e Paper Koran Madura 14 Mei 2014

RABU

KORAN MADURA

14 MEI 2014 | No. 0361 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 RABU 14 MEI 2014 | No. 0361 | TAHUN III www.koranmadura.com

uddin Anas-Nazar h di ta an B g Salin Pengadilan Tipikor Nasional hal 4

ant/andika wahyu

PERTEMUAN JOKOWI-ARB. Capres PDIP Joko Widodo (kanan) dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kiri) menyapa pedagang seusai pertemuan di Pasar Gembrong, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (13/5). Keduanya menyatakan pertemuan tersebut adalah penjajakan koalisi lanjutan dan keputusan berikutnya akan diambil setelah ada pertemuan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

PDIP-Golkar Makin Mesra Saja Jokowi: Kalo Kita Bertemu di Titik yang Sama, Berarti Koalisi JAKARTA- Koalisi Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Pemilihan Presiden 9 Juli 2014 semakin terbuka setelah Aburizal Bakrie dan Jokowi tampak bersama saat mengunjungi Pasar Gembrong Jakarta Selasa malam.

“Kami mendukung pencapresan Jokowi dan nanti saya akan berbicara dengan Jokowi dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri lebih lanjut,” ujar Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (ARB), Selasa.

Terkait pencapresan dirinya, ARB mengatakan kalau presiden dan wakil presiden hanya instrumen untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan Indonesia yang

mandiri.

“Yang penting berkali-kali saya tegaskan kalau presiden dan wakil presiden hanya instrumen untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan Indonesia yang mandiri,” kata dia. Menurutnya pasar adalah simbol kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya suara Golkar suara rakyat.

“Ini kita sudah bertemu di titik yang sama yaitu Pasar Gembrong. Tempatnya di sini karena ekonomi kerakyatan. Kalau bertemunya di titik yang sama, artinya koalisi,” ujar calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo di Pasar Gembrong, Johar Baru, Jakarta, Selasa malam.

Total Dukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku tidak akan memalingkan dukungannya dalam koalisi menjelang Pemilihan

Presiden 9 Juli. Partai yang dibangun Presiden RI kelima Abdurrahman Wahid ini tetap mendukung bakal capres usungan PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi).

Ketua DPP PKB Marwan Jafar mengatakan, partainya tidak tertarik berkoalisi lagi dengan Partai BERITA Demokrat. Menyusul, rencana partai bintang TERKAIT mercy yang akan memHal 2 bangun poros koalisi sendiri.

“Ini PKB sudah haqqul yakin, sudah berketapan hati untuk pak Jokowi,” beber Marwan usai menghadiri diskusi di kantor Indikator Politik Indonesia, Jalan Cikini V, Jakarta, Selasa (13/5).

Menurutnya, selain memiliki kesamaan historis, PKB juga sepaham dengan konsep koalisi yang dibangun partai banteng.

“PKB sejak awal kami sudah berbicara dengan PDIP bahwa koalisi berbasis platform, ideologi, visi misi. Kami juga memiliki akar historis yang kuat,” jelas Marwan.

Anggota Komisi V DPR ini juga memastikan bahwa dukungan PKB yang diberikan kepada Jokowi tidak akan memecah belah internal. Terkait, kabar dukungan PBNU yang diberikan untuk bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. “Tidak, kerja politik ditentukan oleh banyak hal, dan hari ini dipresentasikan semua. Kami sudah siap secara konsep dan tinggal diimplementasikan,” pungkasnya. =GAM/ABD/ANT

TIDAK TERBIT Sehubungan dengan Peringatan Hari Waisak, 15 Mei 2014 Koran Madura tidak terbit. Kami akan hadir kembali di hadapan pembaca 16 Mei 2014.

2

KORAN MADURA

Berita Utama

RABU 14 MEI 2014 | No. 0361 | TAHUN III

BURSA PILPRES

JKW: ARB Tidak Bahas Jatah Kursi Calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo mengatakan sampai saat ini Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (ARB) tidak berbicara mengenai jatah kursi menteri maupun calon wakil presiden.

ant/prasetyo utomo

SURVEI ELEKTABILITAS CAPRES. Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Thohari (tengah) didampingi Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi (kiri), Ketua DPP PKB Marwan Jafar (kedua kiri), Pengamat politik Yunarto Wijaya (kedua kanan) dan Politisi PAN Viva Yoga Mauladi (kanan) memberikan pandangan saat survei nasional tentang elektabilitas Capres di Jakarta, Selasa (13/5). Berdasarkan hasil survei, apabila Pilpres dilaksanakan sekarang maka Jokowi unggul dengan 31,8 persen disusul Prabowo Subianto (19,8 persen) dan Aburizal Bakrie (7 persen).

Meski Turun, Jokowi Masih Ungguli Prabowo JAKARTA-Meski elektabilitias calon presiden (capres) PDI Perjuangan Joko Widodo atau Jokowi menurun, namun mantan Walikota Solo ini masih unggul jauh dari capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Demikian hasil survei lembaga Indikator Politik yang hasilnya diumumkan di Jakarta, Selasa (13/5).

Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, dalam survei top of mind, Jokowi masih unggul dengan elektabilitas sebesar 31,8 persen. Prabowo menyusul di bawahnya dengan 19,8 persen. Elektabilitas Jokowi itu turun dari survei bulan Maret 2014, yang saat itu mendapatkan 32,5 persen, sementara Prabowo pada saat itu baru di angka 11,4 persen. “Suara Jokowi cenderung stagnan dan menurun. Yang menarik, Prabowo secara top of mind naik signifikan,” ucapnya.

Ketika responden disodorkan 14 nama bakal capres, Jokowi tetap unggul dengan 39,7 persen suara atau turun dari 45,6 persen pada bulan Maret lalu. Sementara Prabowo mendapatkan 23,8 persen atau naik dari 15,1 persen pada periode yang sama.

Dalam simulasi tiga nama, yakni Jokowi, Prabowo, dan bakal calon presiden Partai Golkar, Aburizal Bakrie, Jokowi tetap di atas. Jokowi mendapat 45,5 persen suara, Prabowo 30,11 persen, dan Aburizal 11,6 persen.

“Padahal pada bulan Maret, ele-

ktabilitas Jokowi dalam simulasi tiga nama bisa menang satu putaran karena sampai 55,7 persen sementara elektabilitas Prabowo baru di angka 20 persen,” kata dosen politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta itu.

Karena itu, lanjutnya, posisi Jokowi belum aman betul. Pun demikian, Prabowo juga belum pasti menyalib popularitas Jokowi. “Kalau melihat data ini, Jokowi belum aman. Namun, peluang Prabowo juga belum tentu tuh karena selisihnya masih cukup jauh. Semuanya tergantung pada dinamika politik dan usaha kedua bakal capres itu ke depan.

Dalam politik, semua kemungkinan bisa terjadi,” paparnya.

Menurut Indikator Politik, populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dengan jumlah sampel 1.220 orang. Mar-

gin of error plus minus 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Metode dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 20-26 April 2014.

Sementara itu politisi Partai Golkar Rully Chairul Azwar menyarankan kepada Jokowi untuk mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta guna fokus pada pencalonannya sebagai capres. “Sebaiknya untuk konsentrasi ya, jadi tidak berbenturan,” ujarnya.

Menurut Rully, jika Jokowi hanya mengajukan cuti kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka ia masih akan terbebani dengan sejumlah permasalahan di Jakarta. “Kalau dia kampanye, dia harus cuti dulu, pikirannya kan bercabangcabang terbagi atas tugasnya dan dengan dia sebagai calon (presiden),” katanya. =GAM/AJI

“Ini adalah kerjasama dan kita ingin menjaga kemurnian kerjasama ini, sampai detik ini Pak ARB tidak berbicara mengenai cawapres maupun jatah kursi menteri,” ujar Joko Widodo di di Pasar Gembrong, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2014).

Menurut dia, dirinya maupun Ketua Umum Aburizal Bakrie ingin menjaga kemurnian dari kerjasama, langkah, dan platform.

Terkait pertemuannya dengan Aburizal Bakrie di Pasar Gembrong, ia mengatakan karena ini merupakan tempat ekonomi kerakyatan.

“Di sini ada produk petani ada, penjual pisang, tahu, tempe, di dalam pasar sehingga pertemuannya di tempat yang sangat kerakyatan di sini,” ujar dia.

Sebelumnya, Partai Golongan Karya (Golkar) resmi mendukung pencalonan Joko Widodo sebagai presiden dari PDI Perjuangan dalam Pilpres 9 Juli mendatang.

“Kita mendukung pencapresan Jokowi dan nanti saya akan berbicara dengan Jokowi dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri lebih lanjut,” ujar Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (ARB) di Pasar Gembrong, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa.

Terkait pencapresan dirinya, ARB mengatakan kalau presiden dan wakil presiden hanya instrumen untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan Indonesia yang mandiri.

“Yang penting berkali-kali saya tegaskan kalau presiden dan wakil presiden hanya instrumen untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan Indonesia yang mandiri,” kata dia.

Ia mengutarakan pasar adalah simbol kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya suara Golkar suara rakyat. =ANT/AZIS

KORAN PROBOLINGGO NASIONAL

MADURA

KORAN MADURA

Nasional

RABURABU 14 MEI 2014 No. 0361 | TAHUN III 14|MEI 2014

No. 0361 | TAHUN III

33

ant/widodo s. jusuf

JOKOWI MENGHADAP PRESIDEN. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/5). Joko Widodo datang menghadap Presiden Yudhoyono untuk meminta izin mencalonkan diri menjadi calon Presiden dan mengajukan permohonan sebagai Gubernur non aktif sampai proses Pemilu Presiden Tahun 2014 selesai.

SBY Restui Jokowi Capres JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku telah menerima secara resmi baik lisan maupun tulisan pengajuan surat izin Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi calon presiden (Capres) pada Pemilu Presiden (Pilpres) pada 9 Juli mendatang. Pengajuan tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

“Saya baca, saya dengarkan apa yang disampaikan Pak Jokowi, dan secara resmi saya telah memberikan izin kepada Pak Joko Widodo, Gubernur DKI untuk menjadi calon Presiden pada Pilpres tahun 2014 ini,” kata SBY kepada wartawan di halaman Kantor Presiden, Selasa (13/5).

Rencananya, Presiden SBY akan mengeluarkan surat ijin cuti bagi Jokowi pada hari ini,

Rabu (14/5). Dengan dikeluarkannya ijin maka Jokowi telah resmi mendapatkan izin dari Presiden, dan setelah itu mengikuti poroses yang berlaku yang diatur UndangUndang, termasuk dicalonkan oleh parpool tertentu atau gabungan parpol untuk menjadi calon presiden pada pemilu 2014 ini.

“Insya Allah, akan dikeluarkan izin resmi, izin tertulis dan sesuai ketentuan perundang-undangan,

termasuk peraturan pemerintah, sejak keluarnya izin tersebut berarti Joko Widodo berstatus non aktif dari Gubernur DKI Jakarta.

Sejak saya berikan izin pak Jokowi status non aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada saatnya nanti menetapkan Presiden dan Wapres terpilih,” ungkapnya.

Sementara itu, Jokowi langsung menggelar jumpa pers seusai diterima Presiden SBY. Jokowi mengaku pertemuannya dengan Presiden SBY untuk menyampaikan permohonan cutinya berkenaan dengan majunya dia sebagai calon presiden (Capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang. “Jadi tadi saya mengajukan permohonan ijin kepada Presiden mengenai pencalonan

saya sebagai Capres, dan Presiden tadi juga langsung menyampaikan bahwa izin akan diberikan besok,” kata Jokowi.

Calon Presiden yang diusung PDI Perjuangan itu manilai, apa yang dilakukan Presiden SBY itu sudah sangat cepat. “Saya kira ini sangat cepat sekali beliau berikan izinnya,” tekan Jokowi.

Mengenai kapan dia mau cuti, Jokowi buru-buru menegaskan, izin cuti bisa mulai besok atau mulai hari Jumat sampai selesai.

Selanjutnya, kata Jokowi, tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta akan diserahkan kepada Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. “Pemerintahan DKI Jakarta diserahkan kepada wagub,” tegasnya.

Mekanisme pemberian izin bagi

kepala daerah yang maju dalam Pilpres ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 dimana disebutkan kepala daerah yang akan ikut dalam kampanye pemilihan presiden harus mengajukan cuti. Tenggat pengajuan adalah 12 hari sebelum pendaftaran presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan dibuka pada 18 Mei 2014.

Aturan tersebut juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009.

Dalam aturan itu tercantum jika izin cuti yang bersangkutan disetujui, maka akan keluar keputusan presiden, sehingga gubernur dinyatakan non-aktif hingga KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil terpilih.

Menurut jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU) pendaftaran calon presiden untuk Pilpres 2014 akan dilaksanakan mulai 18 – 20 Mei 2014, pukul 08.00 - 16.00 WIB. =GAM/ABD

4

KORAN MADURA

Nasional

RABU 14 MEI 2014 | No. 0361 | TAHUN III

Anas-Nazaruddin Saling Bantah

JAKARTA- Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan bendahara umum partai tersebut Muhammad Nazaruddin saling bantah dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di pengadilan tipikor.

Sidang tersebut menghadirkan terdakwa mantan Direktur Operasi I PT Adhi Karya Teuku Bagus Mokhamad Noor.

“Dari Hambalang dan proyek lain juga dikumpulkan ditaruh di kamar untuk menjadi ketua umum partai (Demokrat) dan nantinya jadi presiden,” kata Nazaruddin dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa.

“Di kamar siapa?,” tanya anggota majelis hakim Anwar.

“Bos saya, nanti lihat saja ada pembagian bagi-bagi uang saat kongres, saya sebagai bendarahara mencatat, mengantar uang,” jawab Nazaruddin.

“Apakah itu benar saksi Anas?” tanya hakim Anwar.

“Alhamdulilah tidak benar, Ahlus fitnah wal jama’ah (fitnah bersama-sama),” jawab Anas yang juga menjadi saksi dalam sidang tersebut bersama dengan mantan menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng.

Namun Nazaruddin dengan yakin menjelaskan bahwa Anas memang memiliki banyak perusahaan yang dijadikan kantong bisnis, misalnya adalah PT Dutasari Citra Laras dengan direktur utamanya Mahfud Suroso dan Mindo Rosalina Manulang yang membawahi Permai Grup.

“Kantong bos itu memang bahasa bos saya, Permai grup adalah salah satu kantong bisnis bos saya. Posisi saya sebagai

bendahara yang menbawahi bisnis-bisnis mas Anas. Istilahnya ke saya adalah kalau dibuat satu keranjang nanti keranjangnya jatuh maka pecah semua, dan saya menjadi bendahara bisnis, bendahara umum dan bendahara fraksi,” terang Nazaruddin.

“Saya tidak tahu kalau Nazar bercerita detail, saya kira itu yang dialaminya, saya tidak tahu,” jawab Anas.

“Kalau mengenai kantongkantong bisnis?” tanya hakim Anwar.

“Tentang kantong bisnis sudah pernah disebut, kalau kantong saya punya kantong kiri dan kantong kanan,” jawab Anas.

Selain saling bantah mengenai kantong bisnis, Anas dan Nazaruddin juga saling bantah mengenai peran keduanya dalam proyek Hambalang.

“Proyek Hambalang yang saya tahu yang mulia, sejak awal disetting sama bos saya,” ungkap Nazar.

Ia mengaku bertemu 2-3 kali dengan Teuku Bagus yang meny-

ampaikan permohonan untuk proyek Hambalang dan gedung DPR. “Itu yang menyampaikan Machfud Suroso, waktu itu terdakwa ada waktu itu permintaan untuk proyek Hambalang, gedung DPR dan proyek Priok tapi yang disetujui bos saya hanya Hambalang dan DPR. Hambalang nilainya Rp2,5 triliun sedangkan DPR Rp1,8 triliun. Permintaannya sekitar Juli 2009 di Pacific Place yang dihadiri Machfud Suroso, Munadi Herlambang, Teuku Bagus dan bos saya,” jelas Nazaruddin.

Selanjutnya menurut Nazar, Anas akan mengecek dulu keberadaan proyek Hambalang, dan ternyata proyek Hambalang juga mengalami hambatan sertifikat sehingga Anas memerintahkan anggota Komisi II dari fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono untuk mengurusnya ke Badan Pertanahan Nasional yang saat itu dipimpin oleh Joyo Winoto.

“Ketua fraksi minta perintahkan Ignatius Mulyono di ruang ketua fraksi untuk memanggil

kepala BPN. Pak Ignatius menelepon di hadapan ketua fraksi dan saya, ketua fraksinya Mas Anas,” ungkap Nazar.

Surat keputusan tanah Hambalang itu menurut Nazar akhirnya diserahkan ke ruangan Anas lalu diberikan ke Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam.

“Tidak ada pertemuan yang dimaksud, saya duga yang diceritakan adalah pengalamannya sendiri,” sanggah Anas yang disambut dengan tertawa kecil dari Nazaruddin.

Anas juga membantah mendapatkan keuntungan sebesar Rp2,2 miliar dari proyek Hambalang yang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nazaruddin disebut diperoleh dari Direktur Utama PT MSONS Capital Munadi Herlambang.

“Saya tidak pernah tahu, tidak pernah minta, tidak pernah terima uang Rp2,2 miliar, saya tidak pernah berhubungan dengan Munadi Herlambang,” ungkap Anas.

“Yang mulia, makin banyak dia tidak tahu semakin banyak dia tahu, saya hanya menjalankan perintah saja. Saya hanya bendahara frakasi dan bendahara umum. Bos saya memutuskan siapa yang dapat proyek Hambalang,” tegas Nazaruddin.

“Hambalang kan punya Kemenpora kok bisa dapat Adhi Karya?,” tanya hakim Anwar.

“Untuk lebih jelas bisa tanya ke Wafid, Wafid untuk memenangkan PT DGI (Duta Graha Indah) atau PT Adhi Karya tunggu perintah bos saya, tapi Pak Andi (Mallarangeng) tidak tahu, kalau tahu saya yang setting maka proyek itu tidak akan ke Adhi Karya,” jawab Nazar.

“Betul pak Anas?” tanya hakim Anwar.

“Alhamdulilah tidak benar,” jawab Anas.

Teuku Bagus dalam perkara ini didakwa dengan pasal alternatif yaitu pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut mengatur tetang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. =ANT/DESCA

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

55

KORAN MADURA

Ekonomi

14|MEI 2014 RABURABU 14 MEI 2014 No. 0361 | TAHUN III No. 0361 | TAHUN III

ant/puspa perwitasari

PENGAMANAN UANG NASABAH MANDIRI. Nasabah melakukan transaksi melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Plaza Mandiri, Jakarta, Selasa (13/5). Bank Mandiri melakukan pengamanan uang nasabah dengan memblokir dan mengganti sejumlah kartu debit guna mencegah penyalahgunaan.

ATM Nasabah Bank Mandiri Diblokir OJK Ajak BI Benahi Sistem Pengamanan JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku akan meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk membenahi sejumlah aturan terkait pengamanan dana nasabah di bank.

Pernyataan tersebut seperti dikemukakan Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Pengawasan Perbankan, Nelson Tampubolon saat menanggapi maraknya aksi pembobolan dana nasabah yang berbasis teknologi informasi (IT) di Jakarta, Selasa (13/5). “Harus betul-betul ada kehati-hatian mengembangkan sistem pengamanan (dana nasabah bank). Kami mengatur kualitas standar teknologi yang saat ini sudah canggih. Sebenarnya ini lebih banyak ke BI, kami nanti akan bicara,” kata Nelson.

Seperti diberitakan, isu pembobolan dana nasabah sebenarnya mulai ramai diperbincangkan sejak Sabtu 10 Mei 2014. Info yang beredar di publik mengenai kejahatan perbankan ini melalui broadcast, baik di layanan BBM maupun SMS. “Barusan dapat info, bagi para nasabah bank Mandiri atau BCA, diminta ngecek tabungannya ada yang debet dari Hecker apa gak, di bank Mandiri rscm full kaya org demo, semua atm Mandiri off line, malah dta-

warin dari pihak bank, mau di blokir apa gk. Hecker dari debet rusia, usa, dll.”

Kabar yang beredar, ada nasabah yang mengaku kehilangan dananya. Ada juga nasabah yang mengaku rekeningnya di Bank Mandiri terblokir. Isu itu terus berkembang luas hingga puncaknya Senin 12 Mei kemarin, para nasabah memblokir kartu ATM-nya.

Menurut Nelson, OJK akan kembali mengkaji sejumlah peraturan yang ada terkait dengan pengamanan dana nasabah bank.

Namun, lanjut dia, kalau dinilai masih ada aturan yang masih lemah dan perlu dibenahi, maka otoritas akan membuat atau merevisi peraturan terkait perlindungan dana nasabah.

“Kami menghimbau ke bank untuk melihat sistem pengamanan. Bank, rasanya sistem keuangannya sudah bagus, ternyata masih bisa ditembus (peretas).

Jadi, harus dilihat kembali,” tutur Nelson.

Mengingat sistem pemba-

yaran industri perbankan berada di BI, maka kata Nelson, OJK mengimbau bank-bank untuk melakukan pengecekan tingkat keamanan secara berkala. “Konsumen juga jangan terlalu lama tidak mengecek rekening. Harus sering-sering mengecek. Begtu ada kejadian, langsung lapor polisi,” katanya.

Sementara itu, para nasabah Bank Mandiri diimbau untuk tidak panik menanggapi informasi bobolnya dana nasabah. Sebab, tidak ada dana nasabah yang dibobol.

Corporate Secretary Bank Mandiri Nixon Napitupulu menjelaskan, sebenarnya Bank Mandiri telah mengantisipasi kejahatan perbankan dengan memblokir kartu debit Mandiri nasabah. “Jadi itu tindakan preventif kami. Bukan rekeningnya yang diblokir. Ini yang kita jaga, kepentingan nasabah,” ujarnya.

Menurutnya saat ini terdapat sekira 2.000 rekening nasabah yang telah diblokir dari sekira 11 juta rekening yang ada. “Jadi bagi nasabah yang terblokir, jangan panik. Dana nasabah aman.

Langsung saja ke Bank Mandiri terdekat untuk ganti kartu ATM nya. Jangan lupa membawa KTP,” tutur Nixon. =GAM

BUSSINES MODEL

Layanan Keuangan Digital Mulai Dikaji JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji pengembangan Layanan Keuangan Digital (LKD) yang semula dinamakan Branchless Banking. Pasalnya, OJK akan membuat model bisnis LKD secara nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad menjelaskan, nantinya model bisnis ini mengintegrasikan industri perbankan, industri telkom, dan agen di lapangan.

Selain itu, OJK juga akan menambah jumlah bank yang bisa menjalankan LKD tersebut.

“Dengan bisnis model itu, kami harap branchless banking atau LKD ini bisa menyeluruh (nasional),” ujar Muliaman, ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, (13/5).

Apalagi Bank Indonesia (BI) sebelumnya pernah melakukan pilot proyek branchless banking. Saat itu ada lima bank yang ikut serta, diantaranya BRI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, Bank Tabungan Pensiunan Negara, dan Bank Sinar Harapan Bali.

Nama branchless banking pun berubah. Mulai dari mobile payment services dan akhirnya menjadi layanan keuangan digital. “Pilot proyek itu akan dievaluasi lagi. Kami juga sudah bertemu bank pelaksana pilot proyek,” tutup Muliaman Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Pengawasan Perbankan, Nelson Tampubolon

mengaku akan meningkatkan koordinasinya dengan BI guna membenahi sejumlah aturan terkait pengamanan dana nasabah di bank-bank nasional.

Hal tersebut sejalan dengan maraknya pembobolan pada rekening nasabah bank.

“Ini harus betul-betul kehati-hatian mengembangkan sistem pengamanan dana nasabah bank. Kami mengatur kualitas standar teknologi yang saat ini sudah canggih. Sebenarnya ini lebih banyak ke BI, kami nanti akan bicara,” ujarnya.

Oleh sebab itu, OJK akan kembali mengkaji sejumlah peraturan yang ada terkait dengan pengamanan dana nasabah bank. Namun, menurutnya, masih ada aturan yang masih lemah dan perlu dibenahi, maka otoritas akan membuat atau merevisi peraturan terkait perlindungan dana nasabah.

“Kami menghimbau ke bank untuk melihat sistem pengamanan. Bank, rasanya sistem keuangannya sudah bagus, ternyata masih bisa ditembus (peretas). Jadi, harus dilihat kembali,” tukasnya. =GAM

6

KORAN MADURA

Ekonomi

RABU 14 MEI 2014 | No. 0361 | TAHUN III

PERTUMBUHAN EKONOMI

Penjualan Eceran Meningkat

MENKO PEREKONOMIAN MUNDUR. Menko Perekonomian Hatta Rajasa melambaikan tangan dari mobilnya di Kemenko, Jakarta, Selasa (13/5).

Hatta Rajasa memutuskan mundur dari jabatannya di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. ant/rosa panggabean

Presdir Bank Ekonomi Dipolisikan JAKARTA-Kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan manajemen Bank Ekonomi terhadap seorang nasabahnya melalui website Bursa Efek Indonesia mulai menemui titik terang.

Dua pejabat Bank Ekonomi, yakni Presiden Direktur Bank Ekonomi Raharja, Antoni Colin Turner dan Direktur, Gimin Sumalim akhirnya diperiksa Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. “Perkembangan proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian menunjukkan progress yang signifikan,” ujar nasabah Bank Ekonomi, Sanny Suharli di Jakarta, Selasa (13/5).

Sanny mengapresiasi kerja penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah menghadirkan saksi-saksi dari Bank Ekonomi yang dianggap tahu persoalan yang menimpa dirinya. Karena itu, dia berharap, pihak kepolisian dengan profesionalitasnya mampu menyelesaikan penyidikan demi penegakan hukum.

Hingga kini, semua saksi yang diyakini Sanny Suharli mengetahui persoalan pencemaran nama baiknya, dihadirkan pihak kepolisian sebagai saksi. Presiden Direktur, Tony Colin Turner pun tak luput dari panggilan kepolisian untuk menyampaikan keterangannya. Selain itu, Gimin Sumalim (Direktur), Endy Abdurahman, Andreas Odang, Edwin Rudianto, juga ikut dipanggil untuk memberikan keterangan.

Perkembangan penyidikan ini bagi Sanny merupakan sebuah prestasi yang

patut diapresiasi. “Persoalan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pihak Bank Ekonomi adalah sebuah tindakan ysng menunjukan arogansi jajaran direksi Bank Ekonomi,” jelasnya.

Persoalan pencemaran nama baik bermula ketika Jopie Jusuf salah satu staf Bank Ekonomi yang memberhentikan L/C yang diajukan oleh nasabah atas nama Sanny Suharli. Pemberhentian L/C yang berimbas pada pemberhentian fasilitas perbankan Sanny Suharli oleh pihak Bank mendapatkan protes dari Sanny Suharli yang tercatat sudah 2 tahun menjadi nasabah.

Beberapa kali konferensi pers yang dilakukan Sanny Suharli mengusik Antoni Colin Turner dan Gimin Sumalim.

Surat klarifikasi pun dikirimkan kepada Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa Bursa Efek Indonesia tertanggal 8 November 2013 bernomor 039/DIR-BEI/ XI/2013.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pemberhentian fasilitas perbankan Sanny Suharli dilakukan setelah melalui beberapa kajian. “Surat Bank Ekonomi yang dipublikasikan melalui website Bursa Efek Indonesia adalah sebuah tindakan pembenaran yang dilakukan oleh Antoni Colin Turner dan Gimin Sumalim. Mereka membuat seolah-olah Saya yang salah dalam pesoalan ini,” ungkap Sanny.

“Dalam surat tersebut, selain dikatakan sudah dilakukan kajian, Antoni dan Gimin juga menjelaskan bahwa upaya penyelesaian baik dalam komunikasi lisan maupun verbal sudah dilakukan, tetapi tidak menemui titik temu dan akhirnya

deadlock,” tambahnya.

Penjelasan pihak Bank melalui Presiden Direktur ini jelas Sanny merupakan sebuah kebohongan, karena belum ada pertemuan khusus yang dilakukan untuk membahas persoalan pemberhentian L/C. Sanny juga membantah bahwa tidak satu surat pun yang dikirimkannya dibalas oleh pihak Bank Ekonomi. “Karena isi surat yang tidak sesuai dengan kenyataan ini, saya merasa saya difitnah. Karena itu, saya melaporkan kepada polisi karena mereka telah melakukan pencemaran nama baik,” jelas pria yang pernah mendapatkan pernghargaan Mabes Polri ini.

Walaupun sedang dalam proses penyidikan, Sanny masih berharap pihak manajemen Bank Ekonomi, khususnya Antoni dan Gimin bisa bertemu dengannya. Namun itikad baiknya tidak direspon oleh pihak Bank Ekonomi. “Saya selalu mengirimkan surat untuk bertanya apa yang salah dengan saya, dan selalu menulis surat untuk meminta waktu mereka (Antoni dan Gimin) untuk bertemu. Tapi mereka tidak respon,” ujarnya.

Bahkan usaha mediasi yang dilakukan Sanny hingga kini tidak berhasil. Karena itu, dia berharap persolan ini dapat membuka mata dunia perbankan yang bertindakj semena-mena terhadap para nasabah.

Sanny yakin bahwa apa yang menimpanya juga dialami oleh nasabah lainnya.

Karena itu, kasus ini harus dituntaskan demi terciptanya hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara nasabah dengan pihak perbankan. =GAM

JAKARTA-Hasil Survei Penjualan Eceran bulan Maret 2014 menunjukkan pertumbuhan penjualan eceran yang meningkat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan tahunan Indeks Penjualan Riil (IPR) yang meningkat dari 18,8% (yoy) di bulan Februari 2014 menjadi 25,1% (yoy) pada Maret 2014.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonsia (BI), Tirga Segara mengatakan hasil tersebut mengkonfirmasi konsumsi rumah tangga yang masih kuat di triwulan I 2014. Pertumbuhan IPR yang meningkat terutama didorong oleh kuatnya permintaan pada Kelompok Barang Lainnya serta Kelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi.

Dari 10 kota yang disurvei, mayoritas mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar di kota Bandung. “Pada bulan April 2014 penjualan eceran diperkirakan masih dalam tren yang meningkat, dengan pertumbuhan IPR mencapai 27,8% (yoy),” jelasnya usai memaparkan hasil survey Divisi Statistik Sektor Riil, Group Statistik Domestik, Departemen Statistik BI di Jakarta, Selasa (13/5).

Survei juga mengindikasikan bahwa ekspektasi terhadap tekanan harga pada 3 bulan dan 6 bulan mendatang masih terkendali. Indikasi ini terlihat dari Indeks Ekspektasi Harga (IEH) 3 bulan mendatang yang sebesar 146,2 sedikit lebih rendah dibandingkan IEH pada bulan sebelumnya sebesar 147,8. Pada 6 bulan mendatang, IEH diperkirakan sebesar 137,1 menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 146,0.

Berbeda dengan survey penjualan eceran, survei Konsumen BI pada April 2014 menunjukkan keyakinan konsumen sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) April 2014 tercatat 113,9, lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 118,2. Penurunan keyakinan konsumen bersumber dari melemahnya persepsi responden baik terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan mendatang.

“Dari 18 kota yang disurvei, penurunan IKK terjadi di 8 kota dengan penurunan terdalam terjadi di Semarang (-22,3 poin) dan Bandar Lampung (-20,1 poin). Meski secara bulanan menurun, namun IKK April 2014 masih sedikit lebih tinggi dibandingkan IKK April 2013 (113,4),” katanya.

Hasil survei juga mengindikasikan bahwa konsumen memperkirakan adanya tekanan kenaikan harga pada 3 bulan mendatang (Juli 2014) seiring dengan tingginya permintaan selama bulan puasa dan persiapan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tekanan harga diperkirakan mencapai puncaknya pada bulan Juli 2014 dan selanjutnya diperkirakan bertendensi menurun mulai bulan Agustus sampai dengan Oktober 2014. =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

eprihatinan mendera dunia pendidikan. Kekerasan seksual sepanjang 2014 diperkirakan lebih unggul daripada tahun 2013.

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait memperkirakan kasus ini bisa melebihi angka 3.339 kasus kekerasan anak, angka itu terjadi sepanjang tahun lalu. Penyebabnya di lembaga pendidikan sudah bertumbuhan mental-mental syahwat.

Lembaga pendidikan yang seharusnya jadi tempat menempa diri menjadi manusia yang lebih dimanusiakan justru menghasilkan out put yang tak ubahnya binatang, hidup bebas tanpa aturan. Bila pengelola pendidikan sudah bermental syahwat, apalagi peserta didiknya tentu akan lebih gawat, karena tak lagi menghiraukan moralitas dalam menjalani kehidupan di Negara hukum ini.

Bila tahun lalu kekerasan seksual terjadi di lingkungan keluarga, tahun ini justru terjadi di lingkungan pendidikan.

Ada pergeseran bila tidak mau dikatakan merambah. Nilai rasanya tentu berbeda, merambah berarti lebih parah daripada pergeseran. Bila bergeser ke lingkungan pendidikan, berarti sudah ada perbaikan di lingkungan keluarga.

Lain lagi jika merambah, tentu di lingkungan keluarga dan dunia pendidikan sama berpenyakit, sehingga perlu diobati. Pengobatannya tentu disesuaikan dengan hasil diagnosa penyakitnya, kenapa di lingkungan keluarga dan dunia pendidikan bertumbuhan mentalmental syahwat.

Memang perlu ditelusuri penyebabnya, faktor pengaruh media informatif seperti televisi ataukah karena kurikulum pendidikan yang tidak bisa menanamkan benteng-benteng moral yang tangguh di otak pendidik, pelajar, dan orang tua yang merupakan produk lembaga dan kurikulum pendidikan sebelumnya. Ataukah jangan-jangan ada yang salah dalam sistem penerimaan PNS guru dan tenaga kependidikan lainnya, sehingga berakibat pada lemahnya pengawasan terhadap kehormatan dunia pendidikan. Yang perlu diawasi sesungguhnya bukan saja anak didik, namun juga kehormatan lembaga, agar tercipta sinergi yang efektif dalam mengawal unsur dunia pendidikan, baik guru, anak didik, kurikulum, output (orang tua), sistem, dan onderdil lainnya yang lebih berwibawa, tanpa dirusak oleh adanya kasuskasus kekerasan seksual.(*)

Opini

RABU 14 MEI 2014 | No. 0361 | TAHUN III

77

Rancunya Sistem Demokrasi

Salam Songkem

Mental Syahwat

KORAN MADURA

RABU 14 MEI 2014 No. 0361 | TAHUN III

Dalam negara demokratis, rakyat dituntut untuk ikut campur (berpartisipasi) dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Salah satunya ialah berpartisipasi dalam even-even politik. Yang dimaksud partisipasi politik disini adalah kegiatan untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung dan wakilnya di Parlemen serta mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Di Indonesia, partisipasi politik dapat diwujudkan oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu.

K

eterlibatan rakyat dalam pemilu merupakan wujud sistem demokrasi dan partai politik sebagai wadahnya.

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik memiliki peran strategis tidak hanya sebagai infrastruktur politik tetapi juga sebagai suprastruktur politik dalam proses demokratisasi.

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat merupakan suatu proses politik dalam tatanan kehidupan yang demok-

ratis. Asas yang digunakan adalah langsung, umum bebas, rahasia yang diselenggarakan secara jujur dan adil. Pemilu yang diselenggarakan secara tidak jujur dan tidak adil pada hakikatnya mengurangi arti dan nilai pemilihan umum itu sendiri, karena hati nurani rakyat yang ingin disalurkan telah berubah dan budaya politik yang ingin diciptakan menjadi rusak dan tidak tercapai.

Kemudian, pemilu juga sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara konstitusional merupakan sebuah proses yang menjadi prasyarat utama bagi sebuah negara yang demokratis, tak terkecuali Indonesia. Sebagai sebuah mekanisme, kedaulatan rakyat sebagai input dikelola sedemikian rupa dalam proses pemilu menjadi kedaulatan negara (legislatif dan eksekutif) sebagai output. Output kedaulatan Negara tersebut harus dimaknai sebagai “kedaulatan rakyat yang dipinjamkan� untuk kurun waktu tertentu (dalam hal ini 5 tahun) yang harus dipertanggungjawabkan dan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum menjadi kebutuhan yang tidak terelakan. Melalui pemilihan umum, rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya yang diharapakan dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya dalam suatu pemerintahan yang berkuasa. Pemerintahan yang berkuasa sendiri merupakan hasil dari pilihan maupun bentukan rakyat untuk menjalankan kekuasaan Negara. Wakil rakyat juga dipilih oleh rakyat untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah tersebut. Dengan demikian, melalui pemilihan umum, rakyat akan dapat selalu terlibat dalam proses politik dan secara langsung maupun tidak langsung menyatakan kedaulatan atas kekuasaan Negara dan pemerintah melalui para wakil-wakilnya.

Dalam tatanan demokrasi, Pemilu juga menjadi mekanisme atau cara untuk memindahkan konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke tataran badan per-

wakilan agar dapat diselesaikan secara damai dan adil sehingga kesatuan masyarakat tetap terjamin. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam system demokrasi segala perbedaan atau pertentangan kepentingan di masyarakat tidak boleh diselesaikan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan melalui musyawarah.

Diakui atau tidak, memang bukanlah segala-segalanya menyangkut demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu, tetapi bagaimana pun pemilu memiliki arti yang sangat penting dalam proses demokrasi dalam dinamika ketatanegaraan. Yang tidak boleh kita kesampingkan bahwa pemilu adalah peristiwa perhelatan rakyat yang paling akbar yang hanya terjadi lima tahun.

Kerancuan Demokrasi Sebagaiman yang telah dipaparkan di atas, bahwa pemilu merupakan sarana mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyat merupakan sesuatu yang paling urgen. Rakyatlah yang menjadi kendali dalam sistem demokrasi. Namun demikain, dalam peristiwa pemilihan anggota legislatif (Pileg) rakyat hanya menjadi barang dagangan.

Walaupun rakyat yang menentukan pilihannya, tapi rakyat justru tidak menjadi pemenang. Yang menjadi pemenang adalah orangorang yang mempunyai kemampuan finansial dan kekuasaan.

Walapun pileg itu digelar secara resmi, namun ia terkesan hanya sebatas formalitas saja.

Sebab kemenangan salah Calon Anggota Legislatif (Caleg) tidak murni dari hasil pilihan rakyat.

Salah satu contoh adalah kasus di Kabupaten Pasuruan. Setidakn-

ya, terdapat tiga belas PPK yang terbukti menerima suap untuk memenangkan salah satu Calon Anggota legislatif. Selain di Pasuruan, juga terdapat di Kabupaten Situbondo, Bondowos, dan Banyauwangi terjadi penggelembungan suara. Antara C 1, D 1, DA 1 dan DB 1 tidak singkron. Dalam hitungan C1 menang, namun setelah sampai pada rekapitulasi KPU justru kalah. Ini merupakan sedikit contoh kasus Pileg dari sederet kasus yang ada di Indonesia. Dengan begitu, sudah dapat dipastikan bahwa demokrasi kita saat ini sedang sakit.

Sebagaiman yang telah ketahui, Pileg telah berlalu, namun dinamika politik terus berlanjut.

Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah melakukan rekapitulasi seacra nasional, tapi masih saja terjadi ketidak puasan terhadap hasil pemilu tersebut. Walaupun tergolong sukses dan tanpa kendala apapun, pileg kali ini banyak menyisakan masalah. Hampir diseluruh daerah Nusantara ini terjadi gejolak politik akibat dari gesekan pileg. Diman-mana terjadi ketidakpuasan terhadap hasil pileg ini. Hampir di semua daerah pelaksanaan Pileg menuai masalah.

Problem utamanya adalah indikasi kecurangan dan penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Dengan begitu, pemilu kali ini, ternyata belum memenuhi harapan sebagaimana standar kualitas pemilu yang demokratis secara subtansial. Penyelenggaraannya belum sepenuhnya dilakukan secara profesional, independen dan netral di semua lini dan level penyelenggara. Hal ini terjadi, karena lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara Pemilu. Bahkan tidak sedikit Peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu melabrak tata norma aturan Pemilu. Banyak diantara mereka yang tidak menunjukkan etika dan moral politik yang patut dicontoh.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail. com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

RABU 14 MEI 2014 No. 0361 | TAHUN III

RABU 14 MEI 2014 | No. 0361 | TAHUN III

OPINI 8

KECELAKAAN

Bocah Meninggal Tertabrak Mobil

g armadianto semeru/koran madura

STATUS CUACA. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Sudarmawan menunjukkan sejumlah data tentang status cuaca yang dihimpun Pusdalops BPBD Jatim.

Pelestarian Lingkungan Penting Digerakkan SURABAYA – Di penghujung musim penghujan ini, banjir dan longsor ternyata masih ada di beberapa daerah. Ini bukti bahwa daya tampung sungai tidak memadai, terjadi pendangkalan dan penyempitan sungai, sehingga berpengaruh terhadap kelancaran alirannya.

“Begitu juga dengan banyaknya lereng bukit, hutan, dan gunung yang gundul, sehingga akar-akar tanaman yang berfungsi sebagai perekat tanah dan bebatuan hilang, dan air tanah tidak ada yang menahan maupun menyimpan. Maka, ketika guyuran air hujan deras, tanah pun longsor merusak apa yang ada di bawahnya tanpa pandang bulu,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur Sudarmawan, Selasa (13/5).

Jika masalah pelestarian lingkungan dan normalisasi bantaran sungai tidak dijadikan sebuah gerakan massa, kata Sudarmawan, maka bencana dan longsor akan selalu terulang dan muncul di setiap musim penghujan. Contohnya sungai di kawasan Gunung Ringgit, Pasir Putih Kabupaten Situbondo.

Pertanyaan kemudian, mengapa tempat-tempat itu saja yang

selalu terkena bencana? Apakah tidak ada upaya untuk mengantisipasi?

Sudarmawan menjelaskan, BPBD Kabupaten Situbondo sudah seringkali berkoordinasi dengan Perhutani untuk melakukan normalisasi sungai yang berada di kawasan Gunung Ringgit, Pasir Putih. Pasalnya, material berupa batu besar-besar dan tanah menyebabkan pendangkalan sungai tersebut.

“Bila hujan deras, air bah itu akan menjebol tanggul di kawasan tersebut, dan membawa material hingga menutup jalan,” jelasnya.

Inilah, peran yang mungkin dapat diambil oleh relawan untuk turut mensosialisasikan pengurangan resiko bencana dan upaya penyadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Disamping peran relawan, lanjut Sudarmawan, jug aperlu adanya penegakkan hukum yan tegas terhadap

pelanggaran upaya pelestarian alam yang tentunya sangat terkait dengan masalah kebencanaan.

“Peran relawan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menanggulangi dan mengurangi dampak bencana sangatlah diharapkan. Hal ini dikarenakan, kemampuan pemerintah terbatas,” imbuhnya.

Dengan gaya sendiri dalam memberikan informasi tentang pengurangan resiko bencana yang disampaikan kepada masyarakat desa diyakini kesadaran kolektif masyarakat akan tumbuh dengan sendiri.

“Yang tak kalah pentingnya adalah menumbuhkan kesadaran untuk menjaga pelestarian alam dan lingkungan agar bisa hidup selaras dengan alam dimana mereka tinggal,” ujarnya.

Untuk diketahui, banjir bandang di daerah Pecaron, Kecamatan Pasir Putih sempat memacetkan arus lalu lintas jalur Jawa-Bali mulai Senin (12/5) malam hingga Selasa (13/5). Jalan di pantai utara itu tertutup material batu yang dibawa air bah itu.

"Kemacetan dari arah barat maupun dari arah timur sore ini (kemarin,red) sudah berkurang.

Material batu dan tanah sudah bisa dipinggirkan dengan eskavator," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPBD) Situbondo Zainul Airifin , dihubungi Koran Madura, Selasa (13/5).

Ia menjelaskan, meski intensitas curah hujan sudah berkurang, namun potensi terjadi banjir bandang masih cukup besar.

Pasalnya, kondisi sungai di kawasan tersebut hingga kini masih terjadi pendangkalan.

“Biasanya setiap tahun dilakukan pengerukan (normalisasi), tapi tahun ini tidak dilakukan mereka (Perhutani, red). Karena itu, kami sudah mengirimkan surat untuk segera dilakukan normalisasi,” ujar Zainul kepada Koran Madura.

Dia meminta warga sekitar bantaran Sungai di kawasan Gunung Ringgit untuk tetap waspada jika melihat ketinggian air bertambah dari biasa.

“Warga diharapkan mengenali tanda-tanda akan berpotensi banjir bandang, seperti tanggul dan irigasi sudah retak-retak serta debit air terus bertambah dalam waktu singkat.,” tegasnya. = G. ARMADIANTO SEMERU

SIDOARJO - Seorang anak berinisial RF yang berusia tiga tahun meninggal dunia usai tertabrak sebuah mobil minibus di area Terminal 2 (T2) Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jatim, Selasa (13/5).

Humas PT Angkasa Pura 1 Bandara Juanda Andreas Yustiyan mengatakan, kendaraan bernomor polisi S-1771-NG tersebut menyelonong masuk ke dalam area lobi bandara dan mengakibatkan seorang anak tertabrak.

"Saat itu korban dan ibunya beserta keluarganya menjemput kerabat datang dari Malaysia. Tapi tiba-tiba anaknya ditabrak mobil dari belakang. Naas, nyawanya tidak tertolong saat dibawa ke rumah sakit," ungkapnya.

Ia mengatakan, pihak Angkasa Pura I sendiri saat ini sedang memeriksa kamera pengintai untuk melihat rekaman kejadian maut tersebut.

"Kami sudah melihat kamera pengintai di sekitar lokasi kejadian dan terlihat jika sopir mobil tersebut usai menurunkan penumpangnya di depan lobi tempat penurunan penumpang," tuturnya.

General Manager PT Angkasa Pura I Trikora Harjo mengatakan, sopir saat itu memang sudah menurunkan mobilnya dan tiba-tiba ada kendaraan lain yang memotong jalur mobil tersebut.

"Awalnya kendaraan tersebut akan belok ke kanan usai menurunkan penumpang, tetapi ada kendaraan lain yang memotong jalurnya dan kendaraan tersebut nyelonong masuk ke dalam lobi," ujarnya.

Sementara itu, petugas kepolisian yang awalnya melakukan olah tempat kejadian perkara saat ini juga sudah selesai dan masih mendalami kasus ini.

"Kami masih mendalami kasus ini, termasuk memeriksa sejumlah orang saksi terkait dengan kejadian ini," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sidoarjo Ajun Komisaris Polisi Tomy Ferdian. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 14 MEI 2014 | No. 0361 | TAHUN III

9

Wisnu Siap Hadang Penutupan Dolly SURABAYA – Penutupan lokalisasi Dolly yang akan dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada tanggal 19 Juni 2014 akan berujung kericuhan (chaos). Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana kepada wartawan, Selasa (13/5).

Wisnu menyatakan bahwa dirinya bersama kader akan siap berada diposisi warga sekitar Dolly yang terdampak. Pernyataannya tersebut sekaligus membela warga sekitar lokalisasi Dolly.

“Soal Dolly adalah prin-

sip, karena menyangkut hajat orang banyak, maka sikap saya dan partai (PDIP-red) tegas agar pemkot Surabaya terlebih dahulu mengajak bicara warga kota Surabaya asli yang terdampak, karena PSK dan Mucikari disana seratus persen

Wisnu Sakti Buana

Wakil Wali Kota Surabaya

bukan warga kota Surabaya,” ujar Wisnu yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya.

Ditanya apakah hal itu berarti seluruh kader PDIP kota Surabaya akan turut membantu warga sekitar Dolly, Wisnu mengaku bahwa melakukan pembelaan kepada masyarakat merupakan program partai yang multak harus dijalankan oleh kader.

“Itu sudah jelas, karena merupakan program partai yang harus di laksanakan,” tegas putra Ir

Soetjipto (alm) ini.

Wisnu juga menyatakan bahwa dirinya bersama kader partai akan siap berada dibarisan warga kota Surabaya sekitar lokalisasi gang Dolly yang terdampak, jika pemkot Surabaya memaksakan program penutupannya pada tanggal 19 Juni mendatang.

“Ya kita lihat saja nanti, karena kami tidak akan tinggal diam, dan saya bersama kader PDIP akan berada disana bersama warga setempat,” tegasnya. = LAURENSIUS/ G. ARMADIANTO SEMERU

DIDUGA DUKUN SANTET

Pembakaran Rumah Dijaga Ketat

PENCANANGAN. Gubernur Jatim Soekarwo saat pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke-42 Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 di Alun-Alun Kabupaten Ngawi, Selasa (13/5).

g. armadianto semeru/koran madura

BUDAYA MASYARAKAT

Gotong Royong Melibas Liberalisme SURABAYA - Gotong royong merupakan salah satu cara didalam melawan pasar bebas dan sekaligus melawan liberalisme.

“Jaga semangat gotong royong agar kita tidak dilibas dan digerus oleh liberalisme. Hanya dengan gotong royong kita bisa menghadapi liberalisme. Karena liberalisme yang merusak sendi-sendi budaya masyarakat yang guyub,” tegas Gubernur Jatim Soekarwo, Selasa (13/5).

Menurut Soekarwo, jika budaya liberalisme ini tidak segera di lawan dengan cara gotong royong maka menyebabkan nilai etika, sopan santun moral akan hilang. Untuk itu, kepada seluruh Bupati/Walikota, Lurah, Camat, Kepala Desa dan seluruh elemet pemerintahan agar melawan liberalisme dengan menyelesaikan setiap masalah dengan cara musyawarah mufakat.

“Liberalisme menjadi permasalahan serius jika paham itu telah masuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat. Pemerintah dianggap tidak ada fungsinya, ha-

nya mereka yang memiliki kekuasaan dan uang yang akan menang sehingga pemerintah dianggap tidak hadir di dalam kehidupan masyarakat,” ujarnya. Ciri-ciri dari liberalisame, kata Soekarwo, adalah segala bentuk kekuasaan dihitung berdasarkan materi yang diibaratkan uang dapat berkuasa segalanya atau diistilahkan “Wani Piro”. Ciri dari liberalisasi adalah tidak ada yang tidak bisa dibeli dalam kekuasaan. “Liberalisme jika tidak segera dilawan dengan gotong royong maka yang terjadi adalah kekuasaan bisa dibeli dan dikendalikan oleh uang,” tegasnya.

Gotong royong dengan cara musyawarah bisa dilakukan mulai dari tingkatan bawah seperti rembug desa dan gugur gunung.

“Musyawarah tidak membedakan status dan golongan. Baik tua maupun muda, tinggi dan kecil akan tetapi musyawarah harus mampu menyelesaikan perbedaan yang ada.

"Jika budaya ini tidak dikembangkan, maka budaya liberal akan masuk. Jika liberalisasi berkembang

maka yang terjadi adalah pemerintah tidak dianggap hadir dalam masyarakat,” imbuhnya.

Pembangunan untuk semua yang dikerjakan secara gotong royong dan masyarakat dijadikan sebagai subjek pembangunan (people centre development) dalam penyusunan perencanaannya mulai dari tingkat RT/RW, Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga provinsi hendaknya masyarakat aktif dalam memberikan usul pembangunan yang akan dilakukan dan menjadi panduan selama satu hingga lima tahun kedepan.

Demikian juga dengan kebijakan yang dihasilkan, outputnya harus dapat dirasakan seluruh masyarakat terutama yang marjinal atau terpinggirkan. Caranya mereka diajak ikut merasakan hasil pembangunan yang telah dilakukan pemerintah baik provinsi maupun Kab/Kota, sehingga mereka menjadi orang yang lebih berdaya, berkarya untuk menata kehidupan yang lebih baik dan layak. = G. ARMADIANTO SEMERU

BLITAR - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol Unggung Cahyono memerintahkan penjagaan lebih diperketat di Desa Ngadipuro, Kabupaten Blitar, lokasi pembakaran rumah salah seorang warga yang dituding sebagai dukun.

"Untuk berikan rasa aman, kami turunkan satu kompi Brimob," kata Kepala Polda Jatim saat berkunjung ke lokasi pembakaran rumah warga yang dituding sebagai dukun tersebut di Kecamatan Wonotirto, Selasa (13/5).

Pihaknya sengaja datang langsung memantau dan meminta kejelasan terkait dengan pembakaran rumah salah seorang warga tersebut. Sejauh ini, sudah 10 warga yang diperiksa terkait dengan kejadian pada Senin (12/5) malam tersebut.

Ia meminta, kasus tersebut hati-hati dalam mengusutnya.

Selain melibatkan orang banyak, petugas harus jeli dalam melakukan identifikasi kasus, sebab yang bersangkutan (pemilik rumah) dituduh sebagai dukun santet.

"Motifnya masalah dukun santet. Ada sekitar 200 massa datang menggunakan cadar, tapi kami sudah identifikasi," ucapnya.

Kapolda menurunkan anggotanya untuk menyelidiki kasus tersebut. Dari laporan sementara, warga yang datang ke rumah S (80), seorang kakek yang dituduh sebagai dukun santet, bukan warga sekitar, tapi justru dari warga luar daerah.

Untuk saat ini, ia memin-

ta agar S diamankan. Yang bersangkutan masih berada di kantor polisi, untuk mengantisipasi sikap warga yang terulang lagi, yang bahkan bisa menyakiti yang bersangkutan.

Sementara itu, saat ini tim laboratorium forensik (Labfor) Polda Jatim masih melakukan penyelidikan di lokasi rumah warga yang dibakar tersebut. Mereka melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan barang bukti.

Rumah S, kakek yang dituduh sebagai dukun santet juga dipasang garis polisi, untuk memudahkan petugas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Rumah yang bersangkutan sudah rata dengan tanah setelah dibakar massa.

Massa datang ke rumah korban dengan jalan kaki dan sebagian menggunakan kendaraan roda dua. Mereka berteriak, dan langsung membakar rumah S. Beruntung, saat kejadian, ia berhasil melarikan diri, lepas dari musibah kebakaran dan amukan massa.

Massa menuding yang bersangkutan mempunyai ilmu santet. Diketahui, ada dua orang tetangga yang bersangkutan, sakit dan datang kepada yang bersangkutan.

Mereka sakit, salah satunya gagal ginjal, sehingga meninggal dunia. Oleh warga, dituding penyebab meninggalnya karena disantet, sehingga sampai ada musibah pembakaran rumah tersebut. = ANT/DESTYAN HENDRI SUJARWOKO/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 14 MEI 2014 | No. 0361 | TAHUN III

Rapat Pleno KPU Hanya Seremonial?

KERJA SAMA. Gubernur DKI Jakarta yang juga calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (kanan) bersama Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (kiri) memeriksa karung berisi beras di dalam peti kemas yang akan dikirim ke DKI Jakarta di Pelabuhan Peti Kemas Soekarno-Hatta, kemarin.

SURABAYA - Rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya untuk penetapan kursi dan callon legislatif periode 2014 – 2019 yang digelar Ball Room Hotel Elmi, Selasa (13/5) mendapat sorotan tajam dari Agus Santoso, Sekretaris DPC Partai Hanura kota Surabaya ini menuding rapat yang digelar hanya seremonial belaka, karena tidak menerima sesi tanya jawab dengan para saksi asal partai yang diundang.

Agus Santoso mantan anggota komisi C DPRD Surabaya yang kini telah menyeberang ke partai hanura dengan jabatan Sekretaris tampak hadir sebagai saksi di rapat pleno terbuka KPU Surabaya meski dirinya tidak berhasil kembali lolos terpilih menjadi anggota legislatif.

Menurut Agus, ada yang janggal dalam acara yang digelar KPU Surabaya dengan tajuk “Rapat Pleno Terbuka” yang ternyata dalam pelaksanaanya dianggap tidak terbuka dan transparan.

“Kalau akhirnya hanya seperti ini, tidak perlu mendatangkan wakil dari partai yang diundang sebagai saksi, karena tidak diberi kesempatan untuk bertanya, cukup undang saja ketua DPC untuk bertanda tangan, jelas ini bukan rapat terbuka, karena saya anggap tidak transparan soal system yang dipakai untuk menentukan kursi dan caleg yang lolos, jadi kesan saya acara ini hanya ceremo-

nial saja,” ujar Agus nada kecewa.

Dirinya mengaku kecewa saat berusaha interupsi namun ditolak oleh pimpinan rapat, padahal berniat untuk menanyakan sisitem yang dipakai untuk penetapan kursi dan caleg yang lolos “Saya sempat intrupsi, tetapi pimpinan rapat secara tegas tidak memberikan kesempatan untuk tanya jawab, lantas bagaimana dengan penerapan sejumlah pasal di UU Pemilu terkait perhitungan suara dan kursi itu, karena tidak sedikit caleg yang tidak mengerti soal ini,” tandas Agus.

Ditanya soal posisi partai Hanura di DPRD kota Surabaya, Agus mengatakan bahwa wakil partainya akan bisa menduduki posisi ketua fraksi gabungan.

“Hanura mendapatkan 3 kursi yang kemungkinan akan mendapatkan posisi ketua fraksi di fraksi gabungan,” jelas mantan politisi partai Demokrat ini. = LAURENSIUS/ G. ARMADIANTO SEMERU

ant/widodo s. jusuf

GAKIN

Pembayaran Raskin Terkendala PACITAN - Pembayaran beras bagi warga miskin (raskin) di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, acapkali tersendat akibat kendala geografis, sehingga tunggakan bulanan mencapai ratusan juta rupiah.

"Karena kondisi geografis, penagihan (uang raskin) ke desa-desa sering terhambat," kata Kepala Subbagian (Kasubbag) Produksi, Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Pacitan, Budiono, Selasa.

Ia mencontohkan akumulasi tunggakan pembayaran raskin periode April, dimana keterlambatan setoran uang raskin ke bulog mendekati Rp 1 miliar.

Menurut Budiono, hal itu bisa terjadi lantaran proses penagihan ke setiap desa mengalami

kesulitan teknis yang disebabkan lokasi antarwilayah yang saling berjauhan dan berada di pelosok-pelosok pegunungan.

Akumulasi tunggakan pada April diduga semakin parah karena bersamaan dengan pemilu, sehingga konsentrasi perangkat desa ikut terpecah.

"Pada bulan April, tunggakan pembayaran beras raskin di 12 kecamatan mencapai Rp 930 juta. Memasuki bulan Mei ini beban tunggakan itu masih tersisa Rp 205 juta rupiah," paparnya.

Beberapa wilayah yang belum melunasi pembayaran itu di antaranya adalah Kecamatan Bandar, Tegalombo, Pringkuku, dan Donorojo.

Kecamatan Tegalombo men-

jadi penunggak terbesar dengan nilai mencapai Rp 82 juta. Diikuti kemudian Kecamatan Bandar dan Nawangan dengan jumlah masing-masing Rp38 juta.

Sedangkan penunggak paling sedikit adalah Kecamatan Pringkuku dengan jumlah Rp 14 juta.

Jika hingga tenggat waktu yang ditentukan pihak desa belum juga mampu melunasi tanggungan, maka konsekuensinya penyaluran raskin akan ditunda.

Ada sejumlah desa yang selama ini dikenal menjadi pelanggan "nunggak".

Dari catatan Bagian Ekonomi pemkab ada 12 desa di enam kecamatan yang belum melunasi pembayaran. = AN/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK

KERUSAKAN

Insiden Taman Bungkul Akibat Disfungsi Car Free Day SURABAYA – Pakar Lingkungan Surabaya Suparto Wijoyo mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus mengembalikan fungsi Car Free Day (Hari Bebas Kendaraan).

Kerusakan Taman Bungkul dan taman di sekitarnya sebagai akibat disfungsi Car Free Day yang seharusnya murni urusan lingkungan, tapi belakangan menjadi ajang “pasar”.

“Tidak bisa dipungkuri munculnya beraneka kegiatan yang pada ujungnya bermuara pada kepentingan ekonomi yang dikemas melalui berbagai kegiatan yang dikolaborasi dengan program Car Free Day,” ujarnya, Selasa (13/5).

Menurut Suparto Wijoyo, jiwa masyarakat kini sudah dipastikan lebih memuja hal yang digratiskan dan mengalahkan segalanya. "Ya seperti pembagian ice cream gratis itu, tentunya kegiatan itu kental ekonominya dan bukanlah kegiatan ekologi. Tapi mengapa bisa berjalan di Car Free Day," ujarnya.

Hal itu menunjukkan kalau jiwa masyarakat masih belum menyadari betul akan fungsi dari taman.

Sayangnya, kata Suparto Wijoyo, keberhasilan Pemkot dalam membangun berbagai taman di kota Surabaya secara fisik tapi tidak diikuti keberhasilan dalam membangun jiwa masyarakatnya.

"Dengan begitu wajar saja jika masyarakat nekat menabrak ta-

man dan menginjak-injak tanaman karena memang belum menyadari tindakannya itu salah dan tidak dibenarkan," tegasnya.

Suparto menjelaskan, menginjak dan merusak tanaman di taman itu sudah masuk dalam kategori kejahatan konservasi. Yang mana tindakan tersebut jelas melanggar Perda Ruang Terbuka Hijau (RTH), Perda Tata RTH, Perda perlindungan tumbuhan dan satwa.

“Silahkan Wali Kota Surabaya ataupun Satpol PP sebagai penegak Perda meminta ganti kerugian kepada pihak yang bertanggung jawab. Apalagi dalam undang-undang lingkungan melakukan gugatan meminta ganti kerugian diperbolehkan karena

memang ada aturanya,” jelasnya.

Agar tidak terulangnya peristiwa perusakan Taman Bungkul ataupun taman-taman lain, kata Suparto, Pemkot Surabaya harus mengembalikan fungsi taman seperti tujuan semula. Dimana taman berfungsi sebagai RTH dan bukan lagi dialihkan fungsikan sebagai tempat ekonomi. “Termasuk Car Free Day harus dikembalikan ke tujuan semua murni untuk lingkungan. Tidak lagi dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan ekonomi seperti kepentingan iklan dan sebagainya,” imbuhnya.

Di samping itu, tambah Suparto, Pemkot Surabaya harus juga mulai membangun jiwa masyarakat untuk mengerti dan

mengetahui akan fungsi serta keberadaan sebuah taman kota.

“Jiwa masyarakat kita tidak terbangun dengan baik mengenai taman kota maka dikhawatirkan dikemudian hari mereka akan selalu tergoda dengan sesuatu yang dinilai menguntungkannya tanpa lagi memperhatikan keberadaan tanaman di taman-taman,” paparnya.

Meski insiden kerusakan Taman Bungkul pada Minggu (11/5) lalu, PT Unilever Indonesia Tbk tetap akan melanjutkan program corporate social responsibility (CSR) di Surabaya, seperti program invoasi pola hidup bersih dan sehat serta pengadaan bank sampah. = G. ARMADIANTO SEMERU

Lintas Jatim

KORAN MADURA

RABU 14 MEI 2014 | No. 0361 | TAHUN III

11

KOMISI INFORMASI

DPRD Uji Kelayakan Calon KI Jatim SURABAYA - Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada 15 calon Anggota Komisi Informasi (KI) Jatim periode 2014-2018.

Ketua Komisi A DPRD Jatim Sabron Djamil Pasaribu mengatakan uji kelayakan dan kepatuan itu berlangsung selama dua hari yakni Selasa (13/5) dan Rabu (14/5).

"Pembentukan KI Jatim merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diperkuat oleh Surat Keputusan Gubernur Jatim," katanya di sela-sela pelaksanaan, Selasa (13/5).

Ia mengemukakan, pembentukan KI ini dalam rangka sebagai sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lain, khususnya berkaitan dengan kepentingan publik.

"Pada hari pertama pelaksanaan uji kepatuan dan kelayakan diikuti delapan peserta masingmasing, Daan Rakhmat Tanod, Djoko Tetuko Abd Latif, Farona Illusia, Isrowi Farida, Ketty Tri Setyorini, Misbahul Munir, Mahbub Junaidi dan Imadoedin," katanya.

Sedangkan di hari kedua, kata dia, diikuti tujuh orang peserta yakni Mochammad Rudy Hartono, Nurul Amalia, Otto Bambang Wahyudi, Zulaikha, Wahyu Kuncoro, Sardiyoko dan Sudarno.

"Setiap peserta mendapat waktu satu jam untuk memaparkan visi-misi jika terpilih dan menjawab pertanyaan dari

anggota Komisi A DPRD Jatim.

Sedangkan sistem penilaiannya setiap anggota dapat memberikan nilai minimal 60 dan maksimal 100, lalu diakumulasi lima besar tertinggi ditetapkan sebagai calon terpilih dan peringkat 6-10 ditetapkan sebagai calon pengganti (cadangan)," katanya.

Ia mengatakan, dari 15 peserta uji kepatutan dan kelayakan, ternyata terdapat tiga calon petahana yakni Daan Rachmad Tanod, Djoko Tetuko dan Imadoeddin serta mantan anggota KI Jatim periode 2006-2010 yakni Nurul Amalia.

"Selain itu juga ada peserta yang masih rangkap jabatan, seperti Ketty Tri Setyorini Ketua KPU Kabupaten Jember dan Sardiyoko anggota Panwaslu Kota Surabaya," katanya.

Menanggapi kejadian tersebut, wakil ketua Komisi A DPRD Jatim, Kusnadi membenarkan jika ada beberapa peserta yang masih menjabat di institusi pemerintahan khususnya KPU dan Panwaslu.

"Namun dalam Peraturan KI Pusat menyebutkan bahwa calon anggota KI jika terpilih bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi dan atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota," katanya.

Ia mengatakan, jika mereka terpilih nanti juga harus bersedia bekerja penuh waktu, tapi kalau tidak tentu mereka tidak akan diloloskan dalam pelaksanaan ini. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

ant/anis efizudin

PELAJAR TERJARING RAZIA. Sejumlah pelajar yang membolos sekolah terjaring razia di warnet beberapa waktu lalu.

829 Pelajar Terjaring Razia di Warnet SURABAYA - Sebanyak 829 pelajar di Kota Surabaya terjaring razia saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar razia warnet di 31 kecamatan, Selasa (13/5).

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan operasi serentak ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran wali kota yang menyatakan bahwa para pelajar dilarang pergi ke warnet maupun "game online" waktu kegiatan belajar-mengajar di sekolah berlangsung.

"Satpol PP kota menerjunkan

100 petugas untuk mem-backup jumlah personel di setiap kecamatan," ujarnya.

Menurut dia, kegiatan ini digelar oleh petugas gabungan dari unsur Satpol PP, Dinas Komunikasi dan Informatika (diskominfo), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), serta aparat kelurahan dan kecamatan.

Dari hasil kegiatan diketahui bahwa pelajar yang paling banyak terjaring razia berada di wilayah Kecamatan Kenjeran, sebanyak 104 anak. Disusul berikutnya Kecamatan Wonokromo dan Gubeng masing-masing 71 anak dan 64 anak. Sebagian di antara pelajar itu berstatus siswa sekolah dasar (SD).

"Mereka semua dikumpulkan

di posko yang ada di masing-masing kecamatan guna diberi pembinaan lebih lanjut. Orang tua dan guru siswa dipanggil karena kita tidak bisa melepas begitu saja para siswa ini tanpa pengawasan dari para orang tua dan guru tersebut," katanya.

Operasi razia ini juga dimanfaatkan dinas terkait untuk mengecek perizinan warnet-warnet dan area "game online" tersebut. Selain menindak para pelajar, petugas juga memberi teguran secara lisan dan tertulis bagi pemilik warnet agar di kemudian hari tidak membiarkan anak-anak masuk ke warnetnya, utamanya saat jam pelajaran sekolah berlangsung. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

LURAH BICARA

Pengentasan Kemiskinan Melalui Kader Kesehatan SURABAYA - Banyaknya penduduk di Indonesia sepertiganya adalah kaum lanjut usia (lansia) yang masih mengalami kemiskinan dan terlantar. Oleh karena itulah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggalakkan program untuk mengentaskan kemiskinan bagi warga lansia melalui Puskesmas, Dinas Sosoial, dan BAPEMAS melalui pengobatan gratis.

Proses pengobatan tersebut langsung dilakukan oleh Kader Puskesmas melalui PKK Kelurahan. Potensi ini sangat

diharapkan bagi Kelurahan Balong Sari agar dapat mengatasi pengentasan kemiskinan bagi warga lansia di wilayahnya.

Lurah Balongsari Kecamatan Tandes Indah mengatakan bahwa sistem kerja yang dilakukan oleh Puskesmas dan PKK Balongsari dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan rutin, untuk melakukan pengobatan gratis yang diadakan sekali dalam satu bulan. Pengobatan tersebut diadakan di setiap balai RW setempat.

“Kelurahan kita ada sekitar

Indah

Lurah Balongsari

dua ratus lansia yang mengikuti pengobatan gratis, mereka terbagi kedalam tujuh RW. Setiap RW jumlah warga lansianya ada yang dua puluh, ada yang tiga puluh bahkan lebih,” jelasnya, Selasa (13/5).

Indah menambahkan pemeriksaan terhadap para lansia dilakukan oleh petugaspetugas kesehatan yang kini telah dikader oleh PKK Kelurahan dan Puskesmas. Pengkaderan ini sudah dijalakankan melalui pelatihan khusus kesehatan.

“Petugas kader sendiri ada

yang berasal dari pensiunan PLN, ada juga yag dari petugas puskesmas dan guru,” ujarnya.

Dalam kegiatan di atas tersebut, kegiatan operasional yang dipakai menggunakan dana mandiri dengan cara mengajukan proposal kePemkot oleh kelompok lansia tersebut tanpa melibatkan kelurahan. Karena, dana operasional yang diturunkan PKK Kelurahan tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan rutin setiap bulannya. = ARYANI/G. ARMADIANTO SEMERU

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 RABU 14 MEI 2014|NO. 0361|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

RABU 14 MEI 2014 NO. 0361 | TAHUN III

BPP Tak Teraih Hanya Satu Ketua Partai Kembali Mendapat Kepercayaan Rakyat PROBOLINGGO - Satu-satunya ketua partai yang berhasil kembali meraih kursi di DPRD Kota Probolinggo adalah Ketua DPC Partai Demokrat. Sementara yang lainnya gagal mendapat kepercayaan masyarakat.

Beberapa fakta menarik terlihat pada hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) pada 9 April 2014 lalu. Satu di antaranya adalah kenyataan bahwa sebagian besar ketua partai gagal meraih kursi. Satu-satunya ketua partai yang melenggang ke Gedung DPRD Kota adalah adalah Ketua DPC Partai Demokrat, Dra.Hj.Sri Wahyuningsih.

Ketua-ketua partai yang ikut bertarung merebut kursi DPRD Kota Probolinggo periode 20142019, yakni Ketua DPC PAN H.Moesim, Ketua DPC PPP Ahmad Sholeh, Ketua DPC PKS, Abdul Kadir, ST, Ketua DPC Gerindra, Abdul Aziz, Ketua DPC Hanura, Hamisun, dan Ketua DPC PBB Ismail.

Sementara Ketua PKS Kota Probolinggo, Abdul Kadir yang tampil di Dapil I Kecamatan Mayangan hanya mampu mengumpulkan suara sebanyak 883 suara. Di Dapil ini PKS tak kebagian kursi, dari sembilan kursi yang diperebutkan.

Begitu pula Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) , H.Moeasim gagal meraih suara terbanyak diantara sesama caleg partai berlambang matahari di Dapil II Kecamatan Mayangan. H.Moeasim hanya mampu mengumpulkan sebanyak 631 suara.

Ketua PPP Kota Probolinggo, Ahmad Sholeh yang sudah tiga periode mencalonkan diri, kini harus bisa mengakui keunggulan anggota partai berlambang kahbah itu di Dapil III Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Wonoasih. Ahmad Sholeh pada Pileg kali ini memang mengumpulkan suara yang cukup banyak, yaitu 1.315 suara. Namun, jumlah tersebut kalah banyak dengan David Rosydi yang meraup 1.388.

Sementara Ketua Partai Hanura Hamisun, hanya meraih 24 suara. Jumlah tersebut kalah telak dengan rekan separtainya di Dapil I Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Kedopok.

Sedangkan Ketua PBB Kota Probolinggo, juga gagal lolos ke gedung DPRD Kota Probolinggo untuk periode pertama kalinya, yang meraup 71 suara. Kemudian, Ketua PKPI, H.Amin Prasodjo,

Tak Satupun Raih BPP

pendidikannya, hampir separuh anggota DPRD periode 2009-2014 adalah lulusan SMA. Jumlah caleg terpilih yang lulusan SMA dan sekolah sederajat, mencapai 9 orang. Selebihnya adalah berlatar pendidikan diploma 2 orang, sarjana S1 sebanyak 16 orang, dan S2 sebanyak 3 orang. Atas realitas ini, sebagian caleg yang diumumkan secara terbuka hanya tamatan SMA, mengaku tidak minder. Seperti diungkapkan, salah seorang caleg terpilih dari Partai Golkar yang lulusan SMA. “Untuk menjadi seorang wakil rakyat, yang menjadi tolok ukur bukan hanya status pendidikan.

Tapi juga berdasarkan kredibilitas dan kapabilitas yang dibangun oleh pengalaman,” kata Samsul Arifin dari Partai Demokrat, yang berjanji akan menunjukkan komitmen terbaiknya sebagai bagian dari wakil rakyat, meskipun hanya lulusan SMA. Selain itu, dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara terungkap bahwa hanya ada 9 anggota

orang dari PPP, satu orang dari Golkar, dan satu orang dari Partai Pelopor yang bergabung dengan Nasdem. Sedangkan 21 orang lainnya adalah wajah baru.

Sementara, proses penetapan caleg di kantor KPU kemarin berlangsung cukup singkat. Hampir tidak ada kendala berarti, sejak KPU membuka rapat pleno penetapan sekitar pukul 14.00. Saat acara itu berlangsung semua perwakilan parpol, Panwaslu, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Polres Probolinggo Kota, dan perwakilan SKPD dilingkungan pemkot Probolinggo turut hadir.

“Alhamdulillah, penetapan caleg terpilih berjalan sukses, dan lancar. Tidak ada hambatan sama sekali. Sehingga begitu kita buka, kemudian dibacakan hasilnya, seluruh undangan yang datang tidak melontarkan protes sedikitpun,” tutur Ketua KPU Kota Probolinggo, Sukirman WHP. Rekapitulasi data penetapan caleg terpilih DPRD Kota Probolinggo, diperlihatkan ke seluruh undangan oleh KPU. Dari

Tidak itu saja, muncul fakta yang cukup mengejutkan. Seorang caleg terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera bernama Syaiful Rohman dari Dapil III Kecamatan Kanigaran dan Kecamatan Wonoasih, sukses mendapatkan kursi dewan, meski hanya meraih 961 suara dari BPP di dapil tersebut.

Pergerekan Dinamis Caleg petahana dari PDI Perjuangan yang saat ini masih menjabat Ketua DPRD Kota Probolinggo HM.Sulaiman mengakui persaingan Pileg 2014 sangat luar biasa.

Pergerakan kampanye cukup dinamis, karena setiap caleg gigih dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Adapun penentuan dikembalikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Disinggung caleg incumbent yang bertahan di kursi Dewan, dia berharap, caleg yang terpilih nanti menjaga amanah, sedangkan yang tidak terpilih ikhlas dan legawa. Karena pemilu merupakan proses demokrasi yang harus dihormati bersama. “Harapannya, caleg yang baru terpilih di DPRD

Dari 30 caleg terpilih, tidak satupun yang mampu meraih bilangan pembagi pemilih (BPP).

Dan ditilik dari latar belakang

DPRD periode 2004-2009 yang berhasil terpilih lagi. Dua orang dari PDIP, dua orang dari PKB, dua orang dari Partai Demokrat, satu

lembaran itu terlihat jelas, hampir seluruh caleg terpilih tidak satupun yang mampu meraih BPP dalam perolehan suaranya.

bisa sinergi dan saling memberikan pembelajaran,” pungkas HM.Sulaiman. =M.Hisbullah Huda

yang mencalonkan diri di Dapil II Kecamatan Mayangan, hanya mengumpulkan 998 suara.

Fakta menarik lainnya, Partai pendatang baru Nasdem mampu meraih 4 kursi. Sedangkan Golkar yang sebelumnya menguasai 3 kursi, pada periode kali ini kebagian 5 kursi. Partai Demokrat yang sebelumnya punya tiga kursi, kini harus puas medapat 2 kursi. Begitu pula PKB yang sebelumnya 5 kursi, kini tinggal 4 kursi.

Untuk PDIP tetap mempertahankan 8 kursi, sebagai pemenang pemilu di Kota Probolinggo.

Yang sangat mencengangkan adalah Partai Gerindra yang semula hanya 1 kursi, kini di periode 2014-2019 berhasil mengumpulkan 3 kursi.

Probolinggo

KORAN MADURA RABU 14 MEI 2014 NO. 0361| TAHUN III

13

Internal Parpol Segera Evaluasi Diri Soal Kemunduran Perolehan Suara Pileg PROBOLINGGO - Banyak partai politik (Parpol) yang menganggap perolehan kursi dewan mengalami kemunduran dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, dibandingkan dengan perolehan pileg tahun 2009 lalu.

Parpol yang mengalami kemunduran perolehan kursi dewan Kabupaten Probolinggo periode 2014-2019 mendatang, diantaranya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Hanura, dan Demokrat.

Ketua DPC Hanura Kabupaten Probolinggo, Kasiono mengatakan, banyak kemunduran perolehan kursi dewan. Menurutnya, banyak faktor yang menjadi pengaruh atas hal itu. Salah satu penyebab yakni berkurangnya jatah kursi dewan dari 50 kursi menjadi 45 kursi.“Secara otomatis akan berdampak kepada peluang parpol

untuk memperoleh kursi itu,” terangnya, Selasa (13/5).

Selain itu, banyaknya kekurangan yang harus dibenahi partainya, terutama masalah penataan dan rekruitmen caleg.

Kasiono mengaku kalau caleg yang dinilai tidak bisa bekerja secara maksimal untuk melakukan penjaringan suara dalam pileg tentu juga akan menjadi penghambat partai.“Sehingga dengan kemunduran perolehan kursi Hanura dari 4 kursi menjadi 2 kursi akan menjadi evalusi di intenal partai,” katanya.

Kasiono juga mengatakan, selain

kedua penyebab itu, juga banyak hal lain yang menjadi pengaruh kemunduran partainya. Namun dia engga untuk membebeberkan apa saja penyebabnya.“Nantilah mas kami akan bahas dalam rapat partai tentang masalah itu,” ucapnnya singkat.

Sementara itu, hal senada juga dikatakan oleh Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Probolinggo, Agil Bafagih, kemunduran perolehan suara diinternal patainya, dipengaruhi jatah kursi dewab sekarang.

Yang menjadi persoalan dalam pengurangan jatah kursi dari 50 menjadi 45 kusri itu, kata Agil Bafaqih. Karena carut marutnya soal pendataan Dispendukcapil. Sehingga persaingan untuk mendapatkan kursi dewan parpol merasa kesulitan. =Mahfud Hidayatullah

Data Peroleahan Suara Parpol Kabupaten Probolinggo dalam Pileg

Partai Politik 2009 2014 PPP 9 5 Golkar 7 5 PDI Perjuangan 7 5 PKB 9 8 Hanura 4 2 Demokrat 3 1

Pameran Pendidikan PBL

Potensi dan Kompetensi Perlu Inovasi PROBOLINGGO – Sejalan dengan penerapan kurikulum 2013 yang dirancang, keberadaan guru harus mampu mengimplementasikan metode pembelajaran yang inovatif, serta menjadi fasilitator yang memberikan inspirasi kepada siswa dalam memaksimalkan potensi dan kompetensi.

Menjawab hal itu, sebanyak delapan sekolah tingkat SMA di wilayah kabupaten/kota Probolinggo, mengikuti pameran pendidikan penerapan pembelajaran Problem Based Learning (PBL), di halaman Pendopo Bupati Probolinggo, Selasa (13/05).

Rangkaian kegitan tersebut mengusung tema “Belajar dari Kearifan Lokal. Jumlah peserta berasal dari SMA di Kabupaten/ kota Probolinggo.

Diantaranya SMAN 1 dan SMAN 3 Kota Probolinggo, SMAN I Kraksaan, SMAN I Gading, SMAN I Dringu, SMAN I Gending, dan SMAN I Tongas.

Head of School Development Outtreach, Ben Suadi, mengatakan program ini merupakan bagian dari education qulaity dan improvement program (EQUIP) dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di indonesia. “Program ini telah dilaksanakan dari tahun 2012 di empat kota di Jawa Timur, yaitu Jember, Probolinggo, Pamekasan, dan Lumajang,” ujarnya.

Menurutnya, indonesia memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun bangsa yang lebih baik dan kompeten. Namun sangat disayangkan kualitas pendidikan indonesia masih kalah dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia.

“Padahal, pendidikan merupakan kunci penting bagi pengembangan sumber daya manusia,

dan program pendidikan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan kontribusi dan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan,”tandas Ben Suadi.

Ben Suadi menambahkan, pameran ini juga diisi dengan dialog pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan forum diskusi bagi pemangku kepent-

ingan pendidikan di kabupaten/ kota Probolinggo.”Ini sebagai upaya mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas produk pendidikan, khususnya di kabupaten/kota Probolinggo,”imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Probolinggo Hj.Puput Tantriana Sari mengatakan kegiatan ini

merupakan sebuah ikhtiar untuk membuat sistem penyaluran CSR di Kabupaten Probolinggo.

“Alhamdulillah kita sudah membentuk lembaga CSR yang diketahui oleh Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo, yang mana itu merupakan sarana komunikasi bagi -perusahaan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Untuk apa, kita tahu sebagai pemerintah daerah, apa yang telah dilakukan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih dengan pemerintah daerah,”ujarnya.

Bupati menilai keberadaan CSR di Kabupaten Probolinggo sudah cukup bagus.” Saya pikir ini sudah menjadi kewajiban perusahaan-perusahaan memang. Hanya memang sistemnya yang harus dibicarakan bersama,”terang Bupati Hj.Puput Tantriana Sari.

Disinggung soal perubahan mind side, Bupati Puput Tanytriana Sari , mempunyai menginginkan bagaimana kualitas pembelajaran, standar kualitas sekolah bisa meningkat yang diimbangi dengan tenaga pendidikan. “ Kita tahu, bahwa perkembangan generasi muda hari ini, melalui moral, sikap, dan tata krama. Melalui kurikulum 2013 ini, program ini diharapkan bisa dilanjutkan dengan SKPD terkait, dan tidak hanya untuk Dinas Pendidikan,”pungkasnya. =M.Hisbullah Huda

14

KORAN MADURA

Probolinggo

RABU 14 MEI 2014|NO. 0361|TAHUN III

BERKAS UJIAN SEKOLAH

Hari ini, Berkas US SD Dipilah di Polres

PLTU PAITON PROBOLINGGO. Foto dari udara, PLTU Paiton Probolinggo, Jatim. Beroperasinya PLTU Paiton itu bermanfaat besar terhadap persediaan listrik di Kabupaten Probolinggo, dengan kapasitas daya 89,25 MW sedangkan beban puncak 62,39 MW sehingga surplus 26,86 MW.

NasDem Mengabaikan Jatah Ketua Dewan?

Rapat Pleno Partai yang Menentukan PROBOLINGGO - Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo telah menetapkan caleg terpilih, partai NasDem ditetapkan sebagai partai pemenang dalam Pileg 9 April kemarin.

Dengan mendapatkan 14 belas jatah kursi DPRD Kabupaten Probolinggo periode 2014-2019 mendatang. Namun NasDem belum bisa tentukan calon ketua dewan dari partainya.

NasDem sebagai partai pendatang baru dalam pemilu itu, mampu menumbangkan partai lama yang ada. Terbukti PKB pada pileg 2009 kemarin dinyatakan sebagai pemenang dengan mendaptkan jatah 9 kursi. Tetapi dalam konstelasi pemilu kemarin partai berlambang bola dunia ini hanya memperoleh jatah 8 kursi saja.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Probolinggo, Ahmad Rifa’i membenarkan partainya sebagai pemenang pileg 2014 kemarin.

Secara otomatis partai NasDem akan menduduki jatah kursi ketua dewan.

Namun dia mengaku untuk caleg terpilih siapa yang akan menduduki jabatan ketua itu.

Rifa’I belum bisa memutuskan saat ini.“Untuk siapa calon yang akan menjadi ketua dewan, DPD akan mengambil kebijakan dalam rapat pleno partai,” terangnya kepada wartawan, Selasa (13/5).

Dalam rapat pleno penentuan ketua dewan itu, lanjut Ahmad Rifa’i, partai NasDem akan melibatkan semua elemen partai mulai dari jajaran pengurus DPD dan DPC serta para caleg yang terpilih. “Karena untuk menentukan calon ketua pihak partai akan mengambil keputusan dan mengumumkannya pada rapat

tersebut,”tandasnya.

Menurutnya, untuk calon ketua dewan, partainya akan mengumumkan sebelum pelaksanaan pelantikan Agustus mendatang.

“Yang Jelas sebelum kandidat ketua DPRD dari partai NasDem sudah dapat diketahui oleg publik,” tegas Ahmad Rifa’i.

Ahmad Rifai menjelaskan, kemenangan Partai NasDem di Kabupaten Probolinggo, merupakan bukti nyata kalau partai NasDem di percaya oleh rakyat. Karena Di tujuh dapil. partai NasDem ratarata memperoleh 2 kursi dewan.

Hanya dapil 2 (Lumbang, Tongas Sumberasih) yang mendapatkan satu kursi.

Sedangkan Dapil 4 (Kraksan, Besuk, Gading) NasDem memperoleh 3 kursi.“Dengan Partai Nasdem yang memiliki selogan restorasi perubahan akan mampu memberikan perubahan dan kemajuan untuk rakyat,” pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah

PROBOLINGGO - Hari ini Rabu (14/5), berkas Ujian Sekolah (US) akan dilakukan pemilahan untuk jatah sekolah yang akan mengikutinya. Setelah berkas tersebut dijemput dipercetakan di Surabaya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo mengatakan, pihaknya telah melakukan penjemputan berkas di percetakaan. Setalah itu, Diknas akan memilah untuk SD yang akan menggelar US.“Karena untuk naskah US SD berbeda dengan UN SMA dan SMP,” terangnya kepada wartawan, Selasa (13/5).

Perbedaan yang paling mencolok dalam naskah US SD dengan naskah UN SMA dan SMP, yakni terletak pada pemberian nama sekolah penyelenggara. Sementara untuk US SD pemberian nama pada naskah soalnya tidak tersedia untuk SD mana saja yang akan mengikutinya.

“Secara otomatis, Diknas harus membongkar paket berkas itu untuk dipilah pilah sesuia dengan kebutuhan SD masing masing penyelenggara,” kata Tutug Edi Uomo.

Tutug Edi Utomo menambahkan, dalam pemilihan itu selain pihak diknas juga akan dihadiri oleh cabang Dinas Pendidikan masing-masing kecamatan. Dan dijaga oleh pihak kepolisian. Kedatangan Pihak cabang dinas tersebut, agar kebutuhan masing SD yang

ada di setiap kecamatan akan diketahui.

“Pada waktu pelaksanaan pada Senin (19/5) besok, semua berkas US tidak ada masalah dan pelaksanaannya bias berjalan lancar,”tandasnya.

Perbedaan yang paling mencolok dalam naskah US SD dengan naskah UN SMA dan SMP, yakni terletak pada pemberian nama sekolah penyelenggara. Sementara untuk US SD pemberian nama pada naskah soalnya tidak tersedia untuk SD mana saja yang akan mengikutinya.

Sementara itu, penjemputan berkas ke Surabaya itu, dilakukan pada Selasa (13/5) kemarin , selepas dari pemilihan di Polres Probolinggo, bila berkas itu dinyatakan lengkap. Setelah itu Menurut dia, akan dikirimkan ke masingmasing Polsek yang ada di 24 Kecamatan.“Jadi hari pelaksanaan US, kepala sekolah Maing penyelenggara akan mengambil di masing polsek yang ada di daerahnya,” pungkas Tutug Edi Utomo. =Mahfud Hidayatullah

SOSIALISASI PELECEHAN ANAK. Seorang Polisi Wanita (Polwan) Polres Madiun Kota memberikan sosialisasi pelecehan anak di SD Negeri Sriwijaya, Kota Madiun, Jatim. Sosialisasi yang dilakukan Polres Madiun Kota di sejumlah Sekolah Dasar tersebut bertujuan agar anak dapat mengerti dan terhindar dari tindak pelecehan yang saat ini marak dilakukan kepada anak-anak.

KORAN OLAHRAGA PROBOLINGGO

KORAN MADURA

15 Olahraga 15

RABU 14 MEI 2014 No. 0361 | TAHUN III

MADURA

RABU 14 MEI 2014 | No. 0361 | TAHUN III

Klinsmann Umumkan 30 Pemain AS

POSTER yang berisi skuad Amerika Serikat yang didaftarkan ke Federasi Sepakbola Dunia untuk Piala Dunia 2014. Pelatih Amerika Serikat Juergen Klinsmann memasukkan 30 pemain yang nantinya akan diseleksi lagi hingga menjadi 23 pemain.

NEW YORK - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Amerika Serikat Juergen Klinsmann Senin (12/5) waktu setempat mengumumkan 30 pemain yang didaftarkan ke Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA untuk Piala Dunia 2014 mendatang. Ke-30 pemain ini sudah dan sedang melakukan pemusatan latihan. Jumlah ini akan diperas lagi hingga 23 pemain yang akan dibawa ke Brasil dan diumumkan pada 2 Juni mendatang.

Mantan pelatih Timnas Jerman itu memadukan timnya antara pemain muda dengan pemainpemain senior yang penuh pengalaman seperti Landon Dono-

van, Clint Dempsey, Jazy Altidore, dan Michael Bradley yang sudah tampil pada Piala Dunia 2010. Sementara pemain senior lainnya, Eddie Johnson, tidak dipanggil Klinsmann. Padahal, pemain yang membela Amerika Serikat pada Piala Dunia 2006 ini sudah mencetak lima gol untuk Amerika Serikat selama kualifikasi, termasuk satu gol ke gawang Meksiko pada 10 September tahun lalu.

Sedangkan pemain-pemain muda yang belum pernah tampil di turnamen sepakbola tertinggi sejagat itu dan dipilih Klinsmann adalah kiper Nick Rimando, pemain belakang John Brooks, Ju-

lian Green, Chris Wondolowski dan DeAndre Yedlin. Dia juga memilih pemain yang merumput di klub Bundesliga Jerman Nurberg, Timmy Chandler yang baru bergabung dengan Timnas Amerika Serikat sejak Februari 2013 lalu.

Perihal pemain ini, Klinsmann menegaskan, “Saya sudah mengamati pemain ini banyak kali. Menurut saya, dia adalah seorang pemain yang bisa membuat perbedaan bila dia berada pada level tertinggi. Dia memiliki pengalaman bermain melawan pemain-pemain terbaik dari seluruh Eropa dan karena itulah dia layak masuk ke skuat ini.”

Dari 30 pemain itu, 15 di anta-

ranya merumput di kompetisi domestik Amerika Serikat yaitu di Major League Soccer (MLS), termasuk pemain LA Galaxy Omar Gonzalez yang sedang mengalami cedera lutut. Tetapi Klinsi,panggilan Klinsmann, tidak khawatir dengan kondisi pemain ini.

Klinsmann tidak hanya memadukan antara pemain muda dan pemain senior. Dia juga mengubah posisi sejumlah pemain seperti Landon Donovan yang sebelumnya bermain sebagai pengatur serangan, di bawah Klinsmann pemain ini diplot sebagai penyerang sedangkan Fabian Johnson dipasang sebagai pemain bertahan.

Klinsmann mengaku tidak tega menelepon sejumlah pemain untuk memberitahu bahwa mereka tidak dipanggil ke timnas. Pria Jerman ini mengaku menerima kritikan dari pemain yang tidak dipanggilnya, termasuk dari Eddie Johnson. “Saya sudah bicara panjang lebar dengan Eddie melalui telepon dan mencoba menjelaskan sebaik mungkin. Keputusan itu harus disampaikan disertai fakta bahwa kami harus memilih enam penyerang dalam daftar 30 pemain dan di antara enam penyerang itu saya melihat Landon Donovan bisa bersaing mendapatkan satu tempat,” katanya.

Dia melanjutkan, “Dalam kasus Eddie, kondisinya sangatsangat sulit karena dia adalah salah satu pemain yang sudah sangat membantu kami selama kualifikasi dan bermain dengan sangat luar biasa dalam dua tahun terakhir dan mencetak golgol penting buat kami.” =ESPN/AJI

Daftar Pemain Timnas AS Kiper: Brad Guzan (Aston Villa), Tim Howard (Everton), dan Nick Rimando (Real Salt Lake) Bek: DaMarcus Beasley (Puebla), Matt Besler (Sporting Kansas City), John Brooks (Hertha Berlin), Geoff Cameron (Stoke City), Timmy Chandler (Nürnberg), Brad Evans (Seattle Sounders FC), Omar Gonzalez (LA Galaxy), Clarence Goodson (San Jose Earthquakes), Fabian Johnson (Hoffenheim), Michael Parkhurst (Columbus Crew), dan DeAndre Yedlin (Seattle Sounders FC) Gelandang: Kyle Beckerman (Real Salt Lake), Alejandro Bedoya (Nantes), Michael Bradley (Toronto FC), Joe Corona (Club Tijuana), Brad Davis (Houston Dynamo), Mix Diskerud (Rosenborg), Maurice Edu (Philadelphia Union), Julian Green (Bayern Munich), Jermaine Jones (Besiktas), dan Graham Zusi (Sporting Kansas City) Penyerang: Jozy Altidore (Sunderland), Terrence Boyd (Rapid Vienna), Clint Dempsey (Seattle Sounders FC), Landon Donovan (LA Galaxy), Aron Johannsson (AZ Alkmaar), dan Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes)

JAWARA LIGA PRIMER INGGRIS

City Lanjutkan Pesta MANCHESTER-Manchester City melanjutkan pesta menyambut gelar juara Liga Utama Inggris yang mereka raih musim ini hingga Senin (12/5) malam waktu setempat atau Selasa (13/5) dini hari WIB. Puluhan ribu pendukung tim dari Estland itu membirukan Kota Manchester, Inggris. Mereka tumpah ruah di Albert Square untuk menyaksikan pementasan musik, lawak, pertunjukkan band, dan tentu saja penampilan skuat Manchester City yang meraih gelar juara liga kedua dalam tiga tahun terakhir.

Para pendukung klub itu mulai berdatangan ke pusat kota untuk merayakan keberhasilan tim kesayangan mereka selasa sore.

12 bulan silam, tempat ini juga

menjadi pusat perayaan keberhasilan Manchester United menjuarai Liga Utama Inggris. Dua belas bulan sebelumnya lagi, City menggelar pesta serupa, ketika mereka meraih gelar juara Liga Utama Inggris untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir.

Ketua Dewan Kota Richard Leese yang juga pendukung berat Manchester City dengan senang hati menyelenggarakan pesta kemenangan ini. “Memiliki tim sepakbola yang meraih hasil seperti ini sangatlah penting. Sepakbola adalah daya tarik terbesar orang datang ke Manchester,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, pelatih Manchester City Manuel Pellegrini memamerkan dua trofi yang mere-

PESTA LANJUTAN. Manchester City melanjutkan pesta gelar juara Liga Primer Inggris, Selasa (13/5) dini hari WIB. Puluhan ribu pendukung mereka tumpah ruah di Albert Square. ka raih musim ini yaitu trofi juara Piala Liga dan Liga Utama Inggris.

Pelatih asal Cile ini membangkit-

kan harapan warga kota Manchester ketika prestasi tetangga mereka, Manchester United, sedang men-

galami penurunan.

Terlepas dari pesta juara ini, pendukung Manchester City berharap, tim ini perlu diperkuat lagi musim depan guna meraih trofi di tingkat Eropa. Maklum, di kompetisi Eropa seperti Liga Champions, City belum bisa berbicara banyak. Prestasi terbaik mereka adalah lolos ke babak 16 besar musim 2013-2014, tetapi dihentikan oleh Barcelona.

Pesta juara ini diawali dengan pemutaran ulang momen-momen istimewa selama musim ini berlangsung yang kemudian dilanjutkan dengan pementasan musik dan penampilan para pemain Manchester City sambil membawa trofi juara. =SKY SPORTS/AJI

16

KORAN MADURA

RABU 14 MEI 2014 | No. 0361 | TAHUN III

lahraga KORAN MADURA

Rodgers dan Pulis Paling Top di Inggris

29 HARI LAGI

16

RABU 14 MEI 2014 No. 0361 | TAHUN III

LONDON - Pelatih Liverpool Brendan Rodgers dinobatkan sebagai pelatih terbaik Liga Utama Inggris musim 2013-2014 versi Asosiasi Pelatih Liga atau League Managers Associations (LMA), sedangkan pelatih Crystal Palace, Tony Pulis meraih penghargaan manajerial Liga Inggris. Keduanya menerima penghargaan itu pada Senin (12/5) malam waktu Inggris.

Meski gagal meraih gelar juara Liga Utama Inggris karena kalah bersaing dengan Manchester City, Rodgers meraih suara mayoritas dari 92 pelatih Liga Inggris yang memiliki hak suara.

Rodgers terpilih karena sukses menerapkan sepakbola menyerang di Anfield. Dengan gaya seperti itu mereka sukses duduk sebagai runner up klasemen akhir Liga Utama Inggris. “Saya sebenarnya berharap berada di atas bus bak terbuka malam ini,” kata Rodgers menyinggung pesta juara yang digelar Manchester City.

Ketua LMA Howard Wilkinson menilai, Brendan Rodgers sangat layak menerima penghargaan ini. “Penampilan Liverpool dan hasil yang mereka raih musim ini mengingatkan kita pada momen-momen penting klub itu beberapa tahun silam ketika mereka bersaing dengan dua United yaitu Leeds United dan Manchester United. Bagi Liverpool dan Brendan, saya yakin kita semua berharap bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan dan era baru,” ujarnya.

Sementara Pulis patut mendapat penghargaan manajerial Liga Inggris karena sukses mengangkat Crystal Palace keluar dari zona degrasi. Pada November tahun lalu, saat Pulis menggantikan Ian Holloway sebagai pelatih, klub itu berada di dasar klasemen, tetapi pada akhir musim mereka berakhir di posisi 11 dengan 45 poin, terpaut empat angka dari Newcastle United di posisi ke-10.

“Musim lalu kami berakhir di posisi ke-6 Divisi Championship dan peringkat ke-11 di Liga Utama Inggris musim ini. Jadi, kami melompat 15 tingkat ke atas. Tetapi ini bukan hanya soal saya. Ini menyangkut Steve Parish (ketua klub) dan tidak direktur lainnya, pendukung, dan para pemain,” ujar Pulis saat menerima penghargaan tersebut.

Sementara itu, pelatih Leicester City Nigel Pearson terpilih sebagai pelatih terbaik Divisi Championship menyusul kesuksesan tim itu promosi ke Liga Utama Inggris musim depan.

Pelatih Wolverhampton Kenny Jacket dan pelatih Leyton Orient Russell Slade dinobatkan sebagai pelatih terbaik di League 1, kompetisi kelas tiga di Inggris.

Sedangkan Nigel Clough, pelatih Sheffield Unied ditetapkan sebagai pelatih Piala FA terbaik setelah berhasil membawa timnya tembus hingga semifinal Piala FA. =SKY SPORTS/AJI

PIALA DUNIA 2014

JAWARA LIGA PRIMER INGGRIS

Klinsmann Umumkan 30 Pemain AS

Manchester City Lanjutkan Pesta

OLAHRAGA | 15

OLAHRAGA | 15

RABU 14 MEI 2014 No. 0361 | TAHUN III

KORAN MADURA

KEJARI PERIKSA 39 PENERIMA BSPS

KABAG KESRA DICECAR 27 PERTANYAAN

HAPPY SALMA RABU 14 MEI 2014 | No. 0361 | TAHUN III HADIAH UNTUK KORBAN PENCULIKAN

SAMPANG | J

PAMEKASAN | H

NETER KOLENANG | P

A

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

PKB Tetap Pimpin DPRD 325 Personel Dikerahkan untuk Mengamankan Penetapan SUMENEP- Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu Legislatif 2014 menempati urutan pertama dari 12 parpol lainnya di Sumenep. Namun demikian, perolehan kursi partai berlambang dunia dikeliling sembilan bintang itu sama dengan 3 parpol lainnya, yaitu Demokrat, PPP, dan PAN. Masing-masing 7 kursi di 7 daerah pemilihan (dapil).

Berdasarkan perolehan suara dan caleg terpilih yang ditetapkan KPU, PKB memperoleh 107.

787 suara dari total suara sah sebanyak 667.271.

Kemudian disusul Demokrat 103.088 suara, PPP 85.640 suara, PDI Perjuangan 68.892 suara, dan PAN 66.290 suara.

Lima parpol terbesar itu masing-masing mendapat 7 kursi di DPRD kabupaten, kecuali PDI Perjuangan yang mendapat 6 kursi. Sedangkan 7 parpol lainnya, Gerindar mendapat 5 kursi, Golkar 4 kursi, Nasdem, PKS, dan Hanura masing-masing 2 Kursi. PBB hanya mendapat jatah 1 kursi, sedangkan PKPI tidak mendapat kursi sama sekali.

Ketua KPU Sumenep Thaha Shamadi menyatakan bahwa pasca penetapan, KPU segera mengirimkan surat kepada 50 caleg terpilih sebegai pemberitahuan bahwa akan ditetapkan sebagai caleg terpilih.

“KPU secepatnya juga akan melaporkan hasil penetapan perolehan suara dan caleg terpilih itu ke KPU RI, sambil menunggu

PEROLEHAN SUARA PARTAI HASIL PILEG 2014 KABUPATEN SUMENEP

kemungkinan adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” katanya usai penetapan 50 caleg terpilih.

Lebih lanjut Thoha menambahkan, proses penetapan perolehan suara dan caleg terpilih berlangsung lancar karena tidak ada keberatan dari saksi parpol.

Hasil penetapan itu bersifat final, namun caleg atau parpol masih mempunyai ruang untuk mengajukan gugatan ke MK mengenai perselisihan atau sengketa pemilu hingga 14 Mei 2014.

Sementara itu, ratusan polisi dari berbagai Satuan Polres Sumenep dikerahkan untuk

mengamankan proses pelaksanaan Rapet Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Suara Partai Politik dan Caleg Terpilih Pemilu Legislatif 2014 di Kantor KPU. Pantauan Koran Madura, Selasa (13/5), ratusan personel sedang berjaga-jaga di segala sudut kantor KPU. Penjagaan ketat terse-

1. PKB

107.787 Suara

2. Demokrat

103.088 Suara

3. PPP

85.640 Suara

4. PDI P

68.892 Suara

5. PAN

66.290 Suara

but dalam rangka bentuk antisipasi beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi.

Kapolres Sumenep, AKBP Majoko melalui Kabag Operasional Kompol Edi Purwanto mengatakan, pihaknya sengaja mengerahkan hampir separuh kekuatan agar proses penetapan perolehan suara dan caleg terpilih di KPU berlangsung aman dan lancar.

Ia menyebutkan bahwa total jumlah personel yang dikerahkan yaitu 250 personel dari berbagai satuan di Polres Sumenep dan di back-up oleh satu SSK (Satuan Seringkat Kompi) kurang lebih 100 orang dari Brimbol Polda Jawa Timur di Pamekasan.

“Ratusan personel polisi disebar di berbagai titik mulai akses jalan menuju KPU hingga lokasi pelaksanaan Rapat Pleno,” katanya.

Edi menambahkan, hasil evaluasinya, pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Hasil perolehan suara dan Caleg terpilih di KPU berlangsung kondusif dan aman. Namun demikian, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPU terkait pengamanan dalam rangka mengantisipasi insiden yang tidak diinginkan.

“Terutama pasca penetapan selesai,” ujarnya singkat. =SYAMSUNI/MK

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

RABU 14 MEI 2014 | No. 0361 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

RABU 14 MEI 2014 No. 0361 | TAHUN III

PASAR SAPI

Jangan Sampai Ganggu Pengendara SUMENEP – Komisi B DPRD Sumenep Juhari meminta kepada pihak yang berwenang untuk membenahi pasar sapi, karena menganggu pengendara. Selama ini, penjual dan pembeli melakukan transaksi di pinggir jalan dan membuat jalan raya macet.

“Kami lihat diberbagai pasar, baik di kota maupun pasar tradisional lainnya, seperti di Pasar Lenteng, Pasar Ganding, dan Pasar Prenduan ketika hari pasaran (sapi) rata-rata transaksi dilakukan dipinggir jalan” keluhnya, Selasa (13/5).

Agar semuanya merasa nyaman, pihaknya mengharap kepada pengelola pasar untuk menertibkan pedagang atau pembeli sapi yang melakukan BERJEJER. Sekretaris DPRD Sumenep Moh. Molki sedang melintasi parkiran mobil dinas yang berjejer di tempat parkir Sekretariat DPRD Sumenep.

Rp 244 Juta untuk Pemeliharaan Mobdin Sekretaris Dewan Tidak Mengakui Terjadi Penyimpangan JUMLAH MOBIL DINAS DPRD Anggota DPRD Mobil Ketua DPRD 1 unit Mobil Wakil Ketua DPRD 3 unit Mobil Komisi DPRD 4 unit Mobil Fraksi 8 unit Sekretariat DPRD Mobil Sekwan 1 unit Mobil Kabag 3 unit Motor Kasubag 9 unit Motor Pendaping Komisi 4 unit Mobil penunjang kegiatan 2 unit

SUMENEP – Dana pemeliharaan mobil dinas (mobdin) di lingkungan DPRD Sumenep mencapai Rp 244.229.500. Dana itu diambilkan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014. ”Dana itu untuk pemeliharaan mobil dinas di lingkungan DPRD selama satu tahun,” kata Sekretaris Dewan (Sekwan) Moh. Mulki, Selasa (13/5). Anggaran itu untuk pemeliharaan 35 kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.

Sementara yang baru terealisasi masih 17 persen atau sebesar Rp 43.914.232.

Semua pembiayaan pemeliharaan mobil dinas dewan itu, lanjut Mulki, telah dimasukkan ke rekening pemeliharaan mobil jabatan. ”Itu semua sudah ada tempatnya masing-masing, sehingga ketika ada yang harus diperbaiki langsung uangnya bisa diambil,” ungkapnya.

Sedangkan untuk pembelian bahan bakar, pihaknya telah mengadakan kerja sama dengan pihak SPBU. Pembayarannya ke SPBU melalui pihaknya dilakukan setiap bulan. ”Jadi, setiap satu minggu kami berikan kupon terhadap pemilik pemegang kendaraan dinas, sehingga pembelian BBM itu sesuai dengan nota yang ada di dalam kupon itu sendiri,” terangnya.

Sementara jatah bahan bakar untuk masing-masing mobil dinas perminggunya berfariasi.

Ketua dewan diberi jatah sebanyak 20 liter sedangkan sekwan 10 liter. ”Ya kalau kurang, itu harus beli sendiri dari uang pribadi

masing-masing,” tukasnya.

Disinggung maraknya dugaan penyimpangan dalam anggaran pemeliharaan mobil dinas, pihaknya membantah.

Menurutnya, semua anggaran yang telah dikeluarkan sesuai dengan prosedur yang ada. ”Itu tidak benar, kami setiap ada kerusakan, pasti melewati Kabag Umum terlebih dahulu, itu pun masih pengajuan dari sopir yang bersangkutan,” katanya.

Data yang dhimpun Koran Madura, mobil dinas dewan berjumlah 35. Rinciannya, 4 mobdin untuk unsur pimpinan DPRD, 8 mobdin untuk fraksi, 4 mobdin untuk komisi. Sementara 5 mobdin lainnya; 1 unit dipakai sekwan, 4 mobdin dipakai kepala bagian (kabag), dan 2 mobdin lainya sebagai penunjang kegiatan. ”Yang dua itu, adalah Panther dan L300, sementra lainnya berbentuk motor,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

Kami lihat diberbagai pasar, baik di kota maupun pasar tradisional lainnya, seperti di Pasar Lenteng, Pasar Ganding, dan Pasar Prenduan”

Juhari

Komisi B DPRD Sumenep transaksi di pinggir jalan. Selama ini pengelola pasar terkesan membiarkan sekalipun banyak pengendara yang mengeluh.

Tempat ibadah di dalam pasar juga diminta diperhatikan. “Yang tak kalah penting, tempat umum juga diperhatikan”, katanya.

Disinggung Peraturan Daerah Sumenep Nomor 2 bagian 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar, pihaknya menilai pengelola pasar masih sangat kurang perhatiannya terhadap peraturan tersebut. Jam pasaran saja belum mengikuti perda.

Dalam perda, demi keamanan penjual dan pembeli maka pasar sapi dibuka dari pukul 09.00 dan harus sudah meninggalkan pasar pukul 15.00.

Saat ini, pasar sapi masih berjalan seperti biasanya, yaitu dari pukul 13.00 sampai 18.30.

Sementara Sekretaris Daerah Hadi Soetarto belum bisa dikonfirmasi. =JUNAEDI/MK

Sumenep

KORAN MADURA

RABU 14 MEI 2014 | No. 0361 | TAHUN III

C

TIDAK TERAWAT

Cagar Budaya itu Terlihat Kusam SUMENEP – Kondisi bantidak ada tanggapan dari sana,” gunan benteng Belanda yang terangnya. ada di Desa Kalimo’ok, KecamaPemerintah Kabupaten tan Kalianget, terlihat kusam (Pemkab) Sumenep diimkarena kurang terawat. Padahal, bau melakukan upaya untuk bangunan itu sejak tahun 2003 mengembalikan benteng dijadikan sebagai cagar budaya Belanda itu. ”Caranya, Pemdi bawah pengawasan Balai kab harus membentuk tim ahli Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) cagar budaya dulu, lalu tim Mojokerto. ini nanti yang berkomunikasi Kepala BPCB Mojokerto dengan Pemerintah Jawa Timur Aris Soviyani untuk merawat menyayangkan sendiri bangunan tidak terawatnya cagar budaya itu,” beteng yang ujarnya. berdiri di atas Sebab, lanjut Repotnya gedung tanah seluas Aris, ketika benteng itu dikelola Dinas 15.000 meter itu tidak diambil Peternakan Provinsi alih oleh pemerinpersegi, panjang Jatim,” 150 meter, lebar tah daerah, kha100 meter, dan watir akan roboh tinggi tembok karena tidak ada Aris Soviyani kurang lebih 3 yang merawat.

Kepala BPCB Mojokerto meter. Benteng ”Asas manfaatnya itu dibangun memang lebih baik sekitar tahun 1785. tetap menjadi cagar budaya. Kalau ”Repotnya gedung itu dikelohanya untuk keperluan peternala Dinas Peternakan Provinsi kan, Pemprov bisa membangunan Jatim,” katanya saat berkunjung gedung yang lain,” jelasnya. ke Sumenep beberapa hari lalu.

Aris memastikan bahwa Sehingga, pihaknya tidak bisa BPCB Mojokerto akan memberbuat banyak. bantu mengkomunisikan dengan Namun, pihaknya suPemerintah Provinsi Jawa Timur dah mengirim surat ke Dinas agar benteng Belanda itu dilepas Peternakan Jawa Timur agar dan dikelola oleh Pemkab Sumepintu masuk itu dibuka, dan tim nep. “Untuk prosesnya kami tetap BPCB bisa leluasa melakukan membantunya, sehingga itu bisa perawatan terhadap gedung diambil alih lagi,” paparnya. itu. ”Sayangnya sampai saat ini =JUNAEDI/MK

Tak Terawat. Kondisi Bangunan tua hasil peninggalan Belanda terlihat tak terawat. Bahkan bangunannya terancam roboh. Padahal bangunan itu seringkali dikunjungi oleh para pelancong.

Puskesmas Mendesak Diperbaiki Dinas Kesehatan Bakal Perbaiki Sejumlah Puskesmas dan Pustu SUMENEP – Banyaknya pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang tidak layak huni di lingkungan Kabupaten Sumenep mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan DPRD setempat. Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Zubaidi menilai hal itu disebabkan kurangnya perhatian Dinas Kesehatan (Dnkes) setempat.

Akibatnya, sejumlah pasien sering mengeluh lantaran ketika sakit harus dirujuk ke rumah sakit yang berada di pusat Kota Sumekar. "Ini kan masyarakat nantinya yang menjadi korban, padahal itu karena kelalaian satkernya,” kata politisi PPP itu.

Puskesmas yang dinilai kurang representatif yaitu, Puskesmas Lenteng, Puskesmas Pragaan, dan Puskesmas Bluto.

Ketiganya itu kurang represen-

tatif sebagai tempat pelayanan kesehatan. Selain peralatan medisnya kurang memadai, gedung ketiga puskesmas itu masih amburadul.

Minimnya fasilitas puskesmas yang ada di sejumlah kecamatan, menurut Zubaidi, sudah jelas akan berdampak buruk terhadap masyarakat setempat. ”Kalau fasilitanya minim, kan itu tidak tanggap, ia kalau pasiennya sakitnya tidak parah, (ka-

lau parah) bisa mati di tengah jalan nantinya,” ujarnya.

Padahal, menurutnya, pemkab selalu menganggarkan perbaikan gedung dan pengadaan peralatan medis. Dan anggarannya mencapai miliaran rupiah. ”Itu tidak hanya bersumberkan dari APBD, melainkan dari APBN juga ada. Jadi ke mana anggaran itu, kok sampai saat ini masih banyak puskesmas yang belum memadai,” katanya dengan nada kecewa.

Dirinya selaku wakil rakyat mengaku tidak akan tinggal diam.

Dalam waktu dekat akan memanggil pihak Dinkes Sumenep. Itu untuk mencari kejelasan mengenai minimnya fasilitas medis di sejumlah puskesmas.

”Kalau kita sudah duduk bareng, kan bisa diketahu penyebab dan solusinya. Sehingga jika memang kendalanya dalam anggaran, kan tinggal diusulkan pada perubahan anggaran keuangan (PAK) mendatang,” tukasnya, Selasa (13/5).

Terpisah Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep dr. A. Fatoni menjelaskan sesuai dengan anggaran yang telah tercantum dalam APBD tahun 2014, pihaknya telah mengagendakan sebanyak 6 lokasi yang menjadi prioritas utama. Keenam itu di antaranya Pustu (Puskesmas Pembantu) yang berada di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng, Puskesmas Kecamatan

Bluto, Puskesmas Kecamatan Arjasa, Puskesmas Legung, Puskesmas Kecamatan Pragaan dan Puskesmas Kecamatan Pasongsongan. ”Itu yang akan dilakukan rehab total dan rehab sedang.

Masalah anggarannya itu berfariasi, yakni mulai dari Rp 1 miliar hingga di bawah Rp 200 juta untuk satu ruang. Dan saat ini masih dalam proses,” terangnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak gegabah, sehingga perencanaan yang telah direncankan bisa terealisasi dengan baik. ”Kita lihat saja nanti hasilnya, karena saat ini kami telah bekerja secara maksimal,” tukasnya. =JUNAEDI/MK

D

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 14 MEI 2014 | No. 0361 | TAHUN III

Rumah Kos Ilegal Kian Marak Komisi B: Rumah Kos Perlu Didata Ulang SUMENEP- Rumah kos tak berizin atau ilegal di Kota Sumekar ditengarai kian marak. Bahkan berada di atas data yanga dirilis oleh BP2T, yakni 28 kos dari sebanyak 60 rumah kos di Sumenep. Hal tersebut berdasakan pengamatan komisi B DPRD Kabupaten Sumenep.

Menurut Ketua Komisi B DPRD Bambang Prayogi, bangunan-bangunan baru di beberapa sudut kota ternyata mulai marak berdiri. Sehingga komisi B minta agar rumah kos di Sumenep perlu didata ulang.

“28 itu kan yang terdata, yang belum berapa. Oleh karena itu, saya minta tim gabungan dari BP2T, Satpol PP, kepolisian, dan Cipta Karya harus melakukan pendataan ulang. Karena saya yakin, masih banyak rumah kos yang belum terdata,” katanya.

Ia menambahkan bahwa ke depan, BP2T harus punya data base yang jelas terkait dengan

rumah kos yang berada di Kota Sumekar. “Agar punya data valid dan akurat terkait dengan keberadaan rumah kos,” ujarnya.

Sebab, selama ini, pemerintah belum punya data base yang jelas, soal identitas lokasi, pemilik dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat setempat. “Oleh karena itu, mau tidak mau, selain menindak tegas rumah kos yang belum mengantongi izin, pula harus melakukan pendataan ulang dengan cara memperjelas identitas rumah kos,” pintanya.

Sementara itu, Kepala BP2T, Herman Purnomo tidak me-

nampik jika ada banyak bangunan-bangunan baru di Sumenep yang menyerupai rumah kos.

“Oleh karena itu, kami akan selalu melakukan koordinasi dengan tim yang lain agar selalu melakukan kontrol terhadap beberapa titik yang ditengarai menyamai rumah kos,” katanya.

Herman menyatakan bahwa pembaruan data akan selalu pihaknya lakukan untuk memastikan bahwa di Sumenep tidak akan ada lagi rumah kos yang ilegal. “Karena semakin ke depan Sumenep tambah ramai, sehingga bangunan-bangunan yang dikhawatirkan menyerupai rumah kos telah menjadi atensi kami. Sehingga kita bersama tim yang lain mencoba untuk melakukan koordinasi untuk terus melakukan pendataan terhadap keberadaan rumah kos,” jelasnya. =SYAMSUNI/MK

RUSAK. Salah satu warga setempat sedang menunjukkan jalan provinsi yang rusak, usai menolong korabn kecelakaan.

INFRASTRUKTUR

Jalan Provinsi Sering Makan Korban SUMENEP – Kondisi jalan provinsi di Desa Beluk Kenek, Kemacatan Ambunten sering memakan korban. Hal itu disebabkan kondisi jalan sepanjang pantai utara (pantura) rusak parah, banyak berlubang, akibat lamanya tidak diperbaiki.

Salah satu warga setempat Moh. Fahrul mengaku sangat kecewa dengan kondisi jalan tersebut. ”Ini sudah lama tidak diperbaiki, sehingga kondisinya semakin parah, bahkan tidak jarang memakan korban,” katanya, Selasa (13/5).

Sejak sepakan terakhir ini, banyak orang yang mati karena kecelakaan, karena berebut jalan yang bagus sampai ke tangah jalan. ”Dalam satu minggu yang lalu sudah tiga orang yang mati, itu bukan orang daerah Ambunten, melainkan orang yang mau berwisata ke Pantai Slopeng,”

terangnya.

Hal sedan juga dikatakan oleh Kepala Desa Beluk Ares M. Salehodin. Ia mengku sangat kecewa terhadap pemerintah. Sebab kondisi jalan yang sudah berumur puluhan tahun itu tidak segera diperbaiki. ”Kami mengerti, jika pemerintah daerah tidak berwenang untuk melakukan perbikan, namun paling tidak bisa menyambungkan keberadaan jalan yang sering memakan korban ke pemerintah provinsi,” pintanya.

M. Salehodin khawatir, jika tidak segera diperbaiki korbannya bertambah banyak. ”Makanya, ini harus ada penyelesaian, dan pemerintah daerah juga harus bisa mengkomunikasikan dalam waktu dekat ini. Kan kasihan warga yang selalu menjadi korban,” harapnya. =JUNAEDI/MK

KORAN MADURA

Sumenep

RABU 14 MEI 2014 | No. 0361 | TAHUN III

E

Bupati Safari ke Kepulauan Dewan: Busyro Mulai Tebar Pesona SUMENEP – Bupati Sumenep A. Busyro Karim beserta sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Sumenep melakukan safari ke kepulauan selama 4 hari, mulai Senin sampai Kamis (1215/5).

Kunjungan itu untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat kepulauan, seperti infrastruktur, perekonomian, dan masalah lainnya. Adapun anggaran yang telah digelontorkan kurang lebih Rp 1 miliar. Itu diambilkan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014.

Namun, Sekretaris Komisi A DPRD Sumenep Moh. Riadi menilai kujungan Bupati Sumenep A. Busyro Karim hanya tebar pesona dalam rangka menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Tahun 2015.

”Itu hanya kepentingan politik saja, terbukti dari kesekian kalinya dilakukan safari (ke kepulauan, sampai saat ini masih belum ada dampak positif bagi warga kepulauan,” katanya, Selasa (13/5).

Riadi mencontohkan perbaikan infrastruktur yang menjadi kendala lajunya perekonomian masyarakat kepulauan. ”Tidak hanya itu, di sejumlah kepulauan, fungsi pelabuhan nelayan dan juga fungsi PPI (pangkalan pendaratan ikan) masih kurang maksimal, itu karena kurangnya perhatian dari pemerintah,”

terangnya.

Politisi PKS itu berharap kegiatan safari ke kepulauan kali ini tidak seperti agenda safari kepulauan yang telah terlewati. Sehingga program yang menghabiskan banyak anggaran itu tidak sia-sia. ”Jangan sampai kegiatan ini dijadikan kesempatan untuk memikat hati masyarakat semata. Karena semua keluhan masyarakat langsung ditanggapi oleh seluruh SKPD yang ada. Namun kegitan itu harus bisa dicatat setebal mungkin untuk menjadi acuan pada pembahasan APBD murni tahun 2015 mendatang,” tukasnya.

Sementara Kabag Humas Sofiyanto masih belum bisa dikonfirmasi. Demikian pula Sekretaris Daerah Hadi Soetarto. =JUNAEDI/MK

Abdi negara yang mengikuti rombongan Bupati A. Busyro Karim safari ke daerah kepulauan sedang naik tangga, Senin (12/5). Anggaran safari mencapai Rp 1 miliar.

ANDA MAU BERIKLAN?

Pasang di

Suasana rapat pleno terbuka. Penetapan hasil penghitungan suara partai politik di KPU Sumenep, Selasa (13/5).

ANGGOTA DPRD 2014-2019

3 Caleg Perempuan Raih Kursi DPRD Sumenep - Tiga calon legislatif dari kalangan perempuan berhasil meraih kursi di DPRD Sumenep, Jawa Timur, sesuai hasil rekapitulasi perolehan suara sah hasil Pemilu 2014 oleh KPU setempat.

"Tiga dari 50 calon terpilih anggota DPRD Sumenep hasil Pemilu 2014 adalah perempuan.

Mereka berasal dari tiga partai politik yang berbeda," ujar komisioner KPU Sumenep, Jazuli Muthar di Sumenep, Selasa (13/5).

Tiga caleg perempuan yang meraih kursi DPRD Sumenep periode 2014-2019 itu adalah Dwita Andriani, Ummul Hasanah, dan Zulfah.

"Sesuai hasil rekapitulasi perolehan suara sah, perolehan suara mereka memang tertinggi dibanding caleg lainnya dalam satu partai politik di daerah pemilihannya," kata Jazuli.

Dwita Andriani adalah caleg dari PAN yang bertarung di daerah pemilihan (dapil) Sumenep I, yakni Kota, Kalianget, Talango, Batuan, dan Manding, dengan nomor urut 1 (satu).

Kunjungi dan Unduh versi E-paper

www.koranmadura.com

KORAN MADURA Call Centre (0328) 6770024

Ummul Hasanah adalah caleg dari PDI Perjuangan di dapil Sumenep II, yakni Lenteng, Saronggi, Bluto, dan Giligenting, dengan nomor urut 5 (lima).

Sementara Zulfah adalah caleg dari Partai Gerindra di dapil Sumenep III, yakni Ganding, Guluk Guluk, dan Pragaan, dengan nomor urut 2 (dua).

Dalam rapat pleno terbuka tentang penetapan perolehan suara sah partai politik dan calon terpilih anggota DPRD Sumenep hasil Pemilu 2014 oleh KPU setempat, Dwita Andriyani tercatat memperoleh 4.040 suara, Ummul Hasanah sebanyak 6.368 suara, dan Zulfah sebanyak 3.981 suara.

"Dwita Andriani memang caleg perempuan kami yang diperkirakan lolos ke DPRD Sumenep periode mendatang.

Statusnya sebagai petahana (pejabat kini) sekaligus kader senior PAN, pantas untuk diperhitungkan kembali masuk ke DPRD," kata Sekretaris DPD PAN Sumenep Faisal Muhlis. =ANT/MK

KORAN MADURA

RABU 14 MEI 2014|NO. 0361|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA

Pamekasan

RABU 14 MEI 2014 NO. 0361 | TAHUN III

F

DANA PILBUP 2018

Rp 21 M Masih Dinilai Terlalu Nihil

DIKMAS LANTAS. Polwan mengajarkan aba-aba lalu lintas kepada siswa SDN Bugih 3 di Lapangan Pendopo, Kabupaten Pamekasan, Jatim, Selasa (13/5). Edukasi tentang lalu lintas itu antara lain memberi pengetahuan cara berlalu lintas yang baik dan benar sejak usia dini melalui Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas).

Komisi D Berencana Panggil 2 Kasek GMP Menduga Ada Manipulasi Data Siswa PAMEKASAN - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan berencana memanggil dua kepala sekolah (Kasek) yang dilaporkan memanipulasi data siswa oleh Gerakan Mahasiswa Pamekasan (GMP).

Ketua Komisi D DPRD Pamekasan, Andi Suparto menyatakan pihaknya sedang menelusuri laporan dari GMP dan melakukan koordinasi dengan Disdik juga Kemenag untuk memadukan data siswa tersebut. Andi belum memastikan kapan pemanggilan dua Kasek tersebut, karena masih akan menunggu hasil investigasi yang dilakukan tim internal Komisi D DPRD Pamekasan dan data pasti dari Disdik Pamekasan.

Menurut Andi, jika ditemukan pelanggaran, pihaknya meminta Disdik dan Kemenag Pamekasan untuk memberikan sanksi terhadap sekolah tersebut. Juga mem-

inta dua institusi itu melakukan pendataan siswa secara terpadu guna mengantisipasi adanya manipulasi data siswa di dua sekolah yang berbeda naungannya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta dua intitusi pendidikan itu untuk memperketat pengawasan terhadap jumlah siswa yang diusulkan mendapatkan BSM, aktif melakukan cek dan ricek kepada masing-masing sekolah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama ini, Komisi D DPRD Pamekasan berencana pula akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah, baik di bawah naungan Kemenag mau-

pun Disdik. Khususnya sekolah yang dilaporkan oleh para aktivis GMP. Sebelumnya, GMP melaporkan adanya nama siswa yang terdaftar di dua sekolah berbeda.

Tercatat sebagai siswa di salah satu MTs di Desa Taro’an, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, wilayah binaan Kemenag Pamekasan dan terdaftar di salah satu SMP Islam di Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan.

Data siswa itu terdaftar di usulan penerima BSM 2014. Namun, ternyata pada kesempatan yang lain, data siswa itu juga terdaftar sebagai peserta ujian nasional (UN) di SMP Islam di Tlanakan. GMP semakin curiga, saat data siswa dalam absensinya tidak menggunakan urutan huruf abjad pada urutan ke 12 hingga 30 ke atas. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PAMEKASAN - Dana Cadangan untuk pemilihan Bupati (Pilbup) Pamekasan 2018 telah disetujui kemarin (13/5), antara eksekutif dan legislatif Pamekasan. Besarannya disepakati Rp 21 miliar. Uang ini semuanya akan diperuntukkan bagi pelaksanaan Pilbup mendatang, dari awal hingga akhir (penetapan Bupati-Wakil Bupati Pamekasan terpilih).

Kesepakatan ini terjadi kemarin, dalam pertemuan antara pihak eksekutif dan lagislatif, di ruang Rapat Paripurna DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten. Kini, susunan ketentuan dana cadangan Pilbup ini, yang berbentuk Raperda Dana Cadangan Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 ini, akan segera diajukan ke Rapat Paripurna DPRD Pamekasan, untuk segera disahkan menjadi Perda. Selanjutnya Perda ini akan dijadikan acuan final pendanaan pelaksanaan Pilbup Pamekasan empat tahun mendatang.

Akan tetapi, angka tersebut dinilai kecil atau minim, karena realisasi di lapangan pada 2018, dipastikan akan mengalami pembengkakan.

Kepala BPKA Pamekasan, Taufikurrachman, selaku pihak eksekutif yang mengajukan Raperda ini, mengatakan angka Rp 21 miliar itu mengaca pada anggaran Pilbup 2013 lalu.

Diterangkan, sebenarnya dalam Pilbup 2013 lalu, total anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 24,5 miliar. Anggaran itu banyak, karena dalam Pilbup kema-

rin terjadi beberapa sengketa Pilkada di Pamekasan. Hal itulah yang menambah anggaran, terutama untuk kepentingan pengamanan (Polres dan Kodim).

“Jadi anggaran Rp 21 miliar itu sebenarnya minim. Perkiraan itu jika Pilbup besok berjalan normal. Jadi diambil pokok-pokonya saja,” ujar Taufik.

Awalnya, ketika membaca draf Raperda itu, anggota Pansus III sempat kaget. Karena melihat anggaran Pilbup yang begitu besar, hingga Rp 21 miliar. Namun setelah mendapat penjelasan eksekutif, mereka paham dan menyetujui anggaran tersebut. Bahkan setelah menerima penjelasan panjang lebar eksekutif, pansus malah mengatakan anggaran itu sebenarnya masih minim. Dipastikan akan mengalami pembengkakan saat pelaksanaan Pilbup 2018 mendatang.

Menurut Ketua Pansus III Andi Suparto, pembengkakan itu akan terjadi karena dalam beberapa tahun ke depan harga sejumlah barang akan naik. Termasuk logistik yang dibutuhkan pada Pilbup 2018 juga akan mengalami kenaikan. Sehingga perhitungannya juga akan berubah dan membengkak. Namun itu tidak masalah, karena ditambah melalui anggaran berjalan jika masih kurang.

“Rp 21 miliar itu, hitung-hitungan tahun sekarang (2014).

Tapi hitung-hitungan 2018 besok berbeda. Karena adanya kenaikan harga barang-barang.

Pasti akan kurang,” papar Andi. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

SERIUS. Pihak eksekutif dan Pansus III saat membahas dana untuk Pilbup 2018 kemarin.

Pamekasan

KORAN MADURA RABU 14 MEI 2014 NO. 0361| TAHUN III

G

Anggaran Sosialisasi Rp 25,675 Juta Kemana?

Perlindungan Calon TKI Tidak Jelas PAMEKASAN - Program sosialisasi perlindungan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan tidak jelas. Realisasi kegiatan tersebut tidak pernah dirasakan oleh masyarakat, termasuk para calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri.

Data yang dihimpun oleh Koran Madura, setiap tahun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menganggarkan program tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat. Pada tahun 2013 lalu program terse-

but dianggarkan sebesar Rp 25 juta dan tahun 2014 ini kembali dianggarkan sebesar Rp 25,675 juta.

Salah seorang warga Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan, Syaiful Bahri, 26, yang ditemui saat

menemani kerabatnya di Kantor Imigrasi Pamekasan, mengatakan sebagian besar masyarakat di daerah tersebut menjadi TKI. Namun, selama ini di desanya tidak pernah diadakan sosialisasi perlindungan calon TKI. Padahal desanya termasuk daerah yang warganya banyak bekerja sebagai TKI. ”Sejak dulu sampai sekarang tidak ada sosialisasi tentang itu. Kalau masyarakat itu tidak mengerti semacam itu, pokoknya jadi berangkat saja,” katanya.

Kebanyakan warga di desa

itu pergi ke negeri jiran Malaysia. Alasannya, mereka pergi ke negeri orang karena tuntutan ekonomi, dengan harapan dapat bekerja di sana dan ekonomi mereka bisa terangkat. Bahkan, banyak yang tidak berfikir apakah di jalur legal (resmi) atau illegal (tidak resmi).

Warga di desanya semakin bersemangat untuk menjadi TKI lantaran di sana banyak saudara dan tetangga yang ekonominya membaik setelah bekerja di luar negeri. “Mereka kebanyakan ikut tetangga atau saudaranya yang lebih dulu

bekerja sebagai TKI,” ungkapnya.

Kepala Dinsosnakertrans Pamekasan, Al Walid tidak bisa dimintai keterangan terkait sosialisasi tersebut. Pihaknya mengaku tidak bisa diminta konfirmasi lantaran terburu-buru menghadiri acara.

Pihaknya mengarahkan untuk menemui Kasi Penempatan dan Perluasan Kerja Dinsosonakertras, Zainal. Sayangnya saat didatangi ke ruangannya yang bersangkutan sedang tidak ada di tempat. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

PENERTIBAN MPU PELAT HITAM

Masih Ada Penyerobotan Penumpang PAMEKASAN - Ketidakpatuhan para sopir mobil penumpung umum (MPU) berpelat hitam atau MPU gelap di Kabupaten Pamekasan sampai kini belum teratasi.

Aksi mereka seringkali mengakibatkan kesemrawutan arus lalu lintas, karena biasa menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat. Terutama MPU gelap jurusan PamekasanProppo dan Pamekasan-Palengaan yang sering mangkal di Jl Kabupaten Pamekasan.

Para sopir MPU resmi dan abang becak menjerit karena tidak kebagian penumpang.

Sebab para penumpang sudah lebih dulu diangkut oleh MPU gelap yang bebas memburu penumpang ke berbagai ruas jalan.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pemkab Pamekasan bersama Satuan Lalu Lintas Polres Pamekasan sudah berkali-kali menindak para sopir MPU pelat hitam itu. Tetapi mereka masih saja nakal dan tetap beroperasi di kawasan Jl Kabupaten.

Kini Dishubkominfo menyiagakan puluhan porsonelnya di Jl Kabupaten untuk memantau pergerakan MPU pelat hitam.

Setiap harinya ada 6 porsonel yang disiagakan secara bergantian. Selain mendata MPU pelat hitam, petugas Dishubkominfo itu juga memberikan pembinaan kepada para sopir MPU gelap.

Apabila tetap melanggar petugas langsung memberikan tindakan tilang.

Saat bertugas di Jalan Kabupaten, salah satu anggota Dishubkominfo, Feryawan Yosivi-

anto mengatakan selama sehari ada 50 kendaraan berpelat hitam yang didata dan dinyatakan melanggar. Selanjutnya, jumlah tersebut disampaikan ke Kepala Dishubkominfo Pemkab Pamekasan Moh Zakir.

Masa pembinaan terhadap sopir MPU gelap itu akan dilakukan selama tiga bulan ke depan agar mereka mengurus peralihan pelat nomor hitam ke pelat kuning. Setelah tiga bulan nanti, Dishubkominfo bersama Satlantas Polres Pamekasan akan melakukan operasi secara bersama sama.

Di tempat terpisah, Kasat Lantas Polres Pamekasan, AKP Bambang Sugiharto meminta kepada jajarannya untuk menilang MPU ilegal yang banyak berkeliaran di kawasan kota Pamekasan, utamanya di kawasan Jl Kabupaten. Atensi tegas ini terpaksa dikeluarkan untuk menekan pelanggaran MPU pelat hitam yang notabene tidak mempunyai izin menjadi angkutan umum.

Bambang menambahkan, jika penindakan berupa tilang bagi MPU yang beroperasi dengan pelat hitam itu masih saja tidak membuat jera, maka pihaknya tidak segan lagi untuk mengandangkan mereka di Mako Polres Pamekasan.

Langkah operasi terhadap MPU liar ini akan terus dilakukan sampai Pamekasan benar-benar bersih dari MPU liar. Untuk mendukung langkah tersebut, pihaknya juga sudah menempatkan petugas di berbagai titik rawan pelanggaran. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

PENERTIBAN. Sejumlah petugas Dishubkominfo sedang menertibkan MPU plat hitam di Jl Kabupaten

H

Pamekasan

KORAN MADURA RABU 14 MEI 2014|NO. 0361|TAHUN III

BAP. Kabag Kesra Pemkab Pamekasan Amirussoleh (paling kanan) menandatangani berita cara pemeriksaan (BAP) di penyidik tipikor Polres Pamekasan

Kabag Kesra Dicecar 27 Pertanyaan Korlap Kecamatan Tinggal Menunggu Giliran PAMEKASAN – Kepala bagian (Kabag) kesejahteraan rakyat (Kesra) Pemkab Pamekasan, Amirus Soleh memenuhi panggilan penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Polres Pamekasan, Selasa (13/5) kemarin.

Dalam pemeriksaan itu penyidik mengajukan 27 pertanyaan selama 2,5 jam. Pemeriksaan yang berkaitan dengan upaya penggelapan beras untuk masyarakat misikin (raskin) di Desa Bulangan Timur, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan itu dimulai dari jam 8 hingga 10.30 di Mapolres setempat, Jl Stadion, Pamekasan.

Kasubag Humas Polres Pamekasan, AKP Siti Maryatun melalui Kanit Tipikor, Ipda Moh Sholeh mengatakan pemeriksaan ter-

hadap Kabag Kesra itu dimajukan dari jadwal yag telah direncanakan pada Rabu (14/5) sore ini, karena kabag Kesra banyak kegiatan hari ini.

“Karena kesibukannya sehingga dia bersedia diperiksa hari ini. Pertanyaan yang kami ajukan ada lima halaman terdiri dari 27 pertanyaan. Ini juga untuk mempercepat proses pemeriksaan yang lainnya,” katanya kemarin.

Dari 27 perntanyaan itu secara garis besar terkait prose-

dur pengangkatan pemantau raskin kabupaten, Taqdirul Amin, pertanggungjawabannya, dan dari mana asal usul uang yang digunakan untuk menggaji semua pamantau raskin di Pamekasan, termasuk Taqdirul Amin yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Menurut Moh Sholeh pemeriksaan itu dilakukan untuk melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk dari Kejasaan Negeri (Kejari) setempat. Pemeriksaan yang dilakukan secara maraton itu berikutnya akan memeriksa korlap kecamatan, dari unsur Ikatan Kepala Desa (IKASA) Kecamatan Pegantenan, juga Sekretaris

Desa (Sekdes) Bulangan Timur yang tidak lain adalah suami kepala desa di sana.

“Kami berpacu dengan waktu karena kami hanya mempunyai waktu 14 hari untuk melengkapi berkasnya. Kami akan upayakan hari Jumat sudah kami limpahkan kasus ini ke Kejari, kalau memang ada kendala paling lambat itu hari Senin,” ungkapnya.

Usai diperiksa, Amirus Soleh mengatakan kepada wartawan Koran Madura, dari 27 pertanyaan yang disampaikan penyidik terjawab semua. “Pertanyaannya itu seputar tugas pemantau dan tugas sekretaris monitoring dalam hal ini saya sebagai kabag Kesra,”

katanya singkat.

Perihal pengangkatan pertanggungjawaban dan penggajian pemantau raskin itu merupakan tugas dari bagian Kesra.

Semua tugasnya itu telah dijelaskan kepada penyidik saat dilakukan pemeriksaan. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam kasus ini terdapat empat berkas yang dilimpahkan oleh penyidik Polres Pamekasan ke Kejari setempat pada Jumat (25/4).

Kemudian dikembalikan oleh Kejari pada (9/5) lalu, karena dinilai ada yang kurang, dengan petunjuk Kejari untuk memperdalam dengan melakukan pemeriksaan lagi. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA RABU 14 MEI 2014 NO. 0361| TAHUN III

PELAUT

Syahbandar Belum Berani Memberikan Sanksi PAMEKASAN - Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III Syahbandar Branta Pesisir Pamekasan belum memberlakukan sanksi bagi para nelayan yang tidak mengantongi Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Aparat Syahbandar masih mengutamakan pembinaan kepada nelayan.

Dwi Suryatmo menyatakan dari jumlah nelayan yang ada di desa itu, yang sudah mengurus izin sekitar 85 persen, sisanya masih belum mengurus izin. Ada beberapa faktor yang menyebabkan para nelayan enggan mengurus SPB. Diantaranya karena betulbetul tidak tahu, rendahnya kesadaran, dan enggan mengurus kelengkapan administrasinya.

Selama tahun 2013 dan awal 2014 ini pihak Syahbandar tidak pernah memberikan sanksi kepada nelayan. Tindakan yang dilakukan hanya pembinaan peringatan kepada nelayan. “Kami belum memberikan sanksi tegas kepada pemilik pengemudi kapal yang tidak melengkapi SPB, sehingga kami masih

Penyidik Lalu Lintas dan Angkutan Laut Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas III, Syahbandar Branta Pesisir, Pamekasan, Agus

melakukan pembinaan,” ucap Agus.

Lebih lanjut Agus menyatakan pihaknya sedang gencar memberikan bimbingan kepada nelayan, karena jika ada operasi dari Polirud Polda Jatim, pengemudi kapal yang tidak mengantongi SPB, pasti akan ditindak. Seperti yang telah terjadi, kata Agus, ditangkapnya 3 nelayan Branta oleh Polirud Polda Jatim, karena tidak memiliki izin pelayaran. Sekalipun ada, izin pelayarannya sudah kadaluwarsa dan tidak diperbaharui. “Jadi SPB itu ketika mau berangkat harus diberikan ke Syahbandar, nanti kalau sudah selesai dan mau berangkat lagi pemilik kapal juga harus mengajukan lagi, “ujarnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

I

Perlu Ditelusuri Penuntasan Kasus TPA Ada Pelaku Utama Masih Belum Disentuh Penyidik

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN Jl. PintuGerbang No. 49 Pamekasan PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS, TES KESEHATAN, DAN TES PSIKOLOGI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN PAMEKASAN Berdasarkan hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi, dengan ini diumumkan nama-nama calon anggota KPU Kabupaten Pamekasan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi wawancara, sebagai berikut : NO. URUT

NOMOR PENDAFTARAN

NAMA CALON

JENIS KELAMIN

PEKERJAAN

ALAMAT

1

2

3

4

5

1

2

MUHAMMAD SYAFIUDDIN, SHI

L

Wiraswasta

6 LaranganTokol, Tlanakan

2

3

Drs. ABD. SAID

L

Guru

Sotabar, Pasean

3

6

ALVIA NORIS, S.Sos, S.Pd

L

Karyawan Swasta

4

7

ZAINI

L

Panwaslu

5

9

MOH. SYAMSUL MUARIF, SE

L

Karyawan Swasta

6

10

MOH. HAMZAH

L

Wiraswasta

7

11

NADI MULYADI

L

Karyawan Swasta

8

12

AGUS KASIYANTO, SH, MH

L

Pengacara

Bulay, Galis Ronggosukowati, Pamekasan Pademawu Barat, Pademawu Veteran Muda, Pademawu Cokroatmojo, Pamekasan Trunojoyo, Pamekasan

9

13

MOH. KHOIRI, SH

L

Wiraswasta

Plakpak, Pegantenan

10

14

MOH. WARDI, M.PdI

L

Dosen

Bunder, Pademawu

11

16

MATKUR, S.PdI

L

Wiraswasta

Kodik, Proppo

12

18

MOHAMMAD RASID

L

Wiraswasta

KertagenaLaok, Kadur

13

19

FAHRUS SHALEH, SHI, M.PdI

L

Guru

Panglegur, Tlanakan

14

20

MOHAMMAD HALILI

L

Dosen

15

22

KHAIRIL ANWAR,SHI

L

Wiraswasta

SumberDuko, Pakong Kertagena Tengah, Kadur

16

23

MOCH. CHOLID WARDI

L

Wiraswasta

Lancar, Larangan

17

24

MOH. SUBHAN, MA

L

Dosen

18

26

ACHMAD MUKHLISIN

L

Karyawan Swasta

SersanMesrul, Pamekasan GladakAnyar, Pamekasan

19

28

MOH. SOEDIARTO, SH

L

Karyawan Swasta

Barkot, Pamekasan

20

30

NUR HAYATI

P

-

BrantaTinggi, Tlanakan

HARI / TANGGAL / JAM 7 Jumat, 16 Mei Jam 07.00 Wib Jumat, 16 Mei Jam 07.00 Wib Jumat, 16 Mei Jam 07.00 Wib Jumat, 16 Mei Jam 07.00 Wib Jumat, 16 Mei Jam 07.00 Wib Jumat, 16 Mei Jam 07.00 Wib Jumat, 16 Mei Jam 07.00 Wib Jumat, 16 Mei Jam 07.00 Wib Jumat, 16 Mei Jam 07.00 Wib Jumat, 16 Mei Jam 07.00 Wib Jumat, 16 Mei Jam 07.00 Wib Jumat, 16 Mei Jam 07.00 Wib Jumat, 16 Mei Jam 07.00 Wib Jumat, 16 Mei Jam 07.00 Wib Jumat, 16 Mei Jam 07.00 Wib Jumat, 16 Mei Jam 07.00 Wib Jumat, 16 Mei Jam 07.00 Wib Jumat, 16 Mei Jam 07.00 Wib Jumat, 16 Mei Jam 07.00 Wib Jumat, 16 Mei Jam 07.00 Wib

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

AUDIENSI. Aktivis Kalam saat beraudiensi di Kejari Pamekasan terkait tipikor TPA yang dinilai masih belum tuntas

PAMEKASAN – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Lintas Masyarakat (Kalam) Pamekasan beraudiensi ke Kejasaan Negeri (Kejari) setempat Selasa (13/5) kemarin.

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Pelaksana seleksi wawancara dan klarifikasi tanggapan masyarakat akan mengambil tempat di Hotel New Ramayana Jl. P. Trunojoyo Pamekasan kepada masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap nama-nama calon anggota KPU Kabupaten Pamekasan di atas. Masukan dan tanggapan tersebut disampaikan secara tertulis disertai identitas yang jelas kepada tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten Pamekasan dengan alamat Jl. Pintu Gerbang No. 49 Pamekasan atau melalui email : z.shamad@yahoo. co.id selambat-lambatnya tanggal 17 Mei 2014.

Mereka mempertanyakan penanganan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Desa Bindeng, Kecamatan Pasean, yang dinilai penuh rekayasa. Hal ini karena pelaku yang ditahan dinilai bukan pelaku sebenarnya.

Para aktivis Kalam ini ditemui Kepala Kejari Pamekasan Sudiharto didampingi Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Samiji Zakariya dan Kasi Intel Firmansyah. Di hadapan para petinggi Kejari itu mereka meminta penyidik untuk mengungkap pelaku utama dalam kasus tersebut.

Koordinator Kalam Pamekasan, Elman Dhuro mengatakan berdasar data yang dihimpun, salah seorang saksi menyebutkan beberapa nama yang diduga ikut terlibat dalam kasus tersebut.

Namun hingga saat ini, namanama tersebut tidak tersentuh oleh penyidik. Padahal, nama-

nama itu diduga sebagai pelaku utamanya. ”Nama-nama yang seharusnya ditetapkan sebagai tersangka sampai saat ini tidak tersentuh proses hukum. Padahal dari dua saksi yang diperiksa telah menyebutkan nama yang diduga terlibat. Dan dalam pemeriksaan tersebut juga disebut nama anggota dewan yang diduga terlibat kasus ini,” jelasnya.

Mereka juga mempertanyakan penetapan Moh Riyadi sebagai tersangka. Berdasarkan hasil investigasi di bawah yang bersangkutan tidak pernah terlibat. Menurutnya, dalam kasus tersebut, yang bersangkutan hanya sebagai korban.

Kepala Kejari Pemekasan, Sudiharto mengatakan kendati dua tersangka sudah dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, namun penyidikan kasus TPA tidak berhenti.

Proses hukum tersebut tetap jalan dan saat ini penyidik masih mengembangkan untuk mencari keterlibatan oknum lain.

Terdapat dua orang berinisial A dan R yang disinyalir juga terlibat dalam kasus tersebut.

Namun dengan alasan sedang penyidikan, pihaknya tidak bisa membeberkan siapa nama-nama tersebut. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

RABU 14 MEI 2014 No. 0361 | TAHUN III

RABU 14 MEI 2014 | No. 0361 | TAHUN III

MADURA

J

PENYIMPANGAN BANTUAN BIBIT TEBU

Ada Kejanggalan dalam Proses Pencairan

ryan hariyanto/koran madura

Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang saat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah penerima BSPS di kantor Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, Selasa (13/5).

Kejari Periksa 39 Penerima BSPS Fauzan: Fokus Pemeriksaan di Daleman Dulu

Sampang - Kejaksaan Negeri Sampang terus berupaya menuntaskan dugaan kasus penyimpangan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) anggaran dana dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI yang diberikan melalui Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikatarung) Sampang.

Bahkan upaya Kejari tersebut ditunjukkan dengan secara langsung turun ke lapangan menjemput bola untuk memeriksa sejumlah penerima bantuan atas kasus dugaan yang tengah menjadi sorotan sejumlah kalangan masyarakat.

Pemeriksaan yang dilakukan Kejari terhadap 39 penerima program BSPS di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung, Selasa (13/5) sekitar pukul 09.00 Wib dilaksanakan di kantor Camat Kedungdung. Namun, penerima BSPS yang hadir saat itu hanya 17 penerima.

Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Abdullah melalui Kasi Pidsus Ach Fauzan mengatakan, pemeriksaan terhadap 39 penerima BSPS di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung, hanya dihadiri 17 penerima. Sedangkan,

untuk 22 orang nantinya akan kembali diperiksa pada hari ini (14/5) dengan berkoordinasi kepada kepala desa (kepdes) masing-masing.

“Kita sudah memeriksa penerima BSPS di Desa Daleman sebanyak 17 orang, tapi sebenarnya kita memanggil 39 orang atau penerima, tidak tahu kemana sisanya dan besok kita lanjutkan pemeriksaan tetap koordinasi dengan camat setempat ditembuskan kepada kepdes di kecamatan ini,” ucapnya saat ditemui di kantor Camat Kedungdung (13/5) kemarin.

Lanjut Fauzan, adapun poin - poin dalam pemeriksaan terhadap sejumlah penerima tersebut memberikan keterangan tentang sejumlah penerimaan bahan bangunan program BSPS. Di antaranya penerima mengaku hanya mendapatkan berupa 1 truk batu

bata, 1 truk pasir lokal, serta 1 pikap pasir hitam, semen 15 bungkus, dan menerima uang ongkos tukang sebesar 300 ribu rupiah.

“Kalau diakumulasikan menjadi sekitar 3.500.000 ribu per penerima, seharusnya kan per orang penerima 7.500.000 ribu,” jelasnya sembari kesibukannya memeriksa penerima BSPS. Fauzan menambahkan, pemeriksaan yang berlangsung selama 1,5 jam itu masih fokus pemeriksa di Desa Daleman dari 11 Desa di Kecamatan Kedungdung Kabupaten sampang. “Tetap fokus pemeriksaan ini di Desa Daleman dulu, karena di Kecamatan Kedungdung masih ada 11 desa,”imbuhnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi di tempat yang sama Camat Kedungdung Moh Irianto tidak banyak berkomentar terkait pemeriksaan warganya yang dilakukan Kejari di kantor camat.

Sebab, dirinya beralasan hanya sebatas memfasilitasi. “Saya tidak banyak berkomentar tentang ini, Mas, karena saya tidak ada sangkut pautnya dengan ini, cuma saya hanya memfasilitasi tempat saja,” singkatnya.=RYAN HARIYANTO/MK

Sampang - Kejaksaan Negeri Sampang menemukan beberapa kejangkalan saat proses pencairan bantuan bibit tebu senilai Rp 27 miliar di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) setempat. Sejumlah kelompok tani (poktan) menerima bantuan tidak sesuai dengan petunjuk teknis.

Kepala Kejaksaan Negeri Abdullah melalui Ketua Tim Penyelidikan Pidana Khusus Ahmad Misjoto mengatakan, dari keterangan dua poktan yang telah diperiksa, jumlah bantuan yang diterima hanya berjumlah sebesar Rp 20 juta. Padahal, kedua poktan masing-masing memiliki luas lahan 40 hektar dan 9 hektar.

“Poktan yang memiliki luas lahan dengan jumlah puluhan hektar tetap mendapatkan bantuan sebesar Rp 20 juta, seharusnya kan satu poktan mendapatkan 20 juta per hektar, berarti kan besar kecil luasan hektar tetap dapat 20 juta, nah ke mana sisa uang setiap poktan yang dapat segitu,” ucapnya, Selasa (13/5).

Menurut Misjuto, dalam aturannya dana sebesar 27 miliar masuk ke dalam rekening 43 poktan yang tersebar di Sampang. Untuk pencairan dana sendiri harus melalui persetujuan dan tanda tangan pihak triple count.

Di antaranya, meliputi Dishutbun, Tim Teknis serta Koperasi yang menaungi poktan. Dengan demikian, pihaknya meyakini bahwa yang layak untuk ditelusuri adalah keberadaan sisa dana.

Pasalnya, selama ini pihak poktan hanya menerima sebesar Rp 20 juta.

“Pencairan dana harus mendapatkan persetujuan dari triple count, makanya kami akan terus melakukan pemeriksaan kepada pihak Dishutbun dan juga dua koperasi,” jelasnya.

Dirinya meyakini, ada beberapa hektar tanaman tebu yang diduga fiktif, hal tersebut berdasarkan penulusuran pihak Kejari dilapangan.

Sebab, banyak poktan yang hanya mampu mengelola 1 hektar saja, sesuai dengan biaya yang disalurkan. “Padahal uang sebesar Rp 20 juta merupakan biaya penggarapan

saja, dan tidak mencukupi untuk kegiatan pasca panen,” tuturnya.

Tak hanya itu, adanya dugaan penyimpangan dalam bantuan dan pengembangan bantuan bibit tebu di Dishutbun Kabupaten Sampang, ditangani Kejari mendapat sorotan dari salah satu anggota komisi B DPRD Sampang Mohammad Zahri.

Menurutnya, pihaknya juga telah melayangkan surat kepada Dishutbun dan koperasi untuk memintai ketarangan. Begitu pun, koperasi yang menaungi poktan tersebut yakni koperasi Serba Usaha dan koperasi Usaha Makmur.

Bahkan, komisi B menilai aliran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ada dua kemungkinan, yakni antara Dishutbun dan koperasi. Sebab, dimungkinkan dana yang dimaksud mengalir kepada Dishutbun dan koperasi.

“Makanya kita masih panggil kedua ini untuk dimintai keterangan, karena tidak mungkin bantuan 27 miliar langsung masuk kepada kantong 43 poktan tanpa persetujuan dari keduanya, inikan uang milik negara,” katanya.

Dirinya menambahkan, bantuan dan pengembangan bantuan bibit tebu sebesar 27 Milyar tersebut sama sekali tidak penah melakukan pemberitahuan kepada komisi B. “Lagian selama adanya kegiatanbantuan tebu ini kami tidak diberitahu,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

ilustrasi tebu: www.clker.com

Sampang

KORAN MADURA

RABU 14 MEI 2014 | No. 0361 | TAHUN III

K

Mahasiswa Tanya Poltera Wakil Bupati Mengaku Terkendala Dana Sampang - Rencana Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sampang membangun gedung Politeknik Negeri Madura (Poltera) hingga kini belum ada kejelasan. Akibatnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dari Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda Sampang (PMPS) mendatangi Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono.

Mahasiswa yang menggelar audensi, Selasa (13/5) sekitar pukul 10.00 Wib menanyakan tindak lanjut pembangunan gedung Poltera kepada Fadhilah Budiono. Sebab, lokasi Poltera yang berada di Jalan Raya Desa Taddan Kecamatan Camplong belum ada kegiatan kelanjutan aktivitas apa pun.

Padahal menurut aduan mahasiswa, di ruangan orang nomor dua di Sampang itu, dana yang diperuntukkan sebagai dana operasioal pembangunan pada tahun 2013 mencapai 24 miliar dalam per tahun. Itu pun, setelah Rp 4 miliar sudah dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 20l3, serta 20 miliar diambil melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) 2013.

Korlap aksi Zainudin menga-

takan, kedatangannya ingin mempertanyakan tindak lanjut dari pembangunan gedung Poltera yang semakin tidak menemui kejelasan.

Padahal, menurutnya, dana puluhan miliar kenyataan pembangunannya masih berbentuk lapangan.

“Kami menanyakan status kelanjutan pembangunan gedung Poltera, karena sudah lama dan dana anggaran puluhan miliar tapi masih berbentuk lapangan, ini kan tidak jelas,” ucapnya.

Selain dirinya merasa kecewa kepada Pemkab Sampang lantaran ketiga kalinya aksi gerakan mempertanyakan kelanjutan pembangunan politeknik selndonesia termasuk Poltera di Sampang tersebut masih belum ada respons baik dari pemkab maupun pihak Poltera.

“Pemkab Sampang juga tidak

Sejumlah mahasiswa di Sampang saat beraudensi di ruangan Wakil Bupati Fadhilah Budiono, Selasa (13/5). Mereka menanyakan kelanjutan pembangunan gedung Politeknik Negeri Madura (Poltera). koperatif dengan keinginan kita, semestinya ada mediasi dong antara pemkab dengan pihak Poltera, supaya kami bisa terus memperdulikan nasib pendidikan terutama di sini,” tegasnya.

Dengan demikian, pihaknya mengecam kepada pemkab se-

DEMO STAINATA

tempat jika keinginannya belum menemui respon dan titik temu, maka para mahasiswa berencana melakukan aksi turun jalan.

Sementara itu, Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono saat dikonfirmasi membenarkan jika proyek pembangunan gedung Pol-

tera tersebut terkendala oleh dana anggaran. Bahkan, dikatakannya jika memang Kementrian betulbetul serius membangun gedung Poltera, maka anggaran dana tidak perlu digelontarkan setiap tahun dengan jumlah yang kecil.

“Setiap tahun ada anggaran proyeknya, seperti tahun ini penambahan lokal senilai Rp 20 miliar, itu pun masih belum lengkap karena asramanya belum, kalau memang benar ingin dibangun seharusnya pengucuran dana lebih besar, selama ini kan terkendala karena dana, eman bangunan yang sudah dibangun rusak lagi menunggu dana lagi,” jelasnya.

Lanjut Fadhilah, dengan demikian langkah ke depan menanggapi keinginan sejumlah mahasiswa tersebut pekan depan akan kembali memediasi dengan cara mendatangkan dari pihak Poltera. “Kita akan hadirkan semuanya baik dari pihak rektor maupun pihak SKPD terkait di Sampang,” imbuhnya.

Terpisah, saat dikonfirmasi melalui saluran telepon Rektor Poltera Ansori belum bisa memberikan jawaban. =RYAN HARIYANTO/MK

UN SMP

Aktivis Sayangkan Adanya Pemukulan 197 Siswa Tidak Lulus oleh Pimpinan Akpernata SAMPANG- Sejumlah aktivis Sampang menyayangkan adanya dugaan pemukulan oleh pimpinan Akademi Keperawatan Nazdlatuttulab (Akpernata) Moh Mahrus Sholeh kepada salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Nazdlatuttulab (STAINATA) saat melakukan aksi demonstrasi, Jumat (9/5) lalu.

Mahasiswa yang berada di bawah satu naungan yayasan dengan Akpernata tersebut menyegel kampusnya lantaran keberatan dengan kenaikan SPP STAINATA. Alih-alih menyampaikan aspirasi, mahasiswa yang tidak ditemui dengan sopan itu malah mendapat pukulan dari Mahrus Sholeh. Itu terekam dalam kamera sejumlah wartawan.

Atas insiden tersebut, Moh Jakfar, Ketua Forum Nusantara menyayangkan perbuatan pimpinan pendidikan yang dinilainya arogan itu. Dalam

pandangan Jakfar, pimpinan lembaga pendidikan seharusnya lebih bijak menyikapai segala bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa. ”Demo itu kan bukan perbuatan terlarang! Lha ini kok tiba-tiba pimpinannya main anarkis, main hakim sendiri.

Sangat tidak pantas seorang pimpinan lembaga pendidikan berbuat tidak terpuji seperti itu (dugaan pemukulan, Red),” katanya kepada Koran Madura, Selasa (13/5).

Menurut Jakfar, perbuatan pimpinan Akpernata tersebut telah mencoreng nama baik dunia pendidikan. Dari kejadian tersebut, pimpinan sebuah lembaga pendidikan dinilainya tidak mampu lagi mengajarkan nilainilai luhur kependidikan. ”Saat mahasiswa demo itu seharusnya diberi pendidikan supaya bisa menyampaikan aspirasi dengan baik. Kalau diberi contoh yang anarkis malah mereka bisa lebih beringas,” ujarnya.

Oleh karena itu, Jakfar meminta agar aparat kepolisian bisa turun tangan menyelidiki dugaan kasus tersebut. Sebab, kalau dibiarkan bisa mencoreng nama baik lembaga pendidikan. ”Untuk kasus yang seperti ini saya berharap polisi juga bisa menangani supaya mahasiswa tidak selalu menjadi korban.

Cukuplah kasus Trisakti dkk menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini,” ungkapnya.

Seperti diberitakan, Pimpinan Akpernata Moh Mahrus Sholeh membantah telah melakukan pemukulan terhadap mahasiswa STAINATA saat melakukan aksi demonstrasi. Itu diungkapkan saat dikonfirmasi ulang usai demonstrasi. “Tidak ada pemukulan, cuma mendorong saja dan menanyakan kenapa ada aksi seperti ini, jangan menyampaikan aspirasinya seperti ini karena mahasiswa tidak boleh mengganggu ketertiban umum,” kelitnya. =LUM

SAMPANG- Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP dan sederajat di Kabupaten Sampang tidak akan murni 100 persen. Pasalnya, ada sedikitnya 197 siswa SMP dan sederajat dipastikan tidak lulus dengan berbagai alasan.

Dalam Pelaksanaan UN SMP dan sederajat tahun 2014, yang ditenggarai sebanyak 192 siswa yang mengundurkan diri dari total peserta UN 14.290 siswa sebanyak 197 orang diantaranya dipastikan tidak lulus. 197 siswa yang tidak lulus tersebut dikarenakan dalam UN tahun ini ada sebanyak 191 siswa yang droup out (DO) dan 6 siswa lainnya tidak menghadiri dalam ujian susulan.

Kabid Kurikulum dan Mutu Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang Arief Budiansor menjelaskan bahwa ketidaklulusan siswa tersebut dikarenakan ketidak hadirannya dalam mengikuti ujian susulan ditambah jumlah siswa yang saat ini mengundurkan diri atau DO. “Sebanyak 191 siswa SMP

dan Sederajat di Kabupaten Sampang yang DO dan 6 siswa tidak hadir dalam UN susulan di hari Senin (12/5) kemarin dan hari ini (Selasa, 13/5). Jadi, total saat ini ada 197 siswa SMP dan sederajat di Sampang dipastikan tidak lulus UN,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (13/5).

Arief mengaku belum bisa memastikan dari keseluruhan siswa dinyatakan lulus semua karena pihak lembaga mempunyai kewenangan tersendiri dalam menetapkan kelulusan para siswa meskipun untuk saat ini jaminan siswa untuk dinyatakan lulus sangat mudah. jumlah ketidak lulusan sendiri bisa saja bertambah karena sementara ini juga nilai untuk siswa yang hadir masih belum diumumkan secara resmi.

“Hingga saat ini target kelulusan untuk tingkat SMP dan sederajat di Kabupaten Sampang sudah dipastikan tidak akan seratus persen sempurna karena sudah terhambat oleh siswa yang tidak hadir dalam ujian susulan tersebut,” ungkapnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

L

Sampang

KORAN MADURA

RABU 14 MEI 2014 | No. 0361 | TAHUN III

DISERUDUK ALPHARD

Balita yang Tewas di Lobi Terminal Bandara itu Warga Ketapang SAMPANG– Seorang balita bernama Moh. Rafi (3) tewas ditabrak mobil Toyota Alphard Nopol S 1771 NG di drop zone Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (13/5). Balita yang baru berumur tiga tahun itu tercatat warga Dusun Oro Timur, Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Sampang.

“Iya benar Mas! Salah satu korban berasal dari Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang, Sampang,” terang Mathari, salah seorang tokoh masyarakat setempat, Selasa (13/5).

Namun hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa (Kades) setempat Abd. Roip mengaku belum mengetahui peristiwa kecelakaan yang menewaskan salah seorang warganya saat ingin menjemput keluarganya yang datang dari Malaysia itu. “Saya belum mendapat

informasi. Saya masih di Gresik,” katanya, saat dihubungi melalui saluran telepon.

Hal serupa juga diakui pihak kepolisian Resort Sampang. Kasatlantas Polres Sampang AKP Hari Siswo mengaku belum mengetahui kejadian tersebut. “Kami belum tahu, Mas, karena kejadiannya di Sidoarjo,” terang Hari via telepon.

Peristiwa tersebut bermula, saat mobil Alphard Nopol S 1771 NG yang dikemudikan Agus Winarno (49 tahun ) warga Sukodono, Sidoarjo, tiba-tiba menancap gas hingga menabrak beberapa mobil dan sejumlah orang yang berada di drop zone Terminal 2 Bandara Internasional Juanda.

Diduga kuat, kondisi tubuh sopir tidak stabil dan lemas setelah minum obat kolesterol.

Dia ke Bandara untuk mengantar majikannya. =KONT/LORA/LUM

Petugas mengevakuasi mobil Toyota Alphard yang nyelonong masuk di lobi luar Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jatim, Selasa (13/5). Dalam insiden tersebut, seorang balita meninggal dunia dan kedua orang tuanya terluka. ant/eric ireng

MOBDIN TAK DIPAKAI

PERINDUSTRIAN

Industri Nonformal Belum Tergarap Maksimal

Komisi A Minta Dispendaloka Mengadakan Lelang pemerintah. “Mobil yang jenis carry nantinya akan direncanakan disumbangkan untuk bahan praktik siswa SMK 2 Sampang terutama di jurusan teknik mesin dan pengelasan supaya ada pemanfaatan, supaya nantinya siswa-siswa SMK mempunyai modal kreatif dan skill untuk memperbaiki di bidang permesinan dan pengelasan,” ujarnya.

Untuk mobil yang jenis pikap, lanjut Bambang, nantinya diperlukan untuk Dishubkominfo dan Disbudparpora yang akan dijadikan sebagai bahan percobaan teknisi. “Untuk jenis pikap nantinya diperlukan dua instansi sebagai percobaan teknisi,” jelasnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM mohammad muhlis/ koran madura

SAMPANG- Ada dua mobil dinas (Mobdin) terlihat tak berfungsi di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset (Dispendaloka) Sampang, Selasa (13/5). Keberadaan Mobdin tersebut sangat disayangkan karena tak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga mobdin tersebut dinilai hanya sebagai dana anggaran yang terbuang sia-sia.

Oleh karena itu, Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Fathur Rosi meminta pimpinan Dispendaloka agar segera melelang Mobdin yang tidak terpakai itu. Tujuannya untuk efisiensi anggaran dan bisa menambah kas daerah (Kasda). “Hasil lelang itu bisa dimasukkan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Sampang,” ungkapnya kepada Koran Madura.

Kabid Pengelolaan Aset Dispendaloka Sampang Bambang Indra Basuki menjelaskan, dua Mobdin yang terparkir di kantornya dengan jenis carry tersebut merupakan pengembalian dari Dinas Pendidikan setempat sedangkan satu Mobdin milik Dispendaloka sendiri.

Menurut dia, dua mobil tersebut memang sudah tidak dipakai lagi untuk kepentingan dinas. Pemarkiran Mobdin tersebut dikarenakan tingkat pemanfaatan tidak sebanding dengan biaya pemeliharaan yang nantinya akan dikeluarkan

MANGKRAK. Dua Mobil Dinas Mangkrak di Kantor Dispendaloka Sampang, Selasa (13/5).

SAMPANG- Industri nonformal di Kabupaten Sampang, baik industri pangan maupun kerajinan menjadi jenis industri yang belum tergarap secara optimal. Padahal prospek perindustrian baik industri pangan dan nonpangan yang berbasis nonformal sangat menjanjikan.

Kondisi tersebut membutuhkan penanganan pengelolaan perindustrian yang berbasis nonformal supaya bisa bermanfaat baik bagi masyarakat. Dari data Disperindagtam Sampang, industri nonformal di tahun 2013 sudah mencapai 5.409 unit industri yang kisaran modalnya kurang lebih hanya menggunakan modal sebesar Rp 5 juta dalam pengelolaannya.

Sementara pada tahun 2015 nanti, perindustrian akan mengacu pada pasar global yang nantinya pengusaha industri nonformal bisa tergusur dalam persaingan pasar global.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) Sampang Misdi melalui Kabid Industri Imam Rizali menjelaskan bahwa dalam pengelolaan sumber pangan oleh industri nonformal sangat kurang optimal. Pihaknya mengaku akan melakukan kegiatan yang nantinya dapat mengembangkan sumber daya pangan yang ada.

“Nanti kami akan memberikan bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan dana dalam melakukan pengembangan pengelolaan dan dana tersebut diperuntukkan dalam bentuk kelompok masyarkat (pokmas), supaya nantinya kami mudah untuk mengontrolnya.

Untuk anggaran di tahun 2015, saat ini sudah 23 unit industri mengajukan proposal bantuan pengembangan,” ujarnya kepada Koran Madura, Selasa (13/5).

Rizali mengaku akan secepatnya membantu peningkatan bagi indusrti nonformal untuk mengantongi surat ijin supaya nantinya produk yang dihasilkan para pengusaha indusrti non formal mampu bersaing. Sebab nanti pada tahun 2015 akan ditetapkan pasar global yang berbasis formal. “Nanti kami akan usahakan untuk industri non formal untuk mengantongi ijin perindustrian supaya nanti produknya dapat diunggulkan,” janjinya.

Menurutnya, progres sejauh ini pihaknya sudah melakukan pengembangan dengan mengutamakan di setiap desa mempunyai produk unggulan tersendiri.

“Nanti disetiap desa bakal kami usahakan mempunyai satu produk unggulan seperti produk Genting di Karang Penang,” ungkapnya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA RABU 14 MEI 2014

RABU 14 0361 MEI 2014| |TAHUN No. 0361 |IIITAHUN III No.

SOSIAL

Penerima BSPS Bakal Menurun BANGKALAN - Jumlah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2014 rupanya bakal menurun. Untuk tahun ini verifikasi data penerima hanya dilakukan di dua kecamatan. Berbanding jauh dengan tahun lalu yang mencapai lima kecamatan.

Meskipun masih belum diketahui jumlahnya yang telah disetujui, namun melihat kondisi tersebut dipastikan penerima manfaat bakal berkurang.

Saat ini, pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Tim Pendamping Masyarakat (TPM) yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tengah memverifikasi dua wilayah yang dimaksud, yakni Kecamatan Konang dan Klampis yang dipastikan bakal menerima BSPS tersebut.

Pada tahun 2013, sebanyak 745 penerima bantuan yang telah disetujui tersebar di 5 kecamatan. Bantuan tersebut untuk merenovasi rumah warga yang sudah tidak layak huni. "Untuk jumlah penerima 2014 ini, masih belum diketahui. Sebab, masih dalam proses verifikasi data yang dilakukan Tim Pendamping Masyarakat dan konsultan," kata Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang kabupaten Bangkalan Ishak Sudibyo, melalui Kepala Bidang Perumahan Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih Yudistira Aziz, kemarin (13/5).

Terkait pemberian dan pelaksanaan program tersebut, pihaknya mengaku hanya skala koordinasi saja. Sebab mekanismenya langsung dari Kemenpera dengan menunjuk Tim Pendamping Masyarakat. Pendamping tersebut yang akan membawahi para konsultan di lapangan untuk mensurvei para calon penerima manfaat. "Kami hanya menunggu SK-nya, setelah proses verifikasi yang dilakukan TPM dan konsultan," ucapnya.

Dari hasil verifikasi data konsultan, hanya diketahui dua kecamatan yang menerima manfaat, diantaranya Kecamatan Klampis yang meliputi dua desa, Desa Tenggun Dajah dan Desa Tobaddung. Kedua, kecamatan Konang meliputi Desa Sen Asen, Sambiyan, dan Desa Campor.

"Untuk anggarannya berapa kami belum tahu juga, cuma hasil verikasi yang diajukan ke Kemenpera kemarin menyebutkan dua Kecamatan itu," terangnya.

Jika mengacu pada tahun anggaran 2013, mengenai pelaksanaan program tersebut biasanya berlangsung pada Agustus dan September mendatang. Namun, kepastiannya masih belum diketahui. Sebab, pihaknya masih menunggu Surat Keputusan.

Pada tahun 2013, diketahui jumlah penerima BSPS Kabupaten Bangkalan sebanyak 745 rumah, tersebar di 5 kecamatan Desa Kecamatan Geger Desa Kompol sebanyak 53 rumah, Banyunning Dajah sebanyak 73 rumah. Selain itu, Kecamatan tanah Merah meliputi Desa Pandebeh sebanyak 23 Rumah.

Untuk Kecamatan Sepulu meliputi Desa Gunilap sebanyak 73 rumah, Desa Kelbung 76 Desa, Bangsereh 37, Gengsean sebanyak 50 rumah, Klapaian 47 rumah. Penerima bantuan di Kecamatan Modung, yaitu Desa Pateraman sebanyak 88 Rumah."Kecamatan Klampis, di Desa Bulukagung sebanyak 66 rumah, Manunggal 129 Rumah. Terakhir, Kecamatan Burneh, Desa Pangolangan sebanyak 30 rumah yang direnovasi," paparnya. = MOH RIDWAN/RAH

doni heriyanto/koran madura

HANCUR. Kondisi dua kendaraan yang terlibat kecelakaan dan menewaskan satu keluarga.

Kecelakaan Menggilas Satu Keluarga Tewas , Satu Orang Luka Ringan BANGKALAN - Kecelakaan maut antara kendaraan ambulans dengan sebuah mobil Nissan Terano terjadi di Jalan Raya Desa Besanah Kecamatan Tanah Merah Bangkalan, Senin (12/5) sekitar pukul 20.30 wib malam hari. Kecelakaan tersebut merenggut tiga nyawa penumpang ambulans. Penyebabnya diduga faktor kelalaian pengendara ambulans milik klinik As-Syifa Pamekasan tersebut.

Kronologis peristiwa tragis itu, saat kendaraan Toyota Kijang ambulans dengan nomor polisi M 0493 B yang dikemudikan Bambang Hariyanto (35), warga Kabupaten Pamekasan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bangkalan menuju arah Sumenep dengan mendahului tiga truk yang berjalan di depannya. Pada saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP) dari arah berlawanan muncul sebuah mobil Nissan Terano SLX nomor polisi L 1465 NT yang dikemudikan Fathorrahman (36), warga Karang Nangka Rubaru Sumenep.

Karena jarak begitu dekat, kecelakaan antara kendaraan ambulans yang berisi tiga penumpang dan bermuatan keramik itu dengan mobil Nissan tidak dapat dihindarkan. Kerasnya benturan menyebabkan dua penumpangnya, Saudah, (26) dan Sela (6), keduanya warga Pamekasan tewas seketika akibat luka yang begitu parah. Sedangkan Bambang Hariyanto meninggal di rumah sakit Syaramrabu Bangkalan beberapa saat setelah menjalani perawatan.

"Tiga korban meninggal itu satu

keluarga yang mengendarai mobil ambulans. Sedangkan pengemudi Nissan Terrano hanya mengalami luka ringan," jelas Kanit Laka Lantas Polres Bangkalan, Ipda Puji Purnomo.

Menurutnya, kesimpulan sementara dari hasil identifikasi dan keterangan saksi mata di TKP penyebab terjadinya insiden kecelakaan yang menewaskan satu keluarga ini, karena kelalaian pengamudi ambulans. Sebab memaksakan diri mendahului tiga kendaraan lain di depannya. Padahal, dari arah berlawanan ada kendaraan lain yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi.

"Bagian depan ambulans dan mobil Nissan sama-sama mengalami kerusakan. Namun, kondisi ambulans yang paling parah. Kerugian yang ditimbulkan berkisar Rp 50 juta lebih," ucap Puji. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

RABU 14 MEI 2014 | No. 0361 | TAHUN III

Ketetapan KPU Bisa Dilawan Secara Hukum Fauzan Jakfar: Setelah Juni, Gugatan ke MK Selesai

ant/indrianto eko suwarso

KONVOI PELAJAR SELEPAS UN. Sejumlah pelajar dengan seragam yang telah dicoret-coret melakukan konvoi usai mengikuti Ujian Nasional hari terakhir di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Aksi konvoi dan coret-coretan seragam masih dilakukan pelajar untuk meluapkan ekspresi kegembiraan mereka selepas mengikuti UN meski pengumuman kelulusan belum diumumkan.

EUFORIA KELULUSAN

Antisipasi Konvoi Sejak Dini!

BANGKALAN - Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan melarang keras bagi siswa untuk merayakan kelulusan secara berlebihan, seperti corat-coret baju seragam dan menggelar konvoi di jalan raya. Larangan tersebut akan dituangkan dalam bentuk surat edaran tertulis kepada seluruh lembaga sekolah di kabupaten setempat menjelang pengumuman kelulusan siswa Tingkat SMA/MA/sederajat pada tanggal 20 Mei mendatang.

"Secara tegas Disdik melarang siswa menggelar konvoi kendaraan karena mengganggu masyarakat umum," ujar Kasi Kurikulum SMA dan SMP Risman Iriyanto.

Menurutnya, dalam mengantisipasi adanya tindakan berlebihan itu, pihaknya jauh-jauh hari telah memberikan imbauan awal kepada setiap sekolah agar bisa mengarahkan siswanya melakukan hal positif pada pengumuman kelulusan nanti. Acara syukuran dan memberikan baju seragam ke adik kelas mereka lebih bermanfaat dibandingkan dengan kebiasaan buruk berkonvoi dan mencorat-coret seragam sekolah.

"Jauh-jauh hari, pada setiap rapat kita telah mengimbau kepala sekolah untuk mengarahkan siswanya ke hal yang positif," ucapnya.

Selain itu, kata Risman, guna memberkuat imbauan tersebut, pihaknya juga akan membuat surat edaran secara tertulis ke masing-masing sekolah terkait

larangan konvoi dan corat-coret baju seragam. Dengan tujuan agar menjadi perhatian serius setiap sekolah. Terlebih bisa memberikan pengawasan ketat kepada siswa saat pengumuman kelulusan dilakukan.

"Untuk surat edaran ini telah kita siapkan, dan akan dikirim ke masing-masing sekolah mendekati hari pengumuman kelulusan," ucapnya.

Penyataan senada juga diungkapkan Kapolres Bangkalan, AKBP Sulistyono. Menurutnya, untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan pada saat perayaan kelulusan, pihaknya menyarankan untuk menggelar suatu acara positif di suatu tempat secara terpadu.

"Menggelar acara kelulusan yang dikemas dalam bentuk syukuran di suatu lokasi itu lebih baik. Jangan sampai ugal-ugalan di jalan raya," ujar mantan Kasubdit Gak Kum Ditpolairud Polda Jatim ini.

Disinggung kemungkinan adanya sebagian siswa yang tetap merayakan kelulusan dengan menggelar konvoi di jalanan, pihaknya akan bertindak tegas dengan merazia setiap siswa yang nekat melakukan hal itu. Sebab melakukan konvoi di jalan memiliki resiko yang cukup tinggi. Apalagi dapat membahayakan bagi siswa dan masyarakat pada umumnya.

"Kalau masih maksa, akan kami beri tindakan tegas," janjinya. = DONI HERIYANTO/RAH

BANGKALAN - Penetapan calon anggota legislatif (caleg) tingkat kabupaten sudah ditentukan. Sebanyak 50 orang caleg dinyatakan lolos. Namun, di sisi lain banyak pihak yang merasa dirugikan atas adanya dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Untuk itu, bagi caleg yang merasa tidak puas terhadap apa yang menjadi ketetapan KPU kabupaten, dianjurkan untuk menempuh jalur yang berlaku.

"Untuk saat ini, kami tidak mengetahui caleg atau parpol dari Bangkalan ada yang mengajukan gugatan ke MK atas pelaksanaan pileg waktu lalu," kata

Fauzan Jakfar

Ketua KPU Bangkalan ketua KPU Kabupaten Bangkalan Fauzan Jakfar, kemarin (13/5).

Pihaknya mengaku sudah menetapkan 50 caleg yang dinyatakan lolos karena memperoleh suara terbanyak dalam partainya.

Sehingga mempunyai hak untuk bisa menjadi wakil rakyat periode 2014 - 2019 mendatang.

Akan tetapi, dalam setiap

kompetisi caleg, lumrah adanya persaingan ketat, sehingga pihak-pihak yang merasa dirugikan melapor kepada panitia pengawas pemilu. Bahkan ada yang melapor ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pelaksanaan pemilu yang telah berlangsung.

Menurutnya, untuk tingkat DPRD Kabupaten ada 11 partai politik yang mendapatkan jatah kursi. Sampai tanggal 18 Mei KPUD mengaku akan memberitahukan melalui surat terkait penetapan tersebut. Termasuk kepada Panwaslu dan DPRD Bangkalan.

Dia menjelaskan sebagai tindak lanjut dan pemberitahuan caleg yang telah terpilih. Setelah proses pileg sudah selesai, karena sampai akhir Juni masih ada proses gugatan ke MK. Pihaknya baru bisa mengajukan berkasberkas caleg yang terpilih. = MOH RIDWAN/RAH

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN Sekretariat: Jl.Moh. Kholil Gg. IX/ No.22 Bangkalan Telp. Fax (031) 3090456 PENGUMUMAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA KPUD BANGKALAN Nomor : 11/Tim-Sel/BKL/V/2014 NO NO URUT Pendaftaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

002 005 006 007 008 009 013 014 018 020 022 023 024 025 029 030 031 033 036 037

NAMA

ALAMAT

Muzainah, S.Pd Iwan Wahyudi Rachmat Tri Imayanto, SE Tajul Anwar, SE Aminulah, SE Fathur Rohman Badrun, S.sos Ahmad Faizal Yunus Mansur Yasin, S.Pd Syaiful Zainal Arifin M.Fauzan Ja’far, S.Ag Aditya Roosvianto, SE Syaiful Ismail, SH M.Fahrillah, SH Achmad Fauzi Faizal Rahman Mochamamad Masyhuri, S.Pd Nurul Komar Muhlis, SH

Dsn.Glepa Ds.Dupok Kec.Kokop Kmp.Bedak Timur No.55 RT 001 RW 001 Banyuajuh Kamal Baban No.40 Arosbaya Bangkalan KMP. Palteker RT.002/RW 002 Klampis Barat, Klampis Dsn.Laok Sabe, Ds.Lombang Laok Kec.Blega Bangkalan Jl. KH.Zainal Alim RT.004 Kemayoran, Bangkalan Dsn. Kebun Tengah, Ds. Tegar Priya- Geger Jl. KH.Moh Kholil IX A/91 A Dsn.Cangkreng Temor, Ds.Karang Anyar-Kwanyar Dsn.Gudang, Ds.Bates -Blega Perumnas IMC Blok F No.22 Kel.Mlajah- Bangkalan Jl.Raya IMC Blok D/14 Kel.Mlajah-Bangkalan Jl. Cendrawasih blok DB/13-Bangkalan Dsn.Karang Entang RT.01/RW 01 Kwanyar Dsn Tlagah Desa Banyoneng Dajah- Geger Kmp.Bunalas Ds. Arosbaya Kec.Arosbaya Dsn.Tedunan Ds.Socah Kec.Socah Dsn.Mandelen Kel.Tanjung- Burneh Jl.Sidingkap IV.C/20-Bangkalan Dsn.Barat Gunung Ds.Geger kec.Geger

KORAN Bangkalan MADURA

Komunitas

Bangkalan OO

KORAN MADURA RABU 14 MEI 2014

RABU 14 0361 MEI 2014| |TAHUN No. 0361 |IIITAHUN III No.

BERPARTISIPASI. Para anggota Alba Society setelah mengikuti sebuah acara yang diselenggarakan Pemkab Bangkalan.

alba for koran madura

Tak Selamanya Kaum Sarungan Katinggalan Zaman Kaum santri atau seringkali disebut kaum sarungan selalu diidentikkan dengan sekelompok manusia yang memiliki pemikiran konservatif dan kolot. Namun, paradigma itu tidak selamanya benar adanya.

Buktinya, komunitas Alba Society (Alumni Al-amien Prenduan) yang ada di Bangkalan, dapat membuktikan bahwa santri juga memiliki sumbangsih pemikiran yang tidak kalah jauh dengan kalangan lainnya.

Hal ini tidak lepas dari perkembangan zaman yang menuntut setiap manusia bergerak cepat. Sedikit saja lengah atau mengabaikan kesempatan, maka peluangpeluang emas akan terlewatkan. Tak heran jika komunitas yang berdiri 18 Juni 2011 itu

selalu aktif dalam setiap kegiatan pengembangan intelektual maupun acara-acara lainnya di wilayah Bangkalan.

Torehan sejarah manis pernah diukir komunitas pemegang dua kali juara umum gerak jalan tahun 2014 itu, sebut saja saat menggelar revitalisasi peran pemuda Bangkalan dalam rangka peringatan hari sumpah pemuda. Dalam konteksi ini, kaum santri juga memiliki kepedulian besar terhadap peran pemuda dalam pembangunan. Sebab, pembangunan di segala sektor tidak hanya bisa dilakukan oleh kalangan non-santri. Sehingga, kemamuan yang dimiliki komunitas ini juga patut diperhitungkan.

"Komunitas ini dibentuk un-

tuk membuktikan bahwa kaum sarungan juga bisa beradaptasi dengan segala perkembangan," ungkap ketua Alba Bangkalan, Deddy Setiawan.

Pengetahuan tentang agama, kata Deddy, sebagai penyangga kehidupan agar tidak terjebak dalam kubangan hedonisme semata. Dengan bekal tersebut, telah siap menceburkan diri ke dalam hiruk-pikuk kehidupan di era modern agar tidak tertinggal zaman. Disinilah para santri diuji untuk membuktikan kemampuannya bersaing dengan kawan-kawan lain yang notabene nonsantri. Pertarungan di kancah keilmuan pun berlangsung hangat dan menantang.

"Berbagi ilmu dan pengetahuan menjadi kegiatan

rutin dalam komunitas Alba.

Menggelar mimbar bebas sebagai ajang saling bertukar pengalaman," tuturnya.

Kaum santri, terang Deddy, tidak lagi menjadi manusia yang puas hanya dengan sarung dan kitab kuning. Mereka memiliki cita-cita tinggi dan ingin menjelajah keilmuan modern di luar pesantren. Hal ini tidak lepas dari perkembangan zaman yang menuntut setiap manusia tahu dalam segala hal agar tidak selalu menjadi penonton saja. Namun, juga ikut andil di dalam setiap perkembangan tersebut.

"Prinsip kami, berjasa, berkembang, dan mandiri. Terlebih, kami ingin menjadi Rahmatan Lil Alamin," jelasnya. = DONI HERIYANTO/RAH

IDENTITAS Nama : Alba Society Berdiri: 18 Juni 2011 Ketua: Deddy Setiawan Anggota: 200 orang Kegiatan: 1. Diskusi dan bedah buku satu minggu tiga kali 2. Bakti Sosial 3. Pengajian setiap malam Jumat 4. Kewirausahaan

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

14 MEI 2014 RABU 14 MEI 2014 | No. 0361 | TAHUN RABU III

MADURA

No. 0361 | TAHUN III

HAPPY SALMA

Hadiah untuk Korban Penculikan Happy Salma punya cara tersendiri untuk menguatkan hati korban penculikan dan melawan lupa atas tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Dia membuat film KAMIS KE-300 yang mengisahkan kegigihan seorang bapak menuntut anak ragilnya dikembalikan hidup-hidup.

"Ini adalah hadiah saya untuk mendukung gerakan kamisan di depan istana negara. Tahun 2008 saya ketemu anak kecil bernama Markus di Kontras. Dia orasi tentang pamannya yang hilang, lantang sekali.

Padahal kan dia belum paham apa yang diorasikan. Jadi saya terkesan," ujar Happy di Galeri 6, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/5).

Tahun 2012, Happy sudah membuat cerita pendek tentang Markus dan dimuat di media massa. Salah satu hal yang dilakukannya sebagai seorang seniman untuk mendukung para korban penculikan.

"Saya buat cerita pendek tentang Markus dimuat di media. Saya sedih keinget Kamisan Ke-300. Saya ini hanya supporter, saya gak bisa bayangkan bagaimana perasaan keluarga orangorang yang hilang atau dihilangkan paksa," jelasnya.

Gerakan Kamisan adalah aksi yang dilakukan keluarga korban penculikan yang berdiri selama 1 jam di depan istana negara dengan mengenakan baju dan payung hitam. Mereka menuntut keluarga mereka dikembalikan hidup-hidup.

"Nggak ada yang berhak menghilangkan seseorang. Semakin ke sini banyak orang lupa dan tidak peduli, makanya saya buat film ini agar orangorang terus ingat dan mendukung gerakan Kamisan ini," tegasnya. =kl

Nama Tetala Pendidikan

Pekerjaaan

: Happy Salma : Sukabumi, Jawa Barat, 4 Januari 1980 : TK-SMA di Cibadak Sukabumi Program Diploma Administrasi perusahaan Trisakti. : Model dan aktris sinetron, film, pemain teater

O