e Paper Koran Madura 14 Maret 2014

JUMAT

KORAN MADURA

14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp. 70.000

Caleg Jangan Coba-coba fikasi Terima Grati Nasional hal | 3

Sinyal Pencapresan Jokowi Makin Kuat Habis Jumpa Jokowi, Mega Langsung Pimpin Rapat DPP

ant/andika wahyu | render: ach.sunandar

1

0328-6770024 JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III www.koranmadura.com

JAKARTA - Joko Widodo yang kerap disapa Jokowi ternyata datang ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Kamis (13/3) sore bukan untuk membahas pencalonannya sebagai calon presiden (capres) dari partai itu pada pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres), melainkan untuk mengundang mantan Presiden Indonesia kelima itu mengunjungi kawasan Kota Tua Jakarta. Sementara setelah berjumpa Jokowi, Megawati langsung memimpin rapat di markas besar partai moncong putih itu di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Menyusul kunjungan Jokowi ke rumah Megawati di Jl Teuku Umar Jakarta Pusat, berbagai pihak berspekulasi bahwa pertemuan kedua tokoh ini untuk membicarakan capres. Apalagi ada kabar bahwa PDIP berencana menetapkannya sebagai kandidat capres pada Pemilu Presiden 2014.

“Tadi kan di rumah Bu Mega, saya mau ajak ke sini (Kota Tua). Tapi beliau ada rapat, jadinya enggak bisa,” ujar Jokowi di kawasan Kota Tua, Kamis malam.

Ajakan itu, kata Jokowi, sangat beralasan. Sebab, putri Ir Soekarno tersebut sangat menyukai hal-hal yang berbau warisan budaya. Terlebih lagi, kawasan Kota Tua adalah bagian dari sejarah pembentukan Jakarta. Rabu (12/3) lalu, Jokowi mendampingi Mega berziarah ke makam Bung Karno di Blitar.

Sementara itu, seusai bertemu Jokowi, Kamis (13/3) malam, Megawati memimpin rapat di kantor DPP PDI Perjuangan. Rapat itu dihadiri seluruh pengurus DPP dan sejumlah pengusaha.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan, rapat malam ini merupakan agenda rutin. Rapat digelar khusus untuk membahas upaya pemenangan di pemilu legislatif. “Ini rapat rutin. Biasanya siang, cuma ini diganti ke malam, sekalian makan bersama,” kata Eriko.

Eriko membantah jika rapat malam ini membahas atau menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung PDI-P. Ia menegaskan, PDI-P belum mengagendakan pembicaraan soal capres.

Tentang hadirnya sejumlah pengusaha dalam rapat malam ini, Eriko mengaku tak tahu siapa saja yang diundang. “Ya adalah. Kami ingin dengar masukan tidak hanya dari internal, tapi juga eksternal. Nanti setelah selesai (rapat) bisa tanya langsung ke Pak Sekjen (Sekretaris Jenderal PDI-P, Tjahjo Kumolo),” ujarnya.

Sejumlah pengurus teras partai yang hadir pada rapat itu antara lain Sekjen DPP PDI-P Tjahjo Kumolo dan Ketua DPP PDI-P Djarot Saipul Hidayat. =GAM/AJI/ABD

2

KORAN MADURA

JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III PAMANGGI

Sirkuit

Oleh : Abrari Alzael

Wartawan senior di Madura

Perjalanan, dalam sebuah taksi, seseorang merasa tak ada gunanya lagi menjadi penduduk negeri ini. Setengah frustasi, ia merasa pemilu ke pemilu, presiden ke presiden berikutnya, tak lebih dari pengulangan-pengulangan.

Baginya, ujung dari sebuah pemilihan hanyalah membuat yang kaya semakin bertahta dan yang miskin kian terasing. Lalu ia membuat kesimpulan yang dikalimatkan dengan nada tanya : masihkah berguna pemilihan-pemilihan itu? Apa yang disimpulkan itu tentu lahir dari posisinya berdiri.

Ia tidak salah meski tak sepenuhnya benar. Sebab pada fragmen tertentu riwayat politik negeri ini menggoreskan luka dan karena itu, bertanya apakah masih ada gunanya pemilihan di republik ini sebagai hal yang wajar. Mengapa pemilihan masih dilakukan, dari sudut pandang terbalik tentu karena berguna. Lalu berguna untuk siapa sajakah, inilah yang perlu diurai.

Pada kelompok apatisme, politik telah melahirkan cara pandang di mana ada uang abang disayang serta miskin barang kakang dibuang. Ungkapan lumrah ini sejujurnya adalah racun yang membodohi generasi bangsa. Sebab, pemilihan itu berguna apabila pemilih menjadikan dirinya sebagai yang cerdas. Pemilih lupa bahwa setiap kata yang diucapkanpada saat bangsa nya adalah doa. lain berhasil menata Ketika pemilih angkasa, negeri ini memandang tidak terlalu asik dengan pemilihan ada gunanya mengeja batu-batu dan kemudian itu yang dirasakannya pasca pemilihan, ia lupa bahwa doanya dikabulkan tuhan.

Sungguhpun begitu, iapapun yang terpilih dalam kesempatan pemilihan apapun wajib tahu diri, orang lain, dan lingkungan.

Jika kearifan ini tercerabut, maka lengkaplah penderitaan bangsa dimana rakyat tak hanya merasa sedag menghadapi derita tetapi sengsara yang dibuat secara sistemik.

Oleh karena itu, produk uyang dihasilkan melalui pemilihan sudah waktunya menjadikan dirinya sebagai sosok yang kapabel, kompeten, dan inovatif. Ini penting bukan saja kondisi bangsa hari ini tetapi jauh lebih penting untuk bangsa masa depan. Oleh karena itu, negara juga menginovasi sistem yang solutif, transformatif dan inovatif. Sebab fakta hari ini, pada saat bangsa lain berhasil menata angkasa, negeri ini terlalu asik dengan mengeja batu-batu.

Momentum pemilihan yang akan dimulai 2014 - 2015 wajib memberi warna bahwa siluet dan pelangi yang mengurai keindahan itu nyata adanya.

Namun jika wajah negeri ini selalu gulita, tentu saja warga republiken pada akhirnya tak hanya buta huruf tetapi pasti buta warna pula karena sebagian lainnya selalu memekatkan tanah ini. Banyak yang perlu bukti bahwa negeri ini kaya tanpa harus dihuni oleh kaum bedebah. =

KORAN MADURA

Berita Utama

JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III

2

Wawan Berkelit Soal Pilkada Lebak JAKARTA- Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menyatakan dirinya tidak berkepentingan dalam pengurusan perkara di MK. “Saya didakwa dalam kasus penyuapan, dalam hal ini sudah jelas bahwa saya tidak berkepentingan untuk persoalan Lebak dan yang paling punya kepentingan itu Amir Hamzah,” kata Wawan seusai sidang pembacaan nota keberatan (eksepsi) di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan di eksespsi dirinya menyampaikan keberatan dalam hal penerapan pasal.

Wawan dalam surat dakwaannya disebut memberikan uang Rp1 miliar untuk mantan ketua MK Akil Mochtar melalui advokat Susi Tur Andayani agar membantu memenangkan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin dalam pengurusan sengketa pilkada Lebak di MK. Uang Rp1 miliar tersebut merupakan sepertiga jumlah yang diminta Akil yaitu Rp3 miliar, pemberian uang itu pun direstui oleh Gubernur Banten nonaktif yang juga kakak Wawan, Ratu Atut Chosiyah.

Namun saat ditanya mengenai tujuan pemberian uang Rp1 miliar tersebut, Wawan mengatakan akan menyerahkan ke pengadilan.

“Nanti kita buktikan di pembuktian dengan saksi untuk lebih jelasnya, tadi kita membahas di persoalan dakwaan, persoalan fakta nanti bisa dibuktikan lebih jelas lagi di persidangan dengan saksi-saksi lain,” tambah Wawan yang dalam sidang kali ini tidak didampingi istrinya, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Wawan pun enggan berkomentar lebih jauh mengenai hadiah Rp7,5 miliar yang ia berikan untuk Akil terkait pengurusan sengketa pilkada Banten yang akhirnya menetapkan Ratu Atut sebagai Gubernur Banten berpasangan dengan Rano Karno pada 2011 lalu.

“Nanti kita lihat di pembuktian di persidangan untuk lebih detailnya, tadi hanya kita bahas dan memberikan jawaban di eksepsi,” ungkap pemilik PT Bali Pacific Pragama, pelaksana sejumlah proyek infrastruktur di Banten tersebut.

Dalam perkara dugaan pemberian hadiah terkait pengurusan sengketa pilkada Banten, Wawan menghadiahkan Rp7,5 miliar kepada Akil agar menolak permohonan gugatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lain.

Wawan yang sudah mengenal Akil sebelumnya lalu mentransfer uang rekening pada Bank Mandiri Cabang Pontianank atas nama CV Ratu Samagat milik istri Akil, Ratu Rita secara berta-

hap yang totalnya Rp 7,5 miliar dengan penulisan tujuan pengiriman uang dimaksud seolah-olah terdapat hubungan usaha antara PT BPP dengan CV Ratu Samagat.

Sidang pleno MK akhirnya memutuskan menolak permintaan seluruh permohonan sehingga Ratu Atut dan Rano Karno tetap menjadi pasangan kepala daerah di provinsi Banten.

Atas kedua tindakan tersebut, Wawan didakwa pasal 6 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 ahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengenai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pencara maksimal 15 tahun penjara dan dan denda Rp750 juta dalam perkara Lebak.

Sedangkan dalam perkara Banten, Wawan diancam pidana dalam pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp150 juta. =ANT/DESCA

JELANG PEMILU 2014

PKB: Ambil Uangnya, Tolak Partainya JAKARTA-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menyuarakan anti politik uang dalam rangkaian kampanye terbuka yang digelar 16 Maret hingga 5 April mendatang. “Seluruh jurkamnas (juru kampanye nasional) telah dibekali beberapa materi inti. Kami akan mengajak seluruh partai untuk berkampanye secara damai, tidak melakukan black campaign,” kata Ketua DPP PKB, Helmy Faishal Zaini, dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Kamis (13/3).

Menurutnya, PKB akan menggunakan gelaran kampanye sebagai media edukasi politik dengan menyuarakan anti politik uang dan kecurangan kampanye. “Kami mengajak masyarakat menolak money politic dengan mengatakan ‘ambil saja uang mereka tapi jangan pilih mereka’. Ini yang akan jadi tagline kita selama kampanye,” jelas Helmy.

PKB juga mengajak seluruh parpol kontestan Pemilu 2014 agar menjadikan kampanye sebagai ajang pelaksanaan

pemilu yang adil, jujur, dan berwibawa.

“Kampanye politik uang sangat bahaya, itu yang menjadi tema besar PKB. Kami akan memberikan pendidikan politik,” tegas Helmy yang juga menjabat Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menggelar apel fakta integritas “Anti Politik Uang” bagi para seluruh PPL Panita Pengawas Pemilu (Panwaslu) se kecamatan di Jabar.

Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto memaparkan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menguatkan integritas PPL Panwaslu kecamatan agar dalam menjalankan tugasnya obyektif serta tidak memihak. “Ini upaya Bawaslu untuk mendorong komitmen bersama dalam menolak praktik politik uang,” ujarnya usai memimpin apel di lapangan IPDN Jatinangor, Bandung, Kamis (13/3).

Gerakan ini juga sekaligus sebagai langkah strategis Bawaslu Jabar,

terutama dalam proses pengawasan kampanye dan pemungutan suara serta penghitungan suara Pemilu Legislatif 9 April mendatang. Pihaknya berharap lewat gerakan ini ini dapat mendorong seluruh elemen masyarat untuk bersama memerangi praktik politik uang yang sering kali terjadi pada penyelenggaraan Pemilu. Selain itu juga diharapkan seluruh partai politik mampu menghidupkan budaya politik yang bersih serta beradab. “Para kandidat yang menjadi sorotan publik harus bisa menjadi ujung tombak dalam membangun kesadaran politik dan budaya demokrasi, serta menjadi panutan yang baik bagi seluruh masyarakat indonesia,” pintanya.

Harminus menambahkan, peran pemerintah daerah dan instansi terkait juga dituntut dalam menyoalisasikan gerakan Tolak Politik Uang, sebagaimana ekspektasi masyarakat Jabar atas pelaksanaan Pemilu yang jujur, adil, langsung dan bersih. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 14 2014 MARET 2014 JUMAT 14 MARET | No. 0321 | TAHUN III No. 0321 | TAHUN III

33

DUGAAN KORUPSI

Kejagung Tangkap Mantan Dirut TVRI JAKARTA- Mantan Direktur Utama Televisi Republik Indonesia (TVRI) Sumita Tobing, Kamis, ditangkap tim Kejaksaan Agung setelah selama satu tahun buron.

ant/muhammad iqbal

DITANGKAP. Petugas Kejaksaan Agung dan Kepolisian mengawal ketat buronan perkara korupsi pengadaan peralatan siaran TVRI senilai Rp 5,2 miliar Sumita Tobing (tengah) untuk dijebloskan ke dalam Penjara LP Wanita Tangerang, Banten, Kamis (13/4). Sumita Tobing yang telah menjadi buronan Kejagung sejak September 2012, dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun, 6 bulan, dan pidana denda Rp 250 juta.

Caleg Jangan Coba-coba Terima Gratifikasi KPK Ancam Hukuman Pidana Seumur Hidup JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan diskusi Pemilu mengambil tema “Potensi Gratifikasi Legislatif Berkaitan dengan Kampanye dan Pemilu. Sebagai narasumber, KPK mengundang tim dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Disamping itu pula diundang sejumlah LSM pemantau Pemilu. Namun sayangnya, hanya lima partai politik yang hadir dalam diskusi.

“Saya lihat langsung dari absen yang hadir hanya Partai Bulan Bintang (PBB), Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra dan PKPI yang hadir di sini,” ujar Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono di Jakarta, Kamis (13/3).

Giri jelaskan bahwa kehadiran parpol adalah bentuk partisipasi mereka dalam melahirkan calon legislatif (caleg) yang bersih dan berintegritas. Terkait ketidakhadiran parpol lain seperti Demokrat, PKS, PPP dan lainnya, enggan Giri jelaskan lebih lanjut. “Kami undang dalam acara Fokus Grup Diskusi FGD hari ini, ada unsur KPU, Bawaslu, NGO, dan pakar atau pengamat politik. Unsur parpol juga kami undang, tapi yang hadir cuma dari lima parpol,” beber Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Busryo Muqqodas dalam jumpa pers di kantornya, Jalan H.R Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (13/3).

Meski tertutup untuk umum, Busyro menjelaskan, topik utama yang diangkat dalam diskusi itu mengenai upaya pencegahan bagi para calon anggota legislatif (caleg) baik petahana maupun tidak agar menjauh dari politik uang atau menerima sumbangan dari pihak ketiga. Khusus untuk caleg incumbent yang kedapatan menerima gratifikasi, Busyro menegaskan, diancam hukuman seumur hidup. Sanksi ini sesuai Pasal 12 B UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Pasal 12 B UU Tipikor itu berat loh. Hukumannya seumur hidup, 4 sampai 20 tahun,” jelasnya.

Busyro menambahkan, caleg hasil Pemilu 2014 ini menjadi penentu cerminan wajah Indonesia lima tahun mendatang. Untuk itu, KPK berharap caleg yang maju benar-benar bersih baik yang dari pusat hingga ke setiap

sudut daerah di Indonesia.

“Latar belakang konsen kami pada kepentngan KPK dan negara. Bagaimana mengahsilkan caleg yang tidak bermasalah sejak awal, tidak main gratifikasi terutama incumbent. Surat edaran sudah kami kirimkan juga,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Budiarti menyampaikan apreasiasi tinggi terhadap sikap tegas KPK memberikan peringatan ke caleg-caleg dalam Pemilu nanti.

“Seperti gayung bersambut antara regulasi KPU dengan fokus KPK, angkat isu pemilu yang berintegritas,” kata Ida. Menurutnya, pencegahan harus dilakukan sedari awal sebelum caleg terpilih dan duduk di kursi pemerintahan. Salah satu permintaan KPU adalah agar para caleg melaporkan dana kampanye mereka secara berkala.

“Yang dilakukan KPU adalah kami mendorong peserta Pemilu menyampaikan laporan sumbangan dan kampanye secara periodik. Ini tidak diatur undang-undang, tapi direspon peserta pemilu. (laporan dana kampanye) Periode satu dan dua sudah bisa diakses publik,” imbuh Ida. =GAM/ABD

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Kamis, menyatakan Sumita Tobing ditangkap di kantor Pusat Jaktv, Kompleks Perniagaan SCBD, Jakarta Pusat pada pukul 11.50 WIB. “Tim Kejagung, Kejati DKI, dan Kejari Jakarta Pusat menangkapnya setelah sejak September 2012 dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO),” kata Setia Untung Arimuladi.

Sumita Tobing terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan peralatan siaran TVRI yang merugikan negara sebesar Rp12,4 miliar.

Sumita Tobing dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan.

Kejagung pada 2 Mei 2012, pernah gagal mengeksekusi Sumita Tobing karena adanya adanya dua nomor registrasi yang berbeda pada putusan Mahkamah Agung (MA) dengan nomor registrasi 856 dan nomor registrasi 857.

Pada putusan majelis kasasi pada 6 Januari 2011 menyatakannya bersalah dan harus dihukum 1,5 tahun, namun pada 28 Agustus 2009, MA melalui websitenya, menyatakan Sumita Tobing bebas.

Kemudian Kejagung mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung untuk meminta fatwa sekaligus menanyakan adanya dua nomor registrasi tersebut.

MA menjawabnya surat putusan MA atas nama Sumita Tobing yang masuk tertuang dalam register perkara Nomor 856K/ Pid.Sus/2009 dan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 November 2011. =ANT/RIZA FAHRIZA

4

KORAN MADURA

Nasional

JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III

JELANG PEMILU

Peredaran Uang Palsu Meningkat JAKARTA-Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo mengakui ada peningkatan peredaran uang palsu maupun penipuan yang berkedok uang palsu di tahun 2013 dibandingkan dengan 2012. Namun, Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) ini menolak mengaitkan peningkatan uang palsu ini dengan aktivitas Pemilihan Umum (Pemilu).

ant/m risyal hidayat

UANG PALSU. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Setija Junianta (kedua kiri) menunjukkan barang bukti berupa lembaran uang palsu (upal) ketika ungkap kasus di Mapolrestabes Srabaya, Jatim, Kamis (13/3). Unit Jatanum Polrestabes Surabaya berhasil menggagalkan empat tersangka pembuatan upal dalam rumah industri dengan mengamankan uang pecahan Rp 100.000 senilai Rp 13 juta, pecahan uang Rp 50.000 senilai Rp 2 juta, dua lembar uang pecahan Rp 5.000, 30 lembar pecahan Rp 50.000, 19 lembar uang pecahan Rp 100.000 yang belum dipotong.

Ical Terus Digoyang Priyo: Di Negara Lain Enggak Pernah Ketua Umum Jadi Capres JAKARTA - Upaya dari internal Partai Golkar untuk menggoyang pencalonan Abirizal Bakrie atau Ical sebagai calon presiden (pencapresan) terus berlangsung. Kali ini datang dari Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso.

Kepada wartawan di Jakarta Kamis (13/3), Wakil Ketua DPR itu mempertanyakan kebiasaan partai-partai politik di Indonesia yang mengusung ketua umumnya sebagai calon presiden (capres). Fakta seperti ini berbeda dengan di negara-negara demokrasi lainnya yang hampir tidak pernah mengajukan ketua umum partai sebagai capres. “Di beberapa negara lain enggak pernah muncul ketua umum jadi capres. Di negeri kita unik, ketua umum memang diharuskan jadi capres,” kata Priyo.

Karena itu Priyo meminta partai politik seharusnya lebih bijak dalam menetapkan

calon presiden agar yang diusung adalah sosok yang berkompeten, bukan hanya karena ketua umum partai. Sebab, menurut dia, capres seharusnya seorang figur yang merakyat dan mampu menyelesaikan masalah. Padahal ketua umum partai tak selamanya layak menjadi capres.

Pernyataan ini seolah menentang kebijakan Partai Golkar yang mengajukan ketua umumnya Aburizal Bakrie sebagai capres untuk pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) mendatang. Tetapi saat ditanya soal ini, Priyo tiba-tiba mengelak menjawab. Menurutnya, Golkar dan Ical memiliki hak dan wewenang untuk itu. “Itu hak dan boleh saja, tapi hendaknya dibuka kesempatan bagi tokoh lain untuk digerakkan sebagai capres. Jangan tutup mata dan telinga terhadap tokoh lain. Ini untuk memperkaya pandangan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Priyo mengatakan ada kemungkinan partainya akan mengevaluasi pencapresan Ical. Menurut dia, opsi evaluasi itu menjadi sulit dibendung saat Golkar kalah dalam pemilu legislatif. Manuver

sejumlah elite Golkar di antaranya datang dari Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai dan Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono.

Yorrys mengatakan, muncul opsi mengusung capres dari eksternal dan cawapres dari internal. Opsi tersebut muncul dari hasil pengamatan elektabilitas Ical yang stagnan dan elektabilitas Golkar yang melorot di bawah bayang-bayang PDI Perjuangan. Sementara, menurut Agung Laksono, ada wacana mengusung Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung sebagai calon wakil presiden. Akbar pun telah menyatakan kesiapannya sebagai cawapres.

Leo Nababan, fungsionaris Partai Golkar sudah mengingatkan bahwa pencapresan Ical sudah final dan sudah diputuskan dalam rapat pimpinan nasional. Karena itu dia meminta semua kader partai beringin itu untuk segera menghentikan manuver yang justru akan merugikan Golkar sendiri. =GAM/AJI

“Kita juga monitor itu (peredaran uang palsu, Red). Kita melihat itu tidak ada hubungan dengan pemilu,” kata Agus Martowardojo, seusai menghadiri sebuah seminar ‘Fitch Ratings Credit Briefing: Indonesia 2014 - Solid Progress or Election Euphoria? di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Kamis (13/2).

Seperti diketahui, data BI menyebutkan uang pecahan Rp100 ribu paling banyak dipalsukan. Hal ini terlihat dari total 135.110 lembar uang palsu yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim POLRI). Uang rupiah palsu pecahan Rp100 ribu mencapai 67.278 lembar.

Kita juga monitor itu (peredaran uang palsu, Red). Kita melihat itu tidak ada hubungan dengan pemilu Agus Martowardojo Gubernur BI

Agus menegaskan perlu dibedakan antara uang palsu dan penipuan. Misalnya, ia mencontohkan banyak yang melakukan penipuan dalam membayar dan penipuan itu disertai seolah-olah dengan uang yang bukan uang. “Ini harus dibedakan karena itu bukan uang palsu. Betul-betul penipuan. Misalnya dia pakai uang (permainan,red) monopoli, itu benar-benar penipuan,” kata dia.

Menurut dia, yang benar-benar terkait uang palsu, yaitu melakukan penipuan dengan memalsukan uang atau menyamarkan uang seolah-olah itu benar tapi ternyata palsu. ia mengakui ada sedikit peningkatan di tahun 2013 dibanding 2012. Namun, kata dia lagi, masih di bawah tahun 2010.

“Kita akan teruskan kerjasama dengan pihak berwenang,” tutur dia. =GAM

KORAN PROBOLINGGO LINTAS NUSANTARA MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT MARET 2014 JUMAT 14 MARET14 2014 | No. 0321 | TAHUN III No. 0321 | TAHUN III

55

INDUSTRI KEUANGAN

OJK Cabut Izin Usaha 2 Perusahaan Ventura JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Artha Nusa Sembada dan PT Freeport Finance Indonesia sebagai Perusahaan Modal Ventura.

Pencabutan izin usaha dilakukan karena PT Artha Nusa Sembada dan PT Freeport Finance Indonesia telah melakukan perubahan kegiatan usaha, sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Modal Ventura. Demikian keterangan tertulis OJK di Jakarta, Kamis, (13/3).

ant/r. rekotomo

EKSPOR SERAGAM MILITER. Seorang anggota TNI mengamati patung manekin berseragam militer sejumlah negara, di ruang pamer PT Sri Rejeki Isman (Sritex), Sukoharjo, Jateng, Rabu (12/3). PT. Sritex merupakan salah satu pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara yang memproduksi seragam militer untuk 30 negara di dunia, termasuk negara-negara anggota NATO.

BI Masih Tahan BI Rate 7,5% JAKARTA-Bank Indonesia (BI) kembali menahan suku bunga acuannya atau BI Rate di posisi 7,5%. Keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI tersebut dinilai masih konsisten dengan kondisi ekonomi saat ini.

“Setelah melakukan asessment dari berbagai aspek baik external dan internal, RGD memutuskan untuk mempertahankan BI Rate 7,5%,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara, di Gedung BI, Jakarta, Kamis (13/3).

Seperti diketahui, BI melakukan penyesuaian dengan menaikan BI rate sebesar 175 basis poin selama periode Juli hingga November. Pada bulan Desember 2013 hingga Maret 2014, RDG BI menetapkan untuk menahan BI rate pada posisi 7,5%.

Tirta menambahkan, selain

mempertahankan BI rate, RDG BI juga menetapkan untuk menahan suku bunga landing facility dan deposit facility masing-masing pada posisi 7,5% dan 5,75%.

“Evaluasi menyeluruh ekonomi Indonesia, bahwa tahun 2014 dan 2015 menunjukkan kebijakan BI masih konsisten untuk mengarahkan inflasi pada kisaran 4,5% plus minus 1% pada tahun 2014,” tukasnya.

Menurutnya, kebijakan ini juga dalam mengendalikan kondisi ekonomi sehingga defisit neraca transaksi berjalan sehat.

“BI akan senantiasa memperkuat kebijakan makro dan mikroprudensial,” ucap Agus.

Disanggah Sementara itu, bank sentral menyanggah pernyataan Fitch Ratings yang memperkirakan bahwa defisit transaksi berjalan tahun ini sebesar 3,1%. BI mengaku tetap meyakini angka current account deficit pada tahun ini hanya sebesar 2,5%.

Gubernur BI Agus D.W. Marto-

wardojo menjelaskan, berdasarkan perhitungan bank sentral, tren defisit transaksi berjalan akan terus mengalami perbaikan.

“Kalau proyeksi Fitch itu, tentu setiap institusi punya perhitungannya masing-masing,” ujarnya.

Keyakinan BI atas defisit transaksi berjalan sebesar 2,5% tersebut, sejalan oleh reformasi struktural yang didukung dari sisi moneter dan fiskal yang akan terus berlanjut. “Jadi saya merasa kalau masih ada pandangan bahwa current account deficit masih ada di kisaran 3%, bukan di 2,5%, maka harus ada komitmen dari semua pihak untuk memperbaiki kinerja ke depan,” tukasnya.

Sebelumnya, Fitch Ratings memperkirakan bahwa defisit neraca transaksi berjalan di 2014 akan sebesar 3,1%. Pasalnya, lembaga pemeringkat internasional ini menyebutkan bahwa pihaknya lebih konservatif dalam mengkalkulasi sejumlah faktor risiko ke depan. =GAM

Berdasarkan surat yang dikirim Direksi PT Artha Nusa Sembada dengan nomor 0001/ ANS/I/2014 tanggal 6 Januari 2014, laporan hasil rapat umum pemegang saham PT Artha Nusa Sembada menyatakan perubahan kegiatan usaha.

Perubahan ini telah disetujui oleh instansi berwenang melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-65570.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 13 Desember 2013.

Sesuai ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, maka Perusahaan Modal Ventura yang mengubah kegiatan usaha akan dicabut izin usahanya.

Sementara itu, melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-17/D.05/2014, maka izin usaha PT Artha Nusa Sembada sebagai Perusahaan Modal Ventura dinyatakan dicabut.

Dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-344/KM.10/2009 yang menyatakan PT Artha Nusa Sembada sebagai Perusahaan Modal Ventura juga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sedangkan berdasarkan surat Direksi PT Freeport Finance Indonesia yang bernomor 005/FFI/ XII/2013 tanggal 9 Desember 2013, hasil rapat umum pemegang saham memutuskan perubahan kegiatan usaha, sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan. Keputusan ini juga telah disetujui oleh instansi berwenang melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-61842.

AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 28 November 2013.

Selain itu, Direksi PT Freeport Indonesia dengan surat bernomor 006/FFI/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 menyampaikan akta rapat umum pemegang saham yang memuat keputusan pengembalian izin

usaha PT Freeport Finance Indonesia sebagai Perusahaan Modal Ventura.

Sesuai ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, maka Perusahaan Modal Ventura yang mengubah kegiatan usaha akan dicabut izin usahanya. Izin juga dicabut apabila suatu perusahaan mengembalikan izin usaha sebagai Perusahaan Modal Ventura.

Melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep18/D.05/2014, maka izin usaha

PT Freeport Finance Indonesia sebagai Perusahaan Modal Ventura dinyatakan dicabut.

Dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 464/KMK.013/1992 yang menetapkan izin usaha PT Freeport Finance Indonesia sebagai Perusahaan Modal Ventura juga dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kedua Keputusan Dewan Komisioner OJK ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada 24 Februari 2014. Dengan dicabutnya izin PT Artha Nusa Sembada dan PT Freeport Indonesia, maka kedua perusahaan itu diminta menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III

FINANSIAL

Struktur Mikro Pasar Uang Membaik JAKARTA-Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo menilai penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terjadi dalam beberapa pekan terakahir, lebih banyak dipengaruhi oleh membaiknya struktur mikro dari pasar keuangan domestik.

“Saya melihat saat ini rupiah yang sekarang mencerminkan fundamental ekonomi kita. Dan, banyak dipengaruhi oleh membaiknya micro structure dari pasar keuangan kita,” ujar Agus, saat ditemui di The RitzCarlton, Jakarta, Kamis, (13/3).

Menurutnya, penguatan rupiah juga ditopang oleh besarnya danadana asing yang masuk ke Indonesia sejak Januari 2014. “Kami juga tentu harus bisa menjaga arah perkembangan kesehatan keuangan dari ekonomi Indonesia,” tukasnya.

Saya melihat saat ini rupiah yang sekarang mencerminkan fundamental ekonomi kita. Dan, banyak dipengaruhi oleh membaiknya micro structure dari pasar keuangan kita Agus Martowardojo Gubernur BI

Lebih lanjut dia menjelaskan, jika perbaikan itu tidak mendapatkan pengawalan dari BI, maka dikhawatirkan kondisi rupiah akan lebih lemah.

“Jadi, kami ingin meneruskan reformasi struktural yang sudah berjalan.

Kita memasuki tahun 2014 yang ada election, maka kita terus menjaga tren yang sudah baik ini,” ucap Agus.

Sementara itu, terkait denhan defisit neraca perdagangan Januari 2014 yang mencapai USD430,6 juta, Agus mengungkapkan, bahwa realisasi tersebut masih bisa diterima. “Tapi, kami harus berusaha agar kuartal pertama ini neraca perdagangannya tetap positif dan balance of paymentnya tetap terjaga,” paparnya.

Saat ini, BI masih memandang bahwa perekonomian Indonesia tetap mengarah pada tren perbaikan yang ditandai dengan defisit transaksi berjalan yang mengecil dan pasar keuangan yang lebih efisien. “Jadi, secara umum kami melihat bahwa penguatan rupiah ini masih dibatas yang kami yakini,” tutup Agus. =GAM

ant/audy alwi

DORONG INOVASI MEBEL & KERAJAINAN. Anggota Komite Inovasi Nasional Rachmat Gobel (tengah), Ketua Umum Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia Sunoto (AMKRI/kanan) dan Sekjen AMKRI Abdul Subur melihat katalog saat meninjau International Furniture Expo 2014, di Jakarta, Kamis (13/4). Kunjungan tersebut untuk mengetahui dan mendorong penciptaan inovasi-inovasi lokal bidang industri mebel dan kerajinan.

Kabut Asap Makin Pekat Seluruh Maskapai Tutup Penerbangan Batam-Pekanbaru BATAM-Maskapai Lion Air, Garuda Indonesia, Citilink menutup sementara penerbangan dari Bandara Internasional Batam Centre ke Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau setelah jarak pandang bandara tujuan terus memburuk.

“Garuda Indonesia sudah sejak 1 Maret menutup penerbangan ke Pekanbaru, sementara Lion Air sejak 10 Maret, Citilink sejak 12 Maret 2014,” kata Kepala Bagian Umum Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Suwarso di Batam, Kamis.

Pihak maskapai, kata dia, masih menunggu kondisi bandara di Pekanbaru aman untuk penerbangan dan belum memastikan akan kembali terbang.

“Awalnya Lion Air membatalkan penerbangan sampai 12 Maret kemarin.

Namun hingga saat ini mereka belum terbang. Maskapai lain juga belum memberikan kepastian kapan terbang lagi,” kata dia.

Sebelumnya Garuda Indonesia melayani penerbangan Batam-Pekanbaru satu kali sehari dengan pesawat Bombardier CRJ-1000 NextGen dengan kapasitas 96 penumpang.

Lion Air memiliki jadwal penerbangan tiga kali sehari dengan pesawat Boeing 737 terbaru masing-masing dari Batam pukul 09.10 WIB, 13.30 WIB dan 15.25 WIB dengan jarak tempuh sekitar 50 menit.

Citilink, kata dia, memiliki jadwal penerbangan dua kali dengan pesawat Airbus A320 masing-masing dari Batam pukul 10.40 WIB dan 11.30 WIB dengan lama penerbangan ke Pekanbaru 50 menit.

“Total setiap hari enam penerbangan

Batam-Pekanbaru dibatalkan. Sebenarnya gangguan penerbangan ke Pekanbaru sudah terjadi sejak lama, namun ada maskapai yang tetap terbang jika kondisi memungkinkan,” kata Suwarso.

Ia mengatakan untuk penerbangan ke Sumatera daratan lain seperti Jambi, Palembang, Padang, dan Medan tetap dilayani seperti biasa.

“Untuk tujuan lain semua lancar. Informasi dari bandara tujuan, jarak pandang masih relatif aman untuk penerbangan,” kata dia.

Bandara Internasional Hang Nadim Batam merupakan bandara yang dikelola langsung oleh BP Batam dan Kementerian Perhubungan. Bandara tersebut juga dijadikan penghubung (hub) maskapai lion Air dari Indonesia wilayah barat ke tengah dan timur dengan penerbangan langsung Batam-Balikpapan. =ANT/LARNO

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Penjual Koran Cerpen: Nurul Anam*

S

ebenarnya cita-cita yang diusung dari desa cukup membuat lautan bergelombang dan membuat bumi ini bergetar. Namun hidup tak pandang pilih siapa yang kuat dia yang dapat, mereka mencoba bertahan di tengah banyak persoalan di negeri ini. Menjual koran adalah jalan lain menuju kemakmuran perutnya yang berhari-hari mengalami kemacetan sosial.

Memang selain menjual koran masih banyak pekerjaan lain yang dapat mereka kerjakan tapi karena kemalasan yang mereka warisi dari orang tuanya maka menjual koran adalah profesi yang paling dia sukai. Selain penjual koran pekerjaan freeline, juga untungnya besar, misalnya ada orang yang memberi nasi bungkus, ada yang memberi uang lebih dan yang paling membuatnya betah di lampu merah adalah paha-paha yang tersaji setiap pagi. Wow indahnya.

Pagi itu Petek, biasa aku memanggilnya. Sedang masuk kantor seperti biasanya. Dia

KORAN MADURA

Budaya

JUMAT 14 MARET 2014 No. 0321 | TAHUN III

mengkayuh ontel dari Cabean Bantul menuju Malioboro tempat dia mengambil koran setiap hari ke bosnya, agak jauh memang Cabean-Malioboro, tapi tak pernah membuat ciut nyalinya untuk menjual koran. Petek lupa kalau sekarang musim penghujan, dia tidak membawa jaz hujan dan tidak membawa plastik sebagai antisipasi kalau nanti pas jual koran hujan datang tiba-tiba.

“Ah, tak apalah Tuhan maha pengasih dan penyayang” dalam pikiranya, Petek selalu percaya bahwa Tuhan maha tahu dan akan menolong terhadap hambanya yang butuh pertolongan. Maklumlah Petek punya pikiran seperti itu sebab sebelum berangkat ke kota Gudeg, Petek pernah mondok selama enam tahun lebih di desa kelahirannya, Madura. Walau ketika menjadi santri Petek harus keluar dengan cara yang tidak terhormat (dikeluarkan) penyebabnya tak lain karena dia tidak bisa bernafas jika tidak merokok sedangkan di pondok yang dia tempati mer-

JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III

77

Waktu mencatatnya sebagai nasib setiap diri dan membuat hidup ini sulit ditebak.

Masa depan adalah bayang-bayang dan manusia lahir untuk masa depan bukan untuk masa lalu. Mereka (Petek, Mat H, Paridnyak) yang terlahir dari rahim jalanan menempuh hidup dengan banyak persoalan, namun semua persoalan adalah anugerah baginya sebab persoalan dipastikan akan selalu mengiringi dalam setiap kehidupan.

okok adalah pelanggaran terbesar dan hukumannya tidak bisa ditawar selain droup out. Ini juga yang menyebabkan petek bekerja menjadi penjual koran.

Tiap hari Petek menghabiskan mentari pagi di lampu merah seraya berharap suatu hari nanti dapat meraih apa yang dia cita-citakan sejak kecil, menjadi politisi dan menjadi wakil rakyat di negeri ini. tak tanggungtanggung memang apa yang dia cita-citakan sebab dia selain menjual koran dia juga suka membaca beritaberita yang ada di berbagai koran seperti Kompas, Jawa Pos, Tempo, dll.

Dari situ cita-cita petek semakin besar dan berkembang melihat para wakil rakyat sudah tidak becus lagi mengurus bangsa ini (Indonesia). *** “Hai Bro, ngapain bengong, tuh ada yang manggil mau beli koran, mungkin” Mat H tiba-tiba membuyarkan impiannya.

“Iya Buk, Tribune ono karo Kompas, jadi lima ribu semua”.

Ibu yang membeli koran Tribun dan Kompas itu mengeluarkan uang sepuluh ribu rupiah kemudian Petek hendak mengambil uang kembaliannya dari sakunya, namun ibu itu malah bilang ”udah ambil aja kembaliannya”.

Senyum terpancar di bibir Petek, seraya berucap “ terimakasih, buk”. Mat H yang telah menunggu di pinggir karena korannya sudah habis duluan juga ikut tersenyum melihat temannya mendapat hadiah dari pelanggannya.

Tiba-tiba dari arah selatan, arah jalan pulang. Parinyak datang dengan mengkulum senyum di bibir, entah ada apa gerangan tidak biasanya dia pagi-pagi sudah menebar senyum dari jarak yang begitu jauh. Mungkin pagi

ini rejeki telah menghampirinya, Petek dan Mat H sama-sama menimbun tanda tanya seraya menunggu ada apa sebenarnya.

“Piye Mas Bro” Parid menyapa dengan senyum yang tak biasa.

“Ora piye-piye” jawab Mat H lalu bertanya “ada apa senyumsenyum dari tadi?”

Parid hanya senyum dan terus tersenyum, Petek yang duduk di pinggir jalan agak malas melihat Paridnyak yang menyimpan tanya dalam senyumnya itu.

Tuhan memang takkan pernah tega melihat manusia menderita tapi apalah arti kasih sayang sifat Tuhan jika Jawa Pos tetap di tangan dengan wajah sembrautan seperti ini! timpal Paridnyak kepada Petek. Sindiran itu membuat Petek terbakar dan meredam emosinya dengan kepulan rokok dan seduhan kopi di bawah lampu merah.

“Apa maksudmu?” “hahahahahaha” Paridnyak tertawa terbahak-bahak *** Tiga pemuda itu (Petek, Mat H, Paridnyak) biasa menghabiskan sisa waktu paginya di bawah lampu merah untuk sekedar bercerita bagaimana pengalaman masing-masing di tempat kerjanya, juga melepas lelah yang mulai jam 05.00 wib mengontel lalu berjualan koran.

“Bro, ternyata penjual koran juga bisa menjadi penulis koran? “maksud kamu Ridnyak?” timpal Petek dan Mat H. “Hahaha Harjo memuat opiniku bro, yang berjudul (Politik Uang)” “Asem” Petek dan Mat H seakan tak terima, maklumlah Petek dan Mat H yang mempunyai cita-cita sebagai politikus dan juga menulis opini-opini tentang politik sampai saat ini belum dimuat di media manapun.

Sedangkan Paridnyak yang notabennya adalah pencinta sastra malah yang dimuat. “Apa ini tidak pelecehan Tuhan, apa kau tak pernah mendengar doaku ketika malam datang dingin menghantam” Petek sangat kecewa sampai Tuhan pun salah di matanya.

Bisa dimaklumi Petek dan Mat H kesal mendengar kabar itu sebab mereka bertiga tinggal di salah satu pondok mandiri di Bantul yang didirikan oleh alm Gus Zainal Arifin Thoha. Dan di pondok itu menulis adalah kewa-

jiban yang tidak bisa ditawar lagi.

Juga setiap saat ketika mau salat mereka pasti berhadapan dengan mading yang bertuliskan “MANA KARYAMU”.

Ini yang membuat persaingan antara Petek, Mat H, dan Paridnyak sampai pagi jatuh di dada mereka bertiga. Sebenarnya penjual koran bukan sebagai profesi bagi mereka tapi hanya sebagai pengisi perut saja, tanpa jual koran mereka tak makan.

Biasa sebagai santri baru tidak mungkin tulisan mereka akan di muat tiap hari atau bahkan tiap minggu. Mereka menulis masih seumur jagung tapi persaingan seperti para elit politik negeri ini yang memperebutkan kursi kekuasaan panasnya.

Penjual koran telah mengantarkan mereka pada status sosial orang-orang bawah tapi tulisan mereka membuat tidur para elit politik negeri ini tak nyenyak. Sebagai penjual koran dan penulis adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya di negeri ini, masyarakat kebanyakan menganggap setiap penjual koran adalah anak-anak jalanan yang tak bersekolah dan tak mempunyai kemampuan, namun kini opini publik itu telah mereka ubah dengan kerja keras.

Tidak semua penjual koran adalah anak jalanan dan tidak semua anak jalanan itu tak berpendidikan. Hanya saja negeri ini tertipu oleh dasi dan jas, sedangkan mereka tak lebih dari seorang anak jalanan dan penjual koran.

Petek menulis opini di Jawa Pos dengan mengkeritik pemerintah yang seakan tak peduli terhadap rakyat bawah dan juga memberikan pandangan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa status sosial tidak ada hubungannya dengan perkembangan intelektual dan mencapai sebuah cita-cita.= Kutub, 2014 *) Lahir di Sumenep Madura.

Presiden Lesehan Sastra Kutub Yogyakarta (LSKY). Tercatat sebagai mahasiswa Ushuluddin UIN Sunan KalIjaga Yogyakarta dan nyantri di Pondok Pesantren Mahasiswa Hasyim Asy’arie, Yogyakarta. Jln, Parangtritis KM 7,5. No 44 Cabeyan, Sewon Bantul, Yogyakarta.

KORAN MADURA Lintas Jatim KORAN 8 PROBOLINGGO Oleh: 8 Nikris Riviansyah

JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III

MADURA

Puisi

KORAN MADURA

SELASA 7 JANUARI 2014 No. 0275 | TAHUN III

Malang, 2013

Hujan di Langit Malang Dari setiap rintik air yang mengalir Hujan memandikanku dengan syair Dibawah langit malang barang kali telah kutafsiri tentang Segala wajahmu yang mengalir kehilir air Detik ini kucoba puisikan namamu “Dinda, kala bintang senja tampak dari ketajaman matamu Dalam ketajaman matamu mentari tenggelam Lalu senyum yang pernah kau gantung dilangit hatiku Hari ini lahir membingkai purnama” Aku masih basah Puisi pun banjir air mata Malang, 2013

Dalam Warung Kopi Inikah bidadari, tinggi semampai menggetarkan hati Tatapan matanya melahirkan pelangi, Di sini wajah-wajah mendung menyerupai awan Merampungkan hujan sepanjang jalan.

Lalu wajahmu menoleh, secantik dewi padi Seanggun mentari pagi kata apa yang harus ku rangkai menjadi sesosok kalimat tampan menawan hingga engkau terbuai, aku tak bisa melepaskan tatapanku sayang, Malang, 2013

Nikris Riviansyah Lahir di Kolpo Batang-Batang Sumenep Madura. Sekarang masih aktif di Rayon AD-DAKHIL PMII Country Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang. Jurusan Ilmu Komuniksi

ResensiJATIM Buku 8 LINTASLINTAS JATIM

Berani Melawan Nasib

Kenapa Harus Wajahmu

Kuhitung kerikil tajam yang bertancapan menusuk tanah, Barangkali seperti itu wajahmu menyelat masuk, menusuk hatiku bagai duri rindu.

Kenapa harus wajahmu?

Kenapa bukan wajah mereka, seperti wajah wajah cantik lainnya layaknya Aknes Munica.

Begitu kuatkah rindu, hingga hati semilu tak melihatmu, walau hanya dari sabtu beranjak keminggu mungkin kenangan silam takkan pernah tenggelam namun tanya ku kenapa semua masih tentangmu?

JUMAT 14 Maret 2014 No. 0321 | TAHUN III

Oleh: Kurrotul Aini* Tinggal di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dan berprofesi sebagai pemulung barangkali sudah nasib Farhanah.

Namun, kondisi tersebut tidak membuatnya terlena dan menyerah begitu saja, karena sejatinya nasib bisa diubah asal ada kemauan. Ia berjuang agar anaknya kelak tidak menjadi “sampah” negara yang cenderung ditindas.

P

erjuangannya diwujudkan dengan memberikan pendidikan sebaik dan setinggi mungkin kepada Muhammad Basim, satu-satunya putra hasil pernikahan dengan Lukman. Ia begitu yakin bahwa Allah akan mengangkat derajat putranya jika punya ilmu yang luas, meski berlatar keturunan pemulung.

Sekalipun berjuang diri membesarkan dan menyekolahkan Basim, pasca meninggalnya sang suami saat putranya masih berusia tiga tahun, Farhanah berhasil menyekolahkan anaknya hingga menempuh studi di perguruan tinggi. Namun perjuangan menyekolahkan buah hati tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Selain faktor keterbatasan ekonomi, kondisi lingkungan sosial di sekitar TPA banyak yang belum sadar akan pentingnya pendidikan. Cobaan hidup juga mengiringi hidupnya hingga Basim berhasil menempuh studi di Fakultas Hukum di sebuah universitas terkemuka di Indonesia.

Cobaan terberatnya adalah kehilangan suami, Lukman, saat anaknya akan mulai masuk sekolah taman kanak-kanak. Apalagi suaminya mati tragis karena tertimbun tumpukan sampah yang diduga sengaja dilakukan pemulung yang lain, Kang Tamam (hlm. 114-117). Sejak ditinggal suaminya praktis ia memikul dua tang-

gung jawab sekaligus, sebagai ibu untuk mengurus pertumbuhan anak dan kepala rumah tangga untuk mencari biaya hidup dan sekolah.

Cobaan lain yang tak kalah berat saat Basim akan menginjak bangku SMU. Sudah jatuh ketiban tangga pula.

Uang sebesar Rp 4,7 juta hasil tabungan yang belum cukup untuk biaya masuk malah dicuri orang (hlm. 291294). Basim sejak SD memang selalu juara. Lulus dari MTsN, dia berencana melanjutkan ke SMU favorit dan telah dinyatakan lulus. Namun terganjal biaya herregistrasi yang mencapai Rp 6,7 juta.

Awalnya, untuk menutupi kekuatan biaya daftar ulang sebesar Rp 2 juta, Farhanah akan mencari hutangan demi pendidikan sang buah hati. Namun, insiden kehilangan uang sore itu mengubur cita-cita Basim menjadi seorang pengacara yang akan membela orangorang lemah. Basim tak bisa langsung melanjutkan sekolah. Ibunya berjanji akan menyekolahkan tahun depan.

Namun, tak sekolah bukan berarti harus berhenti belajar. Basim selain menghabiskan waktu membantu ibunya mencari sampah juga tetap rajin belajar. Dia pinjam buku pelajaran Fitri yang sudah tidak dipakai untuk dipelajari. Kebaikan putri Pak Kardi dan satu-satunya anak pemulung yang melanjutkan sekolah hingga per-

guruan tinggi itu membuatnya tetap mendapatkan ilmu kelas X SMU meski tidak sekolah.

Rencana masuk SMU favorit memang gagal. Namun, pada tahun itu pula meski agak telat Basim bisa melanjutkan sekolah ke SMU berkat bantuan Fitri. Sekalipun bukan terbilang sekolah favorit dan fasilitas sekolah tak lengkap, Basim berhasil mengharumkan nama baik sekolah atas prestasi yang telah ditorehkan.

Beberapa kali berkompetisi dalam ajang perlombaan dengan siswa dari SMU favorit yang sempat diidamkan itu, tapi dia berhasil mengalahkan dan dinyatakan sebagai pemenang. Prestasi yang ditorehkan membuat pihak sekolah merasa berhutang budi, dan untuk mengganjar segudang prestasinya pihak sekolah memberikan beasiswa. Sekolah siap membiayai kuliah hingga timur tengah namun dia memilih kuliah di dalam negeri.

Cobaan demi cobaan tidak berhenti sampai di situ. Bersamaan dengan pelaksanaan ujian akhir, tempat tinggalnya mengalami penggusuran.

Farhanah tidak begitu cemas karena sadar bahwa tanah yang ditempati milik pemerintah, dan dirinya punya tabungan untuk mengontak rumah, meski tabungan itu sejatinya untuk biaya masuk kuliah Basim.

Taufiqurrahman al-Azizy cukup lihai menceritakan kehidupan tokoh Farhanah dengan karakter bersahaja, lemah lembut, taat agama, dan penyabar; Muhammad Basim yang agak keras kepala. Mengambil latar TPA Bantar Gebang, penulis berhasil mengilustrasikan setiap gerak gerik kehidupan tokoh itu dengan kata-kata yang menggungah.

Namun, nama orangtua Fitri membingungkan. Pada bagian awal bernama Taman dan diilustrasikan antagonis dengan diduga menjadi dalang dibalik kematian Lukman (hlm.

131). Semenatara pada bagian akhir bernama Pak Kardi dan diilustrasikan protagonis, bahkan Basim bisa melanjutkan sekolah pada tahun itu juga berkat kebaikan Pak Kardi. Pak Kardi pula yang menolong saat terjadi penggusuran (hlm. 392).= *)Pecinta buku. Email: qu_aini@ yahoo.co.id

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari (Non Aktif) WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http://www. koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 14 MARET 2014

JUMATNo. 14 MARET 2014| |TAHUN No. 0321 |IIITAHUN III 0321

TERMINAL JAMRUD. Aktivitas bongkar muat di Terminal Jamrud Utara, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak.

OPINI 99

g. armadianto semeru/koran madura

Interkoneksi Picu Lonjakan Arus Barang SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia III gencar membangun keterhubungan alias interkoneksi antarpelabuhan sehingga mendongrak kinerja sejumlah pelabuhan, seperti Tanjung Perak, Tanjung Emas, Banjarmasin, Benoa, Kumai, Sampit, Lembar, Tenau Kupang, dan pelabuhan lainnya.

Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo III Faris Assagaf menguraikan bahwa guna mendukung efektivitas arus logistik melalui laut, perseroan terus melakukan upaya-upaya terobosan.

Langkah yang dilakukan tentu membuat fasilitas pelabuhan seperti dermaga, lapangan penumpukan dan modernisasi peralatan. Namun, selain itu dilakukan pula penataan lingkungan dermaga hingga fasilitas penunjang seperti jalan.

"Penciptaan kondisi di masing-masing pelabuhan bisa mendorong pertumbuhan peti kemas domestik hingga 15%," jelasnya

soal strategi perseroan menata 17 pelabuhan yang dikelolanya, Kamis (13/3).

Sedangkan internasional mencapai 4-5 persen di Pelabuhan Tanjung Perak. “Banyak perbaikan yang sudah kita lakukan, diantaranya dengan peremajaan peralatan maupun interkoneksi antar pelabuhan,� katanya.

Adapun titik utama interkoneksi yaitu Pelabuhan Trisakti-Banjarmasin, Sampit, Kumai, Maumere dan Tenau Kupang. Program yang telah digenjot 5 tahun belakangan ini telah menampakkan hasil.

Pelabuhan Trisakti-Banjarmasin yang pada 2010 hanya melayani 272.180 boks meningkat 23% pada 2011 menjadi 335.733 boks setelah dibangun lapangan penumpukan. Peningkatan berlanjut pada 2012 tercatat volume yang dilayani 384.323 boks dan naik 14% pada 2013 menjadi 387.000 boks.

Fenomena pertumbuhan signifikan karena perbaikan fasilitas juga terlihat di Pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Pada 2011 arus peti kemas 56.985 boks naik 4,7% menjadi 59.689

boks pada 2012. Sedangkan pada 2013 arus peti kemas 78.322 boks naik 31,2%.

"Container crane didiapkan satu unit dan dua unit RTG [rubber tired gantry] serta penyiapan lapangan penumpukan, sehingga pada tahun 2012 ke 2013 terlihat pengaruhnya," jelasnya mengambarkan bagaimana fasilitas di Pelabuhan Tenau Kupang memacu pertumbuhan arus peti kemas.

Perbaikan fasilitas, lanjutnya, juga dilakukan di Pelabuhan Kumai, Sampit, Maumere maupun Lembar. Perbaikan di pelabuhan lain berdampak pula di Tanjung Perak.

Terminal konvensional Pelabuhan Tanjung Perak pada 2010 volume arus peti kemas 353.735 boks naik 52% pada 2011 menjadi 538.658 boks.

Pria kelahiran Ternate, Maluku Utara itu menegaskan, petikemas domestik di Pelabuhan Tanjung Perak memang tidak hanya dari Pelabuhan Banjarmasin.

Sebab di beberapa daerah seperti Kupang, Maumere, Bagendang, Sampit, Kumai, dan Lembar sudah menggunakan petikemas.

Dimana daerah-daerah yang sudah mengalami peralihan petikemas itu menjadi trigger setelah dilakukannya investasi alat.

"Trigger-nya Pelabuhan Banjarmasin mempengaruhi Pelabuhan Tanjung Perak. Pada 2011 mulai Pelabuhan Lembar, Tenau Kupang, Maumere juga ditata, efeknya semua lari ke Pelabuhan Tanjung Perak," tambahnya.

dilayani 2 juta ton dan pada 2012 hanya 2,5 juta ton.

Akan tetapi, lanjut dia, di Pelabuhan Tanjung Emas pada 2005 volume curah cair 431.256 ton menjadi menjadi 1,22 juta ton pada 2012. Curah cair juga mendongkrak kinerja Pelabuhan Gresik yang pada 2005 tercatat 89.530 ton menjadi 865.792 ton pada 2012.

Dongkrak Curah Cair Tak hanya memicu lompatan pertumbuhan peti kemas, interkoneksi juga memicu arus curah cair non bahan bakar minyak. Pendorong komoditas ini di Sampit, Kalimantan Tengah.

Arus curah cair di Sampit pada 2005 124.476 ton curah cair dan naik 2012 mencapai 1,44 juta ton. Kenaikan signifikan juga terjadi di Kumai yang pada 2005 hanya 766.893 ton pada 2012 2,8 juta. Demikian pula di Kotabaru Kalimantan Selatan pada 2005 hanya 22.202 ton menjadi 1 juta ton pada 2012.

Faris menguraikan dampak curah cair di Tanjung Perak memang tidak terlalu signifikan.

Pasalnya, pada 2005 volume yang

Rekonfigurasi Melihat pertumbuhan yang signifikan, Faris menuturkan, perseroan lantas melakukan rekonfigurasi alias penataan ulang. Semisal, di Terminal Nilam, Tanjung Perak, dibangun terminal curah cair. Adapun di Tanjung Emas ancaman rob diantisipasi dengan membangun polder, penambahan dermaga peti kemas, tambah Container Yard (CY), serta penambahan container crane, RTG, dsb.

"Sekarang terbukti mulai tumbuh peti kemas antar pulau di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang dijalankan oleh perusahaan pelayaran seperti Spil dan Meratus," tuturnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III

PNS-Birokrasi Harus Netral SURABAYA - Pegawai Negeri sebagai aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak boleh terlibat dan berkepentingan dengan calon legislatif atau partai politik. Birokrasi hendaknya tetap mengutamakan tugas-tugas pemerintahan, mencegah terjadinya conflict of interest/ benturan kepentingan yang merugikan negara dan rakyat.

Hal itu ditegaskan Sekda Prov Jatim Dr H Akhmad Sukardi, MM pada pembukaan Rakor Pelaksanaan Pemilu 2014, di Hotel Utami Sidoarjo, kemarin (13/3).

Menurut Sukardi, kesuksesan penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu tolok ukur kinerja demokrasi. Oleh karena itu jajaran pemerintah diminta membantu para penyelenggara Pemilu (KPU/KPUD) demi kelancaran logistik dan berbagai macam bantuan sesuai dengan undang-undang. “Menggunakan anggaran engan sebaik-baiknya dan memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya, dan menjaga akuntabilitas,” ujarnya.

Pemilu disamping merupakan sebuah regulasi, lanjut Sukardi, juga merupakan suatu upaya peningkatan kemajuan bangsa demi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Oleh karena itu harus dikawal agar terwujud demokrasi yang berjalan seiring dengan kepatuhan teradap pranata hukum dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada.

Seperti diketahui, pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan serentak tanggal 9 April dan pemilu Presiden dan Wapres tanggal 5 Juli mendatang.

Pemilu 2014 diikuti 12 Parpol dan anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat dengan

suara terbanyak. Masyarakat akan memilih langsung wakilwakilnya untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif dan memperjuangkan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam menyambut penyelenggaran Pemilu 2014, menurut Sukardi, situasi dan kondisi Kamtibmas di Jatim secara umum dalam keadaan aman dan kondusif. Namun harus ditingkatkan kewaspadaan terhadap sosial politik masyarakat Jatim yang dinamis dan kompleks.

Sekda dalam kesempatan itu juga berpesan kepada semua pihak terkait agar waspada terhadap kondisi sosial politik di Jatim, antara lain hati-hati dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), mencegah terjadinya kekerasan dan benturan diantara massa kontestan Pemilu, mencegah tindakan kekerasan apalagi yang destruktif dan anarkis, dan waspada terjadinya kecurangan saat pemungutan suara.

“Pengamanan penyelenggaran Pemilu perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu Pemprov Jatim bersama dengan jajaran Polri dan TNI akan mengamankan Pemilu sehingga berjalan lancar, aman dan kondusif,” ujarnya. = G. ARMDIANTO SEMERU

g. armdianto semeru/koran madura

SAMBUTAN. Sekda Prov Jatim memberikan sambutan pada acara Rakor Pelaksanaan Pemilu 2014 di Hotel Utami Sidoarjo.

ant/rudi mulya

SURAT SUARA DPD RUSAK. Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan surat suara Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) Pemilu 2014 yang rusak di Kantor Desa Gogorante, Pesantren, Kediri, Jawa Timur, Kamis (13/3).

KPUD Kediri menemukan ribuan surat suara yang rusak terutama surat suara Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) daerah pemilihan Jatim dan telah melaporkan sekaligus meminta pengganti surat suara yang rusak kepada KPU pusat.

LOGISTIK PEMILU

Surat Suara Rusak Relatif Sedikit MALANG - Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Bagyo Prasasti Prasetyo mengemukakan tingkat kerusakan surat suara yang telah disortir untuk pemilu anggota legislatif mendatang relatif sangat kecil, yakni hanya sekitar 100 lembar dari 600.000 lembar.

"Kami sudah melakukan penyortiran surat suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, 9 April 2014. Surat suara untuk DPRD Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, DPRI maupun DPD jumlahnya mencapai 600.000 lembar dan yang kami temukan dalam kondisi rusak tidak lebih dari 100 lembar saja," katanya di Kota Batu, Jawa Timur, Kamis (13/3).

Menurut Bagyo jenis kerusakan surat suara tersebut disebabkan teknis percetakan atau pengiriman saja. Surat suara rusak tersebut ada yang terlipat atau rusak karena pengepakan saja, bukan karena sudah berlubang atau tercoblos.

Menyinggung adanya pengajuan surat suara tambahan sebagai pengganti yang rusak, menurut Bagyo tidak perlu karena jumlah surat suara yang rusak tidak cukup signifikan dan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan surat suara dari 146.706 pemilih yang

Kami sudah melakukan penyortiran surat suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, 9 April 2014. Surat suara untuk DPRD Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, DPRI maupun DPD jumlahnya mencapai 600.000 lembar dan yang kami temukan dalam kondisi rusak tidak lebih dari 100 lembar saja,”

Bagyo Prasasti P

Ketua KPU Kota Batu ada di kota itu.

Bahkan, lanjut Bagyo, jumlah surat suara tersebut juga masih mencukupi untuk pemilih yang masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK) yang pada pemilu anggota legislatif 9 April nanti menggunakan hak suaranya di Kota Batu.

Tugas KPU setelah pelipatan

surat suara usai, katanya, melakukan kalkulasi kelengkapan pencoblosan, seperti bantalan, tinta, paku untuk mencoblos, alat tulis, hingga formulir dan undangan bagi pemilik hak suara yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Ia mengatakan, "Kalau seluruh persiapan dan kelengkapan pelaksanaan pemilu anggota legislatif sudah tuntas, KPU akan mengundang perwakilan setiap tempat pemungutan suara (TPS) dari 24 desa dan kelurahan yang ada di daerah itu untuk mendampingi penghitungan surat suara sebelum didistribusikan." "Kami akan mengundang perwakilan dari setiap TPS ini secara bertahap di setiap desa/kelurahan. Dan, secara umum persiapan pelaksanaan pemilu anggota legislatif yang tinggal beberapa hari lagi ini tidak ada masalah," ujarnya.

Jumlah TPS di Kota Batu sebanyak 420 lokasi dengan jumlah pemilih (DPT) sebanyak 146.706 jiwa. Dan, jumlah surat suara untuk masing-masing pilihan, yakni DPRD Kota Batu, DPRD Provinsi Jatim, DPR RI dan DPD sebanyak 150.000 lembar atau secara keseluruhan mencapai 600.000 lembar. = ANT/ENDANG SUKARELAWATI/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III

11

Insentif Tingkatkan Bisnis Properti SURABAYA - Tren pergeseran pasar properti sebagai dampak pengetatan LTV membuat pasar berpotensi melamban.

Potensi penurunan minat beli pasar properti akan terjadi pada segmen atas atau hunian mewah. Fokus investor akan bergeser membidik sektor properti menengah dan residensial yang masih berpeluang memperoleh keuntungan (gain) berulang.

Secara umum, beberapa pengamat menyebut saat terjadi pelambatan pertumbuhan industri perbankan, kredit properti diproyeksikan bakal memiliki ruang untuk tumbuh di tengah masih besarnya kebutuhan penduduk akan rumah. Pengamat ekonomi, Imron Mawardi, mengatakan kredit properti akan tumbuh di kisaran 20 persen tahun ini, dan akan sedikit melambat dari tahun lalu.

“Hal itu disebabkan peraturan LTV serta berkurangnya daya beli masyarakat. Apalagi pada tahun ini bank-bank akan mengalami penyesuaian terhadap suku bunga kredit, termasuk bunga kredit KPR,” ujanya.

Sektor yang masih diminati, lanjut Imron, adalah residensial dan kelas menengah. Alasannya, harga rumahnya belum terlalu mahal.

Menurut Imron, meski berpotensi melambat, kebijakan LTV ada baiknya karena merupakan upaya bank sentral meredam laju pertumbuhan pasar di tengah maraknya aksi spekulasi para investor, terutama pada segmen properti menengah dan atas, yang

g. armadianto semeru/koran madura

PROPERTY EXPO. Pengunjung melihat-lihat booth Citraland di Surabaya Property Expo 2014 pekan lalu.

telah menyebabkan gelembung harga properti begitu tinggi.

Seperti diketahui, bank sentral menetapkan skema berbeda untuk setiap luasan dan pembelian berulang properti menengah atas, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kedua dengan skema LTV 60 persen, rumah ketiga 50 persen dan seterusnya. Serta Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), tipe kecil 22 meter persegi (m2) hingga 70 m2 ditetapkan maksimal LTV 80 persen untuk pembiayaan pertama, 70 persen untuk pembiayaan kedua dan LTV 50 persen untuk pembiayaan ketiga dan seterusnya.

Pendukung kebijakan pengetatan pembiayaan properti itu tidak lain tecermin dari properti menengah atas yang telah memasuki fase jenuh akibat pertumbuhan harga jual tinggi (overvalue) berlangsung cepat, dengan

indikasi bubble untuk segmen properti menengah atas tertentu.

Potensi penurunan minat beli pasar properti segmen menengah dan atas seiring pengetatan pembiayaan yang bakal diberlakukan bank sentral dipastikan terjadi, yang sejak awal akan ditandai maraknya peralihan segmentasi pasar yang dibidik investor. Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), mengatakan tren pergeseran pasar properti sebagai dampak pengetatan LTV membuat pasar berpotensi melambat.

Imron menambahkan, pengetatan aturan atau rasio pinjaman terhadap nilai rumah pada KPR dan KPA akan lebih efektif meredam aksi spekulasi properti maupun harga lahan yang kian melonjak tinggi apabila pemerintah menyertai aturan bank

sentral tersebut dengan sejumlah kebijakan yang menekankan pada penyediaan segmen properti menengah bawah, semisal dengan pengadaan bank tanah (land bank), yang terbebas dari mekanisme pasar properti.

Tawarkan Insentif Sementara itu, Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur Erlangga Satriagung mengatakan agar bisnis properti tumbuh pesat, maka pemerintah perlu memberikan insentif bagi bisnis properti, sehingga bisa mendulang pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor itu secara signifikan.

Erlangga Satriagung mengatakan solusi terbaik bagi upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak properti dengan peningkatan penjualan

properti, terutama rumah. “Agar bisnis properti berkembang dan transaksi penjualan tinggi, maka pemerintah perlu memberikan insentif-insentif,” ujar Erlangga.

Kemudahan bagi pengembang, seperti seragamnya persayaratan peraturan perizinan antardaerah. Saat ini, daerah satu dengan yang lain tidak seragam, seperti persyaratan izin lokasi.

Pemerintah daerah perlu menyusun cetak biru pengembangan kawasan di suatu daerah. Harus jelas mana saja kawasan untuk konservasi, pertanian, maupun permukiman sehingga pengembang dapat mengikuti regulasi tersebut lebih enak.

Saat ini, tidak ada cetak biro pengembangan kawasan dan kewilayahan seperti itu sehingga pengembang masih meraba-raba dalam memilih lokasi proyek perumahan. Pemerintah juga perlu menjamin agar harga tanah terjangkau bagi pengembang dengan cara membentuk bank tanah.

Dengan begitu, maka harga tanah tidak terus naik setiap tahunnya. “Kami sudah lama mengusulkan masalah tersebut ke pemerintah, namun tidak ada realisasinya,” ujarnya.

Yang paling penting pula, kata Erlangga, perlunya menjaga konsistensi kebijakan serta bersifat menyeluruh, tidak sepotongpotong. Contohnya pemerintah berkeinginan untuk menaikkan peningkatan pajak properti, namun di sisi lain Bank Indonesia berusaha mengerem dengan memberlakukan ketentuan uang muka kredit yang ketat.

Terkait dengan maraknya aparat pajak memeriksa transaksi perumahan, dia bisa memahaminya karena Ditjen Pajak dikenakan target penerimaan pajak properti yang tinggi. = G. ARMADIANTO SEMERU

JURU KAMPANYE

16 Kepala Daerah di Jatim Mengajukan Cuti SURABAYA - Sebanyak 16 kepala daerah dan wakilnya di Jawa Timur mengajukan izin cuti ke Gubernur Soekarwo karena mengikuti dan menjadi juru kampanye partai politiknya pada masa kampanye Pemilihan Umum Legislatif 2014.

"Para kepala daerah ini mengajukan cuti ikut kampanye ke gubernur. Waktunya bervariasi dan sudah ada sebagian yang mendapatkan izin," ujar Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Jatim, Supriyanto, kepada warta-

wan di Surabaya, Kamis (13/3).

Masa kampanye Pemilu Legislatif 2014 digelar 16 Maret hingga hingga 5 April 2014. Setelah itu, tiga hari berikutnya yakni 6-8 April 2014 adalah masa tenang, yang mana dilarang ada aktivitas politik apapun, sedangkan hari H pencoblosan dilaksanakan 9 April.

Supriyanto mengatakan ke-16 jumlah kepala daerah dan wakilnya yang mengajukan cuti itu ada enam kepala daerah yang izinnya sudah ditandatangani gubernur

dan suratnya sudah keluar.

Ke-enam kepala daerah yang sudah mengantongi izin cuti untuk kampanye adalah Bupati Lumajang, Bupati Pacitan, Bupati Magetan, Wali Kota Blitar, Wakil Wali Kota Blitar dan Wakil Bupati Situbondo.

Namun, 10 kepala daerah dan wakilnya yang masih dalam proses maupun dalam perbaikan, di antaranya Bupati Banyuwangi, Bupati Trenggalek, Wakil Bupati Trenggalek dan Wali Kota Kediri.

Berikutnya, Bupati Malang,

Wali Kota Malang, Bupati Pasuruan, Wakil Bupati Pasuruan, Wali Kota Pasuruan dan Wakil Wali Kota Pasuruan.

Menurut Supriyanto, pengajuan cuti yang dilakukan oleh para kepala daerah dan wakilnya harus dilakukan selambat-lambatnya 12 hari sebelum tanggal kampanye yang dilakukannya.

"Jadi, jika para kepala daerah dan wakilnya mengajukan diri untuk kampanye tepat 16 Maret maka dia sudah harus mengirimkan pengajuan cuti ke Pemprov 5

Maret," kata dia.

Mantan kepala Biro Hukum Pemprov Jatim tersebut juga mengatakan, dari jumlah kepala daerah yang mengajukan cuti tersebut bisa akan terus bertambah karena ada kepala daerah yang secara lisan sudah siap berkirim surat ke gubernur.

Pihaknya menjamin secara prinsip tidak akan mempersulit proses pengajuan cuti kepala daerah dan wakilnya yang akan menjadi juru kampanye. = ANT/FIQIH ARFANI/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 JUMAT 14 MARET 2014|NO. 0321|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

JUMAT 14 MARET 2014 NO. 0321 | TAHUN III

Tahan Ijazah Karyawan Perusahaan Melanggar HAM dan UU Dewan Deadline Seminggu Dikembalikan PROBOLINGGO – Mencari pekerjaan di zaman sekarang memang sangat sulit. Selain disebabkan banyaknya jumlah pencari kerja, kebutuhan hidup yang makin mendesak pun menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar lagi.

Di tengah kepanikan tersebut, banyak pencari kerja akhirnya memutuskan untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan dalam bentuk apapun. Meski diminta persyaratan jaminan ijazah atau dokumen surat berharga asal yang bersangkutan bisa bekerja dan menghasilkan pendapatan demi menyambung hidup.

Yang terjadi karyawan sangat dirugikan oleh pihak perusahaan.

Faktanya, sejumlah karyawan di Kota Probolinggo yang mengadukan nasibnya ke dewan tentang Ijazah pendidikan akhir yang asli di tahan pihak perusahaan, akhirnya ditanggapi serius.

Kamis (13/3), Ketua Komisi C, DPRD Kota Probolinggo, Haris Nasution, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Departemen Store Kurnia Damai Sejahtera (KDS) di jalan Dr. Soetomo dan UD.Sejati, di jalan Brantas Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo untuk dimintai keterangan tentang adanya penahanan ijazah yang kerap dilakukan pihak perusahaan.

“Pihak perusahaan menahan ijasah dan dokumen penting karyawan, aturannya sendiri dalam undang-undang ketenagakerjaan tidak ada,”tegas politisi dari partai Moncong Putih itu.

Cak Yon panggilan akrabnya, mempertanyakan ada tidaknya aturan yang menyebutkan bahwa pekerja harus ditahan Ijazahnya. Bila ada aturan seperti itu seharusnya pihak perusahaan mempublikasikan secara umum dan harus berkordinasi dengan pihak Disnaker.

“Tetapi karena aturannya tidak ada, maka tindakan pihak perusahaan itu sangat kita sesalkan. Apalagi ketika pekerjanya sudah mengundurkan diripun masih dipersulit untuk pengembalian hak-haknya. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap Ijazah tersebut bila nantinya terjadi force mejeur, seperti terjadi bencana kebakaran” katanya.

Ironisnya, kata dia, pihak perusahaan sendiri hanya mengirimkan perwakilannya yang

tidak bisa menjelaskan aturan dan kebijakan. “Untuk itu kami tidak perlu berlama-lama untuk meminta penjelasan, dan kami akan meminta pimpinan perusahaan langsung untuk menindaklanjuti.

Kami beri waktu seminggu untuk menuntaskan,”tegas Cak Yon. Secara terpisah, Kepala Disnaker Kota Probolinggo, Acep, mengatakan, bahwa tidak ada aturan dalam ketenagakerjaan seperti itu dan sejauh ini pihak KDS dan UD Sejati sendiri tidak memberitahukan kepada Disnaker perihal aturan yang berlaku diperusahaanya.

“Aturan tersebut tidak ada, tetapi kenapa perusahaan menahan Ijazah asli pekerjanya dengan dalih sebagai jaminan agar tidak terjadi tindakan kriminal yang

Kota Probolinggo tidak banyak berbicara ketika ditanyakan perihal aturan tersebut. “Kami tidak sepenuhnya paham tentang aturan tersebut dan akan menyempaikannya kepada Pimpinan kami,” ujarnya Sayangnya, manajemen enggan menyebutkan alasan jelas kebijakan itu. Manajemen hanya menyebutkan ijazah itu untuk keperluan administrasi. “Itu kebijakan dari manajemen pusat, kami hanya menjalankan saja,”tandas Purwanto.

Dia memastikan, pihaknya akan menindaklanjuti kepada pihak HRD rekomendasi dari Komisi C DPRD Kota Probolinggo untuk mengembalikan ijazah karyawan maupun yang sudah berhenti.

“Kami disini hanya menjalankan tugas. Urusan hal itu yang menentukan pihak HRD perusahaan yang ada di Surabaya. Saya akan sampaikan permintaan anggota dewan,”terangnya.

Pernyataan manajemen ini

karyawan beberapa tahun lalu.

Perjanjiannya, jika suatu saat berhenti dalam waktu yang tak ditentukan, karyawan akan dikenakan denda. “Sudah banyak temanteman saya kena denda gara-gara berhenti. Saya tidak tahu kenapa ada peraturan seperti itu,” ujarnya.

bertolak belakang dengan pengakuan salah satu karyawannya, Kusnandar (45) bagian cheking, di UD. Sejati, itu mengaku ijazahnya ditahan sejak ia diterima sebagai

cari pekerjaan yang terbaik.

“Kebijakan itu (tahan ijazah) melanggar HAM. Dan tentu juga sudah melanggar Undang-undang ketenagakerjaan.

Seharusnya

Langgar HAM dan UU Ketenagakerjaan Kebijakan Departemen Store KDS dan UD. Sejati yang menahan ijazah karyawan maupun mantan karyawannya, mendapat sorotan pejabat Pemerintah Kota Probolinggo.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Probolinggo, Acep mengatakan, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada aturan yang membolehkan perusahaan menahan ijazah karyawannya.

Bahkan, kata dia, kebijakan itu sudah melanggar hak asasi manusia (HAM) karyawan untuk men-

ijazah yang ditahan itu cuma fotokopinya saja, bukan yang asli,” tandas Acep.

Acep menegaskan, perusahaan memang kadang merasa khawatir jika karyawannya berhenti. Namun, untuk mengikat antara pengusaha dan pekerja tidak perlu dengan tindakan menahan ijazah asli, tetapi cukup perjanjian kerja dengan batas waktu yang ditentukan atau tidak.

“Kami tidak ingin kejadian ini kembali terulang. Jangan asal buat kebijakan dan melanggar aturan,” tukasnya.

Sebelumnya, Komisi C DPRD Kota Probolinggo memberikan deadline kepada perusahaan jika tidak mengubah kebijakan penahanan ijazah karyawan maupun yang sudah berhenti dalam waktu seminggu.

Sikap tegas ini sebagai kecaman dewan kepada Departemen Store Kurnia Damai Sejahtera (KDS) di jalan Dr.Soetomo dan UD.Sejati di jalan Brantas Kelurahan Pilang Kecamatan Kademan-

SIDAK: Komisi A DPRD Kota Probolinggo ke UD. Sejati karena menahan ijazah karyawan sebagai jaminan.

dapat saja dilakukan oleh pekerjanya,” katanya.

Purwanto, Kepala Administrasi, UD Sejati yang menemui anggota Komisi A dan Disnaker

gan Kota Probolinggo tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat. =M.Hisbullah Huda

Probolinggo

KORAN MADURA

JUMAT 14 MARET 2014 NO. 0321| TAHUN III

13

Nasib CPNS K2 Terancam Dicoret Perberkasan Tak Menunjukkan Surat Perintah PROBOLINGGO - Sebanyak 168 peserta CPNS K-2 yang dinyatakan lolos, masih berharap cemas. Pasalnya, status mereka sedikit terancam untuk lolos menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jika saat proses pemberkasan tidak bisa menunjukkan surat perintah (SP) pertama bekerja sebagai pegawai honorer.

Jika pada saat pemberkasan tersebut, mereka tidak dapat menunjukkan SP, maka akan dicoret sebagai calon CPNS. “Ketentuannya demikian. Jadi yang tidak memenuhi persyaratan ad-

ministrasi bisa gagal,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sigit Sumarsono melalui Kabid Mutasi Struktural, Baidowi, kepada wartawan, Kamis (13/3).

Baidlowi mengatakan, mereka

yang dinyatakan lolos adalah peserta yang memenuhi kualifikasi akademik. Selanjutnya dilakukan pemberkasan yang merupakan persyaratan administrasi. Untuk mencocokkan, pihaknya akan melihat persyaratan administrasi pada saat mendaftar tes.

Dalam curiculum vitainya, setiap pelamar mencantumkan pertama kali bekerja. “Nah, kalau di berkas awal mulai masuk tahun 2004. Tapi SP nya ternyata tahun 2005. Maka mereka tidak akan lolos,” terangnya.

Ketika ditanya masalah CPNS yang memiliki persoalan dengan SPnya hilang, pihaknya mengaku itu bagian dari resiko pendaftar.

Sebab, SP merupakan bukti fisik bertugas yang biasanya disimpan oleh penerimanya.

“Solusi yang terakhir mereka bisa meminta arsip sekaligus dilegalisir kepala satker atau pejabat berwenang. “Misalnya menjadi guru. Maka bisa minta ke dispendik copy arsipnya. Sekaligus di legalisir kepala dinas terkait,” jelas Baidlowi.

Baidlowi menambahkan, setelah proses pemberkasan rampung, selanjutnya BKD mengirimkan berkas itu ke BKD Kantor Regional Jawa Timur untuk diseleksi. Jika sudah memenuhi syarat, akan diterbitkan surat keputusan pengangkatan CPNS. Bagi yang tidak memenuhi syarat, maka dinyatakan tidak lolos dan tidak ada penggantinya.”Makanya kami tidak ingin ada yang tidak memenuhi syarat. Karena SDM PNS kita minim,” pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

INFRASTRUKTUR

Anggaran Perbaikan Jalan Mencapai Rp 4,5 M PROBOLINGGO – Banyaknya jalan raya yang rusak di wilayah Kota Probolinggo membuat Pemkot mengeluarkan anggaran dana mencapai milaran rupiah. Dana perbaikan jalan tersebut berasal dari dana DAK dan DAU tahun 2014.

Kepala Dinas PU Kota Probolinggo, Nurhamdani saat dikonfirmasi melalui Sekretaris PU, Dwi Putranto menjelaskan, ada beberapa paket proyek tahun 2014 untuk perbaikan jalan raya. Total anggaran untuk perbaikan jalan raya yang rusak mencapai Rp.4,5 milar.“Termasuk perbaikan jalan Raden Wijaya Kelurahan Wiroborang,” tandasnya kepada wartawan, Kamis (13/3).

Dia menjelaskan, anggaran untuk melakukan perbaikan jalan Raden Wijaya untuk tahun 2014 sebesar Rp.500 juta. Dana tersebut berasal dari dana pendamping DAK. Sedangkan jalan Ikan Tongkol di\anggarkan Rp.581 juta.

Tahun 2014 ini, ada sebanyak 9 paket proyek pengerjaan fisik berupa perbaikan jalan raya.

Selain jalan Raden Wijaya dan Ikan Tongkol ada lagi jalan raya yang memerlukan perbaikan.

Seperti Jalan Argopura Kelurahan Ketapang senilai Rp.660 juta. Jalan Sunan Kalijaga senilai Rp.440 juta, Jalan Kiai Safi’i dan Jalan Kiai Wira/i senilai Rp.440 juta.

Sementara Jalan Brantas

garan sebesar Rp.1 milyar, berupa pembangunan pagar, pemasangan paving, pengerukan, listrik dan lain sebagainya.

mendapatkan jatah perbaikan senilai Rp.550 juta, Jalan Anggrek senilai Rp.495 juta dan perbaikan di Jalan Tales senilai Rp.385 juta.

Dwi Putranto mengatakan, dana anggaran untuk melakukan perbaikan pada 9 paket proyek tersebut mencapai Rp.4,5 miliar. “Semua pengerjaanya akan dilakukan pada tahun ini,” tandasnya.

Untuk mengerjakan proyek tersebut, Pemkot akan melakukan tender bebas. Siapapun rekanan yang hendak mengerjakan proyek tersebut harus mengikuti proses tender. Meski proyek tersebut terbuka untuk rekanan, namun

Dwi tidak menjelaskan kapan pelaksanaan tendernya.“Kalau persoalan tender nanti Bagian Pembangunan yang mengadakan,” katanya.

Dia menjelaskan, rekanan yang boleh mengikuti tender itu, tentu saja rekanan yang tidak bermasalah. Karena ada beberapa rekanan yang pekerjaannya diblacklist oleh. “Rekanan yang mendapatkan sanksi blacklist tidak bisa mengikuti tender ini,” ungkapnya.

Dwi menambahkan, tahun 2014 ini, Pemkot tidak hanya mengganggarkan untuk perbaikan jalan saja, namun ada

beberapa proyek gedung yang memerlukan perbaikan pada tahun ini. Seperti rehabilitasi kantor Kelurahan dan rehabilitasi pembangunan kantor di lingkungan Pemkot. Seperti kantor BPBD dan kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Pembangunan kantor BKD ini senilai Rp.950 juta. Sedangkan untuk pembangunan tribun stadion Bayuangga dianggarkan senilai Rp.950 juta berasal dari dana DAU,” katanya.

Selain itu, pemkot juga akan membangun terminal cargo di pelabuhan Tanjung Tembaga.

Pembangunan ini menelan ang-

JLU Diusulkan Jadi Jalan Propinsi Jalan Lingkar Utara (JLU) Kota Probolinggo rencananya akan diusulkan menjadi jalan Propinsi.

Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas PU, Dwi Putranto R. “Jadi nanti JLU itu bukan daerah lagi, tetapi menjadi jalan Propinsi,” katanya.

Ketika JLU menjadi jalan Propinsi, maka kewenangan dalam hal perawatan atau perbaikan menjadi tanggungjawab pihak Propinsi. “Jadi tanggungjawabnya bukan daerah lagi, tetapi tingkat Propinsi nantinya,” timpal dia.

Sekedar diketahui, kondisi JLU selama ini seringkali mengalami rusak. Hal itu dikarena jalan tersebut seringkali dilewati kendaraan besar yang memuat pasir besi dan batubara ke pelabuhan Tanjung Tembaga. Bahkan, untuk melakukan perbaikan tersebut, Pemkot mengeluarkan anggaran sebesar Rp.2 miliar untuk melakukan perbaikan.“Seperti Jalan Raden Wi\jaya hampir setiap tahun Pemkot melakukan perbaikan. Namun selalu saja rusak,” ungkapnya.

Faktor rusaknya jalan itu, selain seringkali dilewati kendaraan besar, juga karena kondisi tanahnya. “Jenis tanahnya bergerak, sehingga mudah mengalami rusak,” tandasnya. Karena factor jenis tanahnya, maka pemkot berencana membangun jalan beton. =Muhammad Sugianto

14

KORAN MADURA

Probolinggo

JUMAT 14 MARET 2014|NO. 0321|TAHUN III

BLH Batang Tertarik Kondisi TPA Mayangan Kondisinya Tidak Bau dan Dibuat Seperti Taman PROBOLINGGO – Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkab Batang mengunjungi Kota Probolinggo. Dalam kunjungannya itu, mereka mengaku salut dengan kondisi Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Mayangan Kota Probolinggo yang tidak bau.

Dalam kunjungannya tersebut, ada sebanyak lima orang perwakilan dari BLH pemkab Batang.

Mereka tidak hanya mengunjungi TPA saja, tetapi juga berkunjung ke sejumlah tempat yang ada di Kota Probolinggo. Seperti Taman Studi Wisata Lingkungan (TWSL), Taman Kota dan tempat pembuatan pupuk kompos milik BLH. Kepala BLH Kota Probolinggo, Budi Krisyanto mengatakan, kedatangan kelima perwakilan BLH pemkab Batang itu untuk melihat kondisi TPA milik Kota Probolinggo.

“Mereka tertarik dengan TPA milik Pemkot karena tidak menimbulkan bau,” katanya kepada wartawan, Kamis (12/3).

Saat menemui kelima perwakilan itu, Budi Krisyanto ditemani seorang Sekretaris BLH, Siti Mashitoh. “Yang dikunjungi itu tidak hanya TPA, tetapi ada be-

berapa tempat yang dikunjungi oleh mereka,” tandasnya.

Budi menjelaskan, kondisi TPA yang berada di JLU itu tidak seperti sekarang. Kini TPA tersebut dibangun sebuah taman, sehingga bisa betah walaupun tempat pembuangan sampah. Untuk merubah kondisi TPA menjadi seperti sekarang membutuhkan dana anggaran yang tidak sedikit.

Sementara itu, Kepala BLH Pemkab Batang, Agus Sariadi menjelaskan, saat melakukan kunjungan itu mengaku jika banyak kelebihan yang dimiliki oleh Kota Probolinggo. Salah satunya, TPA yang tidak menimbulkan bau tak sedap.

“Terus terang kami salut dengan TPA di Kota Probolinggo. Makanya TPA yang tidak bau ini akan kita pelajari dan kita terapkan di Batang,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto

Cuaca Normal

Petani Bawang Merah Bergeliat

PROBOLINGGO - Setelah beberapa bulan kemarin petani bawang di Kabupaten Probolinggo, banyak yang memilih libur tanam akibat tingginya curah hujan. Saat ini, petani bawang sudah mulai melakukan penanaman bawang kembali.

Salah satu petani bawang Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolingo, Usman, mengatakan, petani bawang merah sudah mulai banyak mulai tanam bawang merah. Karena cuaca untuk tanaman bawang merah sudah mulai baik

dan sangat mendukung.“Kalau tidak disesuaikan cuacanya maka tanaman bawang mudah rusak apalagi kalau hujan secara terus menerus,” terangnya kepada wartawan, Kamis, (13/3).

Menurutnya, kalau dua bulan kemarin memang banyak petani yang meliburkan diri untuk tidak melakukan penanam. Karena tingkat curah hujan dinilai sangat tinggi. Sehingga banyak lahan petani yang dibiarkan begitu saja menunggu cuaca kembali normal.“Jika sudah cuaca sudah normal, maka tanaman bawang bisa baik dan hasil produksinya bisa melimpah,” kata Usman.

Usman menambahkan, sebelum melakukan penanam bawang perlu adanya pengelolaan lahan yang cukup optimal. Mengelolah lahan 0,5 sampai 1 bulan untuk dikeringkan terlebih dahulu.

Tingkat kekeringan tinggi, secara otomatis tanaman bawang waktu tumbuh akan terlihat lebih subur.“Bagus atau tidaknya tanaman bawang merah juga terletak

pada matang atau tidaknya dalam pengelolahan lahannya,” jelasnya.

Senada disampaikan, Junaidi (45) salah satu petani bawang asal Desa Warujinggo, Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.

Ia mengatakan, sudah menanam bawang hampir satu minggu, Jumlah media tanam bawangnya saat ini mencapai 0,5 hektar.“Luas tanam seperti itu, sudah mencapai puluhan juta untuk biaya pengelolahan lahan, dan perawatannya,” terang Junaidi.

Lebih jauh, Junaidi mengatakan, harga bibit saat ini memang tidak begitu mahal. Dalam satu kilogram bibit bawang merah yang sudah berumur 2,5 sampai 3 bulan mencapai Rp 25 ribu perkilogramnya.

Tinggi tidaknya harga tergantung kualitas bibitnya. Untuk ketersedian bibit bawang merah dalam bulan ini mencukupi. Karena banyak petani yang menyimpan bibit beberapa bulan kemarin.

“Kalau bulan 5 mendatang, stok bibit bawang merah sudah mulai

berkurang. Petani sudah banyak yang tanam,” tegasnya.

Ia mengaku melakukan penanaman pada bulan Maret untuk mengejar naikanya harga bawang merah. Jika tanam sekarang, maka dalam 60 hari kedepan akan memanennya. Kemungkinan besar harga bawang sayurnya akan mahal.

Tinggi tidaknya harga tergantung kualitas bibitnya.

Untuk ketersediaan bibit bawang merah dalam bulan ini mencukupi.

“Panen peratama, stok bawang merah mash sedikit. Dan banyak daeah lain yang memerlukan kiriman bawang dari Probolinggo,” pungkas Junaidi. =Mahfud Hidayatullah

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

MADURA

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

JUMAT 14 MARET 2014 No. 0321 | TAHUN III

JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III

LIGA PRIMER INGGRIS

Sunderland Bajak Lee Congerton

JEGAL. Bek PSG Marquinhos menjegal pemain Bayer Leverkusen pada laga yang berlangsung di Parc Princess, Paris, Kamis (13/3) dini hari WIB. PSG lolos ke babak berikutnya dengan keunggulan agregat 6-1.

Singkirkan Leverkusen, Blanc Tetap Kecewa PARIS - Meski berhasil menyingkirkan wakil Jerman Leverkusen, pelatih Paris Saint Germain (PSG) Laurent Blanc tetap kecewa dengan penampilan skuadnya yang tidak memuaskan pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Parc des Princes, Paris, Kamis (13/3) dini hari WIB. Pada laga itu, Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan menang 2-1. Dengan kemenangan ini, mereka unggul agregat 6-1 setelah menang 4-0 pada leg pertama di Jerman bulan lalu.

Pada laga tersebut, Sidney

Sam sempat menghidupkan harapan mereka untuk membalikkan keadaan berkat gol sundulannya, sebelum disamakan oleh sundulan Marquinhos menyambut umpan Yohan Cabaye. PSG akhirnya bisa menggandakan keunggulan berkat gol Ezequiel Lavezzi dan mengunci kemenangan 2-1.

“Semua bisa mengatakan bahwa para pemain melupakan pertandingan leg pertama, tetapi sangat terlihat jelas bahwa mereka sama sekali tidak melupakan laga di Jerman pertengahan bulan lalu itu. Akibatnya mereka tidak mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik mereka. Padahal Liga Champions adalah kompetisi level paling tinggi dan saya berharap sedikit lebih dari tim saya,” kata Blanc.

Mantan pelatih Timnas Prancis ini mengistirahatkan bebera-

pa pemain pada laga tersebut.

Di barisan gelandang, dia memasang Yohan Cabaye, Adrien Rabiot dan Javier Pastore. Sedangkan dijantung pertahanan, posisi Alex digantikan oleh kompatriotnya Marquinhos. Sayang penampilan beberapa pemain ini mengecewakan Blanc.

“Kami bermain buruk. Saya tadinya berharap lebih. Meski demikian yang terpenting kami sudah lolos. Anda bisa menuduh bahwa hal itu disebabkan oleh minimnya pengalaman dan kurangnya persiapan. Memang kami tidak mempersiapkan laga ini secara baik,” akunya.

Meski demikian, mantan bek Timnas Prancis itu yakin timnya masih bisa berkembang. Dia pun optimistis PSG bisa merebut gelar juara Liga Champions musim ini.

“Saya kira, sejak musim lalu, musuh-musuh kami mulai khawatir.

Kami ingin klub ini melangkah lebih jauh di Liga Champions musim ini. Kami tidak puas hanya karena sudah mencapai perempat final,” jelasnya.

Pada bagian lain, Blanc memuji kiper PSG asal Italia Salvatore Sirigu. Dialah pemain terbaik PSG pada laga Kamis dini hari kemarin itu. Begitu juga dengan Ezequiel Lavezzi.

“Saya bilang kepadanya (Lavezzi), Anda bisa mencetak satu gol pada setiap pertandingan. Ayo maju terus. Tentu saja gol ini luar biasa buatnya dan buat tim,” tutup Blanc. =ESPN/AJI

NEWCASTLE - Klub Liga Utama Inggris Sunderland akhirnya merekrut Lee Congerton menjadi direktur olahraga baru klub itu menggantikan Roberto De Fanti yang mundur pada Januari lalu. Dia akan bekerja sama dengan pelatih Gustavo Poyet untuk menyelematkan Sunderland terhindar dari degradasi pada akhir musim ini.

Saat ini, “The Cats” berada di tempat kedua dari dasar klasemen sementara dengan 24 poin dari 26 pertandingan. Dia masih memiliki tiga pertandingan di tangan untuk keluar dari zona merah.

Bahkan bila memenangkan tiga pertandingan itu, maka mereka bisa mengoleksi 33 poin dan naik ke peringkat 10 klasemen sementara di bawah Southampton yang sudah mengumpulkan 42 poin dari 29 pertandingan.

Sebelum bergabung dengan Sunderland, Lee Congerton (40 tahun) adalah direktur tekhnik klub Bundesliga Jerman Hamburg.

Sebelumnya lagi, Congerton adalah seorang pemain sepakbola, tetapi dia harus menggantung sepatu lebih cepat karena mengalami cedera. Setelah pensiun dia menjadi bagian staf pelatih di Leverpool dan Chelsea sebelum bergabung dengan Hamburg.

Congerton akan bertugas merekrut pemain yang dibutuhkan Sunderland dan melakukan pemantauan terhadap pemain berbakat di seluruh dunia untuk didatangkan ke Stadium of Light, kandang Sunderland. “Lee adalah orang yang memiliki reputasi dalam dunia sepakbola dan kami sangat terkesan oleh pretasinya,” kata ketua Eksekutif Sunderlan

Margaret Byrne.

Sementara itu dari London, para pemain Tottenham Hotspur menggelar pertemuan darurat setelah pelatih mereka Tim Sherwood gusar menyusul kekalahan timnya 0-4 dari Chelsea pada Liga Utama Inggris akhir pekan lalu di Stamford Bridge. Kemarahan Sherwood itu sangat mempengaruhi situasi di ruang ganti “The Lilywhites”.

Hal itu diungkapkan gelandang Tottenham asal Brasil Sandro Rabu (12/4) sebelum laga Liga Europa melawan Benfica di White Hart Lane pada Kamis (13/3) malam waktu setempat atau Jumat (14/3) dini hari. Menurut Sandro, para pemain Tottenham menggelar rapat selama lebih dari dua jam untuk mendengarkan satu sama lain tentang perasaan mereka masingmasing.

“Kami menghabiskan waktu leih dari dua jam dalam sebuah rapat di antara para pemain dan kami mengatakan apa yang perlu kami katakan. Mulai sekarang, kami tahu bahwa kami semua harus mendengarkan satu sama lain,” kata Sandro.

Dia melanjutkan, “Pertemuan itu dilakukan karena ada pemain mengalami stres dan kami harus menenangkannya dan berbicara kepadanya dengan cara-cara yang elok. Kami habiskan waktu sekitar dua jam dengan cara seperti itu. Setiap pemain membagikan pengalamannya dengan cara-cara yang cantik seperti ini.”

“Saya yakin kami akan menunjukkan karakter kami yang sesungguhnya dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya,” tutupnya. =ESPN/SKY SPORTS/AJI

ORANG BARU. Sunderland menunuk Lee Congerton menjadi direktur olahraga baru klub itu. Dia akan bekerja sama dengan pelatih Gustavo Poyet untuk menyelematkan Sunderland terhindar dari degradasi pada akhir musim ini.

16

KORAN MADURA

JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III

90 HARI LAGI

SUNDERLAND BAJAK LEE CONGERTON OLAHRAGA | 15

Olahraga

SINGKIRKAN LEVERKUSEN, BLANC TETAP KECEWA OLAHRAGA | 15

KORAN MADURA

16

JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III

BarcELONA Sulit Bermain Seperti Empat Tahun Silam FAKTA UNIK Gelandang Barcelona Xavi Hernandez sudah melakoni 145 laga di Liga Champions, hanya kalah dari Ryan Giggs (149). Selain itu, dia mencatat rekor penampilan terbanyak bersama El Barca di pertandingan resmi dengan 711 laga.

Barcelona menjadi klub ketiga yang mencapai fase perempat-final Liga Champions selama tujuh musim berturutturut. Dua klub lainnya adalah Manchester United (1997-2003) dan Real Madrid (1998-2004).

Kartu kuning Cesc Fabregas dini hari tadi menjadi kartu kuning ke-300 yang diterima Barcelona di Liga Champions.

BARCELONA - Gelandang Barcelona Cesc Fabregas mengakui bahwa tim Barcelona saat ini sangat sulit kembali bermain seperti ketika mereka menjuarai Liga Champions pada 2009 dan 2011.

Waktu itu, Xavi Hernandez dan kawan dilatih oleh Pep Guardiola.

“Menjadi Barcelona yang menjuarai dua Liga Champions empat tahun lalu sangat sulit. Mungkin tim waktu itu adalah yang terbaik dalam sejarah klub ini dan sangat sulit menjaga penampilan pada level seperti mereka,” kata mantan kapten Arsenal tersebut.

Sebagian besar dari skuat El Barca saat ini adalah mereka yang mengangkat trofi juara Liga Champions 2009 dan 2011 seperti Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Carles Puyol, Lionel Messi, Pedro Rodriguez, Victor Valdes, Gerard Pique, Sergio Busquets.

Meski demikian, Fabregas masih meyakini bahwa peluang mereka menjuarai Liga Champions musim ini terbuka lebar.

“Semuanya berjalan bagus di Barcelona saat ini. Kami sudah masuk ke final Piala Liga, tertinggal empat poin dari pemimpin klasemen sementara La liga dan kami mendapat hasil buruk akhir pekan lalu saat melawan Valladolid. Tetapi semua masih bisa terjadi karena kami hanya berjarak empat poin,” ujarnya.

Dia melanjutkan, “Kami masih harus bertandang ke Madrid pekan depan dan kami harus memetik hasil positif di sana.

Kami juga sekarang tembus ke perempat final Liga Champions. Saya kira banyak tim ingin berada di posisi seperti kami saat ini.”

Perempat Final Barcelona melaju ke perempat final Liga Champions setelah menghentikan langkah wakil Inggris Manchester City di babak 16 besar. Barcelona unggul agregat 4-1 atas City, setelah pada leg kedua babak 16 besar di Camp Nou, Kamis (13/2) dini hari WIB, Barcelona menang 2-1. Pada leg pertama di Etihad Stadium pertengahan bulan lalu, Lionel Messi dan kawan juga menang dengan skor meyakinkan 2-0.

Pada laga dini hari kemarin itu, Fabregas ikut berperan pada gol pertama Barcelona yang dicetak Lionel Messi.

Menguasai bola di luar garis 16, Fabregas mengirim umpan trobos kepada Lionel Messi yang berlari menuju kotak penalti. Bola yang gagal dihentikan dengan sempurna oleh bek Manchester City Joleon Lescott berhasil dikuasai Messi sebelum melepas tendangan chip kaki kiri yang tidak terjangkau kiper Joe Hart.

Tak lama setelah gol ini, City harus bermain dengan 10 orang karena Pablo Zabaleta diusir keluar lapangan karena memprotes keputusan wasit yang tidak memberikan penalti kepada City.

Meski demikian, City sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-89 melalui sundulan Vincent Kompany meneruskan umpan lambung Edin Dzeko dari luar garis 16. Sayang gol ini datang terlalu terlambat untuk membalikkan keadaan.

Gawang City bahkan kembali disebok oleh Daniel Alves pada menit ke-90 memanfaatkan umpan Andres Iniesta. Tak lama setelah gol ini, laga pun ditutup oleh wasit dan Barcelona berhak melaju ke perempat final.=ESPN/AJI/DAR

JUMAT

KORAN MADURA

14 MARET 2014 No. 0321 | TAHUN III

JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

EKSEKUSI. Lahan sengketa yang diatasnya terdapat rumah saat dilakukan pembongkaran beberapa waktu lalu.

Eksekusi Lahan Sengketa

Dinilai Tidak Adil Naruddin Bersikukuh Sesuai Data Persidangan

BANGKALAN - Eksekusi lahan sengketa yang dilakukan PN Bangkalan terhadap tanah seluas 0,704 di Dusun Tonggur Desa Sadeh Kecamatan Galis yang dimenangkan oleh penggugat atas nama Nipan alias Siriyah dinilai tidak memenuhi rasa keadilan oleh kuasa hukum tergugat. Sebab putusan pengadilan dalam kohir (petok D) nomor 285 persil 4 kelas IV dengan luas 0,704 meter di tempat tidak tercantum di buku desa.

Kuasa hukum tergugat, Agung, SH mengatakan PN Bangkalan dalam melakukan eksekusi tersbut tidak tepat sasaran. Dengan demikian, keabsahan objek sengketa yang terdiri dari 4 rumah perlu dipertanyakan. Bahkan

pihaknya telah meminta agar membuka buku klasiran desa secara seksama sebelum proses eksekusi dilakukan. Namun permintaan tersebut diabaikan oleh juru sita.

“Saya sudah meminta kepada juru sita untuk membuka buku klasiran desa secara seksama, namun hal tersebut tidak dikabulkan,” sesalnya.

Maka dari itu, Agung mengaku akan menempuh upaya gugatan hukum terkait kesalahan objek lahan yang telah dieksekusi tersebut. Dengan tujuan untuk memastikan kebenaran proses eksekusi.

Dalam upaya melakukan langkah hukum lanjutan, pihaknya masih menyusun dan merumuskan pokok permasalahan

dan mengumpulkan bukti-bukti pendukung lain yang dapat menunjang proses selanjutnya.

“Ini tidak bisa dibiarkan, agar tidak menjadi peristiwa buruk dalam penegakan hukum,” tegasnya.

Sementara itu juru sita PN Bangkalan, Naruddin, SH tetap bersikukuh apa yang telah dilakukan pada saat eksekusi sudah sesuai dengan surat kohir dan data-data dalam persidangan. Maka tidak ada prosedur apa pun yang diabaikan dalam mengeksekusi lahan tersebut.

“Sudah sesuai prosedur, jika dalam beberapa hari ke depan lahan sengketa masih ditempati pengosongan secara paksa akan terjadi lagi,” ancamnya. =DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

JUMAT 14 MARET 2014 No. 0321 | TAHUN III

BPRS Dinilai Merugikan Negara Novi: Yang Kami Lakukan Hanya Hapus Buku SUMENEP- Front Aksi Mahasiswa Sumenep (FAM'S), Kamis (13/03) melakukan demonstrasi di Kantor Pemerintah Daerah dan DPRD. Aksi yang mereka lakukan perihal pengelolaan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar yang dinilai tidak sehat dan telah merugikan negara.

"BPRS sebagai salah satu BUMD Sumenep sudah tidak sehat dan telah merugikan negara. Sebab bank yang seharusnya menjadi kebanggaan Sumenep malah menjadi sarang koruptor. Karena dari temuan kami, BPRS sepertinya ingin memperkaya orang lain dan diri sendiri dengan modus hapus tagih," teriak Korlap aksi, Hazmi di depan kantor Pemkab.

Oleh karenanya, mahasiswa menuntut transparansi dan kejelasan tentang pemecatan tiga direksi. “Sampai saat ini, kejelasan soal tiga direksi yang telah dipecat oleh komisaris itu tidak jelas, bahkan terjadi ketegangan. Ini telah menandakan bahwa manajemen BPRS ternyata tidak sehat. Dugaan kami kian kuat ketika orang yang sudah dipecat, justru ditunjuk sebagai pejabat sementara Direktur BPRS,” terangnya.

FAM’S menuntut BPRS segera memperbaiki manajemen, usut tuntas indikasi penyelewengan dengan modus tagih, dan Pemkab harus mengambil langkah taktis

AUDIENSI. Front Aksi Mahasiswa Sumenep (FAM’S) saat melakukan audiensi dengan Direktur Utama BPRS Novi Sudjatmikodi di aula BPRS, Kamis (13/2).

dan solutif untuk mempertahankan aset daerah yang terindikasi sebagai sarang koruptor. Selain itu, pada aksinya tersebut, mereka juga mempertanyakan tentang disharmonisasi antar direksi bank khusus rakyat tersebut.

Pantauan Koran Madura, mereka kemudian melanjutkan aksinya di DPRD Sumenep. DPRD didesak membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti tentang keberadaan BPRS. Karena tidak ada dewan sama sekali, mereka langsung melakukan demo dan orasi di BPRS. Sesaat setelah melakukan

orasi, Plt Dirut BPRS Novi Sudjatmika menemui mereka dan mengajaknya untuk berdiskusi di aula BPRS. "Apa pun yang masyarakat sampaikan, kami akan selalu welcome,” katanya usai bertemu mahasiswa.

Menanggapi tudingan mahasiswa bahwa BPRS telah merugikan negara, Novi membantahnya.

"Selama BPRS berdiri hingga detik ini, kami tidak pernah melakukan hapus tagih. Yang kami lakukan itu hanya hapus buku," jelasnya.

Perbedaan mendasar antara hapus tagih dan hapus buku, kata Novi, hapus buku itu tidak men-

gurangi sedikit pun hak bank untuk tetap menagih hutang pada nasabah yang telah mengalami kredit macet. Sementra khusus hapus tagih, lebih pada modus menghilangkan atau menghapus hutang piutang.

"Itu bedanya. Terus kalau memang terjadi hapus tagih, itu benar bisa disebut modus memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Tapi saya tegaskan bahwa di BPRS tidak pernah melakukan hapus tagih," tegasnya.

Disinggung soal disharmoni antar jajaran Direksi BPRS, Novi tidak menampik hal tersebut.

Menurutnya, persoalan tersebut sudah berusaha untuk direlai dan diselesaikan, namun selalu berakhir buntu. Sampai komisaris sendiri, kata Novi turun tangan, namun masalah itu masih belum kunjung usai.

Sehingga pada akhirnya dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa telah diputuskan bahwa periodisasi jabatan Direktur Bisnis Ramelan, dan Direktur operasional Slamet Riyanto, dipercepat.

Keputusan tersebut juga berlaku pada Direktur Utama Novi Sujatmiko, yang berubah status menjadi pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar hingga 6 bulan ke depan.

"Jadi istilahnya bukan dipecat, tapi dipercepat periodisasi jabatannya. Di jajaran direksi ini kan kontrak jabatannya 4 tahun. Tapi karena ada persoalan, maka untuk dua direktur tersebut, dipercepat masa jabatannya, dan akan dilakukan pergantian jabatan sesuai hasil fit and proper test yang dilakukan Bank Indonesia terhadap calon pengganti yang diusulkan dari internal BPRS," paparnya.

Ia memaparkan bahwa dalam RUPS luar biasa tersebut, juga telah diputuskan, bahwa dirinya ditunjuk sebagai Plt Direktur Utama BPRS selama 6 bulan. "Tenggat waktu 6 bulan itu sembari menunggu hasil tes and proper test dari BI. Apabila sudah ada hasil fit and proper test dari Bank Indonesia ataupun otoritas jasa keuangan, maka nanti akan ditetapkan siapa yang akan menjabat secara definitif," pungkasnya. =SYAMSUNI

KURIKULUM 2013

Implementasi Terkendala Instruktur SUMENEP – Rencana implementasi Kurikulum 2013 di seluruh institusi pendidikan tingkat dasar mulai tahun pelajaran 2014-2015 sepertinya akan mengalami kendala. Kendalanya adalah jadwal pelatihan instruktur.

Sementara untuk mulai menerapkan kurikulum itu, kabupaten harus memiliki instruktur yang akan memberikan arahan kepada semua guru terkait penerapan kurikulum. “Belum

diketahui kita dapat gelombang yang ke berapa,” jelas Abd. Kadir, Kasi Kurikulum TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Rabu (12/3).

Sementara jadwal pelaksanaan pelatihan itu dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). “Kita nunggu surat dari LPMP dan Dinas Pendidikan provinsi,” jelas Kadir.

Setelah dilakukan pelatihan instruktur, imbuhnya, maka pada bulan berikutnya, yakni April–

Juni, semua guru akan mendapatkan pelatihan dari instruktur tersebut selama 5 lima hari.

Menurut Kadir, instruktur tersebut bisa saja dari dalam kabupaten sendiri, tapi bisa juga dari luar Kabupaten Sumenep.

“Itu bergantung pada data base yang sudah ada di LPMP,” jelasnya. Instruktur tersebut akan melatih semua guru, kecuali guru kelas 3 dan 6, sebab untuk dua kelas tersebut dijadwalkan tahun 2015 mendatang.

Informasi yang berhasil dihimpun Koran Madura, di Kabupaten Sumenep hanya 15 lembaga yang telah menerapkankan Kurikulum 2013.

Di antaranya SDN Ambunten Timur I Kecamatan Ambunten, SDN Pamolokan II Kecamatan Kota Sumenep, SDN Saronggi I Kecamatan Saronggi, SDN Rubaru I Kecamatan Rubaru, SDN Tambaagung Tengah II Kecamatan Ambunten.

Selain itu, SDN Pangaran-

gan IV Pasongsongan, SDN Kalianget Barat I Kecamatan Kalianget, SDN Batang-Batang Daya I Kecamatan BatangBatang, SDN Karduluk I Kecamatan Pragaan, SDN Manding Laok I Kecamatan Manding, SDN Lenteng Timur I Kecamatan Lenteng, SDN Pangarangan III Kecamatan Kota Sumenep, SDN Bataal Batrat I Kecamatan Ganding, dan SDi Al-Qodiri Kecamatan Rubaru. =ALI RIDHO

Sumenep

KORAN MADURA

JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III

Perusahaan Migas Perluas Ekspansi PT HCML, Petro Java, PT EML Siap Lakukan Eksploitasi

SUMENEP – Saat ini sudah ada dua perusahaan migas yang melakukan eksploitasi di Kabupaten Sumenep, yakni PT Kangean Energy Indonesia (KEI) di Pulau Pagerungan Besardan PT Santos Energy di Blok Malio Giligenting. Dua perusahaan tersebut saat ini memperluas ekspansinya.

Kepala Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Abd Kahir mengungkapkan, PT KEI merambah ke Perairan Selatan Pulau Komirian, Kecamatan Raas. PT KEI beroperasi melalui PT Terang Sirasun Batur (TSB).

PT Santos memperluas ruang ekspansinya ke Blok Peluang. Namun dia memastikan tidak ada perusahaan lain di wilayah itu yang melakukan eksploitasi selain PT KEI dan PT Santos.

Perubahan eksploitasi hanya terjadi pergeseran lokasi titik sumur yang mau dieksploitasi.

PT KEI bergeser ke TSB di Perairan Selatan Pulau Komirian, Kec Raas dengan meninggalkan sumur migas Sepanjang lantaran sudah habis cadangan migasnya.

Namun demikian, sambung Kahir, selain dua perusahaan yang sudah beroperasi, terdapat empat peruahaan lagi yang siap

mengeksploitasi migas. Keempat perusahaan yang sudah melakukan eksplorasi dan siap melanjutkan Kotraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yakni PT HCML (Husky Cnooc Madura Limited), PT SPE Petrolium, Petro Java, dan PT EML (Energy Mineral Langgeng).

“Karena belum melakukan ekploitasi dan masih tahap eksplorasi migas, keempat perusahaan tersebut cukup intensif melakukan komunikasi dan lobi-lobi dengan Pemkab Sumenep. Dari empat perusahaan itu, tiga perusahaan sudah persiapan ekploitasi yakni PT HCML (Husky Cnooc Madura Limited), Petro Java, PT EML (Energy Mineral Langgeng). Sementara satu perusahaan PT SPE Petrolium masih berstatus ekplorasi,” terang dia.

Dijelaskan pula, perusahaan migas dengan sistem off shore terdapat 4 perusahaan yakni PT

KEI, PT Santos, PT HCML (Husky Cnooc Madura Limited), dan PT Petro Java. Sementara dua lainnya melakukan eksploitasi migas secara on shore yakni PT SPE Petrolium dan PT EML (Energy Mineral Langgeng).

Menurut dia, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi KKKS yakni harus memiliki Kantor Perwakilan di Sumenep dan bekerja sama dengan BUMD Sumenep. “Seperti yang sudah dilakukan dengan PT WUS dan Kantor ESDM Sumenep untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa. Hal ini dilakukan untuk mengatur regulasi barang dan jasa di bidang migas. Sehingga penawaran dari pemkab bisa disinkronkan nantinya,” terang Kahir.

Dia menegaskan pada perusahaan migas tentang kesejahteraaan masyarakat Sumenep harus diperhitungkan. Sebab, kata dia, tidak ingin daerah penghasil migas justru kesejahteraannya masih di bawah daerah lain. Tawarannya jelas, harus ada kompensasi besar bagi daerah penghasil migas. Sebab dampak sosialnya sangat tinggi. =ALI RIDHO

C

MELANGGAR PKPU-PERDA

Baliho Kembali Diturunkan SUMENEP - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kamis (13/3) kembali menurunkan sejumlah alat pegara kampanye (APK), karena telah melanggar PKPU Nomor 15 tentang Kampanye Pemilu dan Peratuan Daerah. Alat peraga kampanye berupa baliho dan gambar caleg banyak menempel di pohon dengan dipaku.

"Tetapi ternyata masih banyak baliho caleg yang mangkel tetap menempel gambar pada pohon. Padahal beberapa waktu lalu, kami sudah bersih-bersih, masih saja ditempel lagi," ucap Moh. Shaleh, Kasi Operasional Lapangan Satpol PP kepada wartawan.

Penurunan paksa baliho untuk menegakkan PKPU dan Perda yang melarang adanya pemasangan APK dengan dipaku di pohon. “Apa yang kami lakukan ini hanya untuk menegakkan PKPU dan Perbup, karena ada banyak baliho yang telah melanggar zona yang telah dilarang,” jelasnya.

Jika tetap nakal menempelkan APK ke pohon, pihaknya akan langsung merekomendasikan kepada KPU dan Panwas.

“Bahkan puluhan gambar yang telah kami copot diturunkan ini tidak akan dikembalikan ke masing-masing caleg atau partai. Soal sanksi kami akan langsung serahkan kepada Panwas,” jelas Shaleh.

Pantauan Koran Madura, penegak perda tersebut mencopot dan

MELANGGAR Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep saat mendata alat peraga kampanye yang telah diturunkan, Kamis (13/3) di sejumlah tempat karena melanggar PKPU dan Perda.

menurunkan paksa semua AKP yang menempel di pohon. Satpol PP memulai aksinya dari Jalan Trunojoyo, Jalan Lingkar Barat, Jl. KH Mansur, dan beberapa titik lokasi lain.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Sumenep, Zamrud Khan meminta agar parpol menghargai aturan yang ada, agar proses tahapan pemilu itu berlangsung lancar dan tanpa masalah.

“Jadi, mohon semua partai dan caleg patuh pada aturan yang berlaku, baik aturan yang ada di PKPU, Perda maupun Perbup. Ini demi kelancaran proses tahapan pemilu biar jauh dari persoalan, agar Satpol PP tidak harus menurunkan paksa,” katanya.

Ia memaparkan bahwa dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2013 Pasar 17 poin 2 sudah jelas bahwa KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota berwenang memerintahkan peserta pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaiman dimaksud ayat 1 huruf a dan ayat 2 untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut.

“Kemudian dikuatkan dengan pasal lain bahwa jika ada peserta pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, maka Pemda setempat dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten Kota berwenang mencabut atau memudahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terkebih dahulu kepada peserta pemilu tersebut. Nah, harapan kami, semua partai patuh pada aturan dan undang-udang yang ada,” jelasnya. =SYAMSUNI

D

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III

Murid Mengaku Belum Terima BSM Pengawasan Kantor Kemenag Dinilai Lemah SUMENEP – Sumenep Corruption Wacth menemukan penerima manfaat belum menerima bantuan siswa miskin (BSM). Sementara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep menyatakan program Kementerian Agama RI itu untuk tahun 2013 telah terealisasi semua.

Pegiat Sumenep Corruption Watch (SCW) Junaidi mengungkapkan, temuan itu berdasarkan hasil investigasi yang pihaknya lakukan. ”Dari hasil investigasi yang kami lakukan, memang banyak dana BSM itu yang masih belum sampai ke penerima,” katanya, Kamis (13/3).

Ia mencontohkan salah satu murid Madarah Aliyah (MA) Ainul Falah Desa Bakeong, Kecamatan Guluk-Guluk, yang hingga saat ini belum menerima bantuan tersebut, padahal murid yang lain telah menerimanya. ”Itu hasil sementara yang kami temukan, dan kami akan terus melakukan penelusuran lebih mendalam lagi,” terangnya.

Tidak sampainya dana BSM itu diduga karena lemahnya pengawasan dari Kantor Kementerian Agama Sumenep. ”Ini patut juga dicurigai, tidak sampainya bantuan itu karena kurangnya pengawasan dari pihak terkait,” duganya.

Kankemenag diminta menelusuri dugaan tersebut. ”Kemanag (Sumenep) jangan sampai hanya jadi lembaga penyalur saja, setelah selesai dipasrahkan terhadap salah satu bank seakan sudah selesai. Pengawasan harus lebih agresif dan progresif lagi dalam mengawal program itu,” pintanya.

Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Suhaidi menyayangkan masih ditemukannya bantuan pada tahun

lalu hingga saat ini belum sampai ke penerima. ”Seharusnya itu tidak terjadi, masak lembaga yang dinilai masyarakat paling suci bisa terjadi.

Itu memalukan, bahkan haram hukumnya,” katanya.

Pihaknya dalam waktu dekat mengaku akan melakukan investigasi. Hal itu untuk mencari kebenaran yang lebih akurat lagi. ”Ini masih lembaran awal yang kami temukan, bisa saja ada lembaran baru setelah kami investigasi nantinya,” terangnya.

Jika hasil investigasi DPKS menemukan indikasi melawan hukum, pihaknya akan memproses secara hukum. ”Kami tidak akan main-main, jika bukti-bukti sudah kuat, kami akan melaporkan tindakan itu sampai ke ranah hukum,” terangnya. Menurutnya, perbuatan itu telah mengarah terhadap tindak pidana korupsi (tipikor), apalagi dana itu sampai dialihkan untuk persoalan yang lain.

Sementara Kepala Madrasah Aliyah Ainul Falah Hamid saat dikonfirmasi mengatakan bahwa dana BSM itu sudah diserahkan kepada semua penerima. ”Itu sudah diberikan kemarin,” katanya, Kamis (13/3).

Disinggung masalah waktu pencairannya, pihaknya tidak memberi keterangan lebih rinci.

Hamdi berdalih sudah diserahkan. ”Setelah selesai dicairkan, kami langsung memberikan (terhadap

STNK sepeda motor Mocin Nopol M 4255 VD tahun 2006 a/n Supardi.

Bagi yang menemukan Hub. Moh Dahlal, 085257179969 Desa Karduluk Pragaan Sumenep.

Pasang Iklan di

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

murid yang berhak),” timpalnya.

Sementara Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Penma) Kankemenag, Moh. Rifa’i Hasyim mengaku belum menerima laporan terkait dengan persoalan tersebut. ”Sampai saat ini masih belum ada laporan pada kami, jika sudah ada laporan yang pasti kami akan menindaklanjuti,” katanya.

Disinggung terjadinya persolan itu akibat lemahnya pengawasan dari kankemenag, pihaknya membatah. Pihaknya mengaku telah bekerja maksimal sesuai peraturan yang ada. ”Kami di sini telah bekerja maksimal sesuai dengan tupoksi yang ada,” akunya.

Anggaran untuk dana BSM 2013 bagi murid yang berada di bawah naungan Kankemenag Sumenep mencapai Rp 40 miliar yang akan dicairkan kepada 78 ribu siswa.

Rinciannya, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 36 ribu siswa, dengan nominal yang diterima sebesar Rp 360 ribu per murid.

Sementara untuk kelas satu setiap murid akan menerima bantuan sebesar Rp 245 ribu. Sebab mereka masih dihitung setengah tahun, sedangkan bagi non kelas satu akan menerima sebesar Rp 475 ribu per murid, dengan anggaran total Rp 14 miliar.

Sedangkan untuk murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 26 ribu orang akan mendapatkan dana sebesar Rp 475 ribu, dengan anggaran keseluruhan 13 miliar.

Untuk siswa Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 16 ribu murid akan perolehan dana sebesar Rp 475 ribu per orang, dengan anggaran sebanyak Rp 13 miliar. =JUNAEDI/MK

Lokasi penambangan batu ilegal di Bukit Batuan Desa Batuan. Satpol PP akan menutup paksa jika aktivitas penambangan berlanjut.

PENAMBANGAN BATU ILEGAL

Satpol PP Bakal Meninjau Ulang SUMENEP – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep Abd. Majid mengatakan, pihaknya akan segera menurunkan petugas untuk meninjau lokasi penambangan batu ilegal di bukit Desa Batuan Kecamatan Batuan.

“Sebab informasi yang kami dapatkan dari hasil investigasi, termasuk dari media, lokasi tersebut masuk areal hutang lindung dalam tanggung jawab Perhutani. Selain itu, penambang batu tersebut telah mengakibatkan terjadinya longsor hingga mengancam keselamatan warga di Perumahan Batuan. Untuk itulah, kami akan turunkan personel untuk meninjau ulang,” katanya, Kamis (13/3).

Jika mereka masih terus melakukan aktivitas penambangan, Satpol PP akan mentutup paksa aktivitas tersebut.

“Karena ini membahayakan

keselamatan warga. Mereka kan sebenarnya tidak tahu kalau dampak dari aktivitas penambangan itu akan membuat longsor,” tambahnya.

Ketika ditanya lebih jauh terkait rencana peninjauan lokasi penambangan, Majid mengatakan dalam waktu dekat sudah ada kepastian terhadap aktivitas penambangan batu itu. “Dalam waktu dekat kami langsung akan ke sana, setelah itu baru akan membuat tindakan, jika mereka memaksa maka akan ditutup paksa,” tegasnya.

Beberapa waktu lalu, banjir batu melanda perumahan Batuan hingga membuat kerusakan terhadap pot, jalan dan pagar rumah. Hasil investigasi BPBD, banjir kiriman dari daerah daratan tinggi tersebut akibat adanya aktivitas penambang batu ilegal. =SYAMSUNI

KORAN MADURA

Sumenep

JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III

E

KECELAKAAN

Ada Teriak Maling, 1 Tewas SUMENEP – Azhari (18), warga Dusun Gelugur Tengah, Desa Gelugur, Kecamatan Batuan, tewas mengenaskan setelah motor Suzuki Smash Nopol M 6615 VW yang dikendarainya menabrak pembatas jembatan (got) di Jl Lingkar Barat, Dusun Toros, Desa Babbalan, Rabu (12/3) malam sekitar pukul 11.20.

Siswa kelas II MA Sabilul Muttaqin, Daramista, Lenteng itu diduga ketakutan akibat dikejar dan diteriaki maling oleh kakak Siti Saodah. Pada saat itu Azhari memang sedang membonceng Siti Saodah (14), siswi kelas I MTs Tarate. ”Saya hanya mendengar ada pengendara motor berteriak maling, tak lama kemudian terdengar suara tabrakan, lalu terdengar ada suara rintihan dari sungai di bawah jembatan,” kata Fitri, saksi mata di sekitar lokasi kejadian, Rabu (12/3).

Fitri beserta warga yang lain langsung mendatangi lokasi kejadian saat mendengar suara benturan. Sesampainya di lokasi, pemuda tanggung itu sudah tidak bernafas, sementara cewek yang dibonceng merintih kesakitan di bawah jembatan.

Hasil olah TKP, polisi me-

nyimpulkan jika pengendara mengalami laka tunggal lantaran tidak konsentrasi saat berkendara. ”Ada kemungkinan pengendara kelelahan dan mengantuk saat mengemudikan kendaraannya, sehingga dia tidak konsentrasi dan menabrak jembatan,” jelas salah satu petugas Satlantas Polres Sumenep Erik.

Dari keterangan saksi-saksi yang berhasil dikumpulkan, pengendara melaju dari arah barat menuju Kota Sumenep dengan kecepatan tinggi. Saat korban melintas di TKP, korban tidak sedang mengalami rintangan ataupun ada kendaraan lain dari arah yang bersebarangan, pengendara diduga langsung menabrak jembatan yang ada di sebelah kiri jalan.

Azhari mengalami luka serius di bagian kepala dan wajah, sedangkan di paha kiri terdapat

luka seperti bekas tusukan benda tupul, dan tulangnya remuk.

Sementara korban perempuan mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya, wajahnya membiru, dan sering muntah darah.

Siti Saodah sedang mendapat perawatan di RSUD Moh Anwar Sumenep. Hingga berita ini ditulis, Siti belum sadarkan diri. Patauan Koran Madura, sesekali mengigau memanggil nama ibunya. Padahal ibu dan bapaknya sejak dirawat ada di sampingnya. ”Kami tidak tahu bagaimana nasib anak saya ini, sejak dilarikan ke sini dia belum juga sadarkan diri, mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa dengan anak saya,” kata Mimik (45), ibu kandung Sitti Saodah dengan nada cemas.

Menurutnya, Siti diajak bermain teman mengajinya, Lia dan Ana, ke sebuah SMA yang ada di sebelah timur rumahnya.

Entah bagaimana awalnya tibatiba anaknya keluyuran bersama teman lelakinya ke kota, setelah itu keluarganya mendapat kabar bahwa putri keduanya mengalami kecelakaan di Jl Lingkar Barat,

Desa Babbalan Sumenep. ”Semula kami tidak percaya kabar tersebut, karena sebelum bermain ke SMA, ia masih bantu-bantu kami menyiapkan minuman jemaah hadrah, baru

Ada kemungkinan pengendara kelelahan dan mengantuk saat mengemudikan kendaraannya, sehingga dia tidak konsentrasi dan menabrak jembatan,”

Erik

Petugas Satlantas kami percaya setelah putra yang pertama datang dari lokasi kejadian,” timpal Sono, ayah Siti Saodah.

Disinggung mengenai kemungkinan adanya jalinan asmara antara anaknya dengan korban yang meninggal, Sono mengatakan, kemungkinan antara korban yang meninggal

dengan korban luka lebam tidak memiliki hubungan khusus, karena masih duduk di MTs. Sementara Tahol (27), sepupu dari Azhari, mengaku terkejut mendengar saudaranya mengalami kecelakaan, dan dia tahu adik sepupunya mengalami kecelakan dari nomor telepon milik korban sendiri yang digunakan untuk memanggilnya. Ternyata yang mengunakan nomor tersebut adalah petugas rumah sakit, yang sedang mencari keberadaan keluarga korban.

Dia tidak menyangka kejadian tersebut karena adiknya itu baru keluar dari rumahnya dan pamit mau nonton ke kota.

Keluarga korban sudah melarang agar tidak bepergian karena di rumahnya masih banyak tamu yang melayat pamannya yang meninggal. ”Dia sudah dilarang agar tidak kemana-mana, karena dirumah masih banyak tamu yang neglayat alm paman yang baru meninggal tiga hari lalu, namun dia nekat dan tidak mendengar larangan kami, ya beginilah akhirnya,” sesal Tahol. =JUNAEDI/MK

SIDANG TABRAKAN

Terdakwa Dikawal Pendukung SUMENEP - Sidang perdana kasus tabrakan yang terjadi di Desa Patean, Kecamatan Batuan, Sumenep beberapa waktu lalu berlangsung panas. Pasalnya, terdakwa Fajarul A’la, warga Desa Lenteng Barat, Kec Lenteng dikawal ratusan massa pendukungnya di Pengadilan Negeri (PN) Sumenep), Kamis (13/3) sekitar pukul 11.00.

Saat persidangan berlangsung, ratusan massa pendukung A’la di luar ruang berusaha mengepung PN Sumenep. Saat sidang mulai, berteriak agar persidangan berlangsung fair. Sebab jangan sampai persidangan berlangsung tidak sesuai dengan BAP (Berita Acara pemeriksaan).

Namun, para berhasil dihalau oleh petugas kepolisian yang berusaha mengamankan jalannya persidangan. Para pendukung sempat memaksakan diri untuk masuk ke ruang persidangan tapi polisi berhasil mengusir hingga keluar dari PN. Dalam sidang yang berlangsung singkat itu, para saksi mengaku tidak tahu pasti terkait kasus

tabrakan itu. Saiful mengungkapkan dalam persidangan bahwa saat terjadi tabrakan kejadiannya cukup cepat. Dirinya mengaku saat kejadian masih terdapat di dalam warung.

“Saya terkejut ketika terjadi suara keras yang mirip dengan orang tabrakan. Dan ketika keluar warung, memang kondisinya sudah terjadi tabrakan. Namun pihaknya tidak mengaku antara Mobil Grand Livina yang bersenggolan dengan Mobil Audisi hingga mengenai sepeda motor jusrtru dibantah oleh terrdakwa, katanya dalam siding.

Namun demikian,saat mejelis hakim menannyakan pada terdakwa, terdakwa merasa keberatan saat dikonfrontir dengan keterangan saksi. Dia (A’la) mengaku kejadian tidak seperti yang diterangkan saksi. sementara majelis hakim menyatakan ada waktunya nanti terdakwa untuk mengajukan keberatan. Saat ini saksi masih proses pemeriksaan keterangan saksi.

Majelis hakim lantas menunda sidang terdakwa pada sidang berikutnya. Sidang perdana itu baru mendatangkan saksi. Namun seke-

dar diketahui, ditengah persiangan berlangsung, ruagan yang dipenuhi massa pendukung terdakwa, sempat nyeletuk saat majelis hakim menanykan pada saksi. Akibatnya majelis hakim mengancam akan mengeluarkan massa yang hadir dalam sidang jika tidak menghormati atau mengganggu jalannya persidangan.

Terpisah Kapolres Sumenep AKBP Marjoko melalui Kabag Ops mengatakan kasus perisdangan yang melibatkan terdakwa A’la terpaksa menerjunkan pasukannya.

Sebab terdakwa dikwal oleh ratusan massa pendukung yang dikhawatirkan dapat menggangu jalannya persidangan.

“Satu pleton petugas kepolisian kita terjunkan kelokasi PN untuk mengawal jalannya persidangan. Dan benar saat persidangan berlangsung, sejumlah massa pendukung berusaha melakukan unjuk rasa dengan berorasi. Mereka kami bubarkan lantaran tidak mengantongi surat pemberitahuan izin demo,” pungkasnya melalaui saluran teleponnya. =ALI RDHO

KORAN MADURA

JUMAT 14 MARET 2014|NO. 0321|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

JUMAT 14 MARET 2014 NO. 0321 | TAHUN III

F

Konsep Penertiban

PKL-Pol PP Seringkali Main Petak Umpet

OPERASI KATARAK GRATIS. Seorang petugas medis memeriksa mata pasien menjelang operasi katarak di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD), Denpasar, Bali. Operasi yang digelar Komando Resor Militer 163/Wirasatya tersebut merupakan kegiatan amal TNI untuk membantu pemberantasan katarak di Bali.

Pembangunan Tempat Parkir RS Molor Dishubkominfo Berdalih Tak Dapat Anggaran PAMEKASAN – DPRD Pamekasan mempertanyakan realisasi pembangunan tempat parkir di RS dr Slamet Martodirdjo Pamekasan yang sudah dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2013, melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pamekasan. Pelaksanaan pembangunan tempat parkir itu dinilai lamban, karena belum menunjukkan perkembangan berarti.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi mengatakan untuk tempat parkir RSUD Pamekasan seharusnya sudah ada perbaikan dari sebelumnya dianggarkan melalui PAK tahun 2013. Namun ternyata hingga saat ini tidak ada pengerjaan sama sekali.

“Saya lupa besaran anggarannya, tapi rencana pembangunan tempat parkir di RS itu sudah dianggarkan pada PAK 2013. Tapi entah kenapa sampai sekarang tidak ada pengerjaan. Makanya kami tekankan kepada pemerintah sesegera mungkin diproses,” katanya.

Menurut Hosnan seharusnya ada keseimbangan antara penari-

kan retribusi dengan pelayanan yang memadai. Minimal tempat parkir itu tidak hanya berupa lahan tetapi harus disiapkan bangunan yang bisa melindungi kendaraan pengunjung dari terik matahari dan hujan.

Hosnan mengungkapkan penghasilan dari retribusi parkir khusus, cukup besar. Pada 2013 hasil retribusi tersebut mencapai Rp 2,1 miliar lebih, sehingga harus diimbangi dengan pelayanan optimal.

Kepala Dishubkominfo Pamekasan, Moh Zakir mengatakan pihaknya belum banyak tahu mengenai anggaran pada PAK 2013 termasuk untuk pembangunan tempat parkir di RS dr Slamet

Martodiredjo Pamekasan. Alasannya, ia baru menjabat pada Januari 2014 menggantikan M Bahrun, Kepala Dishubkominfo sebelumnya.

Zakir memperkirakan tidak dilaksanakannya pembangunan tempat parkir karena Dishubkominfo tidak kebagian anggarannya.

“Saya tidak tahu kalau soal PAK 2013 karena sebelum saya menjabat. Tapi mungkin saja Dishubkominfo tidak kebagian, makanya tidak ada realisasi,” katanya.

Pihaknya masih akan mengecek ketersediaan anggaran itu sebagaimana disampaikan DPRD. Namun jika memang tidak dianggarkan, pihaknya akan mengajukan pada PAK 2014, yang diperkirakan akan dilaksanakan pada November mendatang.

Sekedar diingat, pungutan retribusi kendaraan di tempat parkir khusus ditetapkan Rp 1 ribu untuk kendaraan dua dan Rp 2 ribu untuk roda empat. Ketentuan ini berlaku untuk semua pemilik kendaraan, termasuk yang sudah mengikuti parkir berlangganan. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PAMEKASAN - Konsep penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan dianggap tidak jelas.

Sebab penertiban yang dilakukan selama ini terkesan hanya rutinitas belaka tanpa ada hasil yang didapatkan. PKL yang ditertibkan selalu kembali lagi saat petugas penegak Perda itu tidak ada. Kemudian Satpol PP akan kembali menertibkan para PKL, dan begitu seterusnya.

Ketua Komunitas Parlemen Jalanan Mahasiswa (KOPAJAA) Pamekasan, I’am Holil mengatakan upaya penertiban yang dilakukan Satpol PP sia-sia belaka, karena dengan cara seperti itu tidak pernah membawa perubahan. Selain untuk menjaga keindahan kota, hal itu merupakan ujian bagi Satpol PP untuk menunjukkan ketegasannya.

“Kalau seperti itu terus justru terlihat Satpol PP tidak tegas dalam mengambil tindakan.

Akibatnya, kesemrawutan kota akibat PKL yang memadati trotoar hingga meluber ke jalanan tak akan pernah teratasi,” katanya.

Pihaknya pernah menawarkan konsep penertiban PKL yang lebih efektif, berupa pemberlakuan shift bagi petugas Satpol PP, yaitu dengan menunjuk petugas sesuai kebutuhan untuk berjaga di lokasi-lokasi yang ditempati PKL dan dijadwal secara bergantian. Dengan demikian, Satpol PP tidak perlu

menerjunkan personel dalam jumlah banyak seperti yang sering dilakukan saat menggelar razia PKL. Sayangnya, konsep itu tidak dilakukan dan tetap seperti biasanya, mereka melakukan penertiban secara berulang.

“Kopajaa sudah pernah mengusulkan konsep penertiban yang lebih efektif tapi tidak pernah dilakukan oleh Satpol PP,” katanya.

Selain menawarkan konsep penertiban, pihaknya juga menekankan agar pihak terkait segera menyediakan tempat relokasi bagi para PKL agar konsep penataannya segera terealisasi. Dalam hal ini dibutuhkan ketegasan aparat, karena akan menuai penolakan dari PKL yang khawatir kehilangan konsumen, seperti yang berjualan di kawasan pertokoan Citra Logam Mulia (CLM).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sapol PP) Pamekasan, Didik Haryadi mengatakan Pemkab Pamekasan sudah menyiapkan konsep penataan PKL dengan membentuk tim yang terdiri dari lintas SKPD. Sejauh ini pihaknya sudah melakukan penertiban PKL dengan berpatroli meski belum bisa dilakukan siang malam. Konsep penertiban PKL dengan sistem shift dinilai tidak memungkinkan untuk diterapkan, karena akan memunculkan anggapan bahwa Satpol PP menjaga PKL =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PENERTIBAN PKL. Anggota Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di dalam pelataran Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Petugas gabungan yang terdiri dari Polisi Militer (PM) TNI, Polisi, Satpol PP tersebut merazia dan menyita dagangan sekitar 200 pedagang kaki lima (PKL) yang beroperasi di kawasan wisata Monas.

KORAN MADURA

Pamekasan

JUMAT 14 MARET 2014 NO. 0321| TAHUN III

G

Operasional Armada Tak Maksimal Penanganan Sampah Kota Terbengkalai PAMEKASAN - Penanganan sampah di Kabupaten Pamekasan belakangan ini mulai bermasalah. Kabupaten penyandang piala adipura dari Presiden RI itu, kini sering kotor dan tak seasri masa-masa penilaian adipura.

Sepintas terlihat sampah berserakan akibat ulah masyarakat yang belum sadar kebersihan dengan membuang sampah sembarangan. Namun setelah ditelisik lebih dekat, tempat sampah yang biasa ditempatkan di tepi jalan sudah tidak ada. Salah satu warga ditemui di Jalan Niaga, Saleh mengatakan tempat sampah di tepi jalan sudah banyak yang hilang sejak beberapa hari terakhir.

Ia mengaku kebingungan untuk membuang sampah sehingga terpaksa dibuang di tepi jalan. ”Jadi sampah-sampah itu selalu berserakan di pinggir jalan.

Apalagi truk sampah kadang terlalu lama untuk mengangkutnya.

Sehingga menimbulkan bau tak sedap dan banyak lalat,” katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Pamekasan, Muharram mengakui jika dari armada truk sampah yang ada, memang ada sebagian yang kurang sehat.

Diterangkan saat ini Dinas PU Ci-

katarung memiliki lima armada truk sampah. Akan tetapi dua diantaranya kurang sehat dan ja-

rang digunakan. Pihaknya masih merencakaan untuk melakukan peremajaan terhadap dua armada

truk sampah tersebut.

Pantauan koran ini terdapat tujuh truk sampah di halaman Di-

KOMUNITAS PARLEMEN JALANAN MAHASISWA (KOPAJAA) PAMEKASAN

PERTANIAN

Waspadai Tembakau Impor PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan akan meminta pabrikan rokok di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memiliki gudang tembakau di Pamekasan, untuk mengurangi tembakau impor. Sebab kehadiran tembakau impor dari luar negeri dinilai sangat merugikan petani tembakau di Pamekasan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Pamekasan, Bambang Edy Suprapto mengatakan belum mengetahui secara pasti dari negara mana saja tembakau impor yang masuk ke Indonesia. Meski demikian, pihaknya sudah memperoleh informasi, bahwa pajak tembakau impor nol persen. Dari hal ini, pihaknya khawatir, keberadaan tembakau impor dapat mengganggu produktivitas tembakau Madura.

Pihaknya sudah menyurati pabrikan rokok yang ada di Jawa Timur

maupun di Jawa Tengah. Surat tersebut selain berisi undangan, juga permintaan untuk menjawab keinginan Pemkab Pamekasan. Salah satunya, permintaan untuk meningkatkan penyerapan tembakau Madura, termasuk harga tembakau. Pihaknya juga meminta pabrikan agar melakukan perpanjangan pembukaan gudang agar tembakau petani Pamekasan bisa terserap seratus persen dan menyetop impor tembakau.

Selain berkirim surat, pihaknya akan mempertegas permintaan tersebut dalam rapat kerja khusus yang akan membahas tata niaga tembakau tahun 2014 ini. “Kalau sebelumnya kami mendatangi pabrik, kali ini pemerintah akan mengundang pabrikan di Surabaya pada akhir Maret ini, untuk membahas tata niaga tembakau secara umum,” katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

nas PU Cikatarung yang terletak di Jalan Jokotole. Dua truk rusak parah, bahkan sudah nyaris menjadi rongsokan, namun masih juga diparkir di sana. Tiga truk terlihat masih baru dan dua truk terlihat dari fisiknya sudah agak tua.

Menurut Muharam, dua truk yang nyaris menjadi rongsokan itu sudah rusak sejak penangangan sampah masih di bawah koordinasi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pamekasan dan baru dialihkan Dinas PU Cikatarung sejak 2014. Dua truk itu akan segera dipindahkan ke gudang, karena sudah tidak bisa diperbaiki. ”Nanti setelah dua truk itu diremajakan, penanganan sampah ini akan kembali normal,” katanya.

Sementara itu, tempat sampah pinggir jalan yang sekarang banyak lenyap diduga dicuri orang tak bertanggung jawab. Menurutnya, dari beberapa hasil penelusuran anak buahnya ternyata jika malam memang ada beberapa orang yang sengaja merusak tempat sampah dari besi itu dan kemudian diambil untuk dijual kiloan. ”Memang repot jika upaya kami tidak didukung penuh masyarakat. Kami juga bingung mau buat tempat sampah seperti apa. Buat dari plastik tidak tahan lama, buat dari besi dicuri, terus buat dari apa biar aman,” katanya. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

H. I’am Holil Ketua Umum

Mengucapkan SELAMAT DAN SUKSES ATAS DITETAPKANNYA

G. MUJTABA Redaktur Ahli Koran Madura

A. Fauzi M Plt Kepala Biro Pamekasan

Semoga Bisa Mengemban Tugas dan Amanah, Lebih Kreatif dan Independen

H

KORAN MADURA

Pamekasan

JUMAT 14 MARET 2014|NO. 0321|TAHUN III

Dewan Mengingatkan PDAM Agar Mengantisipasi Kekeringan Menjelang Kemarau PAMEKASAN - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mendesak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan segera memetakan dan mengantisipasi daerah rawan kekeringan di wilayah tersebut.

Langkah tersebut perlu dilakukan secepat mungkin agar penanganan kekeringan tidak terbengkalai.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan, Hosnan Ahmadi menyatakan selama ini daerah rawan kekeringan terjadi di daerah dekat pesisir dan wilayah pantura, sehingga perlu perhatian khusus dari PDAM setempat. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh pihak PDAM, diantaranya mendirikan tandon, membuat saluran pipa ke daerah rawan kekeringan, atau

melakukan pengeboran yang sumbernya bisa dialirkan ke daerah yang rawan kekeringan.

Lebih lanjut dijelaskan, DPRD Pamekasan tidak menginginkan PDAM bekerja saat kekeringan berlangsung, melainkan melakukan langkah kongkrit sebelum masuk musim kemarau. “Saya harapkan perusahaan air minum itu sudah memetakan sejak dini akan ter-

jadinya kerawanan kekeringan dan segera ditentukan langkahlangkah pencegahan serta tidak menunggu kekeringan itu dialami warga,” katanya.

DPRD secara kelembagaan sudah mendukung semua programprogram yang dilakukan PDAM, seperti menyepakati adanya penyertaan modal usaha. Upaya tersebut sebagai bentuk keseriusan DPRD Pamekasan dalam hal penanganan rawan kekeringan.

Data di PDAM Pamekasan, daerah yang masuk kategori rawan kekeringan tercatat 34 desa di 10 kecamatan dari 13 kecamatan se Kabupaten Pamekasan. Masingmasing Kecamatan Waru, Batumarmar, Pademawu, Tlanakan, Proppo, Larangan, Kadur, Pegan-

tenan, Palengaan, dan Kecamatan Pamekasan.

Direktur PDAM Pamekasan Agoes Bachtiar mengatakan pihaknya sudah menyiapkan enam armada tangki untuk mengirim air ke daerah-daerah yang membutuhkan. Tiga diantaranya milik PDAM, satu pinjaman dari Bakoorwil IV Madura , milik PU Provinsi, dan milik Pemkab Pamekasan.

“Jadi jangan sampai ada diantara yang disebutkan tadi masih kekurangan air atau kering sama sekali atau tidak terkirim air. Baik itu dari armada maupun dari driver sudah saya siapkan semua itu berapa pun juga saya siapkan terus. Yang jelas dengan enam armada Insyaallah cuku-

plah untuk Pamekasan yang 10 kecamatan kekeringan itu,“ katanya.

Agus Bahtiar menambahkan apabila nantinya ada masyarakat di daerah rawan kekeringan tersebut kekurangan air bersih, bisa langsung menyampaikan ke tokoh masyarakat, kepala desa atau lurah setempat untuk meminta kiriman air ke PDAM. Dijelaskan pula untuk setiap pengiriman air bersih dalam program ini, masyarakat tidak dikenai biaya sepeser pun atau gratis.

Apabila ada oknum yang meminta bayaran hendaknya bisa langsung melaporkan ke PDAM Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Jajaran Polres Pamekasan berhasil menangkap dua orang yang kedapatan membawa senjata tajam (sajam) di tempat umum. Sajam yang mereka bawa berupa pisau besar dan panjang. Kepada penyidik, salah satu tersangka mengaku membeli pisau itu seharga Rp 500 ribu. Kedua tersangka masing-masing Saidi, 43, warga Desa Badung, Kecamatan Geger, Bangkalan, dan Abdurrahman, 43, warga Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Sampang.

dibawanya itu hanya untuk keamanan dirinya, khawatir terjadi sesuatu dalam perjalanan. Saat itu dia mengaku hendak pergi melihat sabung ayam di wilayah tersebut. Saat itu ia mengaku membeli pisau itu seharga Rp 500 ribu dari seseorang di Bangkalan.

Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP Siti Maryatun mengatakan kedua tersangka ditangkap saat aparat Polres Pamekasan tengah melakukan razia rutin. Polisi curiga karena ada benda mencurigakan dipinggang, tepatnya dibalik baju kedua tersangka. Setelah digeledah, kecurigaan polisi benar, mereka tengah membawa sajam. Aparat langsung mengamankan keduanya ke Mapolres Pamekasan saat itu juga.

Menurut Maryatun alasan tersangka tidak bisa membebaskan keduanya, karena tetap melanggar hukum, yaitu telah membawa sajam di tempat umum. “Bisa saja hanya pengakuannya di depan penyidik, mereka membawa sajam hanya untuk keamanan diri mereka. Tapi bisa juga mereka itu membawa sajam karena akan melakukan sebuah tindakan kriminal.

Makanya, untuk antisipasi kami langsung amankan,” katanya.

Atas tindakannya ini, kedua tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan ancaman 10 tahun penjara. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

KRIMINAL

Tiada Ampun bagi Pembawa Sajam

Saidi ditangkap Selasa (11/3) lalu, sekitar pukul 13.00, di Pasar Sapi Keppo, Desa Polagan, Kecamatan Galis. Saat ditangkap Saidi mengaku hanya untuk berjaga-jaga, karena dia jauh-jauh dari Bangkalan untuk berjualan sapi di Pasar Keppo Pamekasan.

Saat ditangkap dia memang tengah menjual beberapa ekor sapi yang dia bawa dari Bangkalan.

Abdurrahman ditangkap saat mengendarai motor sendirian di Jalan Raya di Desa Batubintang, Kecamatan Batumarmar, di hari yang sama menjelang Magrib.

Saat ditanya petugas, pisau yang

KORAN MADURA

Pamekasan

JUMAT 14 MARET 2014 NO. 0321| TAHUN III

I

DEMOKRASI DAMAI

Kampanye Anti SARA

PANEN DINI. Petani memanen rumput laut yang baru berumur 25 hari, di Pantai Jumiang, Pamekasan, Jatim, Kamis (13/3). Petani di daerah itu, terpaksa memanen lebih awal tanaman rumput lautnya karena rontok akibat diserang hama lumut.

Pemkab Melawan UU Pemilu Lapangan Polsek Dijadikan Lokasi Kampanye PAMEKASAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan merekomendasikan Lapangan Polsek Waru sebagai tempat kampanye dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg) yang akan datang, kendati lokasi tersebut merupakan fasilitas negara yang dilarang digunakan sebagai tempat kampanye dalam Undang Undang Pemilu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pamekasan, Alwi mengakui pihaknya telah merekomendasikan lapangan tersebut sebagai salah satu tempat kampanye terbuka.

Menurutnya, setiap tempat yang telah direkomendasikan sebagai tempat kampanye boleh digunakan apabila mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.

“Kalau lapangan itu milik kepolisian, parpol harus meminta izin kepada kepolisian untuk menggunakannya,” katanya.

Mengetahui lapangan tersebut direkomdasikan sebagai tempat kampanye, kepolisian Polres Pamekasan mengambil langkah cepat agar lapangan itu tidak digunakan sebagai tempat kampanye, karena telah melanggar

undang-undang.

Kapolres Pamekasan, AKBP Nanang Chadarusman mengatakan bahwa pihaknya telah melapor ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (panwalu) setempat tentang status lapangan tersebut.

Harapannya lapangan itu tidak digunakan sebegai tempat kampanye. “Sampai saat ini lapangan tersebut masih berstatus milik negara, jadi tidak boleh digunakan sebagai tempat kampanye.

Kami juga sudah tunjukkan sertifikasi kepemilikan lapangan itu kepada KPU dan Panwaslu,” ungkapnya.

Divisi Hukum KPU Pamekasan, Agus Kasianto mangatakan berdasarkan masukan dari Polres Pamekasan pihaknya telah meng-

hapus lapangan itu dari daftar tempat kampanye terbuka. Ia menambahkan pada Daerah Pemilihan (Dapil) Pamekasan III yang meliputi Kecamatan Waru, Batu Marmar, dan Kecamatan Pasean, masih terdapat delapan tempat yang direkomendasikan oleh pemkab setempat untuk dijadikan sebagai tempat kampanye.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 86 ayat (1) huruf h dinyatakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dilarang untuk digunakan sebagai tempat kampanye, kecuali individu yang diundang secara resmi oleh penanggung jawab tanpa menggunakan atribut kampanye.

Sesuai dengan ketetapan KPU RI waktu pelaksanaan kampanye terbuka oleh parpol dan calon anggota legislatif akan dimulai dari tanggal 16 Maret sampai 5 April 2014 mendatang. =ALI SYAHRONI/MUJ/RAH

PAMEKASAN - 12 partai politik (parpol) peserta pemilu legislatif (Pileg) 2014 di Kabupaten Pamekasan bersepakat untuk menghindari isu-isu berbau SARA selama pelaksanaan kampanye yang akan digelar sejak 16 Maret sampai 5 April mendatang. Kesepakatan ini disampaikan para pimpinan partai politik (parpol) dalam deklarasi damai Pemilu 2014, disertai penandatanganan kesepatakan di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan, Kamis (13/3) kemarin. Kesepakatan tersebut dibacakan secara bersamaan dipandu Heru Budhi Prayitno, diikuti semua pimpinan parpol di Pamekasan.

Ke-12 parpol yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Selanjutnya, Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Selain perwakilan parpol, kampanye damai yang dimotori Polres Pamekasan ini juga dihadiri lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pamekasan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), unsur Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), serta komponen pemerhati kegiatan Pemilu.

Kepala Kepolisian Resort

Pamekasan, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Nanang Chadarusman mengatakan deklarasi ini sebagai bentuk awal dari kesepakatan bersama untuk menghindari penyimpangan dan pelanggaran dalam pemilu. Hal ini penting karena waktu pelaksanaan kampanye semakin dekat. ”Polri telah berkomitmen penuh menjaga netralitas dan melakukan koordinasi bersama mitra,” katanya.

Menurut Kapolres para calon anggota legislatif (Caleg) tidak hanya berperan mengkampanyekan dirinya untuk terpilih, melainkan pula ikut mengajak pendukungnya agar bisa menjaga keamanan dan keteriban di daerah masingmasing. Pendidikan politik yang baik seperti ini harus disampaikan agar tercipta situasi yang aman dan kondusif.

Dalam kesempatan itu Kapolres Nanang juga meminta pimpinan Parpol atau Caleg agar tidak melakukan pelanggaran pemilu maupun pelanggaran pidana pemilu, seperti adanya kampanye hitam (black campaign) yang menjatuhkan lawan politik.

Sementara itu, Bupati Pamekasan, Achmad Syafi’i meminta para pimpinan parpol politik bisa mentaati aturan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu legislatif tahun ini. Dengan demikian, pelaksanaan Pileg di Pamekasan dapat berjalan dengan baik, sesuai keinginan masyarakat Pamekasan. “Jalani dengan baik prosesnya, hindari hal-hal yang kurang diinginkan selama proses kampanye,” katanya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

SIMBOLIS. Pimpinan partai politik tengah menandatangani kesepakatan damai pemilu 2014 disaksikan Forpimda, Ketua Panwaslu, dan Anggota KPU Pamekasan.

KORAN MADURA Sampang KORAN J PROBOLINGGO

Sampang J

Sampang

JUMAT 14 MARET 2014 No. 0321 | TAHUN III

JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III

MADURA

Kendaraan Dinas Jangan Digunakan Kampanye SAMPANG – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sampang mengingatkan wakil rakyat untuk tidak menggunakan kendaraan dinas sebagai sarana dalam kegiatan kampanye atau kegiatan yang berhubungan den-

gan Pemilu Legislatif 2014.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang Sudarmanto mengatakan sudah melayangkan surat edaran berupa imbuan kepada anggota dewan untuk tidak menggunakan

kendaraan dinas selama massa kampanye. Surat edaran tersebut bernomor 024167/434.090/2014 dengan sifat penting.

“Semua anggota dewan tidak boleh menggunakan kendaraan dinas,” ucapnya kepada Koran

Madura, Kamis (13/3). Wakil rakyat kembali akan diperkenankan menggunakan mobil dinas setelah pemilu legislatif yang akan digelar 9 April nanti.

Menurutnya, jika nanti ada anggota dewan yang mokong, pihaknya akan menyerahkan kepada pihak Panwaslu dan KPU. “Saya mengimbau saja agar tidak menggunakan kendaraan dinas. Masalah sanksi ya Panwaslu dalam hal ini, apa bisa dicoret dari peserta pemilu saya tidak tahu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sampang Addy Imansyah membenarkan bahwa anggota dewan selama masa kampanye pemilu dilarang menggunakan kendaraan operasional yang bersumber dari anggaran APBD atau APBN. Jika pihaknya menemukan laporan dari masyarakat atau temuan sendiri ada dewan mokong menggunakan kendaraan dinas, panwaslu tidak akan ragu akan merekomendasikan kepada pihak terkait agar memberikan saksi.

“Kita akan memberikan saksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau memang benar anggota dewan masih mokong, kami tidak raguragu merekomendasikan kepada

pihak terkait dan instansi berwenang untuk segera diberikan saksi,” tuturnya.

Namun, Addy masih belum bisa memberikan keterangan terkait bentuk saksi tersebut.

Sebab, pihaknya masih belum bisa mempelajari secara detail sanksi itu selain memberikan sanksi secara adminstratif. “Kami belum mempelajari secara detail saksi apa yang akan dikenakan selain dari segi administratif,” jelasnya.

Jangan jelas, menurut Addy, caleg yang ketahuan menggunakan kendaraan operasional tidak sampai terancam dicoret dari peserta pemilu. Sebab, harus bisa melihat dan sesuai situasi yang ada saat menggunakan kendaraan tersebut. “Kalau masalah itu tidak sampai ke sana, karena mereka anggota dewan masih terkait sampai masa jabatan wakil rakyat,” terangnya.

Kemudian harus diperjelas posisi itu apakah melaksanakan kampanye menggunakan kampanye untuk menyakinkan kepada masyarakat pada periode mendatang apa tidak, “Jika seperti ini maka itu tidak boleh digunakan karena telah diatur dalam perudang-undangan,” katanya. =RYAN HARIYANTO/MK

SMP NEGERI 4 SAMPANG

Kamariyah Mengakui Masih Aktif Mengajar SAMPANG - Kepala Sekolah (Kasek) SMPN 4 Sampang Siti Kamariyah mengakui akan kebenaran pesan singkat yang tersebar melalui ponsel, bahwa sejak dilantik menjadi kepala sekolah beberapa waktu lalu, setiap hari Rabu dan Kamis dirinya tidak masuk sekolah.

Demikian disampaikan Siti Kamariyah melalui Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) SMP Negeri 4 Khairul Anwar, Kamis (13/3) sekitar pukul 10.45 Wib di sekolah yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Tanggumong Kec/Kota Sampang.

Sebelumnya, beredar SMS dari nomor ponsel yang mengatasnamakan salah satu guru SMPN 4 Sampang. Dalam pesan singkatnya menyatakan bahwa, kakak ipar Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang Puthut Budi Santoso itu sejak dilantik sebagai kepala sekolah setiap hari Rabu dan Kamis tidak di sekolah, karena mengajar di salah satu SMP swasta.

“Memang beliau (Siti Kamariyah) masih benar mengajar di luar sekolah pada hari Rabu jam ketiga dan Kamis jam terakhir di

SMP 3 Sampang, tetapi masalah informasi tidak pernah berada di sekolah itu tidak benar,” kata Khairul Anwar.

Dirinya merasa terganggu dengan informasi tersebut yang ramai dikalangan masyarakat. Sebab, hal itu menyebabkan terganggunya kinerja sekolah yang hampir satu bulan selama dijabat dengan kepala sekolah baru. “Informasi ini bisa saja membunuh karakter kita, Mas, dan menimbulkan terganggu,” ujarnya.

Siti Kamariyah saat dimintai komentarnya terkait pengangkatan dirinya yang terkesan politis, ia mempersilakan menanyakan ke Sekda Puthut Budi Santoso. “Kalau masalah pengakatan tanyakan saja sama yang mengeluarkan SK, karena saya hanya menjalankan tugas, Mas,” tuturnya dengan lagat keraguan.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang Puthut Budi Santoso belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui telepon seluler tidak direspons. =RYAN HARIYANTO/MK

ryan hariyanto/koran madura

Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sampang di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Tanggumong Kec/Kota Sampang.

Sampang

KORAN MADURA

JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III

K

KESEHATAN

99 Orang Terserang DBD SAMPANG- Selama dua bulan terakhir, sedikitnya 99 orang terjangkit Demam Berdarah Dengue (DBD).

Penderita demam yang disebabkan oleh nyamuk aedes aegypti itu mayoritas berasal dari daerah perkotaan. Hal itu berdasarkan data Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Sampang, Kamis (13/3).

Data statistik RSUD Kabupaten Sampang menunjukkan besarnya angka penderita DBD yang sudah ditangani oleh pihak rumah sakit, sejauh ini sebanyak 99 jiwa. Rinciannya, pada bulan Januari sebanyak 51 penderita sedangkan pada bulan Februari

sebanyak 48 penderita. Jumlah penderita DBD tersebut belum diakumulasi dengan penderita dari daerah yang berobat ke puskesmas.

Humas RSUD Kabupaten Sampang Yuliono mengatakan, daerah yang saat ini sudah ditangani karena penyakit DBD adalah Kelurahan Gunung Sekar, Kelurahan Polagan, dan Kecamatan Omben. Rata-rata semuanya dirawat inap selama kurang lebing tiga hari. ”Daerah perkotaan lebih banyak (penderita DBD-nya) daripada daerah pedesaan. Misalnya seperti Kelurahan Gunung Sekar dan beberapa daerah perkotaan lainnya yang paling banyak mengalami DBD dikarena daerah tersebut merupakan daerah endemik (rawan DBD), yang kerap menjadi langganan setiap

tahunnya,” ujarnya.

Sementara itu, Farid Bil Faqih, Kabid Pengembangan, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang membenarkan bahwa daerah perkotaan merupakan daerah yang paling rawan terkena

serangan DBD. ”Sejauh ini sejak dua bulan terakhi, daerah Gunung Sekar, Polagan dan Rongtengah merupakan daerah yang kerap terjangkit penyakit DBD,” ungkapnya.

Hanya saja, data yang ada Dinkes Sampang lebih sedikit dari data yang dirawat di RSUD

Sampang. Menurut Farid, sejak dua bulan terakhir hanya ada 60 jiwa yang terjangkit DBD. Rinciannya, pada Januari sebanyak 31 jiwa dan pada bulan Februari sebanyak 29 jiwa. ”Angka kematian nihil. Artinya, semua penderita bisa diselamatkan,” tuturnya. =CR2/ LUM

AUDIENSI PENDIDIKAN

Disdik Memberi Pemahaman PMU pada Mahasiswa SAMPANG- Sejumlah mahasiswa melakukan audiensi terkait PMU (Pendidikan Menengah Universal) dan biaya pendidikan wajib dua belas tahun di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, Kamis (13/3). Mereka ditemui oleh Sekretaris Disdik Sampang Sumadi dan para petinggi lainnya.

Sekretaris Disdik Sampang Sumadi menjelaskan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah terkait PMU. ”PMU itu sebenarnya sudah kami sosialisasikan dan sudah dijalankan namun masih belum sepenuhnya terlaksana,” tuturnya.

Menurutnya, program PMU tidak terlaksana karena di lapangan banyak siswa yang berasal dari sekolah swasta dan kalangan pondok pesantren yang orangtua siswa tersebut kurang memahami dan tidak mendukung anaknya untuk melanjutkan pendidikannnya sampai ke tingkat SMK maupun SMA. Dia juga menjelaskan terkait biaya pendidikan yang disin-

yalir oleh Ikmas melebihi dari 10 persen. ”Biaya pendidikan tiap lembaga (pendidikan) itu berbeda-beda tergantung kebutuhan tiap-tiap lembaganya,” jelasnya. Sumadi memberikan

perumpamaan seperti biaya lembaga pendidikan negeri tidak mungkin sama dengan biaya pendidikan swasta karena faktor tersebut tergantung pada tiaptiap lembaga pendidikan untuk

men-cover kebutuhan sekolahnya masing-masing. ”Pengambilan biaya operasional yang dinilai melebihi dari sepuluh persen itu tidak benar. Semua pengambilan

AUDIENSI: Para Pejabat Disdik Sampang saat melayani audiensi sejumlah mahasiswa, Kamis (13/3).

biaya tersebut sudah dirundingkan oleh pihak sekolah kepada orangtua siswa melalui komite. Jadi, biaya pendidikan dua belas tahun yang dibantu oleh pemerintah seperti BSM itu tidak mungkin dipotong oleh lembaga-lembaga pendidikan di Sampang karena BSM tersebut langsung dicairkan kepada masing-masing orangtua siswa atau siswa yang bersangkutan melalui rekening,” ujarnya.

Sebelumnya, audiensi itu sempat ditunda lantaran para petinggi Disdik Sampang sedang mengikuti rapat beruntun di Pendopo Bupati Sampang yang dilanjutkan ke Kanor Pemkab Sampang. Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menanyakan rancanagan PMU dan biaya pendidikan dua belas tahun.

Menurut mahasiswa, PMU yang semestinya tahun 2013 sudah dijalankan namun kenyataannya sampai tahun 2014 banyak lembaga-lembaga pendidikan masih belum mengetahui rancangan tersebut. =CR2/ LUM

Bangkalan

KORAN MADURA KORAN JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III L MADURA

JUMAT 14 MARET 2014 No. 0321 | TAHUN III

L

TPS-TPS Bisa di Satu Lokasi?

TPS Harus di Tempat yang Netral BANGKALAN - Beredarnya rumor bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pileg mendatang akan dikumpulkan dalam satu tempat membuat penilaian banyak kalangan.

Sebab hal itu dinilai dapat memancing kerawanan dalam memilih calon legislatif. Berpotensi memancing kecurangan dalam pencoblosan juga benturan dalam masyarakat.

AKBP Sulistiyono

moh ridwan/koran madura

Kapolres Bangkalan

"Rumor yang beredar TPS akan dijadikan satu. Bahkan, TPS akan diletakkan di rumah kepala desa," kata Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) Madura, Sukur, Kemarin (13/3).

Menurutnya, jika terbukti terjadi pelanggaran pemindahan TPS atau pun TPS dijadikan satu, pihaknya akan melaporkan hal itu kepada Dakkumdu. Dakkumdu merupakan gabungan lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengawasan Pemilu. Hal itu agar proses demokratisasi bisa

berjalan dengan aman, jujur, dan adil. Sehingga terhindar dari permasalahan yang lebih berat.

Selain itu, Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono membenarkan bahwasanya ada informasi yang masuk dan sudah dilaporkan ke KPUD Bangkalan dan Bupati, kalau kepala desa menginginkan TPS berada di lokasi rumahnya.

Namun hal itu tidak diperbolehkan. Sebab kondisi demikian dapat memicu kerawanan.

"Perlu adanya surat edaran oleh KPU atau instruksi Bupati agar melarang akan hal itu. Sebab dapat mengganggu kondusivitas," terangnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar menyatakan dengan tegas tidak boleh menyatukan TPS dalam satu tempat. Sebab hal itu melanggar PKPU. Meskipun alasannya untuk kemudahan masyarakat dalam memilih caleg.

"Dijadikan satu tempat tidak boleh misalnya di lapangan, apalagi ditaruh di rumah caleg atau pun kepala desa. Sangat tidak dibolehkan. Coba dibayangkan, ukuran geografis desa yang sangat luas, TPS disatukan.

Justru itu tidak membuat mudah

masyarakat, malah merugikan," tegasnya dalam kegiatan Sinergi 3 Pilar di hadapan para kepala desa.

Hal itu sebagai bentuk ketegasan KPU Provinsi dalam menerapkan aturan. Jika lembaga diatas KPUD tegas, tentunya yang di Kabupaten juga akan bertindak tegas. Hal itu yang dinamakan bersinergi, dan menghindari konflik dalam masyarakat.

Apalagi 502 caleg yang ditetapkan berlatar belakang tokoh masyarakat seperti kepala desa, keponakan kepala desa, bahkan ada yang anaknya kepala desa. Kalau yang menjabat kepala desa sudah diberhentikan tugasnya oleh Bupati, dengan pengajuan pemunduran diri saat pendaftaran caleg. "Hal Itu bisa menyebabkan konflik yang luar biasa. Jadi TPS harus diletakkan di tempat yang netral," pintanya.

Menurutnya, sejujur apapun KPUD dalam bekerja, sekuat apapun penyelenggaranya, kalau tidak didukung oleh pemerintah daerah dan pihak keamanan, hal itu tidak akan berhasil untuk mensukseskan pemilu yang jujur, adil, aman dan damai. = MOH RIDWAN/RAH

MUTASI

Tiga Anggota Polisi Diduga Melakukan Penyimpangan BANGKALAN - Sebagai anggota kepolisian semestinya menjalankan tugasnya secara profesional dan berpegang teguh terhadap janji setia korps berbaju hijau tersebut.

Namun hal itu tidak berlaku bagi tiga anggota kepolisian berinisial (Y), dan (J) serta (A) yang bertugas di Polsek Blega. Penyebabnya, tiga oknum polisi itu diduga terlibat penyimpangan dalam penanganan beberapa kasus yang terjadi di wilayah setempat. Akibatnya, ketiganya dimutasi dan ditarik ke Polres Bangkalan.

"Tiga anggota Polsek Blega yang diduga melakukan penyimpangan dalam penanganan kasus telah kami tarik ke Polres," ujar Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono.

Menurutnya, penarikan tersebut sebagai konsekuensi perbuatan yang dilakukan selama bertugas di Blega. Apalagi pada saat terjadinya aksi demonstrasi

di kecamatan setempat beberapa waktu lalu, warga menuntut agar anggota yang diduga terlibat itu diproses agar dalam penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga anggota yang ditarik diataranya, Kanit Reskrim dan dua anggota Sabhara Polsek Blega.

"Jadi sesuai dengan janji saya terhadap warga dan sudah mela-

kukan pertemuan dengan tokoh masyarakat. Maka kami langsung menarik tiga anggota tersebut setalah dilakukan pemeriksaan terhadap mereka," jelas mantan Kasubdit Gak Kum Ditpolairud Polda Jatim itu.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, beberapa waktu lalu ratusan warga di Kecamatan Blega melakukan aksi pengepungan kantor polsek setempat, guna menutut agar pelaku pencurian di Desa Rosep dibekuk. Penangkapan pun dilakukan terhadap tiga pelaku pencurian emas atas nama Romli, Miskan, dan Nufan.

Berdasarkan pengakuan Mislan dan Nufan yang lebih dulu ditangkap, Romli merupakan otak pelaku pencurian emas. Namun

pada Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), Romli hanya dikenakan pasal kepemilikan senjata tajam (Sajam). Apalagi dalam proses hukum yang dilakukan terkesan

mengulur waktu dan berkas tidak segera dilimpahkan. Dari sanalah timbul kecurigaan adanya permainan dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh pihak kepolisian Blega. = DONI HERIYANTO/RAH

Bangkalan

KORAN MADURA

JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III

M

Jumlah KPPS Dipangkas Karena Alasan KPU Minim Anggaran BANGKALAN - Pemilihan anggota legislatif (pileg) sudah dekat. Namun ada perubahan pada jumlah Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Sebab jumlahnya dipangkas sebanyak dua orang. Ketika pemilihan kepala daerah dan provinsi jumlah KPPS sebanyak 9 orang, tidak demikian dengan pileg dan pilpres mendatang. Jumlah yang semula 9 orang dipangkas menjadi 7 orang.

"Pengurangan ini sudah menjadi keputusan. Yang melatarbelakangi pengurangan jumlah personel KPPS, karena minimnya anggaran yang dimiliki KPU Pusat," kata ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar saat di hadapan awak media, kemarin (13/3)

Dia menjelaskan pengurangan 2 personel tersebut berasal dari linmas di masing-masing TPS. Akan tetapi dengan pengurangan tersebut kinerja KPPS tetap maksimal dalam pemilihan umum nantinya.

Apalagi dengan adanya deklarasi 3 pilar KPUD Bangkalan. Dengan ker-

Fauzan Jakfar

Ketua KPUD Bangkalan

jasama antara pemerintah daerah, penyelenggara pemilu dan pihak keamanan tentunya kondusivitas akan tetap terjaga.

"Kalau pun tidak ada linmas, tujuh anggota KPPS cukup untuk menjaga keamanan TPS. Belum lagi ada bantuan TNI dan Polri yang siap mengamankan pemilu," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Linmas, Bambang Setiyawan menerangkan sesuai rakornas di Surabaya dengan Kementerian Dalam Negeri, anggaran pengadaan linmas sudah dilewatkan melalui KPU. "Idealnya memang ada 2 linmas yang menjaga di tiap TPS.

Saat ini jumlah KPPS ada 7 orang, apakah itu yang difungsikan. Apa ditambahkan dengan dua orang linmas menjadi 9, itu bergantung KPU," jelasnya.

Menurutnya, jika memang ada penambahan dua linmas maka yang dibutuhkan sekitar 5.114 orang, yakni jumlah TPS dikalikan dua. Mengenai baju linmas, jika berseragam mempergunakan baju yang telah ada sebelumnya.

Yang telah dipakai pada pemilihan pemilu kepala daerah lalu.

"Jumlah TPS-nya 2.557 yang tersebar di 273 desa dan delapan kelurahan di 18 kecamatan," tandasnya. = MOH RIDWAN/RAH

LOGISTIK

Jumlah Kerusakan Surat Suara Bertambah BANGKALAN - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan kembali menemukan sejumlah surat suara pemilihan umum legislatif (Pileg) 2014 yang tidak bisa digunakan karena rusak. Yang awalnya kerusakan tersebut berjumlah 9 surat suara saat ini bertambah menjadi 30 surat suara. Kerusakan itu dikarenakan robek di bagian pinggir surat suara bahkan terbelah menjadi dua.

"Kami menemukan kembali surat suara yang rusak pada saat penyortiran dilakukan. Kami kumpulkan seluruh surat suara yang rusak, yang kemudian akan kami laporkan untuk mendapatkan ganti dari KPU Provinsi," papar Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar.

Menurutnya, selama tujuh hari proses pelipatan dan penyortiran ditemukan tambahan surat suara yang tidak bisa digunakan pada 9 April mendatang. Rinciannya surat suara DPRD Provinsi sebanyak 10 lembar, 5 lembar surat suara DPD RI, dan 15 surat suara DPR RI. Sedangkan untuk surat suara DPRD kabupaten masih belum ditemukan kerusakan, karena masih dalam tahap penyortiran.

"Sejauh ini kami masih menemukan 30 surat suara yang rusak. Tidak menutup kemungkinan akan bertambah karena surat suara DPRD kabupaten masih belum selesai dilipat dan disortir," paparnya.

RUSAK. Salah satu petugas KPUD Bangkalan saat menunjukkan surat suara yang tidak bisa digunakan, karena robek di Gedung Olahraga (GOR) Sultan Abdul Kadirun, Jalan Halim Perdana Kusuma.

Berdasarkan pantauan Koran Madura pelipatan dan penyortiran 3.900.472 surat suara yang dikemas 3.913 kardus itu dilakukan oleh 500 pekerja di Gedung Olahraga (GOR) Sultan Abdul Kadirun, Jalan Halim Perdana Kusuma sejak hari Jumat (7/2) waktu lalu. Ditargetkan pada

hari Kamis (13/3) pelipatan dan penyortiran surat suara untuk pemilihan DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi serta DPRD kabupaten sudah rampung.

Dia menjelaskan semua logistik untuk Pemilu harus rampung pada bulan Maret ini dan siap didistribusikan ke mas-

ing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mulai tanggal 6-8 April dan pada 9 April sudah bisa diterima oleh Ketua Penitia Pemungutan Suara (KPPS). Jadi pada hari pelaksanaan pemilu semua sudah terdistribusi di masing-masing Tempat Pemunguran Suara (TPS).

Sementara itu, Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Bangkalan akan digelar di 2.557 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 273 desa dan delapan kelurahan di 18 kecamatan, dengan jumlah pemilih sebanyak 955.998 jiwa. = DONI HERIYANTO/RAH

KORAN MADURA KORAN Bangkalan N MADURA Laporan Khusus JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III

Bangkalan N

JUMAT 14 MARET 2014 No. 0321 | TAHUN III

Gertak Sambal Penanganan Baliho BANGKALAN - Baliho caleg banyak bertebaran di pinggir jalan protokol, baik yang terpampang di papan reklame maupun yang dibuat secara swadaya oleh pendukung caleg. Keberadaannya dianggap melanggar Peraturan KPU. Namun hal itu terkesan tak indahkan oleh tim pemenangan caleg dari partai politik. Mereka tetap saja memasang di areal terlarang seperti jalan protokol. Sontak maraknya baliho memicu banyak reaksi dari berbagai kalangan. Bahkan lembaga terkait disebut tak sigap dalam menangani banyaknya pelanggaran.

Apalagi jelang pemilihan caleg, alat peraga tersebut banyak ditemukan di tempat-tempat terlarang di wilayah perkotaan dan kecamatan. Tak sedikit masyarakat mendesak panwaslu dan Satpol PP agar segera melakukan penertiban terhadap alat peraga yang melanggar, sehingga tidak terkesan ada tindakan pembiaran. Kewajiban lembaga pengawasan untuk menindaklanjuti sebuah pelanggaran yang ada.

Sebab kondisi di lapangan masih marak ditemukan pelanggaran.

Jangan ada tebang pilih dalam penegakan aturan berkampanye untuk mendidik masyarakat dalam berdemokrasi.

"Kalau perbuatan melanggar, tentunya harus ditindak. Jangan ada pembiaran, masih ada ditemukan baliho caleg. Jika itu melanggar harus tetap diturunkan sesuai aturan. Aparat jangan sampai merasa takut atau pun tidak enak hati," kata Rosi, warga Kecamatan Kamal.

Sesuai aturan yang telah ditetapkan KPU, caleg dilarang keras memasang baleho yang bergambarkan dirinya di tepi jalan sampai kapan pun. Meskipun hal itu sudah memasuki masa kampanye. Kecuali letaknya berada di tempat kampanye. Apalagi kalau alat peraga tersebut tidak tertancap secara benar ke tanah akan berakibat membahayakan pengendara kalau tertiup angin.

Sebab bahan yang digunakan hanya dengan bambu. Bahkan ada dugaan keberadaan baliho caleg terkesan adanya pembiaran. Selain itu pihak yang berwenang sudah tak mempunyai keberanian lagi

MELANGGAR. Gambar baliho yang berada tepat di Jalan Protokol

dalam menurunkan baliho caleg.

"Banyak baliho dan papan reklame yang dipasang para caleg di jalur Suramadu. Hal itu jelas melanggar Peraturan KPU (PKPU). Pihak yang berwenang harus tegas," kata Syukur, Koordinator JPPR Madura.

Pihaknya sangat menyayangkan pemasangan baliho dan papan reklame tersebut, karena menyalahi aturan. Apalagi mereka merupakan calon wakil rakyat, yang seharusnya memberikan contoh mendidik kepada masyarakat. Sebab mereka nantinya akan menjadi pembuat peraturan sebagai legislatif.

Menurut Syukur hasil pantauan di lapangan menyebutkan banyak baliho dan papan reklame yang bergambar caleg terpajang di pinggir jalan. Seperti di kawasan Suramadu, Jalan Raya Embong Miring, dan Jalan Ki Lemah Duwur Bangkalan. "Secepatnya, kami mendesak KPUD, panwas dan satpol PP segera menurunkan baliho dan papan reklame caleg. Semua baliho dan papan reklame caleg itu harus diturunkan, karena melanggar PKPU," tegasnya.

Pihaknya mengaku sudah mengirim surat pada dua lembaga penyelenggara pemilu, tetapi belum ada tindakan nyata.

Bahkan terkesan ada pembiaran.

Jangan sampai ada tebang pilih dalam menertibkan alat peraga kampanye yang dilarang ini.

Menanggapi maraknya baliho yang berkeliaran di pinggir jalan protokol, Ketua KPU Kabupaten Bangkalan Fauzan Jakfar menyata-

kan permasalahan baliho dan papan reklame bergambar caleg, pihaknya bukan dalam posisi sebagai eksekutor dalam penertiban alat peraga.

Namun sebagai pihak yang mengeluarkan rekomendasi kepada panitia pengawas pemilu (panwaslu). "Kami bukan eksekutor. Tetapi kami hanya mengirikamkan surat pada panwas agar mengeluarkan rekomendasi supaya Satpol PP menurunkan baliho dan papan reklame yang melanggar. KPUD sudah berkali-kali kirim surat ke panwas agar menertibkan alat peraga yang melanggar," kata Fauzan.

Dia menjelaskan mengenai kewenangan dalam menertibkan semua pelanggaran, baik yang dilakukan caleg maupun parpol merupakan ranah panwaslu.

Oleh karena itu, panwaslu harus berani tampil dalam kontek pengawasan. Dengan kata lain, panwas harus memberikan rekomendasi kepada Satpol PP. Dirinya menyebut permasalahan banyaknya baliho memang harus ditertibkan, padahal pelanggaran itu cukup banyak. Apa panwas memang takut atau pura-pura tidak tahu. Sebelumnya, juga Satpol PP bersikap tegas, tetapi saat banyak caleg yang memasang baliho tidak ditertibkan.

Menurutnya, jika Panwas dan Satpol PP tetap tidak berani menindak terhadap baliho dan papan reklame yang melanggar, maka KPUD akan menyewa para tukang becak untuk menurunkannya. Hal itu agar tidak terkesan ada pembiaran. Sebab, dalam aturan baliho dan papan reklame

moh ridwan/koran madura

tidak boleh bergambarkan caleg.

Akan tetapi, yang diperbolehkan hanya gambar parpol. "Kami sudah berkali-kali mengirimkan surat terkait pelanggaran ini pada panwas, tapi tidak juga direspon," ujarnya.

Ketua Panwaslu Bangkalan, Siti Zahrah Ira mengaku akan melakukan penertiban terkait maraknya gambar baliho caleg tersebut, yang banyak terpampang di bilboard atau papan reklame. Meskipun, hal itu terkesan lamban dalam penertibannya.

"Memang sudah marak gambar caleg terpampang dipapan reklame. Kami sudah memperingatkan parpol, tetapi tetap saja tak mengindahkan aturan," terangnya.

Untuk itu, pihaknya beralasan mengumpulkan kembali datadata terkait titik mana saja yg masih dipasang gambar caleg yang melanggar aturan. Kemudian, akan merekomendasi kepada satpol PP selaku lembaga pemerintah daerah yang berwenang, sesuai aturan dari KPU. "Kalau dari kecamatan, kami biasa meminta laporan per Minggu. Namun, kami masih belum merekapnya," ucapnya.

Pihaknya berjanji akan membersihkan gambar caleg yang terpambang di pinggir jalan, baik berupa baliho ayaupun gambar pada papan reklame. Namun untuk yang terpampang di papan reklame, pihaknya akan membuat surat agar segera melepasnya, atau menggantinya. Sebab dalam papan reklame tersebut, caleg

membayar izin ke pihak perusahaan. "Kami akan membicarakan ke anggota komisioner. Setelah itu, kami akan langsung merekom ke satpol PP," janjinya.

Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu terkait terpampangnya gambar caleg di papan reklame. Sebab, dalam aturannya tak boleh ada gambar caleg terpampang, selain gambar partai dan pengurus partai.

"Harus kita turunkan, meskipun sudah ada ijinnya sekalipun. Atau pun bisa digantikan dengan gambar yang sifatnya tidak mengajak untuk mencoblos, apabilo caleg tersebut sudah membayar pada jasa reklame tersebut," ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Bangkalan, Rizal Morris menyampaikan, bahwasanya pihaknya tidak berwenang menyangkut ijin pemasangan gambar caleg, meskipun terpampang di papan reklame. Sebab, caleg yang menyewa tersebut bukan melalui kantor KPPT, melainkan langsung kepada pemilik jasa papan reklame dalam hal ini perusahaan.

Pihaknya mengaku berkonstrentasi pada aturan sebelum berdirinya papan reklame menyangkut perijinannya. Berdasarkan perbup 56 tahun 2011 tentang tata cara penyelenggaraan rekalame. "Itu bukan wewenang kami. Wewenang kami sebatas konstruksi papan reklamenya, apakah ijinnya mati atau tidak," terangnya.

Dia menjelaskan menyangkut dipasang gambar atau tidaknya hal itu menjadi kewenangan perusahaan yang mempunyai papan reklame, seperti Warna-Warni, Texma, Ocxy, dan lainnya. Dalam perijinan konstruksinya, baru wewenang pihak perijinan. Mengenai sewanya, hal itu hubungan antara penyewa dengan perusahaan. "Jadi itu bukan wilayah kami lagi. Antara caleg dengan perusahaannya langsung. Kalau konstruksi reklame yang berdiri sudah sesuai ketentuan. Sebab, pemilik reklame sudah membayar pajak ke dispenda," urainya.

Dia menerangkan, dalam perijinan alat reklame tersebut sampai sekarang perusahaan telah memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi.

Perpanjangannya dilakukan per 2 tahun sekali. Pertanyaannya, sekarang ketentuan-ketentuan yang mejadi aturan KPU sudah dipatuhi atau belum oleh parpol.

Sebab, yang namanya perusahaan larinya ke income. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Komunitas

KORAN MADURA

JUMAT 14 MARET 2014

KAMIS No. 13 MARET 2014||TAHUN No. 0320 |IIITAHUN III 0321

OO

LONG BOARD HERO CITY (LBHC)

Track Turunan Makanan Sehari-hari SURABAYA – Jalanan turunan atau downhill di pegunungan ataupun dataran tinggi adalah makanan Long Board Hero City. Komunitas yang lebih dikenal dengan LBHC ini hanya sekedar untuk memuaskan hasrat mereka bermain longboard. Sekaligus untuk menguji nyali mereka, seperti tempat-tempat tak umum semacam flyover ataupun jalanan pegunungan.

Serasa kecanduan jalan menurun, para anggota selalu memburu track tersebut. di kota mereka sendiri. Flyover pun menjadi sasaran para anggota untuk menguji keterampilan setiap trik-trik yang tak jauh beda dengan olahraga skateboard ini. Hampir setiap seminggu sekali saat week end mereka selalu berkumpul. Setiap flyover yang ada di kota pahlawanpun sudah mereka jajal.

“Kami selalu menunggui jalan itu sampai sepi, saat dinihari ataupun pagi-pagi sekali. Memang kalau dilihat cukup ektrem. Tapi mau dimana lagi, karena cara itulah yang dimainkan. Kami hanya berharap agar ada tempat khusus seperti di kota Bandung,” jelas Wicak salah satu anggota aktif LBHC. Terkadang mereka juga main di jalanan turun yang terletak di Unesa ataupun PTC. Bagi mereka lahan di Surabaya sendiri untuk pemain longboardkurang mendukung. Karena ketersediaan tempat yang minim. Para anggotapun harus pandaipandai untuk mencari spot unik yang sesuai dengan permainan longboard. Jalanan turunanan dipegunungan ataupun dataran tinggi yang kemudian mereka pilih untuk memuaskan hasrat mereka bermainlongboard.

Setiap week end dua

yakan dari kalangan pelajar SMP, SMA, Mahasiswa, Pengusaha, dan Karyawan.

Saat ini, permainan papan asli Amerika ini sudah mendapat hati dimasyarakat Indonesia. Terbukti di kota seperti Jakarta, Bandung, Jogja, Bali, Lombok, Lampung sudah mulai ramai untuk dijadikan hobi sekaligus lifestyle. Mereka para longboarder berbagai kota di Indoensia rajin hadir dalam jambore nasional setiap tahunnya. Tak hanya itu mereka juga rajin mengikuti kompetisi dunia yang diselenggarakan berbagai negara. Saat ini ada dua longboarder nasional asal Jakarta dan Bandung untuk mengikuti kompetisi internasional. g. armadianto semeru/koran madura

ISTIRAHAT. Komunitas Long Board Hero City (LBHC) saat istirahat usai bermain longboard.

minggu sekali para anggota LBHC selalu menyasar ke kota-kota Malang, Pasuruan, Mojokerto, Bali bahkan Bandung. Ditempat-tempat tersebut mereka bebas berkespresi. Tak hanya itu mereka juga bebas memainkan setiap trik permainan dengan papan yang mencapai panjang 41 inci ini.

Permainan longboard dikenal kaya variasi gaya.

Banyak trik yang digunakan para pemain longboard untuk mendapatkan sensasi berlebih dari permainan tersebut.

Setiap pemain akan memainkan trik Slalom, Downhill, Dancing, Freeride, Freestyle, hingga Dancing. Seluruh gaya tersebut dapat di mix dengan teknik semacam cruising, sliding, carving, braking atau pun land padding.

Bagi mereka yang doyan laju cepat dan medan turunan, maka speed bisa menjadi pilihan yang tepat.

Ada juga yang suka menikmati trick skatesaat melakukan freestyle, freeride, dan dancing.

Selain itu, menukik dengan teknik sliding adalah sesuatu yang paling seni dilaku-

kan dalam permainan papan seluncur panjang.

Longboard termasuk dalam kategori permainan ekstrem.

Bahkan lebih menantang dari permainanskateboard. Bukan hanya lantaran medan favorit mereka adalah turunan curam, melainkan massa papan longboard pun lebih berat ketimbangskateboard. Tantangan menjadi dua kali lipat lebih mendebarkan tentunya.

Untuk memainkan setiap trik agar aman para anggota LBHC wajib mengenakan helmet, protecktor, knee pad, glove, dan sepatu selama bermain.

Para anggota LBHC agar aman setiap memainkan trik, wajib mengenakan helmet, protecktor, knee pad,glove, dan sepatu selama bermain. ”Tak hanya alat pengamanan yang kita wajibkan.

Cara jatuhpun harus kita pelajari,

tak perlu ada tumpuan saat terjatuh. Kalau jatuh ya jatuh saja, tidak perlu menhannya,” terang wicak yang juga hobi main musik ini.

Sekedar diketahui, Dicetuskan oleh Naza yang saat itu mendapat oleh-oleh papan longboard sewaktu pulang dari Jogja. Selang beberapa lama olahraga ini akhirnya populer. Pada tanggal 15 Januari 2012 komunitas LBHC terbentuk. Nama LBHC sendiri berasal dari kata Longboard Hero City, jika diterjemahkan para anggota Longboarder dari kota pahlawan. Karena kebanyakan anggota memang berasal dari kota Surabaya.

Sampai saat ini anggota aktif LBHC mencapai 15 orang, kelima dari anggota mereka merupakan wanita.

Mereka keban-

Cari View Menawan Tak hanya bermain ektrem demi menaklukan tantangan track, komunitas LBHC juga mementingkan landscape sekaligus view yang indah.

Mereka selalu mengadakan tour ditempat-tempat yang terkenal memeiliki pemandaangan yang menawan.

Tempat tersebut memang disukai para anggota, sekaligus membuat dokumentasi untuk di share ke media sosial.

Para anggota LBHC setiap 2 minggu sekali selalu mengunjungi daerah trawas, cangar, bromo ataupun di kota-kota Malang, Bali, serta, Bandung. Mereka tak hanya menguji nyali untuk menaklukan setiap track aspal. tetapi juga menikmati keindahan alam sekitar sekaligus menikmati hawa sejuk daerah pegunungan.

Kegiatan tersebut sekaligus untuk refreshing bersama para anggota. Karena di kota asal mereka Surabaya, belum bisa menemukan tempat-tempat semacam itu.

Tidak lengkap jika tempattempat tersebut tidak mereka eksplor. Cara para anggota komunitas lebih mengeksplornya dengan cara mendokumentasikan. Setiap video dan foto hasil jepretan selalu mereka share. = G. ARMADIANTO SEMERU

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

P

JUMAT 14 MARET 2014 | No. 0321 | TAHUN III JUMAT 14 MARET 2014

MADURA

No. 0321 | TAHUN III

SYAIFUR ROHMAN

Hapus Kata Malas dalam Hidup Setiap orang dalam menjalankan hidupnya perlu diimbangi dengan sebuah prinsip dan sebuah motivasi, agar arah kehidupannya akan lebih jelas.

Bahkan pepatah juga sempat menyiratkan kalimat rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh.

ari deretan kalimat tersebut rupanya menjadi motto hidup seorang pria yang mengaku namanya, Syaifur Rohman. Menurutnya, dalam menjalani hidup untuk mencapai sebuah kesuksesan perlu untu mengahpus kata malas dalam dirinya.

Sebab dengan tidak dihapusnya kata itu, justru akan menjadi sebuah virus hidup dalam mencapai sebuah kesuksesan. Jika malas terus larus dalam hidup kita, maka secara berlahan dia akan terseret kelambah yang justru akan menjerumuskan.“Anggaplah malas itu sebuah penyakit yang sedikit mematikan dan perlu untuk dibuang jauh-jauh dari pola pikir kehidupan kita,” terangnya, Kamis (13/3).

Pria kelahiran 18 November 1993 ini, terus berupaya untuk tetap melakukan sebuah perlawanan atas kamalasan hidup yang ada dari dirinya. Malas bukan hanya tertuang

dalam sebuah belajar saja. Akan tetapi malas juga harus terhindarkan dalam semua sendi kehidupan yang ada termasuk malas dalam bekerja dan lain sebagainya.“Jika malas sudah dikalahkan maka secara otomatis kesuksesan hidup akan mudah dicapainya,” kata Syaifur Rohman.

Untuk membunuh sebuah kata malas dalam hibup perlu adanya sebuah perumusan hidup yang jelas. Yakni, dengan mengimpikan sebuah cita-cita untuk diaraihnya, dan mempertahankan komitmen tujuan hidupnya secara istikomah.

“Jangan pantang menyerah dalam hidup. Lakukan sebuah perubahan yang lebih baik dalam menjalani keseharian hidup,” kata pria yang mengaku juga menjadi seorang guru di lembaga pendidikan SMK swasta ini.

Karena nasib sebuah kaum, tak akan bisa berubah dengan sendirinya tanpa adanya upaya ingin merubahnya dari kaum itu sendiri. Bagitu juga hidup kita, tergantung dengan keinginan kita dalam mengarahkan perjalan hidup dimuka bumi ini.“Jika ingin berubah maka rubahlah dulu hidupmu sendiri sebelum engkau melakukan perubahan untuk orang lain,” pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

KUPON

LOMBA AZAN

BERHADIAH UMROH Nama Umur Alamat Nomor Kontak

Nama : Syaifur Rohman Alamat : Desa Clarak Leces Kabupaten Probolinggo Tetala : Probolinggo, 18 November 1993 Pendidikan Akhir : Kuliah di Universitas Panca Marga (UPM) Probolinggo Aktivitas : Guru SMK Hidayatul Islam Hobi : Jalan-jalan dan membaca buku Makanan Favorit : Lalapan Lele dan ayam kampung

: ......................................... : ......................................... : ......................................... : .........................................

• Kupon ini diserahkan ke studio Madura Channel Jl. Adirasa 6-7 Kolor Sumenep, selambatlambatnya tanggal 15 Maret 2014

Dipersembahkan oleh:

• Babak penyisihan akan disiarkan secara langsung di Radio 89.5 FM

Said Abdullah Institute

• Keterangan lebih lanjut hubungi: Abiel (087850117101) dan Susi (087850449593)

Machan Corporation