.

Untuk mengawasi hal itu, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, kata Bambang bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan dan organisasi keemasyarakatan untuk melakukan pemantauan terhadap tata niaga tembakau di Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

RABU 13 AGUSTUS 2014|NO. 0418|TAHUN III

I

PKL

Relokasi Pedagang Tak Kunjung Terealisasi PAMEKASAN - Lapangan Sedandang milik Kodim 0826 Pamekasan, yang saat ini ditempati pedagang direncanakan akan dibuat ruang terbuka hijau dan lapangan olah raga. Namun, rencana itu terhambat karena belum teralisasinya relokasi pedagang di sana.

Relokasi pedagang itu sudah direncanakan sejak tahun 2012 lalu. Namun, waktu itu pedagang tidak dapat direlokasi karena belum ada lahan untuk menjadi tempat pedagang untuk tetap berjualan.

Saat ini, Pemkab Pamekasan telah mempunyai lokasi pengganti, sehingga pedagang tidak kehilangan mata pencahariannya.

Tidak hanya itu, dalam mempersiapkan lokasi pedagang, pemkab juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2 miliar.

Anggaran tersebut untuk membangun kios padagang di dua lokasi yang disiapkan oleh pemkab setempat, yaitu Rp 1 miliar, untuk pembangunan kios dan pendukungnya di bekas Pasar Gurem, kemudian Rp 1 mliliar lagi untuk di eks PJKA, Jl Trunojoyo, Pamekasan.

Perencanaan dua lokasi yang nantinya akan ditempati oleh pedagang, yang saat ini berjualan di Lapangan Sedandang sudah selesai. Sayang, dua lokasi itu belum dapat dibangun karena masih tersendat diproses lelang.

Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikartarung) Ka-

bupaten Pamekasan, Muharram mengatakan di atas dua lahan yang saat ini tidak dimanfaatkan itu akan dibangun sekitar 80 kios untuk tempat berjulan pedagang.

Muharram menjelaskan untuk kios yang akan dibangun di lahan bekas stasiun tidak mungkin dibuat secara permanen. Mengingat lahan tersebut hanya menyewa kepada PT KAI, sehingga akan dibuat semi permanen, yang mudah untuk dipindahkan apabila lahan tersebut akan kembali digunakan oleh PT KAI. Sedang untuk pasar gurem, lanjutnya, selain kios permanen, nantinya juga akan dibangun fasilitas umum seperti ketersediaan air bersih dan fasilitas pendukung lain. “Perencanaan di kami telah selesai, untuk realisasi pembangunanya kami masih menunggu hasil lelang oleh bagian pembagunan, semoga cepet selesai,� katanya.

Sebelumnya, Komandan Kodim 0826 Pamekasan, Letkol Arm Mawardi meminta Pemkab Pamekasan, segera merelokasi pedagang kaki lima yang sampai saat ini masih menempati sepanjang sisi barat dan selatan Lapangan Sedandang Pamekasan, ke area lain yang disiapkan pemkab.

Dengan harapan rencana kodim merubah lapangan tersebut juga segera dapat direlisasikan.

Seperti diketahui, proyek yang melalui proses lelang karena anggarannya diatas Rp 200 juta, belum

dapat dilaksakan karena terhambat administrasi pihak ketiga, setelah Kementrian Pekerjaan Umum, memberi syarat untuk Kontraktor

konstruksi memiliki kualifikasi usaha jasa kontruksi, berbentuk Sertifikat Badan Usaha (SBU), yang dilakukan Lembaga Pengem-

bangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 08/PRT/M/2011. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pencairan Bosda Menuai Keluhan FKDT Berencana Menemui Kementerian Agama PAMEKASAN - Sejumlah guru madrasah diniyah di Kecamatan Pademawu mengeluhkan belum cairnya Bantuan Operasional Daerah (Bosda) tahun 2014. Program bantuan untuk madrasah dan guru swasta dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu, hingga kini belum ada kejelasan.

Salah satu Abdul Ghaffar mengatakan biasanya bantuan tersebut dicairkan pada pertengahan tahun yakni antara bulan Juni dan Juli. Tetapi hingga bulan Agustus ini Bosda tak kunjung cair.

Ia mengaku belum mengetahui kendala yang menghambat pencairan Bosda tersebut. Dia katakan hampir seluruh madrasah di Kecamatan Pademawu mengharapkan agar program tersebut bisa secepatnya dicair-

kan. Mengingat kebutuhan untuk operasional madrasah sangat tinggi.

Apalagi, kata Abdul Ghaffar, bantuan tersebut tidak berlaku satu tahun penuh dan hanya sampai bulan Agustus. Alasannya, tidak ada dana pendamping dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Ia berharap Bupati Pamekasan Achmad Syafii bisa merespon permintaan guru madrasah tersebut,

dengan memberikan dana pendampingan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan.

Ketua Forum Komunikasi Guru Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kecamatan Pademawu, Muzammil Imron juga mengaku belum tahu jadwal pencairan Bosda tersebut.

Muzamil hanya menyatakan sebelumnya seluruh madrasah diniyah di kecamatan itu sudah membuat rekening salah satu bank yang ditunjuk pemerintah.

Sekalipun banyak penulisan administrasi dan pengisian data yang salah. Sehingga madrasah harus kembali merivisi pengisian pembukaan buku tabungan tersebut. Ia juga tidak tahu, apakah kesalahan dalam pengisian admin-

istrasi pembukaan buku tabungan tersebut, termasuk salah satu yang menghambat proses pencairan bosda. Mengingat sejumlah kecamatan lain juga bernasib sama, yakni belum cair.

Muzammil berjanji akan berkoordinasi dengan Kementrian Agama Kabupaten Pamekasan, dan menyampaikan keluhan para guru madrasah yang ada di Kecamatan Pademawu tersebut.

Sementara itu Kepala Kemenag Pamekasan, Juhedi saat dihubungi ponselnya tidak aktif dan pihak kemenag belum memberikan penjelasan alasan belum cairnya bosda tersebut.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Juhaini berharap Kemenag dan Disdik bisa memberikan kepastian pencairan bosda

tersebut. Karena semua madrasah menunggu satu-satunya program yang sangat membantu terhadap keberlangsungan pendidikan di madrasah.

Ia mendukung apabila pemerintah daerah bisa memberikan dana pendamping terhadap program bosda tersebut sebagai penghargaan kepada guru madrasah. Karena guru madin juga sama-sama mencerdaskan generasi Pamekasan, khususnya di bidang pengetahuan agama dan akhlakul karimah. “Selama ini pemerintah cederung perhatianya kepada guru yang mengajar di lembaga. formal, sementara guru yang mengajar di informal dan non formal, sedikit di bantu,� ungkapnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

RABU 13 AGUSTUS 2014 No. 0418 | TAHUN III

RABU 13 AGUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III

MADURA

J

Tim Labfor Polri Olah TKP BPBD: Kami Belum Tahu Jumlah Kerugian Material SAMPANG - Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polri di Surabaya, Selasa (12/8) sekitar pukul 12.00 wib melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran di Pasar Srimangunan Jalan Wahid Hasyim Kelurahan Gunung Sekar Kec/Kota Sampang.

Tim Labfor Polri dipimpin langsung oleh Kompol Andy, bersama tiga anggotanya melakukan olah TKP di bekas bangunan yang hangus terbakar tersebut sekitar tiga jam. Mereka menyusuri satu persatu lokasi kebaran dengan didampingi dari Polres Sampang dan Dispendaloka setempat.

Selain itu, tim Labfor mengambil sejumlah item sebagai sampel bekas kebakaran yang dimasukkan ke dalam kantong kertas plastik. Hal itu nantinya guna menemukan penyebab terjadinya kebakaran.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengatakan, dari sebanyak 416 total kios dan lapak di Pasar Srimanguan yang terbakar tersebut sudah diambil sampel. Hasilnya baru akan diketahui pada dua minggu ke depan.

“Yang diambil sampel yakni kabel bola lampu abu dan arang sisa kebakaran, untuk jumlah kebakarannya sebanyak 127 kios dan 289 lapak,” ucapnya, kemarin di TKP. Dirinya menegaskan, sejauh ini, pihaknya belum bisa mengetahui penyabab kebakaran. Sebab,

Tim Laboratorium Forensik (Lapfor) Polda Jatim melakukan penelitian olah TKP kebakaran di Pasar Srimangunan Sampang, Selasa (12/8) sekitar pukul 12.00 Wib.

masih menunggu hasil penelitian olah TKP dari tim Labfor Polri.

“Makanya kami perlu waktu untuk menentukan penyebab kebakaran,” jelasnya.

Imran menuturkan, titik pengambilan sampel terfokuskan di blok C2 No 83. Dimana, lokasi tersebut merupakan tempat penjual pedagang pakaian.

Selain itu, menurutnya, guna mengetahui penyebab kejadian secara detail, tim Labfor juga memeriksa dan memintai keterangan dua orang satpam serta salah

satu warga sekitar.

“Pemeriksaan kita memintai keterangan kepada Satpam yang kebetulan saat kejadian sedang berjaga, bahkan saksi bernama Candra salah satu warga sekitar, karena kan saat kejadian memang sepi kondisinya,” imbuhnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang melakukan pendataan jumlah kerugian material dalam kasus kebakaran Pasar Srimangunan yang terjadi Senin (11/8).

“Sampai saat ini kami belum

mengetahui secara pasti jumlah kerugian material dalam kasus kebakaran tadi malam itu, dan saat ini kami masih melakukan pendataan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Sampang Wisnu Hartono.

Pasar Srimangunan di Jalan Wahid Hasyim Sampang itu, menurut Wisno, terbakar mulai sekitar pukul 17.00 WIB (versi warga pukul 17.30 WIB), dan api baru bisa dipadamkan enam jam kemudian, setelah Pemkab

Sampang minta bantuan dengan mendatangkan mobil pemadam kebakaran dari Pamekasan dan Bangkalan.

Pada sekitar pukul 21.00 WIB, api sudah biasa dikuasai, akan tetapi, belum bisa dijinakkan secara total, baru sekitar pukul 23.00 WIB kobarannya bisa dipadamkan. “Selain mobil pemadam kebakaran, mobil water canon milik kepolisian juga terpaksa kami terjunkan untuk memadamkan api,” tutur Wisno Hartono. =RYAN HATIYANTO/ANT/MK

PASAR SRIMANGUNAN TERBAKAR

Pedagang Tumpah Ruah di Pinggir Jalan Raya Sampang - Akibat kebakaran yang menghanguskan ratusan kios dan lapak di blok C1 dan C2 Pasar Srimangunan Sampang Senin (11/8) malam, membuat ratusan pedagang meluber ke pinggir jalan keesokan harinya.

Aktivitas jual beli pedagang terjadi di Jalan Cendrawasih, Jalan Kakak Tua, dan Jalan Wahid Hasyim. Hal ini tentu

membuat kepadatan kendaraan yang merayap di akses utama Jalan Kecamatan Kota Sampang terganggu.

Salah satu penjual ikan, Misbahah (42) mengatakan, dirinya berserta ratusan pedagang lainnya terpaksa pindah ke pinggir jalan untuk berjualan. Alasan itu dikarenakan lapak yang berada di dalam pasar dipasangi garis polisi.

“Kalau jualan di dalam kan sudah tidak bisa lagi pasca kebakaran, apalagi sudah tidak memungkinkan dan masih dilarang melintas, Mas, terus mau gimana lagi terpaksa jualan di luar pinggir jalan,” ucapnya, kemarin.

Dijelaskannya, akibat kebakaran yang terjadi lapak miliknya sudah rata dengan tanah.

Bahkan tidak ada satu barang

pun yang bisa diselamatkan.

“Hangus semua, Mas, di dalam lapak saya ada timbangan dan wadah ikan,” singkatnya.

Hal yang sama disampaikan Asmad (35) salah satu pemilik kios pakaian. Menurutnya, melihat musibah yang terjadi dirinya hanya bisa pasrah. “Mau gimana lagi, Mas, semoga ada bantuan dari Pemerintah Sam-

pang,” harapnya.

Pantauan Koran Madura, untuk mengurai kemacetan di sejumlah Jalan yang dibanjiri pedagang korban kebakaran, puluhan aparat Polres Sampang terus disiagakan. Begitu pun, lokasi kebakaran masih diberi garis polisi untuk tindak lanjut penyelidikan penyebab kebakaran. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

KORAN MADURA

RABU 13 AGUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III

PENAMBANGAN GUNUNG MADDAH

Izin Penambangan Perlu Dipertanyakan SAMPANG- Aktivitas penambangan galian golongan C yaitu pasir dan batu (Sirtu) yang ditengarai ilegal di Gunung Maddah, Desa Maddah, Kecamatan Kota Sampang, Selasa (12/8) terus dilakukan. Meski saat ini penambangan tersebut menjadi sorotan terkait perizinannya yang saat ini mengakibatkan kondisi lingkungannya semakin gersang.

Kepala KP3M Sampang Abd Syakur melalui Kasubag TU Ainur Rasyid mengakui jika izin penambangan Gunung Maddah hanya sebagian kecil yang mengantongi perizinan. Menurutnya, pengurukan Gunung Maddah bukan hanya pihaknya yang berwenang. Karena dalam penambangan itu ada dinas lain yang terlibat dalam perizinannya. ”Pengurukan di Gunung Maddah hanya satu yang berizin, yang lainnya tidak ada dan jelas sudah melanggar.

Jadi dipersilakan jika hal itu ingin dilakukan penindakan,” jelasnya kepada Koran Madura, Selasa (12/8).

Selain itu, Rasyid menjelaskan pengeluaran izin tersebut sudah atas rekomendasi tim.

Sehingga diakuinya tidak semerta-merta mengeluarkan

izin tanpa ada persetujuan dari tim yang sudah dibentuk sebelumnya.

“Tim yang dibentuk terdiri 12 orang utusan dari satuan kerja (Satker). Jadi pengeluaran izin penambangan ini semua terlibat. Saat ini izin yang kita keluarkan sudah sesuai prosedur. Selain itu perpanjangan izin saat ini tengah diproses dan masih menunggu rekom Disperindagtam untuk pengeluaran izin,” jelasnya.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) Kabupaten Sampang Misdi menyampaikan, pihaknya sudah melakukan larangan terhadap penambangan tersebut. Selain itu sudah memberitahukan kepada Bupati terkait adanya penambangan galian C yang kian marak itu. ”Kita sudah melarang penggalian itu. Apabila pihak penambang mengatakan sudah mengantongi izin kita tidak bisa berbuat banyak. Seandainya kita punya hak dalam pengeluaran izin, tentu kita tidak akan izinkan. Namun, kenyataanya kita sifatnya hanya sebagai pengawasan dan pembinaan saja,” ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS

PASAR DARURAT

ryan hariyanto/koran madura

RAMAI. Para pengunjung melihat-lihat ikan yang dijajakan pedagang ikan yang berjualan di luar Pasar Srimangunan pasca kebarakan, Selasa (12/8) malam. BERITA HALAMAN J

Kejari Eksekusi Terdakwa Pencabulan Sampang - Kejaksaaan Negeri Sampang, Selasa (12/8) sekitar pukul 10.30 WIb mengeksekusi terdakwa Abdurahman (39), warga Jalan Merpati Kelurahan Gunung Sekar Kec/Kota Sampang.

mohammad muhlis/ koran madura

DIGUNDULI. Gunung Maddah terus digunduli dengan penambangan galian golongan C, Selasa (12/8).

K

Abdurahman menjadi terdakwa kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan korban berinisial F (4), warga Jalan Merpati. Peristiwa pencabulan terjadi pada 25 September 2013.

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sampang Bagus Wicaksono mengatakan, eksekusi terdakwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 858 K/PIDSUS/2014 tertanggal 10 Juli 2014.

Peristiwa itu bermula ketika terdakwa yang merupakan salah satu PNS di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) Sampang itu mengantarkan korban ke rumahnya usai pulang mengaji. Di tengah perjalan, pelaku melakukan pelecehan seksual.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), lan-

Memang terdakwa menang di persidangan tetapi JPU kasasi ke MA, dan surat putusan MA baru kita terima minggu kemarin.

Bagus Wicaksono Kasi Pidum Kejari

taran saat persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sampang beberapa waktu lalu, terdakwa menang.

“Memang terdakwa menang di persidangan tetapi JPU kasasi

ke MA, dan surat putusan MA baru kita terima minggu kemarin,” ucapnya saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Bagus menjelaskan, saat dilakukan eksekusi, terdakwa sedang berada di salah satu rumah kakaknya. Pihaknya dalam mengeksekusi didampingi JPU Misjuto.

Ditempat yang sama, JPU Misjuto menuturkan, awal ditemukannya terdakwa melakukan pencabulan tersebut ketika korban menangis dan mengadukan kepada orangtuanya. Dua orangtua korban melaporkan terdakwa yang belum beristri tersebut kepada aparat kepolisian Polres Sampang.

“Korban nangis, kemudian sama orangtuanya terus ditanyakan ada apa, lalu dilihat dari celana korban ada bekas yang mencurigakan, akhirnya melapor ke polisi,” terangnya.

Akibat perbuatannya, terdakwa dijerat Pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. =RYAN HARIYANTO/MK

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 13 AGUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III

PERKELAHIAN

Dua Orang Tewas dalam Carok Sampang - Dua orang tewas dalam kasus carok atau perkelahian dengan menggunakan senjata tajam antarawarga yang terjadi di Sampang, Senin (11/8) malam sekitar pukul 19.00 WIB. Lokasi carok di Desa Sokobanah Daja, Kecamatan Sokobanah, sekitar 50 kilometer ke arah utara Kota Sampang. Kedua korban meninggal meninggal dunia masing-masing bernama Samiran dan Muswar, warga Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah dan keduanya masih berusia sekitar 27 tahun.

“Kedua korban kini telah dibawa petugas kepolisian Polsek Sokobanah, ke Puskesmas Tolenger,” kata tokoh masyarakat setempat, Rusdi per telepon, Senin malam.

Belum diketahui secara pasti motif carok yang menyebabkan dua orang tewas itu, nemun kabar

yang berkembang di masyarakat karena faktor selingkuh.

Kedua korban menderita luka bacok di hampir sekujur tubuhnya akibat sabetan senjata tajam jenis celurit, serta lemparan batu.

“Kedua orang ini ingin ngeluruh ke rumah warga Desa Sokobanah Daja yang bernama Nardi, namun setelah sampai di tengah jalan ternyata Nardi mempersiapkan banyak massa, dan terjadilah carok itu,” terang Rusdi.

Santri alumni pondok pesantren Sumber Bungur, Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, orang yang hendak ngeluruk ke rumah Nardi, pelaku pembunu-

han kedua orang yang tewas dalam kasus carok itu sebenarnya tiga orang, namun yang bersangkutan akhirnya menyelematkan diri, setelah kedua temannya tewas bersimbah darah.

Kapolres Sampang AKBP Imran Edwin Siregar mengaku, telah menerima laporan adanya carok di Desa Sokobanah Daja, Kecamatan Sokobanah, Sampang itu, dan telah memerintah polsek jajaran untuk menangkap pelaku pembunuhan dalam kasus carok tersebut.

Carok yang terjadi di Sampang, Senin (11/8) malam ini merupakan kali kedua di Pulau Madura, dalam kurun waktu setelah bulan tekahir ini.

Dua minggu lalu, kasus carok juga terjadi di Desa Campor, Kecamatan Proppo, Pamekasan dengan modus yang sama, yakni karena selingkuh. =ABD AZIZ/ANT

PANEN. Tampak petani garam saat mengumpulkan hasil garam di Desa Apaan, Kecamatan Pengarengan, Selasa (12/8).

RUMAH TAK BERIZIN

Komisi A Desak Pemerintah Lakukan Pendataan SAMPANG- Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menemukan banyak rumah warga di sepanjang pesisir Pantai Camplong, tepatnya di kawasan reklamasi ditengarai tidak mempunyai izin. Karena itu, komisi yang membidangi urusan pemerintahan itu meminta instansi terkait untuk segera melakukan pendataan.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sampang Rahmat Hidayat Rifa’ie mengatakan, saat ini pihaknya sedang mencari data-data bangunan rumah yang ada di pesisir pantai Camplong, Kabupaten Sampang. ”Sebab sejauh ini kami mendengar banyak persoalan terkait rumah warga yang tidak berizin,” katanya, Selasa (12/8).

Jumlah rumah di pesisir pantai selatan khususnya daerah Kecamatan Camplong semakin hari semakin bertambah. ”Tentu kondisi itu mengundang perhatian dan juga sangat memprihatinkan. Sebab itu dengan adanya pendataan tersebut nantinya akan mempermudah

mohammad muhlis/ koran madura

Sudah kita minta kepada kepala desa setempat agar menyetor data terkait jumlah rumah yang sudah dibangun di daerah pesisir selatan Kecamatan Camplong.

Rahmat Hidayat Wakil Ketua Komisi A DPRD

untuk mengetahui rumah mana yang mengantongi izin ataupun yang belum berizin,” ujarnya.

Rahmat mengaku sudah mendesak instansi terkait dan kepala desa setempat yang sebelumnya telah dipanggil ke ruang Komisi A agar segera melakukan pendataan. Akan tetapi sejauh ini masih belum ada informasi lanjutan. ”Sudah kita minta kepada kepala desa setempat agar menyetor data terkait jumlah

rumah yang sudah dibangun di daerah pesisir selatan Kecamatan Camplong. Karena kita ingin mengetahui secara pasti berapa jumlah bangunan yang sudah berdiri,” ucapnya.

Sementara Kepala KP3M Sampang Abd Syakur melalui Kasubag TU Ainur Rasjid menyampaikan, pihaknya tetap akan memberikan izin kepada pendiri bangunan yang ada di pantai selatan Kecamatan Camplong dengan syarat rumah yang sudah ditempati tersebut harus mempunyai sertifikat tanah.

“Kami tidak berani mengeluarkan IMB (izin mendirikan bangunan) meski saat ini mereka (masyarakat Camplong) telah mengajukan permohonan sebelum mereka menunjukkan sertifikat tanah. Sebab dalam persoalan ini yang menjadi syarat mutlak pendirian IMB adalah sertifikat. Jadi kami tidak mau tahu dalam persoalan ini.

Dan kami tegaskan kembali bahwa kami tidak akan memberikan IMB sebelum mengantongi sertifikat,” tegasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

GARAM RAKYAT

Kesejahteraan Petani Perlu Diperhatikan SAMPANGKesejahteraan petani garam di Kabupaten Sampang perlu mendapat perhatian dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) setempat. Pasalnya, sebagian besar petani garam belum mendapatkan akses dan sarana-prasarana yang memadai. Karena itu, Komisi B DPRD Sampang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang agar memfasilitasi nasib petani garam.

Anggota Komisi B DPRD Sampang Ach Zahri menyarankan Pemkab Sampang agar selalu memperhatikan nasib para petani garam dan siap untuk memfasilitasi kebutuhannya menyongsong musim tanam garam tahun ini. Supaya nantinya para petani bisa meningkatkan kualitas produksi garamnya.

“DKPP Kabupaten Sampang harus mempersiapkan arahan dan fasilitas petani garam supaya nantinya hasil produksi garam yang ada di Kabupaten Sampang lebih optimal kualitasnya,” ujarnya, Selasa (12/8).

Menurutnya, permintaan tersebut sebagai salah satu cara untuk melakukan pemberdayaan bagi petani garam.

Sehingga apabila nantinya telah diberikan pembinaan maka akan dimungkinkan hasil produksi garam di Sampang mampu bersaing di pasaran.

Zahri juga mengatakan bahwa untuk tata niaga garam tidak perlu diatur oleh pemerintah. Karena, menurutnya, harga garam sudah ditentukan secara nasional meskipun fakta saat ini harga garam masih ditentukan oleh harga pasaran. “Salah satu cara yang harus diperhatikan adalah untuk peningkatan produksi garam yang nantinya mampu bersaing di pasaran,” ujarnya.

Sementara Kabid Kelautan DKPP Kabupaten Sampang Mahfud tidak ada di kantornya saat Koran Madura mencoba melakukan konfirmasi. Sementara saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, yang bersangkutan tidak memberikan respons. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

RABU 13 AGUSTUS 2014

RABU 13No. AGUSTUS 2014| |TAHUN No. 0418 |IIITAHUN III 0418

HUKUM

Saksi Benarkan Sertifikat Digadaikan Tanpa Izin BANGKALAN – Sidang kasus dugaan penggelapan sertifikat SPBU di Kecamatan Sepuluh yang melibatkan oknum pengacara dan PNS kembali digelar di PN Bangkalan. Sidang kali ini mengahadirkan dua saksi yakni Musdar (42) dan Slamet Usmuni (45), keduanya warga Kampung Desa Tengket Kecamatan Arosbaya. Kedua saksi ini membenarkan perbuatan terdakwa yang menggadaikan sertifikat tanpa izin.

Kedua terdakwa Subairi (54) Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya yang berprofesi sebagai PNS, dan Suharti, 35, warga Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, terbukti menggadaikan sertifikat SPBU tanpa izin Moh Bakhar sebagai pemilik sah sari sertifikat tersebut.

Terdakwa menggadaikan sertifikat kepada oknum pengacara bernama Moh Danken (45), warga Tanjung Bumi, dengan alasan untuk menyelamatkan SPBU yang nyaris bangkrut.

“Ya kata Bapak Bakhar Subair menggadaikan sertifikat tanpa seizin Pak Bakhar,” ungkap Slamet Usmuni.

Jaksa Penuntut Umum, Harry Achmad mengatakan saksi yang dipanggil memang dimintai keterangan untuk terdakwa Subari dan Suhartati. Pihaknya mengaku bakal kembali mendatangakan saksi pada sidang selanjutnya. ”Masih ada lagi saksi yang akan didatangkan pada sidang Kamis nanti,” ucapnya.

Sementara itu, Penasihat Hukum Subari dan Suharti, Bahtiar Pradinata membenarkan bahwa kliennya memang menggadaikan sertifikat milik Bakhar kepada Moch. Dangken. Berdasarkan pengakuan kliennya dana itu digunakan untuk modal SPBU milik Bakhar. ”Kalau menurut saya ini meringankan kepada terdakwa, ” ujarnya. = DONI HERIYANTO/RAH

SANTAI. Tampak siswa sedang duduk santai sambil menikmati rokoknya di ares Stadion Gelora Bangkalan SGB, Selasa (12/8).

doni heriyanto/koran madura

SGB Jadi Tempat Merokok Belum Ada Petugas yang Menertibkan Siswa Nakal BANGKALAN - Stadion Gelora Bangkalan (SGB) tampaknya dijadikan lokasi untuk merokok oleh kalangan pelajar mulai dari tingkat SMP hingga SMA. Apalagi di sekitar stadion kebanggaan warga kota Salak ini memang sangat strategis untuk bersantai. Namun, sayangnya justru dijadikan tempat yang tidak patut dilakukan oleh pelajar.

Terlebih dalam peraturan yang diterapkan di semua lembaga sekolah, siswa dilarang merokok.

Pantauan di lapangan, banyak ditemukan siswa yang tengah asyik menghisap rokok di kawasan SGB. Tak ada satu

Moh Mohni

Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan pun petugas yang melakukan penertiban bagi pelajar yang melanggar aturan itu. Kondisi demikian, menimbulkan kesan ketidakpedulian dan cenderung adanya pembiaran pihak ber-

wenang. Sebab, pemandangan ini bisa dijumpai setiap hari.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan, Moh Mohni mengaku kecewa dan menyayangkan perbuatan tak bermoral yang dilakukan anak didik itu.

Tidak sepatutnya kalangan pelajar bertindak demikian. Sebagai pelajar semestinya bisa menjaga moral dan perilaku sebagai orang yang berpendidikan.

"Kalau memang benar anak sekolah yang merokok, ya kami sangat kecewa, seharusnya itu tidak dilakukan oleh seorang siswa. Perlu pengawasan lebih ketat oleh orang tua dan para guru," sesalnya.

Sementara itu, Kasi Trantib Satpol PP Bangkalan, H. Antok mengaku masih menunggu pihak Disdik untuk melakukan razia kalangan pelajar yang tengah asik merokok ditempat umum. Jika ada komunikasi yang jelas, pihaknya selalu siap menertibkan pela-

jar tersebut.

"Kami hanya nunggu dari Disdik saja. Kalau kami kapan saja siap lakukan razia. Sebab, tugas kami kan eksekutor. Mengenai perintah kerjanya harus ada dari lembaga yang lebih berwenang," paparnya.

Dirinya pun tidak memungkiri, jika area SGB dijadikan tempat morokok kalangan pelajar.

Dalam waktu perlu dilakukan kordinasi agar siswa tidak lagi seenaknya berprilaku seperti itu.

Sebab, prilaku yang menyimpang dapat mencoreng nama baik lembaga pendidikan formal. Apalagi, mereka masih sangat muda dan tentunya menjadi harapan besar sebagai generasi penerus di kemudian hari.

"Jika dibiarkan saja, mereka akan semakin berani melakukan tindakan itu, yang seharusnya tidak pantas dilakukan oleh para pelajar," paparnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Lintas Madura

KORAN MADURA KORAN RABU 13 AGUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III N Bangkalan MADURA

Bangkalan N

RABU 13 AGUSTUS 2014 No. 0418 | TAHUN III

sukma firdaus/koran madura

BUSUK. Mayat Purnawirawan Aiptu Samsul Arifin, 49, saat akan dievakuasi ke RSUD dr Slamet Martodirdjo tadi malam.

Mengapa Pensiunan Polisi Tewas di Kamar Kos? Kanit Reskrim Berencana Menyelidiki Sejumlah BB PAMEKASAN - Seorang penghuni kos di kamar nomor 5, di rumah kos milik Urip, 49, di Jalan R. Abdul Aziz, Gang Masjid, Kelurahan Parteker, ditemukan meninggal dengan keadaan sudah berbau busuk kemarin petang (12/8) pukul 17.00 WIB. Diduga korban meninggal sudah lebih dari dua hari. Hal ini sontak membuat warga sekitar geger. Ratusan warga berdatangan ke rumah kos yang berisi delapan kamar itu, yang terletak di gang kecil tersebut.

Dari informasi kepolisian, rupanya mayat yang dtemukan itu

adalah seorang pensiunan polisi, yang baru saja mengajukan pen-

siun dini dari kesatuannya di Polres Grobogan Jawa Tengah. Dia bernama Aiptu Samsul Arifin, 49, warga asli Pamekasan. Diduga kuat korban meninggal akibat penyakitnya yang kambuh sejak sebulan terakhir. Diperkirakan korban sudah meninggal sejak dua hari yang lalu (10/8), di dalam kamar kosnya. Mayatnya tak segera diketahui, karena pintunya tertutup rapat. Padahal semua kamar kos terisi penuh. Namun penghuni kos lain tak ada yang

tahu.

Keadaan ini baru diketahui kemarin sore, oleh salah satu teman kosnya, Aziz, 21, warga Desa Tamberu, Kecamatan Batumarmar. Dia menceritakan sore itu dia merasa tidak nyaman karena tercium bau tak sedap menyengat dari luar kamar. Dia selidiki ternyata berasal dari kamar nomor lima, tempat Samsul kos. Lantas dia mengintip dari ventilasi atas pintu. Tapi di kasur tidak ada orang. Ternyata Samsul berada

MOBDIN

Mobil Dinas DPRD Ditarik H-5 Pelantikan BANGKALAN - Berakhirnya masa bakti anggota DPRD Bangkalan periode 2009-2014, pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat bakal melakukan penarikan mobil dinas (mobdin) tanggal 22 Agustus atau H-5 sebelum pelantikan digelar pada 25 Agustus mendatang. Penarikan mobdin itu terdiri dari 18 unit mobdin, yang digunakan oleh jajaran Pimpinan, Komisi, Fraksi, BK, Bamus, dan Baleg.

Mobdin yang akan ditarik terdiri dari enam mobil Toyota Avanza yang digunakan enam fraksi. Selain itu, empat unit Suzuki APV yang dipakai empat komisi. Kemudian, satu unit Honda New Civic yang dipakai Ketua DPRD dan tiga unit Honda New City yang digunakan tiga wakil ketua. Di samping itu, penarikan juga dilakukan pada satu Toyota Avanza yang dipakai Ketua Badan Legislasi. Tera-

khir, satu unit Suzuki APV yang dipakai Ketua Badan Kehormatan (BK), serta masing-masing satu unit mobil eksoppisio digunakan Badan Musyawarah (Bamus), dan Badan Anggaran (Banggar).

"Lima hari sebelum pelantikan anggota dewan baru, alat perlengkapan berupa mobil dinas sudah bisa kami tarik," ungkap Sekretaris DPRD Bangkalan Affandi.

Menurutnya, dalam waktu dekat ini pihaknya akan memberikan surat edaran terkait penarikan kepada masing-masing anggota legislatif yang menggunakan mobdin. Dengan demikian, bagi anggota yang akan purna tugas masih ada waktu hingga untuk mengembalikan fasilitas berupa mobdin itu. Bagi anggota yang bakal dilantik tidak langsung mendapatkan fasilitas, karena ada mekanisme yang

di bawah jendela dengan kondisi tidak bernyawa, badan bengkak, dan mengeluarkan bau busuk.

"Lantas saya menghubungi teman lain dan bapak kos serta warga.

Tak berselang banyak polisi datang," ujarnya.

Dia sendiri terakhir bertemu korban pada hari minggu pagi.

Bahkan diketahuinya korban sempat jatuh di kamar mandi. Namun saat ditanya kondisinya, korban mengatakan tidak apa-apa. Dia juga sempat menawarkan untuk membelikan nasi, namun Samsul bilang tidak usah. Setelah itu, menurut Aziz, Samsul sepertinya tidak pernah keluar lagi dari kamarnya.

Pemilik kos, Urip,49, yang ditemui di TKP, mengaku kondisi korban sudah tidak sehat sejak awal. Bahkan di tempat kos sering jatuh. Sejak pertama kos, sekitar 10 hari yang lalu, korban terlihat sudah tidak sehat tubuhnya. Bahkan sering terjatuh mendadak.

Namun tidak apa-apa. "Setahu saya korban ini pernah sakit. Bahkan sampai menghabiskan empat kantong darah," ulas Urip.

Dari pantauan koran ini, saat olah TKP, aparat sedikitnya membawa empat kresek plastik barang bukti (BB), dari dalam kamar korban untuk diamankan. Setelah itu, berselang dua jam dari ditemukan, purnawirawan Polisi malang itu langsung dibawa ambulans ke RSUD dr. Slamet Martodirdjo.

Menurut Kanit Reskirm Polsek Kota, Iptu Ach. Soleh, mayat korban akan diautopsi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Pihaknya sementara belum menemukan indikasi lain. Polisi menduga kuat korban meninggal karena sakit. Diketahui sebelumnya korban memang sakit-sakitan.

Kemungkinan besar meninggal akibat penyakit yang dideritanya.

Meski demikian, pihaknya akan melakukan identifikasi lebih lanjut.

"Empat kresek barang bukti akan kami teliti kembali. Sementara korban akan diautopsi di RSUD, guna kepentingan pengembangan selanjutnya," papar Soleh. = SUKMA FIRDAUS/RAH

mengatur mengenai hal itu.

"Terkait pemanfaatan bagi anggota baru, belum bisa langsung digunakan karena ada mekanismenya, yang jelas fasilitas itu akan tetap diberikan," jelasnya.

Sementara itu, dari 50 anggota DPRD Bangkalan periode 2014-2019 hanya terdapat 16 anggota lama yang kembali terpilih. Sedangkan sisanya 34 merupakan wajah baru. Partai Gerindra berhasil mendominasi sebanyak 10 kursi, disusul PDI Perjuangan dengan tujuh kursi. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Komunitas

Bangkalan OO

KORAN MADURA

RABU 13 AGUSTUS 2014

RABU 13No. AGUSTUS 2014| |TAHUN No. 0418 |IIITAHUN III 0418

BERKUMPUL. Kamonitas BBRC dalam sebuah acara di Alun-alun Bangkalan. mawardi for koran madura

Berobsesi Menghapus Citra Negatif Geng Motor Byson Rider Bangkalan Club (BBRC) tidak hanya sekadar perkumpulan seseorang yang memiliki kegemaran bermotor. Para rider yang tergabung dalam komunitas ini sangat mengedepankan nuansa persaudaraan. Sehingga apa yang menjadi keinginan dalam terbentuknya kelompok rider itu, bisa tercapai dan mampu membuat para anggota lebih akrab dan cinta terhadap komunitas tersebut di tengah-tengah perbedaan karakter setiap anggota.

"Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mempererat tali persudaraan. Misalnya, kita touring ke berbagai tempat yang dianggap sangat menantang," papar Mawardi (28) salah satu anggota BBRC. Menurutnya, komunitas BBRC terbentuk atas dasar kesamaan visi dan misi antar sesama pemilik dan pemakai motor Yamaha Byson di kabupaten Bangkalan dan sekitaranya. Selama perjalan terbetuknya komunitas yang berdiri 30 Oktober 2012 ini, BBRC berusaha selalu eksis mewarnai diantara beberapa kelompok biker lainnya. Visi dan misi BBRC berasaskan persaudaraan dan keke-

luaragaan dan mengajak semua pengguna motor agar bisa memahami arti kebersamaan dalam melakukan suatu hal yang bersifat postif.

"Selama ini kelompok motor atau yang sering dikenal dengan sebutan Geng motor selalu dinilai negatif oleh banyak kalangan.

Namun, kami bertekad membuktikan bahwa anggapan itu salah.

Tidak semua komunitas motor itu negatif. Kami juga selalu membina hubungan baik dengan biker lainya," jelasnya.

Sebagai wadah penyaluran hobi di dunia otomotif khususnya roda dua, kata Mawardi BBRC selalu berupaya mengembangkan

kreatifitas para anggotanya, dan bisa menjadi contoh dan etika yang baik bagi masyarakat dalam berkendara, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga, bisa menghapus citra negatif tentang club motor yang belekat di tengah-tengah masyarakat.

"Ini menjadi tantangan tersendiri, pesan moral kita kedepankan berupa memberi panutan bagaimana semestinya berkendara yang benar sesuai dengan standart keamanan. Tentunya sangat positif," paparnya.

Dirinya dapat memaklumi anggapan negatif terhadap gang motor. Namun perlu diluruskan jika itu merupakan oknum saja.

Yang berkembang belakangan ini adalah komunitas rider yang memiliki visi dan misi yang jelas.

Sehingga, orientasi terbentuknya sebuah kelompok pecinta motor mengarah pada kegiatan yang positif. Hal itu bisa dilihat dari acara yang digelar. Dan juga motor yang dipakai sekalipun dalam kemasan modifikasi tapi tetap mengedepankan standarisasi kemanan.

"Kami yakin lambat laun kelompok motor akan dipandang sebagai sebuah oraganisasi yang baik dan bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat," jelasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

IDENTITAS Nama Komunitas: Byson Rider Bangkalan Club (BBRC) Tahun Berdiri: 30 Oktober 2012 Jumlah Anggota: 28 Orang Ketua: Yudi Kegiatan: Touring, Kopdar, dan Bakti Sosial

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

RABU RABU 13 GUSTUS 2014 | No. 0418 | TAHUN III 13 AGUSTUS 2014

MADURA

No. 0418 | TAHUN III

TUT WURI HANDAYANI

Keuntungannya kecil, tapi saya cukup menikmati sebagai latihan berwirausaha”

Perempuan Harus Mandiri Tut Wuri Handayani memanfaatkan libur pondok pesantren pada bulan Ramadan lalu, belajar bisnis. Aktivitas sehari-harinya selama bulan puasa, selain mengikuti ajian kitab kilat, berbisnis pendol. Hal itu sebagai praktik langsung atas ilmu yang telah diperoleh di kampus.

“Di kampus saya belajar ekonomi. Saat libur pondok, saya memanfaatkan waktu lowong dengan bisnis pendol. Ini sebagai latihan atas teori yang dipelajari di bangku kuliah,” tutur mahasiswi semester III Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (Instika) itu.

Menurutnya, keuntungan yang diperoleh memang tidak seberapa, tapi cukup efektif sebagai ajang latihan. “Keuntungannya kecil, tapi saya cukup menikmati sebagai latihan berwirausaha,” tuturnya saat ditanya keuntungan yang diperoleh dari bisnis dadakannya selama satu bulan.

Setelah lulus kuliah nanti, anak sulung dari tiga bersaudara tersebut ingin merintis usaha.

“Saya nanti ingin jadi pengusaha. Saya ingin membuktikan persepsi bahwa perempuan tidak lemah. Perempuan harus mandiri,” ujar perempuan yang berulang tahun pada 6 Agustus lalu.

Ia juga ingin mendobrak stereotip masyarakat Indonesia tentang pekerjaan sebagai wirausaha yang masih dianggap sepele dan tidak menjanjikan ketimbang jenis pekerjaan yang lain. “Meski di negeri ini peluang bisnis sangat besar dan belum banyak yang menggarap, namun yang tertarik belum banyak,” terang perempuan kelahiran Sera Barat Bluto Sumenep.

Antrean menjadi pengusaha memang tak sepanjang antrean jadi pegawai negeri sipil (PNS). Stereotip menjadi pengusaha belum bergengsi seperti bekerja di kantoran. Tak heran jika semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tidak tertarik untuk berwirausaha. =KHOIRIL ANWAR