e Paper Koran Madura 14 Agustus 2014

KAMIS

KORAN MADURA

14 AGUSTUS 2014 | No. 0419 | TAHUN III ECERAN Rp 3.500 LANGGANAN Rp 70.000

1

0328-6770024 KAMIS 14 AGUSTUS 2014 | No. 0419 | TAHUN III www.koranmadura.com

Kim Jong Un mat Ucapkan Sela Buat Jokowi Nasional hal 3

ant/arif firmansyah

DEKLARASI PENOLAKAN GERAKAN ISIS. Walikota Bogor, Bima Arya (tengah) bersama unsur Muspida Kota Bogor, perwakilan ulama, tokoh masyarakat, ormas kepemudaan dan ormas Islam menandatangani deklarasi penolakan atas gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Gedung Braja Mustika, jalan Dr. Sumeru, Kota Bogor, Jabar, Senin (13/8). Deklarasi yang dihadiri ratusan warga ini menolak dengan tegas keberadaan gerakan ISIS karena bertentangan dengan Pancasila dan dapat memecah belah NKRI serta keberadaannya menyimpang dari ajaran Islam.

Polisi Lepas Pimpinan ISIS Indonesia Petugas Mengaku Tidak Menemukan Pasal untuk Menjerat Chep Hermawan CILACAP-Kepolisian Resor Cilacap, Jawa Tengah, membebaskan pemimpin Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Regional Indonesia Chep Hermawan bersama enam rekannya, karena tidak ada pasal yang bisa menjerat mereka.

“Demi hukum, tujuh orang itu dibebaskan karena tidak ada pasal yang bisa menjerat mereka, setelah menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam,” kata Kepala

Polres Cilacap Ajun Komisaris Besar Polisi Andry Triaspoetra di Cilacap, Rabu.

Menurut dia, ketujuh orang itu hanya sekadar membawa

atribut ISIS yang dititipkan salah seorang terpidana kasus terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan untuk diserahkan kepada keluarganya di Jawa Barat.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya tidak bisa menjerat tujuh orang tersebut dengan Undang-Undang Terorisme, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun undang-undang lainnya karena mereka belum berbuat apa-apa.

Kendati demikian, dia mengatakan bahwa pihaknya akan tetap mengawasi tujuh orang tersebut.

“Kami juga berkoordinasi dengan kepolisian dimana mereka tinggal untuk pengawasan,” katanya.

Sementara itu, anggota Tim Pengacara Muslim (TPM) Hasyim Abdullah mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi Chep Abdullah bersama enam rekannya hanya kesalahpahaman karena mereka hanya dititipi atribut ISIS

untuk diserahkan kepada keluarga salah seorang terpidana kasus terorisme. “Saat ini mereka sudah dilepaskan,” katanya.

Chep Hermawan bersama enam rekannya diamankan petugas gabungan dari Polres Cilacap dan Kodim Cilacap di Majenang, Selasa (12/8) sore, dalam perjalanan pulang ke Cianjur, Jawa Barat, setelah membesuk sejumlah terpidana kasus terorisme yang mendekam di Lapas Pulau Nusakambangan. =ANT/SUMARWOTO

2

KORAN MADURA

Berita Utama

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 | No. 0419 | TAHUN III

ant/vitalis yogi trisna

SIDANG LANJUTAN DKPP. Ketua KPU, Husni Kamil Manik (tengah) membacakan pembelaan pada sidang lanjutan kode etik di Gedung Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Rabu (13/8). Sidang lanjutan ketiga oleh DKPP ini beragendakan pembelaan dari teradu yaitu KPU dan Bawaslu, terkait 14 aduan yang dilakukan oleh tim pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

KPU Provinsi Papua Patahkan Dalil Saksi Prabowo-Hatta Bukan Tidak Ada Pemilu di Papua, Tapi Menggunakan Sistim Noken JAKARTA-Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Beatrix Wanane membantah pernyataan saksi dari pemohon (Prabowo-Hatta), Novela Nawipa. Dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2014, Rabu (12/8) kemarin Novela menyebut tidak ada Pemilu yang dilaksanakan di kampungnya Kabupaten Paniai, Papua. “(Keterangan) versi dia (Novela) salah. Itu (Pemilu) dilaksanakan di Paniai,” kata Beatrix menjawab pertanyaan majelis hakim dalam sidang lanjutan PHPU, di ruang sidang utama gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (13/8).

Hakim Patrialis Akbar pun kembali menanyakan sistem pemilu apakah yang dilaksanakan dilakukan di Papua. “Pemilu di sana dilakukan secara adat atau langsung umum bebas dan rahasia?” tanya Patrialis.

“Kabupaten Paniai menggunakan sistem noken. Kabupaten

Paniai salah satu dari 16 daerah yang pakai sistem noken,” ucap Beatrix.

Patrilias pun menganggap ada keterangan berbeda antara yang disampaikan Novela dan Beatrix. “Ini ada keterangan berbeda.

Nggak apa-apa, ini kami catat,” tutur Patrialis.

Sebelumnya, Novela mengatakan di kampungnya tidak masalah menggunakan sistem noken dalam pemungutan suara atau sistem lainnya. Namun, di kampungnya itu tidak dilaksanakan pemilihan umum presiden. “Apa-

pun sistemnya, noken atau lainya yang penting Pemilu harus ada,” tuturnya.

Bahkan, Novela menyebut tidak ada sosialisasi yang dilakukan KPU sebelum digelarnya Pemilu. Novela pun kembali melontarkan pernyataan nyeleneh.

“Kami ini di gunung. Kenapa tidak ada sosialisasi? Tanya saja ke penyelenggara, jangan tanya ke saya,” kata Novela.

Sementara itu, saksi KPU, Filep Wamafma menyampaikan keberatan kepada majelis hakimMK , setelah membaca materi permohonan Prabowo SubiantoHatta Rajasa dalam sengketa PHPU. Keberatan saksi yang dihadirkan termohon ini didasari materi Prabowo-Hatta halaman 186 huruf (e), seolah menyebut stigma masyarat Papua prokemerdekaan sehingga mendukung pasangan Jokowi-Jk, sementara yang pro-NKRI mendukung Prabowo-Hatta. “Di daerah pemilihan mayoritas warga Papua beragama Nasrani, disebut dae-

rah basis Papua Merdeka. Maka pasangan nomor dua mendapat suara mayoritas. Ini disebabkan adanya isu lebih mudah merdeka kalau pasangan nomor dua menang,” beber Filep di sidang MK, Jakarta, Rabu (13/8).

Filep tak menyangkal jika di kampung-kampung Islam atau perkotaan yang masyarakatnya heterogen, cenderung memilih Prabowo-Hatta. Di sana memang Prabowo-Hatta menang suara dibanding pasangan Jokowi-JK. Filep meminta majelis hakim memerintahkan pemohon mencabut stigma tersebut dari seluruh warga Papua. Dia mengatakan, persoalan tersebut kini menjadi perbincangan hangat di Papua Barat selama satu pekan terakhir ini. “Dengan stigma tersebut, maka orang Papua seperti saya yang beragama Kristen sudah merasa bahwa kami dinyatakan sebagai pendukung Papua merdeka. Sementara yang Muslim, mereka yang pendukung RI,” kata Filep

Ketua majelis hakim Ahmad Fadlil Sumadi, menggantikan Hamdan Zoelva, lalu bertanya apa yang membuat Filep keberatan. “Saudara keberatan terhadap itu?” tanya Fadlil.

“Kami sangat keberatan karena ini stigma bagi saya dan kami orang Papua. Kami memandang dan disaksikan melalui siaran yang diliput ini, semua orang Papua ingin memastikan tentang stigma ini. Saya dan seluruh orang Papua merasa sudah masuk kategori NKRI. Saya anak Papua asli, berambut keriting, berkulit hitam, saya adalah orang Indonesia.” tegas Filep.

Sementara itu, kuasa hukum Prabowo-Hatta Firman Wijaya, saat ditemui secara terpisah tidak mau berkomentar banyak tentang persoalan ini. “Ini kan fakta informasi. Nanti tinggal tinggal diuji saja fakta informasi dari orangorang yang ada di sana. Kita tinggal menjelaskan informasi yang berkembang,” katanya. =GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Nasional

KORAN MADURA

KAMIS 14 AGUSTUS 2014

KAMIS 14NO. AGUSTUS 2014|NO. 0419|TAHUN 0419 | TAHUN III III

33

Islamic State of Iraq and Syiria

ISIS Anti Kemanusiaan

MENPERIN TERIMA MAHAPUTERA ADIPRADANA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyematkan Bintang Mahaputra Adipradana kepada Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/8). Bintang Mahaputera Adipradana merupakan tanda kehormatan yang diberikan Presiden kepada seseorang yang dinilai mempunyai jasa yang besar terhadap bangsa dan Negara Indonesia. Selain Mohamad S Hidayat, Bintang Mahaputera Adipradana juga diberikan kepada 37 tokoh nasional lainnya.

Kim Jong Un Ucapkan Selamat Menlu Korut Panggil Jokowi “Yang Mulia” JAKARTA-Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) kebanjiran menerima ucapan selamat dari sejumlah negara sahabat.

Setelah dari pemerintahan Jepang, presiden Jokowi kembali mendapat ucapan selamat dari pemerintahan Korea Utara (Korut). Ucapan selamat ini disampaikan langsung Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Su-yong saat mengunjungi Jokowi di kantor Gubernur DKI Jakarta.

Dalam kunjungan tersebut, Ri mengaku kedatangannya untuk menyampaikan pesan ucapan selamat dari Presiden Korea Utara Kim Jong Un atas penetapan dirinya sebagai presiden terpilih. “Tadi beliau datang untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya saya jadi Presiden. Pesan dari Presiden Korea,” ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (13/8).

Dalam kunjungan yang berlangsung 15 menit itu, Jokowi dan Ri berharap ke depan hubungan antara Indonesia dan Korea Utara semakin baik, khususnya di bidang ekonomi, perdagangan dan olahraga. “Selanjutnya juga beliau ingin hubungan ke depan antara Indonesia dan Korea Utara bisa diperkuat, terutama bidang ekonomi, budaya dan olahraga,” ucapnya.

Uniknya, dalam perbincan-

gan tersebut, Jokowi dipanggil “Yang Mulia” oleh penerjemah yang berada di samping Ri. Tak terbiasa menerima sebutan itu, Jokowi hanya tersipu malu. Kepada wartawan, Ri menyampaikan begitu terkesan terhadap sosok mantan Wali Kota Solo yang sederhana dan merakyat itu. “Saya terkesan karena Yang Mulia (Jokowi) sangat sederhana dan prorakyat. Beliau sudah bekerja keras untuk rakyatnya. Saya harap hubungan Korut dan Indonesia tetap terjaga di masa mendatang. Saya harap Yang Mulia sukses dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara,” ucap Ri melalui penerjemahnya.

Di tempat yang sama, Jokowi mengatakan kalau kedatangan Ri sebatas memberikan ucapan

selamat atas terpilihnya JokowiJK. Dia juga diundang untuk berkunjung ke negara yang dipimpin Kim Jong-un itu usai pelantikan 20 Oktober mendatang. “Ya menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya saya. O ya mengundang ke sana setelah pelantikan,” tutur Jokowi.

Ketika ditanya apakah ada pembicaraan lain mengingat tadi pagi Jokowi baru saja dikunjungi Duta Besar Korea Selatan Cho Tai-young. “Hanya masalah ke depan untuk diperkuat bidang ekonomi, kebudayaan, dan olahraga. Enggak ada pembicaraan lain. Masak kamu engga percaya sama Yang Mulia,” kata Jokowi sembari tertawa.

Ri tiba pukul 15.00 WIB dengan menumpangi Mercedes Benz E250 hitam bernomor polisi 1229 SAJ. Tanpa pengawalan ketat, dia bergegas masuk menuju ruangan Jokowi.

Sebelumnya, pada pukul 10.00 WIB, Jokowi juga dikunjungi Duta Besar Kora Selatan untuk Indonesia Cho Tai-young dalam rangka memperkuat hubungan antara Korea dan Indonesia, terutama penanaman investasi di bidang industri dan manufaktur. =GAM/ABD

SURABAYA- Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, Prof. Dr. Abd. A’la menilai tindakan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) di luar peri kemanusiaan atau anti kemanusiaan. Menurutnya, ISIS adalah kelompok yang memakai atribut dan memanfaatkan agama untuk kepentingan mereka. “Coba bayangkan, orang yang sudah masuk ISIS, lalu kalau tidak turut perintah, langsung dibunuh. Ajaran mana yang menyuruh begitu?” tanya A’la usai seminar bertajuk Strengthening Justice And Peace Througth Interreligious Dialogue di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, (13/8).

Seminar ini diadakan bersamaan dengan kunjungan 30 pastor dan suster dari Ordo Dominikan ke kampus tersebut. Sejak 11 Agustus hingga 16 Agustus, tidak kurang dari 100 anggota Ordo yang datang dari 27 negara dari seluruh dunia mengikuti konferensi bertajuk Dialogue As a New Wao of A Preaching di Ciputra Golf, Surabaya.

Menurutnya, ISIS adalah kelompok yang bertentangan dengan Islam. Karena itu, A’la berharap makin banyak orang yang mengenal Islam, dan karenanya mereka mengerti pula

bahwa ISIS tidak cocok dengan Islam.

Dia menegaskan, Islam Indonesia adalah Islam yang ramah, toleran dan itu berdasarkan penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan dari Alquran dan hadits. “Islam Indonesia adalah Islam yang selalu berkontekstualisasi dengan waktu dan tempat. Saya berharap para pastor ini dan suster memahami Islam ini seperti itu dan mengabarkan kepada yang lain seperti dikatakan Pastor Mike Deep OP,” kata A’la.

Karena seperti itu, aku A’la, kampusnya melakukan kajian tentang ISIS. “ISIS bukan kelompok agama tapi kelompok idelogi yang menggunakan agama untuk kepentingan sempit mereka yang bertentangan dengan agama manapun,” tambahnya menegaskan.

Pada kesempatan ini, Pastor Mike Depp, OP, peserta dari Afrika mengatakan, “Kami ingin belajar lebih banyak tentang Islam dari negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia. Terima kasih, kami disambut dengan baik di sini”.

Mike mengapresiasi kehidupan beragama di Indonesia, meskipun masyarakatnya hidup dengan banyak agama, namun tetap bisa hidup rukun dan berdampingan. “Ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kami, dan akan kami sosialisasikan ke banyak negara di dunia,” tambah dia.

Ordo Dominikan, kata dia, mencoba belajar tentang Islam dari berbagai negara di dunia.

“Kami terus belajar dari negaranegara tersebut bagaimana agamanya mengajarkan kebaikan.

Dan kami yakin semua negara di dunia ini mengajarkan kebaikan,” kata dia. =GAM

Prof. Dr. Abd. A’la

Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

4

KORAN MADURA

Nasional

KAMIS 14 AGUSTUS 2014|NO. 0419|TAHUN III

Siapkan 4 Kader

PDIP Buka Pintu Koalisi

BUKA KOTAK SUARA. Petugas KPUD Kota Serang, Banten, membuka kotak suara Pemilihan Presiden, di Serang, Rabu (13/8). KPU Kota Serang membuka sebanyak 1.813 kotak suara pemilihan presiden 2014 dari 932 TPS yang tersebar di 18 Kecamatan, berdasar perintah KPU Pusat melalui surat edaran, untuk mengambil data formulir Model pemilih tambahan (A4), pindah tempat pemilihan suara (A5), atau pemilih khusus yang membawa KTP (AT) dan Daftar hadir pemilih (C7), untuk dijadikan bukti dalam sidang sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di MK.

Pembukaan Kotak Suara

KPU Tegaskan Tidak Melanggar Kode Etik JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya memberikan pembelaannya selaku teradu kepada pihak pengadu Prabowo-Hatta dalam sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pembelaan ini terkait pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU pada penghitungan suara pemilihan presiden. Dalam pembelaannya, Ketua KPU Husni Kamil Manik menegaskan pembukaan kotak suara yang dilakukan KPU DKI Jakarta pada 23 Juli 2014 lalu bukan perbuatan pelanggaran etika.

Seperti diketahui, Tim Prabowo-Hatta melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU DKI Jakarta atas pembukaan sejumlah kotak suara pasca penetapan perolehan suara sah nasional Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 oleh KPU DKI Jakarta.

Menurut Husni, KPU telah melampirkan tiga surat edaran sebagai kebijakan yang tidak bisa terpisahkan. “Menyangkut kotak suara yang kami buka kami telah mengeluarkan surat edaran dengan melibatkan pihak terkait baik dari saksi pasangan calon, pengawas, kepolisian dan pihak terkait

lainnya,” ujar Husni di sidang kode etik DKPP di Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (13/8).

Namun Tim Aliansi Advokat Merah Putih (A2MP) Eggi Sudjana menegaskan pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU merupakan tindakan yang sangat melanggar kode etik lembaga penyelenggara Pemilu.

“Saya tegaskan proses pembukaan kotak suara yang dilakukan KPU adalah perbuatan ilegal dan merusak properti milik negara,” ujarnya saat menghadiri sidang kode etik DKPP di Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (13/8).

Husni menjelaskan keterli-

batan pihak-pihak tersebut untuk menghindari adanya diskriminasi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam penyampaian ini Husni juga menambahkan alatalat bukti untuk memperkuat pembelaan atas tuduhan yang dialamatkan kepada KPU sebagai lembaga pengawas.

Sementara itu komisioner KPU lainnya yaitu Sigit Pamungkas juga menegaskan pembukaan kotak suara dilihat dari dimensi etis bukan melanggar etik penyelenggaraan pemilu. Bahkan dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara tidak serta-merta dilakukan KPU sendiri, karena pada pelaksanaannya KPU turut serta melibatkan saksi-saksi serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan pihak kepolisian setempat. “Apabila prinsip etik transparan kita definisikan negatif, maka KPU disebut tak transparan jika aktifitas dilakukan sembunyisembunyi, tidak melibatkan para pihak yang berkepentingan. Kita uji apakah KPU dalam proses membuka kotak suara itu seperti dalam definisi negatif itu.

Proses ini melibatkan Panwaslu, saksi, bahkan kepolisian. Proses ini transparan, tidak sembunyi-sembunyi, tapi dilihat bayak orang,” jelasnya.

Selain itu, Sigit pun menekankan bahwa tindakan KPU melakukan pembukaan kotak suara dapat dipertanggungjawabkan. Karena disertai dengan berita acara yang dibuat setelah dilakukan pembukaan kotak suara. “Apakah pembukaan kotak suara itu hasilnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Ada berita acara yang menunjukkan pembukaan itu adalah pekerjaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka ini tidak melanggar dimensi etis tata kelola yang baik yang dijabarkan dalam peraturan tentang kode etik,” ujarnya.

Sementara itu, Eggi tindakan KPU dengan membuka kotak suara tersebut telah melanggar kewenangan KPU. Menurutnya aturan-aturan itu telah melanggar peraturan yang semestinya mendapat sanksi tegas yang bisa berupa pidana. =GAM/ABD

JAKARTA-PDI Perjuangan menyerahkan semua kriteria calon menteri yang akan duduk di kabinet kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Partai pemenang pemilu ini mengaku belum menyiapkan calon menteri untuk duduk di kabinet.

Fungsi menteri yang utama bagi PDI Perjuangan adalah membantu tugas-tugas presiden dalam pemerintahan. Selain karena memang hak prerogatif presiden, hal itu demi kecocokan dalam roda pemerintahan ke depan.

“Belum membahas nama-nama menteri (PDI Perjuangan). Siapa pun yang jadi anggota kabinet fokus utama harus menjadi pembantu presiden,” kata Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Rabu (13/8).

Tjahjo juga enggan menanggapi lebih jauh soal syarat melepas jabatan di partai jika ingin masuk ke kabinet JokowiJK. Walaupun ada keinginan dari salah satu ketua umum partai koalisi yang berpotensi masuk dalam susunan kabinet tersebut. “Soal rangkap jabatan ada berbagai hal-hal yang harus dibicarakan. Bu Mega (Ketua Umum PDI Perjuangan), pak Surya Paloh (Ketua Umum Partai NasDem), dan pak Wiranto (Ketua Umum Partai Hanura) tidak, kalau Pak Muhaimin (Ketua Umum PKB) mau, nanti dibicarakan dengan Pak Jokowi bagaimana,” terangnya.

Disamping itu, PDI Perjuangan juga berjanji akan terus mengawasi kinerja Jokowi-JK. Jabatan presiden dan wakil presiden bukan jabatan karier tapi merupakan jabatan politik yang lahir dari pemilu. “Partai akan terus mengontrol dan mengkritisi. Jabatan presiden dan wapres itu jabatan politik, direkrut oleh partai politik,” ujarnya.

Dia mengatakan partai moncong putih sekarang masih fokus mempersiapkan kader terpilih yang akan duduk di parlemen.

Akan tetapi untuk pemerintahan, PDI Perjuangan sekadar berperan memberikan masukan kepada Jokowi berupa garis besar persyaratan sebagai menteri. “PDI Perjuangan mempersiapkan empat orang untuk duduk di pimpinan DPR, MPR, fraksi MPR dan fraksi DPR. Untuk pemerintahan kita lebih melihat kebutuhannya apa? Seperti pendidikan, kemampuan pengelolaan manajemen, kesiapan menjadi bagian dari kabinet kerja,” jelasnya. = GAM/ABD

KORAN PROBOLINGGO MADURA

KORAN MADURA

Ekonomi

KAMIS 14 AGUSTUS 2014|NO. 0419|TAHUN KAMIS 14 AGUSTUS 2014 III

NO. 0419 | TAHUN III

55

Permodalan Masih Cekak

Konsolidasi Bank Tetap Harus Dilakukan

KULIAH UMUM KEWIRAUSAHAAN. Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung (kiri) bersama Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin (kanan) menyapa mahasiswa di sela kuliah umum kewirausahaan bertajuk National Lecturer Series di Kemendikbud, Jakarta, Rabu (13/8). Kuliah umum kewirausahaan tersebut diikuti sebanyak 1650 mahasiswa dari 18 perguruan tinggi di Indonesia.

OJK Janji Terapkan Bunga Murah JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan upaya pengembangan keuangan mikro harus diawali dengan penerapan bunga murah bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selanjutnya, diikuti dengan pengembangan demand side dan infrastruktur di sektor micro-finance.

“Upaya peningkatan akses masyarakat ke sektor keuangan akan percuma, kalau bunga untuk micro-finance mahal. Sehingga, bunga murah untuk UMKM menjadi penting untuk diperhatikan,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad di Jakarta, Rabu (13/8).

Muliaman mencontohkan pengembangan financial inclusio yang diterapkan China dan Vietnam tengah fokus pada penyediaan kredit untuk UMKM. “Baik China dan Vietnam itu, tantangannya serupa dengan yang ter-

jadi pada sektor keuangan kita.

Tetapi, mereka memiliki tujuan akhir mensejahterakan UMKM,” ujar Muliaman.

Lebih lanjut Muliaman menegaskan, upaya pengembangan keuangan mikro tidak melulu mengedepankan pengembangan supply-side. Pasalnya, jelas dia, tanpa adanya peningkatan demand-side, maka sektor keuangan sulit untuk berkembang. “Satu hal penting lainnya, adalah perlunya memperbaiki infrastruktur keuangan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di

pelosok-pelosok,” tutur Muliaman.

Dia berharap, bank-bank BUMN ikut berpartisipas aktif dalam pengembangan keuangan mikro. Namun, Muliaman menilai, sejauh ini masih ada tiga tantangan utama yang dihadapi bank BUMN untuk meningkatkan perannya di sektor keuangan mikro.

“Pertama, tantangan pada akses pendanaan untuk masyarakat miskin,” katanya.

Tantangan selanjutnya, ujar Muliaman, terkait dengan masih rendahnya tingkat kolaborasi bank-bank BUMN dengan pelaku usaha besar untuk menyediakan pendanaan. “Tantangan ketiga, terkait dengan inovasi pengembangan teknologi dalam upaya mengurangi biaya, misalnya penerapan branchless banking,” pungkasnya. =GAM

JAKARTA-Bank-bank di Indonesia harus melakukan konsolidasi guna membentuk bank yang sehat melalui aksi merger antarbank seperti yang dilakukan tiga bank Malaysia.

Pasalnya, permodalan yang belum kuat pada perbankan nasional menjadi kendala untuk bisa bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015 dan 2020 untuk sektor keuangan. “MEA 2020 membuat perbankan nasional harus segera mempersiapkan diri dalam segala hal termasuk konsolidasi perbankan. Kalau modal bank masih cekak maka jangan harap bisa bersaing,” ujar Wakil Ketua Umum I Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Jahja Setiaatmadja, saat acara halal bihalal IBI dan Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas), di Financial Club Graha CIMB Niaga, Jakarta, Rabu, (13/8).

Pernyataannya tersebut tidak terlepas dari aksi merger yang dilakukan tiga bank asal Malaysia yakni CIMB Group, RHB Capital, dan Malaysia Building Society. Adapun tujuan konsolidasi tiga bank Malaysia tersebut untuk menciptakan bank terbesar di negeri Jiran dengan total aset senilai 614 miliar ringgit atau setara dengan Rp2.300 triliun. “Aset mereka itu setara dengan Rp2.300 triliun, maka dengan demikian CIMB Group menjadi bank yang

terbesar. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia sendiri,” tukasnya.

Oleh sebab itu, Jahja meminta kepada perbankan nasional untuk mencontoh Malaysia dalam memperkuat perbankannya. Selain itu, bank-bank di Indonesia juga perlu melakukan konsolidasi guna membentuk bank yang sehat dengan melalui aksi merger antarbank. “Untuk membentuk bank yang sehat, konsolidasi itu perlu dilakukain melalui merger. Ini untuk memperbesar modal dan memperkuat bank-bank Indonesia,” tukasnya.

Selain itu, Jahja menilai, aksi konsolidasi antarbank juga untuk mengurangi jumlah bank yang ada di Indonesia. Pasalnya, jumlah bank di Indonesia sudah terlalu banyak namun dari segi permodalan tidak cukup kuat.

Sedangkan bank-bank yang ada di Malaysia jumlahnya tidak sebanyak di Indonesia, akan tetapi dari segi modal sangat kuat dan sehat. “Perbankan di Indonesia sudah terlalu banyak, konsolidasi melalui merger inikan untuk mengurangi jumlah bank di Indonesia sehingga perbankan nasional bisa lebih kuat dari segi permodalannya seperti bank-bank di Malaysia,” ucap Jahja yang juga sebagai Presiden Direktur PT Bank Central Asia, Tbk (BCA). =GAM

PROGRAM SAMPAH TUKAR BERAS. Warga menunjukkan buku tabungan sampah program sampah tukar beras di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulsel, Rabu (13/8). Pemerintah Kota Makassar membentuk 78 bank sampah tempat penukaran sampah dengan beras sebagai upaya untuk membuat lingkungan lebih bersih dan sehat serta meminimalisir sampah kota yang dalam sehari mencapai 800 ton.

6

Ekonomi

KORAN MADURA

KAMIS 14 AGUSTUS 2014|NO. 0419|TAHUN III

Kebijakan LTV

Sektor Properti Berjalan Efektif

JOKOWI KOALISI BANGSA. Sejumlah warga berfoto di sela-sela Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo memberi sambutan dalam Musyawarah dan Silaturahmi Nasional Rumah Koalisi Indonesia Hebat di Jakarta. Dalam acara tersebut Joko Widodo menegaskan bahwa partisipasi publik dalam pemerintahan sangat penting dan tidak mungkin dibebankan pada presiden dan wakilnya saja.

Perbanas Minta Jokowi Fokus Kembangkan Perbankan JAKARTA-Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) berharap agar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dapat mengembangkan industri perbankan di pemerintahan baru yang akan dipimpinnya. Pasalnya, ketika debat capres berlangsung, dua kandidat capres tidak ada yang membahas soal perbankan.

“Perbankan itu salah satu jantungnya perekonomian, tapi apa orang serius menjaga jantung ini?

Kalau lagi sehat, orang cenderung melupakan. Ini bagian dari kita semua untuk memberikan masukan mengenai pembangunan perbankan kedepan,” ujar Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, di Financial Club Graha CIMB Niaga, Jakarta, Rabu, (13/8).

Karena itu kata Sigit, pemerintahan baru yang akan datang wajib fokus pada perkembangan sektor perbankan. Hal ini penting mengingat perbankan meru-

pakan salah satu bagian jantung perekonomian nasional. Sisi lain, kontribusi sektor perbankan bagi kegiatan ekonomi nasional sangat tinggi.

Kendati peran perbankan sangat sentral bagi perekonomian, pemerintah Indonesia dirasa kurang fokus pada pengembangan sektor perbankan. Terlebih pada kedua capres sebelumnya tidak ada yang memiliki porsi besar fokus pada sektor perbankan.

Dengan adanya kondisi tersebut, pihaknya berkeinginan untuk menyampaikan langsung tan-

tangan-tantangan pemerintahan baru dalam kedepannya terlebih tantangan di sektor perbankan nasional yang merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia. “Kami memiliki momen dan kesempatan untuk menyampaikan kepada Jokowi mengenai tantangan yang akan dihadapi oleh perbankan,” tukasnya.

Lebih lanjut dia menegaskan, bahwa kuatnya suatu negara dapat dilihat dari dua sektor yakni dari sistem pertahanan negara (tentara nasional) dan yang kedua dari segi perbankannya. “Dua sektor ini penting, Perbanas harus memanfaatkan momen penyampaian cetak biru perbankan kepada pemerintahan yang baru,” ucap Sigit.

Oleh sebab itu, kedua sektor ini harus dapat dijaga dan dikembangkan dalam kedepannya. “Saya kira dua sektor itu vi-

tal yang harus dijaga. Kita harus rumuskan apakah peran dari perbankan, baik asing, pemerintah, swasta. Untuk kepentingan kesejahteraan bangsa, ini yang akan kita sampaikan kepada pemerintahan baru,” turutnya.

Lebih lanjut, Sigit juga mengingatkan Loan to Deposit Ratio (LDR) melebihi 90 persen, menandakan bank-bank tengah berebut dana dari nasabah.

Masalahnya, di Asia, bank China juga sedang aktif mencari serapan dana dari pasar manapun. Untuk itu, asosiasi bank dalam negeri berharap para bankir semakin hati-hati beberapa waktu ke depan.

Jangan sampai persoalan sektor riil ikut menular ke perbankan.

“Kalau mereka sama-sama masuk ke kawasan dan mencari modal, kita tidak akan kebagian,” pungkasnya. =GAM

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mengaku pengetatan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) perbankan melalui penyempurnaan aturan-aturan loan to value (LTV) untuk kredit perumahan sudah berjalan sesuai tujuan. Kebijakan ini cukup efektif dalam menahan kenaikan harga rumah secara serampangan, pun dalam meningkatkan tata kelola KPR perbankan. “Harga masih naik, tapi terkendali. Jadi LTV itu efektif mengendalikan harga. Kalau nggak akan itu ada risiko baik dari developer maupun pembeli, debitor,” ujar Direktur Eksekutif Komunikasi BI, Tirta Segara, di Gedung BI, Jakarta, Rabu, (13/8).

Survei Harga Properti Residensial (SHPR) BI triwulan II-2014 mengindikasikan adanya peningkatan kenaikan harga properti residensial di pasar primer. Hal ini tercermin dari Indeks Harga Properti Residensial pada triwulan II-2014 yang tumbuh sebesar 1,69% (qtq), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat 1,45% (qtq). “LTV kebijakan untuk mengendalikan harga. Tapi untuk tipe rumah tertentu kaya tipe kecil kan ngga kena aturan pembatasan itu. Kan masih banyak juga masyarakat yang belum punya rumah,” tuturnya.

Peningkatan kenaikan harga terjadi pada semua tipe rumah, khususnya rumah tipe kecil. “Untuk triwulan III-2014, hasil survei memperkirakan harga properti residensial akan tumbuh 0,89% (qtq), lebih rendah daripada pertumbuhan pada triwulan II-2014,” ujarnya.

Meskipun terjadi peningkatan kenaikan harga, volume penjualan properti residensial masih tetap tumbuh. Hasil survei menunjukkan volume penjualan properti residensial tumbuh sebesar 36,65% (qtq) pada triwulan II-2014, naik signifikan dari 15,33% (qtq) pada triwulan sebelumnya sejalan dengan terus meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian dan masih positifnya pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR). =GAM

KORAN PROBOLINGGO

MADURA

Salam Songkem

Pintu Koalisi eskipun sidang sengketa pilpres atas gugatan kubu pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta belum selesai di MK, partai pengusung capres-cawapres Jokowi-JK, PDIP telah sibuk membuka pintu koalisi bagi sejumlah parpol.

Tentu saja, upaya yang dilakukan PDIP itu karena posisinya masih belum mencapai 50 plus 1, juga menimbulkan multi tafsir, di antaranya untuk mengurangi musuh politiknya, yang dapat mengganggu perjalanan pemerintahan pasangan capres-cawapres yang diusungnya.

Diakui atau tidak, pintu koalisi juga sejatinya untuk mendulang dukungan parpol dan politisinya di parlemen.

Sebab mereka diyakini dapat mengendalikan massa pendukungnya hingga ke pelosok-pelosok daerah terhadap kinerja pemerintah Jokowi-JK kelak setelah memenangkan sidang di MK dan dilantik.

Pintu koalisi bisa juga dikemas untuk mengalihkan isu publik atas kasuskasus besar pasangan Jokowi-JK, yang kini tengah ditangani Mahkamah Konstitusi. Sehingga konsentrasi publik tidak lagi terpusat terhadap proses sidang di MK. Semua kemungkinan itu bisa saja terjadi.

Selain itu, pintu koalisi yang dibangun tentu tidak gratis. Pasti ada syaratsyarat yang ditentukan oleh kubu Jokowi-JK yang notabene kepanjangan tangan PDIP. Di lain pihak, parpol yang ingin berkoalisi dengan PDIP, tentu juga memiliki target-target yang hendak dicapai, meskipun barangkali tidak bisa dipublikasikan secara vulgar. Masingmasing memiliki kepentingan yang terbangun dalam suatu koalisi.

Koalisi selalu dibangun dengan intrik politik yang saling menguntungkan, meskipun itu tidak ada yang mau mengakui. Apa pun alasannya, koalisi berpusat pada satu arah: menyelamatkan era Jokowi-JK. Pemerintah Jokowi-JK merupakan pemerintahan PDIP pula. Gagalnya pemerintah Jokowi-JK hakikatnya kegagalan PDIP. Jokowi-JK tidak bisa dipisahkan dengan PDIP, sehingga PDIP berkepentingan mengawal pemerintahan Jokowi-JK, itu sudah pasti.

PDIP dan Jokowi-JK tentu berharap bisa memberikan perubahan sistem yang lebih baik, yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. (*)

KORAN MADURA

Opini

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 No. 0419 | TAHUN III

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 | No. 0419 | TAHUN III

77

Pendidikan Keaksaraan Memasuki MEA Terwarta seorang jemaah haji asal Indonesia tersesat.

Si jemaah ini bingung ketika hendak kembali ke pemondokannya.

Beberapa petugas haji kemudian mendatangi untuk memberikan bantuan. Sayang sekali, petugas haji pun dibuat bingung karena si jemaah tersebut menggunakan bahasa daerah. Rupanya si jemaah yang belum terlalu uzur itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Kejadian tersebut menyibakkan tamsil bahwa masih terbilang banyak penduduk Indonesia yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2012 didapat sekitar 6,4 juta penduduk Indonesia tuna aksara.

M

asalah yang luput dari orientasi kita bersama adalah yang sebenarnya perlu mendapat perhatian utama bukan hanya dari kelompok tuna aksara dasar. Melainkan pula bagi kelompok berkategori tuna aksara fungsional/mandiri/lanjutam. Yakni, mereka yang hanya sekadar baca-tulis, bercakap, memahami, berhitung secara teramat sederhana.

Kelompok seperti inilah yang diperkirakan berada dalam angka mayoritas penyandang tuna aksara.

Pendidikan keaksaraan program pemerintah diberikan kepada siapa saja yang berusia 15-59 tahun. Walaupun dalam Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, gender, ras, dan agama. Namun, diakui atau tidak, gaung tentang pendidikan keaksaraan kurang menggema dibanding kampanye pemerintah tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Padahal usia 15-59 merupakan usia produktif dan yang siap sceara langsung berhadapan dengan realitas kehidupan dibanding bagi yang masih berusia anak-anak.

Begitu pentingkah mempersoalkan ketika mereka (15-59 tahun) disyaratkan cakap melek aksara? Sedangkan sebagian (besar) mereka telah mencap “sukses” dengan karyanya masing-masing. Apa ruginya bila seorang penjual pecel atau penjaja jamu keliling teranggap buta aksara? Bahkan di kampung penulis, masih teranggap wajar seseorang yang buta aksara dengan ketentuan ia melek aksara Arab (pandai mengaji). Bahasa Indonesia menjadi tidak penting lantaran kesehariannya berkomunikasi melalui bahasa daerah.

Pendidikan keaksaraan juga kiranya tidak berjalan optimal dengan asumsi mereka yang tuna aksara lanjutan enggan mengikuti pendidikan aksara yang diselenggarakan pemerintah tersebut dengan alasan umur. Padahal orang di kampung penulis, mengerti terhadap perintah agama untuk menuntut ilmu adalah semenjak usia buaian sampai liang kubur (pendidikan sepanjang hayat/ long life education). Orang-orang di kampung juga paham petuah hikmah bahwa mencintai tanah air merupakan bagian dari iman.

Jadi, bisa berbahasa Indonesia merupakan bagian kecintaan pada tanah air.

Namun, dorongan teologis tersebut justru meredup tidak diimbangi dengan kesadaran untuk berpartisipasi dalam program pendidikan keaksaraan lanjutan. Bahasa Indonesia akhirnya mengalami degradasi kepentingan penggunaannya.

Fenomena macam ini kiranya

dialami di hampir-hampir tiap masyarakat perdesaan. Imbasnya, terus menerus menciptakan disparitas pengetahuan dan kecakapan dengan masyarakat perkotaan.

Faktor pekerjaan disinyalir menjadi kendala utama dengan parameter buta aksara dasar/lanjutan seperti kelompok petani, nelayan, dan buruh kasar – selain faktor geografis macam di wilayah Indonesia bagian timur.

Padahal dengan mengikuti pendidikan keaksaraan usaha mandiri di samping melek aksara juga dikombinasikan dengan upaya produktivitas usaha guna pengentasan kemiskinan. Dengan upaya tersebut, diharapkan minat masyarakat mengikuti pendidikan keaksaraan menjadi besar. Begitu pula dengan si penjual pecel atau penjaja jamu; bahwa dengan pendidikan keaksaraan berbasis kewirausahaan tersebut bakal meningkatkan kualitas usaha. Sehingga mereka tetap eksis dan mampu bersaing.

Dalam implementasinya, pemerintah perlu menggandeng organisasi masyakarat/keagamaan semisal Muslimat NU atau Aisyiyah Muhammadiyah guna menyasar kalangan perempuan.

Diakui atau tidak, di banyak tempat, perempuan selalu menjadi pihak yang kurang mendapat akses pendidikan dengan alasan gender. Padahal bila ditinjau seksama, prosentse kaum perempuan terkhusus di perdesaan yang menganggur/buruh kasar sangat besar. Kalaupun berwirausaha, mereka hanya berlokus pada industri rumahan yang teramat sederhana. Hasrat untuk meningkatkan produksi dan kualitas kerap terbentur oleh minimnya akses informasi.

Nah, persoalan selanjutnya ketika informasi datang, mereka lebih banyak menjadi pasif lantaran kurang cakap mengolah informasi karena minim

kapabilitas beraksara. Padahal kecakapan beraksara –dengan menyerap banyaknya informasi/ pengetahuan- serta merta berdampak pada pemunculan kesadaran untuk berwirausaha dan peningkatan kualitas produksi Hal ini bakal berefek domino terhadap tumbuh kembang kualitas beraksara di lingkup keluarga. Maka, jarang dijumpa lagi tradisi si ibu mendongengkan cerita rakyat pada si anak.

Dalam konteks lebih luas, terjadi tuna melek pendidikan politik dan informasi kekinian lainnya karena informasi tersebut terwartakan melalui siaran televisi yang berbahasa Indonesia.

240 juta penduduk Indonesia menjadi bakal menjadi bonus demografi manakala hal itu bisa dimanfaatkan secara tepat. Yakni, ketika kita akan segera memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015.

Tentunya, era tersebut berkosekuensi dengan bertambahnya kompetitordari luar negeri.

Boleh jadi, di kampung penulis misalnya, tahu-tahu dibangun usaha makanan khas Thailand, Tom Yum, oleh orang Thailand.-yang dikemas menarik dan harga ekonomis. Bila tidak diimbangi kesadaran itu, bakal mengancam eksistensi si penjual pecel.

Tanggung jawab berantas tuna adalah tanggung jawab bersama. Kerjasama pemerintah-masyarakat adalah kuncinya.

Kita mesti berpamrih iri terhadap tamsil kehidupan keaksaraan masyarakat Jogjakarta dapat terwujud di sebuah daerah lainnya.

Mulai penarik becak sampai ibu rumah tangga selalu menjadikan koran sebagai sarapan pengetahun dan informasi saban hari. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) menjamur. Hal ini mestinya diakui telah membuncahkan geliat kehidupan berseni-budaya dan melahirkan aneka industri/ ekonomi kreatif.=

KORAN MADURA

PEMIMPIN REDAKSI: Abrari Alzael WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Zeinul Ubbadi REDAKTUR AHLI: M. Husein, G. Mujtaba REDAKTUR PELAKSANA: Abdur Rahem, M. Kamil Akhyari SEKRETARIS REDAKSI: Benazir Nafilah ADMIN: Indriani Y Mariska PENATA LETAK/DESAIN GRAFIS: Ach. Sunandar, Didik Fatlurrahman, Novemri Habib Hamisi, Khoiril Anwar, FOTOGRAFER: Mahardika Surya Abriyanto (Non Aktif) WEBSITE: Hairil Anwar BIRO SUMENEP: M. Hayat (Kepala), Syamsuni, Junaidi, Ali Ridha BIRO PAMEKASAN: A. Fauzi M (Plt. Kepala), Ali Syahroni, Sukma Firdaus BIRO SAMPANG: Miftahul Ulum (Kepala), Ryan H, Mohammad Muhlis BIRO BANGKALAN: Moh. Ridwan (Kepala), Doni Heriyanto BIRO SURABAYA: Joeli Hidayati BIRO PROBOLINGGO: M. Hisbullah H (Kepala), Sugianto, Mahfud Hidayatullah BIRO JAKARTA: Gatti (Kepala), Satya, Cahyono, Willy KONTRIBUTOR: FL. Wati (Bali) Anwar Anggasoeta (Yogyakarta) Ahmad Sahidah (Malaysia) PENERBIT: PT. Koran Madura KOMISARIS: Rasul Djunaidi DIREKTUR UTAMA: Abrari DIREKTUR KEUANGAN: Fety Fathiyah MANAJER PEMASARAN: Abd. Rahman (Plt) ACCOUNTING EKSEKUTIF: Husnan (Sumenep), Mohammad Muslim (Pamekasan), G. A. Semeru (Surabaya) ALAMAT REDAKSI: Jl. Adirasa 07 Kolor Sumenep, e-mail: koranmadura@ymail.com, koranmadura@gmail.com, opini.koranmadura@gmail.com, http:// www.koranmadura.com/ REKENING: BRI 009501000029560, NPWP: 316503077608000 CALL CENTER: Telepon/Fax (0328) 6770024, HARGA ECERAN RP 3.500, LANGGANAN RP 70.000.

WARTAWAN KORAN MADURA DIBEKALI ID CARD (KARTU PENGENAL) DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN BERUPA APAPUN DARI NARASUMBER

KORAN MADURA PROBOLINGGO 8KORAN MADURA Lintas Jatim

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 No. 0419 | TAHUN III

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 | No. 0419 | TAHUN III

8

PENDAFTARAN CPNS

Dibuka Mulai 20 Agustus

SURABAYA - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil tahun 2014 mulai 20 Agustus hingga 3 September secara dalam jaringan atau "online".

"Pendaftaran dilakukan secara online dan serentak di seluruh Indonesia," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Banyuwangi Sih Wahyudi, dalam penjelasan melalui surat elektronik yang diterima di Surabaya, Rabu (13/8).

Ia menjelaskan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pendaftaran CPNS dilakukan secara online atau sistem "single entry" melalui portal Panselnas.

Untuk itu, lanjut Wahyudi, calon pelamar diminta untuk terus mengikuti perkembangan terkait penerimaan CPNS 2014 di laman www.panselnas.menpan.go.id.

Pendaftaran secara daring kali ini akan lebih mudah dari sebelumnya, karena persyaratan administratif untuk pendaftaran tidak lagi memerlukan beberapa dokumen.

"Maka dari itu, walaupun pendaftaran hanya dua minggu, namun masyarakat tidak perlu repot mengurus kartu kuning, SKCK (Surat Keterangan Catatan Polisi) dan surat keterangan sehat yang terkadang pengurusannya memakan waktu lama," tambahnya.

Kendati demikian, persyaratan terkait jurusan dan indeks prestasi kumulatif (IPK) untuk formasi yang dibuka setiap daerah bisa berbeda-beda.

"Kabupaten Banyuwangi masih memakai standar IPK minimal 3,00 untuk pendaftar dari perguruan tinggi negeri dan IPK 3,5 untuk pendaftar dari perguruan tinggi swasta," ujar Sih Wahyudi.

Ia menambahkan kepastian mengenai 51 formasi CPNS yang dibuka Pemkab Banyuwangi dijadwalkan turun dalam pekan ini dari Pemerintah Pusat. = ANT/DIDIK KUSBIANTORO/DIK

ant/asep fathulrahman

DIKLAT DAI. Plt Gubernur Banten Rano Karno (tengah) didampingi Pimpinan Ponpes Riyadussholihin KH Fahrudin Numan (kanan) menyalami peserta Diklat Santri di Pandeglang, Banten, Rabu (13/8). Diklat diikuti 150 juru dakwah se-Jawa dan Sumatera tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas wawasan dan keilmuwan santri sekaligus mampu mengantisipasi masuknya faham radikal seperti kelompok ISIS.

Cara Cerdas Melawan ISIS SURABAYA - ISIS merupakan ancaman NKRI adalah gambaran paling mudah untuk menunjukkan bahwa paham radikal "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) yang menggagas Negara Islam itu tidak layak untuk negeri semajemuk Indonesia.

Namun, gambaran itu tidak secara otomatis bisa menjadi argumentasi untuk melawan ISIS dengan menghalalkan segala cara, karena cara-cara yang tidak cerdas justru akan menjadi kampanye gratis untuk gerakan radikal yang berdiri mulai tahun 2006 itu.

Apalagi, gerakan radikal yang didirikan Abu Umar Albaghdadi dan dilanjutkan oleh penerusnya Abu Bakar Albaghdadi itu sangat piawai "memainkan" media sosial, termasuk dengan cara-cara mendaku (klaim) untuk menunjukkan kebesarannya kepada publik media sosial.

Oleh karena itu, langkah PW Ikatan Sarjana NU (ISNU) Jatim "membedah" ISIS dalam Forum Tabayyun ISNU bersama Zainal Azis Lc MA (mantan Humas Kedubes RI di Syria), Novri Susan PhD (sosiolog Unair/ahli manajemen konflik), dan Sekretaris PWNU Jatim A Muzakki PhD di Surabaya (10/8), sangat penting untuk "memetakan" masalah.

"Awalnya, seorang majelis syuro jihadis (pimpinan relawan jihad) di Irak, Syeikh Jarqowi, menghimpun para relawan jihad untuk menentang rezim yang pro-AS pada tahun 2006, lalu masuklah Abu Umar Albagdhadi dengan Tentara Aswajanya, tapi bukan seperti Aswaja ala NU," kata mantan Humas Kedubes RI di Syria, Zainal Azis Lc MA, dalam forum itu.

Kondisi itu membuat AS melakukan operasi penangkapan kelompok radikal hingga Abu Umar Albagdhadi meninggal dunia, lalu kepemimpinan Tentara Aswaja digantikan oleh Muhajir dan Abu Bakar Albaghdadi (Ibrahim Albadri) yang akhirnya mengubah "Tentara Aswaja" menjadi "Islamic State of Iraq" (ISI).

Dalam kondisi itulah, tujuan Syeikh Jarqowi untuk menentang rezim Iraq pun mulai dimasuki berbagai kepentingan, apalagi seiring adanya ISI itu justru banyak "jihadis" (relawan jihad) asing yang masuk ke Irak dari ber-

bagai negara, seperti Pakistan, Turki, termasuk Indonesia.

"Banyaknya para jihadis asing dengan berbagai kepentingan itu justru membuat terjadi pertikaian antar-pemberontak yang berjumlah 15 faksi untuk berebut ladang minyak yang hasilnya justru dijual kepada rezim Irak untuk membeli senjata," katanya.

Hingga kini, ISIS memang paling kuat, karena menguasai 60 persen wilayah Irak dan 20 persen wilayah Syria. "Tapi, rakyat Irak dan Syria yang menjadi korban, karena rakyatnya miskin, sedangkan para pemberontak itu kayakaya. Informasinya, ISIS sekarang memiliki dana 200 miliar dolar AS dan 500 dolar AS berupa batangan emas," katanya.

Oleh karena itu, sulit dipercaya kalau ISI yang sekarang berkembang hingga ke Syria menjadi ISIS itu merupakan 'boneka' AS, karena tujuan berdirinya justru menentang rezim yang didukung AS, bahkan pendiri ISI Abu Umar Albaghdadi justru tewas akibat "operasi" AS. "Tapi, mungkin ada kerja sama antara AS dengan ISIS untuk kepentingan yang sama yakni penguasaan ladang minyak. Bukti lain yang mengherankan adalah Sunni-

Syiah di Syria yang semula rukun itu tiba-tiba berkonflik," katanya.

Untuk itu, ia menilai ISIS harus disikapi secara ideologi, meski mereka juga suka kekerasan. Secara ideologi, ISIS itu sama dengan Alqaidah yang memiliki 17 pedoman, di antaranya "jihadi takfiri salafi" atau berideologi jihad atau perang (jihadi), mudah mengkafirkan kelompok lain (takfiri), dan penganut Ibnu Taimiyah (salafi). "Jadi, ISIS adalah masalah ideologi, karena itu mereka harus dihadapi dengan penguatan ideologi. Untuk itu, Aswaja Center harus dikembangkan dimana-mana," katanya.

Bahkan, di Lebanon ada Aswaja Center berlantai empat untuk supermarket (pasar swalayan), ruang diskusi, ruang media, dan lantai atas untuk perpustakaan, sehingga kegiatan pada gedung berlantau empat itu dibiayai dengan 'keuntungan' supermarket itu.

"Soal kekerasan, ya serahkan kepada pemerintah dan TNI/Polri, misalnya mencabut status kewarganegaraan WNI yang masuk ISIS. Ada juga klaim kelompok radikal ISIS Regional Indonesia yang tidak suka kekerasan, tapi ideologi ISIS itu hakekatnya sama," katanya. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 | No. 0419 | TAHUN III

Buron Terpidana Korupsi Sapi Ditangkap TRENGGALEK - Tim Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur, menangkap buron terpidana korupsi pengadaan sapi betina di Dinas Peternakan setempat tahun 2009 senilai Rp 3,5 miliar, Subro Muhsi Samsuri, di Yogyakarta, Selasa (12/8) sore.

"Terpidana ditangkap sekitar pukul 17.00 WIB di Villa Banjoe, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta setelah hampir dua hari kami kuntit," kata Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek, Adianto, Rabu (13/8).

Subro yang menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan Trenggalek pada saat kasus itu terjadi, dibekuk tanpa perlawanan setelah hampir 16 bulan dinyatakan buron oleh kejaksaan sejak 16 April 2013.

Ia langsung dibawa ke Trenggalek dan dijebloskan ke Rumah Tahanan Kelas IIB Trenggalek pada Rabu (13/8) dini hari pukul 01.20 WIB untuk menjalani vonis hukuman satu tahun penjara sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 75K/ PID.SUS/2012.

Menurut keterangan Adianto, Subro sempat berpindahpindah lokasi persembunyian.

Awalnya, pihak kejaksaan menerima informasi keberadaan

mantan Asisten I Setda Trenggalek ini di suatu tempat di Jakarta.

Namun, ia berpindah ke Tangerang karena merasa tidak aman. "Dari Tangerang ia bersama keluarganya pindah lagi ke Yogyakarta hingga akhirnya kami lakukan penyergapan," kata Kajari.

Selain menjadi terpidana korupsi pengadaan sapi betina di lingkup Dinas Peternakan Trenggalek tahun 2008 senilai Rp 3,5

9

miliar, Subro Muhsi Samsuri juga dijerat dalam kasus dugaan penggelembungan akuisisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Prima Bangkit Sejahtera pada tahun anggaran 2006 senilai Rp 2,3 miliar.

Dalam kasus yang disebut terakhir, Subro berstatus tersangka dalam kapasitasnya sebagai Asisten I bidang Ekonomi Setda Trenggalek bersama tiga oknum pejabat dan mantan pejabat lain.

Tiga pejabat dimaksud antara lain mantan Direktur PDAU Trenggalek Gatot Purwanto, mantan Wakil Ketua DPRD Trenggalek periode 2004-2009, Sukono, dan Sekda Trenggalek Ali Mustofa (saat kejadian menjabat Kepala DPPKAD/Bendahara Umum Daerah Trenggalek). = ANT/DESTYAN HS/DIK

KECELAKAAN

Truk Masuk Jurang Sudah Ditangani KEDIRI - Kepolisian Resor Kediri, Jawa Timur, menangani kecelakaan lalu lintas, yaitu sebuah truk bermuatan pasir yang masuk ke jurang di Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.

Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polres Kediri AKP Budi Nurtjahjo mengatakan truk tersebut dikemudikan oleh Kismanto.

Saat sedang melintas di jalan yang menurun, truk diduga kehilangan kendali saat, sehingga truk jatuh ke jurang sedalam 6 meter,�

AKP Budi Nurtjahjo Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polres Kediri

Saat itu, Kismanto mengemudikan truk dengan pekerjanya, Siswanto, warga Desa Punjul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.

"Saat sedang melintas di jalan yang menurun, truk diduga kehilangan kendali saat, sehingga truk jatuh ke jurang sedalam 6 meter," katanya, Rabu (13/8).

Saat kecelakaan, sopir truk berada di dalam kendaraan dan truk terbalik. Kejadian

kecelakaan itu tepatnya di sebuah aliran lahar, di Dusun Badek, Desa Sepawon, Plosoklaten, Kabupaten Kediri.

Polisi, kata dia, langsung datang ke lokasi kecelakaan dan berusaha menolong korban. Polisi sempat kesulitan, sebab lokasi truk terbalik sulit dijangkau. Petugas dibantu warga, juga terus mencari korban.

Polisi menemukan korban kecelakaan itu, dan mengetahui jika Siswanto, ternyata meninggal dunia, sedangkan sopir truk tersebut belum ditemukan. Petugas membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan "visum et repertum".

Namun, keluarga korban menolak petugas melakukan "visum" dan dengan alasan segera dimakamkan. Keluarga menilai, tewasnya Siswanto itu karena musibah dan mengaku sudah ikhlas dengan kepergiannya.

"Keluarga korban tidak berkenan dilakukan 'visum' dan sudah menerima kenyataan dengan ikhlas dan menolak kejadian itu diproses polisi," ujarnya.

Saat ini, kerangka truk masih berada di lokasi. Petugas juga berusaha untuk mengevakuasi truk yang terjatuh di jurang tersebut, yang rencananya akan dibawa ke Mapolres Kediri sebagai barang bukti. = ANT/DESTYAN HS/ASMAUL/DIK

ant/rudi mulya

MEMBATIK. Pengrajin menyelesaikan proses pembatikan di Gerai Batik Kirana, Dadapan, Kediri, Jawa Timur, kemarin.

PROSES PRODUKSI

Masyarakat Harus Dilibatkan SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta perusahaan melibatkan masyarakat dalam proses produksi supaya tidak terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan.

"Saya meminta masyarakat setempat dilibatkan dalam proses produksi untuk tenaga keamanan atau kebersihan supaya tidak terjadi konflik di kemudian hari dan tidak terjadi kecemburuan sosial," katanya saat menerima Presiden Komisaris PT Multi Bintang Indonesia Tbk. Cosmas Batubara di Grahadi, Rabu (13/8).

Ia juga memberikan beberapa contoh konflik yang disebabkan perusahaan tidak melibatkan masyarakat setempat dalam proses produksi sehingga terjadi kecemburuan sosial.

"Kami memberikan apre-

siasi dengan diresmikannya PT Multi Bintang Indonesia Tbk di area industri Sampang Agung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, yang diharapkan akan terjadi perubahan dan peningkatan perekonomian di masyarakat sekitar," katanya.

Sementara itu Presiden Komisaris PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. Cosmas Batubara mengatakan bahwa saat ini PT Multi Bintang Indonesia Tbk mempunyai dua pabrik, yaitu di Tangerang dan di area industri Sampang Agung Mojokerto.

"Peletakan batu pertama telah dilakukan oleh Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Mahendra Siregar pada 17 Januari 2014 dan direcanakan akan dires-

mikan pada 21 Oktober 2014 oleh Gubernur Jawa Timur," katanya.

Ia mengatakan, investasi yang ditanam sebesar Rp 210 miliar, memproduksi minuman berkarbonasi bebas alkohol, yang sudah lama dikenal konsumen dengan merk dagang "GreenSand" dan "Bintang Zero".

"Dibangunnya pabrik minuman bebas beralkohol tersebut ikut mendorong sekaligus membuktikan kepercayaan investor pada Indonesia," katanya.

Ia menambahkan, pembangunan pabrik tersebut diharapkan berdampak memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia, Jawa Timur dan khususnya pendapatan masyarakat daerah serta masyarakat setempat. = ANT/INDRA SETIAWAN/DIK

10

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 | No. 0419 | TAHUN III

PARLEMEN

4 Parpol Persiapkan Pimpinan DPRD BOJONEGORO - Empat parpol di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yaitu Partai Golkar, PAN, PKB dan Partai Demokrat, masing-masing mempersiapkan tiga anggotanya untuk mengisi jabatan sebagai pimpinan DPRD periode 2014-2019.

Ketua DPRD Bojonegoro Sigit Kusharijanto mengatakan, empat parpol yang mempersiapkan anggotanya untuk menduduki jabatan pimpinan DPRD tersebut, masih menunggu keputusan induk parpolnya masingmasing yang akan memilih satu nama.

Sesuai posisinya,katanya, jabatan Ketua DPRD menjadi hak Partai Golkar, sebagai pemenang pemilu legislatif lalu, sedangkan tiga parpol lainnya yang perolehan suaranya berada di bawah Partai Golkar, masing-masing menempati posisi sebagai Wakil Ketua DPRD. "Keputusan nama anggota parpol yang juga lolos pemilu lalu untuk diposisikan menjabat pimpinan DPRD kewenangannya di DPP," kata dia, menegaskan, Rabu (13/8).

Hal senada juga disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Sukur Priyanto dan Ketua DPD PAN Suyuthi, yang juga menyebutkan telah mengirimkan tiga nama anggotanya yang lolos dalam pemilu legislatif lalu kepada induk partainya.

Sesuai data, DPD Partai Golkar di daerah setempat telah mengirimkan tiga nama anggotanya kepada DPP Partai Golkar yaitu Sigit Kusharijanto, Mitroatin, Wahyuni Susilowati dan Nasuka.

Di lain pihak, lanjut Suyuthi, dari hasil penjaringan partainya tiga nama yang diusulkan menduduki jabatan pimpinan DPRD, selain dirinya, Sugeng Hari Anggoro dan Lasuri.

Sementara itu, DPC Partai Demokrat, kata Sukur Priyanto, telah mengirimkan tiga nama, selain dirinya, juga M. Yasin, Moch. Lutfi. = ANT/SLAMET AGUS SUDARMOJO/DIK

ant/seno

RAZIA ISIS DI LAPAS. Kapolres Bondowoso AKBP Sabilul Alif (kanan) memberikan pengarahan saat penggeledahan terhadap penghuni Lapas Bondowoso, Jawa Timur, Rabu (13/8). Penggeledahan penghuni lapas dilakukan petugas gabungan Polisi, Kodim dan Kalapas untuk mengantisipasi adanya tahanan yang menerapkan dan mendoktrin paham-paham ISIS di dalam lapas.

Lapas Digeledah untuk Antisipasi Gerakan ISIS BONDOWOSO - Tim Kepolisian Resor Bondowoso, Jawa Timur menggeledah ruangan para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Bondowoso untuk mengantisipasi masuknya paham Islamic State of Iraq and Syria/ Islamic State (ISIS/IS).

Pengeledahan itu dilakukan polisi saat Kapolres Bondowoso AKBP Sabilul Alif bersama Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) Letkol (Inf ) Zulkarnaen Dwi Pristianto mendatangi lapas tersebut untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada narapidana.

Menurut Kapolres, pihaknya bersama jajaran TNI mengantisipasi kemungkinan masuknya paham radikal yang berkembang di Timur Tengah itu masuk ke wilayah Bondowoso, termasuk di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

"Saya bersama Dandim berkoordinasi dengan Kepala Lapas Bondowoso untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap blok para narapidana," kata mantan Kepala Satuan Lalu Lintas Kapolisian Resor Kota Besar Surabaya itu.

Anggota Polri kemudian melakukan pemeriksaan barangbarang milik napi dan hasilnya tidak ditemukan barang-barang berbahaya di dalam lembaga pembinaan itu, seperti senjata tajam, bahan peledak maupun narkoba.

Kepada para narapida Kapolres Bondwosos mengimbau agar

Saya bersama Dandim berkoordinasi dengan Kepala Lapas Bondowoso untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap blok para narapidana,�

AKBP Sabilul Alif

Kapolres Bondowoso waspada dan mereka harus berani menolak masuknya ideologi ISIS atau IS ke wilayah Kabupaten Bondowoso.

Selain ke lapas, antisipasi juga dilakukan kepolisian ber-

sama TNI dan Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Bondowoso dengan menggandeng kalangan pesantren untuk menyikapi munculnya gerakan Islam radikal ISIS atau Negara Islam di Irak dan Suriah.

Kapolres Bondowoso bersama Komandan Kodim dan Ketua MUI Bondowoso KH Abdul Qodir Syam melakukan kunjungan ke kiai di pondok pesantren di kabupaten penghasil tapai tersebut.

Selain itu Polres Bondowoso juga ikut membentengi para pelajar dari pengaruh ideologi ISIS dengan melibatkan perwira pada upacara bendera pada hari Senin.

"Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar ini harus terjaga dari paham-paham yang mengingkari dasar negara Pancasila," kata kapolres. = ANT/MASUKI M ASTRO/DIK

Lintas Jatim

KORAN MADURA

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 | No. 0419 | TAHUN III

11

PROYEK

Pembangunan Sanitasi Komunal Tak Maksimal SURABAYA - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya menyoroti penangan masalah sanitasi komunal di Kota Pahlawan ini yang sampai sekarang dinilai tidak maksimal.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim mengatakan masyarakat membutuhkan pembangunan sanitasi komunal, tapi justru Pemkot Surabaya dalam hal ini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya mengabaikan.

"Buktinya masih banyak masyarakat yang kesulitan membuang kotorannya karena keterbatasan sanitasi komunal," katanya.

Menurut dia, ada proyek pembangunan sanitasi komunal di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada 2013 yang tidak jalan. "Akibatnya ada anggaran pembangunan sanitasi yang ngendon sebanyak Rp 6 miliar," katanya.

Tentu saja, kata dia, kondisi tersebut sangat disayangkan.

Jika memang Dinas Cipta Karya sibuk dengan proyek yang lebih besar, seharusnya proyek sanitasi tersebut dilepas atau diserahkankan dinas lain yang lebih siap.

"Saya pikir persoalan teknis ini juga bisa dilaksanakan oleh Badan Lingkungan hidup. Ini cocok karena berkaitan dengan lingkungan sekitar," katanya.

Sementara itu, Kabid Sarana dan Prasaran Bappeko Surabaya AA Gede Dwija Wardhana mengaku selama ini proyek sanitasi dilaksanakan oleh Cipta Karya.

Sebab, ini berkaitan dengan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat,red) Mandiri yang merupakan program nasional.

"Jika sekarang ini adalah pembangunan sanitasi komunal seperti pembuatan jamban bersama, bisa dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup. Saya pikir tak ada masalah," katanya. = ANT/ABDUL HAKIM/DIK

KECELAKAAN

Truk Tabrak Rombongan Pelajar Sudah Diusut NGANJUK - Petugas Kepolisian Resor Nganjuk, Jawa Timur, mengusut kejadian truk yang menabrak rombongan pelajar yang sedang latihan baris berbaris persiapan perayaan kegiatan kemerdekaan RI pada Agustus 2014.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk AKP Bayu Prasatyo saat dikonfirmasi kejadian itu mengatakan kecelakaan itu terjadi di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.

"Truk melaju lalu menabrak sepeda motor di depannya dan rombongan pelajar," ungkapnya, Rabu (13/8).

Ia mengatakan, antara truk dan rombongan pelajar itu searah dari timur ke barat. Para pelajar dari sebuah Madrasah Aliyah (MA) di Kecamatan Warujayeng, Kabupaten Nganjuk itu, sedang melakukan latihan baris berbaris untuk keperluan kegiatan dalam perayaan kemerdekaan, langsung bubar akibat kecelakaan tersebut.

Sebelum menabrak rombongan pelajar, kendaraan itu juga sebelumnya telah menabrak sebuah sepeda motor dengan nomor polisi AG-5308-WF yang

dikendarai oleh Siti Nurhayati (23), seorang guru. Setelah menabrak sepeda motor itu, truk itu langsung menabrak rombongan pelajar yang sedang latihan baris.

Dari kejadian itu, diketahui ada enam orang korban, di mana satu di antaranya diketahui meninggal dunia. Para korban sebelumnya dilarikan ke RSUD Kertosono, untuk mendapatkan perawatan.

Pelajar yang meninggal itu bernama Dina Yulia Setyowati (17), asal Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Ia diduga mengalami luka di bagian dalam, sebab secara fisik tidak nampak luka berat. "Satu korban meninggal dunia di rumah sakit, sementara korban lainnya menderita luka-luka. Ada yang menderita patah tulang, dan harus menjalani observasi," ucapnya.

Pihaknya juga mengatakan, masih memeriksa sopir truk Suwito (68). Warga Desa Gebangkerep, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk itu diperiksa intensif terkait dengan kecelakaan yang diakibatkan kendaraannya. Dari pengakuan sementara, sopir truk mengaku jika rem kendaraannya blong. = ANT/DESTYAN HS/DIK

ant/suryanto

KERJASAMA ROBOTIKA INDONESIA AS. Eric Stackpole (kanan), teknisi mekanik dan co-founder OpenROV menunjukkan proses perakitan robot bawah air ROV (Remotely Operated Vehicle) kepada Tim Robotik Lintang Selatan Sekolah Robot Indoneia pemenang Special Award dalam MATE International ROV Competition 2014 saat workshop di Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/8).

Bahasa Indonesia Tidak Sulit

SURABAYA - Hampir dua pekan tiba di Indonesia sejak 29 Juli 2014, Humas Konsulat Jenderal AS di Surabaya yang baru, yakni Carolina Escalera, mengaku senang berada di Indonesia, bahkan ia merasa Bahasa Indonesia itu tidak sulit.

"Ini pengalaman saya pertama kali ke Indonesia dan juga pertama kali mendapat tugas di Surabaya. Sebelum datang, saya belajar Bahasa Indonesia kepada guru dari Jakarta dan Sumatera di Washington DC," ucapnya saat berkenalan dengan kalangan pers di Surabaya, Rabu (13/8).

Di sela-sela workshop "OpenROV (Remotely Operated Vehicle)" di konsulat bersama salah seorang pendiri OpenROV (kapal

selam telerobotik untuk penjelajahan bawah air), Eric Stackpole, ia mengaku sempat disangka orang Indonesia.

"Itu terjadi saat saya belajar berbicara dalam Bahasa Indonesia di sebuah restoran pizza di Washinton DC, tiba-tiba ada orang yang bertanya, apa saya dari Indonesia," tutur diplomat yang memiliki perawakan dan wajah mirip orang Asia itu.

Pengganti Andrew M Veveiros di Konjen AS di Surabaya itu pun menilai Bahasa Indonesia itu mudah dipelajari daripada bahasa asing lainnya, misalnya Arab.

"Kalau kita sering mendengar (Bahasa Indonesia), maka kita akan semakin cepat bisa bahasa itu," paparnya, didampingi Asisten Informasi Konjen AS di Surabaya, Yessika Indarini.

Diplomat AS yang lahir di Missouri (bagian tengah) dan menghabiskan masa kecilnya di

Puerto Rico (bagian timur) itu pun merasa terkesan dengan orang Indonesia yang segera merayakan HUT kemerdekaan negaranya pada 17 Agustus itu.

"Semua orang di sini sangat ramah, tapi di sini saya juga mendengar percakapan dalam Bahasa Jawa, wah.. kok sulit ya," tukas mantan jurnalis AP yang pernah bertugas di Gedung Putih itu.

Selain bahasa, diplomat yang akrab disapa Carolina itu pun menyukai kuliner Indonesia, seperti nasi goreng dan mi, bahkan ia pun pernah mencoba membuat opor ayam.

"Saya bisa mencoba membuat opor, tapi harus dengan membaca resep. Kalau masakan yang kurang saya sukai di sini adalah Nasi Padang, karena rasanya pedas. Saya pernah mencoba makan Nasi Padang, tapi saya harus minum air cukup banyak," ujarnya, tersenyum. = ANT/EDY M YA'KUB/DIK

KORAN MADURA

KORAN PROBOLINGGO 12 KAMIS 14 AGUSTUS 2014|NO. 0419|TAHUN III MADURA

LINTAS12 JATIM

Probolinggo

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 NO. 0419 | TAHUN III

TPP Sedot APBD Rp 17,38 Miliar Besaran TPP Tergantung Masa Kerja dan Golongan PROBOLINGGO - Pegawai Pemkab Probolinggo patut berbangga hati. Selain mendapatkan penghasilan dari gaji, mereka juga mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap dua bulan sekali. Anggaran TPP bagi pegawai yang disediakan oleh pemkab tahun ini mencapai Rp 17,38 miliar.

puan daerah. Semoga saja tahun depan bisa,” jelasnya.

Menurutnya, tahun ini pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17,38 miliar. Pemberian TPP itu sendiri merupakan amanah PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 48 Tahun 2013 tentang pemberian gaji ke 13 dan

Pemberian Tambahan Penghasilan.

Dalam peraturan itu dijelaskan, guna memberikan kesejahteraan kepada aparatur negara pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan tambahan tunjangan penghasilan diluar gaji pokok dan tunjangan yang diter-

imanya berdasarkan prestasi kerja dengan memper timbangkan kemampuan keuangan daerah.

“Melihat kemampuan keuangan daerah sangat penting. Sebab, pengalokasian TPP tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),”ungkap Tanto Walono. =Mahfud Hidayatullah

Besaran TPP yang diberikan kepada pegawai tergantung dari masa kerja dan golongannya.

Untuk pejabat yang berpangkat eselon II atau Kepala Dinas mendapat tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar Rp 12,3 juta setiap tahun.

Sementara untuk eselon III atau camat mendapat Rp 7,77 per tahun. Selain diberikan kepada kepala satker, tunjangan yang baru pertama kali diberikan di Kabupaten Probolinggo ini juga dirasakan semua pegawai baik, PNS dan honorer struktural.

Pejabat eselon VI mendapatkan TPP sebesar Rp 3,24 juta pertahun. TPP tersebut tidak diberikan langsung. Tetapi diberikan dua bulan sekali. “Pencairannya melalui bendahara satker masing –masing, “ kata Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Tanto Walono, kepada wartawan, Rabu (13/8).

Tanto Walono mengatakan pemberian TTP merupakan tahun pertama sehingga pemkab belum mampu memberikan tunjangan tersebut setiap bulan. Untuk tahun ini baru, namun bisa jadi pada tahun 2015 nanti, para abdi negara itu akan mendapat tunjangan setiap bulan. “Tergantung persetujuan bupati dan kemam-

SAMPAH

Pasokan Sampah Meningkat 25 Persen PROBOLINGGO - Selepas perayaan lebaran beberapa waktu lalu tampaknya banyak menyisakan sampah di beberapa ruas jalan dan tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Probolinggo. Bahkan, kenaikan pasokan sampah di wilayah yang ada di Kabupaten Probolinggo diperkirakan mencapai 25 persen.

Hal ini dikatakan oleh Kabid Kebersihan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten

Probolinggo, Usman Ali. Menurutnya, peningkatan volume sampah tersebut dari berbagai tempat hiburan jalan raya dan area pasar. “Sebelum lebaran dan setelah lebaran kegiatan warga mengalami peningkatan termasuk tingkat konsumsi warga,” jelasnya.

Dikatakan, yang paling banyak menyumbangkan sampah yakni berasal dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang ada di area

pasar seperti pasar Semampir, Leces, Dringu, Maron, Banyuanyar, Paiton, dan pasar yang lainnya.“Rata-rata dari berbagai TPS tersebut menyumbangkan sampah 9-10 ton perharinya,”tandas Usman Ali..

Usman Ali menambahkan, armada pengangkut sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di Kabupaten Probolinggo berjumlah 9 unit. Mereka secara rutin mengambil sampah dari berba-

gai kecamatan.“Untuk TPA yang dimiliki Kabupaten Probolinggo, paling besar berada di Desa Seboro Kecamatan Krejengan,” ucapnya.

Kemudian sampah yang terkumpul jenisnya beragam, mulai dari sampah kering dan sampah basah hingga sampai di TPA dipilah. “Untuk sampah basah seperti daun-daunan, biasanya di pisah untuk dijadikan pupuk kompos dan organik,” tutur Usman Ali.

Sementara sampah yang sifatnya kering seperti plastik dan botol minuman, lanjut Usman Ali, di lokasi TPA banyak warga yang mengambilnya untuk dijual.

“Secara otomatis, sampah itu akan dimanfaatkan untuk bisa mengahasilkan keuntungan. Jika keberadaan sampah dikelola secara baik sesui dengan kegunaannya,” tandasnya =Mahfud Hidayatulah

Probolinggo

KORAN MADURA

KAMIS 14 AGUSTUS 2014|NO. 0419|TAHUN III

13

KESEHATAN

PP Aborsi Munculkan Kontroversi PROBOLINGGO – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang melegalkan aborsi menimbulkan kontroversi di daerah. PP tersebut dianggap telah bertentangan dengan KUHP Bab XIX pasal 229, 346 s/d 349.

Hal ini disampaikan salah seorang pengamat hukum dan sosial Beduq Institute Kota Probolinggo, Mushafi Miftah kepada wartawan, Rabu (13/8).

“Itu sudah jelas bertentangan dengan hukum,” tandasnya.

Sesuai dengan pasal 229, barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

Sedangkan pasal 346 menjelaskan, “Seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh

orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Sementara pasal 347 ayat (1) menyebutkan, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun.

“Jadi itu tidak hanya bertentangan dengan KUHP saja, tetapi juga UndangUndang HAM pasal 53 ayat 1 serta Undang-Undang tentang Kesehatan pasal 75,76 dan 77,” tegasnya.

Dia menjelaskan, ada beberapa jenis aborsi, yakni Abortus provokatus dan Abortus Provokatus Kriminalis. Jenis abortus provokatus ini sering terjadi pada kehamilan yang tidak dikehendaki.

Berbeda dengan Mejelis Ulama Indonesia (MUI). MUI sendiri bukan tidak setuju dengan PP yang sudah ditandatangani oleh Presiden SBY itu, namun lebih mengarah pada hokum agama dan kemanusiaan. =Muhammad Sugianto

Pasca Lebaran

Pembeli Mulai Sepi PROBOLINGGO – Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di Kota Probolinggo belakangan mengeluh soal kondisi sepinya pembeli. Sepinya pembeli itu terjadi sejak pasca lebaran tahun kemarin.

Ketua Paguyuban PKL Kota Probolinggo, Alif mengatakan para PKL sejak beberapa hari ini memang mengeluh soal kondisi pembeli yang sepi. “Memang sejak pasca lebaran kemarin kondisi pembeli PKL memang sepi,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (13/8).

Menurut dia, sepinya pembeli tersebut dialami oleh PKL yang berdagang barang-barang berupa kaset, kaca mata dan lain sebagainya. Sedangkan PKL yang berjualan seperti makanan dan minuman tetap normal.

“Kondisinya memang tidak seperti sebelum lebaran kemarin,” terang dia.

Alif menambahkan, kondisi sepinya pembeli itu tidak hanya terjadi di kawasan jalan dr.

Soetomo, tetapi juga PKL yang berada di beberapa titik yang ada di Kota Probolinggo. “Di alun-alun juga kondisinya seperti itu,” timpalnya.

Melihat kondisi sepinya pembeli tersebut, omset penghasilan yang diperoleh para PKL menurun drastic. Namun demikian, paguyuban PKL tetap menghimbau agar para PKL tetap sabar. “Namanya juga berdagang. Terkadang ramai, terkadang juga sepi,” katanya.

Sementara itu, sejumlah PKL saat dikonfirmasi mengatakan, sepinya pembeli terjadi sejak pasca lebaran kemarin. “Sekarang itu sepi pembeli,” ujar seorang PKL yang berjualan kaset, Rahman.

Menurutnya, kendati pembeli PKL tidak seperti hari-hari sebelumnya, namun mereka tetap bertahan. Karena memang menjadi PKL sudah menjadi pekerjaan tetap. =Muhammad Sugianto

BUTUH SENTUHAN. Petani berharap pemerintah membantu untuk meningkatkan produksi olahan kentang.

Petani Kentang Butuh Perhatian Pemerintah PROBOLINGGO- Desa Branggah merupakan salah satu penghasil kentang terbesar di Kecamatan Lumbang.

Dalam masa panen kentang, desa yang terletak di paling selatan Kecamatan Lumbang ini mampu menghasilkan 50 ton dari 35 petani kentang. Karena besarnya hasil kentang, warga setempat mengolah kentang menjadi produk kripik.

Sugiharto salah satu perangkat desa Branggah Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo mengatakan setidaknya ada lima kelompok pembuat kripik kentang. Meski jumlahnya banyak, mereka menjual hasil olahannya secara tradisional. “Ya, mereka buat saat ada pesanan. Karena memang belum ada sentuhan pemkab,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (13/8).

Dikatakan, pihaknya merencanakan akan mendirikan kampung kripik kentang. Kampung

kripik kentang dengan menambah kelompok-kelompok pembuat kripik kentang. “Kalau wisatawan datang ke Kecamatan Lumbang, mereka ingat Kripik Kentang,” jelas Sugiharto.

Sementara itu, M Tohir Rouf salah satu pengolah kripik kentang mengatakan, biasanya kripik kentangnya di beli para sales.

“Saya ada langganan sales lima orang. Mereka yang membeli tiap hari,” terangnya.

Dalam sehari, biasanya menghabiskan kentang mentah 6 kilo-

gram. “Tiap hari saya buat 250 bungkus, dengan harga Rp 1.500,” tandas M.Tohir.

Tohir berharap, pemerintah bisa memfasilitasi pemasaran. Sehingga produksinya bisa bertambah. “Sekarang saya hanya punya tiga pekerja. Kalau pemasarannya luas, otomatis bisa membuka lapangan pekerjaan,” harapnya.

Meyikapi hal itu, Camat Lumbang, Totok Harjianto Enggal, mengatakan pihaknya akan mengupayakan ke Dinas Koperasi dan UKM untuk mendapat pembinaan. Selama ini, memang belum ada sentuhan pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan dinas, mengenai usaha kecil menengah . “Secepatnya, nanti kita koordinasikan agar bisa memfasilitasi. Minimal, yang kita minta soal pemasaran dan akses modal,” ucapnya singkat. =Mahfud Hidayatullah

14

KORAN MADURA

Probolinggo

KAMIS 14 AGUSTUS 2014|NO. 0419|TAHUN III

DIBONGKAR. Pembukaan kotak suara atas perintah Mahkamah Konstitusi kepada KPU berkenaan dengan permintaan DPT, DPTb, DPK, dan DPKTb.

KPU Buka 952 Kotak Suara PROBOLINGGO – KPU Kota Probolinggo membuka 952 kotak suara yang ada di 442 TPS, 29 PPS, dan 5 PPS. Pembukaan kotak suara atas perintah Mahkamah Konstitusi kepada KPU berkenaan dengan permintaan DPT, DPTb, DPK, dan DPKTb, berdasarkan surat edaran KPU RI yang dikirimkan lewat KPUD Provinsi Jawa Timur terkait adanya gugatan dari pasangan calon presiden nomor urut satu, Rabu (13/8).

Dokumen yang diminta, yakni Daftar Pemilih Tetap DPT /Model A3-PPWP, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/Model /4-PPWP, Daftar Pemilih Khusus (DPK) / Model A khusus PPWP, dan Daftar Pemilih Tambahan Khusus atau model A.T.Khusus PPWP).

Proses pembukaan kotak suara dijaga ketat aparat kepolisian Polres Probolinggo Kota dan disaksikan

Panwaslu, saksi dari kedua pasangan capres dan cawapres.

Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri, mengatakan perintah untuk membuka kembali kotak suara tersebut berdasarkan surat yang dikirimkan oleh KPU RI dengan nomor 468/KPU/ VIII/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 tentang KPU kabupaten/ kota agar menyiapkan dokumen

DPTb dan DKTb seluruh TPS dalam wilayah kerjanya.

“KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Timur, memerintahkan KPU Kota Probolinggo untuk mengecek kembali sejumlah data di TPS yang tersebar untuk 29 kelurahan diwilayah 5 kecamatan di Kota Probolinggo,”terangnya.

Menurutnya, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 165.211, daftar pemilih khusus 289, daftar pemilih tambahan (DPTb), yakni laki 399, dan perempuan 234. Sedangkan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb), untuk laki-laki 813, dan perempuan 871,”Semua kotak harus dibongkar untuk mengambil dokumen sesuai perintah KPU RI,”tandas Ahmad Hudri.

Sementara itu, sedikitnya 66

kotak surat suara di 33 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersimpan di Gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo di jalan Raya Panglima Sudirman Kota Kraksaan dibuka oleh KPU dan di saksikan oleh Panwas serta saksi kedua pasangan Capres-Cawapres.

Kotak surat suara itu dibuka sekitar pukul 10.00 WIB pada sabtu (9/8/2014) dengan pengawalan ketat aparat Kepolisian Polres Probolinggo.“Kami melakukan pembukaan kotak surat suara sesuai dasar Nomor: 1446/ KPU/ VII/ 2014 tanggal 25 Juli 2014 dan 1449/KPU/VII/2014 serta 440/ KPU- Prov-014/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014.Kami juga mengundang para saksi koalisi,”ujar M. Zubaidi Ketua KPU Kabupaten Probolinggo.

Zubaidi mengatakan, 33 TPS di 13 Kecamatan tersebut sudah di lakukan pembukaan kotak surat suaranya. 13 Kecamatan itu ialah di Kecamatan Leces, Pajarakan, Sumberasih, Tongas, Lumbang, Gading, Paiton, Besuk, Kraksaan, Maron dan Gending serta Dringu.

“Untuk di Kecamatan pajarakan dan Kecamatan Tongas ada 5 TPS yang di buka surat suarannya.

Sedangkan untuk kecamatan Leces dan Besuk hanya 1 TPS yang di lakukan pembukaan kotak surat suara,”jelasnya.

Pada Pilpres 9 Juli 2014 lalu, Pasangan Prabowo – Hatta untuk di Kabupaten Probolinggo meraih suara 280. 103. Sedangkan pasangan Jokowi-jusuf Kalla meraih suara 289. 694. =M.Hisbullah Huda

lahraga

KORAN MADURA MANCHESTER UNITED

Rooney Didapuk Jadi Kapten Setan Merah MANCHESTER-Terjawab sudah siapa yang menyandang jabatan skipper (kapten) Manchester United (MU) musim depan. Usai laga terakhir pramusim kontra Valencia di Old Trafford yang berakhir dengan kemenangan 2-1, Manajer MU Louis van Gaal mengumumkan bahwa Wayne Rooney akan menjadi kapten baru MU, sementara Darren Fletcher ditunjuk sebagai wakil kapten.

Posisi kapten MU memang kosong setelah ditinggal Nemanja Vidic hengkang ke Inter Milan musim panas ini.

Sejumlah kandidat kuat selama ini disebut-sebut pantas memangku jabatan ini, di antaranya Robin Van Persie, Darren Fletcher, Jonny Evans hingga Michael Carrick. Bahkan pemain yang paling difavoritkan akan menjabat sebagai kapten MU adalah Robin van Persie, kompatriot Van Gaal dari Belanda.

Namun, Van Gaal akhirnya memberikan kepercayaan besar itu kepada Rooney.

Van Gaal tidak peduli dengan riwayat hubungan Rooney dengan MU yang sempat renggang karena beberapa kali meminta dijual.

“Kami mengumumkan penunjukan Wayne Rooney sebagai kapten baru Manchester United.

Darren Fletcher sebagai wakil kapten,” demikian pernyataan resmi klub yang dilansir melalui akun twitter klub.

“Bagi saya sangat penting memilih kapten. Wayne sudah menunjukkan sikap yang hebat.

Saya sangat terkesan dengan profesionalismenya dan keyakinannya terhadap filosofi dan teknik latihan yang saya terapkan,” puji van Gaal.

“Dia akan menjadi inspirator yang hebat bagi pemain muda kami dan saya percaya ia akan memberikan hati dan jiwanya dalam peran kapten,” yakin Van Gaal.

Sementara itu, Wayne Rooney

KORAN MADURA

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 No. 0419 |2014 TAHUN III KAMIS 14|AGUSTUS

No. 0419 | TAHUN III

Tekad Costa Jadi Pahlawan Chelsea LONDON - Striker anyar Chelsea Diego Costa bertekad menjadi pahlawan Stamford Bridge sejak musim pertamanya bersama klub itu.

Tekad tersebut sekaligus akan menghapus mimpi buruk yang dialami publik Stamford Bridge di ajang Liga Champions musim lalu.

K

mengaku dirinya mendapatkan kehormatan besar atas kepercayaan yang diberikan pelatih dan klub untuk menjadi kapten Manchester United “Ini merupakan kehormatan yang luar biasa besar untuk saya - dan juga untuk keluarga saya - ditunjuk menjadi kapten klub besar seperti ini. Ini adalah peran yang akan saya jalankan dengan rasa bangga,” tutur Rooney.

“Semangat juang tim selalu amat tinggi di ruang ganti dan saya amat berterima kasih atas kepercayaan manajer. Saya sudah tidak sabar lagi untuk memimpin tim ini di laga pertama kami musim ini pada hari Sabtu nanti,” yakin Rooney.

Pemain berusia 28 tahun itu total sudah mencetak 216 gol dalam 442 penampilan bersama Manchester United. Selamat Wazza.=MANUTD.COM/GOAL.COM/DAR

15 15

etika itu, Costa yang masih berseragam Atletico melawat ke Stamford Bridge dalam laga leg kedua babak semifinal Liga Champions.

Dalam pertandingan itu, Costa menjadi salah satu aktor di balik kemenangan Atletico.

Gol penaltinya di babak kedua menjadi titik balik bagi Atletico hingga akhirnya menang 3-1 sekaligus memupus impian Chelsea untuk lolos ke final.

Rabu (13/8) dini hari WIB kemarin, Costa kembali tampil di Stamford Bridge. Tapi kali ini dia mengenakan seragam biru kebesaran Chelsea dalam laga pramusim melawan Real Sociedad. Ini adalah debut Costa di Stamford Bridge sebagai pemain The Blues.

Tak seperti musim lalu, kali ini Costa menghadirkan kegembiraan bagi publik Stamford Bridge. Dua gol disarangkannya ke gawang Sociedad sekaligus memastikan kemenangan 2-0 untuk Chelsea.

Sebelum pertandingan, Costa mengaku berutang ucapan maaf kepada para pendukung Chelsea. Dia teringat golnya di Liga Champions yang membuat Chelsea tersingkir.

“Sekarang saya bisa katakan saya benar-benar minta maaf untuk yang saya lakukan di pertandingan yang kami menangi di Stamford Bridge,” ujar Costa.

Dia melanjutkan, “Saya ingat atmosfernya dan gairah dari suporternya. Mereka tetap bertahan sampai selesai, mendukung tim, meski kecil kemungkinan mereka menang setelah kami mencetak dua gol cepat.

Saya suka itu.”

Costa didatangkan Chelsea dengan dana

sebesar 32 juta poundsterling.

Jumlah itu menjadikannya sebagai rekrutan termahal Chelsea di bursa transfer musim panas ini.

Selama pramusim, Costa membuktikan jika Chelsea tak salah memboyongnya dengan harga mahal. Sudah empat gol dia lesakkan selama pramusim. Hal itu tentu menghembuskan angin segar bagi Chelsea yang musim lalu dinilai lemah di lini serang.

“Semoga aksi saya di atas lapangan akan membuktikan dan kemudian orang-orang bisa memutuskan apakah saya pemain bagus atau tidak, apakah saya berkembang atau

tidak. Semua yang bisa saya katakan adalah saya suka bekerja keras dan bermain dengan adil,” ujar Costa.

“Bergabung dengan Chelsea adalah keputusan mudah. Kami punya sejumlah pemain terbaik di dunia, manajer terbaik di dunia, dan ini adalah klub dengan sejarah yang luar biasa,” lanjut striker berusia 25 tahun itu.

Dia melanjutkan, “Saya ingin berkembang, tidak hanya sebagai pemain tapi juga sebagai individu. Dan saya yakin ini adalah tempat yang tepat bagi saya untuk melakukan itu. Itulah alasan mengapa saya memilih Chelsea dan mengapa saya ingin membela seragam ini.” =CAROL AJI

DIEGO COSTA

bertekad membuktikan kemampuannya sebagai striker berkelas dan memuaskan publik Stamford Bridge dengan mengantarkan Chelsea meraih kejayaan.

16

lahraga

KORAN MADURA

KORAN MADURA

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 | No. 0419 | TAHUN III

16

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 No. 0419 | TAHUN III

STATISTIK RONALDO 2

Gol

6

Tembakan

5

Tepat Sasaran

2

Dribel Sukses

64

Sentuhan

37

Umpan Sukses

82%

Akurasi Umpan

100%

Duel Udara

PANGGUNG RONALDO Antar Real Madrid Rengkuh Piala Super Eropa

FAKTA RONALDO

1

Dua gol Cristiano Ronaldo membuatnya mengumpulkan 70 gol di kompetisi Eropa atau dua gol lebih banyak dari Lionel Messi.

Ronaldo kini terpaut enam gol dari Legenda Madrid, Raul, yang menorehkan 76 gol.

2

Ronaldo terpilih sebagai pemain terbaik pada pertandingan ini. Trofi man of the match diberikan oleh bekas mentornya di Manchester United Sir Alex Fergusson.

3

Ronaldo untuk kali ke-71 mencetak dua gol atau lebih bersama Madrid dalam laga resmi.

Ronaldo juga jadi pemain pertama setelah Jorge Valdano (1986) yang mampu mencetak dua gol di final kompetisi Eropa.

CARDIF - Pemain terbaik dunia yang juga striker Real Madrid Cristiano Ronaldo mengantar kemenangan Madrid atas Sevilla pada laga Piala Super Eropa, Rabu (13/8) dini hari WIB Stadion Cardiff.

Pada laga tersebut Ronaldo memborong dua gol kemenangan Madrid atas Sevilla sekaligus menjadi yang terbaik di Eropa. Madrid adalah juara Liga Champions, sedangkan Sevilla adalah juara Liga Europa.

Ronaldo juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau man of the match yang dianugerahkan mantan pelatih Manchester United (MU), Sir Alex Ferguson.

Usai dikalungi medali juara, Ronaldo menuruni tangga tribun dan bertukar sapa dengan Sir Alex Ferguson yang juga menyaksikan laga tersebut. Sir Alex hadir sebagai anggota tim teknis UEFA yang bertugas menentukan siapaman of the match laga tersebut.

Menurut pengakuan Sir Alex, cukup sulit untuk memilih siapa pemain terbaik pada laga tersebut.

Namun, kata dia, Ronaldo akhirnya membuat segalanya jadi lebih mudah.

Eks manajer Manchester United tersebut kemudian mempersembahkan trofi man of the match kepada Ronaldo pada konferensi pers dan memberikan beberapa patah kata terkait mantan anak asuhnya itu.

“Dia membuat semuanya mudah buat saya malam ini. Ada banyak

pemain bagus di lapangan, tapi dia membuat semuanya jadi lebih mudah untuk saya,” kata Ferguson.

Ronaldo kemudian menjawab beberapa pertanyaan dengan bahasa Portugis dari wartawan. Ini kemudian membuatnya harus jadi penerjemah dadakan untuk beberapa jurnalis yang tidak memahami bahasa Portugis.

“Cristiano, karena kami tidak punya penerjemah dalam bahasa Portugis, bisakah kamu menerjemahkannya? Kesimpulannya saja, mungkin?” ucap media officer di sesi konferensi pers.

“Jadi, sekarang saya punya pekerjaan baru sebagai penerjemah?” balas Ronaldo sembari tersenyum.

Kelanjutannya, Ronaldo kemudian menerjemahkan apa yang dia katakan. Dia memuji penampilan Toni Kroos dan James Rodriguez sebagai pemain baru Madrid, namun sudah terlihat nyetel dengan tim. Tak lupa, dia juga berterima kasih pada Sir Alex yang sudah mempersembahkannya trofi man of the match.

“Dia kemudian bertanya, apa yang saya katakan kepada (kiper Sevilla) Beto di akhir laga. Saya jawab, kami cuma ngobrol soal kehidupan sehari-hari saja. Beto adalah teman baik saya. Jadi, inilah pekerjaan baru saya, jadi penerjemah.” ucap Ronaldo berseloroh.

“Penerjemah yang luar biasa,” sahut si media officer. =CAROL AJI

KAMIS

14 AGUSTUS 2014 No. 0419 | TAHUN III

KEPULAUAN KRISIS SEMBAKO SUMENEP

16 JCH BISA TIDAK BERANGKAT SAMPANG

C

K

KORAN MADURA

JOLANDA GLORIA WATUSEKE KAMIS 14 AGUSTUS 2014 | No. 0419 | TAHUN III BERDAMAI DENGAN KESALAHAN MASA LALU NETER KOLENANG

A

P

Taneyan Lanjang KORAN MADURA

Seorang pekerja sedang menggergaji segel kunci kotak suara di gudang KPU Jalan Makboel Kelurahan Polagan, Rabu (13/8) sekitar pukul 10.00 Wib. Pembukaan kotak suara ini dilakukan guna melengkapi bukti-bukti dalam sengketa pemilihan presiden (Pilpres) yang dilayangkan tim Prabowo-Hatta di MK.

8069

Kotak Suara Dibuka

E

mpat kabupaten di Madura, Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, serentak membuka kotak suara, Rabu (13/8). Pembukaan 8069 kotak suara di empat kabupaten, guna melengkapi bukti-bukti dalam sengketa pemilihan presiden (Pilpres) yang dilayangkan tim Prabowo-Hatta di MK. Di Sumenep ada 258 kotak suara yang dibuka, Pamekasan 1645 kotak suara, Sampang 3.766 kotak suara , dan di Bangkalan 2400 kotak suara.

Pembukaan kotak suara berdasarkan Surat Instruksi KPU RI Nomor 1468 tertanggal 11 Agustus 2014 atas perintah Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Jumat (15/8) seluruh dokumen tersebut harus sudah dibawa ke KPU RI. =RED

KORAN MADURA KORAN PROBOLINGGO B B

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 | No. 0419 | TAHUN III

MADURA

Sumenep

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 No. 0419 | TAHUN III

MOBIL DINAS DEWAN

Akhir Pengembalian 21 Agustus SUMENEP –Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep membatasi pengembalian mobil dinas anggota dewan periode 2009-2014 hingga pelantikan anggota DPRD yang baru, 21 Agustus 2014.

Sekretaris DPRD Sumenep Moh. Mulki menjelaskan, pihaknya sudah memberitahukan kepada semua anggota dewan yang memegang mobdin.

Pengembalian mobdin itu dibatasi hingga masa pelantikan tiba. ”Kami minta pelantikan mobdin yang dipakai kalangan dewan itu harus sudah dikembalikan,” katanya, Rabu (13/8).

Mantan pegawai Dinas Koperasi dan UKM ini menuturkan, pihaknya yakin kalangan dewan akan mengembalikan tepat waktu. Sebab, saat memakai mobdin itu memang sudah ada surat perjanjiannya. ”Kami memang tidak khawatir. Pasti kalangan dewan mengembalikan mobdin itu. Saat kami melakukan koordinasi kalangan dewan untuk mengembalikan tepat waktu,” katanya.

Namun, apabila ada anggota dewan yang tidak mengembalikan tepat waktu, pihaknya akan mengambil paksa dari anggota dewan dimaksud. ”Mobdin itu kan bukan milik pribadi, melainkan milik negara. Jadi, seharusnya memang sudah dikembalikan. Tapi, kami yakin dikembalikan,” ujarnya.

Ditanya apakah anggota dewan itu boleh meminjam mobdin setelah purna, Mulki beralibi itu sudah menjadi kewenangan negara. ”Intinya, mobdin yang dipakai kalangan dewan itu memang sudah saatnya dikembalikan. Masalah teknis lain, tentu melihat aturan yang ada,” ungkapnya.

Di gedung DPRD Sumenep, anggota dewan yang memakai mobdin berpelat merah itu adalah ketua DPRD beserta tiga wakilnya. Lalu, ketua-ketua fraksi dan alat kelengkapan dewan.

Direktur Lembaga Demokrasi dan Kebangsaan (LemDek) Syafrawi meminta anggota dewan yang akan purna untuk tepat waktu mengembalikan kendaraan dinasnya. Sebab, itu memang menjadi milik negara. ”Ketika tugas negara sudah selesai harus dikembalikan, karena itu bukan hak pribadi,” ungkapnya.

Setidaknya, sambung dia, dengan pengembalian itu anggota dewan yang baru bisa menikmati mobdin juga. Itu apabila tidak ada pengadan mobdin baru. ”Tapi, hemat saya memang tidak perlu ada pengadaan mobdin baru. Sebab, kayaknya mobdin yang ada masih cukup layak,” tuturnya. =MOH. HAYAT

Warga melihat keberadaan mobil dinas (mobdin) yang sedang parkir di halaman kantor DPRD Sumenep, Rabu (13/8).

Pemekaran Dua Desa Belum Diproses Pemerintahan Desa Minta Usulan Baru dari Warga SUMENEP – Upaya sejumlah warga Desa Prenduan dan Guluk-Guluk untuk bisa memekarkan desanya tampaknya masih jauh dari harapan. Sebab, sampai detik ini, Pemerintahan Desa (Pemdes) Pemkab Sumenep belum memproses usulan yang sudah diajukan beberapa tahun lalu.

Informasinya, untuk Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, pengajuan pemekaran desa itu sudah dilakukan sejak 2006. Jadi, pengajuan masuk ke pemkab sudah hampir memasuki tahun ke-10. Namun, sampai detik ini belum ada penyelesaian. Sedangkan untuk Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, pengajuannya sudah dilakukan sejak 2008.

Kepala Bagian (Kabag) Pemdes Moh. Ramli menjelaskan, pihaknya belum memproses sama sekali soal pengajuan warga untuk pemekaran Desa Prenduan dan Desa Guluk-Guluk. Alasannya, sam-

pai detik ini belum ada pengajuan baru yang dilakukan oleh sekelompok warga. ”Tidak ada pengajuan yang diterima. Silakan pengajuan disampaikan lagi kepada kami,” katanya.

Mantan Camat BatangBatang ini mengungkapkan, untuk pemekaran desa tidak cukup dengan pengajuan yang sudah lama. Dengan kata lain, pengajuan itu harus diperbarui kembali. ”Harus ada pembaruan. Baru nanti diproses seperti apa kelayakanya sesuai dengan peraturan yang memang sudah ditentukan,” ungkapnya.

Ramli menuturkan, geliat

Moh. Ramli

Kabag Pemdes untuk memekarkan dua desa itu tampaknya sudah tidak terdengar lagi. Sebab, sampai detik ini, tidak ada warga yang menindaklanjuti laporan pengajuan tersebut. ”Sudah tidak ada laporan, itu sudah lama pengajuan lama. Mungkin sudah sepakat tidak mau dimekarkan,” ucapnya.

Kendati demikian, dari sisi populasi jumlah penduduk, dua desa itu memang sudah layak dimekarkan. Yakni, jumlah penduduknya melebihi 10 ribu. ”Kalau dari sisi jumlah penduduk sudah layak untuk dimekarkan. Tapi, pemekaran desa itu kan tidak hanya bicara jumlah penduduk saja, melainkan hal lain yang harus dipikirkan sesuai dengan teknis perundangan,” tuturnya.

Ramli menambahkan, untuk saat ini, pihaknya hanya melakukan pemekaran desa Aeng Jambu, yang dimekarkan dari Desa Kolo-Kolo. Itu sudah diperdakan. ”Itu saja untuk tahun ini yang kami mekarkan. Kalau memang yang mau dimekarkan silakan saja diusulkan. Secara aturan memang boleh, asalkan persyaratannya memenuhi,” tukasnya. =MOH. HAYAT/MK

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 | No. 0419 | TAHUN III

C

Kepulauan Krisis Sembako Warga: Berminggu-minggu Kapal Tidak Berlayar SUMENEP – Tidak berlayarnya kapal ke sejumlah wilayah di kepulauan akibat cuaca buruk, berdampak terhadap stok sembako (sembilan bahan pokok). Di sejumlah daerah di kepulauan Sumenep, sembako mulai krisis, akibatnya harga sejumlah komoditas mahal.

Informasi yang berhasil dirangkum Koran Madura, Rabu (13/8), krisis sembako terjadi di sejumlah desa di Masalembu, Kangean, dan Sapeken. Bahkan, di Masalembu, warga sudah mulai kesulitan mendapatkan sembako.

Sebab, banyak isi toko pedagang yang kosong, karena belum mengolak ke Kota Sumenep.

Sedangkan di Kangean, sejumlah komoditas sudah mengalami kenaikan harga sejak beberapa pekan terakhir ini.

Misalnya, telor mengalami kenaikan harga Rp 2.000, elpiji mengalami kenaikan kenaikan harga Rp 4.000 hingga Rp 5.000.

Awalnya, harga elpiji berkisar Rp 20.000 sekarang menjadi Rp 24.000 hingga Rp 25.000.

Ifan, warga Desa Karamian Kecamatan Masalembu, menuturkan, fenomina itu sudah biasa saat tidak ada kapal yang berlayar. ”Bagaimana stok sembako tidak menipis, kalau berminggu-minggu kapal tidak berlayar,” ujarnya.

Dia menuturkan, warga sudah banyak yang mencari sembako ke luar desanya untuk mendapatkan kebutuhan pokok. ”Kebutuhan masyarakat yang ada di kepulauan masih cukup besar, sedangkan pasokannya tidak ada, tentu saja mengalami krisis yang luar biasa,” ungkapnya kepada Koran Madura melalui sambungan telepon, kemarin.

Sementara, Badrul Aini, warga Kepulauan Kangean mengungkapkan, kepulauan tempatnya berada tidak hanya mengalami krisis sembako, melainkan harganya sudah melambung tinggi. ”Kan sudah menjadi hukum ekonomi, ketika stok menipis maka harga dipastikan akan mengalami kenaikan. Itu sudah hukum ekonomi,” ujarnya.

Menurut caleg terpilih dari PBB ini, masalah semacam ini sudah menjadi pemandangan biasa

setiap tahunnnya. ”Memang, secara alam tidak bisa bersahabat mau bagaimana lagi. Terpaksa kami di pulau hanya menunggu saja. Warga kepulauan tetap seng-

Memang, secara alam tidak bisa bersahabat mau bagaimana lagi. Terpaksa kami di pulau hanya menunggu saja. Warga kepulauan tetap sengsara,”

Badrul Aini

Warga Kepulauan Kangean sara,” tuturnya.

Pihaknya mendesak pemerintah untuk pro-aktif menangani

Seremonial

Bupati Rajin Turba Pendidikan

SEMANGAT. Bupati A. Busyro Karim memberikan sambutan pada turba di Kecamatan Lenteng beberapa waktu lalu.

SUMENEP – Bupati Sumenep A. Busyro Karim dalam sebulan rutin melakukan turun bawah (turba) pendidikan ke sejumlah UPT Pendidikan yang ada di kecamatan dengan dikemas halal bihalal.

D

alam setiap kesempatan, mantan ketua DPRD Sumenep dua periode itu selalu menekankan abdi negara untuk meningkatkan pelayanan

pendidikan dan pengajaran. Bupati juga menekankan pendidikan yang bermuara kepada budi pekerti. Sehingga, akan lahir nantinya penerus bangsa yang luar biasa.

Turba pendidikan yang dilakukan Busyro, sampai saat ini belum tuntas. Baru 6 kecamatan yang dikunjunginya, yaitu Kecamatan Ganding, Ambunten, Lenteng, Kota Sumenep, Batang-Batang, dan Saronggi.

Sedangkan di Kabupaten Sumenep ada 27 kecamatan. Acara ini diperkirakan masih akan berlanjut ke sejumlah UPT Pendidi-

kan di kecamatan sampai akhir Agustus ini.

Bupati Sumenep A. Busyro Karim menjelaskan, pelaksanaan halal bihalal dengan tenaga pendidikan, dijadikan upaya untuk menumbuhkan jiwa besar dalam mengurus pendidikan. ”Dengan ini, diharapkan mampu untuk melahirkan kaderkader bangsa yang terampil dan berperilaku mulia,” katanya.

Ketua DPC PKB Sumenep ini mengungkapkan, kader-kader bangsa yang berkualitas akan lahir, tatkala tenaga pendidik juga bertindak secara profesional dalam melaksanakan tugasnya. ”Tenaga pendidik harus profesional, mengajar peserta didiknya. Kami ingin anak Sumenep menjadi manusia-manusia yang luar biasa,” ujarnya.

Selain itu, bupati juga mengingatkan tenaga pendidik harus mengajar dengan hati dan pikiran yang bersih. Sehingga, siswa juga bisa dijaga dari pengaruh budaya atau lainnnya yang tidak sesuai dengan kultur budaya kita. ”Juga, mengajar harus dilakukan secara ikhlas dan tulus,” katanya dengan penuh harap.

masalah transportasi laut. Sebab, ini sudah menjadi problem klasik yang tidak bisa dipecahkan hingga saat ini. ”Tidak ada pemecahan sama sekali sampai saat ini, kami tidak paham dengan pemkab. Ini harus sudah tuntas solusinya,” tuturnya.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Setkab Sumenep Moh. Hanafi belum bisa dikonfirmasi Koran Madura. Saat dihubungi melalui telepon genggamnya tidak diangkat, padahal nada sambung pribadinya terdengar aktif.

Berdasarkan laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), prakiraan cuaca di Sumenep pada tanggal 13 Agustus 07.00 WIB hingga 14 Agustus 07.00 WIB, kecepatan angin 40 km/jam. Arah angin dari timur. =MOH. HAYAT/MK

Bupati Sumenep ini juga menuturkan, saat ini dunia pendidikan sedang menerapkan kurikulum 2013. Yang perlu ditegaskan, keberadaan kurikulum itu bermuara kepada pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku. ”Dengan kata lain, kurikulum itu bertujuan untuk menjadikan kader-kader bangsa, yang berilmu pengetahuan dan berperilaku mulia,” ungkapnya. =ADV/MOH.HAYAT

1. DISAMBUT HANGAT. Bupati A. Busyro Karim disambut hangat saat turba di UPT Pendidikan di salah satu kecamatan di Kabupaten Sumenep.

2. MENYIMAK. Bupati A. Busyro Karim menyimak keluhan bawahannya dalam turba yang dikemas halal bihalal.

3. DAMPINGI. Ketua TP PKK Kabupaten Sumenep Nur Fitriyana menggendong bayi. Ia selalu menemani bupati saat melakukan turba di beberapa daerah.

4. BERDIALOG. Bupati A. Busyro Karim didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Sumenep NUr Fitriyana berdialog dengan dharma wanita dalam sebuah halal bihalal.

D

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 | No. 0419 | TAHUN III

PANEN TEMBAKAU

Belum Ada Kepastian Harga SUMENEP – Petani di sebagian daerah mulai panen tembakau. Namun, sampai detik ini belum ada kepastian harga dari pihak pabrikan. Sehingga, petani was-was dan khawatir si daun emas itu akan dibeli dengan harga yang cukup murah.

Sukkur, 48, warga Desa Meddelan Kecamatan Lenteng menjelaskan, dirinya khawatir dengan harga tembaku yang belum pasti. Padahal, saat ini, petani di sebagian daerah sudah mulai panen. ”Ada sebagian warga yang sudah panen, namun kepastian harga tidak ada,”

ucapnya, Rabu (13/8).

Informasi yang berkembang, harga tembakau tembus Rp 35.000 per kilogram. Namun, itu info liar. Sebab, belum ada tembakau milik warga yang sudah laku dengan harga segitu. ”Kalau di luaran memang santer harga tembakau mahal. Tapi,

kami tidak tahu kepastiannya,” ungkapnya.

Hal yang sama diungkapkan Abu Sairi, warga setempat. Dirinya khawatir kejadian tahun lalu akan terulang kembali. Tahun lalu, saat baru saja panen, harga tembakau cukup mahal. Namun, setelah banyak warga yang panen malah anjlok. ”Ada yang laku Rp 5.000 sampai Rp 10.000. Ini kan sangat murah sekali,” jelasnya.

Menurut Sairi, kalau pembelian tembakau di bawah harga Rp 10.000, diperkirakan tidak bisa menutupi modal yang

SENGKETA PILPRES

KPU Membuka 258 Kotak Suara SUMENEP- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep membuka 258 kotak suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2014 untuk mengambil lima dokumen guna dijadikan alat bukti persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Untuk kedua kalinya setelah diperkenankan oleh MK, kami membuka kotak suara guna mengambil sejumlah dokumen di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) guna dijadikan alat bukti. Pada Rabu ini, kami akan membuka 258 kotak suara,” kata komisioner KPU Sumenep, Malik Mustofa, Rabu (13/8).

Sebelumnya pada Minggu (10/8), KPU Sumenep membuka 114 kotak suara Pilpres 2014 guna mengambil dokumen di tingkat TPS untuk dijadikan alat bukti sidang perselisihan hasil pilpres di MK. “Pada pembukaan kotak suara kali ini, kami akan mengambil lima dokumen di tingkat TPS, di antaranya daftar hadir pemilih dan formulir pindah pilih (form A5). Kotak suara yang kami buka pada Rabu ini merupakan kotak suara dari 258 TPS yang tersebar di 24 kecamatan,” ujarnya, menerangkan.

Pembukaan kotak suara tersebut, kata dia, terkait dengan materi gugatan hasil Pilpres 2014 yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke MK. “Mereka menduga ada per-

bedaan jumlah antara perolehan suara pasangan calon secara keseluruhan dengan pemilih hadir serta jumlah pemilih yang masuk kategori daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb),” ucapnya.

Malik menjelaskan bahwa pihaknya akan menyerahkan dokumen yang diambilnya dari 258 kotak suara tersebut ke KPU RI dan untuk dijadikan alat bukti di MK. “Pada Jumat (15/8), berkasberkas dari 258 kotak suara yang dibuka tersebut sudah harus diterima oleh KPU RI. Kami akan berusaha menyelesaikan pembukaan 258 kotak suara untuk mengambil dokumen yang dibutuhkan itu pada Rabu ini juga,” katanya, menambahkan.

Pembukaan 258 kotak suara yang dilakukan oleh KPU Sumenep tersebut disaksikan oleh panitia pengawas pemilu (panwaslu), saksi dari dua pasangan calon Pilpres 2014, dan di bawah pengamanan polisi.

Pada Minggu (10/8), Tim Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep membuka 114 kotak suara Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres)

2014 untuk mengambilan dua dokumen yang akan dijadikan alat bukti.

Ketua KPU Sumenep Warits, Minggu menjelaskan pihaknya akan mengambil formulir rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Pilpres 2014 di tingkat pemungutan suara (TPS) dan daftar hadir pemilih di TPS untuk dijadikan alat bukti dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dua dokumen yang akan dijadikan alat bukti itu tersebar di 114 TPS. Oleh karena itu, kami akan membuka 114 kotak suara. Kami diperbolehkan oleh MK untuk membuka kotak suara dalam rangka mengambil alat bukti. Kami akan lembur untuk kepentingan itu,” katanya (Koran Madura, 11/8).

Pilpres 2014 yang digelar pada 9 Juli diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Prabowo SubiantoHatta Rajasa di nomor urut 1 dan Joko widodo-Jusuf Kalla (JokowiJK) di nomor urut 2.

Sesuai hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil Pilpres 2014 tingkat kabupaten oleh KPU Sumenep pada 16 Juli, perolehan suara Prabowo-Hatta unggul dibanding pasangan calon nomor urut 2, Jokowi-JK. Secara keseluruhan di 27 kecamatan di Sumenep, PrabowoHatta memperoleh 332.956 suara dan Jokowi-JK sebanyak 245.410 suara. =ABD AZIZ/ANT

sudah dikeluarkan, bahkan merugi. ”Tentu saja, kami tidak bisa menutupi modal. Sedangkan modal yang dikeluarkan banyak, itu pun ngutang,” ucapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah melakukan intervensi dalam menetukan harga tembakau. ”Ini lahan emas bagi kami. Dengan tembakau ini, kami bisa menyekolahkan anak-anak kami. Makanya, pemerintah harus turun tangan dengan masalah harga tembakau ini,” tukasnya.

Sementara Kabid Perda-

gangan Disperindag Sumenep R Heni Yulianto mengatakan, pemerintah tidak bisa menekan harga tembakau. Sebab, tembakau tidak termasuk tata niaga. Masalah harga senantiasa disesuaikan dengan kualitas dan kebutuhan dari pabrikan.

“Soal harga tembakau itu berlaku hukum pasar. Sebab, pemerintah menetapkan sebagai barang bebas. Dalam hal ini sangat berkaitan dengan kualitas” katanya dalam sebuah wawancara dengan Koran Madura. =MOH. HAYAT/MK

DUGAAN PENYIMPANGAN APBN

Dewan Bakal Klarifikasi Disdik SUMENEP – Anggota Komisi D DPRD Sumenep Dul Siam menyesalkan berembusnya kabar dugaan penyimpangan program APBN senilai Rp 600 juta di Dinas Pendidikan setempat. Pihak komisi D bakal meminta klarifikasi kepada Disdik soal dugaan penyimpangan program untuk sekolah dasar (SD) itu. ”Yang kami bisa hanya meminta klarifikasi ke Disdik. Tentunya, berkaitan dengan duduk masalah (yang) sedang terjadi.

Sebab, keberadan program yang dianggap bermasalah kami tidak tahu menahu,” kata politisi PKB yang santer disebut akan menjadi ketua DPRD Sumenep.

Politisi asal Kepulauan Sapeken ini menuturkan, pihaknya merasa terkejut mendengar berita ada penyimpangan itu. Seharusnya, berita itu tidak ada. ”Kami merasa tidak enak hati. Dan juga ikut bertanggungjawab selaku leading sektor Disdik. Ini sangat mengejutkan,” ucapnya.

Setelah meminta klarifikasi kepada Disdik, pihaknya akan meminta klarifikasi kepada penerima. Itu setelah pihaknya memahami masalah yang sedang terjadi. ”Kami pasti juga minta penjelasan kepada penerima. Supaya data yang kami terima lebih

objeketif lagi,” ungkapnya.

Ditanya langkah dewan apabila betul ada ada penyimpangan, pihaknya enggan memberikan penjelasan secara terperinci. ”Kami tidak berani berspekulasi terlebih dahulu, soal dugaan penyimpangan itu. Sebab, kami belum punya data akurat. Kalau memang ada temuan, nanti akan kami bahas di internal komisi,” tuturnya.

Kami tidak berani berspekulasi terlebih dahulu, soal dugaan penyimpangan itu.”

Dul Siam

Anggota Komisi D Dugaan penyimpangan proyek APBN itu terungkap dari LSM Sango, Dayat. Menurut LSM Sango, proyek senilai Rp 600 juta dengan 20 penerima itu diduga tidak sesuai dengan spek dalam pengadaan komputer. Bahkan, jumlah komputer hanya dua di masingmasing lembaga, dan itu pun sudah rusak. Padahal, pengadaanya baru berlangsung 2013 lalu. Nominal masing-masing penerima sebanyak Rp 30 juta. =MOH. HAYAT/MK

KEHILANGAN STNK motor Yamaha type 28D (MIO) Tahun 2010 nopol M-5288-VV a/n.

Moh Raias d/a. Jl Raya Manding RT/RW: 03/04 Ds. Pamolokan, Kota Sumenep, KTP dan Sim C a/n H. Abd Sakur d/a. Jl. Trunojoyo GG III No. 04 RT/RW: 003/002 Ds. Kolor, Kota Sumenep. HP: 081935183130

KORAN MADURA

Sumenep

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 | No. 0419 | TAHUN III

E

Bukan Sekadar Nama

Mengukur yang Lebih Berpeluang Ketua DPRD D

PC PKB Sumenep, memplenokan siapa calon ketua DPRD Sumenep pada tanggal 9 Agustus 2014. Fit and propertest pun telah digelar 12 Agustus 2014, tiga hari pasca pleno. Ada sejumlah kandidat ditetapkan sebagai calon Ketua DPRD periode 2014-2019. Abrori Mannan, Abd Hamid Ali Munir, Herman D Kusuma dan Dul Siam. Empat kader yang lolos kembali sebagai anggota DPRD Sumenep dari PKB dinilai sebagai yang terbaik. Meskipun, pada akhirnya, yang terpilih hanya satu orang dan tidak berarti, nama lainnya yang tidak terpilih sebagai ketua dewan bukan sebagai yang terbaik, versi PKB. Pertama, Abrori Mannan merupakan kader PKB yang memulai karirnya sebagai politisi PKB di parlemen sejak tahun 2009. Ia berasal dari Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan. Pernah menjabat sebagai

Ketua PAC PKB Pragaan dan kini sebagai ketua komisi A. Kader lainnya, Abd Hamid Ali Munir merupakan anggota DPRD yang terpilih untuk yang keempat kalinya dari desa Matanaer Kecamatan Rubaru.

Pernah menjabat sebagai ketua komisi C dan pejabat teras di Garda Bangsa Sumenep. Adapun Dul Siam, dari anggota DPRD yang terpilih kembali untuk yang kedua kalinya dan kini menjadi ketua fraksi PKB. Ia berasal dari kepulauan, kecamatan sapeken. Sedangkan Dali Kusuma, dua terpilih untuk yang kedua kalinya, 2004-2009 dan 2014-2019, berasal dari Kecamatan Talango.

Siapa yang lebih berpeluang menjadi ketua DPRD? Dari sisi peluang, semua kandidat itu berpeluang karena sudah dipilih sebagai kandidat. Bandul politik itu kini berada di DPP PKB. Partai besutan Gus Dur ini pasti memi-

liki kriteria. Jika indikator yang digunakan lama tidaknya seseorang sebagai kader di parlemen, Hamid Ali Munir tidak tertandingi. Tetapi jika skoring tidak semata-mata sebentar dan lamanya seseorang berada di partai dan parlemen, Hamid bisa terleliminasi. Pucuk pimpinan PKB pasti telah menimang nama tertentu untuk ditetapkan sebagai ketua DPRD Sumenep, mungkin Abrori, Hamid, Dulsiam, Herman, atau mungkin nama alternatif ketika semua nama itu dinilai tidak cocok pada akhirnya.

Di jejaring sosial facebook, soal calon ketua DPRD ini juga ramai. Di akun facebook dengan nama Alexa Ulfa dengan tegas hanya menampilkan foto Abrori sebagai calon ketua DPRD Sumenep mendatang. Tafsir tekstual dari pemasangan foro dan nama di akun facebook milik alexa Ulfa ini menunjukkan dukungan yang

bersangkutan terhadap Abrori.

Apabila dukungan dari akun facebook menjadi skoring PBK, Abrori tak tertandingi dan yang lain, lewat! Begitu pula, jika ukuran jarak dari gedung dewan ke daerah asal semakin jauh menjadi poin, Dul Siam lolos. Atau lokasi kepulauan terdekat dengan gedung dewan yang jadi barometer, Herman akan melenggang. Hanya, DPP PKB pasti punya peluang.

Tetapi jika yang menjadi ukuran DPP PKB layak atau tidak disandarkan pada seberapa besar rupiah atau dolar sebagai jalan pelicin untuk memuluskan seseorang ke kursi ketua dewan, hanya DPP PKB-lah yang tahu.

Sampai saat ini pun, bandul politik itu berada di pucuk pimpinan PKB. Banyak yang berharap yang dipilih sebagai ketua dewan adalah SDM yang diyakini mampu, bukan hanya sekedar mau. =TIM

Ada yang Lebih Kompeten

Ajimuddin Elkayani Pengamat Politik Lokal

Pengamat politik lokal Ajimuddin Elkayani menilai masih banyak nama lain yang diyakini lebih kompeten. Tetapi, Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, dan DPD) menghendaki pemenang pemilu di daerah dari kelompok suara mayoritas. Aji tidak menampik nama-nama yang diverifikasi PKB merupakan nama lama yang sudah saling

menarik simpati di partainya.

Oleh karena itu, dia mengandaikan nama lain yang lebih berpotensi yang diyakini pasti ada di tengah anggota DPRD Sumenep yang berjumlah 50 orang.

Untuk dan atas nama peraturan, dia menerima siapapun yang pada akhirnya terpilih DPP PKB sebagai ketua dewan. Namun, lulusan UIN Jogja ini juga minta PKB

menerima saran dan kritik pada kadernya yang duduk di ketua dewan. Itu, jika pada akhirnya yang duduk di jajaran pertama kursi dewan tidak memenuhi standar kompetensi sebagai ketua dewan.

“Dari amatan saya, ada anggota DPRD yang potensial jadi ketua dewan tetapi bukan dari partai pemenang,” dia berdiplomasi. =ABE

Ahli psikopolitik Mohammad Ilyas menilai, Ketua DPRD bukan hanya sekedar namanya baik atau tidak enak didengar. Tetapi, ia harus mampu mendorong seluruh anggota DPRD agar dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD. Melainkan, yang diperlukan parlemen adalah seorang yang memiliki kompetensi sebagai leader, integritas, kapasitas.

Lulusan magister psikologi Untag Surabaya ini menilai kompetensi leader sebagai penggerak inspirasi untuk menciptakan pemimpinpemimpin yang lain, bukan menciptakan pengikut. Mantan anggota KPU Sumenep ini menilai pimpinan dewan itu harus berintegritas. Yakni,

Mohammad Ilyas Ahli Psikopolitik

kata dia, memiliki konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. “Ketua dewan itu harus punya kapasitas, memiliki kemampuan maksimal dibanding SDM rata-rata di lingkungan kerjanya,” sekretaris Himpunan Psikologi (Himpsi) cabang Sumenep ini menambahkan.

Ilyas meyakini DPC PKB telah mengirim nama yang benar. Tetapi siapa akhirnya yang terpilih dia menganggap itu domain partai. Namun demikian, publik akan menilai apakah pilihan partai itu benar-benar memiliki atau tidak memmpunyai integritas, kapasitas, dan kompetensi seperti yang diharapkan. “Kita tunggu apakah pilihan partai itu apakah benar-benar orang yang kita harapkan,” ayah dua orang anak ini menjelaskan. =ABE

KORAN MADURA

F KORAN BANGKALAN PROBOLINGGO

Pamekasan

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 NO. 0419 | TAHUN III

KAMIS 14 AGUSTUS 2014|NO. 0419|TAHUN III

MADURA

F

14 tahun 2014 tentang kelola hotel dan tempat kos.

“Kabupaten Pamekasan sangat terbuka dengan kedatangan investor untuk membuka usaha.

Khusus untuk usaha hotel itu sudah ada aturannya, tetapi semua investasi harus juga mengikuti peraturan lainnya. Seperti larangan pelacuran dan minuman beralkohol,” katanya.

Dapat diberitakan pembangunan hotel dan restoran itu dihentikan pada April 2014 lalu, setelah disegel oleh puluhan ulama Madura yang tergabung dalam Forum Musyawarah Ulama (FMU) Madura.

Untuk itu, LP2KP meminta Komisi A DPRD untuk mendesak pemkab setempat untuk mengeluarkan izin HO pembangunan hotel tersebut sesuai dengan yang dimohon oleh pemohon. Tidak hanya itu, LP2KP meminta legislatif dan eksekutif tidak mempolitisir investor yang akan melakukan investasi di Kabupaten Pamekasan.

PAMEKASAN - Lembaga Pemantau Penyelenggara Keuangan Pemerintah (LP2KP) Perwakilan Pamekasan melakukan audiensi ke Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Selasa (13/8) kemarin. Mereka meminta DPRD agar mendesak pemerintah setempat untuk segera menerbitkan izin gangguan, atau yang dikenal dengan istilah Hindre Ordonantie (HO) pembangunan hotel dan restoran Potre Koneng di Jl Raya Ambat, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, milik PT Limousin.

Salah satu alasannya demi kemajuan ekonomi dan dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten Pamekasan.

Audiensi yang berlangsung tertutup di ruang Komisi A DPRD Pamekasan juga dihadiri pihak Pemkab Pamekasan, yaitu Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan, Alwi Beiq dan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu (KPPT) Pamekasan, Sahrul.

Sayangnya, usai melakukan audiensi pihak Pemkab Pamekasan maupun ketua LP2KP M. Syafiuddin Muma tidak mau diwawancari oleh sejumlah warta-

wan yang menunggu selesainya audiensi di luar ruang komisi A. Namun, dalam pernyataan sikap LP2KP yang ditandatangani ketua LP2KP perwakilan Pamekasan, M. Syafiuddin Muma menyebutkan bahwa sejak tahun 2010, pembangunan hotel yang berbentuk perahu, sehingga dikenal dengan hotel perahu itu terbengkalai dan dihentikan karena belum keluarnaya izin HO. Padahal, sejak tanggal 2 Juni 2010 pihak menajemen sudah melayangkan surat permohonan izin HO kepada Bupati Pamekasan melalui Kepala Bagian Perekonomian, Sekretariat Kabupaten Pamekasan, dengan nomor surat 850/84/441.503/2010.

Menurut LP2KP, semakin lama izin HO itu tidak dikeluarkan, maka semakin lama pula hotel

tersebut dapat dioperasikan, sehingga hal itu dinilai peluang usaha bagi masyarakat di sekitar hotel tersebut juga akan semakin lama terwujud.

Untuk itu, LP2KP meminta Komisi A DPRD untuk mendesak pemkab setempat untuk mengeluarkan izin HO pembangunan hotel tersebut sesuai dengan yang dimohon oleh pemohon. Tidak hanya itu, LP2KP meminta legislatif dan eksekutif tidak mempolitisir investor yang akan melakukan investasi di Kabupaten Pamekasan.

Usai memimpin audiensi, Ketua Komisi A DPRD Pamekasan, Iskandar mengatakan bahwa apa yang menjadi tuntutan LP2KP telah memiliki payung hukum di Kabupaten Pamekasan, yaitu Perda nomor

Juru bicara FMU Madura, Kiai Jakfar Sodiq Fauzi kala itu mengatakan penyegelan tersebut terpaksa dilakukan karena pemilik hotel sudah tidak mengindahkan kultur dan keagamaan di Kabupaten Pamekasan, yang berasaskan gerakan pembangunan masyarakat islami (Gerbang Salam).

“Kami tidak akan memberikan toleransi kepada investor yang semena-mena membangun di Pamekasan tanpa mengikuti kultur dan budaya masyarakat Madura,” katanya lantang.

Di samping itu, para ulama menilai pembangunan hotel tersebut jika ditinjau dari aspek hukum tidak benar. Sebab, proses izinnya dari pemerintah tidak ada dan status tanahnya juga tidak jelas.

Meski demikian, jika pada akhirnya izin pembangunan hotel tersebut keluar dari pemerintah setempat, para ulama tetap mengancam akan merobohkan bangunan hotel tersebut. “Jangan coba-coba pembangunan hotel dilanjutkan jika pemilik tidak ingin berhadap-hadapan dengan kami,” tutur Kiai Jakfar Sodiq Fauzi, saat itu. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 14 AGUSTUS 2014|NO. 0419|TAHUN III

G

Intelijen Mulai Dikerahkan Pergerakan ISIS di Sejumlah Lokasi Diintai PAMEKASAN-Komando Daerah Militer (Korem) 084 Bhaskara Jaya menerjunkan intelijen ke 7 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur untuk melakukan pengintaian terhadap pergerakan Aliran Islamic State Of Iraq (ISIS) masuk ke 7 kabupaten/kota dimaksud. Yaitu, Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Sampang, Bangkalan, Gersik, Sidoarjo dan Kota Surabaya.

Tidak hanya menerjunkan intelijen, Korem juga aktif melakukan koordinasi dengan kodim setempat, dan seluruh Forum Pimpinda Daerah (Forpimda) yang ada di masing-masing wilayah tersebut.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Pamekasan, Rabu (13/08), Komandan Korem 084

Bhaskara Jaya, Kolonel Nisan Setiadi mengakui mendapat perintah dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk mewaspadai masuknya aliran ISIS ke masing-masing wilayah di Indonesia. Bahkan panglima TNI menegaskan akan menyikat habis, apabila ISIS bermacam-macam ke Negara Kesatuan Republik In-

donesia (NKRI).

Atas perintah tersebut, pihaknya akan meningkatkan kewaspadaannya untuk mengintai pergerakan ISIS di Jawa Timur, khususnya di Madura. Dengan cara aktif melakukan koordinasi dengan toko-tokoh masyarakat di sejumlah desa di masing-masing kota dan kabupaten.

Khusus di Madura kata Nisan, organisasi garis keras tersebut belum terdeteksi masuk. Namun, kewaspadaan tetap dilakukan oleh TNI, mulai dari jajaran Bintara Pembina Desa (Babinsa), Koramil hingga ke Korem.

Tim intelejen TNI sudah diberikan bimbingan khusus untuk mengintai organisasi yang akan merusak sendi-sendi bangsa dan

berkewajiban melaporkan ke pimpinan TNI. ”Kami sudah bina secara khusus anggota intelejen kami, untuk melakukan pengintaian ISIS. Khusus di Madura saya pastikan steril dari ISIS,” ungkap Danrem Nisan.

Dari 7 daerah binaan Korem 084 Baskara Jaya, baru 1 Kabupaten Sidoarjo yang diduga kuat ada deklarasi pembaiatan ISIS. Bahkan, masyarakat sekitar melakukan penyegelan terhadap lokasi yang dijadikan baiat ISIS. Sehingga Korem meningkatkkan kewaspadaanya di wilayah tersebut.

Masyarakat Madura kata Nisan tidak perlu kawatir dengan keberadaan ISIS, karena TNI akan terus melakukan pemantauan

dan menjamin keamanan bersama kepolisian. Danrem juga mendukung rencana Ormas Islam Pamekasan yang akan duduk bersama menyikapi ISIS tersebut.

Rencana itu merupakan responsive para ulama, untuk mencegah penularan faham ISIS berkembang.

Komandan Korem 084 Bhaskara Jaya Kolonel Nisan Setiadi melakukan kunjungan kerja ke Pamekasan, dalam rangka mempererat komonikasi dengan forpimda binaanya. Serta mengetahui secara langsung situasi dan kondisi yang ada di 7 kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk melihat program Kodim di wilayah itu. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

menjelaskan pelantikan akan digelar tanggal 21 Agustus 2014 di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan, karena ruangan yang ada di kantor DPRD tidak mampu menampung banyak orang.

Anggaran yang disiapkan dalam pelantikan itu sebesar Rp 100 juta. Undangan mencapai 400 orang terdiri dari sejumlah unsur,

seperti Forum Pimpnan Daerah (Forpimda), Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Partai Politik, dan anggota dewan terpilih bersama istrinya.

“Termasuk seluruh anggota DPRD saat ini juga kami undang bersama istrinya. Sehingga kami butuh tempat yang lebih luas, makanya kami tempatkan di pendopo. Kalau di kantor ini tidak

cukup untuk menampung jumlah undangan sebanyak 400 orang,” ungkapnya.

Dari jumlah 45 anggota DPRD yang saat ini berkantor di jalan kabupaten itu, hanya 18 anggota DPR yang kembali terpilih menjadi wakil rakyat untuk lima tahun ke depan, selebihnya adalah anggota baru. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

KINERJA DEWAN

Kantor DPRD Mulai Sepi PAMEKSAN - Pergantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan tinggal menghitung hari. Menjelang pelantikan anggota dewan terpilih untuk periode 2014-2019, Kantor DPRD setempat mulai terlihat sepi dari anggotanya.

Pantauan koran ini hingga jam 11 siang kemarin (13/8) sedikit sekali anggota dewan yang terlihat berkantor. Sejumlah kursi di gedung DPRD terlihat kosong. Mulai dari ruangan fraksi yang berada di lantai dasar hingga ruang komisi yang berada di lantai II, seperti komisi B, C ,dan D. Di ruang Komisi A tampak ditutup, karena sedang berlangsung audiensi. Para wakil rakyat yang tidak tampak di gedung tersebut kebanyakan anggota DPRD yang tidak tepilih kembali menjadi wakil rakyat, dalam pemilihan calon anggota legislatif, April lalu.

Kendati demikian, sekretaris DPRD Pamekasan, Bambang Prayogi melalui Kepala Bagian Persidangan, Fathor Rahman mengatakan bahwa sepinya kantor DPRD dari anggotanya bukan disebabkan semakin dekatnya pelantikan anggota DPRD yang terpilih. Tetapi karena kerja anggota DPRD tidak bisa disamakan dengan pejabat negara lainnya, yang selalu bekerja di dalam kantor.

“Bukan karena jelang pelantikan, tapi mungkin mereka (anggota DPRD) ada agenda kunjungan keluar, sehingga tidak terlihat di kantor ini. Apalagi hari ini (kemarin) tidak ada agenda yang sifatnya khusus, yang ada hanya kegiatan-kegiatan di komisi saja,” katanya.

Mengenai persiapan pelantikan anggota DPRD baru, Fathor

H

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 14 AGUSTUS 2014|NO. 0419|TAHUN III

SIAGA. Tosiri, salah satu petugas Damkar Pamekasan, menunjukkan mobil pemadam kebakaran.

Petugas Damkar Berkeluh Kesah Tosiri: Paling Sering Dapat Cacian daripada Pujian PAMEKASAN - Hampir setiap kejadian kebakaran di Kabupaten Pamekasan, petugas pemadam kebakaran paling sering mendapat cacian dari masyarakat ketimbang pujian, meskipun telah berupaya keras menjinakkan api.

Cacian tersebut muncul akibat keterlambatan damkar datang ke lokasi kebakaran, belum cukupnya air dalam mobil pemadam kebakaran, hingga pompa air yang rusak.

Penanganan terakhir terjadi di Jl Raya Panglegur. Sebuah toko yang berjarak cukup dekat dengan Islamic Center terbakar.

Mobil damkar kehabisan air dan tidak ada mobil tangki air yang bisa menyalurkan air. Akibat kejadian tersebut petugas damkar mendapat cacian, bahkan petugas damkar terkena lemparan batu,

sebagian petugas damkar terluka.

Padahal petugas damkar berhasil menjinakkan sebagian api di lokasi tersebut.

Selain cacian di lokasi kebakaran, petugas damkar seringkali tertipu oleh penelepon gelap yang melaporkan adanya kebakaran. Namun, setelah mobil damkar bergerak dan mencari daerah yang dilaporkan ada kebakaran, ternyata tidak terjadi kebakaran. Petugas damkar harus pulang dengan rasa kecewa.

Laporan telepon yang masuk ke nomor damkar ini terjadi di Jl

Niaga, beberapa titik dihampiri oleh damkar, termasuk mencari informasi dari masyarakat akan adanya laporan kebakaran, namun tidak ada.

Keluh kesah ini disampaikan salah satu petugas pemadam kebakaran Pamekasan, Tosiri yang sejak tahun 1990 menjadi petugas kebakaran. Selama ia bertugas, kurang lebih 30 kali laporan dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab, melaporkan adanya kebakaran, tetapi, tidak terjadi kebakaran.

Rasa kecewa kata Tosiri tentu muncul dari petugas pemadam kebakaran. Namun, kekecewaan tersebut tidak bisa dimuntahkan. Sebaliknya, apabila petugas damkar melakukan kekhilafan, misalnya terlambat datang, maka bukan hanya cacian, melainkan

lemparan batu yang dikeluarkan masyarakat kepada petugas damkar.

Keterlambatan mobil damkar datang ke lokasi saat terjadinya kebakaran, karena beberapa faktor. Salah satunya terjadinya kemacetan di Jl Raya yang tidak bisa dihindari, ataupun keterbatasan armada damkar yang dimiliki Pemkab Pamekasan yang hanya 2 unit. 1 unit diantaranya dalam kondisi memprihatinkan.

Terakhir, damkar Pamekasan membantu menjinakkan api dalam kebakaran hebat di Pasar Srimangunan, Sampang beberapa waktu lalu. Setidaknya ada 2 unit mobil damkar dikerahkan untuk membantu menjinakkan api.

Kepala Bidang Lingkungan Masyarakat Pol PP Pamekasan,

Mozakki mengaku sudah berupaya mengajukan anggaran untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran. Namun, selalu ditolak dalam pembahasannya.

Padahal mobil damkar sangat dibutuhkan.

Muzakki tidak mengetahui alasan ditolaknya usulan anggaran pengadaan mobil kebakaran tersebut. Ia memprediksi ditolaknya anggaran tersebut dikarenakan tingginya anggaran yang diusulkan. “Untuk 1 unit mobil damkar diperkirkan senilai Rp 1,5 miliar,� ungkapnya.

Ia mengaku harga mobil damkar memang sangat mahal, karena dilengkapi beberapa fasilitas untuk mempermudah menjinakkan api saat terjadinya kebakaran di Pamekasan. =FAKIH AMYAL/UZI/RAH

Pamekasan

KORAN MADURA

KAMIS 14 AGUSTUS 2014|NO. 0419|TAHUN III

I

TEMBAKAU

Potensi Niaga Tembakau sekitar 24 Ribu Ton PAMEKASAN - Pada musim tembakau kali ini, 24.079 ton tembakau rakyat akan dibeli oleh pihak pabrikan rokok. Angka pembelian ini lebih banyak 1.300 ton daripada pembelian tembakau rakyat tahun lalu.

Total pembelian itu akan dilakukan enam perusahaan rokok yang memiliki gudang atau perwakilan di Pamekasan.

Dari data yang diperoleh dari Disperindag Pamekasan, secara rinci enam perusahaan rokok yang akan membeli tembakau petani itu antara lain, PT. Gudang Garam Tbk dengan rencana pembelian sebanyak 4.400 ton, PT. Sadhana Arifnusa dengan rencana pembelian sebanyak 9.000 ton, PT. Djarum dengan rencana pembelian sebanyak 8.000 ton. Selanjutnya, PT. Bentoel dengan rencana pembelian sebanyak 929 ton, PR. Nojorono rencana pembelian sebanyak 1.300 ton, serta PR. Sukun dengan rencana pembelian sebanyak 450 ton.

Menurut Kepala Disperindag Bambang Edy Suprapto, naiknya permintaan tembakau dari sejumlah perusahaan rokok di atas, dikarenankan pada 2013 lalu target pembelian tembakau tidak tercapai. Sebab saat itu kondisi cuaca yang tidak mendukung, yang mempengaruhi kualitas tembakau. Tahun lalu rencana awal permintaan gudang sebanyak 22.779 ton. Na-

mun angka itu belum tercapai.

Karena cuaca tahun ini lebih mendukung, sehingga pabrikan menaikkan permintaannya, sebagainmana dituliskan di atas.

“Kami telah mengadakan pertemuan dengan para pabrikan rokok. Semunya mengatakan jika tahun ini permintaan mereka bertambah,” ujar Bambang kemarin (13/8).

Terkait harga beli tembakau, pihaknya berharap pabrikan akan membeli tembakau rakyat dengan harga minimal Rp 29.536. Harga tersebut merupakan harga yang telah disepakati bersama, antara pabrikan rokok, Pemkab Pamekasan, dan petani, yang lazim disebut sebagai harga Break Even point (BEP). Harga BEP adalah standar harga, atau harga minimal, dari jual beli tembakau di Pamekasan tersebut. Bambang berharap, pihak pabrikan benarbenar mematuhi hal tersebut.

Tidak membeli tembakau petani dibawah harga BEP. Syukur harga belinya tidak pas di BEP, tapi lebih tinggi dari BEP. Bisa Rp 33 ribu, atau Rp 35 ribu, bahkan lebih, perkilonya.

“Yang terpenting, tembakau petani itu nanti bisa terbeli dan terserap semuanya oleh pabrikan. Jadi jangan sampai ada tembakau petani Pamekasan yang tidak laku,” kata pria asli Yogyakarta ini. =SUKMA FIRDAUS/UZI/RAH

DAUN EMAS. Petani tembakau di Desa Klampar, Kecamatan Proppo, saat mulai memanen tembakaunya kemarin.

SIBUK. Proses pembukaan 1.645 kotak suara di gudang KPU, Jl Brawijaya Pamekasan

Semua Kotak Suara Diperintahkan Dibuka Hamzah: Untuk Mendapat Formulir A5 dan C7 PAMEKASAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan kembali membuka kotak suara sebanyak 1.645 kotak suara yang tersebar di seluruh TPS di 13 kecamatan di wilayah itu, Rabu (13/8). Pembukaan kotak suara itu atas perintah KPU pusat di Jakarta.

Sebelumnya, Minggu (10/8), KPU setempat juga telah membuka kotak suara sebanyak 98, untuk mengambil form C1 (hasil pemilihan) dan form C7 (daftar hadir pemilih). Sehingga dengan perintah dibukanya 1.645 kotak suara, semua kotak suara pada Pemilihan Presiden (Pilpres), yang tersebar di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) dibuka.

Dibukanya sebanyak 1.645 kotak suara tersebut, untuk mengambil Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), formulir C7, dan formulir A5 (keterangan pindah dari daerah lain untuk mencoblos di TPS lain).

Pembukaan kotak suara tersebut dijadwalkan dilakukan pukul 09.00 WIB. Namun, karena masih menunggu saksi dari masingmasing pasangan calon (paslon) yang belum datang, pembukaan

kotak suara baru dimulai sekitar pukul 11.00 WIB. Pencarian alat bukti untuk sidang lanjutan sengketa Pilpres, disaksikan pihak KPU, panitia pengawas pemilu (Panwaslu), saksi dari kubu Prabowo-Hatta dan saksi Jokowi-JK, yang dijaga ketat aparat kepolisian setempat.

Ketua KPU Pamekasan, Mohammad Hamzah mengatakan untuk mengambil formulir A5 tidak harus membuka seluruh TPS di Pamekasan, melainkan hanya di beberapa TPS, seperti di Kecamatan Kota, Pademawu dan Kecamatan Tlanakan. Namun, untuk mendapatkan formulir C7, maka harus membuka kotak seluruh TPS. Pengiriman data yang sudah diambil dari kotak tidak menunggu semua kotak selesai dibuka.

Melainkan sembari petugas mem-

buka kotak, sebagian petugas lainnya mengirim datanya. Karena data yang diminta KPU pusat bukan aslinya, tetapi hanya hasil scaning (copian).

“Sebagian datanya sudah kami kirim ke KPU pusat. Kami berharap pembukaan 1.645 kotak suara dapat dituntsakan hingga besok (hari ini) karena merupakan batas akhir, sesuai dengan perintah dari KPU pusat,” katanya.

Hingga pukul 18.00 WIB baru kotak suara tiga kecamatan yang selesai dibuka, yaitu kecamatan Palengan, Proppo dan Kecamatan Pegantenan. Sayang, KPU belum dapat menghitung berapa jumlah pasti kotak suara yang sudah dibuka.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPU Pamekasan mendapatkan gugatan dari timses pasangan Prabowo-Hatta, perihal rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di Pamekasan.

Data pada KPU Pamekasan, DPKTb di Pamekasan berjumlah sebanyak 1.699 suara, sedang versi timses Prabowo-Hatta, sebanyak 2.246 suara. =ALI SYAHRONI/UZI/RAH

Sumenep KORAN J KORAN MADURA

Sampang

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 No. 0419 | TAHUN III

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 | No. 0419 | TAHUN III

MADURA

J

Ribuan Kotak Suara Dibuka Saksi Prabowo-Hatta Protes

ryan hariyanto/koran madura

Ketua KPU Sampang Syamsul Mu’arif menerangkan dilakukan pembukaan ribuan kotak suara se-Kabupaten Sampang untuk mengambil form C7 atau daftar hadir, dokumen Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), dan Surat Keterangan Pindah Pemilih (A-5).

Pembukaan itu berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 1468, atas perintah Mahkamah Konstitusi (MK). Pembukaan 3.766 kotak suara tersebut guna melengkapi bukti-bukti dalam sengketa pemilihan presiden (Pilpres) yang dilayangkan tim Prabowo-Hatta di MK. “Pembukaan kotak suara ini merupakan perintah KPU pusat.

KPU pusat membuka kotak suara

ryan hariyanto/koran madura

Sampang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sapang membuka 3.766 kotak suara, di gudang KPU Jalan Makboel Kelurahan Polagan, Rabu (13/8) sekitar pukul 10.00 Wib. Pembukaan kotak suara tersebut menulai protes dari saksi Prabowo-Hatta. karena mendapat perintah dari hakim MK,” terangnya, kemarin.

Lanjut Syamsul, setelah mendapatkan dokumen yang diinginkan dari dalam kotak suara, nantinya akan di scan dan dikirim dalam bentuk soft copy ke KPU RI. Protes Pembukaan kotak suara itu menuai kritik dari saksi PrabowoHatta. Pasalnya, yang membuka kotak suara staf KPU, bukan komisioner KPU Sampang.

Abddurahman Sholeh, saksi Prabowo-Hatta, meminta pembukaan ribuan kotak suara dilakukan komisioner KPU Sampang, bukan diwakili staf KPU. Menurutnya, staf KPU boleh membukanya asalkan ada surat tugas.

“Kita berkeinginan KPU yang membuka kotak suara. Kalau dipasrahkan kepada stafnya, maka harus dilampiri surat tugas, supaya ini juga sama-sama tidak mempersalahkan saksi lainnya,” ucapnya.

Menanggapi protes tersebut, Syamsul mengatakan sudah memberikan legalitas ke-

pada tim pembuka kotak suara.

“Tadi memang timses menanyakan legalitas tim pembuka kotak suara, setelah disepakati bersama akhirnya kami membuatkan surat tugas kepada tim pembuka,”tegasnya.

Tak hanya itu, dalam pembukaan ribuan kotak suara sempat terjadi kegaduhan. Sebab,

kotak suara dibuka dengan gergaji. Sehingga, hal ini mendapat protes dari kedua saksi caprescawapres.

Divisi Logistik KPU Sampang Abdul Aziz Agus Priyanto menjelaskan, kotak suara dibuka dengan gergaji, dikarenakan kunci ratusan kotak suara terselip di tempat lain. Dipastikan kunci kotak itu tidak ditemukan, mengingat sengketa pilpres yang terus berkelanjutan.

“Mungkin hilang karena gesekan sengketa pemilu kan sering, dipastikan kuncinya ini terselipkan, makanya untuk mempermudah dan cepat kita buka dengan gergaji,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sampang Novita Andriyani, tidak banyak berkomentar. Kapasitas pihaknya dalam pembukaan kotak suara di 14 kecamatan tersebut hanya sebagai pengawas, bukan untuk memberikan solusi.

“Kita hanya mengawasi saja, tidak bisa berkomentar dan memberikan solusi,” singkatnya. =RYAN HARIYANTO/MK

Sampang

Rp 28 M untuk Jembatan Serpang S ampang - Pemerintah Kabupaten (pemkab) Sampang menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 28 miliar untuk rencana pembangunan jembatan yang menyambungkan Kecamatan Sreseh dengan Kota Sampang atau dikenal dengan Jembatan Serpang.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang Puthut Budi Santoso. Anggaran sebesar Rp 28 miliar tersebut berasal dari bantuan anggaran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya (BPWS) sebasar Rp 20 miliar dan pemkab Rp 8 miliar.

“Alokasi anggaran Rp 8 miliar milik Pemkab ini kita hanya melanjutkan saja,” ucapnya, kemarin.

Puthut menjelaskan, BPWS selama ini telah memberikan bantuan kepada empat kabupaten di Madura, sebesar Rp 40 miliar per tahun untuk masing-masing kabupaten.

Namun, menurutnya, dana itu tidak hanya digunakan untuk pembangunan jembatan Serpang.

“Rp 40 miliar per tahun untuk satu kabupaten kan macam-macam, tidak hanya dikhususkan pada Jembatan Serpang. (Untuk Jembatan Serpang) digelontarkan Rp 20 miliar, sebagian juga ada di dinas lainnya,” jelasnya.

Sejauh ini, pihaknya sudah menggarap jalur di wilayah Kecamatan Sreseh menuju Kecamatan Pangarengan dengan panjang sekitar 14,63 kilometer.

“Perencanaan pembangunan Jembatan Serpang belum 100 persen, kita masih akan terus survei lapangan, karena terkadang dikhawatirkan ada warga pemilik lahan tidak berkenan,” katanya.

Ditanya harga pembelian tanah milik warga yang terkena lintasan Jembatan Serpang, dirinya belum bisa memberikan keterangan. Sebab, masih menunggu tim independen dalam hal ini pihak ketiga yang ditentukan oleh BPWS. “Nunggu kajian tim independen, semoga saja nantinya tahun ini selesai,” imbuhnya. =RYAN HARIYANTO/MK

K

16 JCH Bisa Tak Berangkat Pemerintah Kabupaten Sediakan Bantuan untuk JCH Sampang - Sebanyak 16 orang calon haji asal Kabupaten Sampang terancam gagal berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekkah pada musim haji tahun ini, karena terkendala kelengkapan administrasi.

Menurut Kasi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sampang Moh Holil di Sampang, Rabu, ke-16 orang calhaj yang berkas administrasinya bermasalah itu, pada nama yang tertulis di paspor haji dan nama yang tertulis di kartu tanda penduduk (KTP) berbeda.

“Semestinya namanya sama.

Kalau beda, jelas mereka akan menemui kendala nanti baik di bandara ataupun setelah tiba di Tanah Suci Mekkah,” katanya, Rabu (13/8).

Saat ini, kata dia, pihak Kemenag Sampang masih berupaya memperbaiki identitas diri ke-16 calon haji yang namanya tidak sama antara yang tertulis di KTP dengan nama yang tertulis di paspor tersebut.

Ia berharap proses perbaikan identitas diri ke-16 calon haji asal Sampang tersebut bisa segera diselesaikan oleh petugas

Kantor Imigrasi di Pamekasan, sebab jika tidak, maka ke-16 calhaj itu bisa dipastikan akan gagal berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini.

“Data-data ke-16 orang calhaj yang berbeda penulisan nama dan alamatnya itu sudah kami serahkan ke pihak Imigrasi Pamekasan dan kami berharap bisa selesai secepatnya,” kata Holil.

Jumlah calon haji asal Kabupaten Sampang yang akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekkah pada musim haji tahun ini sebanyak 365 orang. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibanding tahun lalu yang waktu itu mencapai 610 orang.

“Kalau pada musim haji tahun 2012, jumlah warga Sampang yang menunaikan ibadah haji sebanyak 728 orang. Jadi ada tren penurunan, karena kuota

yang ditetapkan pemerintah pusat memang berkurang,” terang Moh Holil.

Sementara untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, seperti kemungkinan terserang virus ebola, Holil menyatakan, telah meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang untuk memberikan vaksi kekebalan tubuh kepada semua calon haji.

Secara terpisah, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Ketenagakerjaan (Dinsosnakertrans) Sampang Malik Amrullah menjelaskan, Calon Jemaah Haji (CJH) Kabupaten Sampang akan memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah setempat.

CJH mendapat bantuan transportasi untuk pemberangkatan dan waktu pulang dari Kabupaten Sampang hingga ke Daerah Sukolilo, Kota Surabaya serta dialokasikan pada konsumsi dan pakaian khas Kabupaten Sampang.

“Supaya CJH nantinya mempunyai ciri khas tersendiri ketika berada di Mekah dengan memakai pakaian seperti batik khas Sampang, kerudung, ko-

piah serta jaket yang bertuliskan Sampang,” jelasnya.

Malik menjelaskan, program tersebut sudah berjalan sejak 4 tahun lalu. Sedangkan untuk tahun 2014 ini bantuan tersebut dianggarkan kepada 400 CJH sesuai dengan data yang diajukan Kemenag.

“Semua program itu nantinya berupa kegiatan supaya ada perbedaan bagi CJH Sampang.

Dan kami hanya merealisasikan program itu. Dan untuk yang lainnya itu urusan Kemenag,” terangnya.

LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Nurhasan meminta pemerintah hati-hati dalam menyalurkan bantuan tersebut.

Mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, diduga banyak kongkalikong.

“Saya menekankan kepada Pemerintah Daerah untuk selalu berhati-hati dan mensosialisasikan semua program kepada CJH tahun ini. Supaya nantinya kejadian di tahun yang lalu tidak terulang lagi,” ujarnya kepada Koran Madura, Rabu (13/8). =MOHAMMAD MUHLIS/ANT/MK

KASUS PT SAMPANG MANDIRI PERKASA

Trading Migas Terancam Hangus SAMPANGPenanganan kemelut kasus di PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) sampai saat ini terus dipertanyakan.

Sebab keberadaanya sangat berhubungan dengan kerja sama trading migas. Sehingga desakan surat rekomendasi dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus menjadi persoalan.

Aktivis Madura Development Watch (MDW) Tamsul menyampaikan jika persoalan penanganan kemelut di PT SMP terksesan lamban. Menurutnya, Pemkab terlihat kurang maksimal dalam mencarikan solusi maupun penyelamatan terhadap nasib Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT GSM maupun anak perusahaannya seperti PT SMP. ”Sejauh ini Pemkab terlihat setengah hati menuntaskan persolaan di PT SMP, bahkan bisa dikatakan nihil. Sebab terkait penyelamatan kerja sama trading migas dengan PT

mohammad muhlis/ koran madura

INFRASTRUKTUR

KORAN MADURA

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 | No. 0419 | TAHUN III

KEPALA PERWAKILAN SKK MIGAS. Arief Sukma Widjaja saat diwawancarai di Pendapa, Rabu (13/8).

Santos tentang tindak lanjut surat rekomendasi dari SKK Migas belum juga jelas. Bisa jadi trading migas dengan PT Santos terancam gagal,” ujarnya.

Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara (Jabamanu-

sa) Arief Sukma Widjaja menyampaikan, pihaknya belum bisa memastikan pengeluaran surat rekomendasi tersebut.

Dikatakannya jika surat tersebut sudah ditangani oleh SKK Migas pusat. Oleh sebab itu, masyarakat saat ini diharapkan

bisa bersabar. Karena jika nanti surat rekomendasi sudah jelas pihaknya akan menyampaikan secara terbuka. ”Perkembangan masalah surat rekomendasi trading migas belum kami terima, jadi kita tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa menentukan kapan waktunya surat itu akan keluar, dan jika nanti sudah keluar tentu kita akan sampaikan kepada teman-teman wartawan,” ujarnya seusai acara halal bihalal di Pendapa, Rabu (13/8).

Beradasarkan informasi yang dirangkum Koran Madura.

Sebelumnya Bupati Sampang A Fannan Hasib dalam laporan pendapat akhir terhadap Raperda Pertanggungjabawan APBD Tahun 2013 telah menyampaikan bahwa pihaknya akan memperhatikan terhadap saran maupun kritikan yang disampaikan Banggar. Bahkan pihaknya berjanji akan memanggil PT GSM maupun anak perusahannya. =MOHAMMAD MUHLIS/LUM

L

Sampang

KORAN MADURA

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 | No. 0419 | TAHUN III

Pedagang Datangi Dispendaloka Dewan: Sekarang Harus Ada Tempat Berjualan SAMPANG- Puluhan pedagang korban kebakaran di blok C serta blok A Pasar Srimangunan Kabupaten Sampang mendatangi kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) setempat, ), Rabu (13/8).

Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten untuk memberikan ganti rugi atas barang-barang yang terbakar serta menanyakan jadwal kepastian diberlakukannya aktivitas penjualan di dalam Pasar Srimangunan.

Ismail (43), pedagang arloji dan perlengkapan sekolah asal Jl Garuda mengatakan, maksud kedatangan dirinya untuk meminta ganti rugi. Selain itu, Ismail juga meminta ketegasan Pemkab untuk mengatasi masalah yang terjadi saat ini.

“Kerugian dagangan saya Rp 60 juta. Dan saya berharap kepada Pemkab untuk segera mencarikan solusi atas kerugian dagangan saya,” tuturnya, Rabu (13/8).

H. Ihsan (37), pedagang

eletronik asal Torjun menuturkan, pihaknya sangat kecewa kepada pemerintah khususnya yang menangani pasar saat ini. Sebab, ketika para pedagang hendak menemuinya, pemerintah dinilai menjauh seakan tidak menghiraukan nasib para pedagang Pasar Srimangunan.

“Saya sangat kecewa sekali pada pemerintah khususnya Kepala Dispendaloka yang saat ini tidak menemuinya. Saat ini saya hanya pasrah dan menunggu kebijakan serta kepastian Pemerintah terhadap nasib para pedagang Srimangunan,” keluhnya.

Sementara itu Sekretaris Dispendaloka R.A. Aminatus mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pertemuan yang

dihadiri oleh Kepolisian, TNI, Sekda, Perwakilan Pedagang, kemudian Dishubkominfo, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang serta Ikatan Pedagang Pasar Srimangunan (IPPS). Dari hasil rapat itu sudah ada langkah-langka pasti untuk menjaga keamanan pedagang dan lain sebagainya.

“Kadispendaloka belum bisa menemui puluhan pedagang itu karena sedang mengikut rapat, namun nanti pasti ada kepastian untuk para pedagang, ” singkatnya saat ditemui.

Perlu Dibantu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Imam Ubaidilah menyarankan Pemerintah Daerah setempat, segera menyediakan tempat alternatif bagi pedagang Pasar Srimangunan pasca terjadinya kebakaran.

Hal itu agar, pedagang tetap bisa melakukan transaksi ekonomi. “Sekarang harus ada tempat berjualan untuk pedagang yang lapak dan kiosnya terbakar. Jangan sampai, mereka tidak berjua-

lan,” ucapnya, Rabu (13/8).

Akibat kebakaran yang menghanguskan ratusan kios dan lapak di blok C1 dan C2 Pasar Srimangunan Sampang itu, membuat ratusan pedagang berjualan di pinggir jalan, Selasa (12/8). Aktivitas jual beli terjadi di Jalan Cendrawasih, Jalan Kakak Tua, dan Jalan Wahid Hasyim.

Dirinya tidak mempermasalahkan, jika pemerintah berencana memberikan ganti rugi kepada pedagang yang kios dan lapaknya terbakar, selama anggaran bantuan tersebut ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Selama kami bisa membantu masyarakat tetap dibantu, tapi kan semua ada aturannya, baik anggarannya didapati dari mana karena tidak serta merta mencairkan uang bantuan,” tegasnya.

Secara terpisah, Ketua Madura Development Watch (MDW) Tamsul meminta pemerintah segera bertindak merenovasi kios yang terbakar. Dikarenakan hal ini sudah menjadi tanggung jawab asset Pemkab Sampang.

“Makanya pemkab juga segera memberikan tempat alternatif bagi para korban untuk menjual sisa barang yang masih bisa dijual untuk menyambung hidup para korban. Kalau tidak seperti ini mau makan apa pedagang,” katanya.

Aktivis tertua di Sampang itu menuturkan, Pemkab Sampang harus segera menata ulang tatanan di Pasar Srimangunan terkait banyaknya lapak liar yang retribusinya tidak jelas masuk ke kas daerah. “Karena ini perorangan bukan Kasda,” tuturnya.

Dirinya menambahkan, sekitar 60 kios yang tidak terpakai diminta segera diambil alih. Sebab, ada kios tidak beroperasi selama enam bulan berturut-turut, karena tidak melakukan penyetoran biaya sewa dan biaya retribusi kepada Pemkab.

“Inikan bisa rugi Pemkab, makanya segera menindaklanjuti dan mengambil alih, supaya kios yang mokong ini tergantikan sama kios yang mau membayar retribusi,” imbuhnya. =MOHAMMAD MUHLIS/RYAN HARIYANTO/MK

Puluhan pedagang Pasar Srimangunan mendatangi kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka), Rabu (13/8).

mohammad muhlis/ koran madura

KORAN Bangkalan MADURA

Bangkalan

Bangkalan M M

KORAN MADURA

KAMIS 14 AGUSTUS 2014

KAMIS 14No. AGUSTUS 2014| |TAHUN No. 0419 |IIITAHUN III 0419

DKR Sebut Ada Permainan dalam Kamar Paviliun Nur Faida Mengaku Sudah Bekerja Sesuai Prosedur BANGKALAN - Kekecewaan terhadap mekanisme peraturan RSUD Syarifah Ambami (Syamrabu) Rato Ebuh dirasakan oleh sebagian warga. Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) selaku lembaga yang bergerak di bidang kesehatan menilai ada permainan jual-beli kamar di Paviliun Kartini, karena saat ada pasien yang hendak berobat inap, petugas pavilun mengatakan bahwa kamar sedang kosong. Padahal kenyataannya masih ada satu kamar yang masih bisa ditempati pasien.

"Saya menduga petugas paviliun bermain dan menjualbelikan kamar," kata Ketua DKR, Ardiansyah, saat mendampingi warga yang hendak berobat inap.

Dia menyayangkan kinerja yang dilakukan petugas paviliun yang mengatakan bahwa kamar inap VIP sedang kosong. Setelah dilakukan kroscek ternyata masih ada kamar kosong yang tersisa.

Apa yang disampaikan petugas tak cukup beralasan, karena kamar ada yang kosong.

Menurutnya, jika benar kamar itu penuh tentunya tidak ada kamar kosong di paviliun. Dirinya menduga kamar kosong tersebut diperjualbelikan kepada pasien lain, yang tentunya itu tidak dibenarkan.

"Saat itu saya mengantarkan pasien dr Titong, yang terbiasa dirawat di paviliun. Sebab di ruang yang lain dokter yang bersangkutan biasanya tidak berkenan. Malah petugas mengatakan kamar yang ada sudah full

semua," ungkapnya.

Indikasi adanya kebohongan yang dilakukan petugas sangat kuat. Sebab kamar masih ada dibilang tidak ada. Padahal pasien yang diantaranya merupakan pasien yang mempunyai penyakit berbahaya yang harus dirawat secara pribadi di ruang khusus.

"Saya tidak bisa menyebut penyakit pasien yang hendak berobat inap. Kenyataannya, sampai sekarang pasien tersebut masih ditolak untuk rawat inap," jelasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Kepala Paviliun Kartini RSUD Syamrabu, Nur Faida membantah akan hal itu. Menurutnya, apa yang disampaikan DKR tidak benar. Sebab pihaknya sudah bekerja sesuai prosedur. Dalam menyewa kamar di paviliun harus inden (antre), karena pasien yang sakit sangat banyak.

Paviliun Kartini merupakan ge-

BONGKAR. Seluruh kotak suara dibuka paksa oleh KPUD Bangkalan yang didampingi Panwaskab.

moh ridwan/koran madura

SENGKETA PILPRES

2.400 Kotak Suara Dibuka Paksa BANGKALAN - Seluruh kotak suara yang berada di kantor KPUD Bangkalan dibuka paksa, kemarin (13/8). Hal itu dilakukan sebagai kelanjutan surat edaran KPU RI Nomor 1468 tentang permintaan formulir DPKTb dan DPTb serta formulir DPT. Selain itu, sebagai buntut gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan tim Prabowo-Hatta, karena Bangkalan juga masuk dalam gugatan.

"Kemarin kita sudah membuka

136 TPS kotak suara. Sesuai yang digugat oleh tim Prabowo-Hatta.

Kemudian kita mendapatkan surat edaran baru untuk membuka seluruh kotak serta mengambil dokumen yang dibutuhkan," ungkap Ketua KPUD Bangkalan, Fauzan Jakfar, Rabu (13/8).

Rincian pembukaan pertama, 16 TPS terkait DPKTb, kemudian 120 TPS terkait ketidaksingkronan data antara surat suara terpakai dengan suara sah. Hal

itu berdasarkan pendapat tim Prabowo-Hatta, tetapi setelah dicek ada yang cocok dan tidak ada yang cocok. Namun, perolehan suaranya tetap tidak berubah sesuai C4.

Ada 3 dokumen yang diambil dalam pembongkaran kotak suara tersebut sebagai bukti-bukti atas gugatan tim Prabowo-Hatta.

Seluruh dokumen tersebut akan dibawa ke KPU RI untuk diajukan kepada MK. Pekerjaan pem-

dung kelas satu yang menyediakan kamar untuk kelas VIP, VVIP, dan kelas satu. Sehingga ruang yang tersedia tidak cukup banyak. Hanya ada dua kelas VVIP dan 8 ruang VIP yang disediakan, sedangkan lainnya kamar kelas satu. Otomatis pasien yang hendak berobat inap harus inden kamar.

"Banyak pasien yang sudah mengantre kamar. Buat apa kita menahan-nahan pasien kalau tidak ada yang mengantre," kelit Ida, panggilan akrabnya.

Menurutnya, untuk biaya menginap di kelas VVIP, pasien dikenakan biaya kurang lebih Rp 600 ribu. Selain itu, kelas VIP Rp 500 ribu, dan kelas I Rp 400 ribu.

Biaya tersebut sudah dengan biaya makan pasien.

"Kita bekerja sudah lama, baru kali ini ada keluhan yang dilakukan DKR di paviliun. Selama ini baik-baik saja," ucapnya. = MOH RIDWAN/RAH bongkaran ini harus selasai pada Kamis (14/8). Sebab, Jum'at (15/8) seluruh dokumen sudah harus dibawa ke KPU RI. Dia menjelaskan, pembukaan kotak untuk melihat secara langsung sebagai bukti-bukti yang akan diajukan di MK. Pertama mengenai DPT (A3), DPTB pemilih yang menggunakan A5 atau yang pindah TPS. DPKTB daftar pemilih khusus yang memakai KTP. Kemudian, formulir C7, pemilih yang datang sesuai DPT juga akan dibawa sebagai bukti.

"Pembongkaran ini paling lambat besok (hari ini, red) harus selesai seluruhnya. Sebab, waktu yang diberikan sangat minim.

Harus kebut waktu, karena tanggal 15 harus dibawa ke MK," ucapnya.

Proses pembukaan kotak suara pun dilakukan, dengan menggunakan palu. Itu dilakukan untuk memudahkan proses pembukaan kotak suara. Sebab, sudah disaksikan oleh panwaskab dan pihak kepolisian. Selain itu, pembongkaran juga disaksikan oleh kedua kubu, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. "Intinya, seluruh saksi dan panwas sabar menunggu sampai kegiatan ini selesai secara keseluruhan, meski kotak suara yang dibuka sebanyak 2.400 buah," jelasnya. = MOH RIDWAN/RAH

PERTANIAN

Kurangi Risiko Gagal Panen BANGKALAN - Dampak memasuki musim kemarau, para petani padi dianjurkan untuk beralih tanam. Hal itu untuk mengurangi risiko gagal panen terhadap tanaman mereka. Sebab tanaman yang membutuhkan air tinggi, sulit untuk berkembang dengan baik. Para petani bisa melakukan alih tanam dengan komoditas palawija.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Bangkalan, Ir. Puguh Santoso, MMA melalui Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura Geger Heri S, SP. MMP menyatakan untuk mengantisipasi kekeringan di lahan pertanian, para petani diminta alih tanam, yakni menanam komoditas yang bisa beradaptasi dengan kekeringan dan tahan kering. Apalagi saat ini sudah memasuki musim kamarau.

Menurutnya, kondisi saat ini berdasarkan ramalan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) telah memasuki musim kamarau.

Sehingga tanaman yang membutuhkan air akan sulit bertahan, karena minimnya air. Akibatnya, kekurangan air pada tanaman dapat menyebabkan gagal panen dan dapat merugikan petani.

"Sekarang musim kemarau. Jika ingin tetap bercocok tanam, ya harus beralih tanam.

Jangan sampai menanam tanaman yang membutuhkan kadar air yang banyak," terangnya.

Sebaiknya petani memilih komoditas jenis palawija. Sebab, tanaman palawija khususnya kacang tanah tidak membutuhkan air dalam kadar yang banyak. Terlebih, kacang tanah mampu bertahan dengan cara menyerap sisa air yang mengendap di permukaan tanah. Tak kalah pentingnya, juga memperhatikan masa tanam. Agar saat panen bisa sesuai dengan harapan.

"Salah memilih tanaman saat musim kemarau akan berakibat pada kematian atau gagal panen jika kekurangan air. Maka, sebelum itu terjadi, petani harus benar-benar memperhatikan hal itu," paparnya. = DONI HERIYANTO/RAH

N

Bangkalan

KORAN MADURA

KAMIS 14 AGUSTUS 2014 | No. 0419 | TAHUN III

BANGKALAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bangkalan enggan menyebutkan nominal anggaran yang dialokasikan untuk menanggulangi bencana kekeringan yang melanda 17 kecamatan wilayah setempat. Padahal dalam upaya penanggulangan tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Namun justru kedua instansi yang bersangkutan menyatakan tidak ada anggaran.

Sebelumnya, BPBD setempat telah menetapkan 17 kecama-

Ada Apa dengan BPBDDinsosnakertrans?

Dana Penanggulangan Bencana Kekeringan Belum Terungkap tan sebagai daerah siaga darurat bencana kekeringan. Penetapan tersebut sehubungan dengan masuknya musim kemarau sejak bulan Juni lalu. Hanya wilayah kota Bangkalan saja yang tidak termasuk daerah siaga darurat kekeringan karena persediaan air masih dinilai mampu memen-

uhi kebutuhan air bersih untuk dikonsumsi oleh masyarakat setempat.

"Gak ada anggaran Mas, karena penanganannya sesuai dengan program kegiatan dan anggaran dinas terkait, BPBD hanya menetapkan siaga darurat atau tanggap darurat sesuai dari Badan Mete-

orologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)," ujar Kepala BPBD Bangkalan, WH Hidayat.

Setidaknya dalam koordinasi yang dilakukan pemerintah setempat beberapa waktu lalu, ada 10 instansi yang dilibatkan.

Di antaranya Dinsosnakertrans, BPBD, Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pertambangan dan Energi, dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (PU Cikatarung). Kemudian Dinas PU Binamarga dan Pengairan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Linkungan Hidup (BLH), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Penyataan senada juga disampaikan Kepala Dinsosnakertrans setempat, Ismed Effendi. Pihaknya hanya sekadar membantu menangani bencana tersebut.

Akan tetapi, tidak menyebutkan besaran anggaran Dinsos. Hanya saja, dia mengatakan, dalam mengatasi masalah ini, pemerintah telah menyiapkan delapan tangki air yang akan didroping ke masing-masing kecamatan.

"Gak ada anggarannya, kita kan cuma membantu saja. Ada sekitar delapan tangki air bersih yang akan dikirim ke sejumlah desa," paparnya. = DONI HERIYANTO/RAH

KASUS KPPT

Praduga Tak Bersalah Harus Dikedepankan

moh ridwan/koran madura

DIPARKIR. Sejumlah mobil yang diparkir sembarangan oleh sopirnya tanpa menghiraukan peraturan yang ada di lokasi tersebut.

PARKIR

Sopir Mengabaikan Rambu Lalin BANGKALAN - Kesadaran sopir angkot untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas rupanya sangat minim. Terlihat di sepanjang jalan Pemuda Kaffa, tepatnya di depan rumah sakit Bangkalan banyak mobil yang parkir. Padahal ada rambu larangan untuk berhenti tepat di jalan tersebut. Kondisi demikian sudah menjadi kebiasaan para sopir dan makelar untuk menarik penumpang, sehingga menyebabkan kondisi jalan yang menyempit.

Apalagi, tepat di sebelah larangan berhenti ada separator untuk jalan memutar kendaraan dari arah timur. Otomatis akan

menyulitkan kendaraan yang akan memutar laju kendaraannya. Hal itu kadang menyebabkan antrean kendaraan yang ingin memutar.

"Di sini sudah biasa menjadi tempat mangkal sopir. Sehingga membuat jalan menyempit. Padahal sudah ada larangan," kata salah seorang pengendara motor, Amir Jakfar.

Seharusnya, para sopir mematuhi rambu-rambu yang terpampang jelas di pinggir jalan. Sebab kadang-kondisi itu menyebabkan kemacetan tepat di arah memutar di jalan Pemuda Kaffa. Butuh tindakan tegas dari petugas untuk menindak para

sopir yang mangkal di tempat larangan itu.

"Keberadaan mobil-mobil yang terparkir, sangat mengganggu kendaraan lain. Apalagi berada tepat di depan rumah sakit, yang merupakan tempat lalu-lalang kendaraan," terangnya.

Kondisi demikian dibenarkan oleh Kasi Lalin Dishubkominfo, Ariek Moein. Dia menilai keberadaan mobil yang terparkir memang melanggar aturan. Tak satu kali pihaknya melarang untuk tidak memberhentikan penumpang di tempat larangan.

Apalagi, sampai memarkir kendaraannya. = MOH RIDWAN/RAH

BANGKALAN - Kejadian tangkap tangan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur terhadap oknum Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) membuat Sekda Bangkalan angkat bicara. Menurut Sekda, Edy Moeljono, tangkap tangan diharapkan menjadi efek jera bagi pejabat agar bekerja dengan amanah. Meskipun begitu, Sekda berharap praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan.

Kasus suap-menyuap tidak dibenarkan dalam undangundang, karena melanggar hukum. Sebab itulah, apa yang terjadi itu merupakan tindakan oknum di dalam sebuah institusi. Ada dua hal yang bisa disampaikan dalam kasus yang melibatkan staf di kantor perizinan. Pertama, dalam setiap kasus harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Sebab, apa yang terjadi belum tentu benar, karena perlu tahapan dan proses penyidikan lebih dalam. Meskipun saat ini informasi melalui media tersangka dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Bangkalan.

"Asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan, itu sudah sesuai hukum di Indonesia," ujar Edy. Kedua, karena masalah penangkapan tersebut dilakukan oleh lembaga hukum. Jadi sepe-

nuhnya ekskutif menyerahkan kepada pihak yang berwenang.

Terkait tidak benarnya sebuah permasalahan yang terjadi atau sebaliknya.

Sementara itu, kalangan legislatif menilai insiden penangkapan kasus suap-menyuap yang dilakukan oleh Kejati harus menimbulkan efek jera bagi para pejabat. Sehingga peningkatan kerja perlu ditingkatkan, dengan selalu memegang amanah yamg telah diberikan negara.

"Dalam kasus penangkapan yang melibatkan oknum Perizinan itu harus diproses sesuai aturan yang berlaku. Penegak hukum harus tegas dalam kasus dugaan suap-menyuap tersebut. Jangan ada kongkalikong," kata Fatkhurrahman, Anggota Komisi C DPRD Bangkalan.

Kejadian tersebut harus terus dikembangkan. Dimungkinkan masih ada orang lain yang juga terlibat. Sehingga penyidikan yang dilakukan penegak hukum harus menyentuh ke akarnya. Meskipun begitu, langkah penegak hukum bisa membawa dampak yang besar bagi perbaikan sistem pemerintahan yang ada. "Harus terus dikembangkan, jangan sampai banyak orang yang terlibat dalam kasus suap-menyuap itu tak tersentuh," harapnya. = MOH RIDWAN/RAH

KORAN Bangkalan MADURA

Lintas Madura

Bangkalan OO

KORAN MADURA

KAMIS 14 AGUSTUS 2014

KAMIS 14No. AGUSTUS 2014| |TAHUN No. 0419 |IIITAHUN III 0419

Polisi Malang itu Asli Kolpajung Menderita Tekanan Darah Rendah Sejak Lama PAMEKASAN - Pensiunan Polisi malang, yang ditemukan tewas di kamar kosnya Selasa sore (12/8), rupanya warga asli Jalan Agus Salim, Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Kota. Menurut polisi, berdasarkan keterangan pihak keluarga, yaitu saudaranya dari Kolpajung, korban memang mengidap penyakit tekanan darah rendah sejak lama. Karena dia tidak memiliki istri, sehingga dia hidup sendiri, dan tidak ada yang mengontrolnya setiap saat.

doni heriyanto/koran madura

SEPI. Kondisi pasar wisata yang semakin memprihatinkan tak ada satu pun kios yang digunakan pedagang.

KLD

Kuras Dana Rp 800 Juta, Pasar Wisata Belum Berfungsi BANGKALAN – Keberadaan pasar wisata yang terletak di dalam pasar tradisional Ki Lemah Duwur (KLD) Bangkalan diharapkan mampu menjadi rujukan dan daya tarik wisatawan yang berkunjung ke wilayah setempat. Namun, sayangnya pasar yang menguras dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 800 juta pada tahun 2012 itu, hingga saat ini tidak difungsikan. Bahkan sebagian kios sudah terlihat kumuh dan menimbulkan bau yang tak sedap.

Kondisi demikian menjadi salah satu bukti kegagalan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, dalam mengelola pasar kebanggan kota Salak ini. Pengelolaan yang tidak jelas, kios-kios yang tak bertuan semakin memberikan

kesan pembangunan tersebut hanya membuang-buang anggaran saja. Tujuan awal untuk dijadikan tempat pemasaran produk unggulan semakin jauh dari harapan.

"Saya hanya bisa berharap agar pemerintah segera bisa menfungsikan pasar wisata.

Saya sangat menyayangkan pengelola pasar yang cenderung tidak mengelola dan memfungsikan dengan baik pasar ini," sesal pengunjung pasar Tradisonal KLD Bangkalan, Anam S (24) warga Tanah Merah.

Kepala Pasar KLD Moh. Busro saat dikonfirmasi enggan mengomentari terkait tidak difungiakasnnya pasar wisata itu. Pihaknya hanya menyarankan untuk menanyakan kepada Kantor Pengelolaan Pasar Bang-

kalan. ”Lebih jelasnya ke Kantor Pengelola Pasar Bangkalan saja,” ucapnya singkat.

Sementara itu, Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Bangkalan, Sarman Adi Joko Sutrisno membantah bahwa pasar wisata itu tidak difungikan. Menurutnya, pasar tersebut tetap difungsikan sebagaimana mestinya.

Menurutnya, pasar ini sudah ada pedagang yang bakal meramaikan pasar pariwisata itu. Bahkan, dalam waktu dekat, ia berani memastikan suasan pasar akan ramai dan sepenuhnya digunakan.

“Kalau secara keseluruhan kami masih menunggu waktu membuka secara keseluruhan kios. Yang jelas kami berkomitmen untuk mengembangkan pasar wisata itu,” terangnya. = DONI HERIYANTO/RAH

Pasca mengajukan pensiun dini dari Polres Grobogan Jawa Tengah, dia pulang ke Pamekasan.

Namun dia tidak memiliki rumah di Pamekasan, sementara saudara-saudaranya sudah memiliki keluarga semua (anak dan istri).

Karena itu akhirnya dia tinggal di rumah kos di Jalan R. Abddul Aziz, Kelurahan Parteker. Semakin tua, penyakitnya semakin sering kambuh. Sebab daya tahan tubuhnya mulai berkurang. Dan baru 10 hari kos di tempat itu, sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Diduga saat di dalam kamar sendirian, dia kumat dan drop, tidak ada orang lain yang tahu, sehingga tidak ada yang menolong.

Kini purnawirawan itu sudah dimakamkan di pamakaman umum di kampung halamannya, Kolpajung. Menurut Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP Siti Maryatun, korban dimakamkan malam itu juga, Selasa malam (12/8). Karena keluarga korban menolak untuk dilakukan autopsi terhadap korban. Di RSUD dr Slamet Martodirdjo korban hanya dimandikan dan dikafani. Selanjutnya dibawa ke rumah saudaranya di Kolpajung dan dimakamkan di daerah itu.

"Dari visum luar, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Korban meninggal mendadak karena sakit yang dideritanya sejak lama. Karena dia sendiri, jadi meninggalnya tidak langsung ketahuan," ujar AKP Maryatun kemarin (13/8).

Sebagaimana diberitakan pada Selasa petang (12/8), pukul 17.00 WIB, seorang penghuni kos di salah satu kamar, di rumah kos yang terletak di Jalan R. Abdul Aziz, Gang Masjid, Kelurahan Parteker, ditemukan tewas dengan keadaan su-

dah berbau busuk. Diduga korban meninggal sudah lebih dari dua hari. Setelah ditelusuri, rupanya mayat tersebut adalah seorang pensiunan polisi, yang baru saja mengajukan pensiun dini, dari kesatuannya di Polres Grobogan, Jawa Tengah. Dia bernama Aiptu Samsul Arifin, 49, warga asli Pamekasan.

Tewasnya Samsul ini diketahui pertama kali oleh salah satu tetangga kosnya. Yang pada Selasa sore tetangga kosnya itu merasa tidak nyaman dengan bau busuk di sekitar rumah kos itu. Setelah

Dari visum luar, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Korban meninggal mendadak karena sakit yang dideritanya sejak lama. Karena dia sendiri, jadi meninggalnya tidak langsung ketahuan,”

AKP Siti Maryatun

Kasubag Humas Polres Pamekasan dicari, bau busuk berasal dari kamar korban. Saat akan dibuka, pintu kamar korban dalam keadaan terkunci. Setelah diintip dari luar, rupanya korban sudah tergeletak di dekat pintu dengan keadaan tidak bernyawa, dengan keadaan badan bengkak, dan mulai membusuk. Menurut tetangga kosnya itu, dia melihat korban terakhir pada Minggu pagi (10/8). Saat itu korban terlihat pergi ke kamar mandi.

Setelah itu dia tak melihat korban ke luar kamarnya lagi. = SUKMA FIRDAUS/RAH

KORAN MADURA PKORAN PROBOLINGGO

O

KAMIS KAMIS 14 AGUSTUS 2014 | No. 0419 | TAHUN III 14 AGUSTUS 2014

MADURA

No. 0419 | TAHUN III

LAILI EKA NURHAYATI

Belajar Menghargai Waktu

Waktu adalah kekayaan yang memiliki nilai tinggi dalam kehidupan. Namun seringkali diabaikan oleh manusia.

Bahkan sering terbuang sia-sia. Misalnya waktu dihabiskan untuk tidur, menonton televisi, berfoya-foya, dan beberapa kegiatan lain yang tidak bermanfaat dan tidak memiliki nilai sedikit pun terhadap kehidupan.

L

aili Eka Nurhayati adalah salah satu kader bangsa yang menyesalkan atas perjalanan hidupnya, karena tidak mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin, dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

Kehidupan masa SMP membuat dirinya menghabiskan waktu hanya untuk menonton televisi. Ia baru sadar saat memasuki masa SMA, bagaimana pentingnya menghargai waktu dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi Eka, menghargai waktu ialah menggunakan waktu yang dimiliki untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. waktu yang berkualitas merupakan refleksi dari berharganya setiap detik yang dilalui.

Sejatinya dalam kehidupan manusia memang tidak ada waktu yang tidak berkualitas karena waktu merupakan sesuatu yang berharga untuk dimanfaatkan dalam kehidu-

pan manusia.

Menurut Eka, menghargai waktu dapat diisi dengan berbagai aktivitas.

Tujuannya untuk menjaga kelangsungan sebuah kebersamaan, kedekatan, dan kekuatan sebuah hubungan batin.

Juga harmonisnya jalinan komunikasi dalam sebuah hubungan, seperti keluarga, pertemanan, atau persaudaraan.

Jika setiap manusia mampu menghargai waktu, maka selanjutnya dia akan mampu menghargai diri sendiri.

Menghargai diri sendiri merupakan suatu sikap menghormati dan menjaga diri sendiri, tidak membiarkannya terlantar dan menjadi beban orang lain, serta tidak membiarkannya diperalat oleh orang lain.

Menghargai diri adalah ketika memiliki perasaan untuk bisa menerima apa yang dimiliki. Dengan menghargai apa yang dimiliki, maka bisa mengoptimalkan semua potensi yang ada pada diri masing-masing, untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang telah direncanakan sebelumnya.

Pada dasarnya orang bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya jika mereka mampu menerima dan menghargai dirinya. Namun menghargai diri sendiri bukan sekadar mementingkan diri sendiri, melainkan bentuk penghargaan kepada lingkungan dimana kita berada. =FAKIH AMYAL/RAH

JOLANDA GLORIA WATUSEKE

Berdamai dengan Kesalahan Masa Lalu anusia tak pernah terlepas dari kesalahan. Karenanya, daripada berupaya keras menghindarinya, demi tampil tanpa cela, lebih baik berdamai dengan kesalahan yang pernah dilakukan. Hidup akan terasa lebih bahagia dan produktif. Tak ada manusia yang sempurna, manusia tempatnya salah dan khilaf. Kesalahan adalah guru terbaik dan bisa belajar dari kesalahan. Meskipun begitu, jangan sekali-kali meniatkan untuk berbuat suatu kesalahan.

Demikianlah sebuah pemikiran yang melekat di benak gadis cantik bernama Jolanda Gloria Watuseke.

Menurutnya, menerima dan mengidentifikasi kesalahan secara tepat, bisa mengambil manfaat darinya.

Tak cuma manfaat untuk diri sendiri, namun juga keluarga, pekerjaan, dan lingkungan di sekitar. �Namun pada praktiknya kita kerap mendapat hukuman jika melakukan kesalahan. Walhasil, kita menjadi takut salah dan berusaha keras menghindari kesalahan. Ketakutan berbuat salah ibarat pentungan yang menggantung di atas kepala, yang menghalangi kita mengambil resiko dan mau berikhlas hati bahwa kita adalah manusia yang memang tak sempurna," ujar gadis yang akrab dipanggil Wanda ini.

Bagi gadis kelahiran Madiun 25 Mei 1995 ini, manusia secara alamiah memang akan bereaksi terhadap kesalahan yang dilakukannya.

Pepatah klasik “Kesalahan adalah Guru Terbaik� memang bukan sekadar omong kosong, asalkan mau belajar dari setiap masalah yang mendera. Berbagai penelitian membuktikan bahwa manusia mempunyai kemampuan dan fleksibilitas mental untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. =DONI HERIYANTO/RAH