SENIN
14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000
SAVE
Palestina
KORAN MADURA
1
0328-6770024 SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III www.koranmadura.com
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula Olahraga | 16
Serangan Israel yang makin memTERKAIT babibuta menHal 8, A gundang simpati di berbagai daerah. Tak terkecuali di Surabaya dan Madura. Berbagai komponen masyarakat menggelar doa dan menggalang dana untuk disumbangkan bagi korbankorban keganasan tentara Israel. Di Sumenep, dalam satu hari saja mahasiswa bisa mengumpulkan dana Rp 4 Juta.
BERITA
KPK Kantongiu Tersangka Bar i Haj Korupsi Dana Berita Utama hal 2
2
KORAN MADURA
PAMANGGI
SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III
Mercusuar
Oleh : MH. Said Abdullah
Anggota DPR RI, asal Madura
Kasus perbedaan hasil Quick Count pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) yang sampai saat ini menjadi perbincangan masyarakat luas mengingatkan tentang nilai ilmiah, kultur, dan prinsip-prinsip mulia kaum intelektual. Betapa penting mempertahankan nilai ilmiah, obyektivitas intelektual di tengah perhelatan penuh warna warni kepentingan itu. Dampaknya sangat luar biasa bila sedikit saja nilai ilmiah tergadaikan kepentingan sesaat. Sebenarnya dalam ilmu sosial perbedaan hasil sebuah kajian bukan hal luar biasa. Menjadi luar biasa ketika perbedaan ternyata meninggalkan jejak buram adanya pergeseran dan manipulasi nilai ilmiah. Perbedaan bukan sebuah hasil obyektif tetapi merupakan proses diduga sejak awal disiapkan berbeda termasuk bagaimana mempublikasikannya. Prinsip dan methode Ilmiah akhirnya sekedar ceremony atau bungkus kulit semata. Obyektivitas bersifat semu tergerus subyektivitas untuk kepentingan instan. Masyarakatpun menjadi korban dari sebuah kinerja yang secara normatif disebut intelektual namun pada tataran riil diduga tak lebih dari permainan utak atik angka. Prinsip Intelektual, methode ilmiah pada akhirnya hanya sekedar memenuhi kaidah normatif semata. Sebatas bangunan imej agar terkesan obyektif dan jauh dari keberpihakan kepentingan. Hanya sebatas bangunan bayang-bayang mercuar yang tidak menunjukkan jalan kebenaran sebaliknya malah menaburkan kekisruhan dan kegamangan sosial. Tentu saja semua itu bertolak belakang dari peran besar Sering muncul naluri kekuasaan dan watak obyektif prinsipberupaya meroboh- prinsip intelektual. Kini terpapar bukti di kan mercusar indepan mata betapa besar telektual pengaruh kinerja mereka yang disebut atau mengaku kaum intelektual itu. Sangat luar biasa signifikan dalam menentukan warna warni kehidupan kemasyarakatan. Jika kaum intelektual mampu menempatkan diri secara obyektif dan kekuasaan memberi apresiasi memadai kehidupan sosial hampir pasti mencapai tingkat terbaik. Sebaliknya jika kaum intelektual terjerumus menjadi alat kekuasaan, sebatas legitimasi, hampir bisa dipastikan kehidupan sosial mengalami degradasi moral. Kekuasaan sangat mungkin berada dalam lorong-lorong gelap menyeret rakyat luas dalam duka dan nestapa. Kekuasaan dan intelektual merupakan dua kutub kekuatan sosial yang bila berkolaborasi dengan melepaskan peran obyektifnya akan menaburkan awan kelabu. Sebaliknya bila kaum intelektual berada di atas pijakan ideal sebagai mercuar dan kekuasaan memberikan ruang serta apresiasi memadai, peluang terwujudnya sebuah peradaban ideal jauh lebih terbuka. Sejarah mencatat kejayaan sebuah dinasty selalu beriringan dengan peran intelektual di atas pijakan obyektif, menjadi mercuar atau penerang, petunjuk jalan kebaikan. Kekuasaan apresiatif dan selalu menjadikan kaum intelektual sebagai referensi pengelolaan dan penataan kehidupan sosial. Di sinilah mengapa penting kaum intelektual tetap konsisten dan kometmen pada perannya; kekuasaan tidak memposisikan sebatas pabrik pemikiran berdasarkan pesanan kepentingan. Dalam perjalanan sejarah manusia, memang sangat jarang kekuasaan memberi peran proporsional pada kaum intelektual. Bahkan kecenderungan banyak terjadi selalu ada godaan intens kekuasaan menggoyahkan posisi obyektif kaum intelektual. Sering muncul naluri kekuasaan berupaya merobohkan mercusar intelektual ketika ada kontradiksi antara kepentingan kekuasaan dengan obyektivitas intelektual. Inilah ujian sesungguhnya dari kaum intelektual. =
Berita Utama
KORAN MADURA
SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III
2
KPK Kantongi Tersangka Baru Korupsi Dana Haji JAKARTA-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas memastikan akan adanya tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013, selain mantan Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali. Lembaga superbody ini sudah mengantongi pihak-pihak mana yang terlibat dan akan menjadi pesakitan menyusul Ketum PPP tersebut. “Iya, ada,” ungkap Busyro Muqoddas, Minggu (13/7). Kendati demikian, Busyro masih belum mau membeberkan siapa yang akan dijerat sebagai tersangka kasus itu. Pasalnya, proses penyidikan terkait kasus yang menjerat SDA itu tengah dilakoni KPK. “Ke siapapun juga yang nanti setelah pengembangan penyidikan itu nanti bisa menetapkan kapan beliau diperiksa sebagai tersangka, nanti akan berkembang,” terangnya. Apakah keluarga SDA, unsur Kemenag, dan anggota DPR yang akan dijerat? “Ini masih tahap pengembangan terus, kalau saya prediksi meleset tidak profesional yang bersangkutan ternistakan dengan statement saya yang terpublish saya,” jawabnya. Busyro kembali menekankan jika pihaknya akan menjerat tersangka baru dari hasil pengembangan penyidikan. Dimana dalam proses itu ditemukan dan disimpulkan dua alat bukti. Masuknya anggota keluarga
Suryadharma, unsur Kemenag dan anggota DPR dalam target KPK juga tidak lepas dari adanya dugaan pelanggaran terkait penggunaan kuota haji milik calon jemaah haji. Sebab, ditenggarai ada kuota calon jamaah haji yang diduga digunakan oleh sejumlah nama yang turut ikut dalam rombongan Suryadharma Ali selaku Menteri Agama Saudi Arabia. Kouta yang digunakan sendiri cukup banyak. Diantara pihak-pihak yang masuk dalam rombongan tersebut adalah anggota keluarga Suryadharma dan sejumlah anggota DPR. Sementara, pembiayaan mereka diambil dari APBN dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Selain soal kouta, KPK juga menelisik dugaan penggelembungan harga dan permainan terkait penyelenggaraan haji, seperti pemondokan dan catering. “Kalau memenuhi unsur kenapa tidak? siapapun juga,” tandasnya. Beberapa waktu lalu, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menilai SDA tidak sendiri dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan ibadah haji. Wakil Ketua PPATK Agus Santoso
mengakui kasus tersebut melibatkan banyak pihak. “Dana haji melibatkan pejabat-pejabat di Kementerian Agama pusat, oknum-oknum anggota DPR, pihak swasta, dan pejabat Kementerian Agama di daerah,” katanya. Dia mengatakan pihaknya telah menyerahkan nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agus mengungkapkan nama pejabat Kementerian Agama di daerah yang diduga terlibat kasus korupsi itu memiliki posisi penting. “Kalau sudah diserahkan ke KPK itu level tinggi. Nama-nama itu sudah ada di KPK. Siapa orangnya kita tidak bisa ngomong,” ujarnya. KPK sebelumnya sudah menetapkan Suryadharma sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Pria yang akrab disapa SDA itu diduga melakukan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. SDA lalu mundur sebagai menteri agama dan digantikan oleh Lukman Hakim Saifuddin yang juga Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Suryadharma Ali diduga melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU 31 tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 kesatu dan juncto pasal 65 KUHP. =GAM/ABD
PILPRES 2014
Jangan Terpengaruh Suara Sumbang SOLO - Calon Presiden (Capres) yang memenangi Pilpres 2014 menurut hasil hitung cepat semua lembaga survei kredibel Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh rakyat Indonesia, terutama para pendukungnya untuk tidak terpengaruh oleh gosip dan rumor serta isu sumbang. Hal itu dikatakan Jokowi di Solo, Minggu (13/7). Gubernur DKI Jakarta non aktif itu mudik ke Solo setelah mengikuti Pilpres yang me-
lelahkan dan menguras tenaga. Menurutnya, hasil perhitungan resmi KPU tidak akan berbeda jauh dengan hasil hitung cepat yang dilakukan berbagai kalangan yang telah memenangkan dirinya dalam Pilpres. “Hasil quick count tidak akan jauh berbeda dengan hasil dari KPU. Sementara ini kita berpatokan kepada hasil hitung cepat karena menggunakan metode ilmiah. Tetapi hasil resminya tunggu saja tanggal 22 Juli nanti. Saya yakin hasilnya juga sama. Hasil hitung manual di Jawa Barat kemarin juga tidak jauh beda. Begitu juga yang di Jawa Timur,” katanya.
Karena itulah lelaki yang akrab disapa Jokowi tersebut mengimbau pendukungnya untuk tidak terpancing dengan banyaknya kabar yang beredar terkait hasil perhitungan real count Pilpres. Dia juga mengimbau semua pihak tidak memperkeruh suasana dengan isuisu yang tidak benar. “Masyarakat di bawah itu sudah tenang, sudah kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Jangan ada yang ngompor-ngompori. Kalaupun mendengar informasi tidak benar yaa jangan diurusi,” lanjutnya. =GAM
KORAN PROBOLINGGO NASIONAL
MADURA
KORAN MADURA
Nasional
SENINSENIN 14 JULI 2014 No. 0401 | TAHUN III 14 |JULI 2014
No. 0401 | TAHUN III
33
PILPRES 2014
Kader Golkar Jangan Ragu Dukung Jokowi JAKARTA-Anggota Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Poempida Hidayatulloh mengimbau semua kader Golkar yang mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla agar tidak lagi ragu-ragu untuk muncul ke permukaan.
ant/yudhi mahatma
USULAN REVISI UU MD3 PARLEMEN. Koalisi Masyarakat Sipil UU MD3 yang terdiri dari (kiri -kanan) Peneliti IPC Ahmad Hanafi, Peneliti IBC Roy Salam, Peneliti YAPPIKA Hendrik Rosdinar, Peneliti ICW Abdullah Dahlan, Peneliti PSHK Ronald Rofiandri menanggapi pengesahan UU MD3 Parlemen Legislatif RI di Jakarta, Minggu (13/7). Mereka mendesak anggota DPR periode 2014-2019 merevisi kembali UU MD3 terkait pembagian kewenangan di Parlemen serta berpotensi menjadi sumber impunitas bagi anggota DPR dalam pemeriksaan atas kasus hukum.
ICW: UU MD3 Korutor JAKARTA- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU mengeritik keras sikap DPR yang terburu-buru mengesahkan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPR (UU MD3) pada 8 Juli silam. Pasalnya, Undang-Undang (UU) itu ternyata memberikan proteksi ekstra bagi anggota Dewan, terutama saat menghadapi proses hukum seperti kasus korupsi. Aktivis Indonesian Corruption Wacth (ICW) Abdullah Dahlan mengatakan potensi proteksi ekstra itu terdapat pada Pasal 244 UU MD3. Pasal itu menyebutkan, penegak hukum harus mendapat izin dari Mahkamah Kehormatan Dewan sebelum memeriksa anggota Dewan dalam sebuah tindak pidana. “Jadi penegak hukum jika ingin memanggil anggota Dewan sebagai saksi misalnya harus melalui izin Mahkamah Kehormatan Dewan dahulu. Ini tentu akan memperpanjang proses administrasi dalam mengungkap suatu kasus,” kata Abdullah di kantornya, Jakarta, Minggu (13/7).
Celakanya lagi, imbuh Abdullah, Mahkamah Kehormatan Dewan memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah anggota Dewan yang dipanggil itu terlibat atau tidak. Mahkamah memiliki waktu 30 hari untuk menentukan itu. “Waktu 30 hari ini tentu cukup untuk anggota Dewan yang terindikasi tindak pidana korupsi misalnya menghilangkan barang bukti, atau merapikan segala bukti-bukti yang berhubungan dengan kasus itu,” lanjutnya. Parahnya lagi, jika Mahkamah memutuskan anggota Dewan tidak terindikasi dan pada akhirnya tidak memberikan izin kepada penegak hukum, maka proses itu batal demi hukum. “Jadi penegak hukum tidak bisa melakukan pemeriksaan kepada anggota Dewan. Padahal, seperti kita tahu anggota Mahkamah Kehormatan juga berasal dari partai yang juga anggota DPR. Tentu ini rawan terjadi resistensi atau konflik kepentingan,” ujarnya. KPK memang memiliki lex specialis dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan. Abdullah belum mengetahui secara pasti, apakah kewenangan khusus KPK ini bisa mengalahkan UU MD3. Tapi, bisa saja anggota DPR menjadikan aturan itu sebagai alasan. “Bisa saja anggota Dewan menjadikan
aturan itu sebagai alasan untuk menunda proses penyelidikan penegak hukum terhadap dirinya,” tambahnya. Karena itu, ICW bersama Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR untuk merevisi UU MD3 yang disahkan sehari sebelum pemilu itu. Selain itu, pihaknya akan melakukan judicial review atau uji materi terhadap beberapa poin dalam UU MD3. “Kami sedang menyiapkan materi dan dasar hukum untuk melakukan judicial review ke MK,” tandasnya. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU mendesak Anggota DPR yang baru terpilih (periode 2014-2019) merevisi kembali UU MD3 terutama mensterilkan dari efek pertarungan Pilpres 2014 dan sejumlah agenda yang cenderung tidak mendongkrak reformasi parlemen secara signifikan.”Anggota DPR periode 20092014 tidak memaksakan diri untuk menyusun Peraturan Tata Tertib DPR yang baru. Selain ketidakcukupan waktu karena hanya tersisa satu masa sidang lagi (14 Agustus s/d 30 September 2014), UU MD3 yang baru tersandera dengan kepentingan politik sebagai dampak pertarungan Pilpres 2014,” pungkas Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Ibeth Koesrini. =GAM/ABD
Fakta menyebutkan, banyak kader Golkar yang memilih Jokowi-JK pada pilpres lalu. Namun, mereka tidak berani secara terbuka menyatakan dukungan tersebut oleh karena satu dan lain hal. “Saya hanya mengimbau agar seluruh kader Golkar pendukung Jokowi-JK untuk tidak raguragu lagi untuk muncul ke permukaan dan unjuk gigi. Nggak perlu main petak umpetlah. Harus berani bersikap terbuka,” kata Poempida kepada wartawan di Jakarta, Minggu (13/7). Sebelumnya, Kader muda Partai Golkar yang tergabung dalam Poros Muda Indonesia meminta Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mengaku salah. Perwakilan Poros Muda Indonesia Indra J Piliang, mengatakan kemenangan Jokowi-JK berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei merupakan bagian dari kemenangan kader muda Golkar. Indra menginginkan DPP Partai Golkar mengakui kesalahannya dan segera mengembalikan hak politik ketiga kader itu. “Kami menawarkan rekonsiliasi penuh. Kalau tidak kami masih punya amunisi untuk bergelut,” tegas Indra. Sebelumnya DPP Partai Golkar memecat ketiga kader mudanya, yakni Nusron Wahid, Poempida Hidayatullah dan Agus Gumiwang lantaran ketiganya mendukung pasangan Jokowi-JK atau berbeda dengan keputusan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Menurut Poempida, bagi orang yang teredukasi dan mempunyai pengalaman politik yang cukup, secara rasional akan cepat membaca ke arah mana kemenangan pilpres 2014 akan menuju. Referensi yang digunakan secara cerdas adalah basis quick count Pilpres 2014. “Ini dibaca oleh seluruh kader Golkar di daerah. Mereka secara serentak mulai menunjukkan dukungan walaupun secara tidak terbuka kepada Jokowi-JK,” kata Poempida. Seperti diketahui, sejumlah lembaga survei kredibel menyatakan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014 dengan raihan sekitar 52% suara. Namun, dikhawatirkan terjadi kecurangan masif sedang terjadi dalam proses rekapitulasi suara dengan tujuan mengurangi raihan suara pasangan Jokowi-JK. =GAM/ABD
4
KORAN MADURA
Nasional
SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III
ant/yusran uccang
HASIL C1 PILPRES DI SULSEL. Ketua tim sukses Capres Jokowi-JK, Syamsul Bahri Sirajuddin, memperlihatkan hasil real count C1 Pilpres untuk wilayah Sulsel di Media Center Jokowi-JK Sulsel, Makassar, Minggu (13/7). Hasil real count C1 Pilpres untuk wilayah Sulsel dimenangkan pasangan Capres-Cawapres Jokowi-JK sebesar 72,13 persen dan Prabowo-Hatta 27,87 persen dari 3.430.633 suara sah.
Jokowi Puji Militansi Relawan Media Diminta Fokus Pada Rekapitulasi KPU JAKARTA-Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, mengapresiasi militansi para sukarelawan dalam menangkal berbagai bentuk manipulasi hasil suara pada Pemilu Presiden 2014. Sikap militansi relawan ini tidak ada di kubu capres yang lain. “Sebab mereka masih menggunakan jurus lama, dengan menampilkan Kivlan Zen bersama ocehannya yang terasa usang dan penuh tuduhan kasar yang meresahkan, terkait apa yang terjadi di Kantor JSI. Tuduhan itu bagaikan menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri,” ujar Hasto kepada wartawan di Jakarta, Minggu (13/7). Menurut Hasto, para sukarelawan secara aktif mengawasi setiap tahapan penghitungan suara yang dilakukan secara ber-
jenjang sehingga mampu menjadi benteng dari berbagai bentuk manipulasi penggelembungan suara. Hasto kemudian menyoroti skenario merusak surat suara Jokowi, menggunakan surat suara sisa, memanipulasi C1 baik dengan photoshop maupun dengan konvensional, menyewa hacker untuk memanipulasi data Teknologi Informasi. Menurutnya, serangan hackers akan dirancang khusus mengingat politik uang dan kampanye hitam untuk menggurangi suara
Jokowi-JK ternyata hasilnya tidak sedahyat yang diharapkan. Atas dasar hal tersebut, Hasto menegaskan bahwa suara rakyat yang berdaulat adalah hukum tertinggi dalam demokrasi. “Kami percaya KPU, Bawaslu, dan DKPP, akan menjadi benteng demokrasi. Di tengah serangan masif terhadap Jokowi, rakyat ternyata menjadi hakim terbaik yang memenangkan Jokowi,” ujarnya. Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Jamal Wiwoho meminta media massa, utamanya televisi, untuk lebih memfokuskan perhatiannya kepada proses rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu akan membuat proses penghitungan menjadi lebih transparan dan hasilnya akan diterima semua pihak.
“Proses rekapitulasi oleh KPU ini kan berjalan secara berjenjang, kawal terus itu. Bila perlu hasilnya ditayangkan dan diupdate terus, jangan mem-blow up hasil quick count yang sekarang ini justru menimbulkan keresahan di masyarakat. Kalau proses rekapitulasi KPU berjalan lancar, mudah-mudahan 22 Juli tidak ada masalah,” katanya. Jamal mengaku ada kengerian jika melihat kesimpangsiuran data yang dirilis lembaga survei mengenai hasil Pemilu presiden 9 Juli lalu. Dia melihat ada gejalagejala kurang baik yang muncul pasca rilis hasil quick count oleh lembaga survei. Namun, dia masih yakin Indonesia bisa mengatasi hal itu. Pengalaman membuktikan negara ini selalu bisa keluar dari dalam titik kritis. Ketika presiden ke empat
Republik Indonesia, Abdurahman Wahid, hendak dimakzulkan, sempat muncul kabar akan ada aksi penolakan dari sebagian kalangan buruh, tetapi pada akhirnya hal itu tidak terjadi. Berkaca pada pengalaman itu, Jamal berharap kekhawatirannya terkait hasil Pemilu presiden ini tidak menjadi kenyataan. Dia mengakui dengan selisih perolehan suara yang cukup tipis di antara kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden saat ini, ada potensi bagi calon yang kalau untuk melayangkan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Tapi itu lebih baik dan saya lebih suka itu daripada memakai cara penyelesaian yang lain. Demokrasi kita sedang diuji, taat pada hukum atau tidak,” katanya. =GAM/ABD
KORAN PROBOLINGGO
MADURA
Ekonomi
KESETARAAN
60% Penyandang Disabilitas Tidak Memiliki Akses Perbankan JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya Malang menyelenggarakan rangkaian pelatihan Literasi Keuangan bagi penyandang disabilitas di Jawa Timur. Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan akses mereka terhadap produk perbankan. Berdasarkan hasil penelitian PSLD Universitas Brawijaya pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 60% penyandang disabilitas tidak memiliki akses terhadap perbankan. Alasannya, mereka dianggap tidak cakap dalam mengelola keuangan sehingga tidak layak mengakses jasa lembaga keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan akan terus memperkenalkan lembaga keuangan kepada masyarakat. Untuk kali ini, kegiatan pelatihan berpusat di daerah Jawa Timur. “Di Surabaya pada Jumat (11/7), Mojokerto (Sabtu, 12/7), dan Malang (Minggu, 13/7) dengan peserta setiap kota sekitar 50 orang,” jelas Hadad di Jakarta, Minggu (13/7). Hadad menjelaskan bahwa kaum difabel di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak. Data WHO pada 2007 menyebutkan jumlah mereka mencapai 36 juta lebih. Namun selama ini tidak mendapatkan aksesbilitas, teknologi pendukung dan fasilitas yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ekonomi juga terjadi hal serupa, karena banyak orang miskin di Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Banyak permasalahan yang sebenarnya mereka alami dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan keuangan. “Para peserta yang ikut dalam pelatihan kali ini kebanyakan berprofesi sebagai pemijat, penjahit, guru les dan pedagang. Mereka mendapatkan materi pelatihan mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan yang diharapkan bisa meningkatkan pemahaman mereka dalam mengatur dan mengelola keuangannya sehingga bisa mendapatkan akses yang lebih baik ke Lembaga Jasa Keuangan,” jelasnya. Berdasarkan kasil penelitian PSLD Universitas Brawijaya pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 60% penyandang disabilitas tidak memiliki akses terhadap perbankan. Selama ini, para kaum difabel merupakan nasabah yang dihindari lembaga keuangan karena dianggap tidak cakap finansial, yang berpotensi tinggi terhadap kegagalan pengelolaan keuangan. Akibatnya, mereka sulit mendapat akses dana dalam jasa keuangan, karena belum pekanya industri jasa keuangan terhadap mereka dan masih rendahnya tingkat pemahaman keuangan di antara mereka. “Tak sedikit di antara mereka yang sebenarnya sangat potensial dalam mengelola usaha agar hidup mereka menjadi layak. Akan tetapi, pola hidup yang kurang dalam menata keuangannya membuat banyak sekali yang gagal dalam membuka usaha maupun meuwjudkan cita-cita keuanganya,” kata Hadad. =GAM
KORAN MADURA
SENIN 14 JULI 2014 SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III No. 0401 | TAHUN III
55
MENUNGGU HASIL PILPRES
Investor Wait and See JAKARTA- Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus hingga level ke 5.000 dan nilai tukar Rupiah di posisi Rp 11.627 per USD setelah sejumlah lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count pemilihan presiden 2014 yang menempatkan pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla lebih unggul dari pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Lonjakan drastis penguatan IHSG dan Rupiah dispekulasikan sebagai sentimen positif keunggulan sementara Jokowi atau Jokowi Effect. Namun sejumlah pengusaha belum tenang dengan hasil hitungan cepat itu. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengaku sentiment positif pelaku pasar terhadap sosok Jokowi menjadi stimuli yang mampu mengangkat rupiah dan IHSG. Sisi lain, penguatan IHSG dan Rupiah terjadi lantaran kondisi makro ekonomi Indonesia tengah membaik. “Kalau IHSG dan Rupiah menguat, kami (para pengusaha) memandang itu memang sudah diprediksi kan dari awal,” ujarnya di Jakarta, Minggu (13/7).
Masuknya dana investasi asing mencapai Rp 4,19 triliun juga tidak serta merta bisa dikaitkan dengan faktor Jokowi dan hasil quick count pilpres. “Baik rupiah dan IHSG naik karena memang capital marketnya saat ini sedang naik,” jelas dia. Sementara itu, technical Analysis Indosurya Research, William Surya Wijaya IHSG masih sangat berpotensi menembus angka di atas 5.000 karena capital inflow yang cukup besar. “Kepercayaan investor terlihat masih cukup tinggi terhadap kestabilan ekonomi dan politik kita, didukung oleh kondisi keamanan negara menjelang pemilu memberikan nuansa sejuk kepada investor dalam niatannya untuk berinvestasi,” katanya. Belum Tenang Lebih lanjut Sofyan mengatakan kekhawatiran dari para pengusaha jika Prabowo menang pemilihan presiden. Namun, pengusaha belum puas hanya mengandalkan perolehan suara yang dirilis dari hasil hitung cepat. Sofjan menuturkan, pengusaha belum tenang dan masih menunggu hasil hitungan resmi (real count) yang nanti akan dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Sementara ini kita (para pengusaha) belum tenang, sampai tanggal 22 Juli nanti. Kalau hasil quick count ini belum ada ketenangan. Kan kalau investasi sendiri perlu
jangka panjang,” ujarnya. Diakuinya, kepastian pemenang pemilihan presiden sangat dinantikan pelaku usaha. Sebab, ini menyangkut masa depan investasi mereka di Tanah Air. “Reaksi kepastian memang ditunggu para pengusaha, ya sebentar lagi tinggal 10 hari lagi kan, tunggu saja, pelan-pelan,” jelas dia. Sofjan menambahkan, pengusaha baru bisa bernapas lega setelah calon presiden terpilih benar-benar dilantik pada November mendatang. Karena itu, kata dia, wajar jika saat ini dana investasi pengusaha belum mengalir deras. “Investasi kan persiapan panjang, sampai saat ini belum ada investasi, menunggu sampai November nanti. Dan dilihat juga tim-timnya seperti apa,” jelasnya. Dalam pandangannya, yang utama bagi para investor saat ini adalah stabilisasi keamanan dan politik. Sehingga, setiap capres harus membuat pernyataan-pernyataan yang membuat situasi tenang, bukan menakutkan seperti pernyataan nasionalisasi yang kerap keluar dari mulut Prabowo. “Situasi dunia susah. Kalau enggak membuat situasi tenang dan apalagi membuat statement menakutkan bisa-bisa market guncang. Mau enggak mau para investor narik investasi di Indonesia. Makanya wait and see saja lah,” jelasnya. =GAM
ant/eric ireng
KONSUMSI SEMEN NASIONAL. Sekretaris Perusahaan Semen Indonesia, Agung Wiharto (kiri), berbincang dengan Kepala Biro Komunikasi Korporat Semen Indonesia, Abimanyu, saat Persentasi Korporasi Semen Indonesia di Surabaya, Minggu (13/7). Semen Indonesia memprediksi pada 2014 ini konsumsi semen nasional mengalami kenaikan sebesar 5% dibanding 2013.
6
KORAN MADURA
Ekonomi
SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III
MENUNGGU KPU
Pekan Depan Trader Jauhi Pasar Obligasi JAKARTA-Sekretaris Umum Ikatan Alumni Certified Securities Analyst (CSA), Reza Priyambada menilai aksi para trader yang menjauhi pasar obligasi pada pengujung pekan ini akan berlanjut hingga sepanjang pekan depan. Menurut Reza, kondisi tersebut tidak terlepas dari adanya kondisi ketidakpastian baru di dalam negeri. “Aksi mengamankan posisi dan menjauhi pasar berpotensi masih akan berlanjut, terutama dengan munculnya ketidakpastian baru terhadap saling klaim kemenangan dari hasil (quick count) pemilihan umum presiden,” kata Reza di Jakarta, Minggu (13/7). Karena itu, Reza berharap para pelaku tetap mencermati perubahan sentimen nilai tukar rupiah, meski pada pekan depan rupiah diperkirakan masih akan melanjutkan penguatan. Meski di akhir pekan lalu, aksi profit taking yang juga melanda pasar valuta asing dan imbas pelemahan euro membuat rupiah sedikit melemah. “Cermati sentimen perkembangan politik terhadap perubahan pergerakan laju pasar obligasi. Dan, perhatikan juga rilis data-data global. Tetaplah bersikap rasional,” paparnya. Selain proses pilpres yang sejauh ini berjalan aman, menurut Reza, penguatan rupiah pada kemarin juga dipengaruhi oleh respons positif terhadap rilis
posisi cadangan devisa akhir Juni 2014 senilai US$107,7 miliar atau lebih besar dari posisi sebulan sebelumnya yang hanya US$107 miliar. “Masih adanya optimisme akan berlangsungnya pilpres yang aman, damai, lancar dan terkendali membuat laju nilai tukar rupiah masih akan melanjutkan penguatannya,” kata Reza sembari menyebutkan, keputusan Bank Indonesia yang mempertahankan BI Rate di level 7,5 persen juga menjadi sentimen positif. Pada pekan depan (15/7), kata Reza, pemerintah berencana melelang Surat Berharga Syariah Negara atau sukuk negara berbasis proyek, yaitu Seri PBS005, Seri PBS006 dan Seri SPN-S 02012015. Dia menyebutkan, pada pekan kemarin laju pasar obligasi sempat menguat seiring dengan eforia pasar terhadap pelaksanaan pilpres, tetapi pergerakannya kembali melemah akibat maraknya aksi profit taking di akhir pekan. “Mayoritas obligasi mengalami penurunan yield. Tampaknya pelaku pasar memanfaatkan eforia pilpres untuk trading jangka pendek,” ucapnya. =GAM
TRANSPORTASI
Truk Ekspedisi Penuhi Merak BANTEN- Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, dipadati ribuan truk ekspedisi yang hendak menuju berbagai daerah di Pulau Sumatera. Manager Usaha Pelabuhan Merak PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak, Nana Sutisna, Minggu, menyebutkan sekitar 3.184 unit truk ekspedisi diseberangkan ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Mereka mengangkut logistik, diantaranya kebutuhan bahan pokok, sayur-sayuran, kelontongan dan lainnya. Saat ini, diperkirakan truk ekspedisi masih ramai karena pada H-7 pihak ASDP melarang untuk angkutan itu. Meskipun terjadi kepadatan truk ekspedisi, tetapi kondisi Pelabuhan Merak berjalan lancar. ASDP Merak mengerahkan 27 kapal feri dengan perjalanan-penyeberangan sebanyak 90 trip. Karena itu, semua truk yang masuk Dermaga Pelabuhan Merak bisa diseberangkan ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. “Kami memprioritaskan truk yang mengangkut logistik diutamakan segera diseberangkan karena khawatir barangbarang bawaannya membusuk,” katanya.=ANT/MANSYUR
ant/fikri yusuf
PERBAIKAN JALUR KA. Dua pekerja melakukan penggantian baut jembatan rel Kereta Api (KA) di Jembatan Beteng, Kota Madiun, Jatim, Minggu (13/7). PT. KAI Daop 7 Madiun terus melakukan perbaikan jalur KA untuk menjamin keselamatan perjalanan KA selama arus mudik lebaran.
PLTU Baru Segera Dibangun LOMBOK BARAT- PT Perusahaan Listrik Negara akan membangun lagi pembangkit listrik tenaga uap di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, untuk memenuhi kekurangan daya di daerah tersebut. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Barat H Baehaqi, di Lombok Barat, Minggu, mengatakan badan usaha milik negara (BUMN) tersebut sudah melakukan ekspose rencana pembangunan di hadapan bupati beberapa hari lalu. “Lokasi pembangunan berada di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang sudah dibangun di Jeranjang, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, beberapa tahun lalu,” katanya. Dalam ekspose tersebut, kata dia, PLN berencana membangun PLTU baru dengan kapasaitas 2 X 33 mega watt (MW) dengan net 58 MW. Adanya tambahan PLTU baru tersebut diharapkan dapat menjangkau permintaan akan kebutuhan energi listrik di seluruh wilayah Pulau Lombok. Menurut Baehaqi, pihaknya dalam waktu dekat akan mel-
akukan kajian terhadap rencana PT PLN tersebut, mulai dari tata ruang, analisis dampak lingkungan dan kajian lainnya. Upaya pengkajian itu melibatkan Badan Koordinasi Penataan ruang daerah (BKPRD) Lombok Barat yang nantinya akan merekomendasikan layak apa tidak proyek tersebut dilaksanakan di lokasi yang diinginkan PLN. Mengacu dari gambaran awal lokasi pembangunan, Baehaqi menilai sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Meskipun demikian, tetap perlu melakukan kunjungan lapangan. “Kami harus turun lapangan melihat semua aspek, sehingga artinya betul-betul tidak hanya eksplisit tapi secara riil sesuai tata ruang. Setelah itu baru bisa dikeluarkan izin prinsip,” ujar Baehaqi. Sebelumnya diberitakan, target rasio elektrifikasi atau
pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat di NTB, terancam gagal karena PT PLN mengalami defisit daya hingga 20 mega watt. Manager PT PLN Area Mataram Bagus Hari Abrianto, menjelaskan target rasio elektrifikasi pada 2014 sebesar 68 persen. “Dari target itu kami sudah mampu mencapai 64 persen hingga pertengahan 2014 atau lebih dari sebagian penduduk NTB telah menikmati layanan kelistrikan, sisanya empat persen lagi,” katanya. Rasio elektrifikasi menandakan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dari jumlah total penduduk di wilayah itu. Rasio elektrifikasi sangat berhubungan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Menurut Bagus, sisa target sebesar empat persen itu cukup sulit diwujudkan jika masih dilakukan pemadaman bergilir akibat kekurangan daya. Persoalan itu juga berimbas kepada kebijakan perusahaanya yang menunda pemasangan sambungan baru khususnya bagi pelanggan besar. =ANT/AWALUDIN
KORAN PROBOLINGGO
MADURA
alam laga Piala Dunia Brasil 2014, Jerman dan Argentina berseteru ketat, merebut juara. Jerman dan Argentina sudah 20 kali berduel. Sejak 1958, dalam laga itu, Jerman menang 6 kali, dan Argentina menang 9 kali, sisanya keduanya bermain imbang. Berdasarkan itu, banyak pihak yang mengunggulkan Argentina di atas Jerman. Akan tetapi, ada juga yang meyakini Jerman bisa mengalahkan Argentina. Tentu dengan alasan masing-masing. Terlepas siapa pun yang menjadi pemenangnya. Ada satu yang perlu diungkap dalam laga Piala Dunia, semangat para juara itu untuk merebut kemenangan. Juga Belanda dan Brasil, masing-masing juga telah berupaya menjadi juara, meskipun nasib akhirnya tetap menempatkan Belanda sebagai juara 3 setelah mengalahkan Brasil dengan skor 3-0. Dalam setiap pertandingan, kalahmenang merupakan hal yang biasa. Karena itulah, menang pun jangan membuatnya terlalu berbangga. Kalah pun tidak perlu terus terpuruk. Menang itu memang dambaan, kalah bisa membuat malu dan kerugian, tetapi semua itu sebenarnya tidak perlu dipelihara, karena yang lebih penting adalah upaya optimal telah dilakukan. Tak ubahnya pertandingan Piala Dunia, pertandingan capres-cawapres di Pilpres 2014, Prabowo-Hatta dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, masing-masing telah menampakkan semangat bertanding yang optimal untuk menjadi pemenang. Tidak mungkin, semuanya menjadi pemenang, atau semuanya terkalahkan. Tapi, yang jelas, upaya telah dilakukan optimal secara sportif, tanpa ada kecurangan. Sportipitas dalam setiap pertandingan, baik dalam Piala Dunia Brasil atau pun Pemilihan Presiden-Wakil Presiden, merupakan suatu upaya untuk meraih kemenangan yang harus dijaga. Kemenangan yang diraih akibat dengan cara-cara yang tidak sportif, karena curang, apa pun bentuk kecurangannya, tetap tidak membanggakan, bahkan memalukan. Tidak hanya pihak-pihak yang bertanding dan negara yang tercoreng, namun juga mendatangkan kerugian bagi segenap rakyatnya. Siap bertanding, berarti harus siap berupaya mengawal sportivitas, bukan semata-mata siapa kalah atau menang. (*)
Opini
SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III
77
Politik Koperasi
Salam Songkem
Berebut Menang
KORAN MADURA
SENIN 14 JULI 2014 No. 0401 | TAHUN III
Indonesia sudah tidak lagi “nyaman” untuk koperasi. Perang kepentingan yang menjadi biang keladi kehancuran hampir semua sendi bangsa mewabah di gerakan sosial ekonomi yang paling dianggap “demokratis” ini. Tidak ada yang lebih buruk dari sebuah doktrin komunal tentang kepentingan kelompok yang terus mereduksi kekuatan gerakan koperasi.
S
ejarah membuktikan bahwa koperasi dengan segala manifestasinya tidak pernah lepas dari intervensi politik. Pendekatan kepada kekuasaan yang kemudian menggejala di hampir semua level semakin memperlemah posisi tawar koperasi dalam proses sublimasi konsep ekonomi yang mengusung persamaan martabat dan hak manusia sebagai fundamen dasar gerakan arus bawah ini. Demonologi koperasi sepertinya semakin kronis di tubuh koperasi menyusul kehebohan dalam wadah tunggal gerakan koperasi, Dekopin. Belum lagi peran gerakan pemuda koperasi yang dinilai semakin melemah. Bukan hal yang aneh jika kemudian organisasi-organisasi yang mewadahi pemuda koperasi terkesan tidak mampu berbuat banyak, karena memang pemuda koperasi dianggap sebagai komuditas politik untuk kepentingan segelintir orang. Asumsi ini sama sekali bukan disebabkan oleh sentimen atau keberpihakan terhadap seseorang atau kelompok tapi didasarkan oleh fakta bahwa asset organisasi pemuda koperasi yang sedemikian
banyak tidak dapat dinikmati oleh gerakan koperasi. Wajar jika angkatan muda tidak mampu berbuat banyak, karena memang perebutan kekuasaan terus berlanjut dalam kelembagaan-kelembagaan vital koperasi yang seharusnya menjadi motor penggerak gerbong-gerbong gerakan koperasi. Sebut saja kasus Dekopin yang tak kunjung selesai, Kopindo yang dililit hutang sampai hampir tidak mampu mengeluarkan biaya operasional untuk pengurus dan karyawannya. Ironis memang, ditengah keterpurukan gerakan koperasi Indonesia para petualang politik masih saja mengobok-ngobok Dekopin yang menurut Pak Bus (Bustanil Arifin almarhum) adalah rohnya gerakan koperasi Indonesia. Virus korupsi dan pelanggaran pidana moral lainnya di diagnosa sudah mencapai stadium akut di komponen vital koperasi. Kenapa Dekopin sedemikian rapuh bahkan terkesan tidak berguna? Kewenangan yang sentralistik gerakan koperasi yang dipegang Dekopin sebagai wadah tunggal koperasi menyebabkan organisasi yang di lahirkan pada kongres koperasi di Tasikmalaya itu sedemikian powerfull secara ekonomi dan politik. Muncullah para petualang politik yang tergoda untuk menggerogoti Dekopin secara idealisme dan finansial. Coba kita lihat apa yang dilakukan wadah tunggal kita tercinta saat Pasal 33 UUD 45 diamandemen dengan argumen yang sangat dangkal, kita semua tahu siapa dibalik semua ini? Kapitalisme global. Para oknum yang pro pasar dan berpikiran liberal dengan mudahnya menghapus mata rantai sejarah perjuangan bangsa dan harapan Indonesia dimasa datang hanya karena bisikan-bisikan destruktif penjahat-penjahat ekonomi. Fungsi advokasi Dekopin untuk dataran praktis sangat lemah. Regulasiregulasi pemerintah yang pro pasar tidak mendapatkan perlawanan idealis yang semestinya, memang itu bukan hanya tang-
gung jawab Dekopin saja namun semestinya organisasi koperasi terbesar di Indonesia inilah yang menjadi detonatornya bersama pemuda koperasi. Seiring dengan suburnya pemikiran-pemikiran pragmatis dan oportunis koperasi dan UKM semakin terpojok karena tidak punya tempat baik dalam wilayah politik maupun ekonomi, padahal fakta membuktikan sektor KUKM jauh lebih mampu bertahan di tengah krisis di banding perusahaan skala besar. Menghadapi musuh di depan mata seperti inipun Dekopin dan pemuda koperasi tidak melakukan gerakan yang berarti, diam seolah menunggu kehancuran sistem ekonomi yang pernah disebut sokoguru perekonomian Indonesia ini. Belum lagi regulasi lain yang merugikan sektor KUKM seperti penurunan pajak untuk gula dan beberapa produk lain yang sudah pasti akan mendesak pasar lokal. Terakhir UU koperasi yang seyogyanya sudah dibahas pada tahun ini ternyata masuk kedalam urutan kategori tidak prioritas pada rencana pembahasan UU oleh MPR/DPR. Ini mengindikasikan jika UU Koperasi itu tidak akan di bahas tahun ini mungkin akan diwariskan kepada pemerintahan yang akan datang atau tidak sama sekali. Apa yang Dekopin lakukan dan gerakan koperasi susun? Nihil tidak ada. Dekopin sibuk dengan rebutan kekuasaannya dan kita hanya diam dengan kondisi yang serba carut-marut ini. Masih ingat kasus DEKOPIN selesai meskipun sudah
diadakan RAS versi pemerintah dengan Bapak Adi Sasono sebagai pemenangnya upayaupaya rekonsiliasi gerakan pemuda banyak koperasi mengalami kendala. Indikasi upaya mempolitisasi gerakan pemuda koperasi menjadi trend, seperti ikut-ikutan seniornya, pemuda sibuk tarik-ulur kepentingan, ambil contoh RAT KOPINDO yang sangat kental nuansa politiknya, sampai diwarnai aksi WO dari beberapa delegasi dan menyisakan kubu-kubu sentral yang meskipun masih malu-malu tapi saling berupaya memperkuat posisi. Selama pengaruh politik dan kepentingan pribadi masih bermain dalam gerakan koperasi selama itu juga sokoguru perekonomian hanya akan jadi slogan. Pembersihan menyeluruh harus sesegera mungkin dilakukan. Oknum oportunis yang menggunakan koperasi sebagai kendaraan politik sudah waktunya untuk tidak mendapat tempat. Intervensi pemerintah sedapat mungkin diminimalisir. Dengan langkah-langkah kongkrit ini koperasi dapat melakukan reformasi kelembagaan, idealisme sekaligus ekonomi. Kemajuan yang berarti akan dapat dicapai jika seluruh komponen terutama sektor ekonomi mendukung terciptanya kondisi yang kondusif untuk perkembangan koperasi. Dengan koperasi nantinya tidak ada lagi yang tertindas. Lembaga ini akan membuat anggotanya merdeka dari belenggu kemiskinan dan penindasan ekonomi. Selamat hari Koperasi, semoga terus menjadi sokoguru perekonomian di Indonesia.=
Menerima tulisan dalam bentuk opini (5500 karakter), Cerpen (5500 karakter), Resensi Buku (4000 karakter), dan Puisi (1500 karakter). Tulisan disertai pas foto dan data diri dikirim ke email opini.koranmadura@ gmail.com. Apabila terhitung dua minggu dari tanggal pengiriman tulisan belum dimuat, maka penulis berhak untuk menarik kembali tulisannya.
KORAN MADURA
PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Hana Diman, Ari Armadianto, Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Moh. Rasul ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail. com, http://www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.
WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER
KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim
SENIN 14 JULI 2014 No. 0401 | TAHUN III
SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III
OPINI 8
ant/suryanto
AKSI KECAM SERANGAN ISRAEL. Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur membawa poster saat aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, kemarin malam. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kecaman terhadap serangan Israel ke Palestina.
Rakyat Kutuk Kekejaman Israel SURABAYA - Elemen masyarakat yang menamakan diri Rakyat Jatim Peduli Palestina mengutuk kekejaman, melawan kemanusiaan, dan antiperdamaian dunia yang dilakukan Israel kepada rakyat Palestina. "Di Palestina tidak bisa merasakan kebebasan seperti masyarakat lainnya. Tetapi, diperhatikan atau tidak, Allah SWT akan membantu mereka yang sedang menderita karena serangan tersebut," kata koordinator aksi M Sholeh saat melakukan orasi di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Minggu (13/7). Ia mengatakan, di antara sekian ribu umat Muslim yang mendoakan mereka akan didengar
oleh Allah SWT karena saat ini merupakan bulan suci Ramadan. "Sekali lagi, mari doakan mereka supaya serangan yang dilakukan oleh Israel segera diselesaikan dengan baik," katanya. Mereka juga menilai, kekejaman tak bisa lagi dilukiskan dengan kata-kata. Bahkan, di bulan suci Ramadhan yang seharusnya dihormati dan menjadi sarana menebar kasih sayang dan cinta, oleh Israel dinodai
dengan serangan yang membabi buta. "Bom-bom Israel telah menghancurkan bumi Palestina. Ratusan nyawa dibuat binasa. Rumah, sekolah bahkan tempat ibadah juga dibumihanguskan dalam serangan ini," katanya. Oleh karena itu, dalam serangan ini pihaknya menyatakan sikap yakni mengutuk sekeraskerasnya seluruh tindakan keji, melawan kemanusiaan, dan antiperdamaian dunia yang dilakukan Israel kepada Palestina. "Selain itu, kami juga menuntut kepada dunia berwenang untuk segera menghentikan kejahatan Israel dengan seadil-
adilnya dan melakukan tindakan penyelamatan secepatnya untuk rakyat Palestina," katanya. Pihaknya juga mendorong pemerintah Republik Indonesia supaya melakukan tindakan lebih aktif dan nyata untuk membantu rakyat Palestina dengan mengirimkan tentara untuk memberikan bahan bantuan dana, bahan kesehatan, dan brediri di depan menggalang dukungan dari seluruh negara di dunia. "Selain itu, kami mengajak seluruh warga Jawa Timur khsusnya dan warga negara Indonesia umumnya untuk terus menerus memberikan kepedulian dan dukungan untuk kemerdekaan
Palestina," katanya. Elemen masyarakat yang tergabung dalam Rakyat Jatim Peduli Palestina antara lain Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Persaudaraan Muslimah (Salimah), keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selain itu, juga ada Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), Majelis Pesantren Dakwah Indonesia (Mapadi), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan beberapa elemen lainnya. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK
Lintas Jatim
KORAN MADURA
SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III
9
Serukan Perdamaian Pascapilpres SURABAYA - Tokoh lintas agama di Kota Surabaya menyerukan perdamaian antara dua tim pasangan capres dan cawapres pascapelaksanaan Pemilihan Presiden pada 9 Juli lalu. Kepala Bakesbangpolinmas Pemkot Surabaya Sumarno mengatakan suksesnya penyelenggaraan pemilihan legislatif pada beberapa bulan yang lalu merupakan bentuk nyata betapa dewasanya warga Kota Surabaya. Begitu juga, pihaknya berharap pada pascapilpres kali ini. "Mereka sadar bahwa menjaga persaudaraan dan keamanan, yakni untuk menjaga stabilitas nasional," kata Sumarno saat menyampaikan pernyataan sikap bersama tokoh lintas agama di kediaman Wali Kota Surabaya. Menurut dia, agar keamanan tersebut tetap terjaga dalam menunggu hasil penghitungan su-
ara Pilpres 2014 dari KPU, maka tokoh lintas agama memberikan pernyataan bersama sebagai sikap mendukung dan menjaga kondusivitas Kota Pahlawan selama penghitungan suara berlangsung. Sumarno mengatakan bahwa sampai saat ini suasana Kota Surabaya sangat kondusif. Walaupun, berbeda pendapat warga tetap hidup damai di lingkungan mereka masing-masing. Masyarakat Surabaya diimbau jangan sampai termakan isu-isu yang menambah keruh suasana sehingga menodai kondusivitas yang telah lama dijaga bersamasama. "Kita berharap tokoh lintas
LEBARAN
Pengunjung KBS Ditarget Meningkat SURABAYA - Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) menargetkan kenaikan pengunjung KBS mencapai angka 10.000 orang per hari selama libur Lebaran tahun ini. Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS Fuad Hasan di Surabaya mengatakan jumlah tersebut naik sekitar 20 persen jika dibanding pada musim liburan lain yang hanya sekitar 7.000 pengunjung per hari. "Kami sudah menyiapkan suguhan menarik pada saat libur Lebaran nanti," katanya, Minggu (13/7). Menurut dia, suguhan yang sudah disiapkan salah satunya pertunjukkan Reog Ponorogo dan juga Orkes Melayu. Pertunjukkan ini digelar pada saat hari-H Lebaran hingga dua hari setelahnya. Ia mengatakan pihaknya sendiri sejauh ini belum berencana untuk menaikkan harga tiket. Jadi harga masih tetap seperti hari-hari biasa yakni Rp15.000 per orang. Belum adanya kenaikan harga tiket ini dikarenakan belum ada izin dari Wali Kota Surabaya. Meski PDTS KBS sudah merupakan BUMD, namun untuk sejumlah kebijakan seperti menaikkan harga tiket, harus ada rekomendasi dari wali kota Surabaya.
"Mudahan-mudahan dengan even-even yang kami gelar mampu menarik minat warga menghabiskan liburannya di KBS," katanya. Hampir 70 persen dari total pengunjung di kebun binatang yang berlokasi di Jalan Setail Nomor 1 Surabaya ini adalah keluarga. Sisanya diisi para remaja yang datang bersama teman-temannya. Pengunjung tidak hanya datang dari Surabaya, tapi dari kotakota yang ada disekitarnya seperti Sidoarjo, Gresik, Pasuruan dan Mojokerto. Sementara itu, pada saat bulan Ramadhan seperti saat ini, jumlah pengunjung di KBS jauh berkurang dibanding hari-hari biasa. Penurunan pengunjung ini mencapai 50 persen dibandingkan hari biasa menjadi sekitar 400 orang. Dengan kondisi tersebut, pihak KBS tidak membuka semua loket yang ada. Jam kerja karyawan selama Ramadhan juga dikurangi. Normalnya bekerja dari jam 08.00 WIB hingga 16.00 WIB, kali ini hanya bekerja dari jam 08.00 WIB hingga 15.00 WIB. "Sepinya pengunjung di bulan Ramadhan ini sudah kami prediksi sejak awal. Sebab, setiap tahun pasti terjadi," kata Humas PDTS KBS Agus Supangat. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK
agama ini bisa memberikan contoh sehingga tetap menjaga kesejukan di Kota Surabaya. Jika menemukan adanya indikasi kegiatan anarkis hendaknya melaporkan kepada pihak berwajib. Supaya segera ditangani secara hukum, jangan pernah melakukan tindakan main hukum sendiri karena hal itu akan menambah keruh suasana," ujarnya. Pemkot Surabaya akan semaksimal mungkin menjaga kondusivitas Kota Surabaya. Tentunya, Pemkot tidak bisa berjalan sendiri, maka itu seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh agama, kepolisian, serta eleman lainnya diminta untuk kerja samanya dalam menjaga Surabaya dari segala tindakan yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. "Segala problematika di Surabaya hendaknya diserahklan kepada yang berwenang. Seperti
keamanan, kecurangan pilpres serahkan ke pihak yang berwenang," katanya. Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Surabaya Chalimi menjelaskan latar belakang pertemuan ini yakni untuk membentengi kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama di Surabaya yang sudah terjalin begitu baik. "Kondisi seperti ini memang diperlukan kewaspadaan. Agar tidak ada ruang bagi kelompok maupun orang yang mengambil kesempatan untuk menambah keruh suasana," katanya. Ia berpesan jangan sampai kerusuhan terjadi di Kota Pahlawan. Selama ini, warga Surabaya dikenal dewasa, toleransi tinggi, saling menghargai dan menghormati menyikapi persoalan yang rawan menimbulkan konflik. Isi seruan bersama yang di-
sampaikan tokoh lintas agama, di antaranya, pertama, senantiasa menjaga persaudaraan, kerukunan dan keamnanan, khususnya di Kota Surabaya. Kedua, eforia politik dalam pemilihan presiden hendaknya bisa dikendalikan oleh masing-masing pendukung calon presiden sehingga, kondusivitas Kota Surabaya tetap terjaga. Ketiga, para elit dan pimpinan masyarakat, bersama tokoh-tokoh lintas agama tetap mengedepankan kerukunan, kebersamaan, persaudaraan sebagai bangsa, dalam menyikapi hasil Pilpres 2014. Keempat, bersamaan dengan situasi yang berkembang di Palestina saat ini, tokoh lintas agama melakukan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar masalah di negara Pelestina segera mendapatkan penyelesaian secara damai. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK
PILPRES
NU Minta KPU Tidak Manipulasi Suara SURABAYA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur meminta komisi pemilihan umum (KPU) selaku penyelenggara dari tingkat bawah hingga pusat tidak melakukan manipulasi suara dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. "Kami tidak menolerir manipulasi suara pilpres, karena kalau hal itu dilakukan KPU berarti mereka mengkhianati amanat Tuhan, sebab suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi vox dei," kata Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah di Surabaya, Minggu (13/7). Didampingi Wakil Ketua KH Abdurrahman Navis Lc dan Sekretaris Dr Akhmad Muzakki, ia menjelaskan PWNU meminta KPU untuk bertindak profesional dan bersikap adil sesuai dengan UU. "Kepada KPU-lah, kenegarawanan pemimpin negeri ini dipertaruhkan," katanya. Kepada masyarakat dan elit politik, PWNU Jatim mengimbau untuk bersikap dewasa dalam menunggu hasil keputusan resmi KPU, terutama kedua kandidat, untuk bersikap ksatria, teposliro, berlapang dada, dan bersabar untuk menunggu hasil resmi pada 22 Juli 2014. "Kami (PWNU) juga meminta PBNU untuk mengadakan Islah Nasional untuk semua elit politik dan pemimpin bangsa serta tokoh masyarakat yang terbelah
Kami tidak menolerir manipulasi suara pilpres, karena kalau hal itu dilakukan KPU berarti mereka mengkhianati amanat Tuhan, sebab suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi vox dei,�
KH Mutawakkil Alallah Ketua PWNU Jatim
pada Pilpres 2014 akibat sengitnya persaingan yang bersifat 'head to head' itu," katanya. Pengasuh Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo, Jawa Timur itu menjelaskan
islah nasional itu bisa diadakan dalam bentuk Istighatsah (doa memohon keselamatan) Nasional untuk mendoakan bangsa dan negara ini. "Islah Nasional yang diadakan setelah keputusan resmi oleh KPU pada 22 Juli 2014 itu untuk menunjukkan bahwa terbentuknya kepemimpinan nasional melalui pilpres itu lebih penting untuk bangsa dan negara ini daripada sekadar kemenangan capres tertentu," katanya. Senada dengan itu, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur HM Sholeh Hayat menambahkan PWNU akan mengayomi dan mengakui keabsahan siapapun yang terpilih dengan suara terbanyak dan konstitusional secara demokratis. "Mari kita jaga persatuan dan ketenangan proses pemilihan presiden dan PWNU secara institusi/organisasi akan mengakui siapapun pemimpin pilihan rakyat yang terpilih secara demokratis," katanya. Pilpres 2014 itu diikuti dua pasangan calon yakni Prabowo Subianto (nomor urut 1) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla (nomor urut 2). Di Jatim tercatat 30.639.897 pemilih yang mencoblos pada 75.979 tempat pemungutan suara (TPS) dengan tingkat kehadiran cukup tinggi hingga 80 persen. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK
10
Lintas Jatim
KORAN MADURA
SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III
RTRW Diputuskan Tanpa Tol Tengah SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menyatakan Raperda Rencana Tata Ruang Kota Surabaya Tahun 2012-2023 sudah diputuskan tanpa adanya tol tengah. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan pihaknya sudah menerima secara fisik surat persetujuan substansi RTRW Surabaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dengan Nomor HK.01 03-Dr/199. "Sudah dirapatkan di Jakarta, bahwa pengertiannya sudah sesuai dengan Perda RTRW Surabaya. Nanti RTRW Nasional akan menyesuaikan. Rencananya mereka sudah melakukan revisi," katanya, Minggu (13/7). Saat ditanya apakah substansi RTRW Surabaya masih memuat adanya jalur bebas hambatan atau tol tengah, Risma mengatakan tidak ada. "Tidak ada, mereka
Tri Rismaharini
Wali Kota Surabaya sudah sepakat tidak mencantumkannya," katanya. Menurut dia, saat ini yang akan dilakukannya adalah memproses penomeran Perda RTRW. "Kita akan kirim ke DPRD untuk penomeran Perda, setelah itu akan kita kirim ke gubernur," katanya. Soal dampak dari molornya pengesahan Perda RTRW yang
sudah dibahas sejak 2013, wali kota mengatakan tidak terlalu banyak pengaruhnya. "Hanya ruang terbuka hijau yang diperbanyak. Begitu juga penataan tata ruang sudah menggunakan koordinat sesuai arahan pusat," katanya. Diketahui persetujuan substansi tersebut merujuk dari surat Wali Kota Surabaya Nomor 180/4358/437.1.2/2012 perihal Permohonan Persetujuan Subatansi terhadap RTRW Surabaya. Raperda RTRW tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jatim pada 20 Juli 2012. Sesuai dengan Pasal 18 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, bahwa penetapan Raperda RTRW terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan subatansi dari Menteri PU. Raperda RTRW sendiri sebelumnya telah dibahas dalam forum koordinasi kelompok kerja teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional beserta pemerintah daerah. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK
TANAH BENGKOK
Korupsi Tanah Desa Sukorejo Ditangani MADIUN - Kepolisian Resor (Polres) Madiun, Jawa Timur, menangani kasus dugaan korupsi sewa tanah bengkok Desa Sukorejo yang melibatkan mantan pejabat kepala desa setempat. Kepala Satuan Reskrim Polres Madiun AKP Mukhamad Lutfi di Madiun mengatakan kasus tersebut melibatkan mantan Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Suharto (54), sebagai tersangka tunggal. "Kasus ini sempat terhenti penyelidikannya karena tersangkanya melarikan diri. Ia menjadi buron polisi selama lima bulan sebelum akhirnya tertangkap saat bersembunyi di rumah saudaranya di Bojonegoro," ujar AKP Lutfi kepada wartawan. Ia menjelaskan, Suharto menjadi buron polisi karena selalu mangkir dalam proses pemeriksaan. Sebelumnya polisi telah mencari tersangka di Kalimantan, Garut, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Banyuwangi, dan Bojonegoro. Suharto akhirnya ditetapkan sebagai DPO sejak 1 Maret 2014.
Kasus hukum yang menjerat Suharto terjadi saat ia menjabat sebagai Kepala Desa Sukorejo sejak tahun 2003 hingga 2013, yang kemudian dilanjutkan menjadi pejabat sementara selama enam bulan. "Suharto diduga telah menggunakan uang sewa tanah bengkok desa sebanyak delapan titik untuk keperluan pribadinya. Total sewa tanah bengkok desa yang digelapkannya mencapai 11,54 hektare. Tanah tersebut disewakan kepada para petani dan penyewa lainnya," kata dia. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diduga tidak menyetorkan uang sewa seluruhnya. Dari total hasil sewa tanah bengkok desa sebesar Rp161,661 juta selama empat tahun, hanya senilai Rp 51,4 juta yang dimasukkan ke kas desa. Sedangkan sisanya senilai Rp110,2 juta, diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. "Modusnya adalah menyewakan aset desa dengan tidak melalui musyawarah dan hasilnya tidak dimasukkan kas desa. Selain itu, tersangka juga
mengelola sendiri uang hasil sewa tanah dengan tidak melibatkan sekretaris dan bendahara desa pada setiap transaksi," tutur Lutfi. Tersangka juga tidak mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Total penghitungan kerugian keuangan negara sesuai audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur mencapai Rp161,661 juta. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya uang tunai sebesar Rp10 juta, berkas-berkas transaksi sewa tanah, dan satu unit sepeda motor yang uang muka dan cicilannya dibayar dari uang penggelapan sewa tanah tersebut. Tersangka dijerat dengan pasal 2, pasal 3, pasal 8 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 yang diubah menjadi UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK
SERAPAN SEMBAKO
Gula Pasir Tertinggi TULUNGAGUNG - Hasil operasi pasar yang digelar Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Tulungagung, Jawa Timur, di empat kabupaten/kota selama dua pekan mencatat serapan gula pasir dan minyak goreng merupakan yang tertinggi. "Gula paling banyak diburu pembeli ketimbang beras. Minyak goreng juga tinggi," ucap Kepala Bulog Subdivre Tulungagung Supriyanto di Tulungagung, Minggu (13/7). Operasi pasar itu dilakukan Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kota Blitar dan Kabupaten Blitar. Dari delapan titik pasar tradisional yang menjadi pusat operasi pasar Bulog sejak 30 Juni hingga Sabtu (12/7), lanjut dia, serapan gula pasir telah mencapai kisaran 20 ton. Jumlah mendekati sama juga dicapai untuk komoditas minyak goreng yang dikemas botolan ukuran 0,9 liter. Volume sembako untuk bahan memasak atau menggoreng makanan ini telah terserap dengan volume hampir 20 ton. Animo masyarakat terhadap dua komoditas ini tidak sebanding dengan sediaan beras premium yang sebenarnya menjadi fokus utama kegiatan pasar murah bersubsidi ongkos angkut dari Pemprov Jatim tersebut. Buktinya, dalam kurun yang sama serapan beras premium yang dijual sekitar lebih murah Rp 300-Rp 500 dari harga pasaran itu hanya terserap pembeli sekitar 7,5 ton. Serapan lebih rendah terjadi pada komidtas tepung terigu yang hingga kini hanya terjual
kurang dari tiga ton. "Fenomena ini sebenarnya justru bagus karena menunjukkan harga sembako, terutama keempat komoditas ini di pasaran relatif stabil, sehingga operasi pasar tidak terlalu berpengaruh," ujarnya. Operasi pasar digelar secara serentak dan teruis-menerus di delapan pasar tradisional yang direkomendasikan empat pemerintah kabupaten/ kota di wilayah Subdivre Tulungagung. Delapan pasar tradisional dimaksud masing-masing adalah Pasar Ngemplak dan Kauman untuk wilayah Kabupaten Tulungagung; Pasar Rejowinangun dan Bendo di Kabupaten Trenggalek; Pasar Legi dan Kliwon untuk Kota Blitar, serta Pasar Sutojayan dan Wlingi untuk wilayah Babupaten Blitar. "Semua yang menentukan daerah, Bulog dalam hal ini hanya menjalankan sesuai instruksi Pemprov Jatim," kata Supriyanto. Disebutkan, ada empat komoditas pangan/sembako yang disediakan dalam kegiatan operasi pasar tersebut, yakni beras premium, gula pasir, minyak goreng, serta tepung terigu. Masing-masing disediakan dengan kuota bervariasi di setiap titik operasi pasar, sesuai ketentuan yang ditetapkan Gubernur Jatim, Soekarwo, mulai 600 kilogram untuk komoditas beras premium, 700 kilogram gula pasir, 600 botol minyak goreng, serta 365 kilogram tepung terigu. = ANT/DESTYAN HANDRI SUJARWOKO/DIK
ant/ari bowo sucipto
OPERASI PASAR. Sejumlah warga antre untuk membeli sembako murah dalam Operasi Pasar di pasar Tawangmangu, Malang, Jawa Timur. Operasi pasar yang diadakan Pemprov Jatim selama 3 pekan tersebut merupakan upaya menekan harga sembako terutama beras, minyak goreng, tepung trigu dan gula menjelang lebaran.
Lintas Jatim
KORAN MADURA
SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III
11
Nilai Strategis dari Quick Count SURABAYA - "Kita mulai menggunakan Quick Count pada Pemilu 2004. Kita belajar dari Filipina, lembaga Pemilu di sana dikendalikan pemerintah, maka Quick Count menjadi ukuran untuk melihat hasil lembaga Pemilu di sana sudah fair atau manipulatif". Itulah "twitt" dari pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, KH Salahuddin Wahid/Gus Sholah (10/7), yang pernah menjadi cawapres dari Capres Wiranto dalam Pilpres 2014, saat mengomentari polemik penghitungan lembaga survei Pilpres 2014 yang bertentangan. Oleh karena itu, polemik "quick count" (hitung cepat) yang sangat ditentukan kredibilitas oleh orangorang di balik lembaga survei dan tingkat independensi dari lembaga survei itu tidak harus "mengorbankan" metode ilmiah itu sebagai cara yang harus diabaikan. Toh, masih banyak lembaga survei yang tidak mudah "menggadaikan" kredibilitas, seperti Afan Gaffar (almarhum/UGM), Denny JA (LSI/Lingkaran), M Asfar (Pusdeham/Unair), Litbang Kompas, RRI-Antara, CSIS-Cyrus, SMRC, dan lainnya. Pandangan Gus Sholah itu dibenarkan Direktur Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) Jakarta M Aminuddin bahwa "quick count" itu memiliki nilai strategis, yakni "quick count" mampu memandu independensi lembaga pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum sehingga mendorong pilpres yang "jurdil" (jujur dan adil). "Quick Count bisa menilai apakah lembaga pemilu fair atau tidak. Kalau melihat hasil quick count pilpres antarlembaga survei atau antara lembaga survei dengan lembaga pemilu (KPU) itu memiliki selisih suara 1-2 persen, metodenya masih benar," katanya per telepon (10/7). Namun, kata praktisi survei
yang alumnus FISIP Unair Surabaya itu, kalau selisih suara antarlembaga survei atau antara lembaga survei dengan lembaga pemilu (KPU) itu mencapai 4-5 persen atau bahkan di atas 5 persen, metode salah satu pihak patut dipertanyakan. "Selisih suara yang tipis itu mungkin terjadi, karena perbedaan sampel atau pengambilan sampel dari penumpukan basis calon tertentu yang berbeda," kata mantan Staf Ahli Pusat Pengkajian MPR RI (2005) dan Tenaga Ahli DPR RI (2008-2009) itu. Menurut dia, bila selisih tipis, terjadinya perbedaan hasil itu sangat mungkin, seperti yang sudah terbukti dalam Pilkada Jatim 2008, Pilkada Palembang, dan Pilkada Bali. "Kalau selisih besar, tapi hasilnya berbeda, ada yang manipulatif (tidak independen)," katanya. Hingga kini, pelaksana hitung cepat yang menempatkan Jokowi-JK sebagai pemenang adalah Lembaga Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Indikator Politik, Populi Center, Center Strategic International Studies (CSIS), Litbang Kompas, Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Poltracking Institute, dan RRI-Antara. Hasil survei mereka antara lain LSI mencatat Jokowi-JK 53,28 persen, Prabowo-Hatta 46,72 persen; CSIS-Cyrus mencatat Jokowi-JK 52 persen, PrabowoHatta 48 persen; SMRC mencatat Jokowi-JK 52,79 persen, Prabowo-Hatta 47,21 persen; Litbang Kompas mencatat Jokowi-JK 52,4 persen, Prabowo-Hatta 47,6 persen; dan RRI-Antara mencatat
Kita mulai menggunakan Quick Count pada Pemilu 2004. Kita belajar dari Filipina, lembaga Pemilu di sana dikendalikan pemerintah, maka Quick Count menjadi ukuran untuk melihat hasil lembaga Pemilu di sana sudah fair atau manipulatif�.
KH Salahuddin Wahid
Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur Jokowi-JK 52,5 persen, PrabowoHatta 47,5 persen. Sementara itu, pelaksana hitung cepat yang memenangkan Prabowo-Hatta adalah Puskaptis, Indonesia Research Center (IRC), Lembaga Survei Nasional (LSN), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI). "Yang jelas, dengan margin error kurang lebih satu persen, berarti berdasar hasil hitung cepat tujuh lembaga survei itu, ditambah Poltracking Institute, maka hitung riil KPU untuk Jokowi-JK akan menang dengan rentangan persentase tidak jauh dari mereka dan jika di luar rentangan itu berarti ada ma-
nipulasi data," katanya. Tunggu KPU Terkait verifikasi lembaga survei, Aminuddin menilai hal itu tidak mudah kalau verifikasi dilakukan dari awal, tapi bisa saja dicek pada data yang masuk pada komputer dari lembaga survei yang dicurigai. "Soal sumber dana dari lembaga survei mungkin ada kaitannya dengan kandidat maupun parpol tertentu, karena biaya survei memang tidak murah hingga Rp 2 miliar ke atas, tapi lembaga survei yang kredibel tidak akan bertaruh demi uang," katanya. Senada dengan itu, pengamat politik yang juga Dosen Ilmu Politik FISIP Unair, Haryadi MA, menuturkan verifikasi lembaga survei itu mudah yakni dengan melihat hasil survei, lalu disatukan dengan besaran margin error, sehingga bisa dilihat rentangan hasil sebenarnya untuk survei itu. "Soal sumber dana, sepengetahuan saya, lembaga survei yang mendanai dirinya sendiri salah satunya adalah Litbang Kompas. Namun, seperti kita ketahui, hasil quick count yang dilakukan Litbang Kompas juga menunjukkan keunggulan Jokowi-JK," kata Haryadi. Oleh karena itu, isu adanya pengkondisian untuk lembagalembaga survei yang kredibel adalah sangat gegabah jika dikaitkan dengan sumber pendanaan. "Tidak ada korelasi positif yang jelas dan tuntas bahwa sumber pendanaan menentukan hasil hitung cepat," katanya. Tingkat kredibilitas lembaga survei antara lain ditunjukkan Radio Republik Indonesia (RRI) yang melakukan kerja sama dengan LKBN Antara, bahkan hasil 'quic count' RRI-Antara pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 paling mendekati rekapitulasi KPU. Bahkan, Data Center "Real Count" Capres-Cawapres Joko
Widodo-Jusuf Kalla Jawa Timur mencatat hasil yang mendekati lembaga survei yang ada untuk tingkat provinsi. Misalnya, LSI mencatat Jokowi-JK di Jatim unggul 53,65 persen. "Hingga 11 Juli 2014 pukul 15.00 WIB atau suara yang masuk mencapai 55,35 persen (15.011.037 suara), perolehan suara untuk Jokowi-JK mencapai 55,35 persen dan Prabowo-Hatta 44,65 persen," kata Koordinator Data Center Jokowi-JK Jatim, Didik Prasetiyono (11/7). Namun, Calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya lebih percaya hasil resmi KPU dibandingkan dengan hasil survei dari lembaga survei atau media massa yang dinilai bisa direkayasa. "Kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada institusi yang berwenang yaitu Komisi Pemilihan Umum berdasarkan 'real count' dan bukan 'quick count'," katanya setelah menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman pribadi Cikeas, Jawa Barat, Rabu (9/7) tengah malam. Agaknya, langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta kedua capres yakni Prabowo dan Jokowi untuk menghindari pengerahan massa selama belum ada keputusan resmi dari KPU merupakan langkah Presiden yang tepat untuk memgembalikan semuanya pada prosedur ke-Pilpres-an. Senada dengan itu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengimbau masyarakat dan elit politik untuk bersikap dewasa dalam menunggu hasil keputusan resmi KPU, terutama kedua kandidat, untuk bersikap ksatria, teposliro, berlapang dada, dan bersabar untuk menunggu hasil resmi pada 22 Juli 2014, meski sejumlah lembaga survei sudah merilis hasil surveinya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK
PILPRES
Relawan Jokowi-JK Siap Amankan Suara JEMBER - Tim sukarelawan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyatakan kesiapannya untuk mengamankan perolehan suara pasangan capres dan cawapres nomor urut dua itu. "Puluhan relawan hari ini memantau proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan untuk mengamankan suara Jokowi-JK," kata tim Rela-
wan Pro-Jokowi di Jember, Agus Hadi Santoso, Minggu (13/7). Sesuai dengan tahapan rekapitulasi yang dijadwalkan KPU Jember, rekapitulasi perolehan suara di tingkat desa/kelurahan digelar 10-12 Juli 2014, di tingkat kecamatan pada 13-15 Juli 2014, dan rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan pada 16-17 Juli 2014. Menurut dia, sejumlah relawan sudah melakukan pemantauan proses rekapitulasi perolehan
suara sejak di tempat pemungutan suara (TPS), meskipun sudah ada saksi yang diberi mandat oleh tim pemenangan pasangan Jokowi-JK secara resmi. "Kami berinisiatif sendiri untuk mengawal perolehan suara pasangan capres dan cawapres Jokowi-JK untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terutama kecurangan dalam proses rekapitulasi sejak di TPS hingga kabupaten," tuturnya. Agus mengatakan, tidak
hanya Tim Relawan Pro-Jokowi yang mengawal dan mengamankan perolehan suara pasangan capres dan cawapres Jokowi-JK, namun hampir seluruh relawan di Jember menyatakan kesiapannya mengawal perolehan suara di masing-masing wilayahnya. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kusen Andalas mengatakan pihaknya akan mengawal ketat
proses rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan penyelenggara pemilu di kabupaten setempat. "Kami sudah instruksikan kepada seluruh saksi untuk mengawal ketat proses rekapitulasi dan mengamankan suara Jokowi-JK karena berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan tim pemenangan tercatat pasangan capres dan cawapres nomor urut dua unggul di Jember," tuturnya. = ANT/ZUMROTUN SOLICHAH/DIK
KORAN MADURA
KORAN PROBOLINGGO 12 SENIN 14 JULI 2014|NO. 0401|TAHUN III MADURA
LINTAS12 JATIM
Probolinggo
SENIN 14 JULI 2014 NO. 0401 | TAHUN III
BEDAK PKL
Bedak PKL TWSL Jadi Ajang Mesum
STATUS PROYEK. Pembangunan galangan kapal “wira dockyard” yang terdapat di Pelabuhan Pantai Ikan (PPI) Kelurahan Mayangan.
Pemkot Tidak Tahu Galangan Kapal PROBOLINGGO – Pemkot Probolinggo mengaku tidak tahu soal pembangunan proyek galangan kapal “wira dockyard” yang terdapat di Pelabuhan Pantai Ikan (PPI) Kelurahan Mayangan.Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Probolinggo, Didik Sudiknyo saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (13/7). Karena tidak tahu soal status proyek tersebut, pihaknya tidak bisa menjelaskan secara detail. Apalagi soal besarnya anggaran proyek itu. “Saya tidak tahu proyek itu dari mana anggarannya. Apakah anggaran provinsi Jatim atau pusat,” tandasnya. Pantauan di lapangan, proyek pembangunan galangan kapal itu berada di ujung pelabuhan PPI sebelah utara. Dari luar memang terlihat adanya kesibukan. Bahkan, terlihat hilir mudik pekerja yang keluar masuk areal proyek
tersebut. Sejumlah warga yang kebetulan sedang memancing di areal proyek saat dimintai keterangannya juga mengaku tidak tahu soal proyek pembangunan tersebut. Menurut mereka, keberadaan proyek itu sudah lama berlangsung. Namun, warga tidak tahu asal muasal proyek pembangunan tersebut. Ketua Komisi C DPRD Kota Probolinggo, Haris Nasution mengatakan, proyek galangan kapal yang berada di kawasan PPI
itu merupakan proyek dari propinsi Jatim. Karena anggarannya berasal dari APBD Jatim, pihaknya tidak bisa intervensi melakukan pengawasan secara langsung. “Kita tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung karena itu anggaran APBD Jatim,” ungkapnya. Kendati keberadaan proyek pembangunan galangan kapal itu banyak dipertanyakan warga, namun pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali ada warga yang mengeluh dan mengirim surat ke komisinya. Atau proyek itu telah menyalahi tata ruang kota. “Kalau memang ada warga yang mengeluh soal keberadaan proyek itu, silahkan saja ngirim surat ke komisi. Nanti komisi akan membahasnya,” pungkasnya. =Muhammad Sugianto
PROBOLINGGO – Keberadaan bedak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Taman Wisata Study Lingkungan (TWSL) Kota Probolinggo belakangan mulai dikeluhkan warga. Pasalnya, di bulan puasa Ramadan ini, bedak PKL itu dijadikan ajang mesum. Ironisnya, kelakuan mesum yang dilakukan oleh kalangan anak muda itu dilakukan di saat siang bolong. Melihat pemandangan tersebut, membuat sebagian pengunjung TWSL muntap.“Masak mesum di siang bolong. Di bulan puasa lagi,” ujar seorang pengunjung TWSL, Bambang kepada wartawan, Minggu (13/7). Dia menjelaskan, ulah mesum yang dilakukan oleh kalangan anak muda di salah satu bedak PKL itu, dinilai kurang menghargai. Apalagi melakukannya di sebuah warung yang terbuka. “Kita jadi risih melihatnya,” ungkapnya. Hal yang sama diakui pengunjung lainnya, Anton. Menurut dia, ulah mesum yang dilakukan oleh anak muda itu benar-benar keterlaluan. Apalagi di saat bulan puasa Ramadhan. Anehnya, meski berbuat mesum di tempat terbuka, pemilik warung itu diam saja. Bahkan, terkesan dibiarkan.
Melihat ulah mesum anak muda tersebut, sebagian pengunjung TWSL meminta agar petugas Sat Pol PP melakukan penertiban. Jika tidak dilakukan penertiban, pemandangan tak sedap itu justru akan berpengaruh terhadap pengunjung TWSL. “Apalagi sekarang itu TWSL jadi alternative tempat ngabuburit warga sekitar,” terang dia.
Tak heran, jika di sore hari banyak masyarakat yang berdatangan. Namun jika pemandangan mesum itu terus dibiarkan, perlahanlahan warga akan enggan juga untuk datang ke TWSL. Sekedar diketahui, belakangan ini lokasi TWSL jadi tempat alternatif warga di saat menjelang buka puasa Ramadhan. Tak heran, jika di sore hari banyak masyarakat yang berdatangan. Namun jika pemandangan mesum itu terus dibiarkan, perlahan-lahan warga akan enggan juga untuk datang ke TWSL. =Muhammad Sugianto
RISIH DIPANDANG. Keberadaan bedak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan TWSL Kota Probolinggo belakangan mulai dikeluhkan warga karena dijadikan ajang mesum.
Probolinggo
KORAN MADURA
SENIN 14 JULI 2014|NO. 0401|TAHUN III
13
Banjir Rob
Tiga Dusun Terendam
TUNTAS. Proses rekapitulasi penghitungan suara Pilpres yang berlangsung di PPK
Prabowo-Hatta Menang di Kandang Banteng PROBOLINGGO – Kota Probolinggo sebagai basis PDIP harus rela menerima kenyataan pahit. Capres yang diusungnya Jokowi-JK kalah oleh pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta. Dari hasil rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kademangan, untuk pasangan Prabowo-Hatta unggul dengan 12.942 suara. Sedangkan Jokowi-JK berhasil meraih 10.230 suara. Sedangkan suara tidak sah mencapai 220 suara. Capres nomor urut satu ini menyapu bersih kemenangan di seluruh kelurahan yang ada di kecamatan Kademangan, seperti ketapang 2.456 suara, Triwung Lor 1.969 suara, Triwung Kidul 2.645 suara, Pohsangit Kidul
1.546 suara, Kademangan 2.429 suara, dan pilang 1.897 suara. Sementara Capres nomor urut dua, Jokowi-JK unggul di Kecamatan Mayangan dengan meraih 18.771 suara. Perolehan suara itu diperoleh di kelurahan Mangunharjo sebanyak 6.737 suara, Jati 4.579 suara, dan kelurahan Wiroborang 2.143 suara. Sedangkan Prabowo-Hatta meraih 16.727 suara, unggul di dua kelurahan, yakni kelurahan Sukabumi dengan 3.265 suara, dan kelurahan Mayangan sebanyak 3.358 suara.
Kemenangan Prabowo-Hatta beralih di kecamatan Kanigaran dan Wonoasih. Hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Kanigaran, pasangan Prabowo-Hatta meraih 17.950 suara. Sedangkan pasangan Jokowi-JK meraih 14.000 suara. Untuk kecamatan Wonosih pasangan Prabowo- Hatta meraih 10.572 suara, dan pasangan Jokowi-JK meraih 7.787 suara, yang diperoleh dari Kelurahan Jrebeng Kidul 1.035 suara, Pakistaji sebanyak 1.125 suara, Kedunggaleng dengan 521 suara, Kedungasem dengan 1.678 suara, Sumbertaman sebanyak 2.637, dan Wonoasih mendapat 773 suara. “Alhamdulillah pasangan Prabowo Hatta di Kecamatan Wonoasih lebih unggul dari pa-
sangan Jokowi-JK. Insyaallah kita menang, dan menunggu hasil rekapitulasi secara nasional tanggal 22 Juli yang akan datang,”kata Nasir, saksi tim pemenangan Prabowo-Hatta, kepada wartawan, Minggu (13/7). Menurutnya, pasangan Prabowo-Hatta adalah calon presiden dan wakil presiden yang mempuyai visi-misi yang tegas untuk memimpin bangsa dan negara.”Ya kita tunggu, hasil finalnya nanti. Saya optimis Prabowo-Hatta akan menang mengungguli JokowiJK,”paparnya. Sementara hasil rekapitulasi PPK kecamatan Kedopok, diketahui proses rekapitulasi masih berjalan. =M.Hisbullah Huda
PROBOLINGGO - Garagara tanggul pembatas laut dengan permukiman warga Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo kurang memadai, perumahan warga sekitar desa setempat kembali diterjang banjir rob. Luapan banjir rob itu, membuat tiga dusun yakni dusun Karang Pandan, Dusuan Krajan dan Dusun Sembilangan terendam. Akses Jalan di tiga lokasi yang berbeda itu menghambat ekonomi warga. Pasalnya, jalan utama di desa tersebut terendam banjir setinggi 60 centimeter hingga 100 centimeter. Kondisi yang paling parah ada di Dusun Krajan. Dalam mengatasi banjir tersebut, warga sekitar melakukan pembatasan agar air tidak bisa masuk kedalam rumah. Alat yang dijadikan pembatas oleh warga berupa sebilah kayu untuk dijadikan penghalang di setiap pintu rumahnya. ”Kami hanya bisa menghambat masuknya air, agar tidak terlalu masuk ke dalam rumah,” terang Khairul salah seorang warga dusun Krajan. Desa Kalibuntu, kepada wartawan, Minggu, (13 /7). Selain mengakibatkan air masuk ke pemukiman warga, Banjir rob juga melumpuhkan sebagian aktifitas warga Desa Kalibuntu. Menurut pengakuan salah satu warga lainnya, Jatiman (57) mengatakan, biasanya becak sebelum ada banjir air laut, kendaraan dan angkutan lainnya bisa masuk. Namun sekarang jalanan agak sulit dilewati kendaraan oleh warga sekitar.“Air dijalan utama sudah masuk dengan volume yang relatif tinggi. Mau jalan bagaimana,” kata pria yang sehariharinya bekerja sebagai tukang becak itu. Sementara itu, Sahal salah satu tokoh masyarakat Desa Kalibuntu mengatakan, terjadinya air rob disebabkan rusaknya tanggul akibat tidak sebanding dengan volume air laut. Sehingga ketika air laut pasang, banjir masuk kerumah-rumah warga. =Mahfud Hidayatullah
14
KORAN MADURAKORAN MADURA SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III
LAPORAN CAROL AJI DARI BRAZIL
SENIN 14 JULI 2014 No. 0401 | TAHUN III
14
BRAZIL KALAH
Kapten Thiago Silva Minta Maaf BRASILIA - Kapten tim Brazil Thiago Silva menyampaikan permintaan maaf atas nama timnya seusai pertandingan terakhir timnya di Piala Dunia yang berakhir dengan kekalahan 0-3 atas Belanda dalam perebutan gelar juara ketiga, Sabtu (Minggu WIB), di Brasilia. “Ini momentum penuh kesedihan, karena kami mencoba segalanya dan tidak berhasil mendapatkan apa yang kami impikan. Sulit untuk kembali ke rumah dan mengatakan pada keluarga, ‘Maaf, saya tidak berhasil’,” katanya. “Sulit, karena kami harus mengangkat kepala kami dan menenangkan diri. Secara psikologis semuanya sedih, tapi saya rasa hidup harus terus berjalan. Hidup tidak berakhir di sini,” tambahnya. Silva melewatkan pertandingan semifinal kontra Jerman akibat skors. Namun, dia kembali tampil pada pertandingan kemarin yang digelar di Mane Garrincha National Stadium. Ironisnya, Thiago Silva mel-
akukan pelanggaran terhadap Arjen Robben di kotak terlarang hanya dua menit setelah kickoff. Ia sendiri beruntung tidak dikartu merah oleh wasit, namun timnya mendapat hukuman penalti. Striker Belanda Robin van Persie yang menjadi algojo sukses melesakkan bola ke gawang Julio Cesar. “Saya hanya bisa meminta maaf kepada masyarakat. Pertandingan melawan Jerman benar-benar memperburuk akhir Piala Dunia kami. Kekalahan hari ini (Sabtu waktu setempat atau Minggu WIB) jelas merupakan konsekuensi atas apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir,” katanya. “Ada banyak pesan positif, tidak semuanya merupakan bencana. Tapi kami perlu berkembang, ya, secara taktik, teknik, fisik, agar sukses di masa depan. Tampaknya seolah Piala Dunia 2016 (di Rusia) masih jauh, tapi perjalanan akan segera dimulai,” tambahnya.=ANT/DAR
PEMENANG KETIGA. Arjen Robben (kiri) dan Stefan de Vrij usai pertandingan Belnda kontra Brazil yang berakhir dengan skor 3-0. Meski Belanda merebut peringkat ketiga, namun Robben tetap kecewa karena gagal lolos ke final.
RAIH JUARA KETIGA
Arjen Robben Tetap Kecewa BRASILIA - Meskipun sukses menjadi juara tiga Piala Dunia 2014 setelah mencukur Brasil 3-0 di Stadion Nasional, Brasilia, Minggu (13/7 dini hari WIB, pemain sayap Belanda Arjen Robben tetap bersedih dan kecewa karena gagal ke final dan mengulangi kesuksesan empat tahun silam di Afrika Selatan. Di semifinal mereka kalah adu penalti dari Argentina 2-4, setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit.
B PEL ANGGARAN. Kapten Brazil Thiago Silva (belakang) melakukan pelanggaran terhadap striker Belanda Arjen Robben di menit kedua. Pelanggaran ini berujung hukuman penalti yang sukses dieksekusi oleh Robin Van Persie.
agi winger Bayern Muenchen itu, bermain di final adalah mimpinya sejak awal turnamen ini. Karena itu, dia begitu kecewa ketima “De Oranje” gagal bermain di partai puncak melawan Jerman yang berlangsung di Stadion Maracana, Rio de Janeiro Minggu (13/7) sore waktu setempat atau Senin (14/7) dini hari WIB tadi. “Ini adalah akhir yang hebat. Ini bisa sedikit meredakan rasa kecewa karena tidak ke final, tapi tidak benar-benar menghilangkannya Kekecewaan
itu tetap ada. Kami sudah begitu dekat dengan final. Kami layak mendapatkan lebih,” kata Robben seperti dilaporkan wartawan Koran Madura, Carol Aji. Mantan pemain Chelsea dan Real Madrid melanjutkan, “Saya sudah tidak penasaran lagi, saya sudah tampil mengeluarkan seluruh kemampuan saya. Saya juga bangga dengan tim ini, mereka semua layak mendapatkan pujian.” Sementara itu, kapten dan bek Brasil Thiago Silva kecewa berat dengan raihan timnya
pada Piala Dunia ini. Menurut dia, mereka tidak pantas mendapat hasil buruk seperti ini. “Saya pikir kami tak pantas untuk mendapatkan akhir seperti ini,” ucap bek Paris SaintGermain itu. Atas kegagalan ini, mereka harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Brasil yang begitu menggantungkan harapan kepada dia dan kawan-kawan untuk menegaskan superioritas mereka di pentas sepakbola dunia. “Kami harus meminta maaf kepada suporter. Mereka mencemooh kami pada akhir laga, itu normal. Mereka juga punya perasaan. Ini sangat berat,” imbuhnya. Sedangkan gelandang Brasil Ramires mengaku, hasil pada Piala Dunia 2014 ini tidak akan telupakan sepanjang hidup mereka. “Ini akan membekas di sisa hidup kami. Kami harus berusaha membangkitkan mental kami, mencari kekuatan di keluarga kami. Kami meminta maaf kepada rakyat Brasil,” ujarnya. =CAROL AJI
KORAN MADURA
KORAN MADURA
SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III
SENIN 14 JULI 2014 No. 0401 | TAHUN III
15
15
Rodgers: Liverpool Tetap Kuat Tanpa Luis Suarez LONDON - Brendan Rodgers menegaskan bahwa Liverpool akan menjadi lebih kuat pada musim depan meski ditinggalkan bintang mereka Luis Suarez.
S
uarez menyetujui kepindahan senilai 75 juta pound ke Barcelona pada Jumat dan pemain Uruguay itu akan terbang ke Spanyol untuk menjalani pemeriksaan medis pada pekan depan sebelum secara resmi menyelesaikan proses transfer. Pemain 27 tahun itu mencetak 82 gol dari 133 penampilan untuk Liverpool, dan torehan 31 gol dari 33 pertandingan liganya pada musim lalu membantu Si Merah lolos ke Liga Champions serta nyaris meraih gelar Liga Primer Inggris untuk pertama kalinya dalam 24 tahun. Namun kehadirannya di Anfield dinodai serangkaian insiden kontroversial, termasuk skors karena melakukan pelecehan rasial terhadap pemain Manchester United Patrice Evra dan menggigit pemain Chelsea Branislav Ivanovic. Suarez kembali berada dalam masalah pada Piala Dunia kali
ini, ketika ia menggigit bek Italia Giorgio Chiellini, yang membuatnya mendapat skors internasional selama sembilan bulan dan skors empat bulan dari semua aktivitas terkait sepak bola. Kasus terakhirnya membuat pemilik Liverpool John W. Henry ingin menjual Suarez, namun dana hasil penjualannya akan kembali diinvestasikan untuk memperkuat tim dan Rodgers mengharapkan klub dapat menuai hasilnya. “Saya yakin kami akan berkembang lebih jauh sebagai tim dan akan semakin kuat untuk musim mendatang, ketika kami akan bersaing di semua bidang; di kancah domestik dan kompetisi antar klub terhebat di dunia, Liga Champions,” kata Rodgers. “Kami fokus pada masa depan, ketika kami berusaha untuk melanjutkan dengan mengembangkan apa yang kami miliki dan bangun
pada kampanye Liga Utama Inggris musim lalu yang begitu mengagumkan.” Ini bukan pertama kalinya Liverpool memicu kekhawatiran terkait penjualan bintang mereka di lini depan. Pada 1977 Kevin Keegan pindah ke Hamburg namun ia digantikan dengan sukses oleh Kenny Dalglish, sedangkan kepindahan Ian Rush ke Juventus pada 1987 tidak dapat digantikan dengan sempurna oleh Peter Beardsley, John Aldridge, dan John Barnes. Pada kedua kasus Liverpool dapat memenangi gelar utama setelah kepergian nama-nama besar tersebut, dan Rodgers berharap program pembangunan ulangnya, yang termasuk perekrutan Rickie Lambert, Adam Lallana, dan Emre Can, akan m e n g hadirkan sukses serupa. “Jika ada satu hal dalam sejarah yang diajarkan oleh klub hebat ini terhadap kami, itu adalah bahwa Liverpool lebih besar dari
siapapun,” tutur Rodgers. “Saya berharap para penggemar kami meneruskan impan dan percaya bahwa kami bergerak ke depan, dan dengan pengemban-
gan dan kemajuan berkelanjutan, bersama-sama kami akan mendatangkan kesuksesan yang sangat kami idam-idamkan dan layak didapatkan.” =ANT/DAR
PINDAH KE BARCELONA. Salah satu gaya selebrasi Luis Suarez usai mencetak gol bagi Liverpool. Musim depan, Suarez akan membela klub Spanyol Barcelona.
TRANSFER PEMAIN
Mitos Jersey Finalis Piala Dunia 2014 RIO DE JANRIRO - Jerman menantang Argentina di final Piala Dunia 2014 ini di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, Senin (14/7) dini hari WIB Tadi. Saat berita ini naik cetak, kedua tim sedang bertarung hidup mati memperebutkan trofi tertinggi dalam dunia sepakbola itu. Belum tau siapa yang keluar sebagai juara. Tetapi bolehlah menyimak mitos jersey yang dipakai kedua tim pada laga tersebut. Karena telah ditetapkan Federasi Sepakbola Dunia atau FIFA sebagai tim “tuan rumah”, Jerman pun diberi pilihan pertama untuk Jerman memakai kaus utama mereka pada laga final Piala Dunia 2014.
menentukan akan memakai jersey yang mana untuk laga final ini. Meski ketika menghancurkan Brasil 7-1 di semifinal mereka memakai kostum keduanya, pasukan Joachim Loew memilih akan tetap memakai jersey pertama (home) saat menghadapi Argentina. Jersey utama klasik mereka adalah kaus putih celana hitam. Berdasarkan peraturan FIFA, jika satu tim mengenakan kostum warna cerah, maka tim satunya harus memakai yang lebih gelap. Karena itu, Argentina akan memakan jersey kedua (away) mereka, yaitu biru gelap, baik baju maupun celana. Nah, ada catatan menarik terkait dua pertemuan JermanArgentina di final Piala Dunia sebelumnya, yaitu di tahun 1986
dan 1990. Pada pertemuan di final Piala Dunia 1986, Argentina mengenakan kostum utamanya: kaus putih strip biru muda, dan celana biru dongker. Jerman memakai kostum keduanya: kaus hijau, celana putih. Hasilnya? Argentina menang 3-2 dan jadi juara. Empat tahun kemudian keadaan berbalik. Di final yang digelar di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Jerman memakai kostum klasiknya, sementara Argentina mengenai jersey keduanya: baju biru tua, celana putih. Hasilnya? Jerman menang 1-0 dan jadi juara. Bagi Jerman, hanya di 1986 mereka melakoni final Piala Dunia-nya tidak dengan kostum putih-hitam. Di 1954 dan juga 1974, mereka memakai seragam utamanya itu, dan tampil sebagai
juara. Pengecualian di final 1982, ketika mereka kalah 1-3 dari Italia. Kala itu Jerman juga memakai kostum putih-hitam, sedangkan Italia juga dengan kostum kebesarannya: biru-putih. Juga di final 2002, kala Jerman yang berkostum putih-hitam, kalah 0-2 dari Brasil yang tampil juga mengenakan jersey pertamanya: kuning-biru. Argentina juga selalu mengangkat trofi Piala Dunia dengan kostum pertamanya, baik di tahun 1978 maupun 1986. Jadi, apakah Jerman akan keluar sebagai kampiun Piala Dunia 2014 karena mereka mengenakan kostum home atau justru ini akan menjadi pengecualian seperti pada 1982 dan 2002 saat dikalahkan Italia dan Brasil di final? Kita tunggu saja. =CAROL AJI
16
KORAN MADURA
SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III
KORAN MADURA
16
SENIN 14 JULI 2014 No. 0401 | TAHUN III
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula
0 3
BRAZIL
BELANDA
STRIKER BELANDA Arjen Robben (kiri) terjengkang setelah ditekling pemain tengah Brazil Hernanes (kanan) pada laga perebutan juara ketiga antara Brazil kontra Belanda di Stadion Nasional, Brasilia, Sabtu (12/7) sore waktu setempat. Brazil yang mencari gelar hiburan usai digilias Jerman 1-7, malah kembali menelan kekalahan dari Belanda dengan skor 0-3.
BRASILIA - Tuan rumah Brasil ternyata belum bisa keluar dari keterpurukan saat dikalahkan 7-1 oleh Jerman di semifinal Piala Dunia 2014 ini. Buktinya, dalam perebutan tempat ketiga di Stadion Nasional, Brasilia, Sabtu (12/7) sore waktu setempat atau Minggu (13/7) dini hari WIB, Brasil lagi-lagi dipermalukan oleh Belanda dengan tiga gol tanpa balas.
A
lhasil, tim Oranye berhak duduk di peringkat ketiga Piala Dunia ini, sedangkan Brazil memetik hasil nihil. Bagi Brazil, keadaan ini bagaikan sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Wartawan Koran Madura, Carol Aji yang menyaksikan secara langsung pertandingan ini melaporkan bahwa kegagalan ini menjadi pukulan telak untuk pelatih Luiz Felipe Scolari yang mengantar Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang, 12 tahun silam. Pasalnya, pria yang dipanggil Felipao itu didapuk sebagai pelatih pada 2012 untuk memastikan Brasil bisa
mengangkat trofi untuk keenam kalinya dan itu dilakukan di kampung halaman sendiri. Ternyata misi ini gagal total. Tadinya, gelar ketiga akan menjadi penghibur bagi rakyat Brasil yang berduka setelah dibantai Jerman di semifinal. Ternyata publik Brasil pun terhenyak karena Seleccao tidak bisa berbuat apa-apa saat melawan Belanda. Tanda-tanda Belanda akan menang pada laga tersebut sudah terlihat sejak awal. Tim besutan Louis van Gaal itu langsung unggul lewat serangan pertamanya tepatnya di menit ketiga. Robben yang melesat bak meteor tidak bisa dihentikan oleh bek yang juga ka-
pten Thiago Silva. Karena itu bek Paris Saint Germain tersebut menarik kaus Robben dan penyerang Bayern Muenchen ini pun terjatuh di dalam kotak penalti. Wasit lalu menunjuk titik putih. Robin van
Persie yang ditugasi sebagai algojo sukses menempatkan bola ke sisi kanan gawang Julio Cesar dan tidak bisa dijangkaunya. Keroposnya lini pertahanan Brasil dimanfaatkan Belanda un-
tuk mencetak gol kedua lewat Daley Blind pada menit ke-16. Gol ini berawal dari umpan silang dari sebelah kanan. Bek David Luiz sempat menyundul bola tersebut tetapi kemudian jatuh di kaki Blind. Putra mantan bek Belanda Dany Blind itu lantas melepas tembakan untuk menaklukkan Julio Cesar serta mengubah kedudukan menjadi 2-0 untuk keunggulan Belanda. Kedudukan ini bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, tepatnya pada injury time, Belanda menambah satu gol lagi melalui Georginio Wijnaldum. Umpan silang Daryl Janmaat dari sisi kanan dikonversi Wijnaldum menjadi gol. Kedudukan 3-0 ini bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi Luiz Felipe Scolari kekalahan ini sungguh memalukan. Sebab dalam catatan Opta, Brasil juga belum pernah mengalami dua kekalahan beruntun di kandang sendiri sejak kalah dari Argentina dan Uruguay pada 1940. Piala Dunia 2014 yang tadinya diniatkan jadi pesta pada akhirnya berubah jadi mimpi buruk untuk Brasil dan juga Scolari. =CAROL AJI
SENIN 14 JULI 2014 No. 0401 | TAHUN III
KORAN MADURA
MENGAPA TEMPAT KOS LIAR BELUM DITERTIBKAN?
JOKOWI MENANG DI SRESEH, SISANYA DIKUASAI PRABOWO
MEGHASENIN PRATIWI 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III BIASAKAN DIRI BELAJAR DEWASA
PAMEKASAN
SAMPANG
NETER KOLENANG
F
J
A
P
Taneyan Lanjang ali ridho/koran madura
saiful islam/koran madura
KORAN MADURA
Kader Partai Keadilan Sejahtera Bangkalan membentangkan tulisan yang berisi keprihatinan kepada rakyat Palestina (kiri). Mahasiswa melakukan salat gaib untuk korban agresi Israel di depan Taman Adipaura Sumenep, Minggu (13/7) (kanan)
SUMENEP – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Wiraraja Sumenep menggelar aksi solidaritas untuk Palestina, Minggu (13/7) sekitar pukul 15.00 di depan Taman Adipura Sumenep. Selain berorasi mengutuk Israel, mereka juga menggalang dana dari pengendara.
H
asil penggalangan dana itu rencananya akan disumbangkan kepada warga Palestina yang sedang membutuhkan obat-obatan, sembako, dan bantuan lainnya. “Koin Indonesia untuk Palestina,” terang Presiden Mahasiswa BEM Unija Sumenep, Imam Hidayat. Penggalangan dana tersebut akan terus berlangsung hingga tiga hari. Pada hari pertama penggalangana dana kemarin, koin yang terkumpul Rp 4.350.000. Akibat serangan Israel, korban dari warga sipil Palestina yang tewas sudah mencapai 135 orang. Sementara 924 warga lainnya megalami luka-luka. Mahasiswa mengutuk penyerangan tersebut.
Koin dari Madura untuk Palestina Imam Hidayat mengatakan, agresi militer Israel kepada Palestina bagian dari kejahatan perang. Imbas dari agresi militer itu, ratusan warga sipil terus berjatuhan karena terkena tembakan yang dilancarkan militer Israel. “Ini kejahatan kemanusiaan. Kenapa Pemerintah Indonesia tetap berpangku tangan. Mereka (warga Palestina) adalah saudarasaudara kita. Kenapa mereka dibiarkan jadi korban pembantaian,” kutuknya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diminta tidak tinggal diam. Katanya, sudah seharusnya PBB memberikan sanksi tegas terhadap Israel yang membantai warga sipil Palestina. “Jika PBB diam saja, mengindikasikan PBB lebih berpihak terhadap Pemerintah Israel. Karena Israel telah melakukan pelanggaran HAM berat, sudah sepantasnya disidang di Mahkamah Interna-
sonal dengan tindakan kejahatan perang,” tukas Imam. Pantauan Koran Madura, setelah berorasi mengecam tindakan Israel, mahasiswa menggelar salat gaib untuk korban warga Palestina. Agresi militer Israel didoakan segera berakhir dan rakyat Palestina hidup tenang dan damai. “Hentikan perang ini, selama kemerdekaan rakyat Palestina belum diakui, selama itu pula bangsa Indonesia akan terus mendukung perjuangan bangsa Palestina memperoleh Kemerdekaan,” ujarnya. Sementara di Bangkalan, puluhan kader PKS setempat turun ke
jalan di perempatan lampu merah, alun-alun, Kota Bangkalan, Minggu (13/7) sore. Selain mengutuk keras agresi militer Israel, mereka juga menggalang dana dari pengguna jalan yang melintas. Kemudian dana yang terkumpul akan disumbangkan para korban Gaza. Mereka sangat membutuhkan bantuan tersebut. Saat ini para kaum muslimin yang ada di Palestina sedang menderita akibat kebrutalan Israel. Ratusan jiwa sudah melayang akibat rudal Israel. Kolap aksi KH Toha menyatakan sehubungan dengan serangan militer yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina mulai 1 Ramadan 1435 Hijriah sampai detik ini sangat tidak berprikemanusiaan. Israel membombardir pemukiman sipil dan menyebabkan warga Palestina wafat dan luka-luka berat. Pihaknya sangat prihatin atas penderitaan yang dialami rakyat
Palestina akibat ulah kekejaman dan kebrutalan tentara Israel dan sekutunya. Ia mengimbau kepada negara muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia untuk melakukan langkah-langkah kongkrit. “Supaya tentara Israel menghentikan agresi militer dan kekejamannya terhadap rakyat Palestina. Kami juga menyerukan kepada mujahidin Palestina untuk mempertahankan bumi pertiwi dari serangan Israel,” ungkapnya. Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk melakukan aksi solidaritas terhadap rakyat Palestina dengan cara melakukan qunut nazilah. Kemudian menginfakkan penghasilannya semaksimal mungkin untuk membantu perjuangan rakyat Palestina dalam melepaskan diri dari kebrutalan Israel. “Terakhir, kami mengimbau pada media massa cetak dan elektronik agar dapat memberitakan situasi di palestina secara adil dan proporsional,” paparnya. Aksi tersebut membuat jalan di depan alun-alun sempat macet. Dalam aksi ini tidak ada pihak kepolisian yang melakukan pengamanan. Massa membubarkan diri dengan tertib usai menyampaikan aspirasi dan penggalangan dana. =ALI RIDHO/SYAIFUL ISLAM /MK
KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B
SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III
MADURA
Sumenep
SENIN 14 JULI 2014 No. 0401 | TAHUN III
BANDARA TRUNOJOYO
PAMERAN KARYA ADITYA NOVALI
Bandara Belum Miliki Izin Keselamatan Penerbangan SUMENEP – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Mohammad Fadilah mengatakan, Bandara Trunojoyo belum memiliki izin operasional, izin keselamatan penerbangan, dan juga landasan pacu penerbangan. ”Itu semua masih dalam tahap proses. Karena penerbangan itu tidak semudah orang mengemudi mobil, seperti Avanza dan juga Alphard. Masih memerlukan persiapan yang lebih matang,” katanya.
Kalau untuk izin jelas tidak akan selesai secepat itu, namun kami tidak bisa menjelasklan secara detail,”
Mohammad Fadilah Kepala Dishub
Menurut Fadilah, proses izin serta persiapan lainnya membutuhkan waktu yang cukup lama. ”Kalau untuk izin jelas tidak akan selesai secepat itu, namun kami tidak bisa menjelasklan secara detail, untuk jelasnya kami tunggu besok, karena besok akan dijelaskan semuanya oleh Direktur Trigana Air di Bandara,” tukasnya, Minggu (13/7). Pada hari ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep akan menggelar tasyakuran Bandara Trunojoyo. ”Pemkab akan mengadakan doa bersama, itu merupakan bagian dari serangkaian persiapan pengoperasian Bandara Trunojoyo Sumenep sebagai bandara komersial,” kata Bupati Sumenep A. Busyro Karim melalui Kepala Bagian (Kabag) Humas Setkab Sumenep Sufiyanto. Menurut Sufi, acara yang akan digelar di Bandara Trunojoyo itu, sebagai langkah awal Pemkab Sumenep untuk mengkomersilkan Bandara Trunojoyo. ”Itu kami lakukan sebagai sosialisasi bagi seluruh warga Sumenep, jika dalam waktu dekat Bandara Trunojoyo akan segera dikomersilkan,” ungkapnya. =JUNAEDI/MK
Sebuah kuas besar (kanan) terpajang pada pembukaan pameran seni rupa karya Aditya Novali, yang bertajuk "Painting Sense", di Galeri Roh Projects, Jakarta, Sabtu malam (12/7). Aditya Novali, 36, lahir di Solo, Jateng, yang belajar arsitektur di Universitas Katolik Parahiyangan dan mengambil gelas master Seni Konseptual di Eindhoven, Belanda, akan berpameran hingga 16 Agustus 2014.
760 Guru Belum Ikuti Pelatihan Kurikulum 2013 Dinas Pendidikan: Kami Tidak Bisa Menekannya SUMENEP – Sebanyak 760 guru di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep belum mengikuti pelatihan kurikulum 2013 yang diselenggarakan Disdik Sumenep pada 1-30 Juni 2014. Guru yang belum mengikuti pelatihan beralasan karena ditugaskan di daerah kepulauan dan juga ada yang sakit. "Untuk guru yang bertugas di daerah kepulauan banyak masih belum mengikuti, itu karena tersendat masalah transportasi. Sedangkan di daerah daratan, beralasan karena sakit dan ada yang berdalih sedang menghadiri acara keluarga di luar kota," kata Kepala Seksi Kurikulum TK-SD Disdik Sumenep Abd. Kadir. Menurut Kadir, ratusan guru yang belum mengikuti pelatihan itu, kebanyakan guru yang bertugas di Kepulauan Masalembu dan Sapeken. "Kami sadari, letak geografis dua kepulauan itu sangat jauh, sedangkan transportasi juga sulit, apalagi di saat cuaca ekstrem. Tentunya itu juga menjadi beban. Selain itu masih banyak agenda yang lebih urgen sehingga guru tersebut tidak bisa mengikuti pelatihan," ungkapnya. Disdik sebagai penyelenggara, mengaku tidak bisa menekan terhadap para guru yang belum mengikuti pelatihan tersebut. "Untuk itu, kami tidak bisa menekannya. Hanya saja kurikulum yang baru sifatnya wajib diterapkan," terangnya.
Lebih lanjut Kadir mengatakan, agar penerapan kurikulum yang baru bisa berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, dirinya mengaku akan terus melakukan pelatihan di setiap sekolah di tingkat SD. "Kalau tidak ada halangan, tanggal 17 mendatang kami akan melakukan pelatihan lagi," akunya. Sedangkan sasaran yang akan ditempati sebagai tempat pelatihan, akan diselengarakan di sembilan SDN, di antaranya SDN Pangarangan III, SDN Pandian I, SDN Lenteng Timur I, SDN Saronggi I, SDN Pragaan Laok I, SDN Aeng Merra II, SDN Gapura Barat I, SDN Rubaru I, dan SDN Kalianget Barat I. "Ini yang menjadi sasaran utama kami bulan ini," ujar Kadir Sementara saat ini yang sudah menerapkan kurikulum 2013, masih dibilang masih minim, buktinya dari ribuan SDN di Kabupaten Sumenep hanya sebanyak 15 SDN, itu tersebar di 12 kecamatan yang berada di daratan Sumenep. Sekolah tersebut di antaranya, SDN Ambunten Timur
I Kecamatan Ambunten, SDN Pamolokan II Kecamatan Kota Sumenep, SDN Saronggi I Kecamatan Saronggi, SDN Rubaru I Kecamatan Rubaru, SDN Tambaagung Tengah II Kecamatan Ambunten, SDN Pangarangan IV Pasongsongan, SDN Kalianget Barat I Kecamatan Kalianget, SDN Batang-Batang Daya I Kecamatan Batang-Batang, SDN Karduluk I Kecamatan Pragaan, SDN Manding Laok I Kecamatan Manding, SDN Lenteng Timur I Kecamatan Lenteng, SDN Pangarangan III Kecamatan Kota Sumenep, SDN Bataal Batrat I Kecamatan Ganding, dan SDI AlQodiri Kecamatan Rubaru. "Itu semua sudah selesai mengikuti pelatihan semua," terang Kadir Walaupun semua SDN telah selesai mengikuti pelatihan, namun dipastikan tidak akan menggunakan kurikulum 2013 secara keseluruhan. Itu karena penerapan kurikulum tersebut hanya berlaku untuk kelas 1, 2, 4 dan kelas 5. "Makanya yang ikut pelatihan saat ini hanya para guru yang mengajar selain kelas tiga dan kelas enam. karena untuk penerapan kurikulum baru di dua kelas itu, secara nasional akan diberlakukan mulai tahun 2015 mendatang," tukasnya. Secara terpisah, anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) Mohammad
Suhaidi menilai penerapan kurikulum tahun 2013 hanya formalitas. "Kami pesimis jika penerapan kurikulum tahun 2013 ini berjalan maksimal. Karena selama ini masih banyak guru dan lembaga yang belum siap," katanya. Hasil pengamatan DPKS, berbagai lembaga di Kabupaten Sumenep hingga saat ini masih belum memiliki bahan ajar. Padahal, bahan ajar merupakan kunci utama untuk menerapkan kurikulum yang baru tersebut. "Selain itu, kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki para guru masih belum memadai," terangnya. Bahkan, lanjut Suhaidi, walaupun telah gencar dilakukan pelatihan, namun para guru dinilai masih belum menguasai sepenuhnya amanat yang tercantum dalam kurikulum yang baru tersebut. Disdik diminta untuk menunda penerapan kurikulum 2013 secara serentak. "Kami kurang faham indikator yang dipakai Disdik dalam menerapkan kurikulum itu, wong kenyataannya di bawah masih belum siap. Hemat kami alangkah lebih baik jika penerapan kurikulum dipending sampai semuanya benar-benar siap. Sehingga penerapan itu bisa berjalan maksimal kedepannya," pungkasnya. =JUNAEDI/MK
KORAN MADURA
Sumenep
SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III
Penghentian Penyidikan Dinilai Janggal Kasus SMAN 1 Batuan Bakal Dilaporkan ke KPK dan Kejagung SUMENEP – Penghentian penyidikan dugaan penggelembungan harga pengadaan lahan SMAN 1 Batuan dinilai janggal. Kasus itu akan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Ketua Umum PC PMII Sumenep Imam Syafi’ie mengatakan, audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim tidak memerintahkan Kejari Sumenep untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), setelah hasil audit tersebut mengatakan tidak ditemukan kerugian negera. “Kata BPKP saat saya lang-
sung mendatangi BPKP, hasil audit itu masih ada dua kemungkinan, yakni ditemukan kerugian negara atau tidak dapat menghitung kerugian negara. Kalau memang BPKP mengarahkan belum dapat menemukan kerugian negara, berarti ada indikator atau variabel yang belum disampaikan oleh Kejari ke BPKP,” kata Imam. Kata Imam, jika Kejari tidak
dapat menghitung kerugian negara, berarti selama ini, Kejari telah main-main dengan kasus. “Ini kalau ditinjau dari kemungkinan yang kedua. Berarti selama ini, Kejari tidak serius dan mainmain dalam menangani kasus korupsi. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, kasus ini akan kami laporkan ke KPK,” jelasnya. Sebelumnya, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sumenep Moh Sugiyanto mengatakan, Kajari Roch. Adi Wibowo pada 3 Juli 2014 mengeluarkan SP3 Nomor: 01/0.5.34/ FD.1/07/2014 setelah menerima hasil ekspore audit BPKP Jawa
Timur. “Hasil ekspose itu menyatakan proyek pengadaan lahan SMAN 1 Batuan belum menemukan unsur kerugian negara di dalamnya. Alasan itu di antaranya, dalam penetuan nilai tanah yang ditunjuk Kasi PP Manuel, harga taksir tanah sebesar Rp 178 ribu per meter persegi. Harga taksiran tanah itu tidak terlalu jauh dengan harga kesepakatan yang dibuat, yakni sebesar Rp 175 ribu per meter per segi,” terang Sugiyanto (Koran Madura, 11/7). Sementara Gerakan Aktivis Sumenep Anti Korupsi (GASAK) Bagus Junaidy mengatakan akan
C
melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung RI. Terbitnya SP3 yang dikeluarkan Kajari Sumenep dinilai menandakan ada mafia di balik kasus tersebut. "Sebab saya prediksi, jika kasus SMAN 1 Batuan tidak selesai dengan baik, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Sumenep akan semakin membudaya, sebab ada yang memegang kendali dalam kasus ini," terangnya. Lebih lanjut Junaidy, mengatakan, keterkaitan izin lokasi SMAN 1 Batuan, semestinya menurut prosedural yang harus dilalui dari Dinas Pendidikan Sumenep (Disdik) diusulkan ke Disdik Provinsi Jatim dengan dokumen perencanaan. Namun, hal tersebut tidak disertai dengan dokumen perencanaan. “Termasuk penetapan lokasi juga harus ada izin Gubernur. Tetapi, izin dari Gubernur belum dikantongi. Siapa pun akan bilang janggal. Maka, kasus ini akan kami bawa ke Kejaksaan Agung RI, sebab Kejari Sumenep sudah tak serius,” terangnya. =SYAMSUNI/MK
PELAYANAN PUBLIK
Kinerja PMI Dipersoalkan
Petugas memerlihatkan labu darah di Unit Transfusi Darah PMI Kota Bandung, Jawa Barat. Memasuki bulan Ramadan pendonor darah di kota Bandung mengalami penurunan sampai 60 persen. Sementara ketersediaan labu darah hanya bisa memenuhi kebutuhan sampai satu minggu ke depan.
SUMENEP – Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh Subaidi mengatakan, berdasarkan keluhan dari masyarakat, warga yang membutuhkan darah di PMI harus mengeluarkan uang jaminan sebesar Rp 300 ribu per kantong darah. Sementara uang penggantinya tidak jelas. “Pasien sudah memberikan jaminan ke PMI, tapi faktanya uang tersebut tidak diganti-ganti. Ketidakjelasan uang pengganti itu telah memberatkan pasien terutama dari kalangan yang kurang mampu. Bahkan ada uang pengganti itu sampai 1 tahun belum juga dibayar. Padahal darah itu gratis,” tandasnya. Untuk mengurai persoalan tersebut, pihaknya menilai perlu ada hearing dengan pihak terkait seperti Dinkes, rumah sakit, dan PMI, agar persoalan itu bisa jelas. “Kami menginginkan ada hearing dengan pihak terkait untuk mencari solusi dalam persoalan ini,” terangnya. Menurut politisi PPP, dalam APBD sudah dianggarkan sebesar Rp 200 juta per tahun untuk dana operasional PMI. Sedangkan anggaran proses penggantian darah tersebut sekarang sudah include pada BPJS, sebelunya memang masih ditangani Jamkesmas. “Kan tinggal mengklaim saja ke BPJS,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua PMI Sumenep, Kurniadi Wijaya, menjelaskan, darah untuk pasien itu gratis. Yang perlu diperjelas uang pengganti pengolahan darah sama sekali tidak
ada hubugannya dengan PMI. “Itu urusan pribadi pasien dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Biaya pengganti itu harus dibayar setelah mendapat kuitansi dari UTD PMI karena darah yang didonorkan itu harus bebas HIV, Siphilis dan Hepatitis. Sehingga stok darah itu harus disimpan di laboratarium biar steril, itu yang membutuhkan biaya,” katanya menegaskan. Perlu diketahui masyarakat, kata dia, untuk biaya lab dan kantong darah, sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim No 41 Tahun 2014 Tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD). “Jadi, tidak benar jika PMI menjual darah pada pasien,” tegas Kurniadi sebagai klarifikasi atas komentar Ketua Komisi D DPRD Sumenep, Subaidi. Kurniadi juga mengklarifikasi, bantuan biaya operasional yang diterima PMI dari Pemerintah Kabupaten Sumenep, bukan sebesar Rp 200 juta. “Dari Pemda bukan Rp 200 juta, tetapi Rp 50 juta dan tiap tahun sudah diperiksa oleh Irwilkab dan BPK dan tidak ada masalah,” urainya. Bahkan, dia sangat mendukung bila pihak Komisi D DPRD Sumenep akan hearing dengan lembaganya maupun dengan instansi terkait. Sebab, sejak DPRD 2009 hingga saat ini belum pernah ada hearing. “Kami mendukung keinginan untuk hearing itu,” harapnya. =ALI RIDHO/MK
D
KORAN MADURA
Sumenep
SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III
UJIAN AKHIR PELATIHAN SINDEN. Sejumlah sinden mengikuti ujian akhir pelatihan sinden di Gedung Serbaguna Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Madiun, Jatim, Minggu (13/7). Ujian akhir tersebut digelar untuk menguji kemampuan sinden yang telah mengikuti pelatihan selama enam bulan dengan tujuan melestarikan kesenian tradisional Jawa.
Warga Pasean Diamankan Hendak Mengangkut Pasir di Ambunten SUMENEP - Laki-laki berinisial SP, warga asal Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, bersama dengan truk yang sudah bermuatan pasir diamankan tim yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Minggu (13/7) dini hari. Ia diamankan saat hendak mengangkut pasir di Dusun Lebak, Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten. Menurut informasi yang didapat Koran Madura, SP hanya sebagai sopir. Sementara pengelola pasir tersebut SY, warga asal Ambunten Barat. Sementara truk yang digunakan untuk mengangkut pasir milik Ahmad, warga Dusun Lebak, Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten. Kapolres Sumenep melalui Kabag Ops Kompol Edy Purwanto membenarkan tentang penangkapan warga Pasean tersebut. Menurut Edy, kini barang bukti
dan orangnya sedang diamankan di Mapolres. Ditanya jumlah orang yang ditangkap, Edy menyuruh untuk menghubungi Kasat Reskrim Polres. “Saya kurang tahu ada berapa orang, tetapi barang bukti berapa mobil dan pelakunya diamankan di Polres Sumenep. Jika detailnya silakan hubungi langsung kasat Reskrim,” jelasnya. Saat wartawan mencoba untuk menghubingi Kasat Reskrim, ia belum merespons telepon
wartawan. Iriyanto, warga Desa Lebak, menuturkan, aktivitas penambangan pasir liar hingga saat ini masih berlanjut. Operasi aparat sering tidak menemukan aktivitas penambangan karena diduga ada kongkalikong antara penambang dengan pihak aparat. “Sehingga operasi itu sering gagal. Maka tim pun pulang dengan tangan hampa. Sebab, ketika ada laporan sedang ada penambang liar, tempat itu sudah dalam keadaan kosong,” jelasnya, Minggu (13/7). Iriyanto berharap penegak perda serius menegakkan hukum. “Sebab, jika penambang pasir itu dibiarkan, maka akan semakin marak. Bahkan bisa terjadi abrasi hingga membahayakan rumah-rumah kami,” jelasnya. =SYAMSUNI/MK
TAMBANG
Rencana Penambangan Fosfat Diduga Ilegal SUMENEP - Rencana penambangan fosfat di Dusun Tambereen, Desa Gedang-Gedang, Kecamatan Batuputih, diduga tanpa sepengetahuan Pemkab Sumenep. Sebab, kepala desa setempat mengaku belum menerima pemberitahuan apa pun terkait rencana penambangan bahan baku campuran pupuk urea tersebut. Atnawati, salah satu pemilik tanah yang mengandung fosfor, mengatakan, ketika tim peneliti dari Bandung waktu itu menemukan areal tanah di pegunungan yang mengandung fosfor, tidak ada pemberitahuan bahwa telah seizin Pemkab Sumenep. "Kami tidak tahu persis apakah sudah memberitahu (pemerintah) kabupaten. Cuma ketika beberapa orang ke sini, hanya meminta persetujuan warga untuk dilakukan penambangan. Warga yang tanahnya mengandung fosfor diberi upah Rp 150 ribu dan disuruh tanda tangan persetujuan," tuturnya. Menurut janji dari tim pe-
neliti dari Bandung tersebut, kata Atnawati, tanah yang mengandung fosfor itu nantinya akan dihargai sesuai ukuran. "Katanya per satu meter persegi akan dihargai Rp 75 ribu. Tapi harga itu belum ada kesepakatan dengan warga. Sekarang penggalian sudah mulai dilakukan, meski belum sampai ke dasar tanah yang mengandung fosfor, pekerja tetap dibayar," imbuhnya. Kepala Dusun Tambereen, Zawawi mengatakan bahwa sampai saat ini memang masih belum ada pemberitahuan kepada pihaknya. "Sekarang masih belum. Karena penambangan masih belum dilakukan, sekarang hanya persiapan saja di lokasi. Nanti kalau sudah menambang harus ada pemberitahuan," ujarnya. Sementara itu, Kepala ESDM Sumenep, Abd Kahir masih belum bisa dimintai keterangan terkait adanya aktivitas persiapan penambangan fosfat di Kecamatan Batuputih Sumenep. =ALI RIDHO/MK
KORAN MADURA
Sumenep
SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III
Ada Kriminalisasi Wartawan Ketua Komunitas Jurnalis Sumenep: Polisi Jangan Jadi Mafia SUMENEP – Veros Afif (28), wartawan TV One, menerima perlakuan kasar saat hendak meliput perampasan motor di Jalan Raya Sumenep, tepatnya di depan SMKN 1 Sumenep, Sabtu (13/7). Pelakunya sejumlah orang yang mengaku sebagai debt collector. Kejadian tersebut bermula saat Veros hendak mengeluarkan kamera dari dalam tasnya. Verus mengaku bajunya ditarik dan dipukul dari belakang. Di dadanya membekas merah lebam. "Saya hendak meliput perampasan motor, sebab saat itu, beberapa orang itu bersikap keras kepada siswa tersebut, bahkan dipaksa masuk ke mobil. Nah, melihat itu saya langsung turun dari sepeda dan mendatangi mereka, khawatir ini modus penculikan kepada siswi. Namun, tanpa basabasi, tiba-tiba saya langsung dikeroyok oleh sejumlah orang yang mengaku debt collector perusahaan leasing tersebut, " katanya saat mengikuti pemeriksaan di Klinik Polres Sumenep pada saat melaporkan pengeroyokan itu. Sementara itu, Ananda Dwi Arifin (15) siswi yang menjadi korban perampasan terlihat agak sedikit terguncang dan trauma
atas kejadian tersebut. Siswi yang baru selesai ikut herrigistrasi itu langsung mengalami kejadian tidak mengenakkan di sekolahnya. Sehingga bersama orangtuanya, Ananda langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Ananda menyebutkan bahwa pelaku yang melakukan kekerasan dan perampasan itu berjumlah 10 orang. Pengakuannya, mereka menggunakan mobil warna hitam. Setelah melakukan perampasan, Ananda lalu dipaksa agar segera masuk ke mobil pelaku. "Saya dipaksa dan didorong untuk masuk ke mobil. Tapi saya tidak mau. Mereka tetap maksa, bahkan narik-narik saya. Saya pun tidak mau, sebab mereka sepertinya akan menculik saya," jelas Ananda. Mujur kata Ananda, Veros, sala satu wartawan datang, hingga dapat membantu Ananda dari paksaan sejumlah orang itu. “Na-
mun, Mas wartawan dihalanghalangi untuk meliput hingga dipukul dan dikeroyok,” jelasnya. Setelah melakukan perampasan, kata Ananda, para pelaku langsung kabur ke arah utara setelah sebelumnya memberikan selembar surat bukti perampasan motor kepada Ananda. Kejadian pemukulan itu, Veros langsung menghubungi pihak kepolisian kalau terjadi pemukulan dan perampasan sepeda motor. Setelah menerima laporan, polisi langsung melakukan pengejaran dan dapat mengamankan mobil bernopol DK 707 BB yang diduga digunakan para pelaku. Namun, soal pelaku yang ditangkap oleh pihak kepolisian masih terjadi simpang siur. Polisi tidak mengakui kalau pelaku itu banyak. Pihak kepolisian hanya bisa mengamankan satu pelaku. Dikonfirmasi kepada Kasat Reskrim soal insiden pemukulan dan perampasan, ia membenarkan, tetapi enggan untuk berkomentar terkait dengan kronologis kejadian hingga mobil itu dapat diamankan. Ia mengarahkan agar melakukan konfirmasi kepada Wakapolres. Saat hendak di kon-
frimasi, Wakapolres Sujiono juga tak banyak komentar. "Ke kapolres saja," ujar Sementara itu, Ketua Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS), Abd. Rahem sangat menyesalkan pengeroyokan itu. Sebab peristiwa telah mencederai undang-undang. "Sebab menghalangi tugas wartawan itu telah melanggar UU Kebebasan Pers Nomor 40 Tahun 1999 minimal denda hukum 2 tahun penjara," katanya. Rahem sedikit mempertanyakan keseriusan pihak kepolisian dalam mengusut tuntas soal premanisme jurnalis. “Ketika ditanya kepada korban dan pelaku kekerasan, pelaku itu lebih 10 orang, namun setelah dikonfirmasi ke polres, hanya satu pelaku yang diamankan. Mana yang benar? Saya harap polisi jangan jadi mafia,” jelasnya. Ia juga sedikit menyayangkan sikap polisi yang tertutup kepada wartawan. “Maka jangan salahkan publik jika banyak bertanya, sebab pihak polisi belum terbuka. Buktinya, henda dikonfirmasi tak ada yang mau berkomentar banyak,” jelasnya. =SYAMSUNI /MK
Ananda Dwi Arifin menunjukkan bukti lapor di Mapolres. Veros Afif, memperlihatkan bekas pukulan oleh orang yang mengaku sebagai debt collector (foto insert).
E
PENGAMANAN REKAPITULASI
Polres Siagakan Puluhan Personel di PPK Sumenep Polpres Sumenep menyiagakan puluhan personel di masing-masing kantor panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk menjaga rekapitulasi penghitungan suara Pemilu PresidenWakil Presiden (Pilpres) 2014 tingkat kecamatan. Kabag Operasional Polres Sumenep Kompol Edy Purwanto, Minggu, menjelaskan sesuai tahapan Pilpres 2014 yang ditetapkan KPU, rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dijadwalkan pada 13-15 Juli. "Ada interval waktu yang bisa dimanfaatkan oleh masing-masing PPK. Namun, sebagian besar PPK di Sumenep memastikan melaksanakan tahapan tersebut pada Minggu pagi ini. Oleh karena itu, kami menyiagakan puluhan personel di masing-masing kantor PPK," katanya di Sumenep. Sumenep memiliki 27 kecamatan dan sembilan di antaranya berada di wilayah kepulauan. "Sesuai laporan yang kami terima, ada satu-dua PPK di Sumenep yang ingin melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2014 tingkat kecamatan pada malam hari," ujarnya. Edy mengatakan, jumlah personel yang disiagakan di masing-masing PPK yang menggelar rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2014 tingkat kecamatan itu tidak sama. "Namun, kami pastikan jumlah minimalnya 10-12 personel, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan," ucapnya. Selain itu, pihaknya menyiagakan ratusan personel lainnya di Mapolres Sumenep dengan status pasukan "on call". "Mereka yang 'on call' itu siap turun ke lapangan sepanjang dibutuhkan. Hingga sekarang sesuai laporan dari pimpinan di masing-masing polsek, situasi kondusif," ujarnya, menambahkan. =ABD AZIZ/ANT
KORAN MADURA
SENIN 14 JULI 2014|NO. 0401|TAHUN III PROBOLINGGO F KORAN MADURA
Pamekasan
SENIN 14 JULI 2014 NO. 0401 | TAHUN III
F
PENYIDIKAN
Kasus Penyerangan Wartawan Meningkat
PENGGALANGAN UNTUK PALESTINA. Ribuan santri mengikuti istigasah di Masjid Agung Asy-Syuhadak, Pamekasan, Jatim, Sabtu (12/7) malam. Istigasah yang diikuti ribuan santri dari tiga pesantren besar di kabupaten itu sebagai dukungan sekaligus mendoakan korban kekejaman Israel atas warga Palestina.
Mengapa Tempat Kos Liar Belum Ditertibkan? 50 Pengusaha Hanya Dikumpulkan dan Diberi Pembinaan PAMEKASAN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Pamekasan kesulitan untuk mendeteksi dan menertibkan tempat kos tak berizin. Lembaga penegak Perda ini tidak memiliki data pasti, tempat kos mana saja yang belum mengantongi izin. Kepala Satpol PP Pemkab Pamekasan, Didik Haryadi mengaku kesulitan melakukan penertiban terhadap kos-kosan yang belum mengantongi izin, karena Pol PP tidak mengetahui secara pasti kos-kosan yang tidak berizin ataupun yang sudah berizin. Karena sampai saat ini KPPT sebagai lembaga yang mengurus izin, belum memberikan daftar kos yang sudah mengantongi izin maupun yang tidak. Ia khawatir saat melakukan penertiban, kos-kosan tersebut sudah mengantongi izin operasional dari pemerintah. Beberapa waktu yang lalu kata Didik, pemerintah sudah mengumpulkan sejumlah pengusaha rumah kos dan pemondokan di Pamekasan. Sedikitnya 50 pen-
gusaha kos di Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Pademawu dan Tlanakan dikumpulkan untuk diberikan pembinaan tentang kewajiban yang harus dilakukan sebagai pemilik kos. Termasuk memberikan himbauan kepada pemilik kos yang belum mengantongi izin, untuk mengurus iZin ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Selain itu kata Didik, Pol PP juga bertugas melakukan pengawasan terhadap rumah kos di Pamekasan, mengantisipasi adanya aktivitas di dalam rumah kos yang melanggar Perda. “Misalnya jam kunjung pengunjung kos, pemisahan antara kos laki-laki dan perempuan, tidak minumminuman keras, tidak membawa
narkoba, apalagi melakukan perbuatan mesum,” ungkapnya. Mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pamekasan ini berjanji dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan KPPT. Termasuk akan meminta data Rumah kos yang sudah mengantongi izin. Kepala KPPT Pamekasan Sahrul menyatakan lembaganya sudah mensosialisasikan kepada pemilik kos-kosan di Pamekasan, tetapi mereka enggan mengurus izin. Tujuanya, untuk mendeksi jenis usaha yang dikelolanya. Padahal, proses pembuatan izin tidak dipungut biaya, dan sistemnya sudah satu pintu. Saat ditanya sanksi, Sahrul mengaku lembaganya hanya memiliki kewenangan memproses izin dan mensosialisasikan persyaratan pembuatan izin, sementara penertibannya menjadi kewenangan aparat penegak Perda yakni Pol PP. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH
PAMEKASAN - Kasus kekerasan terhadap wartawan harian, Moh Amiruddin (Kabiro Radar Madura) dan Andre Havid (Reporter RRI) yang dilakukan oleh gerombolan yang mengaku wartawan meningkat dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Dua orang saksi dari pelapor kembali diperiksa penyidik Unit II Satreskrim Polres Pamekasan, untuk dimintai keterangan lebih lanjut, yaitu, Taufiqurrahman, 32, (kontributor kompas. com) dan Sukma Firdaus, 29, (wartawan Koran Madura). “Lami kembali dimintai keterangan tambahan oleh penyidik. Karena perkara yang dilaporkan oleh rekan kami Moh Amiruddin, sekarang kasusunya sudah memasuki tahap penyidikan,” kata Sukma Firdaus, usai memberi keterngan di Mapolres Pamekasan, Sabtu (12/7). Sebelumnya, penyidik sudah meminta bukti tambahan kepada pelapor terkait kasus tersebut, Selasa, (1/7) lalu. Diantaranya bukti berupa compaq disk (CD) yang berisi rekaman video saat terjadi penyerangan. Dua ekspemplar koran edisi 6 dan 7 juni 2014, yang memuat tentang berita yang berisi pernyataan ketua Persatuan Wartawwan Indonesia (PWI) Pamekasan, Abd Aziz, dan ketua Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP), Moh Zuhri. Dan, bukti proposal Kaukus Wartawan Pamekasan (KWP), yang melakukan pencatutan, karena mengatasnamakan gabungan organisasi wartawan se Pamekasan. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terkait
perubahan nama terlapor. Dari Sulaiman menjadi Moh Erpan, dengan alamat yang sama, yakni Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan. Seperti diketahui, para terlapor dalam kasus ini, antara lain, M Yasin warga Kelurahan Bugih, kecamatan Kota, Turmudi warga Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Abdus Salam warga Pademawu, Slamet warga Desa Tobungan, Kecamatan Galis, Sukari warga Desa Teja Barat, Kecamatan Kota dan Moh Erpan warga Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan. Sebagaimana diberitakan, kasus ini berawal dari kejadian 9 Juni lalu. Dimana pada hari itu Moh Amiruddin, 30, (wartawan Radar Madura), dan Andre Havid, 44, (reporter RRI), melapor ke SKPT Polres Pamekasan. Mereka melapor karena tidak terima profesinya sebagai wartawan dilecehkan oleh sekelompok orang yang juga mengaku wartawan. Mereka melaporkan terkait pengancaman yang disertai upaya pemukulan yang dilakukan sekelompok orang tersebut. Bahkan tidak hanya mengancam kekerasan saja, sekelompok orang yang dikoordinir Yasin itu juga mengancam akan membunuh, terutama kepada Amir. Sedangkan Andre juga ikut diancam mereka karena berusaha membela Amir. Kejadian itu sendiri terjadi di salah satu warung kopi di Jl Kabupaten. Saat itu kurang lebih ada 30 orang yang melakukan penyerangan terhadap Amir. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH
DIPERIKSA. Saksi Sukma Firdaus (kanan), wartawan Koran Madura, diperiksa penyidik Unit II Satreskrim di Mapolres Pamekasan, Sabtu (12/7)
Pamekasan
KORAN MADURA
SENIN 14 JULI 2014|NO. 0401|TAHUN III
Mamin Kadaluwarsa Marak
G
PEMILU PRESIDEN
Bau Kecurangan Kubu Prabowo Diadukan ke Panwaslu
Alwi: Tingkatkan Sidak PAMEKASAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan meminta kepada masyarakat lebih berhati-hati membeli barang-barang khususnya makanan ataupun minimuan (mamin) mentah ataupun matang untuk kebutuhan lebaran. Karena disinyalir banyak barang kadaluwarsa beredar menjelang lebaran. Setiap menjelang lebaran permintaan bahan mentah ataupun matang seperti minuman berkaleng, roti, kue lebaran, ataupun sembako meningkat. Dikhawatirkan sejumlah toko ataupun swalayan menjual barang-barang tak layak konsumsi, sekalipun membahayakan kepada konsumen. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan, Alwi Beiq mengaku sudah menginstruksikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkab Pamekasan untuk meningkatkan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah swalayan, toko ataupun warung yang menjual barang tersebut. Guna mengecek dan memastikan layak tidaknya barang-barang yang dijual tersebut. Menurut Alwi, sementara ini laporan yang diterima dari Disperindag belum ditemukan makanan ataupun minuman yang kadaluwarsa. Tetapi, pihaknya tetap mendesak instansi itu untuk terus meningkatkan kewaspadaan, dengan cara melakukan sidak. Sidak diharapkan tidak hanya dilakukan di swalayan ataupun toko-toko besar di Pamekasan, melainkan sejumlah toko kecil seperti di kios-kios terminal juga harus dilakukan pengecekan kadaluwarsanya. Tidak hanya kepada Dipesrindag, Dinas Pertenakan juga harus melakukan pengecekan daging-daging yang dijual di Pasar Tradisional. Mengantisipasi masuknya daging glonggongan ke Pamekasan, dan terus
melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang ciri-ciri daging yang layak konsumsi ataupun tidak. Mengenai stoknya, Alwi mengaku sudah melakukan rapat dengan tim pengendalian inflasi daerah (TPID), dan dipastikan aman hingga lebaran. Namun, diprediksi H-2 hingga H-1 akan ada kenaikan harga sejumlah sembako, tetapi dalam taraf wajar. Ia juga meminta pihakpihak terkait seperti Disperindag, Bulog dan Bagian Perekonomian untuk melakukan pendataan kembali terhadap ketersediaan komoditas sembako yang ada di Pamekasan. Apabila diperkirakan tidak mencukupi, bisa menambah ketersediaan jenis sembako tersebut. Sementara Badan Logistik (Bulog) Pamekasan sudah melakukan pasar murah yang diselenggarakan di Pasar Gurem, Jl Raya Teja Timur Pamekasan. “ Pasar murah sudah dilakukan, tetapi biasanya menjelang H-2 lebaran, ada lonjakan harga, dan Insyaallah lonjakanya masih normal,” ungkapnya. Tahun lalu, tim pengawasan makanan dan minuman (mamin) Pemkab Pamekasan menemukan sebuah toko di lokasi Terminal Ceguk yang memajang dan memperjual belikan sejumlah mamin kadaluwarsa atau tidak layak konsumsi itu. Namun petugas untuk sementara hanya mendata dan memberi peringatan. Mamin tersebut berupan minuman kaleng, roti dan sejumlah mamin lainnya. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH
CARI KEADILAN. Beberapa anggota divisi advokasi dari Tim Pemenangan Jokowi-JK Pamekasan saat melapor ke Panwaslu Pamekasan kemarin.
PAMEKASAN - Merasa dicurangi oleh penyelenggara Pemilu dalam Pilpres 9 Juli lalu, divisi advokasi Tim Pemenangan Jokowi-JK Pamekasan datang ke Kantor Panwaslu Pamekasan, Jl Trunojoyo, kemarin (13/7). Mereka melaporkan adanya kejanggalan, terkait dugaan manipulasi data, yang dilakukan KPPS di sedikitnya 18 TPS, yang tersebar di Kecamatan Proppo. 18 TPS itu tersebar di beberapa desa, antara lain Desa Lenteng, Jambringin, Panagguan, Pangtonggal, Srambah, Campor, Mapper, dan Klampar. Dugaan manipulasi data yang dilakukan para KPPS itu, seperti tingkat kehadiran pemilih ke TPS yang sampai 100 persen dari DPT. Hal ini menurut mereka tidak masuk akal. Sebab beberapa masyarakat di wilayah tersebut ada yang bekerja ke luar kota, bahkan ke luar negeri menjadi TKI. Selain itu, setelah mengecek DPT yang ada di TPS bersangkutan, ada dari warga yang terdaftar dari dalam DPT yang sudah meninggal dunia. Menurut Ketua Divisi Advokasi Agus Sugiardi, laporan dari KPPS yang menyatakan seluruh DPT itu hadir 100 persen sangat tidak masuk akal. Apalagi dari seluruh DPT itu mayoritas memilih nomor 1, yang memilih nomor 2 hanya 2-3 orang saja. Padahal dia yakin pemilih nomor 2 di daerah tersebut juga banyak, puluhan
bahkan sampai rutusan orang juga. Karena itu dia meminta Panwaslu menindaklanjutinya. Dia juga menjelaskan dalam laporannya tersebut, pihak terlapor adalah jajaran penyelenggara Pilpres kemarin, yaitu mulai dari para KPPS yang dicurigai, para PPS di desa di mana TPSTPS itu berada, PPK Proppo, dan KPU Pamekasan. “Sebenarnya kami juga meragukan dan menyayangkan kinerja para Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di desa-desa tersebut. Hal ini kok sampai lolos dan luput dari pantauan mereka,” ujar Agus. Setelah mengecek form C1 dari seluruh TPS di Kecamatan Proppo. Setelah dia melihat beberapa form C1 itu banyak kejanggalan, maka dia bertekad untuk mencari keadilan ke Panwaslu. Dia berharap Panwaslu bisa bekerja profesional untuk menegakkan keadilan di Pilpres kali ini. Agus juga menjelaskan sebenarnya kejanggalan-kejanggalan seperti di atas juga banyak dijumpai di kecamatan lainnya. Akan tetapi pihaknya baru melaporkan di wilayah Kecamatan Proppo saja. Karena segala sesuatu di kecamatan ini untuk melayangkan laporan sudah siap, seperti terkait barang bukti dan saksi-saksinya. Untuk wilayah kecamatan lain, hal-hal tersebut masih dipersiapkan. Agus juga memaparkan, selain dugaan manipulasi data di
atas, kejanggalan yang lain dalam form C1 itu terkait tanda tangan KPPS. Dalam setiap lembaran di C1 itu tanda tangan satu orang petugas KPPS, banyak yang tidak sama antara lembaran satu dengan lembaran yang lainnya. Hal ini diduga ada pemalsuan tanda tangan. Juga laporan yang ada dari hasil pencoblosan di TPS, banyak data DPT yang tidak ditulis di form C. Jadi di form itu langsung ditulis hasil penghitungan suaranya. Tidak tertulis lengkap seperti, berapa pemilih yang hadir, berapa pemilih yang tidak hadir, berapa suara yang sah, berapa suara yang tidak sah, dan lain sebagainya. Serta banyak lagi dugaan kejanggalan yang ditemui dari 18 TPS di atas. Terkait adanya laporan ini, Anggota Panwaslu Divisi Hukum Sapto Wahyono, menyatakan masih akan mempelajari dulu duduk persoalannya dan jenis kasusnya seperti apa. Setelah itu pihaknya akan melakukan serangkaian penyelidikan. Beberapa pihak akan dimintai keterangan. Baik dari pelapor, para saksi, terlapor, dan beberapa pihak lainnya, serta langkahlangkah lain guna kejelasan penanganan kasus ini. “Laporan sudah masuk secara resmi, bukti-bukti berupa form C dari 18 TPS yang dilaporkan itu sudah ada di kami. Kami akan segera memprosesnya,” papar Sapto. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH
H
Pamekasan
KORAN MADURA
SENIN 14 JULI 2014|NO. 0401|TAHUN III
SUMUR BERACUN
Dua Warga Tak Tertolong
SIDAK. Bupati Pamekasan, Achmad Syafii saat memantau pelaksanaan UN SMP dan keberadaan gedung SMP I Pamekasan.
Penerima DAK 2014 Harus Transparan Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta Belum Diperlakukan secara Adil PAMEKASAN - Forum Pemerhati Pendidikan Madura meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan transparan dalam menentukan sekolah calon penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tingkat SMP/sederajat 2014. Langkah itu penting, agar tidak ada gesekan antar sekolah yang satu dengan sekolah lainnya, karena terjadi kecemburuan dan kecurigaan antar pengelola sekolah. Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Sri Wahyuni Fatmawati mengatakan Disdik setempat harus mengutamakan sekolah yang kondisi bangunannya memprihatinkan dan mengancam terhadap proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. “Tim yang ditunjuk Disdik untuk memetakan calon penerima DAK, harus teliti dan
menentukan sekolah,� katanya. Ia juga mengingatkan Disdik untuk tidak membedakan SMP negeri ataupun swasta. Semuanya harus mendapat perhatian yang sama di dalam mendapatkan bantuan. Yang paling penting, yakni proses pelaksanaannya harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena apabila dalam proses
pelaksanaanya tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan berhadapan dengan penegak hukum. Dan hal ini diharapkan tidak boleh terjadi dalam realisasi DAK 2014 ini. Kini Disdik setempat mulai menerjunkan tim ke sejumlah sekolah di Pamekasan, untuk memetakan sekolan calon penerima DAK SMP 2014. Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen) Disdik Pamekasan, Moh Tarsun menyatakan tim sudah bekerja selama 1 minggu, dan hingga saat ini pihaknya masih akan menunggu hasil pemetaan tim yang sudah turun ke sekolah-sekolah tersebut. Hasil laporan itu akan dijadikan referensi untuk menentukan sekolah-sekolah mana yang akan
mendapatkan bantuan DAK 2014 ini. Selanjutnya, Disdik akan kembali melakukan verifikasi kembali terhadap calon penerima DAK tersebut. Tarsun juga belum berani menentukan jumlah sekolah yang akan mendapatkan DAK, karena masih akan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang ada dan jumlah kebutuhan masing-masing sekolah. Ia hanya menyebutkan total anggaran DAK yakni kurang lebih Rp 7 miliar. Anggaran itu untuk pengadaan buku kurikulum 2013 (K-13), ruang kelas baru (RKB), rehab berat, rehab sedang dan kompetensi sekolah. Tetapi, pihaknya lebih mengutamakan terhadap pengadaan buku K-13. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH
PAMEKASAN - Nasib malang menimpa Besah alias Pak Ida, 40, dan Marjadin, 35. Keduanya warga Dusun Angsokah Barat, Desa Palengaan Daja, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, tewas saat menguras sumur di belakang rumahnya, Sabtu (12/7), sekitar pukul 18.00 WIB. Kedua korban diduga tewas di dalam sumur berkedalaman 20 meter, akibat menghirup racun asap mesin penyedot air yang digunakan menguras sumur milik Besah. Menurut sumber di lokasi kejadian, selama ini bibir sumur tua yang digunakan bersama tetangga sekitar itu ditutup, namun kondisi airnya agak kotor dan keruh bercampur lumpur. Sore harinya, sumur itu dikuras menggunakan mesin diesel penyedot air. Mesinnya ditaruh di atas di samping sumur, sedang selangnya dimasukkan ke dasar sumur. Setelah airnya habis, mesin diesel dimatikan. Selang penyedot air diangkat. Namun Besah masih kurang puas, karena di dasar sumur masih banyak lumpur yang belum terangkat, sehingga Besah turun dengan cara kakinya menginjak pada dinding sumur yang sengaja dilubangi buat pijakan kaki. Sementara timba sumur ikut diturunkan untuk mengangkut lumpur yang masih tersisa di dalam sumur. Namun, Besah di dalam sumur lama tidak terdengar suaranya, Marjadin berteriak memanggil Besah. Namun juga tidak ada sahutan, sehingga Marjadin, yang masih familinya curiga khawatir terjadi sesuatu pada Besah yang berada di dasar sumur. Sementara dari bibir sumur, kondisi Besah tidak kelihatan, karena gelap. Lalu Marjadin turun untuk melihat kondisi Besah. Walau beberapa keluarganya sudah melarang, khawatir mengalami hal sama seperti Besah, Marjadin tetap nekat turun juga ke sumur. Namun setelah cukup lama di dalam sumur, Marjadin juga tidak terdengar suara maupun aktivitasnya. Beberapa kali warga berteriak memanggil keduanya, tidak ada sahutan, sehingga keluarganya yang menunggu di atas curiga, Marjadin mengalami sesuatu di dalam sumur. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH
Pamekasan
KORAN MADURA
SENIN 14 JULI 2014|NO. 0401|TAHUN III
I
Lapas Narkotika Kian Sesak Percepat Pengoperasian Lembaga Pemasyarakatan PAMEKASAN – Narapidana (Napi) binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas II-A Pamekasan harus rela berdesakan, karena diisi melebihi kapasitas yang ada. Kondisi itu sudah lama terjadi, namun saat ini penghuninya kian bertambah. Akibatnya semakin hari Lapas tersebut semakin sesak, karena over kapasitas. Bedasarkan data dari Lapas Narkotika Pamekasan, pada bulan Maret lalu Lapas tersebut menampung 967 napi dan tahanan, kemudian pada bulan Juli ini, sudah menampung 1035 orang napi. Padahal idealnya Lapas itu didesain hanya untuk menampung sebanyak 670 narapidana. Kendati sudah ada bangunan baru, namun lantaran belum diresmikan, para napi harus tetap menempati bangunan lama yang juga peninggalan Belanda itu. Kepala Lapas Narkotika Klas II-A Pamekasan, Kuswanto Eko Putro mengatakan penghuni Lapas Narkotika selalu berubah terkadang bertambah juga terkadang kurang. Namun, perubahan cenderung terjadi bertambah.
dikirim ke sini karena memang hanya khusus manampung napi kasus nakotika,” katanya. Saat berkunjung ke Pamekasan pada Maret lalu, Sekretris Jendaral Kemenkumham, Y. Ambeg Para-
marta mengatakan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berencana untuk segera mempercepat pengoprasian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang dibangun di Kabupaten
Pamekasan. Mengingat, lapas yang ada sekarang sudah melebihi kapasitas hunian. Dengan pengoprasian lapas tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2014. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH
Ia mencontohkan, dalam sebulan terakhir terjadi penambahan jumlah narapidana sekitar 200 orang. Hal itu terjadi karena, mendapat kiriman dari Lapas Medaeng Sidoarjo. Selain dihuni oleh tahanan, Lapas tersebut juga dihuni oleh narapidana kasus pidana lain yang bukan Narkotika, termasuk narapidana kasus korupsi. Ratusan napi yang ada di lapas tersebut berasal dari pindahan Lapas di sejumlah Daerah di Jawa Timur. Mereka adalah narapidana kasus narkotika dari Lapas Medaeng di Surabaya, Lapas Madiun dan Lapas Malang. “Lapas Pamekasan merupakan bagian dari Lapas Narkotika di Jawa Timur, sehingga banyak warga binaan yang sudah mendapatkan putusan tetap di luar Pamekasan
SEREMONIAL
MENCARI CELAKA
Ugal-ugalan, Kaki Patah PAMEKASAN - Deki, 20, warga Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Sabtu malam (12/7) pukul 23.30 WIB, akibat ugal-ugalan di Jalan Trunojoyo, mengalami patah tulang betis kaki kanannya.Setelah terlibat kecelakaan di depan eks stasiun Pamekasan. Deki yang mengendarai sepeda motor Yamahan Vixon warna merah putih nopol M 5058 X menabrak sisi belakang sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam nopol
B 3460 SIT. Saat itu vixon hitam tengah menyeberang, tiba di pembatas jalan (tengah), dari arah utara melaju vixon merah putih, yang dikendarai Deki, dengan kecepatan tinggi. Saking ngebutnya, Deki tak nutut untuk mengerim. Akhirnya dia menabrak sisi belakang vixon hitam. Deki dan motornya langsung terpelanting. Diduga Deki salah posisi saat jatuh, sehingga betis kananya langsung patah. Beruntung motor Deki yang sempat terbang itu, tak jatuh menimpa Deki, namun jatuh di samping Deki. Sementara Vixon hitam tidak apa-apa. Hanya lecet sedikit di bodi bagian belakang. Dan pengendaranya langsung diamankan warga. Sehingga koran ini belum mengetahui identitasnya. Menurut salah satu saksi mata Abd. Waris, 22. Saat itu dia sedang nongkrong di taman sebelah barat jalan dari TKP. Ada dua motor ngebut, seakan sedang balapan, dari arah utara. Saat itu di depan eks stasiun sedang ramai, karena malam Minggu. Namun kedua motor itu tak mau mengurangi kecepatannya. Dan terjadilan kecelakaan tersebut. “Kejadian cepat sekali. Ada motor ngebut dari utara, tiba-tiba terdengat suara benturan yang keras. Semua masyarakat yang ada pun langsung berlari ke sumber suara,” cerita Waris. =SUKMA FIRDAUS/RAH
KPPT Minta Urus Izin PAMEKASAN – KPPT Pamekasan meminta pemilik tempat usaha, perkantoran, dan bangunan rumah tempat tinggal, di kawasan perkotaan, segera urus perizinan, Sesuai Perbup/22/2008 tentang izin Pemanfaatan Ruang (Izin Prinsip), Perda/07/ 2013 tentang Izin Gangguan Hinder Ornantie (HO), Perda /04 /2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Kepala KPPT Moh Sahrul mengingatkan bahwa tata ruang adalah wujud susunan pusatpusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana, yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional serta distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah.
Sehingga seluruh kegiatan pembangunan, baik berupa tempat usaha, perumahan, industri, dan menara telekomunikasi, wajib memiliki Izin Pemanfaatan Ruang (Izin Prinsip). Selain itu juga dijelaskan Sahrul, setiap kegiatan pembangunan yang memiliki dampak lingkungan baik secara ekonomi maupun sosial budaya, wajib memiliki ijin gangguan H0. Ka-
rena dibutuhkan persetujuan tetangga terdekat dalam radius 200 meter, yang terdampak dalam kegiatan pembangunan tersebut. Gugatan yang dilayangkan oleh tetangga terdekat terhadap kegiatan pembangunan yang tidak memiliki izin gangguan, dapat berakibat diberhentikannya kegiatan tersebut baik sementara maupun tetap. “Kedepan tata ruang wilayah perkotaan sangat memperhatikan legalitas Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Karena penertiban bangunan yang tidak sesuai peruntukan, dapat dilakukan apabila suatu bangunan tidak memiliki izin. Meskipun lahan yang digunakan adalah milik pribadi,” tukasnya kemarin (13/7). =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH
Sumenep KORAN J KORAN MADURA
Sampang
SENIN 14 JULI 2014 No. 0401 | TAHUN III
SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III
MADURA
J
Jokowi Menang di Sreseh, Sisanya Dikuasai Prabowo Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat PPK se-Kabupaten Sampang SAMPANG- Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan surat suara Pilpres 2014 yang dilaksanakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Sampang berlangsung aman dan lancar, Minggu (13/7). Dari rekapitulasi di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang, Jokowi-JK menang di Kecamatan Sreseh. Selebihnya, 13 kecamatan dikuasai Prabowo-Hatta. Komisioner KPU Sampang Addy Irmansyah saat ditemui di Kantor Kecamatan Kedungdung menuturkan, proses rekapitulasi saat ini berjalan sebagaimana mestinya. Menurutnya, hasil rekapitulasi surat suara di tingkat PPK di Kabupaten Sampang sementara didominasi oleh pasangan Prabowo-Hatta. Jokowi-JK hanya menang di satu kecamatan (lihat grafis). “Saat ini hasil rekapitulasi sementara dikuasai oleh pasangan Prabowo-Hatta,” ucapnya.
Dijelaskannya, rekapitulasi suara Pilpres 2014 tingkat kecamatan akan serentak selesai Minggu (13/7) di seluruh kecamatan di Kabupaten Sampang. ”Setelah penghitungan di tingkat PPK nantinya akan dilanjutkan ke tingkat kabupaten (17/7) dan nasional (22/7),” ujarnya. Addy menambahkan, total perolehan suara kedua pasangan dari 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang tersebut masing-masing Prabowo-Hatta sebanyak 474. 856 suara dan Jokowi-JK sebanyak
162. 956 suara. Sementara itu, Korcam Pemenangan Jokowi-JK Ke-
Tabel perolehan suara Capres-Cawapres 2014 tingkat PPK kabupaten sampang Prabowo Hatta 36.588
1
BANYUATES Total Suara: 59.200
2
camatan Sreseh Tajul Mufakhir mengaku senang lantaran Kecamatan Sreseh menjadi satu-
Prabowo Hatta 51.996
26.118
Prabowo Hatta 19.271 Prabowo Hatta 20.874
Prabowo Hatta 6.008
1 1 1 1
TAMBELANGAN Total Suara: 33.355
JRENGIK Total Suara: 25.693
TORJUN Total Suara: 27.828
SRESEH Total Suara: 14.363
2 2 2
Jokowi Jusuf Kalla
2
Prabowo Hatta 31.627
7.237
Total Suara: 39.261
Jokowi Jusuf Kalla
Total Suara: 55.640
Prabowo Hatta 42.157
Total Suara: 33.355
6.422
Prabowo Hatta
Total Suara: 78.306
50.170
Jokowi Jusuf Kalla
Prabowo Hatta
Total Suara: 27.828
Total Suara: 14.363
Total Suara: 11.345
51.442
Total Suara: 63.175
Prabowo Hatta
7.562
1
PANGARENGAN Total Suara: 11.345
1
K. PENANG Total Suara: 55.640
1
KEDUNGDUNG Total Suara: 78.306
1
OMBEN Total Suara: 59.463
1
CAMPLONG Total Suara: 50.178
2
Jokowi Jusuf Kalla
2
Jokowi Jusuf Kalla
12.529
2
7.634
13.483 Jokowi Jusuf Kalla 28.136
2
Jokowi Jusuf Kalla 3.783
Prabowo Hatta 45.558
2
Jokowi Jusuf Kalla 8.021
Total Suara: 50.178
8.355 Prabowo Hatta
1
ROBATAL Total Suara: 39.261
2
Jokowi Jusuf Kalla
Total Suara: 59.463
Total Suara: 25.693
6.954
1
SOKOBANAH Total Suara: 58.591
Total Suara: 58.591
Jokowi Jusuf Kalla
Sumber: PPK KPU Kabupaten Sampang Grafik : ach. sunandar/koran madura
4.947
46.062
Total Suara: 56.943
22.612
Jokowi Jusuf Kalla
2
Jokowi Jusuf Kalla
Prabowo Hatta
Total Suara: 59.200
Prabowo Hatta
1
KETAPANG Total Suara: 56.943
satunya wilayah yang berhasil memenangkan pasangan Jokowi-JK dengan angka telak. Di Kecamatan Sreseh, Prabowo-Hatta mendapat suara 6.008 sedangkan Jokowi-JK berhasil meraup suara hingga 8.355. ”Kami bersama tim sangat bersyukur bisa memenangkan pasangan nomor dua dengan cukup telak. Ini berkat kerja keras semua tim,” ungkapnya saat diwawancara Koran Madura usai rekapitulasi tingkat PPK. Kader PDIP yang saat ini menjabat sebagai Ketua PAC Sreseh itu menyampaikan terima kasih banyak kepada semua masyarakat Sampang yang telah memilih Jokowi-JK secara khusus dan semua masyarakat yang telah menjaga kondusifitas Pilpres 2014 ini. ”Kami sangat berterima kasih kepada semua tim pemenangan Jokowi-JK dan semua masyarakat Sampang,” ujarnya. =MOHAMMAD MUHLIS/RYAN HARYANTO/LUM
1
SAMPANG Total Suara: 63.176
2
Jokowi Jusuf Kalla 17.617
37.291
2
Jokowi Jusuf Kalla 12.887
Sampang
KORAN MADURA
SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III
K
Marak Penambangan Pasir Liar Disperindagtam Tak Berdaya Hadapi Perusak Lingkungan Sampang - Warga kembali mengeluhkan kondisi tanah yang ada di pinggiran pantai utara Kabupaten Sampang, tepatnya di Desa Bire Timur. Pasalnya, kondisi tanah yang ada di pinggir pantai tersebut semakin parah. Hal tersebut karena maraknya aktivitas warga yang melakukan penambangan pasir di area tepi pantai utara (pantura). Kondisi tersebut mengundang perhatian dari berbagai kalangan baik dari kalangan masyarakat, aktivis yang peduli terhadap lingkungan maupun kalangan legislatif DPRD Sampang. Warga sekitar yang tidak mau dipublikasikan menuturkan bahwa pantai yang ada di daerahnya merupakan pantai yang berpotensi untuk menarik pengunjung. Sebab, diakuinya, banyak warga sekitar yang senang nongkrong di area pinggir jalan hanya untuk menikmati panorama keindahan pantura. Akan tetapi dirinya mengaku saat ini keindahan tersebut menjadi tidak enak dipandang sebab banyak tanah mulai terkikis dan tumpukan pasir mulai menggunung. “Sungguh disayangkan sekali pemerintah terkesan membiarkan kondisi pantai utara menjadi rusak akibat dari penambangan pasir,” ujarnya, Minggu (13/7). Hal serupa juga disayangkan oleh Sandi, pemerhati lingkungan. Diakuinya saat ini penambangan pasir di pantura sudah
Kondisi tanah yang ada di pinggir pantai di daerah pantura itu dikeluhkan warga karena marak dilakukan penambangan pasir liar.
lepas kontrol pantauan dari Pemkab. “Seharusnya Pemkab harus tegas menghadapi persoalan ini. Setidaknya memberikan solusi kepada masyarakat supaya keasrian pantura tetap terjaga,” tuturnya. Komisi A DPRD Sampang Hodai menuturkan bahwa tindakan penambangan pasir harus ada tindakan tegas. Selain itu pihaknya menuturkan bahwa seharusnya Pemerintah Kabupaten harus mengoordinasikan kepada dinasdinas terkait supaya hal tersebut bisa terhindarkan.
“Intinya dinas-dinas terkai harus mengoordinasikan mengatasi problematika yang terjadi di pantai utara,” singkatnya. Sementara Sekretaris Komisi C DPRD Sampang Aulia menuturkan bahwa permasalahan yang ada di pantura terkait maraknya penambangan pasir di pantura merupakan problematikan yang sulit. Sebab diakuinya disatu sisi penambangan tersebut merupakan aktivitas yang menjadikan penghidupan bagi masyarakat setempat, dan permasalahan tersebut diakuinya banyak di-
nas terkait yang berperan untuk penanggulangan maraknya penambang pasir yang ada di Pantura. Akan tetapi pihaknya mengimbau kepada pemerintah untuk saling mengkoordinasikan kepada dinas-dinas terkait untuk lebih memperhatikan kondisi pantura terutama kesejahteraan masyarakat pantura terutama warga yang melakukan penambnagan pasir. “Kami siap manakala nanti jika dilibatkan pada suatu program yang dapat menanggulangi aktivitas tersebut. Terutama pro-
gram terkait solusi untuk meretas kemiskinan yang ada di daerah tersebut seperti program pengembangan UKM yang dapat meningkatkan taraf hidup warga sekitar. Sehingga nantinya masyarakat yang ada di pantura ikut menjaga keindahan dan keasrian panorama laut pantura,” ujarnya. Sementara Kabid Pertambangan Disperindagtam Sampang yang merupaan dinas yang mengatur pertambangan tidak bisa dihubungi sampai berita ini ditulis. =MOHAMMAD MUHLIS
TUNJANGAN APARATUR DESA
Perangkat Desa Keluhkan TPAPD Tak Kunjung Cair Sampang - Tunjangan Penghasilan Aparatur dan Perangkat Desa (TPAPD) se-Kabupaten Sampang, tak kunjung cair hingga Minggu (13/7). Akibatnya, membuat perangkat desa mengeluh. Dana TPAPD selama enam bulan sejak bulan Januari hingga Juni 2014 belum direalisasikan oleh Pemkab Sampang dalam hal ini Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes). Kepala Desa (Kades) Blu’uran
Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Mohammad Faruk mengatakan, belum diberikannya hak perangkat desa tersebut membuat seluruh kinerja desa terganggu. Sebab, menurutnya, sejumlah personel perangkat desa mengeluh. “Banyak perangkat desa ini terus menanyakan kepada saya, karena mereka menilai dana TPAPD ini masih ngendap di saya, makanya mereka sudah
malas bekerja lantaran tidak ada haknya,” ucapnya. Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Karang Penang itu menuturkan, sikap Pemkab terutama Kabag Pemdes dinilai tidak mempedulikan hak yang wajib diperoleh oleh perangkat desa sebesar Rp 600 ribu perbulan. “Sama saja Pemdes dana TPAD ini masih dinikmati dan penilaian saya Pemdes tidak pernah mempedulikan hak perang-
kat desa yang biasanya dicairkan setiap tiga bulan sekali,” jelasnya. Tak hanya itu, dirinya menambahkan bilamana persoalan TPAPD belum segera dicairkan, maka perangkat desa akan melakukan aksi mogok kerja. Bahkan, dirinya justru mematahkan tudingan dari Kabag Pemdes yakni Didik Adi Pribadi, menyatakan bahwa ngendapnya TPAD dikarenakan pihak kecamatan tidak melakukan penyetoran SPj.
“Saya mengirimkan SPJ sudah lama, alasannya Kabag Pemdes saja itu,”tegasnya. Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui Kabag Pemdes Pemkab Sampang, Didik Adi Pribadi mengaku belum dicairkan dana TPAPD lantaran pihak kecamatan setempat belum menyetorkan SPj. “Masih didasari karena SPj ini belum disetorkan, kalau sudah disetorkan ya pasti dicairkan,” tuturnya. =RYAN HARIYANTO/MK
L
Sampang
KORAN MADURA
SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III
Sampang - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sampang menyatakan pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilpres 9 Juli 2014 di wilayah itu nihil pelanggaran, padahal saat Pemilu Legislatif 4 April 2014 banyak ditemukan pelanggaran. “Kami tidak menemukan adanya pelanggaran yang berarti dalam pelaksanaan pemungutan suara pilpres, dan pelaksanaan sudah prosedural, yakni sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata anggota Panwaslu Sampang Akhmad Ripto kepada Antara per telepon, Sabtu (12/7) petang. Ia menjelaskan pelaksanaan pemungutan suara di berbagai tempat pemungutan suara (TPS)
Panwaslu: Sampang Nihil Pelanggaran yang ada di Kabupaten Sampang sesuai dengan ketentuan. Tidak ada warga yang tidak bisa menggunakan hak suaranya, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat telah membuat ketentuan yakni memperbolehkan semua warga yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan kartu identitas diri yang masih berlaku, seperti kartu tanda penduduk (KTP). “Kalaupun ada, hanyalah hal-hal teknis yang bisa diatasi
seketika itu juga,” katanya menjelaskan. Menurut dia, pelaksanaan pemilu presiden 9 Juli 2014 ini berbeda dengan pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014 yang banyak ditemukan adanya pelanggaran di Sampang, baik oleh Panwaslu, maupun oleh Bawaslu Jatim. Salah satuanya tentang adanya TPS fiktif yang mengharuskan adanya pemungutan suara ulang di dua kecamatan, yakni Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Robatal, Sampang.
“Pada pilpres ini, kami juga memberlakukan pengawasan partisipatif dengan sistem jemput bola, yakni mendahulukan pencegahan daripada penindakan,” katanya. Pemilu presiden 9 Juli 2014 di Sampang digelar di 1.883 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 186 desa/kelurahan di 14 kecamatan dengan jumlah pemilih sebanyak 805.459 orang. Pemilu presiden di Sampang kali ini, melibatkan sebanyak 13.814 petugas penyelenggara, dengan perincian sebanyak 13.181
petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), 558 anggota panitia pemungutan suara (PPS), 70 orang anggota penitia pemilihan kecamatan (PPK) dan lima orang anggota KPU. Jumlah petugas keamanan yang diterjunkan pada pemilu kali ini sebanyak 417 personel, gabungan dari unsur TNI dan Polri dengan panitia pengawas pemilu sebanyak , 417 orang terdiri dari 372 panitia pengawas lapangan dan pengawas relawan, 42 orang panitia pengawas kecamatan dan tiga orang pengawas pemilu tingkat kabupaten. Pilpres 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yakni pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan nomor urut 1 dan pasangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan nomor urut 2. =ABD AZIZ/ANT
CAGAR BUDAYA
Saksi Sejarah Pangeran Trunojoyo Tak Terawat SAMPANG - Beberapa bangunan cagar budaya di Kabupaten Sampang rupanya tidak hanya terlihat kusam. Tetapi terancam hanya tinggal riwayat. Pasalnya, pemerintah masih setengah hati dalam melindungi cagar budaya. Sehingga keberadaan cagar budaya hanya berbekas kenangan belaka. Sejauh ini gerakan perlindungan untuk menjaga cagar budaya belum juga dilakukan, padahal banyak kalangan mendesak pemerintah segera melakukan langkah antisipasi terhadap beberapa cagar budaya yang ada. Mohammad Yazid (26) warga Jl Wilis Kota Sampang menuturkan bahwa banyak cagar budaya yang ada di Sampang keberadaannya memprihatinkan. Salah satu cagar budaya yang sampai saat ini tak kunjung ada perhatian yaitu tempat kelahiran Pangeran Trunojoyo di Jl Pahlawan Kelurahan Rongtengah. Kondisinya saat ini terlihat kusam bahkan terlihat minim perawatan. “Situs bangunan itu sungguh berharga bagi warga Sampang. Dan sepatutnya bangunan tersebut dirawat terutama oleh Pemerintah Sampang,” ujarnya kepada Koran Madura, Minggu (13/7). Hal serupa diungkapkan oleh Dedi (27) warga Jl Merapi Kota Sampang. Menurutnya, bangunan tempat kelahiran Pangeran Trunojoyo tidak tersentuh oleh pemerintah sehingga bangunan berharga tersebut terlihat kotor. Bahkan bangunan itu tampak tak
Pagar bangunan tempat lahir Pangeran Trunojoyo di Jalan Pahlawan Kelurahan Rongtengah terlihat kotor, Minggu (13/7)
berpenghuni (penjaga). “Bangunan itu tampak sepi tak berpenghuni bahkan situs berharga tersebut sepi pengunjung,” tuturnya. Khalilur Rahman, aktivis GMP2R Sampang juga menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang tak menghiraukan keberadaan situs-situs sejarah yang ada di Kabupaten Sampang. Menurutnya, keberadaan cagar
budaya seharusnya dilestarikan dan dijadikan situs yang dapat menarik minat pengunjung yang nantinya mempunyai nilai tambah. “Seharusnya pemerintah peduli terhadap cagar budaya yang ada di Sampang. Karena situs-situs bersejarah dapat menarik pengunjung nantinya dapat memberikan nilai tambah,” ucapnya.
Sementara Kabid Kebudayaan AG Wadud Disbudparpora Kabupaten Sampang menuturkan bahwa situs-situs bersejarah yang ada di Kabupaten Sampang diakuinya sebagian sudah ada perbaikan dan renovasi. Akan tetapi memang ada sebagian situs-situs yang masih direncanakan untuk perbaikan dan renovasi seperti pababaran Pangeran Trunojoyo.
“Kami sudah lakukan perbaikan di sebagian situs bersejarah di Sampang seperti pengembangan fasilitas Ratu Ebuh. Karena tidak semua cagar budaya merupakan hak pengembangan kami melainkan milik Provinsi. Dan untuk pebabaran Pangeran Trunojoyo kami sudah rencanakan tahun depan untuk pengadaan congkop Baru,” janjinya. =MOHAMMAD MUHLIS
KORAN Bangkalan MADURA
Bangkalan
Bangkalan M M
KORAN MADURA SENIN 14 JULI 2014
SENIN 14 JULI 2014| |TAHUN No. 0401 |IIITAHUN III No. 0401
ISPA, DBD, dan Diare Mengintai Warga Diminta Meningkatkan Kewaspadaan BANGKALAN – Di masa peralihan musim penghujan ke musim kemarau, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), Demam Berdarah Dengoe (DBD), dan Diare mengintai. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan meminta warga setempat untuk mewaspadai penyakit-penyakit tersebut, terutama warga yang memiliki anak kecil. "Pada musim pancaroba ini, sangat berpotensi merebaknya penyakit. Terutama anak kecil dan bayi di bawah usia lima tahu (balita) sangat rentan terkena
ISPA, karena kekebalan tubuhnya masih rendah," kata Plt Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan, Drg Yusro melalui Kabid Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan (P2PL) A. Walid Yusufi. Saat musim kemarau, kata Walid, banyak debu berterbangan. Maka diimbau bagi setiap warga agar tidak membawa anak kecil di siang hari, apalagi meletakkan anak di depan saat mengendarai kendaraan bermotor. Pastinya, hal itu sangat berbahaya buat kesehatan anak. Jangan mengambil resiko saat pancaroba. Sebab potensi terserang penyakit sangat besar. "Waspadalah terhadap segala serangat penyakit yang datang kapan saja. Menjaga kesehatan sangat penting untuk kekebalan tubuh," pintanya. Tidak hanya penyakit ISPA, kata Walid, yang disebabkan oleh
kondisi cuaca yang berubah-ubah. Namun juga sebagian besar penyakit lainnya, DBD, dan Diare dapat menyerang anak kecil dapat pancaroba. Infeksi penyakit ISPA dikategorikan ringan jika hanya batuk dan pilek serta tidak memerlukan pengobatan antibiotik. Akan tetapi, hal itu tidak bisa dianggap enteng. "Sebab, penyakit tersebut bisa berubah menjadi ISPA jenis pneumonia. Apabila masuk kategori pneumonia, bisa menyebabkan kematian. Sedangkan, Diare dan DBD ini bisa menyerang siapa saja termasuk lansia," imbuhnya. Penyakit ISPA jenis pneumonia biasa maupun pneumonia berat, biasa menyerang organ paru.
ISPA biasanya menular melalui air ludah, darah, bersin, dan udara pernapasan yang mengandung kuman serta terhirup oleh orang yang tergolong sehat ke saluran pernapasan. Penyakit ISPA juga dapat terjadi karena faktor kebersihan. Sedangkan diare lebih kepada pola makan dan kebersihan, sementara DBD berkaitan dengan lingkungan yang bersih. Banyak warga, khususnya ibu yang mempunyai anak, kurang pintar menjaga kebersihan anaknya. ”Kadang si ibu juga membiarkan anaknya main di tempat kotor. Bahkan, si ibu kadang tak tahu apa yang sedang dimakan anaknya,” tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH
JEMAAH HAJI
45 CJH Gagal Berangkat ke Tanah Suci BANGKALAN - Sebanyak 45 Calon Jemaah Haji (CJH) asal Kabupaten Bangkalan dipastikan gagal berangkat pada tahun ini. Mereka sudah dinyatakan tidak masuk pada daftar jemaah yang akan diberangkatkan ke tanah suci Mekkah lantaran tidak melunasi Ongkok Naik Haji (ONH). Bahkan telah membuat surat pernyataan untuk menunda keberangkatan hingga tahun 2015 mendatang. "Setelah kami terima data dari Bank, sebanyak 45 CJH dinyatakan positif tidak berangkat tahun ini. Apalagi pelunasan ONH tahap pertama yakni tanggal 10 Juli lalu," jelas Kepala Kantor Kementrian Agama (Kankemenag) Bangkalan, Mu’arif Thantowi melalu Kasi Penyelengaraan Haji dan Umroh, Abd. Hamid. Rincian dari 45 CJH tersebut, yakni 32 orang menyatakan secara resmi melalui surat pernyataan untuk melakukan penundaan dalam menunaikan rukun islam yang ke lima itu. Kemudian, 13 orang lainnya memiliki alasan yang berbedabeda termasuk CJH yang telang meninggal dunia. Sehingga, jatah 45 kurni kabupaten tersebut secara otomatis hangus tidak bisa diganti oleh jama'ah lain. "Total yang seharusnya berangkat tahun ini itu sebanyak 569 CJH. Berhubung 45 orang itu gagal berangkat maka tersisa 542 orang. Namun, jumlah tersebut dipastikan bertam-
bah karena masih ada waktu pelunasan untuk tahap kedua tanggal 14-17 Juli. Berikutnya, juga akan ditambah kouta bagi Jama'ah yang lanjut usia," ungkapnya. Kategori lanjut usia tersebut besar kemungkinan dalam jumlah banyak. Sebab, digabungkan dengan daerah lain. Kemudian penambahan itu juga berasal dari jama'ah yang mendaftar bersama, namun terpisahkan oleh sistem. Pada saat pendaftaran pertama itu tidak lantas mendapatkan nomor yang berurutan. Misalnya pasangan suami istri bisa terpisah karena sistem. Maka, hal itu bisa disatukan dengan ketentuan di penambahan tersebut. "Jadi sekalipun suami istri memiliki nomor yang terpisah, tetap akan berangkat bersama nantinya," tutu Hamid. Disinggung mengenai waktu keberangkatan CJH pada tahun ini, Hamid belum bisa memastikan tanggal keberangkatan tersebut. Sebab, jadwab itu menjadi kewenangan pusat, sedangkan yang di daerah hanya mengurus secara administratif. Hamid berharap kepada seluruh CJH agar melakukan persiapan yang matang demi lancarnya saat menunaikan ibadah haji di Mekkah, terlebih menjaga stamina demi kesempunaan saat menjalankan syarat dan rukun haji. = DONI HERIYANTO/RAH
doni heriyanto/koran Madura
RUTAN KELAS II B. Pengendara sedang melintas di depan Rutan Kelas II B Bangkalan. Sebanyak 109 narapidana di Rutan Kelas II B Bangkalan diusulkan mendapat potongan masa tahanan.
PENGAMPUNAN NEGARA
Perlukah Usulan Remisi untuk Napi? BANGKALAN - Sebanyak 109 narapidana penghuni Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kabupaten Bangkalan tengah diusulkan untuk mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri 1435 dan pada momen peringatan 17 Agustus mendatang. Pemotongan masa tahanan tersebut diberikan bagi napi yang telah menjalani masa pidana minimal enam bulan dengan syarat berkelakuan baik selama di penjara. "Jadi 109 napi itu langsung kami usulkan secara bersamaan untuk mendapatkan remisi umum dan khusus karena waktunya sangat berdekatan. Remisi khusus diberikan pada hari-hari besar keagamaan, sedangkan remisi umum diberikan saat HUT Kemerdekaan Republik Indonesia," jelas Kasi Pelayanan Tahanan,
Fajar Asli, SH melalui Bagian Registrasi Rutan Kelas II B Bangkalan, Moh Hatta. Potongan masa pidana tergantung dari putusan pengadilan yang diterima oleh napi. Namun, yang jelas secara ketentuan yang berlaku untuk remisi khusus pemotongan tersebut sebanyak 15 hari sampai tahun ketiga masa pidana. Kemudian, bagi remisi umum yakni satu bulan di tahun pertama masa pidana. Selanjutnya, pemotongan itu akan semakin meningkat maksimal lima bulan pad tahun-tahun berikutnya. "Syaratnya harus berkelakuan baik, mentaati peraturan di Rutan. Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak kami ajukan ke Kementrian Hukum dan HAM. Remisi memang menjadi hak setiap napi,
akan tetapi hak itu juga harus sebanding lurus dengan kewajiban yang dijalankan," paparnya. Pemberian remisi ini lanjut Fattah, berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. "Semua sudah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk pengajuan potongan masa tahanan. Tapi, bagi tahanan kasus Narkoba sepertinya agak sulit diterima. Sebab, harus diusulkan ke pusat dlu, tapi untuk kasus kriminal biasa cukup di Kanwil Jatim," tandasnya. = DONI HERIYANTO/RAH
N
Bangkalan
KORAN MADURA
SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUN III
Diciduk, Pasangan Mesum Tetap Tumbuh Pelaku Asal Surabaya dan Kwanyar
REKAPITULASI. Proses penghitungan suara di kecamatan kota Bangkalan.
syaiful islam/koran madura
PILPRES
Suara Tak Sah Mencapai Ribuan BANGKALAN - Suara tidak sah saat pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) di Kabupaten Bangkalan masih banyak. Buktinya, suara yang tidak sah mencapai seribu lebih di PPK Kota Bangkalan. Ini diketahui setelah PPK Kota melakukan rekapitulasi suara tingkat kecamatan, Minggu (13/6). Prabowo-Hatta memperoleh 35.749 suara. Sedangkan Jokowi-JK mendapatkan 13.650 suara. Total suara sah sebanyak 49.399, sementara suara yang tidak sah 1.009. Untuk jumlah DPT di kecamatan Kota sebanyak 66.053 pemilih sehingga layak dicurigai. Apakah masyarakat memang tidak tahu bagaimana cara mencoblos yang betul, atau karena ada alasan lain. Tapi, jika memang masyarakat tidak tahu cara mencoblos yang benar, maka peran dari penyelenggara patut dipertanyakan. Seharusnya mereka memberikan sosialisasi pada masyarakat bagaimana cara mencoblos yang benar atau sah. Supaya suara mereka tidak terbuang percuma. Seandainya sosialisasi cara mencoblos yang betul diberikan pada masyarakat secara masif tentu hal semacam ini dipastikan tidak akan terjadi. Tentunya angka suara yang tidak sah bisa ditekan sedemikian lagi.
Ketua PPK Kota Bangkalan, Sucipto menyatakan pihaknya sudah melaksanakan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Hasilnya, Prabowo-Hatta memperoleh 35.749 suara. Sedangkan Jokowi-JK dapat 13.650 suara. "Total suara sah sebanyak 49.399, sementara suara yang tidak sah 1.009. Untuk jumlah DPT di kecamatan Kota sendiri sebanyak 66.053 pemilih," terang Sucipto saat dikonfirmasi, Minggu (13/7). Menurut Sucipto, proses pelaksanaan pilpres di kecamatan kota berlangsung aman dan lancar. Proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan juga sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian hasil rekapitulasi ini akan dikirim pada KPU Bangkalan. "Alhamdulillah tidak ada protes, baik dari saksi pasangan nomor urut 1 maupun nomor urut 2. Berarti datanya cocok dari TPS, PPS hingga ke PPK," ucapnya. Ia menambahkan, PrabowoHatta unggul pada semua PPS yang ada di Kecamatan Kota. Jumlah PPS di Kota sendiri sebanyak 13 daerah. Diantaranya seperti di Kelurahan Mlajah, pasangan nomor urut 1 memperoleh 5.089 suara. Sementara nomor urut 2
meraih 370 suara. Disusul di kelurahan Kraton, Prabowo-Hatta meraih 3.257 suara, sedangkan Jokowi-JK dapat 1.658 suara. Selanjutnya Kelurahan Pejagan, Prabowo-Hatta mendapatkan 5.833 suara, sementara Jokowi-JK raih 3.531 suara. Kemudian di Kelurahan Demangan, Prabowo-Hatta meraih 4.702 suara, lalu Jokowi-JK dapat 1.653 suara. Selanjutnya di Desa Sabiyan, Prabowo-Hatta meraih 1.869 suara, sedangkan Jokowi-JK memperoleh 235 suara. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari DPD PKS Bangkalan untuk Tanjung Bumi perolehan Prabowo-Hatta meraih 32.684 dan Jokowi-JK dapat 5.176 suara. Di kecamatan Kokop Prabowo-Hatta dapat 40.785 suara, dan Jokowi-JK dapat 8.605. Di Kecamatan Kamal Praboowo-Hatta dapat 15.740 suara dan Jokowi-JK raih 10.840 suara. Selanjutnya di Kecamatan Socah Prabowo-Hatta dapat 27.195 suara dan Jokowi-JK dapat 11.804 suara. Disusul di Kecamatan Labang Prabowo-Hatta dapat 21.937 suara dan Jokowi-JK dapat 8.576 suara. Di kecamatan Burneh Prabowo-Hatta dapat 49.663 dan Jokowi-Hatta dapat 7.165 suara. = SYAIFUL ISLAM/RAH
BANGKALAN - Dua pasangan muda-mudi digaruk Sapol PP Bangkalan saat asyik berpacaran di sekitar Stadion Gelora Bangkalan (SGB), Minggu (13/7) dini hari. Sebab cara berpacaran mereka kebablasan. Bahkan mengarah pada perbuatan mesum sehingga diciduk oleh petugas satpol PP. Mereka berinisial DR (17), warga Surabaya dan EV (19), warga Kwanyar. Kemudian berinisial SL (17) dan MR (21), warga Kecamatan Arosbaya. Kini, kedua pasangan mesum itu berada di kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Satpol PP akan mengembalikan mereka pada orang tua masing-masing supaya dibina. Agar perbuatan tidak senonoh ini, tidak dilakukan kembali, karena melanggar aturan yang ada. Kemudian membuat warga sekitar merasa risih dan resah. Kondisi di pinggir stadion memang mendukung untuk dijadikan tempat mesum. Minimnya penerangan lambu. Lumayan sepi karena agak jauh dari pemukiman warga sekitar. Para pasangan mudamudi lebih leluasa dalam berpacaran. Mereka tidak hanya bercumbu mesra, bahkan lebih dari itu. Penangkapan terhadap kedua pasangan mesum berawal informasi dari masyarakat. Di sekitar SGB kerap kali dijadikan tempat pacaran para kaula muda. Bahkan saat berpacaran mereka kerap kali kebablasan. Dengan adanya informasi itu, Satpol PP melakukan operasi di sekitar SGB. Hasilnya, petugas memergoki dua pasangan muda-mudi mesum. Selanjutnya petugas langsung menggelandang mereka ke kantor.
Para pasangan mesum ini sempat menolak dibawa ke kantor Satpol PP. Tapi karena dipaksa oleh petugas, akhirnya mereka ikut ke kantor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebenarnya, Satpol PP tidak hanya menggelar razia di sekitar SGB. Namun juga melakukan razia pada sejumlah tempat yang kerap dijadikan tempat mesum para remaja. Namun tidak ada hasilnya. "Saat ini kedua pasangan itu masih dimintai keterangan di kantor. Selanjutnya akan serahkan pada orang tua supaya dibina. Penangkapan tersebut dilakukan agar mereka jera dan tidak mengulangi perbuatan yang salah," terang Kasi Trantib Satpol PP Bangkalan, Antok, saat dikonfirmasi. Menurut Antok, pihaknya akan terus memantau tempattempat yang dijadikan berpacaran para anak muda. Jika ada yang sampai berbuat mesum lagi, maka akan langsung diamankan. Sebab perbuatan mesum dilarang dalam aturan yang ada. "Kami terus melakukan pemantauan di tempat yang sepi, yang sering dijadikan tempat pacaran oleh para remaja. Apalagi sekarang bulan puasa, tentunya sangat tidak pantas dilakukan. Seharusnya mereka berada di masjid untuk tadarus," paparnya. = SYAIFUL ISLAM/RAH
KORAN Bangkalan MADURA
Laporan Khusus
Bangkalan OO
KORAN MADURA SENIN 14 JULI 2014
SENIN 14 JULI 2014| |TAHUN No. 0401 |IIITAHUN III No. 0401
BERCANDA GURAU. Sejumlah siswa MAN Pamekasan tengah menikmati jam istirahat. Sejak pagi ini MOS tingkat SMA/Sederajat akan dimulai.
PAMEKASAN - Belajar dari meninggalnya salah satu siswa kelas 1 SMA 3 Jakarta, akibat dianiaya seniornya saat mengikuti kegiatan ekstra kurikuler, sejumlah sekolah di Kabupaten Pamekasan mulai berhati-hati dalam menyelenggarakan kegiatan kaderisasi siswa, termasuk pelaksanaan kegiatan masa orientasi siswa baru (MOS) yang akan berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 14 sampai 16 Juli 2014 serentak di sejumlah sekolah tingkat SMA/sederajat di Pamekasan. Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan khawatir akan terjadi kekerasan dalam pelaksanaan MOS. Sehingga harus mengajukan Peraturan Bupati (Perbup) tentang masa orientasi siswa baru yang sudah diterbitkan sejak 01 Juli lalu. Dalam perbup itu, mengatur kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan dilaksanakan oleh sekolah
Menguji Konsistensi Sekolah MOS HarusTanpa Kekerasan selama MOS.Termasuk batasan dalam memberikan sanksi kepada siswa baru yang melanggar ketentuan MOS. Karena pada dasarnya, pelaksanaan MOS yakni memberikan pengenalan terhadap siswa baru, akan sekolah barunya, termasuk melatih mental dan melatih kedisiplinan siswa baru. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Pamekasan Moh. Tarsun menyatakan Disdik sudah membentuk tim pengawas yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan pelaksanaan MOS yang diselenggarakan oleh setiap sekolah. Selain itu, pihaknya juga mewanti-wanti Kepala Sekolah dan Waka Kesiswaan untuk selalu aktif memantau kegiatan Osis saat melakukan pembinaan kepada siswa baru. Hal ini dinilai penting mengantisipasi adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh senior-senior kepada siswa baru yang ada disekolah tersebut.
Tarsun menyakini pelaksanaan MOS di Pamekasan akan berjalan tanpa kekerasan. Sebagaimana hasil rapat koordinasi pihak Disdik, Pengawas sekolah dan musyawarah kelompok kerja kepala sekolah (MKKS). Apalagi sudah diterbitkan perbup yang mengatur tentang MOS. Tetapi apabila dalam pelaksanaan MOS di salah satu sekolah masih menerapkan kegiatan yang mendekati kekerasan dan tidak terjangkau oleh Disdik, pengawas, maka masyarakat berhak melaporkan hal tersebut kepada Disdik. Termasuk kepada siswa baru, yang merasa teraniaya oleh seniornya dalam pelaksanaan MOS. Kepala Sekolah SMK N 2 Pamekasan Budi Sulistiyo menyatakan siap melaksanakan kegiatan MOS tanpa kekerasan di sekolah yang dipimpinnya. Bahkan dirinya sudah mengumpulkan seluruh panitia MOS termasuk pengurus Osis, untuk tidak melanggar ke-
tentuan perbup yang sudah diterima sekolah. Menurut Budi, pada hakikatnya MOS adalah mengenalkan perangkat-perangkat yang ada di sekolah. Mulai dari perangkat kurikulum, mengenalkan aturan sekolah, mengenalkan pengelola sekolah, mengenalkan Pendidikan etika serta seluruh kegiatan intra sekolah. Sementara, tambahan kegiatan ialah menguji kedisiplinan siswa. Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Juhaini mendukung langkah yang dilakukan oleh disdik Pamekasan tersebut. namun, ia meminta agar disdik tidak lengah, untuk tetap melakukan pengawasan, baik secara terbuka ataupun secara diam-diam ke sejumlah sekolah. Ia tidak menginginkan adanya laporan terjadi kekerasan dalam pelaksanaan MOS di Pamekasan, karena apa pun alasannya, tidak dibenarkan dalam
fakih amyal/koran madura
kegiatan MOS ada kekerasan. Apalagi kabupaten Pamekasan sudah menyandang predikat kota pendidikan sejak 24 Desember 2010 lalu, yang dideklarasikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Moh. Nuh di Kecamatan Waru Pamekasan. Sehingga tidak boleh tercoreng dengan aksi kekerasan dalam MOS. Juhaini berharap, agar pelaksanaan MOS yang akan berlangsung mulai pagi ini hingga 16 Juli, untuk diarahkan ke kegiatan yang berbau ibadah. Mengingat saat ini MOS dilaksanakan bersamaan di bulan Ramadan.”Misalnya diperbanyak kegiatan praktik salat maupun praktik baca tulis Alquran,”ujarnya. Wakil Ketua Bidang SDM Forum Pemerhati Pendidikan Madura Sri Wahyuni Fatmawati mengingatkan sekolah bahwa MOS merupakan kegiatan untuk menanamkan sikap mental, spiritual, budi pekerti yang baik, tanggung jawab, toleransi, dan berbagai nilai positif lain pada diri siswa baru.”Kami menunggu konsistensi sekolah dan disdik, yang akan Menyelenggarakan mos tahun ini tanpa kekerasan,” ujarnya. = FAKIH AMYAL/RAH
KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO
O
14 JULI 2014 SENIN 14 JULI 2014 | No. 0401 | TAHUNSENIN III
MADURA
No. 0401 | TAHUN III
SRI HARTINI
Menulis Tak Perlu Bakat “Begitu juga orang yang belajar menulis, pada mulanya sangat susah, bahkan tak mampu mengeluarkan katakata, apalagi harus beretorika. Namun, yakinlah bahwa terus bergerak dan berlatih, maka kau akan rengkuh dunia itu,” ucap Sri Hartini.
P
erempuan kelahiran Sumenep, 11 Oktober 1995 tersebut hanya ingin membuktikan bahwa siapapun yang hendak menjadi penulis, maka jangan percaya pada bakat. Sebab menulis itu hanya perlu latihan. Kalau sudah terbiasa maka akan mudah dan menyenangkan. “Jadi masalahnya hanya pada pembiasaan? Ketika kita akan memulai menulis, bakat menjadi urusan nomor keberapa, tetapi yang paling penting adalah terus mencoba, latihan dan latihan terus hingga kita merasa sudah bisa. Setelah terbiasa, nantinya tinggal kita memupuk intuisi kebahasaan agar karangan menjadi indah dan inspiratif,” jelasnya. Kata perempuan yang suka menulis sejak SMA itu menamb a h kan bahwa menulis intinya mengolah kata-kata yang didasarkan pada realitas atau imajinasi, atau gabungan keduanya. Kalau boleh kita ibaratkan, menulis itu tak jauh beda berbeda saat kita membuat masakan, bumbu dan cara memasak setiap orang pasti berbeda, tetapi kalau ada cara yang lebih baik itulah yang perlu kita tiru dan pelajari. “Satu hal yang harus kita lakukan, harus berani mencoba, karena mencoba itu adalah pengalaman. Sebab menulis itu sebagai keterampilan hidup yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya: menulis surat, menulis artikel, menulis bahan pidato, puisi, menulis karya ilmiah, dan Iain-lain. Bahkan sedari dulu hingga ajal menjemput kita, menulis akan tetap menjadi teman setia bagi kita,” jelas perempuan yang hobi membaca dan menulis itu. Alumnus Al-Amien Prenduan itu menuturkan, saat dulu belajar menulis, rasa malas itu sering datang menghing-
gap. Hanya satu hal yang ia lakukan, memiliki motivasi yang kuat. Sebab yang harus dimiliki oleh calon penulis adalah motivasi menulis itu sendiri. Motivasi menulis ibarat lokomotif yang akan menjadi pendorong dan penggerak bagi penulis untuk menghasilkan tulisan. “Motivasi adalah alasan yang melatarbelakangi mengapa sebuah tindakan atau perbuatan dilakukan. Dengan motivasi yang tinggi maka akan dengan mudah menghasilkan tulisan. Itulah bagi saya resep menekuni dunia tulisan,” ungkap mahasiswa di salah satu PT swasta diSumenep itu.
: Sri Hartini : Legung, Kecamatan Batang-Batang : Sumenep, 11 Tetala Oktober 1995 Hobi : Membaca dan menuls fiksi Karier/pekerjaan : mahasiswi Tokoh Idola : Jefri al-Bukhori Cita-Cita : Ingin menjadi guru kimia dan menjadi orang yang bisa mengabdi kepada masyarakat Prestasi Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah dua kali se-Jawa Timur
Nama Alamat
Riwayat Pendidikan =TK Lughatul Islamiyah Legung Timur =SDN Dapenda 1 =MTs Al-Amien 1 Preduen =MA Al-Amien 1 Prenduan =STKIP PGRI Sumenep
Namun, ia mengingatkan bahwa hambatan paling besar di dalam menulis adalah mengalahkan kemalasan. Jadi kalau rasa malas sudah bisa diatasi, yang lain bisa dipelajari. “Selagi kita masih hidup, buatlah hidup ini menjadi lebih bermnanfaat, tinggalkan sesutu yang tak penting. Sebab kita hidup bukan untuk foya-foya atau hura, tetapi untuk menorehkan sejarah,” ucapnya Perempuan akrab disapaCicik tersebut mengungkapkan bahwa hidup itu hanyalah sementara. Jadi, lakukanlah apa yang harus kau lakukan. Jika suka menulislah, maka menulislah, buat kesukaanmu itu menjadi potensi hingga kau menjadi perempuan yang punya prestasi. =SYAMSUNI
MEGHA PRATIWIE
Biasakan Diri Belajar Dewasa erkadang setiap manusia sulit mencapai sebuah kedewasaan pada dirinya. Karena kedewasaan tumbuh di setiap diri manusia memerlukan sebuah proses panjang. Seperti halnya ditempuh dengan cara belajar. Perempuan berparas ayu yang mengaku namanya, Megha Pratiwie mengungkapkan, kehidupan bagi manusia memang tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Namun harus menempuh sebuah perjalanan panjang, termasuk menjadikan pola pikir yang dewaasa.“Ini bisa dicapai, jika mampu diresapi dari semua apa yang ada dalam diri kita,” terangnya. Ia mengatakan, termasuk belajar dalam berfikir yang sifatnya dewasa. Sebab kedewasaan tidak hadir seiring dengan umur manusia. Meski umur yang sudah telanjur tua, namun ada juga yang dilakukannya seprti anak balita.“Berfikir dewasa memang berasal dari sebuah pengalaman yang menimpa diri ini, jika kita mau belajar dan meresapinya,” ucapnya. Menurutnya, sikap dalam sehariu-harinya kita juga perlu untuk merenungi. Apakah dalam sehari ini kita sudah banyak berbuat baik, ataukah kita masih berbuat yang jelek. Karena buah pemikiran diri akan menumbuhkan sebuah prilaku dalam diri.“Hal itu tidak bisa dicapai dengan sendiri tanpa ada niat dan usaha diri,” ucap Megha Pratiwie. Megha Pratiwie terus merenungi diri, dikala kita sedang menyendiri dengan suasana hening. Dengan momen itu, terkadang kita akan memunculkan sejuta inspirasi termasuk kedewasaan diri yang ada.“Tak ada yang tidak bisa dirubah, selagi ada niatan untuk merubahnya,” pungkasnya. =Mahfud Hidayatullah